Rp#2 28082013

SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT

Rakyat Sumsel radar_palembang@yahoo.com

RADAR PALEMBANG

RABU 28 AGUSTUS 2013

@radar_palembang

ONLINE Telp : (0711) 361 638 FAX : (0711) 362 452

HARGA Rp 4.000

Jelang PSU 4 September

Deru Perkuat Tim Alex-ESP Terjunkan Caleg Surat Suara PSU Kurang 1.802 Lembar PALEMBANG, RS - Hasil sortir surat suara Pemilihan Gubernur Sumsel 2013, pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) 4 September, yang dilakukan KPU Palembang tidak hanya mengalami kerusakan. Namun, juga mengalami kekurangan dari kuota yang telah ditentukan.

Jumlah yang harus diterima sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Palembang dit-

SORTIR SURAT SUARA: Sejumlah pekerja di KPU Palembang beberapa waktu lalu melakukan penyortiran surat suara, hasilnya Palembang kekurangan 1.802 lembar surat suara.

FOTO : SALAMUN/RADAR PALEMBANG

ambah 2,5 persen dari DPT adalah 1.167.729 lembar. Tetapi setelah disortir, surat suara hanya ditemukan sebanyak 1.165.927 lembar.

Artinya, pengiriman surat suara ini untuk Kota Palembang terjadi kekurangan sebanyak 1.802

lembar dari kebutuhannnya.

Sedangkan surat suara rusak hasil sortir sebanyak 1.686 lembar. Kerusakan terjadi dari berbagai kategori, mulai dari gambarnya yang kabur, sobek dan tercoblos, serta nama calon

yang luntur. Sehingga total kekurang surat suara di KPU Palembang mencapai 3.488 lembar. ”Saat ini sedang proses penggantian yang dilaukan KPU ❏ Ke halaman VII

JELANG pemungutan suara ulang (PSU) pemilukada Sumsel, yang akan dihelat 4 September mendatang, 3 pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumsel merapatkan barisan untuk jadi pemenang.

PALEMBANG, RS – Pasangan nomor urut, 1 Eddy Santana Putra-Wiwiet Tatung, Alex Noerdin-Ishak Mekki memanfaatkan calon anggota legislatif (Caleg)

Alex Noerdin

Eddy Santana Putra

sesuai dengan dapilnya masingmasing bergerak untuk terjun kemasyarakat, meyakinakan masyarakat dan meraih simpati.

Herman Deru tak maukalah, Bupati OKUT ini menguatkan tim dan relawan untuk mengamankan suaranya.

Juru Bicara Partai Golkar, Anita Noeringhati kepada Rakyat Sumsel mengatakan, sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bebeberapa waktu lalu, partai

Herman Deru

Golkar mengintruksikan kepada Caleg, kader, dan simpatisan untuk siap menghadapi PSU. ”Kami akan membuktian, pasangan nomor 4 yang akan dipilih oleh masyarakat, sehingga pasangan ini akan meraih kemenangan, sebagaimana yang kami raih pada Pilgub Sumsel 6 juni lalu diaman kami unggul dari pasangan lain,” katanya.

Apa pertimbangan dari partai ❏ Ke halaman VII

Muzakir Sai Sohar Rombak Pejabat MUARA ENIM, RS - Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar melantik pejabat Eselon II dan III yang dilangsungkan di Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Selasa (27/8) sekitar pukul 08.00 WIB. Pelantikan pejabat struktural tersebut untuk pejabat yang sebelumnya memasuki usia pensiun, seperti Kakan Inspektorat Muara Enim dan Kepala Dinas Pemuda, Olaraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Selain itu, terdapat juga kekosongan tiga jabatan yang sudah lama lowong yakni, Sekretatis Kecamatan Lubai, Sekretaris Kecamatan Lubai Ulu, dan Sekretaris Kecamatan Muara Belida, dan juga berapa jabatan di Eselon II dan III yang tak lain untuk penyegaran guna meningkatkan

Muzakir Sai Sohar

kinerja masing-masing pejabat.

Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar dalam sambutannya mengatakan, pelantikan tersebut untuk menghindari potensi stagnasi dan kesenjangan operasional dalam pelaksanaan tugas-tugas

KPU Usulkan Hari Pencoblosan Diliburkan PALEMBANG, RS - Komisi libur ini nantinya akan diterapkan Pemilihan Umum (KPU) Provinsi pada lingkungan sekolah dan Sumatera Selatan mengusulkan lingkungan kantor di daerah yang agar saat hari pemungutan suara melaksanakan PSU. pada Pemungutan Suara Ulang “Sekolah juga diliburkan karena (PSU) Pilgub Sumsel, pada 4 guru juga punya hak pilih. Pada September 2013 mendatang 6 Juni lalu kita juga liburkan saat ditetapkan sebagai hari libur, pemungutan suara,” kata dia khususnya daerah Pemilihan tayang melaksanakan nggal 4 September PSU. Hal ini untuk sebagai hari pemunmemudahkan para gutan suara kurang pemilih untuk medari 10 hari lagi dan lengangkan waktupihak KPU sudah nya dalam PSU. melakukan persia“Pada tanggal 4 pan untuk itu khuSeptember 2013 itu susnya logistik saat jatuh pada hari Rabu pencoblosan. Selain yaitu pada hari keritu pihaknya juga ja. Jadi akan lebih telah melakukan Ong Berlian baik jika diliburkan, sosialisasi untuk sehingga masyarakt dapat leluasa msyarakat khususnya daerah meluangkan waktunya untuk yang akan melaksanakan PSU mencoblos,” kata anggota KPU kota Palembang, Prabumulih, Sumsel, Ong Berlian, Selasa kabupaten OKU, OKU Timur (27/8). dan Kecamatan Warkuk Ranau Menurut Ong, KPU Sumsel Kabupaten OKU Selatan. sendiri sudah mengirimkan surat Dia menjelaskan bahwa hari kepada Gubernur Sumsel, Alex pemungutan suara 4 September Noerdin, untuk menerbitkan tersebut, merupakan tindak lanjut Surat Keputusan (SK) Gubernur dari keputusan Mahkamah Konuntuk menetapkan libur saat stitusi (MK) sebelumnya yang pemungutan suara. Kebijakan ❏ Ke halaman VII

pemerintahan dan pelayanan publik agar tetap berjalan, terutama yang terkait tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Menurut Bupati, pelantikan dan mutasi jajaran pejabat struktural adalah bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan serta bagian dari pembinaan karir pegawai negeri sipil itu sendiri.

“Pelantikan pejabat ini, hendaklah dimaknai dari sudut pandang organisasi, bukan hanya sekedar penempatan figur-figur pejabat pada pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu,” terang Bupati.

Selain itu kata Bupati, pengembangan karir pegawai tidak ❏ Ke halaman VII

CERUDIK’AN Surat Suara PSU Kurang 1.802 Lembar Difoto copy tak masalah.....

KPU Usulkan Hari Pencoblosan Diliburkan

Asik, nambah-nambahin hari libur.

Ngerumpi Kito

Oknum Caleg Tadah Illegal Tapping SALAH satu Caleg yang bertarung di DPRD Sumsel diduga menadah hasil illegal tapping yang marak dilakukan beberapa waktu ini. Hal ini diungkapkan salah satu tersangka yang tertangkap.

Jelas tingkat laku seperti ini bukan suatu perilaku yang diinginkan rakyat. (*)

FU KOMUNITAS

II

RAKYAT SUMSEL,RABU 28 AGUSTUS 2013

Kelenteng Hong San Sie

Gelar Sembahyang Rebutan kalangan etnis Tionghoa memiliki dua tradisi dalam sembahyang kepada leluhur meski sama namun hal tersebut berbeda.

Dikalangan etnis ada dua tradisi atau ritual dalam sembahyang kepada leluhur yakni Ulambana dan Cheng Beng.

Ulambana atau dikenal bulan setan merupakan ritual sembahyang kepada mereka yang telah meninggal dunia karena diyakini dibulan tersebut para arwah-arwah yang telah meninggal dunia akan kembali kerumahnya masing-masing sehingga para generasi tersebut akan melakukan sembahyang ke leluhurnya di rumahnya masing-masing atau di

tempat ibadah seperti kelenteng dan vihara.

Umumnya Ulambana ini dilakukan pada bulan tujuh kalender Imlek. “Ulambana dikenal bulan setan karena dibulan tersebut diyakini arwah-arwah yang telah meninggal dunia akan kembali ke dunia, umumnya dilakukan di kelenteng dan vihara,” jelasnya.

Sedangkan Cheng beng merupakan sembahyang kepada leluhur yang dilakukan di makam leluhur sebagai tanda bakti kepada leluhur. Umumnya sembahyang Cheng beng dilakukan di permakaman.

Dalam melakukan ritual sem-

bahyang ini dilakukan di bulan dua kalender Imlek karena pada saat bulan tersebut diyakini arwah-arwah para leluhur akan kembali ke makamnya masing, sebagai generasi nanti akan melakukan ritual sembahyang dan membakar persembahan seperti uang kertas, pakaian kertas serta aksesories lainnya sebagai berkal leluhur di alamnya.

