SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
Rakyat Sumsel radar_palembang@yahoo.com
RADAR PALEMBANG
@radar_palembang
ONLINE Telp : (0711) 361 638 FAX : (0711) 362 452
EDISI HOLIDAY MINGGU KE-1/VII/2013
HARGA Rp 4.000
Anita Noeringhati: Silakan Kalau Mau Diaudit
PA L E M B A N G , R S – Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstutusi (MK) Kamis (4/7) lalu dibantak oleh Juru Bicara DPD Partai Golkar Anita Noeringhati. Menurutnya Harian Koran Sumsel layak untuk terbit, soal penggunaan APBD dalam peng ❏ Ke halaman VII
PAN Targetkan 10 Kursi Parlemen PALEMBANG, RS - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional Sumatera Selatan menargetkan meraih 10 kursi di DPRD Provinsi Sumsel pada Pemilu 2014. ”Kami menargetkan setiap daerah pemilihan mendapat satu kursi untuk DPRD provinsi,” kata Wakil Ketua DPW PAN Sumatera Selatan Bidang Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan (POK), Arhandi TB Jumat (5/7). Menurut dia, sekarang ini partai tersebut sudah memiliki lima kursi di DPRD Sumatera Selatan dan pemilu 2014 diharapkan bisa menambah jumlah kursi tersebut. “Setiap daerah pemilihan untuk DPRD Sumsel diharapkan bisa menyumbang minimal satu kursi pada pemilu 2014,” katanya. Sementara mengenai daftar calon sementara (DCS) bakal calon legislatif dari PAN untuk ❏ Ke halaman VII
Sidarto Danusubroto Soekarno Banget MANTAN ajudan Presiden Soekarno, Sidarto Danusubroto akhirnya ditunjuk PDI Perjuangan sebagai pengganti Taufiq Kiemas menjadi ketua MPR. Sidarto dikenal sebagai orang yang loyal kepada Bung Karno. Ketua DPR Marzuki Alie menilai Sidarto sangat Soekarnois. Sampai-sampai, lanjut dia, Sidarto membuat buku tentang presiden pertama Indonesia itu. “Soekarno banget, makanya dia buat buku ada hal-hal yang tercecer dengan Soekarno,” kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (4/7). Marzuki mengenal baik sosok mantan Kapolda Jawa Barat itu, semenjak bersamasama menjadi anggota Badan Kerja Sama
RAPIM MPR : Wakil Ketua MPR RI, Melani Leimena (tengah) Ahmad Farhan Hamid (kiri) Hajriyanto Tohari (kanan) bersama fraksi-fraksi MPR saat menggelar rapat, saat menggelar rapat, Jumat (5/7) di Gedung Parlemen Jakarta. Rapat pimpinan MPR, ketua fraksi MPR dan kelompok anggota fraksi di MPR membahas soal pelantikan Ketua MPR RI Sidharto Danusubroto yang ditunjuk sebagai ketua MPR RI menggantikan Taufiq Kiemas
❏ Ke halaman VII
F/Mustafa Ramli/Jawa Pos
Pelantikan Sidarto Danusubroto Mundur
Pimpinan MPR Telat Baca Surat PDIP SUMSEL, RS - Pelantikan Sidarto Danusubroto sebagai Ketua MPR seharusnya dilakukan Jumat (5/7) hari ini. Namun pelantikan itu ditunda, karena alasan politis. Apa itu? Wakil Ketua MPR Hajriyanto Yasin Thohari mengungkap ada dua alasan penundaan pelantikan.
Alasan pertama bersifat teknis, alasan lainnya bersifat politis. Alasan teknisnya, karena pimpinan MPR terlambat membaca surat pengajuan nama Sidarto oleh Fraksi PDIP MPR. Surat pengajuan itu baru dibaca Kamis (4/7) sore, setelah pimpinan MPR bertemu Presiden
Marzuki Ali
SBY. Oleh karena terlambat dibaca, maka belum digelar persiapan untuk pelantikan. “Itu menyangkut berbagai hal terkait dengan kesiapan-kesiapan termasuk undangan dengan pihak eksternal MPR RI,” ujar Hajri ❏ Ke halaman VII
FABPD: KPU Sumsel Syarat Kepentingan PALEMBANG, RS - Sekitar 15 massa yang menamakan dirinya Forum Anak Bangsa Pengawal Demokrasi (FABPD) melakukan aksi damai di Bundaran Air Mancur Masjid Agung Palembang, Jumat (5/7), massa menolak Surat keputusan (SK) KPU RI yang memperpanjang masa tugas Komisioner KPU Sumsel. Menurut Koordinator Aksi, Meryan Padriyanto pihaknya melihat adanya konspirasi besar dari penyelenggara pemilu, yaitu KPU Sumsel, yang seharusnya independen dan mampu menampung semua aspirasi, ternyata menggunakan kewenangannya ❏ Ke halaman VII
Foto: Fery Pradolo/INDOPOS
DISKUSI CAPRES: Pengamat ekonomi Christianto Wibisono, Ketua DKPP yang juga Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie dan Pengamat Komunikasi Politik Tjipta Lesmana dalam diskusi ‘Anatomi Kepresiden RI 1-7 dilihat dari analisis ekonomi politik menghadapi Pemilu Presiden 2014 di Jakarta, Jumat (5/7).
Jokowi Diprediksi Raih 60% Suara di Pilpres JAKARTA, RS - Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diprediksi terus melonjak. Jika nyapres, Jokowi diprediksi bisa menyamai rekor SBY, meraih 60% suara di Pilpres.
“Jokowi bisa menang 60 persen tapi PDIP belum tentu merebut suara sama sebesar Jokowi dan bisa seperti Partai Demokrat hanya 25 persen,” prediksi pengamat ekonomi politik, Christianto Wibisono,
dalam diskusi ‘Anatomi Kepresidenan RI 1-7 ‘ di Gedung Nyi Ageng Serang, Jl HR Rasuna Said Kav C-22, Jakarta, Jumat (5/6). Jokowi dikategorikan capres ❏ Ke halaman VII
Pemprov Tingkatkan Kualitas Program PKH PALEMBANG, RS - Guna lebih memaksimalkan program PKH yang sudah berlangsung sejak tahun 2011 lalu, Pemerintah provinsi Sumatra selatan akan berupaya untuk mengalokasikan dana pendamping dengan besaran maksimal 10% dari dana yang disalurkan melalui APBN. “Jadi hal hal yang perlu diperhatikan untuk memaksimalkan program keluarga harapan di kabupaten kota baik
yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan antara lain persiapan dana sharing bagi kabupaten/kota penerima PKH untuk kegiatan sebesar 10% dari dana Pusat,” ujar MS Sumarwan selaku Kabid Banjamsos Sumsel. Sumarwan menjelaskan, alokasi dana sebesar 10 persen dari APBD ini akan dilakukan untuk biaya administrasi, rakor , monev, Operasional ❏ Ke halaman VII
CERUDIK’AN Pimpinan MPR Telat Baca Surat PDIP Pimpinan MPR lagi banyak pikiran kali.
TPS untuk Pemilih ʻMobileʼ Tambah banyak objekkan proyek nih.
