SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
Rakyat Sumsel radar_palembang@yahoo.com
RAKYAT SUMSEL
@radar_palembang
ONLINE Telp : (0711) 361 638 FAX : (0711) 362 452
KAMIS 5 DESEMBER 2013
HARGA Rp 4.000
Caleg Rp 1 Miliar BIAYA alias cost politik yang akan digelontorkan para calon anggota legislatif (caleg) yang akan bertarung pada pileg mendatang mencapai ratusan hingga miliar rupiah. Mahalnya cost politik disebabkan karena para caleg akan jor-joran mengelontorkan rupiah untuk dapat terpilih sebagai wakil rakyat. PALEMBANG, RS – Dalam teori politik, bukan pembelajaran politik yang dikedepankan kepada masyarakat, namun budaya politik yang salah diartikan. Sehingga timbullah politik transaksional yang menjadi ancaman bagi perjalanan demokrasi yang kurang baik. Masih ingat dengan tertangkapnya Indra Kusuma (37) dalam kasus perampokan di Tuban, Jatim, Rabu (27/11). Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
“
Akan menyiapkan dana berkisar Rp 500 juta - 1 miliar untuk bertarung, dana tersebut sebagian besar membuat alat peraga dan sosialisasi ketengah masyarakat.”
Edwar Jaya Caleg Sumsel Partai Golkar
“
Butuh uang RP 2 miliar untuk maju sebagai caleg, namun uang dipergunakan untuk membuat alat peraga dan sosialisasi.”
Rasyid Ridho Caleg DPR RI Partai PDI-Perjuangan
Kabupaten Mura ini menjadi dalang dalam kasus perampokan yang diduga sebagai pendanaan untuk kampanye. Mungkin inilah sebagai dari sebab akibat dari biaya caleg sangat mahal. Pengamat Politik Universitas Sriwijaya (Unsri) Joko Sisiwanto mengatakan, salah besar jika penger-
“
“
Akan menyiapakan Rp 500-1 miliar lebih untuk dapat terpilih sebagai anggota dewan.”
Sangat terbatas mempersiapkan dana, karena sesuai dengan kemampuannya yang berkisar Rp 200300 juta.”
Muchendi Mekki
Misliha
Caleg Sumsel Partai Demokrat
Caleg Sumsel Partai Demokrat
“
Rp 100 juta yang akan saya siapakan, uang tersebut Rp 50 juta untuk membuat alat peraga dan Rp 50 juta lagi untuk melakukan kegiatan ditengah masyarakat.”
Jimmy David Caleg Kota Palembang
tian demokrasi jor-joran dalam mengeluarkan budget, sehingga cost politik kian mahal disebabkan untuk membuat alat peraga dan sosialisasi guna untuk meraup suara. “Maka dari itu semua caleg harus menggunakan cost politiknya secara ❏ Ke halaman VII
Program Nyata Srikandi Hanura
Mensejahterakan Masyarakat PALEMBANG, RS – Kepedulian Endang Trisna K ST, calon legislatif Partai Hanura No Urut 2 Dapil Enam Kota Palembang wilayah kecamatan IT I dan II terhadap kemiskinan di Kota Palembang khususnya dan Sumsel pada umumnya dengan gerakan tiga program pro rakyat. Bila ini ditingkatkan Sumsel masyarakatnya semakin makmur. “ P e r tama, dengan program Gerakan Kelu-
arga Mandiri (Gemar Mandiri) merupakan kegiatan menghidupkan satu juta warung di seluruh Indonesia yang dimana setiap warung diberikan uang sebesar Rp 500 ribu, bergilir dan dipantau,” jelasnya. Kedua, lanjutnya, menyelenggarakan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) keliling karena masih ada balita memiliki gizi buruk, ini menjadi serius bagi Srikandi Hanura yang merupakan kader perempuan mayoritas ibu-ibu. “Ketiga, program beasiswa gratis. Pendidikan beasiswa gratis kepada fakir miskin biaya TK, SD ❏ Ke halaman VII
LOGISTIK: Pihak KPUD dan kepolisian sedang mempersiapkan logistic pemilu mendatang. Salah satunya pengisian kotak suara yang dipakai pada pilkada lalu.
Maret ‘Launching’ Logistik Caleg
Besok KPU Cetak Logistik Pileg SUMSEL, RS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel mulai melakukan percetakan kebutuhan logistik Pemilihan Legislatif (Pileg) 9 April 2014 sesuai dengan kewenagan KPU provinsi yang diberikan KPU RI, Jumat (6/12).
”
Sesuai kewenangan kebutuhan kotak, bilik suara dan sampul merupakan wewenang KPU Provinsi,” kata sekretaris KPU Sumsel, HM Daud, Rabu, (4/12). Daud menjelaskan, KPU Sumsel sudah menunjuk perusahaan percetakan PT Peruri sebagai pemenang tender bilik dan kotak suara dengan pagu anggaran Rp2,8 miliar. “Sedangkan sampul surat suara dimenangkan PT Pagun di Solo dengan pagu angharan Rp 4 miliar,”bebernya. Pihaknya telah melakukan survei lapangan dan mulai melakukan percetaan pada 6 Desember nanti agar bisa selesai sesuai target anggaran APBN 2013. “Pada 15 Desember 2013, sudah sampai di kabupaten atau kota sehingga tak ada lagi transaksi logistik,”kata Daud. Dikatakan, pelelangan logistik ini diharapkan bisa selesai tepat waktu dan kavupaten/kota ❏ Ke halaman VII
semangat ASPIRASI RAKYAT
klik...........www.radarpalembang.biz
Pasar Kito
II
RAKYAT SUMSEL, KAMIS 5 DESEMBER 2013
Ancam Stop Bayar Retribusi PALEMBANG, RS – Paguyuban Pedagang Pasar Kuto mengancam akan menyetop pembayaran retribusi pasar jika belum ada kejelasan mengenai BOT pasar Kuto. Ketua Dewan Pembina Paguyuban Pedagang Pasar Kuto (P3K) Hermansyah usai audiensi dengan PD Pasar mengungkapkan, jika sampai Desember ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah, melalui PD Pasar maka kami akan menyetop retribusi kami, dan uang retribusi tadi akan kami kumpulkan dan lakukan perbaikan pasar sendiri. “Dengan kondisi yang ada sekarang para pedagang mengeluhkan kondisi pasar yang sangat tidak layak untuk berjualan, bangunan yang setengah hancur tidak memungkinkan untuk terjadinya transaksi jual beli,” ujar dia. Menurutnya, saat ini kondisi pasar Kuto sangat memprihatinkan. Hampir 40 persen atap pasar bolong karena dihancurkan oleh CV Jevanda Brother. Investor swasta ini awalnya akan membangun dan melakukan perbaikan pasar serta mengganti atap pasar. Makanya hampir 40 persen atap pasar dihancurkan dan diganti atap rangka baja. Namun secara sepihak, tiba-tiba Pemkot melalui PD Pasar menyetop pembangunan dengan alasan yang kurang jelas. Hingga kini renovasi terhenti dan pedagang harus menanggung akibatnya. Atapatap pasar sudah bolong, bagian belakang juga hancur. Jika hujan, pedagang kehujanan. Mereka harus melindungi barang dagangan dari hujan. “Boro-boro mau melindungi diri sendiri, kalau hujan dagangan kita basah semua, belum lagi jika panas, kami kepanasan karena atap pasar bolong. Belum lagi sisa kayu pembangunan masih berserakan. Sungguh sedih kami,”kata salah satu pedagang. Parahya lagi, jika hujan, pedagang harus berjibaku dengan banjir. Belum lagi resiko kehilangan barang akibat pencurian. “Soalnya kalau malam, pasar memang dikunci,
tapi sepertinya pencuri masuk dari atas karena atap pasar bolong semua,”katanya kembali. Hermansyah melanjutkan, distopnya pembangunan tentu berdampak pada keresahan pedagang. Mereka menjadi tidak nyaman. Hujan kehujanan, banjir belum lagi cuaca panas. “Kalau pemerintah berani menyetop, seharusnya ada solusi buat pedagang, jangan dibiarkan seperti ini,”ungkapnya. Penyetopan pembangunan terjadi sejak Agustus lalu. Hampir empat bulan pedagang harus berjibaku dengan suasana yang tidak kondusif. Makanya, kata Herman, jika hingga Desember masih belum ada solusi, maka pedagang akan menyetop retribusi pasar. Biaya retribusi akan dikumpulkan. Pedagang akan merenovasi sendiri. Adapun jumlah retribusi harian capai Rp 11 ribu, retribusi bulanan Rp 47 ribu dan retribusi tahunan Rp 120 ribu. “Biaya ini yang akan kami stop, dan kami akan renovasi sendiri,” tutupnya. Permasalan akan ketidakjelasan revitalisasi di Pasar Kuto ini ternyata mejadi perhatian Anggota DPRD Kota Palembang melalui Ketua Komisi II M Aidil Adhari, yang meminta pihak PD Pasar untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan Pasar Kuto dengan Pihak ke-3 sebagai pelaksana pembangunan. “Kami juga telah menerima laporan akan adanya pemutusan kontrak secara sepihak antara PD Pasar dengan Pihak ke-3 soal pembangunan pasar kuto, namun itu akan terlebih dahulu kami pelajari kembali,” kata dia kemarin. Hal tersebut terlebih dahulu harus melihat klosul kontrak yang telah disepakati, maka dari itu Komisi II akan segera melakukan pemanggilan kepada pihak PD Pasar. “Kalau bisa, besok (hari ini, red) kami akan memanggil direksi PD Pasar, untuk dapat menjelaskan bagaimana permasalahan ini secara detil,” ucapnya.
INSPIRASI MASYARAKAT SUMSEL SEMANGATBISNIS ASPIRASI RAKYAT
FOTO: SALAMUN/RADAR PALEMBANG
JUALAN DURIAN: PEDAGANG durian yang menjajakan durian dilapaknya di Pasar Kuto. Paguyuban Pedagang Pasar Kuto menunggu kejelasan pengembangan pasar Kuto.
