SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
Rakyat Sumsel radar_palembang@yahoo.com
RADAR PALEMBANG
@radar_palembang
ONLINE Telp : (0711) 361 638 FAX : (0711) 362 452
SELASA 18 JUNI 2013
HARGA Rp 4.000
RH ke Golkar? Dr Febrian, Pengamat Politik Unsri
Alex Noerdin, Ketua DPD Golkar Sumsel
Riskan Pindah Perahu
Golkar Selalu Terbuka
“
”
Pada dasarnya Golkar partai terbuka, dipersilakan bila ada kader lain untuk bergabung. Alhamdulillah bila beliau ingin bergabung dengan Golkar.” (zar)
Perlu dipertanyakan motifnya apa pindah ke Golkar. Disituasi persaingan antara Golkar dan PDIP, riskan riskan bagi RH pindah perahu.” (ren)
ISU Romi Herton (RH) pindah perahu dari PDIP ke Golkar kian santer terdengar. Meski demikian Walikota Palembang terpilih tersebut tidak secara tegas membantah isu tersebut. RH mengaku dalam politik semua hal mungkin terjadi. PALEMBANG, RS – Sepekan terakhir RH memang tengah digosipkan merapat ke beringin. Namanya kuat diberikatakan siap menggantikan posisi Alex Noerdin sebagai ketua DPD Golkar pada 2015 nanti. Meski memiliki kader lain di Sumsel yang cukup mumpuni, seperti Ridwan Mukti, Dodi Alex memiliki potensi yang bisa menjadi suksesor Alex kelak. Namun perte-
Ir H Eddy Santana Putra Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel
muan yang pernah dilakukan anatar Alex dan RH di Griya Agung pada 7 Juni lalu menebar isu kalau terjadi deal politik antara mereka. Romi Herton ketika dijumpai selepas acara sidang paripurna DPRD Sumsel, Senin (17/6) mengatakan, berita tersebut merupakan isu yang biasa dihembuskan dalam panggung politik. Masyarakat
jangan sampai berandai-andai dengan isu yang dilontarkan. “Namanya politik itulah tapi saya masih dibawah panji PDIP dan dengan kemampuan yang dimiliki tetap menyalurkan pemikiran untuk kemajuan parpol,” ungkap dia. Terlebih, majunya RH sebagai
“
Silakan Kalau Ingin Pindah
ROMI HERTON
Jika memang hal tersebut benar, silahkan jika memang mau pindah, tidak apa-apa, namun harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatan di partai sebelumnya.” (tma)
Walikota terpilih yang akan menggantikan Eddy Santana Putra tidak lepas dari sumbangsih kengototan ‘banteng-banteng’ PDIP dalam mengusung namanya untuk menjadi suksesor Eddy Santana Putra. “Pada dasarnya mau ke merah atau kuning sama saja. Toh terpenting pemikiran saya tertuang untuk kemajuan Palembang dan Sumsel tentunya, rakyat akan merasakan ❏ Ke halaman VII
Romi Harus Gentlemen M Aliandra Gantada
ISU santer yang memberitakan Romi Herton (RH) yang akan berpindah perahu dari PDIP ke Golkar cukup memerahkan telinga petinggi PDIP Sumsel. Sekretaris DPD PDIP Sumsel M Aliandra Gantada dengan tegas mengatakan, kalau mau keluar beliau harus melakukannya secara gentle-
men. “Saya belum secara tegas mendengarnya, tapi sayup-sayup isu tersebut sudah kian santer berhembus. Jika memang mau pindah, lakukanlah secara gentlemen,” tegas dia. ❏ Ke halaman VII
DPRD Siap Terima SK Pengangkatan RH
SK Diskualifikasi Yan-Sas Dicabut BANYUASIN, RS - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuasin sudah mengeluarkan SK pencabutan terhadap SK pendiskualifikasian pasangan calon nomor urut 1, Yan AntonSA Supriono, SK mengenai ketetapan perhitungan suara dan terakhir SK mengenai penetapan pemenang Pilkada Banyuasin. Hal ini diungkapkan oleh Irma Christiana, salah satu anggota Komi-sioner Komisi Pemilihan Kabupaten Banyuasin, yang menyatakan pihaknya sudah
CERUDIK’AN
RH ke Golkar? Wah, kasihan dong PDIP .
2 Bupati Marah Besar Marah boleh marah, tapi pemerintahan harus bagus.
Ngerumpi Kito Pilgub Sumsel Diulang? KISRUH yang terjadi di Pilgub Sumsel membuat Timses pemenang dan lawan melakukan lobi politik untuk menguatkan ataupun mengubah hasil. Ada yang ke MK melakukan gugatan, ada yang melakukan pendekatan personal. Diisukan, tim salah satu kandidat melakukan lobi ke pusat terkait rencana Pilgub Sumsel yang diulang dibeberapa titik di Sumsel. Lobian politik kelas dewa pun dikeluarkan untuk mencegah rencana diulangnya Pilgub. Meski secara terang-terangan KPU mengatakan belum menerima gugatan Pilgub Sumsel, tim pemenang sudah menyiapkan skenario untuk hasil terbaik. (*)
mengeluarkan SK tersebut. ”SK Pencabutan terhadap pendiskualifikasi pasangan nomor urut 1 telah keluar, bahkan SK mengenai ketetapan perhitungan suara dan SK penetapan pemenang pilkada Banyuasin pun juga sudah,” ujarnya. Sehingga tidak ada lagi, pernyataan yang menyatakan bahwa SK tersebut tidak keluar atau lainnya. ”Kami luruskan hal ini, dan nyatakan SK itu telah keluar,” bebernya. Masih katanya, pihaknya juga sudah siap menghadapi gugatan lima pasangan calon bupati dan wakil bupati yaitu Agus Saputra - Sugeng, H Hazuar Bidui AZ Agus Sutikno (Hazbi Bagus), H Arkoni MD - Hj Nurmala Dewi,
Irma Christiana
H Askolani SH MH - Idasril SE MM, H Slamet - Syamsuri H AJ ke Mahkamah Konstitusi. “Kami (KPU Banyuasin, red) sudah siap dengan gugatan tersebut, dengan mempersiapkan keseluruhan kesiapan berkas, seluruh dokumen surat keputusan yang telah dikeluarkan, hingga kronologis beberapa keputusan akhirnya dihasilkan bahkan yan ada dibatal❏ Ke halaman VII
KPU Sumsel Belum Terima Surat Gugatan PALEMBANG, RS - Sekretaris KPU Sumsel, Muhammad Daud, menyatakan, pihaknya berencana menyerahkan dua SK penetapan KPU Sumsel, terkait hasil Pilkada Sumsel 2013 lalu, ke DPRD Sumsel, Senin (17/6). Meski, jadwal tahapan penyerahan dokumen tersebut pada dasarnya memiliki tenggat waktu hingga 19 Juni. “Berkas SK terkait hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada Sumsel, dan SK terkait penetapan pasangan gubernur dan wakil gubernur Sumsel ter-
semangat ASPIRASI RAKYAT
pilih ke DPRD Sumsel secepatnya, sesuai tahapan,” kata Daud, ditemui di sekretariat timsel KPU Sumsel, Mengenai, apakah pihaknya tidak menunggu hingga tiga hari, mengingat batasan waktu yang diamanatkan Undang Undang, bagi pasangan kandidat yang akan mengajukan gugatan ke MK, diberikan waktu hingga tiga hari, sejak penetapan pemenang. Menurut Daud, hingga kemarin pula, pihaknya belum menerima pemberitahuan terkait ada atau tidaknya, pasangan kandidat, yang telah mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Hingga saat ini belum ada pemberitahuan terkait gugatan dari pasangan kandidat, jika pun dalam dua hari kedepan memang ternyata ada yang menggugat, biarlah DPRD Sumsel saja, yang menahan untuk tak terlebih dahulu menentukan jadwal pelantikan,”pungkasnya. (zar)
PALEMBANG, RS – Pemilukada Palembang dan Sumsel sukses digelar. Proses pelantikan pemenang pun tinggal menghitung hari. DPRD Kota Palembang bun dikabarkan akan menerima Surat Keputusan (SK) pengesahan pengangkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Romi Herton-Harnojoyo (RH). Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Palembang Syaiful Anwar, Senin (17/6) mengatakan, Pihaknya masih menunggu kedatangan SK Mendagri terkait pelantikan tersebut. “Mudah-mudahan satu dua hari ini SK tersebut sampai ditangan kami dan proses pelantikan mampu dilaksanakan,” katanya. Sediktnya sekitar 1.000 tamu undangan akan menghadiri pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Palembang terpilih H Romi Herton-H Harnojoyo yang akan dilantik 21 Juli mendatang. “Ada 1.000 undangan tengah dipersiapkan untuk acara pelantikan Walikota-Wakil Walikota Palembang terpilih periode 2013-2018 mendatang,” katanya. Diterangkannya, pelantikan pengambilan
sumpah nantinya akan langsung dilakukan oleh Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Palembang jalan Ahmad Bastari. “Kemungkinan akan ada sejarah baru bagi gedung DPRD Palembang karena Pasangan Calon Walikota-Wakil Walikota ini akan dilantik di ruang sidang rapat paripurna. Nah mungkin ini yang jadi spesialnya. Sebelumnya kan gedung ini belum pernah dipakai untuk melakukan upacara pelantikan,” kata dia. Saat ini, kata Syaiful, DPRD kota Palembang dalam waktu dekat akan melakukan rapat Badan Musyawarah (Banmus) untuk membahas agenda rapat paripurna istimewa tentang pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan walikota dan wakil walikota Palembang terpilih tersebut. “ Rencananya dalam minggu-minggu ini akan menggelar rapat bersama Banmus,” kata dia Sementara itu, Calon Walikota Palembang terpilih, H Romi Herton mengatakan, tidak melakukan persiapan khusus jelang pelantikan dirinya sebagai Walikota Palembang 21 Juli mendatang. ❏ Ke halaman VII
Sidang Pengrusakan Kotak Suara Pilwako
Eftiyani Mulai Bersaksi PALEMBANG, RP – Sidang pengrusakan kotak suara dalam Pilwako palembang kembali digelar, Senin (17/6) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Hadir dalam siding tersebut giliran Ketua KPU Palembang Ketua KPU Palembang, H Eftiyani SH yang memberikan keterangan saksi. Dalam persidangan Eftiyani membenarkan adanya pengrusakan tersebut, namun pengrusakan itu hanya pada segel surat suara dan tidak merusak amplop
yang ada dalam surat suara tersebut. “Yang penting penenkanannya tidak ada perubahan perolehan suara, di tiga TPS yang menjadi projek perkara pada 8 April lalu,” kata dia. Pada hari tersebut tepatnya pukul 10.00 WIB, yang dihadiri oleh semua pihak yang berkepentingan tidak terjadi perubahan perolehan suara dan itu disaksikan oleh semua pihak. “Prinsip kami, amplop tempat ❏ Ke halaman VII
klik...........www.radarpalembang.biz
SUARA RAKYAT Gebrakan-Gebrakan Taufiq Kiemas
II
Kepergian Ketua MPR Taufiq Kiemas untuk selamanya pada 8 Juni, Sabtu petang, di Singapore General Hospital, Singapura, membawa rasa sedih bagi seluruh rakyat Indonesia. Ungkapan kesedihan itu terlihat dari tak putus-putusnya para facebooker, twitter, dan pengguna jaringan media sosial lainnya menulis dalam statusnya yang mendoakan kepergian suami Megawati itu ke alam yang kekal. Facebooker, twitter, dan pengguna media sosial lain menulis di statusnya yang demikian bukan sebuah rekayasa namun sebuah bentuk rasa cinta dan kehilangan.
