Rp#2 28062013

SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT

Rakyat Sumsel radar_palembang@yahoo.com

RADAR PALEMBANG

@radar_palembang

ONLINE Telp : (0711) 361 638 FAX : (0711) 362 452

JUMAT 28 JUNI 2013

HARGA Rp 4.000

Sengketa Pilgub Sumsel

Hafisz Enggan Teken Surat Gugatan ”

Saya menerima semua keputusan KPU Sumsel, dan terhadap apapun yang terjadi biar proses ini masyarakat yang menilai,” Hafisz Tohir.

SIDANG sengketa Pemilukada Sumsel, Kamis (27/6) resmi digelar di Mahkamah Konstitusi (MK).

Jika dua pasangan lainnya masih ngotot menggugat, justeru pasangan Iskandar-Hafisz melunak.

Pasangan nomor urut 2 dalam Pilgub Sumsel lalu ini mencabut gugatan karena alasan Hafisz Tohir enggan menandatangani surat gugatan. Ironis mengingat pasangannya Iskandar Hasan dan PKS ngotot melayangkan gugatan.

PALEMBANG, RS – Terungkap dalam sidang Gugatan Sengketa Pemilukada Sumsel di Mahkamah Konstitusi (MK) yang berlangsung Kamis (27/6)

CERUDIK’AN Hafisz Enggan Teken Surat Gugatan Pecah kongsi ya pak.

KPK Sadap Hp Ahmad Yani Apa ya yang dilakukan Ahmad Yani?

Ngerumpi Kito

di Jakarta, pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur nomor urut 2 Iskandar Hasan-Hafisz Tohir membatalkan gugatannya.

“Sejak awal saya tidak per-

HBA FOTO : SALAMUN/RADAR PALEMBANG

nah melakukan gugatan, itu urusan pasangan saya pak Iskandar dan PKS, sedangkan sejak awal saya tidak ingin menggugat,” kata Hafisz kepada Rakyat Sumsel, Kamis (27/6).

Gugatan sendiri dibatalkan karena Hafisz Tohir tidak mau menandatanggani surat gugatan, karena bila mau ❏ Ke halaman VII

Munarman: Jangan Manfaatkan Kekuasaan PASANGAN Calon Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Nomor Urut 3 Herman Deru-Maphilinda Boer (Perkara No. 79/PHPU.DXI/2013) dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Eddy Santana Putra-Anisja D. Supriyanto (Perkara No. 80/PHPU.D-XI/2013) menggugat hasil Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 ke Mahkamah Konstitusi. Sidang pertama digelar pada Kamis (27/6) pagi, di Ruang ❏ Ke halaman VII

Munarman

KPK Sadap Hp Ahmad Yani

SETELAH HBA-Syahril menghadirkan 10 saksi dari wilayah Kecamatan Muarapinang telah dimintai keterangan oleh Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi (MK), kini giliran KPU Empatlawang dan pasangan nomor urut 2 Joncik-Ali Halimi (Jonli) yang juga terdiri dari 10 saksi.

H

‘Koran Gratis’ Jadi Masalah KORAN gratis yang dibagikan kandidat saat Pemilukada Sumsel lalu diprotes oleh lawan politiknya. Diduga koran yang dibuat dihasilkan dari uang APBD. Kondisi inilah yang membuatnya mudah dalam mempromosikan diri ke masyarakat, berbeda dengan kandidat lain yang mengharuskan merogoh kocek dari dompet pribadi dan partai. (*)

HBA Bawa 10 Saksi ke MK

BERANG: Ahmad Yani berang ketika mengetahui Hp-nya disadap oleh KPK.

JAKARTA, RS - Anggota DPR Ahmad Yani melayangkan protes di sela-sela RDP komisi III dengan pimpinan KPK. Politikus PPP ini merasa handphone miliknya dis-

adap oleh KPK. “Saya agak kesal juga, penyadapan KPK kan diatur. Saya mendapat informasi telepon saya disadap,” ❏ Ke halaman VII

AL ini diungkapkan oleh tim pemenangan HBASyahril, Mulyadi M, Kamis (27/6). Dikatakannya, setidaknya MK sudah menggelar tiga kali sidang atas permohonan kandidat HBA-Syahril adanya sengketa Pilkada Empatlawang 6 Juni lalu yang terindikasi adanya penggelembungan suara beberapa desa dalam wilayah Kecamatan Muarapinang.

“Hari ini (kemarin) agenda persidangan mendengarkan saksi dari kandidat Joncik-Ali Halim sebanyak 10 orang yang dimulai jam 09.00 tadi,” ungkapnya. Dikatakannya, ❏ Ke halaman VII

SUARA RAKYAT UKT, Sebuah Distorsi Terhadap Akses Pendidikan Tinggi

II

Memasuki tahun ajaran baru 2013/2014 kali ini, perguruan tinggi, orang tua calon mahasiswa, dan calon mahasiswa disibukkan dengan sistem pembayaran uang kuliah yang baru, yang disebut dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Sebenarnya sistem pembayaran uang kuliah ini bukanlah hal baru lagi, pasalnya sistem pembayaran uang kuliah bagi peserta didik di perguruan tinggi di Indonesia ini telah dibahas dan dicanangkan sejak Juni 2012 yang lalu.

Untuk itu, kali ini penulis terlebih dahulu akan menjelaskan apa sesungguhnya UKT tersebut.

Berdasarkan Permendikbud No. 55 Tahun 2013 tentang UKT yang dilahirkan pada tanggal 23 Mei 2013, menerangkan bahwa berdasarkan amat Pasal 88 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berwenang menyusun peraturan mengenai biaya yang ditanggung mahasiswa selama menjalani masa pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN).

Adapun yang menjadi dasar penentuan besaran biaya yang akan ditanggung

RAKYAT SUMSEL, JUMAT 28 JUNI 2013

oleh mahasiswa tersebut merujuk pada satuan biaya operasional perguruan tinggi selama satu periode sebagamanai diatur pada Pasal 88 ayat (1) UU Pendidikan Tinggi.

Sementara Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) No. 272/E1.1/KU/2013 tertanggal 3 April 2013 mengatur mekanisme pemungutan UKT oleh PTN dalam 5 (lima) konsep. Konsep pertama pembayaran UKT dibagi dalam 5 (lima) golongan, yang mana penggolongan ini berdasarkan status ekonomi keluarga calon mahasiswa.

Konsep kedua PTN mengalokasikan quota sebesar 5% untuk golongan calon mahasiswa dari keluarga sangat miskin pada level 1 dengan pembayaran UKT sebesar Rp 0 hingga Rp 500.000.

Selanjutnya PTN quota 5% untuk calon mahasiswa dari golongan miskin pada level 2 dengan pembayaran UKT Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000, dan yang terakhir Dirjen Pendidikan Tinggi membebaskan PTN untuk menyediakan quota bagi calon mahasiswa dari keluarga golongan menengah keatas hingga keluarga dari golongan elit yang semuanya di tempatkan pada level 3, level 4, dan level 5 dengan pembayaran UKT sesuai keinginan PTN yang disesuaikan dengan bukti pendapatan orang tua calon mahasiswa.

Dengan formulasi tersebut, pemerintah menjanjikan akses pendidikan tinggi bagi kalangan masyarakat tidak mampu akan semakin terbuka lebar, sebab dengan mekanisme subsidi silang yang diatur di dalam mekanisme UKT biaya pendidikan akan semakin murah.

Mimpi dan Kenyataan Biaya Kuliah Menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi merupakan impian setiap anak bangsa di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Melalui pemberlakuan Uang Kuliah Tunggal pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjanjikan biaya kuliah murah bagi calon mahasiswa yang berencana melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Akan tetapi benarkah seperti itu kenyataannya, ataukah UKT tersebut hanya distorsi di dalam akses terhadap pendidikan tinggi. Sekarang mari kita lihat wujud sesungguhnya UKT, perlu diketahui susungguhnya UU Pendidikian Tinggi yang menjadi payung hukum UKT merupakan undang-undang yang penuh dengan kecacatan dan pengangkangan terhadap hak konstitusional warga negara Indonesia, khususnya hak untuk memperoleh pendidikan dan kehidupan yang layak.

Seperti yang kita ketahui bahwa para pendiri negara Indonesia meletakkan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan negara Indonesia, sebab dengan bangsa yang cerdas maka akan terwujud kemerdekaan baik secara ekonomi, IPTEK, dan yang terpenting merdeka dari penindasan dan penghisapan antar manusia.

Akan tetapi UU Pendidikan Tinggi yang merupakan sebuah karya para Mafia Berkley yang hanya menghamba pada keuntungan (kapital) membuang jauh-jauh kemanusiaan dan tujuan mulia negara tersebut dan menjadikan sektor pendidikan sebagai sektor ekonomi yang tunduk pada ketentuan supply and dem a n d s s e b a g a i m a n a tercantum pada perjanijian GATS yang ditandatangani pada tahun 1994.