Lebih jauh dikatakan, jika memang pihak ke-3 tersebut dianggap menyalahi, lanjut Aidil sebenarnya bisa saja pemkot melakukan pemutusan kontrak. “Namun harus jelas
dahulu, jangan sampai menyalahi dan merugikan, dimana nilai pengembangan pasar tersebut dilaporkan mencapai Rp 17 miliar,” kata dia. (iam/tma)
klik...........www.radarpalembang.biz klik...........www.radarpalembang.biz
III
RAKYAT SUMSEL KAMIS 5 DESEMBER 2013
Persiapan Kirab Capai 80 Persen
Sebagai rasa tanggung jawab untuk melestarikan budaya sekaligus untuk mengharmonasikan alam, Panitia Kirab Sriwijaya akan melaksanakan kirab kelenteng pada tanggal 21-23 Desember mendatang.
Chandra Wijaya Pasadenah
PALEMBANG, RS - Sejumlah persiapan untuk melaksanakan kirab tersebut telah dipersiapkan sejak beberapa bulan lalu. Chandra Wijaya Pasadenah Panitia Kirab Sriwijaya mengatakan, sejauh ini persiapan dilaksanakan kirab tersebut telah mencapai 80 persen mulai dari perlengkapan, undangan dan perizinan telah disiapkan jauhjauh hari. Walaupun kirab Sriwijaya tersebut baru akan dilaksanakan 2
Semangat aspirasi rakyat
minggu mendatang namun persiapan telah dilakukan sejak hari ini. Ia pun mencontohkan meminta izin dan restu kepada para pengelola di Bukit Sriguntang dimana ditempat tersebut nantinya salah satu tempat untuk dilaksanakan kirab tersebut. “Salah satu izin tempat dilaksanakan kirab sriwijaya tersebut yakni meminta izin kepada para pengelola bukit sriguntang dimana nantinya di tempat tersebut juga akan dilaksanakan kirab sriwijaya,”kata Chandra. Selain meminta izin di Bukit Sriguntang juga akan meminta izin di taman purbakala sriwijaya di Tangga Buntung serta beberapa tempat lainnya. Didalam menyelenggarakan kirab sriwijaya ini
tak ada perbeda sama sekali dalam pelaksanaan di bandingkan tahun lalu. Dimana di pilihnya tanggal 22 desember karena bertepatan dengan hari ibu serta juga bertepatan dengan hari Tang Ce ( Dong Zhi) yang dalam perhitungan kalender Tionghoa merupakan hari saat matahari tepat di atas garis balik dimana bertempat dengan tanggal 21 atau 22 desember tahun kabisat. “kita memilih tanggal tersebut karena bertepatan dengan hari ibu serta bertepatan dengan hari Tang Ce,”jelasnya. Sembahyang Dong zhi disebut juga sembahyang Zheng, atau sembahyang syukur dan yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa yang bermaknakan rasa syukur
dan yakin atas rahmat-Nya. Sembahyang ini merupakan salah satu dari empat sembahyang besar kepada Thian/Tuhan. Dilaksanakan kirab Sriwijaya tersebut bertujuan menghindarkan kota Palembang jauh dari bermacam-macam bencana alam dan membersihkan aura kota Palembang. para peserta yang mengikuti kirab tersebut juag berasal dari luar kota Palembang seperti tahun lalu diikuti dari Gorontalo, Surabaya dan jakarta dimana berdasarkan tahun lalu diikuti 500 perserta tujuh tanu berisikan rupang dewa-dewa. “Berdasarkan tahun lalu peserta kirab di ikuti 500 peserta juga berasal dari luar kota Palembang,” katanya. (ben)
Akibat Rasa Cemburu Ketika Li Yuan menjadi kaisar, dia mengangkat Peiji sebagai tangan kanannya, sangat menghormatinya. Setiap kali duduk di atas tahta, dia selalu menyuruh Peiji duduk disampingnya, dan selalu mendengar nasehat dan taktik yang diajarkan Peiji. Menteri Departemen Kearsipan, Liu Wenjin menganggap dirinya lebih pintar dari Peiji, dia lah yang berjasa membantu kaisar sewaktu peperangan, tetapi sekarang kedudukan Peiji lebih tinggi dari dia. Mengetahui hal itu, timbul dendam dalam hati Liu Wenjin, oleh sebab itu dia selalu mencari kesempatan mempermalukan Peiji di tempat umum. Dihadapan para menteri yang lain dia selalu mencari kesempatan menjatuhkan Peiji, jika Peiji menyampaikan suatu pendapat dan rencana maka dia akan menghalangi Peiji. Akibatnya permusuhan mereka berdua semakin hari semakin besar. Pada suatu ketika Liu Wenjin mengajak adiknya ke rumahnya meminum arak. Setelah meminum cukup banyak, dia berunding dengan adiknya sambil berkata, “Kita akan memenggal kepala Peiji.” Perkataan yang dikatakan Liu Wenjin terdengar oleh selirnya, selirnya yang telah lama menaruh rasa dendam kepada suaminya karena suaminya lebih menyayangi selir yang lain, lalu menyampaikan perkataan Liu Wenjin kepada abangnya bahwa Liu Wenjin ingin memberontak. Peiji berkata, “Liu Wenjin orangnya sangat pintar, tetapi emosinya tidak stabil, jika mengampuni dia akan berakibat fatal di kemudian hari.” Setelah mendengar alasan Peiji kaisar Li Yuan berpikir cukup lama, tetapi akhirnya menerima nasehat dari Peiji, menghukum Liu Wenji dan menyita seluruh kekayaannya. (eb)
klik...........www.radarpalembang.biz
IV
RAKYAT SUMSEL, KAMIS 5 DESEMBER 2013
Pemkab Lahat melalui BKD dan Diklat menggelar sosialisasi Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2011, tentang penilaian kinerja PNS, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1979, mengenai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau yang dikenal dengan (DP-3). DP-3 sendiri sebagai salah satu alat ukur dalam penilaian kinerja PNS yang kedepannya akan disesuaikan dengan Peraturan baru sebagai alat penilaian kinerja PNS pejabat Eselon II, III dan IV.
Kinerja Birokrasi Kurang Maksimal
Pemkab Lahat Gelar Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2011 LAHAT, RS - Wakil Bupati Lahat Sukadi Duadji menjelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin obyektifitas penilaian PNS dilakukan berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja dilandasi prinsip Obyektifitas, Terukur, Akuntabel, Partisipatif dan Transparan. Den-
gan kegiatan sosialisasi tersebut akan menghasilkan aparatur yang memiliki kinerja, terutama dalam melaksanakan tupoksi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Saya minta kepada para pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemkab Lahat, dan peserta yang hadir untuk memperhatikan aspek-aspek menjadi fokus pe-
nilaian dalam Peraturan Pemerintah tersebut, agar ke depan aparatur negara dapat termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan diemban,”ujarnya. Ditambahkannya, dengan adanya sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2011 tersebut, dapat merangsang kinerja seluruh aparatur birokrasi di kabupaten Lahat. Sebab menu-
maksud dari sosialisasi ini agar seluruh pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemkab Lahat, paham dan mengerti tentang PP nomor 46 tahun 2011, yakni tentang penilaian prestasi kerja PNS. “Diharapkan pengelola kepegawaian mengetahui dan memahami secara baik dan benar adanya peraturan kepegawaian yang terbaru,” pungkasnya.(man)
Ribuan PNS Belum Diambil Sumpah Pegawai
Suasana Desa Masih Mencekam MARTAPURA, RS - Pasca pembunuhan Kades dan pembakaran dua rumah warga, kondisi Desa Karya Makmur Batumarta Unit VIII Kecamatan Madany Suku III hingga saat ini masih mencekam. Warga yang emosi masih terlihat berada di sekitar rumah pelaku pembunuhan. Sementara kondisi dua rumah berikut depot kayu dan mobil yang terbakar masih terlihat kobaran apinya. Terlihat pula disekitar lokasi puluhan polisi berseragam lengkap yang membawa senjata api dan polisi berpakaian preman masih melakukan penjagaan untuk menghindari aksi anarkis warga. Sementara dirumah korban, tampak warga sekitar sibuk melakukan pengurusan dan pemakaman Kades mereka. Menurut warga, aksi pengrusakan dan pembakaran rumah H Hambali dan anaknya tersebut terjadi secara spontanitas, tanpa ada yang mengomandoi. Terlebih warga memang sudah gerah dengan pelaku yang semenamena menguasai tanah milik desa dan dibangunkan rumah. “Dulu awalnya hanya rumah pak Hambali yang dibangun di tanah desa ini dengan kompensasi pak Hambali akan membangunkan musholla untuk warga disamping rumahnya. Namun kenyataannya yang dibangun malah rumah untuk anaknya serta gedung untuk walet. Warga sendiri tidak berani dan hanya diam saja. Nah setelah tahu pak Hambali dengan anaknya melakukan pembunuhan Kades, emosi warga langsung meledak dan membakar rumahnya,” ujar warga sekitar yang tidak mau disebutkan namanya. Beruntung saat aksi anarkis warga, keluarga Hambali berhasil menyelamatkan diri dan mengungsi ke tempat keluarga terdekat. Sementara, Hambali dan anaknya langsung kabur menyelamatkan diri ke Kodim dari amukan warga. Selanjutnya, Hambali dan anaknya telah diamankan di Mapolres OKU Timur untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. (awa)
rutnya, selama ini kinerja birokrasi, masih dinilai masyarakat kurang maksimal. “Kami bersama Bupati Lahat dan Sekda, siap menindak tegas menerapkan disiplin, jika ada pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemkab Lahat, yang terbukti melanggar aturan kepegawaian,”imbuhnya. Kepala BKD dan Diklat Lahat, Nasrun Aswari mengatakan
TERNAK: Hewan ternak yang berkeliaran di Jalan di Banyuasin
Pemilik Ternak
Wajib Beri Ganti Rugi BANYUASIN, RS – Masyarakat yang mengalami kerugian karena bekeliarnya hewan ternak dipermukiman penduduk, bisa meminta ganti rugi kepada pemilik ternak sesuai yang diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2012. Perda tentang Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Kompilasi Adat Istiadat Kabupaten Banyuasin tersebut, mengatur pemilik hewan ternak berkaki empat harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi kerusakan yang disebabkan hewan ternak miliknya. “Itu sudah diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2012, pasal 80 ayat 1. Dimana, jika masyarakat bisa meminta ganti rugi, jika hewan ternak itu merusak sawah, lading, kebun, dan tanaman milik orang lain,” kata Bagian Perundangundangan dan Dokumentasi DPRD Banyuasin, Gatot, kemarin. Diterangkannya, jika ganti rugi tersebut sesuai dengan reaksi adat yang harus dijalankan. Reaksi adat yang dimaksud seusai dengan pelanggaran adat yang dilakukan, mulai dari membangun kembali (timbang bangun), denda, dan ganti rugi. “Penerapan reaksi adat ini bertujuan untuk memelihara tata tertib
