SUARA RAKYAT MP3EI dan Kemajuan Ekonomi Nasional
II
PEMERINTAH, melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011, telah menetapkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menjadi arah pembangunan ekonomi Indonesia hingga tahun 2025. MP3EI merupakan sebuah konsep yang komprehensif dengan memadukan berbagai potensi wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke plus dengan berbagai dinamikanya. Muatan utama MP3EI seperti yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam pengantar peraturan presiden tersebut adalah debottlenecking, dengan esensi di dalamnya antara lain; pengembangan potensi daerah melalui koridor ekonomi, konektivitas nasional melalui sinkronisasi rencana aksi nasional terkait infrastruktur dan regulasi, kemitraan, dengan dukungan pihak swasta melalui public private partnership. Kemudian adanya inisiatif dari daerah, target pendapatan dan tujuan bagi kesejahteraan masyarakat.debottlenecking menjadi kendala utama dalam pembangunan di seluruh Indonesia selama ini, ia menjadi semacam fenomena pembangunan akibat terpolarisasinya pembangunan pada pusat-pusat tertentu hingga miskin akan konektivitas ke wilayah lain Sekira dua tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meluncurkan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Tidak tanggung-tanggung, targetnya untuk membangun perekonomian Indonesia melalui pembangunan puluhan megaproyek di beberapa zona, mulai dari Indonesia
RAKYAT SUMSEL, HOLIDAY MINGGU KE-4/VI/2013
barat sampai timur. Proyek MP3EI ini kental investasi anggaran dan mengundang investasi senilai Rp4.000 triliun. Dari investasi tersebut, sebagian besar proyeknya sudah groundbreaking pada empat lokasi besar, seperti Sei Mangkei Sumatera Utara, Cilegon, Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), dan Timika Papua, dengan pembangunan 17 proyek besar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, juga mengemukakan bahwa sejak Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ditetapkan pada tahun 2011 lalu, banyak proyek yang telah terealisasi menghabiskan dana investasi hingga mendekati sekira Rp600 triliun. Adapun sumber pendanaan untuk proyek-proyek tersebut berasal dari APBN, BUMN, dan swasta. Kehadiran proyek program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) mampu memberikan nuansa baru pada perekonomian nasional. Hal ini bisa dilihat dengan kemajuan perekonomian nasional yang cukup menggembirakan. Program MP3EI mengimplikasikan bahwa berbagai kebijakan dan keputusan tepat untuk membangun perekonomian Indonesia telah tepat adanya. Dan, terbukti Indonesia semakin kuat dalam tingkat pertumbuhan perekonomian Program MP3EI bisa terbilang memberikan angin segar pada kondisi ekonomi nasional saat ini. Ini perlu mendapatkan apresiasi khusus karena mampu membawa perubahan signifikan atas kondisi perekonomian bangsa Indonesia. Hal
tersebut menjadikan Indonesia kini dipandang oleh negara-negara bukan hanya sebelah mata saja. Kini, Indonesia bahkan dipandang sebagai salah satu negara di Asia yang diakui memiliki kekuatan perekonomian cukup dapat dibanggakan. Dengan pemaparan kebijakan nasional di dunia Internasional, saya melihat bahwa pancapaian ekonomi Indonesia serta reformasi ekonomi dan ekspansi Indonesia ke perekonomian global memberikan sinyal bahwa Indonesia kini bangkit menjadi sebuah negara yang diunggulkan dari segi perekonomian. Ketika kita melihat gagasan melalui proyek MP3EI di Kalimantan, mengindikasikan sekian wilayah Indonesia kini hampir bisa dikatakan merata pada tingkat perekonomiannya. Jadi, dapat dikatakan Kalimantan sebagai sebuah wilayah yang besar tidak dapat dikatakan sebagai provinsi atau wilayah Indonesia yang tidur, melainkan sudah setara dengan wilayah-wilayah lain. Intinya Indonesia dalam segi ekonomi bukan hanya terpusat di daerah Jawa dan Sumatera saja melainkan seluruh nusantara termasuk Kalimantan sudah dapat menikmati keseteraan perekonomian yang kuat. Pertumbuhan ekonomi nasional cenderung semakin besar. Ini berdampak pada investor-investor asing yang berlomba-lomba untuk menginvestasikan dananya di Indonesia. Hal ini tentu menjadi nilai positif bagi perekonomian Indonesia, di tengah perekonomian global yang kini lesu akibat dari krisis Eropa dan pelambatan ekonomi AS. Indonesia nyatanya tetap berdiri tegak menatap ekonomi yang semakin baik. Kendala Infrastruktur
MP3EI boleh dibilang merupakan desain besar pembangunan jangka menengah-panjang, yang disebut juga Visi 2025. Dalam desain ini, pada 2025, Indonesia berambisi menjadi negara maju dan ekonominya masuk 12 besar dunia. Ketika itu, produk domestik bruto (PDB) kita mencapai US$ 3,8-4,5 triliun dengan pendapatan per kapita sebesar US$ 13.00016.100. Saat ini, PDB Indonesia mencapai Rp8.241,9 triliun (hampir USD850 miliar) atau PDB per kapita USD3.562. MP3EI menitikberatkan percepatan ekonomi pada transformasi dengan pendekatan nilai tambah, mendorong inovasi, mengintegrasikan pendekatan sektoral dan regional, serta memfasilitasi percepatan investasi swasta sesuai kebutuhan. Dalam desain ini, ada tiga strategi utama yang ditempuh, yakni pengembangan enam koridor ekonomi, penguatan konektivitas nasional, serta percepatan kemampuan SDM dan iptek nasional. Sejauh ini ada proposal proyek yang masuk ke enam koridor tersebut senilai Rp4.700 triliun. Jelas mayoritas proyek MP3EI bakal berada di daerah. Karena itu, kendala terbesar justru pada lemahnya peran pemerintah daerah (pemda) serta banyaknya peraturan daerah (perda) yang bertabrakan dengan pusat, tumpang tindih, dan tidak probisnis. Itulah sebabnya, MP3EI akan berhasil apabila pemerintah pusat dan daerah serius menempuh sinkronisasi dan harmonisasi seluruh regulasi atau peraturan daerah yang ada. Sejumlah regulasi juga mesti dibereskan karena menjadi keluhan investor MP3EI, seperti UU tentang Ketenagakerjaan, UU tentang Pertambangan Mineral
Pembaca yang budiman. Rakyat Sumsel siap mengakomodir opini Anda seputar kehidupan Politik negeri ini, terkhusus Sumsel. Isi muata tulisan diharapkan tidak mengandung unsur SARA dan mendeskreditkan kelompok/golongan/partai tententu. Tulisan Anda dapat dikirim ke email rdr_plg@yahoo.com (harap disertakan, identitas lengkap, dan foto) Hotline Politik, kirim melalui radar_palembang
* 0821 - 75815016
0813734XXXXX Pak Walikota tlg perhatike jalan Kol H Burlian tepatnya di pasar KM 5 kalu pagi selalu macet akibat banyaknya orang berbelanja dipasar KM 5. Mohon kalau bisa dicari solusinya.
