Rp#2 11062013

SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT

Rakyat Sumsel radar_palembang@yahoo.com

RADAR PALEMBANG

@radar_palembang

ONLINE Telp : (0711) 361 638 FAX : (0711) 362 452

SELASA 11 JUNI 2013

HARGA Rp 4.000

Siapa Kandidat Sekda?

Alex Tetap Bungkam

Waspadai

bersangkutan akan segera pensiun.

PALEMBANG, RS–Meskipun begitu, Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin masih memilih untuk bungkam mengenai siapa nama yang cocok dan akan direkomendasikannya kepada mendagri untuk mengisi posisi kunci ini.

“Nanti dulu, kita lihat sajalah, saya belum memikirkan itu dan menunggu kaki saya sembuh dulu,” ujar Alex saat diwawancara di RS Siloam kemarin.

Dalam kesempatan ini, tidak ❏ Ke halaman VII

FOTO : SALAMUN/RADAR PALEMBANG

TETAP BUNGKANG:

Alex Noerdin belum mau menyebutkan siapa kandidat Sekda yang akan dipercaya selanjutnya.

CERUDIK’AN Banyuasin-Empat Lawang Waspadai Konflik Horizontal Kandidat Pemilukada harusnya bisa menenangkan massanya.

SBY Pilih Pejabat Cinta Lingkungan Ngak ada celah dong untuk pecinta wanita.

Ngerumpi Kito

DEMOKRAT SELALU MENGALAH DEMOKRAT yang notabenya partai besar yang menjadi penguasa sekarang ini tak terlalumenunjukkan kedigdayaannya dalam ranah eksekutif di Sumsel.

Buktinya, kader terbaiknya hanya bersedia menjadi wakil. Kondisi ini jelas menjadi perhatian tersendiri, apakah Demokrat sebuah partai yang pragmatis? Atau sengaja mengalah untuk dapat masuk dalam kekuasaan. (*)

JONLI Ungguli HBA EMPAT LAWANG, RS - Berdasarkan perhitungan dimasing-masing Panitia Pemungutan Kecamatan(PPK), pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H Joncik Muhammad-Drs Ali Halimi unggul tipis dengan kandidat lainnya. Pasangan nomor 2 itu, meraup suara sebanyak 63.527 suara. Sedangkan pasangan Berhasil, HBA-Syahril, meraup suara sebanyak 62.975 suara dan terakhir pasangan calon nomor urut 3, Syamsul Bahri-Fahruruzam atau SABAR meraup suara sebanyak 3.453.

Rekaputilasi Hasil Pleno PPK se- Empat Lawang Kecamatan HBA-Syahril JONLI M Saling 4,396 1,650 Paiker 5,905 5,809 Tl Padang 4,620 2,253 Ulu Musi 4,910 4,998 Pobar 3,112 3,464 Sikap Dalam 4,455 4,457 L Kanan 5,803 7,198 Pendopo 7,567 11,566 Muara Pinang 5,690 13,432 Tebing Tinggi 16,517 8,700 Total 62,975 63,527 Sumber: Pleno PPK se-Empat Lawang

SABAR 266 400 141 153 473 118 315 646 341 600 3,453

BERDASAR perolehan angka tersebut sesuai dengan prediksi, yakni pasangan nomor urut 1, mampu menguasai basis massanya Kecamatan Tebing Tinggi, Saling dan Talang Padang. Sedangkan pasangan nomor 2, yang merupakan penantang menguasai daerah basis tradisionalnya berasal Kecamatan Muara Pinang, Pendopo, pendopo Barat dan lintang kanan.

Kedua pasangan bersaing ketat di tiga kecamatan yang merupakan wilayah pertempuran dalam memperebutkan dukungan. Kecamatan tersebut yakni Pasemah Air Keruh, Ulu Musi dan Sikap Dalam.

Bahkan di Kecamatan Sikap Dalam keduanya hanya berselisih 2 suara yang diungguli ❏ Ke halaman VII

semangat ASPIRASI RAKYAT

Konflik Horizontal

PERHATIAN serius dilakukan untuk Kabupaten Empat Lawang dan Banyuasin, terkait dengan pelaksanaan Pilkada di sana. Di Banyuasin, ratusan masyarakat yang tergabung dalam aksi masyarakat Banyuasin bersatu, Senin (10/6) melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang Pemkab Banyuasin, sementara di Empat Lawang masih bergejolak pasca rekapitulasi Pilbup Empat Lawang Tim pendukung salah satu pasangan calon kepala daerah masih panas. Penyebabnya, saksi dari satu pasangan calon diintimidasi untuk menghadiri rekapitulasi suara di tingkat PPK. PALEMBANG, RS – Di Banyuasin, ratusan masyarakat yang tergabung dalam aksi masyarakat Banyuasin bersatu, Senin (10/6) melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang Pemkab Banyuasin. Massa yang merupakan para pendukung lima pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyuasin ini mendesak KPU konsisten dengan keputusannya. Massa juga memblokir jalan lintas PalembangJambi di wilayah itu.

Akibatnya, lalu lintas lumpuh total. Antrean panjang kendaraan terjadi belasan kilometer. Kapolda Sumsel Irjen Pol Saud Usman Nasution bersama tokoh masyarakat Banyuasin seperti Alamsyah Hanafiah, Kaharudin Aziz, Anwar Malik, Dr Burlian Abdullah dan KH Husni Thamrin turun ke lokasi unjuk rasa di Km 42. Mereka turun guna menenangkan masyarakat yang sudah mulai beringas lantaran telah melakukan aksi blokade ruas Jalintim Palembang-Jambi di Pangkalanbalai.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Saud Usman Nasution minta masyarakat tidak anarkis. Segala tuntutan masyarakat akan dipenuhi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. “Terkait kasus Pilkada dan korupsi yang dituntut masyarakat,

FOTO-FOTO: OKTA/RADAR PALEMBANG-EVI/PALEMBANG POS

POSISI penting di pemerintah provinsi Sumsel kembali panas, setelah hampir bisa dipastikan memimpin Sumatra Selatan untuk kedua kalinya, posisi kunci di Provinsi tetaplah panas. Pasalnya posisi Sekda yang selama ini diemban oleh Yusri Effendi dipastikan akan berakhir karena yang

Banyuasin-Empat Lawang

BANYUASIN MEMANAS: Kondisi Banyuasin yang kian hari makin memanas, telihat massa datang ke areal perkantoran Pemkab Banyuasin melakukan aksi pembakaran ban dan pemblokiran jalan, Senin (10/6).

Wasista Bambang Utoyo

Dr Febrian

Golkar Siapkan Tim Advokasi

Dikhawatirkan Abuse of Power

Ketua DPRD Sumsel

DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumsel, akan mempersiapkan tim advokasi, untuk membela kadernya yang maju sebagai Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Yan Anton Ferdian dan Budi Antoni Aljhufri Empat Lawang bila diperlukan “Bila diperlukan, Golkar akan menyiapkan tim advokasi untuk membela kader Golkar, namun hal ini kan sudah dianulir KPU Sumsel, sehingga ini bukan

❏ Ke halaman VII

Pengamat Politik Unsri

TARIK ulur hasil Pilkada Banyuasin melahirkan ketidakpastian. Parahnya, hal tersebut bisa memicu konflik horizontal, apa yang terjadi pula menurut Dr Febrian Pengamat Politik Unsri sebagai preseden buruk demokrasi di indoenesia terkhusus sumsel

❏ Ke halaman VII

❏ Ke halaman VII

Surat Suara Rusak Dimusnahkan

KPU Rekapitulasi Perolehan Suara PALEMBANG, RS - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang sudah menarik seluruh logistik pemilihan kepala daerah gubernurwakil gubernur Sumatera Selatan yang telah dilaksanakan pada 6 Juni lalu.

“Seluruh logistik pilkada Sumsel seperti kotak suara dan lainnya, sekarang ini sudah ditarik semua,” kata Ketua KPU Palembang Eftiyani, Senin (10/6).

Menurut Eftiyani, hasil rekapitulasi perolehan suara calon gubernur-wakil gubernur Sumsel dari kecamatan juga sudah disampaikan ke KPU Palembang. ”Jadi, Minggu (9/6) sore hasil rekapitulasi perolehan suara Cagub-Cawagub Sumsel dari 16 kecamatan di Palembang sudah disampaikan ke KPU,“ katanya.

Ia mengatakan, sesuai dengan jadwal yang ada, Selasa (11/6) KPU Palembang akan menggelar rekapitulasi perolehan suara pada ❏ Ke halaman VII

Foto: Giarto/Radar Palembang

TARIK LOGISTIK: KPU telah menarik logistik kotak suara, Selasa (11/6) KPU juga melakukan rekapan surat suara dari tiap-tiap PPK.

LAHAT, RS - Sebanyak 754 Lembar surat suara rusak dimusnahkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) kabupaten Lahat. Pembakaran surat suara yang dilakukan bertujuan untuk mengantisipasi tudingan jika surat suara yang rusak dipergunakan, sebelum dilakukan penetapan pemenangan Pilkada Lahat 2013 – 2018.

Ketua KPU Lahat Darsi Elyanto mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih atas kepada semua pihak yang telah menyukseskan jalannya Pilkada Lahat.

Dan untuk surat suara yang rusak sengaja ❏ Ke halaman VII

klik...........www.radarpalembang.biz

SUARA RAKYAT Membaca Potensi Demografi Politik

II

RAKYAT SUMSEL, SELASA 11 JUNI 2013

RIBUT LUPIYANTO

Analis Sosial Politik di Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA) Yogyakarta

Jelang pemilu daya tawar rakyat akan kian menguat.

Parpol dan caleg akan berpacu semaksimal mungkin demi memburu dukungan rakyat kepadanya. Tentu bukan perkara mudah untuk memikat dan mengikat dukungan rakyat. Optimalisasi strategi dibutuhkan parpol dan caleg agar pendekatan kampanye yang dilakukan dapat berbuah kemenangan dan bisa mengantarnya ke parlemen.

B

AGAIMANAPUN suara sebagai ukuran kemenangan pemilu sifatnya kuantitatif. Suara profesor nilainya sama dengan suara petani. Melihat kenyataan ini ditambah dengan pemberlakukan sistem suara terbanyak, dapat diprediksi siapa yang mampu mendapatkan kursi adalah mereka yang memahami karakter rakyat.