“Kalau cheng beng merupakan tanda bakti kepada leluhur dengan mengunjungi makam leluhur dan melakukan sembahyang pada bulan dua kalender Imlek,” jelasnya. (ben)

FOTO : BENI RADAR PALEMBANG

PALEMBANG, RS – Rangkaian tradisi sembahyang rebutan di kelenteng-kelenteng dibawah kepengurusan majelis Tridharma kembali digelar.

Sebelumnya kelenteng Dewi Kwan Im yang pertama kali melaksanakan tradisi sembahyang ke leluhur ini, kini giliran kelenteng Hong San Sie yang terlekat di kawasan 10 Ulu hari ini (Rabu,28/8) akan menggelar sembahyang rebutan.

Kelenteng ini merupakan salah satu kelentang dibawah anungan majelis Tri Dharma Sumsel setiap sembahyang rebutan akan ramai didatangi etnis Tionghoa.

Chandra Husein selaku Ketua Rohaniawan Matrisia Komda Sumsel mengatakan di kelenteng Hong San Sie merupakan salah satu kelenteng dibawah anungan kepengurusan. Setiap bulan tujuh kalender imlek

Semangat Aspirasi Rakyat

dikelenteng ini juga menjadi salah satu bagian setiap perayaan sembahyang rebutan.

“Kelenteng ini merupakan salah satu tempat kita menggelar sembahyang rebutan,” Kata Chandra, kemarin sore (27/8).

Ia mengatakan, ritual sembahyang nantinya akan dimulai Selasa (27/8) sore yakni Sembahyang untuk memberitahukan jika besok akan ada digelar sembahyang rebutan.

Sembahyang rebutan akan dimulai pukul 09.00 WIB hingga tengah malam. Nantinya ratusan umat akan berdatangan ke kelenteng ini untuk melakukan ritual sembahyang kepada leluhur. “ Sembahyang akan dimulai dari Selasa sore (27/8) hingga Rabu tengah, biasanya akan ramai didatangi etnis tionghoa,” ujarnya.

Menurut Chandra, Dalam

klik...........www.radarpalembang.biz

III

SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT

IKLAN

RAKYAT SUMSEL RABU 28 AGUSTUS 2013

klik...........www.radarpalembang.biz

RAKYAT SUMSEL, RABU 28 AGUSTUS 2013

IV

RAKYAT SUMSEL, RABU 28 AGUSTUS 2013

Sample Air Isi Ulang Diambil Menanggapi laporan masyarakat terhadap kondisi air galon isi ulang Dinkes (Dinas Kesehatan) Kabupaten Lahat melakukan pemeriksaan terhadap seluruh DAMIU (Depot Air Minum Isi Ulang) yang ada.

Bahkan sampel air diambil guna dilakukan penelitian apakah layak atau tidak dilakukan konsumsi oleh masyarakat.

LAHAT, RS –Kepala Seksi (Kasi) Kesehatan Lingkungan (Kesling) Dinkes Lahat Farida Hasibuan, Selasa (24/8) mengatakan, air diseluruh DAMIU dikota Lahat akan dilakukan pemeriksaan apakah memenuhi standar persyaratan kesehatan.

Parimeter yang diperiksa

yakni petugas akan mengecek higienis sanitasi baik itu lingkungan maupun personnya sendiri dan jika ditemui sampel air yang tidak bagus maka kami akan memberikan surat peringatan agar tidak dijual ke masyarakat.

“Ini sifatnya pengawasan

rutin yang dilaksanakan petugas terhadap beberapa DAMIU yang ada di Kota Lahat, sehingga air yang dijual serta dikonsumsi warga memang memenuhi persyaratan kesehatan,”ujarnya.

Ditambahkannya, sejauh ini baru 85 DAMIU yang telah mengantongi izin resmi dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lahat, sedangkan sisanya tidak ada. Untuk itu pihaknya berharap agar seluruh dapot yang ada dapat mematuhi aturan guna menjaga kesehatan karena jika pengusaha ataupun pemilik DAMIU tidak mengindahkan dan air yang dijual tidak memenuhi persyaratan standar kesehatan akan dikenakan sanksi.

“Hal ini berdasarkan Undang-undang (UU) No 36/2009 tentang kesehatan, pasala 111 ayat (6), berbunyi, makanan dan minuman (mamin) yang tidak memenuhi ketentuan

standar, persyaratan kesehatan, maka, dilarang untuk diedarkan,”jelasnya.

Kepala Dinkes Lahat H Muzakir dikonfirmasi membenarkan, adanya pemeriksaan rutin terhadap seluruh DAMIU diKota Lahat. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kebersihan air yang dijual apakah baik atau tidak untuk kesehatan.

Setelah pelaksanaan pengawasan terhadap DAMIU selesai, maka, langkah selanjutnya, Dinkes akan memanggil pemilik depot untuk dibeberkan hasil pemeriksaan laboratorium.

“Mereka yang terkena pemeriksaan, akan diundang ke Dinkes dan diberikan pemberitaan hasil dari uji laboratorium, selanjutnya akan diberikan pembinaan, sehingga DAMIU yang dijual serta dikonsumsi memenuhi persyaratan kesehatan,” pungkasnya. (man)

FOTO: MUSTAFA RAMLI/JAWA POS

CALON PANGLIMA: Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (kiri) bersama Calon Panglima TNI Jenderal Moeldoko (kanan) usai rapat paripurna, Selasa (27 Agustus 2013) di Gedung Parlemen di Jakarta. Dalam paripurna tersebut DPR menyetujui pengangkatan Jenderal TNI Moeldoko menjadi Panglima TNI untuk dilantik oleh Presiden SBY, menggantikan Laksamana Agus Suhartono.

Jokowi - Ahok Dilaporkan ke Polisi JAKARTA, RS – Warga Waduk Pluit, Kampung Muara Baru RT 17/19, Jakarta Utara, melaporkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, serta Satpol PP ke Polda Metro Jaya. Laporan dibuat menyusul adanya pembongkaran rumah warga Waduk Pluit secara paksa oleh Satpol PP. “Sebenarnya yang kita laporkan itu Satpol PP-nya, tetapi Gubernur dan Wagub DKI di sini adalah selaku yang memerintahkan, sehingga kita laporkan juga,” kata Simon, Selasa (27/8/2013).

Simon Tambunan yang mewakili warga, didampingi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan PBHI. Dalam laporan resmi bernomor TB/2914/VIII/2013, Jokowi dan Ahok dilaporkan atas tuduhan Pasal 170 KUHP dan 335 KUHP. “Mereka sudah membongkar rumah warga atas perintah Jokowi.

Penggusuran itu tanpa ada surat pemberitahuan, tanpa ada sosialisasi dan jelas mengingkari janji Jokowi yang mengatakan 3 tahun lagi ada penggusuran sesudah ada rumah susun. Tetapi nyatanya, ia bongkar

juga sebelum 3 tahun,” jelas Simon, Pengurus PBHI-Jakarta.

Selanjutnya, Simon menuntut agar Jokowi bertanggung jawab atas lenyapnya rumah warga akibat penggusuran itu. Ia juga menyampaikan keberatannya atas upaya pembongkaran yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan.

“Warga dianiaya, barang-barangnya dirusak semua, ini ibu-ibu dianiaya dan diinjak-injak Satpol PP. Sekarang pak Budi (salah satu korban), diseret, dihajar dan baru sekarang mereka tinggal tidak jelas dijalan,” paparnya. (mei/rmd)

Sumber Dana Kandidat Diumumkan Konvensi Capres Demokrat JAKARTA, RS - Komite konvensi capres PD menjamin terselenggaranya konvensi secara transparan dan akuntabel. Komite akan mengumumkan besarnya modal dan sumber dana dari peserta konvensi capres PD. “Kita diskusikan antara lain ISI ULANG: Dinkes (Dinas Kesehatan) Kabupaten Lahat melakukan pemeriksaan terhadap seluruh DAMIU (Depot Air Minum Isi Ulang) yang ada, menanggapi laporan masyarakat terhadap kondisi air galon isi ulang.

Dianggap Penghulu oleh Pelaku Bisnis Syariah

Pengadilan Agama Berbenah JAKARTA, RS - Banyak orang menganggap kalau pengadilan agama (PA) di Indonesia hanya mengurus masalah perceraian atau warisan sehingga pelaku bisnis syariah enggan mencari keadilan di PA. Para pelaku bisnis syariah lebih mengurus perkara di pengadilan niaga (PN).

Atas penilaian itu, pengadilan agama mencoba merubah stigma masyarakat.

Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung (MA) Andi Syamsu Alam mengatakan pihak akan melakukan pembenahan.

“Makanya ini yang mau kita ubah.

Pelan-pelan kita mau doktorisasi hakimhakim kita. Kita siapkan SDM-nya,” kata Andi di diskusi Dirjen Peradilan Agama, di kantornya, Jl Ahmad Yani, Jakarta, (27/8/2013).

Dia juga sudah mengadakan kerjasama dengan Bank Indonesia (BI) untuk melatih para hakim. Diharapkan para pencari keadilan dapat mempercayai PA untuk mengurus perkara di bidang ekonomi syariah.

