Rp#2 23112013

SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT

Rakyat Sumsel radar_palembang@yahoo.com

RADAR PALEMBANG

HOLIDAY MINGGU KE - 4/XI/23 November 2013

@radar_palembang

ONLINE Telp : (0711) 361 638 FAX : (0711) 362 452

HARGA Rp 4.000

Ajudan HBA Dipanggil KPK?

H Budi Antoni Aljufri

DIKETAHUINYA Mazda CX 9 BG 1330 Z punya Pemkab Empat Lawang, perlahan beberapa saksi akan dipanggil ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam waktu dekat ajudan Bupati Empat Lawang diminta menghadap KPK.

SUMSEL, RS – Bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri (HBA) menurut informasi yang berkembang disejumlah pegawai Pemkab Empat Lawang sedang melaksanakan umrah sejak satu minggu kemarin.

“Bapak lagi pergi umroh, belum tahu kapan pulangnya,” ujar salah satu pegawai di Pemkab Empat Lawang.

Pantauan koran ini dilapangan, Kantor Pemkab masih melakukan aktivitas seperti biasa, meski beberapa pejabat tidak ada diruangan.

“Ada beberapa yang sedang dinas luar kota,” ungkapnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun koran ini dari jasa pengiriman kilat disana, terdapat lampiran surat KPK yang

dialamatkan untuk Kepala DPPKAD Muhammad Daud dan Ajudan HBA, Yuliandri.

“Memang benar ada dua surat yang di alamatkan ke mereka, namun saya tak bisa memberikan keterangan lebih, ini merupakan rahasia bagi yang menerima,” tegas petugas jasa pengiriman yang minta namanya dirahasiakan.

Sementara itu, Sekda Empat Lawang Basri Soni saat dicoba konfirmasi mengenai masalah ini, Hp-nya dalam kondisi tidak aktif, begitupun dengan Humas yang terkesan masih bungkam dengan wartawan.

Jangan Pengaruhi Kinerja Pemerintahan Pengamat Politik Unsri, Dr Ardiyan Saptawan menilai, jika ke depan HBA ditetapkan tersangka oleh

Joncik Muhammad

Calon Bupati Empat Lawang

INI ADA KAITAN DENGAN PILKADA

C

ALON Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad kepada Rakyat Sumsel, Jumat (22/11) mengungkapkan Pasca penyitaan mobil dinas diduga milik Pemkab Empat Lawang yang disita oleh KPK, diduga kuat ada kaitannya dengan sengketa Pilkada Empat Lawang di MK yang melibatkan mantan ketua MK Akil Muchtar. ”Kalau dilihat, yang jelas ini ada kaitannya dengan Pilkada Empat Lawang.

KPK dalam menindaklanjuti suatu kasus secara profesional dan tidak mungkin salah, sehingga ke depan kasus ini akan ada titik terangnya yang dapat dituntaskan. Hukum harus ditegakan setegak-tegaknya ❏ Ke halaman VII

H Zamzami Ahmad

Tokoh Masyarakat Empat Lawang

AMBIL HIKMAHNYA SAJA

K

ISRUH Pilkada Empat Lawang hingga berbuntut diperiksanya para petinggi Empat Lawang termasuk Bupati H Budi Antoni Aljufri KPK, akibat ditangkapnya Ketua MK Akil Mukhtar. Ditanggapi dingin oleh Mantan Ketua DPRD Sumsel yang juga merupakan tokoh masyarakat Empat Lawang H Zamzami Ahmad.

Dihubungi via ponsel, Zamzami mengatakan, kasus tensebut sudah masuk ranah hukum dan akan menjadi kewenangan dari KPK untuk melakukan penelurusan terhadap pihak yang terkait.

“Kasus tersebut sudah di ranah hukum, dalam hal ini wewenang KPK. Mari kita serahkan semuanya KPK,” ujar Pria yang juga berperan besar dalam pemekaran Kabupaten Empat Lawang, Jumat (22/11). ❏ Ke halaman VII

CITRA MK ADA DI TANGAN MAHASISWA PALEMBANG, RS - Mahkamah Konstitusi (MK) harus dilindungi dari segala tindakan yang tidak bermoral.

Seluruh elemen masyarakat mesti berperan serta untuk memulihkan kewibawaan dan integritas kepada lembaga hukum tinggi Negara MK terutama dari kalangan mahasiswa

yang merupakan ujung tombak perubahan bangsa Indonesia untuk menjadi lebih baik.

Mantan ketua MK Prof Dr Mahfud MD SH SU dalam Seminar Nasional Upaya Mengembalikan Wibawa Mahkamah Konstitusi Dan Masa Depan ❏ Ke halaman VII

FOTO : SALAMUN/RADAR PALEMBANG

DINILAI ILEGAL: Sejumlah baliho Capres yang yang dipasang di setiap sudut Palembang dinilai oleh Badan Kesbangpol Kota Palembang ilegal.

Baliho Capres Langgar Aturan PALEMBANG, RP – Meski waktu Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 masih lama, namun sejumlah tokoh politik Nasional yang berkemungkinan besar akan mencalonkan diri mulai menunjukan eksistensinya di daerah.

Seperti di Palembang, salah satu upaya yang mulai gencar terlihat yakni memasang baliho berukuran jumbo untuk kemudian ditempatkan di beberapa

jalan protokol di kota pempek ini. Belakangan diketahui keberadaan sejumlah baliho ini ilegal atau lebih tepatnya tidak mengantongi izin dari Pemerintah kota Palembang.

Miris melihat baliho seorang tokoh politik yang akan menjadi calon pemimpin negara namun keberadaan balihonya justru dianggap melanggar aturan. ❏ Ke halaman VII

FOTO : SALAMUN/RADAR PALEMBANG

MASA DEPAN HUKUM:

(Ki-ka) Wakil ketua MK Prof Dr Arief Hidayat MS, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri) Prof Amzzulian Rifai SH LLM PhD, dan mantan ketua MK Prof Dr Mahfud MD SH SU berbicara di seminar Nasional Upaya Mengembalikan Wibawa Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Hukum Indonesia di Pasca Sarjana Unsri, Jumat (22/11).

KPK atas suatu tindak pidana yang disangkakan kepadanya, sebaiknya sesegera mungkin dinonaktifkan.

“

Hormati saja proses penyidikan yang sedang dilaksanakan di KPK. Status beliau saat ini masih diperiksa sebagai saksi, bukan sebagai tersangka. Oleh karenanya mari hormati azaz praduga tak bersalah.

Dr Ardiyan Saptawan Pengamat Politik Unsri

Ardiyan mengaku, saat ini proses hukum sedang berjalan. “Hormati saja proses penyidikan yang sedang dilaksanakan di KPK. Status beliau saat ini masih diperiksa sebagai saksi, bukan sebagai tersangka.

Oleh karenanya mari hormati azaz praduga tak bersalah,” ungkapnya.

Dikatakannya, dugaan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Akil Mukhtar secara psikologi politik tentu akan mempengaruhi kinerja pemerintahan pihakpihak yang diperiksa sebagai saksi. Stabilitas pemerintahan mesti terus distabilkan oleh gonjang-gonjang isu.

Ia menjelaskan, yang disebut tahap Pemilu adalah tahapan dari awal hingga pelantikan. Jika terjadi tindak ❏ Ke halaman VII

Pasar Kito

II

RAKYAT SUMSEL, EDISI HOLIDAY MINGGU KE 4/XI/2013

Liburan Akhir Tahun

PS Mall Hadirkan Sparkling Chritmas

FOTO : SALAMUN/RADAR PALEMBANG

PALEMBANG, RS – Dalam rangka menyambut liburan natal dan akhir tahun Desember 2013 pihak Managemen Palembang Square (PS Mall) menghadirkan konsep Sparkling Chritmas. Hal ini disampaikan langsung oleh Irwan Manager Comunication PS Mall pada saat diwawancarai pada Jumat (22/11).

“Dengan konsep Sparkling Chritmas ini kita akan mengadakan berbagai macam event seperti lomba fashion show, paduan suara yang berhubhungan dengan natal dan berbagai macam kegiatan lainya dan pada hari ini hingga 31 Desember 2013 setiap pengunjung yang akan berbelanja di tenant – tenant di sini nantinya akan mendapatkan satu buah toples,”Ujarnya

Irwan menambahkan, PS Mall ini identik dengan program promo belanja jadi dengan berbagai macam program belanja yang dihadirkan pastinya akan mampu menaikan tingkat kunjungan masyarakat di Palembang.

“Pada saat weekday meliputi hari senin hingga jumat jumlah pengunjung kita dalam satu minggu bisa ejmncapai 30 hingga 40 ribu, sedangkan untuk weekend sabtu dan minggu bisa mencapai 50 ribu pengunjung,”kata Irwan Irwan berharap dengan adanya even tematik dari managemen akan membuat para pengunjung semakin ramai dan masyarakat yang berkunjung dapat menikmati berbagai macam hiburan yang ada di PS Mall.(rd2)

INSPIRASI MASYARAKAT SUMSEL SEMANGATBISNIS ASPIRASI RAKYAT

Wacanakan Bangun Tower Baru MUARADUA, RS – Tak dapat dipungkiri komunikasi memanfaatkan jasa provider yang menyediakan jaringan komunikasi menjadi kebutuhan masyarakat.

Sayangnya di Kabupaten OKU Selatan tak seluruhnya desa dan kecamatan tersedia layanan tersebut. Bahkan di beberapa titik di tingkat kecamatan pun, warga masyarakatnya pun kesulitan berkomunikasi akibat tak adanya layanan jaringan provider tersebut.

