SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
Rakyat Sumsel radar_palembang@yahoo.com
RADAR PALEMBANG
@radar_palembang
ONLINE Telp : (0711) 361 638 FAX : (0711) 362 452
JUMAT 16 AGUSTUS 2013
HARGA Rp 4.000
Nyamannya Kursi Dewan CALEG pada Pileg 2014 mendatang masih akan bermunculan muka-muka lama. Tak jarang dari mereka yang sudah bertahan 2 hingga 3 periode. Muka-muka yang kembali nyaleg seolah terlena akan empuknya duduk sebagai wakil rakyat, sehingga tidak memberikan ruang bagi kader-kader muda untuk maju.
Polda Siap Amankan PSU
5.148 Anggota Disiagakan PALEMBANG, RP – Jelang Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilgub Sumsel yang akan digelar pada 4 September, Polda Sumsel sudah menyiapkan pasukan. Sebanyak 5.148 anggota akan diterjunkan dalam operasi mantap Praja yang akan dilakukan mulai 3 September hingga 13 September 2013 Kapolda Sumsel Irjen Pol Saud Usman Nasution melalui Kabid Humas Kombespol Djarod Padakova ditemu di ruang kerjanya, Kamis (15/8) mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan pasukan dalam pengamanan Pemilihan suara ulang, menurutnya pengamanan tersebut juga akan melibatkan dari linmas. “Nanti polanya, 2 Anggota kepolisian untuk dua TPS dibantu empat anggota linmas,” jelasnya. Adapun rincian pengaman tersebut, jelas Djarod akan menyesuaikan dengan jumlah TPS dimasing masing daerah, jadi sebaran anggota akan sesuai kebutuhan tidak ada penumpakan. “Untuk Palembang akan di-
Penyebaran Anggota Polda Sumsel
PALEMBANG, RS – Meski demikian, sejumlah anggota berkilah kembali nyalon bukan karena haus akan jabatan, namun karena ingin berbuat untuk masyarakat dan ingginya dorongan masyarakat kepada mereka untuk kembali mencalonkan diri Contoh saja, Anggota DPRD Sumsel A Djauhari. Kepada Rakyat Sumsel ia mengatakan, selama menjabat anggota dewan dua periode lebih, dirinya telah
mengedepankan tugas pokok sebagai wakil rakyat baik yang tertulis maupun yang tersirat. ”Saya terus terang konsisten dan berkomitmebn menjalankan tugas seperti seperti pengawasan, budgeting, maupun aspirasi,” katanya Disingung apakah selama menjabat anggota dewan memiliki strategis khusus dalam merebut suara rakyat? Politisi Demokrat ini tidak memiliki strategis khusus
namun lebih terbuka. “Selama menjadi wakil rakyat saya selalu menjadi pimpinan di DPRD, siapa pun yang ingin bertemu saya persilakan. Saya lebih terbuka kepada rakyat, itu yang selalu saya tanamkan sebagai wakil rakyat,” jelasnya. Menurut politisi Demokrat yang juga menjabat wakil ketua DPRD Sumsel mengungkapkan, kelemahan sebagai anggota di❏ Ke halaman VII
Pascapenundaan Pelantikan Yan-Sas
Pelayanan Publik Kembali Normal BANYUASIN, RS – Pascapenundaan pelantikan dan aksi demontrasi yang berimbas penutupan akses ke perkantoran Pemkab Banyuasin, pelayanan publik mulai kembali normal. Sebelumnya, pelayanan publik seperti pembuatan SIM, Samsat, hingga pembuatan akte kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Banyuasin, sempat terganggu aktivitasnya. “Sudah normal, pelayanan kami tetap buka, dan yang datang juga banyak,” kata Kepala Dis-
dukcapil Banyuasin, Drs Hasan Masri MSi, Kamis (15/8).
Dikatakannya, meski pada Rabu (14/8) kemarin terjadi penutupan lokasi perkantoran, dimana masyarakat umum dilarang masuk ke kompleks tersebut, namun pelayanan akte kelahiran tetap dibuka untuk melayani masyarakat. “Saat pelantikan kemarin, tetap buka, tapi hanya segelintir masyarakat yang datang ke kantor kita untuk urus akte, masyarakat yang masuk lolos dari pemeriksaan, jadi tetap ngurus ke sini,” katanya. ❏ Ke halaman VII
Palembang
2.650 anggota
Prabumulih
307 anggota
OKU
699 anggota
OKU Timur
1.446 anggota
Warkuk Ranau
46 anggota
Total
PALEMBANG, RS - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, tidak begitu perduli akan tingginya angka golongan putih (Golput) yang akan memberikan hak suaranya pada pemungutan suara ulang (PSU) Pemilukada Sumsel, 4 September mendatang. Bahkan, anggota KPU Sumsel tidak menghiraukan Herlambang komentar negatif yang dilontarkan sebagaian besar masyarakat dan pengamat “Kami tidak perduli berapa besar partisipasi masyarakat yang akan mengikuti PSU mendatang. Kami berusaha semaksimal mungkin menyukseskan PSU, termasuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” kata ❏ Ke halaman VII
Jumlah Personel
jaga 2.650 anggota kepolisian, sesuai dengan jumlah TPS, untuk Prabumulih sebanyak 307 anggota sementara untuk OKU
Golput Tinggi, KPU Tak Peduli
Bertahan Hingga 3 Periode Persempit Ruang Kader Rakyat Masih Pesimis
Daerah
5.148 anggota sebanyak 699 anggota, kemudian OKU Timur 1.446 anggota serta Warkuk Ranau 46 anggota,” ulasnya.
Antisipasi Hasil Pileg
RSJ Siapkan Ruangan Tambahan PALEMBANG, RP – Biaya politik dan tekanan sosial yang tinggi jelang pemilihan umum tahun 2014 bisa menyebabkan seorang calon anggota legislatif (caleg) depresi bahkan gila bila tidak terpilih. RS Ernaldi Bahar mempersiapkan ruangan tambahan yang fungsinya nanti untuk menampung para Caleg yang gagal. “Ruangan untuk pasien baru tetap akan selalu kami sediakan. Ada atau tidak ada pasien nantinya, kami sudah siapkan ruangan, namun kami berharap tidak ada pasien yang datang karena gagal dalam Pileg,” jelas Yumidiasih, Dirut RS Ernaldi Bahar saat diwawancara di Griya Agung, Kamis (15/8). Yumidiasih menambahkan, fasiltas yang dimiliki RS Errnaldi Bahar saat ini adalah gedung administrasi, gedung poli rawat jalan, dan rawat inap. Pelayanan rawat inap jiwa ini berkapasitas 370 tempat tidur dengan kelas perawatan VIP, kelas I, II, III. Selain itu terdapat juga klinik anak dan remaja dengan melayani berbagai kasus yang dialami anak dan remaja. Diantaranya autis, hiperaktif, kesulitan belajar, gangguan konsentrasi, kenakalan anak dan lain sebagainya. Meski begitu, secara umum, ❏ Ke halaman VII
Kombespol Djarod Padakova
Pengamanan sendiri jelas Djarod, dari mulai pendistribusian logistik hingga proses perhitungan suara di KPU Provinsi dan semua akan mendapatkan bantuan back up dari pihak TNI. Dikatakan Djarod, perkiraan terjadi ancaman ada di beberapa titik potensial, seperti di tempat pemungutan suara, proses perhitungan dan pelantikan. (can)
CERUDIK’AN Nyamannya Kursi Dewan Mau tukaran ngak ya dengan kursi rakyat.
Golput Tinggi, KPU Tak Peduli
Ya iya lah, emang masalah buat KPU...