“Yang jelas sertifikasi jalan terus. Kita juga terus undang pemimpin-pemimpin perbankan untuk melakukan pelatihan,” ucapnya. Untuk saat ini pihaknya mengaku lumrah jika masalah ekonomi syariah tetap di bawa ke pengadilan niaga. Alasannya itu memang sudah diatur oleh UU. “UU perbankan syariah memang mengatakan perkara boleh urus di PA boleh juga di PN. Karena kami bersaudara tak masalah. Pertanyaanya kenapa mereka pilih ke PN? Karena mereka anggap PN yang hapal ilmu-ilmu ekonomi. Tapi inilah yang mau kita ubah,” ujarnya. (rvk/asp)

Capres Dianjurkan Hindari Golf JAKARTA, RS - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyarankan para capres menghindari golf. Ini dilakukan demi menjaga para capres dari transaksi negatif yang kerap berawal dari lapangan golf.

“Saya setuju agar para capres menghindari golf untuk menjaga imej publik terkait dengan berbagai peristiwa yang terjadi selama ini di lapangan golf,” kata Nasir, Selasa (27/8/2013).

Golf, menurut Nasir, merupakan olahraga yang cukup digemari.

Tapi dari lapangan golf, bisa juga terjadi hal negatif. “Lapangan

golf juga kadang dijadikan ajang untuk melakukan lobi-lobi yang terkait dengan jabatan, kedudukan dan uang,” sebutnya.

Politikus PKS ini menyebut lapangan golf kondusif untuk malakukan lobi. Selain lokasinya cukup ‘terasing’, di lapangan golf juga terbuka kesempatan para mitra saling berkomunikasi.

“Karenanya sangat dianjurkan agar penyelenggaran negara dan pejabat tinggi publik untuk tidak menjadikan lapangan untuk melakukan transaksi,” ujar Nasir.

Eks Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini berkaca-kaca saat

menuturkan kasus yang dialaminya. Di ruang tahanan KPK, mengenakan kaus berkerah dan jaket KPK, dia berkisah soal awal mula kasus suap yang dialaminya.

“Semua ini sebenarnya berawal dari lapangan golf,” ujar Rudi sambil mengelus dada saat ditemui wartawan ESDM di ruang tahanan KPK, Senin (26/8/2013).

Ditemani istri dan anaknya, wartawan bergantian bertemu Rudi. Di pojok ruangan, Rudi sesekali menghela nafas. “Kalau saya tidak main golf pasti juga tidak akan seperti ini,” ujar Rudi. (van/nrl)

BLSM Tahap II Dicairkan September JAKARTA, RS - Pemerintah akan kembali mengucurkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahap II pada bulan September mendatang. Pemerintah telah menyiapkan Rp 4,7 triliun untuk BLSM bagi masyarakat tersebut.

“Pencarian tahap dua pada 1 September mendatang,” ujar Menkokesra Agung Laksono di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (27/8/2013).

Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 4,7 triliun yang akan dibagikan kepada masyarakat.

Bersamaan dengan BLSM, pemerintah juga akan menggolontorkan dana insrastruktur pedesaaan. Agung menyebutkan, pada tahap pertama pembagian BSLM, dana yang terserap sebanyak 93 persen.

“Ada 7 persen yang diretur.

Ada sebagian dana untuk Papua dan Papua Barat akan dilakukan

Inspirasi Bisnis Masyarakat Sumsel

secara sekaligus ditahap dua nanti,” terangnya.

Sebesar 7 Persen yang diretur tersebut jika diakumulasikan berjumlah 26 ribu KK. Masyarakat yang tidak mendapatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dapat menggunakan Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM).

“Yang diretur itu akan dikembalikan ke rumah tangga lain. Itu dilaksanakan oleh musyawarah desa dan musyawarah kelurahan,” kata Agung.

Dari evaluasi pembagian BLSM tahap pertama, maka ke depan diperlukan kehati-hatian dalam pendistribusian KPS. “Tahun lalu kan kartu dulu baru uangnya. Sekarangkan langsung uangnya,” ucapnya.

Tidak ada penambahan penerima ataupun pengurangan penerima BLSM. Hal itu dikarenakan DPR hanya menyutujui 15.5 juta rumah

“

Pencarian tahap dua pada 1 September mendatang. Yang diretur itu akan dikembalikan ke rumah tangga lain. Itu dilaksanakan oleh musyawarah desa dan musyawarah kelurahan.”

Agung Laksono Menkokesra

tangga yang akan menerima BLSM. (fiq/rmd)

sebelum 15 September komite harus umumkan berapa jumlah dana dan sumbernya dari mana,” kata anggota Komite Konvensi Capres PD, Effendi Ghazali, kepada wartawan di Kantor Komite Konvensi Capres PD di Wisma Kodel, Kuningan, Jakarta, Selasa (27/8/2013).

Usulan tersebut muncul saat komite konvensi mewawancarai rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan. “Hal itu muncul

dari diskusi tadi,” katanya. Anies memang sempat bertanya soal dana maksimal yang boleh dikantongi peserta konvensi. Menurut Anies, seharusnya ada aturan baku terkait hal ini.

“Saya sempat tanya sumber dan biaya maksimal yang diizinkan karena bukan modal sama tapi pengeluarannya berbeda satu sama lain. Konvensi ini menjanjikan bepolitik dengan uang yang terukur,” tegasnya. (van/nrl)

Terdakwa Kasus Korupsi

Pengadaan Al-Quran Gugat ke MK JAKARTA, RS - Terdakwa kasus korupsi pengadaan Al Qur’an di Kementerian Agama, Zulkarnain Djabar, menggugat UU Tipikor ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun pasal yang digugat ialah pasal 12 No 20/2001 UU Tipikor.

Pasal 12 UU Tipikor itu dinilai olehnya kontradiktif.

Dia mempermasalahkan frasa ‘patut diduga’ yang ada di dalam pasal tersebut. Menurutnya, frasa “patut diduga’ menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

“Pasal 12 UU Tipikor telah mencampuradukan elemen ‘diketahui’ dan ‘patut diduga’ menjadi satu, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan bertentangan dengan sifat universal pengaturan hukum pidana,” kata kuasa hukum pemohon, Andi Asrun, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (27/8/2013).

Karena dimasukannya frasa ‘patut diduga’ dalam pasal itu akibatnya ancaman hukumannya menjadi lebih tinggi daripada Pasal 5 UU Tipikor yang ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara.

Padahal kedua pasal itu samasama delik kesengajaan.

Adapun bunyi pasal tersebut yang terdapat pada huruf A adalah Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 : a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal “diketahui” atau “patut diduga” bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Asrun menjelaskan makna ‘diketahui’ dan ‘patut diduga’ berbeda, bahkan bertolak.

Sebab, ‘diketahui’ diartikan sebagai dolus (kesengajaan) dan ‘patut diduga’ sebagai culpa (kelalaian/kealpaan).

“Hal itu bisa dilihat dari Pasal 338 KUHP (membunuh dengan sengaja dengan pidana 15 tahun penjara) dan Pasal 359 KUHP (membunuh karena kelalaian dengan pidana 5 tahun penjara),” terangnya.

Asrun mengatakan, seharusnya frasa ‘diketahui’ dan ‘patut diduga’ dalam Pasal 12 UU Tipikor dipisah. Jika dicampurkan akan mengakibatkan terdakwa tidak tahu dihukum dalam perkara apa.

Untuk itu, pemohon meminta MK menyatakan Pasal 12 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum

Zulkarnain Djabar

mengikat.

Hakim anggota majelis persidangan, Maria Farida Indrati mempertanyakan apakah permohonan ini menyangkut frasa ‘patut diduga atau keseluruhan pasal. Menurutnya permohonan uji materi ini tidak jelas.

Sidang yang dipimpin majelis hakim Hamdan Zoelva akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda koreksi dari permohonan.

Zulkarnain telah divonis bersalah dan dihukum 15 tahun penjara dalam kasus pengadaan kitab Suci Al Qur’an di Kementerian Agama oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.

Hukuman itu, lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK yang hanya menuntut anggota DPR ini 12 tahun penjara. Kasus ini masih dalam proses banding. (rvk/ asp)

klik...........www.radarpalembang.biz

V

RAKYAT SUMSEL, RABU 28 AGUSTUS 2013

PAW Tak Kunjung Telaksana, Pengurus PBR Berang

BELUM juga dilakukan PAW (Pergantian Antar Waktu) oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) terhadap tiga orang wakil rakyat dari partai PBR (Partai Bintang Reformasi) yang saat ini berstatus DCT (Daftar Calon Tetap) Pemilihan Legislatif membuat pengurus Parpol tersebut berang dan menilai pihak terkait sengaja mengulur dan tidak serius menanggapi berkas usulan PAW yang diajukan.

LAHAT, RS - Ketua DPC PBR Lahat Ahmad Birwansyah mengatakan, berkas pemecatan dan sekaligus pengajuan

PAW partainya sangat dipertanyakan, dan terkesan tak digubris apalagi sudah hampir satu tahun diusulkan.

