Rp#2 29062013

SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT

Rakyat Sumsel radar_palembang@yahoo.com

RADAR PALEMBANG

HOLIDAY MINGGU KE - 5/VI/2013

@radar_palembang

ONLINE Telp : (0711) 361 638 FAX : (0711) 362 452

HARGA Rp 4.000

Kinerja SBY ‘Payah’ KINERJA Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai menurun karena banyak kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat. Puncaknya tentu tanggapan masyarakat akan dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai menyengsarakan.

Anggota DPRD Sumsel Fraksi PDIP

Darmadi Jhufri

Tak Selesaikan Masalah “SEBAGAIMANA amanat institusi harusnya SBY dapat membawa Indonesia keluar dari persoalan kemiskinan dan kebodohan. Kenaikan BBM bersubsidi karena telah meyengsarakan perekonomian masyarakat yang semakin melonjak.” (zar)

Sekretaris DPD Demokrat Sumsel

Adi Rasyidi

Bila Diizinkan, SBY Maju Lagi “SILAKAN bila ada lembaga survei yang menyatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pak SBY menurun. Saya kira bila diperbolehkan Pak SBY kembali mencalonkan diri sebagai presiden masyarakat masih menghendaki. Tapi dalam UU tidak memperbolehkan beliau untuk kembali maju.” (zar)

PALEMBANG, RS - Anggota DPRD Sumsel Fraksi PDIP Darmadi Jhufri, mengritik kinerja SBY karena selama dua periode kepimpinanya sudah gagal untuk membawa Indonesia keluar dari

keterpurukan.

“Sebagaimana amanat institusi harusnya SBY dapat membawa Indonesia keluar dari persoalan kemiskinan dan kebodohan,” katanya.

Diduga Sebar Money Politic

Hafisz Tohir: Fakta Disidang MK Tak Benar PALEMBANG, RS - Ketua Pengembangan, Organisasi, dan Kaderisasi (POK) DPP PAN, Hafisz Tohir membantah bahwa Tim Pemenang Iskandar (Calon Bupati OKI) membagikan sejumlah uang kepada masyarakat OKI sebelum pencoblosan 6 Juni lalu. ”Mungkin itu hanya biaya

Hafisz Tohir

Arifin Panigoro Mendadak Datangi KPK JAKARTA, RS - Pengusaha Arifin Panigoro mendadak mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (28/6). Namun, saat ditanya soal alasan kedatangannya, Arifin enggan menjelaskan lebih lanjut.

Arifin mengaku kedatanganArifin Panigoro nya untuk menemui Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto.”Saya enggak lama kok, nanti saya jelaskan,” katanya sambil memasuki gedung KPK. Sementara itu, Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan kedatangan Arifin untuk menemui dua ❏ Ke halaman VII

Darmadi juga sangat menyayangkan dampak kenaikan BBM bersubsidi karena telah meyengsarakan perekonomian masyarakat yang semakin melonjak.

“Program BLSM tidak akan

menyelesaikan persoalan di masyarakat. Karena kepentingan politik untuk pencitraan demokrat sebagai partai penguasa menghadapi agenda politik 2014 mendatang,” urainya.

Masyarakat

Kinerja SBY ‘Payah’

Hasil Survei IRC, Mei 2013: Persentase (Tak Puas/Yakin) 57 % 70,4 % 73,2 % 16,4 % 15,9 % 11,5 persen

Keterangan: Survei mengguankan metode penarikan sampling dan dilakukan melalui wawancara tatap muka pada Mei 2013. Sebanyak 1.800 responden terlibat dalam survei ini dengan margin error 2,3 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

SEBAGIAN besar masyarakat tidak puas dengan kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Hal itu terungkap berdasarkan hasil survei Indonesia Research Centre (IRC) yang dilakukan pada Mei 2013.

DIREKTUR IRC Agus Sudibyo menjelaskan, sebanyak 57 persen responden menyatakan tidak puas dengan kinerja Presiden SBY dan 70,4 persen responden tidak puas dengan kinerja Boediono. Ketidakpuasan itu didasari beberapa isu krusial yang dianggap ga-

❏ Ke halaman VII

CERUDIK’AN

Belum Puas

Indikator Kinerja SBY Kinerja Boediono SBY-Boediono selesaikan masalah bangsa Pengentasan pengangguran Pengendalian sembako Masalah Pendidikan

Harusnya pemerintah itu melakukan terobosan melalui kebijakan persoalan menjaga stabilitas harga jual hasil panen petani dan pelayanan sandang pangan untuk

gal diselesaikan oleh SBY-Boediono.

“Sebanyak 73,2 persen responden mengaku tidak yakin SBY-Boediono mampu menyelesaikan masalah bangsa di sisa masa jabatannya,” kata Agus dalam sebuah diskusi hasil survei nasional IRC tentang elektabilitas partai politik dan kandidat presiden di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Sekitar 16,4 persen responden menilai pengangguran sebagai masalah terbesar yang terjadi di lingkungannya dan gagal diselesaikan oleh SBYBoediono. Selain pengangguran, 15,9 ❏ Ke halaman VII

Kalau payah, ya tinggal diistirahatkan.

36 Caleg Diragukan Komitmennya Kalau ragu jangan sampai dipilih.

Ngerumpi Kito

Miliaran Rupiah Untuk Berkelit BERKELIT dari masalah merupakan kebiasaan politisi.

Inilahyang terjadi dalam beberapa perjalanan Pilkada yang dilakukan di Sumsel.

Banyak fakta yang menguatkan seorang kandidat salah, tetapi masih saja berkelit. Factor financial banyak mempengaruhi mereka berkelit dari masalah.

Tak tanggung-tanggung disuatu daerah yang telah menggelar Pilkada, dananya bisa miliran rupiah. (*)

II

SUARA RAKYAT Tergusurnya Politik B(a)LS(e)M dan Efek Elektoral Parpol oleh Mekanisme Pasar

Mendengar kata ìpolitikî, sebagian besar masyarakat awam di Indonesia sekarang ini pasti akan merujuk kepada konflik kepentingan (dalam arti negatif), perilaku koruptif dan manipulatif yang dilakukan oleh para pejabat publik untuk kepentingan kekuasaannya.

Artinya ìpolitikî dianggap sebagai barang haram yang selalu lekat dengan efek negatif didalamnya. Frame berfikir tersebut tak terlepas dari sokongan pemberitaan di media yang secara tidak langsung menyelaraskan politik ini dengan tindakan negatif yang menyimpang.

Tetapi apakah benar politik seperti itu? di mana telah membuat kemandulan pada sistem pemerintahan kita dan telah mengarah ke tindakan-tindakan menyimpang yang dapat kita lihat sekarang ini? seperti perilaku korupsi dan manipulasi, ketidakberpihakan kebijakan kepada rakyat dan porak-porandanya sistem demokrasi ini?

Bagi penulis adalah tidak. Karena fenomena yang tengah terjadi di dalam aras gejolak demokrasi di Indonesia sekarang ini bukan peristiwa yang disebabkan oleh politik. Akan tetapi karena hilangnya politik itu sendiri di dalam relasi demokrasi dan pengambilan keputusan.

Pengeksklusian Politik Keberadaan ìpolitikî baik di dalam perdebatan pengambilan keputusan kini telah mulai tersingkir. Hilangnya nyawa politik tersebutlah yang kemudian juga turut menghilangkan daya kritisme politik di

RAKYAT SUMSEL, HOLIDAY MINGGU KE-5/VI/2013

dalam melihat suatu masalah. Itu terjadi karena di dalam demokrasi liberal yang dibimbing oleh sistem ekonomi yang liberalis ini, telah membuat mekanisme pasar atau kepentingan ekonomi mengangkangi nyawa dari politik tersebut.