Di kecamatan Sungai Are dan Sindang Danau misalnya, dua kecamatan dan sekitarnya tersebut hingga saat ini sama sekali belum tersentuh jaringan provider satu pun. Sehingga warga setempat sangat dibatasi tidak adanya jaringan untuk berkomunikasi setiap

harinya. Wajar bila sampai saat ini warga di dua kecamatan tersebut sangat berharap adanya tower provider.

Nah, menanggapi hal ini Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika OKU Selatan Hasan Basri tak menampil soal ini. Itu sebabnya, tahun mendatang (2014) pihaknya sudah mengusulkan pendirian satu tower yakni di Desa Gemiung Kecamatan Buana Pemaca.

Bahkan pihak Dinas saat ini telah mengajukan permohonan secara tertulis ke pengelola jasa provider di kota Palembang. ”pengajuan ini berdasarkan permintaan masyarakat, melalui kita dan sudah kita sampaikan kerekanan tower bersama dipalembang. Kita masih menunggu jawaban dari mereka,”ungkapnya,

seraya menambahkan, pihaknya sudah memberitahukan ke tower bersama 2 tower yang masih sangat dibutuhkan masyarakat saat ini.

Dimana dua daerah yang belum memiliki jaringan komunikasi yakni Kecamatan Sungai Are, Kecamatan Sindang Danau ini sudah diberitahukan ke pengeolala tower bersama dipalembang. “kita sangat berharap peran aktif desa desa yang belum memiliki jaringan komikasi, belum memilik tower untuk membuat pengajuan berbentuk proposal dari bawah dan kita akan ajukan,”pintanya.

Soal perizinan, pihaknya pun menjanjikan tidak akan mempersulit para pihak ketiga yakni , investor tower pengembangan

provider,”proses izin tidak ada yang dipersulit bagi rekanan kita dan kitapun tidak mengabaikan mikanisme yang ada sesuai dengan aturan,”pungkasnya.

Sementara itu, disinggung soal kewajiban pihak provider dalam memenuhi kewajiban membayar retriubi, diungkapkan Hasan Basri saat ini sebanyak 58 jenis tower provider yang tersebar diBumi Serasan Seandanan dipastikan sudah memenuhi kewajiban mereka dengan membayar ritribusi ditahun 2013. Ritribusi tower provider sudah melebihi target pencapaian yang ditetapkan. “tahun ini kita over target untuk ritribusi tower provider. Ritribusi tahun ini semua tower yang ada sudah membayar, memenuhi kewajiban meraka,” katanya.

Pencapaian untuk ritribusi tower provider ditahun ini sebesar Rp 506 551 041, uang tersebut sudah distor langsung oleh masing masing pengelola tower provider kerekening kas daerah OKU Selatan,”kita hanya menerima bukti stor rekanan kita, dan uang langsung masuk ke kas daerah,”terangnya.

Untuk 2013 target yang harus dipenuhi untuk perusahaan tower yang ada sebesar Rp 477 149 250, dengan pencapaian Rp 506 551 041, ini tentunya sudah melampaui target,”tahun akan datang kita belum bisa menentukan apakah nantinya ada kenaikan untuk target tower provider, ini dikarenakan masih tergantung dengan perusahaan tower yang akan berinvestasi,”pun gkasnya.(gie)

Pedagang Tolak Kenaikan Sewa Lapak PALEMBANG, RS – Kebijakan pemerintah Kota Palembang yang menaikan harga sewa kios, lapak pedagang diberbagai pasar tradisional mendapat kritikan dari para pedagang Seperti yang diungkapkan Afri Pedagang yang berjualan lorong basah Pasar 16 Ilir Palembang yang diwawancarai Jumat (22/11). “ Kami sangat keberatan dengan

kenaikan yang akan dilakukan pemerintah, akhir 2012 lalu, pengelolah pasar sudah menaikan harga kebersihan dan keamanan pasar menjadi 5 ribu apalagi kenaikan tersebut terkadang tersebut tanpa disertai pemberitahuan terlebih dahulu. Kalau mau menaikan biaya restribusi sebaiknya harus diimbangi dengan fasilitas dan sarana prasaran untuk kemajuan pasar tersebut jangan sampai uangnya diambnil

namun tidak ada perbaikan yang dilakukan,”terangnya.

Sementara itu Yayan pedagang pakaian dikawasan Pasar 10 Ulu Palembang menjelaskan, kenaikan sewa perbulan yang awalnya Rp 200 ribu menjadi Rp 300 dirasakan sangat berat dan tidak sesuai dengan daya beli masyarakat di pasar yang menurun.

Penolakan yang sama juga dilontarkan oleh Mulyadi Pedagang di Pasar Ritel

Palembang.

“Persoalan kenaikan biaya sewa lapak ataupun kios mestinya harus di musyawarahkan dengan para pedagang, kita ini mesti menggunakan filosofi duduk sama rendah berdiri sama tinggi untuk menyelesaikan permasalahan ini agar bisa mencapai kesepakatan bersama,”jelasnya.

Sementara itu ditemui di tempat terpisah Yetra pengurus Serikat Peda-

gang Kaki Lima (SPK 5) mengungkapkan kalau tarif pasar memang memberatkan pedagang maka, pihaknya akan melakukan protes kepada pemerintah Kota Palembang.

“Tapi kalau pemerintah mengajak pedagang untuk duduk bareng dan menghasilkan kebijakan dengan musyawarah dan mengasilkan mufakat antara pedagang dan pemerintah,”jela snya.(rd2)

klik...........www.radarpalembang.biz klik...........www.radarpalembang.biz

Bangun

III

Kedewasaan Emosi

RAKYAT SUMSEL,EDISI HOLIDAY MINGGU KE- 4/X1/2103

Arwah yang Perlu didoakan PALEMBANG,RS- Dalam tradisi etnis Tionghoa di bulan tujuh kalender lunak dipercaya merupakan bulan setan karena diyakini jika dibulan tersebut arwah dari orang yang telah meninggal dunia akan turun ke bumi.

Di tanggal satu bulan tujuh kalender Imlek atau tanggal 8 Agustus mendatang dipercaya etnis Tionghoa jika pintu neraka terbuka dan para arwah tersebut akan keluar dari neraka untuk mencari makan serta pertolongan kepada umat manusia khususnya pada generasinya.

Sebagai umat manusia, di bulan tersebut dilaksanakan ritual sembahyang yang dikenal dengan ulambana atau sembahyang rebutan bertujuan mengangkat kondisi lingkungan hidup sang arwah atau dari alam yang rendah ke alam yang lebih tinggi dan lebih baik.

“Memberikan pertolongan dan pembantuan yang tepat pada saatnya kepada arwaharwah yang berada dalam alam yang sangat gelap dan sangat menderita” Kata VA Lian Yuan Kepala Bhikku Vihara Vajra Bhumi Sriwijaya.Lanjutnya, dibulan setan tersebut arwah yang menderita disebabkan oleh karma

buruknya selama menjalani hidup di dunia.

Arwah yang harus ditolong menuju alam yang lebih baik memiliki karakter arwah seperti arwah leluhur, sanak keluarga dan teman-teman yang telah meninggal dunia dan Dewa Bumi (penunggu bumi setempat). “ Arwah yang menunggui rumah yang ditempati manusia juga tergolong dalam dewa alam rendah yang perlu diselamatkan agar bisa berpindah ke alam yang lebih baik.”

Ujarnya.

Selain itu, arwah penunggang yakni arwah yang penuh dendam atau penasaran. seseorang yang mati terbunuh atau arwah penasaran Mereka yang ditunggangi oleh arwah penasaran, Keadaan demikian sudah harus diselamatkannya sang arwah penunggang tersebut, agar berpindah ke alam yang lebih baik dan penderita bersangkutan pun terbebas dari deritanya. Arwah Janin air juga perlu didoakan.

“Arwah janin yang keguguran atau mati dalam kandungan, arwah bayi yang mati sesaat dilahirkan dan lain sebagainya serta arwah penasaran juga termasuk arwah yang perlu di doakan,” paparnya.Tambahnya, Arwah gentayangan :Arwah yang terumbang-

ambing tiada menentu tempatnya, arwah yang terkucil sendiri, arwah yang liar dan lain sebagainya, bagi mereka lebih-lebih perlu diselamatkan, agar dapat terlahir di tempat yang lebih baik.

Jelasnya, pentingnya melakukan ritual penyelamatan arwah agar para arwah tersebut dapat menuju ke alam yang lebih baik. Selaku pemohon mengikutsertakan arwah leluhur atau famili serta handai taulan dalam Upacara Ritual Penyelamatan Arwah, bukan saja bermanfaat bagi para arwah juga mendapatkan kebaikan bagi pemohon.

“Maka dianjurkan pemohon agar hadir dalam upacara ritual penyelamatan arwah tersebut, karena baginya pasti akan memperoleh berkah rahmat yang tiada tara, selain menghimpun jasa pahala, juga menunjukkan hati tulus yang sujud dan penuh khusyuk dari diri pemohon yang hadir diri untuk bersama-sama memanjatkan Mantra dan Sutra, akan memperoleh penghimpunan jasa, melenyapkan karma buruk, dianugerahi sumber kebahagiaan yang tak putus-putusnya adalah pahala yang tak terhingga.” Tutupnya. (ben)

VEGETARIAN: Makanan vegetarian yang memiliki banyak manfaat

UNTUK meningkatkan IQ dan kesehatan para siswanya Sekolah Maitreyawira memberikan makanan vegetarian kepada para siswa setiap harinya selama mengikuti proses belajar mengajar.

PALEMBANG,RS- Leni STp Kepala Sekolah Kelompok Belajar dan TK sekolah Maitreyawira mengatakan sekolah yang terletak di jalan patal-pusri memiliki perbedaan dengan sekolah-sekolah lainnya.

Terutama dalam segi peraturan makanan yang harus dikonsumsi oleh siswa, staf, guru maupun orangtua ataupun tamu.

