Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan paslon presiden dan wakil presiden.
Pengusulan paslon presiden dan wakil presiden oleh partai politik/gabungan tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional.
Dalam mengusulkan calon, partai politik dapat bergabung sepanjang gabungan partai tidak menyebabkan dominasi yang menyebabkan terbatasnya paslon.
Partai politik yang tidak mengusulkan calon dikenai sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya.
Perumusan perubahan UU 7/2017 melibatkan partisipasi semua pihak dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna.
Pedoman Penyusunan UU Pemilu tentang Presidential Threshold
Sumber: Putusan MK Nomor 62/ PUU-XXII/2024
Ini yang lagi kita atur transisinya seperti apa. Referensinya kalau sudah kelebihan di pungut ya dikembalikan. Caranya memang bisa macam-macam,
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo
UPAYAKAN PENGGANTI BISKITA
Semua Partai Kini Bisa Usung Capres
Setelah 36 kali ditolak, gugatan terhadap norma presidential threshold (PT) atau ambang batas pengajuan calon presiden-wakil presiden, akhirnya dikabulkan. Dalam putusan nomor 62/PUUXXII/2024, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa pasal 222 UU Pemilu yang mengatur mengenai ambang batas adalah inkonstitusional.
SEMUA PARTAI Baca Hal 9
JAKARTA–Pemerintah telah menetapkan kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya berlaku untuk barang-barang mewah. Meskipun demikian, masyarakat mengeluhkan berbagai komoditas di luar kategori itu tetap dikenai tarif baru.
Tiga Hakim yang Vonis Ringan Harvey Moeis Diselidiki
VONIS RINGAN: Kejagung mendalami potensi adanya penyuapan terhadap hakim atas vonis ringan terdakwa kasus korupsi di PT Timah, Harvey Moeis.
JAKARTA – Kontroversi putusan majelis hakim dalam kasus korupsi tambang timah dengan terdakwa Harvey Moeis membuat penegak hukum bergerak. Setelah Presiden Prabowo Subianto menginstruksi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk banding, Kejagung melangkah lebih jauh dengan mendalami potensi adanya penyuapan terhadap hakim. Komisi Yudisial (KY) juga memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim.
TIGA HAKIM Baca Hal 9 TERLANJUR Baca Hal 9
Masalah kesehatan mental sedang naik daun di kalangan generasi Z. Muncul berbagai istilah kekinian yang sebenarnya terhubung dengan gangguan mental seperti healing, insecure, dan self-reward. Cita Sehat Foundation membuat program yang berfokus tentang mental health.
WANCOKO
Baca Metropolis Hal 12
Pemerintah Kota Bogor mulai memikirkan moda transportasi pengganti selama layanan Biskita dihentikan sementara. Bak peribahasa tak ada rotan akar pun jadi, Dishub Kota Bogor pikir-pikir tiga opsi alternatif.
Pekan Depan, MK Mulai Sidang Perdana
MK Terima 314 Permohonan
Sengketa Pilkada
BOGOR–Mahkamah Konstitusi (MK) mencatat ada 314 permohonan perselisihan hasil Pilkada (PHP). Adapun, sidang sengketa Pilkada 2024 dijadwalkan dimulai pekan depan.
“Menyongsong penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada 8 Januari 2025 mendatang, Mahkamah Konstitusi telah menerima pengajuan permohonan hasil pemilihan umum kepala daerah pada akhir 2024,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno khusus penyampaian laporan tahunan 2024 dan pembukaan masa persidangan MK 2025, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1).
Menurut dia, berdasarkan data permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah hingga saat ini, terdapat total 314 permohonan.
lisihan hasil Pilkada. Di antaranya dengan pembaruan regulasi tentang tata beracara PHP. “Pelaksanaan bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kepada seluruh pemangku kepentingan Pilkada serentak, pembentukan Gugus Tugas, penyelenggaraan Workshop dan Coaching Clinic penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah, serta pengembangan sarana dan prasarana Gedung Mahkamah Konstitusi, termasuk modernisasi fasilitas persidangan,” tuturnya. Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor mengungkapkan penetapan Pemenang Pemilihan Bupati (Pilbup) Bogor bakal tertunda. Sebab Mahkamah Konstitusi (MK) baru akan melakukan sidang perkara Pilkada di Januari 2025 mendatang. Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Bogor, Adi Saputro
mengungkap, sidang soal gugatan di Pilkada Bogor atau pemilihan Bupati, menunggu keluarnya buku
Suhartoyo menjelaskan 314 permohonan itu terbanyak merupakan permohonan sengketa Pilbup dengan total 242 perkara. Sedangkan, sebanyak 23 permohonan sengketa Pilgub serta 49 permohonan sengketa Pilwalkot.
Suhartoyo mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai hal dalam penanganan perse-
Registrasi Perkara Elektronik (E-BRPK) Mahkamah Konstitusi (MK) 3 Januari 2025. Di mana, kata KPU Kabupaten Bogor, dalam buku tersebut akan diketahui apa saja lokus gugatan yang dilaporkan oleh pasangan nomor urut 02 di pemilihan Bupati Bogor ke Mahkamah Konstitusi (MK) serta pemohon dan termohon yang terlibat.
“E-BRPK itukan buku registrasi perkara elektronik, jadi keluarnya itu ditanggal 3 Januari. Nah itu nanti baru ketahuan lokus gugatan yang akan digugat oleh Paslon 02 nah disitu nanti baru kelihatan Lokus - lokus nya mana aja, apa saja yang digugat sama mereka,” kata Adi, Senin (23/12/24). Kemudian, setelah buku registrasi E-BRPK dikeluarkan oleh MK, maka masuk tahapan persi-
dangan perkara yang dimulai dari tanggal 4 Januari hingga 6 Januari 2025. Untuk Kabupaten Bogor diperkirakan sidang pada 5 Januari 2025. Kendati begitu, hingga kini, kata dia, KPU Kabupaten Bogor belum mengetahui pasti apa saja yang dilaporkan oleh Paslon 02 ke Mahkamah Konsitusi (MK).(ded/ net)
JAKARTA–Program makan siang bergizi gratis menjadi perhatian serius Badan Anggaran DPR RI. Di mana, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah meminta Pemerintah bisa melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam program makan siang bergizi gratis. Hal ini penting, guna meningkatkan perekonomian kelas menenangah yang mengalami penurunan belakangan ini.
“Pemerintah bisa mengombinasikan program makan siang bergizi gratis untuk siswa guna meningkatkan gizi anak, sekaligus menggerakan ekonomi UMKM. Libatkan para pelaku UMKM dalam rantai pasok makan bergizi gratis,” kata Said Abdullah kepada wartawan, Kamis (2/1).
“Langkah ini akan berdampak
Bawaslu Apresiasi
Kinerja Polri
JAKARTA–Badan Pengawas Pemilu mengapresiasi kinerja Polri dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menilai Pilkada 2024 berhasil dilaksanakan. Padahal, skema Pilkada 2024 berbeda dengan Pilkada-pilkada sebelumnya. “Pemilu sudah kita alami tiga kali dan dengan skema yang sama, tapi pilkada sekarang ini skema yang sangat berbeda sekali dengan Pilkada sebelumnya,” ujar Ketua Bawaslu RI dalam Rilis Akhir Tahun 2024, Selasa (31/12).
Ia mengatakan pilkada tahun ini merupakan pilkada pertama yang digelar secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Bagja mengaku awalnya sempat merasa khawatir banyaknya kerawanan saat pelaksanaan Pilkada.
“Namun kerja sama dari kementerian lembaga terutama khususnya
Pak Kapolri dan jajaran membantu Bawaslu lebih khususnya KPU juga, dalam menyelenggarakan Pilkada untuk 2024 ini telah berhasil dilaksanakan,” ujar Ketua Bawaslu RI. Ia mengatakan Indonesia merupakan negara kepulauan demokratis terbesar di dunia. Menurut Bagja, Pemilu dan Pilkada yang digelar di tahun yang sama merupakan hal yang sulit dilakukan.
“Awalnya kami anggap sangat susah terjadi, sulit untuk dilaksanakan tapi alhamdulillah bisa dilaksanakan,” ujar Ketua Bawaslu RI.
“Terima kasih kepada seluruh jajaran, terutama teman kami Pak Kapolri, teman-teman Bareskrim, teman-teman Baintelkam, yang mendukung kami membentuk sentra Gakkumdu, pada tahun 2024 ini berhasil kita laksanakan baik di pemilu maupun pilkada,” sambung Ketua Bawaslu RI.(net)
multiplayer ekonomi, sebab sektor UMKM akan menyerap produkproduk petani dan peternak. Apalagi sektor UMKM menopang tenaga kerja terbesar di Indonesia,” sambungnya.
Said mengutarakan, menurunnya kelas menengah akan menjadi ancaman bagi Indonesia atas posisinya saat ini di upper middle income country. Sementara, menurunnya
daya beli akan menjadi sumbangan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
JAKARTA–Komisi II DPR RI menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen, sebagai babak baru bagi perjalanan demo krasi bangsa.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menyatakan, DPR RI menyambut baik putusan MK yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden.
“Saya kira ini babak baru bagi demokrasi konstitusional kita, di mana peluang mencalonkan presiden dan wapres bisa lebih terbuka diikuti oleh lebih banyak pasangan calon dengan ketentuan yang lebih terbuka,” kata Rifqi
kepada wartawan, Kamis (2/1). Politikus Partai Nasdem itu
Libatkan UMKM di Program Makan Bergizi Gratis
“Di dalam negeri, kita menghadapi penurunnya kelas menengah dan konsumsi rumah tangga,” ujar Said. Said pun menyebut, perekonomian Tiongkok yang menjadi mitra dagang terbesar Indonesia mengalami penurunan. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Tiongkok 2025 dikisaran 4,5 persen, perkiraan ini lebih rendah dari prediksi pertumbuhan Tiongkok di tahun 2024 sebesar 4,8 persen.
“Jika perekonomian Tiongkok makin melambat karena produk ekspor globalnya terpukul, maka dampaknya juga akan terasa terhadap produk ekspor Indonesia ke Tiongkok,” papar Said.
Oleh karena itu, Said mengimbau pemerintah perlu menyiapkan strategi dalam rangka menjaga perekonomian dalam negeri pada 2025. “Pemerintah perlu menyiapkan mitigasi resiko atas menurunnnya perekonomian Tiongkok, semisal mencari negara lain sebagai pengganti ekspor ke Tiongkok yang menurun,” pungkasnya.(jp/ded)
Apa pun itu, Mahkamah Konstitusi keputusannya adalah final and binding. Karena itu kita menghormati dan kita berkewajiban menindaklanjutinya,” Rifqinizamy Karsayuda Ketua Komisi II DPR RI
memas tikan, pihaknya bakal menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20 persen itu. “Tentu pemerintah dan DPR akan menindaklanjutinya dalam pembentukan norma baru di
Undang-Undang terkait dengan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden,” ucap Rifqi. Lebih lanjut, Riqfi menekankan hadirnya ketentuan baru tersebut, bisa diartikan pencalonan presiden dan wakil presiden lebih terbuka terhadap semua partai politik. “Apa pun itu, Mahkamah Konstitusi keputusannya adalah final and binding. Karena itu kita menghormati dan kita berkewajiban menindaklanjutinya,” ujar Rifqi. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal tersebut diputuskan dalam sidang perkara nomor 62/PUU-XXII/2024. "Mengabulkan permohonan
para pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (2/1). MK menyatakan, norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MK juga menyatakan bahwa Pasal 222 yang mengatur terkait persyaratan capres-cawapres hanya dapat dicalonkan oleh parpol yang memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. “Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” pungkas Suhartoyo.(jp)
(DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)
PIMPIN SIDANG: Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo memimpin sidang pengucapan putusan Pengujian Materiil Pasal
169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait syarat usia minimal caprescawapres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (29/11/2023).
