SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
Rakyat Sumsel radar_palembang@yahoo.com
RADAR PALEMBANG
@radar_palembang
ONLINE Telp : (0711) 361 638 FAX : (0711) 362 452
SENIN 7 OKTOBER 2013
HARGA Rp 4.000
Besok, MK Putuskan
PHPU Pilgub Sumsel
H Eddy Yusuf
PALEMBANG, RS – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Muchtar ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi sengketa Pilkada Lembak dan Gunung Mas, MK telah menjadwalkan sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilgub Sumsel yang akan digelar, Selasa (8/10). Apapun keputusan MK nanti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel berjanji akan menjalankan dan menghormati putusan MK dalam sengketa pilkada Sumsel ”Apapun perintah MK dalam putusan majelis hakim, akan kami eksekusi,kata
Ong Berlian
komisioner KPU Sumsel Divisi Sosialisasi, Ong Berlian, Minggu (6/10). Menurut Ong, berdasarkan
jadwal persidangan, akan mengagendakan sidang putusan sela gugatan pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor urut 3 Herman Deru-Maphilinda (DerMa) dan pasangan nomor urut 1 Eddy Santana Putra-Wiwiet Tatung (ESP-WIN) pada hari selasa, 8 Oktober. ”Agendanya akan memutuskan pasangan mana yang akan ditetapkan sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Sumsel priode 2013-2018 dan semua komisioner akan menhhadirinya. Kita serahkan semunya kepad majelis hakim MK,” ungkapnya. Dilanjutkan Ong, semua berkas ❏ Ke halaman VII
Obral Dugaan Praktek Suap di MK
SEKAPUR SIRIH: Ketua DPD Gerindra Sumsel Nur Iswanto menerima sekapur sirih didampingi Sekjen DPP Gerindra H A Muzani dalam acara Rapat Koordinasi dan pembekalan Caleg Gerindra di Dinning Hall Wisma Atlet Jakabaring, Sabtu (6/10).
Muzani: Sumsel Lumbung
Suara Gerindra PALEMBANG, RS – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra akan membidik pemilih mengambang (swing voter) sebagai strategi untuk meraih kemenagan. Pada Pileg 9 april 2014 mendatang. Dengan memperoleh suara sebanyak-banyaknya dapat memuluskan langkah Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto menuju RI 1. ”Kami ditugaskan untuk memenangkan dan mengantarkan Prabowo menjadi Presiden
RI 2014-2019 mendatang,” kata, Sekjen DPP Gerindra H A Muzani usai memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi dan pembekalan Caleg Gerindra di Dinning Hall Wisma Atlet Jakabaring, Sabtu (6/10). Menurut Muzani yang juga anggota DPR RI ini, terdapat tiga kategori pemilih yang harus diamankan oleh Gerindra, yakni pemilih yang militan terhadap Gerindra untuk tetap dijaga. Lalu, pemilih yang antipati terhadap Gerindera karena telah menentukan pilihan kepada partai lain dan terus berupaya mengajaknya untuk
memilih Gerindra pada pileg mendatang. ”Terakhir pemilih mengambang, mereka yang belum menentukan sikap pilihan. Jumlah pemilih mengambang ini lebih besar dan harus menjadi target pemilih Gerindra melalui kader dan Caleg. Caranya dengan mengawal DPT dan mengkalkulasi secara detail pemilih dengan mengunakan strategi politik,” katanya. Dijelaskannya, Sumsel adalah basis suara terbaik Gerindra, karena pada Pileg 2009 lalu Gerindra meraih kursi parlemen ❏ Ke halaman VII
KPU Sumsel Rekap DPT Pileg
DAERAH yang menyelesaikan Pilkada berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK) seolah kalang kabut dengan dikandangkannya sang ketua, Akil Mochtar. Namun tidak demikian dengan stabilitas kepemimpinan Walikota Palembang Romi Herton yang memenangkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Palembang di MK April 2013 lalu.
PALEMBANG, RS – Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/kota se Sumsel melakukan rekap DPT, sejak 6 oktober lalu dan akan berakhir hari ini, Senin (7/10) KPU Sumsel akan melakukan rekap daftar pemilih tetap (DPT) yang akan digunakan pada pemilihan legislatif April 2014 mendatang.
PALEMBANG, RS – Romi yang diusung PDIP tak khawatir apalagi terpengaruh dengan isu adanya permaianan di MK yang meminta imbalan kepada pasangan calon kepala daerah untuk dimenangkan dalam gugatan PHPU di MK.
“Saat ini KPU Sumsel sedang merekap daftar pemilih tetap ditingkat provinsi. Sejauh ini semuanya berjalan normal dan tidak ada persoalan yang berarti,” ungkap Komisoner KPU Sumsel, Herlambang, Minggu (6/10). Menurutnya rekap DPT tingkat provinsi ini akan selesai Senin (7/10). Apabila melihat data dari KPU kabupaten/kota yang telah masuk, kemungkinan besar jumlah DPT Pileg nanti tidak akan jauh berbeda dengan DPT pada pemilihan gubernur Sumsel 6 Juni lalu. “Kemungkinan besar DPT pileg tidak jauh beda dengan DPT saat pemilihan gubernur Sumsel. Kalaupun ada perubahan jumlahnya tidak akan terlalu banyak, paling hanya beberapa persen dari total DPT yang ada,” katanya. Perubahan jumlah DPT ini kata Herlambang, terjadi karena beberapa hal diantaranya, ada warga yang meninggal, pindah, atau usianya yang tadi belum mencukupi untuk menggunakan hak suaranya, tetapi sebelum ❏ Ke halaman VII
FOTO : SALAMUN/RADAR PALEMBANG
FOTO : SALAMUN/RADAR PALEMBANG
Romi: Itu Bentuk Kekecewaan
Romi Herton
”Tidak benar adanya isu calon kepala daerah dimintai uang, bohong kalau ada yang bilang seperti itu,” kata Walikota Palembang Romi Herton, Minggu (6/10) usai meninjau Pasar Cinde. Menurut Romi, masa Pilkada sudah selesai dan soal hukum tatanegara juga sudah selesai, dirinya pun tidak ingin lagi menengok ke belakang. Dia ingin fokus bekerja dan menatap masa depan bukan tarus berkaca dengan masa lalu. ”Yang lalu sudah berlalu dan mari kita sama-sama menatap masa depan. Saya memfokuskan ingin menjalankan amanah sebaik mungkin. Saya ingin menciptakan perekonomian yang baik, keamanan stabil dan membuat semua masyarakat Palembang aman dan damai tinggal dan bekerja di Palembang,” terangnya. ❏ Ke halaman VII
DPRD Desak BUMD Harus Mandiri PALEMBANG, RS - Komisi I DPRD Sumsel meminta Gubernur Sumsel H Alex Noerdin dapat menjadikan perusahaan daerah menjadi tangguh dan mandiri. Ketua Komisi I DPRD Sumsel, H Yuswar Hidayatullah mengharapkan, ke depan bagaimana perusahaan daerah (BUMD) menjadi tangguh, mandiri sehingga dapat memberikan kontribusi untuk pendapatan daerah Sumsel ke depan. “Kalau misalnya dia dibantu dana tiap tahun Rp10 miliar, Rp5 miliar masuk APBD Cuma Rp1 miliar itu jadi rugi atau menjadi Bank SumselBabel masuk Rp20 miliar di keluarkan 20 miliar Cuma lewat doing, ini tantangan bagi pemprov kedepa,” kata Yuswar, Minggu (6/10). Menurut politisi PKS ini, dengan tantangan BUMD Sumsel tersebut pihaknya mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan ❏ Ke halaman VII
II
RAKYAT SUMSEL. SENIN 7 OKTOBER 2013
Kucurkan Pinjaman Lunak Tanpa Agunan
Minimal Rp 5 Juta Per UKM
PALEMBANG. RS – Walikota Palembang H Romi Herton mengungkapkan tengah menyiapkan program untuk mengucurkan dana pinjaman yang diperuntukan kepada sejumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di kota Palembang pada 2014 mendatang.” Insyallah, dana bergulir untuk UKM sudah bisa direalisasikan pada 2014 nanti.”kata Romi kemarin. Untuk besaran dana bantuan yang ditawarkan, terang Romi,
berkisar antaraRp 5-15 juta/ UKM,”Nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan usaha dari UKM tersebut,” terangnya. Hal tersebut lanjutnya, merupakan salah satu janji yang telah dicanangkan pada saat pilkada lalu, dan akan segera dimasukan dalam Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) kota Palembang tahun 2014 mendatang. ”Dalam kurun lima tahun, mungkin bantuan untuk UKM secara bergulir ini akan kita berikan secara bertahap semisalkan untuk para pengerajin batik atau lainnya, sampai akhirnya bisa kebagian dalam setiap tahunnya,” jelasnya.