Setiap harinya. Makanan yang harus dikonsumsi saat jam kerja dan jam sekolah diutamakan

memakan makanan vegetarian.

Setiap harinya, di pagi hari dan siang sekolah ini memberikan menu makanan vegetarian kepada para siswanya baik itu dari kelompok belajar, TK dan SD,” kata Leni beberapa waktu lalu.

Selama jam belajar atau di lingkungan sekolah, siswa tidak boleh jajan atau makan kecuali yang berbahan vegetarian. Jelas Leni, menerapkan kebijakan ini dalam rangka membentuk kecerdasan siswa dan membangun stabilitas emosi mereka. Karena dengan makanan vegatarian, selain bergizi tinggi, makan vegetarian mampu membangun kedewasaan emosi sehingga menjadikan orang bijaksana.

“Dalam segi kesehatan vegetarian merupakan makanan yang sangat bergizi yang mampu meningkatkan IQ seseorang bahkan meningkatkan stamina,” ujarya.

Sementara itu, dari tinjauan agama Buddha, anjuran mengkonsumsi makanan vegetarian karena juga makan daging satu hal yang dinilai berdosa. “Menjadi vegetarian merupakan suatu sikap yang bijaksana karena memakan daging merupakan hal yang sangat berdosa karena saat kita memakan daging saat

SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT

itu kita sudah ikut berdosa,” Paparnya.

Ia menjelaskan, sangat banyak manfaat yang diperoleh dari hidup ala vegetarian, selain untuk kesehatan vegetarian juga akan menyelamatkan bumi dari kehancuran akibat rusaknya ozon dari berkembangnya usaha peternakan. “Menyelamatkan bumi sesuai dengan ajaran Budha Maitreya, vegetarian juga menjadikan emosi kita lebih terkontrol,” ujarnya.

Untuk pelajaran di sekolah lanjut dia, tetaplah seperti pelajaran umum seperti di sekolahsekolah yang mengacu pada kurikulum dinas pendidikan.

Namun pelajaran bahasa Mandarin juga diterapkan di sekolah tersebut disamping lebih meningkatkan perilaku moral dan etika, berupa membiasakan diri mencintai sesama makhluk hidup dan alam.

“Di sekolah ini kami terus berupaya memberikan pengetahuan dan pembelajaran moral dan etika karena ketika kita sekolah ataupun keluar dari sekolah dan bekerja yang utama itu adalah moral dan etika.

Jika seseorang tidak memiliki etika maka dia tidak memiliki moral,”jelasnya. (ben)

klik...........www.radarpalembang.biz

IV

RAKYAT SUMSEL, EDISI HOLIDAY MINGGU KE-4/XI/2013

Napi Salemba Pasok Sabu ke OKUT

Truk Membandel Dishub Kecolongan

Dikirim via Darat melalui Kurir

Kerapkali Melintas Malam Hari LAHAT,RS- Jalan Lingkar yang dilarang melintas oleh Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Lahat bagi kendaraan besar seperti truk bermuatan diatas 10 ton terancam hancur.

Pasalnya, pada sore dan malam hari banyak kendaraan besar yang hilir mudik, bahkan Dishubkominfo (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) kerap kecolongan dan kucing-kucingan dengan awak transportasi tersebut.

Kepala Dishubkominfo kabupaten Lahat Drs Chaerudin mengatakan, saat ini memang benar banyak kendaraan besar yang melalui ruas jalan lingkar, dan ini bukan disengaja karena mereka (Sopir Truk) kerap melintas saat petugas sedang beristirahat khususnya sore dan malam hari. Bahkan, rambu larangan melintas sering tidak diindahkan dan terkesan diabaikan.

“Kami telah melakukan pencegatan bahkan sanksi bagi sopir truck nakal, bahkan petugas jaga sisekitar Jalan Lingkar sering kucingkucingan,”ujarnya.

Ditambahkannya, untuk rambu yang dipasang tersebut mulai dari akses jalan menuju Kelurahan Pagar Agung, kemudian, sepanjang Jalan Letnan Marzuki hingga Kolonel Burlian, bahkan ada yang parkir di badan jalan sehingga menyebabkan kemacetan.

“Kami meminta kepada pemilik kendaraan ataupun pemilik loket bus, untuk memberitahukan kepada sopir untuk tidak menerobos rambu yang telah dipasang tersebut, terutama sekali, parkir di pinggir jalan akan menyebabkan kemacetan arus lalu lintas (lalin),”imbuhnya.

Dijelaskannya, apabila angkutan tersebut masih saja melanggar ramburambu tersebut, tentunya pihaknya akan berkoordinasi dengan satlantas untuk melakukan razia dan menghentikan agar dapat memutar ke jalan yang sudah disediakan.

Dan Dishubkominfo Lahat telah membuka jalan lingkar dalam kota dengan maksud untuk menghindari kemacetan dari angkutan bus maupun truk dengan tonase besar.

“Itulah fungsi dari jalan lingkar dalam kota kita buka, untuk truk dengan muatan besar dan bus harus melewati jalan tersebut, agar arus di dalam kota tidak menjadi macet,”ucapnya.

Terpisah, Sulardi (36) warga desa Manggul kecamatan kota Lahat menuturkan, sangat gerah dengan aktivitas kendaraan besar yang sering melintasi areal tersebut karena selain membuat jalan rusak juga mengakibatkan banyaknya debu yang bertebaran. Apalagi, sudah jelas dilarang dan telah dipasang rambu larangan sehingga tidak salah jika Pemkab Lahat melalui instansi terkait segera mengambil tindakan tegas.

“Jalan itu (Lingkar-red) sempit dan hanya untuk kendaraan kecil, tapi malah dilintasi Truk besar yang membandel sehingga membuat jalanan rusak,”pungkasnya. (man)

DIPERTANYAKAN:Proyek pembangunan intake dan perpipaan milik PDAM Lematang Enim yang dipertanyakan masyarakat

Kontrak PT Waskita Karya

Dipertanyakan?

Proyek pembangunan intake dan perpipaan milik PDAM Lematang Enim senilai Rp. 29,8 milyar oleh PT. Waskita Karya dipertanyakan. Kontrak perusahaan itu akan berakhir pada bulan April 2014 mendatang, padahal seharusnya penggunaan anggaran berakhir pada tahun 2013 saja mengingat tender yang dilaksanakan tidak menggunakan tahun jamak pengerjaan. Apalagi, sumber dana tersebut merupakan pinjaman bank dunia (world bank).

Survei Politik yang Bikin Bingung JAKARTA, RS - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan bahwa berbagai macam survei yang ada saat ini justru membingungkan masyarakat. Sebab, hasil survei dari beberapa lembaga survei memperlihatkan hasil yang berbeda-beda mengenai elektabilitas partai, maupun calon presiden.

Inspirasi Bisnis Masyarakat Sumsel

MUARA ENIM, RS - “Kita mempertanyakan kontrak perusahaan yang mengerjakan proyekproyek di PDAM Lematang Enim diantaranya pembangunan intake dan perpipaan dari dana pinjaman bank dunia(world bank) yakni PT. Waskita Karya di Muara Enim, PT. Nindya Karya di Tanjung Enim, dan PT. Jasuka di Muara Enim. Sebab, kontrak mereka berakhir pada bulan April 2014, padahal pengerjaannya tahun 2013 ini,” ungkap Anggota LSM Pers Pemantau Pembangunan Muara Enim, Dirmanto kepada koran ini,

kemarin(22/11). Humas PT. Waskita Karya,Rohmansyah ketika dikonfirmasi membenarkan jika kontrak perusahaannya berakhir pada bulan April 2014. Untuk saat ini, kata dia, pekerjaan secara keseluruhan sudah diatas 50 persen. “Kita banyak mengalami kendala pada saat pembebasan lahan pada Februari 2013 lalu,” jelas dia.

Dikatakan Rohman, proyek milik PT. Waskita Karya berupa perpipaan sesuai kontrak sepanjang 31 kilometer dan saat ini kondisi hampir terpasang 25 kilometer.

Sedangkan untuk pembangunan

intake secara fisik sudah mencapai 85 sampai 90 persen. “Kapasitas intake 50 liter per detik. Kalau PT. Waskita Karya sebenarnya target secepat mungkin. Pekerjaan akan terus dikebut dibawah akhir tahun 2013, tetapi kemungkinan selesai 100 persen sampai kontrak berakhir,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur PDAM Lematang Enim, Puryadi, ST pernah menjelaskan jika proyekproyek yang menggunakan dana yang bersumber dari pinjaman world bank akan berakhir pada April 2014 mendatang. (yan)

“Bahwa ada ungkapan lama, kebenaran tergantung dari survei, mana yang harus kita lihat?” kata Aburizal dalam pidato di Rapimnas V Partai Golkar, Jumat 22 November 2013 di Hotel JW Luwansa, Jakarta.

Tetapi, Aburizal yang disingkat ARB ini meminta kepada seluruh kadernya untuk tetap bekerja keras agar bisa memenangkan Pemilu 2014 dengan mamanfaatkan setiap momentum yang ada. Sebab, apapun bisa terjadi pada gelaran Pilpres 2014 yang tinggal menghitung bulan ini.

“Momentum bisa datang dan pergi, seperti memilih baju di pasar kaget. Capres terus bekerja keras, bagi saya pribadi pemilu

presiden bukan soal data atau bukan kalah dan menang, sebagai capres saya akan sekuat tenaga dan sekuat mungkin akan menang,” ujar dia.

Dalam kesempatan itu, ARB mengaku tidak melihat bakal capres lain sebagai pesaing. Sebut saja nama Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Joko Widodo, Wiranto, Dahlan Iskan, Mahfud MD, dan Pramono Edhie Wibowo.

