SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
Rakyat Sumsel radar_palembang@yahoo.com
RADAR PALEMBANG
@radar_palembang
ONLINE Telp : (0711) 361 638 FAX : (0711) 362 452
SELASA 20 AGUSTUS 2013
HARGA Rp 4.000
Pelaporan Dana Kampanye Pileg
Menjaring Caleg Jujur Biaya Politik Murah
“
Jika semua Caleg dibatasi anggarannya maka, biaya politik semakin murah yang membuat demokrasi di republik ini semakin baik. Dengan aturan ini membuat masyarakat tidak berpandangan buruk kepada semua Caleg.” (zar)
RA Anita Noeringhati, Anggota DPRD Sumsel Fraksi Golkar
Harus Disesuaikan
“
Aturan anggaran yang diusulkan tersebut sesuai dengan tingkatkannya, Caleg DPR RI berbeda dengan caleg DPRD provinsi, begitu juga Caleg DPRD kabupatn/kota. Yang pasti jangan sampai usulan tersebut menguntungkan salah satu kelompok atau golongan.” (zar)
PALEMBANG, RS - Wakil Ketua DPRD Sumsel A Djauhari kepada Rakyat Sumsel, Senin (19/8) mengatakan, usulan yang meminta kepada semua Caleg pada pemilihan legislatife(Pileg) 9 April 2014 mendatang, adanya transparasi anggaran harus memiliki payung hukum. ”Jika aturan yang diusulkan memiliki paying hukumnya semua Caleg akan mematuhinya. Apabila tidak ada payung hukum landasan hukumnya kemana. Ini juga untuk mengetahui kejujuran dari penggunaan dana Caleg,” kata Djauhari, yang ditemui Senin (19/8).
Dikatakan politisi Demokrat, jika aturan yang diajukan oleh PDIP memiliki paying hukum maka semua pihak wajib untuk mematuhinya. ”Tinggal badan pengawas dan pihak terkait dalam mengawasi dan menindak apabila ada yang melangar aturan tersebut. Saya sangat mendukung bila aturan tersebut membawa kebaikan kepada semua pihak,” jelasnya. Menurut Djauhari, jika semua Caleg dibatasi anggarannya maka, biaya politik semakin murah yang membuat demokrasi di republik ini semakin baik. ”Dengan aturan ini membuat masyarakat
Sakim MD, Anggota DPRD Sumsel Fraksi PDIP
Pasti Korupsi
“
Bila Caleg tersebut takut anggarannya dipublikasikan maka Caleg tersebut bila terpilih lebih memikirkan untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan saat nyaleg, sehingga akan menimbulkan korupsi.” (zar)
SEPERTI biasa, prokontra atas usulan untuk mengatur pelaporan dana kampanye oleh calon anggota legislatif yang meminta agar adanya transparasi anggaran, pada Pileg 2014 mendatang. Usulan tersebut sangat baik karena akan dilihat caleg tersebut jujur atau tidak, meski sebagian kalangan terang-terangan menentang.
tidak berpandangan buruk kepada semua, bahwa tidak semua Caleg memiliki harta yang berlimpah untuk maju sebagai Caleg,” urainya. Anggota DPRD Sumsel Fraksi Golkar RA Anita Noeringhati mengungkapkan, Partai Golkar menyambut baik bila semua Caleg dilakukan audit anggaran untuk memantau transparasi dana Caleg. Dirinya mengatakan, semua latarbelakang Caleg tidak memiliki harta yang berlimpah. ”Namun aturan anggaran yang diusulkan tersebut sesuai dengan tingkatkannya, Caleg DPR RI berbeda dengan caleg DPRD
“Toh, ini demi memperbaiki karut marutnya sistem politik indonesia,” kata dia.
Dr Ardiyan Saptawan Msi
Menurutnya, seringnya korupsi menjangkiti parlemen disiny-
PELANTIKAN LURAH: Walikota Palembang H Romi Herton melantik Lurah, Senin (19/8), di Ruang Parameswara Setda Kota Palembang.
Romi Rombak 107 Lurah
50% Pejabat Muka Baru PALEMBANG, RP – Walikota Palembang H Romi Herton kembali melakukan penyegaran di tubuh
perintahan kota Palembang. Romi kali ini merotasi ajaran pejabat Eselon III dan VI, yang terdiri dari 107 Lurah, serta 14 setingkat Kepala Bidang dan Kepala Seksi. Alhasil, hampir 50 Persen wajah baru menghiasi pos pelayan masyarakat tersebut. “Kami melakukan melantikan sebagai upaya rotasi yang biasa di lingkungan Pemkot Palembang. Selama ini banyak pejabat Lurah yang belum memiliki ketetapan yang nantinya dapat menimbulkan kebosanan, sehingga bisa mempengaruhi kinerja mereka. Ada sekitar 64 lurah yang hanya dirotasi sedangkan sisanya baru menjabat,” kata Walikota Palembang H Romi Herton, usai pelantikan di Ruang Paremeswara Setda Kota Palembang, Senin (19/8).
Mengenai adanya kekosongan untuk staf di lingkungan kelurahan, Romi membenarkan hal tersebut. Untuk itu ia meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk dapat meneliti kembali hal tersebut dan bekerjasama dengan Sekretaris Lurah. ”Kami akan segera lihat apa benar seperti demikian. Jika memang ada nantinya akan segera di isi, sehingga tidak terjadi kekosongan lagi,” kata Romi. Selain itu, ada juga yang dirotasi berkaitan dengan keterangan domisili yang jauh dari wilayah tempat kerja, misalkan wilayah tugas di Kertapati tapi rumahnya di Perumnas. Romi Herton berharap kepada para pejabat yang baru saja dilantik untuk memiliki nilai juang yang
Kisruh Politik, Jangan Korbankan Pembangunan BANYUASIN, RS – Kisruh Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Banyuasin menuai berbagai kritik di tengah masyarakat. Beberapa elemen masyarakat berharap Banyuasin dapat lebih damai, terutama para elit politik untuk tidak mengorbankan pembangunan. Tokoh Masyarakat Banyuasin Ahmad Khoiri mengatakan, perbedaan politik menjadi hal yang wajar. Masyarakat hendak dapat lebih
cerdas dan menahan emosi ketika perbedaan pandangan politik terjadi di para petinggi.
Berbagai kalangan, terutama para pengambil kebijakan hendak mengedapankan kepentingan masyarakat luas, baik masyarakat Banyuasin yang bermukim di kawasan daratan dan perairan. “Perbedaan politik merupakan hal yang wajar, karena itu baik masyarakat dan para pengambil kebijakan hendak bisa sama-sama jernih berpikir dan bertindak agar pembangunan tetap berja❏ Ke halaman VII
tinggi. ”Saya berharap, semoga mereka yang dilantik dapat mengemban penuh tanggung jawab atas tugas yang diemban,” terangnya. ❏ Ke halaman VII
CERUDIK’AN
Menjaring Caleg Jujur Seperti mencari jarum dalam jerami
50% Pejabat Muka Baru Penyegaran, asal jangan kebablasan
Ngerumpi Kito
Tukang Parkir Ketiban Durian Runtuh Jelang PSU tukang parkir seolah ketiban durian runtuh. Apa sebab? Salah satu kandidat kuat menggelontorkan uang kisaran Rp1-2 juta perkeluarga dengan harapan suara mereka besar, khusus Palembang. Tukang parkir, ini pun akan dijadikan Timses, setelah mendapatkan uang tersebut. (*)
❏ Ke halaman VII
Suatu Langkah Strategis RENCANA KPU yang akan mengeluarkan peraturan Caleg wajib laporkan dana kampanye dinilai banyak pihak sebagai langkah strategis membuat Caleg tidak menjadi kaki tangan pemodal. Seperti yang diungkapkan oleh Dr Ardiyan Saptawan Msi, pengamat politik Unsri, ia mengungkapkan langkah yang diambil KPU sudah tepat untuk membuka asal usul dana kampanye Caleg, “Ini pemilu terbuka, maka semua mesti transparan,” tegasnya. Dikatakan Ardiyan, resistensi yang dilakukan oleh politisi terhadap rencana peraturan tersebut dinilai hal yang wajar, namun, menurutnya mestinya politisi tak berlebihan menanggapinya,
FOTO: EKO/HUMAS PEMKOT PALEMBANG
A Djauhari, Wakil Ketua DPRD Sumsel
alir karena politisi menghalalkan segala cara untuk mengembalikan modal kampanye, termasuk membayar utang. “Dengan adanya sistem tersebut, jadi terlihat berapa dana kampanye Caleg, serta dari mana asal muasal dana tersebut,” kata dia. Bantahan politisi yang mengungkapkan dalam sistem politik yang menjadi peserta politik merupakan Parpol. Maka yang wajib melaporkan dana kampanye hanya parpol, menurut pria berkaca mata tersebut merupakan pikiran yang sempit dan irasional, sebab parpol itu merupakan mebaga yang disii oleh politisi. “Politisi dalam sebuah Parpol merupakan pilar utama, jadi ❏ Ke halaman VII
Dipastikan Akhir Agustus Satu Kursi Rp504
Dana Bantuan Parpol Cair PALEMBANG, RS – partai hampir bisa dipastikan akan disalurkan pada akhir Agustus. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ikhwanudin selaku kaban Kesbangpol Sumsel saat diwawancara, Senin (19/8). “Saat ini sudah 7 Parpol yakni Golkar, PDIP, PBB, PAN,Demokrat, PKPB dan PBR yang mengajukan pencairan dana bantuan untuk partai. Dari hasil verifikasi dan pembahasan hanya 2 partai yang masih belum bisa kita cairkan yakni PDIP dan juga demokrat, untuk 5 partai yang sudah lengkap pencairan akan kita lakukan secepatnya kalau bisa akhir bulan ini,” ujar Ikhwanudin. Khusus untuk dana bantuan untuk partai PDIP dan juga demokrat, Ikhwanudin menjelaskan jika ada beberapa dokumen permintaan bantuan yang perlu diperbaiki sebelum pihaknya mengajukan pencairan kepada ❏ Ke halaman VII
