SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
Rakyat Sumsel radar_palembang@yahoo.com
RADAR PALEMBANG
@radar_palembang
ONLINE Telp : (0711) 361 638 FAX : (0711) 362 452
JUMAT 21 JUNI 2013
HARGA Rp 4.000
Keluarga Besar
Partai Besar
BERDASARKAN data diolah, ternyata partai politik (parpol) dengan keterlibatan keluarga terbukti konsisten menjadi partai yang diperhitungkan. Kini system keluarga besar tersebut layaknya kemutlakan dalam berpolitik.
“
“
Kalau di PDIP ada kepengurusan unsur keluargaan memang ada, itu sudah lumrah di partai politik, tapi asalkan kepengurusan sistem keluarga ini sejauh ini dapat memberikan manfaat buat partai tidak ada apa, ini terjadi di daerah maupun di pusat.”
“
Siapa pun dapat menjadi pengurus parpol asalkan memiliki kemampuan untuk menjadi pengurus, karena Gerindra adalah partai terbuka, sehingga dipersilakan bila ada orang yang ingin bergabung dengan Gerindra.”
Kita bukan partai keluarga, karena jabatan yang diberikan kepada pengurus, sesuai dengan kemampuan dan keahlian sehingga mereka di ajak sebagai struktural di DPD Demokrat.”
Adi Rasyidi
Budiarto Marsul
Darmadi Jhufri
Sekretaris DPD Demokrat Sumsel
Ketua Dewan Penasehat DPD Gerindra Sumsel
Anggota DPD PDI-P Sumsel
“
Kami bukan partai keluarga, karena hanya pak Hatta dan saya yang di DPP, sedangkan Iskandar di DPW Sumsel, sementara pengurus di DPP bukan keluarga besar kami.”
Hafis Tohir
“
Sistem pengurus keluarga sangat tidak efektif karena, pasti ada sisi negatif karena tidak mungkin satu keluarg besar hebat, berarti mengurangi peluang untuk masyarakat untuk masuk ke parpol tersebut.”
Junial Komar
Ketua DPP POK PAN
Ketua DPW PBB Sumsel
Dinasti Demokrat
PAN
Nazaruddin Kiemas
Indra Bambang Utoyo
Nur Iswanto
Marzuki Alie
Hatta Rajasa
Giri Ramada
Wasista Bambang Utoyo
Budiarto Marsul
Sofwatilah Mozaik
Hafisz Tohir
Alex Noerdin
Nofran Marjani
Adi Rasidi
Iskandar
Dodi Reza Alex
Jon Harno
Ishak Mekki
PDIP
Keluarga
Partai
Politik
CERUDIK’AN Setengah DCS Domisili Jabodetabek (Hal I) Pak DCS, tahu nggak apa yang harus Anda perjuangkan untuk Sumsel.
Raport Merah untuk Wakil Rakyat (Hal I) Wah, gak lulus donk sebagai wakil rakyat.
Ngerumpi Kito
‘No Comment’ di Pemkot KISRUH yang menimpa pejabat di pemerintahan Kota Palembang kian menghangat, namun sedikit dari mereka yang mau berkomentar terkait mengundurkan diri dari jabatanya sekarang maupun meminta untuk mutasi kerja ke luar daerah, ada yang bilang tidak cocok dengan pemimpin berikutnya namun ada jga yang menganggap hal tersebut merupakan sebuah loyalitas dari pemimpin yang sebelumnya. Hingga kini dari sekian pejabat yang diketahui mengajukan usulan tersebut bungkam seribu bahasa. Dengan istilah, ‘No comment’. (*)
PALEMBANG, RS – Partai Golkar, PAN, PDIP dan Demokrat adalah contoh besar partai yang memiliki sistem keluarga besar. Dalam partai tersebut, orang tua yang menjabat pemegang kekuasaan ditubuh partai tersebut memberikan jabatan yang strategis bagi sanga anak, begitu juga sang kakak, suami, paman dan lainnya dengan leluasa memberikan jabatan kepada, keluarga besarnya. Di Partai PAN, minsalnya
“ “
Ramlan Holdan Ketua DPW PKB Sumsel
ORANG sendiri saja belum tentu memikirkan daerah sendiri, apalagi orang lain, meski hal itu adalah person saja, sebab bisa jadi, karena integritas yang kuat membuat mereka berbuat banyak kepada dapil yang mereka wakili meski bukan putra daerah setempat.”
Dr. Febrian Pengamat Politik Unsri
Parpol Tetap Optimis RAMLAN Holdan, ketua PKB, DPW Sumsel, Kamis (20/6) mengatakan, meski hanya menempatkan 1 caleg berasal dari luar Sumsel, namun hal tersebut tidak
semangat ASPIRASI RAKYAT
Yansuri
Tartila Ishak Mekki
Iskandar Samuel
Muchendi Mahzareki
ketua umum di jabat Hatta Radjasa, kemudian di Ketua DPP POK dijabat sang adik Hafisz Tohir, kemudian di DPW PAN Sumsel ada nama Iskandar SE, Demokrat Ishak Mekki menjabat Ketua DPD Demokrat Sumsel namun dalam struktur ada nama sang istri Tartillah Ishak Mekki ketua DPC Demokrat OKI dan beberap parpol juga ada system keluarga besar menjabat jabatan yang strategis di partai tersebut. Namun apakah partai yang
KAMI menargetkan Sumsel 1 memperoleh 1 kursi yang akan terpilih sedangkan di dapil Sumsel 2, 2 kursi.”
❏ Ke halaman VII
Gerindra
Goklar
didominasi oleh keluarga besar efektif untuk membawa partai tersebut untuk tetap berjaya. Adi Rasyidi, sekretaris DPD Demokrat Sumsel, Rabu (19/6) membantah bahwa struktural di tubuh partai Demokrat didominasi oleh keluarag besar Ishak Mekki, karena di sana juga terdapat nama sang istri yang menjabat ketua DPC Demokrat OKI. ”Kita bukan partai keluarga, karena jabatan yang diberikan
kepada pengurus, sesuai dengan kemampuan dan keahlian sehingga mereka di ajak sebagai struktural di DPD Demokrat,”kata Rasyidi. Dilanjutkannya, meski ada beberapa keluarga yang terlibat dalam struktural, namun hal itu membuat program kerja partai tidak berpengaruh. “Sangat efektif karena mereka bekerja tidak ada interpensi, karena jabatan pengurus dalam partai sama, tidak ada ❏ Ke halaman VII
DPR RI Asal Sumsel
Setengah DCS Domisili Jabodetabek PALEMBANG, RS – Berdasarkan data KPU (Komisi Pemilihan Umum) dari situs resminya www. kpu.go.id, untuk caleg DPR RI daerah pemilihan (dapil) Sumsel 1 dan Sumsel 2, setengahnya bertempat tinggal tidak di Sumsel. Tersebar di beberapa daerah, Jakarta, Bandung, Depok, Bogor, Tangerang. Tak hanya daerah sekitaran Jabodetabek dan Bandung, daerah lain, seperti di Lampung dan Pekanbaru (Riau) pun ada. Seperti di dapil Sumsel 2, dari Partai NasDem dengan nomor urut 4, H M Riza Chandra yang berdomisili di Pekanbaru, Riau. Terus
masih ada lagi. Caleg dari PPP dengan nomor urut 3, Yuniar Lestari dari Lampung Timur. Caleg dari Partai Hanura, caleg nomor urut 7, Ahmad Darul Kutni Sutejo dari Sleman, Jogjakarta. Di dapil Sumsel 2 ini memang sangat berwarna, tak hanya caleg luar Sumselnya, domisili asal Sumsel, khususnya dari kabupaten dan kota juga lebih beragam. Beberapa daerah, seperti Lahat, OKU, OKU Timur, Pagaralam, Muara Enim, OKI dan tentu Palembang termasuk didalamnya. Dibelah lebih detail, hanya PKB dan PKS, kader
Advokasi KPU Sumsel
Siapkan Anggaran Rp 1,5 Miliar PALEMBANG, RS – Menghadapi gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh calon gubernur dan wakil gubernur Sumsel yang merasa tidak puas pasca penetapan hasil Pilkada Sumsel. Komisi Pemilihan umum (KPU) Sumsel telah menyiapkan segala sesuatunya. Termasuk salah satunya menyiapkan alokasi anggaran untuk tim advokasi yang menangani perkara sengketa Pilkada. ❏ Ke halaman VII
calegnya dominasi domisili kabupaten dan kota di Sumsel. Untuk PDIP, Golkar, PAN dan PPP, kader yang maju di DPR RI dapil Sumsel hanya menyisakan 2 atau 3 kader saja yang berdomisili di daerah Sumsel. Jika dipersentasekan, untuk dapil Sumsel 1, dari 93 caleg dari Daftar Caleg Sementara (DCS), sebanyak 53 nama DCS berdomisili di luar Sumsel atau sekitar 56,9 persen. Untuk dapil Sumsel 2, jumlah domisili diluar Sumsel lebih banyak. Dari 105 DCS yang ada, sebanyak 61 diantaranya merupakan ❏ Ke halaman VII
klik...........www.radarpalembang.biz
II
SUARA RAKYAT
RAKYAT SUMSEL, JUMAT 21 JUNI 2013
Nasib PKS dan Polimik BBM Polemik kenaikan BBM nyaris menyulut perseteruan parpol koalisi yang dinahkodai Demokrat versus Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS bertaktik ibarat perang gerilya dengan mencoba mengambil poin kelemahan polemik politik BBM ini dengan harapan berbuah imbalan manis berupa pencitraan PKS ditengah-tengah sengkarut impor daging yang sedang melilit partai ini. Tidak tanggung-tanggung PKS pun berani melakukan determinasi yang rapi dan nekat dengan menggelar pembentukan opini publik via spanduk dan jejaring aksi lainnya dengan asumsi mampu mentransformasikan citra positif dalam memersuasi perilaku pemilih.