Bedasarkan kenyataan ini dapat kita lihat adanya distorsi terhadap pendidikan tinggi dan akses terhadap pendidikan tinggi.

Penyimpangan pertama, penyediaan akses pendidikan sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang pada hakikatnya merupakan tanggung jawab negara sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami penyimpangan dengan lahirnya Pasal 88 ayat (1) UU Pendidikan Tinggi.

Pasal ini mengatur tentang

Pembaca yang budiman. Rakyat Sumsel siap mengakomodir opini Anda seputar kehidupan Politik negeri ini, terkhusus Sumsel. Isi muata tulisan diharapkan tidak mengandung unsur SARA dan mendeskreditkan kelompok/golongan/partai tententu.

Tulisan Anda dapat dikirim ke email rdr_plg@yahoo.com (harap disertakan, identitas lengkap, dan foto) Hotline Politik, kirim melalui radar_palembang

* 0821 - 75815016

0812710XXXX Pak Walikota Palembang tlg perhatike pasar Prumnas Sako kondisinya sungguh memprihatinkan begitu semrawut.

Becak parkir sembarangan PKL pun sama. Mohon perhatiannya.

Semangat Aspirasi Rakyat

@radar_palembang

0816328XXXX Pak Gubernur tlg perhatike lalulintas di Palembang betung sering macet. Mohon perhatiannya

penghitungan seluruh biaya operasional perguruan tinggi oleh perguruan tinggi, yang pada akhirnya biaya operasional perguruan tinggi tersebut akan ditanggung oleh peserta didik.

Secara tersirat pasal ini menegaskan jika negara telah melepaskan tanggung jawab terhadap pembiayaan institusi pendidikan tinggi. Penyimpangan kedua, dapat kita lihat dari penyedian quota bagi calon mahasiswa dari golongan keluarga sangat miskin dan keluarga miskin (level 1 dan level 2) yang hanya disediakan sebesar 5%.

Dari hal ini kita dapat melihat adanya bentuk kastanisasi peserta didik di perguruan tinggi dan pembatasan akses bagi peserta di-

dik dari kalangan tidak mampu.

Penyimpangan terakhir, tidak adanya ketentuan baku bagi calon mahasiswa yang berasal dari golongan menengah hingga golongan elit. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) No. 272/E1.1/ KU/2013 hanya menyebutkan besaran UKT yang dibayarkan oleh mereka tergantung pada pendapatan orang tua mereka.

Ini menunjukkan tidak adanya kepastian jelas mengenai besaran uang yang akan dibayarkan oleh peserta didik dan dengan ketidak jelasan besaran UKT yang dibayarkan ini telah membuka peluang bagi tindakan komersialisasi bahkan korupsi di institusi perguruan tinggi, khususnya PTN. Pada akhirnya penulis meni-

lai jika semua mekanisme UKT tersebut makin memperjelas upaya untuk mengkomersilkan pendidikan tinggi.

Oleh karena itu, penulis berharap hendaknya para pemimpin negara saat ini kembali kepada marwah yang menempatkan penyediaan akses pendidikan ditiap tingkat pendidikan sebagai tanggung jawab negara sebagaimana diatur oleh UUD 1945 dan menghentikan penyimpangan terhadap pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. *Penulis adalah Pemerhati Sosial tinggal di Padang Rudy Cahyadi black.pepper89@gmail.com

Lumbung Untuk Ekonomi Negara Oleh: Mukhlasin Riswanto BANYAK ahli menyatakan bahwa ekonomi menjadi dasar pembangunan negara. Negara yang ingin maju harus menguatkan bidang ekonomi negaranya.

Dengan ekonomi yang mandiri, negara dapat melaksanakan pembangunan dengan baik. Karena ekonomi pula, terkadang pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik. Contohnya, krisis ekonomi Indonesia tahun 1998 mengakibatkan dihentikannya pengembangan proyek N250 yang di bilang cukup strategis untuk kemajuan bangsa.

Saat orde baru, Indonesia sempat mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Dengan dibukanya pintu bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya, pada saat itu Indonesia memang sempat menjadi salah satu kekuatan ekonomi. Namun di balik itu, justru sampai sekarang kita seolah berada dalam cengkraman pihak asing dan sangat sulit untuk melepaskannya.

Ekonomi Indonesia menjadi sangat lemah di mata dunia, sumber daya alam di keruk dan lebih banyak dinikmati oleh bangsa asing. Inilah yang terkadang menjadi pertanyaan. Apakah sistem ekonomi tersebut cocok diterapkan di Indonesia?

Kini sistem ekonomi Indonesia yang cenderung ke arah kapitalisme ini membuat banyak orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin. Sebenarnya ini sudah jauh dari nilai luhur budaya Indonesia, yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah.

Dahulu kita mengenal yang namanya lumbung. Tak hanya menjadi tempat menyimpan beras, namun dibalik itu lumbung ini menjadi alat pertahanan ekonomi rakyat.

Dalam sebuah sistem tanah adat di Indonesia biasanya terdapat satu tempat yang dinamakan lumbung. Dari sini terbangun ekonomi warga suatu sistem tanah adat. Lumbung ini men-

jadi tempat untuk menyimpan aset warga baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Bila ada warga adat yang mendapat panen lebih, kelebihan panen itu akan disimpan dalam lumbung tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika ada warga adat yang kekurangan bahan makanan, akan diambilkan dari lumbung ini. Kita bisa menemukan lumbung di setiap tanah adat di Indonesia. Di beberapa tanah adat, lumbung terkadang juga dimanfaatkan untuk pertahanan pangan saat masa paceklik tiba.

Mungkin sistem ekonomi seperti inilah yang sebenarnya dapat diterapkan di Indonesia karena lumbung sendiri merupakan warisan budaya asli Indonesia. Dari sistem ini, akan tercipta kerukunan antar warga serta ketahanan ekonomi. Selanjutnya mungkin dapat menuju ekonomi yang BERDIKARI (Berdiri di Kaki Sendiri) karena rakyat dapat membangun ekonominya sendiri berdasarkan azas manfaat.(*)

klik...........www.radarpalembang.biz

WAKIL RAKYAT

III

Rebut 6 Kursi

Dapil 4 Sumsel. Pertarungan 8 Incumbent DAERAH Pemilihan (Dapil) 4 Sumatera Selatan pada Pileg 2014 mendatang dipastikan akan berlangsung ketat pasalnya 8 calon incumbent kembali maju di didapil ini disamping itu jatah kursi di Dapil ini hanya 6 kursi. Meski demikian, incumbent Efrans Efendi optimis persaingan antara incumbent akan berlangsung secara sehat.

PALEMBANG, RS- Nama incumbent yang muncul dalam DCS, Edward Jaya, Nasrun Madang dari Golkar, Djunaidi Ramli Hanura, Efrans Efendi Gerindra, Zulqarnain Ibrahim dan lainnya.

Tak hanya itu, bakal calon yang telah populer di kalangan masyarakat ikut bersaing juga di dapil 4 Sumsel seperti Mularis Djahri, Fatahilah Chan dan lainnya.Efrans Efendi, incumbent dari partai Gerindra kepada

Rakyat Sumsel, mengatakan persaingan di dapil 4 semakin sengit dan panas, pasalnya nama yang muncul di DCS, caleg yang berpeluang sama kuat untuk dapat terpilih. ”Selain incumbent kembali maju, ada nama anggota DPRD kabupaten/kota yang maju, mari kita bersaing secara sehat, dan saya siap menghadapi persingan ini dengan kekuatan saya miliki dan Partai,”kata Efrans kamis, (27/6).Untuk meraih

kembali kursi di DPRD Sumsel priode 2014-2019, Efrans bersama Gerindra terus melakukan konsilidasi partai “Kami tidak menargetkan berapa kursi yang a k a n d i p e roleh namum kami lebih menargetkan Gerindra akan memperoleh banyak suara di OKU Timur,”jelasnya.

Dilanjutkannya. selain konsilidasi partai, dirinya juga melakukan silaturhami secara berkelanjutan dengan masyarakat, guna menampung aspirasi masyara-

kat untuk ditindaklanjuti melalui dana aspirasi.”2 bulan sekali saya melakukan silaturhim untuk konstituen, selain itu juga melalui reses anggota DPRD Sumsel, dan semua yang saya lakukan silakan masyarakat yang menilai,”jelasnya.

Ditambahkannya, Selama menjabat anggota DPRD Sumsel 3 tahun lebih, dirinya telah membentuk kelompok wirausaha yang ditargetkan 70 kelompok wirausaha pertahun yang terbentuk “Sejauh ini sudah ada

300 kelompok wirausaha yang terbentuk alhamdulillah, di kabupaten OKU, OKU Selatan dan OKU Timur”ungkapnya.