Hal tersebut menurut orang nomer satu dilingkungan pemerintahan kota Palembang tersebut berdasarkan kepada kemampuan keuangan pemeritah kota Palembang “ Kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan, jadi bantuan akan kita berikan secara bergilir,” tegasnya. Pinjaman lunak tanpa agunan ini bertujuan untuk memberdayakan UKM yang ada.” Sehingga UKM yang ada mampu bersaing untuk berkreasi dengan UKM luar dengan produk yang meraka janjikan,” tukasnya. Tidak hanya memberikan bantuan bagi UKM, Romi pun men-
gagas satu kawasan khusus bagi UKM.” Kita juga tengah membahas zona ekonomi khusus bagi UKM dengan cara membangun tempat satu kawasan bagi UKM, mulai dari kawasan bantaran Sungai Musi hingga kawasan heritage (Sekanak) disulap menjadi area pusat perdagangan UKM,” terang Romi. Hanya saja untuk sementara waktu Pemkot Palembang akan melakukan pembebasan lahan terlebih dahulu.” Kita akan ganti untung untuk lahan warga yang akan kita jadikan kawasan zona ekonomi bagi UKM ini,” pungkasnya.(tma)
Untuk Gapai Adipura Kencana PALEMBANG, RS - Gencarnya dilakukan penataan di 38 pasar tradisional yang ada di kota Palembang menurut Direktur PD Pasar Apriadi C Busri didampingi Ketua Banwas Pasar Cholid dan Anggotanya Hermanto Wijaya, selain untuk menata sejumlah pasar agar terlihat bersih dan meningkatkan PAD kota Palembang juga untuk menggapai Adipura Kencana. “Pokoknya sesuai dengan program-program Walikota Palembang,”ujarnya beberapa hari yang lalu. Apriadi mengatakan, penataan ini dilakukan secara bertahap dan diharapkan dalam kurun waktu 3 bulan seluruh pasar sudah ditata.“Dalam kurun waktu dua pekan ini kita meninjau sejumlah pasar seperti pasar KM 5, Cinde,
FOTO : SALAMUN/RADAR PALEMBANG
MOTIVASI: Reward yang diberikan Banwas dan PD Pasar kepada petugas kebersihan beberapa waktu lalu untuk memotivasi mereka membersihkan pasar. Kebon Semai, Padang Selasa dan banyak lagi lainnya, “Kita ber-
harap semua yang diprogramkan terwujud,”jelasnya.(sep)
Wako Tinjau Kebersihan Pasar Pantau Harga Sembako
FOTO : SALAMUN/RADAR PALEMBANG
TINJAU: Wako Romi Herton dan istri meninjau sejumlah pasar tradisional yang ada di kota Palembang PALEMBANG, RS - Sebagai upaya menciptakan lingkungan pasar yang sehat Walikota Palembang H Romi Herton meninjau sejumlah kebersihan pasar tradisional yang ada di kota Palembang. “Saya inginkan pasar yang ada di kota Palembang menjadi pasar yang bersih, sehingga dapat menciptkan lingkungan yang sehat baik
untuk pedagang maupun pembeli,” kata Romi usai meninjau kebersihan di pasar Cinde, Minggu (6/10). Dia mengungkapkan, kebersihan pasar dapat dilihat dari keberadaan toilet yang disediakan.” Apakah sudah bersih atau masih kurang, selain itu penyediaan tempat sampah juga sangat dibutuhkan,” kata dia.
INSPIRASI MASYARAKAT SUMSEL SEMANGATBISNIS ASPIRASI RAKYAT
Romi menerangkan, Pemkot akan rutin melakukan pengecekan kebersihan di setiap pasar yang ada di kota Palembang.” Hari ini (kemarin, red) kita baru melihat kondisi di pasar Padang Selasa dan Cinde, nanti kita akan rutin melihat kondisi kebersihan di pasar lainya,” ucap Romi. Untuk itu, lanjut Romi, pihaknya
dalam waktu dekat akan menambah fasilitas publik yang diperlukan di setiap pasar tradisional yang ada.” Pemkot bekerjasama dengan stake holdernya akan berupaya memperbaiki serta menambah sejumlah fasilitas yang diperlukan di pasar tradisonal.” Terangnya. Dalam kesempatan ini pula, kata Romi, pihaknya sengaja memantau sejumlah harga sembako.” Sebentar lagi kan hari raya idul adha, kami ingin mengataui sejumlah harga sembako dipasaran, jangan sampai nantinya terjadi kenaikan harga tinggi akibat kekurangan stok sembako,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang, Syahrul Fani menambahkan, sejauh ini sejumlah bahan sembako di pasar tradisional masih normal.” Setiap jelang hari raya permintaan akan sembako pasti akan meningkat, hal itu juga akan diikuti dengan harganya, namun sejauh ini masih relatif normal,” terangnya. Fenomena peningkatan permintaan tersebut dianggap normal, namun, tidak menutup kemungkinan pihaknya juga akan mengelar oprasi pasar.” Kami akan terus pantau sampai H-3 jika dirasa kenaikan harga sudah terlalu tinggi kita akan gelar oprasi pasar untuk menekan harga,” pungkasnya.(tma)
klik...........www.radarpalembang.biz klik...........www.radarpalembang.biz
III
RAKYAT SUMSEL SENIN 7 OKTOBER 2013
Haji Non Kuota Turun Drastis
Menag Siap Blusukan di Armina
Suryadharma
MEKKAH, RS - Menjelang puncak haji, Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali segera meninjau persiapan di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armina). Ia ingin memastikan pelayanan tenda hingga katering bagi calon jamaah haji berjalan baik. “Saya mendapat laporan untuk Ali Armina siap.
SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
Untuk kesiapan t e n d a - t e n d a , d a p u rdapur bagi jamaah haji, kita ingin meninjau ke Armina,” kata Suryadharma usai menunaikan umrah wajib di Masjidil Haram, Makkah, Minggu (6/10/2013). Ia juga mendapat laporan pelayanan katering untuk jamaah haji telah siap. “Kita harap tidak ada kejadian nasi basi dan keracunan lagi. Oleh karena itu ada,
pihak Kemenag menyediakan tim quality control mulai dari proses penyiangan, pengolahan masakah hingga pendistribusian makanan,” papar dia. Suryadharma menambahkan tidak ada penambahan pelayanan MCK bagi jamaah haji. “Sepertinya tidak ada penambahan karena k e t e r b at as an ru an g. Kami min t a pen ambah an meja pras man an s aja t idak d a p a t , ” u j a r A m i r u l Hajj ini.(aan/n r l )
Harga Hewan Kurban Mulai Naik JELANG hari raya Idul Adha atau hari raya kurban, harga hewan kurban baik sapi, kerbau maupun kambing dan domba mulai mengalami kenaikan. MARTAPURA, RS –Berdasarkan hasil pantauan yang dilakukan Dinas Peternakan dan Perikanan OKU Timur, tepatnya di Kecamatan Semendawai suku III yang merupakan tempat pasar hewan, harga hewan kurban mengalami kenaikan sekitar Rp 11 juta per ekor. Saat ini harga sapi yang layak untuk kurban berdasarkan syariat islam mulai dari Rp 13 juta keatas per ekornya sedangkan untuk kambing dari kisaran harga Rp 1,8 juta keatas per ekor. Sementara tahun lalu untuk sapi dijual mulai dari Rp 11 juta per ekor dan kambing mulai dari Rp 1,5 juta per ekor. “Memang kalau dibandingakan tahun lalu, pada hari raya Idul Adha tahun ini terjadi kenaikan hewan kurban baik untuk sapi maupun kambing. Namun kenaikannya tidak terlalu signifikan dan masih terjangkau oleh masyarakat yang ingin berkurban,” ujar Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan OKU Timur, Ir Santio, Minggu (6/10). Dikatakan Santio, kenaikan harga hewan kurban lantaran hewan kurban yang dijual merupakan pilihan dan tidak boleh cacat. Faktor lain juga tahun ini diprediksi permintaan akan hewan kurban
FOTO:SALAMUN/ RADAR PALEMBANG
MEKKAH, RS - Haji non kuota menjadi problematika dari tahun ke tahun. Pada musim haji 2013 ini, Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali memastikan haji non kuota turun cukup drastis. “Namun, kita berupaya agar pihak terkait seperti Kedubes Saudi Arabia di Jakarta memperhatikan masalah ini. Walaupun pada tahun ini, kita harus memberikan apresiasi bahwa haji non kuota berkurang,” kata Menag usai menunaikan umrah wajib di Masjidil Haram, Makkah, Minggu (6/10/2013). “Jangan sampai tahun depan apalagi setelah Masjidil Haram selesai renovasinya kemudian non kuota membanjir lagi. Kita tidak berharap seperti itu,” lanjut dia. Oleh karena itu, Menag akan membicarakan secara khusus seputar penyelesaian masalah haji non kuota bersama dengan Menkum Ham Amir Syamsuddin dan Dubes Saudi Arabia di Jakarta.“Karena haji non kuota ini banyak merugikan jamaah haji, terutama mereka yang mempergunakan jasa non kuota ini,” kata Menag. Menag mengungkapkan sejumlah kerugian yang dialami haji non kuota antara lain jamaah haji sudah membayar tetapi tidak bisa berangkat. Sampai bandara saja, jamaah haji kemudian tidak bisa berangkat karena tidak mendapat visa. Ada jamaah haji yang berangkat sampai Jeddah, namun begitu sampai di Jeddah, dilepas tidak ada pimpinan yang membimbing mereka. “Akhirnya menjadi beban kita semua. Ada juga seperti pengalaman tahun lalu, di sini dilayani, tapi ketika mau pulang, sampai di Jeddah, mereka tidak bisa pulang ke Tanah Air karena tidak ada tiket. Jadi memang banyak mudaratnya,” kata pria yang juga Ketum PPP ini. (aan/try)
akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. “Jadi wajar kalau harga terus naik, apalagi hewan kurban yang dijual merupakan pilihan dan kita dari dinas terus melakukan pengawasan terhadap hewan kurban yang dijual,” ungkapnya. Lebih lanjut ditambahkan, untuk hari raya kurban tahun ini, Disnakkan OKU Timur sudah menyiapkan stok hewan kurban dari dua jenis yang berbeda. Dimana untuk sapi dan kerbau stok yang disiapkan sebanyak 1.596 ekor dan kambing disiapkan sebanyak 2.496 ekor. ”Dari stok yang kita siapkan, untuk sapi dan kerbau kebutuhannya diprediksi mencapai 1.106 ekor dari stok 1.596 ekor yang kita siapkan. Dengan demikian untuk
sapi dan kerbau kita masih surplus sebanyak 490 ekor. Sementara untuk kambing atau domba stoknya juga dipastikan aman. Dimana dari stok yang disiapkan sebanyak 2.496 ekor, kebutuhan saat lebaran nanti diprediksi mencapai 2.079 ekor. “Dengan demikian stok kambing atau domba juga masih aman, bahkan stoknya melebihi sebanyak 417 ekor,” ucapnya. Terpisah, Andi salah seorang pengawas dari Disnakan OKU Timur mengatakan, dipasar hewan Kecamatan Semendawai Suku III, tiap hari para pedagang melakukan jual beli hewan kurban yang cukup tinggi. “Untuk sapi saja setiap hari terjual sekitar 60 ekor dari berbagai jenis, sedangkan untuk kambing sekitar 52 ekor,” ucapnya. (awa)
klik...........www.radarpalembang.biz
IV
RAKYAT SUMSEL, SENIN 7 OKTOBER 2013
Akhirnya, PT SMS Buka Jalan
BANYUASIN, RS - Harapan masyarakat Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III untuk menikmati penerangan, tampaknya segera teralisasi. Setelah, pihak PT Sawit Mas Sejahtera (SMS) mengizinkan penggunaan jalan untuk dilintasi aliran listrik. Dikatakan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Banyuasin, Ir Syahril, jika PT SMS
sudah mengirimkan fax ke Asisten I Setda Banyuasin yang isinya memberikan ijin penggunaan jalan perusahaan untuk keperluan lisdes (listrik desa) di Desa Terlangu. “Ya, mereka sudah memberikan ijin menggunakan jalan perusahaa untuk jaringan listrik. Mereka kirim via fax ke Asisten I, dan diteruskan ke Distamben Banyuasin,” kata Syahril, kemarin.
Dengan begitu, kata Syahril, tidak ada kendala lagi untuk merealisasikan program Lisdes ke Desa Terlangu yang sempat terganggu selama hampir 1 tahun lantaran pihak perusahaan yang melarang pemasangan jaringan listrik di jalan perusahaan. “Nah, akan kita data lagi untuk masyarakat disana, secepatnya kita data. Anggarannya akan kita hitung
dulu, dan akan diusulkan di APBD induk tahun 2014 mendatang, karena tidak mungkin dimasukkan ke APBD Perubahan 2013 ini,” kata Syahril. Dikatakannya, jika permasalahan lisdes di Terlangu tersebut hanya di jaringan saja, sementara instalasi sudah dipasang di rumah penduduk. “Segala upaya sudah kita lakukan, termasuk Bupati
mengirimkan surat ke PT SMS untuk bantuannya ijin penggunaan jalan perusahaan, DPRD Banyuasin juga sudah melakukan mediasi dengan perusahaan, dan untungnya berbuah hasil, dan tidak lama lagi lisdes segera mengalir ke Terlangu,” sambungnya. Ketua Komisi III, Rizal Friadi menyambut baik bantuan PT SMS yang memberikan akses jalan
PDAM Kenten Masih Ngadat Ratusan pelanggan PDAM Tirta Betuah di Kenten mengeluhkan distribusi air bersih yang sering ngadat diwilayah mereka. Selain itu juga,
TRUK BATUBARA: Truk batubara yang masih lewat di kabupaten Muara Enim
kualitas air tidak jernih dan kadang berlumpur.
