Rp#2 25062013

SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT

Rakyat Sumsel radar_palembang@yahoo.com

RADAR PALEMBANG

SELASA 25 JUNI 2013

@radar_palembang

ONLINE Telp : (0711) 361 638 FAX : (0711) 362 452

HARGA Rp 4.000

Laporan Masyarakat ke KPU

Ada DCS Berijazah Palsu? KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Sumsel mulai 14-27 Juni menerima masukan dan tanggapan masyarakat terkait nama daftar caleg sementara (DCS) yang dirilis. Sementara ini KPU Sumsel baru menerima dua laporan tehadap DCS pada pemilihan anggota legislatif 2014. SUMSEL, RS - Ketua KPU Sumsel, Anisatul Mardiah mengatakan, KPU Sumsel telah menerima dua laporan warga terkait daftar bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) Sumsel masa bakti 2014-2019 mendatang. “Satu pengaduan menyampaikan adanya indikasi ijazah palsu yang diguna-kan salah satu Bacaleg, dan satunya lagi pengaduan yang berasal dari istri salah satu bacaleg dari daerah pemilihan Sumsel 2, yang tidak menyetujui bila suaminya ikut pencalonan,” kata Anisatul, Senin (24/6). Sayangnya,Anisatul enggan menyebutkan nama dua Bacaleg yang dilaporkan tersebut. Pihaknya akan menindaklanjuti laporan ijazah palsu tersebut dengan melakukan pengecekan langsung ke lembaga pendidikan yang bersangkutan, maupun ke dinas pendidikan setempat. “Sementara untuk pengaduan yang satunya lagi, juga akan ditindaklanjuti oleh KPU Sumsel dengan langsung bersinggungan dengan yang bersangkutan, hingga

saat ini baru dua la-poran ini yang kami terima dari masyarakat,” jelasnya. Sebelumnya, Ketua Pokja Pencalegan, Herlambang SH MH mengatakan, KPU Sumsel ketika ditanya soal adanya salah satu bacaleg dari Partai Demokrat yang terindikasi masih berstatus PNS, Herlambang mengaku belum mengetahuinya, namun KPU ❏ Ke halaman VII

CERUDIK’AN

Ada DCS Berijazah Palsu?

Belum jadi saja sudah tak jujur.

Sidang LHI, Petinggi PKS Absen Sudah ngak disayang kader lagi LHI

Ngerumpi Kito

UANG PELICIN DI MK SEKARANG ini suhu politik di Sumsel memanas karena banyak Pilkada yang dibawa sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selaku lembaga yang memutuskan sengketa Pilkada, MK memiliki peranan yang sentral untuk memutuskan kemenangan suatu pihak. Oleh karena itu beberapa kandidat mengirimkan ‘intel’ mereka ke MK untuk menyodorkan uang sebagai pelicin jalan menuju tangga kekua-

Petinggi PKS Absen

SIDANG PERDANA: Ahmad Fatanah menjalani siding perdana terkait dengan kasus daging sapi impor yang menjetratnya. Insert: LHI.

JAKARTA, RS - Sidang kasus dugaan suap impor sapi dengan terdakwa Ahmad Fatanah dan Luthfi Hasan Ishaaq digelar. PKS menyatakan, partainya telah mengirim kader guna

memantau persidangan. “Ada tim hukum, Al Muzamil Yusuf, Fahri Hamzah, Nasir Djamil, Abdul Hakim, dan Hidayat Nur Wahid. Mereka bekerjasama dengan tim kuasa hukum,” kata Juru Bicara PKS Mardani Ali Sera di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/6). ❏ Ke halaman VII

Siti Nurizka Puteri Jaya

Hukum dan

Pengangguran Menjadi Tugas Pokok PALEMBANG, RS – Siti Nurizka Puteri Jaya calon Anggota DPR RI nomor urut 2 Dapil Sumsel 1 asal Partai Gerindra, alasan maju sebagai anggota DPR RI karena kecewa dengan hukum yang ada di Indonesia selain itu juga ingin memberikan kontribusi lapangan pekerjaan bagi masyarakat Sumsel kedepan. Angka penganguran dinilainya masih sangat tinggi. Wanita yang lebih akrab disapa Puteri kepada Rakyat Sumsel mengatakan, dengan kondisi masyarakat yang demikian ❏ Ke halaman VII

Bupati-Walikota Kembali Jadi Kepala Administrasi PEMERINTAH pusat berencana akan mengembalikan