Tujuan dari wirausaha yang sebagian besar berlatar belakang petani tersebut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat “Serta memberikan pendidikan bagaimana cara melakukan wirausaha yang dapat menghasilkan uang sehingga berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat,”jelasnya. (zar)

RAKYAT SUMSEL,JUMAT 28 JUNI 2013

Persaingan Ketat, Sakim Optimis Terpilih Lagi Pileg 2014

menjadi anggota dewan ia selalu memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Ia mengakui, mencalonkan diri kembali di pemilu 2014 dari daerah pemilihan Sumsel II untuk DPRD Sumsel dari PDI-Perjuangan. ”Saya memilih daerah pemilihan Sumsel II itu, karena pada pemilu 2009 banyak suara yang diperolehnya disumbang dari daerah tersebut,”ujarnya.

Selama menjadi wakil rakyat ia selalu bekerja mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Saya akan berusaha, tetapi yang memilih masyarakat dan selama ini dirinya juga sudah sering turun ke lapangan menampung aspirasi khususnya di daerah pemilihan Kota Palembang,”tuturnya. (zar).

PALEMBANG, RS - Perebutan kursi anggota legislatif pemilu 2014 sangat ketat, karena anggota dewan yang sekarang masih duduk di DPRD Sumatera Selatan mencalonkan diri kembali pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut. ”Persaingan pada pemilu nanti sangat ketat dan berat,”kata Anggota Komisi I DPRD Sumatera Selatan, Sakim, Kamis.(27/6) Menurut dia, persaingan memperebutkan kursi sangat berat dikarenakan bakal calon legislatif mempunyai peluang sama besar untuk dapat terpilih kembali pada pemilu 2014.

Akan tetapi, dirinya merasa yakin bisa terpilih kembali pada pemilu 2014 nanti, karena selama

DSC DPRD SUMSEL, DAPIL SUMSEL 4 Partai Nasdem

HJ MEILINDA SSOS SYAMSU SUGIANTO SH MM DRS SYAHRIR OESMAN AFRIANSYAH AMK RANI NOVIANA SE DRS DWI FAJAR QODRI

Partai Demokrat

H MIRZAN IKBAL SE H GUMARI FIKA ANGGUN PANDWI ST SYAHRUDDIN ST MM DRS H MOH ISLAHUDIN FADILAH

SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT

PKB

H FATAHILA CHAN HJ NILAWATI ALI MUSTAJIB SURYANI DEDI MARDIANSYAH AHMAD TOHIR

PAN

H ZULQARNAIN IBRAHIM SE MM JUANDA SE MM MEITOSA POPILAYA SE MM HUSEIN A LATIF SHUT DEVI FEBRIDALENA BASTONI SE

PKS

IRWAN IRAWADI SIP ZAINUDDIN STP MEGA FITRIANI SPD DRS FACHRUDDIN MINSAROH HM NAJIB IMYUH ST

PPP

H ZABIDI SALEH SP MM IR AMRIZAL MSI VANDA APRILTRI AISYATA CHODROSIAH

PDIP

HA SYARNUBI SP MM HERLAN SE MSI IDA ERLINA KETUT SUDARMA SE MM IR HJ DEVITA ERLIANA MARYONO

Partai Hanura

DRS H DJUNAIDI RAMLI SH MSI MULARIS JAHRI HJ EERNI ROSITA SH H MARSYAL RUSTAM SH MM PARHAT FAROUQ SE SH RIDA ASNAWATI

Partai Gerindra

Partai Golkar

EDWARD JAYA SH H NASRUN MADANG SH LINDAWATI SYAROPI SH HJ ELLY SUKAISIH SE MARLINDA ERVIYANTI MEDIARTI YUNIAR

PBB

EFRANS EFFENDI SH SELA APRILIA AMD ARAN RAPING JULULAPA WAHYU TRIATMOKO SANUSI FEBI KARINA

PKPI

A KAMIL SAG MAG MUJRAN HIDAYAT SHI ERMAWATI SE ANIDA SAG KMS AGUSTJIK ISMAIL SE ZAINUDDIN MANSYUR

JOHN ERRAHEY MSIP WLLIE NURMANITA SE

klik...........www.radarpalembang.biz

IV

RAKYAT SUMSEL, JUMAT 27 MEI 2013

Survei LIPI Jagokan Jokowi HASIL SURVEI LIPI 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

RAPIM : Pimpinan MPR RI, Ahmad Farhan Hamid (kiri), Lukman Hakim Saifuddin (tengah) dan Melani Leimena Suharli (kanan) menjadi memimpin rapat

Joko Widodo: Prabowo Subianto: Aburizal Bakrie: Megawati Soekarnoputri: Jusuf Kalla: Rhoma Irama: Wiranto: Mahfud MD: Hatta Rajasa: Sultan HB X:

22,6% 14,2% 9,4% 9,3% 4,2% 3,5% 3,4% 1,9% 1,2% 1,2%

Jadi Capres Potensial

gabungan pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok anggota majelis, Kamis (27 Juni 2013) di Gedung Parlemen, Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melesat mengalahkan Prabowo Subianto sebagai capres paling potensial. Jokowi menuturkan survei adalah cerminan keinginan masyarakat.

Rapat gabungan tersebut membahas bergabai agenda kekosongan kursi Ketua MPR setelah wafatnya Taufiq Kiemas.

FOTO: MUSTAFA RAMLI/JAWA POS

KPK Janji Kasus Century Masuk Persidangan JAKARTA,RS - Setelah penetapan tersangka pada 20 November 2012 lalu, berkas penyidikan tersangka kasus FPJP Century Budi Mulia belum juga masuk ke penuntutan. Namun KPK menjamin, berkas kasus tersebut sudah masuk ke persidangan sebelum Pemilu 2014 berlangsung.

“Insya Allah sebelum pemilu, akan kita bawa kasus Century ke pengadilan,” kata Ketua KPK Abraham Samad sebelum menghadiri rapat dengan Komisi III di komplek gedung DPR, Kamis (26/6).

Menurut Samad, KPK juga ingin kasus tersebut segera diselesaikan. Namun tim masih terkendala dengan kelengkapan berkas.

Pada Senin kemarin, tim

KPK melakukan penggeledahan di kantor BI. Dari penggeledahan itu, kata Samad, KPK menemukan dokumen yang bisa digunakan untuk mengusut kasus ini lebih tuntas.”Mudahmudahan hasil dokumen bisa berbicara lebih jauh untuk menunjuk orang-orang terlibat itu,” kata Samad.

Budi Mulia, mantan deputi bidang moneter BI ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi penggelontoran FPJP kepada Bank Century. Deputi BI yang lain, Siti Fadjrijah juga dianggap bertanggung jawab secara hukum mengenai kasus itu, namun belum ditetapkan sebagai tersangka karena kondisi yang bersangkutan yang mengidap sakit stroke.(fjp/fjp)

Golkar Makin Berambisi Duetkan Ical-Jokowi JAKARTA,RS - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali memuncaki survei capres versi LIPI. Golkar semakin berambisi menduetkan capres Golkar Aburizal Bakrie dengan Jokowi.

“Ya Jokowi memang bagus di survei. Justru kita berpikir harapan kita pak Ical bisa menggandeng Jokowi. Karena kita lihat dua-duanya tokoh yang pekerja keras,” kata Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta,

Kamis (27/6).

Menurut Bambang terbuka peluang koalisi PDIP-Golkar di Pilpres 2014. Menurutnya koalisi Golkar-PDIP sangat strategis.

“Kalau mau koalisi yang strategis tapi tidak gemuk ya koalisi PDIP dan Golkar.Cukup dua partai tapi mayoritas di parlemen sehingga mengenai kebijakan pasti bisa di jalankan,” kata Bambang.

Dia yakin duet Ical-Jokowi akan menang di Pilpres 2014.

Karena hanya sosok Jokowi yang begitu fenomenal diyakini bisa

merebut hati rakyat. “Ya yakin.

Sekarang kita berusaha meyakinkan Jokowi bahwa pilihan terbaik untuk bangsa ini adalah menduetkan Jokowi dengan Pak Ical,” katanya.

Hasil survei yang dirilis LIPI menunjukkan Jokowi menjadi capres potensial dengan dukungan 22,5% responden. Elektabilitas Jokowi jauh melewati capres Gerindra Prabowo Subianto (14,2%), bahkan capres Golkar Aburizal Bakrie yang hanya meraih 9,4% dukungan responden.(van/asy)

Ruhut Tak Yakin Ada Reshuffle Kabinet JAKARTA, RS - Isu reshuffle dalam tubuh Kabinet Indonesia Bersatu jilid II masih terus bergulir. Namu kali ini politikus PD Ruhut Sitompul tak yakin akan ada reshuffle kabinet. “Ku rasa tak jadi itu reshuffle,” ujar Ruhut Sitompul saat diwawancarai di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6).