Saat tiga orang anggota DPRD yakni Sri Marhaeni, Algun dan Jalaludin telah pindah Parpol dan berstatus sebagai DCT

Petani Mulai Kembangkan Pembibitan Sayur BANYUASIN, RS - Kelurahan Model Talang Keramat terus melakukan upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, salah satunya mengoptimalkan rumah pembibitan sayuran yang dikelola kelompok tani untuk usaha komersil Lurah Talang Keramat Lakoni Syafran mengatakan, tiap-tiap kelompok tani di kelurahan model mendapat kesempatan untuk melakukan pembibitan sayuran. Bibit sayur itu selain untuk anggota kelompok tani, juga dikomersilkan untuk masyarakat umum.

Khusus pembibitan yang belum dibagi ke petani sayur, hasilnya milik kelompok tani nantinya dikembangkan menjadi modal untuk penanaman bibit sayur jenis lainnya.

“Laba dari bibit yang dijual untuk modal jenis sayuran yang belum ditanam,” katanya.

Sementara itu, untuk bibit

PEMBIBITAN SAYURAN: Contoh bibit sayuran yang dibudidayakan oleh Marsyarakat Kelurahan Model Talang Keramat. sayuran yang telah dibagi pada tiap angota kelompok tani dan dijual, maka keuntungannya untuk petani. Dari situ didapat petaninya untung dan kelompok taninya mendapatkan untung, sehingga kesejahteraan keduanya berkembang. “Apa yang kita lakukan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ditambahkan Irwan,

SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT

hampir 50 jenis sayuran sudah dibudidayakan. Bukan hanya itu, beberapa tanaman buah juga dibudidayakan, sehingga dipastikan untuk pertanian Kelurahan Model Talang Keramat di nilai cukup berhasil. “Kelurahan model ini di semua bidang, untuk sektor pertanian Talang Keramat cukup berhasil. Ini dinilai sejumlah orang,” katanya.(tri)

Jembatan Lematang II Tunggu APBD Sumsel Warga Mulai Tagih Janji Pembangunan

pada Pileg tahun 2014 mendatang.

“Kami pikir, semua persyaratan sudah dipenuhi, mulai dari keputusan paripurna DPR, rekomendasi Bupati, hingga salinan keputusan perkara di MA ke Gubernur. Tapi sampai sekarang tak ada kabar.

Padahal jika merujuk ke peraturan pemerintah (PP) No 16 tahun 2010, pasal 103 (8) dimana gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/ Kota paling lama 14 hari setelah diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari Bupati/Walikota,” ujarnya kesal.

Ditambahkannya, untuk itu pihaknya berharap agar pihak DPRD Lahat dapat segera melakukan PAW demi tegaknya hukum dan aturan yang berlaku

dalam UU. Bahkan surat MA selaku badan peradilan tertinggi di Indonesia sudah memutuskan, jadi tak ada alasan lagi.

“Ketiga orang tersebut sudah bukan lagi kader PBR. Kami akan tetap perjuangkan masalah ini karena jelas kami sangat merasa telah dilecehkan,” ucapnya.

Ketua DPRD Lahat, Herliansyah dikonfirmasi membenarkan, berkas untuk PAW atas nama 3 anggota dewan ini sudah dikirim ke Gubernur.

Sejauh ini belum ada kabar selanjutnya dan intinya jika sudah ada, bakal segera diproses sesuai aturan.

“Kami hanya menunggu saja sifatnya, semuanya sudah di gubernur saja, jika sudah ada bakal ditindak lanjuti,” pungkasnya singkat. (man)

LAHAT, RS - Pembangunan Jembatan Lematang II dari Desa Manggul Kota Lahat hingga ke Kecamatan Pulau Pinang yang diwacanakan Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Lahat dua tahun silam kian dirindukan masyarakat. APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tingkat I Pemprov (Pemerintah Provinsi) Sumsel masih ditunggu guna merealisasikan pembangunan Jembatan Lematang II tersebut.

Bupati Lahat H Saifudin Aswari, SE mengatakan, pembangunan jembatan Lematang II membutuhkan anggaran sebesar Rp10 hingga Rp15 Miliar dan saat ini masih diusahakan. Jembatan tersebut dinilai tidak hanya dapat menurunkan angka kemacetan melainkan masyarakat yang hendak kekota Pagaralam dan Bengkulu tidak lagi melalui jalan kota sehingga kerusakan jalan dapat diantisipasi.

“Kami tidak menunda pembangunannya, dana yang dibutuhkan tidak sedikit dan APBD Lahat tidak akan mencukupi karena itu kita masih menunggu anggaran dari TK I dan Investor,” ujarnya.

Ditambahkan H Aswari, untuk itu Pemkab Lahat berharap agar kiranya masyarakat dapat bersabar dan tidak serta -merta menilai Pemkab Lahat hanya membuat wacana. Pembangunan yang diprogramkan akan dilak-

H Saifudin Aswari, SE sanakan secara bertahap dan tidak dapat sekaligus.

“Setiap program membutuhkan anggaran, dan hingga kini kita masih mencari Investor untuk melakukan Investasi dalam pembangunan yang diwacanakan,” imbuhnya.

Tokoh masyarakat kota Lahat Hasan (50) menuturkan, jembatan Lematang II yang diwacakan sudah berjalan hampir dua tahun dan tidak hanya jembatan yang dijanjikan melainkan pembangunan lainnya juga banyak yang molor.

“Jika alasannya adalah dana pembangunan, tapi mengapa anggaran untuk DL (Dinas Luar) dan jalan-jalan keluarga pejabat, Kades, dan Wakil rakyat yang menelan anggaran besar tiap tahun nya dapat direalisasikan,” pungkasnya. (man)

Stop Terjebak Janji Jadi CPNS BANYUASIN, RP – Masyarakat Kabupaten Banyuasin dihimbau untuk tidak percaya dengan adanya iming-iming atau dijanjikan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyuasin, dengan meminta sejumlah uang. Karena dalam penerimaan CPNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyuasin, bebas dari uang sogokan alias bersih dari uang dalam pelaksanaan CPNS. Jadi jika ada yang mengatasnamakan pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Banyuasin menjanjikan menjadi CPNS, untuk tidak langsung percaya begitu saja, dikarenakan itu merupakan modus penipuan,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyuasin, Meldi Sartono ketika ditemui, Selasa (27/8).

Oleh karena itu, jika ada yang mengatasnamakan pejabat dilingkungan pemerintahan Kabupaten Banyuasin yang mengiming-imingkan menjadi CPNS dengan imbalan sejumlah uang, diharapkan segera melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.”Langsung

Meldi Sartono laporkan saja, karena itu modus penipuan,” ucapnya. Masih kata Meldi, jika sampai modus penipuan CPNS itu menimpa masyarakat, karena sangat disayangkan dimana masyarakat harus mengeluarkan uang puluhan juta bahkan sampai ratusan juta rupiah. ”Kasihan sama warga yang ditipu,” ungkapnya.

Meldi menerangkan, pernah ada sejumlah oknum yang mengatasnamakan lembaga meminta nama-nama kategori II di Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyuasin, namun pihaknya menolak untuk memberikan data tersebut, karena pihaknya takut data yang dimilik pihaknya akan disalahgunakan oknum tersebut untuk melakukanpenipuan. ”Kami takutnya data itu digunakan untuk penipuan, dimana mereka menelpon dan menjanjikan untuk meluluskan menjadi CPNS dengan imbalan sejumlah uang, dan menggunakan nama pejabat di Pemkab Banyuasin,” ujarnya. Untuk mengatasi modus penipuan CPNS ini, pihaknya menyurati pihak kecamatan bahkan pihak kelurahan/ desa, agar diberitahukan bahwa jangan percaya kepada oknum yang menjanjikan menjadi CPNS dengan meminta sejumlah uang. ”Kamiterus sosialisasikan,”tukasnya seraya menambahkan sampai saat ini belum ada laporan yang diterima oleh BKD Banyuasin mengenai penipuan CPNS ini. Untuk masalah penerimaan CPNS 2013 ini, pihaknya terpaksa mengesernya pada 2014, sehingga menghemat biaya dan bertambah kuota CPNS tahun 2013 dan 2014.(tri)

klik...........www.radarpalembang.biz

PONSEL

VI

MSK Solusi Kerusakan Handphone PALEMBANG, RP - Penjualan handphone di Palembang semakin menunjukkan trend peningkatkan namun tidak diimbang servis center resmi yang melayani kerusakan handphone. PT Multi Solusi Komunika (MSK) yang beralamat di jalan Jend Sudirman di depan martabak HAR Simpang Sekip setiap harinya melayani penggunaan handphone yang mengalami problem. Rata-rata setiap harinya ada 25 konsumen menservis handphone buka setiap jam kerja dari Senin hingga Sabtu.

“Kita khusus melayani servis handphone setiap harinya rata-rata ada 25 konsumen yang kita layani,” kata Sulaiman Owner PT MSK melalui Nenden Eva Saryani perwakilan Palembang saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (27/8).

Hadirnya servis center yang melayani garansi jenis handphone Blackberry tristar serta handphone Cina merek Dgtell, Nexian dan Advand, penggunaan handphone tidak perlu jauh dan susah mencari tempat service di luar Palembang atau mencari service tak resmi.