Ngerumpi Kito
Karnel Oil Sempat Ditolak Mura Nama perusahaan migas Kernel Oil Pte Ltd, Singapura belakangan jadi perdebatan setelah diduga memberikan suap kepada mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Kernel Oil, sebelumnya diisukan pernah hendak melakukan investasi di Musi Rawas (Mura), meski pada akhirnya tak disetujui sang Bupati. Namun untuk perizinan, Kernel Oil tak sempat memasukkannya ke Pemprov Sumsel. (*)
II
SUARA RAKYAT
RAKYAT SUMSEL, JUMAT 16 AGUSTUS 2013
Mencari Caleg Bersih Memang, sangat sulit mencari 6.637 calon anggota legislatif yang layak, ‘bersih’ dari segala praktek korupsi dan ‘bersih’ pula dari tindakan moralitas. dan ini adalah kriteria caleg yang selalu dirindukan oleh publik dan lagi-lagi publik dipaksa untuk mencari tanpa ada petunjuk atau kemudahan dari KPU sebagai penyelenggara. BERDASARKAN catatan dan hasil pemantauan ICW dan JPPR, terdapat 36 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dewan perwakilan rakyat (DPR) dari 26 daerah pemilihan yang tidak
pro pada pemberantasan korupsi. Rilis yang dipublikasikan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) sangatlah informatif. Antara lain, ICW dan JPPR mengingatkan bahwa ketika masuk ke dalam bilik suara atau tempat pemungutan suara (TPS), 9 April 2014 nanti, masyarakat akan lebih mudah menentukan pilihannya. Jadi, sangatlah wajar jika ada calon anggota legislatif keberatan atau menolak untuk dipublikaskan curriculum vitae (CV) atau daftar riwayat hidupnya. Mereka takut jika dipublikasikan rakyat tidak akan memilih karena sudah ketahuan ‘belangnya’ sehingga
lebih baik disembunyikan dan disimpan rapat-rapat dalam karung. Tidak dimasukannya aturan yang mewajibkan para caleg mempublikasikan CV, tentunya akan membuat rakyat kesulitan dalam memilih atau menilai wakilnya, mana yang pro terhadap aspirasi rakyat dan mana yang tidak pro terhadap aspirasi rakyat? Meskipun ICW dan JPPR sudah mempublikasikan daftar nama-nama para politisi yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi dan membuka karung seluas-luasnya. Ternyata, hal tersebut tidak lantas membuat rakyat mudah menentukan caleg untuk wakil mereka di parlemen nanti. Pasalnya, banyak calon anggota
legislatif yang sedikit berhasil untuk terlihat ‘cantik’ dengan pencitraan yang sudah dibangun di setiap media baik elektronik maupun media cetak. Memang, sangat sulit mencari 6.637 calon anggota legislatif yang layak, ‘bersih’ dari segala praktek korupsi dan ‘bersih’ pula dari tindakan moralitas. dan ini adalah kriteria caleg yang selalu dirindukan oleh publik dan lagi-lagi publik dipaksa untuk mencari tanpa ada petunjuk atau kemudahan dari KPU sebagai penyelenggara. (*) Ronald Surbakti Jl. Tebet Barat I/19 Jakarta Selatan.
Tindak Sweeping, Domain Penegak Hukum TINDAK sweeping adalah domain aparat penegak hukum, namun seringkali kita menemukan, mendengar dan melihat masih ada kelompok masyarakat yang mengatasnamakan dari organisasi masyarakat tertentu melakukan tindakan sweeping. Bahkan aksinya sama sekali tidak mencermin perbuatan yang patuh hukum. Tindakan anarkis yang dilakukan membuat kebingungan masyarakat. Masyarakat semakin dibuat bingung ketika ormas tersebut terus berulang melakukan tindakan yang anarkistis. Melakukan sweeping disejumlah tempat dengan berbagai dalih yang mereka anggap benar. Ilegal, itulah yang pasti bisa dikatakan dan memang tindakan sweeping oleh ormas adalah tindakan yang ilegal. Jika negara ini berdiri tegak atas, ormas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan sweeping dengan dalih apapun. Aksi sweeping hanya boleh dilakukan oleh aparat pen-
egak hukum dan jajarannya. Sehingga ketika ada ormas sering melakukan sweeping memberikan kesan yang sangat dangkal. Ormas seakan-akan memiliki negara ini dan bisa mengatur serta memaksakan kehendaknya. Jika melihat hal seperti itu, rasanya benar jika ormas memang sudah saat diatur melalui undangundang. Tujuannya adalah ormas juga memiliki tanggungjawab penuh terhadap kehidupan berbangsa bernegara. Dengan payung hukum melalui undang-undang tentu konskuensi ormas sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan negara menjadi mutlak. Ormas tak boleh seenaknya menggunakan kekuatan dengan pengerahan masa melakukan sweeping. Perusakan penganiayaan apalagi pembunuhan merupakan tindakan yang sangat biadab, apalagi dialkukan oleh ormas. Terlintas dibenak kita, dengan seringnya salah satu ormas melakukan sweeping hilang
Semangat Aspirasi Rakyat
sudah rasa aman dan tentram bagi masyarakat. Aksi sweeping yang dilakukan oleh ormas merupakan bentuk teror yang nyata, sehingga pantaslah masyarakat mempertanyakan keberadaan ormas tersebut. Dinegara manapun Ormas harus patuh dan tunduk kepada aturan negara dan undang-undang, bukan menjalankan aturan sendiri apalagi dengan mengatasnamakan agama tertentu. Masyarakat harus serius menyikapi, jangan sampai terjebak dalam tindakan yang seakan menegakan kebenaran, padahal mereka membuat teror dimanamana. Pluralisme adalah ciri khusus bangsa ini, dan negara ini masih bisa berdiri tegak hingga saat ini karena pluralisme. Ketika ada salah satu kelompok yang ingin memaksakan kehendak, sudah barang tentu akan menjadi musuh bersama, alasannya mereka sangat membahayakan. Jika tidak ditindak tegas
aksinya tentu akan terus berlanjut dan bukan hal yang tidak mungkin, mereka akan terus melakukan pelecehan terhadap negara, karena tidak pernah mendapatkan sanksi tegas atas tindakan anarkis yang selalu dilakukannya. Hendriwan Angkasa, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat
Korupsi Merugikan Sendi - Sendi Bangsa AKHIR-akhir ini masalah korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya, ada yang pro adapula yang kontra. Akan tetapi walau bagaimanapun korupsi ini merugikan negara dan dapat meusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya den-
gan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya latent yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata masyarakat.
Korupsi merupakan sebuah masalah ekonomi yang berakar pada struktur sosial-politik masyarakat Indonesia. Korupsi bukanlah sebuah masalah moral semata, seperti yang dikatakan oleh sebagian besar orang yang meyakininya. Sekalipun tentu saja masalah moral memiliki peran penting dalam menyuburkan praktek korupsi di Negara Indonesia, akan tetapi peran tersebut tidak terlepas dari struktur politik kekuasaan yang memberikan ruang untuk munculnya masalah korupsi ini. Wawan Budayawan, Spd Pemerhati Masalah Sosial dan Budaya.
Dicari Capres 2014 Berani Dihukum Mati Jika Korupsi OLEH karena itu adakah Capres RI 2014 berani dihukum mati ataupun hukuman berat lainnya dan memiliki fokus terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini dengan prinsip pegadaian menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah dan sesuai lagu disana senang disini senang, sehingga Bangsa Indonesia tidak berkutat terus pada masalah korupsi terus yang berkepanjangan. Sudah saat Indonesia Bangkit dan berubah untuk mewujudkan Indonesia Baru. Menjelang 2014, sudah banyak kandidat yang mulai memperlihatkan diri tanda-tanda sebagai Capres 2014. Mulai dari tebar pesona, safari politik, politik pencitraan, dan lain sebagainya
dilakukan untuk menarik simpati masyarakat. Program demi program ditawarkan oleh berbagai pihak yang bakal bertarung di pemilu 2014. Namun adakah diantaranya yang telah menawarkan bagaimana konsep menangani korupsi di negeri ini? Sebagaimana Anda ketahui bahwa korupsi di negeri sudah tidak dapat ditawar-tawarkan harus segera di hentikan. Harus ada komitmen Capres 2014 bagaimana untuk menghentikan korupsi di bumi tercinta ini. Mungkinkah kita harus belajar dari negeri China untuk menerapkan hukuman mati sebagaimana yang dilakukan oleh Presiden China, Hu Jintao. Akan tetapi penjatuhan hukuman mati mendapatkan tantangan
dari beberapa kalangan seperti Kontras, ICW termasuk Komnas HAM. Hal ini sebagaimana dikatakan ifdal “hukuman mati tidak akan efektif untuk mengurangi jumlah koruptor yang semakin merajalela. Tingginya perbuatan korupsi, tidak ada korelasinya dengan hukuman mati. Bila tujuannya untuk membuat koruptor jera, pemerintah sebenarnya bisa melakukannya dengan cara lain. Misalnya saja pemiskinan terpidana korupsi, atau dikucilkan dari lingkungannya. itu lebih efektif daripada hukuman mati. Ronald Surbakti Jl. Tebet Barat I/19 Jakarta Selatan
Pembaca yang budiman. Rakyat Sumsel siap mengakomodir opini Anda seputar kehidupan Politik negeri ini, terkhusus Sumsel. Isi muata tulisan diharapkan tidak mengandung unsur SARA dan mendeskreditkan kelompok/golongan/partai tententu. Tulisan Anda dapat dikirim ke email rdr_plg@yahoo.com (harap disertakan, identitas lengkap, dan foto) Hotline Politik, kirim melalui 0821 - 75815016 radar_palembang
*
08153275XXXX Yth Pak Walikota Palembang mohon perhatiannya mengapa jalan di Komplek Perumahan Bumi Sako Damai (BSD) Kel Sako Kec Sako Palembang yang diperbaiki oleh Dinas PU Palembang hanya anak-anak jalan. Sedangkan jalan utama hanya separoh separohnya rusak parah. Akibatnya warga yang tinggal dibagian belakang tidak
@radar_palembang
bisa menikmati pembangunan jalan kota Palembang. Mohon perhatiannya. 081367464XXXX Pak Walikota Palembang mohon perhatiannya jalan menuju SMP 27 Palembang rusak parah. Mohon perhatiannya
klik...........www.radarpalembang.biz
III
SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
IKLAN
RAKYAT SUMSEL JUMAT 16 AGUSTUS 2013
klik...........www.radarpalembang.biz
IV
RAKYAT SUMSEL, JUMAT 16 AGUSTUS 2013
PBB Beri Mandat Mayjen Imam Edy Mulyono Pimpin Pasukan di Sahara Barat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Ban Ki-moon menunjuk Mayor Jenderal (Mayjen) Imam Edy Mulyono sebagai komandan pasukan PBB di Sahara Barat (Force Commander United Nations Mission for the Referedum in Western Sahara).
