Epaper Edisi 23 Agustus 2024 | RADAR BOGOR DIGITAL
Wajah kawasan Puncak kembali ditata. Ratusan pedagang yang semula menempati bangunan liar akan didorong mengisi Rest Area Gunung Mas, akhir Agustus ini. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memastikan program menjadikan “Puncak Kembali Asri” segera terealisasi.
Tempat Relokasi Rest Area Puncak
berjualan s/d 14 Juli 2024 : 170 Pedagang
ADANYA penataan lanjutan kawasan Puncak mendapat
banyak pihak. Mulai dari
DPRD Kabupaten Rudy Susmanto hingga tokoh pemuda.
Penataan menunggu lokasi
NYAMAN: Kawasan Rest Area Gunung Mas, Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, tampak rapi dan nyaman sebagai pusat perbelanjaan bagi pelancong.
SEBELUM DAN SESUDAH:
Penampakan bangunan milik PKL yang sedang ditertibkan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor (foto atas).
Penampakan sisa-sisa bangunan milik PKL pasca penertiban.
Dalam penataan PKL kawasan Puncak jilid dua ini, Pemkab Bogor telah menyampaikan teguran tertulis berupa surat peringatan (SP) I, II, dan III kepada pedagang kaki lima yang masih menempati bangunan liar. Tercatat ada 196 PKL yang akan dipindahkan ke kawasan Rest Area dalam penataan lanjutan. Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengungkapkan bahwa penataan kawasan Puncak menjadi sorotan berbagai pihak termasuk Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Wapres Ma’ruf menginginkan kawasan wisata Puncak Bogor kembali asri. ”Pak Wapres memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang sudah dilakukan dan beliau memberikan penekanan untuk terus dilakukan penataan sehingga kawasan Puncak bisa kembali asri seperti 20-30 tahun lalu,” ungkap Asmawa, Senin (15/7/).
Asmawa juga memberi catatan dalam penataan Puncak Jilid 2. Yakni penertiban PKL harus dilaksanakan secara humanis. ”Dari awal karena kita punya pengalaman di tahap pertama. Maka di tahap kedua ini harus lebih smooth, lebih
humanis,” kata Asmawa. Menurut dia, untuk masyarakat yang menolak dipersilakan. Sebab baginya penolakan tersebut ada mekanismenya. ”Silakan saja, penolakan kan ada mekanismenya,” tuturnya. Nantinya pada 26 Agustus 2024 ada 825 aparat gabungan akan dikerahkan untuk melakukan pembongkaran tahap 2 kios liar di Puncak. Aparat terdiri dari Pemkab Bogor dan TNIPolri. ”Tadi kurang lebih ada 825 personel itu gabungan Satpol PP, TNI-Polri, termasuk Garnisun. Dengan dukungan alat berat dan truk untuk pembersihan setelah itu,” kata Asmawa. Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor Cecep Imam Nagarasid mengungkapkan, Surat Peringatan (SP) I telah dilayangkan pada 6 Agustus 2024, SP II dilayangkan pada 15 Agustus 2024, dan SP III dilayangkan 20 Agustus 2024. Kemudian, 21 Agustus 2024 dilakukan penyegelan dan 22 Agustus limpahan ke Bidang Tibum Satpol PP. Sehingga eksekusi dilakukan pada 26 Agustus 2024 terhadap 196 bangunan di jalur Puncak. Kabag Administrasi Pembangunan Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji
memaparkan, bahwa hasil pembahasan sesuai tugas dan fungsinya pada pelaksanaan kegiatan penataan kawasan Puncak tahap II. Seperti Dinas Damkar menyediakan dua kendaraan juga APAR, Dinkes menyediakan ambulance, DLH menyediakan 50 truk pengangkut sampah dengan 250 personel, untuk Dishub menerjunkan 40 personil pengamanan Sementara itu, pada penataan puncak tahap pertama, ada 329 pedagang yang didorong masuk ke dalam rest Area Gunung Mas. Secara keseluruhan, total pedagang yang akan difasilitasi di Rest Area Gunung Mas sebanyak 523 PKL. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebanyak 172 pedagang, dari data yang dikantongi pemda pada 2017 sebanyak 351. Seperti diketahui, sejak penataan pertama dilakukan pada 26 Juni 2024, pemerintah terus melakukan inovasi untuk menghidupkan kawasan Rest Area Gunung Mas. Sejumlah fasilitas ditambah untuk mendorong roda perekonomian pedagang. Termasuk menyediakan Wifi gratis, membuka gerau layanan administrasi kependudukan (adminduk), perizinan dan PBB, menambah
penerangan jalan umum (PJU) serta memberikan insetif selama 6 bulan kepada para pedagang agar bebas dari kewajiban membayar retribusi dan bebas biaya parkir. Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor Bayu Ramawanto mengatakan, 10 titik wifi gratis dipasang secara menyebar di Rest Area Gunung Mas Puncak yang menjangkau seluruh kawasan rest area dengan kecepatan hingga 100 mbps.
”Wifi gratis ini kami beri nama BOFFI (Bogorkab Free Wifi), baik ID dan paswordnya kita kasih baik ke para pedagang juga para pengunjung. Ini juga upaya kami untuk membantu para pedagang yang akan menerapkan pembayaran non tunai, dan mengoptimalkan pelayanan di gerai pelayanan publik rest area. Agar sinyal tetap stabil dan terjaga dengan baik, kami terus memonitor,” katanya. Salah satu pedagang Rest Area Gunung Mas Puncak Lina mengaku sangat terbantu dengan adanya wifi publik yang disediakan oleh Diskominfo Kabupaten Bogor. ”Alhamdulillah dengan adanya wifi publik gratis ini, sekarang pembayarannya tidak hanya cash tapi bisa dengan
Diimbau Cari Jalan Alternatif
Untuk itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor mengimbau seluruh pengendara yang hendak melintas di kawasan Puncak pada tanggal tersebut untuk mencari jalur alternatif. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dishub Kabupaten Bogor Dadang Kosasih mengatakan, saat penertiban PKL Puncak, pihaknya bersama Satuan Lalu Lintas Polres Bogor berencana menerapkan buka tutup jalur satu arah. “Misalkan yang kiri di bongkar, yang kanan dibuka, begitu juga sebaliknya. Jadi enggak berarti ditutup total, penutupannya seperti itu,” ujar Dadang Kosa sih, Kamis, 22 Agustus 2024. Menurutnya, untuk menghindari kepadatan saat pener tiban PKL Puncak berlangsung, pengendara bisa menggunakan beberapa jalur alternatif. Misalnya, pengendara yang hendak menuju Cianjur atau Bandung bisa menggunakan jalur Jonggol atau Sukabumi untuk menghindari terjadinya penumpukan kendaraan. “Wajiblah disarankan, karena kalau tetap dipaksakan akan terjadi penumpukan kendaraan, lebih baik lewat jalan alternatif itu akan lebih maksimal lagi,” ungkapnya. Sedikitnya, Dishub Kabupaten Bogor akan mengerahkan 40 personel untuk melakukan pengaturan lalu lintas selama penertiban PKL Puncak berlangsung.(dev/feb)
pembayaran digital. Semoga pengunjung jadi makin betah jajan disini dan semakin ramai,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor Ajat Rohmat Jatnika mengatakan, sejumlah kebutuhan penataan Puncak yang telah diusulkan ke Wakil Presiden Ma’ruf Amin seperti pagar pengaman atau guard rail, peningkatan kualitas jalan
Puncak Kembali Asri
berupa pelebaran dan pelapisan jalan, pedestrian, taman, anjungan pandang, serta dinding penahan tanah. Kemudian, dari segi keamanan dan keselamatan, Pemkab Bogor mengusulkan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, serta lampu penerangan jalan umum atau PJU. Di samping itu, Pemkab Bogor juga membutuhkan perluasan Rest Area Gunung Mas yang lahannya milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dari semula
”Paksa”
7 hektare, diusulkan penambahan 4 hektare. ”Perlu juga pos gabungan, tujuannya untuk monitoring kaitan lalu lintas hingga kebencanaan. Kemudian nantinya di situ ada pusat informasi center, ada dasbor pengendalian lalu lintas,” kata Ajat. Ia memastikan perekonomian pedagang kaki lima atau PKL di Kawasan Wisata akan menjadi lebih baik setelah pindah ke Rest Area Gunung Mas.(dev/feb)
Direktur Sosial Bisnis Center (SBC) Muhammad Burhan mengapresiasi langkah PJ Bupati Bogor Asmawa Tosepu yang gerak cepat (gercep) menata kawasan Puncak jadi lebih asri. Melihat suasana baru usai penataan tahap pertama, Burhan pun salut dengan upaya Pemkab Bogor menata destinasi wisata Puncak menjadi lebih rapi dan enak dipandang. “Saya lihat dari medsos memang suasana alamnya jadi lebih kelihatan, makin asri. Saya kira ini pelru diapresiasi,”kata Burhan. Meski begitu, Burhan pun meminta agar pemkab Bogor tidak teang pilih dalam menata kawasan Puncak. Sebab, menurutnya bukan hanya PKL saja yang perlu ditata, sebab vila vila liar juga perlu disorot sehingga tidak tereksan tebang pilih. ”Mungkin PR nya bagaiamana penataan ini membuat pedagang yang dpindah ke rest area juga merasa tenang
dan nyaman,”tuturnya. Oleh karena itu, bukan hanya ketersediaan fasilitas penunjag di Rest Area Gunung Mas yang diperhatikan, tapi pelru ada kebijakan pemda agar setiap wisatawan atau agen agen travel wajib mampir ke kawasan Rest Area Gunung Mas. ”Pengalaman saya di Cina itu turis diwajibkan mampir ke tempat yang sengaja mereka arahkan. Dan kalau ada agen travel yang tidak melakukan itu ada sanksi administrasi yang dikenakan,”paparnya.
Sementara itu,Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto juga menyampaikan dukungannya atas amanat yang diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH.Ma’ruf Amin terhadap keberlanjutan pembangunan di kawasan Puncak pasca penertiban. “Sama dengan arahan pak wapres, Beliaukan memberikan penekanan untuk terus dilakukan penataan sehingga kawasan Puncak bisa kembali asri seperti sedia kala. Tentu kami sebagai
dewan juga akan terus mendukung pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam ini untuk penataan kawasan puncak ke arah yang lebih baik,” kata Rudy Susmanto. Menurut Rudy dengan beberapa gagasan yang saat ini tengah direncanakan oleh Pemkab Bogor berkaitan dengan pelebaran jalan, membangun pos gabungan, pedestrian dan beberapa rencana lainnya sebagai langkah yang positif.
