SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
Rakyat Sumsel radar_palembang@yahoo.com
RADAR RADA R PALEMBANG PA P A ALEM LEM LE LEM EMBAN ANG A NG N G
@radar_palembang
ONLINE Telp : (0711) 361 638 FAX : (0711) 362 452 45 52
JUMAT JU JUMA UMAT 5 JULI 2013 20 3 201 Politikus senior Sidarto Danusubroto ditunjuk menjadi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggantikan Taufiq Kiemas. Meski namanya asing dibandingkan politisi PDIP lainnya, Sidarto pun berjanji meneruskan gagasan empat pilar kebangsaan. Eks Ajudan Bung Karno siap menjalani masa tugas TK di MPR RI.
Menanti Aksi
Eks Ajudan Bung Karno MPR RI Dibawah Komando Sidarto Danusubroto SUMSEL, RS - Politisi PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan, Pak Sidarto Danusubroto (SD) adalah figur yang paling pas. “Alasannya selain pernah menjadi kolega di Komisi I dan sampai sekarang masih kontak, beliau adalah orang yang dekat dengan almarhum Bung Karno, sebagai ajudan terakhir Presiden RI pertama,” katanya. Selain itu, sebagai mantan Kapolda Jabar, beliau jelas mumpuni dalam maslah Kamnas. Pak Darto diakuinya juga tokoh senior yang dihormati Megawati, sehingga dipilih menjadi Ketua Badan
Sidarto Danusubroto
HARGA HARG ARGA Rp 4.000 4.00 00
Kehormatan Partai. “Jam terbang sebagai politisi sudah sangat tinggi, mungkin tertinggi di seluruh PDIP, setara dengan Sabam Sirait. Pengalaman memimpin Fraksi dan Komisi di DPR tak diragukan,” ujarnya. Beliau adalah politisi bersih dan correct. Pak Darto. “Saya yakin, akan dapat menyambung kiprah alm TK dalam upaya memerjuangkan 4 pilar. Dan yg lebih penting, MPR akan sangat disegani dan berwibawa di bawah kepemimpinan beliau,” katanya Sementara itu, Mantan Ketua MPR RI Hidayat ha h lama aman ama ma VII ❏ Ke halaman
Seleksi Komisioner KPU Sumsel
Bocorkan Capres-Cawapres
CERUDIK’AN Menanti Aksi Eks Ajudan Bung Karno Ditunggu kiprah Eks Ajudan Presiden lainnya.
Wah...Formulir C2 Sempat Diganti! Waspada, ada udang di balik batu.
Ngerumpi Kito
Kebiasaan Sepelekan Tugas SELAKU anggota dewan tentu menjalankan tugas sebagai pengemban amanat rakyat harus dilakukan dengan sebaiknya. Menjadi wakil rakyat dalam setiap kesempatan tentu harus dilakukan tanpa mengeluh. Ironis melihat apa yang mereka lakukan, diakhir masa bakti suasana sidang malah sepi. Entah kemana mereka jalan, tentu ini bukan yang kita harapkan. Mereka seolah terlihat kebiasaan menyepelekan tugas. Alih-alih berharap dipilih oleh rakyat kembali, toh perilaku wakil rakyat yang terhormat tak pantas dicontoh. (*)
hingga kalau mendekalrasikan Capres-Cawapres namanya memalukan diri Sendiri,” kata Irma, Kamis (4/6). Dikatakan Irma, jika hasil perolehan NasDem pada Pileg mendatang mengecewakan, NasDem tidak akan mencalonkan Capres-Cawapres. Kendati demikian, NasDem sangat optimis dapat mecapai tiga besar, dengan kerja keras para Caleg yang diusung mereka. NasDem mengharamkan Calegnya melakukan black campaign antar sesama Caleg ❏ Ke halaman VII
F/Mustafa Ramli/Jawa Pos
NasDem Belum Pede PALEMBANG, RS – DPP NasDem akan mencalonkan Presiden-Calon Wakil Presiden pada Pilpres 2014. NasDem baru akan mengeluarkan calonnya jika mereka memperoleh tiga besar pada pemilihan legislatif 2014 mendatang. Ketua Umum Garnita Malahayati Nasdem DPP NasDem Irma S Chaniago kepada Rakyat Sumsel mengatakan, NasDem satu-satunya partai yang realistis, karena terlebih dahulu akan melihat hasil perolehan Pileg 2014. “Jika kami tidak masuk tiga besar berarti kami tidak dipilih oleh masyarakat, se-
Alm Taufik Kiemas
LANJUTKAN TUGAS : Ketua MPR dari Fraksi PDIP Sidarto Danusubroto (tengah) secara resmi menunjuk PDIP menggantikan Almarhum Taufik Kiemas.bersama dengan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah (dua kanan) Ketua Fraksi PDI Perjuangan Yasona Laoli (dua kiri) Anggota Fraksi PDIP MPR, Daryatmo Mardiyanto (kiri) Sekjen MPR Edy Siregar (kanan) usai mengumumkan pergantian ketua MPR, Kamis (4/7) di Gedung Parlemen di Jakarta.
Siap Kawal 4 Pilar Kebangsaan
Sidarto Danusubroto mengatakan, Insya Allah tugas ini akan saya jalankan sebaikbaiknya, mengawal 4 pilar bangsa. “Tanpa 4 pilar bangsa NKRI hanya sejarah, tanpa 4 pilar bangsa yang merupakan warisan dari founding fathers
ini harus kita teruskan,” ujar Sidarto, Kamis (4/7). Menurut Sidarto, Indonesia merupakan negara yang mampu menjaga 4 pilar kebangsaan. Untuk itu, dia berharap amanah dari founding fathers dapat terus ❏ Ke halaman VII
Wah...Formulir C2 Sempat Diganti! saat hari H sama sekali tidak ada masalah berarti. “Termasuk masalah distribusi formulir C2 Plano, tidak ada masalah. Sebelum berlangsungnya pemungutan suara, pihak PPS menarik dan mengganti semua formulir C2 Plano yang ada kesalahan dan mengganti dengan formulir C2 Plano yang sudah diperbaiki dari KPU,” kata Hadrawi yang juga menyebutkan bahwa di Kecamatan Pulau Rimau terdapat 100 TPS dan 29 PPS. Berikutnya ada saksi Termohon, Iwan Subiantoro sebagai Ketua PPK Kecamatan Muara Sugihan. Ia membenarkan adanya kesalahan formulir C2 Plano yang ❏ Ke halaman VII
PA L E M B A N G , R S – Badan Musyawarah (BK) DPRD Sumsel dijadwalkan akan memangil Muhammad F Ridho yang diduga melakukan perseligkuhan untuk diminta keterangan, yang dijadwalkan Senin (8/7). Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumsel, Nasrun Madang mengatakan, BK akan meminta keterangan kepada Muhammad F Ridho terkait persoalan yang dihadapinya dugaan perselingkuhan. ”Sekali pun saat ini sedang proses dikepolisian, secara Foto Humas/Ganie.
BERSAKSI: Ketua PPK Kecamatan Rambutan, Tumina saksi yang dihadirkan pihak Termohon memberikan kesaksian dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Banyuasin di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Jakarta, Kamis (4/7)
Pengawalan Pelantikan Walikota Palembang
Polresta Belum Diajak Rapat Bareng
Sabarudin Ginting
PALEMBANG, RP – Polresta Palembang dalam melakukan pengawalan pelantikan Walikota Palembang akan menerjunkan 400 anggota menjaga proses pelantikan Romi Herton-Harnojoyo.
Kapolresta Palembang Kombes Pol Sabarudin Ginting di dampingi Kabag Operasional Kompol Suyanto kepada Rakyat Sumsel mengatakan, sesuai dengan tahapan Pilkada pihaknya
PALEMBANG, RS - Sebanyak167 peserta calon anggota komisioner KPU Sumsel periode 2013-2018, mengikuti test psikolgi dan tertulis, yang berlangsung Kamis (4/7) di Aula Gedung Magister Manajement Unsri Bukit Besar Palembang. Namun terdapat dua peserta yang tidak mengikuti test psikologi dan tertulis tersebut, atas nama Darsi dan Rusman. Menurut Sekretaris Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Komisioner KPU Sumsel, Dr
Dr Adriyan Saptawan MSi
Adriyan Saptawan MSi mengatakan, test psikologi dan tertulis tersebut merupakan salah satu rangkaian test Akumulatif ❏ Ke halaman VII
BK Minta Ridho Menghadap
PHPU Banyuasin
JAKARTA, RS - Sidang pembuktian perkara PHPU Banyuasin 2013 - Perkara No 72/PHPU. D-XI/2013 - kembali digelar dengan menghadirkan sejumlah saksi Termohon yang masing-masing menjabat sebagai Ketua PPK. Para saksi Termohon tersebut mengungkapkan adanya kesalahan pada formulir C2 Plano dan proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan. Di awal persidangan yang berlangsung Kamis (4/7), hadir saksi Termohon bernama Hadrawi selaku Ketua PPK Kecamatan Pulau Rimau. Ia menerangkan, selama berlangsungnya Pemilukada, baik sebelum maupun
Seleksi Komisioner KPU Sumsel
menyiapkan 400 orang anggota. Pihak penyelanggara belum mengajak pihaknya untuk rapat bersama dalam membahas pengamanan tersebut. “Belum ada rapat bersama
etika akan kami proses juga di BK,” kata Nasrun, Kamis (4/7). Dilanjutkan politisi Golkar tersebut, proses secara etika dimaksudkan memang anggota dewan terhormat dilarang untuk datang ketempat hiburan malam, ”Kami akan tanyakan betul sejauh mana kebenaran ini, dan apa keperluannya disana,” jelasnya. Setelah mempertanyakan soal etika, BK akan melihat terlebih dahulu tingkat kesalahan yang dilakukan anggota Dewan tersebut. ”Setelah itu ❏ Ke halaman VII
SUARA RAKYAT Tukang Bubur (Batal) Naik Haji
II
Ada sebuah kisah seorang tukang bubur yang mempunyai niat untuk naik haji. Dari segi loAika penghasilan sepertinya mustahil keinginan sang tukang bubur itu untuk bisa pergi ke Kota Makkah dan Madinah namun karena niat dan doa kepada Allah yang selalu didaraskan akhirnya ia bisa menunaikan rukun Islam yang kelima itu.