Ngerumpi Kito
Rumah Cawako Hendak Disita Bank SUDAH jatuh tertimpa tangga, itulah yang mungkin akan dialami oleh salah satu Cawako Palembang lalu. Setelah kalah dalam Pemilikada, kabar burung pun beredar. Salah satu Rumahnya di Kompek Poligon hendak disita oleh bank. Bahkan pihak bank sudah mendatangi lokasi, Kamis (4/7) lalu. Entah, apa lagi yang terjadi ke depan, apa mungkin aset beliau satu persatu akan disita pihak bank. (*)
SUARA RAKYAT
II
RAKYAT SUMSEL, HOLIDAY MINGGU KE-1/VII/2013
Firasat Buruk Bagi Parpol PRAHARA yang sedang menyelimuti beberapa partai politik tanah air sedikit banyak telah menimbulkan luka tersendiri bagi pemilih dan tentunya berkorelasi terhadap anjloknya elektabilitas beberapa parpol terutama bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan partai Demokrat. Saban hari publik selalu disuguhi oleh sengkarut soal daging impor yang melanda PKS dan Hambalang di partai Demokrat. Prahara ini membuat masa depan kedua parpol ini sedikit suram. Malah PKS diprediksi akan ditinggal para pemilih kritis yang selama ini menjadi sumbangan terbesar bahkan tersingkir dari Senayan. Sebaliknya keberuntungan menghinggapi partai Demokrat yang notabene menjadi partai pemerintah sehingga dapat memainkan kamuflase roda pemerintah dalam upaya menggaet simpati pemilih. Dari beberapa parpol yang mengalami masa pasang surut hanya Demokrat yang mampu membalikkan keadaan padahal post-sengkarut soal hambalang elektabilitas Demokrat hanya mampu bertengger di satu digit atau 8,7 persen. Firasat bagi Partai Politik
Membaca hasil survei yang digelar beberapa lembaga survei memberikan gambaran menarik bagaimana dinamika perilaku pemilih dan nasib parpol ke depan jelang liga demokrasi elektoral. Menurunnya kepercayaan publik pada partai yang memiliki elit politik nakal sudah dapat ditebak. Terbukti dari hasil survei yang digelar Lembaga Ilmu Penelitian Indoneia (LIPI) pada 10-31 Mei 2013 dimana posisi tertinggi ditempati oleh PDI Perjuangan (14,9 persen), disusul Partai Golkar (14,5 persen), Partai Demokrat (11,1 persen), Partai Gerindra (7,4 persen), PKB (5,6 persen), PPP (2,9 persen), PKS (2,6 persen), PAN (2,5 persen), Partai Nasdem (2,2 persen), PBB (0,6 persen), dan PKPI (0,3 persen). Berarti ada enam partai yang diprediksi sulit lolos dari jeratan parliamentary threshold (PT) 3,5 persen. Daya tarik parpol mengalami penurunan yang diakibatkan daya tawar parpol akibat perilaku korupsi dan kejahatan biaya tinggi lainnya ini dibuktikan dari melorotnya elektabilitas PKS bila dibanding sebelum terbongkarnya kasus suap impor daging, saat ini PKS hanya diberi kepercayaan sebesar 2,6 persen. Hasil survei lain dari Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) pada rentang 916 April 2013 juga menunjukan dua partai politik bersaing ketat dalam tingkat dukungan publik di pemilu 2014 meninggalkan 10 parpol peserta pemilu lain. Partai Golkar (13,2 persen) dan PDI Perjuan-
gan (12,7 persen). Di bawah dua parpol itu, berurutan Partai Gerindra (7,3 persen), Partai Demokrat (7,1 persen), PAN (4 persen), PKB (3,5 persen). Selanjutnya, PKS (2,7 persen), PPP (2,2 persen), Partai Hanura (2,2 persen), Partai Nasdem (1,3 persen), PBB (0,4 persen), dan di urutan terakhir PKPI (0,2 persen). Kedua hasil survei ini masih dapat berubah seiring waktu karena undecided voters dan golput masih sangat tinggi, ada 40,5 persen responden belum menentukan pilihan dan 2,7 persen golput. Parpol dibawah garis 3,5 persen mungkin saja akan dapat memperbaiki diri bila mesin partai dapat bekerja dengan baik selama rentang waktu kampanye. Ada beberapa catatan dari hasil survei ini, bahwa terjadi kejenuhan yang dialami pemilih pada beberapa parpol yang berlaga. Terlihat elektabilitas PAN menurun lebih disebabkan mandulnya elit dan bahkan program kerja partai dalam mengagregasi kepentingan rakyat. PPP bernasib sama ditambah lagi menurunnya kepercayaan pemilih pada partai Islam. Sedang Hanura masih dalam proses transisi, sehingga bisa saja dapat berubah seiring diangkatnya raja media Hary Tanoe Soedibjo menjadi ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) partai Hanura yang diprediksi dapat mengatrol perolehan suara Hanura. Sedang nasib Nasdem tidak lepas dari kemelut internal sehingga diyakini banyak pemilih yang mulai bersimpati harus berpindah ke
lain hati. Menurut analis politik CSIS Philips J. Vermonte hanya partai Golkar yang mampu memperlihatkan tingkat dukungan yang cukup solid, ini dapat dibaca pada Survei CSIS tahun 2012, elektabilitas Golkar tetap konstan. Ini mengindikasikan Golkar memiliki jaringan mesin partai yang solid di daerah dan menandai bahwa Golkar adalah partai parlemen, sedang PDI Perjuangan mengalami tren kenaikan dukungan publik. Survei CSIS pada Januari 2012, elektabilitas PDIP sebesar (7,8 persen) Juni 2012 (11 ,6 persen) dan April 2013 (12 ,7 persen). Parpol lain perlu belajar dari PDIP bahwa dua periode menjadi oposisi murni sehingga pemilih melihat partai ini tetap konsisten dalam mengagregasi kepentingan rakyat. Dari sikap konsistensi inilah PDI Perjuangan mendapatkan insentif elektoral. Dalam survei CSIS faktor ketokohan turut mempengaruhi pemilih dalam melirik parpol. Ini bisa dilihat dari banyaknya responden yang bukan berasal dari PDI Perjuangan tetapi memilih Joko Widodo sebagai Presiden 2014. Preferensi terhadap partai politik itu tidak otomatis berkorelasi dengan preferensi pemilih calon Presiden pada tahun 2014. Sehingga banyak partai yang berebut menggaet Jokowi lantaran agar dapat menarik elektabilitas. Apalagi dalam survei CSIS itu menunjukkan 40,5 persen responden belum memiliki pilihan tokoh potensial hasil kaderisasi, ini menambah deretan buruk bagi beberapa par-
Pembaca yang budiman. Rakyat Sumsel siap mengakomodir opini Anda seputar kehidupan Politik negeri ini, terkhusus Sumsel. Isi muata tulisan diharapkan tidak mengandung unsur SARA dan mendeskreditkan kelompok/golongan/partai tententu. Tulisan Anda dapat dikirim ke email rdr_plg@yahoo.com (harap disertakan, identitas lengkap, dan foto) Hotline Politik, kirim melalui radar_palembang
* 0821 - 75815016
0811710XXXX Pak Gubernur dan pak Walikota ngapo PLN sejak kemarin byar pet terus. Rusak galo barang-barang kami nih. Mohon perhatiannya
Semangat Aspirasi Rakyat
@radar_palembang
016327XXXXX Pak Gubernur dan Pak Bupati Banyuasin tlg perhatike jalan Kenten Laut rusak parah. Mohon perhatian nya
pol jelang demokrasi elektoral. Epilog Nyawa naluriah partai politik sebagai organisasi power seeking oriented sering kali berbenturan dengan nilai representasi yang juga melekat padanya sehingga benturan ini berdampak pada perilaku pemilih. Dorongan syahwat politik menjadikan parpol yang telah memiliki basis tradisional guna memenangkan pemilu berupaya memperluas basis dukungan ke pemilih non tradisionalnya. Hal ini terjadi karena partai politik di Indonesia post-Soeharto telah bergerak dari logika representasi pendukung ke logika kompetisi partai (kitschlet dalam Erawan 2004). Dalam logika kompetisi, tingkah laku partai politik akan lebih dipengaruhi oleh kepentingannya untuk memenangkan pemilu. Parpol akan lebih cenderung menyesuaiakan program, strategi serta mencairkan batas ketegangan ideologi yang dianut dengan kebutuhan pasar yang lebih luas demi pemenangan pemilu (Ary Dwipayana JSP Volume 12 No 1 Maret 2009). Fenomena ini bisa dilihat dari sepak terjang PKS ketika berusaha masuk sebagai partai terbuka dan akhirnya harus terjebak dalam logika kompetisi sampai ikut-ikut nimbrung dalam korupsi politik yang menjerat mantan presiden PKS. Fenomena perilaku pemilih yang berpindah pada parpol yang tetap menjaga konsistensi dalam mengagreasi kepentingan rakyat menjadi mimpi buruk bagi parpol yang tidak mampu konsisten seperti layaknya PKS dalam politik BBM antara menjadi oposisi murni ataukah bagian dari koalisi. Ulah nakal segelintir elit parpol jelas akan berpengaruh terhadap gejala penyangkalan terhadap partai (the denial of party) dan the redundancy of party yang terus menguat. Tugas berat parpol kedepan adalah bagaimana menjaga eksistensi partai politik di alam demokrasi dengan mampu mempertahankan dirinya sebagai linkage antara citizen dan state (Key Lawson 1988, hlm, 41), lebih lanjut partai politik harus
