SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
Rakyat Sumsel radar_palembang@yahoo.com
RADAR PALEMBANG
@radar_palembang
ONLINE Telp : (0711) 361 638 FAX : (0711) 362 452
SENIN 21 OKTOBER 2013
HARGA Rp 4.000
Pelantikan Bupati Lahat Dikonsep di Ruang Terbuka LAHAT, RS - Menjelang pelantikan Bupati Lahat terpilih SAMA (Saifudin Aswari-Marwan) 9 Desember 2013 nanti, sebanyak 10 ribu undangan bakal disebar. Tidak hanya para tokoh Politik, Kepala Daerah se Sumsel, mantan Bupati Lahat, tokoh masyarakat yang diundang melainkan IMBI (Ikatan Motor Besar Indonesia) juga dipastikan hadir, dala kegiatan tersebut Pemkab Lahat mulai menyiapkan tidak hanya tekhnis ❏ Ke halaman VII
Politik Uang ‘Najis’ TERDAPATNYA fenomena politik uang karena tidak adanya larangan dari pemuka agama yang menegaskan hukum politik uang dalam pandangan agama. Pemuka agama perlu menanamkan pemahaman, menggunakan politik uang dalam Pemilu sesuatu yang bersifat ‘najis’. SUMSEL, RS - Meskipun pelaksanaan Pileg (Pemilihan Legislatif) 2014 masih beberapa bulan lagi, namun isu jual beli mata pilih mulai menghangat. Tak tanggung-tanggung salah satu Caleg berani membayar besar agar menang. “Ini menjadi kebiasaan. Jika harus ditekankan, akan muncul rasa jijik di kalangan masyarakat untuk menerima sesuatu dalam sebuah proses demokrasi rakyat,”
kata pengamat sosial politik, Ansari Yamamah. Masyarakat kurang peduli dengan politik uang, bahkan terkesan mengharapkan sesuatu dari seorang tokoh yang sedang ‘bertarung’ dalam proses demokrasi rakyat, seperti Pemilu dan Pilkada. Hal itu disebabkan masyarakat tidak menyadari bahaya politik uang serta menganggapnya sebagai sesuatu yang ❏ Ke halaman VII
Jangan Tergoda Caleg Berduit
Sutami Ismail
Harus diakui, sambung Eddy Ganefo, perekrutan Caleg oleh partai, sebagian besar bukan berasal dari anggota partai. Ada yang berlatarbelakang artis, pengusaha, akademisi, ataupun lainnya. Bagi partai, dengan mengusung Calegcaleg tersebut diharapkan mampu mendulang suara banyak saat Pemilu 2014 mendatang. “Popularitas yang dimiliki artis, uang banyak dari kalangan pengusaha, memungkinkan untuk terjadinya politik uang. Apalagi masyarakat sekarang akan langsung tergoda meski diiming-imingi uang receh. Tanpa peduli seperti apa ke depan nanti. Makanya perlu sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat,” tukas Eddy Ganefo, yang akan mencoba cara ‘bersih’ untuk bisa memenangkan suara rakyat di pesta demokrasi nanti. “Meski berat, tapi siapa lagi yang akan memulai kalau bukan dari diri kita sendiri,” tegasnya.
Siti Suhaepah
PKB Palembang Targetkan 8 Kursi Parlemen PALEMBANG, RS – Dewan pimpinan Daerah (DPD) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mmenargetkan 8 kursi parlemen DPRD Kota Palembang, pada Pileg 9 April 2014 mendatang. Ketua PKB Palembang Sutami Ismail kepada Rakyat Sumsel mengatakan, pembekalan ini bentuk program kerjasama antar caleg PKB dan menjalin silaturhami. ”PKB pada Pileg 2009 lalu mampu memperoleh 2 kursi, pada Pileg mendatang PKB berkeyakinan akan memperoleh 8 kursi parlemen,” kata Sutami disela-sela menghadiri pembekalan Caleg DPRD Kota Palembang yang berlangsung di Hotel Swarna Dwipa, Sabtu (19/10). Dilanjutkannya, dalam pembekalan ini diikuti 50 Caleg PKB, seluruh Caleg harus menandatangi pakta integritas, menyampaikan teori-teori dalam merekrut masyarakat sehingga mereka mencintai PKB. ”Caleg PKB harus menjadi pelayan bagi masyarakat jika terpilih menjadi anggota dewan, sehingga wakil dari PKB ini tidak lupa jika diamanahkan rakyat,
beitulah isi pakta integritasnya,” kata Sutami. Menurut Sutami, dalam pembekalan ini semua Caleg harus mematuhi perjanjian partai, jika melanggar AD/RT dan hukum, mereka akan dipecat oleh partai. Dirinya menekankan kepada semua Caleg PKB pada Pileg mendatang harus bekerja keras untuk memperoleh suara. Siapa yang akan meraih suara terbanyak dialah yang akan terpilih. ”Caleg harus bersama-sama membesarkan nama PKB. Meraih suara sebanyak-banyak untuk partai. Kami akan memetakan Caleg perwilayah sehingga persaingan antar Caleg tidak terjadi,” ungkapnya. Sementara itu, Sekretaris PKB kota Palembang Siti Suhaepah mengatakan, yang hadir dalam pembekalan ini Ketua Fraksi DPRD Sumsel Kartak SAS dan seluruh Caleg DPRD Palembang dan anggota KPU OKU Selatan yang menjelaskan peraturan KPU Nomor 15 tentang pemasangan alat peraga, sehingga semua caleg memahami aturan tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan. (zar)
❏ Ke halaman VII
Pemasangan Alat Peraga Diperbolehkan Ir H Eddy Ganefo Dawami MM
PALEMBANG, RP - Banyak kalangan pengamat politik menduga, kalau kualitas Caleg 2014 akan lebih buruk dari sebelumnya. Faktor uang, maupun ketenaran, menjadi tolok ukur terpilihnya caleg menjadi anggota legislatif. Padahal, seyogyanya masyarakat (pemilih) harus pandai melihat mana Caleg berkualitas dan mana tidak sehingga tidak mudah ter-
goda oleh politik uang. “Apa yang diucapkan pengamat mengenai tahun depan banyak caleg dengan kualitas rendah, saya kira sah-sah saja. Sebab, pada umumnya masyarakat belum paham mengenai politik,” demikian ungkapan Ir H Eddy Ganefo Dawami MM, Caleg DPR RI Dapil Sumsel I Partai Kebangkitan Bangsa, Sabtu (19/10).
Pileg 2014, Mata Pilih Sumsel 5,7 Juta PALEMBANG, RS - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel secara resmi telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Sumsel pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 9 April 2014 mendatang melalui rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) Pileg di Hotel Budi Palembang, Sabtu (19/10). Pleno yang dihadiri komisoner KPU Sumsel, KPU kabupaten/kota, Bawaslu Sumsel dan partai politik (Parpol) peserta pemilu tersebut, menetapkan sebanyak 5,7 juta (5.793.191) pemilih yang akan diperebutkan 863 calon legislatif (Caleg) dari 10 daerah pemilihan (dapil) provinsi Sumsel. ”Sudah kita tetapkan 5,7 juta mata pilih, dengan rincian 2.833.297 pemilih laki-laki dan sebanyak 2.776.689 perempuan,” kata Komis❏ Ke halaman VII
SIMPATISAN II
RAKYAT SUMSEL. SENIN 21 OKTOBER 2013
Surya, Hatta dan Roy Menteri Berkinerja Baik JAKARTA,RS - Survei Pol-Tracking Institute kembali mengeluarkan hasil survei nasionalnya yang salah satunya terkait dengan kepuasan kinerja menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Berikut 3 menteri yang kinerjanya dianggap cukup baik. “Tiga menteri yang dianggap relatif baik kinerjanya dibanding menterimenteri lainnya adalah Suryadarma Ali (30,86 persen), Hatta Radjasa (23,10 persen) dan Roy Suryo (21,63 persen),” papar peneliti Pol Tracking Arya Budi di Hotel Morrissey, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu
(20/10). Sedangkan tiga menteri di posisi tiga terbawah adalah Helmi Faishal Zaini (9,98 persen), Syarif Cicip Sitardjo (11,36 persen), dan Djan Faridz (14,91 persen) “Dengan indokator sebagai ketua umum partai, maka urutan tingkat kepuasan publik teratas kinerja menteri adalah Suyadarma Ali dari PPP (30,86 persen), Hatta Radjasa dari PAN (23,01 persen), Muhaimin Iskandar dari PKB (15,85 persen), dan Syarief Hasan (14,91 persen),” ulas Arya. Indikator lainnya, menteri yang
menjadi caleg dalam pemilu 2014, maka Roy Suryo dari Demokrat berada di peringkat pertama dengan 21,63 persen. Peringkat selanjutnya ada Tifatul Sembiring (PKS-19,95 persen), Suswono (PKS-17,33 persen), EE Mangidaan (Demokrat-17,14 persen), dan Muhaimin Iskandar (PKB-15,85 persen).“(Selanjutnya) Syarief Hasan (Demokrat-14,91 persen), Zulkifli Hasan (PAN-13,63 persen), Jero Wacik (Demokrat-13,38 persen), Amir Syamsuddin (13,04 persen), dan Helmy Faishal Zaini (PKB-9,98 persen),” kata Arya.(sip/van)
FOTO:IKBALZAELANI/RADARSUKABUMI
KERETA API: Menteri BUMN Dahlan Iskan meninjau Station Kereta Api Sukabumi yang sudah satu tahun tidak beroperasi karena armada kereta rusak di Jalan Station, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Minggu (20/10/2013).