“Mereka orang yang tangguh tetapi mereka menginginkan hal sama, bertujuan bangsa Indonesa yang lebih baik lagi,” kata dia.

Oleh karena itu, Golkar pun harus siap menang atau kalah.

Kepada yang menang, imbuhnya, Golkar harus mengucapkan sela-

mat. “Kalau ada yang kalah, kita harus beri simpati, silakan coba lima tahun lagi.”

Menurut dia Pemilu adalah mempertaruhkan jutaan nasib anak bangsa dan generasi muda. Sehingga diharapkan, siapapun yang menang, bisa membuat pendidikan yang lebih maju serta kehidpan yang lebih baik. “Itu pula yang membuat saya berkeliling siang dan malam menawarkan harapan itu semua,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyadari bahwa Golkar punya saingan menjelang 2014, yaitu PDI Perjuangan. Bahkan, kata dia, posisi Golkar dan PDI Perjuangan sama-sama berada jauh di depan partai politik lainnya. (viv)

MARTAPURA, RS - Tim gabungan yang terdiri dari anggota Satuan Reserse dan Tim Khusus (Timsus) Polres OKU Timur berhasil membongkar jaringan pemasok narkoba jenis sabu-sabu ke OKU Timur.

Ironisnya, dari pengakuan salah seorang kurir, sabu tersebut dipasok dari bandar besar yang saat ini berada di Rutan Salemba.

Adapun tersangka yang ditangkap pada Kamis (21/11) malam berjumlah lima orang, masing-masing Rio Syahputra, pegawai honorer Dishub OKU Timur, Amrizal warga Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura, Angga Krisna, warga Batumarta Unit I Blok 5 Kecamatan Lubuk Raja OKU. Kemudian Bintang warga Jalan KH Abd Wahab Kelurahan Duri Kosambi Cengkareng R T006/006 Jakarta Barat yang terpaksa ditembak kedua kakinya karena saat akan diringkus berusaha kabur, serta Mulyadi warga Desa Kumpulsari Kecamatan Martapura.

Selain berhasil membekuk kelima tersangka polisi juga berhasil menyita Barang Bukti (BB) berupa satu kantong besar 2,53 gram Sabu-Sabu dan 50 gram Sabu-Sabu, lima unit handphone, satu timbangan digital, uang Rp 2 juta serta ratusan kantung untuk paket kecil.

Kapolres OKU Timur AKBP

Hengky Widjaja didampingi Wakapolres Kompol Tri Hadiyanto dan KBO Sat Res Ipda Jhonson mengatakan, pertama kali tim gabungan membekuk tersangka Rio Syahputra di Jalan Merdeka Martapura dekat rel KA, Kamis (21/11) sekitar pukul 19.30 Wib, kemudian polisi melakukan pengembangan dan meringkus tersangka Mulyadi yang ditangkap di Kumpul Sari.

Berdasarkan pengakuan tersangka Mulyadi sabu itu berasal dari Amrizal. Selanjutnya polisi lalu bergerak menangkap tersangka Amrizal yang saat itu tengah berada di depan masjid Jamik Martapura sekitar pukul 21.00 WIB. Polisi kemudian mengintrogasi Amrizal yang akhirnya mengaku jika Sabu miliknya disimpan dengan Angga hingga kemudian menangkap Angga berikut sabu yang disimpannya.

“Dari pengakuan Angga kita mendapati nama Bintang yang merupakan kurir dari bandar besar inisial EK yang ditahan di rutan Salemba. Bintang ditangkap saat menunggu bus di daerah Giham Way Kanan Lampung pada pukul 21.30 Wib untuk kembali ke Jakarta. Mengetahui akan ditangkap Bintang lalu berusaha kabur hingga akhirnya kita menyerah setelah ditembak dikedua kakinya,” ujar Jhonson. (awa)

Penjual Togel Dibekuk BANYUASIN, RS – Untuk memesan judi togel, sekarang bisa semudah membalikkan telapak tangan. Seperti yang dilakoni oleh Hendri alias Hen (41), warga Jalan Palembang-Betung Dusun Sedompo Lingkungan VII Kelurahan Betung, seorang penjual togel hanya menyebarkan nomor handphone, agar pelanggan setianya memasang nomor taruhan, cukup lewat layanan Short Messages Service atau SMS saja.

Selama ini, bisnis haramnya tersebut berjalan lancar sejak 3 bulan terakhir, hanya saja, aksinya terhendus tim reskrim Polsek Betung yang meringkusnya di belakang SDN 12 Betung Kelurahan Betung, Jumat (22/11) kemarin sekitar pukul 13.00 WIB. Pelaku tidak berkutik, ketika tertangkap tangan merekap pemesan togel yang memesan nomor jitu lewat SMS tersebut.

Bersama barang bukti uang sebesar Rp 128 ribu, dan handphone berisi SMS pesanan, dia digiring ke Mapolsek Betung.

Dihadapan petugas yang memeriksanya, pelaku mengakui sudah menjalankan judi togel jenis Singapura tersebut sejak 3 bulan terakhir. Ala-

sannya klasik, guna mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

“Sumpah Pak, saya jual togel ini untuk tambahan biaya hidup keluarga. Jadi tukang pantang para (karet,red) tidak cukup untuk mengepulkan asap didapur, jadi saya jual togel ini Pak,” kata Hen ketika diperiksa di Mapolsek Betung, kemarin.

Selama ini, dia mengaku menjalankan bisnisnya tersebut, hanya bermodalkan handphone saja. “Yang pasang sudah tahu nomor saya pak, rata-rata ibuibu rumah tangga, mereka SMS tiap hari, dan sorenya saya tagih ke rumah mereka, uang itu saya setor ke bos saya yang ada di Palembang lewat transfer bank,” katanya.

Dia mengaku menyesal menjadi penjual togel, karena harus berakhir di jeruji besi. “Sumpah menyesal sekali pak, tahu kalau begini, mending saya ngojek saja, hasilnya juga sama saja,” sesalnya. Sementara, Kapolres Banyuasin, AKBP Ahmad Ikhsan, melalui Kapolsek AKP Makmum Rasyid, membenarkan penangkapan penjual togel tersebut berdasarkan laporan masyarakat yang resah dengan maraknya bisnis haram tersebut. (tri)

klik...........www.radarpalembang.biz

RAKYAT SUMSEL,EDISI HOLIDAY MINGGU KE- 4/X1/2103

Terapkan Denda Maksimal LUBUKLINGGAU, RP - Untuk menekan angka kriminalitas serta kemacetan yang kerap terjadi di kawasan tertib lalulintas (KTP), Sat Lantas Polres Lubuklinggau, akan segera menerapkan sistem denda maksimal terhadap pengendara roda 2 dan roda 4 yang melanggar peraturan.

“Mulai pekan ini, KTL akan lebih diintensifkan lagi, mudah-mudahan kedepan dapat lebih menekan angka kriminalitas dan mengurangi kemacetan jalan. Kita juga akan menerapkan denda maksimal kepada pengedara yang melanggar, misalnya tidak memakai kaca spion akan dikenakan denda maksimal sebesar 250 ribu atau tidak membawa SIM, khususnya di kawasan KTL,” terang Kasat Lantas Lubuklinggau, AKP Yhogi Hadi Setiawan, Jumat (22/11).

Dia juga menambahkan, dengan akan diterapkannya denda maksimal ini akan mem-

berikan efek jera terhadap pengendara yang melanggar aturan, sperti hal nya didepan Lapangan Merdeka, seringnya pengendara melawan arus yang dapat mengakibatkan kecelakaan.

“Dalam waktu dekat, kami akan mengundang pihak kejaksaan, kehakiman dan instansi terkait guna duduk bersama membahas penerapan denda maksimal tersebut, kalau semua pihak sudah menyetujui, saya kira dapat berjalan dengan lancar sehingga kesadaran pengendara akan timbul dengan sendirinya,” katanya.

Lebih jauh Yhogi menjelaskan, pihak nya terus melakukan patroli secara rutin baik di kawassan KTL maupun ditempat-tempat rawan kriminalitas dan rawan kecelakaan.

“Anggota lantas terus melakukan patroli keliling, baik ditempat rawan kriminal maupun kemacetan, mudah-mudahan dapat mengurangi angka kriminal dan kemacetan di Lubuklinggau,” pungkasnya.(pin)

Kepsek Ngaku Tidak Tahu

Pelajar SMA Dipaksa Jualan MARTAPURA, RS - Ratusan pelajar dari jualan keliling.

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2, Dua siswa lainnya yang ditemui, Jumat Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur (22/11) siang mengaku, sangat tersiksa denmengaku dipaksa oleh salah seorang oknum gan perintah itu. Saat dibincangi kedua siswa guru Ekonomi berinisial DW untuk menjual tersebut terlihat membawa masing-masing tiga produk madu, sejak Kamis (22/11). kotak Madurasa dengan berbagai rasa. Terlihat Dimana, setiap siswa mulai dari kelas 1 hing- dari jenis kotak sepertinya tidak tersegel dengan ga kelas 3 berjumlah sekitar 600 siswa tersebut rapi. diberikan masing-masing tiga kotak madu “Kami harus berusaha keras untuk menjualberbentuk stik jelly untuk dijual habis ke masyarakat umum.

Selanjutnya hasil penjualannya diberikan kepada pihak sekolah.

Adapun dari setiap kotak madu tersebut, setiap siswa diwajibkan menyetor Rp30 ribu kepada pihak TERPAKSA: Sejumlah siswa SMA Negeri 2, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU sekolah.

Timur mengaku dipaksa oleh salah seorang oknum guru menjual produk Madu.