S
ANG tukang bubur bisa membiayai perjalanan sucinya karena berkah keuntungan yang diperoleh dari penjualan bubur setiap hari ditabung dan selanjutnya disetorkan ke biro perjalanan haji. Nasib tukang bubur itu sepertinya tidak bisa dialami teman-temanya yang juga menjadi tukang bubur. Bukan karena kurang berdoa kepada Allah dan keuntungannya tidak ditabung namun adanya pemangkasan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi sebesar 20%. Pemangkasan dilakukan karena ada pembangunan di dekat Masjid Al Haram. Pemerintah Arab merasa pembangunan itu akan memakan ruang dan kenyamanan para jamaah selama menunaikan haji sehingga untuk mecegah hal-hal yang
RAKYAT SUMSEL, JUMAT 5 JULI 2013
tidak diinginkan maka jamaah haji untuk tahun ini dibatasi. Pangkas kuota 20% itu diberlakukan kepada seluruh negara yang mengirimkan jamaah haji. Menurut data calon jamaah haji Indonesia pada tahun ini ada 211.000 orang. Calon jamaah itu terdiri dari 194.000 orang jamaah haji reguler dan 17.000 jamaah haji khusus. Setelah dipangkas 20% akhirnya menjadi 168.800 orang yang terdiri dari 155.200 jamaah haji reguler dan 13.600 jamaah haji khusus. Berarti ada 42.200 batal berangkat ke tanah suci. Pemangkasan kuota 20% menurut pemerintah Arab Saudi sudah harga mati dan tidak bisa diubah. Keputusan yang demikian, disebut telah menyebabkan kerugian kepada pihak penyelenggara haji. Dan yang pasti yang paling ‘menderita’ adalah para calon jamaah yang sudah siap-siap berangkat apalagi mereka yang sudah menunggu bertahun-tahun. Di antara para calon jamaah haji Indonesia, banyak diantara mereka adalah kalangan kelas menengah ke bawah. Mereka ada yang mempunyai pekerjaan tukang bubur, tukang buah, tukang sapu jalanan, membuka warung makan kecil-kecilan. Niat dan keimanan merekalah yang mendorong untuk bisa naik haji. Cara yang dilakukan mereka adalah keuntungan yang diperoleh atau sisa kebutuhan sehari-hari ditabung. Mereka mempunyai prinsip sedikit demi
sedikit lama-lama menjadi bukit. Uang tabungan itulah yang digunakan untuk membayar jumlah yang ditentukan oleh biro perjalanan haji. Selama menabung itulah mereka menahan diri dari keinginan untuk hidup mewah, makan enak, dan kegiatan rekreatif lainnya. Mereka rela hidup sederhana agar cita-cita naik hajinya bisa terkabul. Naik haji dari orang miskin tentu b e r b e d a dengan naik hajinya orang kaya atau koruptor. Orang-orang kaya dan koruptor tentu tidak perlu menabung. Kekayaan yang ada bisa tinggal disetor ke biro perjalanan haji menjelang batas hari yang ditentukan. Bahkan orang kaya atau koruptor itu bisa ‘membeli’ nomor keberangkatan. Mudahnya orang kaya atau koruptor menyetor uang perjalanan haji itulah yang membuat ada orang yang pergi naik haji lebih dari 3 kali. Untuk menyiasati pemangkasan kuota haji 20%, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama, Anggito Abimanyu, mengatakan akan memprioritaskan calon jamaah haji yang baru pertama pergi, muda, dan sehat. Sedang jemaah berusia 75 tahun atau lebih, memakai kursi roda, dan nomor urut akhir, harap bersabar. Harap bersabar bisa jadi mempunyai arti keberangkatannya ditunda dulu. Siasat yang dilakukan Anggito itu sepertinya siasat yang terlambat. Penumpukkan pemberangkatan jamaah haji tidak akan terjadi bila siasat itu dilakukan sejak
dahulu kala. Adanya penumpukkan pemberangkatan jamaah haji karena ada orang yang berulang kali naik haji. Kehadiran orang itu tentu akan menggeser calon-calon jamaah haji yang baru pertama. Adanya keberangkatan berulangkali beberapa jamaah haji bisa terjadi karena tidak adanya transparansi dalam pendaftaran calon jamaah haji. Sehingga seseorang dengan melakukan berbagai cara bisa masuk dalam daftar pemberangkatan tanpa harus menunggu bertahun-tahun. Tentu seseorang yang bisa melakukan naik haji berulang kali tanpa harus menunggu bertahun-tahun itu adalah orang kaya, mempunyai kedekatan dengan pihak-pihak penyelenggara haji, serta pejabat negara dan pemerintah. Seorang tukang bubur, tukang buah, guru di tempat terpencil, tentu harus menunggu bertahun-tahun dulu untuk bisa masuk daftar pemberangkatan. Tukang bubur, tukang buah, guru di daerah terpencil pasti tidak mempunyai akses ke Kementerian Agama dan biro perjalanan haji. Kemudian apa yang dikatakan oleh Anggito bahwa yang muda yang diprioritaskan untuk berangkat itu juga sebuah kesalahan besar dan sebuah bentuk mencegah orang yang sudah lama mendaftar untuk naik haji. Mereka yang menunggu bertahun-tahun bahkan ada yang 13 tahun tentu dalam masa penungguan umur mereka bertambah. Semakin tua umur tentu fisik mereka juga mengalami penurunan, seperti harus memakai kursi roda. Mereka
Pembaca yang budiman. Rakyat Sumsel siap mengakomodir opini Anda seputar kehidupan Politik negeri ini, terkhusus Sumsel. Isi muata tulisan diharapkan tidak mengandung unsur SARA dan mendeskreditkan kelompok/golongan/partai tententu. Tulisan Anda dapat dikirim ke email rdr_plg@yahoo.com (harap disertakan, identitas lengkap, dan foto) Hotline Politik, kirim melalui radar_palembang
* 0821 - 75815016
0815327xxxxx Ass pak Walikota tlg diatur abangabang becak yang sering warawiri di Jalan Sudirman tepatnya di dekat masjid Agung karena sering membuat macet
Semangat Aspirasi Rakyat
@radar_palembang
0821823 xxxx Pak Gubernur dan Walikota Palembang tlg perhatike sungai Musi banyak nian uwong nangkep ikan pake sentruman
untuk bisa naik haji tentu perlu menabung yang tidak cukup setahun dua tahun. Dalam masa-masa menabung pastinya umur akan bertambah tua. Bila mereka sudah mempunyai niat naik haji dan menua karena harus menunggu daftar berangkat kemudian tidak diproritaskan berangkat tentu ini sebuah kejahatan. Untuk itu perlunya siasat yang lebih adil, yakni memprioritaskan
orang yang sudah lama mendaftar dan mencegah orang yang sudah berulang kali naik haji untuk berangkat lagi. Untuk itu perlu transparansi daftar calon jamaah haji. Meski Anggito akan melawan siapa saja yang akan memberi gratifikasi soal daftar calon jemaah haji namun itu jangan hanya menjadi macan di atas kertas media. Sepertinya semua orang di Kementerian Agama
dari dulu mengatakan apa yang disampaikan Anggito namun kenyataannya, ‘praktek curang’ pemberngkatan jemaah haji selalu terulang. Pembatasan kuota haji 20% itu bisa jadi teguran dari Allah agar kita adil dalam menangani pemberangkatan calon jamaah haji.(//mbs) Ardi Winangun Pengamat Sosial-Politik
Masih Perlukah Komite Sekolah Sepertinya carutmarut dunia pendidikan di Indonesia sudahlah penyakit menular yang sangat sulit untuk diberantas. Setiap tahunnya ada saja persoalan dan masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia ini, mulai dari pungutan liar sekolah, ijazah yang ditahan pihak sekolah, sampai ada juga siswa yang harus gantung diri karena takut tidak lulus UAN. Dan cerita yang paling lama adalah masih ada saja anak-anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ketingkat yang lebih tinggi karena terganjal biaya sekolah.Adalah pemerintah sudah melakukan upaya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan semua proses yang berlangsung di sekolah dengan telah dibentuknya Komite Sekolah berdasarkan SK Mendiknas No. 044/U/2002 yang berperan sebagai; pemberi pertimbangan, pendukung, dan pemberi kontrol di suatu pendidikan. Dimana anggota Komite Sekolah adalah unsur masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, guru dan wali murid. Sedangkan Komite Sekolah adalah lembaga non profit dan non politis yang bertanggung jawab terhadap Peningkatan kualiatas proses dan