“Kami berharap beberapa program atau proyek pengerjaan di kawasan puncak dapat segera dilakukan dan selesaikan. Ini akan sangat berpengaruh pada tingkat pariwisata di Kabupaten Bogor,” ucapnya. “Kita lihat aja sekarang setelah pembongkaran banyak kendaraan yang sengaja berhenti untuk sekedar berfoto atau menikmati alam, tentu hal tersebut harus didukung oleh pemerintah dari segi penataan dan keselamatan karna belum ada pembatas jalan,” tandasnya (dev/feb)
Sambungan dari Hal A1
Sambungan dari Hal A1
Sambungan dari Hal A1
Tetap Kawal!
DPR Akhirnya Patuh Putusan MK
Aksi penolakan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada yang bergulir di banyak daerah akhirnya membuahkan hasil. DPR RI memastikan tidak akan ada pengesahan RUU Pilkada. Dengan demikian, syarat terbaru pencalonan pilkada tetap mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
SOFYANSYAH/RADAR BOGOR
PROTES: Gelombang massa dari berbagai elemen, mulai dari mahasiswa, guru besar, akademisi, masyarakat sipil, pelajar hingga komika melakukan aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada 2024 di halaman gedung DPR RI, kemarin.
PDIP Tetapkan Pasangan
Jaro Ade dan Musyafaur Rahman
Rudy Susmanto Punya Konsep Ngantor di Desa
BOGOR–Bakal calon bupati
Bogor Rudy Susmanto mulai
memaparkan konsep aktivitas
jika ia diberikan mandat oleh
Masyarakat menjadi bupati Bogor periode 2024-2029. Salah satunya konsepkan berkantor dari desa ke desa.
“Dengan luasnya kabupaten bogor konsep ini merupakan salahsatu rencana kami kedepan, bahwa ada konsep namanya bupati ngantor di desa,” kata Rudy, Kamis, (22/8).
Menurutnya, konsep ngantor di desa ke desa itu merupakan konsep yang sangat efektif untuk melihat potensi yang ada disetiap wilayah Kabupaten Bogor.
“Kita sebenarnya nyobain, Bupati ngantor di desa, dan pada saat bupati ngantor di desa kita bisa melihat sebuah potensi yang luar biasa ditiap desa,” jelasnya. Tak hanya berkantor, namun, Rudy ingin melihat langsung potensi desa saat beraktivitas dan bersentu-
han dengan masyarakat. “Jadi semua kecamatan semua desa bisa terkumpul disatu tempat yang sama, pada saat itu setelah salat zuhur kita bisa diskusi, setelah salat subuh kita bisa lihat pergerakan siswa siswi berangkat sekolah jalannya lewat mana, macetnya di mana, terus potensi wilayahnya di mana dari pada kita hanya melihat seremonial, saya rasa lebih efektif apabila ada program ngantor di desa,” kata Rudy. Selain itu, kata Rudy, nanti jika dirinya dimandatkan menjadi bupati Bogor tentunya untuk melengkapi pelayanan saat berkantor disetiap desa tersebut akan berkolaborasi dengan dinasdinas terkait. “Tinggal kita tarik mobil disdukcapil berkolaborasi dengan polres samsat, dalam satu hari tapi 24 jam atau 48 jam bupati atau wakil bupati ngantor di satu tempat,” ucapnya.
“Pelayanan sosial masyarakat baik administrasi kependudukan
dari bikin sim dari pelayanan lainnya BPN bikin sertifikat tanah semuanya bisa disatu tempat akhirnya kabupaten Bogor,” sambungnya.
Rudy mencontohkan disalah satu wilayah yang ada di kabupaten Bogor yakni wilayah Kecamatan Pamijahan yang memiliki potensi dan pengelolaan yang baik. Namun, kata dia, masih terdapat kekurangan sajian wisata.
“Pamijahan itu beberapa objek wisata tumbuh dengan sendirinya tanpa banyak campur tangan pemerintah kabupaten Bogor, tumbuh dari tangan tangan swasta, tumbuh dari tangan tangan kepala desa, seperti di lembur anyar, misalnya, ada 26 kamar resort, ternyata 26 kamar resort itu satu resort itu milik RT satu satu dikelola jadi satu tempat, pendapatan dari resort tersebut masuk ke uang kas RT untuk keperluan warganya” tuturnya.
Sehingga, kekurangan objek
wisata yang ada di Pamijahan seperti rekreasi kebun binatang bisa di tambahkan di wilayah pamijahan untuk melengkapi area wisata tersebut.
“Kalo pemerintah kabupaten Bogor contoh akhirnya menarik satu objek wisatanya taman safari, kita ada di kabupaten bogor bisa kita ajak kolaborasi kita siapkan lahan bangun infrastruktur bersama sama, kita pindahkan hewan hewannya sebagian kesini maka permasalahan kemacetan di puncak bisa terurai,” imbuhnya.
Namun, begitu, Rudy pun mengakui jika program yang akan dilakukan ketika jadi bupati itu tak bisa dilakukan secara keseluruhan ditiap desa. Maka itu, ia mengaku akan dilakukan secara cluster daerah pemilihan (Dapil).
“Kita tidak mungkin bisa memaksakan harus 416 desa kita tinggal, kita akan bikin cluster, contohnya dibikin 6 cluster seperi daerah pemilihan,” pungkasnya.(cr2/c)
Advokat Bogor Bersatu Dukung Dedie-JM
BOGOR–Sejumlah pengacara atau advokat yang tergabung dalam Advokat Bogor Bersatu bersilaturahmi dengan Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim dan Jenal Mutaqin. Silahturahmi yang digelar di Jln Ciremai 12 Kota Bogor ini mereka turut menyampaikan komitmen mendukung Dedie dan JM. Koordinator Advokat Bogor Bersatu, Kusmahidin mengatakan selain memberikan dukungan kepada Dedie dan JM, mereka juga berkomitmen untuk mengawal proses di Pilkada. Khususnya bila terjadi permasalahan hukum di
kemudian hari. “Ketika misalnya ada persoalan hukum yang menyangkut baik secara pribadi maupun nanti sebagai calon maka kami akan siap menjadi pengacara keduanya,” sebutnya. Ia menjelaskan mereka memilih mendukung Dedie-JM karena melihat keduanya merupakan pasangan yang terbaik untuk memimpin Kota Bogor. Keduanya sudah berpengalaman sebagai birokrat, Dedie di eksekutif sebagai Mantan Wakil Wali Kota Bogor dan Jenal di legislatif sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bogor.
“Perpaduan ini kita harapkan bisa membawa Kota Bogor yang lebih
baik untuk Bogor beres. Dalam waktu dekat kami akan mendeklarasikan diri sebagai pendukung dari Dedie-JM,” ungkapnya.
Sementara itu, Bakal Calon Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengaku dukungan yang diberikan merupakan semangat baru untuk berjuang di Pilwalkot nanti.
Dukungan ini akan menjadi tam ba han modal untuk mereka mendaftarkan diri ke KPU sebagai pasangan calon pada 27 Agustus nanti.
“Saya minta mereka formalkan juga, termasuk dia mungkin dibikinkan acara khususnya. Selain itu, dalam waktu dekat kata akan dekla-
BOGOR–DPP PDI Perjuangan (PDIP) menetapkan pasangan Ade Ruhandi alias Jaro Ade dan Musyafaur Rahman menjadi calon bupati Bogor dan wakil bupati Bogor periode 2024 - 2029. Adapun, pengumuman penetapan duet jaro Ade dan Musyafaur Rahman sekaligus mengumumkan 169 bakal calon kepala daerah tahap dua untuk Pilkada 2024, yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (22/8). Penetapan pasangan calon bupati dan wakil Bupati Bogor ini sekaligus mempertegas bahwa partai Golkar berkoalisi dengan PDI Perjuangan dalam Pilkada Kabupaten Bogor 2024.
Pengumuman bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tahap dua yang dihadiri oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri itu disiarkan melalui kanal YouTube PDI Perjuangan. Hasto Kristiyanto dalam pidatonya menyampaikan bahwa proses kaderisasi di PDI Perjuangan berjalan sistematik. Proses kaderisasi itu telah membuahkan hasil dengan semakin banyaknya kader PDIP yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. “Dari 169 calon yang diumumkan
hari ini dari 6 provinsi, terdapat 4 calon gubernur dan 3 calon wakil gubernur yang berasal dari PDI Perjuangan,” kata Hasto. Menurut dia, dari 151 kabupaten dan 12 kota, terdapat 87 calon kepala daerah dan 39 calon wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan. Dua di antara calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diumumkan Hasto adalah pasangan Jaro Ade dan Musyafaur Rahman. Jaro Ade sendiri merupakan politisi Partai Golkar yang sempat menjabat sebagai wakil Ketu DPRD Kabupaten Bogor. Jaro Ade kemudian maju di Pilkada Kabupaten Bogor 2019. Ia berpasangan dengan Ingrid Maria Palupi
rasi sebagai pasangan calon. Namun masih menunggu pelantikan anggota DPRD terpilih,” sebutnya. Dedie menyebut, para advokat yang mendukungnya juga menaruh sejumlah harapan. Diantaranya meminta agar dirinya membuat kota Bogor menjadi lebih baik, lebih tertata, lebih indah, dan lebih bersih lagi di segala sektor. “Tetapi tentu kenapa mereka menitipkan harapannya ke kita karena mungkin saya dan Kang Jenal paling tidak lebih paham kondisi. Kita lebih punya pengalaman yang mungkin bisa nanti diimplementasikan secara lebih komprehensif lagi,” tuturnya.(rp1/c)
RESMI DIUMUMKAN: Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengumumkan 169 bakal calon kepala daerah tahap dua untuk Pilkada 2024 di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (22/8).
BOGOR–Koalisi partai politik di Pilwalkot Bogor bakal terjalin antara PAN, Gerindra, dan PDI Perjuangan. Sinyal koalisi ini muncul setelah pengurus DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bogor dan DPC Gerindra Kota Bogor menyambangi Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Bogor di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tanah Sareal, pada Rabu (21/8) malam. Ketua DPD PAN Kota Bogor, Bedjo Santoso, mengatakan pertemuan ini bagian dari upaya membangun koalisi dalam Pilkada Kota Bogor mendatang. Ini diinisiasi langsung oleh partainya. “Pertemuan ini mereka sepakat menjalin kerjasama politik yang solid di Kota Bogor. Sebab dalam bingkai Indonesia Raya, kita tidak bisa membangun Kota Bogor sendirian,” katanya. Ia menilai menghadapi Pilkada memerlukan kebersamaan antara partai. Hal ini tak lain agar bisa bersatu untuk memenangkan calon yang diusung. “Harapannya kita berkerjaaama untuk bersama-sama mengusung calon yang kita yakini akan menang,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Kota Bogor, Sopian Ali Agam, menuturkan pihaknya berharap pertemuan ini bisa menghasilkan kesepakatan dan kesepahaman untuk membangun Kota Bogor ke depan.