ICW Desak Kejagung Eksekusi Kasus Korupsi Yayasan Soeharto JAKARTA,RS - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Kejaksaan Agung untuk mengeksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait korupsi yang dilakukan Yayasan Supersemar. Dalam kasus korupsi dana beasiswa itu, yayasan milik alm Soeharto ini harus membayar denda Rp 3,17 triliun. “Perlu menjadi perhatian pula masalah eksekusi Yayasan Su-
persemar. Dalam gugatan perdata ini pada tahun 2010 Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa Soeharto sebagai tergugat l dan Yayasan Beasiswa Supersemar sebagai tergugat ll bersalah telah melakukan perbuatan melanggar hukum,” ujar peneliti ICW Tama S Langkun di kantornya, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Minggu (20/10). “Oleh karena itu Yayasan Su-
persemar harus membayar denda senilai Rp 3,17 triliun. Namun hingga saat ini proses eksekusi terhadap putusan itu belum berhasil dilaksanakan,” imbuhnya. Bahkan Kejagung berencana mengajukan peninjauan kembali (PK) karena alasan salah ketik dalam putusan MA. Selain itu, Kejagung juga belum melakukan prosea hukum perdata terhadap enam yayasan milik Soeharto
lainnya. Enam yayasan tersebut yakni Yayasan Dana Sejahtera Abadi, Yayasan Dharmais, Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila,Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora.”Kerugian negara akibat kasus dari 6 yayasan ini juga diduga merugikan negara hingga triliunan rupiah,” kata Tama.(sip/nrl)
Ziarah dan Tabur Bunga di TMP Kalibata
Ical dan Akbar Kompak JAKARTA,RS - Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) hari ini berziarah di Taman Makan Pahlawan (TMP) Kalibata. Acara ziarah ini diawali dengan upacara yang dihadiri oleh ratusan kader Golkar.
Ical tiba di TMP Kalibata pada sekitar pukul 07.45 WIB, Minggu (20/10). Dia kemudian beranjak ke lapangan utama dan bertindak sebagai pimpinan rombongan. “Marilah kita mengheningkan cipta untuk arwah-arwah pahlawan kita
INSPIRASI MASYARAKAT SUMSEL SEMANGATBISNIS ASPIRASI RAKYAT
yang gugur,” ujar Ical. Acara dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga berlambang Partai Golkar di tugu TMP Kalibata oleh Ical. Datang lebih awal, Ketuan Wanbin Golkar Akbar Tandjung bersama sejumlah petinggi Partai
Golkar.Setelah upacara, Ical dan Akbar Tanjung melakukan tabur bunga di sejumlah makam di antaranya makam Hasri Ainun Habibie, MantanWakil Presiden Sudharmono, Mantan Mendagri Rudini, dan veteran pejuang H Syafe’I.(sip/fjr)
klik...........www.radarpalembang.biz klik...........www.radarpalembang.biz
RAKYAT SUMSEL SENIN 21 OKTOBER 2013
III
Air Zamzam,
Rice Cooker, dan Gunting Diamankan Petugas JEDDAH, RS - Imbauan yang diberikan jauh-jauh hari pada jemaah haji sepertinya tak terlalu mempan. Masih banyak di antara mereka yang nekat membawa air zamzam di tas atau koper mereka. Petugas pun terpaksa mengamankan barang bawaan itu untuk keamanan. Pantauan di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Minggu (20/10/2013), petugas menyortir barang bawaan jemaah. Tindakan ini diambil agar mereka tidak mengalami hambatan saat pemeriksaan oleh petugas Saudi. “Barang-barang ini kan nggak boleh. Barang berair lebih dari 110 ml, dan barang yang membuat bawaan melebihi kapasitas,” kata Kadaker Jeddah Endang Jumali di lokasi. Menurut Endang, petugas haji sudah melakukan imbauan. “Tapi masih banyak yang coba-coba,” tambahnya. Jemaah haji diminta untuk mengeluarkan barang-barang itu. Petugas haji lalu mengumpulkan dan menyimpannya. Banyak jemaah yang sebenarnya keberatan, namun petugas memilih keamanan sebagai faktor yang utama. Petugas dari Garuda juga dengan telaten membantu jamaah memberitahu agar barang berbau logam tak dibawa, seperti gunting kuku atau pisau. Petugas dari Garuda juga membantu jemaah menyiapkan paspor dan tiket boarding mereka. Untuk air zamzam, Garuda akan memberikan jatah 5 liter bagi jemaah saat tiba di bandara tujuan. Sedang untuk tas hanya diperkenankan seberat 7 Kg, sedang koper 32 Kg. (ndr/nrl)
SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
Pengolahan Katering Selera Indonesia Dibahas JEDDAH, RS - Pelayanan katering jamaah haji mendatang akan memakai mesin-mesin otomatisasi produksi. Sajiannya diharapkan bisa mendekati selera lidah jamaah haji Indonesia yang beragam. Itulah topik hangat yang dibahas Menteri Agama Suryadharma Ali bersama Ketua Muassasah Asia Tenggara, Syeh Zuhair bin Abdul Hamid Sedayu di Jeddah, Sabtu (19/10/2013). Muassasah merupakan lembaga penyelenggara haji yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi. Menag menceritakan pihak Muassasah menyampaikan konsep peningkatan pengadaan katering dengan akan mendatangkan mesin-mesin yang otomatisasi produksi dalam mengolah makanan jamaah haji khususnya, dan untuk keperluan lainnya. “Proyek ini bisa meningkatkan higienitas dan baik karena sentuhan-sentuhan tangan manusia bisa diminimalisir,” ujar dia. Menag berharap proyek tersebut bisa berjalan sehingga pelayanan katering jauh lebih baik lagi. “Tepat waktu, tepat rasa dan sesuai dengan selera daerah indonesia yang kurang lebih 500 kabupaten/ kota memiliki selera yang berbeda-beda, kalau dengan mesin, bisa mendekati selera jamaah haji Indonesia,” lanjut dia yang terbalut baju warna coklat itu. (aan/fjr)
2 Jemaah Haji Kloter 17 Meninggal
Warga OKI Wafat di Mina PALEMBANG, RP – Nasib tragis menimpa Waizah Kaduk Abu Samah seorang jemaah haji asal Embarkasi Palembang 2013 yang meninggal terseremput bus pada saat hendak melontar Jumrah. Hal ini dijelaskan oleh Ihksan Baijuri Ketua Kelompok Terbang (Kloter 17) pada saat dihubungi Radar Palembang pada Sabtu (19/10). “Iya memang benar ada jemaah haji dari kloter 17 yang meninggal terserempet bus atas nama Waizah Kaduk Abu Samah warga warga Awal Terusam SP Padang Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir.” Beliau meninggal pada hari Jumat waktu Mekkah. Pada saat itu almarhum hendak bersiap melontar jumrah , namun almarhum meninggal setelah setengah jam dirawat di Posko Kesehatan Indonesia Palembang di Mina. Ihksan menambahkan bahwa selain Waizah, ada satu lagi jemaah haji asal Medan yang tergabung dalam kloter 17 yang meninggal yaitu Ruswadi Slamet. Ruswadi meninggal terkena serangan jantung dan rencanya kedua jemaah haji ini akan di makamkan di komplek pemakaman yang berada di Kota Mekah. Kloter 17 sendiri terdiri dari 3 propinsi yaitu Sumatera Selatan, Nangroe Aceh Darusalam, Sumatera Utara . Untuk total JCH sendiri berjumlah 285 dengan rincian Sumatera Selatan 140 Jemaah, Aceh 105 Jemaah dan Medan 40 Jemaah. (rd2)
klik...........www.radarpalembang.biz
IV
RAKYAT SUMSEL, SENIN 21 OKTOBER 2013
Kapolda: Laporkan Jika ada yang Meresahkan Kamtibmas Tanggungjawab Kita Bersama MUSIRAWAS, RS - Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen pol, Saud Usman Nasution menegaskan kalau ada yang berbau kejahatan sehingga meresahkan
masyarakat harap segera melaporkan ke pihak kepolisian. Selain itu juga, keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) diwilayah Daerah Oto-