hasil pendidikan. Seiring perkembangannya Komite Sekolah sepertinya belum menunjukkan fungsi dan perannya. Malahan kebijakankebijakan yang diambil oleh Komite Sekolah terasa memberatkan bagi wali murid yang kehidupan perekonomianya menengah ke bawah. Di Bengkulu misalnya di salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri, pada tahun ajaran 2011/2012 yang lalu setiap siswa baru dibebankan untuk membayar uang bangku, uang pembanguanan, uang seragam, dan lain sebagainya atas persetujuan Komite Sekolah. Malah disekolah ini siswanya diharuskan untuk membayar uang SPP dan Uang Komite setiap bulannya, yang jelas-jelas tentu saja menambah beban bagi orang tua wali siswa sekolah tersebut. Dan saat masuk tahun ajaran baru kemarin (Tahun 2012/2013) siswa kelas 10 yang naik ke kelas 11 harus malakuakan pendaftaran ulang dimana didalamnya tercantum membayar uang Komite untuk satu bulan. Jika demikian masihkan Komite Sekolah adalah lembaga yang non profit? Entah bagaimana pendidikan di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik sedangkan siswa-siswanya belajar dalam tekanan, terutama siswa kurang mampu.Karena setiap bulannya mereka selalu dibayangkan membayar sejumlah uang, untuk memperolehnya orang tau mereka harus berjuang sangat keras. Yang tentu saja tidaklah semudah saat orang-orang me-
nentukan kebijakan yang menyusahkan mereka. Sudah seharunya juga orangorang yang katanya perduli dengan pendidikan, ataupun pihak-pihak yang berwenang dalam pendidikan di Indonesia ini kembali malakuakan evalusai terhadap semua kebijakan (subsidi BBM, dana BOS, dll) yang telah dikeluarkan dan meninjau ulang fungsi dan peran lembaga-lembaga hasil bentukan mereka. Bukan sekedar menerima laporan di atas kertas saja, atau menerima e-mail di laptop kantor. Agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tentu saja akan merugikan kita semua. Karena dengan semakin banyaknya anak-anak bangsa ini yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ketingkat yang labih tinggi, maka SDM yang dihasilkan tidaklah mampu untuk memikirkan kehidupan Negara ini ke masa yang akan datang. Padahal katanya “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dimana Negara memprioritaskan anggaran pendidikan” Harusnya Indonesia belajar dari Negara Finlandia dimana dari TK sampai Perguruan Tinggi biaya pendidikan adalah Gratis dan itupun berlaku untuk warga pendatang. *Penulis adalah Fasilitator PNPM Perkotaan Jun Mahdi Jl. WR. Supratman, Bengkulu mahdijun96@gmail.com 087894946305
klik...........www.radarpalembang.biz
WAKIL RAKYAT
III
RAKYAT SUMSEL, JUMAT 5 JULI 2013
Nadia Basjir Incumbent Dapil 10 Sumsel
Incumbent Jangan Over Confident
PEREBUTAN kursi dewan periode 2014-2019 semakin ketat dan panas. Meski calon Incumbent berpeluang untuk duduk kembali berkat populitasnya namun hal tersebut bukanlah patokan dipilih kembali masyarakat pasalnya calon non incumbent siap mengancam posisi incumbent.
PALEMBANG, RS –Persaingan di daerah pemilihan 10 Sumsel wilayah Kabupaten Banyuasin, dimata Nadia Basjir incumbent dari Partai Golkar sangat ketat pasalnya para incumbent dari DPRD Banyuasin juga mencalonkan diri oleh karena itu, ia menilai para incumbent jangan over confident di Pileg 2014 mendatang. Sebagai Incumbent, dirinya mulai sekarang ini tetap berjuang untuk dapat terpilih kembali.”Saya sebagai incumbent
tidak boleh terlalu percaya diri, jangan menganggap non incumbent bukan sebagai pesaing,”kata Nadia, saat ditemui koran ini, kamis (4/7).Diakuinya caleg perempuan dinilai sangat sulit terpilih sehingga dirinya harus berjuang lebih keras lagi dan berdoa agar dapat terpilih kembali ” Karena perempuan lebih sedikit dibadingkan kaum laki-laki, yakni perempuan hanya ditempatkan 30 persen setiap dapil berbeda dengan laki-laki, sehingga ya
harus berjuang,”jelasnyaMenurut perempuan cantik ini, dirinya memprioritas seluruh wilayah Banyuasin tanpa terkecuali sehingga dapat memperoleh suara yang signifikan. “Saya sudah membuat program bagi masyarakat serta telah merealisasikan aspirasi masyarakat, sehingga nantinya masyarakat yang akan menilai,”ungkapnya. Dikatakan Nadia, ia selalu turun kemasyarakat Banyuasin baik melalui reses anggota DPRD Sumsel maupun
melakukan silaturahmi secara rutin, sehingga dengan silaturahmi ini dirinya semakin dekat dengan masyarakat “Terus terang saya tidak punya startegi namun saya sudah berbuat dan berhubungan baik dengan masyarakat selama ini,”ungkapnya Ditempat terpisah, Erza Saladdin incumbent partai PKS mengatakan, persaingan harus dilalui untuk menuju kursi DPRD Sumsel, dirinya berkeyakinan dapat terpilih kembali. ”Insyal-
lah terpilih, yang pasti siapa yang akan dipilih sudah ada garisannya dari Allah, sehingga kita jalani saja dahulu.” katanya. incembunt yang akan kembali maju di dapil 10. Agus Sutikno PPP, Maliono Gerindra, Muhammad F Ridho Demokrat, Erza Saladdin PKS, Ali A Rasyid Hanura, serta ada juga nama Arkoni ketua DPW Hanura serta nama-nama anggota DPRD Banyuasin yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Sumsel. (zar)
DCS DPRD SUMSEL DAPIL SUMSEL 10 NASDEM
HARIYONO, SP, M.AP SYARIFUL ANWAR ELI SUSILAH, SH SUGENG, SE ISKANDAR HJ. SARMAYA, SH AHMAT TAHIR,S.AG ANDI NURBAYA
DEMOKRAT
MUHAMAD F RIDHO, ST. MT ABDUL RIZAL, S.PD EPI SUSANTI MEISIS HERLINA JAMILIA SUSANTI, S.H.I TULLUK S.PD.I ABI ROSYAD HAKIM, SE JUNAIDI
SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
HEAD TO HEAD
PKB
NASRUL HALIM, SH H. M. ERWIN, ST SUCI PUSPA KENCANAWATI AHMAD BASUKI YASMIN, ST PUTRI MARLINA KUSNAN AZIZ LAS MARIA
PAN
IR. RUDI APRIADI, MBA LEDY RISDYANTO NURBAITI DRS. ARIYANTO AHMAD YANI, SH AJENG AYU FURQOINI HENDRI KURNIAWAN MARLINA
Holda
PKS
ERZA SALADIN, ST WAHIDAYANI EDI EFFENDI, S.AG DIDIK ADINATA EVY TANTIA SARI ADI PUJA KESUMA, SKM SRI MARYATI, SP
PPP
AGUS SUTIKNO, SE, MM, MBA HJ. MARETA HERAWATI, SH EDI JAUHARI, S.IP RINI FITRIA, S.PD DEWI MAYA KOMALASARI NIRWANAZILAH DRS. NURWAHID
PDIP
ROBBY BUDI PUTRUHITA ,SE IR. H. A.A. MASRURI, MT TUNTEJA H. SAID ALBAR, SH., MM FERRY AGUSTIAN, S.SOS HJ. HERMAINI, SE DIAN OKTARIANI DARMAWAN KHULIK
HANURA
H. ARKONI MD H. ALI A RASYID, SH ACHERLENA AZHAR IR. H. RAYENDRA PUTRA SUBING H. SURYANTO ISMAIL, SE EVA YANTI, SE H. ISKANDAR, ST, MM LENI WAHYUNI
GOLKAR
NADIA BASJIR, SE DRS. SUPIRMAN DAHLAN ISMAIL ABUBAKAR, SE PAULINA TAMBUNAN, SH IR. ISLAH TAUFIK EFFENDY, M.SI ENI NURZAIRINA H. HASAN BASRI, SE, MM ANDRIYADI, S.KOM PBB
GERINDRA
MALIONO, SH AROHANASARI, SH ADE INDRA CHANIAGO, M.SI ELIZABET MATOLISI, SKM IR. H. JAALLUDDIN SITI MASAMAH, S. AG TANTI NOPERA, SE ASRI PKPI
H. RUSDI ALAM DARWIN ABDUL ROHIM, S.IP NIKE TRI WAHYUNI,S.SI H. SAMSUL WIJAYA MERI KUSNIATI ACI ROYANA, S.KEP DRS. EDI ARIS EDWAR NOVANDI
SUDAR’AIN SEMBIRING EKA PRAWITA SUHANA AHMAD ZULKARNAIN MUSA, SH SIGIT TRI HARMOKO DESTA TRI YULIANTI MOHAMAD VIKTOR AKHIRUDDIN, SH IMPIAN YOHADI NURHAINI
klik...........www.radarpalembang.biz
RAKYAT SUMSEL, JUMAT 5 JULI 2013
V
5
Militer Gulingkan Presiden Mesir KAIRO,RS - Militer Mesir akhirnya berhasil menggulingkan Presiden Mohamed Morsi. Ketua Mahkamah Konstitusi Mesir ditunjuk untuk menjadi pemimpin sementara hingga pemilu kembali digelar. Penegasan ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Mesir Abdel Fattah al-Sisi seperti dilansir dari AFP, Kamis (4/). Selain itu, Sisi juga mengumumkan pembekuan konstitusi Islam yang disusun sebelumnya oleh Morsi. Sisi berharap pemerintahan yang kuat akan segera terbentuk. Pernyataan Sisi juga mendapat dukungan dari pemimpin oposisi Mohamed El Baradei.”Itu sesuai dengan keinginan masyarakat,” kata Baradei. Sebelumnya, jutaan warga Mesir menuntut Morsi mundur dari jabatannya. Aksi terus berkembang hingga mendapat dukungan militer. Buntutnya, militer pun memberi ultimatum kepada Morsi agar segera mundur. Namun Morsi menolak. Akhirnya pasukan militer dan tank pun merapat ke arah istana presiden hingga membuat Morsi terkepung dan digulingkan. Militer Mesir setelah menyatakan berakhirnya kekuasaan Presiden Mohamed Morsi. Militer pun menunjuk Ketua Mahkamah Konstitusi Tertinggi Adly