PKS yang dianggap sebagai anak haram dalam rahim parpol koalisi dengan liciknya mencoba berkelit dan “terpaksa” mengambil jalur nekat dengan bermuka dua dalam polemik ini. Disatu sisi menolak kenaikan BBM dan disisi lainnya tetap mengklaim sebagai bagian syah koalisi dan terkesan belum ikhlas melepas tiga menteri PKS dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Walaupun antara kader PKS yang duduk di pemerintah dan legislatif tidak ada kesatuan suara namun hal ini tetap mencerminkan ketidakkonsistensian suara PKS, padahal partai ini selalu menekankan pada koletivisme sebagai basis gerakannya. Tidak ayal lagi bila PKS dianggap duri dalam koalisi, sehingga menjadi wajar bila barisan parpol koalisi yang terdiri dari PAN, PKB, Golkar dan Demokrat menjadi geram dan meminta PKS keluar dari koalisi. Berharap dari political publicity PKS berharap mampu menarik simpati masyarakat dengan terus bersuara lantang menolak kenaikan BBM walau terkesan sedikit ambigu karena pesan penolakan kenaikan BBM yang selalu disusupi sponsor para caleg mereka dari pelbagai dapil. Terkesan sebuah pepatah ada udang dibalik batu,
dimana slogan menyuarakan suara rakyat dengan menolak BBM namun juga berharap rakyat mengenal para caleg PKS, artinya langkah PKS tidak murni menolak kenaikan BBM. IDAK tanggungtanggung langkah doktrinisasi kader diseluruh penjuru tanah air menjadikan politik BBM menjadi musuh bersama yang harus dipatuhi oleh seluruh kader dari pelbagai tingkatan (marhalah). Dengan senjata “PKS bukan partai malaikat” dengan tanpa ampun pun PKS melabrak para pengamat yang berseberangan dengan langkah PKS. Saban hari pun publik selalu disuguhkan oleh pelbagai intrik politik PKS yang akan dapat merusak inisiasi pendidikan politik bagi rakyat kebanyakan. Bahkan partai ini pun terkesan cuek bila melumat “etika politik”. Dengan sebuah pegangan kolektivisme-dotrin memperjuangkan suara rakyat PKS tanpa rasa malu terus bersuara lantang dengan dalih mengagregasi kepentingan rakyat. Sepak terjang PKS dihadapan media sebenarnya tidak dapat disalahkan dalam konteks political publicity guna melirik para pemilih. Namun political publicity yang diterjang PKS sudah
T
Semangat Aspirasi Rakyat
bukan lagi menunjukkan upaya pelembagaan partai politik yang modern. Malah PKS pun sudah terjebak dengan “jebakan Batman” guna menyelamatkan partai dari jarum parliamentary threshold. Dibabak akhir politik BBM ini pun PKS masih menunjukkan diri sebagai partai yang plin plan dengan mendukung program pemerintah yang akan mengelontorkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dengan asumsi bahwa BLSM bisa didapat dari dana non subsidi. Ironis diluar dugaan PKS yang begitu konsisten memperjuangkan gerakan perubahan justru konsisten juga untuk berkelit di panggung politik demi kepentingan politik elektoral sesaat. Delektabilitas PKS Di tengah sengkarut soal suap impor daging yang menjerat mantan Presiden PKS, partai ini mencoba bermain di dua kaki dengan harapan yang paling realistis adalah mempertahankan suara pemilih yang selama ini bersimpati pada partai ini. Tapi apa mau dikata PKS sekarang bukanlah PKS masa lalu yang selalu sigap berdiri digaris depan perubahan. Tuntutan dan logika kompetisi menjadikan partai ini mengalami disorientasi, sehingga pelan-pelan harus
melacurkan diri demi demokrasi elektoral. Melihat dinamika perilaku pemilih terhadap sepak terjang PKS ini kita akan mengetahui seberapa besar prospek electoral PKS dalam mengarungi 2014. Survei internal yang baru digelar Bulaksumur Empat Research and Consulting (BERC) terdeteksi pendapat masyarakat dalam melihat polemik parpol koalisi versus PKS dalam politik BBM semakin meruncing, yakni responden mayoritas atau 63,6 % setuju PKS keluar dari koalisi, ini artinya publik menilai ada atau tidaknya PKS dalam koalisi tidak akan berpengaruh dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Hanya 16,2 yang tidak setuju, dan sisanya tidak tahu. Bila ditelisik lagi perilaku pemilih kembali kita mendapatkan kejenuhan publik terhadap partai ini dimana terpapar bila PKS keluar dari koalisi, apakah anda akan bersimpati dan mimilih PKS dalam pemilu 2014? Nyaris mayoritas pemilih tidak bersimpati pada PKS atau sebesar 69,1% dan yang bersimpati hanya 8,6 %, dan sisanya tidak tahu. Dan bila tidak setuju PKS keluar dari koalisi, publik pun tidak menunjukkan simpati pada partai ini terbukti hanya 7,0 % yang bersimpati,
dan yang tidak bersimpati pada PKS sebesar 73,5% dan sisanya tidak tahu. Gejala deelektabilitas atau menurunya kepercayaan terhadap PKS dikalangan masyarakat menunjukkan bahwa langkah yang diambil kurang populer, bahkan publik menilai ini hanya sebatas akal-akalan semua elit PKS dalam mengalihkan isu suap daging impor. Nasib PKS Penolakan masyarakat terhadap PKS merupakan karma politik dari sikap ketidakkonsistenan PKS dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Bila dalam politik BBM saja PKS belum berani tampil konsisten dan tegas dengan menjadi oposisi murni, apalagi dalam polemic lainnya. Publik akan semakin meragukan masa depan partai ini dalam mengagregasi kepentingan rakyat. Jangan-jangan publik akan selalu disuguhi pelbagai intrik politik yang akan merusak transformasi pendidikan politik. Alih-alih memberikan dampak dan citra positif bagi electoral PKS namun sebaliknya akan menjadi bumerang yang harus diterima PKS. Hal ini terbukti dari terus menurunnya elektablitas PKS dimata publik dan bahkan menembus angka satu
digit 2,7% dalam (survey LSN 2013). Kembali pada rakyat yang akhirnya dapat menyimpulkan bahwa PKS telah terjebak dalam dinamika politik BBM, dibuktikan dengan menurunnya daya dukungan dari pemilih. Sebuah pertanda PKS sudah mulai mendapat hukuman dari publik. Aroma trauma publik terhadap tingkah laku elit politik PKS yang bermain uang rakyat telah menjadikan publik belum dapat menerima sajian PKS dihadapan rakyat. Hal inilah yang menjadikan publik mulai memalingkan pandangan dari partai yang selama ini bertajuk “bersih, peduli dan professional” ini pada partai migrasi lainnya. Menjadi pertanyaan kita saban hari, sampai dimana dan berakhirnya manuver PKS ini? Apakah PKS akan tetap bersikukuh dengan pendapatnya dan rela melepas para menteri yang setidaknya telah menjadi “ATM berjalan” bagi PKS ataukah mencoba berdiri tegap menjadi oposisi? Dilihat dari hasil survey diatas terkesan PKS telah mengalami kebuntuan strategi politik dimata publik. Rakyat tidak lagi memandang PKS sebagai partai yang akan dapat memperjuangan kepentingan dan bahkan menilai partai ini sebagai partai yang licik dan bermu-
ka dua. Sialnya lagi publik tetap tidak melihat partai ini kedepan akan mampu memberikan pendidikan politik minus jejaring kader tarbiyah, bahkan malah menyajikan dagelan dan intrik bobroknya dunia politik. Akhirnya manuver PKS ini menjadi pertanda bagi elit politik untuk tidak mencoba-coba menampilkan intrik politik dihadapan rakyat. Rakyatlah yang mampu membesarkan dan menghancurkan masa depan lembaga kepartaian apapun itu ideologinya. Hasil survey ini menjadi gambaran akan ketidakjelasnya manuver yang diambil PKS. Pelajaran yang kita dapat ambil adalah belum berjalannya proses berharga parpol untuk terus berupaya melakukan pelembagaan lembaga kepartaian guna memberikan pendidikan politik yang santun pada masyarakat. Bila PKS juga tidak dapat memberikan langkah persuasif yang baik pada publik dalam polemik BBM ini bisa jadi manuver ini akan membuat nasib PKS semakin tragis untuk melenggang kesenayan dalam politik elektoral. (//mbs) Bambang Arianto, Peneliti Politik Bulaksumur Empat Research and Consulting (BERC) Yogyakarta
Pembaca yang budiman. Rakyat Sumsel siap mengakomodir opini Anda seputar kehidupan Politik negeri ini, terkhusus Sumsel. Isi muata tulisan diharapkan tidak mengandung unsur SARA dan mendeskreditkan kelompok/golongan/partai tententu. Tulisan Anda dapat dikirim ke email rdr_plg@yahoo.com (harap disertakan, identitas lengkap, dan foto) Hotline Politik, kirim melalui radar_palembang
* 0821 - 75815016
0811710 XXXX Pak Walikota dan Pak Kapoltabes yang terhormat, tlg perhatike pantipanti pijat di kawasan komplek Ilir Barat Permai kayaknyo sudah jadi tempat esek-esek. Mohon perhatiannya
@radar_palembang
08217596XXXX Pak Bupati Banyuasin tlg perhatike jalan dari KM 13 hingga Betung alangke banyaknyo sampah berserakan. Mohon perhatiannya.