Menurutnya ketua koalisi, Presiden SBY bersifat sangat pemaaf. Sehingga kemungkinan untuk melakukan reshuffle sangat kecil. Politisi nyentrik yang diisukan akan menjadi ketua Komisi III DPR ini menegaskan bahwa bila Presiden SBY mencopot menteri PKS itu berarti Partai Demokrat menari di atas penderitaan orang lain.

“Biarlah kan tinggal setahun lagi, paling nanti hancur sendiri itu partai,” imbuhnya sambil tertawa.

Namun Ia juga menambahkan jika kemungkinan jadi atau tidaknya reshuffle akan dibahas dalam Rakornas Partai Demokrat

yang akan berlangsung pada 29-30 Juni 2013 di Jakarta. Rakornas ini juga akan membahas perihal konvensi Capres Partai Demokrat.(van/van)

JAKARTA,RS - “Hasil survei itu cerminan dari keinginan masyarakat. Tapi kewenangan dan yang memutuskan dari PDIP di ibu ketua umum,” kata Jokowi usai makan siang di Rumah Makan Ampera, Jakarta Selatan, Kamis (27/6).

Jokowi yang mengenakan kemeja lengan panjang warna putih ini menuturkan dirinya tak mau digoda-goda soal capres. Karena keputusan final di tangan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Berimbas Pada Partisipasi Pemilih Berita Buruk Parpol JAKARTA,RS - KPU menyoroti pemberitaan terhadap partai politik sebagai peserta Pemilu yang belakangan justru diberitakan negatif. Ketua KPU Husni Kamil Manik, menilai pemberitaan buruk itu berimbas pada rendahnya partisipasi pemilih.

“Berita buruk peserta Pemilu berimbas pada partisipasi. Itu fakta yang tak bisa dibohongi karena yang dipilih adalah peserta (parpol) bukan KPU,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam diskusi, ‘Peran Media Televisi Mencerdaskan Pemilih dalam Pemilu 2014,’ di Hotel Arya Duta, Jalan Prapatan, Jakpus, Rabu (26/6).

Menurutnya, masyarakat sudah kritis menghadapi calon pemimpin yang akan berlaga di 2014, karena masyarakat sudah bisa menentukan sikap atas pilihannya termasuk untuk tidak

Muratara Dikucuri

RP 10 MILIAR PALEMBANG, RS - Pemerintah Provinsi Sumsel akan menganggarkan dana sekitar Rp10 miliar yang dianggarakan dalam APBD Perubahan 2013 untuk Kabupaten Muratara selama 2 tahun yang telah disetujui oleh DPRD Sumsel.

Dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumsel Ali A Rasyid SH ditemui di ruang kerjanya, Kamis (27/6) mengatakan, soal sosok Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muratara, Komisi I DPRD Sumsel tidak memiliki kewenangan siapa yang berpeluang menjadi PLT Bupati Muratara.

“Kami tidak ada wewenang untuk menentukan, belum ter-

bayang siapa ditunjuk dan belum ada pembahasan figur siapa akan diusulkan, walaupun bukan hak kami mengusulkan tapi paling tidak kita dapat memberikan saran,” katanya.

Sebelumnya, Panitia Kerja Komisi II DPR menyetujui Kabupaten Muratara di Provinsi Sumsel sebagai daerah otonom baru. Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara akan ditetapkan secara resmi melalui Undangundang setelah mendapat persetujuan pemerintah dan sidang paripurna DPR. ”Tidak ada lagi persoalan mengenai pembentukan Kabupaten Muratara (Musi Rawas

Utara). Persoalan batas wilayah sudah clear,” kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar yang memimpin sidang.

Rapat sendiri dihadiri, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Bupati Musi Rawas, dan pihak terkait lainnya. Dengan persetujuan ini, dari 19 daerah otonom baru yang diusulkan DPR, telah disetujui 15 daerah.

Pembentukan Kabupaten Muratara sebelumnya sempat terhambat akibat berbagai persoalan, terutama mengenai batas wilayah. (zar)

KPK Sita 3 Mobil Rusli Zainal J A K A R TA , R S - K P K melakukan penyitaan terhadap aset milik Rusli Zainal, gubernur Riau yang menjadi tersangka kasus PON dan kehutanan.

Tiga buah mobil dan 1 unit apartemen milik politikus Golkar itu disegel penyidik.”KPK melakukan penyitaan terhadap tiga buah mobil milik RZ dan 1 unit apartemen,” ujar Jubir KPK Johan Budi di kantornya Jl Rasuna Said, Jaksel, Kamis (27/6).

Inspirasi Bisnis Masyarakat Sumsel

Johan belum mengetahui apakah tiga mobil tersebut sudah dibawa ke kantor KPK. Sedangkan unit apartemen yang disegel, berada di apartemen Belezza Permata Hijau, Selatan. “Dan juga ada dokumen yang diambil berkaitan dengan penerimaan gratifikasi,” ujar Johan.

KPK menetapkan Rusli sebagai tersangka atas tiga tuduhan perbuatan korupsi. Rusli diduga menerima suap untuk

“Sekarang ini saya tidak mau digosok-gosok, tidak mau digoda-goda, tidak mau dipanas-panasi, tidak mau dikompor-kompori,” katanya.

Dia sendiri mengaku ingin fokus membenahi Jakarta. “Tidak mau dibisik-bisikkin. Konsentrasi saya masih tetap sama macet, rusun, banjir, lelang jabatan,” tegasnya.

Sementara itu, keberhasilan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengungguli capres Gerindra Prabowo Subianto di survei LIPI. Hal ini tak dianggap Gerindra sebagai kekalahan.

“Justru itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo berhasil untuk mengangkat Pak Jokowi dari seorang pemimpin lokal di Solo menjadi seorang calon pemimpin nasional,” kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat, Kamis (27/6).

Menurutnya, Prabowo yang mengangkat Jokowi dari Wali Kota Solo menjadi kandidat cagub DKI Jakarta. Kemudian Jokowi menang dan menjadi fenomena sampai saat ini. “Dengan jadi gubernur DKI Jakarta kan jadi terkenal, peran Pak Prabowo sangat besar mendorong Pak Jokowi jadi gubernur DKI Jakarta,” kata Martin.

Karena itu Gerindra tak menganggap Jokowi sebagai pesaing.

Menurutnya ruang Jokowi untuk nyapres bukan di 2014.”Jokowi lebih bagus maju di 2019 dan Gerindra akan dukung,” tegasnya. (van/try)

meloloskan pembahasan perda itu. Terkait pembahasan perda yang sama, Rusli juga diduga menyuap sejumlah anggota DPRD Provinsi Riau Petinggi Partai Golkar ini juga diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Kabupaten Pelalawan, Riau, pada 2001 sampai 2006. (fjp/fjp)

memilih. “Kalau temanya adalah pemilih cerdas, tidak memilih pun dengan alasan rasional dia adalah pemilih yang cerdas dan rasional,” ucapnya.

Hanya saja menurut Husni, kaitan dengan angka partisipasi pemilih itu, KPU tidak bisa mengkalkuasi berapa persen pemilih yang tidak memilih karena kritis alias dianggap cerdas dan yang tidak dari angka golput itu.

“Kita kan masih menggunakan indikator partipasi hari-H untuk menghitung partipasi Pemilu, belum ada indikator lain. Kalau itu saja indikatornya, sulit membedakan mana partipasi rasional yang tak datang ke TPS karena tahu seluk beluk peserta Pemilu, dengan yang tidak. Karenanya kita mau kejar angka partisipasi atau kualitasnya,” imbuh Husni. (iqb/fdn)

MK Kubur Mimpi Farhat Abbas JAKARTA,RS - Harapan Farhat Abbas bisa mencalonkan diri sebagai presiden melalui jalur independen pupus. Sebab Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi UU Pilpres yang dimohonkan dia dan Iwan Piliang.

“Memutuskan, menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan,” kata ketua majelis hakim konstitusi Akil Mochtar saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).

Farhat sebagai pemohon mengujimateri pasal 1 ayat 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 UU No 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres). UU ini mengatur pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya bisa dilakukan dengan dukungan partai politik.

Menurut kuasa hukum Farhat, Windu Wijaya, sidang uji materi dengan nomor perkara 46/PUU-XI/2013 ini karena Farhat merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh keberadaan UU tersebut.

UU ini menghilangkan kesempatan Farhat dan Iwan mencalonkan diri tanpa diusung oleh parpol mana pun. “Sebagai warga negara dan hak parpol untuk mencalonkan atau mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden haruslah sama dan seimbang,” kata Windu pada sidang sebelumnya.(vid/asp)

klik...........www.radarpalembang.biz

V

RAKYAT SUMSEL, JUMAT 28 JUNI 2013

Jalur BMS Masuk Tahap Ujicoba Realisasi pembangunan jalur khusus untuk angkutan batubara mulai menampakkan titik terang. Kini, salah satu jalan khusus yang dibangun oleh PT BMS sudah masuk dalam tahap uji coba. Hal ini ditegaskan langsung oleh gubernur Sumsel H Alex Noerdin di Griya Agung, Kamis (27/6).