Semangat Aspirasi Rakyat
@radar_palembang
0813776XXXXX Pak Walikota tlg juga perhatike macet Jalan di Kol H Burlian tepatnya didepan SMA Muhammadiyah. Mohon perhatiannya
dan Batubara, UU Migas, serta peraturan turunan UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan. Selain itu, saat ini masih ada belasan provinsi yang belum menyelesaikan Rencana Umum Tata Ruang dan Wilayah. Selain kendala regulasi dan pembebasan tanah, proyek-proyek MP3EI juga terhalang masalah pembiayaan. Proyek-proyek infrastruktur umumnya berjangka panjang dengan tingkat pengembalian yang rendah, sehingga
membutuhkan skim pendanaan berjangka panjang pula. Sementara itu, dana di perbankan nasional didominasi simpanan jangka pendek. Dalam konteks itu, gagasan pembentukan bank infrastruktur bisa dipertimbangkan. Atau pemerintah menerbitkan obligasi dengan jaminan proyek-proyek infrastruktur yang akan dibangun. Agar proyek MP3EI terdengar gaungnya, pemerintah perlu fokus pada beberapa megaproyek yang
benar-benar strategis, monumental, dan bisa menjadi kebanggaan bangsa. Dengan strategi tersebut, disertai upaya serius mengatasi berbagai kendala yang membelenggu proyek-proyek MP3EI, pemerintah dapat memperlihatkan kepada publik bahwa MP3EI bukanlah pepesan kosong.** Fathur Anas Peneliti di Developing Countries Studies Center (DCSC) Jakarta
Fathur Anas
Menimbang Energi Alternatif DUNIA kini sedang dilanda kebingungan akan krisis energi yang makin memperihatinkan. Di mana ketersediaan cadangan berbagai jenis energi mulai menipis, khususnya energi yang berbahan bakar minyak (BBM). Fakta bahwa cadangan minyak dunia hanya dapat digunakan sampai 30 tahun lagi membuat para stakeholder maupun korporasi-korporasi kebingungan untuk memenuhi kebutuhan energi di masa depan. Semua negara di dunia maupun para stakeholder yang concern akan energi kini sedang serius berpikir bagaimana mengelola serta menghemat pemakaian energi sebaikbaiknya, guna mengurangi krisis dan konflik energi yang mungkin akan timbul di masa depan. Kini, banyak pihak di dunia sedang mengusahakan penggunaan energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan dan menghemat penggunaan energi fosil yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, gas dan lain-lain. Di dalam negeri sendiri pemerintah kini sedang gencar mengampanyekan penggunaan energi alternatif sebagai langkah antisipasi atas kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Energi alternatif diyakini dapat mengurangi krisis energi minyak dan gas maupun energi tak terbarukan lainnya Namun, usaha ini belum menyentuh pada masyarkat luas khususnya di level masyarakat bawah. Jangankan bicara masalah energi alternatif oleh masyarakat awam, banyak dari kalangan pemerintah, pengusaha maupun sebagian kaum intelektual juga tidak memahami pentingnya menghemat energi sedini mungkin dan beralih ke energi alternatif seperti memaksimalkan
penggunaan gas. Presiden SBY dalam pidato sambutan ketika membuka konvensi dan pameran Indonesian Petroleum Asociation (IPA) ke-37 di Jakarta Covention Center (JCC) Senayan, mengajak kepada jajaran pemerintah pusat dan daerah, BUMN dan BUMD untuk untuk memberi contoh dalam konsumsi energi secara hemat dan efisien, di antaranya dengan menggalakkan penggunaan gas sebagai bahan bakar operasional kendaraan dinas. Khusus untuk program pengalihan bahan bakar di sektor transportasi, SBY juga meminta kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah termasuk jajaran BUMN dan BUMD, untuk terus menggalakkan penggunaan bahan bakar gas untuk kegiatan operasional kendaraan dinas mereka. Keadaan harus segera diubah agar bangsa ini tetap eksis dan berjalan sesuai cita-cita para pendiri bangsa. Perlu ada kebijakan energi yang sustainable dan terencana serta bertanggung jawab oleh pemerintah dengan melakukan efisiensi energi secara serempak dan nasional. Namun, untuk mewujudkan langkah itu di tingkat implementasi perlu upaya yang nyata dari pemerintah. Jangan sampai ikrar hemat energi nasional itu hanya jalan di tempat dan hanya live service semata Upaya konkret itu adalah mengelola energi nasional dengan sistem tata-kelola energi yang terpadu. Sistem tata kelola energi nasional yang terpadu dengan menargetkan efisiensi energi perwilayah akan memudahkan pemerintah melakukan pemetaan penyebaran dan kebutuhan konsumsi energi secara nasional. Pengelolaan Energi
Munculnya kelangkaan serta tiadanya jaminan ketersediaan pasokan minyak dan gas di negeri sendiri merupakan kenyataan paradoks dari sebuah negeri yang kaya sumber energi. Hal ini antara lain disebabkan tingginya ketimpangan antara produksi dan konsumsi energi nasional. Berbagai permasalahan mengenai carut-marutnya pengelolaan energi di Indonesia tidak lepas dari tiga hal. Pertama, manajemen yang diterapkan oleh pemerintah sama sekali tidak tepat. Pemerintah dan pihak swasta yang bergerak di bidang pengembangan pengelolaan sumber daya energi belum memanfaatkan dan memperhatikan geostrategi Indonesia. Semua kebijakan yang dikeluarkan tidak lepas dari kepentingan komersil dan berdasarkan keuntungan pribadi. Akhirnya, rakyatlah yang menjadi korban dari kutukan ini. Kedua, pemerintah sama sekali tidak tertarik dengan konsepsi pengembangan sumber daya terbarukan (renewable energy). Wacanawacana mengenai pengembangan ini hanya sebatas ucapan pemerintah (lip service) lip service) yang tidak kunjung terlihat realisasinya. Pemerintah masih terus bergantung pada eksploitasi minyak dan gas bumi. Padahal ketersediaannya terus merosot. Ketiga, terdapat kesalahan kebijakan yang tercantum pada UU No. 22 Tahun 2001 tentang migas yang menyebutkan bahwa negara hanya berperan sebagai regulator bagi pihak yang hanya mencari keuntungan semata, terutama perusahaan asing. Fathur Anas Peneliti di Developing Countries Studies Center (DCSC) Jakarta
klik...........www.radarpalembang.biz
WAKIL RAKYAT
III
RAKYAT SUMSEL,EDISI HOLIDAY MINGGU KE- 4/VI/2013
Pileg 2014
Incumbent Peluang Terpilih Kembali CALON Incumbent pada pileg 2014 mendatang, memiki kas cukup besar untuk duduk kembali sebagai anggota dewan periode lima tahun kedepan. Track record incumbent telah terbukti kinerjanya sehingga lebih mudah ketimbang pendatang baru.
PALEMBANG, RP – Hal tersebut diungkapkan, Dr Febrian, pengamat ilmu politik dari Universitas Sriwijaya mengatakan keuntungan incumbent sudah memiliki kinerja dan kedekatan dengan masyarakat, “Apalagi mereka memiliki dana dari Negara yang disebut Negara konstituen, maka mereka lebih mudah dekat dengan masyarakat menggunakan dana dari Negara,”
kata diaSemenatara pendatang baru, baru akan mengumbar janji tanpa ada bukti kinerja, meski hitungan belanja kampanye tak bisa diukur, Namun kebanyakan pendatang baru tak memiliki anggaran yang memadai. “Secara politik, dana aspirasi itu sangat politis, meski hal itu memang menjadi kewajian setiap calon untuk menyalurkan dana aspirasi sesuai dengan dapil mer-
eka,” kata febrian Kalau menyinggung person, saya tidak berkompeten menilai person by person, namun secara normatif hanya seperti itu, mereka duduk di kursi parlemen tentu memiliki potensi yang besar kembali duduk lima tahun kedepan. “Nah disinilah sebenarnya masyarakat sejatinya memiliki kuasa penuh menentukan siapa yang berhak menang menilai secara
substantif, mengetengahkan kinerja mereka selama 5 tahun terakhir, jangan hanya menilai dari sisi sudah mendekati pemilu,” kata dia Kinerja selama 5 tahun mesti diukur sejauh keberpihakan para wakil rakyat, menurutnya hal itu terlihat dengan kinerja dan kedekatan mereka dengan masyarakat, sebab ia mengakui, musim pemilu banyak politisi yang sok kenal sok dekat.“Saya kira ma-
syarakat sumsel cerdas dan emahami siapa yang layak mewakili mereka,” kata dia Ia sendiri menghimbau agar masyarakat memilih sesuai kinerja dan kedekatan dengan masyarakat, jangan ememilih secara serampangan, apalagi mereka yang tak pernah muncul ditengah masyarakat kemudian memasuki musim politik baru muncul, ini tak bagus, kata dia (can)
DCS DPRD KOTA PALEMBANG DAPIL I Partai Nasdem
1.Drs Harison Husin 2.M Danu M 3.Kartika SE SH MH 3.Ir Edang Efendi 4.Abdulhay Fachlepie 5.Yulia Pangestu 6.Zulkop Meiranto 7.Freddy Haryanto 7.Erika Puspita Sari 8.Budiyansyah