Dengan demikian dari 3 kotak yang harus dijual, siswa harus menyetor ke nya agar hasil mata pelajaran Ekonomi tidak pihak sekolah Rp90 ribu dalam waktu beberapa anjlok. Kalau habis baru kami dapat nilai dan minggu.Para siswa sendiri mengaku tidak ada diberi sertifikat. Kalau tidak habis terpaksa kami pilihan lain selain mengikuti keinginan guru dan beli sendiri,” ucapnya kompak. sekolah yang untuk menjual produk tersebut.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 2 Berdasarkan keterangan para siswa, mereka Martapura, Sri Sumarsih saat dikonfirmasi diminta oleh oknum guru untuk menjual madu melalui ponselnya mengaku, dirinya tidak mensebagai bagian dari mata pelajaran dan akan getahui jika siswanya dipaksa berjualan. “Saya mendapat sertifikat serta nilai kewirausahaan tidak tahu, baik gurunya maupun pihak produk jika habis terjual. tidak pernah koordinasi dengan saya. Jadi “Kami setiap hari pulang sekolah selalu kelsaya tidak tahu, sudah ya mas saya lagi rapat,” iling menjual produk ini. Setiap toko, warung ucapnya dengan nada gemetar dan bergegas sampai apotek kami datangi untuk jualnya. mematikan panggilan.

Kalau ini tidak laku atau tidak habis maka, Selanjutnya, dari penelusuran koran ini, niilai kami pasti kecil, kami juga tidak berani kondisi serupa juga pernah dialami pelajar SMK membantah perintah guru ini,” ujar sejumlah Negeri 1 Martapura beberapa bulan lalu. Disiswa yang meminta namanya tidak disebutmana siswa SMKN 1 ini juga diwajibkan guru kan.Dikatakan siswa tersebut, karena mereka bidang Kewirausahaan berinisial MY untuk ditargetkan menjual habis produk, sementara menjual 3 kotak produk serupa. Setiap kotak bagi siswa yang orangtuanya mampu, produk berisi 10 bungkus dan setiap bungkus dijual tersebut bisa dibeli tanpa harus bersusah payah Rp3.000. (awa)

SEMANGAT SEMANGAT ASPIRASI ASPIRASI RAKYAT RAKYAT

Terkait Dugaan Pungli

Kejaksaan

Panggil Kabid KIR SESUAI yang telah dijadwalkan, Kejaksaan Negeri Lubuklinggau kembali akan memanggil Kabid KIR, Yulian Panji beserta Juniarto untuk memeriksa dan dimintai keterangan terkait dugaan Pungli KIR yang dilakukan oknum Dishub Kota Lubuklinggau LUBUKLINGGAU, RS - Bila sebelumnya, kami sudah memeriksa delapan oknum Dishub termasuk Kadishub Tamri, Senin nanti giliran akan memeriksa Kabid KIR, Yulian Panji beserta Juniarto, karena Jumat (22/11) waktu dipanggil mereka lagi tidak berada ditempat, tapi kami sudah melayangkan surat pemanggilan untuk senin nanti,” kata Kejari lubuklinggau, Kuntadi melalui Kasi Intel, Wilman, Jumat (22/11) Disinggung mengenai apakah ada in-

dikasi Kadishub menerima setoran dari pungli tersebut, Wilman mengaku belum menemukan indikasi tersebut. “Kami akan terus mendalami kasus ini dengan terus memeriksa beberapa staf, tetapi untuk saat ini, berdasarkan keterangan beberapa oknum Dishub. Sejauh ini belum ada keterkaitan Kadishub menerima setoran tersebut,” akunya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak delapan orang oknum Dinas Perhubun-

gan Kota Lubuklinggau sudah di periksa terkait dugaan pungutan liar (Pungli) izin perpanjangan KIR. “Pemeriksaan terhadap oknum Dishub tersebut sudah dilakukan sejak beberapa hari terakhir ini. Kita mulai periksa sejak Senin (18/11) lalu dan sudah delapan orang yang diperiksa untuk dimintai keterangan, yakni, Kabag Keuangan Dishub, Bendahara, termasuk Kepala Dinas Perhubungan,” pungkasnya. (pin)

Kuota Transmigrasi Banyuasin Dipangkas BANYUASIN, RS - Pemukiman baru transmgrasi di Majuria Sungsang Banyuasin II 2014 bakal dipangkas 50 % oleh Kementerian Transmigrasi lantaran kekurangan dana.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Iskandar DM mengatakan, awalnya Banyuasin ditargetkan membentuk pemukiman transmigrasi baru, untuk 200 unit yang dibagi menjadi dua tahap di Desa Majuria kawasan Sungsang Banyuasin II. Pembangunan tahap pertama tahun 2013 100 unit sudah selesai dibangun dan siap huni, sementara sisanya 2014 mendatang.

“Sebagai daerah penerima, Banyuasin telah menyiapkan lahan untuk 100 unit 2014 mendatang, tapi Kementerian Transmigrasi memangkasnya 50 %, lantaran keterbatasan anggaran,” katanya. Untuk penyiapan 100 unit pemukiman transmigrasi baru, Kementerian Transmigrasi telah mengucurkan dana Rp5,5 miliar. Anggaran itu diperuntukkan membangun 100 unit rumah panggung bertiang beton dan dinding papan, fasilitas umum, sekolah dan jatah hidup warga transmigrasi selama 18 bulan.

“Mereka juga mendapatkan lahan perkarangan seperempat hektar dan lahan usaha 1,75 Ha. Semuanya telah dijalankan sesuai prosedur, kalau untuk 2014 anggarannya belum diketahui, yang jelis lebh kecil dari tahun ini, karena hanya untuk 50 unit transmgrasi baru (UTBY), “ ungkapnya.Dia melanjutkan, saat ini

sudah ada 25 KK yang menghuni di UTB, semuanya dari luar Sumsel, sisanya akan masuk akhir Desember mendatang. Warga UTB terdiri dari 50 % warga penduduk setem- pat dan 50

% lagi dari luar Provinsi. “Mereka yang dari luar Sumsel berasal dari kecamatan Magetan dan Lamongan Jawa Timur, kemudian kecamatan Cilacap Jawa Tengah,” jelasnya.

Sementara itu, untuk penduduk transmigrasi tahun 2014 mendatang, Sumsel masih bekerja sama dengan provinsi dua provinsi itu ditambah Jogjakarta. “Daerah mana yang bakal menjadi pengirim belum final, tapi dua proinsi itu sudah sejak lama melayangkan permohonan,” katanya.

Menurut Iskandar, bila penduduk transmigrasi tidak terlalu heterogen, akan memudahkan masyrakatnya untuk menyesuaikan diri.

Karena secara kultur suka dan budayanya hampir sama.

“Kami berharap progran transmigrasi ini benar-benar dapat meretas kemiskinan, bukan sekedar memindahkan penduduk miskin,” ungkapnya.

Pihaknya juga meminta kepada daerah pengirim untuk tidak melepas begitu saja warganya yang menjadi transmigrasi. Sebelum datang ke sini, sebaiknya mereka telah diberi skil yang siap dikembangkan di Banyuasin. Bisa berupa skil bercocok tanam, beternak, kerajinan tangan atau yang lain.

“Daerah pengirim masih bertanggung jawab terhadap warganya itu, pada lima tahun awal. Kami berharap transmgrasi kali ini dapat mengikuti kesuksesan seperti transmigrasi di Banyuasin sebelumnya yang menjadi percontohan nasional,” tutupnya. (tri)

klik...........www.radarpalembang.biz klik...........www.radarpalembang.biz

PONSEL

VI

Penyadapan Dilegalkan Khusus Penegakan Hukum Isu penyadapan jadi melambung usai ada laporan yang menyebutkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta sejumlah menterinya jadi korban penyadapan Australia. Jika dilihat dari kacamata hukum, penyadapan sejatinya sah-sah saja dijalankan. Namun ada aturan yang menjaganya.

JAKARTA, RS - Menurut Kepala Humas dan Pusat Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Gatot S. Dewa Broto, para

penyelenggara telekomunikasi hanya memfasilitasi kegiatan penyadapan yang diminta dan dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH) dengan prosedur dan mekanime yang sangat ketat sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

Seperti misalnya pihak APH harus menyampaikan surat permintaan secara tertulis dan ditembuskan kepada Menkominfo, kemudian juga dalam surat tersebut harus jelas objek yang akan disadap dari aspek ancaman hukuman yang akan disangkakan, dan orang/pejabat dari APH yang akan

Opera Kuasai Trafik Internet Mobile JAKARTA, RS - Opera Mini masih menjadi salah satu mobile browser populer di Tanah Air. Dari Mei 2012 hingga Mei 2013, pertumbuhan browser berlogo ‘O’ berwarna merah ini tercatat sebesar 182% di semua platform smartphone di Indonesia. Basis pengguna pun terus tumbuh, naik 46% pada periode yang sama.

Klaim ini disampaikan Fabrizio Caruso, Senior Vice President of Asia Opera. Di salah satu sesi perhelatan Startup Asia Jakarta 2013 yang berlangsung 21-22 November, dia membeberkan perspektifnya mengenai mobile landscape di Indonesia.

“Opera menguasai sekitar 64% trafik internet di Indonesia. Kami masih menjadi mobile browser nomor satu di sini, dan tiga besar untuk kawasan Asia Tenggara,” kata Fabrizio.

Data Opera yang dibeberkan

Semangat aspirasi rakyat

Fabrizio juga mengungkap perilaku browsing para pengguna Opera Mini di Android. Mengapa Android?

Karena pertumbuhan pengguna Opera Mini di platform ini naik signifikan yakni 189% pada Mei 2012 hingga Mei tahun ini. “Konsumsi data di Android 218% lebih tinggi dibandingkan tingkat konsumsi data rata-rata pengguna Opera Mini,” ujar Fabrizio.