Siap Tindak Oknum Nakal

“

Untuk saat ini jalur BMS sedang masuk dalam tahap uji coba, namun saya tegaskan hingga saat ini SK gubernur tentang pelarangan angkutan batubara melintas di jalur tidak dicabut dan belum dicabut, jadi masih dilarang.”

H Alex Noerdin Gubernur Sumsel PALEMBANG, RS – “Untuk saat ini jalur BMS sedang masuk dalam tahap uji coba, namun saya tegaskan hingga saat ini SK gubernur tentang pelarangan angkutan batubara melintas di jalur tidak dicabut dan belum dicabut, jadi masih dilarang,”ujar Alex.

Alex tidak menapik jika saat ini ada pihak yang sering bermain main dan memanfaatkan aturan pelarangan ini dengan tetap membiarkan batubara melintas di jalur umum dengan berbagai persyaratan khususnya yang dilakukan oleh kelompok masyarakat bahkan beberapa oknum.

Oleh karenanya, dirinya berjanji dalam waktu dekat akan menindak tegas perbuatan tersebut guna menjamin stabilitas dan juga menegakkan aturan yang ada. “Yang bermain di lapangan itu akan ditertibkan termasuk preman-preman yang ada di jalan.”tegasnya.

Meski begitu, menegaskan jika jalur khusus ini bukanlah solusi jangka

H Alex Noerdin Gubernur Sumsel

Tifatul : Siap Dicabut Amanahnya PALEMBANG, RS - Rumor reshuffle kabinet semakin santer.

Menkominfo dari PKS Tifatul Sembiring siap menghadapi kemungkinan terburuk kehilangan kursi di cabinet “Yang berhak mereshuffle kan presiden, kita serahkan kepada presiden,” kata Tifatul sembari tersenyum, saat ditanya terkait rumor reshuffle kabinet. Hal ini disampaikan Tifatul, Kamis (27/6/2013).

Tifatul siap dengan segala kemungkinan terburuk. Termasuk jika harus kehilangan kursi menteri, jika SBY jadi mengumumkan reshuffle kabinet. “Saya siap

ditugaskan diberikan amanah, siap juga dicabut amanahnya,” tegasnya.

Internal PKS menyatakan Tifatul telah siap mundur. Namun sampai sekarang belum ada perintah dari Majelis Syuro PKS agar dirinya mengundurkan diri.

Sehingga dia akan tetap bekerja dengan baik di kabinet.

“Belum ada perintah mengundurkan diri. Kita berkoalisi kan atas perintah Majelis Syuro, diputuskan berkoalisi di majelis syuro. Jadi mesti ada sidang dulu untuk memutuskan itu,” beber eks Presiden PKS ini. (van/try)

SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT

Jaksa Sidik Pengerasan Jalan TAA-Sungsang

“

Kami meminta agar instansi terkait dapat menindak tegas permasalahan angkutan batubara karena ini sangat mencederai aturan, terlebih sekarang kemacetan dan pungli juga mulai marak, oleh karena itu kami kami minta tindak lanjut kejelasan Pembangunan jalan khusus batubara.”

Aswandi Asegaf Serampoe Juru Bicara Fraksi PDIP

panjang untuk mengatasi permasalahan angkutan tambang khususnya batubara. “Ini bukan solusi jangka panjang, ini solusi singkat, Kereta api yang terus menambah kapasitas merupakan solusi terbaik untuk angkutan batubara.”ungkapnya.

Sebelumnya dalam paripurna terakhir, fraksi partai demokrasi Indonesia perjuangan Sudah meminta agar Pemerintah provinsi memberikan perhatian tegas terkait masih banyaknya angkutan batubara yang melintasi jalan umum yang menurutnya sangat mengendarai aturan yang ada.

“Kami meminta agar instansi terkait dapat menindak tegas permasalahan angkutan batubara karena ini sangat mencederai aturan, terlebih sekarang kemacetan dan pungli juga mulai marak, oleh karena itu kami kami minta tindak lanjut kejelasan Pembangunan jalan khusus batubara.”jelas Aswandi Asegaf Serampoe selaku juru bicara fraksi PDIP dalam paripurna lalu. (alk)

Dengarkan Keterangan Saksi BANYUASIN, RS – Pembuktian perkara PHPU Kabupaten Banyuasin - Perkara No. 72/D. XI/2013 - kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (27/6) siang. Dalam persidangan, Termohon (KPU Kabupaten Banyuasin) menghadirkan sejumlah saksi, beberapa kejadian pun terungkap dalam persidangan.

Saksi Termohon, Zulkarnaen selaku Ketua PPK Banyuasin III mengungkap mengenai proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan. Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan pada 9 Juni 2013, mulai pukul 13.00 - 21.00 WIB. “Acara itu dihadiri para anggota Panwascam, Kapolsek, serta saksi dari pasangan nomor urut 1, nomor urut 3 dan lainnya.

Tapi, yang tanda tangan hasil rekapitulasi suara hanya pasangan nomor urut 1,” jelas Zulkarnaen kepada pimpinan sidang, Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar.Saksi Termohon berikutnya, Ismiardi, menuturkan kejadian menegangkan di Kelurahan Satrio. Ketika itu ia mendatangi rumah anggota PPS untuk mengambil formulir C-2 Plano ukuran besar.

“Namun tiba-tiba saya dikepung oleh tim sukses masing-masing pasangan calon. Jumlahnya tidak sedikit dan bahkan massa,” kata Ismiardi.

Selain Zulkarnaen dan Ismiardi, ada Saksi Termohon bernama Anisatul Mardiah sebagai Ketua KPU Provinsi Sumsel. Ia menerangkan proses Pemilukada Banyuasin 2013, terkait tidak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten dan dipindahkan

ke tingkat provinsi.

“Alasan dipindahkan, karena saat rekapitulasi penghitungan suara di kabupaten terjadi demo oleh sekelompok massa. Teman-teman kami pun dikepung dan mereka dalam tekanan psikologis untuk menandatangani SK pendiskualifikasian pasangan nomor urut 1 (Pihak Terkait - Red.),” cerita Anisatul.

Sebagaimana diketahui, perkara ini diajukan lima Pemohon yaitu Pasangan Agus Saputra dan Sugeng (Pemohon I), Pasangan Hazuar Badui Azet dan Agus Sutikno (Pemohon II), Pasangan Arkoni dan Nurmala (Pemohon III), Pasangan Askolani dan Idasril (Pemohon IV) dan Pasangan Slamet dan Syamsuri (Pemohon V). Sedangkan Pihak Terkait adalah Pasangan Nomor Urut 1 Yan Anton Bedran dan S.A Supriono. (tri)

BANYUASIN,RS–Setelah menyeret oknum PNS Dinas Perikanan sebagai tersangka, kali ini peyidik Pidana Khusus (Pidsus) kejari Pangkalan Balai, mengincar PNS dinas Pekerja Umum Bina Marga, terkait proyek pengerasan jalan Simpang Tanjung Api-Api ke Sungsang tahap II. Kasi Pidsus Kejari Pangkalan Balai Akbar Ali mengatakan, berdasarkan temuan penydik ditemukan dugaan praktek merugikan negara pada proyek senilai Rp1.974.997.000 itu. “Dari data dan bukti yang kami kumpulkan, ada indkasi korupsi. Sekarang kasus ini sudah ditingkatkan ke tingkat penyidikan,” jelas Akbar Ali, Rabu (27/6).

Pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk diantaranya pejabat di Dinas PU Bina marga dan direktur CV Delima Indah AF yang merupakan pemenang tender proyek tersebut. “Sekarang kami masih menunggu hasil pemeriksaan BPKP, untuk menaksir berapa besar dugaan kerugian negara.

Setelah itu baru menetapkan

tersangka,” ujarnya.

Berdasarkan rancangan anggara biaya, diketahui proyek pengerasan jalan itu dibangun sepanjang 1,620 KM dengan ketebalan 30 cm dan lebar 5 M. “Diduga terjad ketidak sesuaian antara volume proyek di lapangan dengan RAB,” ungkapnya.

Namun, pihak kejaksaan tidak berani memasang target, butuh berapa lama untuk mengusut kasus dugaan korupsi ini. Pasalnya, berdasarkan data kasus korupsi sebelumnya, pengusutan sejumlah kasus korupsi di Kejari Pangkalan Balai terkesan lamban.

Contohnya, kasus dugaan korupsi pengadaan kapal pompong yang mulai ditangani Maret 2010, baru pertengahan tahun ini dilakukan penetapan tersangka. Begitu juga dengan kasus pengadaan tanah terminal C, sejak 2010 lalu hingga kini belum ada tersangka.

“Lamanya penyelesaian suatu kasus, berdasarkan berat atau ringannya kasus itu.