nomi Baru (DOB) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) bukan merupakan tanggungjawab aparat keamanan saja tetapi tanggungjawab bersama. “Kamtibmas diwilayah Muratara tanggungjawab kita bersama, jangan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum,”kata Kapolda usai menghadiri HUT Kota Lubuklinggau. Dia mengatakan, Mengenai pelaku kejahatan yang sudah meresahkan, Polres akan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat untuk mencari pola-pola yang
tepat supaya masalah kejahatan di Mura, khususnya di Muratara dapat diselesaikan dengan baik. Dengan koordinasi tadi pelakupelaku kejahatan yang sudah sangat meresahkan bisa ditangkap. Masih menurutnya tentunya untuk melakukan koordinasi, Mapolres di Muratara akan dibangun. Tapi untuk membangun Mapolres masih melihat dahulu, kalau sudah ada carateker Bupati Muratara. Ia selaku Kapolda akan melapor dahulu ke Kapolri. Untuk sementara membantu carateker Bupati Muratara akan
ditunjuk leadersip di Muratara dengan di back up langsung dari Mapolres Mura. “Kalau ada kejahatan-kejahatan yang sudah meresahkan segera melapor sehingga bisa ditindaklanjuti,”pintanya. Untuk itu sekali lagi ia meminta kepada masyarakat bahwa masalah kamtibmas bukan cuma tanggungjawab aparat penegak hukum tetapi tanggungjawab bersama. Artinya kalau ada tindak kejahatan atau pelaku-pelaku kejahatan segera melapor ke aparat penegak hukum. (pin) Irjen pol Saud Usman Nasution
Awas Daerah Rawan Longsor Warga masyarakat di Kabupaten OKU Selatan patut waspada terhadap ancaman longsor yang bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun. Terlebih dengan kedatangan musim yang semestinya kemarau, nyatanya sering terjadi hujan. dengan intensitas tinggi. MUARADUA, RS – Setidaknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten OKU Selatan mencatat sedikitnya ada 4 Kecamatan tercatat sebagai wilayah rawan longsor. Kecamatan dimaksud, Kecamatan Tiga Dihaji, Buay Sandang Aji, Pulau Beringin, satu lagi Kecamatan Banding Agung merupakan kecamatan paling rawan terjadi longsor. Bahkan OKU Selatan tercatat sebagai daerah paling rawan se Sumatera Selatan. “Kami hanya membeberkan apa
yang dirilis berdasarkan data BP DAS (Badan Penanggulangan Daerah Aliran Sungai) Sumsel. Termasuk yang menyebutkan OKU Selatan daerah rawan longsung juga dari BP DAS,” kata Kepala BPBD OKU Selatan Mahfi Abubakar kepada koran ini beberapa waktu lalu. Lebih jauh, Mahfi menyebut daerah paling rawan longsor tepatnya terdapat di wilayah barat OKU Selatan. Sebenarnya, lanjut dia longsor sering kali terjadi dan menimpa jalan utama, khususnya akses menuju kecamatan-kecamatan. Warga khususnya para pengguna jalan pun harus waspada dan selalu sabar jika ingin perjalanan selamat. Terlebih saat melakukan perjalanan ditengah terjadi hujan. Pemerintah setempat pun sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya demi meminimalisir terjadinya longsor. Sebagai langkah awal Pemkab OKU Selatan melalui berbagai
SKPD terkait tengah duduk bersama menyusun rencana tindak DAS rawan bencana yang dikemas melalui diskusi melibatkan seluruh SKPD terkait di lingkungan Pemkab OKU Selatan dimaksudkan guna menyeragamkan langkah sebagai upaya menanggulangi serta mencegah agar musibah longsor maupun banjir lebih bisa diminimalisir. Hadir dalam diskusi tersebut Bupati OKU Selatan yang diwakili Asisten II bidang ekonomi pembangunan Setda OKU Selatan, Rahmat Surya Efendi serta seluruh SKPD terkait di lingkungan Pemkab OKU Selatan. Hadir juga tim perencanaan penanggulangan longsor OKU Selatan serta tim pengendalian ekosistem hutan BP DAS Musi dari Sumatera Selatan. Asisten II Rahmat Surya Efendi menginginkan dari masalah-masalah yang dihadapi di wilayah
GRAFIS: SITI KOMARIAH/SMK NEGERI 7
DAS khususnya di OKU Selatan diharapkan ada langkah kongkrit yang sifatnya mempertahankan dan memulihkan kerusakan yang sudah terjadi di wilayah DAS Musi.
“Langkah kongkrit dimaksud tentunya dalam bentuk adanya rencana dasar yang dituangkan dalam bentuk kegiatan rehabislitasi hutan dan lahan DAS rawan bencana,” tandasnya. (gie)
2015, Kemiskinan OKUT Ditarget 7,5 persen MARTAPURA, RS – Berdasarkan angka kemiskinan OKU Timur selama dua tahun terakhir yang terus mengalami penurunan, pemerintah Kabupaten OKU Timur menargetkan pada tahun 2015 mendatang angka kemiskinan di Kabupaten Lumbung Pangan ini harus mencapai 7,5 persen. Target ini sesuai dengan target internasional yang dikeluarkan Perserikatan BangsaBangsa (PBB) melalui Millinium Devoplebmant Goalgs (MDGs). “Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Juli 2013, angka kemiskinan di OKU Timur pada 2012 hanya 8.87 persen. Angka ini lebih kecil jika dibandingkan pada 2011 mencapai 9.23 persen. Target kita angka kemiskinan terus turun setiap tahunnya,” ujar Sekda OKU Timur, Drs H Idhamto, Dipl Ing MSi. Untuk mencapai target tersebut lanjut Idhamto, perlu dilakukan langkah-langkah rencana pembangunan yang komprehensif dan berkesinambungan. Baik pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial dan budaya. “Tidak menutup kemungkinan dengan rencana pembangunan yang dirancang
melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Kabupaten OKU Timur mampu mencapai angka kemiskinan internasional 7,5 persen,” terangnya. Dari 15 kabupaten/kota di Sumatera-selatan, angka kemiskinan di Kabupaten OKUT paling terendah. Ini jelas menjadi kebanggaan tersendiri. Namun lanjut Idhamto, baik pemerintah maupun seluruh elemen yang terlibat harus samasama mampu mengarahkan laju pembangunan di Kabupaten OKU Timur supaya lebih merata. Sehingga pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. “Jika selama ini pertumbuhan ekonomi terpusat di wilayah Belitang karena saluran Irigasinya. Saat ini pembuatan saluran Irigasi juga diarahkan dijalur Komering dan saat ini masa dalam pembangunan,” ungkapnya. Dengan demikian lanjut Idhamto, sektor pembangunan dalam menunjang ekonomi di OKUT akan semakin merata. “Harapan kita kedepan tentunya perencanan yang matang dalam menunjang pertumbuhan ekonomi juga akan dibarengi dengan infrastruktur yang baik juga,” ungkapnya. (awa)
Petani Karet Keluhkan Hama Babi dan Monyet SEKAYU,RS - Petani karet di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mengeluhkan hama Babi dan Monyet yang sering menyerang tanaman karet mereka. Untuk tanaman karet yang masih berusia dibawah satu tahun sering dimakan babi hingga tanaman rusak. Sedangkan hama monyet kerap mengambil daun karet yang muda sehingga menghambat pertumbuhan tanaman menjadi kerdil. Anggota Kelompok Tani Sepakat Maju di Desa Su-
karami, Sekayu, Joni Darwin mengatakan hama babi dan monyet bagi tanaman karet ini sering kali terjadi dan sudah merusak ratusan karet muda dan bibit karetnya. Hal ini membuat banyak petani kewalahan. “Biasanya hama babi datang kekebun malam hari. Pagi-pagi tanaman karet kita sudah rusak, bibit karet yang masih mudah dicabut dan bijinya dimakan,” ujarnya. Petani didesa tersebut juga kerap berjaga-jaga dan melakukan perburuan hama
Inspirasi Bisnis Masyarakat Sumsel