“Kami berharap ke depannya bisa bersama-sama memenangkan calon yang sudah direkomendasikan,” tuturnya. Dia pun berharap pertemuan dengan PDI-P terus berlanjut ke depannya. Agar bisa menjadi dukungan penuh untuk pasangan Dedie Rachim dan Jenal Mutaqin. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, pasangan Dedie Rachim dan Jenal Mutaqin bisa berkomunikasi dengan DPP PDI Perjuangan,” ujar Sopian.
Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, mengakui terhormat atas kunjungan DPC PAN dan Gerindra. Partainya disebut siap melakukan kerjasama dan kesepakatan di Pilwalkot. “Mudah-mudahan dalam satu dua hari ke depan ada yang lebih konkret dalam menentukan siapa yang akan diusung oleh PAN, PDI Perjuangan, maupun Gerindra,” ujarnya. Dia optimis dengan perjuangan bersama maka calon yang diusung oleh tiga partai ini bisa menang. Walaupun demikian keputusan kerjasama masih akan melalui persetujuan DPP masing-masing partai. “Saya berharap kalau memang pasangan yang sudah diusung oleh PAN dan Gerindra ingin juga didukung oleh PDI Perjuangan saya harap mereka bisa komunikasi dengan DPP kami,” tambahnya.(rp1/c)
FOTO: FIKRI/RADAR BOGOR
SILATURAHMI: Jajaran Pengurus Partai PAN dan Gerindra menyambangi Kantor DPC PDIP Kota Bogor.
BERI DUKUNGAN: Advokat Bogor bersatu menyatakan dukungan ke pasangan Dedie-JM di Pilwalkot Bogor November nanti.
FOTO HENDI NOVIAN RADAR BOGOR
SAFARI POLITIK: Bakal Calon Bupati, Rudy Susmanto saat safari politik.
MIMBAR BEBAS
(0251) 8382525
(0251) 8321196
7. RS Mulia Pajajaran (0251) 8379898
8. Damkar Kabupaten Bogor (021) 8753547
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (0251) 8312292
RS Azra (0251) 8318456
RS Hermina Mekarsari (021) 29232525
RS Medika Dramaga (0251) 8308900/081319310610
Bogor Medical Center (BMC) (0251) 8390435
RS Karya Bhakti Pratiwi (0251) 8626868
Rumah Sakit Dr H Marzoeki Mahdi (0251) 8324024
Rumah Sakit Islam Bogor (0251) 8316822
Rumah Sakit Daerah (Rsud) Cibinong 021-875348, 8753360
non subsidi, kembali diberlakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga. Diketahui harga pertamax naik per 10 Agustus 2024, menjadi Rp.13.700 dari harga sebelumnya, yakni Rp.12.950. Sebelumnya, PT Pertamina juga telah menyesuaikan harga BBM non subsidi, per 1 Agustus 2024. Antara lain Pertamax Green 95, Pertamax Turbo, Pertamax Dex dan Dexlite. Kenaikan BBM telah dianggap wajar oleh masyarakat. Awalnya, memang masyarakat telah sering dikagetkan dengan berita penyesuaian harga BBM. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat menjadi terbiasa karena perubahan harga BBM terlalu sering terjadi.
Sistem Sanksi Tak Bikin Efek Jera
MENTERI Hukum dan Hak
Asasi Manusia RI, Yasonna H. Laoly tepat di Hari Ulang Tahun RI ke-79 Sabtu, 17 Agustus 2024 mengumumkan sebanyak
176.984 narapidana dan Anak Binaan menerima Remisi Umum (RU) dan Pengurangan Masa Pidana Umum (PMPU) Tahun 2024. Pemberian remisi tersebut sebagai bentuk apresiasi kepada para narapidana atas prestasi, dedikasi, dan disiplin para narapidana dalam pembinaan yang selama ini dilakukan. Di sisi lain pemberian remisi ini mampu membantu mengurangi persoalan overload dan overcrowded di banyak lapas, sekaligus penghematan anggaran sebesar Rp274 Milyar. Persoalan tingginya kapasitas hunian lapas menjadi persoalan serius di banyak lapas. Lembaga Pemasyarakat Cipinang kelas 1 dari kapasitas 800 dihuni 2738 narapidana dan tahanan. LaPas Bangka Belitung bahkan sudah berencana membangun bangunan baru di wilayah Tobo ali untuk menambah kapasitas lapas agar para narapidana lebih nyaman menjalani proses binaan. Tingginya hunian lapas secara sederhana menunjukkan tingginya perilaku aneka kriminalitas atau kejahatan di masyarakat. Selain itu juga menggambarkan sistem sanksi yang ada hari ini tak mampu memberikan efek jera, Yakni efek kapok sehingga tidak akan mengulanginya kembali sekaligus mencegah orang lain melakukan kejahatan yang serupa dengan itu.
Anisah Rahmawati anisah.rahmawati2017 @gmail.com
Selamatkan Sistem Pendidikan Indonesia
BERBAGAI berita maraknya kasus mahasiswa di Bogor bunuh diri ternyata tercatat sudah terjadi sejak tahun 2015. Terhitung ada 5 orang mahasiswa yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Melihat fakta yang terjadi pasti ada yang salah dalam sistem pendidikan kita saat ini. Kondisi mental pelajar yang begitu rapuh, jauh dari tuntunan agama dan kurangnya edukasi untuk bertahan dalam berbagai kondisi mungkin menjadi beberapa faktor pemicu terjadinya kasus-kasus tersebut. Seperti yang kita ketahui sistem
pendidikan saat ini terlihat lebih berfokus bagaimana caranya menghasilkan materi. Tujuan para pelajar untuk kuliah saat ini kebanyakan adalah agar mendapatkan gelar pendidikan sehingga nantinya mudah mendapatkan pekerjaan dan bisa berkerja di tempat yang bonafit. Jadi semuanya tujuannya adalah nilai materi semata. Padahal tujuan pendidikan yang sebenarnya adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat menjadikan generasi-generasi yang cemerlang yang menguasai ilmu dan mampu mengaplikasikanjya
ke dalam kehidupan sehingga generasi-generasi yang dicetak akan mampu merubah peradaban dunia. Oleh karena itu alangkah baiknya kita perlu memperbaiki sistem yang bebas saat ini agar kembali kepada tujuan asli dari pendidikan itu sendiri, serta pendidikan yang mampu membina iman dan ketakwaan para pelajarnya agar kejadian yang memilukan ini tidak akan terulang kembali
Irma Megawati Bogor, Jawa Barat irmamegawati0704 @gmail.com
Masyarakat pun lama-kelamaan semakin tidak peduli dengan penyesuaian harga yang selalu menjadi agenda kebijakan negara. Masyarakat hanya bisa menerima dengan pasrah dan tidak bisa berharap harga BBM akan turun. Meskipun harga BBM yang naik merupakan BBM non subsidi. Akan tetapi, dampaknya sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat. Karena perusahaan-perusahaan besar pasti menggunakan BBM non subsidi untuk aktivitas dan operasionalnya. Sementara sebagian besar barang yang dibutuhkan masyarakat adalah hasil dari produksi perusahaan besar. Berkelitnya masalah ini tidak
akan bisa dilepaskan dari konsep liberalisasi ekonomi. Yaitu konsep kebebasan yang mendominasi setiap kebijakan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Liberalisasi migas membuka pintu yang lebar bagi pihak asing dan swasta untuk bermain lihai di negeri ini. Keuntungan materi menjadi satu-satunya tujuan yang mereka terapkan dalam setiap strategi yang ditetapkan. Liberalisasi ini pun hanya berpihak pada perusahaan tambang migas asing dan para pengusaha besarnya di dalam negeri. Para pengusaha kapitalis ini memandang rakyat sebagai sasaran bisnis yang strategis, yang terus tumbuh dan berkembang seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dengan
kebutuhan migas yang juga meningkat. Dengan harga berapapun, rakyat pasti akan membeli karena BBM dianggap sebagai barang modal yang menggerakkan setiap aktivitas masyarakat. Inilah strategisnya usaha yang dikembangkan para oligarki oportunis. Di tengah kelemahan rakyat, bisnis migas para kapitalis terus menjerat hingga akhirnya memaksa rakyat masuk ke dalam lubang kemiskinan yang makin dalam. Inilah sistem kapitalisme yang menyengsarakan rakyat. Konsepnya yang licik hanya melahirkan kezaliman bagi rakyat. BBM murah hanyalah impian yang tak berujung. Migas yang melimpah adalah
Ngeri Badai PHK
GELOMBANG PHK kembali melanda perusahaanperusahaan besar di Indonesia. Sejumlah industri padat karya, seperti tekstil, garmen, dan alas kaki, terpaksa menghentikan operasional nya (gulung tikar). Tidak disangka, gelombang PHK ini juga berdampak pada usaha-usaha rakyat di sekitar perusahaan.
Jumlah pekerja yang terkena PHK meningkat tajam menjadi 44.195 orang hingga pertengahan Agustus ini. Angka ini melonjak diban-
dingkan dengan data PHK yang tercatat oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada periode Januari-Juni 2024 yang berjumlah 32.064 orang. Jumlah PHK terbanyak terdapat di sektor industri pengolahan (termasuk tekstil, garmen, alas kaki) yaitu sebanyak 22.356 orang. Sedangkan non industri pengolahan sebanyak 20.507 orang. PHK menjadi hal yang umum di berbagai daerah karena kondisi ekonomi dunia yang buruk. Hal ini terjadi akibat penerapan sistem
milik rakyat seutuhnya. Setiap pengurusannya wajib dikelola negara dengan strategi dan kebijakan yang amanah dan bijaksana. Konsep ini hanya mampu tersaji dalam tatanan sistem yang menyandarkan agama sebagai panduan. Aturan agama-lah satu-satunya aturan yang mampu menjadi setir utama. Karena dalam aturan agama, negara-lah penjaga setiap urusan rakyat. Hanya dengan sistem amanah pula, rakyat mampu mengakses BBM murah bahkan gratis dengan tata kelola yang bijaksana dan mumpuni. Wallahu a'lam Yuke Octavianty yukeoctavianty1221@gmail.com
Terjadi Lagi
ekonomi kapitalis yang cenderung hanya berorientasi pada profit semata, tanpa memikirkan nasib para pekerja. Buruh hanya dijadikan sebagai mesin produksi semata oleh para pengusaha (pemilik modal). Sementara, di sisi lain banjirnya produk impor membuat banyak perusahaan kolaps karena tidak mampu bersaing, hingga pada ujungnya terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sementara penguasa seolah berlepas tangan dari kewajiban melindungi urusan rakyat.