Dalam level mikro dibutuhkan kemampuan memahami aspek psikologi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi calon konstiten yang dibidik.

Sedangkan dalam level meso hingga makro dibutuhkan kemampuan memetakan karakter kependudukan.

Karakter kependudukan dapat dicermati dengan pisau ka-

jian demografi. Demografi merupakan bagian studi kependudukan yang mempelajari penduduk terutama mengenai jumlah, struktur, dan perkembangannya (IUSSP, 1982). Kenyataannya faktor yang mempengaruhi karakter dan perkembangan penduduk tidak hanya berasal dari faktor demografi tetapi juga non demografi.

Yaukey (1990) mengatakan bahwa variabel demografi akan sering berhubungan timbal balik dengan variabel non demografi. Salah satu hubungan tersebut melahirkan demografi politik yang mempelajari hubungan aspek penduduk dan politik.

Secara garis besar terdapat tiga variabel penting demografi politik yang perlu dipahami parpol dan caleg jika ingin memenangkan pemilu. Pertama adalah variabel jumlah penduduk. Setiap wilayah dengan jumlah penduduk besar diprediksikan akan memiliki jumlah pemilih yang besar pula. Untuk itu umumnya parpol dan caleg akan berusaha sekuat tenaga memfokuskan diri menguasai wilayah seperti ini.

Kantong-kantong penduduk seperti wilayah perkotaan dan pinggiran kota menjadi lahan rebutan yang tidak bisa terhindari. Pemilu 20 0 9 s u d ah membukti-

kan dimana anggota legislatif yang terpilih sebagian besar berasal dari wilayah ini.

Kedua adalah variabel str u k t u r at au komposisi penduduk. Komposisi penduduk dapat diamati dari segi gender, golongan umur, ekonomi, dan pendidikan.

Kementerian Dalam Negeri (2012) melaporkan bahwa 49,13% penduduk Indonesia adalah perempuan. Artinya perempuan adalah pasar politik yang potensial secara gender. Dalam sosiologi politik tradisional dahulu dikenal strategi dapur-sumur-kasur, dimana perempuan punya pengaruh kuat bagi tetangga, suami dan anaknya. Namun nampaknya di dunia modern ini perlu terobosan lain yang lebih efektif.

Dari segi golongan umur yang paling potensial adalah pemilih pemula. Segmen ini selain jumlahnya besar juga relatif masih mudah diarahkan. Perlu kejelian strategi dan bentuk pendekatan kepada pemilih pemula ini. Gaya muda, bahasa gaul, kegiatan ringan, dan lainnya dapat menjadi pertimbangan bagaimana mendekatinya. Secara umum dari segi ekonomi, penduduk dapat dipilah menjadi golongan atas (kaya) dan menengah ke bawah (miskin dan rentan miskin).

Golongan menengah ke bawah tentu lebih mendominasi. Konsekuensinya, kampanye perlu meyakinkan mereka bagaimana nanti memperjuangkan kesejahteraannya. Isu pendidikan gratis, kesehatan gratis, lapangan

kerja, kemudahan berusaha, dan lainnya umumnya laku untuk segmen ini.

Selanjutnya dari aspek pendidikan, BPS RI (2012) melaporkan rata-rata pendidikan penduduk Indonesia adalah lulusan SMP atau sederajat. Perlu pendekatan yang dapat dipahami golongan ini jika ingin diterima dan dipilih.

Ketiga adalah variabel distribusi penduduk, dalam hal ini difokuskan pada distribusi wilayah dan distribusi sosial. Distribusi wilayah dapat dipahami menjadi desa-kota.

Isu desa tentu beda dengan kota, begitu pula karakter penduduknya. Untuk itu perlu pemetaan isu yang tepat serta pendekatan yang sesuai karakter objek pemilih. Distribusi sosial dapat diamati melalui keberadaan komunitas, baik komunitas sosial, ekonomi, budaya, dan ideologi atau agama. Komunitas ini lebih homogen dan hampir sama kebutuhannya, sehingga cukup efektif jika bisa mendekatinya.

Jabaran di atas menunjukkan pasar politik potensial secara demografis.

Tapi parpol dan caleg perlu memahami bahwa rakyat bukanlah konsumen politik semata. Rakyat adalah tuannya parpol, dimana caleg yang terpilih akan menjadi wakilnya rakyat. Potensi demografi politik ini semoga benar-benar dimanfaatkan parpol dan celag dengan semangat dan komitmen pendidikan politik sekaligus menjungjung tinggi filosofi kedaulatan rakyat. (*)

Pembaca yang budiman. Rakyat Sumsel siap mengakomodir opini Anda seputar kehidupan Politik negeri ini, terkhusus Sumsel. Isi muata tulisan diharapkan tidak mengandung unsur SARA dan mendeskreditkan kelompok/golongan/partai tententu. Tulisan Anda dapat dikirim ke email rdr_plg@yahoo.com (harap disertakan, identitas lengkap, dan foto) Hotline Politik, kirim melalui 0821 - 75815016 radar_palembang

*

0812710XXXX Pak Gubernur dan Pak Walikota tlg perhatike jalan dari simpang Talang Keramat hingga simpang BLK selalu macet panjang gara-gara truk-truk slalu lewat jalan Talang Keramat

Semangat Aspirasi Rakyat

@radar_palembang

0811710XXXX Pak Walikota tlg perhatike ngapo lampu jalan sering hidup siang hari malem hari galak mati. Jadi gelep

Mengapa As Anggap RRT Negara Ekonomi Nomor 1?

Membandingkan pemahaman warga AS dan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) terhadap negara masing-masing dan satu sama lain, adalah suatu hal yang sangat menarik. Namun pemahaman warga AS terhadap RRT justru sering kali berlawanan dengan pemahaman warga RRT terhadap negaranya sendiri.

D

ALAM survei Pew Research Center for the People & the Press menunjukkan, saat ditanya ìnegara mana di dunia yang lebih dulu menjadi negara ekonomi kuatî, ternyata 47% warga AS menjawab RRT, dan hanya 31% yang berpendapat bahwa ekonomi AS tetap yang terdepan di dunia.

Sebaliknya sebagian besar warga yang hidup di negara ekonomi kuat RRT dengan angka GDP nomor dua terbesar dunia itu, justru tidak puas dengan kualitas kehidupan mereka, tidak sedikit orang berpendapat tekanan terlalu berat, dan masa depan suram.

Majalah Opini Rakyat menerbitkan hasil survei yang dilakukan Desember 2010, bahwa staf pengurus partai, staf perusahaan, dan kaum terpelajar yang menganggap diri mereka sebagai golongan lemah, nyaris atau bahkan lebih dari setengah. Tahun lalu saat seluruh dunia terkejut ketika RRT menempati posisi kedua negara ekonomi kuat, sebagian besar rakyat Tiongkok justru berpendapat bahwa kualitas kehidupan mereka belum membaik.

Sebuah hasil survei lainnya oleh Global Daily menunjukkan bahwa hanya 12% respondennya yang berpendapat bahwa RRT akan menjadi negara adidaya.

Berbagai indikator ini menjelaskan bahwa RRT sendiri tidak memiliki iklim yang mendukung untuk menjadikannya negara adidaya kedua. Sementara posisi AS yang sesungguhnya di mata rakyat Tiongkok, hanya berpatok pada satu fakta: dari para elite politik tingkat tinggi hingga keluarga

ekonomi menengah, begitu ada peluang, sebisa mungkin anak cucu mereka disekolahkan atau diimigrasikan ke AS --- kalau memang di benak rakyat Tiongkok, AS tidak jauh lebih baik daripada negeri sendiri, untuk apa mereka bersusah payah seperti itu?

Atas dasar apa warga AS beranggapan bahwa RRT ìnegara ekonomi nomor satuî? Jika dilihat secara obyektif, sama sekali tidak ada. Faktanya, jika diperhitungkan secara nilai nominal, GDP AS tiga kali lipat lebih tinggi daripada RRT, dan rata-rata GDP per kapita sekitar 11 kali lipat lebih tinggi daripada RRT. Namun warga AS seolah tidak peduli akan angka ini, mereka hanya terpesona dengan tingkat pengangguran yang hanya 4,3%.

Sejak krisis moneter lalu, tingkat pengangguran di AS bergerak fluktuatif di sekitar angka 10%, meskipun AS masih memberikan bantuan†† pengobatan (MedicAid), dana jaminan sosial (Social Security), voucher makan, asuransi pengangguran, dan berbagai metode keamanan lainnya, namun tetap saja tak mampu membendung banyak orang yang dua tahun lalu bertengger di kalangan ekonomi menengah merosot turun dari kasta tersebut.

Menurut statistik, pada 2009 warga AS yang hidup dalam kemiskinan mencapai 44 juta jiwa.

Warga yang tak memiliki asuransi kesehatan bertambah 5 juta jiwa, sehingga mencapai hampir 51 juta jiwa, banyak orang yang tidak mampu mengantisipasi kecelakaan karena kekurangan rencana cadangan.

Dalam keadaan seperti ini, angka pengangguran RRT yang hanya 4% lebih itu sangat mencengangkan warga AS: negara dengan angka populasi mencapai 1,4 miliar jiwa itu tingkat penganggurannya bahkan lebih rendah daripada AS yang jumlah penduduknya hanya 300 juta jiwa lebih. Tidak pantaskah negara RRT dengan jumlah penduduk sedemikian besar yang telah berhasil menyelesaikan masalah pengangguran di negaranya disebut sebagai negara

ekonomi nomor 1?

Rakyat Tiongkok sendiri tentunya tahu betul bahwa angka statistik pemerintah tidak dapat diandalkan, ini sudah rahasia umum yang diketahui mulai dari perdana menteri berikut wakilnya hingga rakyat jelata.

Namun tentu saja warga AS tidak tahu maksud dan tujuan jerih payah pemerintah RRT membuat angka statistik palsu itu.