Kami tidak bisa memprediksi, tapi secepatnya akan diselesaikan,” pungkasnya. (tri)

Dewan Minta Pemkot Perhatikan Harga Sembako LUBUKLINGGAU, RS – Akhirnya setelah sejumlah para sopir angkutan kota (Angkot) warna kuning jurusan Terminal Kalimantan - Simpang Periuk berdialog dengan anggota dewan dan stake holder lainnya, pada (24/6) lalu yang meminta agar penetapan penyesuaian tarif angkot yang baru segera diputuskan secepatnya.

Karena, harga bahan bakar minyak (BBM) sudah naik, dengan melalui proses panjang, pada hari ini tarif angkot untuk kota Lubuklinggau resmi dinaikkan.

Hal ini berdasarkan Rapat penyesuaian tarif angkutan Kota (Angkot) Lubuklinggau di ruang Off Room Dayang Torek pemerintah Kota Lubuklinggau yang memutuskan kenaikan tarif angkot di yang beroprasi di tiga jurusan di Kota Lubuklinggau.

Tarif angkot untuk umum naik menjadi Rp.3500, mahasiswa sebesar TRp 2.500 dan pelajar Rp1.500.

Sekda Kota Lubuklinggau, H Parigan Syahrin dalam rapat tersebut mengungkapkan, Kenaikan bervariasi, mulai dari 33 persen untuk Umum, 25 persen untuk pelajar dan mahasiswa.

“Tapi keputusan tersebut masih belum berlaku namun menunggu pengesahan dari Walikota. Dalam bentuk surat keputusan (SK) yang akan ditandatangi langsung oleh Walikota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe,”ujar Sekda, kemarin.

Ketua DPRD Kota Lubuklinggau Hasbi Asadiki menegaskan, pemerintah harus memerhatikan harga pasaran, terutama harga kebutuhan pokok masyarakat.

Menurutnya, jangan sampai, kondisi saat ini, baik pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) maupun karena menjelang bulan Ramadan, ada pihak tertentu atau spekulan yang memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok semaunya.

“Harga diperhatikan, jangan sampai ada permainan dan jangan kita dikendalikan.

Ini pemerintah punya andil, kalau perlu operasi pasar. Kita paham saat permintaan konsumen meningkat harga ikutan naik, itu meknisme pasar, apalagi menjelang puasa ini, lakukan upaya operasi pasar.

Ini supaya jadi perhatian Pemkot Lubuklinggau,“pungkasn ya. (pin)

klik...........www.radarpalembang.biz

SOSIALITA

VII V

Hot Gossip RAKYAT SUMSEL JUMAT 28 JUNI 2013

Main Sinetron Bareng Rezky

Nia Ramadhani Jamin Ardie Tak Cemburu JAKARTA, RS - Nia Ramadhani akhirnya comeback bermain sinetron. Di sinetron bertajuk ‘Puteri Nomor Satu’ itu ia mendapat lawan main aktor Rezky Aditya.

Nia mengatakan, dirinya sudah mengantongi izin penuh dari sang suami, Ardie Bakrie. Ia juga menjamin suaminya tak bakal cemburu dengan lawan main Nia, Rezky.

“Suami saya dekat dengan Rezky. Suami saya nonton juga nggak cemburu,” jelasnya

saat ditemui di di kantor Wieda Sejahtera, Jalan Batu Alam Jaya No.43, Condet, Jakarta Timur, Kamis (27/6).

Nia lantas menceritakan soal kembali terjunnya ia ke dunia yang sudah lama ditinggalkannya itu. “Awalnya deg-degan, seminggu sebelum syut-

ing, kalau dulu skenario di lokasi syuting itu oke, sekarang seminggu dulu minta biar latihan dulu.

Aku ngomong ke Raffi dan Rezky kalau mainnya jelek ya, hari pertama jangan kaget ya,” katanya antusias.

Nia yang dahulu melejit dengan sinetron

‘Bidadari’ itu menekankan, meski kini mulai sibuk syuting, namun hal itu tak akan mengganggu kegiatannya sebagai ibu rumah tangga dan istri.

“Memang sudah diatur waktunya sekarang, karena saya nggak mengubah persyaratan dari dulu, sekarang mereka

setujunya. Dari dulu Ardie nggak larang, prinsip saya seorang istri, setelah anak setahun saya balik atau nggak, syuting maunya hari kerja jam 10 pagi sampai 7 malam, sama seperti suami saya. Kan keluarga tetap nomor satu.

Ardi pulang saya pulang,” tuturnya. (kmb/mmu)

NOAH Siapkan Kejutan di Hari Ulang Tahun JAKARTA, RS - Perayaan hari ulang tahun selalu identik dengan hadiah dan kejutan. Begitu pun dengan ulang tahun grup band NOAH. Ariel cs tengah menyiapkan sebuah kejutan untuk peringatan ultah band mereka pada September mendatang. Seperti apa?

Ariel dan kawan-kawan sepertinya masih merahasiakan tentang kejutan itu. Namun, mereka memastikan bahwa kejutan tersebut akan sangat berkesan bagi Sahabat NOAH, fans mereka.

“Soal (kejutan) ulang tahun itu masih rahasia. Yang pasti September ya,” tutur Ariel saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta.

Sedangkan untuk saat ini, band pelantun ‘Jika Engkau’ itu terus menyiapkan karya untuk tetap eksis. (fk/mmu)

GAWEAN AWEAN KITO

1.519 Mahasiswa Baru POLSRI Ikuti DIKSARLIN Suasana upacara DIKSARLIN POLSRI yang dibuka Kamis (27/6) di lapangan sepakbola UNSRI PALEMBANG, RS – Pendidikan Dasar Kedisiplinan (DIKSARLIN) adalah sebuah ritual bagi mahasiswa baru di kampus Politeknik Negeri Sriwijaya (POLSRI), perihal kedisiplinan memang benar-benar ditekankan kepada mahasiswa POLSRI sebagai calon-calon tenaga kerja nantinya.

Pada DIKSARLIN yang dibuka Kamis (27/6), dengan diikuti sebanyak 1.519 mahasiswa yang terdiri dari 14 program study.

Bertempat di lapangan sepakbola UNSRI, resminya upacara DIKSARLIN POLSRI tahun ajaran 2013/2014 ini digelar. Salah satunya yang

menarik pada upacara ini, seluruh mahasiswa diwajibkan sudah stand by ditempat pada pukul 05.30 WIB dengan harus memenuhi syaratsyarat diksarlin diantaranya menggunakan pakaian yang dilengkapi seperti kaos,celana dan topi. Lain itu pula rambut dan kuku harus dipotong pendek, dalam hal ini ternyata ada juga yang masih melanggar Akibatnya kurang lebih 10 persen yang melanggar harus mengikuti hukuman yang telah disiapkan dibawah asuhan KODAM II SRIWIJAYA. “Artinya kewajiban ini harus dipatuhi, karena dari sekecil inilah akan

membentuk karakter mahasiswa yang mandiri, disiplin dan cekatan dalam mengambil tindakan, bahkan inipun akan diterapkan seterusnya pada proses akademik.Terpenting hasil dari ini para mahasiswa baru nantinya haruslah megambil manfaatnya pada diksarlin kali ini, karena setidaknya ada waktu satu minggu penuh, maka dari itu sayang apabila bekal-bekal yang telah diberikan tidak di tekuni semaksimal mungkin oleh mahasiswa,“ harap RD Kusumanto ST MM Direktur POLSRI Firdaus selaku ketua panitia, pada laporan disaat upacara me-

nyampaikan. Kata dia, kegiatan Diksarlin ini bertujuan untuk melatih sikap disiplin yang menjadi ciri khas pendidikan politeknik, sekaligus mempersiapkan mental dan fisik calon mahasiswa baru polsri dalam menghadapi proses pembelajaran, baik didalam kelas, bengkel atau workshop, laboratorium atau studio lainnya. “Penyelenggaran ini kita bagi menjadi dua tahap yaitu kegiatan lapangan mulai hari ini hingga tanggal (29/6). Serta kegiatan dalam ruangan pada (1-3/7), yang diikuti sebanyak 1.519 orang peserta yang tersebar di 14 prodi terdiri dari 701

orang kelas pagi, 781 kelas sore ditambah dengan 19 orang kelas kerjasama dengan PT.PLN dan 18 orang peserta yang belum lulus diksarlin tahun lalu,” paparnya Adapun materi yang akan diberikan pendidikan selama kegiatan dilapangan antara lain berupa latihan baris berbaris, tata upacara dan penghormatan serta pembekalan wawasan kebangsaan serta latihan kedisiplinan secara umum. Berbeda nantinya apabila masuk dalam tahap indoor yang dimana kegiatannya lebih kepada pengenalan. (**/pms)

RD Kusumanto ST MM Direktur POLSRI

Siswa Ospek sedang dihukum dengan lari mengelilinggi lapangan.