dapat memerankan dirinya sebagai linkage baik secara langsung maupun tidak langsung (Thomas Poguntke, 2002). Jangan sampai hasil survei yang hanya sementara ini menjadi kenyataan dan menambah deretan parpol yang akan tersingkir dari senayan. Ulah segelintir elit yang terlalu mengikuti logika kompetisi dan melupakan upaya penetrasi terhadap partisipan akan berdampak
pada perilaku pemilih. Bila parpol tidak segera berbenah diri dalam rentang waktu yang ada bisa jadi firasat buruk ini akan segera menjadi kenyataan.(//mbs) Bambang Arianto Peneliti di Bulaksumur Empat Research and Consulting (BERC) dan anggota KAHMI Bulaksumur Yogyakarta
Warga Jangan Arogan 12 Orang diTetapkan Sebagai Tersangka LAHAT,RS – Bentroka yang terjadi antara warga desa Jajaran Lama kecamatan Kikim Area dengan pihak keamanan beberapa waktu lalu mendapat sorotan serius dari Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Lahat dan para Wakil rakyat, apalagi aksi tersebut didasari karena tuntutan membebaskan salah seorang warga yang dituding telah mencuri buah TBS (Tandan Buah Segar) sehingga warga desa diharapkan dapat bersabar dan tidak berbuat arogan. Bupati Lahat H Saifudin Aswari,SE melalui Kabag Humas Fauzan Denin mengatakan, menanggapi permasalahan yang terjadi tidak semestinya harus terjadi gesekan antara warga dan pihak keamanan. Untuk itu, pihaknya mengimbau agar warga desa Jajaran Lama dapat bersabar dan menenangkan diri serta tidak terpengaruh oleh hasutan berbagai pihak untuk melakukan hal yang tidak diingingkan. “Setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan jalan Musyawarah, siapapun boleh mlakukan aksi unjuk rasa, namun aksi yang dilakukan kiranya dapat tertib sesuai dengan prosedur jika tidak merasa tidak puas silakan menempuh jalur hokum karena tindakan anarkis bias merugikan diri sendiri,”ujarnya. Ketua DPRD Herliansyah,
Mhum mengatakan, kasus sengketa lahan sering kali menjadi awal mula permasalahan, rasa ketidak puasan warga terhadap proses hokum menjadi puncak emosi warga karena itu seluruh pihak terkait harus dapat duduk bersama menyelesaikan permasalahan yang ada. Warga sering jadi korban namun kita juga tidak dapat menyelahkan salah satu pihak. “Permasalahan ini biarkan berjalan sesuai dengan proses hokum yang berlaku, namun hokum tidak boleh berat sebelah dalam mengambil keputusan. Bentrokan yang terjadi sangat disayangkan karena itu permasalahan tersebut harus cepat dis elesaikan,”imbuhnya. Kapolres Lahat AKBP Budi Suryanto melalui Kanit Pidum Ipda Fredy mengungkapkan, saat ini buntut dari masalah tersebut sebanyak 12 orang warga desa Jajaran Lama berstatus sebagai tersangka karena tersebukti melakukan pengrusakan, Sajam dan kepemilikan senjata Api Ilegal. “Semua tersangka dikenakan jeratan pasal berlapis, yaitu UU darurat No.12 1951 tentang kepemilikan dan penggunaan senjata tajam illegal Jo Pasal 170 KUHP dan Jo Pasal 200 KUHP. Petugas juga mengamankan barang bukti (BB) perbuatan para tersangka dari lapangan, diantaranya 2 unit kendaraan jenis mobil, paku beton, puluhan batu yang disinyalir digunakan sebagai alat pelemparan Lapas, puluhan batu kecil diduga sebagai amunisi ketapel, 1 botol miras, dan 4 bilah sajam jenis pisau,”pungkasnya. (man)
klik...........www.radarpalembang.biz
WAKIL RAKYAT
III
RAKYAT SUMSEL,EDISI HOLIDAY MINGGU KE- 1/VI/2013
Asal Sehat Tak Masalah PILIHAN Legistratif 2014-2019 mendatang tak hanya dari kalangan incumbent yang mencalonkan diri kembali bahkan nama-nama baru mulai bermuncul dari beberapa kalangan. Meski demikian, kedatangan kandidat baru di Daftar Caleg Sementara (DCS) ták membuat incumbent gentar kehilangan suaranya.
PALEMBANG, RS –Seperti diungkapkan H Ahmad Nopan SH MH, politisi dari partai Demokrat ini mengatakan, semua calon yang bersaing di dapil II yang melingkupi 3 kecamatan yakni kecamatan Sako, Sematang borang dan Kemuning ini memiliki kans yang sama dalam pencalonan. Hanya saja tinggal bagaimana strategi diterapkan masing-masing calon
dalam mendekatkan diri kepada masyarakat agar mampu dipilih hingga menjadi wakil rakyat di DPRD kota Palembang. “Baik itu calon baru, maupun calon yang telah terlebih dahulu duduk di kursi dewan, pada pencalonan di 2014 mendatang memiliki kans yang sama, tinggal bagaimana cara mereka menerapkan strategi pada pencalonan mendatang,”
kata dia saat dihubungi Rakyat Sumsel, jumat (5/7). Selain itu, menurut Nopan, pada pileg mendatang banyak juga saingan yang sebelumnya sama di pemilihan tahun 2009 lalu telah pindah dapil sehingga kekuatan setiap caleg baik dari satu partai maupun lain partai tidak bisa diprediksi secara mendetil.“Semuanya sama, dan memiliki
tujuan yang sama untuk mewakili suaraA rakyat di DPRD jadi biarlah ada persaingan dengan cacatan tetap utamakan persaingan yang sehat.” ujarnya Senada, H Musliman Sag, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga bertarung pada dapil II , menurutnya setiap caleg pastinya memiliki cara-cara tersendiri agar dapat terpilih menjadi
wakil rakyat di DPRD namun, jangan sampai mencoret nama baik demokrasi sendiri dengan menghalalkan segala cara. “ Tentunya persaigan tetap ada, baik dari dalam partai sendiri maupun luar partai, namun pastinya haruslah didasari dengan niat yang tulus dalam pencalonan untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang diwakilkannya,” (tma)
DCS DPRD KOTA PALEMBANG DAPIL PALEMBANG 2 Holda NASDEM
Rebo Iskandar Pohan SPd Ir H Bambang Subiyanto MM Mareta Zulkendari SH Ir Mgs Oemar Zulfikar Tamsil Firdaus SH MKn Rahma Diani Ningmas SS Johannes Firano
DEMOKRAT
H Ahmad Nopan ROBINSONTAMPIJBOLO, SH Tia Pratiwi H Aguscik Pomi Wijaya Hasmawardini RAFINRAHMAWATI, ERDUAndi SE, MM
SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
PKB
Riki Rehima SE Rapiudin SAg Purnama SE Agus Hariman Machmud Nana Mardiana Nurrahma STHi Aulia Ruliani Tomi Alva Edison SH
PAN
Ning Zahara Bunjani AR SE Ervan Aziz S Sos Zunaina SE H Nazaruddin Deddy SPD I Fatmawati Ruspanda K ST
PKS
Subagio Racmad Sentosa SH Busro Iskandar Komari Ramadhoni H Dian Eko Prasetyo SKom Sila Zahrawani Kms M Ronald Rizky SPd Dwi Yanni Suswati ST Al Miftahul Khoiril Anwar SKM
PPP
Dwikora S Yuliati SH Nurmala SH MGS M Ali F S IP Arie Juanda SH Siska Melisa H Umar Malik H Johan Syafri
PDIP
Hagmar Bandamana SH M Aidil Adhari ST Yuliana Puspa Dewi SE Ak Drs H Marwan Hazmen MSi Duta Wijaya Sakti Badriyah Siswanto Adjis Yeni Anis
HANURA
Kamarudin Hardinata SE Yuniarti SPd MM Zainal Arifin Syukri SIP Ir Drs H Iskandar Kaboel BE MM Haryanti Dadang Fadhila Marsyal SSi H Yudhi Kafrawi
GOLKAR
Hj Maryani Endang Larassati Amir Syarifuddin H Syahyondra Nurningsih H MGS A Syafawi Jimmy David LG Nensyah S
PBB
Ade VictoriA Zukani Efendi Hj Yusrowati Khaerul Saleh H. M Irminasir Peti Dwi Jayanthi Syaifuddin Fikri \Aprilawati
GERINDRA
Sri Bahmartati SSi Jon Harno SE dr Kurniati Enysari Kasim Ir Heriansyah Reidho Viavasa SE Nursilawati SPd Apriadi Susanto Sinaga SE MM Rudi Wiria Putra
PKPI
Syaifuddin Zuhri Riduan, ST Wit Artina Edison Mardiansyah Rusminah SPd A Badaruddin Septiyandri A Yuliana
klik...........www.radarpalembang.biz
IV
RAKYAT SUMSEL, EDISI HOLIDAY MINGGU KE-I/VII/2013
KPK Periksa Kembali Terpidana Proyek Alquran Terpidana kasus dugaan korupsi pengadaan Alquran, Zulkarnaen Djabar, kembali diperiksa KPK. Kali ini politisi dari Partai Golkar tersebut diperiksa lagi untuk tersangka Ahmad Jauhari. JAKARTA, RS - “Untuk saksi saja, (untuk) Pak Ahmad Jauhari lagi” ujar Zulkarnaen disertai dengan senyum lebar saat memasuki gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (5/7). Politisi Partai Golkar ini datang pukul 10.10 WIB. Mengenakan baju koko putih lengan pendek, Zulkarnaen terlihat sangat sumringah. Zulkarnaen sedianya diperiksa kemarin, karena alasan kesehatan maka pemeriksaan diundur hari ini.