Tentu saja tidak akan tahu kalau antar sesama angka statistik pemerintah sendiri bisa terjadi saling bertolak belakang. Menurut angka yang dirilis Badan Statistik Nasional, selama 2009, angka pengangguran yang tercatat hanya 4,3%. Namun ìBuku Biru Sosialî yang dirilis Institut Ilmu Sosial RRT menyebutkan pada 2009 angka pengangguran di RRT mencapai hampir 10%.

Sementara ìBuku Putih Keadaan Sumber Daya Manusia RRTî yang dirilis oleh Kantor Penerangan Depdagri pada September 2010 lalu†memaparkan sekelompok angka: di akhir 2009, jumlah penduduk produktif di RRT sebanyak 1,07 miliar jiwa, dan jumlah angkatan kerja kota dan desa mencapai 780 juta jiwa. Jika dihitung kembali dari angka ini, berarti tingkat pengangguran penduduk produktif di RRT mencapai 27%.

Warga AS sama sekali tidak mengerti ìciri khasî makna kosa kata RRT dengan muslihat di balik kata ìtercatatî dalam istilah ìangka pengangguran yang tercatatî itu, dan tidak pernah tahu bahwa kata ini telah mengelabui angka pengangguran yang telah direkayasa besar-besaran itu, sehingga membuat warga AS beranggapan bahwa RRT adalah ìnegara ekonomi nomor 1î. Tapi warga AS tidak bisa disalahkan dalam hal ini.

Orang-orang yang sepanjang hari hanya meneliti RRT (tidak hanya etnis Tionghoa) bersama-sama mengumandangkan kemakmuran RRT, dan meramalkan pada 2030 (atau 2020) akan melampaui AS dan menjadi negara adidaya di dunia.(He Qinglian/The Epoch Times/whs)

klik...........www.radarpalembang.biz

III

SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT

IKLAN

RAKYAT SUMSEL,SELASA 11 JUNI 2013

klik...........www.radarpalembang.biz

IV

RAKYAT SUMSEL, SELASA 11 JUNI 2013

Tak Terkait dengan Koalisi Sikap Tolak Kenaikan BBM PKS MAKASSAR,RS - Sikap PKS menolak kenaikan harga BBM memicu kegoncangan di tubuh setgab koalisi. Partai politik di setgab bersuara keras agar PKS didepak keluar dari koalisi. Namun Presiden PKS

PKS terhadap rencana kenaikan BBM justru merupakan hasil aspirasi yang ditampung PKS dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Anis juga meminta caleg PKS untuk membangun persahabatan yang membawa manfaat dengan masyarakat.

Para caleg dan kader PKS agar tidak menjaga jarak dengan warga. Selain Anis, Sekjen

FOTO : MUSTAFA RAMLI/JAWA POS

DIALOG 4 PILAR : Anis Matta

Anis Matta justru menyatakan, sikap penolakan kenaikan BBM tak terkait koalisi.

“Permintaan mundur atau tidaknya PKS dari koalisi gabungan di parlemen terkait penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukan PKS sangatlah tidak relevan,” ujar Anis.

Hal itu disampaikan Anis saat memberi pembekalan Caleg PKS se-Sulawesi Selatan di gedung Celebes Convention Center, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (9/6).

Menurutnya, penolakan

Taufik Ridho dan bendahara PKS Mahfudz Abdurrahman juga ikut hadir.

Bentuk penolakan PKS tersebut diwujudkan dalam spanduk yang disebar di banyak titik. Spanduk-spanduk itu semakin menguatkan desakan parpol koalisi lainnya agar PKS dikeluarkan dari koalisi. Berbeda dengan sikap partainya, tiga menteri PKS di Kabinet Indonesia Bersatu memberikan dukungan kepada pemerintah terkait rencana kenaikan BBM tersebut. (mna/rmd)

PDIP dalam Dilema Terkait Terus Mencuatnya Wacana Jokowi Nyapres JAKARTA, RS - Nama Jokowi terus berkibar, khususnya setelah mantan wali kota Solo itu berhasil menjadi orang nomor satu di Ibukota. Jokowi bukan saja menjadi media darling, tapi juga bak public darling. Harapan perubahan dari masyarakat Jakarta tertumpu di pundak Jokowi.

Besarnya espektasi masyarakat terhadap Jokowi tidak berhenti pada level DKI saja.

Sebagian besar masyarakat bahkan juga mendorong tokoh penggemar musik aliran rock ini juga maju menjadi calon presiden karena Indonesia memerlukan perubahan. Hal itu tergambar dalam sejumlah survei yang selalu menempatkan Jokowi di posisi teratas, melampaui tokoh-tokoh nasional lainnya.

Beberapa partai politik bahkan melirik Gubernur DKI Jakarta ini untuk diduetkan dengan jago capresnya masing-masing. Sebut saja misalnya Partai Gerindra yang menggadanggadang duet Prabowo-Jokowi, ataupun Partai Golkar dengan wacana duet Ical-Jokowi. Namun ekspektasi politik yang besar terhadap Jokowi tenyata berdampak kepada internal PDIP. Partai tempat Jokowi bernaung ini terposisikan dalam situasi dilema.

“Iya, inilah dilema bagi PDIP,” ujar Direktur Center of Election and Political Party (CEPP) Universitas Indonesia, Reni Suwarso, saat berbincang dengan detikcom, Minggu (9/6).

Menurut Reni, PDIP memang telah memberikan lampu hijau untuk kemungkinan kader mudanya maju bertarung di Pilpres 2014. Kader muda termasuk Jokowi di dalamnya.

Sebab, saat ini praktis belum terlihat tokoh yang bakal muncul dari partai besutan Megawati Soekarnoputri itu untuk menjadi calon presiden.

Sementara sang ketua umum, Megawati, hampir dipastikan

tidak akan maju lagi.

Dilema PDIP, menurut dosen FISIP UI ini, karena saat ini tidak ada tokoh PDIP yang menonjol dengan elektabilitas tinggi kecuali Jokowi. Sementara Jokowi harus menuntaskan kepercayaan warga Jakarta sebagai gubernur DKI. Di sisi lain, parpo-parpol lain sepertinya tak sabar ‘meminang’ atau sekadar mendompleng popularitas Jokowi. “Saya tidak yakin.

Saya melihat Jokowi orang yang bertanggung jawab, loyal dan bukan oportunis. Dia bukan tipe ‘kutu loncat’ dari partainya. Saya yakin dia akan buktikan janjinya dulu di Jakarta,” kata Reni.

Wacana koalisi PD menggandeng PDIP dengan membuka pintu bagi Jokowi untuk mengikuti konvensi capres PD, menurut Reni sebagai sesuatu yang sangat sulit dibayangkan. Sebab menurut dia, PD dan PDIP berada di kutub yang saling bertolak belakang baik secara ideologi, maupun pimpinan politik dan sejarah.

“Meskipun dalam politik tidak ada teman dan lawan abadi, tapi agak sulit membayangkan PD dan PDIP berkoalisi. Keduanya partai besar, akan sulit menentukan siapa capres, siapa yang cawapres,” imbuhnya.

Reni juga mengatakan meski unggul di banyak survei dengan elektabilitas tertinggi, Jokowi diyakini tidak akan gegabah maju sebagai capres.

Dia berargumen, popularitas Jokowi pada kenyataannya tidak cukup mampu memenangkan jago PDIP di Pilgub Jabar, Sumut dan Bali. Kalaupun menang di Jateng, menurut Reni tidak lain karena provinsi tersebut memang dikenal sebagai basis kuat PDIP. “Memang Jokowi digadanggadang dan dielu-elukan, tapi waktu Jawa Barat, Sumut dan Bali Jokowi datang, tetap kalah. Jawabannya adalah Indonesia itu dari Aceh sampe Papua, bukan cuma Jateng.

Saya rasa Jokowi belum. Belum bisa dipastikan siapa dari PDIP selain Ibu (Megawati).

Meski sudah ada lampu hijau untuk kader muda,” pungkas Reni.(rmd/rna)

Semangat Asprirasi Rakyat

Tokoh Lintas Agama Frans Magnis Suseno (kiri) bersama pimpinan MPR RI Lukman Hakim Saifuddin (tengah) pengamat politik Yudi Latif (kanan) saat menjadi pembicara 4 Pilar bernegara, Senin (10 Juni 2013) di Gedung Parlemen di Jakarta, Diskusi tersebut membahas soal kerukunan antar umat beragama.

Taufiq Kiemas dan Sejarah Gagasan Empat Pilar

Taufiq Kiemas telah tiada.

Namun meninggalkan 4 pilar kebangsaan yang digagasnya, meski kini masih kontroversial. Sejak terpilih secara aklamasi menjadi Ketua MPR Oktober 2009, Taufiq langsung tancap gas mengadakan rapat dengan ketua-ketua Fraksi MPR menyusun program Sosialisasi UUD 1945, termasuk Pancasila.

JAKARTA,RS - “Disinilah muncul gagasan Empat Pilar berbangsa dan bernegara dari Ketua MPR, yang isinya menguraikan pentingnya menjaga NKRI dengan mengamalkan Pancasila agar kita tidak terperosok mengikuti jejak Uni Sovyet dan Yugoslavia, yang pecah menjadi berpuluh-

puluh negara,” kata Ketua Fraksi Gerindra MPR, Martin Hutabarat, Senin,( 10/6/2013).

Empat pilar kebangsaan adalan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Belakangan gagasan empat pilar digugat karena dianggap tak pantas mensejajarkan Pancasila sebagai dasar negara dengan 3 pilar lainnya.

Awalnya muncul perdebatan keras saat gagasan 4 pilar lahir.

Terutama mengenai lahirnya Pancasila, karena awalnya tidak semua setuju Pancasila disebut lahir pada 1 Juni 1945. Ada yang berpendapat bahwa Pancasila lahir 18 Augustus 1945, saat disahkan oleh PPKI menjadi dasar negara.

“Tapi secara perlahan Almarhum berhasil meyakinkan kami semua bahwa tidak salah kalau tanggal 1 Juni 1945 disebut

Anas : Saya Tak Punya Loyalis Orang dekatnya Digeser dari Posisi Kunci di PD

Hari lahirnya Pancasila, sebab pada tanggal 1 Juni itulah, di sidang BPUPKI Bung Karno pertama kali berpidato menyampaikan gagasannya tentang 5 dasar atau pokok pegangan kita bernegara,” terangnya.