dan sesuai dengan adat setempat,” sambungnya. Untuk pelanggarannya yang mengakibatkan kerugian material maupun inmaterial, dilakukan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat atas kesepakatan bersama, antara masyarakat yang dirugikan dan si pemilik hewan ternak berkaki empat. “Hasil musyawarah mufakat itu dibuat secara tertulis, dan ditandatangani kedua belah pihak serta harus diketahui oleh kepala desa, lurah, atau juga pemangku adat setempat. Nah, jika penyelesaian secara damat tidak tercapai, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkannya ke pihak yang berwajib,” sambungnya. Juga, dalam Perda Nomor 9 Tahun 2012, seperti yang termasuk dalam pasal 79, dimana pemilik hewan ternak berkaki empat, mulai dari kerbau, sapi, kuda bahkan kambing, harus mengandangkan hewannya pada malam hari. “Dan harus mengembalakannya disiang hari ditempat terbuka dan dibawah pengawasan si pemilik ternak. Jika tidak diawasi, takutnya malah bekeliaran dan masuk ke permukiman penduduk serta fasilitas umum,” pungkasnya. (tri)
BANYUASIN, RS – Masih ada sekitar 6000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Banyuasin, ternyata belum diambil sumpah jabatan seperti yang diatur Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil. Itu dibenarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banyuasin, Drs H Meldi Sartono usai pelaksanaan Sumpah atau Janji Pegawai di Graha Sedulang Setudung perkantoran Pemkab Banyuasin, Rabu (4/12) kemarin. “Ya, masih ada ribuan, mungkin sekitar 6000 yang belum dilaksanakan sumpah dan janji jabatan untuk PNS yang ada di Kabupaten Banyuasin ini, dari total 8346 PNS,” kata Meldi Sartono kepada wartawan, kemarin. Diterangkannya, sejauh ini, sumpah dan janji pegawai, baru 2 kali dilaksanakan, sejak Pemkab Banyuasin, membuka penerimaan CPNS pada tahun 2005 lalu. “Baru 2 kali yang terlaksana, pertama di tahun 2010 lalu, dan terakhir di tahun 2013 ini,” sambungnya. Untuk pelaksanaan di tahun 2013 ini yang diambil sumpahnya oleh Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian SH, kata Meldi, ada sekitar 1000 PNS yang berasal dari formasi tahun 2005 hingga formasi 2011. Yang juga, terdiri dari Golongan I sebanyak 3 PNS, Golongan II sebanyak 303 PNS, dan Golongan III terdiri dari 689 PNS. Wajar, jika diantara PNS yang diambil sumpahnya, sudah men-
duduki jabatan penting di beberapa bagian dan SKPD, seperti Kepala Bidang hingga Kepala Bagian. Lantas, apa yang menjadi keterlambatan pengambilan sumpah ini ? “Ini Cuma masalah waktu saja, karena begitu banyak PNS di lingkungan Pemkab Banyuasin ini, bukan karena kesengajaan atau apa. Lagipula, sumpah jabatan inikan menunjukkan jika mereka itu sudah secara tertulis untuk mengabdi dan melayani masyarakat, semacam hitam diatas putihlah,” sambungnya. Meski begitu, bagi pegawai yang belum atau yang sudah diambil sumpahnya, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat dan abdi bangsa. “Bukan karena tidak disumpah, pegawai seenaknya saja melalaikan tugas, itu sama sekali tidak bisa ditoleransi,” tegasnya. Meldi sekaligus menambahkan akan melakukan sumpah jabatan yang sama di tahun 2014 mendatang. Sementara, Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian SH usai pelaksanaan sumpah dan janji PNS meminta, semua pegawai di lingkungan Pemkab Banyuasin, bekerja dengan royalitas tinggi. “Ingat, BKD dan Inspektorat itu bukannya Satpam pegawai yang setiap hari menilai kinerja mereka. Pegawai harus ikhlas melayani masyarakat, tanpa adanya paksaan dari manapun, ingat pegawai digaji dari pajak masyarakat, maka masyarakat harus mendapat pelayanan prima dari pegawai,” pungkasnya. (tri)
Bayi Ditemukan Di Tong Sampah LUBUKLINGGAU, RS – Orok laki -laki yang diduga baru saja dilahirkan ditemukan di RT 12 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur II Selasa (3/12) sekitar pukul 22.00 WIB. Penemuam didalam tong sampah itu membuat heboh Warga Jalan Rambutan kemarin, malam. Bayi malang yang mengenakan kain itu diletakkan di dekat sampah dalam kardus dan diselimuti oleh kain. Pada saat ditemukan tali pusarnya masih menempel ditubuhnya. Bayi itu pertama kali ditemukan oleh Efriyanto (24) warga Jalan Cereme Dalam RT 07 Kelurahan Cereme Taba, Kecamatan Lubuklinggau Timur II. Efriyanto mengatakan, awalnya dirinya sedang dalam perjalanan pulang dari bekerja di sebuah Bank yang ada di Lubuklinggau. Sesat dia berjalan terdengar suara lirih anak bayi menangis.
Selidik punya selidik, diapun mendekati salah satu kardus yang ada didekatnya. Alangkah terkejutnya manakala dia melihat sesosok bayi mungil tak berdosa dibuang oleh orang tuanya di dekat sampah.`Bayi malang tersebut ketika ditemukan posisinya didalam kardus, Yang berisi kain, dua bantal guling, satu bantal biasa serta botol susu. Diduga bayi mungil ini sengaja dibuang oleh orang tuanya, lantaran tidak menginginkan kehadirannya. Oleh Efriyanto hal ini diberitahukan kepada warga sekitar. Selanjutnya bayi malng ini dibawa oleh petugas ke RS Sobirin, untuk mendapatkan perawatan. Kemarin, bayi tersebut diasuh dan dipelihara untuk sementara di RS Sobirin. Bayi dengan panjang 49 CM dan berat sekitar 2,8 kg, itu ternyata banyak mengundang simpati masyarakat kota Lubuklinggau. (pin)
Kejaksaan Musnakan Barang Bukti SeLama 2013 LUBUKLINGGAU, RS Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, kembai memusnahkan sejumlah barang bukti dari 123 perkara pidana umum yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap selama kurun waktu 2013. SejumLah barang bukti yang dimusnahkan DihaLaman kejaksaan tersebut yakni, sabu-sabu sebanyak 228,7 Inspirasi Bisnis Masyarakat Sumsel
gram, 110,6 ganja dan 136 butir ekstasi dengan cara dibakar. Selain itu, senjata api rakitan (senpira) sebanyak 17 pucuk dan senjata tajam (sajam) sebanyak 44 yang dimusnahkan dengan cara dipotong menggunakan mesin alat pemotong besi. Kepala Kejaksaan negeri (Kejari) Lubuklinggau, Kuntadi
RAPAT: Dinas TPH OKUS rapat bersama UPTD se OKUS membahas pengajuan penambahan pupuk bersubsidi
Kembali Ajukan Tambahan Pupuk Urea Bersubsidi MUARADUA, RS – Usulan penambahan kota pupuk urea bersubsidi kembali dilakukan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) OKU Selatan. Pengajuan tersebut dilakukan demi terpenuhinya kebutuhan pupuk urea bersubsidi di tingkat petani, khususnya di sisa waktu sampai penghujung Desember akhir bulan ini. Setidaknya pengajuan penambahan pupuk bersubsidi jenis urea ini menjadi salah satu pembahasan dalam rapat internal yang dilakukan Dinas TPH dengan seluruh Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) yang seluruh kecamatan se OKU Selatan, yang berlangsung di kantor Dinas TPH, kemarin (4/12). Asep Sudarno selaku kepala Dinas TPH OKU Selatan, melalui kabid pertanian Syahtomi membernarkan soal usulan penambahan pupuk bersubsidi ke PT Pusri di Palembang. Hanya saja lanjut Asep, usulan penambahan ini bukan pertama kali dilakukan, melainkan sudah berjalan ke sekian kalinya sejak beberapa bulan terakhir. Terlebih alokasi pupuk untuk OKU Selatan selama 2013 terjadi penurunan, dari kuota 15
ribu ton di tahun sebelumnya (2012) menjadi 11 ribu ton di 2013. Beruntung OKU Selatan mendapatkan kota tambahan setiap bulannya, meski secara praktiknya dinas harus lebih dulu membuat usulan pengajuan tambahan kota setiap bulannya, setelah itu pihak PT Pusri baru mendistribusikan pupuk bersubsidi ke Distributor berdasarkan kebutuhan yang realistis di lapangan. Hal ini diakui Kepala Dinas TPH Asep Sudarno belum lama ini. Seperti diberitakan sebelumnya Asep menyebutkan distribusi pupuk ke OKU Selatan sudah mulai terealiasi sejak Oktober lalu dengan realisasi penambahan 1 ton tiap bulannya sampai dengan Desember . Nah, agar tak terjadi penyimpangan dan pupuk bersubsidi bisa sampai ke sasaran untuk pertanian khususnya padi tan tanaman palawija jenis jagung, ia mengharapkan semua pihak untuk sama-sama turut memantauanya. “jika benar nanti ditemukan adanya penyimpangan kami siap menindaklanjuti apalagi itu merupakan perbuatan pidana,” jelasnya. (gie)
Dendam Bawa Petaka MARTAPURA, RS - Warga Desa Karya Makmur Batumarta Unit VIII Kecamatan Madang Suku III OKU Timur mendadak gempar setelah mengetahui Kepala Desa (Kades) mereka Taufik Hidayat (36) tewas dibunuh. Peristiwa terbunuhnya Kades tersebut terjadi kemarin (4/12) pagi sekitar pukul 08.30 WIB. Ironisnya, pelaku pembunuhan tersebut adalah warganya sendiri yang masih memiliki hubungan keluarga. Pembunuhan sendiri dilatar belakangi masalah tanah desa yang dikuasai pelaku H Hambali (58) dan anaknya. Informasi yang dihimpun di lapangan, saat itu Kades bersama kakaknya Sarwani baru saja mengantar anaknya sekolah di SMP Negeri 4 Madang Suku III. Saat itulah, pelaku H Hambali yang memang sudah dendam melihat korban. Tanpa pikir panjang Hambali bersama anaknya Ashari (35) mengejar mobil korban dan melakukan pengeroyokan. Merasa terdesak, Sarwani keluar dari mobil dan mencari pertolongan. Sementara sang kades menjadi bulan-bulanan H Hambali bersama anaknya. Dalam keadaan tak berdaya, korban ditusuk tepat di bagian dada kiri dan kanannya, perut, dan luka robek di lengan kiri. Kemudian para pelaku langsung melarikan diri. Melihat adiknya bersimbah darah, Sarwani langsung meminta pertolongan warga. Saat dilarikan ke klinik terdekat nyawa sang Kades tidak dapat diselamatkan lagi.