Ahmad Jauhari adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Dia disangka melakukan korupsi proyek pengadaan penggandaan kitab suci Alquran dalam APBNP 2011 dan 2012. Sampai saat ini penyidik KPK masih dalam proses melengkapi berkas Ahmad Jauhari. Di dalam kasus ini, Zulkarnaen Djabar telah divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 1 bulan. Pihak Zulkarnaen menyatakan banding atas vonis PN Tipikor Jakarta tersebut. Politisi dari Partai Golkar ini terbukti bersalah menerima fee dari rekanan proyek Alquran dan laboratorium di Kementerian Agama. (fjp/fjp)
KPU Harus Siapkan TPS untuk Pemilih ʻMobileʼ JAKARTA, RS - Partisipasi pemilih dalam Pemilu 2014 diharapkan lebih tinggi dibanding Pemilu sebelumnya. Mantan komisioner KPU Andi Nurpati, menilai untuk siasati hal itu dapat dilakukan dengan memperluas TPS khusus. “Orang yang bepergian pada hari pemungutan suara hak politiknya hilang, Ada nggak TPS di bandara, pelabuhan, terminal? Atau ada nggak regulasi yang mengatur stop penerbangan, kereta, bis pada hari pemungutan suara?,” kata Andi Nurpati. Hal itu disampaikan dalam diskusi ‘Singkronisasi Daftar Pemilih dan Dapil Caleg’ di Kantor
Andi Nurpati FOTO: NET
KPU Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Jumat (5/7). Menurutnya, tak hanya bagi pemilih yang mobile pada pemungutan suara yang hilang hak pilihnya, termasuk bagi pekerja atau buruh yang tetap masuk pada hari pemungutan. “Saya pikir TPS khusus akan menjawab permasalahan ini. Tak hanya di rumah sakit, penjara tetapi bisa melebar ke perusahaan, pabrik-pabrik, bandara,
pelabuhan, terminal dan lainnya,” usulnya. Andi menuturkan, TPS khusus itu dimungkinkan karena saat ini ada kemudahan bisa menggunakan hak konstitusional selama ada KTP. “Saya optimis Pemilu 2014 lebih baik karena ada e-KTP dan ada kemudahan kalau nggk ada di DPR bisa menggunakan KTP atau paspor dengan Kartu Keluarga,” kata politisi Demokrat itu. (bal/van)
PDIP: Harap DPRD DKI Tak Halangi Jika Jokowi Nyapres
FOTO: NET
FOTO : MUHAMAD ALI/JAWAPOS
KORUPSI: Zulkarnaen Djabar saat tiba di gedung KPK, Jumat (5/7/2013). ZD diperiksa terkait korupsi penggadaan kitab suci Al-Quran di Kementerian Agama RI.
Soekirman Dilantik Sebagai Bupati Serdang Bedagai Kalah di Pilgub Sumatera Utara MEDAN, RS - Soekirman boleh saja kalah saat maju sebagai calon wakil gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara (Sumut), tetapi dia tetap mendapat berkah. Hari ini dia dilantik sebagai Bupati Serdang Bedagai sebab bupati lama kini menjabat sebagai wakil gubernur Sumut. Pelantikan itu berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Serdang Bedagai di Sei Rampah, Serdang Bedagai, Jumat (5/7). Soekirman diambil sumpahnya
oleh Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Hadir juga di sana, Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi. Soekirman yang sebelumnya Wakil Bupati Serdang Bedagai, sah menjabat sebagai Bupati Serdang Bedagai dengan sisa masa jabatan 2010-2015. Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 131.12-4563/2013 tertanggal 14 Juni 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati Bupati Serdang dan
Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Serdang. “Saya berharap proses pembangunan dilanjutkan. Untuk pemilihan wakil bupati, silahkan dikomunikasikan secara baik,” ujar Gatot saat memberikan sambutan usai pelantikan. Disebutkan Gatot, awalnya dia ingin menugaskan Wakil Gubernur Tengku Erry Nuradi untuk melantik Bupati Serdang Bedagai. Namun setelah berkonsultasi dengan Mendagri, ternyata tugas melantik merupakan hak otoratif. Maka rencana itu urung dilaksanakan. “Kalau Pak Tengku Erry yang melantik, pasti suasana men-
jadi lebih istimewa. Begitupun kehadiran Tengku Erry di sini menambah kebahagiaan semua,” ujar Gatot. Sebelumnya Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Periode 2010-2015 Tengku Erry Nuradi dan Soekirman, sama-sama maju sebagai calon wakil gubernur Sumut dalam Pilkada Sumut yang berlangsung 7 Maret lalu. Soekirman berpasangan dengan dengan Gus Irawan Pasaribu sebagai calon gubernur, sedangkan Tengku Erry berpasangan dengan Gatot Pujo Nugroho. Hasil pemilihan, pasangan Gatot dan Tengku Erry yang unggul. Keduanya dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut pada 17 Juni lalu. Erry otomatis meninggalkan posisi bupati. Posisi itulah yang kemudian diisi Soekirman. (rul/try)
JOKO WIDODO
JAKARTA, RS - PDIP memang belum memutuskan Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres. Namun PDIP berharap DPRD DKI tak akan usil jika PDIP akhirnya mendukung pencapresan Jokowi. “Dulu dari Wali Kota Solo Pak Jokowi maju didukung dan jadi kebanggaan rakyat Solo. Artinya aturan itu dibuat untuk dihormati tapi aturan kan kan harus merespons juga harapan publik,” kata Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait,, Jumat (5/7). Namun dia memahami jika saat ini ada resistensi di DPRD DKI. Misalnya pernyataan Ketua DPRD DKI Ferriyal Sofyan bahwa Jokowi tak bisa nyapres tanpa persetujuan DPRD DKI. “Mungkin Ketua DPRD DKI-nya terlalu sayang sama Pak Jokowi. Artinya tiap orang punya pandangan dan Pilpres masih jauh,” katanya. Menjelang Pemilu 2014, nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) santer disebut sebagai calon presiden. Namun sebelum ikut bursa capres, Jokowi harus mendapatkan persetujuan mundur dari DPRD DKI Jakarta. “Dia (Jokowi) nggak apa-apa kalau mau nyapres, bisa saja. Tapi kalau DPRD tidak menyetujui, KPU tidak bisa menetapkan dia sebagai capres,” ujar Ketua DPRD DKI Ferriyal Sofyan di Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/7). Ferriyal menjelaskan, dalam aturan baku, mundurnya Gubernur atau Wakil Gubernur harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. Dia pun mencotonhkan mundurnya Wakil Gubernur DKI Prijanto periode lalu. DPRD tidak menyetujui, akhirnya Prijanto masih tetap mengemban jabatannya hingga akhir periode. (van/nrl)
PD: Cari Waktu Tepat Copot Menteri PKS JAKARTA, RS - Desakan parpol koalisi agar Presiden mencopot menteri PKS seolah meredam sesaat, namun Partai Demokrat menilai SBY justru tengah mencari momen yang tepat. Wasekjen PD Andi Nurpati tetap memprediksi SBY akan mencopot menteri PKS. “Menurut saya bukan mendiamkan, tetapi Pak SBY sedang mempelajari beberapa hal moment yang tepat misalnya,” kata Wasekjen Partai Demokrat Andi Nurpati usai diskusi di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Jumat (5/7). Andi memprediksi bagaimanapun akan ada sanksi untuk PKS karena tidak hanya sekali partai
Tunggu Momentum Konvensi Capres PD
dakwah itu membangkang dari koalisi. Ia memperkirakan sanksi itu ada pencopotan menteri. “Tetap akan ada sanksinya apakah pengurangan menteri atau bentuk lainnya, tapi saya prediksi termasuk pengurangan menteri karena pengalaman yang lalu sama,” tegasnya. Menurut Andi, meski SBY mengembalikan agar masyarakat yang memberi penilaian kepada PKS, tetapi Demokrat dan parpol koalisi sudah bisa menilai sikap politik PKS. “Bagi Demokrat tentunya atau partai koalisi lainnya semua akan mengevaluasi sikap PKS,” ucap mantan komisioner KPU itu. (bal/van)
JAKARTA, RS - Niat Ketua DPR RI Marzuki Alie sempat surut untuk ikut konvensi calon presiden Partai Demokrat. Kini, Marzuki mengaku ingin melihat perkembangan politik guna memastikan langkahnya mengikuti konvensi. “Sampai saat ini mengalir saja. Jalanin aja,” jawab Marzuki ketika ditanyai kepastiannya maju konvensi. Dirinya menyatakan
hal tersebut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2013). Dirinya juga menyatakan akan menantikan perkembangan popularitas Gita Wirjawan dalam kancah konvensi. “Kalau itu (soal Gita) nanti lah,” ucap Marzuki. Marzuki dan Gita memang merupakan dua sosok yang berniat mengikuti konvensi. Namun dalam perkembangannya, niat Marzuki sempat memudar. Dia sempat menyatakan kemungkinan untuk tidak ikut konvensi. (dnu/van)
Marzuki Alie FOTO: NET
SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
klik...........www.radarpalembang.biz
V
RAKYAT SUMSEL,EDISI HOLDAY MINGGU KE 1/V11/2013
SIDANG LANJUTAN : Djoko Susilo saat menjalani sidang lanjutan kasus simulator SIM, Jumat (5/7/2013) di Pengadilan Tipikor yang Kuningan Jakarta. Sidang mendengarkan kesaksian dari beberapa orang yang meringankan Terdakwa.