Pidato Bung Karno juga disambut tepuk tangan gegap gempita oleh seluruh Anggota BPUPKI. Lima pokok pikiran tersebut sama dengan rumusan Pancasila sekarang pada tanggal 1 Juni 1945 ini juga Bung Karno menyebut nama gagasannya itu Pancasila.

“Sedang pada 18 Augustus 1945, kita sebutlah itu Hari Konstitusi, sebab harilah itulah PPKI mensahkan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar dan ideologi Negara,” terangnya.

Dengan gaya diplomasi Taufiq yang lembut ini, tidak pernah lagi ada perdebatan di MPR mengenai lahirnya Pancasila, dan setiap tahun MPR selalu konsisten mengadakan acara memperingati Hari Lahirnya Pancasila setiap tgl 1 Juni dan Hari Konstitusi setiap 18 Augustus.

“Biasanya MPR selalu memperingati 1 Juni di Gedung MPR dengan pidato Presiden. Baru pada 1 Juni 2013 yang lalu MPR memperingati nya pertama kali di luar kota,” kenangnya.

Dan itu sekaligus peringatan hari lahirnya Pancasila. Karena setelah kelelahan dari Ende, NTT, Taufiq dirawat di Singapura, hingga tutup usia. “Di Ende dimana Bung Karno pernah diasingkan selama hampir 5 tahun.

Di Ende ini pula minggu lalu saya berbincang banyak dengan almarhum, dan menyaksikan sendiri bagaimana bahagianya Pak TK datang ke Ende, bicara tentang Bung Karno, pendiri negara kita, proklamator, idola dan mertua yang paling dikaguminya. Selamat Jalan Pak Taufiq,” tutupnya.

MPR Surati Fraksi PDIP soal Ketua Baru MPR Sementara itu, MPR segera menyurati Fraksi PDIP guna menentukan pengganti Ketua MPR. Selepas wafatnya Taufiq Kiemas, PDIP tetap memiliki peluang untuk menunjuk salah seorang kadernya sebagai ketua baru MPR. “Mungkin dalam minggu ini, sesegera mungkin. Karena memang kita juga tidak ingin terlalu lama terjadi kekosongan kursi Ketua MPR ini,” kata Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Syaifuddin.

Di dalam UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) sudah diatur

mengenai mekanisme penggantian Ketua MPR. Jika ketua meninggal dunia, maka fraksinya berhak mengajukan pengganti.

Jika MPR sudah menyurati Fraksi PDIP, maka PDIP akan diberi waktu untuk menentukan nama pengganti Ketua MPR. “Dalam waktu 30 hari setelah Pimpinan MPR menyruati fraksi PDIP, Fraksi PDIP harus mengajukan nama, maka nama yang diajukan itu kita kukuhkan sebagai Ketua MPR,” terangnya.

Penetapan Ketua MPR yang baru akan dilakukan melalui sidang paripurna. Penetapan bisa juga dilakukan melalui surat dari Pimpinan MPR. Tubagus Hasanudin Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP mengatakan pembicaraan awal mengenai pengganti Taufiq telah dibicarakan dengan para Wakil Ketua MPR. Kemudian disepakati bahwa pembahasan mengenai pengganti akan mulai dibahas setelah hari ketujuh meninggalnya Taufiq Kiemas. “Sudah dibicarakan dengan Wakil Ketua MPR, katanya nanti sajalah kita bicara ketua,” ujarnya.

Sepeninggal Taufiq, posisi Ketua MPR tetap menjadi hak PDIP. Sesuai aturan, PDIP memiliki waktu 30 hari untuk memilih pengganti Taufiq.(van/ndr)

JAKARTA,RS - Loyalis Anas Urbaningrum perlahan mulai digeser dari posisi kunci di Partai Demokrat (PD). Partai yang didominasi warna biru itu memang tengah melakukan rotasi. Mereka yang dekat dengan Anas yakni Sekretaris Fraksi Saan Mustopa dan Ketua Komisi III DPR Gede Pasek.

“Oh yah, kapan?” kata Anas balik bertanya saat dikonfirmasi soal rotasi di FPD di Gedung Pengadilan Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta, Senin (10/6).

En t a h p u r a pura tidak tahu a t a u b agaimana, wartawan kemudian menjelaskan informasi rotasi itu seperti yang disampaikan petinggi PD Sutan Anas Urbaningrum Bhatoegana.

“Saya kan bukan ketua umum. Saya nggak punya loyalis, adanya teman-teman sahabat,” terang Anas sambil tertawa.

Anas di Pengadilan Jaksel bersaksi untuk Antasari Azhar yang menggugat pra peradilan Polri soal kasus Nasarudin.

Anas yang sudah ditetapkan menjadi tersangka ini menjelaskan, yang di Demokrat berlaku rekrutmen berdasarkan merit system, berdasarkan kemampuan. Berdasarkan prestasi, dedikasi dan loyalitas kepada partai.

“Sejauh yang saya tahu, selama ini saya bergaul, temanteman yang sekarang sedang mendapat amanah memimpin fraksi, memimpin komisi itu orang-orang yang punya kemampuan, punya prestasi, kemampuan dan loyalis kepada partai kerjanya bagus, prestasi politiknya bagus, yang saya tahu itu,” urainya.

“Bukan hanya dua sekarang, yang memimpin fraksi dan alat kelengkapan yang saya tahu bagus-bagus. Saya tidak tahu akan ada penyegaran,” tambahnya.(slm/ndr)

klik...........www.radarpalembang.biz

V

RAKYAT SUMSEL, SELASA 11 JUNI 2013

PAN Target 8 Kursi FOTO : MUHAMAD ALI/JAWAPOS

“Pada pemilu 2014 mendatang, kita menargetkan bisa meraih 8 kursi di DPRD. Atau naik 50 persen dari Pemilu periode lalu, yang saat ini PAN meraih 4 kursi.”

Faizal Anwar SE Sekretaris DPD PAN Kabupaten Muara Enim

JABAT TANGAN : Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum (kanan) bertemu dengan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar (kiri) selaku pemohon sidang praperadilan SMS gelap di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (10/6/2013). Anas Urbaningrum dihadirkan sebagai saksi pada sidang praperadilan Antasari kepada Mabes Polri atas tidak adanya penyelesaian laporan kasus SMS gelap ancaman terhadap bos PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen.

Pemilu 2014

PD: Silakan Keluar dari Koalisi JAKARTA, RS - Perbedaan sikap antara Majelis Syuro dan DPP PKS dalam menyikapi rencana kenaikan harga BBM membuat Partai Demokrat (PD) selaku mitra koalisi di Setgab bingung. PD menilai PKS cuma mainmain belaka.

“Sekarang kalau kita evaluasi posisi mereka, Majelis Syuro bilang itu kebijakan DPP. DPP bilang begini, menterinya bilang mendukung, jadi kami berpijaknya di mana? Kok PKS kaya partai main-main sih?” kata Wakil Ketua Umum PD, Max Sopacua, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2013).

Max menegaskan koalisi haruslah sejalan. Jika PKS memang sudah tak

sepaham dengan koalisi, maka sebaiknya mundur teratur, tak usah menunggu diusir. “Kalau sudah tidak mau ya udah keluar, jangan tunggu diusir. Jadi tidak membuat opini publik negatif,” ujarnya.

Max mengatakan sebaiknya PKS mencontoh sikap Fahri Hamzah cs yang walkout saat rapat Timwas Century dengan KPK karena tak setuju dengan ketetapan yang membolehkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ikut rapat. PKS juga disarankan walkout dari Setgab.

“Ketika rapat Timwas dengan KPK, ada klausul yang PKS tidak setuju, mereka keluar. It’s good. Kenapa ini tidak?

Ini kan persoalannya harga diri saja,” tuturnya. (trq/gah)

Muba Raih Adipura ke-9 SEKAYU,RS - Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari menerima ucapan selamat dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono atas keberhasilan Sekayu mendapatkan Piala Adipura untuk ke-9 kali berturut-turut sebagai Kota Kecil Terbersih.

Kota Sekayu menjadi satu-satunya di Indonesia yang mampu mengukir prestasi dengan meraih Piala Adipura secara kontinyu dalam 9 tahun terakhir. Ucapan selamat atas Piala Adipura disampaikan Presiden RI di Istana Negara Jakarta, kemarin.

Bersamaan dengan diterimanya Piala Adipura, Kabupaten Musi BAnyuasin juga mengukir prestasi dengan diraihnya Penghargaan Adiwiyata Mandiri bagi SMPN 6 Sekayu. Penghargaan Adiwiyata Mandiri merupakan apresiasi tertinggi atas kebersihan, kesehatan, dan keindahan lingkungan sekolah.

Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari memberikan apresiasi yang tinggi atas semangat dan kebersamaan masyarakat Sekayu dan Muba pada umumnya dalam

menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dirinya juga mengucapkan terima kasih komitmen dan kerja keras pemerintah serta petugas kebersihan dalam menjaga kebersihan dan keindahan Kota Sekayu.

“Saya ucapkan selamat kepada seluruh masyarakat Kota Sekayu dan masyarakat Musi Banyuasin atas kembali diraihnya Piala Adipura. Keberhasilan meraih Piala Adipura untuk ke-9 kalinya secara berturut-turut merupakan hasil dari komitmen dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Kebersamaan ini harus kita jaga dan terus ditingkatkan untuk mewujudkan kesejahteraan menuju Permata Muba 2017,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabuputan Musi Banyuasin Drs HM Yusuf Amilin mengatakan, keberhasilan SMPN 6 meraih Penghargaan Adiwiyata Mandiri merupakan motivasi bagi sekolah lainnya. Penghargaan serupa juga pernah didapatkan SMAN 2 Sekayu pada Tahun 2012. (ace)

Semangat aspirasi rakyat

FOTO: TRI MUJOKO BAYUAJI/JAWA POS

PERIKSA : Sejumlah Liaison Officer partai politik memeriksa dan menandatangani Daftar Calon Sementara (DCS) yang dikeluarkan KPU pasca dilakukannya verifikasi berkas perbaikan Bacaleg di Hotel Borobudur, Jakarta, kemarin (10/6).