“Mengetahui Kadesnya meninggal dikeroyok pelaku, warga yang emosi kemudian mendatangi rumah pelaku dan membakar dua unit rumah pelaku, mobil, serta usaha depot kayu dan walet pelaku,” ujar Kapolres OKU Timur AKBP Hengky Widjaja SH saat meninjau lokasi kemarin. Dikatakan Kapolres, saat ini pelaku Hambali dan anaknya Ashari sudah diamankan di Polres OKU Timur. Sementara, petugas masih-masih berjaga-jaga dilokasi pembakaran untuk mencegah aksi massa meluas. “Untuk pelaku sudah kita amankan, begitu juga dengan keluarga H Hambali yang tidak berani kembali kerumahnya sudah diamankan ke tempat keluarga terdekat,” ungkap Kapolres. Sayangnya, baik warga Sekdes, Belwin enggan memberikan keterangan dengan berdalih tidak tahu. Sementara dari data yang dihimpun, kejadian bermula saat Kades Taufik mendatangi rumah H Hambali sekitar pukul 07.30 WIB. Saat itu Kades Taufik meminta pelaku untuk menghentikan segala kegiatan usaha dan bangunan rumah yang dilakukan ditanah milik desa. Setelah itu, korban pulang dan mengantar anaknya sekolah. Karena mendapat teguran tersebut pelaku dan anaknya emosi dan mengejar korban. Sampai berita ini diturunkan, pelaku belum bisa diwawancarai karena masih dilakukan pemeriksaan intensif.(awa)
SH menerangkan, pemusnahan ini karena sebagai kewenangan Kejaksaan adalah selaku eksekutor untuk memusnahkan, dan diketahui barang bukti yang dihancurkan tersebut adalah hasil tindak kriminal. “Hari ini kita laksanakan pemusnahan barang bukti dari sejumlah perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena kita lihat jumlahnya sudah cukup banyak. Secara signifikan kasus narkoba tercatat sebagai urutan kedua yang kami tangani, jadi begitu penting kasus ini untuk kita tindak,” terang Kuntadi.
Ia menambahkan, Kejari Lubuklinggau juga sangat konsen dalam penuntasan penindakan narkoba.” Dalam hal ini, kita akan lakukan kegiatan preventif dengan cara penyuluhan,” ungkapnya. Pada pemusnahan barang bukti, dihadiri pula oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Lubuklinggau Rambang Sabaruddin, Kepala Badan Nakotika Nasional (BNN) Lubuklinggau AKBP Abdullah Alex, perwakilan dari Lapas Narkoba, Kasatres Narkoba Polres Lubuklinggau dan Polres Musirawas pihak terkait lainnya. (pin)
klik...........www.radarpalembang.biz
RAKYAT SUMSEL, KAMIS 5 DESEMBER 2013
Bupati Puji Keberhasian BKBD EMPAT LAWANG, RS Bupati Empat Lawang Budi Antoni memuji keberhasilan Sejumlah Program Keluarga Berencana(KB) yang dilakukan Badan Keluarga Berencana Daerah(BKBD). Hal ini disampaikan saat sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan sosialisasi tentang kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan. ”Saya memperhatikan jalan program keluarga berencana di Empat Lawang dan tidak dapat dipungkiri bahwa ibu Roro endang Kepala BKBD yang lama sudah berhasil dalam menjalankan sejumlah program Keluarga berencana.bahkan overtar-
Penggerebekan Arena Judi
Diduga Hanya Formalitas
get dari target yang diterapkan oleh BKKBN,” ujar Bupati Empat Lawang mengapresiasi kinerja Mantan Kepala BKBD Hj Roro Endang.Karena itu,diharapkan keberhasilan yang telah docapai BKBD terus berlanjut dan meningkat lagi dimasa mendatang. Program KB khususnya mengenai kependudukan kualitas kesejahteran pendduk dan kualitas SDM sanggat penting peranya dalam kebijakan pembangunan. “Saya yakin dibawah pimpinan yang baru mampu mempertahankan peningkatan keberhasilan program KB di Empat Lawang,”pungkasnya.(mdn)
RUU PERTANAHAN :
Honorer Terancam Dipecat
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Amir Syamsyudin (tengah), Direktur Jenderal (Dijen) Peraturan Perundangundangan Kemenkum HAM Wahiduddin Adams (kanan) saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR, Rabu (4 D3es 2013) di Gedung Parlemen, Jakarta. Rapat tersebut membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) RU
PALEMBANG,RS - Razia disiplin yang dilakukan oleh Pemerintah provinsi Sumsel berbuntut panjang. Pasalnya Pemerintah provinsi berencana untuk memberikan sanksi berupa pemecatan kepada tenaga honorer yang tertangkap basah sedang berada di Mall pada saat jam kerja berlangsung. “Sanksi kepada yang bolos bisa pemecatan ini berlaku hanya untuk para honorer, sedangkan untuk PNS kita lihat dulu klarifikasi apa yang dia lakukan, bisa saja nanti akan kita pindahkan ketempat lain sesuai dengan kualifikasinya.” Ujar Muzakir selaku kepala BKD Sumsel. Meski begitu, secara umum Muzakir tidak menapik jika pemeberian sanksi ini tetap akan kembali diserahkan kepada kepala SKPD yang bersangkutan. “Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 yang intinya bahwa kepala SKPD nya harus bertanggung jawab dengan anak buahnya dengan memberikan tindakan atau sanksi,” katanya. Sementara itu, gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin juga mem-
Babat Toman-Sugi Waras
PNS Terancam Mutasi berikan teguran kerasnya kepada kepala SKPD yang anak buahnya terbukti membolos pada saat jam kerja. “Kepala SKPD musti bertanggung jawab terhadap pegawainya masing-masing. Nah nanti saya suruh kepala SKPD itu nongkrong juga Di Mall,” ujar Alex usai menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Provinsi Sumsel, kemarin. Tidak hanya itu, Alex juga memastikan jika pihaknya akan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. “Pasti dapat sanksi, karena pada jam kerja nongkrong di Mall. Ya, barangkali kita pindahkan supaya bekerja di Mall,” kata Alex. Alex mengungkapkan, dari 34 Provinsi yang ada di Republik Indonesia (RI), Provinsi Sumsel merupakan provinsi tertinggi yang mendapatkan nilai B+ dari hasil penilaian akuntansi kinerja pemerintah. Jadi sangat disayangkan kalau ada oknum PNS yang tidak disiplin dengan pergi ke mall pada waktu jam kerja. “Kedepan hal ini tidak boleh lagi terjadi,” pungkasnya.(alk)
Kinerja Kepala SKPD Dievaluasi PALEMBANG, RS - Memasuki akhir tahun 2013 ini Walikota Palembang H Romi Herton mulai melakukan evaluasi terhadap kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerinth Kota Palembang. “ Setiap Kepala SKPD harus memiliki program yang jelas demi menunjang kinerja visi dan misi pemerintah Kota Palembang.” Kata Romi usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Kota Palembang, Rabu (4/12) Menurut Romi, untuk menilai satu kepala SKPD tidak dapat jika hanya dilihat dari satu sisi saja. Namun banyak hal yang bisa menjadi pertimbangan,” Salah satunya kemampuan merealisasikan anggaran dan program pembangunan.” Terangnya Selaku Kepala Daerah, Ia tetap mendorong semua instansi menjalankan tugas dan fungsinya
dengan baik, sehingga jangan sampai ada program yang tidak dijalankan sampai akhir tahun.” sejak awal memimpin, saya sudah menyatakan jika percepatan pembangunan harus terus gigalakkan agar masyarakat bisa merasakan dampak pembangunan yang dilakukan,” tukas Suami Masyito Romi Herton ini. Dikatakanya, perombakan atau pergantian kepala SKPD dari jabatan sebelumnya mungkin saja bisa dilakukan jika nantinya diketahui ada Kepala SKPD yang kinerjanya dinilai tidak maksimal.” Evaluasi akan dilakukan setidaknya enam bulan sekali, ini demi percepatan pembangunan Kota Palembang.” Tegas Romi Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang menambahkan, Walikota memiliki hak preogatif untuk melakukanpergantian di tingkat Kepala SKPD.”(tma)
SEMANGAT SEMANGAT ASPIRASI ASPIRASI RAKYAT RAKYAT