Semangat aspirasi rakyat

klik...........www.radarpalembang.biz

SAMBUNGAN

VII

Andi Mallarangeng Siap-siap Dibui JAKARTA, RS - Sudah tujuh bulan mantan Menpora Andi Mallarangeng ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi proyek Hambalang.

Meski sebagai tersangka, Andi tak kunjung ditahan.

Terkait hal itu, Ketua KPK Abraham Samad menjamin nantinya semua tersangka dalam kasus

Hambalang akan ditahan. Dalam kasus ini, menurut Abraham, sudah ada tersangka yang ditahan yakni, mantan Kabiro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Deddy Kusdinar.

Abraham memastikan, KPK akan melakukan penahanan terhadap seluruh para tersangka Hambalang lainnya, setelah selesai melakukan proses hukum ter-

Hafisz Enggan

Dari Hal I ) ..................................................................................................................................

mengugat diwajibkan pasangan tersebut harus melakukan penandatanganan. ”Kami tidak terpecah, karena gugatan itu harus ditandatangani oleh kandidat, sehingga jika salah satu kandidat tidak memberikan tanda tangan artinya kami tidak menggugat, jadi pasangan kami memang tidak menggugat,” jelasnya.

Alasan Hafisz tidak menggugat Pemilukada Sumsel di MK karena dirinya menerima semua hasil rekapitulasi suara dan penentapan pasangan calon terpilih. ”Saya menerima semua keputusan KPU Sumsel, dan terhadap apapun yang terjadi biar proses ini masyarakat yang menilai,” ungkapnya.

Hafisz yang kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dapil Sumsel 1 menam-

bahkan, hasil Pemilukada Sumsel biarlah masyarakat yang menilai, karena demokrasi Pemilukada Sumsel ia nilai berjalan cukup baik dan sukses. ”Apalagi sebentar lagi akan dilangsungkan agenda politik yaitu Pileg dan Pemilu Presiden, disitulah pengadilan rakyat akan berlaku,” ungkapnya.

Sementara itu, dua pasangan Cagub-Cawagub Sumsel ESPWIN dan Herman Deru-Maphilinda meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan dan mengulang kembali pemilihan gubernur Sumsel.

Diduga Ada Penggelembungan Suara Menurut kuasa hukum ESPWIN, Pilgub Sumsel telah terjadi pelanggaan dan kecurangan yang dilakukan secara sistematis. Kecurangan dan pelanggaran itu terjadi penggelembungan daf-

Munarman:

hadap para tersangka lain. “Kan sudah Deddy Kusdinar sudah ditahan. Yang lainnya menunggu proses selanjutnya,” jelas Abraham di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/6).

Dia juga menjamin, tidak ada perlakukan berbeda terhadap tersangka kasus Hambalang.

“Yang bisa dipastikan bahwa semua tersangka yang sudah

tar pemilih tetap, dan penerbitan undangan memilih. Juga terjadi, “Manipulasi rekapitulasi oleh KPU Palembang, Kabupaten Musirawas, Lahat, Musi Banyuasin OKU-Timur dan. OKU-Selatan,” demikian resume permohonan sengketa.

Kuasa hukum ESP-Win mengungkapkan adanya penggunaan dana APBD Sumsel.

Dana APBD digunakan untuk sosialisasi calon di sejumlah media massa di Palembang dan kabupaten di Sumsel. Pembuatan leaflet dan selebaran, penerbitan koran Jumat, bilboard dan baliho.

Dalam permohonannya, Tim ESP-WIN meminta kepada MK untuk memerintahkan KPU Sumsel dan Bawaslu Sumsel mengawasi pemungutan suara ulang sesuai kewenangannya. Sebelumnya, tiga calon memasukkan

ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pasti akan ditahan.

Itu yang bisa dipastikan,” pungkasnya.

Dalam kasus ini, selain Andi, tersangka lainnya seperti mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga belum ditahan. Padahal, Anas juga sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak lama. (has)

permohonan pada tanggal 18 Juni lalu atau menjelang tenggat waktu berakhirnya pengajuan keberatan atas penetapan KPU Sumsel. Permohonan diajukan ketiga pasang calon melalui Mahkamah Konstitusi, lembaga yang berhak mengadili sengketa pemilihan umum. Pasangan ESP-Win, secara resmi telah mengajukan berkas permohonan pembatalan keputusan KPU Sumsel.

Tim advokasi akan mengajukan bukti-bukti dokumen proses Pilgub Sumsel. Termasuk sekitar 150 berkas pengaduan atas pelanggaran selama proses pilgub Sumsel baik di Polda Sumsel, KPU Sumsel, badan pengawas, maupun pengaduan kepada Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP), walaupun hampir seluruh pengaduan pelanggaran itu nyaris tidak pernah digubris.(zar)

Dari Hal I ) ............................................................................................................................................

Sidang Pleno MK. Melalui kuasa hukumnya masing-masing, kedua pasangan tersebut mendalilkan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan selama penyelenggaraan Pemilukada Sumsel. “Pelaksanaan Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 telah diwarnai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif,” ungkap Yupen Hadi, kuasa hukum Pasangan Calon Herman Deru-Maphilinda Boer.

Salah satu pelanggaran yang paling disoroti oleh para Pemohon adalah keberadaan incumbent memanfaatkan fasilitas negara dan mempolitisasi beberapa pos anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Perekrutan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) juga menjadi sorotan Pemohon. Yupen mengatakan, telah terjadi perekrutan sebanyak 74.000 orang dalam rangka Pemilukada, yang

rencanya akan ditempatkan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurut Pemohon, ini merupakkan suatu yang janggal.

Karena, keamanan di tingkat TPS merupakan kewenangan dari penyelenggara Pemilukada, bukan Pemda setempat. Apalagi perekrutan dilakukan secara sembrono dan para petugas Linmas tersebut mendapat “pesan” untuk memilih Pihak Terkait.

Yupen juga mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan surat resmi yang diterbitkan oleh seorang camat yang ditujukan kepada para kepala desa diwilayahnya. Pada intinya, surat ini berisi permintaan kepada para kepala desa utuk merekrut warganya untuk menjadi relawan bagi Pihak Terkait. Surat ini bahkan ditembuskan kepada bupati dan tim sukses Pihak Terkait.

Sementara itu, Kuasa Hukum Pasangan Calon Eddy Santana-Anisja Supriyanto, Munar-

man, selain mempersoalkan keberadaan Alex Noerdin sebagai gubernur incumbent yang dengan mudah memanfaatkan kekuasaan dan fasilitas negara, juga mengungkap beberapa pelanggaran lainnya. Diantaranya terjadi penggelembungan suara dan adanya undangan pemilih model C6 ganda di Kabupaten Lahat, serta manipulasi rekapitulasi oleh KPU dibeberapa kabupaten/kota, yakni Kota Palembang, Kab. Musi Rawas, Kab. Lahat, Kab. Musi Banyu Asin, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, dan Kab. Ogan Komering Ulu Selatan. “Atas pelanggaran tersebut sehingga terjadi selisih suara sebesar 197.725,” paparnya.

Munarman juga menuturkan, telah terjadi keberpihakan penyelenggara Pemilukada kepada Pihak Terkait. Ia menuding, Panwaslukada telah berpihak karena tidak memproses pelanggaran

Pemilukada yang telah dilaporkan oleh pihaknya. “Berjumlah ratusan lebih,” katanya.

Adapun dalam petitum permohonanya, kedua Pemohon meminta kepada MK untuk memerintahkan Termohon, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS. Bahkan Pemohon 80, meminta untuk tidak mengikutsertakan Pihak Terkait dalam pemungutan suara ulang tersebut karena telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Untuk sidang selanjutnya, akan digelar pada Senin (1/7) sore, dengan agenda sidang mendengarkan jawaban Termohon dan tanggapan Pihak Terkait serta pemriksaan saksi-saksi. Rencananya pada persidangan tersebut Pemohon Perkara 79 akan menghadirkan sekitar 25 saksi, sedangkan pemohon 80 tidak menghadirkan saksi. (dod/mh)

KPK Sadap HP

Dari Hal I ) .................................................................................................................................

kata Ahmad Yani di dalam RDP, Kamis (27/6). Namun Ahmad Yani tidak menyebut dari mana dia mengetahui bahwa hape-nya disadap. Dia mengaku sama sekali tidak terlibat dalam praktek korupsi. “Apa saya salah, apa saya diduga melakukan korupsi.

Apa karena saya mengkritik KPK, sekarang rangking saya turun, Fahri yang naik,” kata Yani.

Di tengah keyakinannya bahwa handphone miliknya disadap, Yani menyelipkan rasa syukur.

“Untung saya tidak telepon dengan pustun-pustun,” kata Yani.

Pimpinan KPK yang hadir lengkap masih belum memberikan tanggapan atas pertanyaanpertanyaan anggota DPR, salah satunya yang dilontarkan Yani.