babi tersebut. Untuk mengatasinya, petanipun mencari akal dengan menebarkan minyak tancho dilahan yang dianggap bisa mengusir hama babi. Selain juga menggunakan baju bekas yang ditegakkan dengan kayu seolah-olah mirip manusia. “Dulu sering ada bantuan untuk berburu babi dari klub menembak namun sekarang sudah jarang sekali. Sehingga petani juga kerap membawa senapan angin sekalian berburu babi maupun monyet,”
tandasnya. Serangan hama babi yang kian meresahkan itu ujar Joni terkadang dilakukan babi secara bergerombol atau sendiri-sendiri namun kedatangan babi selalu dilakukan malam hari yang kian menyulitkan petani. Ada juga warga mengusir hama babi dengan menggunakan dahan berduri disekeliling pohon karet dan berbagai cara lainnya. Petani karet lainnya, Suryanto mengaku akibat kerusakan karet tersebut dia
mengaku mengalami kerugian. Sebab, dari ribuan tanaman karet muda yang ditanam kerusakan oleh hama babi terkadang mencapai 10 persen atau ratusan karet. “Untuk karet unggul saja harga bibit satu batangnya bisa mencapai Rp7000. Dan kalau sudah rusak tidak bisa digunakan lagi,” tukasnya.(ace)
klik...........www.radarpalembang.biz
V
RAKYAT SUMSEL, SENIN 21 OKTEBER 2013
Honorer Satpol PP Dipangkas RATUSAN personil tenaga honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kini cemas. Pasalnya, para penegak Perda itu kini dalam tahap evaluasi, pengawasan hingga terancam pemberhentian. SEKAYU, RS -Bupati Muba, H Pahri Azhari, melalui, Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Indita Purnama mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja personil honorer Sat Pol PP di lingkungan Pemkab Muba. “Evaluasi ini dilakukan, demi menjaga kinerja personil Satpol PP yang makin baik dan profesional kedepannya,” ujarnya. Oleh karena itu, lanjut Indita pihaknya akan melakukan evaluasi mendalam terhadap 500 personil tenaga honorer Satpol PP di lingkungan Pemkab Muba. Tahapan evaluasi itu meliputi, tes kesamaptaan, penilaian absensi dan kegiatan olahraga lainnya. Selain penilaian standar itu, pihaknya juga mempertimbangkan sejumlah anggota yang telah melakukan pelanggaran. “Hasil evaluasi akan dikeluarkan dan merupakan hasil sementara. Bagi mereka yang masuk dalam daf-
tar nama-nama dengan penilaian rendah, tidak menutup kemungkinan akan diberhentikan. Namun, hingga saat ini kami belum menerima petunjuk resmi dari pimpinan. Sehingga keputusan final belum bisa kami ambil. Bagi mereka bukan dikeluarkan, hanya dievaluasi. Tolong jangan disalah tafsirkan,” ungkapnya. Lebih lanjut katanya, pihaknya juga belum menerima angka idealnya dari jumlah personil yang ada saat ini. Bukan hanya itu, porsi anggarannya pun bagi 500 personil hingga saat ini belum ada kejelasan. “Dengan jumlah personil yang ada, sesungguhnya sangatlah kebanyakan. Bagi yang masuk namanya jangan berkecil hati karena ini baru tahapan penilaian. Begitu juga sebaliknya, tidak menutup kemungkinan masuk daftar. Olehnya itu, semua apa yang menjadi capaian dalam tugas dapat dipertahankan,” harapnya. (ace)
DIPANGKAS: Satpol PP Banyuasin harus pasrah dengan nasib honor mereka yang akan dipangkas.
Peti Telur Tutupi Lubang Jalan BANYUASIN, RS - Masyarakat yang berdomisili di sekitar Pasar Tradisional Pangkalan Balai terpaksa meletakkan kotak telur didalam lubang yang mengangga di Jalan Palembang-Betung Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III. Upaya ini dilakukan untuk menghindari pengguna jalan yang terjebak lubang dengan diameter lebih dari 1 meter dan cukup dalam tersebut, sembari menunggu perbaikan jalan yang harusnya dilakukan oleh instansi terkait. Tidak hanya itu, kerusakan jalan tersebut juga kerap menyebabkan kemacetan lalu lintas yang panjang di depan pasar tradisional Pangkalan Balai. Diperparah, dengan antrian angkutan desa (Angdes) menunggu penumpang di badan jalan. “Sudah 3 hari terakhir ini kami memasang bekas kotak telur di dalam lubang. Karena bahaya sekali bagi pengguna jalan yang melintas.
Ketimbang jadi korban, ya kami pasang itu,” kata Agus, warga sekitar, kemarin. Lokasi tersebut, kata Agus, sangat berbahaya, terutama di malam hari, apalagi tidak didukung penerangan jalan yang mati sejak sebulan terakhir, sehingga banyak pengguna motor yang terpental lantaran ban motornya teperosok ke dalam lubang. “Sudah ada yang ban motornya masuk ke lubang, dan pengendaranya terpental. Meski tidak ada korban jiwa, itu sudah menandakan bahayanya lubang tersebut,” sambungnya. Belum lagi, lokasi tersebut, adalah akses angkutan barang berukuran besar melintas, dan juga dilewati kendaraan pribadi. Sehingga, kemacetan lalu lintas, sudah menjadi pemandangan sehari-hari pasar tradisional Pangkalan Balai. Sementara itu, Lurah Kedondong Raye, Alamsyah mengatakan, sudah
Riduan Effendi: Lubuklinggau Masih Banyak PR
WASPADA: Pengendara harus ekstra waspada melintasi jalan berlubang disekitar pasar Pangkalan Balai yang hanya ditutup oleh peti telur.
menerima laporan warga perihal kerusakan jalan yang tepatnya berada didepan rumah makan Sari Alam tersebut. “Sudah ada laporan, itu warga inisiatif sendiri pasang kotak itu bersama beberapa pedagang,” terangnya. Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Banyuasin, Rizal Friadi mendesak pihak terkait, dalam hal ini PU BM untuk segera meninjau lokasi titik kerusakan Jalintim Banyuasin. “Meski bukan wewenang Pemda, tapi laporan harus dilakukan ke pusat,” katanya.Ketika dihubungi,
Pemotongan Jampersal Sesuai Perbup BANYUASIN, RS – Dinas Kesehatan (Dinkes) Banyuasin menekankan jika tidak ada kebijakan Pukesmas di tingkat kecamatan yang melakukan pemotongan dana Jampersal untuk bidan desa yang bertugas di Kabupaten Banyuasin. Kepala Dinkes Banyuasin, dr Ayuhana Awam menyebutkan, pemotongan dana Jampersal itu justru sudah diatur
dalam Peraturan Bupati (Perbup) No 676 Tahun 2011 dan Juknik Kementerian Kesehatan (Kemenkes). “Itu bukan kebijakan puskesmas, tapi sudah diatur dalam Perbup dan Juknis Kemenkes langsung, dimana dana Jampersal yang diterima bidan, itu sebesar 20% dipotong untuk operasional kegiatan di puskesmas,” kata Ayuhana
SEMANGAT SEMANGAT ASPIRASI ASPIRASI RAKYAT RAKYAT
ketika dihubungi Artinya, dari Rp500 ribu yang harusnya diterima bidan desa, ada sekitar Rp 100 ribu yang diperuntukkan untuk operasional kegiatan Puskesmas, baik untuk penggandaan berkas klaim dana Jampersal, materai, dan lainnya. “Puskesmas tidak mungkin menanggung biaya itu untuk klaim dana Jampersal yang diajukan bidan desa, jadi dia-
Kepala Dinas PU Bina Marga (BM) Banyuasin, Ir Syahrial mengaku hanya bisa berkoordinasi dengan Pemprov Sumsel dan Balai Besar perihal kondisi Jalintim di Banyuasin dan beberapa titik kerusakan yang ada, bukan hanya di pasar Pangkalan Balai, namun juga kerusakan lainnya seperti di Kelurahan Kayu Are Kuning yang ditutup masyarakat menggunakan pohon pisang. “Karena, kewenangan pemeliharaan jalan itu itu pemerintah pusat, kita hanya melaporkan dan berkoordinasi saja,” singkatnya.(tri) turlah lewat Perbup dan Juknis tersebut sebesar 20% klaim itu untuk operasional kegiatan, ya semacam administrasilah,” sambungnya. Bidan desa juga, kata Ayuhana, berhak menerima dana tambahan selain Rp500 ribu, jika melakukan pemeriksaan rutin kepada ibu hamil. Yakni 2 kali pemeriksaan sebelum dan sesudah kelahiran bagi ibu hamil yang masuk dalam program pemerintah pusat tersebut.(tri)