Jalan Penghubung RUSAK PARAH SEKAYU,RS- Saat perbaikan sejumlah jembatan darurat di Jalan Lintas Tengah (Jalinteng) Sekayu-Lubuk Linggau, Jalan alternatif di kelurahan babat toman dari desa sungai angit menuju desa Sugi Waras melewati area perkebunan jalan PT Pinago Utama sepanjang 12 km menjadi akses utama. Hanya saja, jalan penghubung tersebut kondisinya rusak parah. Kondisi kerusakan jalannya tersebar di puluhan titik dengan lobang sedalam hingga 50 cm. Kerusakan jalanpun banyak dikeluhkan warga sehingga mereka mengalami kesulitan
melakukan aktivitas sehari-hari. Rusdi(44) warga Babat Toman mengatakan kerusakan jalan penghubung tersebut sudah terjadi setahun yang lalu. Terlebih setelah rusaknya sejumlah jembatan di Jalinteng Sekayu-Mangun Jaya. Akibatnya warga melewati jalan penghubung tersebut sebagai jalan alternatif. “Yang lewat selain mobil pribadi, banyak juga truk-truk muatan besar. Jadi jalan semakin rusak,” terangnya. Untuk itu ia meminta agar pemerintah setempat dapat segera memperbaiki jalan penghubung tersebut. Pasal-
nya, warga kerap membawa hasil bumi seperti karet dan sawit melewati jalan itu namun sering terjebak lobang sehingga terhambat. “Banyak anak sekolah dan pekerja lainnya kesulitan karena kerusakan jalan itu,” jelasnya. Sementara itu, Anggota DPRD Muba, A Rahman Senen berharap agar insfrastruktur jalan menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan. Bila bukan diperuntukan bagi kendaraan berat maka harus dilakukan langkah tegas untuk melarang dan membuat rambu-rambu tanda larang tersebut. (ace)
Sebulan, PA Sekayu Terima 60 Permohonan Cerai SEKAYU, RS - Masalah ekonomi nampaknya menjadi alasan besar seorang istri untuk menggugat cerai suaminya. Di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) hingga Bulan November 2013 tercatat sebanyak 414 kasus gugatan cerai yang dilakukan oleh wanita. Sedangkan cerai talak yang dilakukan oleh pria tidak sampai separuh dari gugatan cerai yang dilakukan wanita atau hanya 132 kasus perceraian. Total perceraian yang terjadi hingga November mencapai 546 kasus. Sedangkan tahun 2012 jumlah kasus cerai yang diputus sebanyak 565 kasus. “Kasus ini (Gugat cerai, red) didominasi besar oleh faktor ekonomi yang merembet ke faktor kekerasan atau KDRT,” ujar Eldi Harponi, Humas Pen-
gadilan Agama (PA) Sekayu, kemarin. Lanjut Eldi, selain faktor ekonomi dan KDRT, faktor usia labil juga berpengaruh besar. Karena hampir rata-rata pasangan yang melakukan perceraian berusia antara 27-30 tahun. Atau rata-rata memasuki usia pernikahan 3-5 tahun. Tidak jarang perceraian yang terjadi juga akibat tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga serta terjadinya krisis akhlak yang dialami oleh pasangan suami-istri. Ditambahkan Eldi, selain jumlah kasus perceraian yang diputus mencapai 546, jumlah berkas perceraian yang masuk ke pengadilan hingga tanggal 2 Desember 2013 mencapai 681 kasus dan ditargetkan untuk dilakukan putusan sebelum 2014. “Kita targetnya hanya bersisa
tidak lebih dari 10 persen dari jumlah berkas perkara yang masuk. Kasus yang masuk bisa mencapai 700 kasus hingga akhir Desember nanti ,” ujarnya. Dilihat dari jumlah berkas permohonan perceraian yang masuk di pengadilan perbulannya mencapai 50 hingga 80 kasus atau rata-rata mencapai 60 kasus tiap bulannya. Ditanya kasus poligami, Eldi mengatakan, pihaknya bisa menerima 10 hingga 15 berkas permohonan dalam satu bulan. Hanya saja dirinya tidak menerangkan berapa jumlah permohonan yang dikabulkan. Permohonan poligami sendiri menurutnya tidak dapat diputuskan secara gampan karena pihak istri harus memberikan kesaksian di dalam persidangan bahwa dirinya bersedia dipoligami.(ace)
K AY U A G U N G . R S Operasi penggerebekan arena perjudian jenis dadu kuncang dan bola gelinding serta sabung ayam di dua lokasi berbeda di wilayah Ogan Komering Ilir (OKI) diduga hanya formalitas belaka. Pasalnya, polisi hanya berhasil mengamankan barang bukti (BB) berupa 5 ekor ayam aduan serta uang tunai Rp146.500, 1 unit sepeda motor Honda Beat tanpa nopol, 2 unit alat dadu kuncang, 3 buah tas, baju dan celana serta jaket yang diduga milik bandar judi, namun tersangkanya berhasil melarikan diri dari sergapan petugas. Informasi yang dihimpun radar palembang dilapangan, penggerebakan lokasi perjudian pertama dilakukan jajaran Polsek Jejawi pimpinan Ipda Jhony Martin SH di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Jejawi pada Selasa (3/12) sekitar pukul 16.15 WIB. Polisi sebelumnya menerima informasi bahwa di desa tersebut tengah digelar judi jenis dadu kuncang dan bola gelinding. Namun saat didatangi polisi, para pemain serta bandarnya lari tungganglanggang menyelamatkan diri. Tak satu orang pun berhasil ditangkap, sehingga polisi hanya mengamankan seperangkat alat judi dan uang Rp146.500, sepeda motor Honda Beat dan pakaian milik bandarnya sesuai laporan polisi Nomor LP/A-02/XII/Sumsel/
Res OKI/Jejawi tertanggal 3 Desember 2013. Pada hari yang sama, yakni sekitar pukul 17.00 WIB, jajaran Polsek Tulung Selapan juga melakukan penggerebekan lokasi yang kerap dijadikan arena judi sabung ayam yakni di Desa Penangguan Duren, Kecamatan Tulung Selapan yang dipimpin langsung Kapolsek AKP AK Gani. Sayangnya, lagi-lagi polisi tidak berhasil menjaring pelaku judi sabung ayam dan hanya berhasil menggelandang sebanyak 5 ekor ayam aduan jenis Jago ke Mapolsek Tulung Selapan. Kapolres OKI, AKBP Erwin Rachmat SIk melalui Kasubag Humas AKP A Halim membenarkan adanya penggerebakan di dua lokasi arena perjudian jenis sabung ayam dan dadu kuncang serta bola gelinding. Ia mengaku pihaknya hanya berhasil mengamankan barang bukti, sementara pelaku atau bandarnya keburu kabur setelah mengetahui kedatangan petugas. Sementara itu, Kapolsek Jejawi Ipda Jhony Martin SH mengaku pihaknya tidak mengetahui siapa yang menjadi bandar judi dadu kuncang dan bola gelinding tersebut. Bandarnya bukan asli warga desa setempat, melainkan warga Pampangan yang sengaja datang ke Jejawi untuk menggelar lapak judi di pesta hajatan warga.(rd1)
Panwaslu Sosialisasi Sejuta Relawan EMPAT LAWNG, RS Jelang pelaksaan pemilu 2014 mendatang Panitia Pegawas Pemilu (Panwaslu)Kabupaten Empatlawang gencar melakukan sosialisasi gerakan sejuta relawan pemilu. Hal ini dilakukan sesuai intruksi dari Badan Pengawas pemilu(Banwaslu) RI beberapa waktu lalu. Sosialisasi di lakukan kepada pelajar dan organisasi masyarakat sipil (melalui sosialisasi ini diharapkan muncul relawan panwaslu yang bekerja jalanya proses pesta demokrasi lima tahunan ini. Ketua Panwaslu Zawani mengatakn, sosialisasi ini merupakan tindakan lanjut dari Banwaslu RI peserta sosialisasi diberi pengertian
tentang pemilu.mulai dari tahapan pemilu hingga hal hal yang tidak boleh dilakukan atau pelangaran pemilu. Dengan adanya sosialisasi ini.diharapkan para relawan panwaslu bisa mengerti apa saja yang termasuk pelangaran dalam pemilu. Jika sudah disosialisasi, panwaslu nantinya akan menunggu ke sedian relawan untuk bertugas pada saat berlangsungnya pemilu nanti. “Jika mereka berminat menjadi relawan panwaslu kita akan merekrutnya,”ujarnya. Sementara para peserta sañgat tertarik dengan adanya sosialisasi ini karena bisa mengerti dengan hal hal berkaitan pemilu.(mdn)
klik...........www.radarpalembang.biz klik...........www.radarpalembang.biz
PONSEL
VI
“
Untuk Samsung kita berikan cash back up to Rp
881 ribu yang berakhir hingga akhir bulan mendatang” ARJUNA SAPUTRA Supervisor Global PS