F/MUSTAFA RAMLI/JAWA POS
PERSIAPAN : Ketua DPD RI Irman Gusman (kiri) dan Wakil ketua DPD, GKR Hemas (kanan) Ketua DPR RI Marzuki Alie (tengah) meninjau kesiapan pelaksanaan sidang bersama DPR dan DPD, Kamis (15 Agust 2013) di Gedung Parlemen di Jakarta. DPR RI dan DPD RI menggelar siadang bersama yang mengagendakan Pidado Kenegaraan tentang HUT RI ke 68 dan pembacaan RAPBN oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono...
Marzuki Alie Serukan Parlemen OKI JAKARTA,RS - Mantan Presiden Organisasi Konferensi Islam (OKI) Marzuki Alie menyerukan parlemen OKI gelar sidang menyikapi gejolak politik berdarah di Mesir. Menurutnya, suara rakyat Mesir harus didengarkan. “Saya sebagai bagian dari parlemen OKI meminta melakukan sidang darurat parlemen OKI untuk mensikapi apa yang terjadi di Mesir
ini,” kata Marzuki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8). Ketua DPR ini menilai, di Mesir telah terjadi pembungkaman aspirasi rakyat. Militer telah membantai nyawa-nyawa yang tak berdosa. “Suara masyarakat sipil tidak diperdengarkan suara masyarakat itu justru dimatikan jadi hak-hak asasi manusia itu tidak dihargai sama sekali,” imbuh-
nya. Untuk itu, OKI harus menentukan sikap. Negara-negara penjunjung HAM juga harus bersikap tegas melawan aksi kekerasan di Mesir. “Karena ini sudah mencapai ribuan yang menjadi korban dan ini lebih sadis dibanding bom bali. Karena ini dilakukan oleh penguasa yang jelas-jelas keberadaannya,” pungkasnya. (dnu/van)
Wasekjen PD: Menjajal Peruntungan Politik JAKARTA, RS - Dubes RI untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, telah ditawari ikut konvensi capres PD. Jika Dino positif ikut konvensi, maka dia sedang menjajal peruntungan politiknya. “Dino sedang menjajal peruntungan politiknya. Seperti apa hasilnya itu urusan nanti, kalau soal peluang semuanya sama,” kata Wasekjen PD Ramadhan Pohan, Kamis (15/8). Menurut Ramadhan, Dino punya cukup dukungan. Apa-
lagi dia aktif dengan gerakan diaspora, mengumpulkan para perantau sukses di luar negeri. “Kita lihat masterpiece dia selama jadi Dubes di AS itu acara diaspora. Mengumpulkan orang Indonesia yang sukses di seluruh dunia, itu kan potensi juga, itu karya monumental Dino,” katanya. Dino juga dinilai Ramadhan jadi pelobi yang baik. Sehingga hubungan IndonesiaAmerika saat ini cukup erat. “Hubungan dengan pemerin-
tahan Obama berjalan cukup bagus dan lebih erat. Dia juga mempromosikan budaya Indonesia di sana, cukup sukses dia untuk urusan itu,” katanya. Bagi Ramadhan, Dino Patti Djalal adalah figur yang menarik. Dia adalah calon kandidat capres PD paling muda. “Pergaulannya luas, peluncuran bukunya saja dihadiri semua kalangan dari dalam dan luar negeri. Kalau dia disurvei cukup kuat bisa saja peluangnya besar,” tandasnya.(van/nrl)
Wali Kota Medan Nonaktif Divonis Bebas Dalam Kasus Korupsi Rp 1,5 M MEDAN, RS - Wali Kota Medan yang sedang nonaktif Rahudman Harahap divonis bebas dalam kasus korupsi Rp 1,5 miliar lebih. Sebelumnya jaksa mengajukan tuntutan 4 tahun penjara dalam kasus itu. Vonis itu dibacakan hakim dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (15/8). Sidang yang dipimpin hakim Sugianto, SB Hutagalung dan Jauhari itu berlangsung sejak pukul 10.30 WIB itu berakhir pukul 13.00 WIB. Dalam putusannya, hakim menyatakan tidak terbukti dugaan kasus korupsi yang diajukan jaksa. Sebab itu, terdakwa dinyatakan bebas. Putusan hakim itu pun disambut teriakan gembira ratusan pendukung Rahudman yang memenuhi ruang sidang utama. Dalam sidang terdahulu, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut), yakni Dwi Aries Sudarto, Polon dan kawan-kawan menuntut terdakwa hukuman penjara selama 4 tahun. Rahudman juga dituntut membayar denda Rp 500 juta subsider 6 bulan dan uang pengganti sebesar Rp 480,4 juta, subsider 2 tahun penjara. Tuntutan itu diajukan karena Rahudman didakwa korupsi sebesar Rp 1,5 miliar lebih dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa (TPAPD), saat menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel). Atas putusan hakim yang membebaskan Rahudman, tim jaksa menyatakan masih mempertimbangkan apakah akan melakukan banding atau tidak. “Sesuai peraturan, ada waktu 14 hari untuk mengajukan banding, kita tunggu 14 hari,” kata Polin. Sementara kuasa hukum Rahudman Harahap, Hasrul Benny Harahap menyatakan, pihaknya memang sedari awal yakin kliennya akan dibebaskan. (rul/try)
JAKARTA, RS - “Penunjukan Mayjen Imam Edy Mulyono didukung penuh dan disambut baik oleh seluruh anggota Dewan Keamanan PBB, dan Pemerintah Maroko selaku host country MINURSO,” kata Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Desra Percaya, dalam keterangan pers, Kamis (15/8) pagi. Penunjukan tersebut tentunya menjadi kebanggaan bagi Indonesia sebagai penyumbang pasukan utama pada berbagai misi perdamaian PBB. “Penunjukan ini merefleksikan kepercayaan tinggi PBB atas peran dan kontribusi penting Indonesia,” kata Desra. Mayjen Imam Mulyono akan menggantikan Mayjen Abdul Hafiz (Bangladesh) dan memimpin sekitar 236 personil PBB yang terdiri atas komponen militer dan polisi yang berasal dari setidaknya 33 negara selama tiga tahun. MINURSO merupakan misi Pasukan Perdamaian PBB (United Nations Peace Keeping Operations/UN PKOs) yang dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan 690 (1991), sejalan dengan kesepakatan antara Pemerintah Maroko dan kelompok Frente Popular para la Liberacin de Saguia el-Hamra y de Ro de Oro (Frente POLISARIO), pada tanggal 30 Agustus 1988. MINURSO dimandatkan untuk sejumlah tugas, di antaranya mengawasi gencatan senjata, memverifikasi penurunan jumlah pasukan Maroko di wilayah Sahara Barat serta melakukan dan memastikan terselenggaranya referendum yang bebas dan adil dalam penentuan nasib rakyat di
wilayah Sahara Barat. Mayjen Imam Edi Mulyono merupakan Pejabat Tinggi TNI ketiga dari Indonesia yang mendapatkan kepercayaan menduduki jabatan strategis (leadership position) pada UN PKOs. Pada tahun 1976-1978, Mayjen Rais Abin menduduki posisi FC pada UN Emergency Force (UNEF), Mesir, dan Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono (sekarang Presiden RI) menjabat sebagai Chief Military Observer pada misi United Nations Transitional Authority in Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium (UNTAES), Kroasia (1995-1996). Mayjen Mulyono sebelumnya menjabat Komandan Pusat Misi Pemelihara Perdamaian (PMPP) TNI (2011-2013) dan juga terlibat dalam sejumlah operasi Misi Perdamaian PBB, diantaranya sebagai Observer Militer pada Misi PBB UNOMIG (United Nations Observer Mission in Georgia). Mayjen Mulyono memperoleh gelar Master dari Nanyang Technological School di Singapura dan merupakan alumni United Nations Senior Mission Leader Course di Mako PMPP TNI, Sentul, Jawa Barat.(ahy/bil)
Akhir 2013 Semua Pindah ke Lokasi Binaan JAKARTA,RS - Pedagang kaki lima (PKL) ditengarai menjadi salah satu penyebab macetnya lalu lintas di Jakarta. Gubernur DKI Joko Widodo menyatakan akhir tahun ini para PKL diharapkan bisa berhasil dipindahkan ke lokasi binaan.