4 Parpol Tak Penuhi Syarat Keterwakilan Perempuan JAKARTA, RS - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil verifikasi perbaikan administrasi bakal calon anggota DPR RI untuk Pemilu 2014. Hasilnya, ada empat partai politik yang tak memenuhi syarat keterwakilan perempuan di daftar calegnya.

Ketua KPU Husni Kamil Malik menyampaikan laporan ini di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2013). Hadir dalam pertemuan, sejumlah perwakilan partai politik peserta Pemilu 2014.

Menurutnya, Partai Gerindra tidak memenuhi syarat di Dapil Jabar 9, PPP Jabar 2 dan Jateng 3, PAN Sumatera Barat 1. Terakhir, PKPI kekurangan perempuan di Jabar 5 dan 6, serta NTT 1.

“Terhadap tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan 30 persen pasal 7 huruf b menyatakan beberapa parpol tidak memenuhi syarat bacaleg pada suatu dapil,” kata Husni.

Sesuai dengan Peraturan KPU No 7 Tahun 2013, maka parpol yang tak memenuhi syarat ini bakal diberi sanksi. Seluruh caleg di dapil yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan dinyatakan gugur dan tak bisa maju dalam Pileg 2014.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menambahkan, dalam temuan KPU, ada sejumlah partai yang tidak memiliki bakal caleg perempuan 30 persen. Dia memberi contoh, PPP. “Di dalam daftar calon itu PPP ada 10 calon nomor 1 dan 2 itu diisi perem-

puan. Di 3 berikutnya tidak ada perempuan, kemudian di 7,8,9 juga tidak ada,” terangnya.

“Mereka pasti kehilangan dapil,” sambungnya. Keputusan ini sontak menimbulkan protes dari sejumlah perwakilan partai politik yang hadir di acara tersebut. Mereka mempertanyakan keputusan KPU. “Kalau KPU dari keukeuh dari pernyataan dia sendiri, kita lakukan jalur hukum. Tapi kami rasa KPU akan perbaiki dan mengubahnya,” kata Fernita Darwis, perwakilan dari PPP. Meski mendapat protes, KPU tetap berpegang pada keputusannya. Perubahan hanya bisa terjadi bila terjadi gugatan hukum atau ada pengaduan lewat Bawaslu. (mad/nrl)

Prestasi pencapaian target DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Muara Enim yang telah berhasil menempatkan satu fraksi utuh di DPRD Muara Enim pada Pemilu periode 2009-2014 lalu, akan diteruskan dengan mengusung target besar dalam pemilu 2014 mendatang yakni dengan menargetkan meraih minimal 8 kursi di DPRD Muara Enim.

MUARA ENIM, RS – Sekretaris DPD PAN Kabupaten Muara Enim, Faizal Anwar SE mengungkapkan, pihaknya sudah menyerahkan Daftar Caleg Sementara (DCS) ke KPUD Muara Enim. Ketua komisi IV DPRD Muara Enim saat ini, menuturkan untuk caleg, PAN terpenuhi keterwakilannya kuota 100 persen di lima dapil yang ada di Kabupaten Muara Enim, sebagaimana diisyaratkan oleh KPUD. Begitu pula dengan terpenuhinya keterwakilan Caleg perempuan minimal 30 persen di setiap Dapil pun sudah terpenuhi. “Semua caleg kita layak untuk dipilih masyarakat. Semuanya para caleg yang berkualitas. Pada pemilu 2014 mendatang, kita menargetkan bisa meraih 8 kursi di DPRD. Atau naik 50 persen dari Pemilu periode lalu, yang saat ini PAN meraih 4 kursi,” ungkap Faizal, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Muara Enim, Senin (10/5).

Untuk nomor urut, kata Faizal, saat ini masih dirahasiakan.

Semuanya baru akan terpublikasi saat penyerahan DCS ke KPUD. Untuk PAN, kata Faizal, DCS ke Daftar Caleg Tetap (DCT) kemungkinan tidak ada perubahan lagi. Begitu pula dengan perubahan caleg, juga kemungkinan tidak akan ada perubahan lagi.

Kecuali, ada peraturan yang berubah di luar PAN. Faizal menjelaskan, semua caleg PAN berpeluang meraih suara cukup banyak di masing-masing daerah pemilihan (Dapil). Dikarenakan caleg PAN semuanya sudah melalui latihan kader dan latihan kepemimpinan, sebagai syarat untuk maju sebagai caleg PAN. “Apalagi caleg PAN, merupakan tokoh di wilayah masing-masing, tokoh muda, dan memiliki integritas yang tak diragukan,” jelasnya.

Faizal memprediksi persaingan antar partai akan terjadi di 4 Dapil yang ada dan juga menjadi incaran PAN untuk meraih kursi tambahan. Yakni Dapil I (Kecamatan Muara Enim, Ujanmas, Gunung Megang, Benakat, dan Belimbing), Dapil II (Talang Ubi, Tanah Abang, Penukal, Penukal Utara dan Abab), Dapil IV (Rambang, Rambang Dangku, Lubai dan Lubai Ulu), dan Dapil V (SDT, SDL, SDU, Tanjung Agung dan Lawang Kidul.

Sedangkan Dapil III (Gelumbang, Kelekar, Lembak, Muara Belida, dan Sungai Rotan), kata Faizal, PAN menargetkan meraih 1 kursi tambahan. “Kita berharap kader-kader terbaik yang ditampilkan PAN di Dapil masing-masing akan mendongkrak suara partai pada Pemilu 2014 mendatang sebagai bagian upaya menghantarkan Ketua Umum PAN, Ir Hatta Rajasa sebagai calon presiden RI di Pilpres 2014 mendatang,” pungkas dia. (yan)

klik...........www.radarpalembang.biz

SOSIALITA

RAKYAT SUMSEL, SELASA 11 JUNI 2013

VI

Kiki-Markus

Karina Pernah Diajak Arya Dugem

RESMI CERAI

JAKARTA, RS - Setelah melalui persidangan yang panjang, pasangan Kiki Amalia dan Markus Horison

Eza Lewatkan Ramadan di Penjara JAKARTA, RS - Pesinetron Eza Gionino didakwa bersalah oleh majelis hakim atas tindak penganiayaan terhadap Ardina Rasti dalam sidang putusan pekan lalu. Pengadilan pun menetapkan bintang FTV itu ditahan selama 7 bulan. Hukuman itu tak hanya membuat bintang sinetron ‘Putih Abu-abu’ itu stop menjalani kontrak syutingnya. Namun, juga mengharuskannya untuk siap melalui bulan Ramadan, Juli nanti di dalam penjara.

Terbayang bagaimana beratnya menghadapi bulan suci tersebut di tahanan. Namun, kuasa hukum Eza menuturkan bahwa kliennya tersebut ikhlas menerima hukuman itu.

“Dia kemarin sudah bilang tidak masalah.

Yang penting dia bilang keluarganya sehat.

Dan ibunya masih sering jenguk kok,” ujar Hendarsam kuasa hukum Eza. Hakim telah mengganjar Eza dengan hukuman 7 bulan penjara dikurangi masa tahanan sejak dirinya resmi berstatus tersangka pada Januari silam. Meski hanya tersisa 1 bulan tahanan, namun ia dan keluarganya keberatan dengan keputusan tersebut.

Belakangan Eza pun tengah menimbang untuk melakukan banding terkait putusan yang ia terima. (doc/mmu)

GAWEAN KITO

pun resmi bercerai sesuai hukum.

Hari ini, Senin (10/6), pengadilan menjatuhkan putusan cerai untuk keduanya.

“Agenda sidang hari ini adalah putusan hakim terkait perceraian Kiki Amalia dan Markus Horison.

Hasilnya, per tanggal 10 Juni 2013 hakim memutuskan pernikahan keduanya putus karena cerai,” ujar kuasa hukum Kiki, Aulia Fahmi saat ditemui usai sidang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Aulia menuturkan, Kiki sudah mendengar putusan cerai tersebut.

JAKARTA, RS - Beredarnya foto bersama empat perempuan striptis membuka fakta bahwa Arya Wiguna memang doyan dugem. Tak ada yang salah dengan itu. Hanya saja, satu per satu perempuan yang pernah dekat dengannya akhirnya membuat pengakuan.

Salah satunya Karina Ranau. Ia mengaku tak heran melihat beredarnya foto Arya Wiguna dengan empat penari striptis. Ia sendiri juga pernah diajak Arya untuk dugem. “Pernah satu kali. Aku kan emang suka ke Kemang, di situ yang kita ketemu. Waktu itu aku janjian sama teman,” katanya, Senin (10/6).

Kala itu, menurutnya ia bersama Arya pergi ke sebuah klub malam. Namun selama di sana, Karina malah ditinggal oleh Arya. “Aku di sana cuma duduk, ngobrol sama asistennya, kita minum orange juice. Arya malah bergaul sama orang lain di sana, malah foto-foto. Boro-boro fokus sama kita ngobrol,” kisahnya.

Beberapa waktu lalu Arya memang dikabarkan tengah dekat dengan istri aktor Epy Kusnandar itu. Kala itu, Arya sendiri merasa dirinya tertipu karena awalnya tak tahu Karina masih bersuami.

Setelah kejadian itu, Arya pun semakin mendapat cap playboy karena selalu mengumbar cinta pada perempuan. “Saya niatnya nggak gombal. Saya kembalikan lagi ke cewekceweknya ya,” kilah Arya. (nu2/mmu)

Menurut Aulia, putusan tersebut adalah hal yang telah dinantikanoleh kliennya selama menjalani proses perceraian dengan Markus.

Kiki absen dari persisangan putusan cerai tersebut. Aulia mengungkapkan, Kiki berhalangan hadir untuk datang mendengar putusan penting yang telah ditunggunya itu.

“Dia tadinya mau datang sekaligus klarifikasi berita-berita yang ada, karena ada acara mendadak jadi dia tidak bisa hadir,” papar Aulia. (doc/mmu)

Hot Gossip

Gelar Syukuran Bayi

Kim Kardashian Dapat Kado Total Rp381 Juta JAKARTA, RS - Akhir pekan lalu, Kim Kardashian menggelar acara baby shower dalam rangka menyambut si buah hati. Dari para tamunya, kekasih Kanye West mendapat banyak kado yang sangat mewah.