(ISTIMEWA)
SAMBU PUTUSAN MK: Muhammad Rifqinizamy Karsayuda (Partai Nasdem) pimpin Komisi II DPR RI didampingi empat wakil ketua.
MIMBAR BEBAS
unek-unek Anda terhadap layanan publik seperti PLN, PDAM, PT Pos, telepon, jalan rusak, pungli, kemacetan, pembuatan KK/KTP/SIM/ paspor/ sertifikat tanah, dll.
POLRESTA Bogor Kota berhasil membongkar sindikat penjualan orang di sebuah apartemen di wilayah Tanah Sareal, Kota Bogor. Di apartemen tersebut ada delapan perempuan yang akan dijadikan pekerja imigran ilegal di Qatar. Mereka diiming-imingi pekerjaan sebagai
asisten rumah tangga (ART) dengan gaji Rp4,8 juta hingga Rp5 juta per bulan. Banyak masyarakat Indonesia yang memiliki keinginan untuk bekerja di luar negeri. Profesi apapun mau asalkan bertempat di luar negeri. Faktor gaji, lowongan pekerjaan, jaminan
kesehatan dan keselamatan, ditambah gengsi jadi pertimbangan warga Indonesia. Karena di Indonesia lowongan pekerjaan sedikit malah banyak pekerja yang di PHK. Pendidikan tinggi tidak menjadi jaminan mendapatkan gaji tinggi. Jangankan gaji tinggi, pekerjaan
pun sulit untuk didapatkan. Maka wajar ada orang-orang yang mau berangkat ke luar negeri walaupun menjadi imigran ilegal. Wajar pula ada orang-orang yang tertipu hanya dengan iming-iming gaji besar. Dan ada orang-orang yang memanfaatkan harapan besar
warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri dengan cara menipu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Seandainya pemerintah mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya, kasus ini tidak akan terjadi atau bisa diminimalisir. Seandainya
RS Hermina Mekarsari (021) 29232525
RS Medika Dramaga (0251) 8308900/081319310610
Bogor Medical Center (BMC) (0251) 8390435
RS Karya Bhakti Pratiwi (0251) 8626868
Rumah Sakit Dr H Marzoeki Mahdi (0251) 8324024
Rumah Sakit Islam Bogor (0251) 8316822
RS Mulia Pajajaran (0251) 8379898
Rumah Sakit Daerah (Rsud) Cibinong 021-875348, 8753360
JAGAD media sosial dalam beberapa hari terakhir diramaikan dengan rencana pemerintah untuk mengekspansi lahan sawit yang akan berujung deforestasi. Selain itu, juga berpotensi besar memicu kenaikan konflik agraria di Indonesia. Sebab, selain memicu krisis ekologis, pembangunan perkebunan sawit skala besar juga menyebabkan tumpang tindih klaim antara masyarakat dan konsesi perusahaan. Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengatakan, persoalan klasik perkebunan sawit di Indonesia bukan hanya perkara kerusakan lingkungan atau deforestasi, akan tetapi persoalan konflik agraria akibat penggusuran dan perampasan tanah masyarakat yang selama ini diakibatkan oleh operasi perusahaan perkebunan. Indonesia sendiri mengalami ekspansi lahan perkebunan sawit yang sangat cepat. Data Kementerian Pertanian pada 2017, luas total lahan sawit mencapai 14 juta hektare. Dua tahun kemudian, luasan itu telah bertambah menjadi 16,8 juta hektare. Sementara pengukuran paling akhir yang dilakukan Badan Informasi Geospasial pada 2023 dan dipresentasikan pada April 2024 lalu, luas lahan sawit di Indonesia telah mencapai 17,3 juta hektare. Deforestasi adalah masalah serius yang memiliki dampak jangka panjang bagi ekosistem dan kehidupan manusia. Rakyat sendiri akan kehilangan ruang hidup dan menjadi korban bencana alam seperti banjir bandang, kebakaran hutan, tanah longsor, kenaikan suhu secara global, hilangnya sumber air, punahnya ekosistem, dan lainnya. Pada saat para kapitalis (pemilik modal) berpesta cuan sebagai hasil menggunduli hutan, rakyat menangis dalam penderitaan. Yasyirah, S.P iyasyasyirah@gmail.com
HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, virus yang menyerang sistem kekebalantubuh, khususnya sel CD4, yang merupakan bagian dari sel darah putih. Ketika sel CD4 dihancurkan, sistem kekebalan tubuh melemah, membuat tubuh rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) adalah tahap akhir dari infeksi HIV, di mana sistem kekebalan tubuh telah rusak parah. Pada tahap ini, tubuh tidak lagi mampu melawan infeksi dan penyakit dengan efektif. Gejala penyakit ini terbagi 2 yaitu tahap awal dan lanjut. Tahap awal, gejala yang ditemui sering mirip dengan flu, seperti demam, sakit tenggorokan, dan ruam kulit, yang muncul 2-6 minggu setelah infeksi. Tahap lanjut, setelah gejala awal mereda, HIV dapat tidak menunjukkan gejala selama bertahun-tahun. Namun, virus terus merusak sistem kekebalan tubuh. Dan terakhir AIDS dengan gejala penurunan berat badan drastis, diare kronis, pneumonia, dan infeksi oportunistik lainnya hingga kematian. Penularan penyakit ini, ditularkan melalui kontak dengan cairan tubuh yang terinfeksi, seperti darah, sperma, cairan vagina, dan ASI. Penularan dapat terjadi melalui Hubungan seksual bebas, Penggunaan jarum suntik bersama, transfusi darah yang terkontaminasi, dan dari ibu dengan HIV/AIDS ke anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Berdasarkan data global dari WHO (The Global Health Observatory, HIV data, WHO, 2023), pada akhir tahun 2023, sekitar 39.9 juta orang hidup dengan HIV. Sejak awal epidemi, sekitar 88.4 juta orang telah terinfeksi HIV dan sekitar 42.3 juta orang telah meninggal karena terinfeksi HIV. Sekitar 6.7 juta orang hidup dengan HIV di Asia dan Pasifik, pada tahun 2023. Wilayah Afrika tetap paling terdampak, dengan sekitar 3.4 persen dari populasi dewasa hidup dengan HIV. Wilayah ini menyumbang sekitar 23 persen dari infeksi HIV baru per tahun secara global. Menurut perkiraan terbaru UNAIDS pada tahun 2023, di Indonesia terdapat sekitar 570.000 orang yang hidup dengan HIV. Angka ini mencerminkan prevalensi sebesar 0,4 persen di antara orang dewasa berusia 15-49 tahun.
Pada tahun yang sama, terdapat 28.000 infeksi baru pada usia dewasa dan anak. Sebagian besar kasus baru ditemukan pada kelompok usia 25-49 tahun dengan jenis kelamin mayoritas kasus baru adalah laki-laki (18000 orang dari total 25000 kasus baru dewasa).
Berdasarkan profil kesehatan Kota Bogor tahun 2023, jumlah kasus baru HIV positif ditemukan sebanyak 443 kasus meningkat dibanding tahun 2021 sebanyak 408 kasus, dengan proporsi jenis kelamin Laki-laki (83,1%) lebih tinggi dibanding Perempuan (16,9%). Kasus postif HIV tertinggi terdapat pada kelompok umur 25 hingga 49 tahun sebesar 289 kasus (65,4 persen), sedangkan kasus terendah sebesar 1,8 persen atau 8 kasus pada kelompok umur 5 – 14 tahun. Data ini sejalan dengan data yang ditemukan oleh UNAIDS untuk Indonesia bahwa kasus baru ditemukan pada kelompok umur dewasa dan mayoritas pada jenis kelamin laki-laki. Kasus baru sebanyak 443 kasus dan sebanyak 341 kasus
mendapatkan pengobatan ARV (76,98 persen). Cakupan pengobatan antiretroviral (ARV) bervariasi di seluruh wilayah. Thailand dan Kamboja merupakan negara di Asia Tenggara dengan capaian cakupan antiretroviral (ARV) lebih dari 80 persen sementara Indonesia masih di bawah 50%. Kasus baru Infeksi HIV sebagian besar terjadi di antara populasi kunci dan pasangan seksual mereka. Populasi kunci tersebut antara lain pekerja seks, pria yang berhubungan seks dengan pria, orang yang menyuntikkan narkoba, dan transgender. Data UNAIDS, 2023, Kasus baru di Kota Bogor banyak ditemukan pada laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL), transgender, pengguna narkoba suntik, dan warga binaan pemasyarakatan. Pemerintah Kota Bogor berupaya untuk menurunkan kasus HIV/AIDS dengan meningkatkan kegiatan edukasi dan pencegahan, terutama di kalangan remaja. Kota Bogor telah meluncurkan berbagai program dan kebijakan untuk menurunkan angka penularan HIV/AIDS semenjak tahun 2016. Program Zero adalah program yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2016 yaitu Zero New Infection (tidak ada infeksi baru), Zero AIDS Related Deaths (tidak ada kematian terkait AIDS), dan Zero Discrimination (tidak ada diskriminasi).
Program ini adalah upaya peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang HIV/AIDS melalui berbagai
kampanye dan kegiatan, termasuk peringatan Hari AIDS Sedunia. Edukasi ini menargetkan anak-anak dan remaja untuk mengurangi risiko penularan di kalangan generasi muda. Skrining dan pengobatan juga merupakan upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bogor untuk mencegah dan mengatasi kasus HIV/AIDS. Layanan skrining dan pengobatan HIV tersedia di puskesmas dan rumah sakit. Program Mobile VCT (Voluntary Counseling and Testing) juga dijalankan untuk menjangkau populasi kunci. Tidak hanya itu pemerintah Kota Bogor juga mempunyai program Penguatan Kader WPA yaitu Upaya Melibatkan kader Warga Peduli AIDS (WPA) dalam kegiatan edukasi danpencegahan HIV/ AIDS di komunitas. Kolaborasi dan Komitmen juga dilakukan dengan penggalangan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, masyarakat, swasta, dan media untuk bersama-sama mengakhiri epidemi AIDS. KPA adalah rapat kerja Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bogor untuk menyusun dan mengimplementasikan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Upaya- upaya tersebut bertujuan untuk mencapai target 95-95-95: 95% orang dengan HIV mengetahui status mereka, 95 persen orang dengan HIV
Bongkar Sindikat Perdagangan Orang
pemerintah memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok warganya seperti listrik, air, kesehatan, pendidikan, dll maka warga tidak akan keukeuh untuk mencari gaji yang tinggi hingga ke luar negeri. Gaji yang cukup di dalam negeri dengan berbagai jaminan di atas akan
membuat
Vinci Pamungkas Bogor Utara vincipamungkas@gmail.com
program akan memberikan keunggulan kompetitif dan peluang lebih besar bagi suatu program dalam mencapai tujuannya, yaitu membangkitkan dan memberikan manfaat bagi para penerimamanfaatnya dengan segala perubahan yang dinamis. Upaya-upaya yang sudah diluncurkan sejauhmana sudah mencapai sasaran (objectives) dan memberikan hasil (outcomes) dan dampak (impacts) yang diinginkan, masih menjadi tanda tanya bagi publik. Berdasarkan data trend kasus HIV/ AIDS masih meningkat, satu sisi dari segi pencapaian skrining sudah tercapai, tetapi bagaimana mencegah perilaku berisiko HIV/AIDS, ini masih menjadi PR (Pekerjaan Rumah). Dinamisasi dari sisi regulasi, komitmen, lingkungan, termasuk teknologi ini semua berpengaruh terhadap implementasi program.
menerima pengobatan antiretroviral (ARV), dan 95 persen orang yang menerima pengobatan memiliki viral load yang tersupresi. Ada yang terlewat dari target ini yaitu 100 persen Masyarakat kota Bogor memiliki literasi yang baik dan tepat tentang HIV/ AIDS sehingga berdampak pada kepedulian terhadap lingkungan bebas risiko HIV/ AIDS, dan perubahan perilaku berisiko HIV/AIDS. Perubahan adalah menjadi hal yang pasti, maka menurut Teori Perubahan (Theory of Change) dibutuhkan panduan tentang bagaimana beragam intervensi tersusun dan dapat terlaksana secara sistematis sehingga sasaran (objectives) dapat tercapai dan memberikan hasil (outcomes) dan dampak (impacts) yang diinginkan. Keterbatasan sumber daya dan sumber dana selalu menjadi isu rutin dimana pun dan dalam konteks apa pun, termasuk dalam hal ini upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS. Teori Perubahan dalam desain
Riastuti Kusuma Wardani Dosen FIKES UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
warga betah di negerinya sendiri, hidup dekat membersamai keluarganya. Semoga bisa terwujud Indonesia yang seperti ini.