LUBUKLINGGAU, RS dan berobat gratis masih perlu Mantan Walikota Lubuklinggau, pembenahan. Semoga di HUT H Riduan Effendi beserta istri Hj yang ke 12 ini, program tersebut Septiana Zuraidah hadir pada dapat lebih di prioritaskan dan puncak perayaan HUT Kota L u ditingkatkan untuk kepentingan buklinggau ke 12 seluruh masyarakat Kota Lubukdi Gedung “Masih banyak PR yang saya Kesenian, tinggalkan. Saya berharap WaSabtu likota sekarang dapat melanjutkan pembangunan yang (20/10). ada sehingga Lubuklinggau Keakdapat berkembang menjadi raban kota madani.” Mantan Riduan Effendi Wako Mantan Walikota Lubuklinggau dengan segenap linggau. j aj a r a n Pegawai dilingSementara itu, Walikota kungan Pemkot serta masyarakat Lubuklinggau, H SN Prana Putra Lubuklinggau terlihat jelas. “Yah, Sohe mengaku sangat senang begitu dapat undangan, saya dengan hadirnya para tamu langsung menjadwalkan untuk undangan yang sudah menyemdapat hadir pada acara perayaan patkan diri untuk hadir di HUT puncak HUT Lubuklinggau ke Lubuklinggau ke 12.“Terima 12,” ucapnya. kasih atas kehadiran semua Riduan Effendi juga berharap para tamu undangan semuanya. agar Kota Lubuklinggau dapat Semoga kedepan, semakin berberkembang dan maju pesat tambahnya umur Kota lubuklingditahun-tahun mendatang. gau semakin maju berkembang “Masih banyak PR yang saya dengan program-program riil tinggalkan dan saya berharap yang langsung menyentuh ke Walikota sekarang dapat masyarakat dan pembangunanmelanjutkan pembangunan yang pembangunan nyata serta menjaada sehingga Lubuklinggau dikan Lubuklinggau sebagai Kota dapat berkembang menjadi kota terbesar kedua setelah Palemmadani,”ujarnya.Dia juga menbang,” tegasnya.Sementara itu, gungkapkan, masalah pendidikan Gubernur sumsel, H Alex Noerdin
“
memeberikan apresiasi kepada Kota Lubuklinggau beserta pemimpinnya yang sudah mempunyai keberanian inovasi yg luar biasa. “Saya apresiasi pemimpin beserta pembangunan yang ada di Lubuklinggau. Semakin tahun, peningkatan pembangunan dan infrastuktur di linggau semakin maju. Mudah-mudahan disusul juga dengan peningkatan pendidikan dan berobat gratis khususnya di kota ini,” cetus Gubernur bangga. Dilanjutkannya, LubukLinggau sudah mempunyai modal awal yang tidak dimiliki oleh kota lain, seperti adanya bandara yang bisa memutar roda perekonomian baik untuk kota sendiri, maupun membantu daerah sekitar, sehingga para investor mudah untuk melakukan investasi di Lubuklinggau. “Begitu penerbangan reguler dibuka, banyak yang menikmati penerbangan dari daerah sekitar. Itu sudah menjadi tolak ukur kemajuan daerah. Saya bangga dengan Lubuklingga, terima kasih kepada seluruh masyarakat Lubuklinggau. Maju terus pantang mundur, kalau ada suara miring itu biasa. Namun Gubernur minta silahkan minggir bagi mereka yang menghalangi,” pungkasnya. (pin)
klik...........www.radarpalembang.biz klik...........www.radarpalembang.biz
AdvertoriaL A dvertoriaL
RAKYAT SUMSEL SENIN 21 OKTOBER 2013
VI
Puluhan Ribu Masyarakat Ikuti Senam Massal Bersama Kadispora: Senam Massal Untuk Menyehatkan Seluruh Warga Linggau
2
ULUHAN ribu masyarakat dari seluruh kalangan yang ada di Kota Lubuklinggau serentak melakukan senam massal SKJ bersama sepanjang 2 Km jalanan yang dimulai dari Lapangan Merdeka sampai Simpang RCA Kota Lubuklinggau, kemarin
Hidayat Zaini
(20/10). Senam ini diikuti oleh seluruh unsur muspida, jajaran pemerintahan bahkan dari anak usia dini sampai usia lanjut sangat antusias untuk menyehatkan tubuhnya sejak pukul 5.00 subuh, ribuan warga berdatangan memadati lapangan merdeka. Kadispora Kota Lu-
buklinggau, Hidayat Zaini mengungkapkan, senam massal yang diikuti oleh puluhan ribu masyarakat ini dalam rangka memperingati HUT Kota Lubuklinggau ke 12. Selain itu juga untuk menyehatkan seluruh lapisan masyarakat serta menjalin silaturahmi antar warga se Kota Lubuklinggau.
Pembagian doorprize 120 unit sepeda dalam acara senam massal kepada para peserta yang beruntung
Susasana senam masal bersama yang dilaksanakan alam rangka memperingati HUT Kota Lubuklinggau ke 12. rangkaian kegiatan mulai dari senam yang dilaksanakan sejak pagi hari.
“Senam massal ini dilakukan di sepanjang kawasan Car Free Day. Mudah-mudahan kedepan senam ini dapat lebih ditingkatkan menuju Lubuklinggau sehat, tentram dan sejahterah. Pada senam masal kali ini, Pemerintah juga membagikan ratusan hadiah menarik diantaranya, 120 unit sepeda gunung serta doorprise lainnya, sekaligus juga merayakan Hari Ualang Tahun Ketua PKK Kota Lubuklinggau, Hj Yetti Oktarina Prana
sekaligus isteri Walikota, H SN Prana Putra Sohe. Sementara itu, Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe memberikan apresiasi luar biasa kepada seluruh masyarakat Lubuklinggau. “Alhamdulillah, pada senam massal ini sangat ramai sehingga rasa kepedualian masyarakat untuk menyehatkan diri sendiri sangat besar. Kedepan senam ini akan kita jadwalkan agar bisa dilakukan secara rutin dikawasan caar free day, sehingga
semua lapisan masyarakat Lubuklinggau mempunyai tubuh yang sehat dan dapat terhindar dari penyakit, “pungkasnya. Senam massal ini dibimbing langsung oleh pencipta SKJ, Sambiono, Aerobik, Rere dan Futsa. Tidak hanya itu, seusai melakukan senam bersama dilanjutkan dengan penyerahaan door prize di Lapangan Merdeka sekaligus dihibur artis dangdut ibu kota yang lagi naik daun, Juwita Bahar. (adv/pin)
SAMBUNGAN
VII
RAKYAT SUMSEL, SENIN 21 OKTOBER 2013
Endriartono Sutarto: BIN Harus Tuntut Penyebar Isu JAKARTA, RS - Kabar mengenai penculikan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Profesor Subur Budhisantosa oleh Badan Intelijen Negara (BIN) saat akan mengisi acara diskusi Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), kini menjadi simpang siur. M Rahmad yang dituding sebagai biang penyebar isu tersebut menyangkal. Ia mengatakan tidak
pernah sama sekali menyebut Profesor Subur diculik BIN. Begitu juga dengan Kepala BIN Marciano Norman yang mengatakan tidak pernah memerintahkan untuk menculik Subur. Menanggapi kesimpangsiuran ini, mantan Panglima TNI Endiartono Sutarto mengusulkan agar Profesor Subur mengklarifikasi kegiatannya pada hari itu (Jumat,
Pelantikan Bupati melainkan keamanan selama jalannya pelantikan. Hal tersebut dikatakan Kabag Humas dan Protokol Kabupaten Lahat Fauzan Denin, dalam kurun waktu satu bulan ke depan semuanya harus rampung sedangkan untuk lokasi akan dilaksanakan di Lapangan Seganti Setunggu (eks Lapangan MTQ) yang akan diset menjadi ruang sidang paripurna istimewa. Sementara di sisi tenda akan dipasang tenda tenda kecil yang disiapkan untuk tempat penjual makanan dan minuman.
Politik Uang
18/10) mulai dari bangun tidur sampai kembali tidur. Dengan demikian jadualnya menjadi terlihat dan jelas bahwa tidak ada penculikan tersebut. ”Pak Subur bisa memaparkan kegiatannya sehari itu, biar semuanya juga jelas,” tegas peserta Konvensi Capres Demokrat ini. Subur Budhisantosa yang dijadualkan akan menjadi salah
Dari Hal I) .....................................................................