“Akhir Desember, setelah itu rampung dong,” kata Jokowi, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (15/8). Disebut-sebut ada 23 lokasi binaan di Jakarta untuk merelokasi PKL yang berjualan di badan jalan
maupun di trotoar. Namun Jokowi mengaku belum hapal di mana saja tempat-tempat tersebut. PKL di sekitar Pasar Tanah Abang saat ini direlokasi ke Blok G dengan sebelumnya melakukan pendaftaran ke pihak pemprov. Menurut Jokowi
relokasi PKL ditempat lainnya juga akan menggunakan cara yang sama dengan di Tanah Abang. “Kurang lebih (sama seperti di Tanah Abang). Ya PKL yang berada di kanan kiri tempat itu. Sudah didaftar, nanti verifikasi lagi,” lanjutnya. (dtc)
Senjata Api Rakitan Ilegal Banyak Dibikin di Sumatera JAKARTA,RS - Kebanyakan senjata api ilegal yang digunakan untuk berbagai aksi kejahatan diketahui merupakan senjata api rakitan. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengendus senjata tersebut bukan berasal dari luar negeri. Berdasarkan infomasi yang diperoleh Kompolnas, senjata api rakitan yang mematikan itu banyak diproduksi di Sumatera. Anggota Kompolnas Edi Hasibuan mengatakan senjata api rakitan biasa digunakan untuk melakukan kejahatan. “Saya dengar banyak senpi rakitan dibuat di Sumatera,” ungkap Edi, Kamis (15/8). Edi menyebutkan peredaran senjata api rakitan ilegal di Indonesia berasal dari buatan masyarakat lokal. Sebab, sangat jarang ditemukan senpi rakitan yang berasal dari luar Indonesia. “Kalau itu (senpi ilegal impor) masih sangat jarang ditemukan. Masuknya sulit,” kata Inspirasi Bisnis Masyarakat Sumsel
dia. Saat ini masih sangat banyak senjata rakitan buatan masyarakat yang beredar dan diperjualbelikan dengan bebas. “Senpi rakitan buatan masyarakat itu tidak ada yang punya izin, dan memang tidak bisa memiliki izin, tapi banyak diperjuabelikan di masyarakat dan banyak digunakan untuk melakukan kejahatan,” Edi menjelaskan. Edi mengakui sangat sulit untuk memperkirakan berapa jumlah senjata api rakitan yang beredar dan banyak diperjualbelikan itu. Masalah tersebut sudah seharusnya menjadi prioritas Polri. “Yang kita waspadai sekarang banyak senpi rakitan buatan masyarakat beredar di masyarakat. Tentu ini sangat sulit kita deteksi berapa jumlah yang beredar saat ini,” ujarnya. “Ini yang akan menjadi prioritas Polri agar peredarannya ditekan sekecil mungkin.”
Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar Agus Rianto, juga mengaku tidak mengetahui berapa jumlah senjata api ilegal yang berada di masyarakat. Selain anggota Polri dan purnawirawan, Agus menuturkan, yang dibolehkan memiliki senjata api hanya pemangku-pemangku jabatan setingkat eselon tertentu dan harus dikembalikan jika masa jabatannya telah berakhir. “Kan itu karena jabatan bukan karena orang. Itu untuk beladiri dan itu pun terbatas. Sudah dilakukan penarikan setelah masa jabatan selasai,” jelas Agus, Rabu (14/8). Selain itu, Agus meneruskan, Polri juga tidak lagi memberikan izin impor senjata api, yang telah dihentikan sejak 2005 lalu. “Sejak itu kita tidak lagi merekomendasikan itu, jadi kalau ada yang di luar itu berarti ilegal,” tegas dia. Menanggapi pabrik senapan
angin di Cipacing, Tasikmalaya, Jawa Barat, yang hingga kini masih beroperasi, Agus menjelaskan, pabrik senapan angin tersebut berada dalam pengawasan dan izin kepolisian. “Kan itu kalibernya kecil, 4,5 mm lah, itu untuk olahraga menembak sasaran,” ujarnya. Namun demikian, Agus menekankan, tidak semua orang diperbolehkan membeli dan memiliki senapan angin, sebab yang dapat membeli hanya anggota Perbakin yang mampu menunjukkan kartu keanggotaan pada saat ingin membeli. “Itu yang sebetulnya,” ucap dia. Agus tidak menampik senapan angin masih bebas diperjualbelikan tanpa menunjukkan kartu keanggotaan Perbakin. Untuk itu Agus berharap bagi warga yang memiliki senapan angin adalah orang yang benar-benar memahami kegunaan dan tujuannya. (brn)
klik...........www.radarpalembang.biz
V
RAKYAT SUMSEL, JUMAT 16 AGUSTUS 2013.
DPT Lama, Petugas Lama PSU Gubernur MARTAPURA, RS ‒ Jelang pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sumsel di Kabupaten OKU Timur pada 4 September mendatang, KPUD OKU Timur mengaku tetap menggunakan data lama pada pelaksanaan Pilgub 6 Juni lalu terkait jumlah pemilih dan lainnya. Menurut Ketua KPUD OKU
Timur H Leo Budi Rachmadi melalui ketua Divisi logistik Rialdi, untuk Daptar Pemilih Tetap (DPT) yang akan dipergunakan pada 4 September tidak mengalami perubahan karena menggunakan DPT pada Pilgub 6 Juni lalu. Demikian pula untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) tetap menggunakan yang lama. ”Jadi tidak ada perubahan, Baik DPT maupun PPK, PPS hingga KPPS kita tetap melibatkan pengurus yang lama dan
tidak ada pergantian maupun perubahan. Justru pengurus lama akan lebih menguasai pelaksaan PSU nanti karena mereka sudah pernah melakukan tugasnya pada 6 Juni lalu,”ujarnya. Sedangkan untuk pengamanan distribusi logistik, Rialdi mengaku pihaknya tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Bahkan pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bukan hanya untuk distribusi logistik tapi seluruh tahapan mendapat pengamanan dari pihak kepolisian bahkan informasinya satu TPS akan diamankan oleh satu personil polisi.
Dia juga mengatakan distribusi logistik akan dilaksanakan H-7 sudah harus sampai di PPK. Kemudian selanjutnya PPK akan mendistribusikan logistik ke PPS, tentunya yang akan dahulukan bagi kecamatan yang jaraknya jauh. “Tujuannya tidak lain agar pendistribusian bisa berjalan tepat waktu. Karena itu lah kita dahulukan kecamatan yang jaraknya jauh,” ungkapnya. Beda halnya saat Pilgub 6 Juni lalu, pada PSU 4 September mendatang Surat suara yang akan dipergunakan sudah dilipat oleh perusahaan pemenang tender,
sehingga pihaknya lanjut Rialdi tidak perlu lagi melakukan pelipatan. Namun demikian pihaknyua akan tetap melakukan sortir surat suara untuk mengantisipasi halhal yang tidak diinginkan. “Dari hasil sortir nanti akan diketahui kondisi surat suara apakah ada yang rusak apa tidak,” pungkasnya seraya mengatakan DPT OKU Timur mencapai 489.438 orang dengan mata pilih terbesar ada di Kecamatan Belitang sebanyak 39.606 orang dan mata pilih terkecil di Kecamatan BP Bangsa Raja sebanyak 8.950 suara. (awa)
Pos Perbatasan Pemkab Muba Bersih-bersih Lahat Dikeluhkan Incar Adipura Kencana
FOTO : ANCA/RADAR PALEMBANG
BERSIH SUNGAI: Dinas Kebersihan Kabupaten Muba dibantu masyarakat memberikan pinggiran Sungai Musi, Kamis (15/8). Tahap awal dilaksanakan gotong royong membersihkan bantaran Sungai Musi di Kampung 2 Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu.