Mansour sebagai presiden interim menyusul kejatuhan Morsi. Ironisnya, Mansour merupakan politisi yang ditunjuk Morsi untuk duduk di kursi tertinggi lembaga penegak hukum di Mesir tersebut. Sebelum ditunjuk sebagai presiden sementara, Mansour baru dua hari ini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dilansir dari Aljazeera, Kamis (4/7), sosok Mansour yang disukai pihak militer ini, merupakan lulusan dan peraih beasiswa dari institusi pendidikan Prancis, Ecole Nationale de l’Administration. Mansour telah menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Tertinggi sejak tahun 1992 dan dia baru-baru ini, diangkat Morsi sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Tertinggi. Pria berumur 67 tahun itu juga pernah bekerja di pengadilan agama negeri. Pengadilan semacam itu melaksanakan peradilan sesuai fatwa agama Islam. Ayah beranak tiga ini sudah sangat berpengalaman menjadi hakim sejak era Presiden Hosni Mubarak. Dulunya, Mansour juga pernah mensupervisi Undang-Undang Pemilu yang kemudian menjadikan Morsi sebagai Presiden Mesir pada 2012 silam. Kini, namanya melambung menjadi Presiden Mesir, setidaknya untuk sementara waktu hingga pemilu kembali digelar di
negeri itu. Nasib sial terus dialami oleh Mohamed Morsi. Usai digulingkan militer Mesir dari kursi kepresidenan, Morsi kini harus berada di dalam tahanan rumah. “Morsi dan seluruh tim kepresidenan saat ini berada dalam tahanan rumah,” ujar putra salah satu staf Morsi, Gehad El-Haddad. Ayah Gehad, Essam El-Haddad merupakan orang kepercayaan Morsi. Essam diyakini juga salah satu orang yang ikut ditahan akibat kudeta militer ini. Morsi saat ini sudah dipindahkan dari kantor presiden ke sebuah tempat yang masih dirahasiakan. Seluruh akses informasi mengenai keberadaan Morsi kini diputus. Banyak kalangan meyakini Morsi di tahan di sebuah fasilitas militer. Orang-orang terdekatnya juga tidak bisa lagi mendapat akses informasi soal kondisi Morsi. Ia ditahan terpisah dari grup kepresidenan. Kerusuhan akibat jatuhnya Morsi semakin melebar. Total korban tewas hingga saat ini menjadi delapan orang. Sebanyak 343 orang terluka akibat bentrokan di seluruh Mesir. Pasukan keamanan Mesir juga telah mengklaim berhasil menangkap pemimpin Ikhwanul Muslimin, Saad el-Katatni dan Rashad Al-Bayoumi. Keduanya kini sudah ditahan.(dtc)
MESIR: Presiden Mohamed Morsi saat menghadapi para pendemo yang menuntutnya turun dari tahta. Presiden Mohamed Morsi sendiri akhirnya kemarin digulingkan oleh militer
KPK Gencarkan Periksa Saksi Partai Demokrat itu menerima hadiah dari beberapa proyek terkait pembangunan wisma atlet Hambalang. Beberapa saksi yang berasal dari berbagai instansi terus diperiksa.”Saksi yang ada keterkaitan dengan tersangka ini terus diperiksa,” tambah Johan. Penyidik KPK memang terus memeriksa saksi-saksi dari beberapa instansi untuk memvalidasi dugaan penerimaan yang disangkakan pada Anas. Minggu ini KPK memeriksa mulai dari beberapa politikus Partai Demokrat, Karyawan beberapa hotel, karyawan PT Adhi Karya, hingga petugas Satlantas Polres Jakarta Barat. (rvk/rvk)
Terkait Anas Urbaningrum JAKARTA,RS - Dalam minggu ini, setiap hari penyidik KPK melakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam pembangunan proyek wisma atlet Hambalang, Anas Urbaningrum. KPK rupanya sedang ngebut melakukan pemeriksaan terkait Anas. “Ini memang sedang dilakukan speed up,” ujar juru bicara KPK, Johan Budi di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (4/7).KPK memang menduga mantan Ketua Umum
Johan Budi
Dewan “Kerjai” Suryadharma Ali Foto : Mustafa Ramli/Jawa Pos
CALEG PEREMPUAN : Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (dua kanan) bersama para Caleg perempuan DPR RI dari PKB, usai menggelar pembekalan, Kamis (4 Juli 2013) di DPP PKB di Jakarta. DPP PKB menggelar pembekalan para calegnya jelang Pemilu 2014
Ketua DPP: Wiranto Diberi Mandat Rapimnas Tentukan Cawapres
Saleh Husin JAKARTA,RS -Ketua DPP Hanura membantah penetapan capres dan cawapres Wiranto-
Hary Tanoesoedibjo melanggar AD/ART partai. Menurut Saleh, keputusan menetapkan Hary Tanoe sebagai cawapres adalah hak Wiranto yang diberi mandat oleh Rapimnas. “Pada Rapimnas (tahun 2012) lalu memutuskan Pak Wiranto ditetapkan sebagai capres dimana di situ juga diberikan mandat penuh kepada Pak Wiranto untuk menentukan sendiri siapa calon pendamping yang layak,” kata Saleh Husin kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7). Keputusan Rapimnas itulah yang menurut Saleh menjadi
pegangan Hanura dan membenarkan penetapan Hary Tanoe sebagai cawapres, karena bos MNC itu dipilih Wiranto. Maka bertepatan dengan acara pembekalan caleg Selasa (2/7) kemarin, duet militer-pengusaha itu dideklarasikan. “Dengan adanya pembekalan caleg dimana hadir semua ketua DPD termasuk BPH DPP, di selasela itulah diadakan rapat DPD dan DPP bersama Wiranto,” ucap anggota komisi V itu. “Keputusan (penet a pan) ini sudah final dan tak akan dievaluasi lagi,” tegasnya. Saleh menilai Wiranto punya pertimbangan sendiri dalam memilih
Hary Tanoe sebagai cawapresnya, namun ia enggan disebut bahwa Hary Tanoe orang baru yang ‘lompat’ jadi Cawapres. “Partai Hanura ini juga baru, Yuddy juga baru. Beda dengan Golkar dan lainnya. Jadi kita memang sedang sama-sama membangun,” ujarnya. Karenanya soal suara protes dari seniornya Fuad Bawazier yang menentang pencapresan Wiranto-HT tak sesuai AD/ART, menurut Saleh wajar saja. “Pak Fuad kita hormati sebagai senior, ada pendapat beda itu sah-sah saja. Kita akan rapat BPH rutin, nanti kita bicarakan bersama,” kata Saleh.(bal/van)
Jakarta,RS - Rapat antara Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama (Kemenag) molor hingga 2 jam karena ketidakhadiran anggota DPR. Menteri Agama Suryadharma Ali pun dibuat kesal. Rapat antara Komisi VIII dengan Kemenag sedianya dimulai pukul 10.00 WIB, Kamis (4/7). Pihak Kemenag pun datang tepat waktu sesuai jadwal. Namun meski sudah sesuai jadwal, rapat belum bisa dimulai karena anggota DPR belum ada yang datang. Suryadharma pun harus menunggu di ruang tunggu. Dia berbincang dengan Men-
parekraf Marie Elka Pangestu yang juga akan mengikuti rapat dengan Komisi VIII. Satu jam menunggu, Suryadharma akhirnya keluar dari ruang tunggu menemui wartawan. Sementara jajarannya sudah mengisi bangku-bangku di ruang rapat Komisi VIII. Suryadharma memilih membunuh waktu menunggu anggota DPR dengan melayani permintaan wartawan untuk wawancara. Dia malah mengajak wartawan mewawancarai dirinya di ruang rapat. Berbagai pertanyaan diajukan,
mulai dari pembekalan caleg PPP hingga kehidupan beragama di Indonesia. Sekali-kali Ketum PPP itu melirik jam tangannya. Saat wawancara berakhir, Suryadharma melihat jam tangannya dengan mimik kesal. “Sudah dua setengah jam, gimana ini,” ujarnya. Kemudian beberapa anggota Komisi VIII mulai masuk ke ruangan. Rapat lalu dimulai pukul 12.05 WIB dengan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII Gondo Radityo Gambiro. Hanya ada enam anggota DPR yang mengikuti rapat ini.(trq/van)
Gugat Keppres Miras, FPI Menang JAKARTA,RS - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Front Pembela Islam (FPI) yang mengajukan judicial review Keppres Minuman Keras (Miras) No 3/1997. Pihak FPI menyambut gembira atas kemenangan tersebut. “Mengabulkan permohonan pemo-
hon FPI,” demikian lansir panitera MA dalam websitenya, Kamis (4/7). Perkara yang mengantongi nomor 42 P/HUM/2012 ini diketok oleh ketua majelis hakim Dr Supandi dengan hakim anggota Dr Hary Djatmiko dan Yulius. Perkara