Keunggulan dari MSK yakni mampu mengatasi segala keluhan seputar software dan handware Blackberry tristar serta melayani kerusakan seperti LCD Pecah, touch screen pecah, mati total serta jenis kerusakkan lainnya. “Tak perlu jauh untuk memperbaiki handphone cukup membawa kartu garansi langsung dilayani oleh teknisi kita,” ujarnya.

Soal tarif, Eva mengatakan sangat variatif jika handphone bergaransi melihat kondisi kerusakan, suku cadang dan handphonenya sendiri. Begitupun dengan lamanya servis paling cepat satu hari paling lama dua minggu. “Yang jelas, paling rendah ditawarkan dengan tarif Rp 25 ribu bagi yang non garansi, sedangkan yang garansi tergantung jenis handphone serta part,” tutupnya.(ben)

Jaringan XL di Bali Siap Dukung APEC PALEMBANG, RP - Indonesia yang menjadi tuan rumah pelaksanaan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) pada 1-8 Oktober 2013 mendatang, PT XL Axiata Tbk (XL) telah menyiapkan jaringan telekomunikasi seluler untuk mendukung pelaksanaan APEC. Persiapan yang telah dilakukan mulai dari kawasan Nusa Dua yang menjadi lokasi pertemuan tingkat tinggi para pemimpin negara-negara Asia Pasifik itu, Bandara Internasional Ngurah Rai, juga di hotel-hotel yang menjadi lokasi menginap para peserta pertemuan.

Titus Dondi selaku VP East Region XL mengatakan berbagai persiapan telah lakukan XL sejak jauh-jauh hari.

Dilakukannya persiapan tersebut karena memperkirakan para peserta akan membutuhkan layanan telekomunikasi yang bagus, termasuk akses internet dan layanan data.

“Karena itu kami berharap bisa memberikan dukungan kualitas jaringan yang maksimal mengingat pentingnya acara ini, lebih-lebih mengingat Bali dan Indonesia sebagai tuan rumah.” Kata Titus Dondi dalam siaran pers release.

Titus menambahkan, khusus di area Nusa Dua yang akan digunakan untuk APEC seluruh site sudah dimodernisasi.

Untuk kawasan Nusa Dua ini, XL juga melakukan antara lain penambahan coverage, terutama di beberapa hotel baru yang akan digunakan untuk APEC. Saat ini, jaringan XL di area Nusa Dua sudah full 3G dengan kapasitas yang cukup besar. Jumlah BTS di area Nusa Dua terdiri dari 45 BTS 2G dan 51 BTS 3G, yang sekaligus menunjukkan keseriusan XL melayani komunikasi Data. (rel/ben)

RAKYAT SUMSEL RABU 28 AGUSTUS 2013

LG G2

Siap Melenggang Kepastian kabar mengenai hadirnya LG G2 di Indonesia akhirnya terjawab. LG Mobile secara resmi menyatakan kesiapannya untuk memboyong smartphone andalan terbarunya ini ke pasar dalam negeri bulan September mendatang.

JAKARTA, RP –Meskipun belum menyebut detail tanggal dan harga, pernyataan ini menjadi kejutan yang menyenangkan bagi publik Indonesia yang menantikannya. Hal ini bila mengingat jaraknya yang hanya berselang sebulan sejak LG G2 mengawali debut global perdananya awal bulan lalu. “Keputusan untuk secepatnya meluncurkan LG G2 bagi publik Indonesia merupakan bentuk nyata dari keseriusan LG dalam berkompetisi di pasar smartphone tanah air,” ujar

Adinda Nesvia, Head of Product Marketing – LG Mobile Communications Indonesia.

Dukungan tenaga demikian besar pada dapur pacunya membuat LG G2 memiliki kemampuan lebih dalam menawarkan pengalaman penggunaan smartphone lebih baik melalui performa baik, kekayaan grafis dan efisiensi daya. Apalagi untuk mendukung seluruh performanya ini, smartphone berbasis Android 4.2.2 Jelly Bean memiliki kekuatan baterai 3,000mAh. Namun demikian, spesifikasi super ini bukanlah seluruh daya tarik LG G2 yang membuatnya menjadi pembicaraan hangat saat ini. Lebih dari sekedar menawarkan spesifikasi canggih, LG mengklaim smartphone ini lahir dari riset mendalam mengenai perilaku dan gaya hidup pengguna yang

membuatnya dapat memberikan manfaat lebih nyata melalui desain ergonomis, fitur atraktif dan pengalaman penggunaan yang intuitif. “LG G2 mewakili hasil terbaik kami dalam inovasi yang berlandaskan pada upaya serius dalam mendengarkan dan belajar dari konsumen untuk mendapat wawasan baru. Keseluruhan hal inilah yang kemudian menjadi dasar pengembangan setiap unsur dalam LG G2,” ujar Adinda Nesvia lagi.

Konsep unik Rear Key yang membuatnya menjadi smartphone pertama tanpa tombol samping ini bukannya datang tanpa alasan. Melainkan justru lahir dari hasil belajar mengenai kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengakses tombol samping sebagai konsekuensi dari semakin lebarnya layar smartphone. Se-

sian dengan satu tangan. Hal ini berkat teknologi Dual Routing yang mereduksi ketebalan bezel (tepian layar) hingga mencapai 2.65mm. Sementara dukungan untuk memberi kepuasan visual diserahkan pada teknologi panel IPS bagi penciptaan grafis terbaik, warna akurat dan reproduksi imaji tanpa distorsi.

Teknologi Graphic RAM (GRAM) menjadi dukungan kerja layar yang dipercaya dapat mereduksi penggunaan daya pada layar hingga mencapai 26 persen pada gambar tak bergerak dan dapat meningkatkan waktu penggunaan keseluruhan pada perangkat hingga sekitar 10 persen.

Kolaborasi kerja teknologi ini dengan kekuatan daya baterai 3000mAh miliknya membuat LG G2 siap bagi penggunaan sehari penuh. (rel/ben)

Tablet Xperia Dibekali Ubuntu Touch

BBQ10 Edisi Emas mass

Mulai Beredar

JAKARTA, RP - Target pembesut Ubuntu Edge yang tengah berusaha mengumpulkan dana pengembangan sebesar USD 32 juta mungkin tak akan tercapai. Hal tersebut dikarenakan batas waktu yang dibutuhkan untuk pengumpulan dana sudah mulai mendekati batas akhirnya.

Meski begitu, proyek Ubuntu Edge bukannya tanpa hasil, sistem operasi mobile berbasis Linux tersebut kini telah hadir bentuk prototipenya dan diuji-

DUBAI, RP - Handset BlackBerry Q10 telah dijual di beberapa negara.

BlackBerry malah telah meluncurkan edisi khusus yang berbalut warna emas dipadukan dengan putih. Dikutip dari CrackBerry, Selasa (27/8/2013), BlackBerry Q10 warna spesial itu dijual di Uni Emirat Arab. Harganya USD 1000 atau di kisaran Rp 11 juta, lebih mahal dari varian Q10 biasa.

Desain BlackBerry Q10 edisi khusus ini memang terlihat cantik dengan warna dasar putih berhiaskan emas. Namun bahan pembuatannya bukan dari emas melainkan warnanya saja. Selain warnanya tersebut, tidak ada perbedaan di sisi jeroan dibandingkan Q10 edisi biasa. Layarnya tetap sama besar dan dibekali prosesor dual core 1,5GHz Krait.

BlackBerry edisi istimewa itu dijual terbatas di toko BlackBerry yang berlokasi di Dubai Mall, Uni Emirat Arab. Tidak ada keterangan apakah nantinya juga dirilis di negara lain seperti Indonesia. (fyk/eno)

AdvertoriaL

mentara memindahkan seluruh tombol utama pada bagian belakang smartphone memberikan kendali lebih karena bagian ini secara alami menjadi tempat jari telunjuk berada pada saat penggunaan.

Keunikan lainnya, pengguna tak perlu mengakses tombol di bagian belakang untuk mengaktifkan LG G2 dari kondisi standby. Fitur “Knock On” membuat pengguna hanya perlu melakukan dua ketukan lembut pada layar untuk langsung mengaktifkan LG G2.

Sektor layar pun tak luput dari perhatian LG dalam memberikan kenyamanan lebih bagi pengguna LG G2. Memiliki bentang layar 5.2 inch Full HD dengan IPS Technology, LG G2 tetap dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi pengopera-

kan pada perangkat tablet. Hal itu dibuktikan oleh tablet Xperia besutan Sony yang tengah digunakan untuk menguji sistem operasi besutan Canonical tersebut.

Berdasarkan video yang telah beredar, pengujian Ubuntu versi mobile yang dilakukan menggunakan tablet Xperia memang masih ditemukan sejumlah bug.

Namun secara keseluruhan sistem operasi dengan sebutan Ubuntu Touch tersebut mampu menunjukkan kinerja yang terbilang menjanjikan. (dtn)

Cara BB Tetap Eksis WATERLOO, RP - BlackBerry yang ramai diisukan akan mengalami kehancuran nampaknya masih memiliki beberapa kesempatan untuk terus bernapas. Terkini, perusahaan yang bermarkas di Waterloo, Ontario, tersebut mendapat pesanan BB Q10 sebanyak dua ribu unit dari perusahaan Amerika.