Truk Batubara Marak Lagi MUARA ENIM, RS- Truk angkutan batubara kini marak lagi melintas di jalan umum, terutama melintas di jalan umum Kota Muara Enim menuju arah Kota Palembang. Bahkan jumlahnya mencapai ratusan buah dari sore hari sampai menjelang malam. Tentu saja, kondisi ini dikeluhkan warga, karena selain berdebu, konvoi truk batubara juga kerap menyebabkan kemacetan. Dari pantauan wartawan koran ini sore kemarin(6/10), di seputaran GOR Pancasila Kota Muara Enim puluhan truk angkutan batubara berkonvoi menuju
arah Palembang. Bahkan, di kaca truk tertulis asal truk angkutan batubara dari Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia(ASPEBINDO), Asosiasi Angkutan Batubara Kabupaten Lahat(AABKL), EPI dan CK. “Stikernya menunjukkan asosiasi yang memfasilitasi truk beroperasi arah Palembang ini,” kata Dirmanto, warga Ujanmas. Hal senada dikatakan Misak Chandra, truk-truk angkutan batubara tersebut sepertinya sudah mendapatkan izin dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel sesuai stiker
izin. “Stiker izin itu ditempel di kaca truk mobil,” papar dia. Padahal sesuai Perda No 5 tahun 2011 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang harus melalui jalan khusus dan Pergub No 23 tahun 2012 tentang tata cara pengangkutan batubara melalui jalan umum. “Jelas izin yang dikeluarkan Dishub Provinsi ini bertentangan dengan kedua aturan itu,” jelas Chandra yang juga pengurus LSM Pers Pemantau Pembangunan Muara Enim ini. (yan)
Baku Tembak Perampok-Polisi MARTAPURA, RS - Pelaku kriminalitas di OKU Timur yang sering beraksi dan melukai korbannya, terlibak baku tembak dengan kepolisian. Ini membuktikan pelaku kriminalitas seperti perampok dan gerandong berani berbuat karena memiliki senjata api (senpi). Pelaku dimaksud salah satunya Subarni (40) warga Desa Kali Rejo Kecamatan Belitang II, OKU Timur yang merupakan seorang resedivis kambuhan dan pernah
mendekam di LP Nusa Kambangan. Dirinya dicegat setelah lama dilakukan pengintaian pada Sabtu (5/10) sekitar pukul 01.00 WIB. Mengetahui dirinya dikepung, pelaku berusaha melawan dengan menembak kearah polisi. Dalam aksi tembak itu tersangka akhirnya berhasil dilumpuhkan. Kapolres OKU Timur melalui Kasat Res AKP Janton Silaban mengungkapkan ketika akan diringkus ketika melintas di Jalan
Inspirasi Bisnis Masyarakat Sumsel
Tanggul Irigasi Desa Karang Menjangan BK 24, Tim Buser Sat Res yang melihat tersangka Subarni sedang mengendarai sepeda motor berusaha menghentikannya. Setelah dua butir timah panas bersarang di dada kirinya tersangka baru menyerahkan diri. “Tersangka berhasil dilumpuhkan polisi lalu berusaha menyelamatkan nyawa tersangka dengan melarikannya ke Rumah sakit di Gumawang Kecamatan Belitang. Tapi nyawa
tersangka Subarni tidak bisa diselamatkan,” ujar Janton. Selain berhasil meringkus tersangka polisi juga berhasil menyita Barang Bukti (BB) berupa dua pucuk Senpi rakitan silinder enam dengan amunisi enam butir peluru jenis FN. Sedangkan tiga butir peluru lagi sudah ditembakan tersangka serta satu unit sepeda motor mega pro warna biru yang di gunakan tersangka saat melintas di lokasi penangkapan. (awa)
BANYUASIN,RS – Erwin, warga Kenten Azhar mengaku, sejak 4 hari terakhir, air tidak mengalir ke bak penampungan air rumahnya sehingga dia terpaksa menggunakan air sumur untuk memenuhi kebutuhan air bersih keluarganya. “Ya, sudah 4 hari ini tidak ngalir. Kami tidak tahu penyebabnya, biasanya hidup, tapi sudah mati sejak beberapa hari ini. Terpaksa pakai air sumur sementara waktu ini,” kata Erwin. Air sumur sendiri, kata Erwin, tidak serta merta bisa dipakai, karena kondisinya pekat berwarna kuning dan bau. Warga terpaksa menyaring air terlebih dulu untuk memisahka antara air sumur dan lumpur. “Kami tidak tahan lamalama dengan kondisi ini, mohon kiranya PDAM Banyuasin segera mencari solusinya, kami sebagai pelanggan baru sangat menyayangkan jika program air bersih ini tidak lancar,” jelasnya Dia juga mengkritisi kualitas air bersih yang ada di Kenten sejak mengalir beberapa bulan yang lalu. Dikatakannya, kejernihan air kalah dibandingkan dengan air PDAM di Kota Palembang yang biasanya dia beli pakai truk tanki. “Tidak jernih, kadang juga berwarna kecoklatan,” sambungnya.
Dikatakannya, jika pengoperasian air bersih untuk masyarakat Kenten Kecamatan Talang Kelapa tersebut, masih belum optimal. Bukan hanya jadwal distribusi air yang tidak merata, jika sering pemutusan pengaliran air bersih dalam waktu yang lama. “Kondisi ini bukan hanya sekali saja terjadi, tapi sering sekali. Kadang 4-5 hari mati, kadang juga satu minggu sama sekali tidak mengalir. Ya, tentu kami mengharapkan PDAM memperbaiki lagi kinerjanya,” timpal Yesi, juga warga Kenten Azhar. Sementara, Direktur PDAM Tirta Betuah, Ir Bakri tidak mengelak jika distribusi air bersih ke Kenten mengalami beberapa kendala. Seperti teksur tanah yang kerap berubah lantaran pesatnya pembangunan di wilayah Kenten. “Juga ada aktifitas pembangunan jalan, kabel telepon, pipa pertamina, sehingga banyak problemnya. Kadang menyebabkan jadwal distribusi terganggu,” sambungnya. Juga, yang menjadi masalah, sambung Bakri, lebih karena pemasangan jaringan untuk Kenten sudah dilakukan 6 tahun yang lalu, sementara pengoperasiannya di tahun 2013. “Sehingga kualitasnya airnya juga kadang menjadi tidak bagus,” singkat Bakri. (tri)
untuk pemasangan jaringan listrik ke Terlangu. Dan dia berharap, Pemkab Banyuasin dalam hal ini Distamben Banyuasin untuk mendata kembali keperluan program tersebut untuk segera dianggarkan ke DPRD Banyuasin. “Segera dibahas bersama DPRD Banyuasin agar pemasangan jaringan bisa dilakukan dengan cepat,” katanya. (tri)
Pertamina Klaim Arus Pendek LAHAT,RS- Dua unit mobil Tanki BG 8381 US dan BG 8382 US yang masing masing memuat 5000 liter solar minyak Solar milik PT Pertamina Subdrive unit pemasaran II kabupaten Lahat hangus terbakar kemarin Sore. Peristiwa tragis yang menggegerkan warga tersebut beruntung tidak menjalar hingga kegedung utama dan pemukiman warga sekitar, namun tak ayal kerasnya suara ledakan disertai asap tebal sempat membuat shok warga dan kerugian yang dicapai pihak Pertaminan diduga mencapai ratusan juta karena sebanyak 10000 Liter minyak hangus dalam seketika. Pantauan wartawan koran ini dilapangan, pasca meledaknya Tanki tersebut tidak ada satupun perwakilan PT Pertamina Lahat yang bisa dimintai komentar, bahkan mereka lebih suka menghindar jika bertemu wartawan. Informasi yang dihimpun di lapangan, dua truk tangki tersebut tengah parkir di dalam area PT Pertamina, tiba-tiba terlihat percikan api yang keluar diantara mesin genset yang digunakan untuk memindahkan solar dari satu truk tangki ke tangki yang lain. “Awalnya kami hanya melihat kepulan asap api dari halaman PT Pertamina yang kami kira hasil pembakaran sampah, kemudian sempat terdengar ledakan hingga empat kali yang diduga berasal dari ban truk tangki tersebut. Sesaat saat api membesar, tidak ada satupun pihak Pertamina yang berada dilokasii. Hanya satu dua orang security yang sibuk memadamkan api dengan peralatan seadanya,”ujar Ganda warga jlan RE Martadinata. Sementara itu, salah seorang pejabat PT Pertamina yang enggan disebut namanya dilokasi menuturkan, saat ini masih dilakukan pendinginan terhadap dua truk itu. Kita belum bisa memastikan penyebabnya, mengingat penyelidikan masih kita lakukan. (man)
klik...........www.radarpalembang.biz
V
RAKYAT SUMSEL SENIN 7 OKTOBER 2013
Terindikasi Penggunaan Narkoba
Wako ‘Bersihkan’ Pejabat
WALIKOTA Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe akanmengadakan tes urine lanjutan kepada seluruh pegawai yang ada di Kota Lubuklinggau. Adanya indikasi penggunaan narkoba dikalangan pejabat kota Lubuklinggau, akan dobersihkan oleh Walikota. LUBUKLINGGAU, RS – “Ada sebanyak 5 ribu PNS di lingkungan kami. Semuanya akan dilakukan test urine, namun kapan dilaksanakan pengetesan itu masih dirahasiakan,” ujar walikota kepada wartawan. Wako juga mengungkapkan,
saat ini masih akan melihat kesiapan BNN Kota Lubuklinggau. Karena alat untuk mengetes saat ini tidak sampai seribu. Jadi pengetesan akan dilakukan secara bertahap. Pada kesempatan itu, Prana juga menyatakan, tidak tertutup
kemungkinan bagi pejabat eselon II yang belum mengikuti test urine. Karena saat test urine waktu lalu, masih banyak pejabat eselon II di lingkungan Pemkot Lubuklinggau, yang belum melaksanakan test urine. Seperti, kepala PU Kota Lubuklinggau, dan beberapa kepala dinas lainnya. Pada saat test urine dilaksanakan mereka tidak ada ditempat karena