Artinya politik telah tereksklusi di dalam ranah dan ruang yang seharusnya diri-nya (politik) bersemayam.

Hilangnya politik di dalam kontestasi demokrasi dapat kita lihat di dalam perdebatan tentang kenaikan BBM akhir-akhir ini, baik di parlemen maupun di tengah masyarakat. Masalah yang dimunculkan oleh pemerintah bahwa subsidi BBM telah memberatkan APBN dan tidak tepatnya subsidi BBM tersebut bagi kalangan bawah karena sebagian besar BBM subsidi dinikmati oleh kalangan atas, tidak menjurus kepada perdebatan di dalam ranah politik.

Tetapi perdebatan yang muncul hanya berkutat tentang masalah efisiensi anggaran, subsidi BBM yang salah sasaran dan penting tidaknya BLSM. Tidak menjurus ke perdebatan tentang apakah dengan kenaikan BBM tersebut akan benar-benar dapat menyehatkan anggaran? dan kemudian pengurangan subsidi BBM dapat benar-benar untuk kepentingan dan kesejahtraan rakyat? mengapa pada peristiwa oil boom (harga minyak yang naik tinggi) pada pertengahan 70ían zaman Soeharto Indonesia seperti mendapat durian runtuh tetapi sekarang dengan kenaikan harga minyak yang

tinggi malah sempoyongan? apakah itu karena ketidak daulatan Indonesia terhadap sektor energinya? apakah subsidi BBM tersebut benar-benar salah sasaran bila dilihat dari konstitusi Indonesia (Pasal 33)? bukankah pemerintah memang wajib didalam memberikan bantuan kepada rakyatnya berdasarkan konstitusi, sehingga apa arti dari BLSM yang hanya bersifat sementara ini? bagaimana nasib rakyat kecil nantinya akibat efek domino dari kenaikan ini dan apakah cukup dengan pemberian BLSM? dan juga pertanyaan lainnya.

Ketiadaan perdebatan politik tersebut karena yang menjadi aras utama yang mengontrol perdebatan kenaikan BBM ini adalah faktor ekonomi atau mekanisme pasar.

Sehingga perdebatan yang terjadi adalah pro-kenaikan BBM sama dengan pro efisiensi dan kesehatan APBN sedangkan kontra-kenaikan BBM sama dengan setuju subsidi salah sasaran serta menolak adanya efisiensi dan kesehatan APBN. Padahal sebenarnya ada beberapa ìruang penanda kosongî (merujuk ungkapan zizek) yang dapat terus digali dan dieksplorasi secara kritis sebagai tempat pertarungan wacana dan tidak menjadi perdebatan beku serta tidak solutif.

Bukan hanya di dalam masalah kenaikan BBM ini saja terjadi penyingkiran politik, tetapi juga dapat dilihat dari pencarian solusi kebijakan didalam masalah melonjaknya harga cabe dan daging sapi beberapa saat lalu.

Alternatif kebijakan yang diambil pemerintah sekali lagi dibimbing

oleh mekanisme pasar. Artinya kenaikan harga cabe dan daging sapi yang tinggi dipasaran karena menipisnya komoditas cabe dan daging sapi tersebut, disikapi pemerintah dengan melakukan impor cabe dan daging sapi dari luar negeri. Dengan tujuan agar kedua komoditas tersebut dapat selaras dengan permintaan dan penawaran pasar dan kembali menciptakan kestabilan harga.

Pencarian solusi alternatif kebijakan harga cabe dan daging sapi tersebut yang dibimbing mekanisme pasar telah menghilangkan politik didalamnya. Keadaan tersebut turut menghilangkan daya kritis dari politik. Pertarungan ideologis pun menghilang.

Padahal ketika politik itu turut ada di dalam pengambilan keputusan, maka pertanyaan perdebatan tentang mengapa tidak dikuatkan para petani cabe serta peternak sapi untuk mengatasi kelangkaan komoditas ini? apakah kita akan berdaulat terhadap pangan bila mekanisme impor ini terus diutamakan? Bukankah pemberdayaan petani dan peternak dapat lebih menciptakan solusi jangka panjang? Dan juga pertanyaan lain untuk menciptakan perdebatan lainnya.(//mbs) Arif Novianto Mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada (UGM) - Yogyakarta Kontak: arifnovianto92@ gmail.com / Twitter: @arifnovianto92

Pembaca yang budiman. Rakyat Sumsel siap mengakomodir opini Anda seputar kehidupan Politik negeri ini, terkhusus Sumsel. Isi muata tulisan diharapkan tidak mengandung unsur SARA dan mendeskreditkan kelompok/golongan/partai tententu.

Tulisan Anda dapat dikirim ke email rdr_plg@yahoo.com (harap disertakan, identitas lengkap, dan foto) Hotline Politik, kirim melalui radar_palembang

* 0821 - 75815016

07115453XXX Pak Walikota mohon perhatiannya mengapa sejak 1 bulan terakhir air PDAM di kawasan Kec Sako dan Sematang Borang selalu keruh.

Mohon perhatiannya.

Semangat Aspirasi Rakyat

@radar_palembang

0811712XXXX Pak Walikota tlg perhatike arus lalulintas di seputaran Masjid Agung.

Kok kesannya semrawut sekali.

Mohon perhatiannya

SABAN hari publik selalu disuguhi pelbagai sajian intrik politik dan gelagat tebar pesona parpol via pemerintah dengan dalih kebijakan populis yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi rakyat miskin pascakenaikan bahan bakar minyak. Intrik politik BBM dengan penyaluran BLSM diharapkan akan mampu memberi insentif elektabilitas parpol penguasa jelang perhelatan demokrasi elektoral.

Dalam day-to-day anatomi politik jelang ritual demokrasi akan banyak kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh struktur eksekutif yang notabene sebagai kekuatan petahana. Kali ini pemerintah yang didominasi oleh frame Demokrat terus berupaya mempertahankan tampuk kekuasaannya dengan pelbagai intrik politik. Elektabilitas Demokrat yang saban hari mengalami penurunan hingga menembus satu digit (baca : kurang dari 10 persen) menjadi early warning system bagi elit partai ini, berbanding terbalik dengan target mayor partai kala politik elektoral 2004 dan 2009.

Gebrakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) menjadi batu loncatan bagi SBY dan partainya untuk menarik insentif elektoral dari publik. Mampukah kebijakan yang semi populis ini akan menjadi jaminan terdongkraknya Demokrat dalam frame SBY guna mendulang sukses kala 2004 dan 2009?. Tentu jawabannya sangat sulit ditebak bila melihat perilaku pemilih saat ini yang begitu fluktuatif dan cerdas mengamati dinamika politisi.

Gelagat kegelisahaan Demokrat sebenarnya sudah tercium pascasengkarut soal Hambalang.

Ditambah lagi elektabilitas para pesaing berat Demokrat, baik itu PDI Perjuangan maupun Golkar meningkat tajam meninggalkan elektabilitas parpol milik pemerintah ini. Lain ceritanya dengan PDI Perjuangan yang berani tampil konsisten dalam jalur oposisi, jelas akan lebih menarik simpati pemilih terutama massa mengambang (swing voters). Sedang Golkar terlihat mengalami peningkatan elektabilitas yang signifikan karena lebih disebabkan faktor telepolitics yang dimiliki sosok Aburizal Bakrie. Telepolitics yaitu fenomena baru yang menandai bergesernya peran parpol dan munculnya peran media massa, terutama televisi dalam menjangkau pemilih (Muhtadi 2012).