“Ini adalah kali pertama pelantikan Bupati Lahat di ruang terbuka, karena itu segala kelengkapan harus disiapkan sedini mungkin. Sejalan dengan keinginan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin. Kami ingin pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lahat menjadi pesta rakyat. Untuk itu, kami ingin banyak warga yang datang dalam acara bersejarah ini,” ujarnya. “Kami juga telah berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri untuk menjaga keamanan termasuk arus lalu lintas agar tidak terjadi kemac-
etan,” imbuhnya. Sementara itu, Bupati terpilih H Saifudin Aswari SE menuturkan, pelantikan yang dilakukan karena adanya dukungan penuh dari masyarakat Lahat yang telah mempercayakan pasangan SAMA untuk membangun Bumi Seganti Setungguan Lima tahun kedepan, karena seluruh warga harus hadir dalam kegiatan tersebut.“Jika tidak ada dukungan dari masyarakat kita tidak akan dilantik karena itu kinta ingin konsep pelantikan, pesta rakyat dan dilakukan ditempat terbuka,” pungkasnya.(man)
satu pembicara dalam diskusi PPI pada Jumat (18/10) pukul 13.00 tidak datang. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Subur diculik oleh BIN lantaran akan mengisi acara di kediaman mantan Ketum Demokrat Anas Urbaningrum. Pihak BIN diminta untuk menuntut secara hukum pihakpihak yang menuduh menculik mantan Ketua Umum Partai
Demokrat, Subur Budhisantosa. Menurut dia, upaya hukum itu tetap perlu dilakukan selain memberikan klarifikasi. “Kalau BIN membiarkan dan tak menuntut akan memunculkan kecurigaan bahwa tuduhan tersebut itu benar,” kata mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto kepada wartawan, Minggu (20/10). Terkait dengan lontaran isu itu
dilakukan karena kekhawatiran Anas yang takut diculik sehingga dengan melontarkan isu penculikan, Endriartono mengatakan, kalau memang ada rencana menculiknya, bisa segera diaborsi. Namun dia tidak percaya soal apa yang dikatakan Anas tersebut. Kata dia, di era demokrasi seperti sekarang ini kasus culik menculik sudah tidak ada lagi dan hanya
terjadi ketika Orde Baru berkuasa. Saat ini, ujarnya, era sudah berbeda, aturan juga berbeda. Menurut Endriartono, apa yang bisa dilakukan di era orde baru sekarang sudah tidak bisa lagi dilakukan. “Tuduhan ini kalau benar tidak jadi masalah, tapi kalau tidak benar maka bisa merusak demokrasi yang sedang kita bangun,” tegasnya. (ian)
Survei LSI: Dahlan Iskan Pemenang Konvensi JAKARTA, RS - Berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Pilpres 2014 hanya akan diisi oleh tiga pasangan capres-cawapres. Masing pasangan itu adalah Partai Golkar dan Koalisinya mengusung Aburizal Bakrie sebagai presiden, PDIP dan koalisinya, serta Demokrat dan koalisinya yang akan mengusung capres hasil konvensi. Khusus untuk hasil konvensi
Demokrat, peneliti LSI Adjie Alfaraby mengatakan bahwa Dahlan Iskan akan tampil sebagai pemenang. Pasalnya, berdasarkan hasil survei Menteri BUMN itu memperoleh suara 16,1 persen, disusul Pramono Edhi Wibowo dengan 5,3 persen, Marzuki Ali 3,2 persen dan Gita Wirjawan 2,2 persen. Sementara yang lain-lain hanya memperoleh dibawah 2 persen suara. “Artinya jika penentuan capres
Demokrat salah satunya mengacu pada survei, maka Dahlan menjadi calon presiden Demokrat,” tegas Adjie kepada wartawan di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta, Minggu (20/10). Namun, jika disodorkan dalam survei itu adalah tiga nama, Aburizal Bakrie, Megawati dan Dahlan Iskan, maka hasilnya Megawati berada diatas dengan 29,8 persen, Aburizal Bakrie 28,6 persen, se-
mentara Dahlan Iskan 9,2 persen. Namun begitu masih ada 32,4 persen lagi yang masih belum memutuskan. “Dukungan Mega dan ARB diatas 25 persen, sementara Dahlan dibawah 10 persen. Segala kemungkinan bisa terjadi, termasuk masih mungkin Dahlan bisa merebut 32,4 persen suara yang belum menentukan pilihan,” demikian Adjie. (ian)
Walau SBY Turun Gunung
Elektabilitas Demokrat Terus Menurun Dari Hal I) ........................................................................................
lumrah. “Itu karena masyarakat belum menganggap politik uang sebagai najis yang harus dijauhi,” katanya. Ia mengatakan, salah satu penyebab munculnya fenomena itu karena tidak adanya larangan yang tegas dari pemuka agama, sekaligus menjelaskan hukum politik uang dalam pandangan agama. Apalagi, sebagian pemuka agama justru menyatakan boleh menerima pemberian seorang calon pejabat atau politisi meski pilihan politik yang diberikan tergantung pada hati nurani masing-masing. “Itu ajaran yang tidak baik karena seolah-olah mengajarkan masyarakat untuk bersikap munafik,” katanya. Untuk itu, pemuka agama perlu menanamkan pemahaman, politik uang adalah najis yang harus dijauhi, katanya menambahkan. Ansari mengatakan, pemberian uang atau suatu benda yang dilakukan dalam sebuah proses demokrasi, termasuk Pilkada dapat dikategorikan sebagai upaya penyuapan terhadap masyarakat. Padahal, yang dibutuhkan rakyat bukan pemberian secara instan yang mudah habis dan tidak memberikan manfaat untuk jangka panjang. “Yang paling dibutuhkan masyarakat, kepedulian dan rasa tanggung jawab pemimpin yang dibuktikan dengan penerapan kebijakan yang berpihak pada kepentingan khalayak ramai jika berhasil mendapatkan mandat masyarakat,” ujar dia. Selain itu, pemberian uang dalam proses demokrasi seperti Pemilu, akan menyebabkan seorang calon kepala daerah harus mengeluarkan dana yang besar. Dikhawatirkan, perhatian utama seorang pejabat bukan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, tetapi mengembalikan modal yang telah terkuras jika menang dalam Pemilu. Meski bukan jaminan, pejabat yang tidak terlalu banyak mengeluarkan modal, lebih dapat diharapkan untuk dapat lebih fokus dalam mencari dan menerapkan kebijakan yang peduli masyarakat kecil. “Malah jika perlu, masyara-
kat harus memilih calon pejabat yang paling sedikit mengeluarkan modal,” tegasnya. Tak Masalah, Asal Dibayar Armadi (36) warga kelurahan Bandar Agung kota Lahat mengatakan, meskipun Pileg masih Enam bulan lagi namun saat ini tidak jarang salah satu Caleg mulai melakukan pendekatan kepada warga, selain membagikan kartu nama dan Kalender, ironisnya mereka juga tidak canggung menyatakan sanggup untuk membeli suara bahkan rela membayar mahal asal dipilih. “Baru-baru ini oknum Caleg datang kepemukiman penduduk melakukan sosialisasi, bahkan Timses nya menyatakan sanggup membayar hingga Rp50ribu satu kepala asal suara yang disumbangkan lebih dari 100 orang,” ujarnya. Ditambahkannya, sikap tidak terpuji Caleg tersebut sudah sangat memprihatinkan dan warga mendukung pihak terkait untuk mengambil tindakan dan memberikan sanksi kepada Timses maupun Caleg yang melakukan money politic (Politik Uang), karena yang dibutuhkan saat ini adalah figur wakil rakyat yang mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat bukan yang sanggup membayar. “Takutnya jika terpilih mereka (Caleg) lupa pada rakyat karena telah merasa membayar suara. Bila perlu tindak tegas dan Parpol harus melakukan pemecatan jika terbukti,” imbuhnya. Senada Yasri (32) warga Sekip menuturkan, baru-baru ini dirinya sudah didekati salah satu Timses Caleg untuk mencarikan 100 suara dengan harga Rp25 ribu perkepala. Aksi yang dilakukan kadang terjadi pada malam hari saat sedang duduk santai, dan kami harap pihak Banwaslu segera menelusuri dan menangkap para pelaku karena sudah mencederai Demokrasi. “Kami tidak munafik dan mau jika diberi kalender, baju, apalagi uang. Namun aksi money politic sangat tidak terpuji dan bisa menimbulkan wakil rakyat yang Korup dan ini harus disikapi dengan tegas,” ucapnya.