Sidang LHI dan Fatanah

kembali wewenang Walikota dan Bupati menjadi kepala administrasi yang pasca diadakannya otonomi daerah terkesan berubah menjadi pimpinan kekuasaan tertinggi di daerah. PALEMBANG, RS - Hal ini tertuang langsung dalam wawancara yang dilakukan oleh Prof. Dr. Aries Djaenuri, guru besar IPDN dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Pengganti PP No. 23/2011. “Kami bersama tim penyempurna pp 23 ingin mencari masukan proyek penguatan tata kelola dalam pemerintahan yang sekarang marak terjadi hubungan kurang harmonis antara gubernur dan bupati,” ujar Aris saat diwawancara di Griya Agung kemarin. Selain permasalahan harmonisasi, pematangan PP ini dilakukan untuk mengembalikan semuanya kepada konstituen yang ada mengingat pada dasarnya gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah, namun dalam implementasi saat ini, tidak jarang justru bupati dan juga walikota memilih untuk mengabaikan kegiatan dari gubernur. Tidak hanya itu, melalui PP yang dibahas ini, diharapkan ke depan peran gubernur sebagai perencana regional dapat melaksanakan dengan baik.”Harapan dengan PP ini implementasi program itu bisa lebih maksimal dalam pelaksanaannya,”

semangat ASPIRASI RAKYAT

❏ Ke halaman VII

ESP-WIN Tunggu Jadwal Sidang MK PALEMBANG, RS – Tim Dilanjutkan Gantaadvokasi Calon Gubernurda, objek gugatan yang Wakil Gubernur Sumsel, Eddy dilakukan oleh ESPSantana Putra-Wiwiet Tatung WIN adalah tatanan (ESP-WIN) masih menunggu aplikasi lapangan, jadwal sidang dari seperti pihak Mahkamah Konpenyelenstitusi (MK) terkait garaan, cara sengketa Pemilumain calon kada Sumsel yang kandidat. diajukan ESP-WIN ”Kami tibeberapa waktu lalu. dak menyorot ”Kami masih hasil akhir menyusun gugatan perolehan yang akan diajusuara ESPkan, karena belum WIN namun MA Gantada ada pangilan dari kita menyoroti MK kapan mulai bagaimana hasidang,” kata, Sekretaris DPD sil akhir Pemilukada SumPDIP Sumsel, MA Gantada, sel itu yang bersih jujur Senin (24/6). dan adil,” ungkapnya. Menurut Gantada, yang juga Tuntutan nantinya wakil ketua DPRD Sumsel ini, diharapkan dapatkan untuk regtistrasi pendaftaran di menghasilkan rekomenMK sudah dilakukan beberapa dasi penyelengaraan pewaktu lalu, namun, hanya saja milukada ini yang baik jadwal belum dapat diketahui dan bersih dan semunya kapan akan dimulai. ❏ Ke halaman VII

LadiesLator

Sidang Pembukaan Kotak Suara

Ketua PPK: Benar, C1 Ada di Kotak Suara PALEMBANG, RP - Sidang lanjutan kasus pidana pembukaan kotak suara PPS

kembali di gelar, setelah sebelumnya mendengarkan kesaksian ketua KPU Palembang

SIDANG LANJUTAN: Sidang Kasus Perusakan Kotak Suara di Kelurahan Kebun Bunga menghadirkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sukarami, Amron Basri dan Sekretaris Lurah Kebun Bunga, Safrudin, juga kotak suara yang segel di buka paksa sebagai barang bukti.

Eftiyani. Sidang dilanjutkan dengan medengarkan kesaksian dari ketua PPK Sukarami Dalam persidangan terungkap fakta yang menyatakan Formulir C1 sejumlah TPS untuk KPU Palembang ada yang termasuk ke dalam kotak suara. Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan pidana pembukaan kotak suara PPS Kebun Bunga yang digelar, Senin (24/6) di Pengadilan Negeri Palembang. Ketua Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Sukarami, Amron Basri menyatakan hal itu dalam kesaksiannya pada sidang lanjutan yang dijaga ketat aparat kepolisian ini. “C1 ada yang di luar, di dalam kotak juga ada. Sepengetahuan ❏ Ke halaman VII

klik...........www.radarpalembang.biz

II

SUARA RAKYAT

Penggalian Gunung Padang Berpotensi Memalukan Bangsa Pernyataan Staf Khusus Presiden Andi Arief yang akan tetap melanjutkan proyek penelitian Terpadu Mandiri terhadap pencarian piramida dan peradaban tinggi di Gunung Padang Cianjur sangat beresiko akan memalukan citra bangsa Indonesia di mata dunia akademika Internasional.