Partai Demokrat
1. H. HARNOJOYO, S.Sos 2. MOCHAMMADNOFRANM TRIANSYAH 3. MARDI,ANASHMM 4 Muliadi Spd 5 YOGASUGAMA 6 SUSMAWATI. SE 7 Zulfan Efendi , SE 8. Suratman 9. HOSIATI 10 .Heru Darmawan
SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
PKB
Sutami S.AG Rudi Interwijaya Helma Rosa Deni Henata S.Sos Siti Hawa SH Drs Lansri I M Thamrin D Rozali Yetti Ariyus SH Yanrico
PAN
1.Cik Nona 2.Syamsul Efendi 3.Wim Shandy F 4.Dora Fatma N 5.Drs Almubin Sohib 6.Faturrahman 7.Mayamin SH MSi 8.Sudiatmo SH 9.Fitra Jaya Purnama ning 10. Agustina
PKS
1.Evi Dahlia 2.Eka Arfanie SSi 3.Mokhammad Siswandi SSi 4.Yogi Syafril 5.Darussalam SH 6.Endah Murtiningrum 7.Titin Juniana 8.M. Anwaral Syadat SSi 9.Hasbi. SE 10.Budi Santoso
PPP
1.Drs Azhari 2.Drs Isa Ansori Y 3.Mei Yulyah Ningsih 4.Usman Kusim S Ag 5.A Zaky Amrullah 6.Ivana SP MSi 7.IR Alkat Samsul B 8.Desy Aryani SE 9.Yuli Andrika D 10.Sutrisman
PDIP
1.H Darmawan SH 2.Julius Alev Yadhie 3.Novia Pahlawani SE 4.H.M. Ali Sya’ban 5.Ahmadsaihu, SE 6.Murniati Puspita Ningrum 7.Hendra Wijaya, ST 8.Setyo Budi Irawan 9.Amir A.Md 10.Nurlinda SR
Partai Hanura
Narutama Tafip SE Endang Fikrie Ema Nora SE Marthin Anvertama SE Sri Purnamawati SSos H. Muhammad Roem SMHK Gusmah Fristian SE Iwansyah Putra Ida Sulastri SKep Muhammad Ilah SPd
Partai Golkar
1 M Andiyansyah SH 2 Jimmi Oscar H 3.Eka Meirin O 4.Surya Rahman SE 5.Jan Haris Sagala 6.Ika Nurhayati 7.A Nizar 8.Roni Dermawan 9.Citra Paramita P 10. K M Riduan Said
PKPI
1. Dusli Bin Tolani 2. SD Darlis 3. Yelli Yusnita Amd 4. Bobby Andista 5. Novian Irawan, ST 6. Amanda Humaira 7. Windo Alexander 8. Darul Sukri Amd 9. Maya Libiany SE 10. Yusmaheri
Partai Gerindra
1 M Andiyansyah SH 2 Jimmi Oscar H 3.Eka Meirin O 4.Surya Rahman SE 5.Jan Haris Sagala 6.Ika Nurhayati 7.A Nizar 8.Roni Dermawan 9.Citra Paramita P 10. K M Riduan Said
PBB
1.A Tarmizi 2.Drs A Chaidar 3.Hj Salmah A 4.Kgs Ishak Yasin 5.Ir Hj Idasatriani 6.Sulaiman Jahri 7.MGS Efrianyah 8.Ratna Puspita 9.Rabiatul Adawiyah 10. Fachrurrozi Solaj
klik...........www.radarpalembang.biz
IV
RAKYAT SUMSEL, EDISI HOLIDAY MINGGU KE-4/VI/2013
PD: Berakhir Sudah Koalisi dengan ‘Bunglon’
35 Caleg DPR RI
‘Bermasalah’ Dilaporkan ke KPU JAKARTA,RS - KPU hingga saat ini masih terus menerima masukan dan laporan masyarakat terkait daftar caleg sementara yang dipublikasikan KPU. KPU telah menerima sebanyak 35 laporan. “Sudah ada 40 laporan masyarakat, 5 di antaranya dari kabupaten/kota. Ya ada 5 yang nyasar ke kita,” kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah dalam pesan singkat, Jumat (21/6). Menurutnya, 5 laporan yang dimaksud sebetulnya masyarakat yang melaporkan caleg di DPRD Kabupaten/Kota. Caleg itu harusnya dilaporkan di KPUD, namun mereka melaporkannya kepada KPU RI. “Semua laporan tersebut tidak serta merta menggugurkan caleg. KPU akan meng-
klarifikasi terlebih dulu kepada partai politik bersangkutan,” ungkapnya. “KPU masih menerima masukan dan laporan masyarakat sampai tanggal 27 Juni 2013,” lanjut mantan Ketua KPU Jawa Barat itu. KPU telah menetapkan 6.550 daftar caleg sementara untuk Pemilu 2014. KPU juga telah mempublikasikan profil lengkap mereka melalui website KPU www.kpu.go.id. Masukan dan tanggapan atas caleg dapat disampaikan langsung ke kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat. Selain itu dapat juga dikirimkan melalui Fax. (021)-3145914 atau melalui email: tanggapan.dcs@kpu.go.id. (bal/nrl)
Cegah Pengusaha Suap Pejabat KPK Undang 150 CEO JAKARTA,RS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat masih ada celah bagi pengusaha untuk menyuap penyelenggara negara. Lembaga antikorupsi itu akan memanggil 150 pengusaha untuk menghindari kejadian itu. “Minggu depan kami membuat forum besar di Medan, berkaitan dengan upaya KPK untuk meminimalisasi potensi korupsi terutama yang berkaitan dengan korporasi,” kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (21/6). Acara yang akan dihadiri para pemilik usaha ini ditujukan untuk membuat kesepahaman bersama tentang pencegahan terlibatnya pengusaha dalam kasus korupsi. Dalam
acara yang diadakan pada Senin (24/6) mendatang juga akan membahas konstruksi hukum kejahatan korporasi yang akan menjadi wilayah penanganan KPK. Menurut komisioner KPK lainnya, Adnan Pandu Praja, acara itu juga akan dihadiri sejumlah lembaga antikorupsi dari berbagai negara. Mereka akan menjalin kerjasama internasional berkaitan dengan penanganan korupsi. “Kita akan buat semacam inter act, jadi ada kerjasama internasional untuk memberantas korupsi,” kata Pandu. Pandu mencotohkan ketika KPK menangkap Muhammad Nazaruddin di Kolombia. Saat itu KPK menggandeng 10 lembaga antikorupsi dari beberapa negara.”Dengan adanya kerjasama ini akan memudahkan kita ketika ada tersangka korupsi yang lari ke luar negeri,” tutup Pandu.(mok/fjp)
JAKARTA,RS - Kebersamaan dengan PKS di koalisi sudah berakhir. Elite partai koalisi menghembuskan napas lega, berakhir sudah berkoalisi dengan ‘bunglon’”Paling tidak, berakhir sudah anggota koalisi yang bermental bunglon,” kata Ketua DPP PD Didi Irawadi Syamsuddin. Menurut Didi, berakhirnya kebersamaan dengan PKS tak perlu dirayakan besar-besaran. Saatnya parpol koalisi merapatkan barisan mengawal pengalihan subsidi BBM ke berbagai sektor.
FOTO : JPNN
DIWAWANCARA: Bekas Bupati Seluma, Provinsi Bengkulu, dicecar wartawan usai menjalani pemeriksaan selama 4 jam di gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu terkait pengusutan kasus korupsi pembebasan lahan pabrik semen, Kamis (20/6). Murman diperiksa masih dalam kapasitas sebagai saksi. Didi Irawadi Syamsuddin
DPR Sahkan RUU Ormas 25 Juni Meski sempat mendapat pertentangan dari berbagai kalangan, RUU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) akhirnya disetujui mayoritas fraksi dan siap disahkan menjadi Undang-Undang. DPR menjadwalkan pengesahan RUU Ormas pada 25 Juni mendatang. Ja k a r t a , R S -“Kemarin rapat Bamus (Badan Musyawarah) DPR, saya sudah laporkan sebagai pimpinan Pansus bahwa Bamus telah menjadwalkan siap dibawa ke paripurna tanggal 25 Juni,” kata Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain, saat berbincang dengan detikcom, Jumat (21/6).
saya yakiin bisa bersama kita,” tutur politisi PKB itu. Terkait beberapa pasal yang menjadi perbedaan fraksi dan kritik sejumlah Ormas seperti Muhammadiyah, menurutnya sudah clear dan bisa disepakati.”Secara substansi RUU Ormas tidak ada satu pun fraksi yang tidak setuju, semua bab clear setidaknya sampai rapat Pansus,” tegasnya. Di antara pasal tersebut adalah tentang asas tunggal. Malik menyatakan Pansus menegaskan bahwa terkait asas Ormas adalah tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sementara asas partai politik sesuai dengan UU Partai Politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pasal lainnya yang dikritik yaitu terkait sumber dan audit pendanaan Ormas. Menurut Malik, Pansus telah menegas-
Abdul Malik Haramain
Menurutnya, dalam raker Pansus RUU Ormas pada Rabu (19/6) lalu, sebanyak 8 fraksi menyatakan persetujuannya agar RUU Ormas segera disahkan. Sementara satu fraksi yaitu Fraksi PAN menolak pengesahan RUU Ormas. “Saya yakin Fraksi PAN sebelum 25 Juni Insya Allah bisa ikut gabung, artinya setuju. Saya dan teman-teman (Pansus) terus melakukan komunikasi ke Fraksi PAN dan
kan bahwa sumber keuangan itu ada 4. Pertama bersumber dari iuran anggota/pengurus yang pertanggungjawabannya diserahkan kepada Ormas sesuai AD/ART masing-masing. “Kedua, sumber dan yang berasal dari masyarakat atau publik, terhadap dana itu diperintahkan Undang-undang untuk menyampaikan laporan keuangan ke publik atau media. Ini penting agar si penyumbang mengerti penggunaannya jangan sampai meng-collect dana tapi nggak pernah laporan,” paparnya. “Tiga, sumber dana dari ABPN/APBD. Terhadap dana itu laporan Ormas sesuai aturan perundangan. Keempat, dana yang diperoleh dari asing, terhadap dana itu maka Ormas diminta melaporkan kepada pemerintah,” imbuh Malik.(iqb/nrl)
Ketua DPD Siap Ikut Konvensi Capres PD JAKARTA, RS - Konvensi capres Partai Demokrat akan diisi oleh calon-calon alternatif. Diantara calon tersebut adalah Ketua DPD RI, Irman Gus-