tersebut masuk ke MA pada 10 Oktober 2012 dan diputus pada 18 Juni 2013 lalu. Keppres itu mengatur bahwa minuman mengandung etanol 0-5 persen boleh beredar, 5-20 persen perlu diawasi dan 20-55 persen lebih diawasi lagi. Dengan
dihapuskannya Keppres ini, maka minuman keras diatur oleh Perda, bukan oleh pemerintah pusat. Atas dikabulkannya permohonan ini, FPI menyambut gembira. “Langkah kita telah bertindak sesuai hukum dan aturan yang ada,” ujar jubir FPI Munarman.(asp/
SBY Akan Rilis Akun Facebook Pekan Ini JAKARTA,RS - Presiden SBY akan akan bergabung di situs jejaring sosial Facebook. Presiden SBY akan merilis akun Facebooknya pada pekan ini. “Saya perlu informasikan
bahwa akan ada launching FB Presiden SBY dalam waktu dekat dalam minggu ini,” ujar Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha, di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Kamis (4/7).
SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
Julian enggan memberi tahu kapan persisnya acara rilis akun Facebook Presiden SBY tersebut. Presiden SBY akan menjelaskan langsung soal peluncuran akun pribadinya itu. “Nantilah,
pasti ada penjelasan sebelum ada launchingnya,” jelasnya. Di Bogor apa di Cipanas, besok?”Nantilah, sudah sementara itu dulu,” tutupnya.(mpr/ rvk) klik...........www.radarpalembang.biz
V
RAKYAT SUMSEL,JUMAT 5 JULI 2013
Rumah Dinas SKPD Banyuasin Terbengkalai BANYUASIN, RS – Banyaknya rumah SKPD Banyuasin yang tidak dihuni mengakibatkan pembaziran saja. Hal ini terbukti pembangunan rumah dinas tersebut mubazir dan menghambur-hamburkan uang negara saja.Menanggapi hal tersebut Anggota DPRD Banyuasin M Adrian mengatakan, jika kepala dinas baik SKPD, kepala badan dan sekretariatan mereka semua telah difasilitasi oleh pemerintah kabupaten. “Seluruh kepala dinas maupun kepala badan di Banyuasin ini untuk rumah dinas sudah disiapkan berikut fasilitas lengkap dan cukup mewah,”ujar Adrian, kemarin. Masih dikatakan Adrian, sungguh sangat disayangkan rumah dengan fasilintas yang lengkap tersebut harus terbengkalai, tidak terawat dan tidak dimanfaati oleh kepala dinas tersebut. “Dengan fasilitas cukup lengkap untuk rumah seorang kepala dinas, namun tidak dimanfaatkan. rumah dinas dibiarkan terbengkalai dengan dipenuhi rumput ilalang,”katanya.Adrian menambahkan, fasilitas yang disediakan tersebut dibangun dengan dana miliaran, melalui APBD banyuasin, semestinya penjabat yang mempunyai wewenang untuk menempati rumah tersebut harus bertanggung jawab dan FOTO : MUHAMAD ALI/JAWAPOS
DATANGI KPK : Salah satu pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yusuf Supendi (kanan) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan surat keberatan atas penyitaan KPK atas sebidang tanah wakaf wasiat di Jakarta, Kamis (4/7/2013). Yusuf meminta KPK untuk mengembalikan tanah di Cianjur , Jawa Barat seluas lebih dari 300 hektar yang dibeli oleh Luthfi Hasan Ishaaq dari Hilmi Aminuddin yang ternyata merupakan tanah wakaf wasiat milik taklim Mirqatul Quran.
Pertanyakan Soal PAW
DPRD Bakal Surati Parpol Keluarnya surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nomor 161/3249/Sj tertanggal 24 Juni 2013 terkait pemberhentian antarwaktu anggota DPRD karena menjadi anggota partai politik lain atau karena pengunduran diri, menjadi senjata bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten OKU Selatan untuk menyurati pimpinan Partai Politik (Parpol). MUARADUA, RS – “Surat edaran ini sebenarnya sudah lama namun belum kita terima, dengan surat ini kita akan mengirim surat ke pimpinan parpol untuk menanyakan soal PAW anggotanya yang mengundurkan diri, karena pindah partai untuk menjadi caleg dari partai lain,” ujar Ketua DPRD OKU Selatan, Sri Mulyadi saat dihubungi, Kamis (4/7). Dikatakan politisi yang hobi motor trail ini, dalam surat edaran tersebut dijelaskan apabila pimpinan partai politik yang bersangkutan enggan untuk mengusulkan pember-
SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
“
esmikan pemberhentian antarwaktu. “Jadi disini jelas pimpinan dewan bisa menanyakan soal PAW ke pimpinan parpol, dan kita menunggu jawaban itu selama 14 hari, jika tidak ada jawaban maka surat pengunduran diri anggota dewan tersebut bisa kita ajukan ke bupati untuk diteruskan ke gubenur untuk PAW,” kata Sri Mulyadi dan mengatakan ini didapat setelah pihaknya berkonsultasi dengan pihak kemendagri. Menurutnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, antara lain ditegaskan bahwa partai politik berkewajiban menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia, serta berkewajiban untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum, meskipun partai politik tersebut bukanlah peserta pemilu tahun 2014. “Kita harap pimpinan partai bisa berkerjasama, jangan sampai nantinya merugikan anggotanya karena tanpa surat keputusan terkait PAW tersebut para anggota dewan yang pindah partai untuk mencaleg melalui partai lain terancam dicoret dari Daftar Caleg Tetap (DCT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU),” tuturnya. Ia mengatakan sejauh ini pihaknya baru menerima surat PAW dari PDI Perjuangan. Mengenai soal gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya, lanjut Sri Mulyadi berdasarkan surat edaran kemendagri nomor 160/3385/Sj prihal penjelasan hakhak anggota DPRD yang mengundurkan diri ditegaskan anggota DPRD yang mengundurkan diri tetap menerima fasilitas seperti biasa sampai keluarnya surat keputusan PAW.“Selama surat putusan PAW belum diterima maka hak-hak anggota dewan yang mengundurkan diri tetap mereka terima,” pungkasnya. (gie)
Surat edaran ini sebenarnya sudah lama namun belum kita terima, dengan surat ini kita akan mengirim surat ke pimpinan parpol untuk menanyakan soal PAW anggotanya yang mengundurkan diri, karena pindah partai untuk menjadi caleg dari partai lain.” Sri Mulyadi Ketua DPRD OKU Selatan hentian antarwaktu, maka pimpinan DPRD menyurati pimpinan partai politik yang bersangkutan untuk segera diusulkan pemberhentian antarwaktu. Akan tetapi apabila dalam kurun waktu 14 hari pimpinan partai politik yang bersangkutan juga tidak kunjung mengusulkan pemberhentian antarwaktu, maka Pimpinan DPRD Provinsi mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Anggota DPRD Provinsi, dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota, untuk selanjutnya dir-
“
“Fasilitas yang disediakan tersebut dibangun dengan dana miliaran, melalui APBD banyuasin, semestinya penjabat yang mempunyai wewenang untuk menempati rumah tersebut harus bertanggung jawab dan bisa menjadi contoh masyarakat.” M ADRIAN ANGGOTA DPRD BANYUASIN “Ya, jika memang mereka tidak mau menempati, rumah tersebut maka sebaiknya dimanfaatkan untuk fasilitas panti asuhan saja.” MULYADI KETUA KNPI KABUPATEN BANYUASIN bisa menjadi contoh masyarakat.“Dengan anggaran seperti itu sangat disayangkan harus dibiarkan kosong, dan semestinya tidak beralasan jika tidak ditempati karena fasilitis yang disediakan pemerintah sudah cukup lengkap,”tandasnya.Ketua KNPI Kabupaten Banyuasin Mulyadi mengatakan, seharusnya pemerintah dapat bertindak tegas terhadap pejabat yang tidak menempati rumah dinas yang telah disediakan tersebut. “Seharusnya bupati dapat bertindak tegas kepada mereka yang tidak memenuhi aturan salah satunya untuk menepati rumah dinas yang sudah disediakan pemerintah,”kata Mulyadi. Mulyadi menambahkan, dengan terbengkalainya bangunan rumah dinas tersebut otomatis fasiltas yang ada akan menjadi rusak. Padahal rumah negara itu ada anggaran pemeliharaan, dan jika tidak ditunggu kemana anggaran pemeliharaannya? “Ya, jika memang mereka tidak mau menempati, rumah tersebut maka sebaiknya dimanfaatkan untuk fasilitas panti asuhan saja,”tegasnya. (tri)
klik...........www.radarpalembang.biz
VI
SOSIALITA
Hot Gossip RAKYAT SUMSEL JUMAT 5 JULI 2013
Sssttt ...!!!