Menariknya lagi, jika ditilik dari brand smartphone yang dipakai pengguna di Indonesia, ponsel Samsung mendominasi urutan Top 10 Android device. Sembilan di antaranya adalah ponsel Samsung.

Hanya satu perangkat Android merek lain yang masuk dalam daftar ini, yakni Smartfren Andromax di urutan keempat. Berturut-turut posisi 1-3 diisi oleh Galaxy Y, Galaxy Mini dan Galaxy Tab 2. (rns/ash)

menjadi contact person serta Nota Kesepahaman yang menjadi dasar penyadapan. “Personil APH yang melakukan penyadapan diawasi secara ketat oleh personil penyelenggara telekomunikasi yang telah ditunjuk,” tegas Gatot, dalam keterangannya.

Kerja sama pernyelenggara telekomunikasi dalam memfasilitasi penyadapan ada yang dengan seluruh kelima APH (Kepolisian, KPK, Kejaksaan, BIN dan BNN), namun ada juga yang dengan beberapa APH tertentu sesuai kebutuhannya. “Para penyelenggara menjamin keraha-

siaan data pelanggan,” lanjutnya.

Selain itu, aturan juga menyatakn bahwa seandainya ada permintaan data rekaman yang ada oleh APH, hanya dibatasi untuk rekaman selama tiga bulan terakhir. Seperti diketahui, isu penyadapan Presiden SBY dan sejumlah menterinya oleh Australia memicu kekecewaan dan kemarahan Indonesia.

Kementerian Kominfo pun langsung merapatkan barisan untuk memperoleh kejelasan guna menanggapi kesimpangsiuran pemberitaan mengenai ada tidaknya keterlibatan

Indonesia dari aspek jaringan dan perangkat telekomunikasi.

Kementerian Kominfo sejauh ini meyakini bahwa tidak ada satupun dari jajaran industri telekomunikasi yang turut memperuncing persoalan tersebut. “Mengingat UU Telekomunikasi, khususnya Pasal 40 menyebutkan, bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melaiui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun (kecuali untuk kepentingan penegakan hukum),” pungkas Gatot.(ash/rns)

KEMENTRIAN Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meminta operator Tanah Air untuk melakukan tujuh instruksi terkait adanya indikasi bahwa peyadapan terhadap sejumlah petinggi Negaradilakukan melalui jalur operator. Menanggapi instruksi Kominfo, Indosat sebagai salah satu operator lokal mengklaim bahwa pihaknya siap menjalankan instruksi tersebut.

Diungkapkan Division Head Public Relations Indosat Adrian Prasanto, sejauh ini Indosat telah mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam menjalankan bisnisnya. Mulai dari UU 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi hingga mengikuti standar International Telecommunication Union (ITU).

Ia pun menuturkan bahwa Indosat akan mengikuti tujuh instruksi dari Kominfo, salah satunya dengan melakukan audit terhadap keamanan jaringan. “Kami sedang mengaudit pengamanan jaringan, tapi yang jelas sejauh ini jaringan kami aman dan sesuai dengan peraturan yang ada dan standard ITU,” jelas pria yang akrab dipanggil Pras, Jumat (22/11/2013).

Menurutnya, operator memang bisa memberikan fasilitas penyadapan, seperti permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kepolisian. “Tapi itu ada undang-

undang yang mengatur dan kita pasti tunduk terhadap peraturan-peraturan itu,” sambungnya.

Lebih lanjut, setelah waktu tujuh hari yang diberikan kepada operator untuk melakukan instruksi yang diminta, Indosat akan segera memberikan laporan kepada pemerintah. Pras mengklaim, sampai waktu pelaporan tiba, Indosat memastikan bahwa jaringan telekomunikasi aman dari penyadapan.

Seperti diketahui, untuk memastikan ada tidaknya keterlibatan operator dalam kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia, Menteri Kominfo Tifatul Sembiring, menerbitkan tujuh butir instruksi’Pengawasan Penyadapan Salah Kaprah’ untuk meminta seluruh operator telekomunikasi: Memastikan kembali keamanan jaringan yang digunakan sebagai jalur komunikasi R1-1 dan RI-2 sesuai standard operating procedure (SOP) pengamanan VVIP. Memeriksa ulang seluruh sistem keamanan jaringan secara umum dan khusus. Mengevaluasi jaringan outsourching dan perketat perjanjian kerjasama. Memastikan hanya aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyadapan:

Gate Way. Memerika apakah ada penyusup-penyusup gelap penyadapan oleh oknum swasta ilegal. (adl)

Indosat Audit Pengamanan Jaringan

RAKYAT SUMSEL EDISI HOLIDAY MINGGU KE-4/XI/2013

Kominfo Uji Sony Xperia Z1 Mini JAKARTA, RS - Kehadiran Sony Xperia Z1 Mini diyakini tak akan hadir lama lagi. Bahkan di Indonesia, ponsel tersebut dilaporkan tengah diuji untuk mendapatkan sertifikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Layaknya ponsel lain, Xperia Z1 Mini saat ini sudah di tangan Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos Informatika Kementerian Kominfo. Dalam permohonan yang diajukan Sony, perangkat anyar Sony itu disebut dengan nama D5503 dan masih dalam status SP3 dan Balai Uji. Seperti dilansir GSM Arena, D5503 sendiri dipakai Sony untuk menyebut nomor model dari Xperia Z1 Mini.

Xperia Z1 Mini saat ini baru diumbar di Jepang.

Namun ponsel yang dibundel dengan operator NTT DoCoMo tersebut mengusung sebutan Xperia Z1f.

Adapun versi global Xperia Z1 kuat diisukan bakal menggunakan mana Xperia Z1s. Disebutkan tidak ada perbedaan spesifikasi antara keduanya, dimana layarnya akan memiliki bentang 4,3 inch dan resolusi 1280x720 pixel.

Sementara jeroannya tidak ada beda sama sekali dengan Xperia Z1 yang mengandalkan prosesor Snapdragon 800 berkecepatan clock 2,2 GHz, chip grafis Adreno 330, dan ukuran kapasitas RAM 2 GB. Sektor kameranya p u n hampir dipastikan juga akan dibekali kemampuan 20,7 MP. (ash/ eno)

klik...........www.radarpalembang.biz

SAMBUNGAN

VII

RAKYAT SUMSEL, HOLIDAY MINGGU KE - 4/XI/23 NOVEMBER 2013

Diam-diam Jokowi Bangun Basis di Sumsel Ajudan HBA

Dari Hal I) ..........................................................................................................................................

pidana setalahnya, maka proses pidana bagi individu yang bersangkutan, berbeda. Jika terjadi pada pelanggaran pada tahapan Pemilu, otomatis pasangan akan mendapatkan sanksi yang sama.

“Nah, jika terjadi setelah pelantikan, maka pidana akan diberikan pada individu bersangkutan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ardiyan men-

Ini Ada Kaitan yang salah harus dihukum,” katanya. Dijelaskan Joncik, hasil Pilkada Empat Lawang mestinya dirinya yang menang, bukan kandidat lain sehingga sebagaimana hasil rekapitulasi di KPUD Empat Lawan. Ironisnya, ketika diajukan ke MK,

gatakan, kalau Bupati yang ditetapkan bersalah, maka ia akan digantikan oleh wakilnya, pun jika ternyata tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama sama dan kolaborasi, maka akan dibentuk carateker. “Carateker itu bisa Sekda atau pejabat yang di tunjuk oleh Kemendagri sebagai pengganti, sementara hingga Pemilu selanjutnya terlaksana,”

Citra MK

malah dirinya yang menerima kekalahan. ”Yang berhak harus mendapatkan haknya, bukan justru orang yang tidak berhak mendapatkan hak orang lain,” jelasnya.

Ditambahkannya bila nanti hasil pemeriksaan KPK Sengketa

Pilkada Empat Lawang sarat dengan suap, maka hal tersebut akan memberikan peluang baginya untuk mengajukan peninjauan ulang terahadap putusan MK, meski putusan sengketa pilkada di MK bersifat final dan mengikat. ”Jika peraturan MK kita mera-

juk ke MK Jerman, ada peluang untuk ditinjau ulang, sebagaiamana yang terjadi di MK Jerman dalam memutuskan sengketa Pilkada, karena keputusan tersebut ada dugaan suap dan pidana, tidak ada yang tidak mungkin,” jelasnya. (zar)

Dari Hal I) .........................................................................................................................

wang lainnya tentu memiliki data dan berbagai alat bukti.

“Saya selaku tokoh masyarakat Empat Lawang tentu berharap

mana yang terbaiklah sekaligus bisa mengambil hikmah dari berbagai peristiwa yang ada.

Saya berharap semoga ke depan

Kabupaten Empat Lawang bisa lebih maju dan terdepan, serta masalah ini cepat selesai,” jelasnya. (sep)

Dari Hal I) ......................................................................................................................................................

hukum Indonesia di Pasca Sarjana Unsri, Jumat (22/11) Menurut Mahfud, peran mahasiswa yang diharapkan yaitu dengan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat bahwa terkait persoalan hukum yang sedang menimpa mantan ketua MK Akil Muchtar dan persoalan lainnya dan penyimpangan-penyimpangan keadilan yang harus ditegakan oleh masyarakat karena masih ada hakim dan ketua MK yang bersih saat ini.

“Banyak cara bagi mahasiswa untuk memulihkan wibawa MK, dan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, ke depan harus memahami ilmu hukum dan

Baliho

Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjenpol Saud Usman Nasution ketika ditemui di Polda Sumsel, Jumat (22/11) membenarkan, plat no polisi yang disita KPK berasal dari daerah Empat Lawang dan menggunakan plat nomor khusus.

“Itu terdaftar di Samsat Sumsel, namun tentu menggunakan nomer privat untuk daerah bersangkutan,” kata dia. (mdn/obi/can)

Dari Hal I) ....................................................................................................................................