Padahal sudah jelas termaktub dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 "Tiap - tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia". Dalam pasal tersebut secara gamblang menyatakan bahwa pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Suhaeni suhaenifaperta@gmail.com
TERUSAN
Tetap Kawal!
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua
DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dalam konferensi pers tadi malam (22/8), Dasco menjelaskan RUU Pilkada tidak bisa dilaksanakan. Sebab, agenda rapat paripurna DPR yang sejatinya untuk mengesahkan RUU tersebut tidak kuorum.
”Artinya (karena tidak kuorum, Red), pada hari ini (kemarin, Red), revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakan,” kata Dasco. Dalam rapat paripurna yang dimulai pukul 09.30 kemarin, Dasco menyebut hanya 89 anggota DPR yang hadir (dari total 575 anggota) rapat dan 87 orang izin. Merujuk pasal 279 dan 281 Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPR, kuorum sidang DPR adalah lebih dari separuh anggota DPR menghadiri sidang yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi. Jika kuorum tidak tercapai, rapat ditunda sebanyak-banyaknya dua kali dengan tenggat waktu tidak lebih dari 24 jam. Dalam rapat kemarin, Dasco selaku pimpinan rapat paripurna sudah menskors rapat selama 30 menit untuk mencapai kuorum. Namun, karena kuorum masih belum tercapai, agenda pengesahan RUU Pilkada tidak bisa dilaksanakan.
”Karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi UU, maka yang berlaku adalah hasil keputusan MK,” tegas Dasco. Apakah RUU Pilkada tetap akan disahkan di paripurna berikutnya? Dasco menegaskan agenda rapat paripurna terdekat bertepatan dengan dimulainya masa pendaftaran calon. Yakni Selasa (27/8) pekan depan.
”Kami merasa bahwa lebih lebih baik itu (pengesahan RUU Pilkada) tidak dilaksanakan karena masa pendaftarannya (cakada) sudah berlaku,” ujarnya. Meski demikian, Dasco tidak menampik RUU Pilkada kemungkinan akan tetap dilaksanakan pada periode DPR berikutnya. Sebab, dia menyebut aturan tentang pilkada masih perlu penyempurnaan. Begitu pula dengan UU Pemilu. ”RUU pilkada ini tidak datang sekonyong-konyong, revisi UU Pilkada ini sudah dilakukan sejak januari 2024 dan berjalannya perlahan-lahan,” ujarnya. Disinggung mengenai pembatalan RUU Pilkada setelah berkomunikasi dengan pihak ‘istana’ , Dasco membantahnya. ”Saya tidak ke istana, tidak ketemu Pak Jokowi. Dan memang tidak ada urgensinya (berkomunikasi dengan pihak ‘istana’ Red),” ungkapnya. Bagaimana tanggapan Istana? Diwakili Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi Istana menyatakan akan mematuhi aturan yang ada. Pernyataan DPR terkait batalnya pengesahan UU Pilkada yang artinya akan menggunakan aturan dari putusan MK. “Pemerintah dalam posisi yang saa seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku,” ucapnya. Terkait banyaknya demonstrasi, Hasan menyebut hal itu sebagai proses demokrasi. Dia melihat berbagai stakeholder punya peran dalam aksi kemarin.
“Pesan yang harus disampaikan a salah kita menjamin kebebasan berpendapat. Kami berharap semua menghindari disinformasi, fitnah, apalagi kebencian yang bisa memun-
culkan hal iadk baik,” ucapnya. Dia ingin masyarakat hidup tenang dan roda perekonomian tetap berjalan. Terpisah, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan, tindak lanjut atas putusan MK masih berproses. Pihaknya mengaku tidak bisa serta merta mengesahkan perubahan revisi Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan tanpa lebih dahulu berkonsultasi ke DPR dan Pemerintah. Permohonan untuk menggelar rapat konsultasi, lanjut dia, telah dilakukan. “Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut putusan MK,” ujarnya di Kantor KPU RI. Afif menjelaskan, desakan untuk segera menerbitkan perubahan PKPU sulit dilakukan. Jajaranya belajar dari kasus tindak lanjut putusan MK 90/2023 tentang usia capres/cawapres. Kala itu, KPU menerbitkan revisi PKPU diluar prosedur sehingga dijatuhkan sanksi peringatan keras oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir,” tuturnya. Untuk itu, KPU berupaya memperbaiki dalam menindaklanjuti putusan MK nomor 60 dan 70. Lantas, bagaimana dengan adanya revisi UU Pilkada? Komisioner KPU Idham Holik menerangkan akan mencermati perkembangan. Pihaknya belum bisa berspekulasi berkaitan dengan dinamika tersebut.
Dalam perspektifnya, keputusan merevisi UU merupakan kewenangan DPR sehingga KPU tidak bisa masuk mengomentari.
“Prinsipnya KPU akan mencermati perkembangan demi perkembangan dari hari ke hari ini,” ujarnya. Keperluan KPU saat ini adalah mendapat jadwal konsultasi sesegera mungkin.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mendesak KPU untuk tidak ragu mengesahkan PKPU pasca putusan MK. Secara formal, kewajiban konsultasi telah dilaksanakan dengan mengirimkan surat. Jika menunggu jadwal Rapat Dengar Pendapat, dapat dipastikan tidak akan terkejar. “Jadwal RDP sudah mepet dan kayaknya tidak mungkin sebelum Senin,” ujarnya. Lagi pula, dengan KPU menerbitkan PKPU, Jimly meyakini akan dapat membantu menenangkan keadaan.
“Sebaiknya KPU Jumat atau Sabtu sudah tetapkan PKPU tindak lanjut putusan MK tersebut,” kata pakar hukum tata negara itu.
Pada kesempatan berbeda, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menanggapi aksi penolakan revisi UU Pilkada yang dilakukan di banyak daerah. Dia menyebut aksi demonstrasi yang dilakukan banyak pihak ini merupakan aksis menunjukkan aspirasi dan harus didengar oleh lembaga politik.
“Ini mekanisme yang sehat bagaimana civil society puya aspirasi untuk diartikulasikan kepada lembaga politik termasuk DPR,” ujarnya.
PBNU menurut Yahya mendukung pandangan yang membela kepentingan rakyat banyak. Sehingga ada perbaikan sistem demokrasi. Dia berharap kedepan bisa terujud check and balan es yang objektif antara eksekutif, yudikatif, dan legiselatif. (far/lyn/tyo/ wan)
Demonstrasi Besar di Era Jokowi
Demo 212 (2016)
Pemicu: Kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama
Lokasi: Jakarta, Surabaya, Jogjakarta, dan Makassar
Kejadian Menonjol: kontroversi jumlah demonstran yang disebut sampai 2 juta orang
Demo UU KPK (2019)
Pemicu: revisi UU KPK
Lokasi: Jakarta, Surabaya, Jogjakarta dan lainnya.
Kejadian menonjol: pembakaran pos polisi Palmerah
Demo Pemilu (2019)
Pemicu: Hasil Pilpres 2019 Lokasi: Jakarta
Kejadian Menonjol: Kerusuhan di Sarinah, 400 ditangkap
Lokasi: Jakarta, Yogyakarta dan sejumlah daerah lain di Indonesia
Kejadian Menonjol: Adanya gerakan ‘Gejayan Memanggil’ yang membawa massa besar
Demo RUU Pilkada 2024
Pemicu: Menolak pengesahan RUU Pilkada 2024.
Lokasi: Jakarta, Yogyakarta dan sejumlah daerah lain di Indonesia
Kejadian Menonjol: Munculnya Gerakan “Peringatan Darurat” yang ditandai dengan garuda berlatar warna biru di media sosial
Sumber: diolah dari berbagai sumber
Sahkan Hasil Pemilu, KPU Fokus Pilkada
JAKARTA – Rangkaian Pemilu 2024 akhirnya tuntas. Kemarin (22/8) Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengesahkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional.
Keputusan itu merupakan tindak lanjut atas putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilu legislatif tahap II. Dalam keputusan final tersebut, hanya terdapat perubahan minor pada beberapa daerah.
Di antaranya, perubahan hasil pemilu DPRD provinsi dan perubahan hasil pemilu DPRD di tiga kabupaten/kota. Yakni, Kabupaten Lahat, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Paniai.
’’Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,’’ kata Ketua KPU Mochammad Afifuddin di kantor KPU, Jakarta. Hasil tindak lanjut sengketa itu tidak memengaruhi hasil pemilu secara nasional. Dengan begitu, hasil Pemilu 2024 dengan berbagai perolehan suaranya telah bisa digunakan sebagai dasar pencalonan pilkada.
Sementara itu, Komisioner KPU Yulianto Sudrajat mengatakan, dengan tuntasnya pemilu, jajaran KPU bisa fokus sepenuhnya menyiapkan pilkada. Tahapan paling dekat adalah pendaftaran pasangan calon yang dimulai pekan depan. Untuk mempersiapkan tahapan itu, pihaknya telah membekali seluruh jajaran di provinsi dan kabupaten/kota. ’’Karena pendaftaran tinggal hitungan hari. Insya Allah sudah siap melaksanakan,’’ imbuhnya. (far/c19/bay)
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,’’
Sambungan dari Hal 1
RIVALDI/RADAR BOGOR
KAWAL PUTUSAN MK : Mahasiswa dari berbagai kampus melakukan aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada 2024 di halaman gedung
DPR RI, kemarin.