FU KOMUNITAS
II
RAKYAT SUMSEL, SELASA 20 AGUSTUS 2013
Gelar Rapat Lo Cu Menjelang perayaan hari Ulambana di vihara Prajna Shanti, para Lo Cu menggelar rapat persiapan menyambut pelaksanaan sembahyang ritual sembahyang rebutan atau dikenal ulambana, Minggu (18/8) di vihara Prajna Shanti. PALEMBANG, RS -Thambrin Tan salah satu pengurus Vihara Prajna Shanti mengatakan ritual sembahyang Ulambana di vihara Prajna Shanti akan dilaksanakan pada hari Senin (25/8) mendatang. Ritual Ulambana rutin setiap tahunnya dilaksanakan dalam bulan tujuh kalender Imlek. Untuk menyukseskan pelaksanaan ritual tersebut para Lo Cu yang terdiri dari 10 orang ini menggelar rapat persiapan. “Kemaren para Lo Cu menggelar pertemuan untuk membahas persiapan pelaksanaan ritual sembahyang ulambana senin mendatang,” Kata Thambrin saat ditemui Koran ini, Senin (19/8). Dalam rapat tersebut, para Lo Cu membahas tentang pelaksanaan ritual sembahyang serta persiapan yang harus disiapakan untuk melaksanakan ritual sembahyang kepada arwah leluhur ini, serta yang terpenting para Lo Cu membagi tugasnya sebagai lo cu. “ rapat ini diikuti oleh seluruh lo cu, karena para lo cu ini yang
bertanggung jawab melaksanakan ritual sembahyang ini,” ujarnya. Dalam tradisi sembahyang rebutan atau yang dikenal di kalangan warga keturunan tionghoa disebut sembahyang arwah-arwah yang dilaksanakan setiap bulan tujuh kalender Imlek. Oleh karena itu untuk mempersiapakan segala keperluan proses sembahyang rebutan tersebut, maka diperlukan panitia atau dikalangan warga keturunan tionghoa disebut dengan “ Lo Cu” yang mana para “Lo Cu” tersebut yang mewakili seluruh umat untuk mempersiapkan segala keperluan mulai dari sesajian sembahyang, perlengkapan hingga melakukan ritual sembahyang dalam upacara rebutan. Biasanya dalam proses pemilihan “Lo Cu” banyak warga keturunan tionghoa yang berkeinginan untuk menjadi “Lo Cu” karena diyakini oleh umat tridharma mereka terpilih menjadi “Lo Cu” akan diberikan keselamatan, rezeki dan panjang umur. Dalam ritual sembahyang rebutan tersebut, nantinya akan ramai didatangi oleh umat tionghoa untuk mengikuti ritual sembahyang setiap tahun ini. Puncak acaranya tepat yang di tengah malam kapal dari kertas dibakar yang mana simbol bahwa kapal tersebut alat mengangkut persembahan kepada arwah leluhur kembali ke alamnya. “Diakhir ritual sembahyang rebutan ini, kapal kertas akan dibakar bermakna kapal tersebut transportasi para arwah kembali ke alamnya” tutupnya. (ben)
Semangat Aspirasi Rakyat
FUTSAL : Permainan futsal dengan menggunakan kerucup dilakukan Generasi Muda Mudi Vihara Prajna Shanti (GMMVPS) Palembang memeriahkan HUT RI yang ke 68. FOTO : BENI RADAR PALEMBANG
Diwarnai Permainan Futsal PALEMBANG,RS - pertandingan futsal yang diselenggarakan Generasi Muda Mudi Vihara Prajna Shanti (GMMVPS), Minggu (18/8) berbeda dari pertandingan futsal, para pemain diwajibkan menggunakan karton yang berbentuk kerucup sehingga membuat jarak pandangan pemain terbatas. Aci Kesuma Agung ketua GMMVPS mengatakan, dalam perayaan HUT RI ke 68 menghadirkan pertandingan futsal bagi muda-mudi vihara, karena keterbatasan lapangan pertandingan sehingga para pemain wajahnya mengunakan topeng berbentuk kerucup. “Kita membuat pertandingan futsal seperti ini karena ingin berbeda dari pertandingan biasanya,” kata Aci, saat ditemui di Vihara Prajna Shanti, Minggu (18/8). Selain memiliki tantangan sendiri dalam perlombaan futsal kerucup ini, para pemainnya juga harus memiliki konsetrasi dalam
melakukan tendangan terlebih lagi saat berebut bola karena jarak pandangan pemain hanya tertuju kedepan. “Kita lihat sendiri terkadang pemain dalam menendang bola tidak kena karena pandangan hanya kedepan,” ujarnya. Selain menggelar lomba bagi muda-mudi vihara juga mengelar lomba bagi siswa sekolah minggu seperti lomba makan kerupuk, cepat tepat, pecah balon dan mewarnai.” Ada juga lomba untuk anak-anak sekolah minggu,” tambahnya. Setiap perayaan HUT RI, GMMVPS rutin menggelar kegiatan untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya meski etnis tionghoa nenek moyang berasal dari negeri tiongkok akan tetapi mereka sudah ke generasi yang sekian besar dan sekolah di Indonesia “Kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan kita juga karena kita lahir dan besar di Indonesia,” tutupnya. (ben)
Perjalanan Spiritual Indian Kecil KETIKA Xiau Su berusia 5 tahun, dia telah kehilangan kedua orang tuanya. Dia dibesarkan oleh kakek dan neneknya, mereka tinggal di Amerika Serikat bagian timur dekat pegunungan Chala Ridge. Hidup dengan penuh kebebasan, kakek dan neneknya adalah keturunan dari Indian Chala Ridge. Nenek mengatakan Xiau Su dilahirkan ditengah hutan, oleh sebab itu sejak dilahirkan sudah memiliki kemampuan berkomunikasi dengan hutan. Dia bahkan sangat menghargai kehangatan yang diberikan alam ini, mengerti bagaimana bersuka cita dengan bermain di sungai. Pada suatu ketika, Xiau Su melihat langsung betapa kejinya elang memburu mangsanya. Kakeknya menghiburnya, “Jangan bersedih, Xiau Su, ini adalah hukum alam semesta. Seluruh binatang mengetahui hukum tersebut, hanya mengambil barang yang mereka bu-
tuhkan, tetapi lebah kecil tidak mengerti peraturan ini, madu yang disimpan selalu lebih banyak daripada yang dibutuhkan, oleh sebab itu binatang yang lain dan manusia dapat meminum segelas madu. Manusia lebih parah dengan lebah kecil ini, selalu serakah oleh sebab itu mengambil lebih banyak dari yang dibutuhkan, mereka merampas, menjarah hak milik orang lain, oleh sebab itu terjadi peperangan.” Pada suatu ketika nenek berkata kepada Xiau Su, “Di dalam tubuh kita memiliki jiwa spiritual dan jiwa raga, jiwa raga mengatakan kepada kita bagaimana mencari makanan, oleh sebab itu manusia dapat terus bertahan hidup didunia ini, sedangkan jiwa spiritual membuat kita memahami batin dari manusia serta mahluk lainnya. Seseorang jika hanya menggunakan jiwa raga fisiknya berpikir maka kelakuannya akan menjadi
serakah dan rendah, jiwa spiritual akan perlahan mati, itu yang kita sebut sebagai mayat hidup. Jiwa spiritual sama dengan otot tubuh kita, semakin dipergunakan akan semakin kuat. Ketika orang meninggal, maka jiwa raga fisik ini juga akan ikut meninggal. Tetapi jiwa spiritualnya akan selamanya eksis.” Sejak saat itu Xiau Su memutuskan, dia akan melatih jiwa spiritualnya menjadi sangat kuat. Oleh karena dorongan jiwa spiritual yang kuat ini ketika Xiau Su menghadapi serangkaian tragedi, dia bisa menghadapinya dan tidak begitu sedih. Pertama adalah teman baiknya meninggal, disusul oleh kakek dan neneknya, kemudian anjing kesayangannya, karena dia tahu mereka semua orang dan binatang yang dicintai memiliki jiwa spiritual yang kuat, setelah reinkarnasi mereka bisa mendapatkan kehidupan yang indah. (eb)
klik...........www.radarpalembang.biz
III
SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
IKLAN
RAKYAT SUMSEL SELASA 20 AGUSTUS 2013
klik...........www.radarpalembang.biz
IV
RAKYAT SUMSEL, SELASA 20 AGUSTUS 2013
KPK Tahan Walikota Bandung Setelah menjalani
JAKARTA,RS - Rotasi penyegaran jabatan dilakukan di jajaran TNI AD. 3 Posisi yang cukup strategis yakni Pangdam Siliwangi, Pangdam Tanjungpura, dan Pangdam Iskandar Muda. Dalam siara pers yang diterima deticom dari Mabes TNI, Senin (19/8), disebutkan sesuai Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/593/VIII/2013 tanggal 18 Agustus 2013, tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Total ada 54 Pati yang mengalami mutasi jabatan Diketahui untuk posisi Pangdam yakni, posisi Pangdam Sili-
sebagai tersangka, Walikota Bandung Dada Rosada akhirnya ditahan KPK. Dada ditahan di rutan Cipinang.