Ambil Hikmahnya Sambil menarik napas panjang, Zamzami juga mengungkapkan, KPK berani memeriksa Bupati serta pejabat pemkab Empat La-

ungkapnya.

Menurutnya, jika telah ada status hukum pidana tetap pada yang bersangkutan tentu dibutuhkan waktu hingga ada carateker maka pejabat penggati sementara yang menjalankan fungsi Bupati akan dilakukan Sekda. “Perlu dicatat ini fungsi sementara, bukan kewenangan,” kata dia.

menerapkannya dengan benar sehingga tidak menimbulkan persoalan seperti yang saat ini terjadi di MK,” katanya Dijelaskan Mahfud, saat ini juga MK sudah berupaya mengembalikan integritas dan memulihkan wibawa MK kepada masyarakat Indonesia. “Saat ini MK sudah membentuk dewan kehormatan dan dewan etik. Ini sebagai upaya keseriusan MK untuk mengembalikan citra MK sebagai lembaga hukum yang akan menjalankan dan memutuskan keadilan yang sesungguhnya di negeri ini,” ucapnya.

Wakil Ketua MK Prof Dr Arief Hidayat MS menyatakan, akan

berusaha memulihkan wibawa MK dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap putusanputusan MK nantinya.

“Ini yang sedang kita bangun, dan peran serta mahasiswa khususnya sangat dibutuhkan untuk ikut mengawasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat agar lembaga MK ini bisa menjadi panutan kembali,” tegasnya.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri) Prof Amzzulian Rifai SH LLM PhD mengungkapkan runtuhnya wibawa MK memang sangat serius akan tetapi hal ini tidak boleh berlarut-larut.

“Setelah kegiatan seminar nasional ini akan diberikan masukan secara tertulis kepada lembaga yang dianggap bisa memperbaiki MK, kita harapkan bisa berkontribusi untuk mengembalikan MK menjadi lembaga hukum yang menjadi panutan rakyat Indonesia,” ungkap Amzulian.

Ia menambahkan, tidak mungkin MK bisa memperbaiki citra lembaganya sendiri kalau tanpa bantuan dari masyarakat dan terutama kalangan mahasiswa.“Ini yang akan menjadi kerja bersama agar citra lembaga hukum di Indonesia benar-benar dipercaya oleh masyarakat,” pungkasnya. (zar)

Dari Hal I) .............................................................................................................................................................

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palembang Altur mengatakan, keberadaan baliho sosialisasi calon presiden seperti milik Hatta Rajasa di jalan protokol sudah melanggar peraturan daerah (Perda) No 9 tahun 2009 tentang pemasangan baliho.

“Pengajuan izin baliho tidak pernah masuk ke Kesbangpol.

Dalam Perwali, Baliho itu jelas tidak boleh, karena non komersil.

Kita lihat baliho itu ada di Basuki Rahmat dan Kol Burlian,” kata Altur, Jumat (22/11).

Dia menjelaskan, Perwali tersebut melarang 23 titik pemasangan baliho non komersil diantaranya Jl Sudirman, Demang Lebar Daun, Kol H Barlian, R Soekamto, Basuki Rahmat dan lainnya. Selain itu, beberapa titik kawasan publik juga dilarang seperti daerah milik jalan, pulau taman, kolam retensi, jembatan penyeberangan orang, ampera, taman nusa indah dan fly over.

“Soal ketinggian baliho, izinnya ke Dinas Tata Kota,” tegasnya.

Terpisah, Kasi Perizinan Reklame Dinas Tata Kota Cory men-

gelak jika pengeluaran izin baliho Capres dari instansinya. Sebagai pejabat teknis, ditegaskanya seluruh baliho yang tidak dikenakan pajak merupakan persetujuan Kesbangpol.

“Kalau baliho itu tidak ada pajak, izinnya ke Kesbangpol seperti partai politik ataupun organisasi lain. Untuk baliho Hatta Rajasa, kita tidak mengeluarkan izin,” akunya.

Disinggung keamanan baliho merupakan tanggung jawab advertising dengan menyediakan asuransi jika terjadi kecelakaan.

“Seandainya ada mobil hancur karena baliho, sudah menjadi tanggung jawab advertising sebagai penyedia rangka baliho,” jelasnya.

Sementara itu, Walikota Palembang H Romi Herton mengatakan, pihkanya akan menindaklanjuti keberadan sejumlah baliho yang terpasang di semlah jalan protokol. Jika memang nantinya diketahui menyalahi aturan makan akan diambil langkah tegas. “Saya akan lihat dulu persoalanya apa, jika memang menyalahi akan kami tertibkan,” pungkas Romi. (tma)

PALEMBANG, RS Komunitas Rakyat Indonesia untuk Jokowi (KRIJ), mulai membangun kekuatan, di Sumsel, dan menunjukkan dukungannya, terhadap Gubernur DKI, Joko Widodo (Jokowi) untuk maju pada Pilpres 2014, mendatang.

Ketua KRIJ Sumsel, Yopi Bharata, menyatakan, aksi pengumpulan sejuta tandatangan masyarakat Sumsel, dan Palembang khususnya, bagi mantan Walikota Solo tersebut, akan digelar pihaknya, di taman kota Kambang Iwak (KI) Palembang, pada Minggu, (24/11), pukul 06.00-08.00 WIB mendatang Selain pengumpulan tanda-tangan, mendukung Jokowi, untuk maju pada Pilpres 2014, mendatang, pihaknya juga akan menggelar aksi pembagian stiker, pada kegiatan sosial tersebut. ”Gebrakan yang dilakukan beliau, selama memimpin Kota

Solo hingga DKI Jakarta, saat ini, khususnya dalam melakukan pendekatan ke masyarakat, begitu mengagumkan banyak pihak. Sehingga menurut kami, beliaulah yang paling layak untuk memimpin negeri ini, lima tahun mendatang,” kata Jumat, (22/11).

Pola kepemimpinan Jokowi, yang begitu merakyat, menurut Yopi, membuat banyak pihak pun, merasa optimistis, bahwa pasangan Jokowi-Ahok, akan mempu memperbaiki kondisi ibukota negara, dari kesemrawutannya selama ini.

Terpisah, Sekretaris DPD PDI Perjuangan (PDIP) Sumsel, M Aliandra Gantada, menyatakan, hingga saat ini partainya, belum menentukan siapa nama, yang akan diusung sebagai caprescawapres, dari partai berlambang banteng moncong putih ini, pada Pilpres 2014, mendatang.

Gantada mengakui, dorongan bagi Jokowi, untuk maju sebagai

capres di pilpres mendatang, saat ini cukup gencar. Meski, meski pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP, 8 Septemberlalu. memberikan rekomendasi, mengenai penetapan kapan dan siapa yang diusung sebagai capres-cawapres dari PDIP nantinya, diserahkan sepenuhnya, pada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. ”Kami juga, untuk sementara ini, menampung saja terlebih dahulu, aspirasi terkait capres-cawapres PDI Perjuangan tersebut. Pada dasarnya kami menyambut baik, hanya saja, keputusan partai terkait Pilpres mendatang, telah disepakati, diserahkan sepenuhnya kepada ibu Ketua Umum,” ucapnya Lebih lanjut, aspirasi untuk mengusung Jokowi, sebagai capres pada Pilpres mendatang itu, sebagian besar, datang dari kalangan eksternal partai.Sehingga, sehingga wajar, jika pihaknya, masih sangat berhati-hati, menyikapi persoalan ini. (zar)

Bawaslu Kebingungan PALEMBANG, RS - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel mengaku belum menerima penjelasan secara detail penetapan zona kampanye di Sumsel.

Maka dari itu Bawaslu mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel untuk segera menetapkan zona kampanye.

Ketua Bawaslu Sumsel, Andika Pranata Jaya yang ditemui di aula sekretariat Bawaslu Sumsel, Jumat (22/11) mengatakan, saat ini, calon legislatif (Caleg) masih menunggu penetapan zona kampanye dari KPU Sumsel, untuk bersosialisasi.

KPU Sumsel juga kata Andika, harus menjelaskan secara detail terkait peraturan zona kampanye. Contohnya, zona kampanye di Kota Palembang di jalan Basuki Rahmat, KPU harus menjelaskan, apakah boleh memasang atribut kampanye di sepanjang jalan dimaksud atau di titik-titik tertentu saja. ”Kami sedang mempertanyakan pengertian lokasi (kampanye) ini ke KPU Sumsel, yang hingga kini belum ada jawaban,” kata Andika.

Menurut Andika, dampak dari belum ditetapkannya zona kampanye oleh KPU Sumsel, Bawaslu dan Panwaslu kabupaten/kota belum bisa merekomendasikan atribut kampanye caleg yang melanggar peraturan. Di sisi lain terkait partisipasi pemilih pada pileg 2014 mendatang, Andika mengharapkan, masyarakat dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan pemilu, agar partisipasi

pemilih meningkat.

Selain itu, kata Andika, Bawaslu Sumsel akan melakukan gerakan satu juta relawan pengawas Pemilu, terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari mahasiswa, wartawan dan masyarakat umum.

“Program satu juta relawan ini merupakan program nasional, nantinya program ini akan kita aplikasikan di Sumsel. Caranya, kami akan menghimpun berbagai lapisan untuk menjadi relawan, seperti dari mahasiswa, mereka akan kami beri pelatihan, kemudian setelah itu, kita harapkan mereka dapat menyampaikannya ke orang lain,” katanya.

Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Dr Andries Lionardo meminta agar Bawaslu Sumsel meningkatkan kinerjanya, terkait penetapan zona kampanye. Zona kampanye ini sangat penting bagi caleg, karena dengan berlarutnya penetapan zona kampanye caleg tentu merasa dirugikan. ”Saat ini, ada caleg yang sudah memasang atribut kampanyenya, padahal zona kampanye belum di tetapkan, ini kan bisa dikatakan caleg tersebut mencuri start kampanye, sementara ada caleg yang mematuhi aturan, belum memasang atribut kampanye karena zona kampanye belum ditentukan. Oleh karena itu, Bawaslu harus mendesak KPU Sumsel agar segera menetapkan zona kampanye, agar para caleg bisa bisa sama-sama bersosialisasi,

dan Bawaslu pun bisa merekomendasikan jika menemukan ada atribut yang melanggar,” ungkapnya.

Caleg DPRD Sumsel incumbent Partai Golkar Najib Madjan berharap kepada KPU dan pemkab untuk segara melakukan sosialiasi zona kampanye kepada caleg dan parpol sehingga dengan sosialisasi tersebut pelanggaran yang terjadi dapat dimanimalisir .”Akan mengikuti aturan yang melanggar harus ditindak secara adil sehingga siapa pun yang melanggar harus dikenakan sangsi tanpa terkecuali,” ucapnya.

Caleg DPRD Sumsel Partai Gerindra Efrans Efendi mengatakan, Sejauh ini belum ada laporan pengurus Dewan Pimpinan cabang (DPC) dari KPU dan pemkab terkait penentapan zona kampanye maka dari itu kpu dan kabupaten untuk segara mensosialikaskan zona kampanye sehingga para Caleg dan pengurus Partai mengerti. ”Kami akan mematuhi aturan yang dibuat namun diharapkan caleg lain dan parpol juga secara bersama-sama untuk mematuhinya,” katanya.

Efrans berharap dengan aturan tersebut semua caleg harus mematuhinya sehingga proses demokrasi ini berjalan dengan baik namun yang paling penting Panwas dan pemkab untuk menegakan aturan jika ditemukan ada Caleg yang melanggara harus ditegakan dengan menertibakan alata peraga yang melanggar. (zar)

Panwaslu Klaim Wewenang KPU LAHAT, RS - Maraknya pelanggaran alat peraga Kampanye yang saat ini hangat diributkan mulai menjadi sengketa, pasalnya pihak Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) mengklaim hal tersebut adalah wewenang KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk melakukan penertibann dan menolak hal ungkapan Panwaslu tutup mata seperti yang dituduhkan banyak pihak.

Ketua Panwaslu kabupaten Lahat Delly Kurniadi Lani SH melalui Divisi Humas dan Pengawasan, Drs Tatahuddin mengatakan, untuk menindak dugaan pelanggaran adanya pemasangan alat peraga kampanye pada pemilihan legisla-

tive (pileg) akan diserahkan kepada KPU. Hal ini berdasarkan PKPU No 15/2013 tentang perubahan PKPU No 1/2013 perihal pedoman pelaksanaan kampanye pemilu, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana, panwaslu hanya merekomendasikan saja.

“Sehingga untuk penindakan diserahkan KPU beserta jajarannya, banyaknya alat peraga yang mulai menyalahi aturan sebelumnya telah diberi teguran secara tertulis namun kita tidak bisa menertibkan,”ujarnya.

Dijelaskannya, sejauh ini, banyak sekali dugaan pelanggaran dari pemasangan alat peraga kampanye

baik di dalam kota maupun di kecamatan-kecamatan, sehingga Panwaslu Kabupaten Lahat mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU. Selain itu, sesuai dengan laporan dari panitia pengawas pemilu kecamatan (panwaslucam), hasil temuan pengawasan dan instruksi badan pengawas pemilu (bawaslu) Provinsi Sumsel No. 482/Bawaslu/Sumsel/2013, tertanggal 18 November 2013.

“Dimana, berdasarkan instruksi Bawaslu tersebut, untuk dilaksanakan pengawasan terhadap pemasangan alat peraga kampanye luar ruangan, dan memang sudah diatur melalui zona kampanye,”imbuhnya. (man)

Nurdin Halid: Suara Sumbang di Rapimnas Golkar Cuma Oknum JAKARTA, RS - Ketua Steering Committee Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) V Partai Golkar Nurdin Halid geram dengan adanya suara sumbang yang muncul dalam Rapimnas. Ia menegaskan, suara itu hanya berasal dari oknum yang menyatakan pendapat pribadinya, dan tidak dapat dianggap sebagai sikap resmi pengurus DPD. “Bukan (suara) DPD II secara organisatoris, yang ada itu oknum. Tidak ada DPD II yang tidak taat asas. Kalau ada, suruh ketemu saya,” kata Nurdin di lokasi Rapimnas Golkar, di Hosemangat ASPIRASI RAKYAT

tel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (22/11).

Nurdin menegaskan, DPD Golkar tingkat II tak memiliki hak suara di dalam Rapimnas.

Menurutnya, sudah seharusnya semua pengurus DPD II taat asas dan mematuhi aturan dalam partai serta bersama-sama memenangkan Golkar dalam pemilihan umum tahun depan.

Mengenai Forum Komunikasi DPD II yang ditengarai mendukung pengusungan tokoh lain sebagai calon presiden dari Golkar, Nurdin juga membantahnya. Ia menegaskan, di dalam lingkungan Golkar tidak ada istilah organisasi forum

komunikasi tersebut. “Kami tidak pernah mengenal forum komunikasi DPD II, tidak ada itu. Siapa yang mendirikan? Itu oknum,” tandasnya.

Sebelumnya, seseorang yang mengklaim dirinya sebagai Ketua Forum Silaturahmi DPD Partai Golkar Muntasir Hamid hadir ke lokasi Rapimnas V Partai Golkar.

Ia bersikeras meminta diberi kesempatan untuk menyampaikan keluh kesah dan gagasan dari akar rumput. Menurut Muntasir, rendahnya elektabilitas Ical harus segera disikapi oleh Golkar.

Salah satu caranya adalah dengan menghadirkan calon presiden lain selain Ical. (adi)

klik...........www.radarpalembang.biz

RAKYAT SUMSEL, EDISI HOLIDAY MINGGU KE-4/XI/2013

PUSAT JAJANAN TPI

SIMPATISAN

! Lezat dan Terlengkap

VIII

Buat kamu-kamu yang hobi makan, sekarang tidak usah bingung-bingung di Palembang. Pasalnya, telah ada pusat jajanan terlengkap mulai dari sarapan ringan, sarapan pagi bahkan sarapan malam.

PALEMBANG, RS - Seperti penjelasan dari Nicolas owner Pusat Jajanan Taman Permata Indah yang sekaligus owner dari Amelia Kost dan Refleksi Center TPI ini menceritakan, di pusat jajanan yang dikelolanya ini bukan hanya menjual makanan seperti sop dan pindang saja.

Tapi di pusat jajanan TPI ini menjual juga makanan khas Palembang seperti pempek, tekwan, burgo, lakso, laksan dan masih banyak lagi sarapan pagi khas Palembang lainnya. Bahkan disini juga menjual nasi uduk dengan harga yang cukup terjangkau hanya Rp 12 ribu Di sini juga menjual bihun, martabak, roti bakar dan masakan khas cina pun ada disini.

“Tak kalah ketinggalan ter-

JAJANAN: Pusat Jajanan Taman Permata Indah (TPI) yang ramai dikunjungi masyarakat.

FOTO: IST

dapat berbagai macam jus-jus segar sebagai penambah sele-ra makan. Kelebihan lainnya di pusat jajanan ini, jika Anda memesan masakan disini bisa di antar tanpa dikenakan biaya antar/ gratis biaya antar,” ujar Nicolas.

Selain itu, tempatnya juga sangat strategis sebelah PS mall

depan Encar Daihatsu, pelanggannya pun lumayan banyak dan lebih enaknya lagi di lantai 2 terdapat Refleksi Center TPI, jadi jika Anda refleksi di TPI dapat langsung memesan makanan di pusat jajanan taman permata indah ini, di jamin masakannya mengugah selera anda dan sesuai dengan isi kantong.

“Jadi tunggu apa lagi, jika anda ingin makan-makanan yang lengkap dan lezat cukup datang ke pusat jajanan Taman Permata Indah di jalan angkatan 45 Blok H No 35 Palembang Telp 0711311932, buka dari jam 06.00 pag sampai jam 21.00 malam, semua pasti tidak akan kecewa,” ajaknya. (*)

Sekjen DPR Diperiksa KPK JAKARTA, RS - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti dalam kasus penerimaan hadiah proyek Hambalang, Jumat 22 November 2013. Winantu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anas Urbaningrum.

Usai diperiksa KPK selama empat jam, Winantu ditanya seputar tugas dan fungsi Anas Urbaningrum saat masih menjabat anggota DPR. Sebelum menjabat Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum duduk di Komisi X DPR. ”Kegiatan-kegiatan beliau selama di DPR saja.

Cuma tugas-tugasnnya lah,” kata Winantuningtyastiti di Gedung KPK, Jakarta.

Winantu memastikan, saat ini Anas sudah mengundurkan diri dari DPR sejak tahun 2010. Karenanya, Anas sudah tidak lagi menerima gaji pokok maupun tunjangan dari DPR. “Sudah enggak (terima gaji). Sudah diberhentikan,” ujarnya.

Saat masih menjabat anggota dewan, Anas mendapat gaji pokok Rp17 juta. Namun Ia belum dapat memastikan, apakah mantan Ketua Fraksi Demokrat itu juga mendapat uang pensiun dari DPR atau tidak. “Nanti saya cek lagi ya,” katanya.

KPK menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka karena diduga telah menerima hadiah atau janji berkaitan dengan proyek Hambalang. Berdasarkan hasil audit BPK, pengadaan proyek tersebut diduga merugikan keuangan negara Rp463,67 miliar.

Anas dijerat dengan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (eh)

FOTO: NET

Winantuningtyastiti