dinas luar. Sementara itu, terkait adanya penemuan tiga pejabat yang menggunakan narkoba, wako menyatakan pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada BNN. “Sebelumnya akan dipanggil sekda terlebih dahulu,” ujarnya. Sementara itu, Kepala BNN Kota Lubuklinggau AKBP Abdullah Alex, menyatakan pihaknya dalam hal ini sudah
BERSIH-BERSIH: Walikota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe akan melakukan ʻbersih-bersihʼ dengan mengadakan tes urine lanjutan kepada seluruh pegawai yang ada di Kota Lubuklinggau. mengantongi semua nama pengguna narkoba. “Profesi apa saja sudah kita kantongi, baik kalangan PNS, polisi, TNI, masyarakat umum juga kalangan kuli tinta di kota Lubuklinggau,” jelasnya. Dia
“Dengan demikian, 35 formasi umum yang ada, semuanya memiliki pelamar. Jumlah pelamar tersebut tercatat hingga hari terakhir pendaftaran pada 2 Oktober 2013 lalu,” ujar Syamsul seraya mengatakan kemungkinan jumlah tersebut masih akan bertambah jika masih ada yang belum dikirim PT Pos (cap Pos tertanggal 2 Oktober). Dikatakan, meskipun semua formasi ada pelamar, namun sesuai formasi hanya 35 peserta yang lulus yang akan diangkat sebagai CPNS baru pada seleksi 3 November nanti. Dengan demikian dua ratus lebih pelamar dipastikan gugur. “Harus sesuai kuota, jadi mau tidak mau harus ada pelamar yang gugur dalam seleksi CPNS,” terangnya. Sementara mengenai isu ada titipan dan pesanan pejabat, Yulius dengan tegas membantah hal itu. Alasannya, panitia penerimaan CPNS adalah pemerintah pusat, bukan Pemerintah Kabupaten OKU Timur. Pemerintah kabupaten/kota hanya membantu menyiapkan pengawas, ruangan, dan nomor tes peserta. Sedangkan yang memeriksa lembar jawaban
BEREBUT JATAH: Sebanyak 253 pelamar CPNS jalur umum akan merebutkan 35 formasi yang disediakan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) OKU Timur. komputer(LJK) peserta adalah panitia pusat. “Jadi bohong jika ada kabar yang menyebutkan untuk lulusan CPNS harus membayar uang antara Rp 150-200 juta perorang,” tegasnya.
“
“Kami sangat Bangga kepada Bupati dan Dinkes yang cepat tanggap untuk menangani Katarak. BCA telah menggulirkan operasi katarak sejak 2011 lalu dan Kabupaten Lahat yang ketiga dan pertama di Sumsel.”
Darmawan Kepala Kanwil BCA
Darmawan
LAHAT, RS - Operasi Katarak gratis yang dilakukan Dinkes (Dinas Kesehatan) kabupaten Lahat bekerja sama dengan Bank BCA (Bank Central Asia) disambut antusias warga. Kabupaten Lahat merupakan daerah pertama diSumsel (Sumatera Selatan)
SEMANGAT SEMANGAT ASPIRASI ASPIRASI RAKYAT RAKYAT
Untuk mewaspadai isu tersebut, Yulius menghimbau para pelamar untuk berhati-hati terhadap sejumlah oknum yang mengatasnamakan konsorsium perguruan tinggi yang ditunjuk
Lubuklinggau, dalam hal ini akan mengedepankan rehabilitasi. “Percuma saja ditangkap kalau tidak direhabilitasi. Karena bisa jadi mereka tetap bergerak walaupun dibalik jeruji besi,” pungkasnya. (pin)
Isu Pergantian Kepsek Bikin Galau
253 Pelamar Berebut 35 Formasi CPNS MARTAPURA, RS - Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) OKU Timur, dari 35 formasi yang disediakan pada penerimaan CPNS semuanya diisi pelamar. Sampai saat ini, jumlah pelamar CPNS jalur umum menembus angka 253 orang. Selanjutnya BKD OKU Timur menjadwal, Senin (7/10) akan melaporkan jumlah pelamar ke Menpan. Kepala BKD OKU Timur Yulius Martin didampingi Kabid Kelembagaan dan Mutasi, Samsul Bahri mengatakan, dari 35 formasi yang ada, formasi guru bisnis manajemen yang paling banyak jumlah pelamarnya, yaitu mencapai 102 orang, sementara formasi yang disiapkan hanya 11 orang. Selanjutnya guru Pendidikan Agama dari formasi hanya 2 orang, yang mendaftar sebanyak 73 orang. Kemudian guru Penjas 34 orang untuk memperebutkan 1 formasi saja, guru kelas dari 12 formasi yang mendaftar sebanyak 33 orang. Lalu guru kesenian terdaftar 5 orang serta pelamar formasi guru SMK jurusan Otomotif sebanyak 5 orang.
menerangkan, sesuai dengan undang-undang, memang yang dikenakan ada dua alternative. Yang pertama dilakukan pembinaan dan rehabilitasi. Sedangkan yang kedua penangkapan.Tetapi, BNN Kota
pemerintahan untuk mengoreksi LJK, BKN, Menpan, BKN Regional VIII dan BKD OKU Timur. “Yang menentukan lulus tidaknya peserta adalah pelamar itu sendiri,” pungkasnya. (awa)
LAHAT, RS - Adanya pergantian Kepsek (Kepala Sekolah) yang akan dilakukan oleh Disdik kabupaten Lahat membuat gelisah para seluruh Kepsek yang ada. Dengan harapan dapat meningkatkan kinerja para pejabat sekolah evaluasi besarbesaran tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Kabid (Kepala Bidang) Tehnis Disdik kabupaten Lahat Hj Herawati mengatakan, resuffle yang akan dilakukan dalam waktu dekat bertujuan untuk meningkatkan kinerja Kepsek dan guru dilingkungan Disdik Lahat, apalagi hal tersebut sudah lama tidak dilakukan. Saat ini sejumlah nama yang akan diganti telah disiapkan berikut penggantinya dan harus disikapi dengan bijak. “Hasil evaluasi Disdik terhadp kinerja Kepsek serta sekolah yang terkena Regrouping resufle wajib dilaksanakan. Namun mengenai siapa dan kapan waktunya masih belum dipastikan,” ujarnya. Ditambahkannya, pergantian yang diharapkan adalah peruba-
han yang lebih baik dan bagi yang diganti bukan karena kinerja nya buruk melainkan harus belajar pada posisi yang lain apalagi sebagai abdi negara harus ikhlas ditempatkan dimana saja. “Jika kinerja Kepsek tidak sesuai dengan yang diharapkan tidak mungkin akan dipertahankan. Dan hal ini juga merupakan salah satu langkah untuk memajukan dunia pendidikan,” imbuhnya. Sementara itu, Kepala Disdik Lahat Drs A Cholil Mansyur MM dikonfirmasi membanarkan akan adanya pergantian Kepsek mulai dari SD, SLTP hingga SMU. Dan pihaknya berharap agar evaluasi yang dilakukan dapat memberikan angin segar untuk kemajuan dunia pendidikan yang ada, bahkan seluruh guru juga akan dilakukan hal yang sama sehingga tidak ada lagi guru senior disalah satu sekolah. “Pergantian yang dilakukan disetujui Bupati Lahat, harapan kedepan regrouping yang akan dilakukan dapat berdampak pada kemujuan pendidikan,” pungkasnya.(man)
Operasi Katarak CSR Bank BCA
Mata Dibedah Warga Antusias yang terbanyak melakukan operasi katarak gratis kepada masyarakat, kedepan pihak bank BCA akan kembali menggulirkan CSR guna memerangi penyakit Katarak yang meresahkan masyarakat. Bupati Lahat H Saifudin Aswari SE didampingi Kepala Dinkes H Muzakir mengatakan, operasi Katarak yang dilakukan merupakan salah satu bentuk perhatian Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Lahat terhadap masyarakat yang kurang mampu khususnya penderita penyakit tersebut. Kedepan, dengan melakukan operasi
berkelanjutan pihaknya menargetkan Bumi Seganti Setungguan bebas Katarak, apalagi melihat respon positif yang membuat Pemkab Lahat kian optimis.“Kami apresiasi dengan pihak Bank BCA yang mau menyalurkan CSR dalam bentuk Baksos operasi katarak sebanyak 100 pasien akan dioperasi,” ujarnya. Ditambahkan H Muzakir, operasi yang dilakukan akan berlangsung selama tiga hari dan para pasien yang dioperasi sebelumnya dilakukan pendataan, namun kedepan bukan tidak mungkin kegiatan seperti ini akan
dilakukan berkelanjutkan. Untuk kegiatan yang dilakukan akan ditangani langsung oleh Dokter Spesialis mata dari pusat. “Seluruh pasien penderita Katarak diOperasi diruang UGD RSUD kabupaten Lahat, dari tanggal 3 hingga 5 Oktober 2013. Untuk biaya semuanya gratis dan respon masyarakat sangat bagus,” imbuhnya. Sementara itu, Kepala Kanwil BCA Darmawan menuturkan, operasi Katarak yang dilakukan merupakan salah satu bentuk CSR dan kegiatan kali ini merupakan
yang ketiga kalinya dilakukan dan akan berkelanjutan kedepan dengan sasaran masyarakat yang tidak mampu. Dipilihnya kabupaten Lahat untuk Sumsel karena melihat penderita Katarak yang cukup tinggi serta tingginya kepedulian Pemkab Lahat untuk memerangi penyakit tersebut. “Kami sangat Bangga kepada Bupati dan Dinkes yang cepat tanggap untuk menangani Katarak. BCA telah menggulirkan operasi katarak sejak 2011 lalu dan Kabupaten Lahat yang ketiga dan pertama di Sumsel,” pungkasnya. (man)
klik...........www.radarpalembang.biz klik...........www.radarpalembang.biz
AdvertoriaL Dicky Meiriando SSTP MH Ahmad Rizwan SSTP MM Kabag Protokol Kabag Humas Pemkab Muba Pemkab Muba
RAKYAT SUMSEL SENIN 7 OKTOBER 2013
Sofyan Wahidoen SSos SH MSi Kepala Dishub Muba
Bupati Muba Menerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha
Bupati Muba H Pahri Azhari menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha di Surabaya.