M
ENGAPA pria kelahiran Jakarta, 31 Desember 1942, ditangisi banyak orang ketika jantung tak lagi berdetak dan nafas tak lagi berhembus? Ini karena sikap dia yang ramah dan merangkul semua golongan. Banyak hal-hal yang selama ini tak terungkap oleh banyak orang namun ketika terungkap semakin menunjukkan sikap dia yang berada di tengah bagi semua. Saat bedah bukunya yang berjudul Gelora Kebangsaan Tak Kunjung Padam, 70 Tahun Taufiq Kiemas, terungkap bahwa Taufiq adalah orang sholeh. Salah satu pembedah, Ade Armando, menuturkan setelah membaca buku itu dirinya menjadi tahu siapa Taufiq Kiemas. “O, Pak Taufiq itu ternyata dari keluarga Masyumi,” ujarnya. “O, Pak Taufiq ternyata rajin sholat lima waktu,” tambahnya. Hal demikian menurut Ade Armando berkebalikan dengan
RAKYAT SUMSEL, SELASA 18 JUNI 2013
tuduhan yang selama ini ditujukan kepada partainya, sebagai partai sekuler, abangan, dan non-Muslim. Kesan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia sebagai partai sekuler, abangan serta non-Muslim, ingin diluruskan oleh Taufiq. Taufiq berpandangan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu adalah partai seluruh rakyat Indonesia sehingga untuk menjauhkan kesan sebagai partai yang sekuler, abangan, dan non-Muslim, dirinya mengundang ummat Islam untuk bergabung dan masuk ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Caranya? Ia membentuk Baitul Muslimin Indonesia. Membentuk Baitul Muslimin Indonesia tentu bukan yang mudah, pastinya ada resistensi dari kalangan internal. Namun karena ketokohan dirinya dan juga karena suami Megawati, halangan itu bisa diatasi. Untuk memperlancar sayap partai itu makanya dirinya bersilaturahmi ke berbagai organisasi Islam seperti KAHMI, Muhammadiyah, dan NU. Ketua Umum PP. Muhammadiyah Dien Syamsuddin serta Ketua Umum PBNU, saat itu, Hasyim Muzadi, pun diajak urun rembug dan akhirnya mendukung pembentukan Baitul Muslimin Indonesia. Dari terbentuknya Baitul Muslimin Indonesia inilah maka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tak lagi mengesankan sebagai partai yang sekuler namun ramah dengan Islam. Lewat organisasi itulah antara partai dengan Ummat Islam terjembatani. Gebrakan yang dilakukan Taufiq tak hanya di internal partai, sebagai Ketua MPR, dirinya pun juga membuat kejutan dan gebrakan. Memudarnya pemahaman akan Pancasila membuat dirinya mengencarkan program Sosialisasi 4 Pilar, yakni Pan-
Semangat Aspirasi Rakyat
casila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Gerakan yang berpayung hukum pada UU. No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, itu bertujuan untuk menyegarkan kembali masyarakat akan pentingnya penerapan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Gebrakan yang gencar ini mendapat respon yang sangat luar biasa dari masyarakat, baik yang pro dan kontra. Kelompok kontra tidak setuju hanya karena penggunaan kata pilar pada Pancasila, itu saja. Sedangkan dukungan yang pro jumlahnya melimpah dan tersebar di mana-mana. Gerakan yang saat ini masih dilakukan oleh MPR secara massif itu membuat dirinya mendapat gelar Dr (HC) dari Universitas Tri Sakti. Gelar diberikan oleh perguruan tinggi yang beralamat di Grogol, Jakarta Barat, itu karena dirasa Taufiq, sebagai Ketua MPR, telah melahirkan gagasan Sosialisasi 4 Pilar. Sosialisasi itulah yang membuat nilai-nilai 4 Pilar dapat dipahami oleh para pejabat negara dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya sosialisasi ini juga diberikan kepada masyarakat sehingga nilai-nilai itu dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana saja, dan siapa saja. Dalam pidato ilmiah untuk pengukuhan yang berjudul Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Sebagai Sumber Moralitas dan Hukum Nasional, Taufiq menjelaskan kekurangpahaman dari kelompok yang kontra. Menurutnya gerakannya menggunakan istilah pilar bukanlah mengandung pengertian sebagai tiang penyangga, tetapi sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna sebagai sesuatu yang dasar, pokok atau induk.
Penyebutan 4 Pilar tidaklah dimaksudkan bahwa keempat pilar tersebut memiliki kedudukan yang sederajat. Adanya kritik dari banyak pihak karena Pancasila dijadikan pilar dijawab oleh pria asal Palembang, Sumatera Selatan, itu dengan mengatakan, pada prinsipnya Pancasila tetap diposisikan sebagai dasar dan ideologi negara yang kedudukannya berada di atas 3 pilar lainnya. Taufiq berpikiran apa-apa
yang dilakukan tadi tidak akan ada manfaatnya bila di tengah-tengah masyarakat masih ada perpecahan, faksi, dan dendam politik. Untuk itu dirinya membuat gebrakan lagi, yakni mendirikan Forum Silaturahmi Anak Bangsa. Forum ini dimaksudkan untuk membentuk rekonsiliasi atau menyudahi masalah-maslaah yang pernah dilakukan oleh orangtua mereka akibat berbedaan pandangan dalam memban-
gun bangsa. Dalam forum ini ada Hutomo Mandala Putra anak Presiden Soeharto, Ahmad Zahedi cucu dari Tengku M. Daud Beureueh, Perry Oemar Dani putera Marsekal Oemar Dani, Sardjono Kartosurwiryo putera dari SM Kartosuwiryo, Amelia Yani puteri dari Ahmad Yani, dan Ilham Aidit putera dari DN Aidit, serta masih banyak lagi yang lainnya Forum yang memiliki
motto Berhenti Mewariskan Konflik, Tidak Membuat Konflik Baru, itu dianggap sebagai sebuah tauladan bagi yang lain bahwa masalah lalu adalah sebuah pelajaran yang dijadikan modal untuk membangun bangsa dan negara serta dendam politik harus diakhiri. Persatuan dan kerukunan anak bangsa paling penting.(oz) Ardi Winangun Pengamat Sosial-Politik
Jangan Spelekan Kasus
Kerusuhan di Jeddah
K
ASUS memprihatinkan bagi para pekerja Indonesia di Arab Saudi tertiup dari Jeddah. Para TKI di Saudi harus berjuang melawan terik matahari yang membakar untuk mendapatkan sepucuk surat bernama SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor). SPLP atau dalam bahasa Inggris adalah Travel Document In Lieu of Passport adalah Surat Perjalanan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Perwakilan RI (KBRI/KJRI/ KRI) di luar negeri karena paspor WNI hilang akibat kelalaian, kekurangwaspadaan, kecerobohan atau sebab-sebab yang lainnya. Di Arab Saudi, negara yang dikenal kaya karena minyak itu, banyak terdapat WNI/TKI yang overstayers (tinggal melebihi
batas ijin) , maupun tenaga kerja undocumented (pekerja gelap tanpa ijin/dokumen sah). Kondisi para pekerja illegal tersebut menjadi penyebab tindak eksploitasi terhadap mereka baik dari agen maupun majikan yang mempekerjakan. Bagaimanapun peristiwa “kerusuhan’ yang terjadi 2 hari yang lalu di KJRI Jeddah sebab utamanya adalah ketidakpuasan dan puncak kekecewaan sebagian TKI yang sedang mengurus dokumen kerjanya kepada pelayanan di lapangan oleh pihak KJRI. Kerusuhan di KJRI di Jedah tersebut ternyata mendapar sorotan penuh dari Pemerintah Indonesia. Karena situasi ini mendapat penanganan serius dari pemerintah. Peristiwa ini bagi Kerajaan Saudi menganggap sebagai sebuah kerusuhan. Menganggu keamanan dan ketertiban di wilayah kedaulatannya,tidak aneh jika selanjutnya pihak keamanan setempat
diberitakan menangkapi sejumlah pelaku kerusuhan. Menurut berbagai sumber tidak kurang dari 30 orang TKI ditangkap pasca insiden kerusuhan kemarin, Senin,10 Juni 2013 yang lalu. Secara hukum mungkin TKI yang tertangkap dan kalau terbukti melakukan insiden kemarin itu bersalah tetapi pada dasarnya bagi rekan TKI yang sedang mengurus dokumen di sana, mereka semua itu dianggap sebagai “pahlawan”. Semoga setelah terjadi insiden itu, semua pihak bisa membuka mata, dan segera mendapatkan penyelesaian, walau masih tetap ada pihak yang tak mau menyadari kekurangannya.(*) Mimin Maryani Jalan H. Naim II, Nomor 34, Rt 001/ RW 04, Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, miminmaryani21@yahoo. co.id,
Pembaca yang budiman. Rakyat Sumsel siap mengakomodir opini Anda seputar kehidupan Politik negeri ini, terkhusus Sumsel. Isi muata tulisan diharapkan tidak mengandung unsur SARA dan mendeskreditkan kelompok/golongan/partai tententu. Tulisan Anda dapat dikirim ke email rdr_plg@yahoo.com (harap disertakan, identitas lengkap, dan foto) Hotline Politik, kirim melalui radar_palembang
* 0821 - 75815016
0815327XXXXX Pak Gubernur dan pak Walikota Palembang tlg perhatike sungai Musi banyak nian wong nangkep ikan pake setruman. Musnah galo kagek ikan disungai Musi.