KNPI-UKM Dorong Wirausaha
FOTO : MUHAMAD ALI/JAWAPOS
Jam Kerja PNS Berkurang 1 Jam
“
Itu berlaku untuk Senin sampai Kamis, sedangkan Jumat pulang pukul 15.30 WIB.”
Amiruddin Inoed Bupati Banyuasin
Pemerintah Kabupaten Banyuasin sudah menetapkan perubahan jam masuk kerja bagi para pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Banyuasin, pada saat pelaksanaan bulan suci Ramadan yang berlangsung selama satu bulan lamanya. Menurut Bupati Banyuasin, Amiruddin Inoed, sudah menandatangani perubahan jam kerja para pegawai negeri sipil hari ini (kemarin, red). ”Tadi baru saja saya tandatangani surat perubahan jadwal masuk kerja tersebut, ”ujar dia ketika ditemui, Jumat (5/7).
BANYUASIN, RS – Perubahan jadwal masuk kerja tersebut, kata Inoed, hanya berubah untuk jadwal kepulangan saja, jika hari normal pulangnya pukul 16.00 WIB berubah menjadi pukul 15.00 WIB. “Itu berlaku untuk Senin sampai Kamis, sedangkan Jumat pulang pukul 15.30 WIB,”katanya. Ia menambahkan untuk jadwal masuk kerja, tidak ada perubahan. Masih kata Inoed, untuk jadwal istirahat ada sekitar setengah jam lamanya, yaitu mulai pukul 12.00 WIB sampai 12.30 WIB. ”Itu kan jadwal untuk shalat zuhur,”bebernya. Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan pengurangan jam kerja ini sudah sesuai surat keputusan kementerian pember-
dayagunaan aparatur negera dan reformasi birokrasi, surat keputusan gubernur Sumatera Selatan. ”Kita sifatnya hanya mengikuti, dan kita juga sudah membuatkan surat keputusan dari bupati,”jelasnya. Surat keputusan perubahan jam kerja ini, nantinya akan di beritahukan kepada kepala dinas, badan dan lain sebagainya, sehingga dapat diketahui semua pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Banyuasin. Kepada para pegawai negeri sipil diharapkan tetap bekerja seperti biasa, walaupun bulan suci Ramadan para pegawai negeri sipil puasa. ”Walaupun puasa, mereka harus tetap giat bekerja, jangan loyo,”jelasnya. (tri)
Organda ‘Ngeluh’ Tak Diperhatikan LUBUKLINGGAU, RS – Keaktifan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Lubuklinggau dipertanyakan. Pasalnya untuk memperjuangkan kenaikan tarif angkutan kota (angkot) pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu, para sopir angkot harus berjuang sendiri tanpa ada campur tangan Organda. Seperti diungkapkan Usman (45), kepada wartwan. “Kami juga tidak tahu fungsi dari keberadaan Organda, namun saat
kami ada masalah seperti ini tidak ada peran serta dan keterlibatan Organda untuk menyelesaikan masalah ini,” ungkap Usman. Menanggapi hal ini, Ketua Organda Kota Lubuklinggau, Haris mengaku fungsi Organda untuk menampung seluruh keluhan dan masalah dari anggota yaitu pelaku usaha dan sopir angkutan darat. Namun kenyataannya saat ini tidak, jika sopir ada masalah mereka langsung mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau.
SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
“Seharusnya ada tahapannya mereka mengadu ke Organda, keberadaan kami ini sebagai perpanjang tanganan dari anggota. Selain itu, selama ini Organda juga tidak pernah mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau khususnya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo),” ungkap Haris. Menurut Haris, seharusnya kantor perwakilan Organda tidak boleh jauh atau masuk dalam lingkungan perkantoran Dishub-
kominfo. Daerah-daerah lain khususnya di dalam Provinsi Sumatera Selatan hanya Organda Kota Lubuklinggau dan Kabupaten yang tidak mendapatkan perhatian khusus. “Sebenarnya kami sudah mengajukan ke Pemkot Lubuklinggau namun tidak ada respons atau jawaban dari pemerintah. Kalaupun tidak di kantor atau ruangan di Dishubkominfo minimal di terminal, namun sekarang tidak ada perhatian khusus dari Dishubkominfo,” ujarnya. (pin)
JUMPA PERS : Ketua UKM, Fauzi bersama Ketua KNPI Banyuasin Antoni Liando saat jumpa pers, Jumat (5/7).
BANYUASIN, RS – Untuk memacu wirausaha muda di Kabupaten Banyuasin, Ketua UKM Fauzi, SE dan Ketua KNPI Banyuasin.Drs Antoni liando Mm bersatu agar para pemuda Banyuasin harus berwirausaha mulai dari muda. Pemerintah pun harus mendukung dan mengutamakan SDM pemuda Banyuasin dan menggunakan pola fikir yang baik. Ketua KNPI Banyuasin Drs Antoni Liando Mm mengatakan kalau para pemuda di Banyuasin pada saat ini sudah mulai berwirausaha dan banyak sudah usaha yang sudah dilakukan oleh pemuda di Banyuasin. “Memang untuk saat ini kami sedang mensosialisasikan pentingnya berwirausaha sebab tak hanya membuka usaha untuk orang lain tetapi untuk diri kita sendiri dan memang diharapkan para pemuda dapat mengembangkan usahanya dan tidak perlu malu jika memulai dari nol.” Contohnya, sambung dia, menjual dari warung ke warung dan diharapkan pemuda Banyuasin tidak boleh menganggur dan harus memiliki pekerjaan. “Dan dapat meningkatkan pekerjaannya di daerahnya sendiri,”jelasnya. Ketua UKM Usaha Kecil Menegah, Fauzi, SE mengatakan Faktor pemicu yang berasal dari lingkungan ialah peluang, model peran, aktivitas sumber daya, dan kebijakan pemerintah. “Orang yang berhasil dalam be rwirausaha adalah orang yang dapat menggabungkan nilai,”jelas dia. Sebab itu keterampilan praktis, faktor yang menjadi pemicu kewirausahaan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Kewirausahaan berkembang dan diawali dengan adanya inovasi, inovasi ini dipicu oleh adanya faktor pribadi, lingkungan dan sosiologi.