klik...........www.radarpalembang.biz
RAKYAT SUMSEL,JUMAT 21 JUNI 2013
Paud Permata Bunda Palembang
Ciptakan Lulusan Kreatif dan Berpotensi M
ERIAH dan Sukses sekilas gambaran suasana Pelepasan Paud Permata Bunda yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 1741 Sekojo, Kamis (20/6). Berbagai persembahan yang di tampilkan anak-anak untuk para Guru dan Orangtua. Acara ini juga turut di hadiri Pengawas/Penilik UPTD Kec. IT.II (Hj. Herniati, S.Sos). Pengurus/Pengawas Yayasan An-Nurrohmah (Mursidi, SE.MM), Pembina Yayasan Paud Permata Bunda (Nurhayati, SH.MM) dan juga seluruh orang tua anak didik. Di katakan H. Mursidi, SE.MM selaku Pengurus/PengawasYayasan An-Nurrohma di sela-sela sambutannya
Mursidi,SE.MM
mengungkapkan walaupun masih muda Paud Permata Bunda meminta dukungan kepada instansi dan dinas pendidikan. “Kami berusaha untuk bisa meningkatkan perlengkapan sarana dan prasarana untuk tahun kedepannya.” “Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak/ibu yang hadir serta para orang tua murid karena kesuksesan acara hari ini berkat kerjasama kita semua,”jelasnya. Pembina Yayasan Paud Permata Bunda Nurhayati, SH.MM men-
Nurhayati SH,MM
gungkapkan kami merasa senang bisa mengantar anak-anak kejenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu ke TK dan SD tahun ini. Banyak anak yang kami lepas 15 orang anak ke SD. “Paud kami walaupaun usianya masih seumur jagung tapi insya allah mutunya tidak kalah dengan sekolah lainnya. Buktinya anakanak sangat kreatif dan berprestasi serta mandiri walaupun masih ada kekurangan.” Tujuan kegiatan ini sebenarnya untuk menjalin tali silaturahim antar sesama orang tua serta keakraban antara orang tua dengan para gurunya. “Harapannya, semoga anak-anak yang di lepas dapat melanjutkan kejenjang pendidikan yang terbaik. Pelajaran yang di berikan dapat
Hj,Herniati,S,sos
Pose bersama pembina yayasan
Pose dan kawan menjadi bekal buat mereka di kedepannya nanti. Jadi kalian bisa menyalurkan dan mengembangkan bakat dan potensi kalian yang belum tersalurkan selama ini, dan bisa kalian salurkan di pendidikan berikutnya,” imbuh Nurhayati. (**/pms)
IV
RAKYAT SUMSEL, JUMAT 21 JUNI 2013
Antasari Tidak Kecewa JK Batal Menghadiri Sidang di MK JAKARTA,RS - Antasari Azhar tidak kecewa dengan batalnya Jusuf Kalla (JK) hadir sebagai saksi persidangan uji
Antasari Azhar
materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebaliknya, Antasari berterimakasih karena JK telah berniat memenuhi harapannya. “Beliau sangat ingin hadir tapi ada acara yang beliau tidak bisa tinggalkan. Sebenarnya sudah ada niat saja, terima kasih,” ujar Antasari usai sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (20/6). Walau materi kesaksian JK tidak jadi dibacakan Antasari dalam persidangan uji materi UU KUHAP yang mengatur Peninjauan Kembali (PK) hanya bisa dilakukan satu kali, mantan ketua KPK tersebut menceri-
takan sedikit keterangan JK. Keterangan tersebut terkait detik-detik penembakan Nasrudin Zulkarnaen pada tahun 2009 silam. “Hal-hal yang ada tapi tidak didalami penyidik sejak awal. Beliau (JK) menyampaikan saat itu sebagai wakil presiden menerima laporan ajudannya,” ujar Antasari. Ditambahkan Antasari, ajudan JK tersebut menduga ada gerakan aparat untuk suatu kegiatan kenegaraan di Tangerang dekat lokasi penembakan Nasrudin Zulkarnaen. Namun ternyata tidak ada kegiatan kenegaraan yang dimaksud. “Sejalan dengan pernyataan eksekutor yang saya baca dalam BAP-nya. Pada waktu motor berjalan, ia disuruh orang di pinggir jalan berpakaian safari dan memegang HT,” kata Antasari menggabungkan cerita JK dengan temuannya. Keterangan JK ini dianggap bisa menjadi novum baru Antasari dalam mengajukan PK untuk kedua kali. Tentunya jika MK mengabulkan permohonan Antasari untuk menghapus Pasal 268 ayat 3 UU No 8/1981 tentang KUHAP yang menyatakan PK hanya bisa diajukan satu kali. Antasari adalah terpidana kasus pembunuhan bos PT Rajawali Putra Banjaran karena disebut sebagai otak pelaku. Antasari merasa dikriminalisasi melalui kasus tersebut sehingga mengajukan PK namun ditolak Mahkamah Agung (MA). (vid/rmd)
Jokowi Tanam Pohon di Waduk Pluit JAKARTA,RS - Pengerukan waduk pluit masih terus berlangsung. Berlatar belakang 4 eskavator yang masih terus mengeruk, Jokowi menanam pohon yang di sisi Waduk Pluit. Jokowi tiba di kawasan Waduk pluit pukul 15.45 WIB dengan menggunakan mobil Innova hitam bernopol B 1124 BH dan langsung disambut oleh tepuk tangan warga. Seperti biasa, ia langsung dikerumuni ibu-ibu untuk foto bersama. Lebih dari 100 warga sekitar Waduk Pluit memenuhi tenda tempat acara berlangsung. Setelah bersalaman dengan masyarakat, ia langsung menuju lokasi penanaman pohon di sisi yang langsung berbatasan dengan Waduk Pluit. Ia tak tampak canggung untuk mencangkul tanah dan menyiram
pohon tersebut. “Memang kita cepat-cepatan setelah dibersikan, sekarang kita mulai tanam,” kata Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Kamis (20/6). Usai menanam, Jokowi lalu mengecek pengerjaan Waduk Pluit sambil bercakap-cakap dengan pihak Ancol Jaya yang merancang pembangunan waduk pluit.”Jadi Pluit akan jadi seperti ini. Ada waduk, hijauan dan jogging track,” terang Jokowi sambil menunjukkan gambar perencanaan Waduk Pluit. Dalam acara ini, Jokowi juga memanggil 18 orang perwakilan warga untuk makan siang bersama di Balai Kota, Selasa (25/6). “Saya mau mengundang mereka makan siang saja,” terangnya.(gah/gah)
PEMERIKSAAN SAKSI : Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir memberikan kesaksian dalam sidang pemeriksaan saksi di Pangadilan Tipikor Kuningan Jakarta, Kamis (20 Juni 2013) dengan Terdakwa Ratna Dewi Umar dalam kasus suap Alat Kesehatan di Kementerian Kesehatan FOTO : MUHAMAD ALI/JAWAPOS
SBY Puji Support Para Menteri
79 Artis Masuk Daftar Caleg Sementara JAKARTA, RS - KPU telah mengumumkan jumlah Daftar Caleg Sementara (DCS) sebanyak 6.550 orang. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) mendapati dalam DCS saat ini ada 79 caleg berasal dari kalangan artis. “Kritik terkait kualitas caleg artis ternyata tak membuat Parpol mempertimbangkan caleg dari kalangan selebriti yang sejak awal didaftarkan. Masih ada 79 artis yang terdeteksi pada DCS,” kata Koordinator FORMAPPI Sebastian Salang,
dalam rilisnya, Kamis (20/6). Menurutnya, jumlah artis tersebut diperoleh dari 9 partai politik, minus PKS, PBB dan PKPI. Secara detail, dari 79 artis sebanyak 35 merupakan caleg perempuan dan 44 adalah laki-laki. Sementara berdasarkan partai, PAN penyumbang artis terbanyak yaitu 18 orang. Kemudian Partai Gerindra 15 orang, PKB 14 orang, PDIP 7 orang, Partai Demokrat 7 orang, Partai NasDem 6 orang, PPP 6 orang, Partai Golkar 4 orang dan Partai Hanura 2 orang.