KELURAHAN RANGGAMEKAR
KELURAHAN HARJASARI
MUARASARI
KELURAHAN LAWANGGINTUNG
BOGOR–Sebanyak 16 kelurahan dari
Kecamatan Bogor Selatan siap menunjukkan keindahan dan keunggulan wilayahnya dalam ajang Bogorku Bersih. Perwakilan dari setiap kelurahan maupun kecamatan secara resmi mendapatkan bukti pendaftarannya dalam ajang lomba kebersihan bergengsi Kota Hujan ini. Bogorku Bersih sudah memasuki tahap verifikasi. Para peserta dari lingkungan kelurahan maupun kecamatan telah resmi mendaftarkan diri dan siap bersaing dengan partisipan lainnya. Seperti diketahui, ajang ini merupakan program dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor yang menggandeng Harian Radar Bogor. Bogorku Bersih terbukti berkontribusi dalam mengembalikan dua kali piala Adipura secara berturut-turut.(*)
KELURAHAN KERTAMAYA
KELURAHAN PAKUAN
KELURAHAN RANCAMAYA
KELURAHAN PAMOYANAN
ALL SPORT
Laskar Manunggal Gelar Seleksi Liga 3
BOGOR–Mutiara 97 FC menggelar seleksi pemain terbuka yang akan berlaga di Liga 3 Seri 2 Jawa Barat 2024 di Lapangan Pusdikzi Lawanggintung, Kelurahan Lawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kamis (22/8). Sekitar 100 pemain ikut serta dalam seleksi tim berjuluk “Laskar Manunggal” itu, yang akan berlangsung selama dua pekan ke depan. Hingga tim pelatih menemukan komposisi skuad mumpuni untuk arungi Liga 3 Seri 2 Jabar 2024. Owner Mutiara 97 FC, Erwin Maulana mengatakan, untuk hari ini tidak terlalu banyak pemain yang ikut. Diduga berbarengan dengan jam sekolah, karena Liga 3 diikuti
pemain U-23. “Mungkin terkendala izin. Namun saya optimis pada Sabtu (24/8) nanti, animonya akan lebih banyak karena digelar pada pagi, dan di akhir pekan,” ujarnya ditemui di sela-sela seleksi. Erwin melanjutkan jika seleksi akan berlangsung Selasa, Kamis dan Sabtu. Berbarengan dengan seleksi Mutiara 97 FC U-17 untuk Piala Soeratin Jabar 2024. “Kalau tim Liga 3 di Lawanggintung. Sedangkan di Lapangan Brimob Sukasari untuk tim Piala Soeratin.” “Kebetulan untuk pekan ini seleksi di hari Kamis dan Sabtu. Pekan depan mulai dari Selasa,” imbuhnya.
Mutiara 97 FC, kata Erwin, membutuhkan antara 25 hingga 30 pemain untuk arungi Liga 3 Seri 2 Jabar 2024. Adapun seleksi akan dibagi ke dalam dua tahap. “Untuk tahap pertama kami seleksi hingga 60 pemain. Kemudian diciutkan jadi 30 pemain Untuk Liga 3 Seri 2 Jabar diperkirakan akan bergulir pada Oktober 2024. Ini keikutsertaan pertama Mutiara 97 FC usai absen musim 2023 lalu. “Kami vakum dulu karena ada yang perlu dievaluasi. Baik itu tim maupun manajemen. Akhirnya ketemu solusi bagaimana. Baru kemudian Mutiara 97 FC kembali ikut kompetisi,” tukasnya. (rur)
MONCHENGLADBACH –Borussia Monchengladbach dan juara bertahan Bayer Leverkusen akan berjumpa di pekan ke-1 Bundesliga 2024/2025 di BorussiaPark, Sabtu (24/8) dini hari (live Vision+ pukul 01.30 WIB). Gladbach dan Leverkusen samasama sudah memainkan satu pertandingan resmi musim ini. Gladbach turun di putaran pertama DFB Pokal, sedangkan Leverkusen bertanding di DFLSupercup/Piala Super Jerman. Di ajang DFB Pokal, Gladbach mengalahkan tuan rumah Erzgebirge Aue 3-1. Tiga gol Gladbach diciptakan oleh Franck Honorat, Luca Netz, dan Alassane Plea.
Sementara itu, Leverkusen bermain imbang 2-2 dengan runner-up Bundesliga musim lalu, Stuttgart. Dua gol Leverkusen dicetak oleh Victor Boniface dan Patrik Schick. Anak-anak asuh Xabi Alonso kemudian keluar sebagai juara usai menang adu penalti dengan skor 4-3. Schick, alex Grimaldo, Aleix Garcia, dan Edmond Tapsoba sukses menjalankan tugasnya dengan baik sebagai algojo Leverkusen. Musim lalu, Leverkusen sukses meraih gelar juara Bundesliga mereka yang pertama dalam sejarah. Musim ini, Leverkusen mengawali langkah dengan gelar juara DFL-Supercup. (bol)
BORUSSIA MONCHENGLADBACH VS BAYER LEVERKUSN
(RURI/RADAR BOGOR)
SELEKSI : Mutiara 97 FC menggelar seleksi pemain terbuka yang akan berlaga di Liga 3 Seri 2 Jawa Barat 2024 di Lapangan Pusdikzi Lawanggintung, Kelurahan Lawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kamis (22/8).
BOGORAksi demontrasi penolakan revisi Undang-undang (UU) Nomor 60 Tahun 2024 tentang Pilkada turut digelar di Kota Bogor. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Mahasiswa Universitas Pakuan (Unpak) berkumpul di Tugu Kujang, Kamis (22/8).
Pemkot Masih Pikir-Pikir
Belum ada keputusan resmi terkait penerapan kereta otonom atau Autonomous Rail Transit (ART) di Kota Bogor dalam waktu dekat. Ancang-ancang mengenai pengganti trem itu hanya sebatas rencana, yang belum tentu bisa direalisasikan di Kota Bogor.
BARU RENCANA KOK!
Koleksi
Ribuan Kujang
ANGGA Sulistiono memiliki 1.500 koleksi kujang di rumahnya. Beragam model dan ukuran dia miliki demi menjaganya tetap lestari. ”Ini mungkin menjadi koleksi kujang terbanyak di Indonesia. Saya kumpulkan ini semua sejak 2010 silam. Semua tidak saya jual, karena tujuannya dilestarikan,” kata Kepala Prodi Bio Kewirausahaan IBI Kesatuan Bogor ini. Rumahnya pun disulap layaknya museum agar Kujang terawat dengan baik. Kujang ini mayoritas berasal dari orang lain yang menitipkan kepadanya untuk dirawat dan dijaga. ”Awalnya saya pengkoleksi keris pusaka. Tapi, kemudian saya rasa kujang juga harus dilestarikan karena saya orang Sunda. Akhirnya saya koleksi kujang,” ungkapnya. (rp1/c)
HERY ANTASARI
Pj Wali Kota Bogor
Kereta Otonom Hanya Opsi
Seolah-olah kita sudah akan merencanakan, sudah ada konsep teknis, dan memilih ART seperti yang di IKN. Harus saya luruskan dulu itu. Jadi, kita ini kan segala sesuatu harus melalui kajian dan rencana, sedangkan ART itu belum.”
BOGORDinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor memperkenalkan aplikasi Layanan Informasi Kepariwisataan (Laksa). Aplikasi ini diklaim membantu wisatawan mencari informasi pariwisata Kota Bogor.
LAUNCHING: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor memperkenalkan aplikasi Laksa di Balai Kota, Kamis (22/8).
BOGORBelum dilaksanakannya pelantikan anggota DPRD Kota Bogor tak mempengaruhi jalannya pemerintahan. Hal ini diutarakan Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari.
Masyarakat tak perlu lagi takut datang ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Bogor. Selain tidak ribet menunggu antrean, tampilan ruang tunggu pun dibuat lebih ”eye catching” dan humanis.
Laporan: FIKRI RAHMAT UTAMA
Kamis (22/8).
IKUT DEMO: Mahasiswa berunjuk rasa dengan membakar ban di Tugu Kujang, Kota Bogor, Kamis (22/8). Meski tak semasif di Jakarta, aksi ini tetap dijaga ketat oleh aparat kepolisian.
METROPOLIS
Kunjungi Radar Bogor, Belajar Bisnis Digital
BOGORSMK Baranangsiang
mengunjungi kantor Harian
Radar Bogor di Graha Pena, Kamis (22/8). Kunjungan itu sekaligus untuk menggali konsep Bisnis Digital yang menjadi salah satu mata pelajaran mereka.
Sebanyak 30 pelajar diajak berkeliling di gedung berlantai
5 itu. Mereka mendapatkan
penjelasan mengenai konsep bisnis media massa terbesar di Bogor tersebut.
Setelahnya, para siswa diajak berkeliling redaksi hingga studio Radar Bogor. Siswa-siswa
SMK Baranangsiang melihatlihat langsung proses produksi konten maupun berita.
Pendamping SMK Baranangsiang, Denta Purnama mengakui, kedatangan para pelajar itu memang berkaitan dengan mata pelajaran di sekolahnya. Mereka ingin mendalami materi itu dengan langsung terjun ke lapangan. ”Kami ingin mendapatkan pengetahuan dan praktik langsung bagaimana bisnis digital di bidang informasi, khususnya shifting, seperti yang terjadi dengan Radar Bogor,” paparnya. Ia pun berharap anak-anak didiknya mengetahui bagaimana proses bekerja dan pengalaman di dunia industri media. Belajar bisnis digital tidak hanya dari
dalam kelas. ”Di SMK kita, memang porsi praktik lebih banyak. Kegiatan-kegiatan ini akan sering kita lakukan, bagaimana berkolaborasi dengan in dustri, khususnya Radar Bogor. Sebagaimana yang kita li hat, eksistingnya media massa cukup panjang dengan kondisi serba digital saat ini,” terangnya. Pergantian dari konsep cetak menuju digital memang sudah lama dijajaki media massa Radar Bogor. Bahkan, platform media sosial menjadi salah satu lumbung untuk menjalankan bisnis digital tersebut. (mam)
KUNJUNGAN ONLINE: Warga binaan sedang menggunakan layanan kunjungan online di Lapas
Paledang, Kota Bogor.
Lapas Gencar Layanan Kunjungan Online
BOGOR Layanan kunjungan online yang disediakan untuk seluruh warga binaan Lapas II
A Paledang Kota Bogor saat ini masih terus berjalan. Layanan ini dinilai efektif agar warga binaan berkomunikasi dengan keluarganya yang jauh.
Kepala Humas Lapas II A, Ade Juarsyah mengatakan layanan kunjungan online ini memang memudahkan warga binaan untuk menghubungi keluarganya. Mereka bisa memilih berhubungan lewat chat, telepon, atau video call.
”Jadi, kami sebisa mungkin meminimalisir bahkan menghidupkan handphone di lapas sehingga kami fasilitasi mereka,” katanya.