BOGOR RAYA
2024, Kunjungan Wisatawan Capai 13 Juta
CISARUA–Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor mencatat, jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Bogor, mencapai lebih dari 12 juta orang sepanjang 2024. Jumlah itu baik kunjungan wisatawan lokal maupun mancenagara. Kepala Disbudpar Kabupaten Bogor, Yudi Santosa mengatakan, jumlah kunjungan wisata secara keseluruhan di Kabupaten Bogor pada 2024 mencapai lebih dari 12 juta. “Secara keseluruhan sudah masuk 12 juta, bahkan kemungkinan bisa mencapai
13 juta karena pendataan masih terus dilakukan,” ungkap Yudi kepada Radar Bogor, Kamis (2/1). Sementara di momen libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2024 ini, kaya Yudi, kunjungan wisata di kawasan Puncak mencapai 784 ribu wisatawan. Menurut dia, jumlah itu meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Termasuk kunjungan wisatawan mancanegara. Di 2023 lalu, jumlah turis yang datang ke Kabupaten Bogor mencapai 130 ribu orang. Meningkat di tahun 2024 yang mencapai 238 ribu orang. “Keistimewaan
sekarang ini, wisata di Kabupaten Bogor bukan hanya Puncak, namun sudah menyebar ke semua wilayah, baik di Timur maupun Barat,” ungkap Yudi. Di Puncak sendiri, Yudi menyebut jika akhir 2024 tidak begitu ramai. Di berbagai objek wisata seperti Taman Safari dan Gunung Mas, jumlah kunjungan rata-rata berada di 70 - 80 persen. “Itu upaya yang kita lakukan, karena Bogor tidak hanya Puncak, potensi pariwisata, rekreasi hiburan umum (RHU) itu terus kita dorong, supaya target kita terus tercapai,” tandas dia.(cok/c)
Pengelola MCK Pasar Meradang
Kunjungan Ke TNGHS Pamijahan Melonjak
PAMIJAHAN –Jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan wisata Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau TNGHS di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, melonjak drastis saat libur tahun baru 2025.
Kepala Resort (Kares) TNGHS Bogor, Sukiman kepada Radar Bogor mengatakan, kunjungan wisatawan ke TNGHS saat libur tahun baru 2025 ada peningkatan dibandingkan dengan libur Natal 2024. “Peningkatan 100 persen dibandingkan dengan libur Natal,” katanya kepada Radar Bogor Kamis (2/1).
Ia memaparkan, untuk kunjungan wisatawan pada libur natal 2024 lalu, hanya ada 300 wisatawan yang datang berkunjung ke kawasan TNGHS. “Untuk libur tahun Baru ada 600 wisatawan yang berkunjung,” tukasnya. Diberitakan sebelumnya, libur Natal, TNGHS Pamijahan, Kabupaten Bogor sepi kunjungan. berbagai faktor yang menyebabkan sepinya kunjungan wisatawan ke kawasan TNGHS. Selain harga tiket yang mengalami kenaikan, tapi juga karena faktor cuaca. Sukiman kepada Radar Bogor mengatakan, kunjungan wisatawan ke TNGHS saat
libur tahun baru 2025 ada peningkatan dibandingkan dengan libur natal 2024. “Peningkatan 100 persen dibandingkan dengan libur natal,” katanya kepada Radar Bogor Kamis (2/1). “Untuk libur tahun baru, ada 600 wisatawan yang berkunjung,” tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, libur Natal, TNGHS Pamijahan, Kabupaten Bogor sepi kunjungan. berbagai faktor yang menyebabkan sepinya kunjungan wisatawan ke kawasan TNGHS. Selain harga tiket yang mengalami kenaikan, tapi juga karena faktor cuaca. (all/b)
Polisi Buru Tiga Perampok di Kota Wisata
CIBINONG– Polisi terus melakukan pengejaran terhadap komplotan pencuri yang membawa satu unit Mobil Pajero di Perumahan Kota Wisata Cluster Salzbrug, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro mengungkapkan bahwa saat ini anggota kepolisian terus melakukan pengejaran. ”Kota wisata, anggota lagi bekerja, kami mohon waktu CCTV sudah diambil semua dan kami melaksanakan penyelidikan dan penyidikan scientific investigation mohon waktunya, segera kami ungkap,” kata Rio, Kamis (02/01). Kata dia, pelaku perampokan di perumahan tersebut berjumlah tiga orang dan menggunakan mobil saat melancarkan aksinya. “Dari CCTV kalo kita ada tiga orang,” jelas dia. Begitupun, Rio mengaku, pihaknya sudah mengantongi identitas terhadap para pelaku tersebut. “Pelaku sudah kita ketahui kita kejar,” tutur dia. Selain itu, dia juga akan terus mendalami kejadian perampokan beberapa waktu itu. Sebab untuk memastikan pelaku menggunakan senjata api atau tidak. “Kami juga akan dalami para pelaku menggunakan senpi atau tidak tetapi kami tidak akan pernah takut terhadap pelaku kejahatan siapapun dia,” pungkas dia. (rp2/b)
Pasca Penghentian Kerjasama oleh Perumda Pasar Tohaga
BOGOR–Sejumlah Pengelola MCK yang ada di Pasar se-Kabupaten Bogor, bakal menggugat Perumda Pasar Tohaga ke Pengadilan. Rencana gugatan tersebut, imbas pemberhentian pengelolaan MCK di seluruh pasar tradisional yang ada di Kabupaten Bogor, berdasarkan keputusan Perumda Pasar Tohaga melalui surat bernomor: 539/412 - Perumda.THG yang dikeluarkan pada 10 Desember 2024 lalu. Penghentian kerjasama pengelolaan MCK di pasar tradisional ini dijadwalkan mulai berlaku 1 Januari 2025. Selaku kuasa hukum para Pengelola MCK Pasar se-Kabupaten Bogor, Rian Novita Sari mengungkapkan, pihaknya sangat keberatan dengan keputusan yang diambil secara sepihak oleh Perumda Pasar Tohaga ini. Sebab, sejak 17 tahun yang lalu atau pengalaman dari direksidireksi sebelumnya, baru kali ini terjadi pengambil alihan aset yang dilakukan Perumda Pasar Tohaga. “Klien kami sebagai pengelola tidak menerima, dan meminta ini dibatalkan,” kata Rian Novita Sari. Terlebih, ada dua alasan utama kenapa pihaknya menolak pengambil alihan aset MCK di pasar tradisional. Pertama, kerjasama pengelolaan ini dilakukan sejak pasar masih di bawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bogor. “Dan perjanjian awal dari zaman Disperindag dibangun ini, silahkan mengelola sampai pasar-nya selesai. Kecuali dibangun lagi, itu cerita baru, ini kan masih berjalan,” cetusnya.
Kedua, setelah mengurus kerjasama dan perizinan, kliennya ini membangun sarana tambahan di MCK agar kebutuhan masyarakat ini bisa terpenuhi. Di antaranya, musola, urinoir, termasuk septic tank yang dibangun ulang agar lancar dan mudah. “Setelah itu klien kami merawat, mereka tidak mendapatkan biaya apa-apa selain pendapatan (dari MCK),” imbuh Rian Novita Sari. Rian Novita Sari menyebut selama ini kliennya yang melakukan perawatan MCK agar bersih dan sesuai standar melayani masyarakat. “Bahkan dibuat WC untuk difabel, intinya dijaga kebersihannya supaya orang senang, karena kalau memang kotor jangan kan bayar orang pasti balik lagi,” ucapnya. Atas kedua hal tersebut, pihaknya merasa memiliki aset yang sama seperti pemilik ruko di pasar. Sehingga, pengambil alihan MCK bukan lah keputusan yang pas diambil oleh Perumda Pasar Tohaga. “Kami juga mempertanyakan kok cuma wc yang mau diambil dari pengelola, sementara klien kami tidak melakukan
wanprestasi, atau pun mendapatkan peringatan. Dan tidak ada sosialisasi juga, langsung dengan surat akan mengambil alih wc saja,” ucap dia.
“Mohon maaf, membangun dan membeli (satu MCK) itu bisa mencapai Rp300 juta. Kalau 10 unit, kan 3 milliar uang klien kami disitu, nilainya gak sedikit,” beber dia.
“Dan BEP itu apa, itu kembali modal, selaku pengusaha mana ada sih keluar uang Rp300 juta terus udah balik diserahkan, kan harus ada untung,” sambung dia. Di tambah, selama menjadi pengelola MCK Pasar, kliennya juga tidak pernah komplain ketika diminta untuk menambah biaya retribusi pertahun.
Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Tohaga Haris Setiawan mengungkapkan pemutusan kontrak pengelolaan MCK dengan pihak ketiga adalah upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar Tohaga, Haris Setiawan mengungkapkan bahwa pemutusan kontrak MCK dengan pihak ketiga di seluruh Kabupaten Bogor dilakukan secara serentak.
“Diputuskan secara serentak atas dasar karena Perumda Pasar Tohaga sudah memiliki kewenangan untuk mengelola dan menaikkan profit dan juga PAD diambillah kebijakan tersebut,” ungkap dia. Kamis. (02/01). Karena, kata dia, hal itu dilakukan agar pendapatan asli daerah bisa meningkat tanpa harus MCK dikelola pihak ketiga.
Terlebih, kata dia, dasar peralihan pengelolaan MCK tersebut, karena perjanjian dengan pihak ketiga dilakukan secara kontrak selama satu tahun sekali atau berakhir setiap Desember. “Secara hukum ya kita pun sudah berfikir panjang dan melalui kajian tidak ada kesalahan hukum di sana, karna memang perjanjian semua itu tenornya satu tahun,” jelas dia. Sehingga, kewenangan perpanjangan kontrak atau tidak tersebut berada di Perumda Pasar Tohaga.
“Satu tahun habis, kewenangan perpanjangan atau tidak merupakan kewenangan Perumda Pasar Tohaga,” tutur dia. Meski begitu, dia mengakui bahwa terdapat beberapa pengelola yang menolak, namun hal itu dianggap wajar dan harus kembali pada aturan yang ada.
“Intinya kita sedang memperbaiki seluruh manajerial pasar. Tidak hanya MCK. Ini langkah awal dari jajaran direksi untuk mengambil langkah tersebut,” ujar Haris. Begitupun, kata dia, keberatan mereka silahkan disampaikan, sebab hingga kini pihaknya tidak menutup akses atau komunikasi terhadap yang bersangkutan.
“Ketika mereka menuntut misalkan ada aset mereka, atau alat-alat mereka atau nilai aset mereka yang akan mereka hitung ke Tohaga untuk dijadikan ditagih silahkan dihitung. Kita bayar. Atau mau diambil ambil kalo aset mereka,” imbuh dia.(rp2/ded/c)
SIAP GUGAT: Tiga pengelola MCK memperlihatkan surat gugatan terkait protes
sepihak atas pengelolaan MCK di pasar-pasar yang ada di Kabupaten Bogor.