S

EPERTI dilansir sebuah media online pada 27 April 2013 lalu, Andi Arief menegaskan akan terus melanjutkan penelitian di Gunung Padang, dan bahkan akan menggelar penggalian arkeologi secara besar-besaran dengan melibatkan 500 sukarelawan di Gunung Padang pada pertengahan Mei mendatang. Dunia arkeologi Indonesia seakan terguncang dengan sikap merendahkan yang dilakukan Andi Arief ini. Rekomendasi yang diberikan 3 departemen: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Menristek dan ESDM bahwasannya tidak ditemuinya indikasi adanya bangunan didalam Gunung Padang malah dijawab dengan tudingan ketiga kementerian melakukan manipulasi laporan penelitian terhadap situs Gunung

Padang. Bahkan Andi Arief meminta ketiga menteri yang memimpin bersama seorang wakil menteri untuk mundur dari jabatannya akibat bertindak manipulatif. Yang lebih mengagetkan adalah tudingan kasar yang ditujukan kepada Prof. Dr. Mundardjito, yang disebutkan Andi Arief sebagai sosok yang selalu mengkampanyekan bahwa situs megalitikum Gunung Padang akan rusak karena riset Tim Terpadu sehingga sampai membuat petisi segala. Mundardjito adalah arkeolog yang mendadak peduli situs ini setelah hasil riset Tim Terpadu ramai diberitakan Pernyataan ini seharusnya dibalik: siapa sebenarnya Andi Arief yang tiba-tiba saja dalam dua tahun ini menjadi sadar sejarah dan peduli pada situs-situs arkeologi di Indonesia, hingga mau mengucurkan dana begitu besarnya untuk mengungkapkan ada apa dibalik Gunung Padang? Ada apa sebenarnya? Apa tujuan sebenarnya? Hanya untuk mengungkap bahwa Indonesia memiliki peradaban tinggi? So what gitu loh? Bagi dunia arkeologi, baik nasional, regional maupun internasional, nama Prof. Dr. Mundardjito sudah dikenal sejak puluhan tahun lalu. Berbagai riset arkeologi dunia sudah dilaluinya. Bisa dibilang bagi kami, muridmuridnya di kelas studi arkeologi Indonesia, beliaulah bapak metodologi arkeologi Indonesia. Sistematika

ekskavasi arkeologi Indonesia yang dikenal sekarang ini adalah hasil buah pikirannya. Penggalian arkeologi di Indonesia berbeda dengan di belahan dunia lain, karena perbedaan karakteristik jenis tanah, kelembaban, cuaca, jenis artefak, dan lain sebagainya. Pengenalan datum point, sebagai titik awal perekaman data di kotak galian, deskripsi sampai pembuatan kontekstual x,y,z sebuah temuan dalam kotak galian diperkenalkan pak Otti kepada mahasiswa jurusan Arkeologi di berbagai Universitas di Indonesia yang memiliki studi arkeologi. Pengenalan crop land, topografi lansekap situs dari foto udara, dan lain sebagainya juga diperkenalkan beliau pada masyarakat akademik arkeologi tanah air sejak puluhan tahun lalu. Kepedulian pak Oti pada kelestarian situs arkeologi dan kemajuan penelitiannya sudah terbukti sejak lama. Berbagai studi penyelamatan dan ekskavasi dilakukannya. Kasus Trowulan, adalah salah satunya. Nah, kini persoalannya adalah Gunung Padang, warisan cagar budaya masyarakat Sunda dan Nusantara khususnya akan diporak-porandakan. Data artefaktual, monument dan lainnya seakan diperkosa hanya untuk memuaskan visi penggalian yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu menemukan peradaban tinggi. Padahal, bagi kami lulusan studi arkeologi Indonesia, setiap lapisan penggalian dalam kotak ekskavasi ditentukan berdasarkan fakta yang ditemukan

dilapangan. Mulai dari temuan permukaan, lapisan demi lapisan dan seterusnya. Dari situ kesimpulan bisa ditetapkan. Tidak ada sebuah statement langsung dibuat sebelumnya, karena akan mempengaruhi penafsiran data dan fakta yang ditemukan. Sayang sekali, tokoh sekelas bapak Andi Arief yang dulunya adalah aktivis mahasiswa, malang melintang dalam berbagai pergerakan untuk perubahan , kini terjebak dalam ambisi perubahan itu sendiri. Lupa akan nilai-nilai sejati bangsa Indonesia atau Nusantara yang asah, asih, asuh dan tatakrama. Cenderung merusak kompetensi profesi yang selama ini dibangun dengan susah payah ditengah tekanan politik rezim penguasa yang berlaku. Seperti yang ditulis oleh Arkeolog UGM Dr. Daud Aris Tanudirjo dalam tulisan berjudul “Piramida, Atlantis dan Jatidiri Bangsa” yang dimuat di harian Kompas pada tanggal 10 Februari 2012 lalu, Isu Sundaland dan Indonesia sebagai Atlantis yang dilansir Arysio Nunos dos Santos atau Stephen Oppenheimer masih sangat bias. Kepentingan penjualan buku dan kategori buku kedua penulis itu sebagai buku fiksi daripada buku ilmiah menjadikan buku ini tidak masuk dalam hitungan pakar sejarah budaya dunia. Sayangnya buku ini justru menjadi konsumsi bagi para petinggi di negeri ini yang berpikiran lebih terjangkiti pada padangan cargo cult atau mil-