“
Memang untuk saat ini kami sedang mensosialisasikan pentingnya berwirausaha sebab tak hanya membuka usaha untuk orang lain tetapi untuk diri kita sendiri dan memang diharapkan para pemuda dapat mengembangkan usahanya dan tidak perlu malu jika memulai dari nol.” Drs Antoni Liando Mm Ketua KNPI Banyuasin “Para pemuda di Banyuasin juga harus berfikir untuk maju dan tidak hanya mencari pekerjaannya, untuk dirinya sendiri tetapi pekerjaan untuk orang lain jadi harus memiliki keterampilan dan pola pikir untuk menciptakan lapangan kerjanya dan harus bersikap sebagai calon seorang pemimpin perusahaan.” Fauzi, SE Ketua UKM Usaha Kecil Menegah Faktor individu yang memicu kewirausahaan adalah pencapaian toleransi, pengambilan resiko, nilai-nilai pribadi, pendidikan, pengalaman, usia, komitmen dan ketidakpuasan. Faktor pemicu yang berasal dari lingkungan adalah peluang, model peran, aktivitas, pesaing inkubator, sumberdaya, dan kebijakan pemerintah. Proses kreatif dan inovatif tersebut biasanya diawali dengan memunculkan ide-ide dan pemikiran-pemikiran baru untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. “Para pemuda di Banyuasin juga harus berfikir untuk
maju dan tidak hanya mencari pekerjaannya, untuk dirinya sendiri tetapi pekerjaan untuk orang lain jadi harus memiliki keterampilan dan pola pikir untuk menciptakan lapangan kerjanya dan harus bersikap sebagai calon seorang pemimpin perusahaan.” Fauzi menambahkan kalau di negara lain sudah menerapkan pemerintah agar para pemudanya dapat menciptakan lapangan kerja untuk pemuda-pemuda yang lain dan pengusaha pun dapat membantu negaranya jika usaha nya berhasil hingga ke negara lain. (tri)
klik...........www.radarpalembang.biz
SOSIALITA
VI
Model dan bintang sinetron Sandra Dewi selalu tampak cantik dengan wajah dan kulit mulusnya. Namun untuk selalu bisa terlihat menawan seperti itu, artis berambut panjang ini mengaku tak punya tips khusus apalagi melakukan perawatan kecantikan yang mahal.
Hot Gossip RAKYAT SUMSEL EDISI HOLIDAY MINGGU KE-1/VII/2013
Rahasia Cantik Sandra Dewi
Hanya Modal Bedak Rp 6 Ribu JAKARTA, RS - Sandra mengungkapkan rahasianya hanya satu, yakni memakai bedak murah yang telah ia pakai sejak lama. “Aku jarang ke salon, nggak pernah facial, pakai foundation juga jarang. Muka aku berminyak kalau pakai pelembab, jadi aku cuma pakai bedak yang harganya Rp 6 ribu saja,” ujarnya saat dijumpai di Kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Jumat (5/7). Selama ini dirinya
memang tak pernah neko-neko soal berdandan. Bagi Sandra, kecantikan bisa muncul dan terjaga dengan cara yang alami. Oleh karena itu, bintang 29 tahun ini lebih suka menerapkan kebiasaan hidup sehat ketimbang mengonsumsi suplemen kecantikan berbahan dasar kimia. “Aku tradisional banget. Aku nggak suka minum vitamin karena tahunya itu kimia. Makan sayur lebih sehat, paling tambah daging sama ikan,” pungkasnya. (doc/mmu)
Vicky Burki Tak Percaya dengan Pernikahan J A K A RTA , R S Vi c k y B u r k i h i n g g a kini masih belum punya pendamping hidup. Bukannya terlalu pilih-pilih atau apa, artis kelahiran 17 Juni 1965 itu ternyata memang tak mempercayai pernikahan. Wah! Artis yang juga terkenal sebagai instruktur senam itu menilai, pernikahan adalah sesuatu yang rumit. Ia pun membandingkan dengan pengalamannya berpacaran. “Bagi saya pernikahan itu rumit. Pacaran aja udah ribet, berantem, ini-itu. Apalagi nikah. Saya nggak percaya dengan pernikahan,” ujarnya. Vicky juga sedikit ragu ketika berpacaran. Ia merasa takut, hubungannya itu akan berlanjut ke pelaminan. “Sekarang kalau nyari pacar saya suka takut kalau nantinya berlanjut sampai hubungan yang menggantung. Beberapa kali saya pernah pacaran, pasti akhirnya tujuannya menikah,” tuturnya. (nu2/mmu)
Publik Figur
Rangkul Pemilih Pemula via Jejaring Sosial GS Syaiful Fadli ST, lulusan Fakultas Teknik Jurusan Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya usai menyelesaikan pendidikan, konsen menekuni bisnis properti. Perlahan namun pasti usahanya bekembang dan maju pesat. Namun mejelang pemilihan legslatif 2014 mendatang, selaku tokoh Pemuda Sumsel ia diamanati Partai Keadilan Sejahtera untuk maju sebagai calon legislatif tingkat Provinsi Sumatra Selatan Daerah Pemilihan Palembang 1. Istri dari Desi Windayani ini mengaku, menjadi calon legislatif merupakan sebuah amanah yang harus dijunjung tinggi, apalagi pencalonannya merupakan rekomendasi langsung dari partainya. “Sebenarnya menju menjadi calon legislatif awalnya berat bagi saya, sebab saya justru senang menggeluti dunia usaha yang saya bangun saat ini. Namun menjadi Caleg merupakan amanah yang diberikan masyrakat saya harus menjalankannya,” ujarnya Laki-laki yang saat ini menjabat sebagai Divisi Humas DPW PKS Sumsel ini memulai
M
karir politiknya sejak masih duduk dibangku kuliah, waktu itu ia aktif sebagai aktivis kampus menjadi anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), bahkan selama dua tahun ia memimpin organisasi mahasiswa muslim tersebut. Usai lulus kuliah, kegiatan aktivisnya disalurkan dengan bergabung di sebuah partai politk PKS. Waktu itu ia duduk di Divisi Humas seperti sekarang. Menghadapi Pileg yang akan berlangsung tahun depan, ayah dari M Zakwan Alfayat dan Mgs M Zaidan Al-Zziz ini mengaku sudah memiliki beberapa teori politik untuk meyakinkan masyarakat. Usianya yang masih muda dan enerjik coba digunakan untuk meyakinkan para pemilih pemula. Kepiawaiannya mengelola bisnis akan coba disalurkan untuk meyakinkan anak muda bahwa golongan politisi muda juga bisa berkarya dan bekerja optimal. “Melihat dari DCS yang saat ini ada mayoritas Caleg masih diisi oleh golongan orang tua, minim sekali Caleg yang ratarata berusia di bawah 35 tahun, sementara pemilih muda cukup
Semangat aspirasi rakyat
menjanjikan,” katanya. Untuk meyakinkan para pemilih pemula ini, Syaiful sapaan akrabnya akan mencoba menggunakan dunia maya untuk meraup suara dominan. Jejaring sosial seperti facebook dan twitter saat ini lagi digandrungi kaula muda terutama mahasiswa dan remaja berusia 17 tahun ke atas, akan dijadikan media sosisalisasi paling tepat. “Contoh paling nyata pemimpin yang sukses menang dalam pemilihan dengan pola sosialisasi menggunakan jejaring sosial Barack Obama dan Jokowi. Mereka sukses mengalahkan pasangan incumbent dengan pola kampanye mengunakan jejaring sosial,” kata dia. Menurutnya, kans keterpilihannya di Dapil 1 Palembang yang terdiri dari tujuh Kecamatan yang meliputi Plaju, Kertapati, Bukit Kecil dan lainnya cukup besar, mengingat dari daftar DCS yang ada masih minim Caleg yang berusia muda, hal inilah yang coba dimanfaatkan. Mengenai kondisi partainya yang saat ini menjadi sorotan publik karena oknumnya tersandung kasus korupsi, Syaiful mengaku tidak mengkhawatirkan
hal itu, sebab ada beberapa Pilkada yang justru mampu dimenangkan PKS. “Mayarakat saat ini sudah cerdas, ia sudah mempu membedakan dan menentukan pilihan berdasarkan kualitas individunya, apalagi pencalonan saya saat ini selain didukung penuh partai, keluarga sepenuhnya mendukung langkah yang saya ambil,” kata dia. (**/iam)
klik...........www.radarpalembang.biz
SAMBUNGAN
VII
RAKYAT SUMSEL EDISI HOLIDAY MINGGU KE-1/VII/2013
Muara Rupit Rawan Kriminal Sidarto
Dari Hal I ) ..........................................................................................................................................................