AYU TING TING
‘PKS’ Jadi Batu Loncatan Sefti Sanustika JAKARTA, RS - Lagu ‘Papa Kini Sendiri (PKS)’ yang menimbulkan kontroversi itu ternyata hanyalah ‘batu loncatan’ Sefti Sanustika. Ia punya rencana lain yang lebih besar selanjutnya. Wah, apa itu? “Insya Allah ada rencana untuk buat album,” ungkap Sefti, Kamis (4/7). “Sebelumnya saya juga sudah take vocal untuk dua single yang judulnya ‘Gerimis Diterang Bulan’ dan ‘Membenci Tiada Guna’,” tambahnya. Tentu saja tak hanya dua lagu tersebut, Sefti juga telah menyiapkan beberapa lagu lainnya untuk mengisi albumnya nanti. Beberapa di antarnya ada satu lagu
religi. “Yang sedang disiapkan lagi itu single religi, itu genrenya pop judulnya ‘Mohon Perlindungan-Mu’, itu disiapin untuk menyambut Ramadan,” katanya. Lagu terbaru pedangdut Sefti Sanustika ‘Papa Kini Sendiri (PKS)’ cukup menyita perhatian. Tentunya sempat timbul pertanyaan dibayar berapa hingga Sefti mau menyanyikan lagu tersebut. Sefti mengaku tak mendapat bayaran khusus untuk membawakan lagu tersebut. Namun, ia juga enggan menyebutkan nominal dari bayarannya itu. “Kalau bayaran khusus sih nggak ada, ini hanya pertemanan saja antara saya dan Abie (teman duet dalam lagu ini),” ungkapnya. Sefti juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah mendapatkan tawaran membawakan lagu ini sejak satu bulan
lalu. Ia pun sedikit bercerita tentang lagu tersebut. “Lagu ini bercerita tentang suami-istri yang terpisah karena suami ada masalah tapi istrinya tetap setia menunggu,” jelasnya. (fk/mmu)
Lydia Kandou dan Jamal Mirdad Resmi Cerai JAKARTA, RS - Bahtera rumah tangga Lydia Kandou dan Jamal Mirdad yang sudah dibina selama 27 tahun akhirnya karam sudah. Hakim akhirnya mengabulkan gugatan cerai Lydia di sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (4/7) pagi. Sidang kasus cerai Lydia dan Jamal tergolong cepat. Sidang perdana digelar April lalu. Sebelumnya pihak
Semangat aspirasi rakyat
Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga mengungkapkan, perceraian Jamal dan Lydia memang bisa dipercepat karena Jamal tak pernah hadir di sidang. Untuk sidang putusan kali ini pun Jamal tetap tak muncul. Bahkan Lydia yang beberapa kali hadir juga hari ini absen. Kabar perceraian Lydia dan Jamal memang cukup mengejutkan ketika pertama kali beredar. Keduanya bisa
dibilang merupakan pasangan harmonis dan jarang diterpa isu miring. Lydia mengajukan gugatan cerai kepada Jamal pada 8 Maret 2013 lalu. Menurut pengacara Lydia, Eleonora Moiug, anak-anak Jamal dan Lydia sudah memahami mengenai keputusan orangtuanya itu. “Mereka sudah cukup dewasa ya memahami keadaan ini,” jelas Eleonora ditemui usai sidang di PN Jaksel, Ampera, Jakarta Selatan. (kmb)
‘Demi Tuhan’ Saya Tak Mesum
lanjut Arya, Dewi sakit hati karena cintanya dia tolak. “Dia benar-benar jatuh cinta sama saya. Dendam karena sakit hati, cintanya nggak saya terima,” ujarnya saat dihubungi via telepon. Bagi Arya, Dewi rela melakukan apa saja untuk meraih kepopuleran termasuk membuat pelecehan seksual yang dituduhkan kepadanya. Ia pun tak peduli jika akhirnya Dewi membawa kasus ini ke kepolisian. “Apapun yang dilakukan kan memang obsesi dia. Kalau saya masuk penjara, karena fitnah itu karena Allah,” papar Arya. Namun Dewi tetap pada pendiriannya soal pengakuannya itu. Pedangdut yang gemar mengkoleksi ular itu mengatakan, siap mengajak Arya untuk sumpah pocong bila tetap menampik tudingan pelecehan seksual tersebut. “Mau sumpah pocong atau sumpah di atas Al Quran ayo. Dewi nggak takut,” tantangnya. Dewi juga mengatakan memiliki banyak saksi tentang kejadian pada Mei lalu. Beranikah Arya kali ini mengucapkan ‘Demi Tuhan’ tak melakukan tindak asusila? (kmb)
klik...........www.radarpalembang.biz
SAMBUNGAN
VII Menanti Aksi
Dari Hal I ) .......................................................................................................................................
Nur Wahid menyambut baik penunjukkan kader PDIP Sidarto Danusubroto mengisi jabatan Ketua MPR yang ditinggalkan almarhum Taufiq Kiemas. “Saya sangat menyambut positif, dan itu pilihan tepat,” katanya saat ditemui di gedung DPR Jakarta, Kamis (4/7). Menurut anggota Majelis Syuro PKS itu, Sidarto yang juga ajudan terakhir Bung Karno memiliki ideologi yang jelas, Sidarto juga tokoh yang komunikatif dan mampu menjembatani hubungan antar partai politik. “Beliau juga punya kedekatan sangat bagus dengan partai-partai sekuler maupun partai Islam, disiplin memegang prinsip, dan itu bagian dari kenegarawanan,” jelas dia. Ketua Fraksi PKS itu optimis Sidarto dapat melanjutkan citacita Taufiq Kiemas dalam menegakkan empat pilar kebangsaan. “Saya melihat kalau beliau ingin melanjutkan sosialisasi empat
pilar maka beliau orang yang tepat,” tegasnya. Terpisah, Sidarto Danusubroto mengatakan, Insya Allah tugas ini akan saya jalankan sebaik-baiknya, mengawal 4 pilar bangsa. “Tanpa 4 pilar bangsa NKRI hanya sejarah, tanpa 4 pilar bangsa yang merupakan warisan dari founding fathers ini harus kita teruskan,” ujar Sidarto, Kamis (4/7). Menurut Sidarto, Indonesia merupakan negara yang mampu menjaga 4 pilar kebangsaan. Untuk itu, dia berharap amanah dari founding fathers dapat terus dijalankan, seperti halnya yang dilakukan oleh Taufiq Kiemas semasa hidup. Kondisi ini, kata Sidarto, juga mempengaruhi pandangan negara-negara Timur Tengah terhadap Indonesia. Meski mayoritas Islam, namun Indonesia sudah tumbuh menjadi negara demokratis yang dapat menerima perbedaan. “Ini pula yang banyak dicon-
NasDem Belum NasDEm. ”Kami menargetkan 20 persen suara, sedangkan prioritas utama wilayah yang akan diprioritaskan, Jawah barat, Jawa Timur, dan Jakarta, tapi pada intinya seluruh Indonesia termasuk Sumsel,” urainya. Untuk mencapai tiga besar, NasDem menargetkan empat kursi untuk DPR RI dari Dapil Sumsel pada Pileg. Paling tidak NasDem memperoleh dua kursi sehingga NasDem memperoleh di atas 20 persen suara guna memuluskan langkah menuju tiga besar. “Sedangkan di DPRD Sumsel
Siap Kawal
toh oleh negara Timur Tengah bagaimana negara Indonesia mayoritas Islam bisa compatible dan demokrasi, ini kita buktikan. Indonesia yang mayoritas Islam bisa menerima masukan,” kata mantan ajudan Presiden Soekarno itu. Sebagai ketua MPR baru, Sidarto meminta adanya kerjasama para pimpinan fraksi untuk terus mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan. “Tidak ada faksi, tapi yang ada fraksi 4 pilar,” kata pensiunan jenderal polisi bintang dua itu. Terpisah, Sementara itu, Pengamat Politik Sumsel Joko Siswanto mengatakan, terpilihnya Politikus senior Sidarto Danusubroto tentu sudah dipertimbangkan pihak PDIP dalam hal ini Megawati. Toh dalam kenegaraan MPR sekarang ini tidak terlalu berpengaruh banyak adlam kebijakan pemerintah. “Nama beliau memang tidak terlalu merakyat dan populer. Ini mungkin sebagai suatu kekurangan. Tetapi jangan salah, pertim-
bangan Megawati tentu ada sisi baiknya, mungkin dari sekian banyak kader PDIP beliau yang terbaik,” katanya. Dirinya mengaku nama yang kurang menjual tak akan menjadi blunder politik yang dilakukan PDIP dalam sisa jabatan Ketua MPR RI. “Saya sudah bilang, MPR tak sterlalu dominan seperti dulu, menempatkan Sidarto Danusubroto saya pikir cukup tepat. PDIP tentu memiliki hitung-hitungan yang matang untuk persiapan Pilpres dan Pileg kedepan,” katanya. Dengan status karirnya yang banyak menghabiskan waktu dalam jabatan kepolisian tentu akan menjadi nilai plus tersendiri baginya dalam mengemban amanat. “Terpenting adalah bangaimana beliau mampu membawa instrittusi yang dibawahionya mampu berkiprah dengan lebih baik, terutama dalam mengawal 4 pilar bangsa,” pungkasnya. (ren/ rsn)
Dari Hal I ) ...............................................................................................................................