JAKARTA,RS -Dada keluar dari kantor KPK di Jl Rasuna Said Jaksel, Senin (19/8), pukul 16.56 WIB. Dada yang datang ke KPK dengan mobil pribadi dibawa keluar menggunakan mobil tahanan. “Ditahan untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan,” ujar Jubir KPK Johan Budi di kantornya Jl Rasuna Said, Jaksel. Dada yang dikawal pengawal tahanan dan mengenakan baju tahanan KPK warna oranye ini ditahan di rutan Cipinang. Dada menjadi tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus penyuapan terhadap hakim Setyabudi, wakil ketua PN Bandung yang tertangkap oleh KPK. Dada yang sudah berkali-kali diperiksa lebih memilih pasif menanggapi kasus yang melilit dirinya. Eks Sekda Bandung Edi Siswadi, yang menjadi tersangka dalam kasus ini mengakui jika ada perintah dari Dada Rosada untuk meminta iuran dari beberapa kepala dinas. Uang itu digunakan untuk memuluskan pengurusan kasus Bansos Bandung yang saat itu sedang ditangani PN Bandung. (fjr/nrl)
wangi kini ditempati Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim yang dahulu menjabat Asops Kasad. Dia menggantikan Mayjen TNI Sonny Widjaya yang kini menjadi menjadi Koorsahli Kasad. Kemudian, Mayjen TNI Ibrahim Saleh yang sebelumnya Waka Bais TNI kini menjabat Pangdam Tanjungpura. Ibrahim menggantikan Mayjen TNI Ridwan yang kini menjadi Asops Panglima TNI. Dan juga Mayjen TNI Pandu Wibowo dari Wadan Sesko TNI kini menjadi Pangdam Iskandar Muda. Dia menggantikan Mayjen TNI Zahari Siregar yang kini menjadi Danpusterad. (gah/ndr)
Diare Meningkat 20 Persen Tercatat 2.916 Kasus
DITAHAN :Walikota Bandung Dada Rosada usai diperiksa KPK dan akan dibawa ke Rutan Cipinang untuk ditahan
Surya Paloh Sowan Sultan Bincang-bincang Selama 2 Jam YOGYAKARTA,RS - Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh sowan kepada raja Kraton Ngayogyakarto Hadiningrat. Sultan menjamu rombongan
Ruhut: Besok Aku Dilantik Jadi Ketua Komisi III
3 Pangdam Diganti
serangkaian pemeriksaan
Surya Paloh di kediamannya, Kraton Kilen kompleks Kraton Ngayogyakarto. Pertemuan antara kedua tokoh itu dalam jamuan makan siang
bersama sambil ngobrol mengenai berbagai hal. Keduanya sudah lama tidak bertemu setelah Ormas Nasdem kemudian berubah menjadi partai politik. Surya Paloh didampingi ketua DPD Partai Nasdem DIY, H Subardi. Dia mengenakan kemeja lengan panjang warna biru tua yang dipadu warna yang sama untuk celana panjangnya. Sedangkan sultan mengenakan kemeja batik warna cokelat motif parang. Pertemuan santai yang berlangsung selama lebih kurang 2 jam. Surya Paloh mengajak Sultan untuk turut bersama membahas berbagai hal, terutama masalah Indonesia termasuk perkembangan politik di Indonesia. (bgs/try)
LAHAT,RS - Ancaman penyakit Diare nampaknya harus menjadi perhatian serius dari pihak terkait guna meningkatkan penanganan terhadap penyakit tersebut. Pasalnya sepanjang tahun 2013 ini jumlah penderita mengalami peningkatan sebesar 20 persen sehingga kondisi yang demikian dapat semakin memprihatinkan jika tidak diantisipasi sedini mungkin. Kabid Pengendalian Kesehatan Ponco Wibowo mengatakan, berdasarkan data yang didapat hingga Agustus 2013 jumlah penderita Diare mencapai 2916 kasus. Pola makan yang tidak sehat atau teratur bisa menjadi pemicu utama masyarakat khususnya pasca lebaran beberapa hari lalu, dari banyak penderita diare didominasi oleh anakn-anak sehingga kedepan upaya pencegahan akan menjadi tugas baru guna menekan peningkatan penderita penyakit tersebut. “Peningkatkan jumlah penderita diare hingga 20 persen, terutama sekali menyerang anak-anak.
JAKARTA,RS - Ruhut Sitompul segera dilantik jadi Ketua Komisi III. Pria yang akrab disapa Poltak itu pun sumringah. “Besok aku dilantik, sertijab sebelum paripurna besok,” kata Ruhut, Senin (19/8). Staf di Komisi III juga sudah ramai membicarakan hal ini. Kabarnya surat pergantian Ruhut akan dikirimkan ke Sekretariat Komisi III dari DPP Partai Demokrat hari ini, tanpa melalui fraksi. Ruhut membenarkan kabar itu.”Iya bos, suratnya hari ini,” ujarnya. Ruhut akan menggantikan Gede Pasek Suardika yang memang telah dicopot dari kepengurusan DPP PD. Pasek juga tak maju sebagai caleg PD di Pemilu 2014 mendatang. “Mohon doanya aja, bos,” imbuhnya. (trq/van)
Makanan pedas atau minum dingin, bahkan jajan sembarangan, bisa menjadi pemicu utama penderita Diare,”ujarnya. Ditambahkannya, untuk mengantisipasi hal tersebut kebersihan lingkungan dan menjaga pola makan merupakan bentuk solusi bagi masyarakat, sehingga akan terhindar dari penyakit diare. Dan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi hingga kepelosok Desa termasuk pencegahan penyakit seperti DBD (Demam Berdarah Dangue), Malaria dan lain sebagainya. “Yang menjadi kendala kadang warga masih malas untuk memeriksakan kesehatan dan setelah diVonis baru mereka mau berobat. Seluruh jenis penyakit akan kita lakukan pencegahan,”imbuhnya. Sementara itu, Kadinkes Lahat H Muzakir dikonfirmasi membenarkan adanya peningkatan penyakit Diare setelah lebaran 1434 H dan memasuki musim Pancaroba.(man)
Dino dan Sri Mul, Dua Capres Kuda Hitam Aktif di Luar Negeri JAKARTA,RS - Dua kandidat calon presiden dari kalangan profesional Dino Patti Djalal dan Sri Mulyani duduk bersama dalam Kongres Diaspora Indonesia II. Akankah mereka berkolaborasi untuk kontestasi politik 2014? Dino sendiri menyatakan bahwa dirinya sudah menerima undangan konvensi capres dari SBY lewat lisan Sekretaris Majelis Tinggi
Partai Demokrat Jero Wacik. Meski begitu Dino menolak tegas acara Diaspora Indonesia akan menjadi alat politik 2014. “Nggak benar. Karena ini (Diaspora Indonesia) sudah lama, sudah setahun lalu,” kata Dino usai pembukaan Kongres Diaspora Indonesia II di JCC, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (19/8). Kapasitas Dino sebagai Duta
Besar AS dan mantan Staf Khusus Presiden dinilai menjadikan dirinya sebagai kandidat kuat capres lewat konvensi. Di sisi lain, pamor sosok Sri Mulyani di kancah internasional juga sangat cemerlang. Sri Mulyani merupakan Managing Director World Bank. Selain itu, Sri merupakan mantan Menteri Keuangan. Baik Dino maupun Sri mempunyai latar belakang pendi-
dikan luar negeri yang mumpuni. Dino merupakan pria kelahiran Beograd, Yugoslavia, tahun 1965. Dino Menempuh SMA di Amerika Serikat, dan berkuliah di London School for Economic and Political Science, Inggris.Sementara Sri meraih gelar doktoralnya dari University of Illinois, AS. Akankah keduanya bersanding menjadi capres dan cawapres?(dnu/gah)
mengacungkan tanda jempol simbol pasangan ini. Dalam orasinya, Bambang berjanji akan mengubah strategi pembangunan Jawa Timur. Pembangunan akan difokuskan di desa. “Mulai tahun 2015, Rp 500 juta setiap desa per tahunnya,” kata Bambang yang disambut riuh warga. Bambang yakin, dengan kon-
sepnya itu, pemerataan pembangunan akan bisa terlaksana. Uang itu akan langsung diserahkan kepada kepala desa. “Saya sudah hitung, uangnya APBD cukup kok,” lanjutnya lagi. Kepala Desa dipilih karena diyakini menjadi ujung tombak pemerintahan. Para kades itu dianggap sebagai pihak yang paling mengerti kemauan warga.(mok/van)
Manusia Raksasa Dukung Pasangan Bambang-Said SIDOARJO,RS - Cagub Jawa Timur Bambang Dwi Hartono menggelar kampanye akbar di Lapangan Jimbaran, Wonoayu, Sidoarjo, Senin (19/8). Dari ribuan warga yang hadir, ada seorang manusia raksasa yang juga ikut mendukung pencalonan Bambang. Pria setinggi 2,11 meter itu bernama Muhammad Aryanto. Usianya baru menginjak 22 tahun,
namun beratnya mencapai 130 kg. Kehadiran Aryanto jelas menarik perhatian. Terlebih saat dia ikut berjoget di atas panggung bersama Bambang. Dengan tubuhnya yang menjulang, gerakan Aryanto jadi terlihat sangat kaku saat joget. Tidak sedikit panitia yang meminta berfoto dengan Aryanto. “Pilih nomor 3,” kata Aryanto di atas panggung sambil
Yorrys Sebut Ada Dorongan Evaluasi Pencapresan Ical JAKARTA,RS - Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tanjdung menyatakan perlunya pengkajian terkait pencalonan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai capres Golkar. Mengamini Akbar, Ketua DPP Golkar Yorrys Raweyai mengatakan memang ada dorongan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja partai,
termasuk pencapresan Ical. “Nanti Rapimnas bulan Oktober, daerah-daerah meminta kita untuk evaluasi kinerja partai,” kata Yorrys kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/8). Apakah evaluasi ini termasuk untuk pencapresan Ical? “Semua,” imbuhnya.