Semangat aspirasi rakyat
VI
Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari menerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha dari Kementerian Perhubungan untuk kategori kota kecil, Kamis (3/10), di Surabaya. Penghargaan Wahana Tata Nugraha adalah penghargaan yang diberikan kepada kota yang mampu menata transportasi publik dengan baik.
P
Bupati dan walikota serta perwakilan penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha
ENGHARGAAN Wahana Tata Nugraha diserahkan bersamaan dengan diselenggarakannya Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat Seluruh Indonesia. Hadir pada acara tersebut
Menteri Perhubungan RI EE Mangindaan, Dirjen Perhubungan Darat Suroyo Alimuso, serta gubernur, walikota, dan bupati se-Indonesia. Aspek penataan transportasi yang berkelanjutan, dan berbasis kepentingan publik, serta ramah lingkungan
mendapat pertimbangan terbesar dalam penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha. Penilaian dilakukan atas kategori kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus berupaya untuk menata
sistem transportasi publik yang ramah lingkungan dan berbasis kepentingan publik. Ketersediaan trotoar dan marka jalan dan sarana penunjang sistem transportasi publik lainnya menjadi fokus perhatian Pemkab Muba secara berkelanjutan. (adv/ace)
klik...........www.radarpalembang.biz
SAMBUNGAN
VII
RAKYAT SUMSEL, SENIN 7 OKTOBER 2013
Desak Parpol Transparan Dana Kampanye Besok
Dari Hal I) ....................................................................................................
yang diperlukan MK telah diserahkan KPU Sumsel, termasuk perbaikan yang diinginkan MK pada sidang mendengarkan laporan KPU, beberapa waktu lalu. ”Kami menghimbau semua pasangan calon nantinya menghormati putusan MK dan meminta masyarakat tenang tidak terpancing dengan bersama menghormati dan mentaati putusan MK,” jelasnya Terpisah, kuasa hukum incumbent Alex Noerdin-Ishak Mekki, Ari Yusuf Amir meminta masyarakat tenang tidak beropini sendiri-sendiri dan menyerahkan
Romi:
semuanya kepada majelis hakim. “Berkas sanggahan sudah kami serahkan dan meminta semua pihak menahan diri dengan menyerahkan semuanya kepada majelis hakim,” katanya. Kuasa hukum pasangan Derma, Andi Syafrani menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim MK apa yang akan diputuskan nanti, dan akan menghormati keputusannya. ”Semua berkas tambahan sudah kami serahkan dan berharap majelis hakim membaca semua berkas pelanggaran yang telah kami serahkan. Kami tetap
hakim melihat secara objektif dan mendiakualifikasi pasangan incumbent, Alex Noerdin-Ishak Mekki,” katanya. Terpisah, Kuasa Hukum ESPWIN Nazori Doak Ahmad mengungkapkan, telah mendapatkan jadwal sidang dari MK yang akan digelar, Selasa (8/10), pasangan ESP-WIN berharap apapun keputusan MK akan diterima dan dihormati. ”Kami berharap majels hakim akan memutuskan sengketa pilkada seadil-adilnya sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan,” pungkasnya. (zar)
Dari Hal I) ....................................................................................................
Ditambahkan, kalau soal adanya lawan pilitik yang mengaku dan memberikan statment dimintai sejuamlah uang oleh Mahkamah Konstitusi itu bisa saja diungkapkkan sebagai bentuk kekecewaan. ”Pihak yang kalah pasti berteriak lebih keras dan saya tak mau ambil pusing soal itu,” ucapnya. Terkait tim pemenangan Sarimuda yang gencar melakukan gugatan, Romi menyatakan silahkan saja dilakukan gugatan sebab itu hak setiap warga negara dan kita hormati keputusan itu. ”Saya kira kasus ini sudah usai dan sudah ditetapkan hasilnya. Soal hasil putusan atas gugatan yang diajukan nantinya itu pastinya dilakukan sesuai lajur hukum.” tegas Romi. Sebelumnya, Romi sempat mengatakan dirinya orang jujur dan bersih. Sejak kecil orangtuanya mengajarkan kejujuran dan jangan berbohong. Dengan prinsip jujur itulah dia tak mau
DPRD Desak
revisi-revisi padahal usah ketinggalan zaman, kita ingin kemandirian, masalah direksi, masalah rangkap jabatan, itu dilarang,” katanya.
Kedepan pihaknya mendorong Gubernur Sumsel bagaimana BUMD ini dapat dikelola secara professional. (zar)
Dari Hal I) ......................................................................................
bulan 4 usianya memenuhi sarat dan lainnya. “Berbeda dengan DPT ditingkat KPUD kabupaten/kota yang
Muzani:
tentang penetapan calon walikota dan wakil walikota Palembang terpilih, Sarimuda mengungkapkan, saat ini masih diproses di Bareskrim Mabes Polri dan dalam waktu dekat kemungkinan akan ada penetapan tersangka. ”Saya patut bersyukur karena sampai hari ini SK nomor 35 itu tidak dibatalkan oleh MK tetapi hanya dibatalkan oleh KPU Kota Palembang dan saya sudah melaporkan hal itu ke Bareskrim dan sekarang dalam proses penyidikan,” ungkapnya. Terkait langkah hukum selanjutnya, Sarimuda pun menjelaskan, dengan tertangkap ketua MK, Akil Mochtar yang menerima suap itu, dirinya akan terus mencari kebenaran dari Pemilukada Kota Palembang. ”Saya sudah mengajukan gugatan ke PTUN di Jakarta sejak dua minggu yang lalu yang isinya meminta pembatalan SK Mendagri tentang pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palembang,” tegasnya. (tma/zar)
Dari Hal I) ......................................................................................