Seperti dilansir dari CBC, Selasa (27/8), perusahaan broadcast Univision Communications memesan dua ribu perangkat

BlackBerry Q10 untuk digunakan bagi seluruh pegawainya.

BlackBerry mengklaim pesanan dua ribu unit BB Q10 ini untuk memperbarui handset BlackBerry para pegawai yang dinilai sudah ketinggalan teknologi.

Univision sendiri merupakan salah satu perusahaan broadcast terbesar di Amerika Serikat (AS). Univision memiliki 60 stasiun tv lokal dan hampir 70 stasiun radio yang berada di Spanyol. (amr)

Komisi 1 Rapat Bersama Pemprov dan Pedagang Nasi Goreng Relokasi Tempat Berdagang

Ketua komisi DPRD Sumsel Yuswar sat memimpin acara rapat bersama dengan Pemprov Sumsel dan Paguyuban Nasgor Selasa (27/8)

KOMISI I DPRD Sumsel menggelar rapat bersama Paguyuban nasi goreng eks GOR PSCC dan Pemprov Sumsel, di ruang Badan Musyawarah (Banmus) Gedung DPRD Sumsel, Selasa (27/8).

Ketua Komisi 1 DPRD Sumsel, Yuswar Hidayatullah mengatakan, DPRD Sumsel minta kepada Pemprov Sumsel untuk melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu dengan Pemkot Palembang dan pihak ketiga untuk membahas relokasi pedagang nasi goreng untuk mencari tem-

pat strategis berjualan bagi para pedagang.

Menurutnya, relokasi tersebut menjadi tanggung jawab Pemprov Sumsel sesuai perjanjian yang dibuat sebelumnya bahwa pihak pertama dalam hal ini Pemprov harus menyiapkan relokasi pedagang jika keberadaan mereka sudah mengganggu pembangunan di kawasan PSCC. Selain itu kata Yuswar, Komisi I juga meminta pihak terkait untuk menyiapkan tempat yang representatif, untuk pedagang nasi goreng di lokasi PSCC nantinya.

“Relokasi ini kan sifatnya hanya sementara, namun kita minta relokasi sementara ini juga harus mempertimbangkan tempat yang ramai pengunjung, dan juga jika dimungkinkan penempatan pedagang masih di satui lokasi, jika tidak mungkin, diupayakan lokasinya berdekatan. Kemudian nantinya, PSCC harus tetap menyiapkan lahan untuk pedagang Nasgor,” ujarnya.

Ia menambahkan, agar lebih tertib, Komisi I juga meminta data kongkrit pedagang yang berjualan di lokasi PSCC. “Hal ini untuk

mencegah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi saat ini demi kepentingan,” kata dia.

Asisten I Pemprov Sumsel, Mukti Sulaiman yang hadir dalam rapat tersebut, secara spontan langsung menjadwalkan pertemuan dengan Paguyuban pedagang Nasgor eks GOR dengan mengundang pihak terkait lainnya pada Jumat (30/8) mendatang.

Dalam rapat tersebut dihadiri seluruh anggota Komisi 1 DPRD Sumsel, Pemrpov Sumsel dan puluhan pedagang nasi goreng PSCC. (adv/zar)

Suasana rapat bersama membahas masalah relokasi tempat pedagang Nasgor di sekitaran GOR PSCC

Semangat aspirasi rakyat

klik...........www.radarpalembang.biz

SAMBUNGAN

VII Surat Suara PSU Sumsel. Kita sudah melaporkan ini terlebih dahulu. Tentu kita minta semua kebutuhan sesuai kuota terpenuhi,” kata Ketua KPU Palembang Eftiyani, yang ditemui Selasa (27/8).

Dikatakannya, pihaknya sudah

Alex - ESP

Dari Hal I ) .......................................................................

melakukan pencetakan formulir C6, dan mempersiapkan kotak suara serta bilik suara pasca Pilgub Sumsel 6 Juni lalu. ”Untuk keperluan alat pencoblosan sudah berada di KPU, seperti tinta, bantalan dan sebagainya,” jelasnya.

Dikatakan Eftiyani, KPU Palembang akan menargetkan logistik Pilgub Sumsel akan sampai di Tempat Pemungutan suara (TPS) pada H-3. ”Kemungkinan logsitik akan selesai dikirim H1,” tukasnya. (zar)

Dari Hal I ) ............................................................................................

Golkar Alex Noerdin akan mulus melenggang untuk kedua kalinya menuju Griya Agung?

Dikatakan Anita, karena masyarakat Sumsel sudah merasakan janji politik oleh Alex Noerdin selama menjabat gubernur Sumsel.

Menurut Anita yang juga anggota DPRD Sumsel ini, menghimbau kepada masyarakat, Jangan terbuai money politik yang dilakukan oknum tidak bertangung jawab, karena hal tersebut akan merugikan masyarakat sendiri. ”Jangan menggadaikan suara karena diberi sejumlah uang, karena bila itu dilakukan masyarakat akan rugi 5 tahun mendatang,” terangnya.

Bagi Golkar sendiri, semua pasangan kandidat cagub-cawagub memiliki kapasitas dan basis massa sehingga memiliki peluang yang sama untuk terpilih. ”Insyaallah pak Alex menang, kami yakin masyarakat sudah paham dan cerdas dalam memilih pemimpin,” tukasnya.

Sementara itu, Sekretaris Timses DerMa Tarech Rasyid mengatakan, jelang pencoblosan ulang, tim DerMa sudah melakukan konsolidasi tim dan elemen untuk merapatkan barisan,

sehingga pasangan nomor 3 ini dapat meraih kemenangan. ”Kami juga sudah melakukan pemetaan wilayah-wilayah DerMa dan lawan politik, dan meyiapkan sanksi berlapis disetiap TPS,” katanya.

Tarech berharap pada pencoblosan ulang nanti, jangan ada intervesi dari pihak-pihak yang akan menguntungkan pasangan tertentu. ”Kami juga mendorong agar partisipasi pemilih tinggi dengan berbagai cara, sehingga angka golput semakin menurun, dan yang paling penting pemilukada ini berjalan dengan jujur, adil dan profesional,” katanya.

Tarech sangat optimis pasangan nomor 3 Herman Deru– Maphilinda berpeluang akan meraih kemangan pada pencoblosan nanti. ”Kami optimis dapat meraih kemenangan namun masyarakat la yang akan menentukan pasangan mana yang yang akan dipilih,”jelasnya.

Sedangkan, Fungsionaris DPD PDI-P Sumsel, Darmadi Jhufri, mengungkapkan, Tim ESP jelang PSU terus merapatkan barisan, dengan melibatkan caleg dan kader PDIP. ”Semua Caleg untuk bergerak

Muzakir Sai Sohar di lakukan semata-mata untuk kepentingan pegawai yang bersangkutan melainkan lebih diutamakan untuk melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas dan pelayanan umum.

Parameter yang digunakan dalam menentukan jabatan bagi setiap pegawai lanjut Bupati, melalui pertimbangan kapasitas kompetensi, integritas, loyalitas, moralitas, pendidikan dan pelatihan, serta nilai-nilai pengabdian dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab yang telah diemban kepada masing-masing pejabat.

“Ditunjuknya seorang PNS untuk menduduki suatu jabatan pada hakekatnya mengandung makna sebagai pemberian kepercayaan dan amanah,” kata Bupati.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Muara Enim, Hj Herawati, mengatakan, adapun pejabat yang telah dilantik tersebut terdiri dari pejabat Eselon

dimasing-masing dapilnya mengamankan suara ESP pada PSU, sehingga dengan ini makan kami berkerkeyakinan ESP akan memperoleh suara yang disignifikan,” jelasnya.

Apapun hasil dari PSU nanti, dikatakan Darmadi akan ada evaluasi bagi partai dan caleg, namun PDI-P berkeyakinan pasangan ini akan meraih suara yang signifikan “Kami yakin masyarakat akan memilih pasangan ESP-WIN,”katanya ESP-WIN berkeyakinan akan memperoleh suara yang signifikan sehingga dapat masuk dalam putaran 2 pilgub Sumsel. ”Kami berkeyakinan tidak ada satu pun pasangan calon yang akan memperoleh suara diatas 30 persen, sehingga kami yakin jika hal tersebut terjadi maka akan ada putaran 2, yang mana ESP-WIN menjadi pasangan yang akan bertarung pada putaran 2 tersebut,” jelasnya.

ESP-WIN berharap pasangan nomor urut 1 berharap akan memperoleh suara yang signifikan pada PSU khusunya di kota palembang, namun tim ini juga tidak mengecilkan kota Prabumuli, kabupaten OKU Timur, OKU dan Kecamatan Warkuk. (zar)

Dari Hal I ) ...................................................................