Antar Parlemen (BKSAP) di DPR. Menurut Marzuki, Sidarto merupakan orang dekat dan sangat setia dengan Soekarno. “Beliau, saya kenal lama dan bersama-sama dan pimpinan
Pemprov
BKSAP, pengalaman banyak dengan kedekatannya dengan Soekarno. Dia sangat loyalis Soekarno,” lanjutnya. Marzuki menambahkan, Sidarto menjadi sosok yang sangat
11.789 RTSM di 14 kecamatan, Ogan Ilir 4.791 RTSM RTSM di 12 kecamatan. Selain itu ada juga di kabupaten Empat Lawang 3.585 RTSM di 6 kecamatan, Prabumulih 2.274 RTSM di 5 kecamatan dan terakhir Oku Selatan 2.306 RTSM di 7 kecamatan. “Selama ini program PKH ini baru dijalankan di 4 kabupaten kota yakni
Jokowi Diprediksi di luar dinasti yang punya peluang menang di Pilpres 2014. Tentu saja jika Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri legowo menyerahkan tiket Pilpres 2014 ke Jokowi. “Capres di luar dinasti, kecuali Jokowi belum mempunyai rating elektabilitas yang mengesankan,” tuturnya. Diskusi yang diprakarsai oleh Institute Kepresidenan Indonesia tersebut juga membedah kelebihan dan kelemahan presiden
Palembang,Banyuasin, OKI, Lahat dengan jumlah 36.459 RTSM,” jelasnya. Terkait dengan permasalahan yang selama ini masih sering mengganggu, “Masalah umum mulai dari kurangnya sosialisasi tentang kriteria penerima, banyaknya RTSM yang pindah rumah, pemutakhiran data, wilayah yang sulit dijangkau dan
lainnya,” ungkapnya. Oleh karenanya Sumarwan berharap setelah rapat ini, seluruh solusi dari seluruh permasalahan akan dapat terselesaikan. “Pertama kita akan siapkan sekretariat, setelah itu lakukan rapat internal bersama untuk selanjutnya akan melakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran terkait masyarakat luas,” pungkasnya. (alk)
Dari Hal I ) ...................................................................................................................
Soekarno hingga SBY, termasuk para capres yang namanya sudah muncul dan siap berlaga pada Pemilu 2014. Menurut Christianto, capres 2014 harus mempunyai kepemimpinan kuat ke dalam maupun ke luar negeri. “Bahwa presiden yang ideal adalah yang memenuhi kompetensi memimpin RI serta memenuhi karakter utama negarawan unggulan. Tapi realitas kandidat hanya memberi pilihan
dari lima dinasti presiden RI dan sedikit calon alternatif non dinasti yang berpotensi menjadi capres ketujuh,” katanya. Christianto membeberkan keunggulan yang harus dimiliki presiden setelah SBY. Capres ketujuh nantinya diharapkan memiliki karakter negarawan yang asertif, bersih, cerdas, tidak munafik dan tegas dalam memutuskan kebijakan yang menghormati moral etika trias politika dan
supremasi hukum. “Kedua, capres tersebut harus memiliki karakter pemersatu dalam mengkapitalisasi pluralisme sebagai aset secara meritokrasi, konstruktif dan kreatif. Ketiga, karakter pemimpin untuk dalam satu generasi mewujudkan visi dan misi Indonesia negara. Keempat, sedunia dalam kualitas substansial bukan sekadar kuantitas numerik,” ungkapnya. (van/nrl)
Dari Hal I ) .......................................................................................................................................................
melebihi dari apa yang ditetapkan oleh KPU RI, berdasarkan SK Perpanjangan massa keangotaan Nomor: 441/kpts/KPU/2013. ”Masa akhir jabatan anggota KPU Sumsel berakhir 4 Juni 2013, sementara Pilgub Sumsel 6 Juni.
PAN Targetkan kursi DPRD Sumsel, ia menjelaskan, kalau mereka mencalonkan sesuai dengan jumlah kursi di lembaga legislatif tersebut yakni 75 kursi. ”Sejauh ini, belum ada laporan masyarakat terhadap bakal
Anita
tahun, beliau tokoh tepat untuk memimpin MPR. Beliau mampu menjalankan yang dijalankan Pak TK, sosialisasi 4 pilar, dan bisa bertindak sebagai negarawan,” pungkasnya. (cob)
Dari Hal I ) ....................................................................................................................................................
Pendamping hingga biaya untuk sekretariat PKH. “Yang jelas kami akan siapkan sekretariat PKH.” jelasnya. Khusus untuk tahun 2013 ini, ada 6 kabupaten/kota penerima PKH dengan kuota sebelum validasi sebanyak 35.422 RTSM di 63 kecamatan. Rinciannya Musi Rawas menerima 10.677 RTSM di 19 kecamatan, Muba
FABPD:
tepat memimpin MPR. Sebab, dia yakin bahwa Sidarto dapat meneruskan perjuangan Taufiq Kiemas dalam sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan. “Menurut saya dengan usia 77
Dengan dasar inilah maka masa keanggotaan KPU diperpanjang hanya melaksanakan Pilgub, bukan untuk membentuk tim seleksi KPU kabupaten/kota,” ujarnya. Maka dari itu FABPD menyatakan beberapa sikap, dianta-
ranya dalam menjalankan tugasnya KPU Sumsel harus berdasarkan latar belakang turunya SK perpanjangan untuk penyelenggaraan Pilgub. Kemudian menolak adanya kewenangan KPU Sumsel periode masa jabatan yang diperpanjang itu
untuk mengambil keputusan diluar kewenangan yang dimiliki. ”Kami meminta untuk segera ditindak terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU Sumsel, yang masa jabatannya tengah diperpanjang ini,” tegasnya. (zar)
Dari Hal I ) ................................................................................................................................ calon legislatif dari PAN setelah diumumkan sebagai DCS KPU Sumsel beberapa waktu lalu,“tuturnya. Ia menyatakan, bakal calon legislatif dari PAN yang sudah diumumkan itu tidak akan men-
galami perubahan lagi untuk ditetapkan menjadi daftar calon tetap pada pemilu mendatang. ”Bakal calon legislatif dari PAN yang sudah diumumkan DCS-nya itu sudah mantap begitu juga nomor urutnya,” ujar dia.
Ia mengatakan, setelah ditetapkan menjadi daftar calon tetap (DCT) para caleg itu akan dilakukan pembekalan dengan harapan nantinya bisa menjadi wakil rakyat yang berkualitas. (zar)
Dari Hal I ) ....................................................................................................................................................
gunaan dana, pihak terkait harus membuktikannya. Juru Bicara DPD Partai Golkar Anita Noeringhati mengatakan, kalau Koran tersebut dituduh mengunakan anggaran APBD Sumsel silakan diaudit, lihat saja nanti hasilnya seperti apa. Persoalan Harian Koran Sumsel terbitan emdia lokal. Dijelaskan Anita, pada waktu itu salah satu media lokal meminta kerjasama dengan Pem-
prov dan Irene Camelyn Sinaga ditunjuk sebagai Pimpinan Redaksi. Namun hal tersebut ditolak oleh Irene, sehingga hal tersebut diperbolehkan untuk diterbitkan. Anita menambahkan, pada rubrikasi Koran Sumsel jelang Pilgub Sumsel 6 juni lalu, Koran tersebut sedang dalam perkenalan sehingga pendistribusiannya kepada masyarakat digratiskan. “Pada saat tim kampaye me-
semangat ASPIRASI RAKYAT
masang iklan di koran tersebut. Kami juga dituntut untuk membayar iklan tersebut, namun memang kami akui harganya lebih murah dibadingkan dengan koran lain. Mereka hanya mengiramengira,” ungkapnya. Sementara itu, terkait dengan P3N yang mendapatkan bantuan dari program Pemprov Sumsel. ”Mereka yang mengajukan dari P3N OKU Timur padahal yang menang di OKU Timur pasangan
nomor urut 3, sehingga mereka tidak dapat membuktikan apa yang dituduhkan, mudah-mudahan tuntutan mereka ditolak juga,” ungkapanya. Ditambahkan Anita, sidang Pilgub Sumsel 6 akan diputuskan pekan depan. ”Saya belum mendapat pemberitahuan dari MK, mungkin Rabu atau Kamis pekan depan diputuskan sengketa Pemilukada Sumsel,” pungkasnya. (zar)
PALEMBANG, RS – Muara Rupit sekarang memanas, akibatnya darah tersbut sanagt rawan dnegan tindak kejahatan. Dalam sebulan telah terjadi 59 kasus Curas dan Curanmor. Kapolda Sumsel Irjen Pol Saut Usman Nasution juga menuturkan, di kawasan tersebut memang marak aksi pencurian kekerasan, bahkan Dalam kurun waktu satu bulan 59 tindak kejahatan terjadi di Desa Rupit paska terjadinya kejadian bentrok dan meluluhlantakan kantor Polsek. “Di bulan Juni saja untuk rupit setidaknya ada 59 kasus Curas
dan Curanmor, dan kalau di lihat TKP nya antara karang anyar dan batu gantung, ini kewajiban kami untuk menndaknya, siapapun yang melanggar hukum akan kami tindak,” kata dia “Siapapun yang terlibat akan kita tindak tegas, kita selidiki semua. Semuanya sudah diperiksa dan meminta saksi dari masyarakat tentang kejadian tersebut dan kemarin sudah dilakukan olah TKP,” Sementara itu. Dijelaskan Direktur Kriminal Umum Polda Sumsel, Kombes Pol Edi Mustofa, kejadian pembakaran tersebut merupakan unsur kesengajaan dari
oknum yang tidak bertanggung jawab. “ Kami kemarin lakukan olah TKP untuk mengumpulkan barang bukti dan saksi saat pembakaran terjadi. Dan dari olah TKP ini akan mengarah pada siapa tersangka,” jelasnya. Lebih lanjut dijelaskan, tim khusus yang melakukan penggerebekan saat itu terhadap HR (18) dan SP saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Sumsel “ Sekarang anggota yang melakukan penggerebekan di periksa oleh Propam dan akan kita uji nanti. Sebelas orang yang diperiksa,” pungkasnya. (can)
Nudirman Munir: ICW Harus Minta Maaf JAKARTA, RS - Indonesia Corruption Watch (ICW) didesak meminta maaf kepada publik atas daftar 36 nama calon anggota (Caleg) DPR RI yang mereka sebar ke masyarakat luas dan mereka vonis tidak mendukung pemberantasan korupsi. Rilis itu dianggap telah mencemarkan nama baik DPR RI dengan tidak mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Justru sebaliknya, ICW-lah yang menutupi dana asing yang diterima selama ini, yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. “Saya mendesak ICW minta maaf kepada masyarakat karena
telah mencemarkan nama baik 36 anggota DPR RI. Kalau tidak, maka akan terjadi konsekuensi hukum. Baik KUHP atau UU Ormas,” kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Nudirman Munir, kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (5/7) “Dia juga mendesak ICW transparan soal penerimaan dana dari asing yang diterima selama tahun 2012 mencapai Rp 12 miliar. Politisi Golkar itu khawatir rilis yang selalu menyudutkan anggota DPR RI selama ini sebagai langkah pembusukan terhadap lembaga tinggi negara, sekaligus melemah-
kan parlemen. “Saya menuntut ICW juga transparan terkait dana asing yang diterima agar masyarakat mengetahui. Apalagi, ICW sekarang ini berbeda dengan ICW ketika dipimpin Teten Masduki,” tambahnya. Nudirman Munir juga menyebarkan data terkait dana asing sebesar sekitar Rp 12 miliar, yang diterima ICW selama tahun 2012. Total penerimaan terikat yang diterima ICW selama tahun 2012 sebesar Rp 7.404.015.201. Sementara, total penerimaan tak terikat selama 2012 sebesar Rp 4.404.971.971. (ald)
Pimpinan MPR
Dari Hal I ) ..............................................................................