man. Irman menyatakan siap nyapres. “Kalau ditanya kesiapan, tentunya Saya siap,” tegas Irman kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (21/6). Menurutnya sejumlah tokoh mendukungnya dalam konvensi tersebut, seperti mantan Menko Ekonomi, Rizal Ramli. Namun dirinya enggan berbesarkepala terkait hal ini. “Walaupun Saya mendapat undangan khusus dari Pak
SBY, tapi komunikasi dengan Pak SBY lebih banyak terkait peran Saya sebagai Ketua DPD,” kilahnya. Konvensi capres PD sedang disiapkan. Sekitar bulan September 2013 nanti sejumlah tokoh akan disaring. Sejumlah nama seperti Gita Wirjawan, Marzuki Alie, juga diundang dalam konvensi ini. Sejumlah tokoh internal PD juga berharap Guber-
nur DKI Jakarta Joko Widodo ikut konvensi capres PD.(van/van)
Irman Gusman
Direstui DPR Pembangunan Perpustakaan Nasional Senilai Rp 680 M JAKARTA, RS - DPR menyetujui rencana pemerintah untuk membangun Perpustakaan Nasional RI. Anggaran untuk bangunan setinggi 24 lantai itu dialokasikan sebesar Rp 680,6 miliar. Pembangunan perpustakaan itu sudah mulai dibahas antara Komisi X, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI). Ketua Komisi X Agus Hermanto mengatakan semua fraksi di DPR menyetujui pembangunan perpustakaan itu. “Tugas dari perpustaakan ini kan mencerdaskan kehidupan bangsa, kalau gedungnya apa adanya, orang jadi tidak gemar membaca,” kata Agus kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/6). Untuk pembangunan perpustakaan ini, Perpustakaan
Semangat Asprirasi Rakyat
Agus Hermanto
Nasional mengajukan anggaran multiyears sebesar Rp 680,6 miliar. Rencananya, pembangunan ini dilaksanakan selama tiga tahun. Dengan anggaran masing-masing di tahun pertama sebesar Rp 199,25 miliar, tahun kedua Rp 231,652 miliar dan tahun ketiga Rp 249,808 miliar. Namun pengajuan anggaran ini berbeda dengan asumsi pembangunan dari Kementerian Pekerjaan Umum yang telah menerbitkan Surat Rekomendasi nomor BU 0106-Cb/3444 tanggal 26 September 2012 tentang analisis kebutuhan biaya pembangunan gedung fasilitas layanan Perpustakaan Nasional seluas 50,445 meter persegi. Dari Kemen PU, untuk membangun 24 lantai plus dua basement, ‘hanya’
dibutuhkan dana sebesar Rp 466,688 miliar. “Tentunya ini sedang disiapkan secara administrasinya. Namun suatu ide gagasan yang sudah dituangkan bentuk desain sudah dilaksanakan,” ujar Agus. Pembangunan perpustakaan yang rencananya akan berdiri di Jalan Medan Merdeka Selatan ini dimulai pada akhir tahun 2013. “Jadi pembangunan sekitar 30 bulan. Persiapan 8 bulan. Jadi 38 bulan. Dari jadwal saya melihat nanti tahun 2016 semuanya sudah terwujud,” papar pria yang juga Waketum PD ini. Agus menuturkan, awalnya pemerintah hanya menyetujui pembangunan perpustakaan setinggi 10 lantai dengan anggaran yang sudah disetujui Rp 200 miliar. Namun, akhirnya, DPR dan pemerintah menyepakati 24 lantai dengan asumsi biaya Rp 400 miliar. Sementara, perpustakaan nasional yang berada di Salemba, Jakarta Pusat, masih tetap beroperasi. “Tapi pusatnya di sana (Jalan Merdeka). Nanti kalau sudah jadi, perpusnya viewnya monas, kota Jakarta. Insya Allah bisa berikan keteduhan bagi pembaca,” pungkasnya.(trq/mok)
“Biar rakyat menilai dan sejarah mencatat bahwa langkah PKS melalui paripurna BBM tidak lain hanyalah upaya pengalihan isu dugaan korupsi yang telah menimpa beberapa kader utamanya,” kata Didi. “Jelas hanya sekadar upaya mengalihkan isu malpraktek impor sapi, yang mengakibatkan melonjak dashyat harga daging sapi kebutuhan pokok rakyat, menjelang Idul Fitri yang menjadi perayaan sangat sakral dan besar bagi umat Islam,” lanjutnya. Menurut Didi, gaya politik berjiwa bunglon yang diterapkan PKS jauh dari politik ksatria. Tak elok rasanya hanya mau ikut kebijakan yang enak-enak saja. “Sementara kebijakan yang tidak popular dan tidak enak, tidak mau ikut menanggung risiko. Maka sangat pantas sanksi sebagaimana code of conduct yang ada, yakni otomatis dikeluarkan dari koalisi,” tandasnya.(van/try)
Harus Bisa Mengayomi DPR dan DPD JAKARTA,RS - PDIP belum menyebutkan siapa pengganti Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR RI. Adalah wewenang Ketua Umum PDIP dalam hal ini, namun Ketua DPD RI Irman Gusman berharap siapapun yang ditunjuk mampu me-
Ketua MPR itu kan harus mengayomi bawahannya, anggota MPR itu kan DPR sama DPD. Bukan hanya DPR Irman Gusman menuhi kriterianya. “Ketua MPR itu kan harus mengayomi bawahannya, anggota MPR itu kan DPR sama DPD. Bukan hanya DPR,” ujar Irman Gusman saat diwawancarai di kantornya, Jumat (21/6). Menurutnya memang sulit menemukan orang seperti Taufiq Kiemas yang sangat negarawan. Ia juga berharap Ketua MPR yang baru nantinya mampu menjalin komunikasi yang baik dari berbagai golongan. “Pak Taufiq sering itu ke sini (kantor pimpinan DPD) terus ke lantai tiga (kantor pimpinan DPR), jadi beliau sangat merangkul semua anggota MPR,” tambahnya. Sosok kepemimpinan Taufiq Kiemas dianggap menjadi tolok ukur dalam menentukan calon ketua MPR RI. Diberitakan sebelumnya Irman Gusman menyebut enam nama kader PDIP sebagai calon potensial pengganti Taufiq Kiemas. “Banyak tokoh-tokoh, ada mas Tjahjo Kumolo, ada Mas Pram (Pramono Anung -red), ada Pak Darto (Sidarto Danusbroto -red), ada Mbak Puan (Maharani -red), ada M Prakosa, ada Pak Yasonna Laoly,” kata Ketua DPD RI, Irman Gusman, di Gedung DPR, Senayan, Rabu (19/6).(van/van)
klik...........www.radarpalembang.biz
V
RAKYAT SUMSEL, EDISI HOLIDAY MINGGU KE-4/VI/2013
‘
‘
Kasus Andi-Anas Belum Ada Progres
Zulkarnaen Djabar
Zulkarnaen Sebut Priyo dalam Kasus Alquran JAKARTA, RS - Politisi Golkar Priyo Budi Santoso terseret-seret kasus dugaan suap dalam proyek pengadaan kitab suci Alquran di Kemenag. Peran Priyo memang belum terbukti, namun Zulkarnaen Djabar yakin keterlibatan koleganya di satu partai tersebut pada akhirnya akan ketahuan. “Sudahlah nanti kalau sudah pada waktunya pasti akan ketahuan,” kata Zulkarnaen, Jumat (21/6/2013). Zulkarnaen meminta publik untuk bersabar mengikuti kasus ini. Zulkarnaen berjanji akan membuka keterlibatan wakil ketua DPR itu jika waktunya sudah tepat. “Pada waktunya nanti apa yang ditanyakan akan saya kasih tahu pada kawan-kawan,” tambah Zulkarnaen. Zulkarnaen juga mengatakan yang lebih mengetahui keterlibatan Priyo dalam kasus ini adalah Fahd El Fauz. “Yang memunculkan nama Priyo dan prosentase itu adalah saudara Fahd, dia lebih tahu,” pungkasnya. Nama Priyo Budi Santoso disebut Fahd El Fauz dalam persidangan. Priyo diduga menerima fee 1 persen dari proyek pengadaan laboratorium komputer tahun 2011 senilai Rp 31,2 miliar dan fee 3,5 persen dari proyek pengadaan Alquran tahun 2011 sebesar Rp22 miliar. Priyo sendiri sudah berkali-kali membantah turut menerima fee ke dua proyek tersebut. Sementara Zulkarnaen Djabar sendiri telah divonis 15 tahun penjara oleh pengadilan Tipikor dalam kasus. Dia mengajukan banding ke pengadilan tinggi karena menganggap vonisnya terlalu berat. Zulkarnaen Djabar divonis dalam kasus dugaan suap proyek kitab suci Alquran dan pengadaan Laboratorium Komputer Madrasah Tsanawiah di Kemenag tahun anggaran 2011. (rmd)
han yang dimenangi perusahaan asal Amerika Serikat berinisial Als. Selain Emir, nama lainnya yang sudah ditetapkan menjadi tersangka tapi tak kunjung ada proses lanjutan yakni Andi Mallarangeng dan Anas Urbaningrum. Keduanya menjadi tersangka terkait kasus proyek Hambalang. “Belum ada progres, KPK tidak buru-buru menahan. Secara teknis hukum, tersangka punya hak ingkar, yang dilakukan penyidik mengumpulkan saksi sebanyak-banyaknya. Kalau proses pemeriksaan saksi sudah lebih lengkap tersangka akan dipanggil. Konfirmasi ke tersangka,” urai Bambang.(ndr)
Belum ada progress (Andi-Anas), KPK tidak buru-buru menahan. Secara teknis hukum, tersangka punya hak ingkar, yang dilakukan penyidik mengumpulkan saksi sebanyak-banyaknya. Kalau proses pemeriksaan saksi sudah lebih lengkap tersangka akan dipanggil. Konfirmasi ke tersangka.” Bambang Widjojanto Wakil Ketua KPK
Tim Unsri Uji Kelayakan Kikim Area Rasa Pesimisme masyarakat akan direalisasikannya kecamatan Kikim Area menjadi Kabupaten baru nampaknya mulai hilang.