Menurut Yorrys, desakan untuk evaluasi sudah menjadi tuntutan banyak kader Golkar di daerah. Bahkan, masih menurut anggota Komisi DPR ini, permintaan itu juga datang dari internal Fraksi Golkar DPR. “Permintaan evaluasi itu kan sudah jadi silent majority, di fraksi juga ada,” ujarnya.
Sementara Ketua DPP Golkar Agus Gumiwang mengatakan evaluasi pencapresan Ical tak masuk dalam agenda Rapimnas. Namun, agenda itu bisa saja muncul jika ada permintaan dari kader daerah. “Semua tergantung permintaan daerah,” tutur Agus yang dikonfirmasi terpisah.(trq/van)
Gubernur Sumut Tawarkan Pembangunan Lapas Baru MEDAN,RS - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho menyatakan kesiapannya membantu Kementerian Hukum dan HAM mengatasi kelebihan kapasitas di hampir semua Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Sumut. Kesediaan itu ditunjukkan dengan kesiapan membantu penyediaan lahan untuk pembangunan lapas
Inspirasi Bisnis Masyarakat Sumsel
baru, yang lebih luas serta memiliki sarana dan lebih manusiawi serta berdaya tampung besar. “Kita siap membantu pemerintah pusat ,dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, untuk pembangunan lapas baru. Kita bisa sediakan lahannya, sementara pemerintah pusat menyiapkan anggaran pembangunannya,” kata Gatot kepada
wartawan di Medan, Senin (19/8). Untuk lahan, Gatot mengaku lapas yang akan dibangun dapat menggunakan lahan eks HGU PTPN, yang kini dikuasai Pemprov Sumut. Kesiapan lahan itupun akan segera dikordinasikan dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk dipertimbangkan. “Kita siapkan di lahan eks HGU
PTPN. Soal lokasi spesifiknya, tinggal dipilih sesuai koordinasikan dengan Kemenkum HAM dan Pemkab/ Pemko, tapi setelah lahan ketemu tentu pembangunan Lapas diserahkan ke pusat, karena kita nggak sanggup. Nanti Lapas yang kelebihan kapasitas, bisa dikirimkan ke lapas baru yang modern dengan areal yang komprehensif ini,” cetusnya. (kem)
klik...........www.radarpalembang.biz
RAKYAT SUMSEL,SELASA 20 AGUSTUS 2013
V
Butuh Sekda Bertipe Motivator
Pemkab Lahat memerlukan figur seseorang yang mampu memberikan contoh, berwibawa serta memacu semangat kerja pegawai seorang sekda wajib membantu bupati untuk mengawasi 9 ribu PNS yang ada. H Saifudin Aswari Bupati Lahat
Kandidat calon Sekda (Sekretaris Daerah) Lahat yang kini masih simpang siur menjadi penantian serius masyarakat. Meskipun sudah ada Plt Ahdin Djasri yang ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi di lingkungan PNS (Pegawai Negeri Sipil) tetap belum menjadi jaminan Pemkab Lahat untuk melantik nama tersebut.
H Saifudin Aswari, SE
LAHAT, RS – Apalagi akhir - akhir ini mulai terdengar nama pejabat veteran yang akan diusulkan sebagai calon sekda Lahat. Ketua LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Pelangi, Ansori, Senin (19/8) mengatakan, kandidat sekda Lahat harus dapat diberitahukan kepada masyarakat dan tidak secara sembunyisembunyi. Apalagi hampir 8 bulan jabatan sekda hanya diisi
Ngadu ke Dewan Dinas Kesehatan ini mengaku, kedatangan mereka ke kantor DPRD hanya untuk meminta kejelasan dan meminta agar wakil rakyat ini ikut memperjuangkan nasib mereka yang sudah menjadi honorer sejak puluhan tahun lalu dan belum ada kepastian kapan akan adanya pengangkatan. “Honorer di OKU Timur ini ada sekitar 600 lebih. Dan itu terbagi menjadi dua ada yang honorer dengan gaji dari APBN dan ada yang digaji oleh APBD. Kalau yang digaji melalui APBN ini kabarnya bulan ini akan segera diangkat menjadi CPNS dan kami sekitar 200 orang yang digaji oleh APBD belum ada ketetapan kapan akan diangkat,” katanya. Dia berharap, tidak ada perbedaan antara honorer yang digaji APBN dengan yang digaji APBD dalam hal pengangkatan. Mewakili ratusan rekannya yang lain, suratman mengatakan akan meperjuangkan agar seluruh honorer baik ABPD maupun APBN diangkat bersamaan tanpa adanya diskriminasi.
SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
Aswari, SE, Senin (19/8) menuturkan, penunjukan sekda Lahat tidak bisa serta - merta dilakukan dan harus memenuhi prosedur sebelum diusulkan ke gubernur Sumsel. Saat ini, pihaknya telah mengantongi nama-nama para pejabat yang dinilai layak mengisi jabatan tersebut, Pemkab Lahat tidak akan terpengaruh dari pihak manapun dan akan transparan sesuai dengan
kapabilitas dan kelayakan PNS dalam mengusulkan jabatan sekda. “Saat ini jabatan sekda yang ada hanya Plt (Pelaksana Tugas). Pemkab Lahat memerlukan figur seseorang yang mampu memberikan contoh, berwibawa serta memacu semangat kerja pegawai seorang sekda wajib membantu bupati untuk mengawasi 9 ribu PNS yang ada,”imbuhnya. Ia menambahkan, kin-
erja pegawai khususnya tingkat keDisiplinan masih menjadi PR yang harus dibenahi karena itu penunjukan yang dilakukan tidak akan asal asalan seperti yang dituduhkan. “Kita akui saat menggelar apel, sering menemukan aksi-aksi bolos yang kerap dilakukan oleh Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Kepala SKPD, dan kedepan inilah yang akan kita benahi,”pungkasnya. (man)
FOTO : SALAMUN RADAR PALEMBANG
Honorer K1 MARTAPURA, RS - Merasa tidak ada kejelasan terhadap nasib mereka, sebanyak 20 orang guru honorer K1 mendatangi kantor DPRD OKU Timur, Senin (19/8). mereka mengeluhkan belum adanya kepastian pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) meskipun telah mengabdi sejak puluhan tahun lalu. Untuk itu, dihadapan anggota dewan, mereka berharap agar perjuangan mereka yang telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu dapat didengarkan dan mendapat support dari anggota dewan dan ikut memperjuangkan nasib para tenaga honorer tersebut. “Kami sudah puluhan tahun menjadi honorer. Namun belum ada kepastian kapan akan diangkat, apalagi kami ini adalah honorer kabupaten. Hingga saat ini belum ada kepastian kapan akan diangkat. Kalau honorer K1 APBN kabarnya akan segera diangkat bulan ini,” ungkap Suratman, koordinator honorer. Suratman yang bertugas di
oleh Plt dan itupun tidak dilakukan pelantikan. Figur seorang sekda harus dapat meningkatkan kinerja para PNS yang selama ini dinilai masih kurang. “Penunjukan Sekda harus sesuai prosedur tingkat golongan kepangkatan, dan Bupati Lahat harus tegas menetukan pilihan dan tidak termakan rayuan dari pihak yang memiliki kepentingan pribadi,”ujarnya. Bupati Lahat H Saifudin
“Kami sudah sangat capek untuk memperjuangkan nasib kami ini. Entah sampai kapan kami akan menjadi honorer di OKU Timur ini. Hingga saat ini belum ada ketetapan kapan kami akan diangkat.” “Inilah yang menjadi masalah kami. Bahkan ada yang menjadi honorer sejak masih gadis dan saat ini sudah memiliki cucu. Bisa dibayangkan berapa lama dia menjadi honorer dengan gaji yang sangat rendah,” tambah Zaini honorer dari tenaga pendidikan. Sementara itu, Ropingi salah satu anggota DPRD yang menerima para honorer tesebut berjanji akan memperjuangkan nasib para honorer tersebut. Menurutnya, permasalah honorer tersebut sudah terjadi sejak beberapa tahun sebelumnya dan hingga saat ini belum ada penyelesaian. “Akan kita perjuangan agar mereka mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Kasihan ada yang sudah menjadi honorer sejak beberapa tahun lalu,” ujarnya. (awa)
Disdukcapil Bakal ‘Jemput Bola’ BANYUASIN, RS – Dinas Kependudukan Catatan dan Pencatatan (Disdukcapil) Kabupaten Banyuasin berwacana akan melakukan jemput bola untuk pembuatan akte kelahiran. Jemput bola ini sebagai upaya meringankan beban masyarakat diwilayah perairan. Kepala Disdukcapil Banyuasin, Drs Hasan Masri Msi, Senin (19/8) mengatakan, jika upaya tersebut dikhususkan untuk masyarakat di wilayah perairan yang jauh jangkauannya mengurus akte kelahiran di kantor Disdukcapil Banyuasin yang ada di perkantoran Pemkab Banyuasin, Pangkalan Balai. “Ya, kita rencananya yang akan datang ke kecamatan, khususnya yang ada di wilayah
perairan seperti Banyuasin I, Muara Padang, Muara Sugihan dan lainnya. Agar, masyarakat yang mengurus akte kelahiran, khusus sekali yang terlambat 1 tahun usai kelahiran, kita layani ditempat mereka,” kata Hasan Masri, kemarin. Rencananya, layanan ini akan dilakukan akhir Agustus 2013 mendatang, dimana pembuatan akte kelahiran ini akan menggandeng pihak kecamatan dan pemerintah desa. “Tentu kita butuh bantuan dari pihak kecamatan dan perangkat desa, untuk mengumpulkan masyarakat di kantor camat, sehingga mereka ini tidak perlu lagi ke kantor Disdukcapil Banyuasin,” sambungnya. Terlebih lagi,masyarakat di-
bebankan dengan ongkos yang tinggi jika harus memaksakan diri membuat akte kelahiran di kantor Disdukcapil Banyuasin yang ada di Kota Pangkalan Balai, karena kondisi geografi Banyuasin yang luas, terdiri dari wilayah daratan dan perairan. “Perlu biaya ratusan ribu untuk datang ke kantor kami, mereka harus menggunakan transportasi air ke Palembang, kemudian melanjutkan perjalanan ke Banyuasin menggunakan angkutan darat, tentu akan lebih hemat, jika kami yang datang ke sana langsung, dan melayani masyarakat,” katanya. Disdukcapil Banyuasin sendiri, memprogramkan pembangunan UPTD Disdukcapil di 19 ke-
camatan yang ada di Kabupaten Banyuasin. Namun, rencana tersebut, kemungkinan terealisasi pada 2014 mendatang. “Jadi, sembari UPTD dibangun, kita datangi masyarakat langsung, untuk mengurangi angka bayi dan anak yang belum memiliki akte kelahiran,” bebernya. Dikatakan Hasan Masri, jika Disdukcapil Banyuasin, setidaknya menerbitkan 6000 akte kelahiran sejak dikeluarkan edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 472.11/2304/SJ pertanggal 6 Mei 2013 yang menghapus penetapan pengadilan negeri bagi masyarakat yang terlambat membuat akte kelahiran yang melampaui batas waktu diatas 60 hari. (tri)
Distanak Sebar 2,5 Kg Striknine BANYUASIN, RS – D i nas P e r t a n i an dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Banyuasin, menyebar sekitar 2,5 Kg striknine atau racun eliminasi anjing liar. Penyebaran racun dalam bentuk bubuk ini, untuk mengantisipasi korban gigitan anjing liar yang terjangkit virus rabies seperti di Kecamatan Muara Sugihan. Kepala Distanak Banyuasin, Ir Madian, Senin (19/8) mengatakan, penyebaran racun untuk mengeliminasi anjing liar
berverius rabies ini, bukan hanya diperuntukkan di Kecamatan Muara Padang, tetapi juga kecamatan lain yang rawan dengan gigitan anjing liar. “Sudah lama kita mengantisipasi keberadaan anjing liar ini, selain melakukan vaksiniasi, juga melakukan eliminasi. Waktu terjadi gigitan anjing yang dialami 5 warga di Muara Padang itu, tim kita langsung turun untuk menanggulanginya, seperti menyebar racun ini,” kata Madian. Striknine ini, disebarkan me-
lalu media lain seperti daging, nasi bungkus bekas, dan makanan lainnya, kemudian disantap oleh anjing liar di permukiman penduduk. “Penyebaran racun ini diawasi ketat, karena efeknya mematikan, hanya 3 menit, anjing tersebut bisa mati,” kata Heri. Sejauh ini, kata Madian, proses penyebaran strinine ini dilakukan di Desa Tirta Jaya Kecamatan Muara Padang, dengan 25 ekor anjing yang dielimnasi. “Tapi kita lakukan juga di Desa Daya Kesuma, namun jumlahnya belum
kita ketahui karena masih dalam proses eliminasi,”sambungnya. Jumlah striknine yang disebar tersebut, sambung Madian, memang masih kurang, karena Distanak Banyuasin memang memprioritaskan kecamatankecamatan yang rawan dengan gerombolan anjing liar ini, seperti di Makarti Jaya, Tungkal Il i r dan B etu n g. “J ik a kurang, nanti bisa kita minta bantuan dengan Distanak Provinsi Sumsel,” sambungnya.tanak Banyuasin, Heri(tri)
klik...........www.radarpalembang.biz
VI
PONSEL RAKYAT SUMSEL, L SELASA 20 AGUSTUS 2013
Gebrakan Duo Korea MAKIN EKSIS: Samsung akan tetap eksis dengan bebrapa produk yang akan diluncurkannya. Memadukan kemewahan desain dan kecanggihan teknologi, brand Korea ini akan mlenggang mulus dipasaran.