Pembaca yang budiman. Rakyat Sumsel siap mengakomodir opini Anda seputar kehidupan Politik negeri ini, terkhusus Sumsel. Isi muata tulisan diharapkan tidak mengandung unsur SARA dan mendeskreditkan kelompok/golongan/partai tententu. Tulisan Anda dapat dikirim ke email rdr_plg@yahoo.com (harap disertakan, identitas lengkap, dan foto) Hotline Politik, kirim melalui radar_palembang

* 0821 - 75815016

0812710XXXX Pak Walikota Palembang Tlg perhatike pasar Prumnas Sako Palembang sangat semraut. PKL, Becak dan Parkir disembarang tempat. Akibatnya Jalan selalu macet dan terkesan sangat JOROK.

Semangat Aspirasi Rakyat

@radar_palembang

08153275XXXX Pak Walikota dan Pak Kapoltabes Palembang tlg perhatike pedagang pasar Satelit Sako. Sering mainke timbangan. Mohon perhatiannyo pak

lenarisme, yang menginginkan kembalinya kebahagiaan dan kejayaan masa lalu. Gejala ini umumnya muncul di tengah masyarakat yang sedang goyah menghadapi perubahan zaman dan ketidakpastian hidup. Masyarakat yang kehilangan arah hidup. Biasanya masyarakat seperti ini akan lari pada baying-bayang kehidupan di masa silam yang penuh kej ayaan. Kalau itu tidak dapat dialami lagi secara fisik, maka bisa dilakukan dalam pikiran atau mitis. Indonesia, nyata-nyata mengalami hal ini. Padahal bagi kita yang bergerak di kebudayaan, warisan budaya berupa ide local jenius (cerlang budaya) lah yang seharusnya diambil dari masa lalu dan dipraktekkan ke masa kini. Sebagai contoh misalnya, Trowulan sebagai tinggalan kota Majapahit memiliki sistem kanal kuno yang ternyata bisa menyediakan air bersih, mengendalikan banjir dan kekurangan air di masa kemarau dan juga mendinginkan iklim sekitar. Kota-kota di Indonesia seharusnya melihat hal ini. Sayangnya, pemerintah tidak melihat hal ini dan cenderung mengabaikan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan. Lokal jenius seperti ini banyak sekali ditemukan, dan sayangnya tidak dipedulikan sampai negara tetangga mengklaimnya sebagai milik mereka. Gunung Padang dikhawatirkan akan membuat dunia Internasional tertawa akan keluguan Indonesia, yang sepertinya, maaf, bermasturbasi untuk dirinya sendiri. Seperti yang ditulis Daud Aris Tanudirjo diakhir tulisannya: niatnya menemukan jati diri bangsa yang luar biasa hebat. Namun kenyataan menunjukkan bangsa ini telah kehilangan jati diri dan sedang mencari jati diri. Sayangnya, cara-cara yang digunakan masih beralaskan pikiran mitis. Nanang Dwi Prasdi Jl. Seruni III DKI Jakarta bangoo_sampar@yahoo.com

RAKYAT SUMSEL, SELASA 25 JUNI 2013

Kuambil Subsidiku Kuberikan Balsemku Sungguh miris hati ini melihat para penguasa bangsa, pemerintah negeri ini yang dengan gagahnya menginjak-injak nilai-nilai demokrasi yang dianut bangsa ini layangnya lantai keramik di kantor mereka. Teriakan dan jeritan tangis jutaan rakyat bangsa ini untuk menolak kenaikan BBM seakan diacuhkan oleh mereka. Mereka seakan buta, bahwa tak satupun rakyat negeri ini yang menginginkan kenaikan BBM. Arti demokrasi seakan dilupakan. Dengan dalih penyelamatan devisa negara dan agar subsidi tepat sasaran nampaknya sangatlah keliru. Imbas dari kenaikkan BBM akan jauh lebih besar daripada subsidi tepat sasaran yang mereka janjikan. Pemerintah seakan tak berdaya oleh kekuatan asing yang sebenarnya bermain di balik kebijakan ini.Kini Rakyat hanyalah alat politik, demokrasi hanyalah pajangan, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” seakan tumpul tak berarti seperti hukum terhadap mereka. Upaya pemerintah untuk menaikkan BBM bukanlah sebuah tidakan penyelamatan terhadap perekonomian bangsa ini, melainkan justru sebuah upaya untuk mempertahankan kemiskinan rakyat Indonesia bahkan upaya mencetak rakyat miskin yang baru. Sepertinya pemerintah pusat telah keliru dalam memaknai Pasal 34 undang-undang dasar 1945 yang menyatakan “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Mungkin sudah saatnya rakyat harus lebih jelih melihat sepak terjang pemerintah. Jika memang subsidi BBM tidak tepat sasaran maka solusinya bukan dengan mencabut subsidi, tetapi