Pegawai Masih Trauma Bupati : Pemerintahan Tidak Libur BANYUASIN, RS – Bupati Banyuasin, Ir H Amiruddin Inoed, jika pelayanan public kepada masyarakat, sejak 2 pekan terakhir, tidak berjalan dengan maksimal. Kondisi tersebut, disebabkan aksi demonstrasi masyarakat yang mengepung pusat perkantoran di Kota Pangkalan Balai tersebut. Meski begitu, Amiruddin Inoed menegaskan, jika pemerintahan tidak libur sama sekali, meski pegawainya masih trauma dengan aksi pemblokiran pusat perkantoran itu. “Ya, selama terjadinya demo, staff dan pegawai di perkantoran menjadi takut untuk kerja, mereka takut dengan ancaman disweeping oleh massa, saat ini pegawai masih trauma dan takut,” kata Amiruddin Inoed, kemarin. Diterangkannya, secara psikologis, ratusan pegawai, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), ataupun sipil, mereka masih khawatir
untuk bekerja dan memberikan pelayanan public kepada masyarakat yang masih datang setiap harinya ke perkantoran. “ Ta p i s y u k u r n y a , r o d a pemerintahan tetap jalan, masyarakat masih datang, tetap dilayani,” terangnya. Amiruddin Inoed juga berpesan, kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Banyuasin, untuk tidak meninggalkan tugasnya. Tidak ada yang bolos, apalagi hingga mangkir kerja. “Absensikan diberlakukan, yang absen, bolos, sampai tidak masuk kerja, ya tentu ada sanksinya. Di Setda, dan SKPD itukan ada absensinya, ada yang pakai finger print juga,” tambah Inoed. M e n a n g g a p i seringnya aksi demonstrasi di Pemkab Banyuasin, Amiruddin Inoed menganggap itu proses demokrasi yang harus dihormati. Hanya saja, dia berpesan, untuk jangan menganggu
kehidupan Pemkab Banyuasin sendiri. “Menyuarakan aspirasi itu tidak dilarang, tapi hendaknya jangan ganggu pemerintahan, apalagi sampai menduduki perkantoran, menyegel dan lainnya. Kantor itu kan lambing Negara, mulai dari kantor DPRD, rumah dinas, inikah semua lambang Negara. Jadi, jangan sewenangwenang merusak, salurkan di tempat yang benar,” kata Inoed. Dari pantauan Radar Palembang , sejumlah kantor SKPD di lingkungan Pemkab Banyuasin sepi dari aktifitas masyarakat. Beberapa kantor dinaspun hanya diisi tenaga honorer. Kondisi yang kurang kondusif ini sepertinya dimanfaatkan sejumlah pegawai untuk bolos kerja. “Kami tekankan, tidak ada libur, yang bolos artinya melanggar, dan tentunya akan diberikan sanksi hingga pemecatan,” timpal Kepala BKD Banyuasin, Meldi Sartono. (tri)
PAW 2 Dewan Selesai Mei KAYUAGUNG, RS - Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) diganti atau Penggantian Antar Waktu (PAW). Sebelumnya pada Mei lalu sudah ada dua anggota dewan yang juga di PAW. Penggantian tersebut setelah kedua anggota dewan tersebut memilih berhenti karena maju dalam Pilkada OKI. Pergantian kedua wakil rakyat tersebut melalui Sidang Paripurna Istimewa di Gedung DPRD OKI, Jumat (21/6/2013). Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD OKI, H Yusuf Mekki SSos. Kedua anggota dewan yang di PAW adalah Krisnaldi SH dari Partai Golkar menggantikan Tri Kuncoro Hadi Lukito yang mundur saat mencalonkan diri sebagai wakil bupati OKI yang belum berhasil untuk
Semangat aspirasi rakyat
memimpin OKI. Kemudian A Hamid H Baki dari Partai Demokrat menggantikan M Rifai yang mundur jadi anggota Dewan dan terpilih menjadi Wakil Bupati OKI mendampingi Bupati OKI Iskandar SE periode 2014-2019 mendatang. Sekretaris DPRD OKI Ali Amir mengatakan, PAW anggota dewan ini sesuai dengan keputusan Gubernur Sumsel Alex Noerdin. Keduanya diambil sumpah jabatan sebagai anggota dewan. “Pengambilan sumpah jabatan ini sebagai tanda resminya dua anggota baru tersebut sebagai anggota DPRD OKI, sekaligus melepas dua anggota yang lama. Pengambilan sumpah ini sebagai tanda resminya dua anggota baru ini menduduki kursi anggota DPRD OKI,” kata Ali. Menurut Ali, sebelumnya pada Mei lalu sudah ada PAW
anggota dewan yakni Arifin dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena meninggal. Ia digantikan oleh Reonaldo Juliantino. Kemudian M Zen dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengundurkan diri karena pindah ke Partai NasDem yang digantikan oleh Laharsen Murtado. Sementara itu Bupati OKI Ir H Ishak Mekki MM melalui Sekda OKI Ir H Ruslan Bahri MT mengatakan, adanya PAW ini anggota dewan dapat meningkatkan kinerjanya. “Atas nama pemerintah Kabupaten OKI saya mengucapkan selamat bergabung kepada dua anggota dewan yang baru. Sementara dua anggota dewan yang lama kami mengucapkan terimakasih atas dedikasinya dalam membantu pembangunan Bumi Bende Seguguk,” jelasnya. (zar)
‘
‘
‘
Sudahlah nanti kalau sudah pada waktunya pasti akan ketahuan.”
JAKARTA, RS - KPK sudah menetapkan Ketua Komisi XI Emir Moeis menjadi tersangka pada Juli 2012. Emir ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji, terkait dengan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tarahan, Lampung, tahun 2004. Bagaimana perkembangan kasusnya kini? “Pemeriksaan terhadap saksi berjalan dalam kasus Emir Moeis, kami juga memeriksa di luar negeri,” jelas Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Jumat (21/6/2013). Emir dijadikan tersangka atas dugaan menerima suap terkait tender boiler PLTU Tara-
Bungamas Diusulkan Jadi Ibukota
‘
Tim ini meninjau langsung lokasi Kikim Area dan mengumpulkan bahan yg dianggap perlu untuk di kaji dalam menentukan kelayakan Kikim Area menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).” Saifudin Aswari,SE Bupati Lahat
LAHAT, RS - Tim study kelayakan dari Unsri (Uniiversitas Sriwijaya) yang dipimpin prof dr Febrian melakukan uji kelayakan terhadap kecamatan yang kaya akan hasil perkebunan tersebut, jika wacana tersebut terealisasi warga mengusulkan Desa Sari Bungamas sebagai Ibukota Kimtara.Kabag Tapem (Tata PemerintaΩan) Setda Lahat Ramsi mengatakan, study kelayakan yang dilakukan tim ahli dari Unsri baru bisa diketahui 15 hari yang akan datang. Bahkan Desa Bungamas telah dilihat dan dilakukan pengkajian terhadap desa tersebut untuk mengetahui apakah layak atau tidak dijadikan ibukota kabupaten, sedangkan untuk aspek yang dikaji yakni monografi wilayah, peta, srana prasarana dan lain lainya. “Pemkab tetap optimis jika Kikim Area layak untuk dimekarkan termasuk Bungamas yang akan dijadikan ibukota. Kemarin kita bersama tim study kelayakan telah mengecek lokasi dan tinggal menunggu hasilnya,”ujarnya. Dijelaskan Ramsi, untuk