@radar_palembang
0813735XXXX Pak Kapolda ngapo di komplek Pusri Borang Sako nak puluhan kali kemalingan motor. Idak pernah tetangkep-tangkep malingnya. Tiduk galo anak buah bapak tuh.
klik...........www.radarpalembang.biz
III
WAKIL RAKYAT
RAKYAT SUMSEL,SELASA 18 JUNI 2013
Tanpa Partai,
Advertorial
DPRD Sumsel Gelar
Paripurna Penyerahan Laporan Laporan Caleg Bukan Siapa-Siapa Pemeriksaan Keuangan PALEMBANG, RS – Metode pemilu legislatif yang diterapkan dua cara yakni Coblos partai dan orang, namun bukan berarti caleg yang terpilih melupakan partai mengusung. Mereka diminta kontribusi sekitar 30 persen dari penghasilan bulannya di parlemen. Sekretariat Eksekutif DPW PPP Sumsel Ganefo mengatakan,sebelum keanggotaan para caleg disampaikan ke KPU, mereka diminta menandatangani Pakta Integritas mengenai kewajiban ini. “Jadi, pendapatan bersih
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) Sumsel menggelar rapat paripurna XIV di gedung DPRD Sumsel, Sabtu (15/6),Tentang penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Sumatra selatan (Sumsel) tahun anggaran 2012.
wan juga tinggi. Hal ini dilihat dari peraturan KPU mewajibkan tiap tiga calon legislatif ada satu orang caleg perempuan. Jadi misalnya nomor urut satu dan dua pria, nomor urut ketiganya wanita, demikian seterusnya. Jadi, caleg wanita juga tetap bisa memperoleh nomor cantik. Caleg perempuan PPP Sumsel, jumlahnya mencapai 38 persen dari target kuota yang ditetapkan. Dan sekitar 25 persen di antara caleg itu merupakan keluarga besar partai Islam tertua di Indonesia ini. (ade)
Dulang Massa dengan Logistik
R
apat paripurna dipi m p i n Wakil Ketua DPRD Sumsel, Achmad Djauhari dihadiri seluruh anggota DPRD Sumsel, gubernur Sumsel Alex Noerdin, Kepala BPK-RI Perwakilan Sumsel, unsur Muspida dan instansi lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel. Dalam sambutannya, Djauhari mengatakan sesuai dengan amanat pasal 23 E ayat (1) UUD negara RI tahun 1945 bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tangung jawab tentang keuangan negara
mereka setelah dipotong pajak, sekitar 30 persen diberikan bagi kepentingan partai,” ujar Ganefo ditemui di kantor DPW PPP Sumsel KM 7, Senin (17/6) Hal ini dinilai wajar mengingat, caleg ini menggunakan bendera partai. Sebab, nantinya jika perolehan suara partai tinggi, otomatis akan menguntungkan para caleg, terutama caleg memiliki perolehan suara terbesar di antara caleg di daerah pemilihan tersebut. Di samping itu, dikatakan Ganefo, peluang caleg perempuan mendapat jatah kursi di de-
Anggota DPRD Sumsel.
diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. “bertitik tolak dari amanat tersebut maka misi dari BPKRI adalah memeriksa pengelolaan dan tangung jawab keuangan negara dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabililitas dan transparasi keuangan negara serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik,
bersih dan transparan,”kata politisi Demokrat ini Dilanjutkannya. Hasil pemeriksaan BPK-RI merupakan identifikasi masalah, analisis dan evaluasi atas pengelolaan keuangan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan kendala informasi mengenai pengelolaan dan tangung jawab negara.Pemeriksaan ini guna terwujudnya good govern-
ment dalam penyelengaraan negara. Pengelolaan harus diselengarakan secara profesional, terbuka dan bertangung jawab sesuai dengan UUD ”penyusunan laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas di sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja pemerintah daerah,” tukasnya. (Adv/zar)
PALEMBANG, RS – Calon Incumbent dari Calon Legistratif di daerah pilihan masing-masing akan menjadi pertarungan sengit dalam menjaring massa. Dalam daftar DCS Parpol, terlihat muka lama masih berkeinginan melanjutkan duduk di parlemen periode lima tahun kedepan. Tak hanya bersaing sesama Incumbent, wajah baru juga menjadi pesaing mengingat turunnya angka partisipasi pada pilwako dan Pilgub beberapa bulan lalu. Calon incumbent hampir merata menyebar disemua Dapil, terkhusus di Dapil 6 DPRD Kota Palembang, meliputi Ilir Timur I dan Ilir Timur II, nama lawas seperti H Musliman SAg (PKS)
dan Ir Alex Andonis (PDIP) masih masuk dalam daftar DCS parpol yang mengusung mereka. Dr Adriyan Saptawan MSi ketika dihubungi mengatakan, pertarungan incumbent memang tidak akan terelakan lagi. Mereka sudah memiliki basis massa yang mampu mengangkat mereka mendapatkan kursi di DPRD Palembang lagi. Mewakili Dapil 6, khusus PKS dan PDIP, persaingan tentu akan menarik pada pasangan nomor satu yang diusung masing-masing partai. Keduanya memiliki magnet electoral yang mampu mendulang banyak suara.“Namun, paling penting ialah kesiapan mereka,
Pemilu DPRD Kota Palembang Dapil 6 PKS H Musliman SAg
Wakil Ketua DPRD Sumsel, bersama Gubernur Sumsel dan BPK RI Asal Sumsel menandatagani Laporan Keuangan Pemprov Sumsel
L
tidak hanya secara mental melainkan logistik mereka saat pencalonan. Ini sangat penting, terlebih dengan menurunnya angka partisipan pemilih belakangan, bukan tidak mungkin akan mengubah peta,” kata dia. Posisi mereka di partai hingga penokohan yang kental dimasyakat membuat mereka akan mudah untuk mendapatkan posisi. Namun, muka baru tidak menutup kemungkinan akan mampu menunjukkan prestasi bagus. “Tolok ukurnya ada pada kemampuan mereka menjaring massa, tidak terlepas dari logistik pencalonan dan ini cukup penting,” pungkasnya. (ren) PDIP Dapil 6
Ilir Timur 2
Ir Alex Andonis
L Ilir Timur 2
Irwan Syahputra SP
L
Alang-alang Lebar
Yandris Suandi SE
L Ilir Timur 2
Mahdalena
P
Ilir Timur 2
Ir Neni Indriani
P Ilir Timur 1
Awirudin
L
Ilir Timur 2
Maliki SAB
Eliyah
P
Ilir Timur 1
Ahmad Setiapada Gumayri SE MSi L Ilir Timur 2
Junwandri
L
Ilir Timur 1
Budi Rosmala Dewi
L Ilir Timur 2
Dadang Patrajaya
P
Ilir Timur 1
Rizky Pratama Saputra ST
L Ilir Timur 1
RA Farida
P
Ilir Timur 2
Yustini Chairani SH
P Ilir Timur 2
P Ilir Timur 1
IV Beberapa Ruas Jalan Ditutup Jelang Pelantikan Gubernur Sumut MEDAN,RS - Beberapa ruas jalan ditutup sebagian menjelang pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) terpilih, Senin (17/6/2013). Pengamanan juga diperketat di sekitar lokasi pelantikan. Pelantikan pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut terpilih akan berlangsung di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi akan memimpin pelantikan tersebut sekitar pukul 10.00 WIB. Mengantisipasi pengamanan, polisi menyiagakan mobil barracuda maupun water cannon di sekitar lokasi pelantikan. Sementara ratusan polisi yang berjaga terlihat mengenakan perlengkapan anti huru-hara dan membawa senjata laras panjang.Pelantikan itu juga menyebabkan ditutupnya sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi. Antara lain sebagian ruas Jalan Imam Bonjol dan ruas Jalan Pengadilan. Kemacetan pun terjadi di sekitar lokasi. Pasangan Gatot dan Erry akan memimpin Sumut untuk periode 2013-2018. Keduanya memeroleh 32 persen suara dalam Pemilukada Sumut pada 7 Maret lalu. Bagi Gatot, pelantikan sebagai gubernur ini merupakan yang kedua kalinya. Pada 14 Maret lalu, dia juga dilantik sebagai gubernur definitif sisa masa tugas 20082013 setelah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur sekian karena Gubernur Syamsul Arifin masuk penjara dalam kasus korupsi.(rul/nrl)
RAKYAT SUMSEL, SELASA 18 JUNI 2013
Lengser, Ahmadinejad Dicari Pengadilan
Mahmoud Ahmadinejad
TEHERAN,RS - Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad yang akan menyerahkan tampuk kepemimpinannya, dipanggil oleh pihak pengadilan. Ahmadinejad dilaporkan oleh
Ketua Parlemen Iran Ali Larijani. Perintah pemanggilan Ahmadinejad ini ditujukan atas keluhan yang diajukan oleh Ali Larijani. Selain dirinya, komisi parlemen juga melontarkan
keluhan yang sama. Namun tidak dijelaskan atas dasar apa pemanggilan yang ditujukan kepada Ahmadinejad. “Tidak jelas spesifikasi pemanggilan terhadapnya (Ahmadinejad),” ujar pihak Larijani, , Senin (17/6/2013). Hubungan antara pemerintah Ahmadinejad dengan parlemen terus memburuk menyusul berakhirnya masa kekuasaan Ahmadinejad. Awal perpecahan terjadi ketika Ahmadinejad melakukan pemecatan seorang menteri yang dikenal dengan kekuasaan pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Selama perpecahan itu, Ahmadinejad dan Larijani saling melontarkan kecaman secara verbal. Kini dengan lengsernya Ahmadinejad dari kekuasaan,
diperkirakan menjadi lebih leluasa bagi parlemen melayangkan dakwaan. Ahmadinejad berkuasa se-
lama delapan tahun di Iran. Posisinya akan digantikan oleh Hasan Rouhani yang memenangkan Pemilu Presiden
Israel Langsung Ancam Rouhani KETIKA komunitas dunia mengucapkan selamat untuk kemenangan Hassan Rouhani dalam Pemilu Iran, Israel justru bersikap sinis. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menyebut Iran tetap tidak bisa dipercaya. “Komunitas internasional tidak boHassan Rouhani leh banyak berharap dan melonggarkan sanksi untuk Iran,” ujar Netanyahu, Senin (17/6/2013).