“Sebanyak 24 artis mendapatkan nomor urut 1. Gerindra mengusung 5 artis di nomor 1, menyusul PKB, NasDem dengan 4 artis di nomor 1, PAN 3 artis dan partai lain 2 hingga 1 orang,” ungkapnya. “Fakta ini membuktikan partai memang menjadikan artis sebagai umpan andalan untuk mendulang suara. Lagi-lagi kita berhadapan dengan Parpol yang menggadaikan kualitas caleg demi meraup suara dari mereka yang berkat karirnya sudah dikenal luas pemilih di Dapil,” kritiknya.(bal/van)
JAKARTA,RS - Presiden SBY mengapresiasi kerja keras menteri-menteri dalam pembahasan RAPBNP 2013. Presiden SBY juga mengapresiasi menteri-menteri yang tak terbawa arus politik dalam pembahasan tersebut. “Mau tidak mau akhirnya masuk ke wilayah politik. Tetapi saya senang saudara yang membahas bersama rekan-rekan kita di parlemen sama sekali tidak membawa ke arena politik,” ujar SBY dalam sambutan sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (20/6/2013). SBY mengatakan sudah seharusnya pemerintah dan jajarannya mengambil resiko politik dalam menjalankan tugasnya. Terlebih kebijakan yang terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat. “Saya senang dan begitulah yang seharusnya sehingga rakyat mengerti pemerintah sering mengambil resiko politik. Lebih baik karena terus terang kalau APBNP tidak dihasilkan, saya khawatir akan terjadi apa-apa dengan perekonomian kita terganggu apalagi alami masalah yang berat, yang dirugikan adalah rakyat Indonesia,” paparnya. Menurut SBY, pemerintah dan jajarannya sepakat dalam logika, penalaran, kalkulasi pada keperluan untuk mentetapkan kebijakan sebagai solusi atas permasalahan. Kalau untuk tetapkan kebijakan ambil keputusan, memilih sebuah opsi maka pemerintah harus bersatu. “Kita kesampingkan politik masing-masing. Dengan demikian solusi itu betul-betul hadir. Memang sekarang musim pemilu tahun politik tapi saya kira masih banyak cara berpolitik yang lebih sehat, yang lebih mendidik dan tidak menimbulkan permasalahan yang justru tidak perlu,” imbuhnya. “Oleh karena itu saya ucapkan terimakasih pada semua yang berjuang all aout untuk hadirkan APBNP ini yang sesungguhnya untuk menjaga keberlanjutan ekonomi, kesehatan fiskal kita dan jaga makro ekonomi,” lanjutnya.(mpr/van)
Raport Merah untuk Wakil Rakyat BANYUASIN, RS – Forum Mahasiswa Banyuasin Bersatu (FMBB) kembali mendatangi DPRD Kabupaten Banyuasin dalam aksi damai yang digelar Kamis (20/6) kemarin sekitar pukul 10.00 WIB. Puluhan mahasiswa yang berasal dari beberapa Universitas di Palembang ini, datang untuk mempertanyakan kelanjutan sidang paripurna hak angket untuk mengusut kasus korupsi yang diduga dilakukan Bupati Banyuasin, Ir H Amiruddin Inoed. Dalam kesempatan itu, mahasiswa ini, memberikan penilaian berupa raport merah kepada 20 anggota DPRD Kabupaten Banyuasin yang tidak menghadiri rapat paripurna hak angket, pada Senin (17/6) lalu. “Kami memberikan mereka raport merah, karena tidak mendukung aspirasi masyarakat untuk digelarnya hak angket dalam rapat paripurna sebelumnya. Mereka tidak hadir paripurna, padahal
mereka sudah menandatangani diusulkannya hak angket itu, raport merah ini, tanda duka rakyat kepada wakilnya di DPRD ini,” kata Febriansyah, koordinasi lapangan (korlap), kemarin. Mahasiswa ini, membentangkan nama-nama wakil rakyat tersebut ke dalam sebuah spanduk raksasa. Spanduk itu dibawa mahasiswa keliling Pangkalan Balai. Dalam spanduk raksasa berukuran sekitar 2 x 4 meter tersebut, terlihat jelas nama 9 anggota DPRD Banyuasin asal Fraksi Golkar, 7 asal Fraksi Demokrat, 2 dari PKS-PBR, serta 2 lainnya dari Fraksi GPPB. Setelah tiba di DPRD Kabupaten Banyuasin, rombongan mahasiswa yang berjumlah kurang lebih 20 ini, diterima oleh Ketua Timwas DPRD Banyuasin, H Askolani bersama anggotanya seperti Rudi Apriadi, M Adrian, Sukardi SP, Sugeng, dan H Solekhan. Tampak hadir dalam mediasi
tersebut, Kapolres Banyuasin AKBP Ahmad Ikhsan SIK, dan Kasi Pidsus Kejari Pangkalan Balai, Akbar Ali. Febriansyah kembali mengatakan, jika kedatangan mereka ke DPRD Banyuasin untuk melihat realiasasi sidang paripurna hak anget yang dijanjikan DPRD Banyuasin sebelumnya. “Kita juga minta penjelasan, dari Polres Banyuasin, dan Kejari Pangkalan Balai, sejauh mana proses penyelidikan kasus korupsi di Banyuasin ini,” katanya. Sementara, anggota timwas DPRD Banyuasin, Adrian mengatakan, sidang paripurna hak angket, tidak mungkin dilaksanakan hingga waktu ke depan, karena berdasarkan Tata Tertib di DPRD Banyuasin, paripurna baru bisa dilakukan jika dihadiri minimal 34 anggota dewan. “Namun nyatanya, yang hadir paripurna hanya 21 orang, jadi tidak kuorum dan paripurna tidak bisa digelar. Namun, dari jumlah yang hadir tersebut, kami bentum
timwas, dimana sejauh ini timwas sudah memanggil KPUD Banyuasin dan Panwaslu Banyuasin, namun sampai sekarang, setelah dilakukan pemanggilan, mereka tidak hadir,” kata Adrian. Ditempat yang sama, Kapolres Banyuasin AKBP Ahmad Ikhsan menegaskan, jika pihaknya serius untuk menindak dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat. Seperti kasus cetak sawah, yang sudah memasuki tahap penetapan tersangka. “Dari 34 saksi yang kita periksa, sudah kita tetapkan 1 tersangka, ini bukti kalau kami serius memberantas korupsi di Banyuasin,” kata Ikhsan. Juga dikatakan Kasis Pidsus Kejari Pangkalan Balai, Akbar Ali. Dia mengatakan, jika sejauh ini baru ada 1 kasus pelanggaran Pilkada yang masuk ke Kejari Pangkalan Balai, yakni pelanggaran yang dilakukan Kades Mulia Sari, Wakidi. “Dan hari ini, sudah memasuki sidang pemutusan,” singkatnya. (tri)
Ingin Gulirkan Kredit Untuk Seniman
Deddy Mizwar
Semangat Asprirasi Rakyat
TASIKMALAYA, RS - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar siap menggulirkan kredit khusus bagi para seniman. Pasalnya, hingga kini belum ada skema kredit bagi pekerja seni. “Kami ingin membuat program kredit bagi seniman. Itu kan belum ada, skemnya harus khusus seniman,” ungkap Deddy, kepada
wartawan usai menghadiri pembukaan Temu Nasional Pendamping UMKM,di Hotel Santika, Jalan Yudanegara, Tasikmalaya, Rabu (19/6). Deddy mengatakan Provinsi Jawa Barat telah menggulirkan program Kredit Cinta Rakyat (KCR) sebagai bukti dukungan terhadap pelaku UMKM yang jumlahnya mencapai Rp 160 miliar melalui Bank BJB. Sementara itu, Ketua DPRD Jabar Irfan Suryadarma menilai,
program kredit pemerintah memang masih sulit diakses oleh palaku UMKM dengan alasan bankable dan kapabel. Sehingga dengan banyaknya program kredit bagi pelaku UMKM terkadang nihil dirasakan oleh masyarakat. “Tidak ada bank memberikan kredit tanpa BPKB dan sertifikat rumah. Kami pun sempat kecewa ketika menggulirkan program KCR. Maka kami merevisi syarat KCR di mana 80 persen dijamin oleh Jamkirda,” katanya.(rvk)
klik...........www.radarpalembang.biz
V
RAKYAT SUMSEL, JUMAT 21 JUNI 2013
Marissa Haque Tak Setuju Jokowi Nyapres
JAKARTA,RS - Banyak pihak mendorong Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai capres 2014. Tapi menurut artis yang kini terjun ke dunia politik Marissa Haque, Jokowi belum saatnya mencalonkan diri jadi Presiden. Itu karena masyarakat Jakarta masih sangat berharap Jokowi meneruskan kepemimpinan membenahi Jakarta sampai akhir masa baktinya. “Sebagai teman, sesama alumni Kagama (Keluarga Universitas Gajah Mada), saya sarankan jangan. Bereskan Jakarta dulu,” kata Marrisa, Rabu (19/6) petang.Pernah berprestasi di Solo hingga dua periode, istri Ikang Fauzi ini meminta jangan sampai berhenti di tengah jalan yang justru akan menjadikan penilaian masyarakat buruk. Bagi Marissa, Jokowi yang berhenti di tengah jalan ketika memimpin Solo jangan ditambah lagi citra buruknya dengan berhenti di tengah jalan ketika menjadi komandan di Jakarta. “Pernah berprestasi sebagai walikota dulu jangan sampai dia dia gagal membangun Jakarta karena harus berhenti di tengah jalan lantaran nyapres,” katanya. Disinggung mengenai pandangannya sebagai sosok Jokowi, Marrissa melihat, Jokowi sosok yang baik dan halus. “Pokoknya kelihatan kultur Jawanya dalam bersikap,” katanya. (jpnn)
Puluhan Personil Sat Pol PP Digembleng SEKAYU, RS - Puluhan personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) angkatan I dan II digembleng. Mereka mengikuti Diklat Dasar selama sepuluh hari di komplek Sirkuit Sky Land Sekayu hingga 23 Juni 2013 mendatang. Kepala Satpol PP Muba Muhammad Yata S.Sos mengatakan, tujuan dari dilaksanakannya kegiatan diklat dasar Satpol PP ini adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur Satpol PP dalam menjalankan tugasnya, sekaligus menyiapkan SDM Aparatur yang handal dalam mengangani masalah dilapangan, yang memiliki rasa tanggungjawab dan sikap responsif serta kreatif saat harus menangani setiap masalah
di lapangan. Sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Tidak hanya penguasaan materi dan teori semata, akan tetapi bagaimana penerapan aplikasi dilapangan dan ditengah masyarakat sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda),” katanya. Kabag Hum a s S e t d a K a b u p aten Muba Dicky Meiriando SSTP MH menambahkan, kegiatan diklat dasar yang berlangsung selama sepuluh hari di lapangan sirkuit Sky Land Sekayu tersebut melibatkan beberapa nara sumber dari berbagai instansi terkait seperti Polres Muba, Kodim 0401 Muba, PM, Kementerian Agama Muba, Bagian Hukum dan internal Satpol PP Kabupaten Muba.(ace)