Progress report kedua kompetitor Demokrat ini membuat SBY dan para sengkuninya mencari solusi pragmatis dalam rangka menyelamatkan masa depan partai.

Balsem Politik Demokrat Sengkarut soal Hambalang yang melilit telah banyak menghabiskan amunisi parpol ini. Tidak ada kata lain langkah penyaluran BLSM menjadi kunci utama guna merevitalisasi citra partai dihadapan pemilih. Wajar bila banyak kalangan yang beranggapan bahwa kebijakan BLSM sarat kepentingan politik dan bahkan bisa dikategorikan sebagai politik gentong babi (pork barrel policy).

Dan sebaliknya bagi frame sengkuni SBY tentunya ini akan dapat meningkatkan daya saing partai (party competetiveness).

Satu hasi survei nasional dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) 2013 menemukan fakta bahwa hanya 22,20 persen publik yang mempercayai iklan kenaikan BBM yang digelar pemerintah. Ini artinya publik menilai kebijakan yang tidak populis ini jelas sarat kepentingan politik jelang 2014.

Apalagi kenaikan BBM juga berbarengan dengan bergulirnya BLSM atau ìpolitik bagi-bagi uangî ini jelas akan berdampak pada naiknya popularitas

Demokrat dimata pemilih minor yang saban hari semakin pragmatis.

Kemudian nyaris mayoritas responden atau 46,95 persen menilai, Presiden menjadi tokoh yang paling berjasa menyalurkan BLSM. Dan hanya 11,47 persen responden yang menilai Menko Perekonomian Hatta Rajasa ikut berperan alias berjasa dalam politik penyaluran BLSM ini. Artinya pemilih menilai ada dugaan bersinarnya kembali popularitas SBY yang tentunya bila SBY mampu terus memperbaiki citranya dimata pemilih bisa jadi sosok SBY dapat kembali menjadi ìmagnetî yang dapat mendongkrak elektoral partai.

Dari sisi partai, 49,45 persen responden menilai pamor partai Demokrat paling terangkat dengan pembagian BLSM, ini membuktikan elektabilitas Demokrat akan terdongkrak dengan kebijakan politis ini. Kurang lebih ada 15,5 juta rakyat miskin yang merasakan perhatian berlebihan dari Demokrat dan otomatis hal ini akan mampu memberikan insentif elektoral. Sedangkan bagi parpol koalisi lainnya publik tidak begitu bersimpati dengan jasa mereka dalam upaya mengulirkan BLSM, ini terbukti hanya 16 persen yang menilai parpol koalisi minus Demokrat berjasa dalam penyaluran BLSM. Kebijakan BLSM ibarat ìbalsemî (baca : BLSM) cukup ampuh mengobati gejala masuk angin dalam tubuh partai Demokrat postsengkarut hambalang. Balsem ini pun bisa menjadi penyambung mandulnya sumbu Demokrat dihadapan pemilih.

Epilog Selain konvensi yang akan menjadi solusi pragmatis ditengah mandulnya sumbu partai Demokrat dalam mendongkrak elektabilitas, kebijakan politis BLSM juga masuk kategori solusi pragmatis guna memperbaiki elektoral. Anehnya struktur eksekutif menelanjangi opini media bila BLSM adalah upaya taktis meminalisir angka kemiskinan.

Padahal belajar dari politik elektoral sebelumnya kebijakan BLSM ini adalah intrik politik struktut eksekutif penguasa yang notabene dalam frame Demokrat. Ditambah lagi pengalaman manis yang didapat dalam polemik BBM dan penyaluran BLT di periode 2004 dan 2009 menjadikan Demokrat berharap hasil gemilang dapat terulang dalam politik elektoral 2014. Yang menjadi pertanyaan sekarang mampukah Balsem ala SBY ini mampu mengatrol elektabilitas Demokrat? Melihat kecenderungan perilaku pemilih, ulah SBY dengan BLSM kurang dijadikan jaminan akan membawah berkah efek elektoral. Selain disebabkan faktor personal appeal yang dimiliki SBY sengkarut soal Hambalang menjadikan publik mengalihkan pandangan ke partai politik yang cenderung konsisten seperti partai oposisi PDI Perjuangan maupun Golkar.

Bila akhirnya nanti SBY benar akan menurunkan kembali harga BBM seperti yang terjadi pada tahun medio 2004 dan 2009 lalu, jelas ini membuktikan kebijakan kenaikan BBM dimedio 2013 lebih ditujukan pada upaya mendongkrak elektabilitas partai bukan demi kepentingan rakyat miskin. Balsem ala SBY ini dijamin tidak akan berpengaruh mengurangi masuk angin dalam tubuh Demokrat dan mampu memperbaiki elektabilitas partai bila Demokrat tidak mampu mengemasnya dalam paket BLSM yang tepat sasaran. (mbs) Bambang Arianto Peneliti Politik Bulaksumur Empat Research and Consulting (BERC) Yogyakarta

klik...........www.radarpalembang.biz

IV

RAKYAT SUMSEL, EDISI HOLIDAY MINGGU KE-5/VI/2013

PDIP No 1, PKS Terpuruk PKS: Tak Takut Usung Capres

HASIL SURVEI IRC 1. PDI Perjuangan: 2. Partai Golkar: 3. Partai Gerindra: 4. Partai Demokrat: 5. Partai NasDem: 6. Partai Hanura: 7. PAN: 8. PKS: 9. PKB: 10. Partai Aceh+PNA: 11. PBB: 12. PKPI:

14.737% 12.188% 11.136% 7.535% 4.488% 3.989% 2.825% 2.77% 2.77% 1,2% 0.443% 0.277%

KPK Kembali Beraksi di Seluma Tahan Anggota DPRD Kasus JAKARTA,RS - Anggota DPRD Seluma, Pirin Wibisono, ditahan KPK dalam kasus dugaan suap pengesahan Perda Pengingkatan Anggaran Infrastuktur. Pekan ini KPK juga telah menahan Ketua DPRD Seluma, Zaryana Rait, juga untuk kasus yang sama.

“Hari ini, penyidik KPK melakukan upaya penahanan terhadap tersangka PW dalam kasus dugaan suap di Kabupaten Seluma, Bengkulu,” ujar juru bicara KPK, Johan Budi di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (28/6).

Pirin Wibisono ditahan di Rutan kelas satu Salemba. Dia akan ditahan untuk 20 hari ke depan.

Pirin diduga melanggar pasal penerimaan suap yakni Pasal 12 a atau b atau Pasal 5 ayat 2 atau

Pasal 13 UU Tipikor.

Kasus ini berawal dari penyuapan yang dilakukan oleh Murman Efendi semasa menjabat sebagai Bupati Seluma terhadap anggota DPRD periode 2009-2014. Suap itu untuk pengesahan Perda tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk

masa lima tahun anggaran menjadi Perda Nomor 12 Tahun 2010 serta perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2010 menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2011.

Pemberian uang suap dari terdakwa berupa cek bank senilai Rp 100-150 juta kepada masing-masing anggota dewan dan uang tunai Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta. Saat ini Murman telah dijatuhi hukuman 2 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor.(lh/lh)

Lembaga survei Indonesia Research Centre (IRC) merilis hasil survei terkait elektabilitas parpol peserta Pemilu 2014. PDIP kembali muncul sebagai pemenang, PKS kembali terpuruk masuk jajaran partai gurem.