“Iran harus dinilai dari aksinya. Jika mereka terus menjalankan program nuklir, kita harus menghentikannya dengan segala cara,” lanjutnya. Kemenangan Rouhani memang membuat negara-negara Barat terkejut. Rouhani yang berasal dari kubu reformis dianggap memiliki sikap lebih lunak mengenai program nuklir Iran. Rouhani terpilih menjadi Presiden Mahmoud Ahmadinejad setelah mengamankan 50,71 persen suara. Capaian tersebut membuat Rouhani menghindari dijalankannya putaran kedua. Rouhani mengalahkan Walikota Taheran Mohammad Bagher Qolibaf diposisi kedua dengan 16,55 persen suara. “Selama 20 tahun ini terbukti, program nuklir Iran hanya bisa dihentikan dengan ancaman agresi,” pungkas Netanyahu.(ade)
Obama, Putin Berkumpul di Pertemuan G8
Picu Ancaman Keamanan Ambisi Suu Kyi Jadi Presiden YANGON,RS - Ambisi dari Aung San Suu Kyi yang ingin menjadi Presiden Myanmar selanjutnya dikhawatirkan dapat memicu ancaman keamanan bagi tokoh oposisi Myanmar itu sendiri. Suu Kyi pun didesak untuk mengambil langkah demi menjaga keamanan dirinya. Peraih penghargaan Nobel Perdamaian 1991 itu pekan lalu mengumumkan ingin mencalonkan diri sebagai presiden. Myanmar akan melakukan pemilu presiden pada 2015 mendatang. Mantan anggota Parlemen Myanmar Peter Lin Pin menyatakan, dirinya khawatir Suu Kyi bisa menjadi target plot pembunuhan dari pihak yang ingin tetap berkuasa. Seperti diketahui, Myanmar saat ini terus menjalani transisi reformasi dari junta militer menuju kekuasaan sipil.”Ketika dirinya (Suu Kyi) mengumumkan untuk menjadi presiden, saya khawatir dia bisa dibunuh oleh mereka yang sangat gila dengan kekuasaan,” ujar Lin Pin, , Senin (17/6). “Mereka yang gila kekuasaan bisa menyingkirkannya kapan saja mereka mau. Aung San Suu Kyi harus berhati-hati,” lanjutnya. Selama rezim junta militer berkuasa di Myanmar, beberapa percobaan pembunuhan terhadap Suu Kyi dan serangan atas Partai National League for Democracy (NLD) yang dia pimpin berulangkali terjadi. Pada 2003, iring-iringan yang membawa Suu Kyi dan pendukungnya diserang oleh pendukung junta dan menyebabkan sekira 70 orang tewas. Sementara politi New National Democracy Party mengatakan, pihak keamanan yang tersedia di Myanmar saat ini belum cukup terampil untuk melindungi Suu Kyi. (faj)
Suu Kyi
Semangat Asprirasi Rakyat
Iran 14 Juni lalu. Secara resmi, Ahmadinejad akan digantikan oleh Rouhani pada 3 Agustus mendatang. (faj)
FOTO: TRI MUJOKO BAYUAJI/JAWA POS.
BUKLET: Seorang pengunjung sidang paripurna DPR, membaca buklet yang dibagikan Fraksi PDIP terkait penolakan kenaikan BBM, di depan ruang sidang paripurna, DPR, kemarin (17/6). Paripurna sendiri berlangsung sangat alot.
BELFAST,RS – Pertemuan G8 di Inggris segera dihelat. Para pemimpin dunia pun mulai berdatangan ke Kota Belfast. Seperti dilansir Associated Press, Senin (17/6), Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama sampai di Belfast pada Senin (18/6) pagi waktu setempat. Sedangkan Presiden Rusia Vladimir Putin diperkirakan tiba setelahnya. Kedua pemimpin dunia itu dijadwalkan melakukan dialog bilateral di sela pertemuan G8. Obama dan Putin akan membahas perkembangan kondisi di Suriah. Seperti diketahui, Obama akhirnya menyetujui pengiriman bantuan senjata pada oposisi Suriah. Dia menuduh rezim Bashar al-Assad telah melewati batas dengan menggunakan senjata kimia. Keputusan tersebut dikecam keras oleh Rusia. Putin selama ini memang menjadi sekutu kuat Suriah. G8 merupakan pertemuan antara kelompok negara-negara maju. Grup itu beranggotakan AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang dan Kanada. Pertemuan itu digelar ditengah skandal penyadapan yang dilakukan Pemerintah Inggris dan AS. Suratkbar Guardian menyebut kedua negara menyadap pertemuan G-20 yang pada tahun 2009 juga digelar di Inggris.(ade)
Polisi Tahan Penghina Raja Malaysia KUALA LUMPUR ,RSSeorang perempuan yang dicari oleh Kepolisian Malaysia karena menghina Yang diPertuan Agung Tuanku Abdul Halim Mu’adzam Shah, hadir untuk memberikan keterangan atas tuduhan tersebut. Sabtu (15/6/2013), perempuan yang menggunakan akun Facebook dengan nama Melissa Gooi, sebelumnya dicari oleh pihak kepolisian karena menghina pidato dari Yang di-Pertuan Agung Tuanku Abdul Halim.
Gooi sebelumnya sempat dicari oleh Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC). Perempuan itu dianggap menghina Tuanku Abdul Halim setelah sang raja meminta warga untuk menerima hasil pemilu. MCMC sempat menyatakan, tersangka kemungkinan besar akan didakwa melanggar Undang-Undang Penghasutan. Selama ini MCMC memandang serius penggunaan sosial media untuk kepentingan negatif,
terlebih lagi digunakan untuk menghina keluarga kerajaan. Pihak komisi pun meminta seorang teman dari tersangka untuk membantu penyelidikan. Kasus ini pun mendapat perhatian dari Partai Umno yang memimpin koalisi Barisan Nasional yang menguasai pemerintahan. Ketua Pemuda Umno Khairy Jamaluddin, meminta MCMC mengambil tindakan terhadap mereka yang menghina raja di Facebook.(faj)
Komandan Pasukan
Khusus Nazi Ngumpet di USA MI N N E S O TA , R S Seorang petinggi pasukan khusus Nazi di masa Perang Dunia II diketahui hidup menetap di Minnesota, Amerika Serikat (AS), sejak perang dunia usai. Diduga komandan Nazi itu berbohong kepada Pemerintah AS, mengenai statusnya. Michael Karkoc, mengaku kepada pihak berwenang Amerika pada 1949 silam bahwa dirinya tidak terlibat dalam kegiatan militer apapun. Menurut Associated Press, Karkoc telah melakukan kebohongan. Pria yang kini berusia 94 tahun tersebut diketahui menutupi fakta dirinya pernah bekerja untuk Nazi. Dirinya juga dianggap sebagai pendiri pasukan elit Nazi, -pasukan SS- di Ukraina dan menjadi perwira yang memimpin divisi SS Galician. Demikian diberitakan Associated Press. Dua kesatuan tempat di-
mana Karkoc bergabung diketahui masuk dalam daftar hitam organisasi rahasia Amerika Serikat. Usai Perang Dunia II siapa pun yang pernah tergabung dalam organisasi tersebut, dilarang masuk ke Negeri Paman Sam. Meski tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa Karkoc secara langsung melakukan kejahatan perang, kesaksian dari beberapa orang mantan anak buahnya dan dokumen lain menunjukkan kesatuan yang dipimpinnya melakukan pembantaian warga sipil. Berdasarkan bukti dan keterangan itu menyebutkan bahwa Karkoc di lokasi kejadian saat pembantaian terjadi. Menurut dokumen SS Nazi, Karkoc dan kesatuannya terlibat pula dalam tindakan kekerasan di Warsawa, Polandia pada 1944 silam. Pada saat itu, kelompok Nazi menyerang perlawanan warga Polandia yang menentang pendudukan
Jerman. Ketika ditanya oleh Associated Press, Karkoc menolak untuk menceritakan tentang sejarah keterlibatannya dalam perang. Dirinya pun enggan memberikan keterangan lebih lanjut setelah berita ini beredar. Bila terbukti terlibat dalam Nazi, Kementerian Kehakiman AS bisa mendeportasi Karkoc ke Jerman dan menjadi peradilan sebagai kriminal kejahatan perang Nazi. Pihak Jerman pun menyatakan ketertarikannya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, guna untuk menentukan dakwaan kepada Karkoc atau justru membebaskannya dari segala tuduhan. Di Jerman, mantan anggota Nazi yang memiliki tanggung jawab komando bisa didakwa dengan kejahatan perang meskipun keterlibatannya secara langsung tidak bisa dibuktikan.(faj) klik...........www.radarpalembang.biz
V
RAKYAT SUMSEL, SELASA 18 JUNI 2013
2 Bupati Marah Besar
‘
‘
Sebelum dilakukan tentu kita pelajari terlebih dahulu. Harus ada kajian mendalam dan serius mengingat ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat. Pada dasarnya kita tetap mendukung usulan itu, tapi harus diimbangi dengan solusi terbaik.” Saifudin Aswari,SE Bupati Lahat
LAHAT, RS – Belum terlaksananya Perda (Peraturan Daerah) Rokok yang diwacanakan Pemkab Lahat beberapa waktu lalu ternyata dikarenakan warga menilai adanya pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) atas hal tersebut. Agar Perda pelarangan Rokok ditempat umum dapat berjalan kedepan warga berharap agar kiranya Pemkab Lahat