Cara Mencari Penghasilan Tambahan ala Staf Kecamatan Tajurhalang
Lahan kosong di samping kanan rumah dinas Camat Tajurhalang beralih fungsi. Lahan yang sebelumnya tak terpakai itu, dimanfaatkan sejumlah staf kantor Kecamatan Tajurhalang untuk mendapatkan uang tambahan. Apa gerangan usaha mereka ?
MEREKA sulap lahan sempit tak terpakai itu menjadi kandang ternak jangkrik. Ide itu datang dari Mad Yasin, pegawai Kecamatan Tajurhalang. Ia sudah lama menekuni bisnis ternak jangkrik. Ia mengajak teman-temanya untuk membuat peternakan jangkrik. Usul mad Yasin disambut baik Camat Tajurhalang, Ivan Pramudia. Ia mempersilahkan mad Yasin dan teman-temanya untuk membuat peternakan
Staf Kecamatan Tajurhalang, Mad Yasin budidaya jangkring di lahan kosong dekat kantor kecamatan.
beternak jangkrik. Bentuknya persegi panjang. Pada
bagian atas setiap kotak diberi lakban. Fungsinya agar jangkrik tidak bisa keluar. Untuk alasnya diberi kardus bekas telur sebagai media tempat jangkrik. “Jadi nanti saat sudah siap panen, tinggal diambil kardus bekas telur yang berisi jangkrik, dimasukan ke dalam karung kemudian dijual,” tutur Mas Yasin saat ditemui Radar Bogor Kamis (2/1).
Ia memaparkan, sudah satu kali panen. Hasilnya lumayan dari modal Rp600.000, bisa menghasilkan Rp2.457.000. telur jangkrik sebanyak 1 kilogram, bisa menghaluskan 91 kilogram jangkrik. Waktunya sekitar 30 hari. “Panen pertama kemarin itu dari 1kilogram telur, jadi 91 kilogram jangkrik. Dnegan jumlah telur yang sama, untuk yang kedua ini, kemungkinan bisa lebih banyak,” papar dia. Sementara itu, Camat Tajurhalang, Ivan Pramudia mengatakan, dirinya sangat
mendukung apa yang dilakuan stafnya itu. Selain bisa menambah pemasukan bagi para pegawai yang terlibat dalam beternak jangkrik, juga menjadi tempat belajar bagi dirinya dan para pegawai kecamatan lainya.
“Jadi tempat belajar, banyak yang bisa dan juga ada yang mulai buka peternakan di rumah masing-masing,” tuturnya. Ivan mengatakan, Mad Yasin tidak pelit ilmu. Ia dengan telaten mengajarkan cara beternak jangkrik kepada stafnya yang ingin belajar. Iapun berharap dari peternakan jangkrik di kecamatan Tajurhalang ini, banyak staf atau pegawai Kecamatan Tajurhalang yang bisa sukses dengan membuka peternakan serupa. Sehingga saat mereka pensiun, mereka sudah memiliki usaha yang pasti.
“Jadi saat pensiun nanti sudah ada usaha, tidak bingung lagi mau usaha apa, atau coba coba usaha. Karena sudah mengerti ilmunya,” papar y. (all/b)
KEMBALI RAMAI: Pengunjung yang sempat menurun pasca kenaikan harga tiket di objek wisata kawasan TNGHS, pada momen tahun baru ini jumlah pengunjung mengalami peningkatan.
mereka diputuskan
KREATIF:
jangkrik di samping rumah dinasnya itu. Lahan yang digunakan tempat ternak
jangkrik tidak luas. Hanya sekitar 2x6 meter. Di sana ada tiga tempat untuk
BOGOR RAYA
Satu Triliun APBD belum Terserap
BPKAD: Banyak Proyek belum Diterima Tagihannya
CIBINONG– Badan Pengelo la Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor mengungkapkan realisasi pendapatan dan belanja APBD tahun 2024. Sekretaris BPKAD Kabupaten Bogor, Achmad Wildan mengatakan, pendapatan tahun 2024 berada di angka Rp10,86 triliun dengan realisasi Rp10,55 triliun atau 97,14 persen per 27 Desember
2024.
Sebenarnya tinggal nunggu tagihan, belum pada masuk. Biasanya 95 persen tahun kemarin 95 persen, Belum semua masuk, nanti keesokannya ketahuan berapa yang masuk.”
ACHMAD WILDAN
Sekretaris BPKAD Kabupaten Bogor
Sementara untuk belanja, dari Rp11,39 triliun, baru terserap Rp10,23 triliun atau sekitar 89,8 persen anggaran belanja baru terserap. Wildan menyebut, anggaran yang belum terserap
sekitar Rp1 triliun itu, dikarenakan masih banyak proyek yang belum diterima tagihannya oleh BPKAD. Namun begitu, dia memprediksikan bahwa realisasi serapan anggaran mencapai sekitar 95 persen ini jatuh pada penghujung 2024.
”Sebenarnya tinggal nunggu tagihan, belum pada masuk. Biasanya 95 persen tahun kemarin 95 persen, Belum semua masuk, nanti keesokannya ketahuan berapa yang masuk,” kata dia, Kamis (02/01).
Terlebih, kata dia, ada empat dinas yang belum sepenuhnya memberikan tagihan atas proyek yang dikerjakannya. Seperti, Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas PUPR dan Dinas Perumahaan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP).
”Kita tunggu (tagihan) di PUPR, Disdik, Dispora dan DPKPP. Dispora, lapangan baru. Itu (tagihan) berapa persennya masih nunggu,” tutup dia. (rp2/c)
Awal 2025, Dua Polisi Bakal
Dipecat
CIBINONGPolres Bogor bakal segera melakukan pemberhentian terhadap dua anggota polisi terlibat kasus narkotika dan penipuan, yang mencoreng nama institusi Polri.
Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro mengungkapkan bahwa awal 2025 akan melakukan pemberhentian tidak hormat dan pidana hormat (PPDH) terhadap dua anggota polisi. ”Kemudian diproses PPDH dipaparin 2024 ini nihil, namun saya pastikan PPDH awal Januari ada dua anggota absen PPDH dan saya akan pimpin langsung pemberhentian dengan tidak hormat,” kata Rio. Kamis. (02/01).
Menurut Rio, dua anggota kepolisian itu melanggar aturan-aturan, karena keterlibatan kasus narkotika dan penipuan. ”Karena yang satu terkait dengan narkotika, kedua terkait dengan penipuan. Jadi saya terbuka kepada masyarakat akan melakukan tindakan tegas kepada personil Polri yang melakukan pelanggaranpelanggaran,” jelas dia. Oleh karena itu, dia menegaskan kepada seluruh anggota kepolisian agar tidak mainmain dengan kegiatan yang bisa mereduksi organisasi Polri. ”Kita jaga marwah ini jangan sampai melakukan tindakan tercela yang rusak organisasi baik secara regional, global maupun internasional,” pungkas dia. (rp2/b)
Dorong Puncak Fest Masuk Kalender Event Nasional
MEGAMENDUNGSekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika mendorong agar Puncak Fest masuk dalam kalender event nasional. Tidak hanya mendatangkan wisatawan lokal Puncak, juga di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. ”Puncak Fest ini harus diperjuangkan menjadi kalender event Kemenparekraf, kawasan Puncak yang isunya nasional, jangan sampai
kegiatannya lokal, harus bisa lebih besar,” ujar Ajat Rochmat Jatnika saat menghadiri Puncak Fest di Megamendung, Selasa (31/12). Menurut Ajat, event rutin tahunan di Puncak ini punya makna kepariwisataan yang bukan hanya dinikmati wisatawan luar, namun juga masyarakat lokal. Bagaimana melibatkan para pelaku pariwisata, seni, dan UMKM lokal sehingga meng-
gerakkan perekonomian di kawasan Puncak.
”Kemudian menyentuh semua kalangan, ditutup dengan malam kebudayaan. Tentu Puncak Fest ini suatu event besar, sehingga pemerintah daerah sangat mendukung,” tegasnya. Dengan harapan, lanjut Ajat, Puncak Fest di tahun berikutnya dapat dikemas dengan lebih baik, yang menjadi perhatian dunia luar.
Cerita Wisatawan Liburan Tahun Baru di TNGHS Pamijahan
Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dan Gunung Salak Endah (GSE) menjadi salah satu tempat tujuan berlibur wisatawan saat tahun baru 2025. Di sana, banyak tempat wisata alam.
TEMPATtempat wisata yang terdapat di kawasan Taman Nasional Gunung Salak Endah, beragam. Mulai dari wisata curug atau air terjun, pemandangan alam hingga kolam berendam.
Namun, bagi wisatawan yang berlibur ke kawasan TNGHS dan GSE diharapkan membawa kocek lebih dalam. Pasalnya, liburan di sana serba berbayar. Restu salahsatunya. Wisatawan asal Bogor itu sengaja memilih berlibur ke kawasan TNGHS untuk menghindari macet di jalur Puncak. Namun, ia kaget, saat liburan di sana. Di lokasi banyak tiket yang harus dibayar.
”Iya tiket masuk, tiket parkir, tiket ke kawasan Curug, sampai ke kamar mandi untuk bilas bayar lagi,” katanya kepada Radar Bogor Kamis (2/1). Ia datang bersama dengan istri dan kedua anaknya. Mengendarai sepeda motor. Untuk total uang yang dihabiskan saat libur tahun Baru di TNGHS Pamijahan, ia menghabiskan Rp170.000,” tutur dia. Ia mengaku, uang Rp170.000 hanya untuk masuk. Belum termasuk jajan serta kamar mandi. Kata dia, sekali ke kamar mandi, ia harus membayar Rp4.000. ”Kalau sama kamar mandi dan jajan lebih Rp250 ribu,” ujar dia. Senada dikatakan Didik, wisatawan lainnya. Kepada Radar Bogor, ia harus merogoh kocek Rp200.000 untuk mengajak istri dan kedua anaknya berlibur di salah satu curug yang ada di kawasan TNGHS. “Belum dengan jajan itu ya,” tutur dia. Ia mengeluhkan kondisi jalan yang rusak. Kata dia banyak jalan yang rusak di kawasan
Pemkab Bogor sendiri akan menyusun kalender event selama tahun 2025 termasuk Puncak Fest. Meski begitu, Ajat justru mendorong agar Puncak Fest masuk ke dalam kalender event nasional. ”Jadi tidak hanya milik lokal Puncak, tapi dari luar pun ingin datang ke Puncak Fest. Justru saya senang kalau tidak menggunakan APBD sedikit pun, tetapi semua bergandengan tangan,” tandas dia.(cok/b)
TNGHS. Sehingga membuat wisatawan kurang nyaman saat berwisata. “Jalannya banyak yang hancur,” keluh dia. Iapun mengaku banyak tiket yang harus dia beli selama berlibur ke kawasan TNGHS. Namun demikian, untuk
RAMAI : Para pengunjung menikmati keindahan air terjun dan alam yang tersedia di kawasan Gunung Salak Endah TNGHS.
Mobil Wisatawan Masuk Jurang
PAMIJAHANMobil wisatawan masuk jurang di kaki Gunung salak, Desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.
Mobil wisatawan yang masuk jurang itu tertangkap kamera warga dan ramai di group WhatsApp. Dalam foto yang diterima Radar Bogor, Kamis (2/1) nampak mobil dalam posisi terbalik di dalam jurang.
Informasi yang dihimpun Radar Bogor, peristiwa mobil wisatawan yang terbalik itu terjadi pada Rabu (1/1/2025).