Samsung bakal meluncurkan tiga varian Samsung Galaxy Note 3 di acara ‘Samsung Unpacked 2013 Episode 2’, di Berlin, Jerman, pada 4 September 2013. Tak mau kalah, LG pun siap menyalip produk Apple. PALEMBANG, RS - Ketiga varian tersebut adalah SM-N900 (3G), SM-N9005 (4G LTE), dan SM-N9002 (khusus untuk Cina). Salah satu sumber mengklaim sudah mendapat konfirmasi mengenai kebenaran kabar tersebut. Mereka juga memaparkan varian Galaxy Note 3 yang akan masuk ke beberapa negara. Phablet terbaru besutan Samsung ini akan menggunakan dua prosesor berbeda, yakni Exynos 5420 dan Snapdragon 800. Prosesor Qualcomm Snapdragon 800 2,3GHz dan GPU Adreno 330 digunakan di Galaxy Note 3 versi 4G LTE. Sementara Note 3 versi 3G akan menggunakan RAM 3GB, prosesor Exynos 5420 dan GPU ARM Mali-T628 MP6. Galaxy Note 3 yang akan masuk ke Indone-
Semangat aspirasi rakyat
sia adalah seri 3G atau SM-N900 dengan kode produk XSE. Tak mau kalah dengan Samsung, saudara sekampung (LG) juga hendak membuat konsumen terpana. Harus diakui, LG masih belum menunjukkan taji di pasar tablet PC. Kini, mereka pun coba mendobrak persepsi itu dengan perangkat yang disebut G Pad. G Pad tentu bakal digadang-gadang untuk menaklukkan iPad. Tablet besutan Apple ini memang masih mendominasi pasar tablet PC dunia, meskipun di sekelilingnya berderet tablet Android Seperti dilansir Droid Life, G Pad diprediksi bakal diperkenalkan pada event IFA 2013, Berlin, Jerman, awal September mendatang. Adapun spesifikasinya, G Pad diyakini mengusung layar 8,3 inch full HD dengan resolusi 1920x1200, RAM 2 GB, serta CPU quad core. Sayang, sejauh ini belum ada bocoran penampakan G Pad. Namun disebut-sebut, tablet jagoan LG ini akan tampil dengan bezel tipis. (mor)
klik...........www.radarpalembang.biz
SAMBUNGAN
VII
Dituding Terlibat Politik Praktis
Kakanwil Kemenag Palembang Didemo PALEMBANG, RS Puluhan Pemuda yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Peduli Pemilu Bersih melakukan unjuk rasa di halaman depan Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sumsel menuntut penindakan tegas terhadap Kepala Kantor Menag Kota Palembang yang diduga terlibat politik praktis. KOORDINATOR Aksi dari Aliansi Pemuda Pemilu Bersih, Hendro Wijaya mengatakan bahwa pihaknya meminta kepada Bapak Drs Najib Haitami MM Selaku Kakanwil Kemenag Sumsel dapat tegas menyatakan sikap dan menghimbau jajaran baik kabupaten/kota untuk tidak ikut serta dalam politik praktis dengan mendukung salah satu calon pasangan Cagub dan
Cawagub. “Kami meminta kepada Kakanwil Kamenag Sumsel untuk menindak tegas bapak Drs HM Alfajri Zabidi selaku Kakan Menag Kota Palembang karena terindikasi telah mengajak, mengintervensi seluruh jajaran dibawah Kakan menag untuk menjadi tim salah satu calon gubernur pada pilkada lalu dan PSU akan datang,” katanya. Selain menuntut Alfajri Zabidi selaku Kakanmenag kota Palembang, aliansi ini juga meminta Kakanwil Kamenag Sumsel untuk memberikan sanksi pemecatan kepada saudara Zalni Fajar selaku Kasubag TU Kakanmenag Banyuasin karena telah terlibat politik praktis mendukung salah satu pasangan Calon. “Kami merasa dalam hal pelaksanaan Pemilu yang ada di Sumsel saat ini sarat akan pelanggaranpelanggaran antara lain indikasi keikut sertaan aparat dan jajaran kementrian agama dalam politik praktis, padahal hal teresebut jelasjelas sudah diatur dalam PP No 53 yang mengatur tentang disiplin PNS dan peraturan KPU No 14 tahun 2010 yang mengharamkanm bagi seorang PNS untuk ikut Politik Praktis, “ungkapnya. Sementara itu, Plt kabag TU Kemenag Sumsel, H Yeri taswin didampingi Kasubag humas dan KUB Kemenag Sumsel, Saefudin Latief yang menerima tuntutan
pendemo ini mengatakan bahwa pengaduan dari Aliansi Pemuda Peduli Pemilu Bersih ini akan ditanggapi dengan mengambil sikap sesuai prosedur yaitu dengan memanggil yang bersangkutan. “Kami akan melakukan klarifikasi dengan yang bersangkutan atas poin-poin yang sudah disampaikan. Jika memang benar terbukti maka kakanwil kota palembang dan kasubag tu kakan menag banyuasin akan dikenakan sanksi tegas yaitu tergantung tingkat kesalahannya, bisa sangsi administrasi, penundaan kenaikan pangkat, bahkan sampai pemberhentian secara tidak hormat jika terbukti,” terang dia. Lebih lanjut ia mengatakan mengenai pemberhentian tersebut memang bukanlah perkara mudah namun setidaknya hal ini akan segara di klarifikasi dengan yang bersangkutan. “Pemberhentian ini kewenanagan bukan di Kepala Kantor Wilayah namun untuk mekanismenya kalau sudah lengkap BAP sesuai dengan hasil pemeriksaan nantinya akan dilaporkan kepada sekretaris jendral di Pusat yaitu badan pertimbangan kepangkatan dan jabatan. Nah disitu nanti akan disidangkan apakah memungkinkan oreang bersangkutan untuk diberikan sangsi yang akan dilaporkan kepada Mentri Agama yang punya kewenangan,” ungkapnya. (alk)
Terkait Dana Hibah Rp1,4 Triliun
Putusan MK Bukan Pidana PALEMBANG, RS - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dana hibah Rp1,4 triliun tidak serta merta digolongkan pada pelanggaran pidana korupsi. Pasalnya, unsur putusan MK berbeda dengan unsur yang digunakan pada tindak pidana korupsi. Hal ini diungkapkan praktisi hukum Sumsel, Ari Yusuf Amir yang temui, Senin (19/8). ”MK ini putusannya terkait dengan adminitrasi kepemiluan, berbeda dengan kasus korupsi, pidana korupsi itu ada dominannnya sendiri, ada unsur-unsur tersendiri, jadi kalau dalam putusan MK menjelaskan ada penggunaan dana APBD belum tentu bahwa itu pelanggaran korupsi, karena faktanya penggunaan dana tersebut tetap sampai pada masyarakat,” katanya Menurut Ari, yang dipermasalahkan MK hanyalah soal ketidaktepatan waktu pembagian anggaran tersebut, bukan penyelewengan.”Jadi intinya, putusan MK dan korupsi itu sangat berbeda jauh,” jelasnya. Ia pun menyayangkan, adanya kampanye hitam atau black campaign yang menyudutkan pasangan nomor urut 4, Alex Noerdin-Ishak Mekki, yang menyatakan bahwa dana hibah Rp 1,4 triliun tersebut diselewengkan untuk kepentingan pemilukada Sumsel. Menurut dia, isu tersebut sangatlah tidak etis, apalagi tujuannya membuat opini publik bahwa ada unsur penipuan, apa yang dilakukan itu merupakan pembodohan kepada masyarakat. ”Sekarang ini yang paling berwenang melakukan tindakan adalah Bawaslu Sumsel sebagai badan pengawas. Dan harapan kita, menjelang pemungutan suara ulang (PSU) 4
september mendatang, Bawaslu harus proaktif dalam melakukan pengawasan, kalau ada indikasi pelanggaran yang dilakukan Bawaslu harus segera mengambil tindakan,”ujarnya. Ia juga mengapresiasi, tindakan calon incumbent, Alex Noerdin, yang meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit dana hibah Rp1,4 triliun tersebut. Menurutnya, permintaan itu mengindikasikan bahwa tidak ada penyelewengan dana hibah. ”Tidak ada temuan dari BPK bahwa adanya penyelewengan dana Bansos tersebut, bahkan pak Alex sendiri sudah minta BPK untuk melakukan investigasi audit tehadap penggunaan dana tersebut, artinya tidak ada yang ditutuptutupi,”tegasnya KNPI Laporkan Black Campaign Ketua DPD KNPI Sumsel, Sofhuan Yusfiansyah, yang didampingi pengurus KNPI lainnya, Husyam mengatakan, pihaknya melaporkan kampanye hitam yang dilakukan salah satu pasangan calon karena sudah sangat meresahkan dimasyarakat. “Temuan kami di lapangan banyak spanduk dan baliho, di sepanjang Jalan Abdul Rozak dan Basuki Rahmat pada 17 Agustus lalu. Kami melaporkan ini sesuai surat sebagai fungi organisasi kepemudaan dengan berperan aktif mengawasi pelaggaran pelaksanaan Pilkada di Sumsel,” katanya usai menyerahkan bukti-bukti ke Bawaslu. Dikatakannya, KNPI Sumsel membawa beberapa bukti spanduk, dan foto serta bukti otentik nomor polisi kendaraan motor
yang digunakan pelaku diduga pemasangan spanduk saat itu. ”Ini bukan keberpihakan kita, tapi kebetulan yang dituduh adalah pembina KNPI Sumsel (Alex Noerdin), karena kami nilai pembina kami sudah dizolimi, maka kami melaporkannya ke Bawaslu untuk ditindak, kami juga tidak mendukung salah satu kandidat namun ini tidak baik dimata masyarakat, karena telah mengajarkan politik yang tidak baik,” tukasnya. Bawaslu Sudah Maksimal Sementara itu, stigma negatif terhadap kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel dibantah keras oleh komisioner Bawaslu Divisi Pengawasan, Kurniawan. Menurutnya, mereka sudah bekerja dan menindaklanjuti semua laporan yang masuk, bahkan saat ini Bawaslu sedang mengkaji semua laporan, dengan melibatkan unsur Gakkumdu seperti dari kepolisian dan kejaksaan tinggi (kejati) Sumsel. ”Tidak benar kita tidak tindaklanjuti, seluruh laporan semua ditindaklanjuti, namun memang ada beberapa kendala dalam menindaklanjuti laporan yang masuk seperti adanya laporan yang tidak disertai saksi dan bukti yang lengkap,”ungkap Kurniawan, kemarin. Selain itu katanya, ada juga laporan yang dianggap kadaluarsa, karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. ”Kami tidak pandang bulu, semua laporan yang masuk pasti kita tindaklanjuti, namun memang perlu pendalaman lagi, untuk menentukan apakah laporan itu masuk dalam ranah pidana atau pelanggaran administrasi,” pungkasnya. (zar)
Menjaring
RAKYAT SUMSEL, RABU 20 AGUSTUS 2013
Dari Hal I ) .................................................................................................................................................
provinsi, begitu juga Caleg DPRD kabupatn/kota. Yang pasti jangan sampai usulan tersebut menguntungkan salah satu kelompok atau golongan,” katanya. Dikatakannya, mungkin pembatasan anggaran Caleg yang diusulkan, mungkin mulai dari melakukukan kegiatan hingga pemasangan spanduk ”Kami sangat mendukung bila tingkatan Caleg sesuai dengan wilayahnya berbeda, tapi pada intinya kami sangat mendukung bila ini membuat semua caleg disamaratakan dalam mengeluarkan anggaran,” jelasnya. Dengan adanya peraturan yang jika disetuji oleh pemerintah nantinya, maka ini membuat semua caleg dibatasi dalam melaksanakan kegiatan dan memasang baliho baik ditengah masyarakat maupun di media massa. Sedangkan, Sakim MD, Anggota DPRD Sumsel Fraksi PDIP menambahkan, jika usulan transparasi anggaran tersebut disetujui oleh pemerintah sangat baik, karena hal tersebut sangat baik karena akan menunjang kinerja caleg tersebut jika terpilih sebagai anggota dewan. ”Dengan adanya transparasi anggaran yang dipublikasikan nantinya caleg tersebut dapat dinilai jujur atau tidak,” katanya.