Cash Back Hingga Rp 881 Ribu Menjelang akhir tahun, Global Teleshop Palembang Square gelar promo dari cash back hingga buy one get one yang berakhir 31 Desember mendatang. PALEMBANG, RS - Arjuna Saputra Supervisor Global
mengatakan, Desember ini pihaknya memberikan program ke pengunjung, disamping untuk menyambut Natal dan tahun baru juga untuk meningkatkan penjualan. Program yang diberikan mulai dari smartphone brand Samsung memberikan cash back setiap pembelian
semua unit samsung mulai cash back RP 50 ribu hingga Rp 881 ribu. “Untuk Samsung kita berikan cash back up to Rp 881 ribu yang berakhir hingga akhir bulan mendatang,” Kata Arjuna saat ditemui koran ini, kemaren. Selain Samsung, untuk Pembelian Nokia Lumia 720
SMS Banking Makin Digemari PALEMBANG, RS - Bank Bukopin terus mendorong nasabahnya untuk melakukan transaksi menggunakan elektronik banking. Sebab hal tersebut bisa mengurangi transaksi di teller. Layanan yang dikembangkan berupa SMS banking, internet banking. Kepala Cabang Pembantu Bank Bukopin Masjid Lama Diana Sulaiman mengungkapkan, semenjak Bukopin menyediakan layanan SMS banking antrian di kantor bank berkurang pasalnya nasabah mulai menyukai transaksi menggunakan elektronik banking. “Sebelum adanya layanan SMS banking, antrian di teller cuku panjang dan lama, namun sekarang di kantor bank tidak terlalu ramai. Meski jaringan kantor tidak ramai, namun volume transaksi mengalami peningkatan. hal ini dibarengi dengan meningkatnya permintaan aplikasi elektronik bankFOTO: SALAMUN/RADAR PALEMBANG
Semangat aspirasi rakyat
RAKYAT SUMSEL KAMIS 5 DESEMBER 2013
FOTO: SALAMUN/RADAR PALEMBANG
ing,” ujar Diana usai penyerahan 2 unit ponsel Sony Xperi hadian pemenang undian Bukopin transaksi berhadian Rabu (4/12) di kantor cabang kapten Rifai. Dikatakannya, layanan elektornik banking Bukpin kini makin memasyarakat pasalnya bisa digunakan untuk transaksi yang berkaitan dengan kebutuhan pokok sehari-hari seperti bayar tagihan kartu kredit, listrik beli pulsa dan lainnya,”kedepan akan dikembangkan untuk pembayaran PDAM,” ujar Diana. Diketahui sejak 1 Oktober lalu Bank Bukopin meluncurkan program transaksi elektronik berhadiah, hal ini dilakukan untuk mendorong peningkatan transaksi menggunakan elektonik banking, setiap nasabah bisa mengikuti program ini baik nasabah baru maupun yang sudah eksisting. “Setiap satu kali transaksi menggunakan elektronik banking akan mendapatkan satu poin, setiap bulannya nasabah harus mengumpukan minimal 15 point untuk masuk dalam bursa pemenag, namun ketentuan pemenang bukan melalui undian namun siapa yang paling banyak mengumpulkan poin transaksi.(iam)
langsung mendapatkan Nokia 109 dan pembelian Lumia 520 free nokia 105. masih katanya, Dibulan ini, pihaknya memberikan promo gila-gila untuk Smartphone Blackberry cash back up To Rp 1,1 juta. Seperti pembelian Blackberry Q10 dari harga Rp 6,8 juta
menjadi Rp 5,7 Juta, Amstrong 9329 dari Rp 1,999 juta menjadi Rp 1,899 juta, Amstrong 9320 dari Rp 1.999 juta menjadi Rp 1,899 juta, Davis 9220 dari Rp 1,599 juta menjadi Rp 1.399 juta, Touch 9810 dari Rp 2,999 juta jadi Rp 2,699 juta. “ Untuk Blackberry kita berikan
cash back hingga Rp 1,1 juta,” ujarnya. Tambahnya, mendekati akhir tahun nanti, pihaknya akan menggelar cuci gudang dengan memberikan diskon yang lebih besar lagi. “ Pertengahan bulan nantinya akan ada program cuci gudang,” tutupnya. (ben)
pemilik usaha hingga ke level internasional. Direktur Sales Telkomsel Mas’ud Khamid mengatakan, dengan semakin digital-nya gaya hidup masyarakat sekarang ini, berdampak pada makin maraknya pertumbuhan pelaku usaha online. Hal tersebut mendorong Telkomsel untuk menghadirkan Shopify. Layanan platform e-commerce siap pakai, yang memudahkan penggunanya untuk membangun situs toko online dalam waktu singkat. Layanan ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam bertransaksi digital bagi pemilik
bisnis level IKM, yang tentu akan membantu perluasan bisnis mereka hingga mendunia ke wilayah manapun yang dinginkan. “Melalui Shopify, setiap pemilik usaha yang ingin mempunyai toko online dapat segera membuat disain sendiri, mengubahnya serta mengatur fitur-fitur yang dibutuhkan, tanpa perlu belajar tentang IT, programming ataupun Web Design. Dukungan Tim Technical Support yang dapat diakses setiap waktu melalui telepon maupun email, akan memudahkan pelanggan saat menemui kendala saat pembuatan. (rel/ben)
Dukung Online Stor IKM
Telkomsel Hadirkan e-Commerce Shopify FOTO: SALAMUN/RADAR PALEMBANG
JAKARTA, RS – Sebagai perwujudan komitmen ‘Membangun Negeri’ hari ini Telkomsel yang bekerjasama dengan Singtel Digital Media (STDM) meluncurkan platform e-commerce berbasis web, Shopify, yang menyasar para pelaku usaha online khususnya di sektor Industri Kecil Menengah (IKM). Shopify menawarkan solusi pembuatan situs toko online dengan harga ekonomis yang mudah dalam pengaplikasiannya, namun hadir dengan tampilan yang profesional. Sehingga mampu meningkatkan kepercayaan calon pelanggan terhadap nilai jual
klik...........www.radarpalembang.biz
SAMBUNGAN
VII
RAKYAT SUMSEL, KAMIS 5 DESEMBER 2013
8 Desember Deklarasi Capres
Yusril Incar Puan Jadi Cawapres JAKARTA, RS - Yusril Ihza Mahendra akan mendeklarasikan diri sebagai capres PBB pada 8 Desember mendatang. Yusril tak membantah dirinya mengincar
Ketua DPP PDIP Puan Maharani menjadi salah satu kandidat cawapresnya. “Kita lihatlah perkembangannya, biar berjalan seperti
Mensejahterakan sampai kuliah. Tiga program itu menjadi perhatian kami dari DPP Srikandi Hanura, DPD kemudian DPC,” katanya. Pihaknya sangat prihatin, karena kesejahteraan masyarakat ternyata juga masih ada yang dibawah dari kata sederhana. Oleh karena itu, Srikandi Hanura
Caleg
apa adanya dulu,” ujar Yusril saat ditanya perkembangan komunikasinya dengan Puan di kantornya di kawasan Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Rabu
(4/12/2013). Yusril juga mengatakan bahwa masih belum ada keputusan yang pasti dari PBB dan PDIP. Namun dia mengaku komunikasi dengan
merupakan perjuangan yang tak mudah. “Karena yang sedang kita perjuangkan sekarang ini adalah perubahan peta kekuatan politik yang luar biasa,” kata
Yusril. Yusril akan mendeklarasikan dirinya sebagai Capres dari PBB pada 8 Desember 2013 di Surabaya. (sip/van)
Timsel KPU Kabupaten-Kota Diklarifikasi Dari Hal I) ..........................................................................................................................
berniat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan beberapa program yang saat ini sudah dijalankan. “Masyarakat supaya lebih sejahtera, dan kita sudah ada programnya,” tegasnya. Maka dari itu, DPD Partai Hanura Sumsel yang berdiri di
bulan Maret 2012, saat ini sudah dibentuk kepengurusannya sekaligus lima DPC di Sumsel. “Yakni DPC Sekayu, Musi Rawas, Banyuasin, Pali dan kota Palembang sudah dilantik,” tegasnya. Bila sudah terbentuk semua di sejumlah kabupaten dan kota
Sumsel, katanya program tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. “Ini cita-cita kami untuk mewujudkannya, dengan dukungan semua pihak kemiskinan di Sumsel dapat diatasi. masyarakatpun dapat sejahtera,” katanya. (ici)
Dari Hal I) ...............................................................................................................................................................