melakukan pengawasan yang lebih baik di tempat-tempat pengisian BBM dan itu adalah tugas pemerintah. Tak bisa di pungkiri lagi, pilihan menaikkan BBM hanyalah upaya pemerintah untuk lepas tanggung jawab. Ataukah keputusan menaikkan BBM terlapas dari upaya pemerintah yang lepas tanggung jawab, menaikkan BBM tak lebih dari sebuah dasar untuk memunculkan jualan politik. Jualan politing menjelang pemilu tahu 2014, terbukti solusi yang diberikan pemerintah adalah dengan adanya BLSM yang syarat akan bentuk jualan politik terhadap rakyat yang tidak memahami tentang apa yang sebenarnya terjadi di negerinya. Toh memang BLSM atau BALSEM tdk akan memiliki arti apaapa ketika dijadikan alat untuk mencegah kemiskinan. Sifatnya yang temporer dengan nilai bantuan Rp. 150.000/ bulan selama 4 bulan atau Rp 5.000/hari praktis menjadi bantuan yang tidak memiliki perngaruh besar bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat yang hidup ditengah kenaikan harga diberbagai sektor akibat imbas kenaikan BBM. BLSM justru lebih identik dengan sebuah pendekatan janji politik menjelang pemilu dan bahkan BLSM ini akan menjadi masalah baru karena sifatnya yang juga rawan konflik sosial saat pelaksanaannya di masyarakat. Lagilagi rakyat perlu jelih dan saatnya pemerintah kembali ke bangku sekolah untuk belajar kembali. ArsamTamalanrea, Makassar arsamseptember@yahoo. com 085299595454

klik...........www.radarpalembang.biz

WAKIL RAKYAT

III

Meski Dirudung Masalah

PKS dan Demokrat Tetap Menjanjikan

DUA PARTAI besar belakang mengalami guncangan yang besar dalam tubuh mereka, Demokrat dan PKS diterjang badai yang tak kunjung usai. Disidangnya LHI dan beda pemahaman dengan koalisi membuat PKS seolah membuat mereka harus bekerja keras saat Pileg 2014 mendatang.

PALEMBANG, RS – Pengamat Politik Unsri Dr Adriyan Saptawan mengatakan, PKS merupakan partai memiliki kader militan. Beseberangan dengan koalisi memang membuat partai ini dicibir beberapa kalangan, tetapi inilah yang membuatnya berbeda. “Militannya terlihat, meski dikoalisi mereka keras menentang BBM naik. Tentu apa yang dilakukan PKS jarang ditemukan oleh sesama koalisi,” katanya.Langkah diambil oleh PKS ini dikalangan seolah ingin mengembalikan citra partai tersebut untuk membaik. Namun, banyak juga berpendapat kalau apa yang dilakukan

SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT

PKS seperti hal yang siasia.“Perlu telan lebih jauh terhadap permasalahan tersebut. Tindakan PKS tidak akan berpengaruh jauh terhadap pilihan masyarakat nanti. Mereka sudah memiliki basis massa yang bisa dikatakan kuat. Inilah yang membuatnya berbeda,” kata dia. Sementara itu, Demokrat juga sedang pusing mengembalikan citra partai yang belakangan merosot. Berbekal kader yang sudah memiliki track record yang bagus, Demokrat layak bisa menyodok kembali untuk mempertahankan kursi mereka di DPR. “Dalam politik semua bisa terjadi. Jika dilihat

dari kandidat caleg yang dibawa oleh Demokrat, mereka semua memiliki pengalaman yang bagus. Apalagi nama-nama mereka sudah sangat familiar di Dapil yan ditunjuk,” tegas Adriyan. Lebih jau h, Adriyan menyoroti, Demokrat dan PKS masih akan tetap menjadi barometer parpol besar di Indonesia. Dengan catatatan, hingga 2014 mereka bisa menjaga citra partai masing-masing untuk lebih baik lagi. “Menarik melihat persaingan mereka di Pileg nanti. Menarik pula apakah PKS melunak dengan koalisi atau malah lepas dari koalisi nantinya?” pungkasnya. (ren)