II/B empat orang, pejabat Eselon III/A satu orang, dan pejabat Eselon III/B lima orang. Pejabat yang dilantik, Anthoni Zulkarnain SE sebagai Kepala Inspektorat Muara Enim yang jabatan lamanya sebagai PNS BPKP yang dipekerjakan pada Pemkab Muara Enim, lalu Drs Abu Hanifah M jabatan lama Kepala Dinas Disnaker dan Transmigrasi Muara Enim jabatan baru Staf Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim posisinya digantikan oleh Drs Muhammad Ali Rachman yang sebelumnya Sekretaris Disnaker dan Transmigrasi Muara Enim.

Selanjutnya, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Febriansyah ST menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olaraga dan Pariwisata Kabupaten Muara Enim, pejabat yang lama Drs Jasman Sanif MM memasuki masa pensiun. Sedangkan jabatan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dijabat oleh Ir Yulius MSi yang sebelumnya duduk sebagai Kepala

Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bappeda Kabupaten Muara Enim.

Sementara itu, Edi Suprianto SP sebelumnya Staf Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Muara Enim menduduki jabatan baru sebagai Sekretaris Kecamatan Lubai. Untuk Sekretaris Kecamatan Lubai Ulu dijabat oleh Heryanto BA sebelumnya menjabat Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Rambang Dangku.

Disusul, R Anang S Sos Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Rambang Dangku jabatan baru Sekretaris Kecamatan Rambang Dangku. Saudi SSos Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Gelumbang jabatan baru Sekretaris Kecamatan Muara Belida. Terakhir, Ely Sardani jabatan lama Sekretaris Kecamatan Rambang Dangku Jabatan baru sebagai Kepala Bidang Ketahanan Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Muara Enim. (yan)

KPU Usulkan

D ari Hal I ) ....................................................................................

memerintahkan KPU Sumsel untuk melakukan pemungutan ulang (PSU) 4 kabupaten/kota dan 1 kecamatan. Perintah tersebut harus dilakukan dua bulan sebelum

berakhir masa jabatan Gubernur Sumsel saat ini. “Kepemimpinan Gubernur saat ini berakhir pada 7 November 2013. Jadi tanggal 4 September 2013, kami pilih

untuk pemungutan suara ulang, karena bisa saja nanti ada putaran kedua, jika tidak ada pasangan calon yang mencapai 30% + 1,” tukasnya. (zar)

RAKYAT SUMSEL, RABU 28 AGUSTUS 2013

Tahun Ini 707 PNS Pemkot Pensiun PALEMBANG, RS – PNS Pemkot Palembang hingga akhir tahun 2013 ini jumlah PNS yang memasuki masa pensiun mencapai 707 orang. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Walikota Palembang H Harnojoyo.

“PNS yang akan mengha-dapi masa pensiun harus mengetahui apa yang menjadi hak-nya, karena persiapan masa pensiun sudah dilakukan sejak pertama kali mereka masuk menjadi PNS,” kata

dia usai sosialisasi Ketaspenan Batas Usia Pensiun (BUP) bagi PNS Palembang tahun 2013, Selasa (27/8).

Untuk itu sebelum pensiun, PNS ini diberikan sosialisasi mengenai hak yang harus diterima ketika telah pension nanti.

“Jadi nanti tidak perlu takut kalau tidak memperoleh penghasilan kalau sudah pensiun. Banyak hak yang akan diperoleh. Dan bisa menjadi modal untuk menjalani hidup selanjutnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Pimpinan tabun-

gan dan asuransi pensiun (Taspen) cabang Palembang Khairul Rasidi mengatakan, acara sosialisasi tersebut berguna untuk memberikan pengetahuan agar PNS yang menghadapi masa pensiun tidak menghadapi syndrom yang berkepanjangan ketika pensiun.

“Yang disosialisasikan hak dan kewajiban PNS ketika menghadapi masa pensiun, harus diketahui bahwa sejak masuk menjadi PNS gaji sudah dipotong 10 persen diantaranya 3,25 persen diperuntukan tabungan hari tua,

dana pensiun 4,75 persen, dan 2,35 persen asuransi kesehatan,” terangnya.

Dijelaskan, untuk jumlah calon penerima dana pensiun Pemkot Palembang kali ini yang terbesar dan untuk total penerima pensiun PNS di Sumatera Selatan berjumlah 4000 orang. “Dari 707 orang tersebut, untuk PNS yang akan menghadapi masa pensiun dengan waktu sekitar 10 bulan ke depan, untuk tahun 2013 PNS Pemkot paling banyak memasuki masa pensiun,” terangnya. (tma)

APMS: Aparat Jangan Tebang Pilih PALEMBANG, RS - Puluhan warga yang tergabung dalam aliasi pemuda dan mahasiswa Sumsel (APMS), menggelar aksi damai di Bundaran Air Mancur (BAM) Palembang, Selasa (27/8). Mereka menuntut aparat keamanan bersikap netral dan tegas demi terwujudnya Pemilukada Sumsel yang bersih.

APMS mendesak aparat keamanan, baik TNI, dan Polri bersikap netral dan tidak berpihak kepada kepada salah satu pasangan calon.

“Kami minta aparat keamanan bersama mengawasi dan tidak menodai demokrasi ini dengan sikap tak netral, sehingga bisa terwujud Pemilukada Sumsel yang bersih,” kata Koordinator Aksi (korak), Rubi Indiarto saat menyampaikan orasinya.

Rubi juga meminta aparat kepolisian untuk mengusut serta menangkap oknum dan aktor intelectual yang melakukan kampanye hitam. “Masyarakat juga harus cerdas dalam memilih pemimpin dan meluangkan waktunya untuk datang ke Tempat pemungutan suara (TPS) pada 4 September mendatang,” jelasnya.

TEMUI PENDEMO: Kasubdit PID AKBP Basir, Selasa (27/8) bertemu dengan puluhan pendemo mengatasnamankan APMS, di depan Polda Sumsel.

Terpisah, unjuk rasa juga dilakukan puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Bangsa (APB) di gedung DPRD Provinsi Sumsel. Massa meminta DPRD Sumsel, membentuk pansus terhadap dugaan kandidat yang diduga pernah melakukan pelanggaran hukum.

“Kami juga meminta kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Sumsel, agar dapat segera memperjelas status hukum bagi pasangan calon yang

telah melanggar sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku,” pintanya Korak Atang Asmawijaya, dalam orasinya, di halaman gedung DPRD Sumsel, Selasa (27/8).

Sayangnya, tak satupun anggota DPRD Sumsel, yang bersedia turun menemui para pendemo. Sehingga, usai menyerahkan tuntutan dan pernyataan sikap tertulisnya, ke bagian Humas DPRD Sumsel, puluhan massa APB membubarkan diri secara tertib.

Terpisah, Dalam tuntutannya di Polda Sumsel, para demonstran meminta institusi polisi mengusut tuntas pelanggaran yang terjadi terkait Pilgub Sumsel. Demonstran juga meminta aparat kepolisian harus bertindak netral dalam pelaksanaan PSU yang digelar di bulan september nanti.

Kordinator Aksi Sukma, dalam orasinya mengatakan pihaknya meminta aparat untuk mengawasi proses PSU agar Pilkada bersih benar tertunai.

“Kami percaya polisi mampu bertindak tegas kepada calon yang melakukan pelanggaran.

Kami juga percaya polisi mampu menjaga proses Pilkada sesuai aturan,” kata dia.

Ia juga mengatakan, dalam proses Pemilu, berkampanye dengan menjelekkan pasangan lain merupakan tindakan yang tidak bijak, serta melawan hukum. “Untuk tersebarnya kampenye yang menjelekan pasangan lain telah membuah masyarakat resah, untuk itu kami Meminta aparat untuk mengusut oknum dan aktor intelektual yang melakukan kampanye hitam,” tegasnya. (zar/can)

Agendakan Berantas Korupsi JAKARTA, RS - Pemberantasan korupsi akan menjadi agenda utama Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto bila menjadi pemenang konvensi dan dicalonkan sebagai presiden oleh Partai Demokrat.

“Harus menjadi kesamaan pandangan kita bahwa korupsi harus kita berantas dengan penegakan hukum dan reformasi birokrasi,”

ujar eks Panglima TNI itu usai diwawancara anggota komite konvensi Demokrat di Wisma Kodel, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Selasa (27/8).\ Sedikit banyak Endriartono mengaku punya pengalaman dalam pemberantasan korupsi.

Salah satunya pernah menjadi penasihat hukum dalam krimi-

nalisasi mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah.

“Hukum harus ditegakkan, tidak peduli siapapun. Entah itu mantan panglima TNI, mantan Kapolri, kalau dia melakukan tindakan tidak sesuai, sikat,” seru lulusan Akabri tahun 1971 itu.

Endriartono memastikan bahwa

upaya pemberantasan korupsi harus menggunakan penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang tajam.

“Korupsi harus kita berantas dengan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Hukum harus ditegakkan,” tegas mantan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem tersebut. (wid)

Caleg Berperan Tekan Golput JAKARTA, RS - Partai politik dan calon legislatif memiliki tugas yang besar untuk menjaring para pemilih muda serta meminimalisir golput di pemilu 2014 melalui program-program yang diusung.