Diungkapkan Sakim, dengan adanya transparasi anggaran bisa dilihat berapa banyak uang yang dikeluarkan Caleg untuk maju sebagai anggota. ”Jika Caleg transparasi dalam mempublikasikan anggaran maka, Caleg tersebut akan memikirkan masyarakat. Namun sebaliknya bila Caleg tersebut takut anggarannya dipublikasikan maka caleg tersebut bila terpilih lebih memikirkan untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan saat nyaleg, sehingga akan menimbulkan korupsi,” tukasnya. Dianggap Ribet Usulan untuk mengatur pelaporan dana kampanye oleh calon anggota legislatif (caleg) DPR mendapat penolakan dari anggota DPR. Anggota dewan khawatir, aturan itu akan merepotkan caleg. “Ribet (merepotkan) banget sih. Kami tidak setuju kalau caleg harus diwajibkan melapor dana kampanye,” kata anggota Komisi II DPR, Miriam Hariyani. Dia mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Legislatif disebutkan, peserta pemilu adalah partai politik (parpol), bukan caleg. Menurut politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu, yang wajib melaporkan dana kampanye adalah parpol, bukan caleg. Resistansi juga muncul dari
Suatu Langkah yang disebur peserta Pemilu merupakan Parpol. Dalam hal ini merupakan parpol dalam pengertian luas, termasuk politisi dalam parpol
50% Pejabat
anggota Komisi II dari Partai Keadilan Sejahtera Gamari Sutrisno. Ia mengatakan, kewajiban melaporkan aliran dana kampanye yang masuk dan keluar akan merepotkan caleg. Dia menilai, jika caleg harus melaporkan penggunaan dana kampanyenya kepada parpol, hal itu akan mempersulit kinerja KPU. “Kalau ada ide begini justru akan mempersulit KPU. KPU yang akan kerepotan,” katanya. Gamari mengungkapkan, pihak yang diwajibkan melaporkan dana kampanye adalah parpol. Soal ada pemasukan dan pengeluaran dana untuk kampanye caleg, biar parpol yang mengaturnya. “Saya setuju kalau parpol saja yang diwajibkan melapor. Bagaimana parpol mengatur calegnya, itu terserah dia (parpol). Berlebihan kalau KPU sampai mengatur dana kampanye caleg,” kata Gamari. Komisioner KPU Ida Budhiati, dalam rapat tersebut, mengatakan, caleg diwajibkan melapor dana kampanye karena merupakan sumber pemasukan dana kampanye parpol. Caleg tidak berdiri sendiri sebagai pelaku kampanye. “Kami berkewajiban mengatur kampanye caleg juga karena caleg tidak menjadi entitas sendiri. Parpol kan ada caleg-calegnya,” ujar Ida. Bawaslu Dukung Total Badan Pengawas Pemilihan
Umum (Bawaslu) mendukung rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatur agar calon anggota legislatif (caleg) juga melaporkan dana kampanye. Bawaslu meminta KPU segera menetapkan peraturan KPU (PKPU) tentang Dana Kampanye. “Kan calon itu sendiri yang berkampanye, oleh karena itu, seluruh kegiatan kampanye harus dilaporkan pengeluarannya (dana),” ujar anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak. Seperti yang diusulkan KPU, Nelson mengatakan, mekanisme pelaporan dana kampanye caleg adalah dengan melaporkannya kepada partai politik (parpol) pengusungnya. Kemudian, kata dia, parpol melaporkan dana kampanye parpol kepada KPU dengan melampirkan laporan dana kampanye caleg. Nelson menilai, caleg wajib melaporkan dana kampanye. Pasalnya, mereka dapat menerima sumbangan kampanye dari banyak pihak, termasuk sponsor dari perusahaan. Sponsor kampanye itu, menurutnya, dapat memengaruhi caleg dalam membuat kebijakan ketika menjabat sebagai anggota Dewan. “Kalau (kepentingan) sponsor kan, kebijakan yang dibuat caleg ini nanti saat terpilih,” lanjutnya. (zar/mor/hin)
Dari Hal I ) ................................................................................................................................ tersebut,” tegas dia. Untuk itulah, ia sangat mendukung adanya rencana aturan tersebut, sebab dengan demikian, transfaransi
dalam pemilu akan terlihat semakin baik, imbasnya proses politik akan benar benar mmenghasilkan politisi sebenarnya, bukan kaki tangan
pemodal. “Jadi, kan terlihat anggaran kampanye itu, minimal ini langkah awal mencegah korupsi,” pungkasnya. (can)
Dari Hal I ) .........................................................................................................................................
Sementara itu, Laily Maulidya salah satu wajah baru yang resmi menjabat Lurah Sungai Buah mengatakan, akan berusaha untuk meningkatkan kinerja stafnya.
Kisruh Politik
Laily yang sebelumnya menjabat di Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Ilir Timur 1 akan lebih memprioritaskan kebersihan di lingkungan wilayah kerjanya apa-
prioritas mengenai kebersihan di Pasar Lemabang, sedangkan untuk kinerja staf sendiri meliputi peningkatan disiplin kerja pegawai,” pungkasnya. (tma)
Dari Hal I ) .....................................................................................................................................
lan,” ungkapnya. Dia juga mengharapkan agar kepemimpinan Kabupaten, dengan kepala daerah terpilih berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Nantinya mempersatukan berbagai elemen masyarakat Banyuasin. Pembangunan kabupaten Banyuasin agar dapat bersatu untuk membangun Banyuasin yang lebih baik. Pembangunan Banyuasin hendaknya didukung oleh kesamaan visi, misi dan program pembangunan. Keinginan untuk mempersatukan masyarakat Banyuasin juga diungkapkan oleh salah satu tokoh
Dana Bantuan pihak BPKAD. “Kalau PDIP kami minta tujuan suratnya diperbaiki, termasuk demokrat yang kita minta perbaiki lagi administrasinya.”terangnya. Selain hal diatas, Ikwanudin memastikan jika bantuan kepada Parpol ini akan diberikan kepada seluruh partai yang saat tercatat memiliki wakil yang duduk di DPRD provinsi Sumsel. “Kalau 6 partai sisa itu, alokasinya
lagi kebersihan di sekitar Pasar Lemabang yang berada di lingkungan wilayah kerjanya. “Saya akan lanjutkan program yang sudah ada dan lebih mem-
pemuda Pangkalan Balai, Alfian Soho. Dikatakan dia, dalam pelaksanaan Pilkada, terjadi perbedaan dan gesekan politik menjadi hak dari setiap masyarakat. Akan tetapi, semakin lama perbedaan politik tersebut terjadi, tentu akan berpengaruh akan pembangunan di Banyuasin. “Kami (masyarakat luas), berharap agar masyarakat dapat bersatu, mesti terjadi perbedaaan politik. Pembangunan Banyuasin harus dilanjutkan dengan kepemimpinan yang baru dan terpilih,” ungkapnya. Sementara itu, pagi kemarin
terjadi aksi massa yang dilakukan Forum Masyarakat Banyuasin Bersatu (FMBB) di halaman gedung DPRD Banyuasin. Massa aksi yang berjumlah belasan orang tersebut mempertanyakan anggaran pelantikkan Rp600 juta yang mubazir. Kordinator Aksi, Eddy Hayun mengatakan jika rencana pelantikkan Bupati yang gagal digelar membuat anggaran dana terkesan sia-sia. Sementara, proses pelantikkan masih akan dilakukan pada pekan depan. “Kami meminta agar lembaga dewan ini bisa mengusut dana pelantikkan Rp600 juta yang
sudah digunakan tersebut. Terdapat mosi ketidakpercayaan masyarakat pada pihak penyelenggara pelantikkan, DPRD Banyuasin, atas kebijaksanaan penyelenggaraan,” ungkapnya. Sementara itu, beberapa fraksi di tubuh DPRD Banyuasin, juga mempertanyakan mengenai kebijakan pengeluaran pelantikkan Bupati dan Wabup terpilih pada 14 Agustus lalu. Ketua Fraksi PAN, Rudi Apriyadi mengatakan, Fraksi PAN akan meminta BPK untuk mengaudit langsung mengenai anggaran pelantikkan tersebut. (tri)
Dari Hal I ) ................................................................................................................................... juga sudah ada, tapi kami masih menunggu permintaan pencairan dari mereka.”bebernya. Dari data yang dimiliki oleh pihak Kesbangpol Sumsel, partai partai yang tercatat belum mengajukan pencairan dana adalah partai Gerindra, Hanura, PKS, PPP, PKB dan Partai Peduli Rakyat Indonesia. mengingat batasan waktu yang tersedia, pihaknya berharap partai yang belum mengajukan pen-
cairan bisa dipercepat. “Penyebab meraka belum mengajukan pencairan itu beragam, bisa saja mereka belum menyelesaikan pertanggungjawaban dana bantuan tahun sebelumnya, yang jelas untuk sekali pencairan dana bantuan nilainya maksimal 2 triwulan. Jadi sekali kamui harapkan semua partai yang belum mengajukan untuk secepatnya menyelesaikan hal
tersebut.”cetusnya. Disinggung mengenai besaran bantuan yang akan diberikan kepada partai. “Satu kursi wakil rakyat yang duduk di DPRD kita berikan bantuan sebesar Rp504. Jadi dikalikan saja berapa besar suara yang didapatkan oleh partai pada saat pemilihan legislatif lalu. itu besaran bantuan yang akan didapatkan oleh partai,” pungkasnya.(alk)
Tersangka Dugaan Korupsi Sudah Dikantongi LUBUKLINGGAU, RS - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Lubuklinggau Kamis (22/8) bakal menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kantor UPTD Balai Penyuluhan oleh Babpelu Kabupaten Musi Rawas di Kecamatan Muara Rupit dan dana CSR. Hal tersebut diungkanpan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Lubuklinggau Kuntadi. “Kamis mungkin tersangka sudah bisa diketahui, kasusnya sudah naik ditingkat penyidikan.