Mobil milik wisatawan itu hendak menuju kawasan TNGHS Pamijahan. Rombongan wisatawan itu hendak berwisata menghabiskan libur tahun baru di sana.
“Itu kemarin pas tahun baru, gak kuat nanjak, mobil mundur, masuk jurang,” kata Iwan salah satu warga Pamijahan kepada Radar Bogor Kamis (2/1). Sementara itu Kapolsek Cibungbulang, Kompol Heri Hermawan mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut.”Ditangani laka Dramaga, tidak ada korban jiwa,” kata dia kepada Radar Bogor, Kamis (2/1).
Kata dia, penyebab kecelakan tinggal tersebut dikarenakan pengemudi tidak menguasai medan jalan. Sehingga, pengemudi gagal menanjak dan terperosok ke jurang. “Korban tidak hafal jalan dan ragu saat menanjak,” tuturnya.
Iapun mengimbau bagi wisatawan untuk selalu memastikan kendaraan dalam keadaan fit. Juga memastikan sopir atau pengemudi sudah memahami jalur yang akan dilalui.
“Kendaraan harus benar-benar siap dan mematuhi petunjuk yang ada ditempat wisata. Pastikan pengemudi tahu medan jalan. Mengingat jalan menuju kawasan wisata di sana cukup terjal,” pintanya. (all/b)
KORBAN SELAMAT: Tampak kendaraan roda empat milik wisatawan yang masuk jurang saat berlibur ke kawasan TNGHS Gunung Picung Pamijahan.
LESTARIKAN BUDAYA: Salah satu penampilan yang mengisi acara Puncak Fest di Hotel Mars. Sekda siap mengusulkan even ini menjadi even nasional.
PENDIDIKAN
Kemendikdasmen Bakal Renovasi 10 Ribu Sekolah
JAKARTA–Pemerintah Indonesia akan memperbaiki dan merenovasi sekolah sekolah yang ada. Hal ini akan menjadi salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bidang pendidikan pada tahun 2025. Menurut keputusan yang dibuat pada Rapat Tingkat Menteri Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada Senin (30/12), Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tidak lagi bertanggung jawab atas renovasi sekolah. “Renovasi sekolah dilimpahkan dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sesuai dengan keputusan rapat,” kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.
Anggarannya Rp17,1 triliun, dialokasikan untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, tidak hanya terkonsentrasi di satu wilayah. “Di anggaran 2025 itu ada 10 ribu sekian sekolah yang insya Allah nanti kita renovasi,” katanya. Selain itu, prioritas utama diberikan kepada sekolah yang kondisinya sangat rusak, “terutama adalah yang
karena bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu di beberapa tempat di Indonesia,” ujarnya. Menurut Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, renovasi dilakukan pada sekolah swasta dan negeri. “Tidak hanya negeri, tapi swasta itu juga merupakan bagian dari Rp17,1 triliun,” katanya. “Pelaksanaannya pun yang tadinya dengan menggunakan kontraktual, ini semuanya sesuai dengan arahan Bapak Presiden, itu dilakukan dengan swakelola,” katanya, menambahkan bahwa prosesnya akan berkonsentrasi pada pemberdayaan lingkungan sekolah. Bagaimana dengan sekolah madrasah? Diana menegaskan bahwa madrasah juga termasuk untuk direnovasi namun tidak oleh Kementerian Agama. Akan ada perbedaan anggaran yang digelontorkan karena berbagai faktor, seperti jumlah sekolah yang ada. Dia menegaskan anggaran sebesar Rp2,4 triliun untuk madrasah yang masih di Kementerian Pekerjaan Umum masih digunakan, seperti tahun-tahun sebelumnya.(*pia)
Ratusan Guru Tuntaskan PPG
BEM STIS Al Wafa Soroti PPN 12 Persen
BOGOR–Pemerintah pusat yang berencana merealisasikan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada 2025, menuai sorotan dari berbagai kalangan, salah satunya mahasiswa. Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al Wafa. Bahkan, BEM STIS Al Wafa Cileungsi Bogor menyebut bahwa kenaikan PPN 12 persen yang ditetapkan pemerintah pusat
merupakan kebijakan pendek yang tidak inovatif. “Bahkan menurut kami terkesan hanya menambal kebutuhan fiskal tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang pada masyarakat,” tegas Wahyu Nugraha, Menteri Luar Negeri BEM STIS Al Wafa. Laki-laki yang akrab disapa Wahyu itu juga menilai, kebijakan kenaikan PPN 12 persen merupakan langkah regresif yang bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi. Sebab menurut dia, jika beban pajak lebih berat akan menekan
daya beli masyarakat, memperlebar ketimpangan ekonomi, dan menciptakan efek domino negatif bagi stabilitas sosial kemasyarakatan.
“Pemerintah seharusnya lebih fokus pada penguatan pengawasan pajak di sektor-sektor strategis, seperti penghindaran pajak oleh korporasi besar, alih-alih membebankan rakyat kecil,” jelasnya. Oleh karenanya, buntut dari pemberlakuan kebijakan kenaikan PPN 12 persen itu, Wahyu mendorong pemerintah untuk mengeva-
luasi kebijakan tersebut dan mengambil langkah-langkah yang lebih adil dan progresif.
“Sebagai intelektual muda yang menjadi bagian dari masyarakat, kami percaya bahwa solusi fiskal haruslah berbasis keadilan dan keberlanjutan,” tukas dia. Wahyu mengaku bahwa pernyataan tersebut, merupakan hasil kajian yang dilakukan BEM STIS Al Wafa Bogor beberapa waktu lalu, yang membahas soal dampak dari kenaikan PPN 12 persen. (rp1/b)
Pro Kontra Wacana Libur Sekolah saat Puasa
BOGOR– Pemerintah melalui Kementrian Agama mewacanakan bakal meliburkan Kegiatan Belajar Mengajar alias KBM selama bulan Ramadan. Berdasarkan informasi yang dihimpun Radar Bogor, wacana pemberlakuan libur sekolah selama ramadan ini diperuntukan untuk satuan pendidikan yang berada dalam naungan Kemenag, seperti madrasah dan pondok pesantren. Meski keputusannya belum sepenuhnya final, wacana libur sekolah
saat ramadan ini terus mencuat dan menuai sorotan dari berbagai pihak, salah satunya Pakar Pendidikan asal Universitas Pakuan Bogor, Prof Rais Hidayat. Menurut Prof Rais, kebijakan libur atau tidaknya sekolah saat ramadan sebaiknya diserahkan saja kepada masing-masing satuan pendidikan yang ada. “Soalnya kalo libur juga guru-guru dan siswa mau apa? Sekolah swasta yang punya program sanlat biarkan saja masuk toh bagus juga,” jelas Rais pada Radar Bogor.
Prof Rais menegaskan bahwa seharusnya Kemenag memberikan kebijakan alternatif, sebab dirinya menilai bulan puasa adalah momentum untuk sama-sama melakukan berbagai macam kegiatan produktif. “Dan sebenarnya bulan puasa itu kan bukan waktu untuk malasmalasan tapi bulan perjuangan,” tegas Prof Rais, Kamis (2/1).
Lebih lanjut dia menuturkan, jika wacana libur sekolah benar direalisasikan, maka Prof Rais sangat khawatir bahwa para guru dan siswa
lebih asyik bermain gawainya masingmasing, ketimbang melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Tidak hanya itu, Prof Rais juga menjelaskan bahwa pendidikan dan kegiatan keagamaan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan, sebab menurut dia, belajar juga bagian dari praktik peribadatan. “Jadi saya justru takut siswa dan guru hanya main gawai dan media sosial di rumah. Kalo ada pembiasan yang terencana dan terkontrol maka akan jauh lebih baik,” pungkas dia.(rp1/b)
BOGOR–Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pendidikan berhasil menghantarkan ratusan tenaga pendidik untuk bisa mengikuti program Pendidikan Profesi Guru alias PPG. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Pendidikan Kota Bogor, ada sebanyak 400 lebih guru di Kota Bogor yang telah tuntas mengikuti program PPG.
“Sementara ada 465 orang yang baru ada pengumumuman PPG Piloting dari semua Univeritas LPTK,” kata Rini Mulyani, Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kota Bogor. Rini menjelaskan, data tersebut diperkirakan akan terus bertambah, sebab ada beberapa Universitas LPTK yang belum mengumumkan hasil program PPG.
Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kota Bogor itu mengaku bahwa pihaknya belum mengetahui pasti kapan pengumuman kelulusan PPG itu rampung dilakukan.
“Sebab masing-masing Universitas LPTK itu beda-beda, tapi untuk pelaksananaannya sudah selesai tinggal diumumkan saja,” tutur Rini pada Radar Bogor, Kamis (2/1).
Lebih lanjut, Rini menjelaskan bahwa pengumuman kelulusan PPG itu sebenarnya langsung kepada masing-masing guru yang ikut program tersebut.
“Sehingga kami belum tau pasti jumlah yang lulus ada berapa, cuma saat ini yang sudah lapor ada 456, estimasi kami bertambah sampai di angka 600 guru, mudah-mudahan,” ungkap dia.
Rini berharap, Universitas LPTK yang belum mengumumkan kelulusan PPG dapat segera dirampungkan, sebab dia mengatakan banyak guru terkhusus di Kota Bogor yang sedang menanti.
Berdasarakn informasi yang dihimpun Radar Bogor, kelulusan PPG ini menjadi penting bagi setiap guru, lantaran ada beberapa kesitimewaan yang nantinya akan didapatkan. Di antaranya yaitu, guru yang lulus PPG berhak mendapatkan sertifikat pendidik dan tunjangan sertifikasi sesuai ketentuan, yang berlaku pada tahun berikutnya. Dan artinya, jika 600 guru yang diestimasikan Dinas Pendidikan Kota Bogor tercapai, maka secara tidak langsung, tenaga pendidik yang sudah sertifikasi di kota hujan juga akan bertambah. Sekedar informasi, sebelumnya Dinas Pendidikan Kota Bogor mencatat bahwa ada sebanyak 2013 guru ASN yang sudah mendapatkan sertifikasi dan 906 guru dari golongan non ASN. “Semoga pengumumannya segera dilakukan agar para guru di Kota Bogor juga semakin semangat untuk melakukan Kegiatan Belajar Mengajar atau KBM,” pungkas dia.(rp1/c)
BERDASARKAN informasi yang
Fear of Missing Out alias Fomo merupakan fenomena yang tidak lagi lazim bagi kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih mereka yang berasal dari kalangan mahasiswa. Apa sebetulnya Fomo ?
dihimpun Radar Bogor melalui hasil penelitian yang dilakukan Universitas Indonesia bahwa pada 2023, menunjukkan hampir 70 persen mahasiswa mengaku Fomo. Sementara Kepala biro Psikologi Rumah Cinta, Retno Lelyani Dewi, mengaku bahwa dirinya tidak heran jika fenomena fomo banyak terjadi di kalangan mahasiswa. “Sebab kondisi saat ini sangat
mudah segala sesuatunya untuk diviralkan, dan secara psikologis Fomo adalah seseorang merasa takut ketinggalan update, atau tend terbaru,” jelas Retno. Retno menjelaskan bahwa kondisi tersebut tidak bisa terus dibiarkan, sebab menurut dia, jika fenomena Fomo terus terjadi terlebih di kalangan mahasiswa, maka akan menimbullkan rasa stres, cemas dan insecure.
“Misal jika ada postingan di Sosmed, teman-temannya banyak menampilkan jalan-jalan ke Korea maka dampaknya yang bersangkutan jadi merasa stres, cemas atau merasa insecure apabila ada topik jalan-jalan ke Korea,” ujarnya. Meski begitu, Retno tidak menampik bahwa fenomena Fomo di kalangan mahasiswa juga akan berdampak positif jika yang bersangkutan
KRITISI: Pengurus BEM STIS Wafa mengomentari dan menanggapi persoalan terkait kebijakan kenaikan pajak 20 persen.