dapat mencarikan solusi untuk mengatasi pengangguran jika terealisasi nantinya. Aliyus (52) pedagang yang kerap menjual rokok dengan brand ternama ini, mengaku pesimistis jika perda tersebut berjalan maksimal. Pihaknya juga khawatir terhadap nasib perekonomian para pedagang jika perda itu terealisasi. “Sangat sulit untuk melarang perokok untuk tidak merokok. Mungkin bisa saja dilakukan di lingkungan Pemkab Lahat, tapi tidak untuk tempat tempat umum yang memang masyarakat sudah biasa melakukannya,”ujarnya. Hengki Ulva, pedagang rokok di pasar Lematang Lahat menuturkan, tidak khawatir jika perda tersebut berjalan. Ia menilai, sulit menghentikan kebiasaan merokok masyarakat. Bahkan, warungnya pun mendapatkan bantuan dana renovasi sebagai bentuk sosialisasi rokok tersebut. “Kita tetap dukung perda itu, namun kita juga mengharapkan agar Pemkab memberikan solusi terbaik bagi pedagang kecil seperti kita,”imbuhnya. B u p a t i L ahat, Saifudin Aswari,SE mengungkapkan, mengaku kawasan perkantoran dan tempat keramaian menjadi tempat yang direnc a n a k a n tersebut. Namun, sebelum memutuskan lokasi yang akan diusulkan bebas rokok, perlu dilakukan pembelajaran dari beberapa daerah lain yang telah menerapkan kawasan bebas rokok ini. “Sebelum dilakukan tentu kita pelajari terlebih dahulu. Harus ada kajian mendalam dan serius mengingat ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat. Pada dasarnya kita tetap mendukung usulan itu, tapi harus diimbangi dengan solusi terbaik,”pungkasnya. (man)
Semangat aspirasi rakyat
dulu,” tutupnya dalam memberikan arahan. Banyaknya keluhan yang disampaikan kepada dirinya perihal sering membolosnya para pejabat eselon II setingkat Kepala Dinas membuat Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sa’i Sohar gerah. Orang nomor satu di Bumi Serasan Sekundang itu secara tegas memperingatkan jika jabatan yang diberikan kepada pejabat eselon II tersebut menyangkut tanggungjawab kepada masyarakat Kabupaten Muara Enim. “Ada pejabat ketika hendak ditemui wartawan tidak masuk kerja, padahal saya sendiri tidak alergi dengan wartawan, informasi adanya pejabat eselon II yang sering bolos, sesuai apa yang disampaikan wartawan memang benar adanya dan saya sudah sering menerima masukan dari beberapa orang sumber.” “Saya pastikan setelah pelanti-
kan bupati Muara Enim dan wakil bupati Muara Enim pada 20 Juni nanti, tidak ada lagi pejabat yang berleha-leha dan membolos. Ke depan, mungkin saya akan berikan instruksi khusus bagi pejabat eselon II ini,” ungkap Muzakir, Senin (17/6). Dikatakan Muzakir, selama ini dirinya selalu menerima laporan dari stafnya, terutama pejabat eselon II tersebut. Sehingga, seringkali informasi yang disampaikan justru berbeda dengan kenyataan di lapangan, apalagi jika kepala dinasnya tidak ada di tempat dan membolos kerja. “Saya minta kepada wartawan jika ada temuan seperti itu diangkat dan diberitakan saja. Tunggu saja setelah pelantikan nanti, saya tidak akan membiarkan mereka sering membolos lagi,” papar Bupati. (gie/yan)
‘
Saya pastikan setelah pelantikan bupati Muara Enim dan wakil bupati Muara Enim pada 20 Juni nanti, tidak ada lagi pejabat yang berlehaleha dan membolos. Ke depan, mungkin saya akan berikan instruksi khusus bagi pejabat eselon II ini.” Ir H Muzakir Sa’i Sohar Bupati Muara Enim
Launching KTM Terhambat Perda
‘
Perda Rokok, Bupati Cari Solusi Terbaik
dap kinerja anak buahnya terjadi saat orang nomor satu menantang siapapun kepala SKPD jika merasa tak mampu lagi bekerja semestinya dipersilahkan mundur dari jabatan. Dengan begitu pos jabatan yang ditinggalkan bisa diisi dengan pejabat yang mampu bekerja demi membangun kabupaten OKU Selatan menjadi lebih maju. “Kalau memang tidak bisa berbuat banyak kan bisa dicari jalan lainnya, dengan cara bertanya kepada yang bisa, sebaliknya jangan hanya diam saja,” katanya. Nah, dalam pengarahannya, bupati sangat mengharapkan para pegawai di OKU Selatan benar-benar bisa bekerja dengan maksimal dan dengan sepenuh hati. Apalagi sudah digaji oleh negara dan tinggal mengisi pembangunan saja. “Pekerjaan ini kan lebih ringan dan tidak perlu repot-repot harus menegakkan kabupaten lebih
‘
Selain belum dibuat Perda, pembangunan KTM juga disebabkan tidak berjalannya koordinasi lintas sektoral.” Erlansya Rumsyah Ketua Komisi IV DPRD Lahat LAHAT, RS – Belum adanya Perda (Peraturan Daerah) yang mengatur pembangunan KTM (Kota Terpadu Mandiri) di kecamatan Kikim Barat saat ini menjadi kendala terhambatnya proses pembangunan tersebut. Belum berjalannya koordinasi lintas sektoral yang ada di Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Lahat juga menjadi alasan belum jelasnya status KTM hingga kini. Ketua Komisi IV DPRD Lahat Erlansyah Rumsyah mengatakan, selain belum dibuat Perda, pembangunan KTM juga disebabkan tidak berjalannya koordinasi lintas sektoral. Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dengan anggota DPRD Lahat, beberapa waktu lalu. “Kita akui dalam dua tahun terakhir pembentukan KTM belum berjalan meskipun pembangunan fisik telah selesai. Belum adanya Perda menjadi PR kedepan untuk menyelesaikan pembangunan tersebut,”ujarnya. Dijelaskannya, dalam pertemuan dengan Dirjen P2MKT Rosyari, dua kendala tersebut menjadi penghambat proses pembangunan KTM Kikim Area sehingga harus segera di selesaikan. Pihaknya akan segera mem-
‘
‘
H Muhtadin Serai Bupati OKU Selatan
Mendadak para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan tegang dan hanya tertunduk mendengarkan ocehan Bupati OKU Selatan H Muhtadin Serai yang tiba-tiba berang saat memberikan sambutan pengarahan dalam prosesi pelantikan Ketua TP PKK tiga kecamatan di Aula kantor Pemkab OKU Selatan, Senin (17/6).
SUMSEL, RS – Masalahnya, seperti diungkapkan Bupati secara blak-blakan hingga Juni atau pertengahan tahun anggaran 2013 APBD Kabupaten OKU Selatan, proyek fisik tak kunjung dilakukan tender. Pantas saja bila kondisi tersebut membuat orang nomor satu memberi nasihat pedas. Muncul kehawatiran jika hingga saat ini belum juga tender kapan lagi pengerjaan proyek fisik dimaksud dimulai. Ini seperti diungkapkan suami Hj Sumiyati Muhtadin ketika memberi nasihat pedas. “Apanya lagi yang mau selesai kalau sampai sekarang tender saja belum dilakukan. Apalagi waktu tinggal menyisakan 4-5 bulan, dengan waktu singkat ini saya khawatir pengerjaan proyek fisik tidak akan selesai,” tegasnya. Puncak kekesalan Bupati terha-
‘
‘
Apanya lagi yang mau selesai kalau sampai sekarang tender saja belum dilakukan. Apalagi waktu tinggal menyisakan 4-5 bulan, dengan waktu singkat ini saya khawatir pengerjaan proyek fisik tidak akan selesai.”
Tender Tak Jalan Eselon II Malas
‘
Memang Perda pembangunan KTM belum ada dan akan segera diusulkan.” Ismail Hanafi Kepala Disnakertrans Lahat percepat pengesahan perda tentang status lahan KTM tersebut dan diharapkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lahat berkoordinasi dengan bagian otonomi daerah dan hukum untuk segera mengajukan rancangan perda. “Jika semua lintas sektoral berjalan dan mengikuti petunjuk pelaksana (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) yang ada, maka proses pembangunan KTM Kikim akan cepat terwujud. Masyarakat juga harus mendukung dengan merelakan lahan digunakan untuk lokasi pembangunan KTM,”imbuhnya. Kepala Disnakertrans Lahat, Ismail Hanafi menuturkan, memang Perda pembangunan KTM belum ada dan akan segera diusulkan. Namun sebelum pembangunan dimulai akses jalan harus ada sehingga tidak tidak menjadi kendala bagi warga untuk masuk ke lokasi. “Kedepan direncanakan untuk Penempatkan transmigrasi Baru (PTB) di wilayah KTM Kikim sebanyak 350 Kepala Keluarga (KK). Rinciannya 60 persen untuk warga lokal dan 40 persen bagi warga luar Kabupaten Lahat,”pungkasnya. (man)
Timsel Rekomendasikan
10 NAMA PALEMBANG, RS - Jabatan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, ternyata banyak dilirik oleh masyarakat seperti halnya jabatan anggota dewan. Setidaknya ini ditunjukkan dengan sudah 52 masyarakat, yang mengambil formulir sebagai komisioner KPU Sumsel di sekretariat Tim Seleksi (Timsel) KPU Sumsel di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, yang dilangsungkan sejak 14-16 Juni. Pantauan Rakyat Sumsel, umumnya masyarakat yang mengambil formulir sebagai calon komisioner KPU Sumsel tersebut adalah komisioner KPU kabupaten dan kota di Sumsel. Sejumlah komisioner KPU Kota Palembang seperti Eftiyani, Yudha Mahrom, Wastu Wijaya, dan Abdul Karim Nasution tercatat mengambil formulir. Begitu juga dengan Ketua KPU OI, Amra Muslimin juga ikut mengambil formulir. Informasi yang dihimpun, sejumlah komisioner KPU Sumsel juga ikut mengambil formulir. Hanya saja pengambilan formulir itu, di wakilkan. Komisioner incumbent yang sudah mengambil formulir, diantaranya Ketua KPU Sumsel Anisatul Mardiah dan Ong Barlian.