Pemerintah Kabupaten Muba sudah sembilan kali memperoleh piala adipura, namun hal itu belum membuat kabupaten yang terkenal sebagai pelopor sekolah dan berobat gratis ini berpuas diri. SEKAYU, RS – Pemkab menargetkan piala adipura kencana. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan bersih bersih sungai yang merupakan salah satu poin penilaian piala adipura kencana
tersebut. Untuk tahap awal dilaksanakan gotong royong membersihkan bantaran Sungai Musi di Kampung 2 Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu. Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemeliharaan Lampu Jalan (DKPPLJ) Muba Drs Yohanes Yubhar, Kamis (15/8) mengatakan, kegiatan gotong royong tersebut untuk memberikan contoh ke masyarakat tentang pentingnya memelihara kebersihan sungai. Menurutnya, menjaga kebersihan lingkungan dengan cara gotong royong harus digalakkan agar sepanjang daerah aliran sungai senantiasa bersih.”Tinggalkan
SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
kebiasaan membuang sampah sembarangan, terutama di sungai. Keberadaan Sungai di Kabupaten Musi Banyuasin merupakan urat nadi perekonomian serta bagian dari budaya hidup masyarakat, jadi hendaknya senantiasa dijaga dan dilestarikan,” ujarnya. Asisten II Sekda Muba Ir H Sulaiman Zakaria MT mengatakan, kebersihan Sekayu akan semakin baik bila tidak ada lagi kotak sampah di Kota ini. Hal ini berarti, pengelolaan sampah oleh masyarakat telah terlaksana dengan baik. “Sekayu sudah sembila kali mendapatkan Adipura, sayangnya penghargaan yang diterima kategorinya sama. Kita menargetkan untuk Piala Adipura selanjutnya merupakan Adipura Kencana, yang salah satu kriterianya adalah pengelolaan sampah dengan baik,” ujar Asisten II. Kegiatan yang dilakukan DKPPLJ, sambung dia, bertujuan untuk memotivasi masyarakat agar turut berperan menjaga kebersihan sungai. Kegiatan ini mengerahkan petugas kebersihan DKPPLJ, serta diikuti anggota Pramuka dan kader lingkungan, serta masyarakat. Ia menambahkan, Pemkab Muba telah membentuk kader lingkungan di tiap kelurahan. Melalui kader lingkungan, pemerintah melakukan pembinaan dan bimbingan tak hanya dalam menjaga kebersihan, namun juga untuk pengelolaan sampah agar bernilai ekonomi. “DKPPLJ memiliki program untuk membina masyarakat dalam pengelolaan sampah serta pembentukan Bank Sampah. Dengan demikian diharapkan, masyarakat mampu memilah sampah kering dan basah, sampah bernilai ekonomi, maupun sampah daur ulang. Pada akhirnya hal ini selain memberikan aspek kebersihan dan keasrian lingkungan, diharapkan juga mampu sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ace)
LAHAT, RS – Belum adanya petugas yang stanby melakukan penjagaan di pos pemantauan di daerah perbatasan Lahat - Musirawas tepatnya di Desa Marga Mulya Kecamatan Kikim Timur mulai dikeluhkan warga. Selain dinilai masih sangat rawan, daerah tersebut juga malas dilalui masyarakat sehingga pihak terkait diharapk a n w a rg a d a p a t segera menempatkan petugas guna menjaga keamanan mengingat jalan tersebut merupakan salah satu urat nadi perekonomian warga. Ketua DPRD Lahat, Herliansyah, Kamis (15/8) mengatakan, pos pengamanan di daerah tersebut memang baru didirikan karena usulan warga beberapa waktu lalu. Akhir - akhir ini pihaknya kembali menerima banyak laporan untuk segera mengusulkan ke Polres Lahat agar ditempatkan petugas jaga apalagi aksi kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor, perampokan atau yang lainnya seringkali dialami warga yang melintas. “Daerah tersebut sangat rawan dan warga takut melintas khususnya di sore hingga malam hari. Usulan pos pengamanan sudah direalisasikan namun belum ada petugas polisi disana,”ujarnya. Ia menambahkan, dengan adanya penempatan petugas keamanan di lapangan, diyakini bakal lebih mewujudkan suasana dan kondisi tertib, aman dilapangan. Hal ini juga sekaligus demi mempermudahnya pengawasan kawasan perbatasan sehingga gerak perekonomian warga dapat kembali lancar tanpa rasa was - was seperti sekarang ini. “Posko plus petugasnya ini memang sudah sangat mendesak adanya, sehingga warga lebih merasakan situasi aman,”imbuhnya. Kapolres Lahat, AKBP Budi Suryanto SIK MSi dikonfir-
“
Daerah tersebut sangat rawan dan warga takut melintas khususnya di sore hingga malam hari. Usulan pos pengamanan sudah direalisasikan namun belum ada petugas polisi disana.
Herliansyah Ketua DPRD Lahat
masi menuturkan, pihaknya sangat apresiasi atas perhatian masyarakat untuk keamanan daerah tersebut. Dalam waktu dekat, pihaknya akan menempatkan anggotanya untuk berjaga di pos pengamanan tersebut, baik itu penunjukan petugas dari Polsek terdekat atau bahkan dari jajaran Polres sekalipun, sehingga warga bias benarbenar merasakan aman kedepannya. “Saya sangat setuju dengan upaya yang ada ini, dan jelas dalam waktu dekat ini kita bakal segera evaluasi, serta realisasikan penempatan anggota disana, dan mengaktifkan tugas pemantauan serta pengawasan demi perwujudan keamanan dan ketertiban wilayah,”pungkasnya singkat. (man)
BKD Bakal Tambah Kuota CPNSD LUBUKLINGGAU, RS – Pemerintah Kota Lubuklinggau, berencana untuk mengajukan penambahan kuota CPNSD pada tahun 2013 ini. Kepala BKD Kota Lubuklinggau, H Iksan Roni, Kamis (15/8) mengatakan pengajuan akan disampaikan kepada kementerian pemberdayaan aparatur danreformasi birokrasi (Kemenpan RB) serta Badan Kepegawaian Nasional (BKN). “Saat ini kita mendapatkan kuota 50 untuk formasi guru. Dan kita akan mengajukan sebanyak 300 kuota lagi untuk formasi guru, kesehatan dan teknis,” ujarnya. Dia juga menyatakan pengajuan penambahan kuota ini sendiri dilakukan, mengingat masih banyak tenaga PNS yang kurang di lingkungan Pemkot Lubuklinggau. “Yang jelas kita sudah bekerja seoptimal mungkin. Kita harapkan pengajuan ini sendiri diterima oleh pemerintah pusat,” jelasnya. Kalaupun nantinya tidak diterima, sudah menjadi persoalan lain. Intinya BKD tetap akan berusaha,
“
Saat ini kita mendapatkan kuota 50 untuk formasi guru. Dan kita akan mengajukan sebanyak 300 kuota lagi untuk formasi guru, kesehatan dan teknis.
H Iksan Roni Kepala BKD Kota Lubuklinggau bagaimana hasilnya nanti, itu adalah hak pusat. Terkait dengan pengajuan CPNSD yang baru, pihaknya sudah di analisis. Tenaga apa saja yang kurang, dan masih sangat dibutuhkan dalam kota Lubuklinggau. “Yang jelas kita masih banyak kekurangan. Apalagi sebelumnya, selain banyak PNS yang pensiun, juga banyak PNS yang pindah kedaerah lain,”pungkasnya. (pin)
Ribuan Anak Linggau
PUTUS SEKOLAH LUBUKLINGGAU, RS – Data yang dilaksanakan satuan tugas (satgas) pendidikan kota Lubuklinggau, mencatat sebanyak 1.215 anak di dalam kota Lubuklinggau, putus sekolah. “Data ini sendiri kita ambil dari tingkatan RT, kemudian kelurahan hingga kecamatan,” jelas Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Abdullah Matjik, kepada wartawan, Kamis (15/8). Dijelaskannya, dari 1.215 anak putus sekolah tadi. Diantaranya 593 pada jenjang sekolah dasar (SD), 1 anak pada tingkat SLB, 462 anak pada tingkatan SLTP dan 159 anak yang semestinya duduk pada tingkat SLTA. “Data sudah kita klarifikasi dan kita laporkan pada pemerintah kota Lubuklinggau,” j e l a s n y a . D i a m e nyatakan disdik dalam waktu dekat juga akan mengadakan pertemuan dengan 1.215 anak yang putus sekolah tersebut. “Ini kita laksanakan untuk menindak lanjuti ren-
cana agar pendidikan mereka kembali dapat diteruskan sesuai dengan tingkatan dan masing-masing bidang,” ujarnya. Pihaknya juga akan melakukan perencanaan terhadap anak putus sekolah, agar kembali sekolah di dekat mereka tinggal. Bahkan sejauh ini sudah ada beberapa anak yang disalurkan untuk dapat menimba ilmu pada sekolah terdekat. Pun demikian, sudah tentu tidak semua anak yang ingin kembali duduk dibangku sekolah. Ada beberapa anak yang menolak untuk melanjutkan pendidikan mereka. Pihak disdik sendiri terus mencari solusi, antara lain dengan mengikut sertakan anak tadi pada program paket belajar A, B dan paket C. “Kita berterima kasih kepada pihak yang terlibat. Karena atas bantuan mereka kita bisa mendapatkan data autentik,” terangnya. Rencana kedepan pemkot akan menganggarkan dana bantuan khusus kepada 1.215 anak yang putus sekolah. (pin)
klik...........www.radarpalembang.biz
PONSEL
VI
RAKYAT SUMSEL JUMAT 16 AGUSTUS 2013
Smartphone Salip Feature Phone Pertama kalinya dalam sejarah, penjualan ponsel pintar, atau smartphone,mengalahkan ponsel biasa atau feature phone. PALEMBANG, RS - Menurut data dari lembaga analis pasar Gartner. hingga kuartal kedua tahun 2013 penjualan smartphone di seluruh dunia telah mencapai 51,8% atau total sebanyak 225.326.200 unit. Sementara penjualan feature phone anjlok 21% menjadi sebanyak 210 juta unit. Gartner juga mencatat bahwa Samsung masih memimpin pasar penjualan smartphone dunia dengan penguasaan 31,7% pangsa pasar atau 71.380.900 unit. Disusul oleh Apple dengan raihan 14,2% pangsa pasar atau 31.899.700 unit, LG sebesar 5,1% pangsa pasar (11.473.000 unit), Lenovo 4,7% (10.671.400 unit), dan ZTE 4,3% (9.687.600 unit).