Harapannya dengan layanan kunjungan online ini para warga binaan tetap mendapatkan semangat dari keluarga. Setiap warga binaan mendapatkan durasi waktu selama 15 menit.
”Pelayanan ini buka di hari Senin dan Rabu, mulai dari jam 09.00 WIB sampai 15.00 WIB. Lalu Jumat dari jam 09.00 WIB sampai 11.00 WIB,” sebutnya. Layanan ini memakai aplikasi di komputer sehingga warga binaan datang mendaftar kemudian bergantian untuk menggunakannya. Serta untuk menggunakan layanan ini gratis tanpa dipungut biaya.
”Mereka tinggal datang kemudian mendaftar memberikan nomor telepon keluarga, dan nanti dipanggil untuk mendapatkan layanan kunjungan online ini,” bebernya. (rp1/c)
Tak Apa Belum Dilantik
Hery akan menghormati aturan dan ketentuan yang sedang berjalan. Dia juga terus berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah Provinsi terkait pelantikan ini.
”Tidak ada dampak yang signifikan (dengan terlambatnya pelantikan anggota DPRD), masih on track. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar,” sebutnya.
Ia mencontohkan, pembahasan APBD yang sudah selesai dibahas dengan anggota DPRD saat ini. Dirinya memastikan tak ada program atau kebijakan yang tertunda akibat pelantikan yang diundur.
”Walau masa akhir tugas anggota DPRD lama selesai hari ini (Selasa), namun belum ada anggota baru sehingga masih menunggu sampai ada anggota baru yang dilantik,” ungkapnya.
Menurutnya, pemkot hanya bisa mendukung dan membantu KPU lewat koordinasi. Sebab, kepastian pelantikan berada di ranah KPU termasuk mengajukan SK pengangkatan ke gubernur. ”Nanti SK pengangkatan Gubernur turun, mudah-mudahan dalam akhir minggu ini atau secepatnyalah,” tuturnya. Ketua KPU Kota Bogor, M. Habibi Zaenal Arifin sendiri mengaku masih menunggu arahan KPU Republik Indonesia (RI). Sebab, usai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) keluar, harus terlebih dahulu diproses di KPU RI. Setelah penetapan selesai, baru tahapan pelantikan dimulai. (rp1/c)
Kereta Otonom Hanya Opsi
Hal itu ditegaskan Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari. Menurutnya, kereta otonom hanya salah satu opsi yang diberikan untuk mengurai kemacetan yang masih terus terjadi. ”Seolah-olah kita sudah akan merencanakan, sudah ada konsep teknis, dan memilih ART seperti yang di IKN. Harus saya luruskan dulu itu. Jadi, kita ini kan segala sesuatu harus melalui kajian dan rencana,
sedangkan ART itu belum,” tekan Hery kepada Radar Bogor, Kamis (22/8). Ia menambahkan, saat ini belum ada rencana konkret untuk menggunakan transportasi tersebut. Rencana dan kajian yang dilakukan akan dievaluasi terlebih dahulu, apakah cocok dengan Kota Bogor atau tidak.
”Saya kemarin hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi secara umum di IKN. Bahwasanya kota-kota
yang sudah memiliki masalah kemacetan harus sudah mulai memikirkan teknologi terbaru,” ungkapnya. Ucapan itu, menurutnya, tidak bisa serta-merta bakal diterapkan di Kota Bogor. Lantaran perlu ada kajian. Ia hanya mengetahui bahwa ART adalah salah satu moda transportasi yang murah dengan biaya sekitar Rp74 miliar per rangkaian yang terdiri dari 3 unit. ”Gerbongnya 3 unit, tanpa
rel. Karena yang paling mahal itu investasi transportasi massal itu (pembangunan infrastruktur) rel. Seperti rel MRT itu bisa Rp2,2 triliun per kilometer. Kemudian juga (rel) LRT itu juga Rp700 miliar. Kemudian juga kereta cepat, hampir Rp1 triliun per kilometer (infrastruktur rel),” sebutnya. Saat ini, Pemkot Bogor masih terus mencari moda transportasi alternatif agar kemacetan bisa berkurang di Kota Bogor. Berdasarkan data tahun 2022,
kerugian akibat macet di Kota Bogor mencapai Rp1,9 triliun. Oleh karena itu, butuh moda transportasi umum sebagai solusi memangkas kemacetan tersebut. ”Makanya kita ingin membangun transportasi massal.
masih terus dilakukan,” bebernya. (rp1/c)
Akses Informasi Pariwisata Lewat Aplikasi
Kepala Disparbud Kota Bogor, Iceu Pujiati mengatakan dengan aplikasi ini wisatawan baik lokal maupun mancanegara bisa membuat sebuah perencanaan perjalanan kunjungan wisatawan ke Kota Bogor. Lantaran informasi seperti museum, balai-balai penelitian, sanggar budaya, dan seluruh stakeholder
mitra kerja di Disparbud terdapat di aplikasi ini. ”Bila wisatawan mendapatkan kemudahan untuk merencanakan perjalanannya ke Kota Bogor maka mereka akan tertarik untuk berwisata ke Kota Bogor,” ungkapnya, saat launching di Balai Kota Bogor, Kamis (22/8). Ada sejumlah fitur yang tersedia di aplikasi ini. Misal, seluruh lokasi dan informasi
tempat wisata, fitur perencanaan perjalanan wisata ke Kota Bogor, kalender event, dan sebagainya. Semua data yang ditampilkan diisi langsung oleh pemilik destinasi. ”Ini memungkinkan informasi yang tersedia selalu diperbarui dan tetap relevan bagi para pengunjung. Jadi akan berproses terus menerus,” tuturnya. Tak berhenti di sini, fitur lain akan terus dikembangkan ke depannya. Salah satunya, membawa aplikasi bisa diinstal di android. Itu agar menjadi aplikasi kepariwisataan yang lengkap dan komprehensif. ”Harapannya, Laksa ini bisa dimaksimalkan menjadi sebuah big data kepariwisataan atau one stop service dari layanan informasi kepariwisataan,” sebutnya. Disparbud menargetkan aplikasi ini bisa menambah kunjungan wisatawan. Saat ini, kunjungan wisatawan ke Kota Bogor sekitar 5 juta setiap tahun dan diharapkan bisa naik hingga 10 juta kunjungan. ”Semoga aplikasi ini membuat Kota Bogor semakin diminati. Jadi Kami optimis bisa mencapai target kunjungan yang telah ditetapkan,” harapnya. (rp1/c)
Blokir Jalan dan Bakar Ban
Berseragam hitam, mereka melakukan aksi terlebih dahulu di kawasan Tugu Kujang. Mereka memblokir akses dengan duduk di tengah jalan hingga sejumlah pengendara terjebak kemacetan. Setelah itu, mereka berjalan ke arah Terminal Baranangsiang.
Di depan terminal, mereka membakar ban sambil berorasi menolak revisi UU Pilkada. Salah satu massa aksi, Ilham menuturkan, mereka menolak keras revisi UU tersebut. Sebab revisi itu, menurutnya, hanya menguntungkan satu pihak dibanding masyarakat luas. ”Saya menolak keras karena hal itu menguntungkan untuk
peme rintah,” katanya saat orasi. Orator lain kemudian menyinggung presiden yang rela meng obrak-abrik aturan demi keluarganya. Padahal, tindakan nya itu melanggar hukum dan norma yang berlaku. ”Enaknya punya ayah kepala negara, tinggal obrak-abrik peraturan negara. Tak perlu menganggur lama-lama karena ayah mengatur negara," kata salah satu orator. Dia pun meneriakkan katakata penolakan yang diikuti massa aksi. Aksi mereka sempat mengundang perhatian warga dan pengendara yang melintas. ”Hanya ada satu kata, lawan! Tolak UU Revisi Pilkada!” ucap mereka serentak. Penolakan revisi UU Pilkada ini terjadi karena revisi tersebut ingin membatalkan Putusan MK terkait syarat pencalonan di Pilkada. Putusan MK yang menghapus ambang batas minimal kursi untuk pencalonan ingin dibatalkan DPR-RI lewat revisi UU Pilkada. (rp1/c)
Ruang Tunggu Lebih Humanis, Pelayanan Terlambat Dapat Kompensasi
PN Kota Bogor meluncurkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kantor PN Koya Bogor, Kamis (22/8). Warga yang mencari keadilan dan informasi hukum bisa lebih mudah. Saat ini, tampilan ruang tunggu menjadi lebih baik dan sistem antrean di PN menjadi lebih efektif lewat online. ”Terkadang ada rumor di masyarakat bahwa ketika kita datang ke pengadilan itu terasa
menyeramkan. Nah, kita ubah tampilannya lebih humanis,” papar Irwanto, Juru Bicara Pengedilan Negeri Bogor. Ia mengakui, launching PTSP ini sebenarnya adalah pembaharuan dari PTSP yang lama. Kali ini, PTSP lebih lengkap dan canggih secara fasilitas dan pelayanannya. ”PTSP itu mulai tahun 2018, setiap pengadilan negeri sudah membuat PTSP. Terkait pelayanan yang diberikan ada pembaharuan. Penampilannya yang diubah,”
kata Irwanto, Juru Bicara Pengedilan Negeri Bogor. Salah satu yang terbaru di PTSP PN Kota Bogor yaitu adanya pojok kompensasi. Ini diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami keterlambatan pelayanan dari PN akan mendapatkan kompensasi. ”Kami akan memberikan kompensasi. Yang pertama adalah permohonan maaf. Kedua pemberian kompensasi pemberian barang seperti mug keramik, tempat minum, tas, dan handuk,” ungkapnya. Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari menyebut PTSP PN ini sudah baik dan lebih matang dari berbagai sisi, baik fasilitas, kemudahan, dan modernisasi sistem. Ini akan berdampak pada masyarakat yang semakin mudah mendapatkan layanan. ”Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa sudah ada PTSP di PN kota Bogor. Maka datanglah PTSP untuk layanan-layanan pengadilan negeri,” ajaknya.
Sejalan dengan itu, Ketua DPRD kota Bogor Atang Trisnanto berharap adanya PTSP PN ini bisa mendapatkan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Sebab saat ini dengan kondisinya menjadi lebih nyaman dan sistemnya semakin mudah. ”Kita memberikan apresiasi atas diresmikannya PTSP pengadilan negeri Kota Bogor menjadi sebuah layanan yang sangat nyaman, terpadu dan mudah,” katanya. (rp1/c)
Meskipun belum tentu lewat APBD, siapa tahu lewat investor, kerja sama, atau pemerintah pusat. Tapi, itu harus dikaji terlebih dahulu dan saat ini hal itu
redaksi Harian Radar Bogor, Graha Pena, Kamis (22/8).