efisien dan efektif sehingga budget yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan, terpilih atau tidak bukan karena uang namun karena program yang ditawarkan caleg,”kata Joko Kepada Rakyat Sumsel, Rabu (4/11). Namun momentum pileg dimanfaatkan masyarakat untuk meraup keuntungan dari para caleg, sehingga caleg dan masyarakat mengartikan pileg itu salah bsar. Kedepan pengertian ini dapat dipahami dengan baik, sehingga pesta demokrasi dalam mencari wakil rakyat yang seusai dengan harapan masyarakat, yang berdampak pada semakin baiknya kehidupan masyarakat kedepan. Pengamat Politik Universitas Sriwijaya (Unsri) Febrian, menyatakan politik adalah faktor saling menguntungkan antar caleg dan masyarakat, justru yang ada di masyarakat itu adalah budaya politik bukan pembelajaran politik yang diharapkan masyarakat selama ini. Sehingga timbullah politik transaksional yang menjadi ancaman bagi perjalanan demokrasi. “Logisitik sangat diperlukan, namun justru budget yang dikeluarkan tersebut hanya untuk menjalankan program dengan mengeluarkan budget yang dilakukan demi untuk meraup suara, namun hal tersebut dinilai tidak baik bagi seorang caleg,” jelasnya. Cost politik yang digelontorkan oleh para caleg seusai dengan tingkatannya ratusan hingga miliaran rupiah disebabkan larena persaingan yang ketat, membutuhkan suara yang besar, meningkatkan popularitas dan lain sebagainya, sehingga ini dapat ‘membunuh diri sendiri’ bagi para caleg karena besanya kos politik yang diperlukan. “Dalam terori politik itu, ca-
Puan berjalan baik. “Komunikasi jalan. Teman-teman sering komunikasi,” imbuhnya. Yusril menilai keputusannya untuk maju di pencapresan
leg itu harus mampan ekonomi dalam hidupnya sehingga DPR bukan ajang mencari pekerjaan sehingga ketika terpilih mereka bukan untuk mencari uang namun berjuang bagi kehidupan masyarakat, namun yang terjadi jsutru terbalik dewan dicap negatif karena terlibat korupsi dan hokum,”tegasnya. Terpisah, Caleg DPRD Sumsel incumbent, Partai Golkar Edwar Jaya mengklaim, akan menyiapkan dana berkisar Rp 500 juta - 1 miliar untuk bertarung, dana tersebut sebagian besar membuat alat peraga dan sosialisasi ketengah masyarakat. Dana sebesar itu yang dimiliki diperoleh dari penghasilannya sebagai anggota DPRD Sumsel. “Uang tabungan dan sumbangan dari teman, keluarga dan pengusaha, kalau dari usaha dan proyek tidak ada karena anggota dewan tidak diperbolehkan terjun ke2 profesi tersebut,”kata Edwar. Sebagian besar dana yang akan digelontorkannya nanti, selain membuat alat peraga dan sosialisasi ditengah masyarakat, juga diperuntukan bagi 5 saksi di setiap TPS, uang tersebut sebagai uang transportasi, membeli alat camera dan lainnya bagi saksi, dan yang paling penting dengan adanya saksi disetiap TPS dapat mencegah akan terjadinya kecurangan di TPS. “Karena pada pileg 2009 lalu saya dicurangi, karena sebanyka 70 ribu suara saya hilang di TPS penyebabnya karena saya tidak mempunyai saksi,”ungkapnya Caleg DPR RI Partai PDIPerjuangan Rasyid Ridho, butuh uang RP 2 miliar untuk maju sebagai caleg, namun uang dipergunakan untuk membuat alat peraga dan sosialisasi, namun sosialisasi tidak harus mengelu-
arkan uang, karena yang dibutuhkan masyarakat bukan uang namun kepedulian wakilnya saat menjabat nanti. “Memang tidak dipungkiri logistik sangat penting untuk maju sebagi caleg, kalau tidak ada logisitik, namun kalau lebih dari Rp 2 miliar saya tidak punya,”katanya. Caleg DPRD Sumsel, Muchendi Mekki, mengklaim akan menyiapakan Rp 500-1 miliar lebih untuk dapat terpilih sebagai anggota Dewan, uang tersebut sebagaian besar untuk sosailisasi melalui alat peraga dan kegiatan ditengah masyarakat.”uang tersebut hasil dari usaha sendiri bukan dari orang tua,”kata Putra wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki ini Dirinya tidak menapik jika mendompeng nama sang orang tua maju sebagai caleg, karena jika nama orang tua dikedepankan pada saat sosialisasi, masyarakat akan mempertimbangkan dirinya untuk dipilih. “Karena mungkin orantua sudah berbuat untuk masyarakat apa salahnya dijual kepada masyarakat, namun selain itu program yang akan ditawarkan kepada masyarakat yaitu, program pemerintah pusat seperti PMPN Mandiri, BLSM dan lainnya,”ungkapnya. Caleg DPRD Sumsel incumbent Partai Hanura, Muhdi Mazza telah sejak lam telah menyiapakan dana berkisar Rp 300-400 juta, dana, uang tersebut diperoleh dari penghasilan selama menjadi anggota DPRD Sumsel. Dana tersebut akan digunakan sebagai bentuk keseriusannya untuk bersiang memperbutkan kursi DPRD priode mendatang. Caleg DPRD Sumsel incumbent, Partai Demokrat Misliha mengaku dirinya sangt terbatas
mempersiapkan dana, karena sesuai dengan kemampaunnya yang berkisar Rp 200-300 juta. “Uang tersebut diperoleh selama menjadi anggota dewan, dan bantuan sang suami, karena suami saya adalah PNS,”jelasnya. Caleg DPRD kota Palembang, Jimmy David Lumban Gaol juga akan menyiapkana dan yang cukup besar untuk maju sebagi caleg, karena tanpa uang sulit dirinya akan melakukan sosialisasi lewat alat peraga, kegiatan dan iklan dimedia. “Rp 100 juta yang akan saya siapakan, uang tersebut Rp 50 juta untuk membuat alat peraga dan Rp 50 juta lagi untuk melakukan kegiatan ditengah masyarakat,”pungkasnya. Pramono: Berikan Senyuman Pramono Edhie Wibowo mengajak seluruh calon legislator Partai Demokrat (PD) untuk menebar senyum dan sapa. Juga untuk tetap menggunakan atribut partai saat berinteraksi dengan warga. “Daripada nanti kampanye bagi-bagi uang, mendingan sosialisasi dari sekarang,” ujar Pramono, Rabu (4/12/2013). Peserta konvensi Capres Partai Demokrat ini mengatakan sosialisasi bukan harus dengan pertemuan di dalam gedung. Bisa menjadi masyarakat biasa seperti menggunakan motor, menggunakan angkutan umum atau pun naik ojek. “Tapi jangan lupa, tetap harus menggunakan atribut partai. Misalnya saat parkir bayarnya Rp 2.000, kita bayar Rp 3.000, tukang parkir pasti tanya, dari Demokrat ya? Itu sudah sosialisasi,” kata adik Ani Yudhoyono ini. “Dengan begitu orang akan kenal kalau Demokrat adalah partai yang bagus,” tambahnya. (zar)
Jumat Uji Kelayakan 10 Besar KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Sumsel melakukan klarifikasi langsung kepada tim seleksi (timsel) KPU di 15 kabupaten/kota Se-Sumsel terkait banyaknya pengaduan dan desakan masyarakat terhadap eksistensi timsel yang telah dibentuk oleh KPU Sumsel periode sebelumnya. PALEMBANG, RS –Verifikasi berlangsung di ruang pertemuan Sekretariat KPU Provinsi Sumsel oleh lima komisioner KPU Sumsel. Komisioner KPU Provinsi Sumsel divisi sosialisasi dan kampanye Ahmad Naafi SH Mkn mengatakan payung hukum untuk melaksanakan klarifikasi berdasarkan peraturan KPU Nomor 2 tahun 2013. “Ini juga hasil konsultasi dengan KPU RI berdasarkan Surat
langsung terhadap temuan di lapangan, termasuk lima indikasi yang saya sebutkan tadi.” Meskipun melakukan klarifikasi, lanjut Naaafi, KPU Sumsel tetap meneruskan tahapan seleksi yang sudah memasuki fit and profer test bagi 10 besar dan akan diklarifikasi mengenai laporan masyarakat sebelum ditentukan dalam pleno KPU Sumsel. “Tahapan seleksi untuk menghasilkan lima besar tetap kami lanjutkan, pada 6-3- Desember mendatang. Jika nanti dalam perjalannnya ada yang terbukti melanggar syarat-syarat Undangundang dan peraturan akan kami gugurkan atau masuk pada ranking terakhir,”tegasnya. Sementara itu, Ketua Timsel KPU Palembang, Bambang Hariyanto menjelaskan, hasil timsel calon anggota KPU Palembang bisa dipertanggung jawabkan dan sudah menyerahkan 10 besar terbaik dari 164 peserta berdasarkan tahapan seleksi. “Kita jelaskan semua ke KPU Sumsel dan Palembang terbanyak pesertanya. Jika ada protes itu dinamis. Kita telah menunjuk RS pemerintah dan lembaga psikolg yang kompeten dalam seleksi dan semua mekanisme berpedoman dengan peraturan KPU,”tukasnya. (zar)
Boediono Takkan Hadiri Undangan Timwas Century JAKARTA, RS - Tim Pengawas (Timwas) Century telah memutuskan dengan musyawarah semua fraksi, Wakil Presiden Boediono akan dipanggil pada 18 Desember 2013. Pihak Istana Wakil Presiden memastikan Boediono tidak akan datang memenuhi undangan tersebut. “Pak Boediono tidak akan hadir memenuhi pemanggilan Tim Pengawas (Timwas) Masalah Century DPR RI,” ujar juru bicara Wapres Boediono Yopie Hidayat, Rabu (4/12/2013). Alasan utama Boediono menolak undangan tersebut karena dapat mengganggu jalannya penegakan hukum yang saat ini tengah berlangsung di KPK. “Pak Boediono berkomitmen
Besok KPU
membantu KPK menuntaskan masalah Century dan tidak ingin proses penegakan hukum yang berlangsung terganggu intervensi politik,” terangnya. Proses politik DPR saat ini terkait Century telah selesai dengan keptusan menyerahkan masalah itu kepada penegak hukum. Tugas Timwas saat ini adalah hanya pada bidang pengawasan penegak hukum. “Pemanggilan pihak lain, apa-lagi yang sudah memberikan keterangan kepada KPK adalah tindakan yang tidak sejalan dengan keputusan Paripurna DPR dan berada di luar kewenangan Timwas,” kata Yopie. Timwas Century berencana memanggil Wapres Boediono
untuk meminta penjelasan soal kasus Century pada 18 Desember mendatang. “Untuk pemanggilan Boediono, timwas menyepakati secara musyawarah mufakat dengan berbagai pertimbangan yang ada, terutama apa yang beliau sampaikan berkaitan dengan yang beliau sampaikan. Maka (Boediono) akan dipanggil pada 18 Desember,” ujar Pimpinan Rapat Timwas Century Pramono Anung. Timwas akan mengklarifikasi pernyataan Boediono dalam keterangan pers usai diperiksa KPK terkait kasus Bank Century beberapa waktu lalu. Namun, Timwas Century tak akan mencampuri proses hukum di KPK. (fiq/mad)
Dari Hal I) ..........................................................................................