ILUSTRASI: Fenomen
ILUSTRASI: Tampak salah satu madrasah di Bogor. Rencana renovasi sekolah yang digelontorkan Kemendikdasmen tidak hanya untuk negeri, tapi juga madrasah dan swasta.
Pajak Barang Non Mewah Tetap
JAKARTA– Pemerintah secara resmi menetapkan hanya barang mewah yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen. Sedangkan, untuk beragam barang non mewah tetap dikenakan PPN 11 persen.
Keputusan itu tertuang dalam Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) 131/2024 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati jelang pergantian tahun, yakni 31 Desember 2024. Dalam Pasal 3 aturan tersebut, tercantum bahwa PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12 persen dengan dasar pengenaan pajak (DPP) berupa nilai lain. Adapun nilai lain yang ditetapkan adalah 11/12 (sebelas per dua belas) dari nilai impor, harga jual, atau pergantian. Melalui hitung-hitungan itu, pemerintah bisa menetapkan tidak ada kenaikan PPN bagi barang non mewah. Dirjen Pajak, Suryo Utomo, memastikan bahwa dengan menggunakan rumus itu,
maka pengenaan PP N bagi barang non mewah tidak naik karena masih ditetapkan 11 persen. “Nilai lain itu digunakan untuk menghitung besarnya dasar pengenaan pajak yang akan dikalikan dengan dasar pengenaan. Berapa sih nilai lainnya? Di sana dituliskan 11 per 12 kali harga jual. Jadi kalau dihitung seluruhnya 12 dikali 11 per 12 ketemunya 11, kan gitu kira-kira,” kata Suryo dalam Media briefing di Kantor DJP, Jakarta, Kamis (2/1). “Jadi tidak ada perbedaan jumlah PPN yang dibayarkan baik sebelum maupun sesudah 1 Januari 2025 terhadap barangbarang yang bukan termasuk barang mewah,” sambungnya. Lebih lanjut, Suryo juga memastikan bahwa hitung-hitungan itu ditetapkan sebagai langkah pemerintah untuk tetap bisa menerapkan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Yakni, menjalankan amanah kenaikan PPN 12 persen dari sebelumnya 11 persen per
1 Januari 2025. Namun
menetapkan 11/12 atau 11 per 12
sebagai dasar pengenaan pajak nilai lain.
Dengan mengenakan nilai lain 11/12, maka di atas kertas, konsumen akan tetap tercatat dikenai PPN 12 persen. Namun, tarif PPN yang dibayarkan oleh konsumen tetap sama dengan PPN 11 persen. Terlebih, memang pemerintah tidak membuat undangundang baru ataupun menerbitkan Peraturan Perundang-undangan (Perpu) di tengah dinamika penolakan terhadap PPN 12 persen. “Jadi satu sisi mungkin dapat saya sampaikan kita tetap menjalankan aman Undang-Undang HPP. Karena tidak mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang yang baru ataupun Perpu yang sering diceritakan oleh beberapa kalangan,” jelas Suryo. “Tapi di sisi yang lain kita tetap menjaga bagaimana pelaksanaan kebijakan yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Terhadap barang-barang yang tadi bukan barang mewah, di dalamnya tidak mengalami kenaikan PPN yang harus dibayar oleh konsumen, yaitu tetap 11 persen,” pungkasnya. (jpc)
Penurunan Harga Tiket Butuh Kajian
JAKARTA–Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan keberlanjutan penurunan harga tiket pesawat perlu kajian mendalam agar dapat memastikan dampaknya terhadap industri penerbangan maupun secara ekonomi.
“Saya belum bisa bicara, karena itu tentu konteksnya perlu kajian yang lebih dalam,” kata Erick saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/1) kemarin. Erick menyampaikan hal itu menjawab pertanyaan awak media mengenai keberlanjutan kebijakan penurunan harga tiket pesawat sebesar 10 persen yang diberlakukan pemerintah sejak 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025. Pernyataan itu disampaikan seusai rapat dengan berbagai BUMN aviasi yakni Garuda Indonesia, Citilink, Pelita Air, InJourney Airports, dan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia. Dia menegaskan industri penerbangan Indonesia masih berfokus pada efisiensi, mengingat jumlah pesawat yang terbatas.
Saat ini, Indonesia membutuhkan sekitar 750 pesawat, namun jumlah pesawat yang ada baru sekitar 400-an. “Saya rasa industri penerbangan hari ini kita terus efisiensi. Karena memang jumlah pesawat kan tidak cukup. Dengan size Indonesia yang memerlukan 750 pesawat yang hari ini baru 400-an ya memang kita kurang,” ucapnya. Erick menyampaikan maskapai seperti Garuda, Citilink, dan Pelita Air tengah berusaha menambah jumlah pesawat untuk memenuhi
kebutuhan transportasi udara yang terus berkembang. Upaya itu dianggap sebagai langkah inovatif dalam mendukung kelancaran penerbangan. “Jadi laporan yang tadi disampaikan oleh Dirut Garuda, Dirut Pelita, Citilink berusaha menambah pesawat. Jadi, inovasinya menambah pesawat,” kata Erick. Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Elba Damhuri mengatakan pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga tiket pesawat penerbangan dalam negeri selama periode Natal 2024
dan Tahun Baru 2025 di seluruh bandara yang ada di Indonesia. Elba mengatakan kebijakan terkait penurunan tarif pesawat angkutan udara merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat dalam rangka mengurangi beban harga tiket pesawat. Pemberlakuan penyesuaian tarif berlaku selama 16 hari pada masa periode Natal dan Tahun Baru, mulai 19 Desember 2024 sampai 3 Januari 2025 untuk tiket yang belum terjual. (net)
Penerimaan APBN 2024 Tak Capai Target Kontribusi
JAKARTA- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan. Untuk diketahui total target penerimaan negara dalam APBN 2024 ditetapkan sebesar Rp2.809,29 triliun. Meski begitu, Sri belum membeberkan secara rinci terkait besarannya. Hanya saja, ia mengatakan bahwa penerimaan negara pada Semester 2 sudah pulih, setelah sempat mengalami tekanan dan kontraksi pada Semester pertama. Hal ini disampaikan Sri saat menggantian Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan perdagangan bursa di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (2/1).
“Penerimaan negara yang tadi saya sampaikan di semester 1 mengalami tekanan dan kontraksi luar biasa, di semester 2 sudah mulai pulih,” kata Sri. “Dan pada akhir tahun bahkan masih tumbuh, meskipun tidak tinggi, tapi cukup decent untuk situasi yang begitu tidak mudah, tumbuh dari tahun lalu meskipun tidak tercapai target karena target 2024 waktu itu dibuat cukup tinggi,” sambungnya. Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa belanja sepanjang tahun 2024 tercatat lebih besar dan mencapai dua digit. Pasalnya, sepanjang tahun ini ada sejumlah belanja yang membutuhkan banyak anggaran belanja, seperti Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), hingga
digunakan untuk pembangunan IKN. Selain itu, ada juga tambahan bantuanbantuan sosial di dalam rangka menangani
El Nino termasuk belanja untuk ketahanan pangan seperti pupuk, pompa air.
“Sehingga belanja atau APBN turut memitigasi dampak dan tekanan di dalam masyarakat oleh karena itu belanja tumbuh tinggi di Kementerian/Lembaga bahkan tumbuhnya double digit dan keseluruhan tumbuhnya
melebihi dari 6 persen,” jelas Sri.
Sri memastikan bahwa secara detail angka
dari capaian APBN 2024 akan disampaikan dalam konferensi pers yang bakal digelar
oleh Kemenkeu. Tak hanya penerimaan negara dan belanja, ia memastikan bahwa defisit dalam APBN 2024 tercatat jauh lebih kecil dari yang ditetapkan dalam Laporan Semester atau Lapsem sebesar 2,7 persen. “Namun saya sampaikan defisit APBN 2024 mendekati undang-undang APBN awal. Ini adalah hasil yang luar biasa. Lebih kecil, jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu itu diprediksikan 2,7. Jauh lebih kecil.
JAKARTA –Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar menyampaikan kontribusi pasar
saham RI ke Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 56 persen. Hal ini sesuai dengan kapitalisasi pasar atau market cap saham di Indonesia yang tercatat mencapai Rp 12.336 triliun atau tumbuh 6 persen hingga 27 Desember 2024. “Nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp 12.300 triliun atau tumbuh 6 persen yang apabila dibandingkan dengan ekonomi nasional mencapai 56 persen dari PDB,” kata Mahendra dalam sambutannya saat peresmian perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (2/1). Meski begitu, ia menyebut bahwa kontribusi pasar saham RI masih rendah jika dibandingkan dengan sejumlah negara kawasan. Seperti India hingga Malaysia. Mahendra menyebut, kontribusi pasar saham di India tercatat mencapai 140 persen terhadap PDB-nya. Bahkan, Malaysia tembus mencapai 97 persen kontribusi pasar saham ke PDB-nya. “Kontribusi pasar saham (RI) terhadap PDB walaupun tumbuh, masih berada di bawah negara kawasan seperti India
sebesar 140 persen, Thailand 101 persen, atau Malaysia 97 persen,” jelasnya. Mahendra mengatakan, hal tersebut di atas menunjukkan bahwa untuk merealisasikan ruang dan potensi pertumbuhan pasar modal yang masih sangat besar diperlukan perkuatan ekosistem pasar modal. Sehingga meningkat aspek integritas pasar yang menjadi landasan utama, well functioning and efficient capital market.
Lebih lanjut, dia menyampaikan guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2025 OJK bersama seluruh pemangku kepentingan termasuk SRO berkomitmen untuk mengimplementasikan berbagai program strategis pemerintah.
Adapun berbagai program tersebut difokuskan pada penguatan dan pengembangan pasar modal. Salah satunya melalui peningkatan pendalaman pasar. “Antara lain peningkatan kuantitas dan kualitas perusahaan tercatat Program strategis ini dilaksanakan melalui berbagai inisiatif termasuk meningkatkan porsi saham free flow dan mendorong perusahaan dengan kapitalisasi besar untuk melantai
di bursa,” pungkasnya. (jpc)
TIDAK KENA KENAIKAN : Salah satu calon penumpang kereta api sedang memesan tiket. Tiket kereta api termasuk ke dalam barang non mewah yang tidak terkena kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.
RAMAI : Suasana uasana di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.
TAK CAPAI TARGET : Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pembukaan perdagangan bursa di Kantor
Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (2/1).
kemudian, pemerintah
untuk
dijadikan
Resmi Pimpin PASI Kabupaten Bogor
RIYADH–Juventus dan AC Milan akan bertemu di babak semifinal Supercoppa Italiana 2024 di King Saud University Stadium Riyadh, Arab Saudi pada Sabtu (4/1) dini hari (live Vidio pukul 02.00 WIB).
Dua Conceicao bakal bertemu sebagai lawan. Di kubu Juventus, ada winger Francisco Conceicao. Di pihak milan, ada sang ayah Sergio Conceicao, yang baru saja diangkat sebagai pelatih menggantikan Paulo Fonseca.
Dalam laga terakhirnya bersama Fonseca, Milan bermain imbang 1-1 dengan sang tamu AS Roma di Serie A. Milan sebenarnya unggul terlebih dulu melalui gol Tijjani Reijnders di menit 16, tapi Roma bisa membalas dengan gol Paulo Dybala pada menit 23. Dengan hanya tujuh kemenangan dari 17 pertandingan di Serie A musim, Fonseca pun dilepas. Sergio Conceicao, yang sebelumnya melatih Porto, ditunjuk jadi penggantinya.