BOGOR RAYA
Citeureup Luncurkan Desa Kreatif
Para Polisi Diingatkan tak Menunda Taubat
PARUNG–Polisi di Polsek Parung diminta jangan menunda untuk bertaubat. Hal itu disampaikan oleh KH Mad Husin dalam kegiatan Binrohtal Polsek Parung, Kamis (22/8). Dalam tausiyah, ia meminta agar para personil polisi di Polsek Parung tidak menunda untuk bertaubat. Juga harus selalu berbuat baik kepada sesama, walaupun hanya dengan senyuman. Selain itu, dalam tausiyah yang disampaikan oleh KH Mad Husin juga mengingatkan kepada para poolisi di sana untuk tidak meninggalkan ibadah. “Tugas jalan terus, ibadah jangan putus. Selalu niatkan ibadah dan setiap bertugas,” katanya saat mengisi tausyiah Kamis (22/8/2024).
Sementara itu Kapolsek Parung AKP Doddy Rosjadi mengatakan, kegiatan Binrohtal ini dilakukan rutin setiap Kamis setiap Minggu. Hal itu dilakukan agar dirinya juga para anggotanya senantiasa lebih dekat dengan Allah. Juga mencegah dari tindakan yang tidak terpuji di tengah masyarakat.
“Ini menjadi pengingat bagi kami semua agar tidak terjerumus dari hal yang tidak terpuji. Apalagi peran polisi ini sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat,” tuturnya.
Adapun kegiatan itu diikuti oleh para perwira Polsek Parung, personel Polsek Parung, ASN dan PHL Polsek Parung. Adapun selain tausyiah juga dilaksanakan membaca Al Qur’an dan zikir bersama. (all)
Gegara Sepak Bola, Rumah Polisi Dirusak
PARUNGPANJANG–Kabar rumah polisi di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor dirusak masa ramai di group WhatsApp. Informasi yang dihimpun Radar Bogor rumah polisi yang dirusak warga itu, merupakan rumah anggota polisi dari Polsek Parung Panjang. Dalam foto yang diterima Radar Bogor, pagar rumah milik anggota polisi dari Polsek Parung Panjang itu mengalami kerusakan. Dari penelusuran Radar Bogor, rumah anggota Polsek Parung Panjang tersebut dirusak saat adanya keributan usai pertandingan bola kades cup di Desa Kabasiran.
“Kejadiannya Minggu lalu. Gara gara pertandingan bola,” kata sumber Radar Bogor Kamis (22/8). Kata dia, saat itu sempat terjadi gesekan, salah satu yang bergesekan tersebut masuk ke dalam rumah polisi tersebut. Kemudian masa lainnya mencoba masuk dengan merusak pagar rumah milik anggota polisi tersebut.
“Jadi gitu, ada yang masuk ke dalam, rumah pak polisi itu jadi sasaran yang ngejar,” ujarnya. Dikonfirmasi Kapolsek Parung panjang Kompol Suharto melalui Kasi Humas polres Bogor Iptu Desi Triana membenarkan adanya peristiwa
CITEUREUP–Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu meluncurkan Desa Kreatif Kabupaten Bogor Tahun 2024. Acara berlangsung di Desa Pasir Mukti, Kecamatan Citeureup, Kamis (22/8). Asmawa Tosepu menegaskan, peluncuran program Desa Kreatif adalah bagian dari upaya bersama untuk mengembangkan desa-desa yang ada di Kabupaten Bogor jadi desa kreatif dalam rangka mengembangkan desa potensial untuk kesejahtera Kabupaten Bogor jadi desa kreatif. Kreatif itu bisa mulai dari inisiatif, produktif, inovatif dan berkelanjutan.
“Harapan kita dengan launching ini, maka desa yang lainnya yang belum menjadi desa kreatif bisa menjadi pemicu dan pemacu semangat untuk menjadi yang terbaik. Desa kreatif ini dimaksudkan sebagai sebuah inovasi atas ide dan gagasan yang mengintegrasikan dan menggabungkan kreatifitas dan potensi lokal yang ada di desa,” ujar Pj. Bupati Bogor. Lanjut Asmawa menyatakan, apresiasi dan penghargaan kepada para camat, kades juga masyarakat yang telah kompak dalam menciptakan desanya menjadi desa kreatif. Mereka mampu menampilkan potensi lokal yang dimiliki digabungkan dengan kreatifitas itulah desa kreatif tentu tujuannya adalah dalam rangka mengembangkan desa potensial untuk kesejahteraan masyarakat.
“Tadi saya lihat kreativitas dari masyarakat yang berasal dari bawah, kemudian dipadukan dengan unsur lokalitas kearifan yang dimiliki sangat luar biasa, misalnya Desa Pasir Mukti terkenal dengan produk kaleng ditampilkan dengan kreativitas, Desa Ciomas dengan produk sepatunya, kemudian Desa Tajurhalang, Bojonggede dan lainnya,” tegas Asmawa Tosepu Ia meyakini bersama jika desa-desa ini berkembang sudah pasti UMKM nya akan berkembang, infrastrukturnya akan jadi perhatian pemerintah, potensi lokalnya bisa dikembangkan. Mudah-mudahan ini bagian dari semangat bersama untuk membangun Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan.
Hadir pada kegiatan ini para kepala perangkat daerah, para camat, para kepala desa dan Pj. Ketua TP PKK Kabupaten Bogor. (*cr2/a)
pengerusakan rumah anggota polisi tersebut. “Proses Lidik dan periksa
saksi-saksi,” kata dia kepada Radar Bogor , Kamis (22/8). (all/b)
Rumah Disatroni Maling di Tenjolaya
TENJOLAYA–Rumah milik Nurjaman, warga Kampung Puswa, Desa Gunung Mulya, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor disatroni maling. Sejumlah barang berharga raib. Kapolsek Ciampea Kompol Suminto memaparkan, dari hasil olah TKP ( Tempat Kejadian Perkara) pelaku masuk rumah korban melalui pintu dan jendela belakang rumah. Untuk barang yang dicuri, satu unit sepeda motor, satu unit laptop, uang tunai juga perhiasan emas. “Total senilai Rp30 juta,” kata dia kepada Radar Bogor, Rabu (21/8). Ia mengatakan, hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan mengejar terduga pelaku. “Kami masih kumpulkan bukti untuk
penyelidikan lebih lanjut,” tuturnya. Sementara itu korban pencurian, Nurjaman mengatakan, pencurian itu terjadi pada 19 Agustus 2024 ,sekitar pukul 05.00 WIB. Saat itu ia baru bangun tidur, kemudian mencari tas berisikan uang tunai dan laptop miliknya. Namun, ia tidak menemukannya. “Belum curiga, saat memeriksa garasi motor sudah tidak ada, pintu juga dalam keadaan terbuka,” tutur dia. Iapun menyadari bahwa rumahnya disatroni maling. Kemudian, Nurjaman memeriksa kamar tempatnya menyimpan perhiasan emas. “Saat dicek, di dalam lemari, perhiasan emas sudah tidak ada,”tukas dia. (all/b)
Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Dosen Universitas Djuanda (UNIDA) menggelar pelatihan teknik budidaya sayuran dengan sistem hidroponik di Desa Cibalung, Kabupaten Bogor pada Rabu (14/8) lalu.
KEGIATAN yang mengangkat tema
“Penerapan Teknologi Hidroponik dan Variasi Olahannya sebagai Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pencegahan Stunting di Desa Cibalung, Kabupaten Bogor” ini, merupakan bagian dari upaya pencegahan stunting dan peningkatan ketahanan pangan di desa tersebut. Desa Cibalung tercatat sebagai salah satu desa lokus stunting di Kabupaten Bogor dengan 420 keluarga terindikasi mengalami masalah tersebut. Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang, sehingga tidak mencapai kondisi tingggi badan yang normal. Masalah ini sering terjadi pada anak-anak di daerah dengan kondisi lingkungan yang kurang sehat, termasuk kurangnya akses untuk mendapatkan makanan bergizi. Sebagai desa yang sebagian besar
penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian, Desa Cibalung memiliki potensi besar untuk berkembang, terutama dalam memanfaatkan lahan dan sumber daya alam yang ada. Namun, kurangnya akses terhadap teknologi pertanian modern, serta perubahan iklim yang tidak menentu, menjadi tantangan utama dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Nani Yulianti, selaku Ketua Tim PKM dan narasumber utama, menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan memperkenalkan teknologi hidroponik sebagai solusi budidaya sayuran di lahan terbatas. Hidroponik merupakan metode bercocok tanam yang tidak membutuhkan lahan luas dan dapat dilakukan di lahan sempit, bahkan di pekarangan rumah. Teknologi ini sangat cocok diterapkan di Desa Cibalung, yang memiliki keterbatasan lahan pertanian produktif. “Sistem hidroponik memungkinkan produksi sayuran sepanjang tahun tanpa tergantung musim, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat,” ujarnya. Dalam pelaksanaannya, tim PKM membangun empat instalasi hidroponik dengan sistem Deep Flow Technique (DFT) di Desa Cibalung. Setiap instalasi memiliki kapasitas 200 tanaman.
Adapun program ini didanai oleh
Kemendikbudristek melalui Skema
Pemberdayaan Masyarakat oleh
Mahasiswa (PMM). Tim PKM akan terus melakukan pendampingan dan monitoring hingga akhir tahun 2024, melibatkan mahasiswa serta dosen dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian (FAPERTA) dan Fakultas Ilmu Pangan Halal (FIPHAL) UNIDA, serta dari IPB University. “Terima kasih kepada Kemendikbudristek yang sudah mendanai kegiatan pengabdian ini melalui skema PMM. Mudah-mudahan para peserta dapat menerapkan pengetahuan yang
diperoleh untuk mengembangkan budidaya sayuran hidroponik, sehingga ini menjadi upaya nyata dalam pencegahan stunting di Desa Cibalung,” ungkapnya. Kepala Desa Cibalung, Rusyadi, turut mengapresiasi dan menyambut baik inisiasi program yang dijalankan oleh
Tim PKM Dosen UNIDA. Ia berharap program ini dapat berjalan dengan baik dan kedepannya pihak Desa dapat memperbanyak instalasi-instalasi hidroponik untuk pengembangan sayuran dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat terutama yang terindikasi stunting. (*pia)
Hilang STNK Honda ADV 150 No Pol: F 5485 FFD, Nosin; KF51E 1043307 Noka: MH1KF5115LK044414,a/n.Zulhijar. (RB2-24001243-23/08/24)
Tim PKM Dosen UNIDA di Desa Cibalung, Kabupaten Bogor
PRESTASI: Pj Bupati Asmawa Tosepu menyerahkan trofi desa kreatif kepada Kades Pasir Mukti, Citeureup, yang baru saja meluncurkan desa kreatif yang terbaru di Citeureup.