Ketua Timsel KPU Sumsel, DR Febrian, membenarkan. Menurutnya, jumlah masyarakat yang mengambil formulir, bisa lebih banyak. Sebab formulir tersebut, juga bisa di download melalui website www. kpud_sumselprov. go.i’d.”Kita sengaja membuka pintu seluasluasnya kepada masyarakat, untuk mengambil formulir agar bisa mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang berintergritas dan berkualitas. Seleksi komisioner KPU Sumsel, akan kita lakukan dengan dua cara yakni terbuka dan talent scouting,” jelas Ketua Timsel KPU Sumsel, Dr Febrian, Senin (17/6). Nantinya. setiap calon komisioner itu kata Febrian, akan mengikuti lima tahapan seleksi dengan sistem gugur yakni seleksi administrasi mulai 27-29 Juli. Kemudian tes tertulis pada 4 Juli, tes kesehatan pada 5-9 Juli, tes psikologi direncanakan 10 Juli dan seleksi wawancara pada 11-15 Juli. “Timsel nantinya akan merekomendasikan 10 calon komisioner ke KPU pusat. KPU pusatlah, yang akan memilih 5 komisioner terpilih,” ucapnya. Sementara itu, Sekretaris Timsel KPU Sumsel, Dr Ardiyan Saptawan MSi menambahkan,
berbagai seleksi itu dilakukan agar SDM yang terpilih nanti sebagai anggota KPU sumsel adalah caloncalon yang kradibel dan memiliki intergritas. Timsel sambungnya, akan melakukan seleksi secara objektif. Penilaian kelulusan calon komisioner tersebut, akan diukur berdasarkan penilaian secara akumulatif terhadap empat tema yakni kepemimpinan, intergritas, indepedensi, dan kompetensi kepemimpinan. “Kami juga akan membuka meminta tanggapan masyarakat, terhadap calon komisioner tersebut. Misalnya apakah dia cacat moral, hukum atau tercatat sebagai anggota parpol,” kata Ardiyan. Selain menggunakan cara terbuka tersebut juga akan mengundang orang-orang yang dianggap punya kemampuan dan layak untuk mengikuti seleksi. Namun bukan berarti orang-orang yang di undang tersebut, diprioritaskan untuk lulus. ”Mereka tetap wajib mengikuti tahapan seleksi. Kami berharap masyarakat, bisa memberikan rekomendasi orangorang yang dianggap layak untuk di seleksi, terutama orang-orang yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan,”tukasnya. (zar)
klik...........www.radarpalembang.biz
SOSIALITA
VI
Hot Gossip RAKYAT SUMSEL SELASA 18 JUNI 2013
Jupe Bebas
Langsung Disambut dengan Jengkol Digosipkan Pacaran
Tina Toon
STRES JAKARTA, RS - Penyanyi Tina Toon mengaku sempat stres saat diterpa gosip. Padahal gosip yang menimpanya masih tergolong gosip ringan dan bukan isu miring. Mantan penyanyi cilik itu mengatakan, dirinya pernah tertekan dengan gosip pacaran dengan Rafael ‘SM*SH’. Namun yang bikin stres, sambung Tina adalah karena ramainya komentar di Twitter. “Sempet stresnya karena di Twitter terlalu lebay gitu,” kata Tina, Senin (17/6). Namun Tina bisa melaluinya dengan memberi penjelasan. Tina juga tak menampik orang-orang terdekatnya banyak yang bertanya soal gosip tersebut kepadanya.”Dibilang menguntungkan ada sisi baik dan buruknya tergantung gimana menyikapi gosip tersebut,” katanya. (kmb/mmu)
Dude: Beliau Tak Pelit Ilmu Aktris Julia Perez (Jupe) hari ini bebas dari tahanan setelah tiga bulan dipenjara dalam kasus cakar-cakaran dengan Dewi Persik. Tak hanya keluarga, para sahabat juga menyambut keluarnya bintang film ‘Arwah Goyang Karawang’ itu dengan sukacita. JAKARTA, RS -Salah satu sahabat yang menyambut kebebasa Jupe adalah Melaney Ricardo. Setelah Jupe keluar dari rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur pukul 09.00 pagi tadi, Melaney pun menghadiahinya dengan makanan favorit mereka berdua. Apa itu? “Saya janji sama Jupe untuk bawain Jengkol. Ini jengkol kesukaan saya dan Jupe,” ujarnya saat ditemui di Masjid Baitussalam, Kalimalang, Jakarta Timur, Senin (17/6). Saat ini pelantun ‘Belah Duren’ itu tengah melaksanakan nazar untuk kebebasannya. Yakni, membagi-bagikan Al-Qur’an ke beberapa masjid. Jupe sendiri mengungkapkan dirinya tak menyesal pernah mendekam di tah-
anan. Hal itu menjadi pengalaman Jupe yang paling berharga. Julia Perez memenuhi nazar mengunjungi masjid-masjid di sekitar Jakarta usai bebas dari Rutan Pondok Bambu. Dalam perjalanan mengunjungi masjidmasjid, nampak seorang polisi mengawal perjalanan kekasih Gaston Castano itu. Jupe memulai dari Masjid Baitut Tahmid di dalam Komplek Bea Cukai. Polisi tersebut siaga mengawal mobil Toyota Vellfire yang dinaiki Jupe. Kemudian, Jupe mengunjungi Masjid Baitussalam, Komplek Billy & Moon, Kalimalang, Jakarta Timur. Sepanjang perjalanan ke masjid itu, polisi terus mengawal mobil Jupe sampai tujuan. Mobil dan motor para awak media setia mengikuti di belakang mobil Jupe. Masjid Baitussalam di Komplek Billy & Moon merupakan titik ketiga Jupe memenuhi nazarnya membagi Al Quran ke masjid-masjid. Hal itu merupakan perayaan kebebasan Jupe dari penjara akibat kasus cakarcakaran dengan Dewi Persik. (mau/mmu)
JAKARTA, RS - Kepergian aktris senior Ully Artha juga meninggalkan duka bagi rekan-rekan juniornya di dunia akting. Di antaranya Dude Herlino dan Teuku Wisnu. Keduanya menyempatkan hadir di kediaman almarhumah saat jenazah Ully Artha disemayamkan. “Saya mengenal beliau sudah lama, pernah bermain bersama di beberapa sinetron. Beliau itu orangnya suka bercanda, kualitas aktingnya gak perlu diragukan lagi,” ujar Dude saat ditemui di rumah duka di Jalan Petojo Sabangan 2, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Meski berbeda generasi di dunia akting, Ully di mata Dude adalah mentor yang baik. Senada dengan rekannya, Teuku Wisnu juga menilai Ully sebagai aktris senior yang bersahabat. “Selama ini saya denger dari orang kalau beliau itu sosok yang menyenangkan,” ujar Teuku Wisnu. (doc/mmu)
ADVERTORIAL
Pembangunan Palembang Harus Berkelanjut Keakraban suasana kemeriahan HUT Palembang ke 1330 di ruang paripurna DPRD Kota Palembang
Ketua DPRD Palembang Harnojoyo memotong tumpeng dalam paripurna HUT Palembang ke 1330, Senin (17/6).
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Palembang menggelar rapat paripurna istimewa memperingati HUT Palembang ke 1330, Senin (17/6). Rapat paripurna istimewa ini merupakan puncak peringatan HUT Palembang setelah serangkaian agenda dan kegiatan menyemarakkan HUT Palembang yang telah digelar sebelumnya. Sidang istimewa paripurna ini dihadiri jajaran SKPD di lingkungan Pemkot Palembang, Walikota Ir H Eddy Santana Putra, Wakil Walikota H Romi
Herton dan Plt Sekda Ir Ucox Hidayat serta tamu undangan utusan kabupaten kota di Sumsel. Hadir juga Wakil Gubernur Sumatera Selatan Eddy Yusuf SH MH mewakili Gubernur Sumatera Selatan H ALex Noerdin yang berhalangan untuk hadir. Wakil Gubernur Sumsel Eddy Yusuf SH MH mengatakan, jiwa besar kepemimpinan Ir H Eddy Santana Putra sebagai Walikota Palembang selama 2 Priode serta kemajuan-kemajuan yang telah di lakukan oleh beliau selama menjabat
sebagai Wakil Walikota perlu diapresiasikan. Sebab, kemajuan suatu daerah tidak lepas dari yang namanya sebuah proses. Semua hal seperti pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang prima serta infrastruktur yang bagus ditambah pelayanan air bersih yang baik telah dilakukan. “Proses seperti ini yang seharusnya kita hargai,” katanya. Eddy menyampaikan pesan kepada Walikota teran pilih untuk melanjutkan ah pembangunan yang telah dirintis oleh walikota se-
belumnya serta menghimbau untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan yang timbul saat musim pilkada yang lalu. Sementara itu Walikota Palembang, Ir H Eddy Santana Putra mengatakan Pemerintah Kota sedang menggagas Peraturan Daerah (Perda) Pembangunan Berkelanjutan. Dalam perda ini nantinya akan mengatur dan melanjutkan pembangunan-pembangunan untuk kota Palembang supaya lebih ditingkatkan lagi. “ Dengan adanya Perda tersebut, pembangunan
yang dirasa masih kurang bisa dilanjutkan lagi atau ditambah lagi, apalgi ditambah dengan inovasi akan lebih luar biasa lagi ” kata dia. Dalam kesempatan tersebut, walikota juga sekaligus mengucapkan salam perpisahan dan pamit dan meminta maaf kepada seluruh staf lingkungan pemerintah kota serta masyarakat. “Saya juga minta maaf, jika selama masa jabatan saya ada tingkah laku, perkataan dan ekspektasi yang kurang berkenan di hati rekan semua dan masyarakat,” kata Eddy. (adv/tma)
Kesra Gelar Pembukaan Manasik JCH OKUS PEMERINTAH Kabupaten OKU Selatan melalui Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Selatan, Senin (17/6) mulai menggelar manasik haji. Penyelenggaraan manasik atau bimbingan ibadah haji kepada jamaah calon haji (JCH) OKU Selatan tersebut dipusatkan di Masjid Alfalah Muaradua. Pada penyelenggaraan manasik haji
tersebut diikuti seluruh JCH asal OKU Selatan yang berjumlah 77 orang. Meski disayangkan ada beberap orang JCH asal OKU Selatan yang semestinya bisa berangkat tahun ini (2013) tapi tak bisa diberangkatkan karena alasan tertentu. Nah, di OKU Selatan penyelenggaraan manasik haji melibatkan para pemateri yang dinilai dan layak dengan segudang pengalaman untuk memberi-
kan bimbingan penyelenggaraan ibadah haji, demi mencapai haji yang mabrur. Hal ini seperti dikatakan Kepala Bagian Kesra OKU Selatan Drs H Misnadi dalam paparan panitia penyelenggaran bimbingan manasik haji OKU Selatan. “Para pemateri manasik haji kita ambil berdasarkan pengalaman di bidangnya. Seperti dari Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten OKU Selatan,
Kankemenag OKUS Drs H Khaeri MPd.I memberi pengarahan kepada JCH di masjid Alfalah.
Semangat aspirasi rakyat
ada dari Dinas Kesehatan, Kesra serta para tokoh masyarakat yang menguasai masalah tata-cara ibadah haji,” jelas pria ramah dan murah senyum dalam sambutan laporan kepanitiaannya. Selanjutnya, pelaksanaan manasik haji akan berlangsung sebanyak 10 kali dengan rincian pelaksanaan selama tiga kali perminggu dimulai kemarin sekaligus pembukaan.
Hadir dalam pembukaan manasik haji, Bupati OKU Selatan H Muhtadin Serai diwakili Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan masayarakat Ardiansyah Fitri AP MSi, yang dalam sambutan pengarahannya mengajak para seluruh JCH untuk mengikuti seluruh prosesi manasik haji dengan hikmat dan penuh seksama.
Bupati diwakili Asisten I Setda OKUS Ardiansyah Fitri AP Msi hadir dalam pembukaan Manasik.
“Tiada lain tujuanya agar seluruh JCH asal OKU Selatan sepulang dari tanah suci benar-benar menjadi haji mabrur dan pulang dengan selamat,” doanya. (adv/gie)
Kabag Kesra Drs H Misnadi menyempaikan laporan kepanitian manasik haji.
klik...........www.radarpalembang.biz
SAMBUNGAN
VII RH Ke Golkar bukti kerjanyata kami,” tambah RH. Selaku kader, dirinya siap ditempatkan dimana saja. “Kita janganlah berandai-andai. Karena tidak enak kesannya dimasyarakat. Buatlah opini yang baik,” tambah dia. Meski demikian dirinya tidak menampik bila memiliki kedekatan emosional dengan Alex Noerdin. Dulu mereka merupakan kader dari Pemuda Panca Marga (PPM). “Dulu pak Alex ketuanya, sama ketua divisi olahraganya. Dan kami sudah sama-sama mengenal. Sekarang saatnya anak pejuang melakukan perjuangan untuk kemajuan tempat kita,” jelas dia bersemangat. Dirinya berharap hubungan baik antara Palemkot Palembang dengan Pemprov Sumsel menjadi lebih baik kedepannya. Apalagi sekarang ini terlihat dalam beberapa kesempatan, Pemkot Palembang adn Pemprov Sumsel seolah tidak sejalan.