JAKARTA,RS - Sejumlah partai politik telah mempersiapkan calon presiden untuk menghadapi Pemilu 2014, meski belum diketahui hasil Pemilu Legislatif. Rupanya PKS juga tak mau ketinggalan. Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan PKS tak takut mengusung capres di 2014.

“Dari dulu kita katakan bukan tak berani hadirkan capres, tapi kami ini proporsional bahwa untuk mengusung capres itu beda dengan mengusung cagub atau atau cawalkot,” kata Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid saat berbincang, Jumat (28/6).

Menurutnya, ada dua hal yang menjadi pertimbangan utama PKS untuk menentukan apakah akan mengusung capres atau tidak. Pertama adalah angka Pariliemantary Treshold dan Presidential Treshold (PT).

“Sampai hari ini belum final apakah PT 20 persen atau berkurang. Jadi kami tegaskan kami menunggu selesainya revisi Undang-Undang Pilpres, dan kami juga menunggu hasil Pemilu Legislatif,” ucapnya.

“Kalau partai sudah teriakkan si A sebagai capres, ternyata partai itu tidak lolos presidential treshold, apa nggak kasihan rakyat?,” imbuh Hidayat.

Sementara terkait nama yang bisa diusung sebagai capres PKS, Hidayat mengatakan banyak kader PKS yang potensial. Tetapi lagi-lagi menunggu hasil Pileg dan angka presidential treshold.

“Karena itulah kami bekerja maksimal mendekati target 3 besar. Kalau itu tercapai, PKS tidak akan takut untuk mengusung capres maupun cawapres,” tegas ketua Fraksi PKS itu.(iqb/rvk)

Ayah Farhat Abbas Bangga PALEMBANG, RS - Wira wiri tampil di berbagai media membuat nama Farhat Abbas melambung. Terakhir dia menggugat UU Pilpres supaya diperbolehkan nyapres dari jalur independen. Ketenaran ini membuat sang ayah, Abbas Said bangga.

“Memang dari kecil jiwanya memang mau maju terus. Buktinya tidak ada advokat yang setenar dia dengan umur yang masih muda itu kan,” kata Abbas, Jumat (28/6/2013).

Mantan hakim agung ini menyatakan dirinya dan keluarga mendukung upaya yang dilakukan Farhat Abbas untuk menanamkan cita-cita setinggi mungkin. Abbas pun teringat pada masa kecil Farhat yang suka bergaul dengan orang yang lebih dewasa darinya.

“Ketika masa kecilnya dia bergaul.

Contoh saat SMA, dia bergaul dengan para tentara atau polisi yang baru tamatan sekolah atau Akpol. Dia mau tahu yang lebih tinggi,” tutup Abbas.

Namun mimpi Farhat Abbas untuk menjadi capres independen dikubur dalam-dalam Mahkamah Konstitusi (MK).

MK juga memutuskan parpol sebagai satusatunya pintu para capres dan aturan itu tidak inkonstitusional.

MK menyebutkan untuk menjadi presiden dan wakil presiden adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi sesuai Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28D ayat 3 UUD 1945. Namun pelaksanaannya diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat 2 UUD 1945. (asp/try)

JAKARTA, RS -“Elektabilitas PDIP yang teratas, diikuti secara ketat oleh Golkar. Partai Demokrat diproyeksikan mengalami penurunan elektabilitas.

Sebaliknya Gerindra dan Hanura diproyeksikan mengalami kenaikan elektabilitas,” kata Direktur IRC Agus Sudibyo, Jumat (28/6).

PDIP muncul sebagai pemenang karena dianggap paling konsisten memperjuangkan kepentingan

rakyat. PKS yang menolak kenaikan harga BBM tak masuk hitungan. “Secara umum (65.9 %) masyarakat melihat partai politik masih memperjuangkan kepentingan rakyat, hanya 17.9 % yang melihat parpol tidak memperjuangkan kepentingan rakyat. PDIP adalah partai politik yang dianggap paling memperjuangkan kepentingan rakyat,” tegasnya. (van/try)

Bahas Pengganti Taufiq Kiemas, Pimpinan MPR ‘Sowan’ ke Megawati

JAKARTA,RS - Pimpinan MPR menyambangi kediaman Megawati Soekarnoputri untuk membahas pengganti Taufiq Kiemas di posisi Ketua MPR. Kunjungan dilakukan Jumat (28/6) sore ini.

“Semua wakil-wakil Ketua MPR, tapi saya terjebak macet,” kata Wakil Ketua MPR, Hajrianto Y Tohari.

Hajri, demikian dia disapa, mengaku belum tahu persis materi pertemuan dengan Megawati.

Namun diperkirakan Megawati akan memaparkan nama-nama calon pengganti Taufiq. “Kirakira PDIP mau mengkomunikasikan nama calon ketuanya,” ujarnya.

Sepeninggal Taufiq Kiemas, MPR hingga saat ini memang belum memiliki Ketua. PDIP diminta untuk mengajukan nama untuk menjadi pemimpin MPR. (trq/van)

TAHAN: Anggota DPRD Selumba yang ditahan KPK terkait suap Perda

Jokowi ‘Laris Manis’ di Luar Jawa JAKARTA,RS - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi capres paling potensial versi survei Indonesia Research Centre (IRC).

Yang menarik, Jokowi ternyata justru panen dukungan dari luar Jawa.

“Jokowi tidak sepenuhnya didukung pemilih PDIP, karena sebagian loyalis Megawati masih mendukungnya. Namun demikian, secara komparatif pemilih PDIP lebih banyak yang memilih Jokowi daripada Megawati,” kata Direktur IRC Agus Sudibyo,

mengawali penjelasan tentang survei capres, Jumat (28/6).

Jokowi juga muncul sebagai capres potensial karena dukungan kuat dari swing voter. Swing voter di Pemilu 2014 diprediksi cukup banyak karena tidak ada tokoh yang cukup kuat. “Jokowi banyak mendapat dukungan dari konstituen partai lainnya.

Yang menarik, swing voter di pemilu legislatif sebagian besar menyatakan akan mendukung Jokowi,” katanya.

Namun yang paling menarik adalah dukungan terhadap Jokowi yang ternyata banyak berasal dari luar Jawa. Siapa sangka Mas Jokowi laris manis di luar jawa.

“Hal lain yang menarik adalah, kendati Jokowi beretnis Jawa, berdasarkan data IRC, justru dukungan terhadap Jokowi diberikan oleh mereka yang tinggal di luar Jawa. Meskipun dukungan dari Jawa kepada Jokowi tetap cukup besar,” bebernya. (van/ try)

Marzuki Alie Buka Kemungkinan Tak Jadi Ikut Konvensi JAKARTA, RS - Marzuki Alie diketahui sebagai satusatunya kader Partai Demokrat (PD) yang didorong SBY untuk maju di konvensi capres. Namun Marzuki membuka kemungkinan untuk tak mengikuti ajang pemilihan capres PD itu.

“Kalau dalam perjalanan nanti berpikirnya berubah, bisa saja kan nanti saya kembali ke kampung.

Semuanya bisa terjadi, dalam politik apa saja bisa terjadi,” kata Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/6).

Marzuki mengaku capek dengan hingar bingar politik.

Utamanya saat menjalani tugasnya sebagai Ketua DPR yang diakuinya terasa melelahkan.

“Politik itu capek, saya itu capek.

Apapun jadi urusan Ketua DPR, tapi untungnya saya itu melayani. Urusan ini urusan negara,” ujarnya.