keseluruhan ada 24 item yang di uji dan hasil study kelayakan tersebut akan menjadi salah satu syarat pengajuan ke Mendagri. Tentu masih banyak proses yang harus dilalui sebelum DPR RI mengesahkan. ΩUntuk itu, masyarakat kiranya dapat bersabar terhadap pembentukan Kikim Area menjadi kabupaten karena semuanya butuh proses dan usaha yang tidak mudah. “Kita akan terus berjuang seperti yang kita lakukan saat ini melakukan kajian, penyerahan aset, peta dan lainnya,”imbuhnya. Bupati Lahat H Saifudin AswariSE menuturkan, akan terus berupaya untuk memekarkan Kikim Area menjadi kabupaten. Pemekaran tersebut sudah selayaknya dilakukan mengingat tingginya permintaan warga, potensi wilayah yang dimiliki serta memangkas rentang kendali birokrasi jika masyarakat hendak mengurus administasi. “Tim ini meninjau langsung lokasi Kikim Area dan mengumpulkan bahan yg dianggap perlu untuk di kaji dalam menentukan kelayakan Kikim Area menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB),”pungkasnya. (man)
Hakim Agung: Justice Collaborator Korupsi dan TPPU Juga Dapat Keringanan JAKARTA, RS - Terpidana narkoba, Thomas Claudius Ali Junaidi (38) menjadi justice collaborator pertama di Indonesia yang mendapatkan keringanan hukuman. Keringanan hukuman serupa dapat diberikan kepada justice collaborator kasus korupsi dan pencucian uang. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 tahun 2011 tentang konsep justice collaborator, tidak hanya pengungkap mafia narkoba yang dapat keringanan. Namun pengungkap mafia korupsi dan pencucian uang juga demikian. “Ditentukan bahwa mempertimbangkan untuk memberikan keringanan memungkinan dalam kasus tertentu, tapi tidak serta merta diberikan pengampunan,” kata Hakim Agung Gayus Lumbuun, Jumat (21/6/2013). Gayus menjelaskan keberadaan
SEMA tersebut berdasarkan konvensi PBB Pasal 3 ayat 2 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) terkait memperingankan hukuman dalam kasus tertentu. Tidak hanya itu, definisi justice collaborator pun telah ditentukan dalam SEMA tersebut sehingga tidak bisa sembarangan. “Memberi bantuan untuk mengungkap tindak pidana dan itu semua harus dimulai penyidik yang juga menceritakan bantuan yang diberikan. Termasuk mengungkap peran-peran pelaku lainnya yang diungkapkan,” kata Gayus. Gayus mengatakan bantuan tersebut haruslah benar dan jujur sehingga pengadilan bisa memberikan keringanan. Namun tetap pengadilan memiliki pertimbangan sendiri dalam menilai bantuan dari sang justice collaborator. “Jadi bisa menyelesaikan ma-
salah dengan orang yang dengan jujur mau membantu. Hasilnya terasa oleh penegak hukum maka patut diberikan keringanan,” tutup Gayus. Seperti yang diketahui, Thomas divonis pidana penjara 5 tahun karena melanggar UU Narkotika di Pengadilan Negeri (PN) Maumere dan Pengadilan Tinggi (PT) Kupang. Namun karena merasa telah bertindak sebagai justice collaborator mengungkap mafia narkotika, Thomas mengajukan kasasi ke MA. Atas hal itu, majelis hakim kasasi Artidjo Alkotsar, Surya Djaya, dan Sri Murwahyuni membatalkan vonis PN dan PT tersebut. Thomas dinyatakan sudah bertindak sebagai justice collaborator dan diberikan keringanan hukuman 1 tahun pidana penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun. (vid/rmd)
klik...........www.radarpalembang.biz
VI
PUBLIK FIGUR
RAKYAT SUMSEL EDISI HOLIDAY MINGGU KE-4/VI/2013
Lebih Dekat dengan Husni Thamrin
Lepas Status ‘Operator Operator’’ Bersiap Jadi ‘Creator Creator’’
BIODATA Nama
: Drs H Husni Thamrin MM
TTL
: Muara Enim, 23 Juli 1955
Isteri
: Hj Rosmawati
Anak
: Rosnitha Monica Putri Muhammad Dicki Muftar Satria Muhammad Norman Kahfi Muhammad Ridha Al Kautsar
Hobi
: Golf, Jalan Pagi dan Fun Bike
Alamat
: Jl Kenten Permai II Blok D No 8
Motto
: Hidup di dunia adalah bekal persiapan di akhirat
Riwayat Pendidikan : SDN 7 Muara Enim (1967) SMPN Muara Enim (1970) SMEAN Muara Enim (1973) S1 Unsri Fakultas Ekonomi (1981) S2 STIM LPMI Jakarta (1999) Jabatan Sekretaris Daerah Kota Palembang (2010-2013) Badan Pengawas PDAM Tirta Musi (2011-sekarang)
“
Kalau sewaktu masih menjadi PNS kami menjadi operator, sekarang bisa ketika diizinkan masuk dalam DPRD kami memiliki tugas sebagai creator,’’ Husni Thamrin
Husni Thamrin, eks Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, kini lebih banyak mengisi waktu luangnya dengan melakukan kegiatan yang positif seperti beribadah, olah raga, dan berkumpul dengan keluarga besar. Sehari-hari dirinya kini bertugas sebagai Badan Pengawas di PDAM Tirta Musi.
HUSNI Thamrin, kepada Rakyat Sumsel ditemui Jumat (21/6) mengatakan, setelah tidak lagi menjabat sebagai Sekda, dirinya memiliki waktu luang bersama keluarga besar. ”Saya isi waktu luang dengan berolahraga, ibadah, silaturahmi dengan tetangga, membaca buku, dan lainnya memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk hal yang positif,” kata, Husni yang sempat mencalonkan diri sebagai calon wakil walikota Palembang 7 April lalu. Diakui Husni, selama duduk di kursi sekda Palembang 3 tahun lamanya, waktunya lebih banyak dihabiskan di kantor ketimbang di rumah bersama keluarga besar. ”Tugas sebagai Sekda sangat Semangat aspirasi rakyat
padat,” ungkapnya Meski waktu bersama keluarag sangat sedikit dirinya bahagia pernah menjadi Sekda karena bertugas dengan ikhlas dan tidak ada beban. ’Paling penting bersyukur apa yang diberikan oleh Allah kepada saya selama ini,” jelasnya sembari tersenyum. Ia menambhakan, kunci sukses membangun karir sebagai PNS, disiplin, kerja keras, kerja yang teratur serta mengikuti alir, selalu bersyukur kepada allah atas apa yang diberikanNya. ”Ikuti saja seperti air mengalir insyallah apa yang dicita-citakan tercapai. Itu kunci untuk sukses dan setiap kesuksesan pasti memiliki proses yang tidak gampang perlu kerja keras,” katanya.
Selain itu juga harus mengikuti alur saja, serta tetap fokus sebagai birokrat, dan semua yang akan menghalangi karir secepatnya ditingalkan ”Gaji PNS memang kecil, namun bila bersyukur apa yang diberikan itu semua akan tercukupi. Allah tidak menguji hambanya di atas kemampuan hambanya. Ingatlah selalau,” ungkapnya Setelah tidak lagi menjabat sebagai PNS, Husni memutuskan terjun ke panggung politik, melalui partai Demokrat menjadi Caleg DPRD Sumsel Dapil 2 pada Pileg April 2014
mendatang. ”Alasan saya karena ingin mengambil bagian dalam rangka untuk pembagunan Sumsel ke depan. Selain itu dapat merealisaikan aspirasi masyarakat bila duduk di DPRD Sumsel,’’ tegasnya. namun yang tidak kalah penting motivasi saya untuk berbuat kebaiakan antar sesama manusia dan mendapatkan pahala disisi Allah. ”Kalau sewaktu masih menjadi PNS kami menjadi operator, sekarang bisa ketika diizinkan masuk dalam DPRD kami memiliki tugas sebagai creator,’’ pungkasnya. (zar)
klik...........www.radarpalembang.biz
SAMBUNGAN
VII
Demokrat
Dari Hal I ) .................................................................................................................................................