bisa menyiapkan gudang untuk menampung logistik yang akan datang. Sesuai perjanjian kontrak KPU Sumsel menerima logistik dalam keadaan cukup dan baik. Jika ada kekurangan adalah tanggung jawab percetakan untuk melengkapinya kembali bgeitu juga jika nantinya terjadi kerusakan. Persiapan di Lahat Logislitik surat suara untuk Pileg (Pemilihan Legislatif) akan didistribusikan pada bulan Maret 2014 mendatang. Untuk mengantisipasi pihak KPU (Komisi Pemilihan Umum) kabupaten Lahat melakuan pengosongan terhadap seluruh kotak suara yang terpakai pada Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) dan Pilgub lalu sehingga dijamin kotak suara yang akan digunakan kosong dan sesuai prosedur. Ketua KPU Kabupaten Lahat, Darsi Elyanto, Rabu (4/12) mengatakan, pengosongan surat suara yang dilakukan disaksikan anggota Polres Lahat dan elemen masyarakat ini dilakukan langsung Ketua KPU Lahat, Darsi Elyanto serta anggota Polres Lahat. Kelengkapan baik surat suara semangat ASPIRASI RAKYAT
Edaran KPU RI Nomor 405/ KPU/VI/2013 tentang tata cara kewenangan bagi KPU Provinsi untuk menyelesaikan masalah terkait Timsel KPU Kabupaten/ Kota yang dianggap bermasalah sehingga diperlukan klarifikasi dari Timsel yang sudah dibentuk,” kata Naafi, Rabu (4/12). Menurut Naafi, terdapat lima poin yang menjadi perhatian dalam klarifikasi tersebut. Yaitu, tes kesehatan, psikotes yang tidak dilaksanakan oleh instansi kompeten, tindakan dugaan penyuapan yang melibatkan timsel, kebocoran soal dan tahapan seleksi yang tidak menghasilkan output serta tidak bulatnya provinsi dalam mengambil keputusan. “Memang kesalahan sangat riskan terjadi dan KPU tidak akan keluar kewenangan. Di antaranya fokus pada lima permasalahan tadi. Semua timsel akan kita klarifikasi karena masuk dalam laporan masyarakat,” kata Naafi tanpa menyebutkan timsel mana saja yang banyak mendapat laporan. Sebelumnya KPU Sumsel telah membentuk tim pencari fakta yang terdiri dari staf sekretariat dan lima komisioner sejak sepekan terakhir dan menemukan beberapa fakta yang terjadi di lapangan. “Kita klarifikasi
pasca pesta demokrasi lalu, alat pelengkap, berita acara, serta logistik yang berada di dalam kota , dikosongkan dan dipindahkan ke tempat lain. “Ini merupakan persiapan pemilihan legislatif yang tahapannya kita perkirakan tiga bulan lagi. Termasuk mempersiapkan logistik yang sebelumnya kita simpan di gudang,”ujarnya. Ditambahkannya, untuk pengamanan pihak Polres Lahat sudah dikoordinasikan untuk mengawasi gudang tempat sisa surat suara Pilgub Sumsel dan Pilbup lahat yang tidak terpakai. Logistik yang akan digunakan pada Pemilu 2014 mendatang masih dalam kondisi baik. Meskipun logistik yang digunakan bekas pesta demokrasi sebelumnya, namun KPU Lahat merasa belum perlu mengusulkan penambahan logistik baru. Kendati masih terdapat kotak suara yang agak rusak, pihaknya masih membutuhkan kotak suara tersebut, untuk dipilah apakah masih layak pakai atau harus diganti dengan kotak suara baru. “Secara hukum, surat suara tersebut sudah tidak berlaku
lagi. Sekarang, barang yang merupakan milik negara ini harus disimpang sesuai dengan mekanisme yang ada. Sedangkan kotak suaranya bisa kita gunakan untuk Pileg,”imbuhnya. Dijelaskannya, mengenai surat suara yang akan digunakan dalam Pileg, Darsi mengaku belum mendapatkan petunjuk dari KPU RI meski jenis dan bentuknya sudah diatur dalam Peraturan KPU. “Teknisnya kita serahkan kepada KPU RI . Yang jelas, distribusi logistic sudah dilakukan awal maret dan sebelum hari pencoblosan, semua sudah sampai ke tangan TPS di seluruh desa di Lahat,”ucapnya. Kapolres Lahat AKBP Budi Suryanto pun menjamin pengamanan mulai dari pendistribusian logistik mulai dari provinsi, kabupaten hingga ke TPS. Tak hanya itu, sejumlah petugas dengan sistem pengamanan bergantian juga masih tetap disiagakan di Sekretariat KPU Lahat setiap hari. “Kita ingin pelaksanaan pesta demokrasi di Lahat tetap berjalan kondusif dan aman,” pungkasnya. (zar/man)
klik...........www.radarpalembang.biz
PROFIL
BERAWAL DARI HOBI KERJA DI TAG
PALEMBANG, RS - Hobi adalah suatu kegemaran atau kesukaan se-seorang akan sesuatu hal. Namun tidak semua hobi orang bisa tersalurkan, bagi seorang laki-laki muda bernama Muliady Ong apa yang sekarang menjadi pekerjaannya itulah hobi. Muliady begitu dia di sapa adalah salah satu dari sekian banyak sales mobil di Toyota PT TUNAS AUTO GRAHA (TAG). Karena kecintaanya di dunia Otomotif membuat pria kelahiran 18 Desember 1985 bekerja di TAG. Muliady menceritakan ,awalnya dia hobi di bidang otomotive, dari hobi itu membuatnya berminat menjadi sales mobil khususnya mobil
Toyota. Menurut pengakuannya sebelum bekerja di TAG dulunya Muliady bekerja di farmasi sebagai Detail. Karena ketertarikannya di bidang otomotif itulah yang membuat Muliady bekerja di TAG.. Sebagai Sales mobil Muliady setiap bulan mempunyai target penjualan sebanyak 6 unit mobil. Itu bukanlah hal yang mudah, namun Muliady mempunyai cara yang jitu untuk mengadakan pendekatan dengan konsumennya salah satunya ia harus mengenal karakteristik konsumennya terlebih dahulu agar bisa menjalin relasi yang banyak dan tentunya pasang iklan bisa mendapatkan penjualan yang lebih ba-nyak. “Apalagi
Muliady Ong
sekarang di TAG sedang banyak promo dan diskon salah satunya promo Cristmas,” ujarnya. Muliady berharap, agar kedepannya TAG bisa menjadi Main dealer terbesar dengan mempunyai sales eksekutive yang profesional, agar
SMK SWAKARYA: Selalu Beri Tata Tertib PALEMBANG, RS - Maraknya tawuran yang terjadi antar sekolah, membuat kepala sekolah SMK Swakarya Lukman Hz, SE mewanti-wanti siswanya agar tidak terlibat. Apalagi aksi tawuran sering kali memakan koban. Tidak sedikit yang meninggal dunia akibat dari tawuran tersebut. Rabu (04/12) saat dibincangi Radar Palembang, ternyata kepala sekolah, Lukman Hz, SE sedang sibuk melakukan arahan di setiap kelas, “Selalu kita beri tata tertib didepan kelas siswa, agar tidak terlibat hal yang negatif.Kita juga bekerja sama dengan badan narkotika sumsel dan pihak polda,” terangnya dengan ramah. Sekolah SMK Swakarya yang berlokasi di Jalan sosial POSE BARENG: ini memang tengah sibuk mempersiapkan untuk ujian semeWakil Kesiswaan, Dra. Tati ster bulan ini, apalagi sebagian guru dan staff tengah sibuk Karyati pose bareng denuntuk membuat soal-soal ujian. Hal itulah yang membuat gan Wakil Humas, Rosma kepala sekolah terjun langsung ke setiap kelas untuk selalu SP, Waka Kurikulum dan melihat perkembangan siswanya. “Perlu adanya hubungan emosial setiap guru dan sisStaff serta Guru-guru pawanya, agar selalu terkondisi dan tidak terjebak dengan nitia ujian semester. hal negatif dan alhamdulilah sekolah kita selalu bertambah setiap tahunnya,” akunya. (pms)
SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
VIII
SIMPATISAN
RAKYAT SUMSEL, KAMIS 5 DESEMBER 2013
semua bisa sukses bersama TAG. “Jika anda tertarik untuk membeli mobil toyota di TAG, dapat menghubungi saya g di no. 0821-78822151 Pin BB 75919B17 semua pasti dilayani dan tidak akan kecewa,” katanya. (*)
Komisi III Bakal Turun Kelapangan Terkait terancamnya tidak selesainya pengerjaan proyek pembangunan gedung diklat di samping bangunan mess DPRD Kabupaten Banyuasin yang senilai Rp 1,4 milyar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Komisi III, Rizal Priady akan melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi untuk memastikan sejauh mana pengerjaan proyek tersebut. BANYUASIN, RS -”Kita dalam waktu dekat ini akan turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan,” ujarnya ketika dihubungi kemarin. Hal ini dilakukan untuk memastikan sejauh mana perkembangan pembangunan yang sudah menghabiskan dana anggaran lebih dari Rp 1 miliar tersebut. Jika memang tidak selesai pengerjaannya, maka pihaknya meminta kepada instansi terkait untuk membayar berapa persen pengerjaannya, jika pengerjaannya baru 50 persen maka dibayar sesuai dengan besaran dananya. Apalagi kata Rizal, pembangunan itu sangat penting untuk pelatihan diklat para pegawai dilingkungan pemkab Banyuasin, jika selesai dibangun. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya membantah kalau pengerjaan proyek tersebut tidak selesai. ”Pengerjaannya selesai pada tahun anggaran 2013 ini,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Cipta Karya, Abi Hasan ketika ditemui usai kegiatan pengambilan sumpah para pegawai negeri sipil di gedung Graha Sedulang Setudung, Kabupaten Banyuasin kemarin. Memang kata Abi, untuk pengerjaan tahun anggaran 2013 ini dianggarkan sebesar Rp 1,4 miliar dan ada tambahan dalam anggaran pendapatan belanja daerah tambahan atau ABT 2013, sebesar Rp 1 miliar. ”Jadi total dana yang digunakan sebesar Rp 2,4 milyar,” katanya. Untuk pembangunan gedung diklat itu, dinas pekerjaan umum cipta karya rencananya menganggarkan sebesar Rp 7 miliar, agar semua pembangunan gedung diklat dapat digunakan.”Jadi anggarannya digunakan secara bertahap, mulai dari pancang tiang, nimbun tanah dan lain sebagainya,” bebernya. Seperti diketahui, pengerjaan proyek yang terancam tidak selesai, yaitu pembangunan Gedung Diklat di kawasan perumahan dinas Perkantoran memakai dana lebih Rp 1,4 Miliar tersebut. Berdasarkan pantauan dilapangan, pengerjaan dilakukan oleh CV Sunazki dengan lama pengerjaan 120 hari tersebut memang belum sampai 50 persen, bahkan saat ini baru tahap pondasi dan tiang cor, sementara lantai, atap dan dinding bangunan belum dikerjakan sama sekali. Padahal waktu pengerjaan tinggal 1 bulan lagi lamanya. (tri)
klik...........www.radarpalembang.biz