revisi undang-undang BUMD, yang hingga saat ini tidak ada revisi. “UU BUMD itu tahun 1962 sampai sekarang tidak pernah di
KPU Sumsel
melakukan kecurangan dan akan bekerja denggan sebaik-baiknya. Dia mengatakan jika ingin baik kinernya ya harus sebaik mungkin, tapi jika ada kebijakannnya atau yang kurang baik itu karena tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pasti ada sisi kekurangannya. ”Masalah MK itu kita serahkan saja ke pihak berwajib yang penting saat ini fokus mengurus pemerintahan,” terangnya. Sebelumnya, lawan politiknya dalam Pilwako Palembang, Sarimuda gencar mengatakan disejumlah media massa kalau ia sempat ditodong Rp10-15 miliar agar menang dalam sidang. Karena tak menyanggupi, kemenangan yang didapat saat rekapitulasi KPU sirna. ”Saya tidak pernah menyetor uang itu. Kepada orang yang mengaku suruhan MK itu, saya katakan tidak ada uang sebanyak itu,” ujarnya. Mengenai proses hukum terkait pembatalan SK 35 KPU Palembang
masih bisa direfisi. DPT yang telah sampai ke KPU Sumsel sudah tidak bisa direfisi lagi. Namun ini tidak perlu dipersoalkan,
karena warga yang tidak masuk DPT tetap bisa menggunakan hak suaranya dengan membawa KTP,” tukasnya. (zar)
Dari Hal I) ....................................................................................................
yang tinggi. Sehinngga DPP mengintruksikan DPD harus mampu meraih kemenangan pada Pileg 2014 mendatang. ”Kami akan perkuat saksi dengan memberikan pelatihan dan pemahaman mengamankan suara. Setidaknya, Pileg nanti kita membutuhkan 1,2 juta saksi di Indonesia yang akan menempatkan 2 saksi disetiap TPS. Jika kita bisa mengawalnya, maka kemenangan akan diraih,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPD Gerindra Sumsel Nur Iswanto menambahkan, pada Pileg 2009 lalu, Gerindra belum genap berusia 1 tahun tapi sudah mampu memperoleh 2 kursi DPR RI, 6 Kursi Provinsi Sumsel dan 49 kursi DPRD kabupaten/ kota. “Pemilu 2014 ini, umur Gerindra sudah 5 tahun, sudah punya ranting setiap kecamatan. Sehingga sangat optimis bisa meraih target kemengan di Sum-
semangat ASPIRASI RAKYAT
sel,” ungkapnya. Maka dari itu, sangat wajar bila pada Pemilu 2014 mendatang partai bentukan Prabowo ini menargetkan suara diatas 20 persen lebih. “Kalau melihat kekuatan semua Caleg yang dimajukan, saya yakin target 20 persen suara bisa tercapai. Apalagi kami ingin mengusung Prabowo menjadi presiden, maka Gerindra harus lolos Parliamentary Threshold (PT),” pungkasnya. (zar)
LAHAT, RS - Guna mengantisipasi tingginya korupsi bagi anggota DPRD Lahat kedepan, diharapkan untuk Transparan dalam alokasi dana bagi para Caleg (Calon Legislatif) yang akan bertarung tanggal 9 April 2014 mendatang. Bahkan, para Parpol tempat Caleg bernaung harus merincikan dana kampanye yang dilakukan termasuk asal muasal guna menghindari aksi kaya mendadak jika terpilih nanti. PENGAMAT Politik kabupaten Lahat dari Unsri Ardiayan Saptawan, transparasi dana kam-
panye bagi para Caleg tertuang dalam peraturan KPU No.17/2013 tentang pedoman dana kampanye sehingga harus dilakukan sepenuhnya oleh seluruh Parpol peserta Pemilu, karena selama ini tidak jarang setelah Caleg terpilih dan duduk menjadi wakil rakyat sering menimbulkan kecugiaan warga khususnya menyangkut harta benda yang dimiliki. “Karena itu, masyarakat harus tahu asal-usul Caleg berikut harta kekayaannya. Selama ini hanya diPilgub dan Pilbub saja ada transparasi dana kampanye dan saat ini Caleg juga harus dilakukan,”ujarnya. Selain itu, anggaran kampanye
yang dipakai juga harus diaudit apakah diterima dari sumbangan perorangan maupun perusahaan meskipun dana tersebut sah secara hukum. Apalagi batasan dana sumbangan dari Caleg tidak boleh lebih dari Rp1 miliar untuk perorangan dan Rp7,5 miliar dari badan usaha non pemerintah. Hal tersebut dinilai sangat positif untuk mencegah korupsi yang kian memprihatinkan. “Untuk ketua DPD dana kampanye berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan tidak boleh lebih dari Rp250juta dan pihak kelompok Rp500juta selama masa kampanye,”imbuhnya. Sementara itu, ketua DPC
(Dewan Pimpinan Cabang) PPP (Pertai Persatuan Pembangunan Agus Riansyah menuturkan, tentunya pihaknya akan mengikuti aturan yang terbaik sehingga dalam penggunaan dana kampanye jelas dan tranparan. Bahkan seluruh Caleg yang mengikuti kampanye telah diimbau agar tidak keluar dari koridor dan aturan maun yang telah diberlakukan pihak KPU. “Pastinya seluruh peraturan dan perundang-undangan harus ditaati bagi Caleg kader PPP. Bahkan sanksi yang diberikan akan menjadi harga mati bagi yang terbukti melanggar,” pungkasnya. (man)
Mabes Polri Diminta Tangani SP3 Ari Sigit Soeharto JAKARTA, RS - Tindakan penyidik Polda Metro Jaya menghentikan kasus penipuan dan penggelapan dengan tersangka Ari Sigit Soeharto dianggap melebihi wewenang. “Kalau alasan polisi bahwa pihak-pihak yang bersengketa sudah damai tetapi penyelesiannya tetap di pengadilan, bukan polisi. Ini polisi sudah bersikap sebagai hakim, ini berbahaya,” ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (ICW) Neta S. Pane
usai menghadiri diskusi di Kedai Kopi Deli, Menteng, Jakarta, Minggu (6/10). Menurutnya, sebuah kasus yang berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap atau P21 tidak dapat dihentikan begitu saja. Lantaran, seharusnya penyidik kepolisian melakukan pelimpahan tahap dua dengan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada pihak kejaksaan. “Melihat hal ini, IPW mendesak Polda Metro untuk melimpahkan
tersangka dan barang buktinya ke kejaksaan,” kata Neta. Selain itu, IPW juga mendesak Mabes Polri meminta penjelasan dari penyidik Polda Metro Jaya terkait dihentikannya kasus penipuan yang melibatkan cucu mantan presiden Soeharto ini. “Polisi tidak perlu takut kepada Ari Sigit karena kakeknya sudah tidak berkuasa lagi. Kalau Polda tidak transparan, masyarakat akan curiga ada sesuatu di baliknya, untuk itu kita berharap Mabes
Polri segera menghandel kasus itu,” jelas Neta. Diketahui, penyidik Polda Metro menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus Ari Sigit dengan alasan kedua belah pihak sepakat menempuh jalan damai. Ari Sigit ditetapkan sebagai tersangka penipuan dan penggelapan dana proyek kerjasama PT Dinamika Daya Andalan dan PT Krakatau Wajatama sebesar Rp 2,5 miliar yang terjadi tahun 2010 lalu. (rus)
Penanganan Sistem IT KPU Pemilu 2009 Dipertanyakan JAKARTA, RS - Masyarakat Sipil Menolak Militer dalam Pemilu mempertanyakan manfaat kerja sama yang dijalin Komisi Pemlihan Umum (KPU) dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Menurut pengamat komunikasi politik Effendi Ghazali, alasan kerja sama demi mengamankan data Information Technology (IT) KPU sebetulnya amat tidak tepat. Sebab belajar dari pengalaman Pemilu 2009 lalu, KPU terkesan jelas sengaja menutup-nutupi kekurangan yang terjadi pada sistem IT-nya.