Pihak KPK belum diberi kesempatan menanggapi.

SementAra itu, Ketua KPK Abraham Samad menanggapi santai uneg-uneg anggota dewan soal penyadapan. KPK melakukan penyadapan untuk tujuan

HBA Bawa 10 Saksi pemeriksaan 10 saksi HBASyahril mereka kemarin berjalan dengan lancar, ke-10 saksi menerangkan dengan tegas kesaksian mereka atas kecurangan-

besar pemberantasan korupsi.

KPK juga tak melakukan penyadapan liar. “Selama ini KPK melakukan penyadapan secara prosedural sesuai UU yang ada,” terangnya.

Karenanya, Samad meminta agar penyadapan yang dilakukan KPK tidak perlu dipersoalkan, kecuali misalnya KPK melakukan penyadapan secara liar.

“Maka itu KPK bisa dituntut secara hukum. Tapi kita kan tidak melakukan penyadapan

secara liar,” jelasnya. Samad juga memastikan bahwa tudingan KPK menyadap anggota DPR tertentu tidak benar. “Jadi tadi teman-teman DPR mengatakan kita menyadap nggak pernah ituh KPK menyadap. Jadi itu nggak benar,” tutupnya.

Ahmad Yani merupakan anggota komisi III DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I. Beliau merupakan politikus asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (fjp/ndr)

Dari Hal I ) .................................................................................................................

kecurangan yang terjadi.

“Persidangan akan dilanjutkan Senin-Selasa minggu depan. Mudah-mudahan sidang itu sudah ada bayan-

gan kalaupun belum ada k e p utusan, setidaknya sudah mendekati.

Insyaallah HBA-Syahril di jalan yang benar, MK akan

memutuskan yang benar yang menang, karena sudah menyiapkan bukti kecurangan berikut saksi-saksi yang memberatkan tergugat,” ungkapnya. (rd2)

RAKYAT SUMSEL, JUMAT 28 JUNI 2013

Pengelolaan Aset K/L Amburadul JAKARTA, RS - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan temuan mengenai kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan kementerian atau lembaga (K/L). Permasalahan terkait dengan kelemahan SPI utamanya terletak pada pengelolaan aset tetap dan bantuan sosial yang tidak tertib.

WAKIL Ketua BPK Hasan Bisri mengatakan dari hasil laporan pihaknya, 24 K/L yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sekalipun, kondisi SPI-nya tidak sempurna. “Tidak ada satu pun instasi yang clear SPI, good sekali, artinya relatif baik. Artinya yang diberikan SPI itu handal bukan sebening air.

Kalau (kementerian sempurna kelola aset) susah mencarinya kalau seperti itu,” ujarnya saat konferensi pers di Gedung BPK, Jakarta, Kamis (27/6).

Hasan mencontohkan, kelemahan pengelolaan SPI di K/L terletak pada proses pengadaan

barang. Seharusnya saat menggelar lelang, kementerian harus menyediakan panitia lelang, panitia penerimaan barang, dan ada pejabat pembuat komitmen.

“Sehingga ketiga ini harus saling kontrol, ketika barangnya belum selesai namun dinyatakan selesai artinya ada korupsi antara penerimaan barang dengan pejabat pembuat komitmen dan bendahara. Itu contohnya seperti itu kelemahan SPI,” ungkap Hasan.

Selanjutnya, kewajiban pembuat komitmen untuk mematikan bahwa seluruh tanda tangannya dan persetujuan pembayaran yang dilakukan benar-benar mengikuti aturan. “Mungkin karena terlalu banyak sering kali mereka lolos, terlalu percaya dengan bawahannya, sistemnya tidak jalan,” bebernya.

Namun, BPK mengaku belum bisa menunjukkan data kementerian atau lembaga yang mempunyai sistem SPI tertinggi sampai terendah. Menurut Hasan, sejauh ini jika ada penyimpangan, masih bisa ditoleransi.

“Kalau memang ada masalahmasalah relatif tidak ada ber-

pengaruh terhadap laporan. Jadi sepanjang tidak membahayakan keamanan dan keuangan negara jadi kami masih bisa memberikan toleransi dan opini WTB,” imbuhnya.

Menurutnya, sistem SPI dalam kementerian atau lembaga sangatlah penting. Dia mengharapkan, Peraturan Pemerintah (PP) tentang SPI pemerintah no 6 tahun 2008 di masa mendatang ditaati setiap pejabat pemerintah.

“Makanya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membina kementerian atau lembaga dalam penyusunan sistem di masing-masing kementerian,” ujarnya.

Sebelumnya, BPK melansir laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan 39 entitas negara sepanjang tahun anggaran 2012.

Hasilnya, 37 kementerian atau lembaga (K/L) telah kelar diaudit, sedangkan pemeriksaan dua lembaga sisanya tidak diteruskan.

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 24 K/L, sementara 13 K/L lainnya menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). (ard)

Ijazah Caleg Bermasalah

KPU Lahat Turun Tangan LAHAT, RS – Berdasarkan hasil pengecekan pihak KPU (Komisi Pemilihan Umum) kabupaten Lahat terhadap banyak nya laporan administrasi DCS (Daftar Calon Sementara) Legislatif ditemukan Ijazah kandidat Caleg bermasalah. Menanggapi permasalahan tersebut rencananya pihak KPU akan segera memanggil ketua Parpol (Partai Politik) yang bersangkutan guna melihat kebenaran temuan tersebut.

Kasubag Hupmas dan Pemilu Dahnis mengatakan, berdasarkan pengecekan dilapangan terhadap administrasi DCS ternyata ditemukan keabsahan ijazah dari Caleg diragukan seperti tempat Sekolah, calon menempah ilmu sudah tidak ada lagi. Menanggapi masalah ini tentu yang bersangkutan dan Parpol tempat mereka bernaung akan

dipanggil guna dimintai penjelasan konkrit nya.

“Ada laporan dari penduduk yang disampaikan kepada komisioner KPU, mengenai ijazah yang memang sekolah dari caleg tersebut sudah tidak ada lagi alias di tutup,” ujarnya.

Ditambahkannya, terhadap laporan DCS Caleg, akan segera tindak lanjuti secara bertahap sehingga permasalahan ini dapat ambil keputusan, dan tidak menutup kemungkinan Caleg tersebut akan digantikan dengan calon lain, jika alasan yang diberikan tidak bisa diterima. Setelah pihak KPU Kabupaten Lahat mendatangi desa tersebut, maka, selanjutnya, akan memanggil Parpol berikut Caleg bersangkutan, guna meminta keterangan perihal temuan tersebut.

“Tentunya, Caleg yang berma-

salah tidak akan kami terima dan Parpol harus menyiapkan Caleg baru, agar tahapan selanjutnya berjalan sesuai dengan jadwal yang ada. Kita tidak ingin ada masalah kemudian hari karena itu harus dapat dimengerti oleh semua pihak,” imbuhnya.

Ketua KPU Kabupaten Lahat Darsi Elyanto membenarkan hal tersebut dimana petugas yang ditunjuk telah melakukan pengecekan kelapangan terhadap laporan yang disampaikan masyarakat. Parpol tempat DCS Bernaung juga akan dimintai keterangan terhadap masalah yang ditemukan.

“Jika DCS bermasalah maka pergantian sangat tepat dilakukan agar tidak ada kendala yang merugikan khususnya bagi partai itu sendiri,” pungkasnya. (man)

SBY Akan Umumkan Syarat Peserta Konvensi JAKARTA, RS -Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mengantongi persyaratan dan kriteria peserta konvensi untuk diusung sebagai calon presiden. Syarat tersebut akan diumumkan langsung di tengahtengah rapat koordinasi nasional (rakornas) di Jakarta nanti.

“Konsepnya sudah final ada di ketum. (Nanti) akan diumumkan oleh ketum,” ujar Ketua Harian

Dewan Pembina Partai Demokrat, EE Mangindaan di Istana Merdeka, Kamis (27/6).

Dia menambahkan, dalam konvensi tersebut akan diterapkan sistem semi terbuka, yang artinya peserta dari luar partai bisa ikut serta dengan persyaratan tertentu. Akan tetapi, ia enggan membeberkan siapa saja yang akan mengikuti konvensi tersebut. “Nanti sistemnya semi terbuka.

Belum sebut nama, syarat-syarat

saja,” tegasnya.

Selain menentukan persyaratan, SBY juga akan menyampaikan kriteria bagi para kandidat dan cara mengikuti konvensi. “Bagaimana konvensi akan dijalankan. Nanti akan disampaikan ketum, kriteria kandidat-kandidat, sistemnya, organisasi yang mengelola,” ujarnya.

Rencananya, rakornas Demokrat akan digelar pada 29 Juni di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. (has)

RAKYAT SUMSEL, JUMAT 28 JUNI 2013

VIII