Jangan Tergoda Bendahara DPW PKB Sumsel ini meyakini, kalau kemenangan caleg tersebut menjadi anggota legislatif dengan berdasar politik uang, maka kemungkinan si caleg untuk korupsi saat duduk di kursi dewan sangat besar. Makin banyak biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh suara, akan makin meningkatkan keinginan memperoleh uang dengan cara mudah. Lantas bagaimana dengan niat Eddy Ganefo yang mencalonkan diri menjadi caleg DPR RI, sementara dia juga tercatat sebagai pengusaha property? Dikatakan Eddy Ganefo, dirinya berkeinginan untuk mengentaskan persoalan 60 juta warga Indonesia yang masuk kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Jangan Dipilih Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Herliansyah MHum menuturkan, sangat menyayangkan jika masih adanya oknum Caleg yang melakukan money politic, dan pihaknya telah menginstruksikan kepada seluruh Caleg untuk mentaati aturan main yang diberlakukan dan menjauhinya. Apalagi sebelumnya, pembekalan dan sosialisasi telah diberikan kepada seluruh Caleg sehingga optimis PDIP tidak akan melakukan hal tersebut. “Jika bantuan yang diberikan dalam bentuk sosial masih dalam tahap kewajaran. Kami akan sanksi tegas Caleg PDIP yang keluar dari jalur dan aturan yang diberlakukan selama jalannya Pemilu,” tegasnya. Terpisah, Ketua DPD Golkar Kabupaten Lahat H Saifudin Aswari SE mengungkapkan, aksi money politic dapat mencederai Demokrasi dan akan melahirkan pemimpin yang tidak dikehendaki rakyat. Partai Golkar sangat mengharamkan adanya politik uang guna mendapatkan suara dan pihaknya telah menyarankan agar seluruh Caleg langsung terjun kebawah dan memberikan sosialisasi melalui visi dan misi. “Yang memilih adalah rakyat dan mereka sudah tahu siapa wakil yang tepat untuk dipilih. Kita akan sanksi tegas hingga pemecatan bagi kader yang keluar dari aturan,” tegasnya. Terpisah, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Lahat Delly Kurniadi Lani melalui Anggota Divisi Umum Jhoni Walker menyebutkan, pihaknya tentunya akan mengumpulkan bukti-bukti kuat, apabila salah satu caleg melakukan money politic, agar dapat diproses atas tindakannya. “Kalau hanya sebatas isu atau perbincangan semata bukan dikatakan sebagai pelanggaran, apabila, bukti sewaktu penyerahan uang dari caleg itu sendiri atau tertangkap tangan, itu baru melanggar dan tentunya akan ditindak lanjuti dan dijatuhi sanksi tegas,” pungkasnya. (man/mor)
JAKARTA, RS - Elektabilitas tiga partai besar yakni Golkar, PDI Perjuangan dan Demokrat memang belum begitu jauh bergeser sejak survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada Maret 2013 lalu. Kendati tidak bergeser jauh, Partai Demokrat terus mengalami penurunan. Demikian disampaikan peneliti LSI, Adjie Alfaraby saat konferensi
Pileg 2014
pers di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta, Minggu (20/10) Adjie menyebutkan, dari hasil survei terbaru LSI menunjukkan bahwa elektabilitas Demokrat mengalami penurunan sampai di bawah 10 persen. Berbeda pada Maret 2013 lalu, dukungan terhadap partai besutan Presiden SBY itu masih berada di kisaran 11,7 persen.
“Upaya turun gunung SBY jadi ketum Demokrat yang juga melibatkan sejumlah menteri Demokrat untuk memimpin struktural partai tidak membawa hasil apa-apa,” papar Adjie. Di sisi lain, meski terus didera kasus korupsi termasuk kabar terbaru soal kedekatan SBY dengan misteri guess dalam kasus impor daging
sapi, Bunda Putri, Demokrat masih punya banyak amunisi untuk tetap menjadi parpol tiga besar karena partai penguasa. Amunisi dimaksud di antaranya jika kinerja pemerintahan SBYBoediono dipresepsikan baik dan berbagai program populis yang dibuat menjelang pemilu 2014 mendatang. (wid)
Dari Hal I ) ...............................................................................................................................................
ioner KPU Sumsel Divisi Teknis dan Data, Herlambang usai penetapan rekapitulasi DPT. Menurut Herlambang, angka tersebut, berkurang sebanyak 32.574 mata pilih dari DPT Pemilihan gubernur (Pilgub) Sumsel, 6 Juni lalu setelah melalui verifikasi di tingkat KPU kabupaten/kota dengan menggunakan software sidalih dan langsung terjun ke lapangan. ”Ini lantaran ditemukanya puluhan ribu data ganda, sehingga langsung dicoret. Selain itu ditemuakan juga pemilih yang tidak memenuhi syarat, seperti bawah umur dan berubah status serta meninggal,” kata Herlambang Masih menurut dia, meskipun telah ditetapkan, bukan berarti berakhir. Tapi masih bisa berubah seiiring penetapan DPT secara Nasional oleh KPU RI. Selain itu, meskipun terdapat warga yang berhak tapi tidak masuk DPT, tetap bisa memilih dengan menggunakan KTP di daerah domisili.”Tapi kami sudah berusaha sedetail dan seteliti mungkin dalam menetapkan DPT ini,” paparnya. Diakui Herlambang, pihaknya
terdapat kesulitan dengan penetapan DPT di Kabupaten Empat Lawang karena komisoner setempat yang masih merasa terancam pasca pemilihan bupati (Pilbub). “Tapi bisa kita atasi dengan menggunakan software yang ada,” kata dia Sementara itu, Selama zona kampanye belum ditetapkan, masingmasing calon legislatif diperbolehkan untuk melakukan sosialisasi melalui alat peraga. Namun pemasangan alat harus disesuaikan dengan peraturan yang ada di daerah setempat. Selain itu, masing-masing daerah tentu sudah tetapkan zona yg disediakan bagi Media kampanye,” ujar Chandra Puspa Mirza, Komisioner KPU Sumsel, Minggu (19/10) Dijelaskan Chandra, beberapa lokasi yang menurutnya dilarang untuk melakukan sosialisasi antara lain, jalan protokol, gedung pemerintah, gedung pendidikan, tempat ibadah, taman dan lainnya. Selain itu fasilitas umum dan zona kepentingan publik juga dilarang untuk pemasangan alat peraga. ”Para caleg juga dilarang memasang atribut di zona kepentingan
Publik seperti angkutan umum. Sementara untuk rumah pribadi, pekarangan dan kendaraan pribadi, boleh dipasang asal mendapat ijin dari pemiliknya,” jelas Chandra. Mengingat pemilihan umum legilatif sudah semakin dekat, Chandra meminta KPUD se Sumsel segera menyelesaikan pembagian zona kampanye, diwilayahnya masingmasing. Dengan demikian, semua kandidat mempunyai patokan dalam pemasangan atribut kampanye. Selain itu, Chandra juga meminta agar bawaslu beserta jajarannya dan semua pihak terkait termasuk masyarakat, ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pemilihan legislatif yang akan berlangsung April 2014 mendatang. Bawaslu Tertibkan Stiker Caleg di Angkot Maraknya stiker kampanye calon anggota legislatif (Caleg) yang akan bertarung pada pileg mendatang, mulai menarik simpati masyarakat melalui stiker yang ditempel di angkutan umum (Angkot) menjadi perhatian Bawaslu Sumsel. Meskipun jelas tidak melanggar peraturan
Pemilu, tapi keberadaan stiker di angkutan umum dinilai telah menggangu ketertiban umum. “Berdasarkan PP Nomor 44 tahun 1999 tentang pemasangan stiker dikendaraan. Maraknya Caleg yang emmasang stiker sudah termasuk melanggar ketertiban,” kata komisioner Bawaslu Sumsel Divisi Penagawasan, Kurniawan, Minggu (20/10) Dijelaskan Kurniawan, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas perhubungan Sumsel dan kabupaten/ kota untuk membicaran penertiban stiker kampanye Caleg tersebut. “Kami akan tertibkan, tapi berkoordinasi dengan Dishub karena mereka yang memiliki wewenang,” ujar Kurniawan Bagaimana dengan mulai maraknya Baliho yang tak ditertibkan? Kata Kurniawan, pihaknya belum memiliki wewenang karena KPU tak kunjung menetapkan zona kampanye. “Jika sudah diminta segera ditetapkan, kami langsung tertibkan. Kami minta KPU segera menetapkannya,” pungkasnya. (zar)
Dari Hal I) ...........................................................................