satu fraksi begitu juga dengan kabupaten/kota 1 fraksi, jangan pernah mengangap lawan politik lemah, serta kerja keras dan saling mendukung antar Caleg,” jelasnya NasDem berkeyakinan dapat mencapai target dengan kerja kerja keras parah caleg dan mesin politik NasDem. “100 persen kami berkeyakinan memperoleh target tersebut karena Caleg yang diusung harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu, seperti elektabilitas dan dana yang dimiliki oleh para Caleg.
Kenapa NasDem memiliki visi misi gerakan perubahan karena memang NasDem mengusung Caleg yang belum pernah berkiprah di dunia politik sehingga dengan Caleg baru, dapat dipertimbang oleh masyarakat untuk dipilih masyarakat natinya. ”Karena Caleg baru belum pernah melakukan dosa politik (bukan bearti saya menuduh orang telah melakukan dosa politik) sehingga bisa mengikuti alur gerakan perubahan,” jelasnya Sementara itu, Pengamat Poli-
tik Unsri Dr Adriyan Saptawan MSi mengatakan, sejauh ini NasDem harus mampu menunjukkan eksistensi yang besar dalam bidang politik dengan kader baru yang dibawa tersebut. “Okelah sekarang ini Surya Paloh bisa dikatakan besar dalam hal kemampuan managemennya, tetapi untuk maju diusung kelak, beliau harus mampu menunjukkan eksistensi didunia politik dan berkenegaraan. Dan ini harus pula diikuti oleh kader yang lain,” pungkasnya. (zar/ren)
Dari Hal I ) .............................................................................................................................................
dijalankan, seperti halnya yang dilakukan oleh Taufiq Kiemas semasa hidup. Kondisi ini, kata Sidarto, juga mempengaruhi pandangan negara-negara Timur Tengah terhadap Indonesia. Meski mayoritas Islam, namun Indonesia sudah tumbuh menjadi negara demokratis yang dapat menerima perbedaan. “Ini pula yang banyak dicontoh oleh negara Timur Tengah bagaimana negara Indonesia mayoritas Islam bisa compatible dan demokrasi, ini kita buktikan. Indonesia yang mayoritas Islam bisa menerima masukan,” kata mantan ajudan Presiden Soekarno itu. Sebagai ketua MPR baru, Sidarto meminta adanya kerjasama para pimpinan fraksi untuk terus mensosialisasikan 4 pilar kebangsaan. “Tidak ada faksi, tapi yang ada fraksi 4 pilar,” kata pensiunan jenderal polisi bintang dua itu. Ketua DPP PDIP Sidarto Danusubroto akan menjalani sisa waktu tugas Ketua MPR dengan sebaiknya setelah ditunjuk
menggantikan almarhum Taufiq Kiemas. “Saya mendapatkan kehormatan pada usia yang tidak muda lagi untuk meneruskan tugas daripada tugas almarhum bapak Taufiq Kiemas, untuk setahun tiga bulan ke depan,” ujarnya. “Jangan lagi ada satu nuansa yang beda karena ini suatu hal yang terbukti merupakan amanah dari founding fathers, dan ini pula yang banyak dicontoh oleh negara Timur Tengah bagaimana negara Indonesia yang mayoritas Islam bisa kompatibel dan demokrasi,” jelas Sidarto. Dia juga akan bekerjasama dengan pimpinan MPR lainnya setelah ditunjuk sebagai Ketua MPR yang baru. “Sebagai ketua MPR yang baru meminta kerjasama dengan pimpinan fraksi dalam rangka kita bergabung dalam MPR. Tidak ada faksi tapi yang ada fraksi empat pilar, akan teruskan kebijakan selama ini yang sudah dimulai bapak Taufiq Kiemas,” tegas Sidarto yang pernah menemani Proklamator Bung Karno di hari-hari terakhir
semangat ASPIRASI RAKYAT
selaku ajudannya. PDIP Resmi Serahkan Surat Penggantian TK Fraksi PDIP telah menyerahkan secara resmi surat penggantian jabatan Ketua MPR yang ditinggalkan fungsionaris partai Taufiq Kiemas. “Kami datang ke sekretariat pimpinan MPR dalam rangka mengantarkan surat pimpinan Fraksi PDIP perihal permintaan jabatan lowong Ketua MPR yang dijabat Taufiq Kiemas yang wafat pada 8 Juni lalu,” ujar Sekretaris Fraksi PDIP di MPR RI Ahmad Basarah di gedung MPR Jakarta, Kamis (4/7). Dia menjelaskan, penunjukkan pengganti Taufiq Kiemas sesuai pasal 33 ayat (3) Tatib MPR dari fraksi atau kelompok fraksi asal pimpinan MPR bersangkutan, dan menggantikan paling lambat 30 hari sejak berhenti. Pasal 82 ayat (2) Tatib MPR, fraksi selanjutnya menetapkan pengganti 30 hari setelah diterima surat permintaan penggantinya. “Atas dasar itulah hari ini kami datang ke Sekretariat MPR mengantarkan surat pimpinan
Fraksi MPR kepada pimpinan MPR pemberitahuan penetapan nama pengganti Ketua MPR,” jelas Basarah. Dia menambahkan, penunjukkan Ketua DPP PDIP Sudarto Danusubroto untuk menjabat Ketua MPR berdasarkan Surat Keputusan DPP PDIP tertanggal 3 juli 2013 Nomor 3981/IN/DPP/ VII/2013. “Mandat untuk pak Sidarto meneruskan masa jabatan Ketua MPR sampai dengan periode 2014 berakhir,” katanya. Labih jauh, lanjut Basarah, penyerahan surat penggantian itu lantaran Sidarto Danusubroto direncanakan akan dilantik pada 5 Juli besok. Hal ini berdasarkan rapat gabungan pimpinan MPR dan pimpinan Fraksi di MPR dan kelompok anggota di MPR pada 27 Juni lalu guna meneruskan keputusan DPP PDIP tersebut. “Disepakati akan dilaksanakan pelantikan atau pengambilan sumpah ketua MPR yang baru pada tanggal 5 Juli besok,” imbuh anggota Komisi III DPR itu. (dem/rsn)
Seleksi Komisioner yang dilaksanakan untuk menyeleksi 10 calon anggota KPU yang direkomendasikan ke KPU RI untuk di pilih 5 orang. ”Ya ada dua peserta yang tidak hadir tanpa alasan, dan hal itu mempengaruhi total nilai akhir nanti, meskipun ia tetap mengikuti test lainnya,” katanya Menurutnya, meskipun 2 orang peserta yang tidak hadir tersebut tidak gugur, namun akan mempengaruhi nilai keseluruhanya atau akumulasi.”Silahkan dia hadir tapi nilainya pasti kurang,” ucapnya. Dikatakan Adriyan, selepas test ini, peserta akan melaksanakan test kesehatan di RS Bhayangkara yang dilaksanakan, Jumat (5/7). Diakui
BK Minta
Dari Hal I ) ..............................................................