dalam Konpers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7). Alasan politisnya, karena fraksi-fraksi MPR ingin berkonsultasi dengan pimpinan partai masing-masing atas pengajuan nama Sidarto. Fraksi-fraksi di MPR perlu mendapat restu pimpinan partai sebelum menyetujui Sidarto sebagai Ketua MPR pengganti Taufiq Kiemas. “Ada sejumlah fraksi yang jumlahnya cukup mayoritas yang pertama menyambut baik Pak Sidarto, tetapi mereka meminta waktu untuk melakukan komunikasi dan konsultasi dengan induk parpolnya masing-masing,” papar politikus Golkar ini. Atas dua alasan tersebut, pelantikan kemudian dijadwalkan Senin (8/7) pekan depan. Pimpinan MPR ‘Kagok’ Pengamat Politik Unsri Dr Adriyan Saptawan Msi menyoroti, terlmbatnya pelantikan karena pimpinan MPR kagok. Pergantian Ketua MPR ditengah jalan dalam sejarah Indonesia tidak pernah terjadi. “Kita jangan sampai menyalah artikan kalau mereka lalu, keterlambatan ini masalah teknis, mereka kagok, karena belum pernah terjadi sebelumnya,” katanya. Adriayan menambahkan, miss communication seperti ini jangan
sampai terulang kembali. Kesalahan prosedural bisa jangan sampai dijadikan isu politik yang berbelit, karena jatah Ketua MPR adalah punya PDIP. “Barang kali kurang kordinasi dengan pihak sekretariat, karena ini belu pernah terjadi. Mudahmudahan Senin nanti pelantikan beliau berjalan dengan lancar,” tegasnya. Sementara itu, Penunjukkan Sidarto Danusubroto sebagai pengganti Almarhum Taufik Kiemas (TK) sebagai Ketua MPR dinilai sangat tepat. Beliau memiliki ideologi yang kuat untuk jadi pimpinan MPR Fungsionaris DPD PDIP Sumsel Darmadi Jhufri kepada Rakyat Sumsel mengatakan, kader PDIP yang sangat senior dan memiliki ideologi yang mumpuni untuk mengantikan TK. ”Beliau dahulu adalah ajudan Bung Karno, sehingga dengan idologi yang dimilikinya pak Sidarto sangat tepat mengantikan almarhum. Dikatakannya, dari beberapa sosok kandidat yang dipertimbangkan oleh PDIP untuk menggantikan TK jatuh kepada Sidarto. ”Menurut DPP beliau lebih cocok dan pantas untuk menjadi ketua MPR, dan beliau dalam sambutannya pada pembekalan
Caleg DPR RI di Jakarta akan meneruskan program empat pilar kebangsaan,’ tegas dia. Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjen Pol Saud Usman Nasution menggambarkan sosok Sidarto Danusubroto yang Senin (8/7) nanti akan dilantik sebagai ketua MPR RI menggantikan Taufik Kiemas mengatakan, beliau sosok yang sangat mudah bergaul dan hangat dengan semua orang, “Dia sosok orang yang baik, saya pernah berinteraksi dengan beliau, menurut saya, dia sangat pantas menjadi panutan dan teladan, “ kata Saud. Menurut Saud, Sidarto merupakan sosok yang bisa dijadikan contoh, jiwa kepemimpinan yang kuat dan berkarakter. “Beliau adalah orang tua kami, senior kami, sosok yang pantas untuk dijadikan contoh,” ungkapnya. Melihat perjalanan karirnya di kepolisiasn, Sidarto Danusubroto pernah menjabat Kadispen Polri (1975 - 1976), Kepala Interpol (1976 – 1982), Kepala Komapta (1982 – 1985), Kapolda Sumbagsel (1986 – 1988), Kapolda Jawa Barat (1988 – 1991), Anggota DPR RI (1999-2013), dan yang teranyar Ketua MPR-RI (20132014). (ren/zar/can/ddn)
klik...........www.radarpalembang.biz
VIII
RAKYAT SUMSEL, EDISI HOLIDAY MINGGU KE-1/VII/2013
Seorang pemimpin adalah pengayom masyrakat, dibutuhkan pemimpin yang tegas dan berani mengambil keputusan agar bisa dan mampu menjadi panutan bagi yang di pimpinnya. PALEMBANG, RP - Briptu Fadli Fahreza Siregar SIP, staf
Nilawati
Bid Humas Polda Sumsel ketika di bincangi Rakyat Sumsel pada jumat (5/6) mengatakan seorang pemimpin yang paling utama mesti memiliki jiwa kepemimpinan, sebab jiwa kepemimpinan menurutnya adalah naluri untuk bisa membawa kebaikan ditengah masyarakat. “Orang yang memiliki jiwa
Nur Wati Wahab
kepemimpinan adalah sosok seorang Berwibawa, bisa memberi rasa aman kepada masyrakat,” ujar pria yang sejak awal 2006 bergabung dalam kesatuan Polri. Kemudian, sambung polisi yang disela waktu senggangnya ia habiskan bermain sepak bola tersebut, yang tak kalah penting,
Agus Sutikno
Najib Matjan
pemimpin mesti Sosok yang bisa membawa perubahan bagi daerah yang dipimpinya agar bisa lebih baik. “Kalau visioner pasti ia bisa meyakinkan masyarakat bahwa dengan kepemimpinannya ia bisa memberi harapan hidup yang lebih baik,” ujar pria kelahiran Palembang, 26 juli 1987.
Suharindi
Dan yang terakhir, sosok yang tidak pantang menyerah, sebab menjadi pemimpin tentu harus bisa merajut harapan pribadi yang dipimpinnya menjadi sebuah harapan kolektif yang bisa memenuhi keinginan masyarakat pada umumnya. “Terkadang yang sulit itu,
saat harapan pribadi antar satu individu dengan individu lainnya berbenturan, hal ini jika tidak bisa dikelola dengan baik akan memicu konflik, nah pemimpin yang baik bisa mengerti hal ini dan menghindarkan benturan benturan tersebut,” ungkap pria berketurunan medan tersebut. (can)
FOTO: CANDRA
Pemimpin Harus Jadi Teladan Fadli Fahreza Siregar