Romi
Dari Hal I ) ..................................................................................................................................... “Saya pernah dipanggil oleh Pak Alex 7 Juni lalu. Kami akan melakukan hubungan simbiosis yang baik. Saya mendukung kebijakan Gubernur, sebaliknya Gubernur mendukung kinerja saya kelak selaku Walikota Palembang,” tegas Romi sembari tersenyum. “Kami tidak membicarakan Golkar, tapi dalam politik semuanya bisa saja terjadi,” katanya sambil tertawa. Terpisah, Ketua DPD Golkar Sumsel Alex Noerdin mengatakan, tidak mengetahui isu bergabungnya ketua DPC PDIP Kota Palembang Romi Herton ke Golkar. ”Pada dasarnya Golkar partai terbuka, dipersilakan bila ada kader lain untuk bergabung. Alhamdulillah bila beliau ingin bergabung dengan Golkar,” jelasnya Alex mempersilakan bila ada kader partai politik akan bergabung dengan partai berlam-
bang pohon beringin ini. ”Justru saya beru mendengar dari anda (wartawan) isu bergabungnya Romi ke Golkar, jangan membuat isu,” kata Alex dengan tersenyum. Sementara itu, menanggapi isu Ketua Partai PDIP Kota Palembang H Romi Herton akan berlabuh ke partai lain, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel Ir H Eddy Santana Putra, menurutnya, jika memang hal tersebut benar, Ia mempersilahkanya, hanya saja terlebih dahulu baiknya megajukan pengunduran diri dari jabatan di partai. “Silahkan jika memang mau pindah, tidak apa-apa, namun harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatan di partai sebelumnya,” kata Eddy, Senin (17/6). Sebab di setiap partai politik memiliki mekanisme sendiri dalam mengkader maupun jika ada yang ingin mengundurkan diri, sehingga setiap kebijakan
natinya tidak terkesan ada interpensi atau lainya. “Beliau (Romi, red) memiliki citra yang baik di PDIP, jika memang hal tersebut benar, maka setiap prosesnya harus sesuai dengan ketentuan partai,” kata dia. Terpisah, Pengamat Politik Unsri Dr Febrian mengatakan, suatu kejutan bila RH pindah merupakan kejutan yang terjadi dalam perpolitikan Sumsel. RH yang notabenya Ketua DPC PDIP Kota Palembang tentu akan dipertanyakan motifnya pindah ke Golkar. “Apa yang melatarbelakangi pindah ke Golkar, toh di PDIP bisad ikatakan ia memiliki kuasa,” tegas Febrian. Pertanyaan tersebutlah yang harus dijawab terlebih dahulu. “Disituasi persaingan antara Golkar dan PDIP, riskan riskan bagi RH pindah perahu,” puungkasnya. (ren/tma/zar)
Dari Hal I ) ................................................................................................................................................................
Dirinya menegaskan, jika (RH) dalam hal ini tidak betah di PDIP lakukanlah tahapan sesuai prosedur yang berlaku di partai. Apakah PDIP akan merugi? “Tentu, tapi ini harus dihadapi kalau memang terjadi. Silakan saja!” seru Gantada. Mengenai prosedur pengunduran sendiri, yang bersangkutan
hanya diwajibkan mengirimkan surat tertulis yang berisi perihal pengunduran diri dalam tubuh partai. “saya tegaskan lagi, terpenting beliau harus gentlemen” tambahnya. Disinggung mengenai perihal PDIP merasa dikhianati, Gantada secara politis menjawab kalau PDIP tak bisa memecat Walikota
SK Pendiskualifikasi kan,” jelasnya. Irma mengungkapkan, jika memang proses gugatan dilakukan maka pihaknya sudah mempersiapkan bantahan, bahkan pihaknya memiliki beberapa point terpenting dalam menghadapi gugatan lima paslon tersebut yaitu proses pengambilan keputusan pendiskualifikasian pasangan nomor urut 1 di bawah tekanan lima paslon. Bahkan, pihaknya sudah menyiapkan kronologisnya, dan KPU Banyuasin masih menyimpan surat-surat
waslu Banyuasin juga sudah mengeluarkan SK terbaru mereka yang turut membatalkan proses rekomendasi pendiskualikasian atas dasar surat rekomendasi yang dikeluarkan pada kondisi terpaksa dan dibawah tekanan massa . Kuasa Hukum KPU Banyuasin, Suharyono mengatakan sebagai kuasa hukum KPU, pihaknya turut mempersiapkan materi atas gugatan lima paslon. “Gugatan dilayangkan pada pihak penyelenggara pemilihan.
Tapi, apakah gugatan mengenai proses pendiskualikasian, pemindahan lokasi perhitungan, proses penetapan pemenang atau seperti apa, belum jelas juga,” katanya singkat. Bahkan pihaknya juga sudah mengeluarkan SK pencabutan terhadap SK pendiskualikasian pasangan calon nomor urut 1, Yan Anton-SA Supriono, SK mengenai ketetapan perhitungan suara dan terakhir SK mengenai penetapan pemenang Pilkada Banyuasin. ”Itu sudah keluar,” ungkapnya. (tri)
Dari Hal I ) ....................................................................................................
menyiapkan anggaran hingga sebesar Rp850 juta, pada pelaksanaan pelantikan Cagub dan Cawagub Sumsel terpilih, periode 2013-2018, 7 November mendatang. Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumsel Romadhon S Basyeban mengatakan, meski pihaknya belum menerima Surat Keputusan (SK) dari KPU Sumsel, terkait penetapan pleno rekapitulasi penghitungan suara pada Pilkada Sumsel 6 juni lalu, serta SK penetapan pasangan Cagub dan Cawagub Sumsel terpilih, periode 2013-2018. Namun DPRD Sumsel, telah mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan pelantikan tersebut.
semangat ASPIRASI RAKYAT
Mega tidak berkata kalau mau mencari RH beliau tidak ngomong,” ujarnya. “Saya menemani Bu Mega sampai pulang, dan ketika diantar ke bandara, barulah beliau bertemu dengan RH. Biarkanlah, paling penting PDIP tetap solid dengan kondisi yang sekarang,” tegasnya. (ren/rul)
Dari Hal I ) .................................................................................................................
keputusan yang dicoret-coret atas kehendak lima paslon sehingga, terbit SK KPU Banyuasin nomor 60/KPTS/KPU Kab006.435.368/VI/2013 mengenai pendiskualifikasian kandidat lain. Dan sehari setelah kejadian itu, KPU Provinsi menganulir keputusan KPU Banyuasin yang dinilai salah. “Dan SK pembatalan proses pendiskualikasian, telah ada,” ungkapnya. Selain KPU Banyuasin, Pan-
DPRD Siap Terima SK “Tidak ada persiapan, biasabiasa saja, kan sebelumnya saya sudah menjabat Wakil Walikota jadi tinggal pergantian kedudukan saja, Pak Eddy habis massa baktinya dan saya yang menggantikan beliau,” kata Romi. Romi menjelaskan jika dirinya siap untuk melanjutkan pembangunan kota Palembang yang telah dirintis oleh Walikota sebelumnya H. Eddy Santana Putra dan membawa Palembang ke arah yang lebih baik lagi. Pasti itu akan saya lakukan apapun untuk kemajuan Palembang,”kata dia. Pelantikan Gubernur Sumsel Telan Rp800 Juta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel, telah
yang mereka usung dalam Pemilu kali ini. “Ini resiko. Dalam panggung politik semuanya bisa saja terjadi. Kami tidak bisa menghalangi orang tersebut,” tegas dia. Sementara itu, mengenai kabar lain yang mengatakan Megawati ketika ke Palembang mencari RH untuk memeinta kejelaasan, RH tidak ada di tempat. “Lagian Bu
”Soal pelantikan, kapan pun diperintahkan, kami siap melaksanakannya. Demikian pula anggarannya telah disiapkan melalui APBD 2013, dengan total anggaran antara Rp800-850 juta,” kata Ramadhon, Senin (17/6). Anggaran tersebut, disiapkan untuk keperluan penyediaan jamuan makan dan minum, bagi para tamu undangan, penyewaan tenda, kursi, sound system, hingga pasokan listrik tambahan melalui genset. Jika memang dibutuhkan nantinya. Termasuk, anggaran untuk biaya pengamanan pelantikan hingga publikasi upacara pelantikan itu sendiri. “Pelaksanaan pelantikan, yang digelar dalam sidang pari-
purna istimewa DPRD Sumsel itu, diperkirakan baru akan dilaksanakan pada Oktober atau November, mendatang, dan diharapkan pelaksanaannya akan lebih meriah pada pelantikan gubernur-wakil gubernur priode 2009-2013 lalu,” katanya. Selain itu, menurut Ramadhon, berdasarkan kapasitas gedung DPRD Sumsel. pihaknya memerkirakan, akan mengundang antara 1.000-1.200 tamu undangan, yang terdiri dari para tokoh Sumsel, bupati dan walikota se-Sumsel, gubernur se-Sumatera, para politisi DPR RI, DPD RI dari Sumsel, serta sejumlah pihak lainnya, pada pelaksanaan pelantikan nantinya. (tma/ren/zar)
Pengawasan
Dari Hal I ) .....................................................................................