Banyuasin, Lahat dan Empat Lawang hanya menjadi partai pendukung bukan pengusung. Demokrat mengaku untuk mencalonkan kader maju sebagai calon kepala daerah dirasa kurang tepat, karena kader Demokrat dari hasil survei yang dilakukan oleh internal DPD, kadernya jauh tertinggal dibandingkan kader partai lain, sehingga Demokrat lebih memilih menang secara terhormat ketimbang mancalonkan kader tapi hasilnya kala telak. Sekretaris DPD Demokrat Sumsel Adi Rasyidi mengatakan, dalam mengusung calon kepala daerah Demokrat terlebih dahulu harus melihat hasil survei. ”Bagaimana mau mencalonkan sebagai gubernur, bupati, kalau hasil survei yang dilakukan kader yang dicalonkan tersebut sangat kecil partisipasi dari masyarakat,”
katanya. Menurut Adi, Demokrat lebih memilih menang meski di posisi nomor 2 ketimbang maju namun hasilnya mengecewakan. ”Percuma mencalonkan kader kalau hasilnya kalah. Lebih baik kami cari posisi aman, menang secara terhormat,”jelasnya. Dikatakannya, Demokrat mengakui meski memenangkan Wakil Gubernur Sumsel dan Wakil Walikota Palembang, Demokrat tetap optimis dapat meraih 30 persen pada Pileg 2014 mendatang. “Minimal kami akan meraih 20 persen kursi di parlemen patai paling tidak akan mempertahankan 30 persen perolehan suara dari tahun lalu,” katanya. Untuk mencapai target tersebut, Demokrat mengintruksikan kepada caleg demokrat untuk gencar melakukan konsilidasi
SK Diskualifikasi depan, Selasa (25/6) sidang akan digelar di MK. Salah satu materi yang digugat yakni terbitnya SK nomor 63 KPU Banyuasin terkait pembatalan SK nomor 61 mengenai pendiskualifikasian kandidat nomor 1, Yan Anton-SA Supriono. “Salah satu permohonan di MK yakni SK tersebut,” katanya. Lebih lanjut dia mengatakan jika permohonan gugatan ke MK juga mengenai proses perhitungan suara Pilkada Banyuasin. Dimana, perolehan hasil suara kandidat nomor 1, Yan-SA Supriono seharusnya tidak dihitung. Dasar atas materi tersebut yakni sudah terbitnya SK Pendiskualifikasian atas kandidat tersebut. “Ada juga mengenai pelang-
DPD Gerindra dengan pelantikan dan konsilidasi ini, Gerindra optimis dapat meraih kemenangan pada Pileg mendatang. “Kami tidak main target, namun insyallah akan memperoleh suara terbanyak, sehingga jadi pemenang, untuk mengapai itu DPP Gerindra telah mengintruksikan Caleg DPR RI, DPRD Sumsel, dan DPRD kabupaten/kota untuk
di tengah masyarakat. “Kami menghimbau k e p a d a C a l e g D e m o k r a t t e r j u n langsung kemasyarakat, berikan penjelasan kepada masyarakat bahwa Demokrat adalah partai yang peduli dengan masyarakat serta dengarkan aspirasi masyarakat dan dengarkan persoalan kehdiupan yang dihadapi masyarakat. Ini tentuya untuk meyakinkan masyarakat kepada Demokrat,” ungkapnya Ditambahkan Rasyidi yang juga anggota DPRD Sumsel, banyak Kasus yang korupsi yang dilakukan kader Denokrat tidak akan membuat masyarakat tidak percaya lagi dengan Demokrat. “Yang korupsi itu kan individu bukan partai, justru Demokrat memiliki banyak kader yang lebih baik sejauh ini, jadi Demokrat bukan partai korupsi sebagaiaman tingginya komentar-komentar
miring terhadap Demokrat,” jelasnya. Sementara itu, Pengamat Politik Unsri Adriyan Saptawan MSi mengatakan, apa yang dilakukan Demokrat merupakan hal yang lumrah dalam politik. “Ini bukan langkah yang salah atau kurang tepat. Demokrat memiliki perhitungan sendiri untuk menaruh kader terbaiknya dalam Pilwako ataupun Pilgub,” tegas dia. Melihat persaingan saat Pileg nanti, Adriyan mengakui Caleg yang diusung oleh Demokrat merupakan ader terbaik yang dimiliki. Kedekatan mereka dengan Dapil hingga histori yang bagus pada 2009 membuat Demokrat akan mudah mendapatkan kursi. “Lihat saja nanti, Demokrat akan tetap mendapatkan aspirasi rakyat dan ini yang akan didapat oleh Demokrat,” tegasnya. (zar/ ren)
Dari Hal I ) ..........................................................................................................................
garan Pilkada lainnya, misalnya money politic, dan keterlibatan Kades pada kampaye kandidat 1,” tukasnya. Kepada Rakyat Sumsel, kuasa hukum pihak tergugat, KPU Banyuasin, Suharyono mengatakan, pihaknya juga telah mempersiapkan diri untuk mengikuti gugatan di MK pada Selasa pekan depan. Bahkan dia mengatakan jika jalur hukum yang ditempuh, merupakan pilihan yang sangat tepat,saat terjadinya perselisihan Pilkada di suatu daerah. “Sidangnya Selasa, dan kita juga sudah siap untuk itu,” katanya. Meski demikian, dia enggan menjabarkan soal materi yang digugat oleh lima kandidat lain-
nya. Menurutnya, penjabaran materi seharusnya disiarkan saat persidangan MK berlangsung. Jikapun begitu, pihaknya sudah mempersiapkan seluruh jawaban atas permohonan gugatan yang diajukan oleh lima kandidat peserta Pilkada Banyuasin. “Meski saya tahu, tapi etisnya nanti saja pas sidang saja. Materi itupun sebagai jawaban atas permohonan pihak mengugat. Apalagi kewenangan MK untuk mempersidangkan seperti kasus PHPU memiliki perbatasan masalah,” katanya. Lebih lanjut, Suharyono berkata mengenai materi baik SK Pendiskualifikasian, SK Pembatalan pendiskualifikasian dan SK yang diterbitkan KPU dilakukan
atas dasar hukum yang tepat. “Bagaimanapun, gugatan MK nomor 72/PHPU/2013 tentang gugatan Pilkada Banyuasin akan kita jalani sebagai pihak tergugatnya KPU Banyuasin,” ujarnya. Dia juga mengatakan jika keputusan MK menjadi jawaban akhir atas permasalahan sengketa Pilkada di suatu daerah. Berdasarkan peraturan 15/2008, keputusan MK menjadi bersifat final dalam penyelesaian persengketaan pemilihan Pilkada Banyuasin. “Upaya memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum menjadi tugas negara. Karena itu, semua pihak hendaknya menghargai hal tersebut,”tukasnya. (tri)
Dari Hal I ) .................................................................................................................................... terjun langsung kemasyarakat, dan hal itu sudah dilakukan secara terus menerus,” ungkapnya. Dilanjutkannya, meski partai Gerindra baru berdiri namun pada Pileg 2009 lalu, Gerindra mampu memperoleh enam kursi di DPRD Palembang. ”Untuk Pileg 2014 mendatang, kami optimis akan banyak lagu memperoleh kursi di
semangat ASPIRASI RAKYAT
DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” tegasnya. Menurutnya, untuk menggapai cita-cita Gerindra ke depan, kader Gerindra diintruksikan untuk terus bekerja keras guna membawa Gerindra berjaya dan menang pada Pileg dan Pilpres mendatang. ”Meski persaingan semakin sengit karena hanya 12 parpol yang akan menjadi peserta,
kami yakin dapat memperoleh kemenangan. Selain itu juga DPD Gerindra pada Pileg mendatang akan menyiapkan satu saksi disetiap TPS untuk mengawal langsung perolehan suara caleg Gerindra,” ungkapnya Dalam pelantikan ini juga akan hadir kader dan simpatisan Gerindra sekota Palembang, yang akan memeriahkan pelantikan tersebut. (zar)
Kirimkan hasil karya terbaik adik-adik, ke Harian Radar Palembang Simpang Polda Jalan Basuki Rahmat No 12 BC, dengan Mbak Asih, Kak Junaidi, Kak Khairul. Atau email karyanya ke : asihwahyurini@ gmail.com / rdr_plg@yahoo.com. Ada puluhan hadiah menarik setiap minggunya.
Adi :
HOLIDAY MINGGU KE - 3/VI/2013
Nama
:
Sekolah
:
Dari Hal I ) ...............................................................................................................
bang. ”Tidak ada dorongan kalau melihat Setgab tidak terlalu signifikan lebih baik PKS keluar, sebagian besar juga kader PKS arus bawah mendesak lebih baik PKS keluar, namun sejauh ini selalu menjadi pertimbangan dari SBY,” kata Adi. Apa pun keputusan SBY nantinya PKS tidak akan khwatir, PKS berkeyakinan PKS akan tetap solida dan kader PKS akan tetap kuat meski dijalur oposisi. ”Bagi kami untuk tetap kuat yaitu dengan melakukan konsilidasi, dan konsilidasi PKS mempertimbangkan momementum, seperti jelang Ramadan PKS nmelakukan penguatan ibadah dan memperkuat tali silaturahmi sesama kader,” tukasnya. Terpisah, Pengamat Politik Unsri Dr Adriyan saptawan MSi mengatakan, keluar atau tetap adanya PKS dalam koaliasi tidak akan terlalu mempengaruhi kinerja. “Dari sisi kader, PKS memiliki kader yang militan. Inilah yang membuat mereka cenderung selalu menentang kebijakan yang diambil koalisi, meski mereka berada didalamnya,” katanya. Dirinya mengaku, PKS tetap akan solit meski nantinya tiga meneteri akan didepak. “Menurut
saya ini bukan pukulan bagi PKS, mereka akan tetap berjalan sesuai dengan tujuan partai yang mereka punya,” katanya. PKS Tak mendidik Sementara itu, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menyebutkan, koalisi dengan PKS sudah berakhir. Namun, PKS tetap bergeming dan menuding bahwa Julian sebagai jubir, tidak berkompeten membahas koalisi atau pun politik. Hal ini dibantah oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf . Menurutnya, pernyataan Julian sudah jelas mewakili pandangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal koalisi. Karena itu, Nurhayati pun menyebut bahwa PKS tak mau keluar koalisi karena menikmati kursi tiga menteri di kabinet. Apalagi, kata dia, kebijakan menaikkan harga BBM dilakukan demi perekonomian bangsa. “Mereka menunggu Pak SBY. Untuk apalagi? Kan sudah jelas dari jubir. Sepertinya PKS menikmati menterinya ada di kabinet. Sikap Pak SBY kan sangat firm, dia menyelamatkan bangsa, membangun perekonomian, itu sudah sangat firm. Yang tidak firm itu kan PKS,” jelas Nurhayati saat dihubungi, Jumat (21/6).