Gita Siap Hadapi Marzuki & Mahfud MD Ikut Konvensi Capres Demokrat JAKARTA,RS - Gita Wirjawan menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai capres 2014. Gita juga siap mengikuti konvensi capres Partai Demokrat dan bersaing dengan sejumlah tokoh ternama. “Insya Allah, inikan demokrasi. Semakin banyak semakin baik. Pokoknya apapun saya akan siap, Insya Allah,” ujar Gita di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta, Kamis (20/6). Gita ditanya wartawan soal kesiapannya bersaing dengan Marzuki Alie, Mahfud MD dan Anies Baswedan. Gita kembali menegaskan kesiapannya untk bertarung di kancah politik 2014. Ketika disebut sebagai capres potensial di konvensi PD, Gita mencoba untuk merendah. “Itu, hanya Allah yang tahu,” tuturnya.Sejumlah tokoh politik yang saat ini sedang mempersiapkan diri secara serius untuk berlaga dalam Pilpres 2014 di antaranya adalah Aburizal Bakrie, Prabowo Subijanto, Dahlan Iskan dan Wiranto. Ter-
baru adalah mantan Panglima TNI, Djoko Santoso, yang mengumumkan kesiapakannya di Gedung Elnusa, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (24/5) lalu. Joko Widodo dan Gita Wiryawan, belakangan ini juga semakin sering disebut-sebut sebagai pasangan terkuat Pilpres 2014. Namun tokoh yang saat ini masing-masing menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Perdagangan itu belum secara tegas menyatakan kesediaannya. Sementara itu, mantan Ketua MK Mahfud MD tengah gencar menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik untuk persiapannya berlaga dalam Pilpres 2014. “Semua orang yang masyarakat harapkan maju sebagai capres, harus menyatakan bersedia. Saya bersedia. Tinggal rakyat yang menilai apakah dia layak dipilih untuk menyelesaikan tantangan-tantangan ke depan,” ujar Mahfud, Sabtu (25/5/2013).(mpr/ahy)
Gugatan Pilgub Bali Ditolak MK JAKARTA,RS - Kuasa hukum pasangan Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan (PAS) yang kalah dalam Pilgub Bali 2013 menuding saksi sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) membohongi masyarakat. Tudingan ini disampaikan setelah MK memutuskan menolak gugatan hasil Pilgub Bali 2013 yang dimohonkan PAS. Kuasa hukum PAS, Arteria Dahlan, menilai saksi-saksi dari termohon yakni KPU Provinsi Bali telah berbohong. Saksi-saksi tersebut dihadirkan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum (PHPU) Provinsi Bali 2013 di MK.“Upaya hukum selanjutnya, kita kasih tahu masyarakat ya, saksi mereka bohong semua,” kata Arteria di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (20/6). Arteria juga menyesalkan proses sidang yang dinilainya berlangsung dalam waktu singkat hingga putusan. Menurutnya, gugatan hasil pemilu yang diajukan kliennya berlangsung hanya dua minggu mencatat rekor sidang tercepat di MK. “Kita laporkan ke PTUN, sidangnya sangat cepat. Kemarin
Semangat aspirasi rakyat
kesimpulan, sekarang sudah putusan dan dalam sejarah sidang MK, ini pertama kalinya sidang berlangsung sangat cepat,” ujar Arteria.MK memutuskan menolak gugatan PAS terhadap hasil pilgub Bali 2013 yang memenangkan pasangan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta (Pasti-Kerta). Menurut MK, dalil permohonan PAS tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Menanggapi hal ini, Arteria menyatakan putusan MK tidak cermat.”Putusan MK ini tidak cermat, tidak penuh kehatihatian,” tutup Arteria.(fdn/rmd)
Aktivitas Lumpuh Total Selama tiga hari terakhir, aktivitas di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Musirawas lumpuh total. Penyebabnya, sejak Selasa (18/6) sampai dengan Kamis (20/6) disegel oleh massa dan simpatisan serta bacaleg Partai Golkar yang menggelar unjuk rasa dan protes terhadap keputusan KPU yang tidak memasukkan nama mereka dalam daftar caleg sementara (DCS). SUMSEL, RS - Pantauan di Sekretariat KPU Musirawas Jalinsum Muarabeliti, Kamis (20/6), tidak aktivitas sama sekali. Tidak ada satupun staf dan anggota KPU yang ngantor. Di halaman dan disekitar kantor KPU tampak massa bergerombol. Mereka juga mendirikan tenda dan orgen tunggal dihalaman KPU. Sedangkan aparat keamanan nampak siaga berjaga-jaga disekitar lokasi tersebut. Informasinya, pukul 14. 00 Wib hari ini akan ada pertemuan lanjutan antara empat anggota komisioner dengan perwakilan pengunjuk rasa, membahas masalah tidak masuknya 45 caleg Golkar versi Lily Martiani Maddari dalam DCS yang ditetapkan KPU. Sementara kemarin, perte-
LENGANG: TAMPAK Suasana Kantor KPU Banyuasin yang terlihat sepi karena anggotanya tidak ada ditempat.
muan batal, dikarenakan hanya ada tiga dari empat orang anggota KPU yang hadir. Sementara perwakilan massa menginginkan seluruh anggota KPU hadir Sementara itu, sejak demon-
strasi yang mendesak KPUD Banyuasi menandatanganu SK Diskualifikasi cabup Yan Anton-Supriono, Kanotr KPUD Banyuasin sepi, tidak ada kegiatan. Bahkan para anggota komisioner dan sekretariat KPU sulit dihubungi.Berdasarkan pengamatan koran radar palembang Rabu (19/6), tak satupun kendaraan parkir di halaman parkir KPU. Pintu teralis kantor ditutup, meski tidak digembok. Seluruh ruangan terkunci, mulai dari ruang ketua, anggota, Sekretariat dan staf.
Tak satupun manusia yang terlihat di kantor tersebut, yang seharusnya saat ini sedang sibuk mengurusi daftar calon legislatif 2014.Menurut petugas kelurahan Pangkalan Balai yang kantornya bersebelahan dengan sekretariat KPU, terakhir kali melihat anggota KPU saat demonstrasi, (7/6) lalu. “Setelah kejadian itu, selretariat KPU ramai dihuni tentara siang dan malam, menginap di sana,” ujar petugas kelurahan yang enggan ditulis nama.Hal serupa dikatakan oleh Lukman, pemilik warung makanan di seberang jalan sekretariat KPU. Jarang sekali terlihat petugas dan sekretariat KPU. Malahan polisi yang sering berjaga-jaga di sana. “Sudah lebih seminggu ini tidak kelihatan, biasanya sering
makan di sini, mungkin sering diancam demo,” terangnya. Sementara itu anggota KPUD Banyuasin dan sekretarisnya saat dihubungi via ponsel mayoritas tidak aktif. Kalaupun ada yang aktif tidak ada yang bersedia mengangkat telpon. Sulitnya menghubungi anggota KPU juga diakui anggota DPRD Sumsel dan mantan Kapolres Banyuasin Agus Setiawan yang baru saja serah terima jabatan, (19/6) kemarin. “Kami kadang kala kesulitan menghubungi anggota KPU, padahal banyak informasi yang p e r l u disampaikan. Seperti mengundang rapat dan kordinasi terkait Pilkada Banyuasin,” jelas Tismon Anggota DPRD Banyuasin belum lama ini.(Tri/ jpnn)
Penempatan PNS Belum Optimal Gelar Uji Kompetensi Kompetensi PALEMBANG,RP – Guna mendapatkan PNS yang sesuai kompetensi, Badan Kepegawaian Negara bersama dengan pemprov Sumsel akan melaksanakan kompetensi bagi para PNS eselon 2 dan juga 3 yang rencananya akan digelar pada bulan September dan Oktober mendatang. Selain hal tersebut, uji kompetensi ini dilakukan untuk menjalankan PerMen Pan dan RB no.15M.PAN/7/2008 tentang pedoman umum reformasi birokrasi untuk mencapai PNS yang profesional. Hal ini diungkapkan langsung oleh Sri Kusumaningsih selaku Kepala Pusat Penilaian Kompetensi PNS BKN Pusat. “Penilaian kompetensi ini menggunakan metode assessment center, dikarenakan metode ini dapat memprediksi perilaku melalui beberapa simulasi
untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menangani tanggungjawab di masa mendatang dengan menggunakan kriteria kesuksesan dalam jabatan,” ujar Sri, dalam acara sosialisasi assessment center, dI Ruang Rapat Bina Praja, kemarin. Berdasarkan jadwal yang yang sudah ditentukan, untuk eselon 2, uji kompetensi ini akan dilakukan dalam dua tahap yakni ujian tertulis dan juga uji wawancara, untuk uji tertulis akan dilakukan pada tanggal 10 September, pada tanggal 11-12 ujian akan dilanjutkan dengan sesi wawancara. Sedangkan untuk eselon III, penilaian kompetensi akan diselenggarakan pada 1-4 Oktober dengan rincian kegiatan pada hari pertama yakni ujian tertulis (seluruh peserta) dan dilanjutkan
simulasi serta wawancara. Untuk kegiatan di hari kedua dan ketiga kembali dilakukan simulasi serta wawancara. “Pada 2014 mendatang akan tercapai profesionalisme SDM aparatur melalui sistem rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi,” tegas dia. Seraya menambahkan penataan sistem SDM ini termasuk dalam delapan program reformasi birokrasi yang saat ini terus dilaksanakan. Untuk mengukur kompetensi para PNS tersebut, lanjut Sri, akan digunakan beberapa cara yaitu psikotes inventory, wawancara kompetensi, kuisioner kompetensi, dan simulasi. Dimana hasilnya akan menggambarkan profil kompetensi individu dibandingkan dengan syarat kompetensi jabatan, kekuatan,
kelemahan, saran penempatan, dan saran pengembangan. Sementara itu, Kepala BKD Sumsel, Muzakir mengatakan, para pejabat yang mendapatkan nilai yang kurang memuaskan ke depan akan mendapat pelatihan lagi dari BKD Sumsel, “Tapi, mereka yang tidak memenuhi standar, dapat mengikuti penilaian kompetensi pada 2015 mendatang, karena ini dilakukan selama dua tahun sekali,” cetusnya. Muzakir mengakui, penilaian kompetensi terhadap PNS ini baru pertama kali dilakukan, oleh karena itu dirinya berharap hasil yang didapat akan memuaskan. “Dengan penilaian kompetensi ini kita dapat mengetahui kualitas dari setiap PNS, dengan begitu tujuan untuk mendapatkan pegawai profesional dapat terwujud,” pungkasnya.(alk)
klik...........www.radarpalembang.biz
VII V
SOSIALITA Bams Keluar dari
Hot Gossip
RAKYAT SUMSEL JUMAT 21 JUNI 2013
SAMSONS
JAKARTA, RS - Bambang Reguna Bukit atau akrab disapa Bams dikenal sebagai sosok vokalis grup band Samsons. Sayangnya, kebersamaan Bams dan Samsons harus berakhir. Bams memutuskan untuk keluar dari band yang membesarkan namanya itu. Ia keluar sejak 3 Agustus 2012 lalu. “Iya Bams sudah keluar. Jadi sekarang Samsons tinggal berempat,” tutur sang gitaris, Irfan, Rabu (19/6/2013). Alasan Bams keluar diyakini para personel adalah mengenai masalah pembagian waktu. Hal itu yang tertulis dalam surat pengunduran diri Bams itu. Pengunduran diri Bams dari grup musik Samsons menjadi kabar yang tidak mengenakkan untuk banyak pihak. Tak hanya para personel lainnya, fans dan label tentunya juga terpukul dengan keputusan itu.