Laga pertama Milan bersama mantan gelandang Lazio, Parma, dan Inter Milan itu adalah semifinal Supercoppa kontra Juventus, yang diperkuat Francisco Conceicao. Musim ini, putra Sergio Conceicao tersebut sudah mengemas dua gol dan empat assist bersama Juventus di Serie A dan Liga Champions. Juventus sendiri performanya tak sepenuhnya meyakinkan. Pada laga terakhirnya, menjamu Fiorentina, pasukan Thiago Motta ditahan imbang 2-2. Dua gol perdana Khephren Thuram tak cukup untuk memberi mereka tiga angka. Juventus belum terkalahkan di Serie A musim ini. Namun, jumlah kemenangannya sama dengan Milan, yakni tujuh. Sisanya, mereka 11 kali imbang. Salah satu hasil imbangnya adalah 0-0 melawan Milan di
BOGOR–Cabang olahraga (cabor) atletik miliki pemimpin baru, usai Muhammad Irvan Maulana terpilih secara aklamasi sebagai ketua Pengurus Cabang Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (Pengcab PASI) Kabupaten Bogor periode 2024-2028. Irvan yang juga
merupakan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor ini terpilih dalam Musyawarah Cabang (Muscab) di Gedung Serbaguna DPRD Kabupaten Bogor, Kamis (2/1/2025). Irvan mengatakan jika dirinya siap melanjutkan dan mengembangkan program pembinaan atlet di Kabupaten Bogor.
Pembinaan yang dimaksud bertujuan untuk mencetak dan melahirkan atlet-atlet berpotensi tinggi yang siap bersaing di berbagai ajang olahraga tingkat provinsi maupun nasional. “Sebagai Ketua PASI Kabupaten Bogor, saya berkomitmen untuk terus melanjutkan program pembinaan yang sudah ada, sekaligus meningkatkan kualitas atlet yang ada di Kabupaten Bogor. Kami ingin memastikan bahwa setiap atlet berpotensi mendapat kesempatan yang lebih baik untuk berkembang,” ujarnya. Ipeck-sapaan karibnyamenargetkan prestasi yang lebih gemilang bagi Kabupaten Bogor, khususnya di ajang
Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026. “Target kami adalah membawa Kabupaten Bogor meraih prestasi maksimal pada Porprov Jabar 2026. Ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki atletik yang berkualitas dan mampu bersaing dengan daerah lainnya,” tambahnya. Dengan visi dan misi yang jelas, Irvan bertekad untuk membawa perubahan positif bagi dunia olahraga atletik di Kabupaten Bogor. “Saya berharap seluruh pihak dapat memberikan dukungan penuh dalam menciptakan prestasi gemilang bagi Kabupaten Bogor, “ tukasnya.(rur)
San Siro pada pekan ke-13. Juventus turun di ajang Supercoppa edisi kali ini sebagai juara Coppa Italia 2023/2024, sementara Milan berstatus runner-up Serie A 2023/2024. Pemenangnya akan menghadapi salah satu dari Inter Milan (juara Serie A 2023/2024) atau Atalanta (runner-up Coppa Italia 2023/2024) di final.(bol)
Askot Bogor Gelar Seleksi
BOGOR–Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Asosiasi Kota (PSSI Askot) Bogor menggelar seleksi terbuka untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV/ Jawa Barat 2026 yang berlangsung di “Kota Hujan” Adapun seleksi berlangsung di Stadion Pajajaran pada Kamis (2/1/2025) siang hingga petang. Puluhan pesepak bola dibagi ke dalam beberapa tim. Untuk diadu melalui pertandingan dengan tujuan melihat kemampuan para pemain. Sekretaris Umum (Sekum) PSSI Askot Bogor, Derio Alfianda mengatakan bahwa seleksi dibagi ke dalam beberapa tahapan. “Untuk hari ini dan besok (2-3/1/2025) seleksi terbuka untuk pemain yang berdomisili di Kota Bogor. Yang daftar secara online ada ratusan orang,” ujarnya
ditemui di sela-sela seleksi.
Lebih lanjut ia menambahkan, nantinya mereka akan mengikuti seleksi dengan jenis game dan langsung diamati oleh tim talent yang sudah ditunjuk. “Sekarang lagi diseleksi dimulai, adapun usianya adalah 18 tahun. Ini juga diikuti kurang lebih 10 SSB dan nantinya ratusan peserta tersebut akan dikerucutkan menjadi 24 pemain,”jelasnya
Puluhan SSB yang ambil bagian pada proses seleksi tahap pertama ini adalah mereka yang sudah terafiliasi di Askot Bogor. “Ini baru tahap seleksi pertama, kedepan kita bakal membentuk kerangka tim yang memang siap untuk bertanding di Porprov, Untuk itu masih ada beberapa tahapan seleksi lagi,” tukasnya.(rur)
CIBINONG–Pengurus Cabang
Persatuan Beladiri Jujitsu Indonesia (Pengcab PBJI) Kabupaten Bogor mengadakan pembekalan yang diikuti pengurus, pelatih dan para atlet di Kodim 0621/ Kabupaten Bogor, Kamis (2/1). Ketua Pengcab PBJI Kabupaten Bogor, Letnan Kolonel Infantri Anton Prasetyo, mengatakan jika pembekalan ini bertujuan untuk menyamakan visi misi jelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 mendatang
di Kota Bogor. Dandim 0621/Kabupaten Bogor ini menjelaskan jujitsu termasuk salah satu cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan pada Porprov Jabar 2026 mendatang. “Prestasi atlet-atlet jujitsu Kabupaten Bogor sudah sangat baik. Tapi kita ingin prestasi ke depannya juga harus lebih baik dari yang sebelumnya,” ujarnya didampingi Kasdim 0621/ Kabupaten Bogor, Mayor Cke Rohman Khoiruloh Amin, di sela-sela pembekalan.
Adapun inti dari pembekalan ini merupakan rangkaian dari persiapan PBJI Kabupaten Bogor dalam menatap prestasi emas di ajang Porprov XV Jabar 2026. “Persiapan kami hanya tinggal satu tahun. Jadi saya ingin program pelatihan harus bisa lebih maksimal lagi. Mengingat PBJI Kabupaten Bogor mempunyai target emas di ajang Porprov XV Jabar 2026 mendatang,” tegasnya. Selain pembekalan, kegiatan kali ini juga sekaligus pemberian insentif yang sudah menjadi hak bagi atlet-atlet yang memang berlatih sesuai
AKLAMASI: Muhammad Irvan Maulana (ketiga dari kanan) terpilih secara aklamasi sebagai ketua Pengurus Cabang Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (Pengcab PASI) Kabupaten Bogor periode 2024-2028.
(IST)
PEMBEKALAN: Pengcab PBJI) Kabupaten Bogor mengadakan pembekalan yang diikuti pengurus, pelatih dan para atlet di Kodim 0621/Kabupaten Bogor, Kamis (2/1).
METROPOLIS
Kesenjangan Ekonomi
Cukup Besar
BOGORPemerintah Kota Bogor mencatatkan kinerja positif di sepanjang tahun 2024. Sejumlah komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.
Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari membeberkan IPM Kota Bogor pada tahun 2024 naik sebesar 0,6 dari 78,36 (2023) menjadi 79,03. Nilai ini lebih baik dibanding IPM Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Nasional. Catatan kinerja positif juga tampak pada indikator ekonomi Kota Bogor. Inflasi year on year Kota Bogor hingga Bulan November 2024 turun hingga angka 1,49 persen. Sementara untuk Jabar di angka 1,55 persen, sedangkan Nasional 1,67 persen. Begitu pun pada Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Skor Kota Bogor meningkat hingga 5,58 persen dari sebelumnya hanya 5,1 persen. Lebih tinggi ketimbang LPE Jabar yang berada di angka 4,95 persen dan Nasional 4,94 persen ”Realisasi pendapatan kami juga meningkat ketimbang capaian tahun lalu. Tahun ini capaian pendapatan Kota Bogor di angka 98 persen sementara tahun lalu hanya 96 persen,” beber Hery.
Terdapat beberapa skor yang menjadi sorotan Hery di tahun 2024. Pertama, yakni angka gini ratio Kota Bogor yang angkanya tergolong besar yakni 0,46. ”Indikator ini menunjukkan adanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Entah karena banyak yang tambah miskin atau justru tambah kaya. Namun, jika dilihat dari kemiskinan dan TPT, mungkin karena penduduk yang kaya tambah kaya,” tuturnya.
Dari rentetan tren positif ini, Pemkot Bogor tampaknya mesti menaruh perhatian lebih pada tingkat kemiskinan ekstrem yang justru naik cukup besar dari angka 0,44 persen menjadi 0,7 persen.
”Kami berharap ini menjadi perhatian DPRD juga. Berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial, bantuan langsung, atau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pemberdayaan UMKM yang perlu dieprbanyak,” ucap Hery.(fat/c)
Serahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
BOGOR Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari menyelenggarakan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ke seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Balai Kota Bogor pada Ka mis (2/1).
Dalam kegiatan tersebut, Hery memberikan sejumlah catatan kepada jajarannya di OPD. Pertama, terkait pengelolaan anggaran 2025 yang disebutnya mesti lebih baik dari tahun sebelumnya.
“Kedua, salah satu kelemahan
kami adalah ketika penjabaran triwulan atau per bulannya dalam perencanaannya banyak ketidak sesuaian. Saya mengarahkan untuk segera menyusun langkah-langkah rinci baik pencapaian realisasi maupun perencanaan belanja untuk 2025
harus lebih baik,” ujarnya. Hery juga menyampaikan kepada jajarannya terkait arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bahwa OPD yang realisasinya di bawah targer perlu menjadi atensi dan diberikan teguran.
“Bisa berupa
pengurangan
dan lain sebagainya. Itubsedang kami kaji dulu OPD mana saja, kemungkinan ha nya beberapa 1-2 OPD saja,” jelasnya. (fat/c)
Tiga Rumah dan Satu Motor Terbakar
BOGORKebakaran hebat
terjadi di Jalan Abesin, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kamis (2/1) dini hari. Kepala Bidang Penyelamatan dan Pemadaman, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Bogor, Mochamad Ade Nugraha menuturkan insiden kebakaran
tersebut terjadi sekira pukul
01.40 WIB. Ade menyebut kebakaran berasal dari salah satu rumah warga. Kemudian api menyambar ke dua rumah warga lainnya. ”Menurut saksi, kebakaran pertama kali diketahui ketika dirinya melihat ada cahaya di dalam rumah bagian tengah.
Setelah dibuka, ternyata terdapat api yang sudah membesar,” tuturnya. Api diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah di dalam rumah. Sebab, menurut Ade, saksi menemukan banyak sampah yang sengaja dibakar oleh pemilik rumah dan kemudian ditinggalkan.
”Diketahui pemilik rumah itu berinisial RR. Dia dalam kondisi gangguan jiwa. Kini RR sudah diamankan di Polsek Bogor Tengah,” beber Ade. Kebakaran akhirnya bisa dipadamkan setelah satu jam penanganan. Total terdapat enam unit mobil damkar yang diterjunkan untuk menangani kebakaran tersebut. Akibat kejadian ini, terdapat 3 rumah dan 1 unit motor yang terbakar.
”Di antaranya rumah atas nama (RR), 1 rumah bagian belakang milik Ibu ane, 1 rumah bagian depan milik lwan, dan 1 unit motor. Kerugiannya mencapai Rp250 juta,” terangnya. (fat/c)
Upayakan Pengganti BisKita
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Marse Hendra Saputra menyebut pembahasan mengenai hal itu akan dirapatkan pihaknya dengan Pj Sekretaris Daerah Kota Bogor pada Kamis (2/1/2025) siang. Marse menyebut terdapat beberapa moda transportasi yang menjadi pilihan untuk menggantikan Biskita Transpakuan.