“Kita perlu meminta KPU dan lembaga manapun yang membantunya untuk lebih dulu menjelaskan kepada kita, kenapa dan ada apa dengan IT KPU di tahun 2009 lalu,” ujarnya dalam jumpa pers di Kedai Kopi Deli, Menteng, Jakarta, Minggu (6/10). Effendi menambahkan, keputusan KPU menggandeng Lemsaneg terkesan tiba-tiba. “Kalau tiba-tiba sekarang ada yang bilang punya solusi untuk penanganan IT KPU maka perlu dipertanyakan,” tegasnya. Panglima TNI Harus Batalkan
MoU Lemsaneg dan KPU! Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya tidak perlu melibatkan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) hanya untuk mengamankan data pemilu. “Sebenarnya bisa juga menggunakan polisi tapi ada UU TNI yang mengatakan bahwa TNI harus bersikap netral,” ujar koordinator Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane dalam jumpa pers ‘Masyarakat Sipil Menolak Militer dalam Pemilu’ di Kedai Kopi Deli, Menteng, Jakarta, Minggu (6/10). Menurut Neta, dengan meng-
gandeng Lemsaneg, KPU justru membuat pihak militer tidak netral dengan ikut campur dalam urusan politik. “Panglima TNI harus melarang KPU kerja sama dengan Lemsaneg dengan turun tangan membatalkan MoU itu karena telah membuat TNI menjadi tidak netral,” ujarnya. Dia mengkuatirkan, terjadi simpang siur data Pemilu 2014 yang dimiliki KPU dengan Lemsaneg. “Karena itu, kita mendesak agar MoU tersebut dicabut, dan Panglima TNI melarang kerja sama itu,” tegas Neta. (wid)
23 Oktober, Pelantikan Caretaker Muratara PALEMBANG, RS - Ketua Presidium Muratara Syarkowi Wijaya mengungkapkan jika jadwal pelantikan karetaker Muratara belum berubah dari jadwal yang semula ditetapkan oleh kemendagri yakni tanggal 23 Oktober mendatang. Hal ini diungkapkan langsung oleh Sarkowi Wijaya saat dihubungi, Minggu (6/10). “Jadwal pelantikan karetaker Muratara itu 23 Oktober tahun ini, kalau jadwal yang dikeluarkan Mendagri itu pelantikannya setelah kabupaten baru Morowali dan juga Konawe yang juga baru selesai,” ujar Syarkowi. Dirinya mengakui, permasala-
han Pilkada gubernur yang hingga saat ini masih dalam tahap sidang di MK sedikit membuat pihaknya khawatir, namun pihaknya masih optimis Minggu depan pengajuan karetaker sudah siap memasuki tahap pembahasan final di kemendagri. “Saat ini gubernur masih sibuk dengan urusan MK, nama karetaker itu akan dimasukkan tanggal 9 Oktober dan finalisasi ya tanggal 10 dari pihak kemendagri. Kita optimis sesudah hari raya Idul Adha ada nama,” beber tokoh masyarakat asli Muratara ini. Meski begitu, berkaca dari pengalaman daerah lain, dirinya
tidak menapik jika sempat terjadi penundaan pelantikan karetaker kabupaten baru. “Kalau terjadi seperti di Sulut akibat terjadi salah komunikasi sehingga pelantikan ditunda dan dikembalikan ke provinsi masing masing, kita tidak masalah,” bebernya. Khusus untuk calon karetaker sendiri, Syarkowi menyebut jika pihaknya sudah mengusulkan tiga nama untuk mengemban jabatan sebagai karetaker Muratara. “Hasil kongres terakhir kami ada 3 nama yang kami calonkan yakni Robby Kurniawan, Yurizal Dinoto, Parigan, kalau yang lain kami akan menolak,” katanya.
Alasan pihaknya menunjuk ketiga nama yang terbilang tidak memiliki latar belakang asal dari daerah tersebut dikatakannya tidak lain adalah mencegah “Kami mengajukan yang terbaik karena sangat netral, dengan netral ini diharapkan stabil. Kalau putra daerah dikhawatirkan ada tarik menarik kepentingan,” ungkapnya. Terpisah Kepala Biro Otonomi Daerah (Otda) Seta Sumsel Agus Sudiantoro mengatakan, saat ini seleksi Karateker atau pejabat sementara untuk Wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) telah memasuki tahap verifikasi. (alk)
klik...........www.radarpalembang.biz
RAKYAT SUMSEL, SENIN 7 OKTOBER 2013
VIII
ADVERTORIAL
Ketua Pujasuma Sumsel HMC Baryadi bersama pengamat politik Joko Siswanto dan ketua pujasuma Pusat HR Hariono memimpin jalannya Rakerda. FOTO: ASEP
RAMBAH DUNIA POLITIK Rakerda Pujasuma Sumsel PAGUYUBAN Keluarga Jawa-Sumatera (Pujasuma) Walidaerah Sumatera Selatan (Sumsel) lebarkan sayap. Setelah berhasil jalankan pro-
gram dibidang ekonomi, seni budaya, sosial dan pendidikan, kini organisasi kemasyarakatan dibawah pimpinan Dr H Much Baryadi SE MM mulai pikir
soal politik. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pujasuma Walidaerah Sumsel dengan Pujasuma 17 Kabu-
paten-kota se Sumsel di Hotel Duta, Jumat malam (4/10). Menurut Baryadi pimpinan Pujasuma Walidaerah Sumsel, untuk non politik program Pujasuma Sumsel sudah sangat solid. “Bidang ekonomui kita sudah memiliki koperasi di beberapa kabupaten/kota yang
Suasana rakerda Pujasuma Sumsel 4-5 Oktober lalu di Hotel Duta. Rakerda ini dihadiri oleh perwakilan Walidaerah pujasuma yang ada di 17 kabupaten kota yang ada di Sumsel.
dikelola oleh pengurus dan warga Pujasuma. Untuk seni budaya kita rutin gelar pentas budaya baik wayang kulit, campur sari dan dul muluk. Soal pendidikan kita punya sangar seni untuk dan kursus bahasa inggris gratis,” ujar dia. “Belakang kita mau tidak
mau untuk ikut politik. Warga Pujasuma sangat banyak di Sumsel kurang lebih 30 persen. Peran aktif warga Pujasuma di bidang politik dimana kita punya hak untuk di pilih dan memilih,” tambah pria yang juga ketua umum PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) Sumsel ini. Di rakerda ini juga dibahas sikap politik. Ia paham jika politik akan sangat sulit dimengerti dan ditebak namun akan tetap berusaha di selaraskan. “Ada beberapa warna baju di kepengurusan dan warga Pujasuma. Mulai dari kuning, merah hijau, biru tapi
tidak ada abu-abu. Bahkan ada suatu daerah anggota dewannya lima namun bajunya empat. Karena itu suara mereka akan kita satukan, disamping itu saya berkeinginan untuk maju ke DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) utusan Sumsel,” sambung dia. Secara pribadi Pakde, sapaan akrabnya, berambisi untuk perangi kemiskinan di Bumi Sriwijaya. “Kenapa saya harus maju ke DPD RI. Secara kesibukan saya sudah sangat sibuk, rezeki juga Alhamdulillah cukup, tapi saya gregetan Sumsel ini provinsi terkaya kelima tetapi rakyatnya termiskin kelima dari bawah. Saya pengen tahu kenapa sih ini, jadi nanti kami ingin bukan lagi menjadi objek pembangunan tapi jadi subjek pembangunan,” tambah dia. Terlebih terang pria yang dikenal ramah dan memiliki jiwa sosial yang tinggi ini, DPD sekarang sudah diberikan salah satu kewenangan sebagai legeslasi. “Anggaran non APBN harus di lobi, misalnya proyek di BUMN banyak bagaimana supaya jatuh ke Sumsel. Selain itu perluasan daerah atau Pemekaran. Kalau kita bisa munduk-munduk (sowan, red) harusnya kita makmur. Pejabat yang sudah ada sekarang dan dulu sudah bekerja keras, tapi kita harus kerja ekstra keras dan kerja cerdas maksudnya pas sasaran,” tambahnya. Baryadi menjelaskan selain membahas berbagai hal tersebut Rakerda merupakan Agenda untuk memenuhi amanat dari anggaran dasar dan anggaran dasar rumah tangga (AD/ART) orga-nisasi Pujasuma dimana sedikitnya setahun sekali digelar rakerda. “Adapun visi rakerda mengevaluasi kinerja satu tahun ini baik yang dilakukan pengurus provinsi maupun daerah di kabupaten kota yang terdiri 17 walidaerah,” jelasnya. (adv)
Dr H Much Baryadi SE