Bahkan keluarnya Bams membuat para personel lainnya ikut mengeluarkan keputusan yang cukup mengejutkan. Apa itu? “Kita emang udah sepakat untuk belum mau perform lagi. Kita mau perform kalau dengan formasi asli,” jelas sang gitaris, Irfan. Proses pencarian vokalis baru sendiri memang tengah dilakukan hingga sampai saat ini. Namun, secara diplomatis ditegaskan bahwa vokalis baru nanti tak akan menggantikan Bams. Selain itu, untuk pencarian vokalis baru nanti juga akan melibatkan sosok Bams. “Kita juga sudah minta persetujuan Bams untuk hal ini (vokalis baru),” tutur Irfan. Samsons berdiri sejak 2003 lalu dengan formasi Erik Partogi Siagian (gitaris), Irfan Aulia Irsal (gitaris), Chandra Christanto (drummer), Aldri Dataviadi (bassis) dan Bambang Reguna Bukit (vokalis). Mereka telah merilis empat album. (fk/mmu)
Rumor Lyra Virna
Didekati Fadlan ? JAKARTA, RS - Belakangan ini presenter Fadlan selalu dikaitkaitkan memiliki hubungan dekat dengan Lyra Virna. Bahkan tak jarang keduanya kerap dikabarkan akan segera menikah.
Semangat aspirasi rakyat
Duh, Rihanna Pukul Fans dengan Mic
Lyra pun tampaknya hanya pasrah menanggapi kabar tersebut. Ibu dua anak itu juga hanya bisa mengamini setiap pertanyaan mengenai kabar pernikahan dengan Fadlan.
“Kalau doa baik, digosipin nikah, itu kan baik ibadah. Amin, mudah-mudahan Allah beri jalan dan kebenaran. Seperti apa endingnya, aku pikir masih rahasia Allah,” ungkapnya, Rabu (19/6/2013).
Lyra juga menuturkan, kedua anaknya cukup mengenal Fadlan. Tak hanya dengan Fadlan saja, menurutnya, anak-anaknya pasti kenal dengan siapapun teman dekatnya. “Anak-anak selalu kalau aku punya teman nggak cewek atau cowok kalau memang temannya dekat, sering ketemu, aku sering bawa anak-anak. Pasti kenal,” kata artis yang bercerai dengan Eric Scada pada 27 Desember 2012 itu. (nu2/ich)
JAKARTA, RS - Rihanna berulah saat tampil di Birmingham, Inggris pada 18 Juli lalu. Penyanyi asal Barbados itu memukul seorang penggemar pria dengan mic yang dipakainnya. Kejadian tersebut terekam oleh sebuah kamera dari penggemarnya yang menyaksikan konser tersebut. Kejadian tersebut berawal saat pelantun ‘Diamonds’ itu mencoba menyapa penonton dengan turun panggung. Awalnya Rihanna terlihat ramah menghampiri para penonton. Tapi tiba-tiba ada seorang penonton pria yang menarik dress yang dipakai olehnya seolah tak membiarkan penyanyi 25 tahun itu kembali ke atas panggung. Naik pitam dengan kelakuan itu, Rihanna langsung menghadiahi sang penonton dengan pukulan menggunakan mic-nya. Selesai melakukan aksinya itu, ia pun langsung naik panggung dan kembali melanjutkan pertunjukannya. Setelah konser, peraih Grammy Awards itu menjelaskan melalui akun Twitter-nya. Melihat kicaunya ia pun seperti masih kesal. “Si Brengsek itu tak mau membiarkan aku pergi!” tulisnya. (fk/mmu)
klik...........www.radarpalembang.biz
SAMBUNGAN
VII
RAKYAT SUMSEL, JUMAT 21 JUNI 2013
Rugikan Negara Rp 3,32 M PNS Distanak Dibekuk
BANYUASIN, RS – Penanganan kasus dugaan korupsi cetak sawah di Banyuasin memasuki babak baru. Penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Polres Banyuasin, menyeret oknum PNS Distanak berinisial H sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan, Kamis (20/6). Kapolres Banyuasin AKBP Ahmad mengatakan, H ditetapkan
sebagai tersangka, berdasarkan hasil pemeriksaan 34 saksi diantaranya dari gabungan kelompok tani, PNS distanak, BPKP, Kementerian Pertanian pusat, Kementerian keuangan dan tiga saksi ahli. Hasilnya mengarah adanya dugaan merugikan negara yang melibatkan tersangka. “Berdasakan audit BPKP, negara diduga dirugikan Rp 3,32 miliar
Keluarga Besar batasan antar kelurga.” Ketua DPP POK PAN, Hafis Tohir, mengakui adanya pengurus PAN, baik yang dipusat maupun di daerah keluarga besarnya, namun hal itu sesuai dengan tingkatan structural kepengurusan. ”Kami bukan partai keluarga, karena hanya pak Hatta dan saya yang di DPP, sedangkan Iskandar di DPW Sumsel, sementara pengurus di DPP bukan keluarga besar kami,”katanya. Dikatakan Hafisz, tidak mempermasalahkan partai sistem keluarga sepanjang memiliki kemampuan dan professional namun masalah akan muncul pada keluarga tersebut karena hanya ajang aji mumpung. ”Keluarga tersebut tidak memiliki kemampuan mumpini, jadi yang penting ada kemampuan siapaun dapat menjadi pengurus di PAN,”jelasnya. Dikatakan Hafisz, meski munculnya keluarga besar di PAN, sejuah ini sangat efektif karena PAN memiliki 3 bupati, yaitu Bupati Banyuasin, OKI dan Empat Lawang. ”Sangat efektif sehingga di
sangka hingga petugas kepolisian menyeretnya sebagai tersangka. “Yang jelas tersangka diduga terlibat, tapi kami tidak bisa menjelaskan secara detil apa peran Dia, takutnya menghambat penyedikan,” jelasnya. Kasus dugaan korupsi Cetak Sawah ini telah masuk tahap penyidikan Tipikor Polres Banyuasin sejak Maret lalu. Namun baru
Dari Hal I ) ...............................................................................................................................