RAKYAT SUMSEL,SELASA 25 JUNI 2013

Nasrun Ajak Bacaleg Bersaing Sehat PALEMBANG, RS – Perebutan kursi dewan pada Pemilu 2014 akan bersaing ketat dengan calon legistratif yang maju. Dalam Pileg nanti dikhawatirkan akan muncul pertarungan tidak sehat diantara on legistratif, H Nasrun bakal calon Madang salah satu bakal calon legistratiff mengajak saingannya tarung secara sehat untuk bertarung merebut suara masyarakat. ”Mari kita berkompetisi yang sehat pada pemilu ng,”kata Nasrun yang mendatang,”kata ebagai anggota DPRD saat ini sebagai ari Fraksi Golkar, Sumsel dari 2/6) jumat (22/6) rutnya, di dalam perMenurutnya, lombaan dan pertandingan termilihan tentunya menglebih pemilihan harapkan hasil yang maksimal k mungkin. dan sebaik ”Jadi, meskipun kursi di daerah pemilihan Sumatera Selatan IV bupaten yakni Kabupaten mering Ogan Komering U) Timur Ulu (OKU) am kursi hanya enam kan diperebutkan 12 partai politik pesertaa pemilu

2014 maka mari bersaing sehat,”ajaknya.Ia mengatakan, sehubungan hal tersebut, partai Golkar akan mempersiapkan diri guna meraih kursi sebanyak mungkin di daerah pemilihan Sumsel IV tersebut. Ia mengakui, Pemilihan umum legislatif 2014 nanti cukup berat, karena daerah pemilihannya hanya satu daerah dan kursi yang diperebutkan

sedikit. Akan tetapi, ia optimistis meraih kursi lagi pada pemilu 2014, karena memang pada pemilu lalu dirinya mendapat suara cukup banyak di daerah OKU Timur. ”Sumbangan suara pada pemilu 2009 lalu memang banyak dari OKU Timur, sedangkan dari OKU dan OKU Selatan hanya menyumbang 8.000 suara,”jelasnya. Karena itu, lanjutnya pada pemilu mendatang dirinya mengambil dapil OKU Timur. Selama ini, ia juga sudah sering turun ke dapil tersebut. Program yang dilakukan tentunya memperhatikan kepentingan rakyat, katanya. (zar)

H Nasrun Madang

klik...........www.radarpalembang.biz

IV

RAKYAT SUMSEL, SELASA 25 MEI 2013

KPK Periksa Staf Fraksi Demokrat Dalam Kasus Hambalang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang staf Fraksi Partai Demokrat bernama Eva Ompita Soraya. Eva diperiksa atas dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pembangunan sarana olahraga nasional Hambalang, Bogor, Jawa Barat. JAKARTA,RS - Rencananya, Eva akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang juga mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Anas Urbaningrum. “Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka AU (Anas Urbanin-

grum),” kata Kepala Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha saat dihubungi wartawan, Senin (24/6). Selain Eva, KPK juga akan memeriksa Rezafi Akbar yang merupakan Staf Keuangan Partai Demokrat, dan Ilham Adli selaku Direktur PT Sarana Bangun Cipta. Keduanya juga diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan yang sama. KPK menjadwalkan memeriksa Muchayat selaku Mantan Deputi Kemeneg BUMN, dan Lukman Hidayat dan Pegawai PT. PP (Persero), serta Bastaman Harahap selaku Kepala bagian Perlengkapan di Kemenpora. Ketiganya akan diperiksa sebagai saksi untuk 3 orang tersangka yaitu, Andi Alfian Mallarangeng, Dedy Kusdinar, serta Teuku Bagus Muhammad Noor. (rvk/lh)

Isu Reshuffle Kabinet

Jubir Presiden: Menteri Dilarang ke Luar Kota JAKARTA, RS - Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dilarang ke luar kota untuk sementara. Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha membenarkan hal itu. “Ya benar. Agar pasca kenaikan harga BBM, semua sektor terkait diawasi langsung agar berjalan dengan baik,” kata Julian, saat dihubungi wartawan, Senin (24/6). Lalu apakah larangan tersebut berhubungan dengan rencana Presiden SBY

melakukan reshuffle kabinet? Julian pun menjawab setengah bercanda.”Wah ini isunya datang dari mana? Pasti bukan dari Istana ya,” katanya. Menkum HAM Amir Syamsuddin membenarkan adanya larangan menteri KIB II ke luar kota. Larangan ini menurut sejumlah sumber menyangkut rencana SBY melakukan reshuffle kabinet terhadap minimal 1 menteri PKS pekan ini.(mpr/van)

HERCULES : Ketua umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) dengan terdakwa Hercules Rozario Marshall dituntut hukuman enam bulan penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kemarin (24/06). Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa atas kasus pemerasan dan premanisme, dengan pasal 214 Jo 211 KUHP, yang masing-masing dipidana selama enam bulan penjara dan dikurangi masa tahanan. Hercules bersama 49 anak buahnya ditangkap pada 8 Maret 2013 di Pertokoan Tjakra Multi Strategi, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat oleh Sub Direktorat Resmob Polda Meto Jaya