Lebih jauh mengenai konvensi capres PD, Marzuki belum tahu waktu pelaksanaannya. Dia menyerahkan kepada tim yang ditunjuk mengurus konvensi.”Biarkan berjalan sesuai mekanisme, kalau

dianggap Agustus baik ya silakan, kalau September baik ya laksanakan,” tuturnya. (trq/van)

36 Caleg Diragukan Komitmennya 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Aziz Syamsuddin (Golkar) Desmond J Mahesa (Gerindra) Herman Hery (PDIP) Bambang Soesatyo (Golkar) Edhie Baskoro Yudhoyono (PD) Mahyudin (Golkar) I Wayan Koster (PDIP) Said Abdullah (PDIP) Mirwan Amir (PD) Abdul Kadir Karding (PKB) Olly Dondokambey (PDIP) Jhonny Allen Marbun (PD) Ahmad Yani (PPP) Syarifuddin Suding (Hanura) Nasir Djamil (PKS) Idris Laena (Golkar) Achsanul Qosasih (PD) Zulkifliemansyah (PKS)

JAKARTA, RS - Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis 36 nama anggota dewan yang diragukan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Ironisnya, 36 nama ini merupakan calon legislatif 2014.

Inspirasi Bisnis Masyarakat Sumsel

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Ignatius Mulyono (PD) Nudirman Munir (Golkar) Setya Novanto (Golkar) Kahar Muzakir (Golkar) Adang Darajatun (PKS) Fahri Hamzah (PKS) Ribka Tjiptaning (PDIP) Pius Lustrilanang (Gerindra) Melchias Marcus Mekeng (Golkar) M Nasir (PD) Vonny Anneke Panambunan (Gerindra) Nazaruddin Sjamsuddin (PBB) Sutan Bhatoegana (PD) Marzuki Alie (PD) Priyo Budi Santoso (Golkar) Maz Sopacua (PD) Charles Jonas Mesang (Golkar) H Achmad Farial (PPP)

“Jangan sampai publik memilih orang yang salah dalam Pileg 2014. Indikatornya adalah keseriusan mereka dalam pemberantasan korupsi,” kata peneliti dari ICW Donald Fariz di kan-

tornya, Jl Kalibata Timur, Jakarta, Jumat (28/6).

Deputi Direktur Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menyatakan, KPU memiliki kelemahan dalam hal mempertimbangkan track record para caleg kepada pemberantasan korupsi. Padahal itulah hal substantif yang harus dipertimbangkan KPU dan masyarakat.

“Laporan dari masyarakat yang diterima sampai 27 Juni 2013 kemarin itu bukan menyentuh substansinya, tapi hanya laporan persoalan adminsitratif belaka,” kata Masykur.

Indikator penilaian ICW adalah jika politisi pernah disebut dalam persidangan kasus korupsi, atau politisi yang bersangkutan merupakan bekas terpidana korupsi.

Juga, jika politisi pernah diberi sanksi oleh BK DPR, mengeluarkan pernyataan yang tak mendukung upaya pemberantasan korupsi, dan atau mendukung upaya revisi UU KPK. (dnu/ndr) klik...........www.radarpalembang.biz

V

RAKYAT SUMSEL, EDISI HOLIDAY MINGGU KE 5/VI/2013

PKPI Paling Sedikit Ajukan Bacaleg LUBUKLINGGAU, RS – Hanya 8 partai politik (Parpol) dari 12 Parpol peserta Pemilu 2014 memenuhi kuota 30 bakal calon legislatif (Bacaleg) sesuai dengan jumlah anggota DPRD Kota Lubuklinggau, yang akan ‘diperebutkan’ pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 nanti.

Adapun Parpol dimaksud Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Golkar).

Selanjutnya, Partai Gerakan

Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Demikian dikutip dari rekapitulasi jumlah bakal calon legislatif (Bacaleg) yang telah ditetapkan KPU Kota Lubuklinggau. Sedangkan partai yang paling sedikit mengajukan Bacaleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yakni hanya 15 orang, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 25 orang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 27 orang

Pahri Jadi Tamu Kehormatan MIC

“

Alhamdullilah mahasiswa/i Akper Pemkab Muba tersebut dapat bersaing dengan mahasiswa/i yang berasal dari Malaysia dan negara lainnya. Dan pada tahun ini salah satu Lulusan MIC asal Muba bernama Iman Apriyadi mendapatkan Anugerah Pekerti Mulia dan The Best Academic Award.”

H. Pahri Azhari Bupati Musi Banyuasin SEKAYU, RS – Keberhasilan Pemkab Musi Banyuasin dalam Program Peningkatan SDM Perawat di Kabupaten Musi Banyuasin diapresiasi Murni International College Malaysia.

Melalui Program Sister School antara Akper Pemkab Musi Banyuasin dengan Murni International College, sejak tahun 2010 Akper Pemkab Muba telah mengirimkan mahasiswa/i nya untuk mengikuti Program Pengembangan Pendidikan Diploma Keperawatan di MIC Malaysia.

Pada program tersebut, Pemkab Muba memberikan beasiswa penuh kepada mahasiswa/i Akper Pemkab Muba yang berprestasi. Setiap mahasiswa yang dikirim untuk menempuh pendidikan di MIC Malaysia selalu mendapatkan nilai IPK rata-rata diatas 3,50.

Pada acara 3rd Convocation Ceremony (Acara Wisuda ke-3) Mahasiswa/i MIC angkatan 10 s.d angkatan 16 yang diselenggarakan pada hari kamis, 27 Juni 2013 di Putera-

jaya International Convention Centre Malaysia. Mahasiswa asal Akper Pemkab Muba mendapatkan nilai terbaik, yaitu : Iman Apriyadi (IPK 3,89), Widya Puspita Sari (IPK 3,64), dan Nurhasan Mujamsyah Putra (IPK 3,55).

Salah satu mahasiswa asal Akper Pemkab Muba atas nama Iman Apriyadi mendapatkan Anugerah Pekerti Mulia dan The Best Academic Award yang diserahkan oleh Chief Executive Encik Rizwan Shoib dan Chairman Board of Directors MIC Encik Abdul Rahman Mt Dali kepada Bupati Musi Banyuasin H. Pahri Azhari kemudian diteruskan kepada Iman Apriyadi.

Dalam sambutannya Chief Executive Encik Rizwan Shoib mengatakan pihaknya memberikan apresiasi kepada H. Pahri Azhari yang telah memberikan perhatian terhadap pendidikan keperawatan.

“Kami berterima kasih atas kerjasama pendidikan keperawatan antara Akper Pemkab Muba dengan MIC Malaysia yang telah berjalan dengan baik. Oleh karena itu kami mengundang H. Pahri Azhari beserta istri sebagai Tamu Kehormatan pada wisuda ini,”ujarnya.

Bupati Musi Banyuasin, H. Pahri Azhari menjelaskan program ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) antara Pemkab Musi Banyuasin dengan Kementerian Kesehatan Kerajaan Malaysia.

“Alhamdullilah mahasiswa/i Akper Pemkab Muba tersebut dapat bersaing dengan mahasiswa/i yang berasal dari Malaysia dan negara lainnya. Dan pada tahun ini salah satu Lulusan MIC asal Muba bernama Iman Apriyadi mendapatkan Anugerah Pekerti Mulia dan The Best Academic Award,”ujarnya. (ace)

SEMANGAT ASPIRASI RAKYAT

dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 29 orang.