dua pemilukada di Sumsel kader PAN menang,”jelasnya. Ketua Dewan Penasehat DPD Gerindra Sumsel, Budiarto Marsul, menapik bahwa Gerindra sebagai partai dengan sisitem keluarga. ”Tidak ada pengurus keluarga di Gerindra, karena kita merekrut pengurus sesuai dengan kebijakan partai,”kata Budi. Menurut Budi, Gerindra dalam merekrut pengurus, orang-orang yang memiliki kemampuan serta komitem untuk memperjuangkan visi misi partai ke masyarakat. ”Siapa pun dapat menjadi pengurus parpol asalkan memiliki kemampuan untuk menjadi pengurus, karena Gerindra adalah partai terbuka, sehingga dipersilakan bila ada orang yang ingin bergabung dengan Gerindra,”jelasnya. Dalam perekrutan, Gerindra terlebih dahulu melakukan pelatihan di Hambalang Jawa Barat. ”Yang penting pengurus tersebut akan memperjuangkan untuk membangun tujuan partai,”ungkapnya.. Anggota DPD PDI-Perjuan-
Siapkan Anggaran “Anggaran sudah kita siapkan Rp 1,5 miliar untuk advokasi termasuk ke MK,” kata anggota KPU Sumsel. divisi keuangan dan logistik, Kelly Mariana, Kamis (20/6). Menurutnya anggaran yang siapkan KPU Sumsel tersebut akan disesuaikan untuk peruntukannya nantinya, jika memang nantinya pilkada Sumsel berakhir di meja MK. ”Sampai hari ini (kemarin,red) belum ada pemberitahuan dari MK tentang adanya gugatan sengekta pemilkuada yang diajukan pasangan calon gubernur-wakil gubernur, hanya dari berita-berita di media,” tegasnya. Djelaskan Kelly, anggaran untuk advokasi itu sendiri terbilang masih kecil, karena di KPU lain jumlahnya lebih besar,”Di KPU Palembang saja anggaran untuk advokasinya sekitar Rp 2 miliar, kita hanya Rp 1,5 miliar,”terangnya. KPU Sumsel sendiri telah menunjuk tim advokasi dari Husni Chandra dan kwan-kwan, untuk mengawal semua persoalan hukum yang berhubungan dengan
dan tersangka diduga ikut terlibat dalam kasus ini. Setelah dieriksa tersangka akan langsung kita tahan,” jelasnya didampingi Kasat Reskirm AKP Ali Rajikin. Tersangka terancam pasal pasal 2,3,8, dan 12e. UU No 31 tahun 99 di perbarui Tahun 2001tentang tindak pidana korupsi. Namun pihak kepolisian enggan menjelaskan kepada wartawan, apa peran ter-
tersebut tidak berlaku, memang ada kader yang memiliki jejang karir untuk berpolitik, terlebih dahulu di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat pusat memang ada, tapi tidak semua penguru memiliki jejang karir. Ketua DPW PBB Sumsel, Junial Komar, di PBB tidak menganut sistem partai keluarga karena, dalam setiap satu keluarga belum tentu memiliki kemampuan yang sama. ”Kita bisa cek, di PBB pengurusnya bukan orang-orang terdekat saya, justru ketua PBB Palembang, Empat Lawang dan lainnya bukan keluarga saya,”kata Junial. Menurut Junial, sistem pengurus keluarga sangat tidak efektif karena, pasti ada sisi negatif karena tidak mungkin satu keluarg besar hebat, berarti mengurangi peluang untuk masyarakat untuk masuk ke parpol tersebut. Ditambahkan Junial, pada umumnya setiap parpol terbuka, namun diakuniya ada beberap arpol yang didominasi oleh keluarga besar. (zar)
Dari Hal I ) .....................................................................................................................
KPU Sumsel. Sementara itu, hingga saat ini KPU Sumsel, belum mendapat pemberitahuan atau panggilan dari Mahkamah Kostitusi (MK) terkait gugatan hasil Pilkada Sumsel oleh 3 pasangan calon Gubenur dan Wakil Gubenur setempat. Ketua KPU Sumsel, Anisatul Mardiah menjelaskan, pihaknya masih menanti pemberitahuan dari MK. Menurutnya tidak tahu kapan proses persidangan tersebut akan dilakukan. Sampai sekarang kami belum merima baik secara lisan maupun surat dari MK soal itu. “Kami telah mengecek langsung gugatan tersebut ke MK melalui tim advokasi KPU Sumsel, apa memang telah didaftarkan disana. Namun sampai saat ini kami belum mendapat pemberit ahuan,”ungkapnya. Dijelaskan Anisatul, pihaknya akan melayani jika ada gugatan tersebut, dan KPU Sumsel yakin telah melaksanakan tahapan Pilkada Sumsel sesuai aturan. ”Pada prinsifnya kita siap menghadapinya dan mempertahankan
semangat ASPIRASI RAKYAT
gan Sumsel, Darmadi Jhufri anggota DPD PDI-Perjuangan Sumsel, tidak menapik bila ada 1-2 orang dalam satu keluarga masuk dalam structural kepengurusan dalam partai berlambang Banteng tersebut. ”Kalau di PDIP ada kepurusan unsur keluargaan memang ada, itu sudah lumrah di partai politik, tapi asalkan kepengurusan sistem keluarga ini sejauh ini dapat memberikan manfaat buat partai tidak ada apa, ini terjadi didaerah maupun di pusat,”kata Darmadi. Menurutnya, perekrutan kepengurusan partai di PDIP sesuai dengan komitmen kepada partai dan dapat membawa partai lebih besar kedepan bila menjabat sebagai pengurus. “Jejang waktu tidak ada batasan bagi orang untuk menjadi pengurus PDIP namun asalkan pengurusn tersebut dapat membawa partai lebih baik kedepan, itu harus dijalani,”ungkapya. Apakah PDI juga melakukan perekrutan melalu jenjang karir sebagai kader ? Menurutnya, hal
SK yang telah dibuat tentang hasil Pilkda Sumsel,”ucapnya. Diakui Anisatul, pihaknya tidak bisa menghalangi pihakpihak tidak puas atas hasil Pilkada Sumsel, yang hendak melakukan gugatan ke MK, karena itu merupakan hak seorang calon.”Ya itu hak mereka yang tidak puas, dan jalurnya menggugat dilakukan di MK. Nanti akan dibuktikan,”bebernya. Ditambahkan Anisatul, tuntutan calon yang meminta pemilu diulang dinilainya tidak mendasar,”Kalau minta Pilkada ulang banyak yang akan dilakukan, seperti memakan waktu panjang, anggaran besar, buka tahapan dan buka pendaftaran calon lagi,”jelasnya. Dirinya juga mengungkapkan jika proses rekapitulasi yang dilakukan penyelenggara pemilu pada Pilkada Sumsel tersebut, selama ini tidak ada masalah dan tidak ada komplain pasangan calon. ”Saat rekap tidak ada yang mempermasalahkan perolehan suara, padahal gugatan MK itu
substansinya mempermasalahkan hasil perolehan suara pilkada, bukan diluar itu,”bebernya. Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Provinsi pasangan nomor urut 4 Alex Noerdin-Ishak Mekki unggul dari 3 pasangan lain, dan ditetapkan sebagai pasangan terpilih. Pasangan Alex-Ishak memperoleh 1.405.510 suara (37.38 persen), sementara DerMa memperoleh suara 1.258.240 (33,46 persen). Kemudian pasangan Eddy Santana Putra-Wiwiet tatung(ESPwin) memperoleh 695.667 suara atau 18,5 persen, dan pasangan Iskandar-Hafisz hanya memperoleh 400.321 suara atau 10,64 persen. Dimana suara sah sebanyak 3.759.738, tidak sah 141.596 suara dari total 3.901.334 pemilih yang menggunakan hak pilihnya saat itu. Namun 3 pasangan, ESP-WIN, Iskandar-Hafisz, dan DerMa, pada 18 Juni serentak melakukan gugatan hasil Pilkada Sumsel tersebut ke MK, dan meminta hasil pemilukada Sumsel diulang. (zar)
ada tersangka, setalah maraknya demonstrai mahasiswa dan masyarakat yang mendesak polisi segera menuntaskan kasus pencurian uang rakyat itu. “Penetapan sebagai tersangka tidak ada hubungannya dengan tuntuan demonstrasi, polisi bertindak berdasarkan prosedur yang mengacu pada hasil penyidikan. Polisi tidak bertindak di bawah intervensi
pihak manapun,” tegasnya. Berdasarkan pantauan koran ini, tersangka dicecar sejumlah pertanyaan selama sembilan jam, dari pukul 09.00 wib-18.00 wib. Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, anggaran proyek perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah baru) di Distanak Banyuasin diduga disunat dan tidak sesuai dengan perentukan.
Anggaran proyek perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah baru) dalam program penyediaan dan pengembangan prasarana sarana pertanian ini berasal dari APBN program Bansos tahun anggaran 2012 sebesar Rp 18 miliar yang digunakan untuk cetak sawah di sembilan desa dalam Kecamatan Pulau Rimau dengan luas 1.800. (tri)
KPU Tetapkan Aswari Pemenang Pilkada Lahat LAHAT, RS - Setelah perhitungan surat suara Pemilukada (Pemilihanan Kepala Daerah) dilakukan, akhirnya pihak KPU (Komisi Pemilihan Umum) kabupaten Lahat menetapkan pasangan nomor urut dua Saji (Saifudin Aswari-Marwan) memenangkan Pilkada Lahat 2013-2018. Berkas resmi penetapan juga telah diberikan kepada DPRD Lahat guna diteruskan keKemendagri untuk proses pelantikan bulan Desember 2013 mendatang. Hal tersebut dikatakan ketua KPU Lahat Darsi Elyanto, secara berkas dan tertulis pihaknya telah menetapkan secara resmi. Pemenang pilkada Lahat yaitu pas-
Parpol Tetap
angan nomor urut 2, dan semuanya sudah sesuai dengan tahapan yang ada dilapangan. Sementara selama masa jeda menunggu kemarin, usai pleno terbuka pernghitungan suara tingkat kabupaten oleh KPU, sejauh ini semuanya berlangsung aman dan lancer. Dimana tak ada ditemukan kendala yang berarti, seperti adanya gugatan atau sejenisnya. “Usai masa sanggah, akhirnya kita tetapkan pasangan SA-MA sebagai pemenangnya, ini juga sudah kita SK kan sebelumnya. Namun untuk pelantikan, pasangan SA-MA ini masih akan menunggu hingga Desember mendatang, karena memang masa jabatan kepemer-
intahan yang ada saat ini terhitung hingga Desember,”ujarnya. Ketua DPRD Herliansyah melalui Sekretaris Dewan (Sekwan) Surya Desman membenarkan, telah diterimanya surat penetapan oleh dari KPU dan pihaknya akan segera menindaklanjuti surat tersebut dan nantinya akan segera diteruskan dengan mengirimkan surat rekomendasi kepada Gubenur Sumsel. “Dari itangan Gubernur inilah nantinya surat akan kembali berlanjut ke Kementrian Dalam Negeri, guna kedepannya akan dikeluarkan surat pengangkatan dan pelantikan yang ada,”pungkasnya singkat. (man)
Dari Hal I ) .....................................................................................