Kami masih menunggu nominal kerugian dari BPKP,” ujarnya, Senin (19/8). Dijelaskannya, Pihak kejaksaan menemukan indikasi terjadinya tindak pidana korupsi pengurangan volume pembangunan gedung kantor yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2012 senilai Rp732,3 juta. “Kerugiannya sudah ditemukan. Prosesnya sudah dinaikkan ditingkat penyidikan, dan tinggal mencari siapa yang bertanggung-
semangat ASPIRASI RAKYAT
jawab (tersangka),” katanya. Kuntadi mengungkapkan, sejauh ini pihaknya sudah meminta keterangan 20 orang saksi. “Saksi sudah diminta keterangan, sekarang hanya menunggu hasil dari BPKP,” pungkasnya. Dugaan Korupsi CSR Rp2,5 M Selain itu, Kejaksaan juga sedang menyelidiki indikasi korupsi pada Kegiatan kredit program kemitraan peningkatan pendapatan pembudidayaan ikan melalui farming manajemen (peternakan) tahun 2011. (pin) klik...........www.radarpalembang.biz
Volume Sampah Meningkat Usai HUT RI Hiruk pikuk kemeriahan perayaan HUT (Hari Ulang Tahun) RI ke68 sedikit ternoda. LAHAT, RP - Pasalnya usai perayaan karnaval yang diadakan Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Lahat tumpukan sampah yang berserakan menghiasi pemandangan disepanjang kota Lahat. Meskipun dilakukan pembersihan namun upaya mengantisipasi atau menyediakan tempat khusus pembuangan sampah harus menjadi PR (Pekerjaan Rumah) kedepan dalam setiap Even keramaian mengingat Bumi Seganti Setungguan sebagai kota peraih Adipura. Menurut Syamsudin (50) tokoh masyarakat, sejak Minggu (18/) hingga Selasa (20/) hari ini membuat volume sampah melonjak drastis di sepanjang ruas jalan protokol dan rute yang dilalui peserta karnaval. Penyediaan tong sampah disetiap sudut jalan harus ditingkatkan kedepan karena meskipun akan dibersihkan tetap saja sampah-sampah yang berserakan menjadi pemandangan yang buruk. “Usai parade baris berbaris dihari pertama, sampah bekas botol dan gelas air minum mineral, kantong plastik, tusuk sate, serta ratusan sampah lain. Sebagai kota peraih piala Adipura tentu pihak terkait dapat lebih kreatip melakukan antisipasi,” ujarnya. Kepala Dispengsarpikot (Dinas Pengelolaan Pasar, Kerapian, Kebersihan dan Keindahan Kota) Lahat, Irpan Ilyas dikonfirmasi membenarkan telah terjadi peningkatan Volume sampah se-
lama pelaksanaan Karnaval. Namun, pihaknya menyangkal jika hal tersebut merupakan kelalaian para petugas mengingat diperayaan HUT RI sebanyak
VIII
SIMPATISAN
RAKYAT SUMSEL, SELASA 20 AGUSTUS 2013
200 pasukan biru dan Empat unit Truk pengankut sampah telah di Stanby kan. “Kesadaran masyarakat Lahat masih sangat kurang. Setelah
makan dan minum, warga langsung membuang begitu saja sampahnya. Usai kegiatan kita lakukan pembersihan,” pungkasnya. (man)
40 Motor Terjaring Razia SEKAYU, RP – Sebanyak 40 sepeda motor terjaring razia penegakkan hukum lalu lintas yang dilakukan Satuan Lalu Lintas ( Satlantas) Polres Muba di Jalan Kolonel Urip Sumoharjo, kemarin, sekitar pukul 16.00 WIB. Razia tersebut, langsung dipimpin oleh Kasat Lantas Polres Muba, AKP Kadek Ary Mahardika. Para pengendara yang lewat dihentikan dan
diminta menujukkan surat-surat serta kelengkapan lain dan bagi yang melanggar langsung ditilang. Namun, pada razia itu beberapa pengendara sepeda motor sempat mencoba melarikan diri. Kasat Lantas Polres Muba, AKP Kadek Ary, mengatakan, kegiatan razia ini rencananya akan dilakukan setiap hari di lokasi berbeda. Bahkan dalam waktu dekat juga direncanakan akan dilakukan razia di sejumlah titik sekaligus pada waktu yang bersamaan. (ace)
ADVERTORIAL
Suasana peringatan HUT RI di Kabupaten Muara Enim yang berjalan lancar dan khidmat.
Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Muara Enim Khidmat
Bupati dan Wakil Bupati Muara enim Pose bersama dengan unsure Muspida dan pembawa bendera.
UPACARA Peringatan detik detik Kemerdekaan Republik Indonesia ke 68 tahun 2013 di Kabupaten Muara Enim berjalan lancar dan khidmat Bertindak selaku Inspetur Upacara Bupati Muara Enim, Komandan Upacara Mayor Inf Sutomo Kasdim 0404 Muara Enim, Perwira Upacara R Sitohang Pasiter Danki 45, sedangkan Komandan pasukan pengibar bendera pusaka Kapten Kav Haris Danramil 06. Sedangkan pembawa baki bendera pusaka adlah Nepi Afrillah Juniwati Siswi SMA Negeri I Muara Enim, pengibar bendera adalah Rio Sandra Pratama siswa SMA Bukit Asam Tanjung Enim, Wida Febriansyah siswa SMA 1 Negeri Muara Enim, Yorio Aspilah Pratama siswa Siswa SMA Negeri 2 Muara Enim. Hadir pada acara tersebut Wakil Bupati Muara Enim H Nurul Aman, SH, Sekda Muara Enim, H Taufik Rahman SH, Asisten I, II, III, Para Kepala Dinas dan Badan, para Camat dan Kepala Desa serta Muspida seperti Dandim 0404 Muara Enim, Kapolres Muara Enim, Danrindam II/SWJ, Danyon
141/ AYJP, Kajari Muara Enim, Ketua PN Muara Enim, tokoh masyarakat dan Mantan Pejuang dan Perintis Kemerdekaan dan undangan lainnya. Tepat pukul 10.00 Wib peringatan detik detik proklamasi ditandai dengan dibunyikanya sirine sauna berlangsung khitmad Setelah itu bupati Muara Enim pembacakan teks proklamasi, dilanjutkan dengan pembacaan Naskah undang undang dasar 1945 oleh Ketua DPRD Muara Enim, Thamrin AZ SH Acara ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Kepala Kemenag Muara Enim, Drs H Ahmad Nasuhi. Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sa’i Sohar ditemui usai upacara menyampaikan bahwa dengan Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke 68 ini diharapkan agar kembali dapat mengenang jasa para pahlawan yang telah memperebutkan kemerdekaan. Selain itu juga peringatan ini juga diharapkan menumbuhkan kembali rasa nasionalisme yang mulai pudar dan juga memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa. (adv/yan)
Bupati dan Wakil Bupati Muaraenim pose bersama.