Sementara untuk sistem operasi yang digunakan, Gartner mengungkapkan bahwa Android tetap mejadi platform teratas dengan penguasaan 79% pangsa pasar smartphone. Di belakangnya berturutturut diikuti oleh iOS (14,2%), Windows Phone (3,3%), BlackBerry (2,7%), Bada (0,4%), dan Symbian (0,3 %). Dilansir Mashable, hasil riset yang menunjukkan penjualan smartphone telah mengungguli feature phone ini membawa angin segar bagi Apple. Karena perusahaan yang berbasis di Cupertino, California, AS tersebut santer kabarnya bakal merilis dua smartphone anyarnya sekaligus, yakni iPhone 5S dan iPhone 5C, pada September 2013. (mor)
HTC ‘Cerai’ dari Windows Phone 8? PALEMBANG, RS - Di antara duopoli Android dan iOS, sistem operasi yang dapat bersaing adalah Windows Phone 8. Namun, apa jadinya jika produsen juga beralih menjauh dari Windows Phone 8? Windows Phone 8 kini menjadi sistem operasi terbesar ketiga setelah Android dan iOS. Banyak analis percaya bahwa Windows Phone 8 memiliki posisi lebih baik dibandingkan BlackBerry 10. Selain Nokia dengan produk seri Lumia, produsen besar lainnya yang menggunakan Windows Phone 8 adalah HTC. Namun, sebuah sumber yang didapat Digitimes mengatakan bahwa HTC kini akan meninggalkan sistem operasi kebanggaan Microsoft tersebut dan fokus total di Android. Sebelum Microsoft dan Nokia menandatangani kesepakatan menja-
Semangat aspirasi rakyat
dikan Windows Phone sebagai sistem operasi bawaan dari smartphone Nokia, HTC adalah vendor terbesar dari Windows Phone. Namun setelah berkhianat ke Android, HTC hanya memiliki sekitar 5% pasar dari semua perangkat Windows Phone 8. Nokia melenggang di tempat pertama dengan porsi pasar 80%, diikuti Samsung di tempat kedua. Salah satu alasan dari langkah yang diambil HTC adalah keinginan perusahaan memperoleh lebih banyak pangsa pasar di pasar global smartphone. Mengingat begitu populernya Android, langkah HTC dirasa cukup tepat. HTC belum memberikan petunjuk akan langsung menghentikan membuat perangkat Windows Phone 8. Namun pada saatnya nanti, kemungkinan tersebut sangat mungkin terjadi. (ikh)
LG Siap Kembali Hadirkan Produk Tablet JAKARTA, RS - LG akan kembali membesut perangkat tablet yang diberi nama LG G Pad. Nama G Pad ini pun sudah didaftarkan hak patennya pada akhir Juli 2013. LG G Pad memiliki ukuran layar 8,3 inci dengan resolusi 1920 x 1200 piksel atau hampir setara dengan Retina Display yang dimiliki iPad terbaru. Tablet dengan platform Android milik LG ini dilengkapi prosesor quad-core dan RAM 2GB. Meski tidak dilengkapi pena stylus, LG G Pad dilaporkan mendukung konektivitas seluler untuk melakukan panggilan telepon. Menariknya lagi, tablet ini disebut bakal hadir dengan desain sangat ramping dan ringan serta memiliki bezel tipis. Menurut sumber yang dimiliki oleh TechBlog, LG G Pad kemungkinan besar bakal diungkap secara resmi kehadirannya di ajang IFA 2013 yang digelar di Berlin, Jerman, September 2013. (mor)
iPhone 5S Tawarkan Warna Emas JAKARTA, RS - Calon pembeli iPhone keluaran terbaru tampaknya akan mempunyai pilihan lain dalam menentukan warna. Karena kabarnya, Apple akan merilis iPhone 5S dengan varian warna emas. Ya, sebuah foto yang beredar
di situs mikroblogging, memperlihatkan sebuah bentuk dari iPhone dengan kelir warna emas. Diduga itu adalah pilihan lain dari iPhone 5S. Apple tampaknya ingin memberikan penegasan kesan mewah dan eksklusif untuk ponsel cerdasnya tersebut dengan
menghadirkan iPhone 5S warna emas. Memang belum sahih informasi tersebut, tapi setidaknya ini melengkapi potongan kabar yang menyebutkan perusahaan berbasis di Infinite Loop 1 itu akan menggelar acara pada 10 September 2013 mendatang.
Kuat dugaan itu merupakan peluncuran dari iPhone 5S yang merupakan suksesor iPhone 5. Selain iPhone 5S, di acara itu Apple juga bakal mengumumkan iPhone 5C, yang merupakan versi murahnya. iPhone 5C yang santer juga
disebut iPhone Light ini hadir dengan beragam warna atraktif untuk memikat penggunanya dari segmen menengah. Apalagi melihat kesuksesan iPod Touch generasi kelima yang untuk pertama kalinya menawarkan warna-warni. (tyo/ash)
alih-alih meningkatkan kesejahteraan hidupnya, studi ini menemukan bahwa penggunaan Facebook justru akan merusak kehidupan seseorang. Pengguna Facebook sebenarnya memiliki hasrat ingin
melakukan sesuatu yang lebih menyenangkan dalam hidupnya ketimbang hanya membuka Facebook setiap harinya. Ada pepatah mengatakan bahwa uang tidak selalu membuat Anda bahagia. (ikh)
Sering Pakai Facebook
Hidup Anda Tidak Bahagia MICHIGAN, RS - Sebuah studi mengungkap bahwa frekuensi seseorang menggunakan Facebook berkaitan erat dengan kebahagiaan dalam hidupnya. Menurut Studi yang dilakukan para psikolog dari
University of Michigan, semakin sering orang menggunakan Facebook, mereka akan merasa hidup mereka menjadi lebih buruk. Sebaliknya, mereka yang berkomunikasi dengan kerabat via telepon atau pertemuan
langsung justru akan lebih merasa bahagia ketimbang berkomunikasi di Facebook. Facebook memang menyediakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam komunikasi sosial. Namun
klik...........www.radarpalembang.biz
SAMBUNGAN
VII Nyamannya
Dari Hal I ) .........................................................................................
mata masyarakat tidak memiliki waktu luang untuk masyarakat karena kesebukan kerja. ”Karena waktu saya memiliki tugas pokok, sedikit sekali waktu untuk rakyat. Namun saya selalu melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat, sehingga harus selalu membagi waktu yang tepat,” kata mantan anggota DPRD kota Palembang periode 2004-2009 lalu. Alasannya kembali mencalonkan diri sebagai wakil rakyat pada pemilihan anggota legislatif 9 April 2014 mendatang, bukan karena rangkus akan jabatan sebagai wakil rakyat namaun inggin memberikan kontribusi bagi pembagunan Sumsel yang lebih baik, dengan mendorong pengalokasian APBN untuk Sumsel lebih tinggi dibadingkan tahuntahun sebelumnya. Lain halnya dengan Arhandi, anggota DPRD OI mengungkapkan, anggota dewan bukanlah untuk mendapatkan kepentingan pribadi, tapi anggota dewan membantu segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, mulai dari perekonomian, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lainlain. ”Anggota dewan itu bukan pekerjaan, tapi perpajangan tagan rakyat untuk dapat mengakses sumber daya manusia yang dapat mengawasi pengunaan APBD oleh pemerintah. Jika APBD tidak diawasi oleh anggota dewan, ditakutkan pengunaan APBD tidak tepat,” jelasnya. Dirinya kembali mencalonkan
diri sebagai wakil rakyat karena tingginya dorongan dari masyarakat, bukan karena rakus jabatan yang dinilai oleh masyarakat. ”Kata politisi PAN ini yang telah duduk sebagai wakil rakyat sejak 2002 lalu. Muka Lama Bikin Parlemen Bobrok Terpisah, Pengamat Politik Hanta Yudha menilai kinerja parlemen pascapemilu 2014 tidak akan ada perbaikan bila muka lama terus dipertahankan. Sebab parlemen saat ini dihuni oleh anggota Dewan yang memiliki kinerja legislasi, pengawasan, dan penganggaran jauh dari target dan tidak optimal. Mempertahankan muka lama sama dengan membiarkan tetap buruk. “Citra parlemen saat ini buruk dengan serangkaian fungsinya yang tidak optimal dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan. Jika muka lama dipertahankan, saya pesimis parlemen membaik,” tegas Hanya Yudha. Menurutnya, banyaknya muka lama yang kembali mencalonkan diri merupakan potret macetnya parpol menciptakan regenerasi. Selain itu, juga merupakan indikasi bahwa parpol tidak peduli pada kualitas parlemen dan membiarkan negara ini diatur oleh orang yang tidak berkompeten. Hanta mengatakan munculnya muka lama yang jelas-jelas tidak berkinerja baik di DPR memperlihatkan buruknya proses rekrutmen internal caleg. Munculnya muka lama yang mendominasi adalah bentuk kegagalan seleksi
Pelayanan Publik Namun hari ini (kemarin,red), sambung Hasan Masri, ada puluhan masyarakat yang kembali datang ke Disdukcapil Banyuasin. “Karena memang tidak ada pelantikan, dan akses ke perkantoran kembali dibuka, pelayanan dibuka saat jam kerja, mulai pukul 08.00 WIB sampai 16.00 WIB,” sambungnya. Begitu juga dengan pelayanan pembuatan SIM yang berada
Golput Tinggi anggota KPU Sumsel Herlambang, Kamis (15/8). Dikatakan Herlambang, upaya sosialisasi yang telah di lakukan KPU Sumsel, dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat melalui media massa, merupakan salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan. “Untuk sosialisasi tetap kami lakukan, tetapi ala kadarnya saja, karena anggarannya hanya Rp300 juta. Terpenting KPU telah melakukan tugas, terserah masyarakat mau datang atau tidak, kami tinggal berharap kepada calon untuk membantu memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam menggunakan hak suaranya,” kata Herlambang. Menanggapi penilaian sejumlah pihak yang mengatakan KPU Kurang serius menyukseskan PSU mendatang, Herlambang mengaku tidak begitu mempermasalahkannya.