Seperti dilansir, Senin (10/6), jika ditotal, hadiah yang diterima Kim dari acara itu bisa mencapai 25 ribu Pound atau sekitar Rp381 juta. “Ini terlalu berlebihan untuk acara baby shower, ini seperti acara pernikahan,” tutur Kim. Di antara kado itu, terdapat bingkisan senilai Rp99 juta dari Petit Tresor, sebuah butik khusus anak-anak di Los Angeles. Kim juga mendapat sebuah rumah boneka seharga Rp137 juta dari salah satu tamunya.

Sementara, ibunda Kim, Kris Jenner memberikan hadiah

RAKYAT R RAKY AT SUMSEL SEL SSE ELA E EL LA L ASA 11 JUNI 2013 SELASA

berupa stroller Porsche seharga Rp 28 juta, dan perhiasan dari Dior dan Cartier. Rencananya, Kim akan melahirkan pada Juli mendatang. (hkm)

Roadshow Mewarnai Radar Palembang

DISAMBUT ANTUSIAS

PAUD Permata Bunda Nurhayati SH MM

Kegiatan ini juga guna membuka wawasan dan keterampilan, sehingga anak-anak akan terbuka wawasan dan pengetahuannya.

“Dengan diadakannya kegiatan positif ini, anak-anak diharapkan semakin mandiri dan terampil,

PALEMBANG, RS –Pengelola Paud Permata Bunda Nurhayati SH MM mengungkapkan, kegiatan ini dilakukan guna menjalin tali silaturahim dengan orang tua dan sekaligus melatih bakat anak, serta bisa melatih kreativitas.

sehinga kedepannya sudah terlatih dan tidak merasa canggung lagi,” ujarnya. Kegiatan ini juga turut disemarakkan beberapa sponsor, yaitu Madu TJ dan Produk Susu Morinaga dari KALBE. (**/pms)

Pemenang Roadshow Mewarnai Radar Palembang ke-3 Juara Juara I Juara II Juara III

: Kharisma : Bunga : Reval

Juara Harapan Harapan I : Daila Harapan II : Mahmud Harapan III : Karisha

Pemenang RoadShow Mewarnai Bersama Radar Palembang

Gebyar Roadshow Mewarnai Radar Palembang ke-3 di PAUD Permata Bunda di Jl Urip Sumoharjo No 1741 Sekojo, Minggu (9/6) berlangsung meriah dan disambut antusias sekitar 35 anak.

Peserta mewarnai

Sponsor

Sekolah Makarti Jaya

Mengukir Prestasi Gemilang Peserta Lomba Makarti Jaya dengan Kepala Dinas Kab. Banyuasin

PALEMBANG, RS - Acungan jempol layak dilayangkan kepada siswa, guru, serta Kepala Sekolah SD Negeri 17 di Jl Senopati Lr Kenanga Rt 11 Rw 06 Dusun Tiga Kec Makarti Jaya, Kab Banyuasin. Harus diberikan apresiasi yang sebesarbesarnya kepada siswa, guru, serta Kepala SD Negeri 17 Makarti Jaya karena berhasil menyabet Prestasi dalam Lomba Siswa, Guru, serta Kepala Sekolah berprestasi yang di ikuti oleh 19 kecamatan pada Jumat (31/5) lalu di Asrama Haji.

Merki Bakri SPd. MSi selaku Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabu-

paten Banyuasin mengungkapkan, kegiatan ini sangat bermanfaat dan memotivasi para peserta untuk bisa meningkatkan prestasi siswa, guru, serta Kepala Sekolah. Kegiatan ini juga sangat memotivasi para pesertanya terutama bagi peserta yang berada di daerah terpencil.

“Mereka buktikan dengan keberhasilan yang telah diraihnya melalui seleksi tingkat Kecamatan se-Kabupaten, dan hasilnya sangat memuaskan. Mereka berhasil mendapatkan juara Pertama Putra dan Putri serta berhak mengikuti seleksi untuk tingkat Provinsi,” un-

gkap Merki.

Hal Senada juga dikatakan Kepala SD N 17 Makarti Jaya Samsuniar Apriani Spd mengungkapkan, sangat merasa bangga karena berhasil mendapatkan juara di tingkat Kecamatan dari 19 kecamatan. “Saya sangat senang dengan keberhasilan ini dan harapan saya semoga sekolahsekolah terpencil yang berada di daerah kami bisa diberikan sarana prasarana yang lengkap serta kesejahteraan bagi guruguru yang tinggal di daerah ini.” tegasnya. (**/pms)

NAMA PEMENANG DARI KECAMATAN MAKARTI JAYA, TINGKAT SD, SMP, DAN KEPALA SEKOLAH

Pose Bersama

Semangat aspirasi rakyat

Siswa Berprestasi

Guru SD Berprestasi

Siswa SMP 1 Yang

Kepala Sekolah SD N 17

Tingkat SD

•

Supardiono SPd

Berprestasi

Yang Berprestasi

(SD N 9)

•

Nyoman Tirtayasa

•

Marmiati SPd

•

Lindawati

•

Syafiqah NA

•

Marzuki

•

(SD N 17)

Samsuniar Apriani SPd Samsuniar Apriani SPd

klik...........www.radarpalembang.biz

VII Alex Tetap

RAKYAT SUMSEL, SELASA 11 JUNI 2013

Golkar Siapkan

Dari Hal I ) ............................................................................

Dari Hal I ) ..............................................................................................................................................

lupa untuk mencapaikan apresiasinya atas kinerja dari Yusri Effendi yang menurutnya sangat baik dan patut menjadi contoh bagi kalangan pejabat lainnya. “Saya tidak sedih karena diakerjanya bagus dan pension tanpa masalah, jadi tinggal cari gantinya,” katanya.

Untuk diketahui, sebelumnya Muzakir selaku Kepala BKD Sumsel mengatakan, saat ini ada 7 nama Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel yang dianggap lolos administrasi.

Namun dirinya memilih untuk bungkam terkait siapa saja ke 8

JONLI

SAMBUNGAN orang tersebut.

Muzakir mengatakan, Syarat administrasi untuk menjadi Sekda yakni, minimal memmiliki pangkat 4C atau 4D.Orang tersebut harus juga sudah Spamen. Kemampuan manajerialnya akan diuji oleh Kemendagri apakah memang sudah terbukti baik untuk memegang jabatan tersebut.

Proses pengajuan rekomendasi sendiri, kata Muzakir, baru akan dilaksanakan dalam kurun waktu sebulan atau dua bulan sebelum Sekda lama pension.

“Waktu penyeleksiannya juga tidak membutuhkan waktu yang

terlalu lama lagi,” jelas Muzakir kepada wartawan.

Sekda Provinsi Sumsel, H Yusri Effendi mengatakan, para pejabat yang ada haruslah bekerja secara maksimal. Ia juga mengatakan, bahwa dirinya segera menutup masa jabatan. “Saya merintis karir muali dari nol dan tahun ini saya akan mengakhiri masa kerja,” kata Yusri.

Ia menuturkan, segala hal itu membutuhkan suatu proses yang panjang. Oleh karena itu untuk bisa mencapai yang terbaik, maka amant dan kepercayaan yang diberikan haruslah dilakukan den-

gan baik pula. “ Hal Itu sangatlah penting untuk menentukan karir kedepan,” katanya.

Berdasarkan penelurusan yang dilakukan oleh koran ini, 5 nama yang dianggap lolos persyaratan administrasi tersebut antara lain Muzakir yang kini menjabat sebagai kepala BKD Sumsel, Ir Permana MMA yang saat ini menjabat sebagai kepala BKPM Sumsel, H Nasrun Umar SH M.Hum yang kini menjabat sebagai kadisperindag, Samuil Chatib yang menjabat asiten 4 Sumsel dan terakhir Yohanes H Toruan yang menjabat kepala Bappeda Sumsel. (alk)

Dari Hal I ) .............................................................................................................................................................

pasangan JONLI. Sementara itu pasangan urut 3, belum mampu meraup suara secara signifikan dimasing-masing Kecamatan.

Sementara itu, sesuai jadwalnya besok (hari ini,red) Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar pleno hasil rekapitulasi suara ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan.

“Semua rekap hasil penghitungan pada tingkat PPK sudah kami terima, besok (hari ini,red) akan dilakukan pleno,” ujar Muhammad Mursadi MM, Sekretaris KPU Empat Lawang.

Ditegaskannya, perwakilan masing-masing pasangan hanya diperbolehkan 5 orang untuk ma-

suk dan mengikuti pleno. Ditanya soal pasangan yang unggul versi perhitungan PPK? Mursadi mengatakan belum bisa menyebutkannya. “Tunggu saja pleno besok,”ujarnya.

Sementara itu, kondisi KPU sekitar pukul 17.30 WIB kembali mencekam. Ratusan massa mengepung kantor KPUD di Jl Nurdin Panji. Kedatangan massa ini membuat suasana tegang, sebab sebelumnya sudah ada massa dari salah satu kandidat yang bermalam dan berjaga diseputaran KPU. Beruntung di lokasi sudah dilakukan pengamanan berlapis. Sedikitnya lebih dari 500 personil gabungan Tentara Nasional Indo-

KPU Rekapitulasi pukul 09.00 WIB. ”Mereka yang hadir pada rekapitulasi perolehan suara Cagub-Cawagub Sumsel dibatasi. Mereka yang diundang pada rekapitulasi perolehan suara itu saksi dari masing-masing pasangan Cagub-Cawagub Sumsel, Panwaslu Kota Palembang, KPU Sumsel, dan instansi terkait lainnya,” jelasnya.

Sedangkan untuk saksi pasangan Cagub-Cawagub Sumsel dua orang, yakni saksi utama dan saksi pendamping. Ia mengatakan, untuk pengamanan di kantor sekitar KPU Palembang akan dijaga langsung oleh pihak Brimob, Polda Sumsel dan Polresta Palembang. ”Mudah-mudahan rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan di KPU Palembang berjalan dengan lancar,” tegasnya.

Terpisah, bertempat digedung komisi pemilihan umum (KPU) kota Lubuklinggau, Jl Perbakin Kelurahan Kayuara, juga akan menggelar pleno penetapan jumlah suara. Hal ini dilaksanakan Setelah pleno tingkat PPK selesai dieslenggarakan.