akan bnerpengaruh dengan perolehan suara caleg PKB di Dapil Sumsel 1 DPR RI. ”Saya kira sangat efektif, karena DPP PKB lebih memprioritaskan caleg daerah ketimbang caleg luar Sumatera untuk dicalonkan di Sumsel 1,”katanya. Menurutnya, kebijakan tersebut karena pada pileg 2009 lalu, DPP banyak menempatkan caleg di Dapil Sumsel 1 berasal dari luar Sumatera sehingga berpengaruh terhadap perolehan suara PKB yang pada waktu itu cenderung mengecewakan karena tidak ada satu pun caleg yang dapat melengang mulus ke Senayan. ”Kita mengusulkan bagaiman caleg di dapil Sumsel 1 lebih dominan caleg daerah, sehingga DPP setuju, selain itu alasan kami menempatkan caleg daerha kerana PKB telah membangun basis-basis NU yang telah dibangun,”jelasnya. Diakui Ramlan, persaingan di
dapil Sumsel 1 semkain ketat dan sengit karena yang masuk DCS adalah orang-orang memiliki basis dan memiliki kepopuleran di masyarakat. ”Kami menargetkan Sumsel 1 memperoleh 1 kursi yang akan terpilih sedangkan di dapil Sumsel 2, 2 kursi,”ungkapnya. Harusnya Domisili Lokal Dr. Febrian, pengamat politik dari Universitas Sriwijaya, Kamis (20/6) mengatakan kekhawtiran itu tentu ada saja, sebab mereka yang terpilih nantinya berangkat ke ibukota dan duduk di kursi parlemen nasional mestilah mendahulukan kepentingan konsituen mereka. “Orang sendiri saja belum tentu memikirkan daerah sendiri, apalagi orang lain, meski hal itu adalah person saja, sebab bisa jadi, karena integritas yang kuat membuat mereka berbuat banyak kepada dapil yang mereka wakili
Setengah DCS
Dari Hal I ) ...............................................................................
domisili dari luar Sumsel atau sekitar 58 persen. Diatas Angka Nasional Angka tersebut lebih besar dari total DCS se-Indonesia. Pasca diumumkan oleh KPU. Yaitu sebanyak 35 persen atau 2.100 caleg DPR RI di seluruh Indonesia berasal dari
Jakarta. Dari total 6.550 daftar calon sementara DPR RI yang diumumkan oleh KPU, ditemukan sebanyak 2.301 calon atau 35% tinggal atau beralamatkan di Jakarta. Partai Demokrat mempunyai calon asal Jakarta yang paling banyak yaitu
meski bukan putra daerah setempat,” kata dia. Seyogyanya, mereka yang mewakili Sumsel mestilah putra daerah Sumsel, hal ini agar ada kedekatan emosional kepada daerah mereka sendiri, sebab kesibukan parlemen di tingkat nasional tentu lebih, mereka mesti mengawasi kebijakan nasional, belum lagi kewenangan legislasi mereka mengharuskan mereka berfikir untuk skala nasional. “Nah, kesibukan itu dikhawatirkan mereka lupa daerah yang mereka wakili, apalagi mereka bukan putra daerah, sebab tak ada panggilan jiwa untuk berbuat pada daerah tempat mereka dibesarkan,” kata dia. Menurut Febrian, agar nantinya memilih pada pileg untuk memilih secara proporsional, rasional dan emosional, semua sisi tersebut menjadi pertimbangan. (zar/can)
sebanyak 266 calon. Diikuti oleh Partai Golkar 251 calon, Partai Hanura 249 calon, PDIP 216 calon, Partai Gerindra 198 calon, PAN 188 calon, PPP 181 calon, PKPI 181 calon, PBB 176 calon, Partai Nasdem 159 calon, PKB 155 calon dan PKS 81 calon. (dav)
klik...........www.radarpalembang.biz
ADVERTORIAL
RAKYAT SUMSEL, JUMAT 21 JUNI 2013
VIII
Gubernur Sumsel, Ir H Alex Noerdin menandatangani berita acara sebelumnya juga dilakukan pembacaan sumpah setia.
Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Periode 2013-2018 Dilantik
B
Penyematan Pangkat dan Pin kepada Bupati Muzakir Sai Sohar oleh Gubernur.
Penyematan Pangkat dan Pin kepada Wakil Bupati H Nurul Aman oleh Gubernur.
Unsur Muspida Tingkat I dan tamu undangan.
UPATI Muara Enim, Ir H Muzakir Sa’i Sohar dan Wakil Bupati Muara Enim, H Nurul Aman, SH kembali melanjutkan kepemimpinan untuk periode kedua kalinya tahun 20132018 di Bumi Serasan Sekundang setelah secara resmi dilantik oleh Gubernur Sumsel, Ir H Alex Noerdin atas nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Muara Enim yang dipimpin oleh Ketua DPRD Muara Enim, M Thamrin AZ, kemarin(20/6). Dalam kesempatan tersebut juga hadir Mantan Bupati Muara Enim, Kol Purn M Sai Sohar yang juga orang tua kandung Ir Muzakir Sai Sohar, Kapolda Sumsel, Drs Saud Usman Nasution SH MH MM, Pandam II Sriwijaya, Mayjen TNI Nugroho Widyotomo, Pangdam VIII Wirabuana, Mayjen TNI Bachtiar, Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Ir Wasista Bambang Utoyo, Wakajati Sumsel, Sri Harjati, Walikota Prabumulih, Ir Ridho Yahya MM, Walikota Pagaralam, Dr Hj Ida Fitriati MKes, Wabup OKUS, Dr Hj Herawati Gatot SPM, Wawako Lubuk Linggau, H Sulaiman Kohar, Wabup Muba, Beni Hernedi, Asisten I OKI, Drs Antonius Leonardo MSi, Sekda OKU, Drs H Umir Tom, Asisten II OKUT, Ir H Safri Pringga Yudha MM, dan Pejabat Bupati PALI, Ir Heri Amalindo. Gubernur Sumsel, Ir H Alex Noerdin dalam sambutannya mengatakan bahwa jabatan Bupati dan Wakil Bupati merupakan suatu jabatan yang memiliki tanggung jawab yang besar, apalagi pada saat pelantikan atas kesadaran telah mengucapkan sumpah baik di hadapan Allah SWT maupun manusia untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik mungkin. Dikatakannya, jabatan Bupati dan Wakil Bupati adalah kepercayan dan amanah rakyat dan tentunya harus dijalani dengan rasa penuh tanggung jawab demi mengabdi kepada masyarakat. Alex mengimbau dalam menjalankan roda pemerintahan nantinya, Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim harus dapat bekerjasama dengan baik serta menciptakan pemerintahan yang lebih transparan antara pemerintah dengan masyarakat agar pembangunan
Tamu undangan.
Bupati dan Walikota se Sumsel.
Tokoh masyarakat.
Dewan yang hadir
Wakil Bupati Muara Enim periode 2013-2018, H Nurul Aman SH menandatangani berita acara.
Gubernur bersama pimpinan DPRD Muara Enim.
Anggota DPRD Muara Enim. dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muara Enim semakin maju dan lebih sejahtera. Alex juga mengingatkan agar Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim yang baru saja dilantik agar memperhatikan empat hal yakni pertama berupa pengelolaan keuangan daerah agar
mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, belanja APBD harus diutamakan untuk belanja publik, memprioritaskan penanggulangan kemiskinan, memperluas lapangan kerja, membuka akses pendidikan dan kesehatan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kedua, mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, loyal, dan responsif dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah. Ketiga, lebih meningkatkan dan menjalin hubungan yang serasi dengan Kabupaten/Kota lain, serta menjaga situasi dan kondisi wilyah dalam rangka mendukung hubungan yang harmonis antar daerah. Keempat, merangkul dan memberikan kesempatan yang luas kepada segenap elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sementara itu, Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar dan Wakil Bupati Muara Enim, H Nurul Aman, SH usai pelantikan mengatakan, dirinya mengucapkan rasa syukurnya atas amanah dan kepercayaan yang didiberikan masyarakat padanya untuk memimpin Muara Enim hingga lima tahun mendatang. “Saya berharap dengan dukungan semua komponen masyarakat, pembangunan di Muara Enim akan tumbuh dan berkembang lebih baik dan maju dan masyarakat Muara Enim dapat lebih sejahtera dari tahun sebelumnya,” ungkap Bupati. (ADV HUMAS PEMKAB MUARA ENIM/ yan)