ARIFAL/RADAR BOGOR
BINA ROHANI MENTAL: Para anggota dan tamu undangan mengikuti pengajian rutin di Mapolsek Parung, Kamis (22/8).
JADI KORBAN: Tampak rumah polisi yang jadi bulan-bulanan warga usai terjadi keributan saat nonton pertandingan sepakbola di kampung tersebut.
BUDI DAYA: Para kader PKK melihat langsung tanaman yang diolah dengan teknologi hidroponik .
BOGOR RAYA
Liwet Asep Stroberi Didenda Rp50 Juta
Pelanggaran berupa tidak memiliki izin mendirikan bangunan yakni PT Jaswita Jabar, yang pengelolaannya oleh Liwet Asep Stroberi, ditetapkan denda maksimal Rp 50 juta atau kurungan 1 bulan.”
CIBINONG Satpol PP Kabupaten Bogor menjatuhkan denda
sebesar Rp50 juta kepada Liwet Asep Stroberi Puncak. Setelah menjalani proses sidang tindak pidana ringan (tipiring), restoran di Kawasan Puncak itu dikabarkan lolos
dari penertiban atau pembongkaran. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Kabupaten Bogor, Yogi Tritugastyo mengatakan, pihak Liwet Asep Stoberi telah menjalani sidang tipiring dan dikenai denda Rp50 juta. ”Pelanggaran berupa tidak memiliki izin mendirikan bangunan yakni PT Jaswita Jabar, yang pengelolaannya oleh Liwet Asep Stroberi, ditetapkan denda maksimal Rp 50 juta atau kurungan 1 bulan,” ungkap Yogi, Kamis (22/8). Setelah ditetapkan, pelanggar dalam hal ini pihak Liwet Asep Stroberi telah membayar denda sebesar Rp50 juta ke Pemerintah Kabupaten Bogor. Menurut Yogi, penindakan ini telah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. ”Pembayaran telah diserahkan ke kami, nanti kami akan serahkan ke kejaksaan sebelum disampaikan ke kas daerah,” jelas dia.
Sementara itu, pihaknya menyebut bahwa Liwet Asep Stroberi lolos dari penataan kawasan Puncak tahap dua. Sebab, penanganan pelanggaran telah dilakukan melalui sidang tipiring. ”Sudah diproses sidang dan sudah membayar denda, karena opsi Satpol PP ada dua, pertama eksekusi bangunan tidak bisa dikoreksi pelanggarannya. Kedua, kalau bisa dikoreksi, ada proses yustisi tipiring,” tandas dia. Sebelumnya, bangunan Liwet Asep Stroberi juga ikut disegel, hal itu lantaran hingga saat ini bangunan tersebut belum memiliki PBG. Namun demikian, pihaknya belum memastikan apakah bangunan tersebut juga akan turut dibongkar. Terkait legalitas lahannya jelas, berdasarkan kerja sama dengan Pemprov Jabar. Namun, di samping disegel, Liwet Asep Stroberi juga terkena tipiring. Berdiri di atas lahan PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 2, restoran yang memiliki banyak cabang itu belum mengantongi izin mendirikan bangunan. (cok/c)
Resto Puncak Asri Gugat ke PTUN Bandung
PEMILIK Restoran Puncak
Asri bakal menggugat Pj. Bupati Bogor ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Pasalnya, pemilik merasa adanya diskriminasi hukum pada penertiban yang dilakukan Pemkab Bogor di Kawasan Puncak. Gugatan ini dilakukan Paulus Suherman selaku pemilik Puncak Asri melalui kuasa hukumnya Yance Hendrik Willem Raranta dari Kantor Hukum Raranta&Partners. ”Gugatan akan didaftarkan per Jumat, 23 Agustus 2024 ke PTUN Bandung dan tidak menutup kemungkinan melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Cibinong,” kata Yance, Kamis (22/8). Dia mengatakan bahwa kliennya merupakan pemegang hak garap yang sah atas dua
DIANGKAT: PJ Bupati Asmawa Tosepu melantik langsung jajaran direksi Perumda Pasar Tohaga di Pasar Cisarua, kemarin.
Ingatkan Keuangan Pasar Dikelola dengan Baik
PJ BUPATI Bogor Asmawa Tosepu mengingatkan kepada jajaran direksi, yang baru saja dilantik memimpin Perumda Pasar Tohaga periode 20242029 untuk mengelola keuangan dengan baik dan transparan agar tak ada penyimpangan. “Saya pesan, buat prediksi neraca tahun depan (balance sheet), sebagai alat perencanaan sekaligus pengendalian keuangan perusahaan, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan,” kata Pj Bupati, Asmawa Tosepu, Kamis (22/08/24). Asmawa juga mengingatkan, perbaikan pengelolaan lain pun perlu diperbaiki, seperti tata kelola internal external yang baik. Karena, hal itu berkaitan dengan stakeholder terkait.
“Ke depan kita ingin Perumda Pasar Tohaga ini menjadi leader dalam konteks pengembangan ekonomi di Kabupaten Bogor,” cetusnya. Tak hanya itu, Asmawa menyampaikan bahwa, pasar merupakan jantung aktivitas ek onomi masyarakat, bukan hanya sekedar tem pat transaksi jual beli. Melainkan, lanjut dia, juga pusat interaksi sosial, dan budaya. Dalam konteks modern, peran pasar semakin strategis, terutama bagi Perumda Pasar Tohaga yang mengelola pasar.
“Optimalkan operasional, tingkatkan fokus pada pelanggan dan lakukan peninjauan harga. Terus tingkatkan kinerja perusahaan, manfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pasar, serta segera lakukan konsolidasi untuk menjaga soliditas,” tandas dia. (cr2/b)
bidang tanah milik PT Sumber Sari Bumi Pakuan yang di atasnya telah didirikan bangunan Rumah Makan Puncak Asri. Kliennya juga telah memiliki seluruh izin usaha restoran yang diwajibkan dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor untuk tempat usaha yang dikenal dengan nama Rumah Makan Puncak Asri. Namun, kata Yance, hal itu
tidak dipertimbangkan Pemkab Bogor dengan melayangkan surat teguran melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) lantaran tidak adanya izin mendirikan bangunan.
“Klien kami telah mengupayakan perizinan bangunan sejak 2017 hingga terakhir pada 7 Agustus 2024, namun sampai saat ini, tidak diterbitkan oleh
Pemkab Bogor,” tuturnya. Hingga kliennya menerima surat peringatan pembongkaran dan dilakukan penyegelan bangunan oleh Satpol PP Kabupaten Bogor pada Rabu, (21/8). Menurutnya, upaya pembongkaran itu tidak mempertimbangkan upaya yang dilakukan kliennya untuk memiliki IMB atau PBG. Sementara Pemkab Bogor tidak memberikan alasan kenapa tidak diterbitkan izin tersebut. Sementara pihaknya menerima informasi adanya dugaan diskriminasi perlakuan atau hukum antara Puncak Asri dengan Liwet Asep Stroberi Puncak yang juga belum memiliki izin bangunan namun tidak tersentuh rencana pembongkaran. “Untuk itu, kami menolak pembongkaran Rumah Makan Puncak Asri karena telah memiliki hak garap dan seluruh perizinan, dan telah memenuhi seluruh syarat untuk penerbitan IMB atau PBG. Namun tidak pernah diterbitkan Pemkab Bogor tanpa dasar hukum jelas,” tukas Yance Hendrik Willem Raranta dari Kantor Hukum Raranta&Partners.(cok/b)
Direksi Perumda Pasar Tohaga Dilantik
CISARUA Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu melantik Haris
Setiawan, yang kembali menja di Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar Tohaga. Pelantikan dilaksanakan di Pasar Cisarua, Kamis (22/8).
Selain direktur utama, jajaran direksi lainnya yang dilantik di antaranya, Muhamad Zakie Hanifan sebagai direktur umum, dan Haris Ibrahim sebagai direktur operasional. Pada pelantikan tersebut, Asmawa berpesan agar para direksi yang dilantik dapat menjalankan tugas dengan amanah, penuh dedikasi, dan tanggung jawab. Menurut dia, pasar merupakan jantung aktivitas ekonomi masyarakat. Bukan sekedar tempat transaksi jual beli, melainkan juga pusat interaksi sosial, dan budaya. Dalam konteks modern, peran pasar semakin strategis, terutama bagi Perumda Pasar Tohaga sebagai pengelola pasar.
”Saya berpesan buat prediksi neraca tahun depan sebagai alat perencanaan sekaligus pengendalian keuangan perusahaan, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan,” jelas Asmawa. Di samping itu, Pj. Bupati Bogor juga meminta agar Perumda Pasar Tohaga memperhatikan dan tata kelola di internal maupun eksternal. Sebab, banyak stakeholder terkait dalam pasar, sehingga perlunya peningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Ke depan, Perumda Pasar Tohaga diharapkan dapat menjadi pemimpin dalam konteks pengembangan ekonomi di Kabupaten Bogor. ”Terus tingkatkan kinerja perusahaan, manfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pasar, serta segera lakukan konsolidasi untuk menjaga soliditas,” pesan Asmawa Tosepu.
Sementara Direktur Utama Perumda Pasar Tohaga, Haris Setiawan mengaku siap melaksanakan instruksi tersebut dengan berbagai program yang akan diluncurkan. Sinergitas,
soliditas dan harmonisasi antar lini, termasuk di pucuk pimpinan menurutnya mutlak dilakukan agar dapat melancarkan semua program kerja ke depan.
akan tetap kami kawal, menggalian potensi, penataan tempat berdagang sudah menjadi peta kerja, dan menuju pasar berdigital adalah tantangan kami,” tandas Haris.(cok/b)
DILANTIK: Jajaran direksi Perumda Pasar Tohaga,Dirut Haris Setiawan, Dirops Haris Ibrahim, dan sebagai Direktur Umum, Muhamad Zakie Hanifan usai dilantik di Pasar Cisarua, Kamis (22/8).