oleh parpol. “Ini potret hancurnya regenerasi parpol. Dan tidak jelas indikator rekrutmen parpol,” terang dia. Selanjutnya dikatakan jika caleg yang sekarang tidak sigap dan sekadar memenuhi aspek keterwakilan suara, kinerja DPR termasuk fungsi legislasi hanya akan mengulang kegagalan. Ia mengatakan, tugas parlemen pascapemilu 2014 tidak mudah. Karena itu pihaknya berupaya memastikan, parpol sudah lebih dulu mengevaluasi kinerja calon legislatif karena sesungguhnya kinerja mereka saat menjadi anggota dewan buruk dari sisi pencapaian target legislasi. Menurutnya, dari sisi kualitas, caleg muka lama memang sulit untuk memberi warna baru bagi parlemen. Sebab, dari sisi kuantitas legislasi 2012, DPR baru menyetujui pengesahan 30-an undang-undang (UU). Namun, mayoritas, yakni 20 UU, merupakan UU kumulatif terbuka seperti perjanjian atau ratifikasi internasional, UU tentang Anggaran, dan UU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (12 UU). Dari target 69 RUU yang tergolong prioritas atau masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2012, hanya 10 yang bisa direalisasikan. Selain kuantitas, dari sisi kualitas UU yang dihasilkan juga sering diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Sedikitnya ada 11 UU produk DPR periode 2009-2014 yang diuji materi. (zar/mor)
Dari Hal I ) .....................................................................
di Mapolres Banyuasin, sudah kembali normal. Dikatakan Paur Humas Polres Banyuasin, Iptu Hasbullah, pembuatan SIM tidak ada kendala, meski sempat terhambat karena proses pelantikan dan penutupan jalan lingkar dari aksi demonstrasi. “Gedung pembuatan SIM tetap ramai, memang kemarin sempat sepi, karena kita memang melarang masyarakat
umum yang tidak memiliki undangan pelantikan untuk masuk ke perkantoran yang menjadi lokasi pelantikan, tapi sekarang sudah dibuka kembali, dan kembali ramai,” katanya. Perkantoran Pemkab Banyuasin sendiri sepi dari aktivitas pascapenundaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin terpilih, Yan Anton Ferdian SH dan Suman Asra Supriono. (tri)
RAKYAT SUMSEL, JUMAT 16 AGUSTUS 2013
Rancangan APBDP Terganggu BANYUASIN, RS Pasca tertundanya pelantikan bupati dan wakil terpilih Kabupaten Banyuasin, Yan Anton Ferdian SH – Suman Asra Supriono 2013-2018, yang dilaksanakan pada 14 Agustus (Rabu, red), membuat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) menjadi terganggu. RENCANANYA usai pelantikan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Banyuasin akan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Banyuasin 2013 ini. ”Memang sedikit menganggu jadwal kami, salah satunya pembahasan Rancangan APBD-P oleh anggota DPRD Kabupaten Banyuasin,” ujar Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin, Agus Salam. Jika pada hari Rabu yang lalu telah dilantik, maka usai 17 Agustus mendatang akan dibahas APBDP tersebut. ”Ini kan tertunda, jadi belum tahu sampai kapan dibahasnya,” terangnya. Masih kata Agus, untuk pembahasan Rancangan APBDP dan pelantikan Bupati terpilih ini, jangan sampai melewati bulan September mendatang. Karena pada bulan tersebut, DPRD memiliki agenda yang cukup penting yaitu agenda reses. ”Jangan lewat Bulan September,” imbuhnya. Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan soal permasalahan Surat Keputusan pelantikan tersebut, Agus menerangkan pada hari ini (kemarin, red) Setwan DPRD (Ismed Elmondo, red) bersama Biro Ottoda Sumsel berangkat ke Jakarta untuk mengantarkan surat tersebut ke Menteri Dalam Negeri
untuk membuat perintah pelantikan terhadap bupati terpilih.”Hari ini berangkat ke Jakarta, mudahmudahan dalam waktu dekat ini sudah ada perintah pelantikan,” tegasnya. Sementara itu, Pelaksana Harian Bupati Banyuasin, Firmansyah mengatakan hari ini (kemarin, red) dirinya belum berhasil menemui Gubernur Sumatera Selatan, untuk meminta petunjuk dari beliau begitu dirinya ditunjuk sebagai PLH Bupati Banyuasin. ”Belum ketemu dengan pak Gubernur, kemungkinan dalam waktu dekat ini akan menghadap beliau,”ucapnya. Ketika ditanya apakah dirinya dalam menyetujui atau mengesahkan APBD-P, Firmansyah mengatakan dirinya tidak dapat melakukan hal tersebut.”Tidak dapat,”jelasnya singkat seraya menambahkan pembahasan APBD belum dilaksanakan. Amiruddin Inoed mengatakan
akan banyak agenda yang tertunda, disebabkan tertundanya pelantikan ini, yaitu dimana Kabupaten Banyuasin akan membahas APBD Perubahan 2013 dan membahas APBD 2014 mendatang. Maka dari itu, secepatnya harus dilakukan pelantikan bupati dan wakil terpilih. Seperti diketahui, pelaksanaan pilkada di Banyuasin yang dilaksanakan pada 6 juni yang lalu diikuti oleh enam calon pasangan bupati dan wakil bupati, yaitu Yan Anton Ferdian – Supriono, Askolani – Idasril, Hazuar Bidui- Agus Sutikno, Agus Saputra- Sugeng, Arkoni- nurmala Dewi, dan terakhir Slamet-Syamsuri, dan dimenangkan Yan Anton Ferdian- Supriono dalam satu putaran, dimana meraih diatas 30 persen suara. Namun pada saat pelantikan 14 Agustus tertunda, dikarenakan belum adanya surat perintah dari mendagri untuk melantik Yan Anton Ferdian – SA Supriono. (tri)
3.000 Petani Desak Penyelesaian Konflik PALEMBANG, RS - Momentum Peringatan hari ulang tahun (HUT) RI ke 68, dimanfaatkan ribuan petani dari kabupaten Ogan Ilir (OI) yang tergabung dalam Gerakan Petani Penesak Bersatu (GPPB) untuk berjuang mendapatkan kembali tanah mereka yang sedang bersengketa dengan PTPN VII Cinta Manis OI. Sekretaris GPPB, Rusdi Dadok ditemui, Kamis (15/8) mengatakan,
sedikitnya 3.000 petani akan mengikuti apel akbar memperingati HUT RI, Sabtu (18/8) mendatang yang akan berlangsung di lapangan Sepakbola Desa Sri Bandung Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. “Peringatan HUT RI ini menjadi moment untuk mendapatkan hak atas tanah kami yang sedang berkonflik dengan PTPN Cinta Manis, sesuai dengan Pasal
33 UUD 1945 (UUPA 1960), Tanah untuk Petani,” kata dia. Rusdi menambahkan, rapat akbar ini adalah agenda politik yang di insyafi sebagai metode perjuangan kaum tani di Ogan Ilir yang hingga saat ini masih terus berjuang merebut tanah leluhur yang di kuasai oleh PTPN VII Cinta Manis yang mengusahakan perkebunan tebu. “Kami juga mengharapkan para pemangku kebijakan untuk
secepatnya menyelesaikan konflik kami ini dengan PTPN VII,” harapnya. Pada rapat akbar sekaligus memperingati HUT RI ke 68 tahun ini, akan dihadiri dan di isi dengan orasi politik oleh pimpinan partai politik, ormas, tokoh masyarakat, intelektual akademisi se Sumsel. ”Apel akbar ini juga dihadiri para petani dari 22 desa di 5 kecamatan sekabupaten OI,” tukasnya. (zar)
Dari Hal I ) .................................................................................. “Terserah para pengamat itu mau bilang apa, yang jelas kita telah berusaha maksimal untuk melaksanakan Pilkada maupun PSU. Mereka juga boleh bergelar doktor atau profesor, tetapi harus diketahui antara literatur dengan kondisi di lapangan berbeda. Jadi kita tidak khawatir dengan komentar-komentar miring,” tegasnya. Lebih jauh Herlambang menambahkan, sukses tidaknya pelaksanaan PSU mendatang tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga KPU Sumsel, tetapi harus didukung KPUD kabupaten/kota yang menjadi peserta PSU. “Saat ini anggota KPU banyak yang tidak maskimal untuk melaksanakan tugasnya, mungkin ini ada kaitannya dengan hasil seleksi KPU Sumsel beberapa waktu lalu. Sekarang kami hanya berharap koordinasi yang