Untuk PKPI di daerah pemilihan (Dapil) II Kecamatan Lubuklinggau Utara I dan Lubuklinggau Utara II hanya ada 1 calon. Kemudian 3 calon di Dapil III Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan Lubuklinggau Selatan II, di Dapil IV Kecamatan Lubuklinggau Timur I dan Lubuklinggau Timur II ada 6 calon dan 5 calon di Dapil I meliputi Kecamatan Lubuklinggau Barat I dan Lubuklinggau Barat II. PKB yang tidak terpenuhi

kuota 30 calon diantaranya di Dapil III hanya mengajukan 3 calon, Dapil II dan Dapil I masing-masing 7 calon. Sedangkan di Dapil IV ada 8 calon. Sedangkan PPP di Dapil I dan Dapil IV yang terpenuhi kuota calon yaitu 8 di Dapil I dan 9 calon di Dapil IV, Dapil II 6 calon, Dapil III 5 calon. Partai Hanura yang tidak terpenuhi kuota calon di Dapil III ada 5 calon.

Staf sekretariat KPU Kota Lubuklinggau, Dendi Risman mengatakan bahwa total Bacaleg Kota Lubuklinggau, 336

orang terdiri dari 204 laki-laki dan 132 perempuan.

“Kendati hanya 8 Parpol jumlah calegnya penuh 30 orang, namun semuanya memenuhi kuota perempuan 30 persen.

Bahkan ada yang mencapai 53 persen yaitu PAN,” katanya kepada wartawan.

Selain itu, PPP Bacaleg perempuannya mencapai 41 persen. Kemudian ada 3 Parpol yang Bacaleg perempuannya 40 persen yakni PKB, PKS, Partai Golkar. Partai Hanura 38 persen.

Ada 5 Parpol mengajukan caleg

perempuan 37 persen yakni Partai NasDem, PDI-P, Partai Gerindra, Partai Demokrat dan PBB, sedangkan PKPI 33 persen. Divisi Hubungan Antar Lembaga (HUAL) KPU Kota Lubuklinggau, mengatakan bahwa terhadap DCS tersebut masyarakat berhak untuk menyampaikan masukan dan tanggapan yang telah ditetapkan KPU Kota Lubuklinggau. “Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS disampaikan ke KPU Kota Lubuklinggau, “pungkasnya. (pin)

Istri Kadistanak Banyuasin Diperiksa Sebagai Saksi

“

Dia (Hj Lindari

Madian,red) diperiksa penyidik pada pukul 09.00 wib, dan berlangsung selama 1,5 jam.

Dalam hasil pemeriksaan tersebut, nantinya akan kita kembangkan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam kasus ini.”

AKP Ali Rojikin

Kasatreskrim Banyuasin

BARANG BUKTI : Mobil yang digunakan sebagai tempat berbagi uang hasil sunatan proyek cetak sawah, disita Polres Banyuasin, Jumat (28/6).

BANYUASIN, RS – Sebelumnya Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Banyuasin, Madian diperiksa oleh Polres Banyuasin terkait dugaan korupsi cetak sawah seluas 1.800 hektare di sembilan desa, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin.

Dimana kegiatan tersebut berasal dari perluasan areal (cetak sawah) tanaman pangan program penyediaan dan pengembangan prasarana sarana pertanian satker dinas pertanian tananam pangan dan hortikultura Sumsel di dinas pertanian dan perternakan kabupaten banyuasin anggaran tahun 2012 menggunakan anggaran APBN sebesar Rp 18 miliar.

Pada Kamis (27/6), istri dari Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Banyuasin, Hj Lindari Madian (41) warga jalan Kolonel H Burlian Kelurahan Sukarami Palembang diperiksa penyidik Tindak Pidana Korupsi (tipikor) Polres Banyuasin, sebagai saksi dalam kasus k orupsi cetak sawah yang merugikan keuangan negara sebanyak Rp 3,32 miliar pada tahun 2012 lalu.

Kapolres Banyuasin AKBP Ahmad Ikhsan melalui Kasatreskrim AKP Ali Rojikin membenarkan telah memanggil isteri dari kadistanak tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Juni kemarin, dalam pemanggilan pertama itu, dalam kapasitas sebagai saksi untuk

memperkembangkan kasus korupsi cetak sawah.

“Dia (Hj Lindari Madian,red) diperiksa penyidik pada pukul 09.00 wib, dan berlangsung selama 1,5 jam.

Dalam hasil pemeriksaan tersebut, nantinya akan kita kembangkan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam kasus ini,” ujarnya, Jumat (28/6).

Ia menambahkan, istri Madian tersbut, dicecar sebanyak 19 pertanyaan oleh penyidik, dan hasil keterangan dari saksi itu nantinya akan diketahui apakah suaminya terlibat dalam proyek yang menggunakan dana APBN senilai Rp 18 miliar.

Selain itu juga, Mapolres Banyuasin menyita satu unit mobil Innova plat BG 1784 PB, yang diduga

dipakai sebagai tempat transaksi membagi-bagikan hasil uang korupsi tersebut senilai Rp 3,32 Milyar rupiah.”Kita juga sebelumnya sudah menyita uang sebanyak Rp 1,167 miliar yang saat ini dititipkan di rekening Polda Sumsel,” jelasnya Sebelumnya, Polres Banyuasin juga telah menetapkan 2 tersangka, yaitu Hermansyah sebagai Kasi Sarpras Distanak Banyuasin dan Muslimin selaku kepala UPTD Kecamatan Pulau Rimau, yang dimana kedua tersangka tersebut telah mendekam ditahanan Mapolres Banyuasin.

Untuk diketahui, kasus korupsi ini terkuak setelah mendapatkan informasi dari masyarakat atas

dugaan korupsi cetak sawah seluas 1.800 hektar di sembilan desa, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin.

Kegiatan tersebut berasal dari perluasan areal (cetak sawah) tanaman pangan program penyediaan dan pengembangan prasarana sarana pertanian satuan kerja dinas pertanian tananam pangan dan hortikultura Sumsel kepada dinas pertanian dan perternakan kabupaten banyuasin dengan menggunakan anggaran APBN sebesar Rp 18 miliar tahun 2012 dan diduga melakukan penyunatan dana poyek cetak sawah 8 dari 9 Gapoktan yang ada di Kecamatan Pulau Rimau, hingga merugikan negara sebesar Rp 3,3 miliar. (tri)

klik...........www.radarpalembang.biz

SOSIALITA

VI

RAKYAT SUMSEL EDISI HOLIDAY MINGGU KE-5/VI/2013

Septy ‘Jualan’ Album Baru di KPK JAKARTA, RS - Istri tersangka kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi dan pencucian uang, Ahmad Fathanah,

Septy Sanustika, malah promosi akan mengelua=rkan album duet usai diperiksa di Gedung KPK siang hari ini. Septy pun nampak-

nya ingin numpang tenar sesaat dan mempromosikan album itu, dengan memanfaatkan momentum pemeriksaannya hari ini.

Awalnya, Septy ditanya soal pemilik mobil Mercedes-Benz SLK 200 versi sport dua pintu yang mengantarnya saat men-

datangi Gedung KPK siang tadi.

Menurut dia, mobil mewah itu milik teman duetnya, David.

“Itu mobil temen gue, David.

Dipinjamkan sama dia,” kata Septy kepada wartawan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/6).

Saat ditanya siapa itu David, Septy

mengatakan itu adalah teman duet di album barunya. “David itu temen duet gue. Gue mau launching album baru,” ujar Septy. (hhw)

Publik FiguR

Keluarga Prioritas Utama

Herlan Asfiudin Semangat aspirasi rakyat

Nama TTL Isteri Anak

: Herlan Asfiudin : Prabumulih, 27 September 61 : Shinta Ingelita : Elfira Dasti Mardika Elfa Riski Muhammad M Elfin Refindo M Elgan Zhafran Alamat : Jl Kelapa Gading No 1 Karya Baru Hobi : Travelling Jabatan : Ketua PHRI DPD Sumsel

KESIBUKAN kerap menjadi rutinitas yang dilakoni oleh Herlan Asfiudin selaku Ketua PHRI DPD Sumsel. Membawahi ratusan Hotel, Restoran, dan Kafe di Sumsel memang bukan pekerjaan yang mudah.

Membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan harus dilakukan sebaik mungkin agar terhadi kehidupan yang harmonis.

Dijumpai beberapa waktu lalu, pria berzodiak Libra ini mengaku, walau pekerjaan yang dilakukannya sangat padat, keluarga selalu

menjadi prioritasnya dalam melakukan setiap pekerjaan. “Keluarga selalu sopport apa yang saya kerjakan. Mereka adalah segalanya, walaupun sibuk, harus disempatkan dong bertemu dengan mereka,” ungkapnya.

Hubungan yang harmonis dengan keluagarlah yang membuatnya mengaku dilancarkan dalam setiap pekerjaan.

Sesibuk apapun Herlan, ia mengaku waktu untuk keluarga tidak boleh disampingkan.

“Kebanyakan waktu untuk keluarga di malam hari, tetapi sewaktu-waktu saya juga akan mengajak mereka untuk liburan keluar kota, jika ada waktu luang diantara kami,” tegas Herlan.

Dengan membawahi 130 Hotel, 700 Restoran, dan 12 Cafe bukanlah hal mudah dilakukan. Herlan mengaku dalam kesempatan ini, kordinasi dengan masing-masing hotel harus lancar demi kemajuan sektor bisnis ini kedepan.

“Saya tiap hari melakukan kordinasi dengan mereka (pihak hotel), apakah bertemu langsung ataupun hanya sekedar mengontak via sosial media.

Ini penting dilakukan, saya bisa mendapatkan masukan ataupun kritikan untuk organisasi ini,” katanya.

Apalagi ketika Hotel mendapatkan keluhan, Herlan bisa langsung menjadi penengah untuk pemecahannya. Melihat banyaknya suara yang henadk diaspirasi, perlahan Herlan pun mencoba tentun dalam dunia politik.

Maju di Dapil 1 Kota Palembang dari DCS PBB Herlan berharap bisa menjadi wakil yang benar-benar mengemban suara rakyat, terkhusus pelaku bisnis Hotel, Restoran, dan Cafe. “Sektor jasa ini sangat menguntungkan bagi daerah, PAD selalu lancar masuk ke kas negara.

Masuk dalam lingkaran legislatif akan sangat tepat bagi saya dalam mengakomodir semua yang diinginkan rekan-rekan,” pungkas pemilik Hotel Rian tersebut. (ren)

klik...........www.radarpalembang.biz

SAMBUNGAN

VII

Kirimkan hasil karya terbaik adik-adik, ke Harian Radar Palembang Simpang Polda Jalan Basuki Rahmat No 12 BC, dengan Mbak Asih, Kak Junaidi, Kak Khairul. Atau email karyanya ke : asihwahyurini@ gmail.com / rdr_plg@yahoo.com. Ada puluhan hadiah menarik setiap minggunya.

Kinerja SBY

:

Sekolah

:

Dari Hal I ) ..........................................................................................................................................

lebih dikedepankan. Ini sangat penting, karena akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Terpisah, Sekretaris DPD Demokrat Sumsel, Adi Rasyidi mengatakan, SBY sudah menjalankan roda pemerintahan dengan baik, begitu juga dengan program yang prorakyat telah direalisasikan.

“Silakan bila ada lembaga survey yang menyatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pak SBY menurun, saya kira bila diperbolehkan Pak SBY

Masyarakat

Nama

kembali mencalonkan diri sebagai presiden masyarakat masih menghendaki. Tapi dalam UU tidak memperbolehkan beliau untuk kembali maju,” katanya kepada Rakyat Sumsel, Jumat (28/6).

Dilanjutkannya, meski SBY juga menjabat Ketua Umum partai Demokrat, hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap kinerja SBY sebagai kepala negara. “Beliau tidak mencampurkan adukan kerja sebagai kepala daerah dengan partai Demokrat,” kata Adi. Atas tingginya kritikan ma-

syarakat meski terhadap kebijakan pemerintah terhadap kenaikan BBM, menurutnya hal tersebut telah sesuai dengan prosedur dan pertimbangan. Bila BBM tidak dinaikan, maka APBN akan jeblok.

“Kenaikan BBM juga mengikuti pasar dunia karena harga BBM semakin melonjak tinggi. Masyarakat saya kira sangat memaklumi dengan kondisi bangsa saat ini,” ungkapnya.

Bagaimana dengan kebijakan pemerintah terhadap Bantuan Langsung Sementara Masyakat

(BLSM) yang dinilai ada kepetingan penguasa guna menghadapi Pileg dan Pilpres 2014 mendatang?

Menurut Adi yang juga anggota DPRD Sumsel hal tersebut adalah program pemerintah bukan kepentingan Demokrat, kebijakan tersebut juga untuk meringankan beban masyarakat miskin dampak dari kenaikan BBM. “Penyaluran BLSM kan melalui Gubernur, Walikota/Bupati, dimana kepala daerah dijabat oleh kader partai politik, ini bukan kepentingan Demokrat,” pungkasnya. (zar)

Dari Hal I ) ............................................................................................................................................

persen responden menyatakan harga bahan pokok sebagai masalah besar lainnya. Disusul 11,5 persen responden yang menilai masalah pendi-

Arifin Panigoro pimpinan KPK. Arifin datang sebagai perwakilan dari Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT).

Arifin menjabat sebagai dewan penasehat di Komnas Pengendalian Tembakau. Menurut Johan, Arifin dan sejumlah anggota Komnas lainnya akan menyampaikan pengaduan seputar tembakau. Johan mengatakan, kedatangan Arifin ini diterima Bambang dan Wakil Ketua KPK lainnya, Busyro Muqoddas.

“Saya lagi mendampingi Direktorat Dumas dan Pak Busyro

Pengawasan

dikan juga gagal diselesaikan, di tambah dengan masalah kesehatan, transportasi, kriminalitas, korupsi dan birokrasi pemerintahan, masalah

lingkungan, kemiskinan, dan lainnya.

Survei IRC menggunakan metode penarikan sampling dan dilakukan melalui wawancara tatap muka pada

Mei 2013. Sebanyak 1.800 responden terlibat dalam survei ini dengan margin of error 2,3 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. (vv)

Dari Hal I ) ................................................................................................................................

Muqqodas dan Pak Bambang Widjojanto menerima pengaduan Komnas Penanggulangan Tembakau, ada Arifin Panigoro dan kawan-kawan,” ungkap dia.

Pengusaha nasional Arifin Panigoro menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan pengaduan dari Komisi Nasional Penanggulangan Tembakau. “Arifin Panigoro bersama Komnas Penanggulangan Tembakau bertemu dengan tim direktorat pengaduan masyarakat dan pimpinan KPK, ada Pak Busyro Muqqodas dan Pak

Bambang Widjojanto,” katanya.

Arifin yang menjabat sebagai pembina Komnas Pengendalian Tembakau itu datang sekitar pukul 16.30 WIB dan mengatakan berniat untuk bertemu dengan pimpinan KPK, hanya tidak menjelaskan tujuan pertemuan tersebut.