“Peran anak muda mesti dilibatkan dalam pemilu. Ketika dia dilibatkan tidak mungkin dia tidak nyoblos,” ucap Ketua LBH Penegak Demokrasi Pemilu, Didi Supriyanto, dalam diskusi di Media Center KPU, Jakarta Pusat, Selasa (27/8).

Didi yang juga caleg dari PAN untuk daerah pemilihan 3 DKI ini mengatakan peran serta Komisi Pemilihan umum (KPU) dalam mensosialisakan pemilu bisa menekan masyarakat yang bosan untuk datang ke tempat pemungutan suara dengan pematangan dialektika politik. “Ini tugas caleg dan parpol. Ini harus sosialisasi partai dan caleg dan yang terakhir tugas KPU,” ujar Didi.

Senada dengan Didi, Ketua Bidang Kajian Strategis DPP

Kosgoro 57, Syamsul Rizal menilai, pendidikan politik terhadap masyarakat Indonesia dilakukan sejak dini. Sebab proses pembelajaran dan pematangan dapat tumbuh secara terus menerus dengan baik dalam merubah bangsa ini menjadi lebih baik.

“Memberikan pembelajaran politik terutama harus dibangun dengan dialektika politik. Silahkan Caleg bertarung, namun jangan meninggalkan dialegtika politik,” imbuh dia. (dem)

Jaksa Berang, USD100 Terselip di Buku Dirlantas Irjen DJoko JAKARTA, RS - Di dalam buku Dirlantas yang diberikan Irjen Djoko Susilo kepada Jaksa KPK ternyata terselip uang USD100. Ini penampakan buku serta uang yang membuat marah jaksa.

Buku berwarna biru tersebut ukurannya hampir selebar majalah. Cukup untuk menyembunyikan selembar uang dolar yang ukurannya terbilang cukup kecil.

Sepertinya dolar itu diletakan di tengah halaman. Namun di dalam gambar, dolar itu sedikit dikeluarkan oleh jaksa sehingga keluar dari batas buku.

Awalnya diberikan oleh Ir-

jen Djoko usai membacakan nota pembelaan pribadi. Buku berfungsi sebagai lampiran dari pledoi di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Selasa (27/8).

Jaksa KPK mengembalikan buku Dirlantas yang di dalamnya ditemukan sehelai uang USD100 kepada pihak Irjen Djoko Susilo.

Namun sebelumnya jaksa KPK mencatat nomor seri uang tersebut. “Kami akan catat dulu nomor seri uang ini yang mulia,” ujar Jaksa KMS Roni.

Tim KPK lantas mencatat nomor seri uang tersebut. Tak hanya

semangat ASPIRASI RAKYAT

itu saja, tim jaksa juga memotret uang itu”Saya mau tahu apa motif di balik ini,” kata Jaksa Roni.

“Tadi sudah disampaikan oleh terdakwa, bahwa ini bukan berasal darinya. Kalau penuntut umum, mengindikasikan ada unsur lain yang bisa dipidana, kan bisa disita uang itu,” kata Ketua Majelis Hakim Suhartoyo.

Uang yang berada di dalam buku profil Dirlantas itu lantas diberikan kepada salah seorang pengacara Irjen Djoko. Proses penyerahan dilakukan di depan ketua majelis hakim Suhartoyo. (mok/try) klik...........www.radarpalembang.biz

RAKYAT SUMSEL, RABU 28 AGUSTUS 2013

SIMPATISAN

Caleg Dicoret Gerinda Legowo Pengurus partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten OKU Selatan hanya bisa pasrah bila salah satu calegnya dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) Pileg 2014 mendatang. Hal ini setelah munculnya pemberitaan yang menyebutkan salah satu caleg Gerindra dari daerah pemilihan (Dapil) 2 berinisial DT jadi tersangka korupsi.

MUARADUA, RS - “Informasinya seperti itu (Caleg jadi tersangka korupsi. red), tapi kami tetap menunggu salinan putusan pengadilan,” terang Wakil Ketua DPC Gerindra OKU Selatan, Andi Hamdan SH, Selasa (27/8).

Terlebih kata Andi, pihaknya pun legowo bila nantinya ada putusan pengadilan yang menyatakan caleg partai itu bersalah sehingga berdampak terhadap pencoretan salah satu caleg partai itu dari Daftar Calon Tetap (DCT) yang sebelumnya telah dirilis KPU OKU Selatan.

Hanya saja terang dia, ketika penjaringan caleg yang dilakukan partainya per 22 April 2013 lalu, DT belum berstatus tersangka.

Sehingga pihaknya tetap mengakomodir pencalegannya.

“Kami tidak tahu kalau dia kini jadi tersangka. Kalau KPU melakukan pencoretan yah kita hanya bisa legowo,” ujarnya.

Hanya saja Andi mengaku menyayangkan kinerja KPU OKU Selatan yang tidak dari awal menyampaikan ada persoalan tersebut.

Karena sebutnya, bila KPU bergerak lebih cepat dalam meneliti keabsahan caleg sebelum DCT mungkin kejadian yang mengakibatkan terancam dicoretnya caleg tak terjadi, karena masih bisa melakukan penggantian.

“Kalau lebih awal ada pemberitahuan kami bisa melakukan penggantian, dan tentunya akan langsung dilakukan. Semestinya KPU proaktif jika ada caleg yang disinyalir bermasalah dengan jemput bola dan berkoordinasi dengan kepolisian dan pengadilan,” kritiknya.

Sementara itu, komisioner KPU OKU Selatan Rahmat Saleh SE MIP menjelaskan, kasus caleg Gerindra itu baru mencuat setelah adanya pengumuman DCT. Dikatakan saat pendaftaran, KPU hanya mengurusi persoalan administrasi caleg dan tidak adanya laporan maupun pengaduan masyarakat terkait Caleg.

“Kami hanya mengurusi administrasi Caleg. Apalagi sebelumnya caleg bersangkutan sudah melampirkan bukti tidak terlibat masalah hukum dari pengadilan. Partai tempat calon bernaung semestinya yang lebih mengetahui calegnya,” tegas Rahmat.

Meskipun demikian, Rahmat mengaku pihaknya dalam waktu dekat akan berangkat guna berkonsultasi dengan KPU pusat, perihal kasus tersebut. Apalagi caleg itu merupakan bagian dari kuota perempuan yang dinilai bila terjadi pencoretan maka, akan berimbas terhadap seluruh caleg partai bersangkutan dari Dapil 2. (gie)

VIII

Hak Rakyat untuk Sekolah Jangan Dipolitisir PALEMBANG, RS – Maraknya isu penggunaan APBD Sumsel sebesar Rp1,4 triliun yang disangkakan kepada calon gubernur (cagub) Sumsel H Alex Noerdin untuk kepentingan politis, sangat disayangkan, didalam anggaran tersebut termasuk juga anggaran program sekolah gratis, sebesar Rp159 miliar.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Sumsel, Widodo mengatakan program sekolah gratis telah berlangsung sejak Widodo 2009 lalu dan berdasarkan peraturan daerah (Perda) serta sesuai dengan mekanisme. Program ini pula merupakan program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Sumsel, namun sangat disayangkan jika ada pihak-pihak tertentu yang mempolitisir isu ini sebagai suatu kesalahan dalam penyalurannya.

“Dana itu disalurkan untuk rakyat dan memang telah menjadi hak warga untuk mendapatkan perlindungan, termasuk pendidikan yang layak. Sangat disayangkan sekali kalau ada yang mempolitisir isu dugaan penggunaan APBD itu, karena sekolah gratis itu murni untuk kesejahteraan rakyat,” katanya kepada wartawan, Selasa (27/8).

Menurutnya, jika masyarakat tanpa perlindu-

ngan pendidikan maka akan mengalami kesulitan tersendiri mengingat program sekolah gratis ini juga merupakan program yang meningkatkan pendapatan. Menurutnya, kebutuhan-kebutuhan biaya untuk pendidikan itu sudah ditanggung oleh pemerintah. Jadi secara langsung sudah menjamin biaya pendidikan yang tentunya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya.

“Jadi biaya sekolah bisa digunakan untuk kebutuhan dalam meningkatkan kesejahteraan yang lainnya.

Yang terpenting melalui program sekolah gratis ini merupakan jalan untuk mengubah status sosial menjadi lebih baik dan masyarakat cerdas,” ungkapnya.

Widodo kembali menegaskan, program yang sudah menjadi hak rakyat ini jangan sampai dipolitisir mengingat ini program Gubernur Sumsel H Alex Noerdin yang digunakan untuk warga Sumsel untuk dapat bersekolah. Oknum-oknum yang menyebarkan isu tersebut diharapkan tidak menjadikan program untuk rakyat ini sebagai jembatan dalam membuat isu-isu yang tak baik, karena penyalurannya sudah jelas dan ada mekanisme tersendiri.

“Janganlah dipelintir-pelintir seolah-olah ini untuk berpolitik apalagi dikatakan sebagai tindakan korupsi. Undang-undang sudah mengaturnya bahwa ada kewajiban pemerintah untuk menjalankan program itu, jadi bukan suatu pelanggaran. Apalagi, dana program sekolah gratis ini tidak dikorupsi, apalagi untuk kepentingan politik,” tukasnya. (zar)