“Mereka keluar koalisi tapi tidak mau menarik menterinya, mungkin menikmati adanya tiga menteri, makanya mereka enggak mau menarik,” imbuhnya. Ketua Fraksi Demokrat di DPR ini juga menyebut PKS punya kepentingan sehingga tidak mau menarik para menterinya di kabinet. Karena dia menilai, jika sudah tidak mengikuti aturan koalisi, tak perlu lagi menteri dipertahankan. “Rakyat tahu, saya enggak usah bilang kenapa menterinya menikmati. Mereka punya kepentingan, itu yang saya bilang harus dipertanyakan, kalau tidak PKS lepas saja. Ini Jubir sudah memberi pernyataan mereka tidak bergeming, artinya apa lagi yang harus ditunggu,” tegas dia. Nurhayati juga menilai, sikap PKS yang membangkang namun tidak mau keluar koalisi sangat tidak mendidik bagi masyarakat. Terlebih, selama menjabat sebagai orang nomor satu di Fraksi Demokrat DPR, dia tak pernah merasa berkoalisi dengan PKS. “Sikap seperti ini tidak mendidik masyarakat, tidak mendidik bangsa. Kalau saya, saya tegaskan, sebagai ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, saya tak pernah merasa berkoalisi dengan PKS,” tegasnya. (zar/ren)
Muslimin Ikut Masuk Bui BANYUASIN, RS – Kepala Unit Pelaksana Tekniks (KUPT) Dinas Pertanian dan Peternakana (Distanak) Kecamatan Pulau Rimau, Muslimin (51) ikut menjadi tersangka dalam kasus cetak sawah di 9 desa yang ada di Kecamatan Pulau Rimau. Muslimin yang sebelumnya diperiksa sebagai saksi, kini naik status warga Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar ini, sebagai tersangka. Sekitar pukul 09.00 WIB, dia menjalani pemeriksaan di ruang unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Banyuasin.
Kapolres Banyuasin, AKBP Ahmad Ikhsan SIK melalui Kasat Reskrim, AKP Ali Rojikin SH menjelaskan kepada wartawan, jika saat ini tersangka masih dalam pemeriksaan oleh unit Tipikor, namun dia menegaskan jika statusnya saat ini bukan saksi, namun sebagai tersangka. “Ya, statusnya naik sebagai tersangka, dia diduga melakukan penyunatan dana poyek cetak sawah 8 dari 9 Gapoktan yang ada di Kecamatan Pulau Rimau, hingga merugikan Negara sebesar Rp 3.320.000.000,” kata Ali Rojikin. Dikatakannya, jika selain me-
ngamankan tersangka, Polres Banyuasin juga mengamankan barang bukti hasil korupsi dari proyek cetak sawah ini, yakni sebesar Rp 1.167.300.000. “Ya, ada barang bukti juga yang sekarang ditititpkan di rekening Polda Sumsel, jumlahnya mencapai Rp 1.167.300.000,” sambungnya. Hanya saja, Ali Rojikin tidak membeberkan, apa peran dari KUPTD Distanak Kecamatan Pulau Rimau, termasuk apakah Muslimin, merupakan eksekutor pemotongan dari masing-masing Gapoktan tersebut. (tri)
klik...........www.radarpalembang.biz
ONLINE TELP FAX
: (0711) 361638 : (0711) 362452
Rakyat Sumsel
HOTLINE REDAKSI : EXT 815 / 0711 - 3021002 IKLAN : EXT 805 / 0711 - 3021003 SIRKULASI : EXT 803 / 0711 - 3021004 EO : EXT 812 / 0711 - 3021005
www.radarpalembang.biz
SIMPAT!SAN
Pembentukan Organisasi dan tata kerja Satuan Pol PP (Polisi Pamong Praja) dan pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) yang diajukan pihak Exekutif akan menjadi PR (Pekerjaan Rumah) bagi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) guna mengesahkan Perda dua aspek tersebut agar dapat berjalan optimal guna meningkatkan pembangunan kabupaten Lahat yang lebih baik kedepan. LAHAT, RP - Ketua DPRD Lahat Herliansyah melalui Wakil Ketua II Drs Farhan Berza mengatakan, bahwasanya dua raperda yang diajukan pihak eksekutif ini, sebelum disahkan menjadi peraturan daerah (perda), akan dibahas oleh anggota wakil rakyat. Namun sebelumnya pihaknya akan telap melakukan penelitian sebelum disahkan agar tidak menemui kendala dan protes dalam pelaksanaan dilapangan. “Dua Raperda yang diusulkan pihak eksekutif ini, akan kita bahas dan teliti, sebelum di jadikan perda, apakah masuk dalam ketentuan atau diperlukan dalam melaksanakan pemerintahan,”ujarnya. Untuk itu, pihaknya berharap agar seluruh pihak Eksekutif dapat lebih berkesinambungan dalam melaksanakan tugas mengingat masih banyaknya pembangunan yang akan
SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
dilaksanakan Pemkab Lahat kedepan untuk memajukan daerah. “Jangan sampai jalan ditempat, sebab, semuanya harus dilaksanakan, supaya tatanan peraturan dalam melakukan pemerintahan ini, akan terlihat FOTO: NET baik,” ucap FarSukadi Duadji han. Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Lahat Drs H Sukadi Duadji menuturkan, dengan usulan dua raperda yang diajukan sangat penting dalam menjalankan Tananan pemerintahan karena dinilai dapat mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa kedepan khususnya dalam meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif. “Terutama sekaili dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes, sehingga hasil yang diperoleh dapat diberikan kepada penduduk yang memang dapat memasarkan produk tersebut. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor imformal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa atau kelurahan terbebas dari pengaruh pelepas uang atau rentenir,” pungkasnya. (man)
Harga Eceran Rp 4.000 TERBIT 16 HALAMAN
EDISI HOLIDAY MINGGU KE-4/VI/2013
e-mail: rdr_plg@yahoo.com
Dua Raperda Jadi PR Legislatif Organisasi dan Tata Kerja Satpol-PP dan BUMDes
SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT
Ada Karangan Bunga dan Kue Ultah di Rumah Dinas Jokowi JAKARTA, RS - Gubernur DKI Jokowi tak diketahui keberadaannya. Padahal hari ini dia berulang tahun ke-52. Sejumlah karangan bunga dikirim ke rumah dinas Jokowi di Jl Taman Suropati, Jakarta. Ada karangan bunga besar, ada juga yang berbentuk jambangan. Pantauan di rumah dinas itu, Jumat (21/6) hingga pukul 15.00 WIB, karangan bunga besar disimpan di luar, sedangkan karangan bunga kecil dibawa masuk ke dalam. Beberapa orang juga terlihat datang mengantarkan kue ulang tahun. Kue itu diterima seorang petugas yang berjaga. “Bapak pergi dari rumah sejak pagi,” bisik seorang petugas yang enggan disebutkan namanya. Jokowi sebenarnya tak mau menerima karangan bunga atau kue itu. Tapi karena menghargai pemberian akhirnya diterima. Jokowi sebenarnya sudah mewanti-wanti agar seluruh kiriman terkait ulang tahun diarahkan ke balai kota.”Bapak ingin kesederhanaan,” bisik petugas yang memakai batik itu lagi.Memang, tak ada pesta dalam perayaan ultah Jokowi. Mantan wali kota Solo ini mengaku dirinya hanya orang desa dan tak biasa merayakan Ultah. (ndr/gah)
JOKOWI FOTO: NET
Muhammadiyah Masih Permasalahkan RUU Ormas JAKARTA, RS - Meski RUU Ormas telah mengalami beberapa perubahan dan akan disahkan pada Selasa (25/6) mendatang, Muhammadiyah masih mempermasalahkan beberapa pasal di dalamnya. “Muhammadiyah masih tetap mempermasalahkan RUU ini, termasuk istilah organisasi kemasyarakatan,” kata anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Najamuddin Ramli, usai bertemu Pansus DPR tentang RUU Ormas, di Gedung PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Jumat (21/6). Menurutnya, istilah organisasi kemasyarakatan adalah istilah kekuasaan Orde Baru. Definisi ini dinilai sangat umum dan perlu
ada kategorisasi. “Keberatan Muhammadiyah juga terkait soal administratif. (Ormas) harus mendaftar lagi, sehingga RUU ini berkonotasi rezim administrasi. Jadi masih ada beberapa hal substansial yang masih perlu diperbaiki,” paparnya. Ia menuturkan, dalam pertemuan dengan Pansus RUU Ormas siang tadi, Muhammadiyah memang banyak memberikan saran perbaikan agar kalau RUU ini disahkan umurnya panjang. “Muhammadiyah memang memberikan respek terhadap aturan yang ada di dalamnya karena bisa mengkanalisasi gerakan ormas yang anarkis, ilegal, ormas yang sering berantem, yang justru menjadikan ormasnya untuk merusak tatanan,” jelas Najamuddin.
Terkait pengesahan RUU ini, Muhammadiyah menawarkan kepada Pansus RUU Ormas untuk membahas ulang draf RUU yang akan disahkan dalam waktu kurang dari 4 hari itu. Meski waktunya mepet, namun diharapkan ada perbaikan. “Tapi Muhmmadiyah melihat ada banyak perubahan yang sudah terjadi di dalam RUU ini. Soal asas sudah tidak ada masalah, meski soal larangan dan sanksi masih dipermasalahkan,” ucapnya. “Muhammadiyah masih berketetapan substansi sanksi itu kita tetap menghormati penegakan hukum melalui peradilan, tidak hanya melalui proses administrasi,” imbuh Najamuddin. (bal/nrl)
klik...........www.radarpalembang.biz