“Insyaallah besok (hari ini, red) kami akan menggelar pleno penetapan jumlah suara,” kata komisioner KPUD Lubuklinggau, Hendri Almawijaya didampingi Topandri.

Dijelaskannya, pleno penetapan tingkat PPK sendiri sudah digelar dan semuanya sudah diserahkan dengan KPU Lubuklinggau. Akan tetapi, berapa ngka pasti atau laporan masing-masing PPK, KPUD sendiri tidak tahu pasti.

nesia ( TNI ), polisi mengamankan KPU.“Kami melakukan pengamanan maksimal agar pleno yang akan dilakukan berjalandenganbaik,”ujarKapolres Empat Lawang AKBP Dwi Santoso. ini dilakukan agar pleno berjalan lancar.

Dia mengimbauan warga dan seluruh masyarakat untuk tidak terpancing isu-isu yg tidak benar, dan juga tidak membawa senjata tajam untuk menghindari hal-hal yang tidak memungkinkan.

“Setiap orang yang akan masuk ke KPU akan di periksa,” imbuhnya. selain itu para kandidat harus bisa menenangkan dan mengontrol pendukunganya. Apapun hasil yang akan dikeluarkan

oleh KPUD, harus dihormati bersama.

Pantauan koran ini, kantor KPUD mulai diberikan barikade kawat berduri sebanyak tiga lapis.

Lapisan pertama di kawasan memasuki KPU, kemudian berikade kedua didepan masuk KPU dan berikade ketiga di arah belakang Jl Nurdin Panji. Masing-masing berikade dijaga personil kepolisian dan TNI. Di pinggiran KPU juga dipasang tenda dan lainnya. sementara itu dalam bentrokan dua hari lalu di Muara Pinang Kasatreskrim Empat Lawang AKP Nanang Supriyanta terluka. Bukan Kasatreskrim Pagaralam. (obi/rd2)

Dari Hal I ) ........................................................................................................................

“Yang jelas kami menerima berkas dalam kotak suara. Tidak boleh dibuka sebelum pelaksanaan pleno tingkat KPU dimulai.

Terus terang kami juga tidak berani mengira-ngira atau menjumlahkan sebelum pelaksanaan pleno digelar,” ujarnya.

Dalam kegiatan pleno di Lubuklinggau, tingkat keamanan pun sepenuhnya diserahkan dengan pihak kepolisian. “Namun melihat tingkat kerawanan kota Lubuklinggau termasuk aman. Yah mungkin pengamanan yang dilaksanakan pihak kepolisian tidak full ekstra ketat. Alhamdulillah kami aman,” katanya singkat.

Dijelaskan juga, usai dilaksanakan pleno KPU tingkat kota Lubuklinggau, selanjutnya hasil pleno akan segera di kirim ke provinsi. “Semuanya akan dikirimkan, sehingga nantinya bisa dilaksanakan penghitungan pada tingkat provinsi,” ujarnya singkat.

Sementara itu, hasil pleno PPK pasangan nomor urut dua yakni Iskandar Hasan – Hafiz Tohir, unggul di lima kecamatan. Adapun kecamatan tempat mereka unggul antara lain adalah kecamatan Lubuklinggau barat II, Lubuklinggau Timur I, kecamatan Lubuklinggau Timur II, Lubuklinggau Selatan I dan Lubuklinggau Selatan II. Sedangkan tiga kecamatan lainnya yakni Lubuklinggau Barat I, kecamatan Lubuklinggau Utara I dan kecamatan Lubuklinggau Utara II, yang unggul pasangan Alex Noerdin dan Ishak Mekki.

Sementara itu, Hasil perolehan

suara pemilukada Gubernur Sumsel di OKU Selatan 6 Juni lalu, secara resmi segera bisa diketahui. KPU setempat baru akan melakukan rekap suara hasil dari penghitungan rekap suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 19 Kecamatan se OKU Selatan Selasa, (11/6).

Semuanya Terkendali Hal ini seperti diungkapkan Ketua KPU OKU Selatan Hendri Daya SAg Putra melalui komisioner bidang logistik Rahmat Saleh SE MIP. Menurutnya seluruh hasil rekapan PPK atau formulir model DA KWK dari 19 kecamatan sudah sampai di sekretariat KPU OKU Selatan. “Ya, semuanya sudah ada di KPU dan besok (hari ini red.) kita akan lakukan perekapan,” kata Rahmat Saleh dijumpai wartawan di kantornya.

Selain formulir DA KWK KPU OKU Selatan lanjut Rahmat, juga telah menarik seluruh logistik perlengkapan pemilukada Gubernur Sumsel. Bahkan dalam penarikan logistik KPU melibatkan pihak ke tiga dengan mengerahkan 4 unit Truk untuk menarik secara kolektif logistik kotak suara dan seluruh isi perlengkapannya.

Sampai dengan sore kemarin sekitar pukul 16.30 wib sudah ada 3 truk yang sampai di KPU OKU Selatan. Artinya tinggal beberapa kotak suara di beberapa kecamatan yang belum sampai. Meski begitu, pihak KPU setempat memastikan seluruh logistik kotak suara bakal sampai di KPU OKU Selatan.

“Bisa dipastikan seluruh logistik kotak suara bakal sampai hari

ini (kemarin) dan berada di KPU dalam kondisi disegel,” paparnya.

Sementara itu, rencananya proses perekapan surat suara hasil penghitungan dari PPK seluruh kecamatan, berlangsung di KPU setempat dan diperkirakan perekapan baru dimulai pukul 09.00 wib. Selanjutnya pasca perekapan selesai, hasilnya langsung akan diserahkan ke KPUD Provinsi Sumsel. “Hasilnya langsung akan kita serahkan ke KPU Provinsi setelah selesai proses perekapan,” kata dia Terpisah, Ketua KPUD OKU Timur H Leo Budi Rachmadi mengatakan, rapat pleno yang dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB tersebut, barulah diketahui hasil perolehan suara setiap pasangan yang sesungguhnya.

“Selama ini memang sebagian pihak atau tim dari masing-masing calon sudah memiliki data perolehan suara, tapi melalui pleno inilah perolehan suara yang sesungguhnya yang dapat dipertanggung jawabkan,” ujar Leo. “Usai pleno kita langsung menyerahkan hasilnya ke KPU Provinsi.

Walaupun malam hari selesai tetap langsung kita bawa ke Palembang (KPU Provinsi) karena paling lambat pukul 23.59 WIB tanggal 13 Juni hasil pleno ini sudah ada di provinsi. Dalam perjalanan menuju Palembang sendiri, surat suara ini akan dimasukkan dalam kotak suara yang juga dikunci dan disegel serta dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. (pin/zar/ gie/awa)

urusan Golkar untuk persoalan Iyan anton Perdian sebagai cabup Banyuasin,” kata Wasista Bambang Utoyo, pengurus DPD Golkar Sumsel, Senin (10/6).

Menurut Wasista, Keputusan KPU Banyuasin dalam menerbitkan surat keputusan nomor 60 terhadap didiskualifikasi terhadap Yan Anton Ferdian di Banyuasin ada intimadsi. ”Kalau memang diperlukan akan kami siapkan, karena dia adalah kader Golkar, namun hal ini kan sudah dianulir oleh pihak KPU,” katanya.

Sedangkan gejolak yang terjadi

Dikhawatirkan Dihubingi Senin (10/6) ia mengatakan, tarik ulur kebijakan antara KPU Kabupaten dan KPU Provinsi mengeluarkan pertanyaan mendalam dalam benak masyarakat.

“Apakah memang KPU Kabupaten/Kota memiliki dasar hukum sesuai perundangan yang ada ketika mendiskualifikasikan pemenang Pilkada, serta begitu pula dengan KPU Provinsi, yang mengambil alih dan menganulir kebijakan KPU Kabupaten, ini jelas membuat semua pihak bingung,” kata dia Mestinya sejak kebijakan terse-

Waspadai

jangan terprovokasi dengan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dapat merugikan masyarakat. ”Jangan salahkan masyarakat, namun yang salah itu adalah kandidat tersebut, kalau masyarakat saya kira tidak, yang ribut itu adalah calon karena mencari kesalahan kandidat lain dengan cara yang salah, saya yakin masyarakat tidak akan terpengaruhi bila tidak didorong oleh kandidat,”sarannya Himbaun DPRD Sumsel kepada calon kepala daerah untuk menyerahkan sepenuhnya proses pemilukada ke KPU setempat. (zar)

Dari Hal I ) ................................................................................ but di buat para pemangku kebijakan mesti bertanggung jawab untuk memperlihatkan kepada masyarakat luas dasar hukum atas kebijakan tersebut. “Setiap kebijakan itu mesti diuji, apakah memang berdasar atau tidak, tolak ukurnya tiga hal. Uji kewenangan, kemudian uji prosedur dan uji substansinya, baru bisa dilihat. Jika unsur ketiga tersebut tidak terpenuhi, jelas ini abuse of power,” ulasnya.

Dikatakan, waktu begitu cepat yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengambil aluh kewenangan

dirasanya belum melalui kajian dan uji atas kebijakan tersebut. Ia sendiri khawatir ada penyalahgunaan kewenangan dan itu juga ia rasakan pada kebijakan KPU Kabupaten yang menurutnya terlalu cepat membuat keputusan.

“Apakah kewenanagn diskualifikasi itu adalah kewenangan KPU Kabupaten? kalau iya, apakah unsur peraturan dalam UU untuk melakukan pendiskualifikasian telah terpenuhi? Untuk itu kita belum mendapatkan penjelasan yang pasti,” kata dia (can)

Dari Hal I ) ....................................................................................................

kami akan segera bentuk tim untuk menyelesaikannya. Namun harapan saya masyarakat tenang dan tidak anarkis,” katanya.

Diterangkan Kapolda Sumsel, masyarakat Banyuasin merupakan masyarakat yang berbudaya. Jadi ia meminta agar diberi waktu untuk jajarannya bekerja sesuai dengan aturan yang ada. “Jadi persoalan ini diselesaikan secara hukum.

Kami akan tindak lanjuti sesegera mungkin. Yang penting tertib dan damai,” tegasnya.