semangat ASPIRASI RAKYAT
baik dengan KPUD yang ikut melaksanakan PSU,” ujarnya. Terpisah, Wakil ketua DPRD Sumsel Dr Drs H A Djauhari MM mengatakan, KPU Sumsel harus melaksanakan PSU dengan baik termasuk soal partisipasi masyarakat. “Saya minta KPU melakukan sosialisasi secara maksimal, tidak perduli dananya minim atau tidak. Dengan demikian partisipasi pemilih diharapkan meningkat, paling tidak partisipasinya menyamai Pilgub 6 juni lalu,” katanya. Politisi Demokrat ini, menghimbau lembaga penyelenggara Pemilu dapat bekerja maksimal. “PSU ini masih menjadi tanggung jawab KPU Sumsel, jadi tidak ada alasan bagi KPU untuk bekerja asal-asalkan hanya karena tidak lolos seleksi komisioner KPU periode 2013-2018 mendatang,” tukasnya. (zar)
Ada Kongkalikong Kalau Kontrak Blok Mahakam Diperpanjang JAKARTA, RS - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta pemerintah tidak memperpanjang kontrak Blok Mahakam kepada Total E&P, perusahaan asal Perancis, yang masa kontraknya berakhir 2017. “Blok migas yang mau selesai dan dikuasai asing seyogyanya
RSJ Siapkan
dikembalikan ke negara,” kata Din usai bertemu pimpinan KPK di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said Jakarta, Kamis (15/8). Din menegaskan sudah sepatutnya blok migas yang ada di Tanah Air dikelola oleh badan usaha milik negara, sehingga bisa benar-benar dimanfaatkan hasilnya untuk rakyat. “Kalau
diperpanjang, saya mempertanyakan ada apa. Kalau Kementerian ESDM memperpanjang ini ada apa-apanya,” katanya. Din mempertanyakan mengapa selama ini blok-blok migas tidak mau sepenuhnya diambil alih pengelolaannya oleh negara. Untuk itu Din mengusulkan dibentuk lembaga badan usaha baru
“Serahkan ke badan usaha mana yang dibentuk baru, silakan. Kan investasinya sudah berakhir, maka kalau diperpanjang pasti ada kongkalikong pejabat yang berkolusi dengan asing,” pungkas Din yang menyampaikan pihaknya akan menyampaikan padangan tersebut ke presiden. (dem)
Dari Hal I ) ........................................................................................................................................
jumlah penderita penyakit gangguan jiwa di Sumsel tercatat terus mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. “Pada tahun lalu jumlah pasien rawat inap mencapai 160 pasien. Sedangkan saat ini jumlahnya meningkat menjadi 230 pasien,” bebernya. Sementara, Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sum-
sel, Fenty Aprina, menuturkan, hingga 2012 distribusi tenaga dokter spesialis, dokter umum, dan dokter gigi di Provinsi Sumsel telah mencakup seluruh kabupaten/kota. Dimana Kota Palembang memiliki jumlah dokter terbanyak yakni 171 dokter spesialis, 180 dokter umum, dan 50 doketer gigi.
“Selain meningkatkan fasilitas dan pelayanan, kami juga terus meningkatkan kualitas SDM, salah satunya dengan memberikan beasiswa, dengan begitu standar pelayanan minimal kesehatan dapat tercapai,” tegasnya. Sebelumnya, Menteri Sosial Salim Segaf Al Djufri berujar, ”Yang kita khawatirkan yang stres
ini, yang kalah-kalah pada Pilkada, caleg. Ini akan jadi beban lagi,” kata Salim. Jika gejala itu terjadi, Kemensos akan memberikan penanganan dan pemulihan bagi Caleg yang depresi karena kalah dalam Pemilu. “Kalau sudah begini ya siapa pun dia akan ditangani secara manusiawi dan profesional,” ujarnya. (alk)
klik...........www.radarpalembang.biz
RAKYAT SUMSEL, JUMAT 16 AGUSTUS 2013
VIII
ARUS BALIK
Pemudik Terjebak Macet Lomba gerak jalan yang diikuti 113 peserta dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke 68 di Kecamatan Banyuasin II, setidaknya memacetkan lalu lintas yang berimbas terjebaknya beberapa pemudik karena harus mengantri melintasi jalintim yang digunakan lomba khas 17 Agustusan tersebut. BANYUASIN, RP – Dari pantauan Koran ini, titik kemacetan terlihat di Simpang Kedondong Raye, Lubuk Saung, hingga simpang Polsek Pangkalan Balai. Kendaraan distop petugas lantas yang berusaha memberikan keamanan bagi peserta lomba. “Ada alternatif yang bisa digunakan pemudik untuk menghindari macet karena gerak jalan,
mereka bisa lewat jalan lingkar, disana petugas kita mengarahkan pengguna jalan untuk lewat jalan lingkar,” kata Kasatlantas Polres Banyuasin, AKP Sukamto. Sementara itu, peserta lomba ini secara berkelompok dan bergantian dilepas oleh panitia lomba melintasi Jalintim, meski ada personil Lantas Polres Banyuasin yang mengatur lalu lintas,
AKP Sukamto
Kasatlantas Polres Banyuasin
“Ada alternatif yang bisa digunakan pemudik untuk menghindari macet karena gerak jalan, mereka bisa lewat jalan lingkar.”
tetap saja ada kendaraan yang menyelonong melintasi lokasi lomba tersebut.
“Bahaya sekali mas, karena kendaraan tetap maksa jalan saat peserta gerak jalan mulai lomba. Kadang, jarak antara peserta dan kendaraan itu hanya kurang dari 1 meter,” kata Yanti, warga Pangkalan Balai yang menonton lomba gerak jalan tersebut. Dikatakannya, panitia seharusnya menghentikan kendaraan yang melintas, dan mengalihkannya ke jalan lingkar Pemkab Banyuasin agar tidak masuk ke dalam kota Pangkalan Balai. “Meski ada petugas lantas yang menjaga, ada juga kendaraan yang bandel dan ngebut di jalan saat peserta lomba melintas, itu sangat bahaya,” katanya. (tri)
Pemasangan Atribut Kemerdekaan Mulai Marak • Sambut HUT RI • Perkantoran Besok LAHAT, RP - Perayaan HUT RI ke-68 nampaknya menjadi momen yang ditunggu tidak hanya oleh seluruh masyarakat yang ada di RI (Republik Indonesia). Pasalnya, agar bertambah semarak seluruh perkantoran dilingkungan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Lahat mulai besok berbenah. Beberapa orang
FOTO: DOK
Saifudin Aswari Rivai
petugas pegawai setempatpun tampak sibuk memasangi atribut Bendera Merah putih guna menyemarakkan kemerdekaan RI tersebut. “Ini momen tahunan dan jelas harus dirayakan serta diperingati dengan sukacita, jadi kami juga bermaksud merayakannya dengan menghiasi gedung dengan atribut kemeriahan,” ujar Dedi, salah satu staf bagian humas DPRD Lahat. Dijelaskannya, aksi yang dilakukan sebelumnya telah mendapat Instruksi dari Pemkab Lahat agar memasang atribut-atribut kemerdekaan sehingga suasana perayaan HUT RI akan menjadi lebih terasa serta meriah. “Kita sudah mulai memasangi bendera, umbul-umbul, baliho, spanduk serta poster yang berhubungan dengan perayaan kemerdekaan ini sendiri,” imbuhnya. Terpisah, Bupati Lahat H Saifudin Aswari Rivai SE, melalui Kabag Humas dan Protokol, Fauzan menuturkan, pihaknya saat ini telah menginstruksikan dan mengimbau mulai dari masyarakat, Pemdes (Pemerintah Desa) dan kantor - kantor pemerintahan agar dipasang atribut kemerdekaan. Dan untuk puncak peringatan HUT ke-68 nanti akan dilakukan upacara bendera di Lapangan Seganti Setungguan dan malam renungan di Taman Makam Pahlawan. “Pemasangan bendera atau seluruh atribut lainnya sangat dianjurkan oleh Presiden, sehingga makna semarak dari momen HUT RI bisa benar-benar terasa. Kegiatan perayaan, seperti dari parade baris-berbaris, hingga pawai kendaraan hias akan direncanakan pada tanggal 18 dan 19 Agustus mendatang,” pungkasnya. (man)