Indonesia. Kehadiran Peraturan Pemerintah tersebut masih belum tersosialisasi dengan baik di tingkat pusat hingga ke daerah sehingga mempengaruhi efektifitas pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. 2. Masih terdapat perbedaan tafsir dan pemahaman para pemangku kepentingan dalam menerjemahkan kehendak masing-masing undang- undang sektoral. Misalnya, keberatan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk tunduk pada UU asuransi dengan alasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sudah memiliki UU khusus yang bersifat lex specialist. Sebagaimana diketahui, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia adalah lembaga yang bersifat sui generis secara legal formal yang tidak tunduk pada peraturan perundangan di bidang perbankan, BUMN, lembaga/ perusahaan pembiayaan, dan usaha perasuransian. Namun, dalam menjalankan kegiatan usahanya, LPEI wajib tunduk kepada ketentuan materiil tentang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi sebagaimana diatur dalam Bab XIII Buku Ketiga KUH Perdata tentang penanggungan utang, dan Bab XIX Buku Kesatu KUHD tentang asuransi atau pertanggungan. 3. Kehadiran UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia bersinggungan dengan UU lain yang sinkronisasinya masih menjadi satu permasalahan tersendiri. Salah satunya adalah berkembangnya perekonomian Indonesia membuat banyak perusahaan milik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan swasta dalam negeri berinvestasi di luar negeri. Mengingat selama
Eftiyani
RAKYAT SUMSEL, SELASA 18 JUNI 2013
ini UU yang sudah ada hanya mencantumkan kata “barang” yang dijual di luar negeri dan bukan jasa. Sehingga, sering menimbulkan permasalahan yang melibatkan pemerintah Indonesia jika terdapat kondisi yang tidak diharapkan. 4. Dalam mendukung kegiatan usaha kecil dan menengah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) juga berperan penting untuk memberikan pembiayaan kepada Usaha Kecil Menengah (UMKM). Hanya saja pembiayaan kepada UMKM sejauh mi masih belum merata penyebarannya di seluruh propinsi di Indonesia terutama propinsi yang Usaha Makro Kecil Menengah (UMKM) yang merupakan pelaku ekspor dengan tujuan eskpor ke manca negara. Sepanjang tahun 2010 misalnya, dan total pembiayaan Rp 12,32 triliun LPEI, hanya Rp 280 miliar yang baru mengalir ke UMKM. 5. Sosialisasi keberadaan LPEI dan fasilitas pembiayaannya di mata masyarakat daerah masih sangat lemah dan tidak efektif terutama bagi kalangan pelaku usaha UMKM di beberapa daerah potensial yang operasional UMKM-nya bersinggungan dengan kegiatan eskspor. Padahal, banyak UMKM yang memiliki daya saing usaha dan produk layak ekspor tetapi belum mengetahui dan memahami keberadaan LPEI yang akan membantu pembiayaan kegiatan ekspor ke pangsa pasar luar negeri. Padahal Pasal 44 menegaskan perlunya kegiatan sosialisasi oleh pernangku kepentingan utama di LPEI. Pasal 44: Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia ditugasi untuk mernpersiapkan
operasional LPEI dan melakukan sasialisasi. 6. Pemerintah dan pemerintah daerah belum satu visi dalam mengembangkan program peningkatan mutu dan daya saing ekspor dan mendorong pertumbuhan serta memperluas pasar bagi produk-produk eskpor UKM. Pemerintah dan pemerintah daerah juga belum menopang UMKM untuk mengembangkan inovasi dan kreasi sehingga UMKM dapat menghasilkan produk yangs sesuai dengan kebutuhan pasar global. 7. LPEI yang berfungsi mendukung program ekspor nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional menurut Pasal 13 ayat (2) dapat memberikan bimbingan dan jasa konsultasi kepada Bank, Lembaga Keuangan, Eksportir, produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Pasal 13 (2): Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI dapat melakukan bimbingan dan jasa konsultasi kepada Bank, Lembaga Keuangan, Eksportir, produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, menengali, dan koperasi; Dalam pelaksanaanya LPEI terkesan lebih memprioritaskan korporasi besar sehingga kurang memberikan perhatian dan bimbingan khusus kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Tugas pendampingan dan pembinaan UMKM sebenarnya juga menjadi tugas Pemerintah dan Pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang antara lain menyebarkan informasi mengenai sumber pembiayaan ekspor. (*)
Dari Hal I ) ....................................................................................................
penyimpanan perolehan suara pasangan calon itu tidak rusak, yang rusak hanya segel gembok kotak suara,” ujarnya. Nah, perngrusakan segel menurutnya hanya kesalahan administratif dan tidak membuat keputusan yang ada sebelumnya gugur demi hukum. “Benar, saya mendengar laporan C1 masuk kedalam kotak, karena demikian, mereka membuka kotak tersebut, jujur saya masrahi sebab mekanisme pembukaan kotak suara itu yang tidak mereka tempuh secara prosedural,” kata dia Dan yang melakukan kesalahan administrasi tersebut, jelas akan diberhatikan pihaknya, sebab hal itu adalah kesalahan administrasi. “Kalau kami berhentikan sekarang itu tidak etis, nanti setelah proses persidangan selesai baru akan kami berhenti-
kan,” kata dia Bahkan, Pilgub kemarin, TPS tersebut menjadi prioritas control pihaknya, sebab mereka tidak mau hal itu terjadi lagi. “Nah, di Pilgub kemarin kami tidak ingin hal ini terjadi. prosesnya benar-benar kami awasi, semenatara untuk Pileg nanti kami tidak mau lagi ada kesalahan sekecil apapun,” ujarnya kepada awak media selepas persidangan tersebut Disinggung mengenai adanya pihaknya memberikan data C1 kepada quick count Eftiyani membantah hal itu, menurutnya tak ada penyerahan tersebut. “Kewenangan kami hanya real count, tak ada kewajiban KPU memberikan data kepada quick count, dan pada proses Pilwako, KPu kota palembang tidak memberikan izin kepada lembaga
survey untuk melakukan quick count, dan apa yang dilakukan lembaga survei, tanpa pengetahuan KPU,” tegasnya Semenatara itu, saksi lain Afriadi (supir Timses Sarimuda) menambahkan, ia melihat saat kejadian terbukanya kotak suara itu dan ia melihat amplop yang ada telah rusak. “Saya tidak tau apa isinya, yang jelas ada amplop dan amplop itu rusak, saya punya bukti fhoto,” ujar dia. Ia menyangkan kenapa pertanyaan hakim tidak sampai mendalam, dan ia dimintai keterangan hanya sebentar, padahal ia sudah siap untuk membebarkan semua bukti yang ada. Persidangan kali ini dihadiri oleh kelima terdakwa, sidangpun ditunda pada tanggal (24/6) nanti dengan agenda yang sama yaitu mendengarkan keterangan saksi. (can)
klik...........www.radarpalembang.biz
ADVERTORIAL
RAKYAT SUMSEL, SELASA 18 JUNI 2013
VIII
Bupati Musi Banyuasin Tunaikan Janji, Canangkan Program 1 Milyar 1 Desa PROGRAM 1 Milyar 1 Desa yang telah dijanjikan H Pahri Azhari ketika pencalonan Bupati Muba 2012 - 2017 bukan janji belaka. Tepat pada bulan ke-16 setelah dilantik sebagai Bupati Muba utk periode kedua kalinya, Bupati Musi Banyuasin H Pahri Azhari mencanangkan Program 1 Milyar 1 Desa di Kecamatan Bayung Lencir, Kamis(13/06). Bupati Muba H Pahri Azhari dalam sambutannya dihadapan seluruh Camat, Kades, BPD dan ribuan masyarakat Bayung Lencir dan sekitarnya mengatakan,Program 1 Milyar 1 Desa adalah komitmen dan janji politik ketika dirinya mencalonkan diri sebagai Bupati Muba untuk periode kedua kalinya. “Saya berharap program ini didukung oleh semua lapisan masyarakat. Karena program ini bertujuan baik untuk mensejahterakan masyarakat Musi Banyuasin menuju Permata Muba 2017. Dan saya tidak mau ada desa di Muba yang tertinggal di masa kepemimpinan saya, karenaSemua akan dibangun secara adil dan merata. Kepada seluruh SKPD terkait khususnya aparatir pemerintahan kecamatan dan desa harus mengetahui dan memahami secara detail mengenai prosedur, tujuan dan manfaat dari ADDK, agar bisa menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. “Program Alokasi Dana Desa/Kelurahan
H Pahri Azhari Bupati Musi Banyuasin
Bupati disambut masyarakat. “ADDK 1 miliar 1 desa merupakan hak desa yang di atur berdasarkan perundangundangan, untuk mewujudkan Kesejahteraan masyarakat, hingga desa memiliki SDM yang bisa mengelola desa secara otonom menuju Permata Muba 2017” Ir H Akmal Edy)
(Kepala Bappeda Muba,
(ADDK) dilaksanakan secara otonom oleh pemerintah desa. Seluruh program direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintahan di tingkat desa. Menurutnya, ADDK merupakan hak desa yang telah di atur berdasarkanperundang-undangan.Dana 1 milyar 1 desa bertujuan untuk mewujudkan kemandirian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Setiap tahun dana ini akan digulirkan, hingga desa memiliki SDM yang bisa mengelola desa secara otonom. Proses pencairan ADDK menjadi tanggung jawab Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanDesa (BPMPD) Musi Banyuasin. Begitupun dengan pembuatan surat perintah pencairan dana setelah diverifikasi oleh tim Kabupaten. “Hal yang bersifat teknis pencairan ADDK dapat dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan BPMPD. Yang harus diingat bahwa program ADDK tidak dicairkan dalam bentuk dana tunai langsung ke desa.Pencairannya berupa program pembangunan yang mulai dari teknis perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawabannya dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Oleh karena itu, pemerintahan desa berhak untuk melakukan musyawarah dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menentukan program pembangu-
nan yang akan dilakukan. Program tersebut dapat berupa pembangunan fisik maupun non fisik. Program ADDK 1 Miliar 1 Desa mendapat apresiasi positif dari masyarakat Muba, karena merupakan program yang pro rakyat sebab alokasi dana melalui yang disalurkan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan didesa. Dengan arah penggunaan ADDK yaitu untuk pembangunan sarana prasarana desa serta untuk pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat diantaranya di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan dan UMKM, guna membantu meningkatkan perekonomian desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk itu diperlukan dukungan, serta pengawasan agar pelaksanaan program ini berjalan sesuai dengan aturan yg berlaku sehingga sukses dan berkelanjutan di masa mendatang.Pada kegiatan pencanangan ADDK di Kecamatan Bayung Lencir, Bupati Muba H Pahri Azhari menggelar rapat koordinasi Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam Kecamatan Bayung Lencir. Kegiatan ini diikuti pengawas dan fasilitator ADDK, LPM, BPD, Camat, SKPD, Kepala Desa, dan Sekretaris Desa se-Kecamatan Bayung Lencir. Rapat koordinasi rencananya akan pula digelar di 13 kecamatan lainnya. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengevaluasi program pembangunan serta menyatukan persepsi dalam mewujudkan visi Permata Muba 2017. (ace)
Penekanan sirene tanda dicanangkannya Program ADDK. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanDesa (BPMPD) Musi Banyuasin, siap menyukseskan program Dana 1 Milyar 1 Desa, dan bertanggung jawab terhadap proses pencairan ADDK dan pembuatan surat perintah pencairan dana setelah diverifikasi oleh tim Kabupaten,“.
(Kepala BPMPD Muba, Hariyadi Karim SE MSi)
“Program 1 Miliar 1 Desa adalah Program Pro Rakyat dan Muba adalah kabupaten pertama di Indonesia yang melaksanakannya”. (Kabag Humas, Dicky Meiriando, SSTP, MH)
Bupati Muba H Pahri Azhari telah memenuhi janji politiknya, program ini juga mendapat apresiasipositif dari masyarakat, karena pro rakyat dan peruntukkannya disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan didesa. Semoga program ini dapat dilaksanakan berkelanjutan dan terus meningkat dimasa mendatang,”. (Kepala Desa Muara Medak, Ujang M Amin)
Bupati berdialog dengan pelajar SD.
“Kami siap mendukung, mengawal, serta mengawasi pelaksanaan program 1 Milyar 1 Desa ini agar sukses, tepat sasaran dan berkelanjutan,” (Tokoh pemuda kecamatan Bayung Lencir, Riamon Iskandar)