yang hingga kini belum memiliki rumah. “Angkanya cukup tinggi, jadi kalau dihitung sekitar 25 persen (60 juta) warga yang belum memiliki rumah,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi). Sejauh ini anggota legislatif belum tergerak hati untuk membantu MBR memiliki rumah. Padahal, masalah rumah merupakan faktor penting (kebutuhan papan) yang hingga kini belum terpecahkan. Penghasilan masyarakat yang rendah, belum memungkinkan untuk memperoleh rumah. Belum lagi masalah regulasi pemerintah belum ada yang mendukung kemudahan-kemudahan tersebut. Kebijakan subsidi bunga yang digelontorkan pemerintah masih
semangat ASPIRASI RAKYAT
belum memadai. “Semestinya harus didukung dengan kemudahan subsidi uang muka, serta didukung dengan subsidi kepemilikan tanah seperti melakukan land banking. Karena harga tanah juga terus meningkat.” Hal lainnya yang mesti dilakukan untuk memudahkan MBR memperoleh rumah, yakni pemerintah daerah hendaknya menjalankan urusan yang menjadi kewajibannya. Karena urusan rumah ini merupakan hal yang wajib bagi pemda, sebagaimana keputusan pemerintah pusat. Kewajiban Pemda tersebut misalnya dengan memberikan kemudahan (gratis) Izin Mendirikan Bangunan (IMB), membantu penyediaan air bersih dan listrik, dan lain-lain. (ade) klik...........www.radarpalembang.biz
VIII
RAKYAT SUMSEL, SENIN 21 OKTOBER 2013
Keluhkan Setoran Bulanan
Pasar Griya Musi Sako, Multi Wahana
Soroti Akses Jalan dan Parkir harus mereka atasi seperti masalah parkir dan PKL yang mengganggu
PALEMBANG, RS - Dari kunjungan tersebut didapat beberapa permasalahan khususnya pasar Griya Musi Sako dan Multi Wahana dimana akses jalannya becek dan got pasar tidak berfungsi sehingga jika musim hujan selalu becek. “Hal ini otomatis mengganggu konsumen yang ingin berbelanja di pasar tersebuti,” ungkap Apriadi C Busri, Dirut PD Pasar Palembang Jaya didampingi Ketua Banwas PD Pasar Cholid bersama anggotanya Hermanto Wijaya. Menurut Apriadi, untuk mengatasi permasalahan ini pihaknya akan memanggil pengelola pasar ini untuk mencari solusi mengatasi permasalahan ini. “Dua pasar ini merupakan pasar swasta, jadi kita harus panggil pengelolanya,”ujarnya Apriadi juga mengatakan, sebenarnya tidak hanya akses jalan yang jadi permasalahan dikedua pasar ini ada permasalahan lain yang juga
ketertiban umum. “Saya katakan ini karena tidak teraturnya parkir dan PKL
sering menimbulkan macet hingga berjam-jam.” tegasnya. (rd2)
minta uang satu pasar perbulan sebesar Rp 3 juta, jumlah ini sangat besar dan tidak jelas peruntukanya untuk apa uang tersebut,”katanya. Dwi Sofyan menambahkan, dalam waktu dekat akan mengadukan permasalahan pungutan ini ke PD Pasar Palembang Jaya dan Dewan pengawasan pasar apakah pungutan ini masuk dalam intruksi PD Pasar atau tidak. “Sistem pengelolaan pasar ini didapatkan dari restribusi para pedagang setiap harinya, besarnya iuran ini sangat beragam ada yang Rp. 4000 hingga Rp 5000 perhari dari hasil restribusi inilah para pengurus mengaji para petugas kebersihan dan keamanan,” katanya. (rd2)
PD Pasar Sediakan Air Bersih untuk Pasar
FOTO: SALAMUN
PD Pasar Palembang Jaya bersama Badan Pengawas Sabtu(19/10) melakukan blusukan ke 5 pasar tradisional yang ada di kota Palembang. Kelima pasar tersebut yaitu pasar - Kamboja, Alang - alang Lebar, Griya Musi Sako, Multi Wahana, dan Pasar Satelit.
PALEMBANG, RP - Keberadan pasar tradisonal di Kota Palembang tidak bisa terlepas dari pungutan liar yang tidak jelas peruntuanya hal inilah yang terjadi di 3 pasar di Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang. Hal diungkapkan oleh Dwi Sofyan Pengurus Pasar Buah Temanggung saat ditemui di kediamanya Sabtu, (19/10). “Saat ini pasar di wilayah Kecamatan Ilir Timur 1 diganti pimpinan pasarnya oleh PD Pasar Palembang Jaya . Pimpinan pasar ini membawahi 3 pasar yaitu Pasar Kentut, Pasar Buah Temanggung dan Pasar Dika,” katanya Rencananya oleh Pimpinan pasar atau kordinator yang baru ini kami di-
TINJAU:
Dirut PD Pasar Palembang Jaya Apriadi C Busri bersama Banwas PD Pasar Hermanto Wijaya saat meninjau pasar Griya Musi Sako Palembang.
PALEMBANG, RS - Fasilitas air bersih di pasar - pasar tradisional di kota Palembang terus diperhatikan oleh pemerintah kota Palembang. Hal ini diungkapkan oleh Apriadi S Busri Direktur Utama PD Pasar Palembang Jaya. Fasilitas air merupakan bagian penting dalam meningkatkan ke-nyamanan untuk para pedagang dan pembeli. Apriadi menambahkan dari 23 pasar yang sudah di cek 6 diantaranya belum memiliki fasilitas air bersih maka dari itu pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak PDAM untuk segera memasang instalasi air bersih. ”Jangan sampai pasar memakai air yang tidak layak pakai dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan,” katanya. Anggota Dewan Pengawas Pasar Kota Palembang Hermanto Wijaya mengungkapkan, pihaknya dalam waktu dekat
akan segera melakukan koodinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait persoalan air ini. PD Pasar Palembang bekerja sama dengan Jayaraya Solustion akan membangun 3 toilet di kawasan pasar Kamboja. “Serta dalam waktu dekat akan melakukan kordinasi dengan berbagai instansi seperti dinas kebersihan kota palembang untuk menjaga kebersihan karena areal pasar tradisonal juga masuk dalam penilaian adipura,” katanya. Hermanto menyampaikan kepada petugas kebersihan untuk terus meningkatkan kebersihan pasar apabila pasar bersih dan rapi maka PD Pasar akan memberikan reward kepada petugas kebersihan. “Ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada petugas untuk terus bekerja dengan baik,” ujar pria yang akrab disapa Ko HW ini. (rd2)
ADVERTORIAL
Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian bersama masyarakat Banyuasin melaksanakan salat idul Adha dan pemotongan hewan kurban yang dipusatkan di Masjid Al-Amir komplek perkantoran Sekojo Pemkab Banyuasin di Pangkalan Balai.
Bupati Gelar Salat I’d dan Qurban Bersama Masyarakat Banyuasin RIBUAN masyarakat Banyuasin mengelar salat Idul Adha 1434 Hijri-
Jamaah Shalat Idul Adha.
yah, bersama Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian yang dipusatkan di
Masjid Al-Amir komplek perkantoran Sekojo Pemkab Banyuasin di Pang-
Sambutan dari Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian.
kalan Balai. Salat I’d yang dilaksanakan tersebut, pagi pukul 07.30 WIB, Selasa (15/10), Berlangsung hikmad dan tertib, dihadiri oleh Wakil Bupati Banyuasin, Ir SA Supriono, Sekda Ir Firmansyah, Ketua DPRD, Kapolres Banyuasin, Kamendepag Banyuasin, SKPD, Mantan Bupati Banyuasin Ir H Amiruddin Inoed, Pengurus Masjid Al-Amir, dan ribuan masyarakat Banyuasin. Dalam sambutannya Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian Mengatakan ada dua makna yang harus di petik dalam semangat berkurban yakni kesolehan ritual yang berarti Kepatuhan kita kepada sang khalik untuk melaksanakan perintahnya seperti menunaikan ibadah haji
ketanah suci dan kesolehan sosial kemanusian bermaksud untuk rela berkorban sesama umat. “Karena tujuan qurban sendiri untuk meningkatkan kepedulian dalam berbagi sesama umat menuju Kabupaten yang sejahtera yakni baldatun toyibatul warobbul ghoffur,” tuturnya. Dia mendoakan untuk umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah ditanah suci semoga rangkaian ibadah haji mereka, menjadi haji mabrur dan semoga selamat sampai pulang ketanah air Dengan semangat berkurban juga, mari bersyukur atas nikmat Allah SWT yang ditandai dengan menyembeli hewan kurban sebagaimana telah dicontohkan nabi Ibrahim AS.
”Terakhir, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1434 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin,” ucapnya. Usai melaksanakan shalat I’d, Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian bersama jajaran Muspida menyerahkan hewan kurban kepada Panitia Masjid Al-Amir berjumlah 14 ekor sapi terdiri Bupati 1, Wakil Bupati 1, Ketua DPRD 1, Sekda 1, Dinas Pendidikan 4, Bank Sumsel 2, Bappeda 1, Kesbangpol 1, Dinas perhubungan dan komimfo 1, Kapolres 1. Kemudian Bupati Banyuasin, langsung menuju guest house dirumah dinas Bupati Banyuasin untuk mengelar Halal Bii Halal bersama pejabat dan masyarakat Banyuasin (adv/tri)