Polisi Kecewa Berat Hercules Hanya Dituntut 6 Bulan Penjara JAKARTA,RS - Hercules Rozario Marshall dituntut 6 bulan penjara potong masa tahanan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus

dugaan pemerasan. Kapolres Jakarta Barat, Kombes Fadil Imran heran terhadap tuntutan yang serendah itu. “Serius 6 bulan? Hukumannya terlalu rendah tuh!” gugat Fadil di Mapolres Jakbar, Jl S Parman, Slipi, Jakarta Barat, Senin (24/6/2013). Fadil juga mengatakan, Hercules itu terbukti melakukan tindakan yang tidak menyenangkan. “Kami berharap

hukuman maksimal,” ujar Fadil. Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, AKBP Hengki Haryadi juga menuturkan kekecewaanya. Menurutnya tuntutan 6 bulan penjara tidak pas buat seorang Hercules. “Mudah-mudahan kasus yang lain kami didukung. Karena masih ada kasus yang lain. Yang jelas negara tidak boleh kalah dengan Premanisme,” imbuhnya. (spt/lh)

FOTO: FERY PRADOLO/INDOPOS

Wakil Ketua DPR: Kalau Keberatan Monggo ke MK Soal RUU Ormas JAKARTA,RS - Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyatakan RUU Ormas siap disahkan pada rapat paripurna DPR, Selasa (25/6) besok. Jika ada pihak yang masih berkeberatan, dirinya mempersilakan untuk membawa permasalahannya ke Mahkaman Konstitusi (MK). “Besok akan disahkan di paripurna. Ya, kalau yang keberatan

monggo dibawa ke MK,” kata Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6). Pramono menyatakan, DPR telah menyelesaikan lewat Rapat Pimpinan yang membahas RUU ini. Menurut politisi PDIP ini, segala keberatan terkait RUU Ormas sudah diakomoadsi oleh DPR. “Minggu lalu, Rapim membahas RUU Ormas. Kami menyatakan, seluruh keberatan telah diperbaiki. Kalau masih ada

keberatan, tentu ada ruang untuk judicial review,” ujarnya. Pramono menegaskan, keberadaan Ormas harus diatur meskipun negara menganut demokrasi. Untuk Ormas yang merasa tidak bermasalah, tak perlu ada yang dikhawatirkan jika RUU tersebut disahkan. “Mungkin bagi Ormas yang sudah berjalan dengan baik, tidak perlu khawatir,” pungkasnya. (dnu/van)

Syarief Hasan: Rakyat Berterimakasih ada Balsem MALANG,RS - Penyaluran dana Bantuan Langsung Sementara (BLSM) alias Balsem di beberapa daerah masih menemui kendala teknis. Namun secara umum, proses yang berlangsung pada sepanjang hari pertama ini berlangsung lancar dan lebih baik dibanding penyaluran Bantuan Langsung

Tunai (BLT) beberapa tahun lampau. “Wajar kalau ada satu atau dua yang masih masalah, rakyat kita kan banyak. Tetapi pembagian ini lebih bagus dibanding BLT yang sebelumnya,” kata Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan, di sela Temu Karya Nasional ke-V Relawan PMI di Bendungan Selorejo, Malang, Jawa Timur, Senin (24/6). Dia menyakinkan, jajaran pemerintah terus melakukan perbaikan terhadap metode penyaluran Balsem di daerah. Mulai dari menambah pos pembagian agar lebih dekat ke tempat tinggal penerima dan memastikan penerimanya adalah orang yang

memang berhak mendapatkan bantuan. Menurutnya, rakyat penerima Balsem berterimakasih terhadap adanya program kompensasi kenaikan BBM tersebut. Bila ada yang menyatakan sebaliknya atau Balsem tidak diperlukan, itu lebih karena yang bersangkutan bukan orang yang sangat terdampak kenaikan harga BBM. “Responnya bagus, semua rakyat berterimakasih sebab BLSM sangat dibutuhkan. Kalau ada yang mengatakan tidak butuh, itu pasti orang mampu,” ujar Syarief yang di dalam KIB II menjabat sebagai Menkop UKM ini. (iqb/lh)