Dalam laman internetnya, Komnas Pengendalian Tembakau meminta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menkertrans) Muhaimin Iskandar mencabut pernyataan mengenai rencana disahkannya Rancangan Per-

aturan Pemerintah (RPP) pengendalian dampak tembakau akan membuat 500.000 petani kehilangan pekerjaannya.

Padahal menurut Komnas, pertanyaan itu dianggap tanpa dasar hitungan statistik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Arifin Panigoro sebelumnya juga kerap mengkampanyekan agar semua cabang-cabang olahraga bebas dari sponsor rokok. Pengusaha dan pendiri perusahaan minyak Medco Grup tersebut dikenal sebagai penggagas Liga Primer Indonesia. (vv)

Dari Hal I ) .......................................................................................................................................

ataan distribusi bagi UMKM di daerah yang memperhatikan dan mengedepankan semangat NKRI. DPD RI merekomendasikan perlunya strategi khusus dari LPEI untuk pemerataan pembiayaan ekspor dan seluruh daerah potensi ekspor di Indonesia sesuai dengan kekhasan yang dimiliki masing-masing daerah.

4. Terhadap persoalan masih adanya inkonsistensi aturan undang-undang yang bersing-

gungan dengan LPEI, baik sebelum dan sesudah beridirinya LPEI, sehingga menyulitkan LPEI menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha, diperlukan upaya penyeragaman dan sinkronisasi dan harmonisasi masingmasing aturan itu sehingga satu sama lain dapat saling mendukung dan berkesesuaian.

5. Perlu segera direalisasikan kemudahan dan insentif pen-

semangat ASPIRASI RAKYAT

danaan dari LPEI untuk membantu pelaku usaha UMKM di daerah dalam mengembangkan basil produknya sehingga dapat melakukan ekspansi pemasaran produknya ke luar negeri dan peningkatan ekspor produk yang berkualitas prima.

6. DPD RI merekomendasikan bahwa penyediaan dana dan kemudahan pendanaan dari LPEI kepada UMKM haruslah menjadi satu kesatuan fungsional yang bersifat prioritas

yang sejalan dengan semangat demokrasi ekonomi dan otonomi daerah.

7. Potensi ekspor komoditas di daerah oleh pelaku usaha daerah yang berorientasi ekspor harus didukung pembiayaannya oleh lembaga keuangan dalam hal ini LPEI sehingga akan dapat meningkatkan peran pengusaha lokal di pasar nasional dan pasar internasioñal yang pada akhirnya mampu menambah potensi pendapatan negara. (*)

HOLIDAY MINGGU KE - 5/VI/2013

DPRD Sumsel Sepi Jelang Pemilu PALEMBANG, RS - Mayoritas anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) saat ini, kembali mencoba mempertahankan kursi yang mereka duduki saat ini. Dalam daftar sementara (DCS), yang di umumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, hampir 80 persen anggota dewan saat ini kembali mencalonkan diri sebagai caleg pada pemilihan umum (Pemilu) 2014 mendatang.

Kondisi inilah yang ditengarai menjadi salah satu faktor penyebab, sepinya aktivitas di gedung DPRD Sumsel saat ini. Pantauan Rakyat Sumsel, sejak digelarnya pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) di kabupaten/kota di Sumsel beberapa waktu lalu, banyak anggota dewan yang jarang ngantor.

Hafisz Tohir:

Ruang komisi, fraksi maupun ruangan pribadi anggota dewan lebih banyak kosong. Ketimbang diisi dengan kegiatan. Saat sidang paripurna atau rapat-rapat komisi, juga lebih banyak anggota dewan yang tidak hadir dengan berbagai alasan.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumsel, Nasrun Madang, tidak membantah hal itu. Ditemui, Jumat (28/6) di ruang kerjanya, Nasrun menyebut BK akan bertindak tegas. “BK akan mengeluarkan surat edaran, yang ditujukan ke semua fraksi. Kita minta agar semua anggota dewan, tetap aktif dan menyelesaikan tugasnya sebagai anggota dewan,” kata Nasrun.

Kalau pun anggota dewan tersebut, mencalonkan diri kembali se-

bagai anggota dewan tetap saja sebut Nasrun, harus menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

“Silakan mereka mensosialisasikan diri ke masyarakat, namun harus menyampaikan izin. Izin ini, sifatnya terbatas antara 3-5 hari. Setelah itu, bisa diperpanjang,”tegasnya.

Politisi Partai Golkar menambahkan, BK juga akan bertindak tegas kepada anggota dewan yang sudah enam kali tidak hadir dalam sidang paripurna atau aktivitas komisi. BK sebutnya, akan menyurati fraksi asal anggota dewan tersebut agar memberikan sanksi. “Kami juga akan menyurati partai politik (parpol) nya, agar melakukan melakukan pergantian antar waktu (PAW) untuk anggota dewan yang tidak aktif itu,” ujarnya. (zar)

Dari Hal I ) ......................................................................................

makan minum diacara tersebut, mudah-mudahan tuduhan itu tidak benar,” ungkap dia. Menurutnya sebagai politisi dirinya dan keluarga besar diajarkan cara berpolitik yang benar dan santun, tidak pernah mengajarkan mony politik. ”Saya sendiri tidak pernah melakukan money politik. Kami diajarkan untuk berpolitik santun dan benar,” urainya.

Sebagai informasi, terungkap dalam persidangan sengketa Pemilukada OKI di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6), saksi Pemohon yang bernama Julia menyampaikan bahwa pasangan calon bupati nomor 4 Iskandar bersama istrinya membagi-bagikan uang kepada warga sebesar Rp100 ribu. Iskandar juga menghampiri saksi dan meminta untuk menurunkan poster pasangan calon nomor urut 3 yang berada didepan rumahnya.

Saksi Pemohon lainnya yang

memberikan keterangan, yakni Syarifuddin mengatakan, ada orang yang tak dikenal membagi-bagikan uang sebesar Rp50 ribu kepada warga yang sedang berkumpul, dan berkata “Jangan lupa coblos nomor urut 4”.

Keterangan saksi ini disampaikan pada sidang lanjutan perkara Sengketa Pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan Tahun 2013 yang diajukan pasangan calon nomor urut 3 Zaitun Mawardi Yahya–Herman Thalib yang persidangannya dipimpin Ketua MK M. Akil Mochtar di Ruang Pleno MK, Kamis (27/6).

Pasangan calon ini keberatan atas Surat Keputusan KPU terkait hasil perolehan suara sehingga menetapkan bupati terpilih OKI. Pada sidang yang sebelumnya, majelis hakim konstitusi menjadwalkan pada persidangan hari ini, seharusnya juga didengar

keterangan saksi Termohon KPU Kabupaten OKI dan saksi Pihak Terkait pasangan Iskandar-Rifai, serta mendengarkan keterangan saksi dari Pemohon. Tetapi ternyata Termohon dan Pihak Terkait tidak dapat mendatangkan saksinya dikarenakan adanya keterlambatan saksi yang masih didalam perjalanan. Oleh karena itu, majelis hakim konstitusi memulai persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi Pemohon pasangan Zaitun Mawardi Yahya – Herman Thalib.

Sidang Sengketa Pemilukada Kabupaten OKI yang teregistrasi dengan No.70/PHPU.D-XI/2013 ini akan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi dari Termohon KPU OKI , Pihak Terkait Pasangan Iskandar-Rifai, serta mendengarkan saksi tambahan dari Pemohon Pasangan Zaitun Mawardi Yahya – Herman Thalib, Selasa pagi (2/7). (zar)

klik...........www.radarpalembang.biz

RAKYAT SUMSEL, EDISI HOLIDAY MINGGU KE-5/VI/2013

VIII