Adriyan, test para calon penyelenggara pemilu tingkat provinsi tersebut dilakukan oleh tim yang ditunjuk langsung KPU RI, termasuk test psikologi dan tertulis yang soalnya dari pusat. Ditambahkan Adryan, nanti pihaknya juga akan membuka waktu sanggahan terhadap rekam jejak para calon anggota KPU Sumsel tersebut selama 2 hari, dan jika memang terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum akan direkomendasikan untuk digugurkan. ”Kami mengharapkan masukan masyarakat nanti soal rekam jejak mereka, jika ada nanti kita aloborasi dan minta klarifikasi yang bersangkutan, dan bisa digu-
gurkan untuk masuk 10 besar jika terbukti,” tegasnya. Menurut jadwal, tes kesehatan jasmani-rohani pada dilaksanakan pada 5-9 Juli. Setelah lulus, barulah pada 28-30 Juli dilakukan tes wawancara dan klarifikasi masyarakat . Untuk pengumumannya pada 2 Agustus. Adriyan berjanji proses seleksi komisioner KPU Sumsel akan berjalan sesuai aturan dan bebas dari intervensi dan kepentingan politik partai poltik atau golongan tertentu. “Timsel hanya menyeleksi 10 nama terbaik yang akan direkomendasikan ke KPU RI. Di pusat, akan diseleksi lagi hingga muncul lima nama Komisioner KPU Sumsel,” pungkasnya. (zar)
Dari Hal I ) ..................................................................................................
akan disampikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dan ketua fraksi Demokrat untuk diberikan teguran yang keras,” tegasnya. Sementara itu, Ketua DPRD Sumsel Wasista Bambang Utoyo, belum mengetahui mana yang
Wah...
RAKYAT SUMSEL, JUMAT 5 JULI 2013
benar dan yang salah karena saat ini sedang dalam proses kepolisian. ”Beliau seharusnya bisa menahan diri untuk bepergian ketempat hiburan, tapi kalau hoby bernyanyi susah juga, etikanya memang kurang tepat, harusnya di bawah pukul 12:00 WIB sudah
pulang. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua,” ujarnya. Wasista sudah menginturkiskan kepada BK untuk mempertanyakan persoalan ini kepada oknum anggota DPRD Sumsel tersebut untuk dimintai keterangan. (zar)
Dari Hal I ) ..........................................................................................................
ditemukan menjelang Pemilukada, tepatnya pada 4 Juni 2013. “Kami mengetahui adanya kesalahan formulir C2 Plano berdasarkan laporan dari PPS dan surat edaran dari KPU. Beberapa hari kemudian, kami menerima blanko C2 Plano yang sudah diperbaiki. Sedangkan formulir C2 Plano yang salah, ditarik kembali oleh pihak PPS dan sekarang berada di tingkat PPS,” ujar Iwan kepada Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar selaku pimpinan sidang. Selanjutnya hadir saksi Termohon, Tunima sebagai Ketua PPK Kecamatan Rambutan. Ia mengungkapkan suasana saat dilakukan rekapitulasi penghitungan suara pada 9 Juni 2013. “Saat pimpinan sidang pleno akan memulai rekapitulasi penghitungan suara, para saksi dari lima pasangan calon menolak melakukan rekapitulasi penghitungan suara pada hari itu. Karena mereka meminta pasangan nomor urut 1 tidak dihitung hasil pemungutan suaranya,” urai Tunima. Pembuktian para saksi Termohon terus berlanjut dengan hadirnya saksi bernama Jili, sebagai Ketua PPK Kecamatan Sumbawa. Ia menjelaskan bahwa saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, semua saksi para calon pasangan hadir. “Namun selesai acara rekapitulasi penghitungan suara, tidak
Polresta
semua saksi menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara. Saksi pasangan nomor urut 1, 2 dan 5 yang menandatangani. Sedangkan para saksi nomor urut 3, 4 dan 6 tidak menandatangani. Alasannya, karena mereka tidak mendapat instruksi dari timnya masing-masing,” imbuh Jili. Sebagaimana diketahui, Termohon adalah KPUD Banyuasin, sedangkan Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 Yan Anton Ferdian dan S.A Supriono. Sedangkan Pemohon terdiri atas lima Pemohon yaitu Pasangan Agus Saputra dan Sugeng (Pemohon I), Pasangan Hazuar Badui Azet dan Agus Sutikno (Pemohon II), Pasangan Arkoni dan Nurmala (Pemohon III), Pasangan Askolani dan Idasril (Pemohon IV) dan Pasangan Slamet dan Syamsuri (Pemohon V). Proses Sidang Berakhir “Sidang MK sudah selesai dan tak ada sidang lagi, minggu depan MK akan umumkan hasil sidangnya dan poses sidang ini sudah diterima baik dari pemohon, termohon maupun pihak terkait lainnya,” ujar Irma Cristiani, Divisi Teknis KPUD Banyuasin. Dia menjelaskan setelah menghadirkan dan mendengarkan sejumlah saksi-saksi dalam sidang tersebut, hasilnya akan disimpulkan oleh semua pihak baik Pemohon (penggugat), Temohon (KPUD
Banyuasin) melalui tim kuasa atau advokasi masing-masing selama proses sidang di MK. “Ya, memang proses sidang MK memakan waktu sekitar 14 hari, dan hasilnya akan diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diperkirakan satu minggu lagi,” jelasnya terpisah Kuasa hukum lima pasasangan calon (Pemohon) Alamsyah Hanafiah mengatakan sidang MK tinggal menyimpulkan dari tim advokasi masing-masing yang akan diserahkan Jumat (5/7) ke MK dan hasil keputusanya minggu depan. “Keputusan MK diperkirakan Senin atau Selasa ini,” katanya. Pihaknya dalam sidang MK telah menghadirkan sebanyak 31 saksi sedang pihak KPUD Banyuasin, dia optimis proses sidang keputusan MK tersebut akan berpeluang pada kliennya. ”Insyaallah, ada peluang untuk sidang MK tersebut,” ungkap Alamsyah. Sementara itu, kuasa hukum KPUD Banyuasin Suharyono, SH menjelaskan beberapa proses hasil persidangan, pihak pemohon tidak bisa membuktikan apa yang menjadi tuntutan seperti kinerja KPU dan money politic dan lainlainnya, karena dari Panwas yang dilaporkan hanya satu pelanggaran yakni pelanggaran dilakukan Kades, itupun termasuk dalam katagori oknum dan saat ini lagi proses banding. (tri/mh)
Dari Hal I ) ..........................................................................................
dengan pihak penyelenggara, tapi pasti nanti akan ada rapat bersama. Sesuai tahapan Pilkada, 400 anggota akan diterjunkan,” kata dia. Namun, itu bukan jumlah
pasti, sebab tentu pihaknya akan mendengar laporan dari intelijen dan membaca situasi lapangan jelang pelantikan nantinya. Menurutnya kalau memang diperlukan, pihaknya siap menambah
jumlah personil. “Itu sudah menjadi kewajiban kami untuk menjaga kamtibmas, tentu situasi yang kondusif dan suasana damai akan terus kami upayakan,” kata dia (can)
klik...........www.radarpalembang.biz
ADVERTORIAL
RAKYAT SUMSEL, JUMAT 5 JULI 2013
VIII
Komisi-komisi DPRD Sumsel Sampaikan Pandangan
Nilawati
R
APAT paripurna DPRD Sumsel dengan agenda, penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian komisi-komisi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2012, dan persetujuan anggota Dewan secara lisan oleh pimpinan DPRD Sumsel, yang dilaksanakan, Kamis (4/7) digedung DPRD Sumsel. Parpurna itu sendiri dihadiri seluruh anggota DPRD Sumsel, gubernur Sumsel dan instansi terkait yang berlangsung dengan khidmat. Sidang paripurna itu juga, mengagendakan penandatanganan keputusan bersama oleh Gubenur Sumsel, Alex Noerdin dengan pimpinan DPRD Sumsel yang dipimpin langsung
Nur Wati Wahab
Agus Sutikno
Wasista Bambang Utoyo. Ketua DPRD Sumsel Wasista Bambang Utoyo, dalam sambutannya menyampaikan, dalam pelaksaan tugas dewan yang terhormat, rapat paripurna XXXVIII Pembicaraan tingkat pertama lanjutan pada tanggal 28 lalu memberi kesempatan kepada komisi-komisi DPRD Sumsel untuk membahas dan meneliti lebih lanjut terhadap Raperda provinsi Sumsel tentang pertangungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012. Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Sumsel pada 10 juni lalu bahwa rapat-rapat komisi pelaksanaan dari 28 Juni-3 Juli bersama mitra kerja dan pimpinan yang terkait. Sehubungan dengan hal tersebut pimpinan DPRD me-
Najib Matjan
ngucapkan terimah kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada seluruh anggota komisi, atas keikhlasan dan kesungguhannya telah melaksanakan tugasnya dengan baik.
Suharindi Komisi I melalui juru bicaranya Dra H Nilawati, Komisi II Dra HJ Nur Wati Wahab MM, Komisi III Agus Sutikno SE MM MBA, Komisi IV H M Najib Matjan SH dan Komisi V H Suharindi SJ SPD MM. (adv/zar)
Anggota DPRD Sumsel hadir menghadiri rapat paripurna yang dilaksanakan, Kamis (4/7).