Jokowi Gelar Public Hearing Untuk Seleksi Lurah-Camat Terbaik JAKARTA,RS - Seleksi jabatan lurah dan camat telah masuk dalam tahap penyaringan. Gubernur DKI Jakarta Jokowi berniat menggelar public hearing agar tidak salah menempatkan orang pada pos yang telah disediakan. “Saya mau itu lebih dipertajam lagi. Saya nggak mau keliru lagi menempatkan orang,” ujar Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (24/6). Pada Selasa (25/6) besok, Jokowi akan melakukan public hearing untuk mencari calon-calon terbaiknya. Jokowi saat ini tengah mengolah data hasil seleksi dari para peserta seleksi jabatan lurah dan camat. “Ada yang memenuhi syarat. Ada

yang memenuhi syarat tapi kurang, jadi dilihat sisi mana yang akan disuntik,” ucapnya. Jokowi juga meminta para wali kota memberi masukan terhadap beberapa calon. “Karena belum tentu nilai baik, itu baik,” kata Jokowi. Sebagai bocoran, Jokowi menyebut telah ada beberapa nama yang telah masuk ke dalam kantongnya. Namun Jokowi tidak ingin terlalu cepat memutuskan. “ Ada itu tadi, nilainya tinggi, (ada yang) cukup tapi ke lapangannya bagus. Ini perlu diolah lagi,” katanya. Sebagai contoh, kandidat yang mengusai lapangan akan ditempatkan di wilayah tertentu yang sesuai dengan keahliannya. “Tapi ada juga kepala seksi. Karena hanya satu dua tiga yang nilainya sangat bagus sekali itu yang akan kita cek lapangannya seperti apa,” terang Jokowi. (dtc)

Walikota Bandung Minta Warga Objektif Menilai BANDUNG, RS - Tak lama lagi Walikota Bandung Dada Rosada akan mengakhiri masa jabatannya. Di akhir masanya memimpin Dada meminta warga untuk objektif menilai kinerja kepemimpinannya selama ini. Sudah dua periode ia memimpin, Dada merasa yakin bahwa banyak keberhasilan yang telah ia capai. “Jangan hanya menilai kurangnya saja. Tapi yang saya lakukan juga banyak yang sudah bershasil,” ujar Dada, Senin (24/6). Ia menyebut, ada 26 ke-

berhasilan yang telah ia capai selama dirinya memimpin. “Seperti yang sudah saya sampaikan, ada 26 keberhasilan saya. Masyarakat harus jujur menilainya, objektif. Mana yang sudah baik, mana yang belum,” katanya. Dada mengatakan, dirinya akan mengakhiri masa jabatannya pada 16 September mendatang. Namun sebelum meletakkan jabatannya, Dada mengaku telah mempersiapkan dasar-dasar program dan pekerjaan untuk walikota yang akan

KPK Awasi Program Balsem

JAKARTA,RS -KPK tak akan mencoba untuk melakukan pengawasan penyaluran BLSM atau biasa disebut Balsem. Namun KPK siap bergerak jika ada hasil audit yang menyatakan ada penyelewengan di proyek itu. “Pengawasan BLSM atau Balsem saya kira bukan domain KPK, dan tidak mungkin KPK melakukan pengawasan sampai

melanjutkannya nanti. “Walaupun saya mengakhiri masa jabatan pada 16 September, ada hal yang harus dilakukan peletakkan dasar untuk walikota yang akan datang,” tuturnya. Ia menyebut, beberapa PR yang harus dilanjutkan diantaranya masalah sampah, kemacetan, jalan rusak, banjir, dan PKL. Namun menurutnya masalah-masalah tersebut telah ada penyelesaian yang telah ia rintis dan tinggal melanjutkan saja. “Misalnya sampah, kan nanti ada PLTSa. Kemacetan,

sudah ada konsep monorel, MRT, Damri, dan kereta gantung,” jelas Dada. Jalan yang rusak pun saat ini sudah ada telh telah dan mulai diperbaiki. Begitu juga drainase jalan yang diperkuat untuk mencegaj banjir. Sementara untuk PKL, Dada pernah mencanangkan 7 titik bebas PKL pada 2003 lalu. “PKL sudah mulai dipindahkan ke Gedebage. Yang 7 titik bebas PKL itu bertahap, tahun depan diharapkan bisa tercapai,” pungkasnya. (tya/avi)

Tunggu Audit BPK Menyusul kenaikan harga BBM, pemerintah mengucurkan program kompensasi Balsem kepada warga. Bukan tidak mungkin, program Balsem diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Inspirasi Bisnis Masyarakat Sumsel

kelurahan-kelurahan,” kata Jubir KPK Johan Budi SP di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (24/6). Johan mengatakan, jika BPK sudah melakukan audit terhadap Balsem dan ditemukan indikasi korupsi, KPK baru bisa melakukan penelusuran. “Jadi, ketika BPK melakukan audit terhadap pelaksanaan pembagian Balsem,

Kalau ada dugaan tindak pidana korupsi baru KPK bisa masuk,” kata Johan. Untuk itu, KPK masih menunggu audit dari BPK. Selain bukan domainnya, keterbatasan SDM juga jadi masalah KPK melakukan pengawasan Balsem hingga tingkat kelurahan. “Selain itu KPK juga ada keterbatasan SDM,” ujarnya. (rvk/trq)