Sementara itu, Anwar Malik, tokoh Banyuasin juga minta masyarakat untuk menjaga ketertiban dan tidak anarkis. “Apa yang dituntut ini merupakan tuntutan kita bersama agar Banyuasin ini lebih baik lagi, maka jangan nodai perjuangan ini dengan anarkisme,” tegas.

Massa yang merupakan para pendukung lima pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyuasin ini mendesak KPU konsisten dengan keputusannya. “KPU Banyuasin lebih berhak dari KPU Sumsel,jadi penganuliran SK KPU Banyuasin oleh KPU Sumsel itu juga cacat hukum,” teriak Calon Bupati Agus Saputra saat memberikan orasi.

Dia mengajak masyarakat jangan menyerah memperjuangkan aspirasinya, karena ini hak nya rakyat Banyuasin. “Kecurangan Pilkada ini tidak boleh di biarkan,dan hukum harus ditenggakkan,” katanya.

Kendati aksi berjalan damai,namun kawat berduri di pasang di areal masuk kantor Bupati Banyuasin, Begitu juga aparat brimob Polda Sumsel, Polres Banyuasin dan anggota TNI nampak menutup total jalan masuk areal perkantoran. Kondisi ini mengakibatkan akses pelayanan masyarakat terganggu dan kantor sepi dari Pegawai Negeri Sipil Terlihat, Kapolres Banyuasin, AKBP Agus Setywan Sik, Kejaksaan Pangkalan Balai, Suwito, Anggota DPRD Kabupaten Banyusin, Rudi Apriadi, Kasat Brimob Polda Sumsel Kombes Pol Adeni Mohan Daeng Pabali yang menghadapi massa tersebut.

Kapolres Banyuasin, AKBP Agus Setyawan Sik mengatakan, pihaknya menerjunkan ribuan personil anggota kepolisian, yang berasal dari polres Banyuasin dan backup dari polda sumatera selatan.”Kami siap dan siaga, antisipasi yang tidak diinginkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kombespol H Adeni Mohan Daeng Pabali MM mengatakan, kondisi di Banyuasin masih kondusif dan terkendali.

“Suasana tetap aman dan terkendali, tadi memang terjadi unjuk

Surat Suara

rasa terkait Pilkada bupati yang berlangsung 6 Juni kemarin, sempat terjadi pembakaran dan blokir jalan di depan pintu masuk pemkab banyu asin atau bundaran, namun tidak berlangsung lama, hanya sekitar 15 menit,” kata dia Langkah persuasif terus dilakukan pihaknya, ketika terjadi pembakaran dan pemblokiran jalan, pihaknya berhasil bernegosiasi dan menghimbau agar demonstran tidak memblokir jalan. “Jalan itukan jalan umum, bahkan bukan hanya warga banyuasin, syukurlah, massa bisa diajar bernegosiasi, apapun yang meraka inginkan akan coba di mediasi, mau ketemu Kapolres, kami usahakan, pun begitu DPRD maupun pemerintah terkait,” jelasnya Pengamanan pula akan terus diperkuat oleh pihaknya, untuk Banyuasin juga, pihaknya terus bersiaga, tidak ada pengurangan maupun penambahan pasukan. “Kalau untuk Empat Lawang akan ditambah dua kompi pasukan Brimob bahkan saya sendiri akan bergeser kesana untuk memimpin langsung pasukan disana,” kata dia.

Empat Lawang Mencekam Kabupaten Empatlawang hingga, Senin (10/6) masih bergejolak pasca rekapitulasi suara Pilgub Sumsel dan Pilbup Empatlawang di dua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Muarapinang dan Tebingtinggi. Tim pendukung salah satu pasangan calon kepala daerah Empatlawang masih panas. Penyebabnya, saksi dari satu pasangan calon diintimidasi untuk menghadiri rekapitulasi suara di tingkat PPK. “Sudah pasti mereka dengan leluasa menggelembungkan suara karena tidak ada saksi dari tim kita.

Sengketa hasil perolehan suara sudah banyak buktinya, mereka memaksa saksi menandatangani hasil pleno yang mana jumlah suaranya sudah banyak dirubah,” kata Poni S, salah satu saksi di tingkat KPPS dalam wilayah Kecamatan Muarapinang.

Ditambahkan pula bahwa perubahan rekapitulasi bisa dibuktikan karena di C1 KWK mereka banyak coretan. Sementara yang C1 milik kita bersih,” ujar Poni S di Kecamatan Muarapinang.

Untuk mengantisipasi terjadinya kisruh susulan terutama memasuki pleno perhitungan di tingkat KPU Empatlawang yang dijadwalkan 11 Juni 2013, pihak kepolisian setempat dibantu pihak TNI siap siaga.

Beberapa pleton Dalmas dan Brimob yang diperbantukan dari kabupaten lain sudah disiagakan.

Tidak hanya itu, beberapa perlengkapan lainnya, seperti mobil water cannon sudah distandbykan di halaman Mapolres Em-

patlawang.

KPU Sumsel Memastikan Tahapan Tetap Berjalan Terpisah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel memastikan tahapan rekapitulasi pilgub Sumsel 6 juni lalu, di Banyuasin dan Empat Lawang akan tetap berjalan sesuai dengan tahapan yang telah dijadwalkan, begitu juga rekapitulasi pilbup Banyuasin dan Empat Lawang.

“Bila KPU Banyuasin tidak dapat menjalankan tahapan dengan baik maka KPU Sumsel akan mengambil alih tugas dan wewenang KPU Banyuasin, namun sejauh ini rekapitulasi pilbup Banyuasin dan Pilgub Sumsel tetap akan berjalan sesuai dengan tahapan,” kata, Divisi Hukum, KPU Sumsel, Chandra Mirza ditemui, Senin (10/6).

Berapa lama jangka waktu yang diberikan KPU Sumsel untuk KPU banyuasin, terkait terbitnya surat nomor 60 oleh KPUD Banyuasin? Menurut mirza, KPU Sumsel tetap berpedoman pada tahapan pemilukada yang telah ditetapkan. “Selambat-lambatnya hingga penetapan hasil rekapituasi KPU Banyuasin, persoalan ini dapat diselesaikan oleh pihak KPU Banyuasin, karena kewenangan tersebut ada di KPU Banyuasin bukan KPU Sumsel,”ungkapnya Dilanjutkan Chandra, KPU sumsel telah menyurati KPU Banyuasin dan Empat Lawang untuk tetap menjalankan tahapan rekaptiulasi mulai dari tingkat PPK hingga tingkat KPU setempat. ”Tidak ada hambatan rekap ini, termasuk juga bagi pasangan calon bupati-wakil bupati Banyuasin yang dikenakan didiskualifikasi juga harus dihitung,” ungkapnya.

Selain itu, untuk mengawal proses rekapitulasi ini berjalan dengan baik, KPU Sumsel telah meminta bantuan Polda sumsel untuk membackup kebijakan KPU dan Bawaslu Sumsel, sehingga proses Pemilukada dapat berjalan dengan aman, kondusif dan tidak terjadi anarkis. “Untuk Empat Lawang untuk tetap menjalankan proses rekpitulasi, mungkin Selasa (11/6) sudah dapat berlangsung pada tingkat rekap di kpu Empat lawanag tidak boleh terhenti baik pilgub sumsel maupun pemilukada Empat Lawang,” tegasnya Menurut Chandra penghitungan Pemilukada dapat dilakukan ulang, bila kekisruhan yang terjadi sangat luar biasa yang menyebabkan tahapan dan rekapitulasi tidak dapat berlangsung, namun bila hal itu belum tercapai maka tahapan tetap akan dilanjutkan sebagai mana tahapan yang telah ditetapkan. ”Walaupun dunia mau runtuh sekalipun rekap tetap akan kita jalankan,” tukasnya. (zar/can/tri/rd2)

Dari Hal I ) .........................................................................................

dibakar secara terbuka dan disaksikan semua pihak khususnya Timses (Tim Sukses) masingmasing kandidat agar tidak ada tudingan jika surat suara rusak dipakai pada saat pencoblosan.

“Jumlahnya mencapai 754 lembar. Surat yang rusak hasil pengecekan sebelum didistribusikan ke TPS yang ada di Lahat,”ujarnya.

Dijelaskannya, untuk jalannya Pilkada Lahat tahun ini tidak ada kendala dan bisa dikatakan sukses sesuai harapan, bahkan sejak semangat ASPIRASI RAKYAT

di Empat Lawang, Wasista sangat menyanyangkan atas peristiwa kerusuhan tersebut, yang menyebabkan masyarakat terluka.

“Pemilukada akan bergejolak bila selisih perolehan suara sangat tipis, yang kedua ada kecuranagn, sehingga ada kandidat pasangan calon merasa dirugikan, seharusnya semuanyan serahkan ke KPU, namun bila merasa dirugikan silakan ajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) bukan dengan cara yang tidak benar,” jelasnya.

Menurut Wasista, yang juga ketua DPRD Sumsel, menghimbau kepada masyarakat Empat Lawang

dilakukan pencoblosan hingga menjelang masa perhitungan surat suara belum ada protes berlebihan dari masing- masing kandidat maupun Timses meskipun untuk logistik ada keluhan.

“Untuk Cabub belum ada protes, namun untuk Pilgub ada protes dari salah satu Timses mengenai Logistik, dan semuanya telah diberikan penjelasan,” imbuhnya.

Ditambahkan Darsi, untuk Golput diLahat mencapai 30 persen dan sangat tidak sesua dengan target KPU yakni seban-

yak 80 persen pemilih dari jumlah penduduk. Pencapaian tersebut dikarenakan masyarakat memutuskan untuk tidak memilih salah satu calon (golput) dan banyaknya surat suara yang rusak akibat salah dalam proses pencoblosan 6 Juni lalu.

“Target kami 80 persen hanya tercapai 70 persen. Golput dan suara tidak sah diperkirakan 30 persen,” ujar Darsi disela sela pemusnahan surat suara yang tidak sah dan tidak standar saat penyortiran di Kantor KPU Lahat,” pungkasnya. (man)

klik...........www.radarpalembang.biz

RAKYAT SUMSEL, SELASA 11 JUNI 2013

VIII