Pertama, yakni angkot yang dikelola oleh Organda. Moda transportasi ini disebut Marse selama ini masih beririsan dengan rute yang dilayani oleh Biskita Transpakuan. ”Kami akan koordinasi dengan Organda apakak dimungkinkan ada trayek tertentu yang bisa dialihkan (sehingga sesuai dengan rute Biskita),” ujarnya kepada Radar Bogor. Pilihan kedua yakni Bus Sekolah. Marse mengungkapkan saat ini Kota Bogor memiliki
3 unit Bus Sekolah yang dimungkinkan menggantikan Biskita Transpakuan. Namun, pilihan itu disebutnya perlu dibahas karena jumlah armada yang terbatas dan jam sekolah yang berbeda-beda. ”Ada ide lain yakni mungkin saja kendaraan operasional kepala dinas kami berdayakan untuk membantu pelayanan masyarakat. Nanti kami tempatkan di shelter Biskita Transpakuan untuk memberikan pelayanan. Tapi itu perlu
dibahas teknis dan oprasionalnya,” ungkap Marse. Ia pun menyarankan agar masyarakat memilih moda transportasi lain sementara waktu misalnya dengan ojek online atau pun moda transportasi lain. Terlebih di momen hari masuk sekolah yang akan dimulai beberapa hari ke depan. Seperti yang diketahui, pelayanan Biskita Transpakuan dihentikan sementara oleh Kemenhub sejak Rabu (1/1/ 2024). Kebijakan ini menyusul
Setahun, 852 Bencana
Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Hidayatulloh membeberkan jumlah tersebut terbagi menjadi 10 kategori. Di antaranya 303 kejadian longsor, 201 kejadian pohon tumbang, dan 188 kejadian bangunan roboh. Kemudian terdapat pula 66 kejadian angin kencang, 44 kejadian kebakaran, 35 kejadian banjir, 9 evakuasi hewan, 5 SAR, 4 kejadian kekeringan, dan 1 kejadian lainnya. ”Kejadian bencana ini mengakibatkan 10 orang meninggal dunia, 17 orang luka berat, dan 41 orang luka ringan. Kami juga mencatat, ada 1438 keluarga atau 4827 jiwa terdampak,” beber Hidayat. Tak hanya memakan korban, bencana juga merusak ratusan rumah warga di enam kecamatan. Sebanyak 220 di antaranya rusak ringan, 190 unit rusak se-
dang, 124 unit rusak berat, dan 327 rumah terendam banjir. Rentetan bencana ini berdampak pada rusaknya 10 unit sekolah, 121 unit fasilitas umum, 16 jembatan, 20 mobil, 12 unit motor, 5 sarana ibadah, 3 sarana kesehatan, dan 3 unit perkantoran. ”Kecamatan Bogor Barat menjadi wilayah yang terbanyak terjadi bencana, total ada 191 kejadian. Terbanyak kedua yakni Kecamatan Bogor Selatan
dan tanah Sareal dengan masing-masing 173 kejadian. Kemudian posisi ketiga Kecamatan Bogor Utara dengan 164 kejadian, di Kecamatan Bogor Tengah ada 83 kejadian serta 68 kejadian di Kecamatan Bogor Timur,” terang dia. Secara akumulatif bencana di tahun 2024 tidak lebih banyak ketimbang tahun sebelumnya. Di tahun 2023 BPBD mencatat terdapat 1.011 kejadian bencana. (fat/c)
Program Strategis Berjalan Baik, Banyak PR untuk Disempurnakan
”Secara garis besar, program prioritas sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan yang direncanakan. Walaupun masih ada plus minusnya, itu masih bisa ditoleransi,” ujar Hery. Hery mengatakan, plus minus ini menjadi sebuah dinamika yang tentunya perlu disempurnakan di tahun depan. Diakuinya, PR pembangunan Kota Bogor masih banyak, begitu juga dengan urusanurusan pemerintahan yang masuk dalam sepuluh program strategis, mulai dari pendidi-
kan, kesehatan, lingkungan hidup, dan lainnya.
”Masih banyak PR yang harus kita sempurnakan di 2025. Contoh di bidang pendidikan, dalam hal pembangunan sekolah, bangunan utamanya sudah ada, tetapi untuk kelengkapan dan sarana prasarananya masih harus dilengkapi di 2025 ini,” ujarnya. Ia menjelaskan, tak hanya di bidang pendidikan, pada bidang kesehatan ada fasilitas Public Safety Center (PSC) yang harus dilengkapi, dan di beberapa puskesmas juga masih harus ada penyempurnaan kelengkapan untuk kenaikan level.
Di bidang infrastruktur, setiap tahun sudah pasti harus terus bergerak untuk menyempurnakan infrastruktur, baik jalan, trotoar, termasuk pada bidang persampahan yang lebih penting lagi karena harus mulai bergerak untuk meremajakan armada-armada angkutan. ”Semua akan dimulai 2025, termasuk kontainer, drum truck, dan beko besarnya. Selama ini kita masih pinjam kepada Kementerian PUPR. Ini juga menjadi PR yang harus diselesaikan,” katanya. Ia menambahkan, termasuk juga kaitan dengan pembangunan sumber daya manusia.
Pemkot Bogor masih kekurangan ASN. Jumlah PPPK pun masih belum sesuai dengan kebutuhan. Pada kesempatan itu, ia menegaskan, akan ada beberapa lelang dini yang akan dilakukan sesuai dengan kesiapannya. ”Beberapa kegiatan akan dilakukan begitu sudah ada ketuk palu. Kita akan lelang secepatnya, terutama yang berkaitan dengan kegiatan perbaikan sarana prasarana olahraga karena ada event Porprov 2026, yang mana ada dua tahap pengerjaan dan tahap pertama ini harus cepat untuk pelaksanaan lelangnya,” ungkapnya.(*/uma)
adabya evaluasi dan transisi perubahan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang mengelola Biskita Transpakuan menjadi Direktorat Jendral Integrasi Transportasi Multimoda. Sementara itu, Komisi II DPRD Kota Bogor menyatakan bakal memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor imbas dari pemberhentian sementara tersebut. Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas menilai, kebijakan itu memicu banyak keluhan dari warga. Apalagi, para penumpang tidak mendapatkan informasi perihal
pemberhentian layanan Biskita Transpakuan. ”Kami akan segera memanggil semua pihak agar mendapatkan kejelasan duduk perkara pemberhentian layanan Biskita ini. Kami akan menjadwalkan rapat kerja dengan Dishub, Organda, Perumda Trans Pakuan dan PT. Kodjari selaku operator layanan Biskita Transpakuan,” tegasnya. Menurutnya, penghentian sementara operasional Biskita itu dapat mengganggu mobilitas warga, terutama masyarakat yang bergantung pada transportasi publik untuk aktivitas sehari-hari. Hal ini
berpotensi menimbulkan biaya tambahan bagi masyarakat yang harus mencari alternatif transportasi lain. Pemberhentian layanan Biskita Transpakuan juga dapat memberikan dampak terhadap sektor ekonomi yang dapat mempengaruhi produktivitas dan konektivitas ekonomi, terutama bagi sektor informal dan UMKM. ”Transportasi publik yang merupakan kebutuhan vital masyarakat, seharusnya tidak boleh terganggu demi menjaga keberlangsungan pelayanan dan kesejahteraan warga Kota Bogor,” tekan dia.(fat/d)
Armada Parkir, Sopir Nganggur
Kebijakan penghentian sementara layanan Buy The Servive (BTS) oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) itu berdampak pada para pramudi (sopir) moda transportasi. Puluhan pramudi Biskita Transpakuan diliburkan untuk sementara waktu selama kebijakan berlaku. ”Betul, karena pengoperasional berhenti, maka sopir, awak bus, manajemen diberhen ti kan dulu sementara karena berkai tan dengan operasional,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Marse Hendra Saputra saat dikonfirmasi Radar Bogor, Kamis (2/1). Pantauan Radar Bogor, tidak ada seorang pun sopir yang berada di Terminal Bubulak maupun Halte Ciparigi. Padahal pada hari biasa, mereka banyak duduk di lokasi tersebut. Armada Biskita Transpakuan juga tidak terlihat di kedua tempat tersebut melainkan terparkir rapi di pool Biskita Transpakuan di pinggir Terminal Bubulak. Menyikapi hal ini, Marse mengatakan pihaknya sudah meminta audiensi dengan BPTJ untuk mempercepat proses transisi agar sopir dan masyarakat tidak terlalu lama terganggu dengan kondisi ini. ”Kami harap tidak sampai 30 hari penghen-
tiannya. Semoga ada percepatan sehingga cepat beroperasional sebelum 30 hari,” terang dia. Marse juga berjanji akan membantu mensosialisasikan terkait kebijakan pemberhentian sementara Biskita Transpakuan dengan memasang pemberitahuan di shelter-shelter Biskita Transpakuan. ”Kemarin kami sudah memonitor, memang banyak calon penumpang yang menunggu Biskita Transpakuan. Makanya kami aktivasikan unit untuk berkeliling kalau ada penum pang yang menumpuk di seki taran halte akan kami sampai kan bahwa sedang ada pemberhentian,” ucap Marse. (fat/c)
Hal ini diungkapkan akun X @chica_caw pada Selasa (31/12). Dalam cuitannya, ia membeberkan pengalaman kurang mengenakan yang diterimanya saat menikmati kuliner di sentra kuliner di sebelah Mal Lippo Ekalokasari. ”Jadi awalnya saya dan pacar sedang makan di sebelah Lippo Ekalokasari. Pengemis ini minta-minta tapi maksa banget. Sudah ditolak dengan baik-baik bukannya pergi malah tetap minta,” bebernya. Meski sudah ditolak pengemis yang mengrenakan baju, celana, dan topi berwarna hitam itu pun tetap meminta hingga berbicara kasar pada warga tersebut. Adu mulut pun terjadi antara pengemis dan warga. ”Setelah pengemis itu pergi ibu-ibu yang jualan bilang kalau memang pengemis itu sering seperti itu. Bahkan pernah beberapa kali bertengkar dengan karyawan lain,” cuit @chica_caw. Dirinya berharap Pemerintah
tertulis atau teguran dari Kepala Daerah atau
koefisien tunjangan
HUMAS PEMKOT BOGOR
SERAH TERIMA: Pj Wali Kota Bogor menyerahkan DPA ke seluruh kepala OPD di Balai Kota Bogor, Kamis (2/1).
Sambungan dari Hal 12 Sambungan dari Hal 12
Sambungan dari Hal 12
Sambungan dari Hal 12
Sambungan dari Hal 12
DAMKAR FOR RADAR BOGOR
PADAMKAN API: Petugas damkar berjibaku padamkan api yang menghanguskan rumah warga, Kamis (2/1).
POLRESTA BOGOR KOTA
BOGOR–Polresta Bogor Kota menggelar
upacara kenaikan pangkat di lapangan Mako Polresta Bogor Kota, Kamis (2/1). Acara ini sekaligus secara resmi mengukuhkan sebanyak 93 personel yang menerima kenaikan pangkat.
Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso mengatakan, hal tersebut adalah
MAHASISWA
DISKUSI: Mahasiswa
dan genosida.
Bahas Persoalan HAM dan Genosida
BOGOR–Sejumlah mahasiswa Institut Tazkia Bogor menghelat kegiatan diskusi publik di kampusnya, beberapa waktu lalu. Diskusi itu membahas beragam persoalan terkait isu Hak Asasi Manusia alias HAM dan Genosida.
Hasil dari diskusi publik tersebut, sejumlah mahasiswa Institut Tazkia Bogor sepakat bahwa isu HAM hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang tidak kunjung diselesaikan. Padahal, persoalan HAM seharusnya bisa menjadi salah satu fokus
perhatian bagi pemerintah. Untuk itu, lewat dikusi tersebut mereka mendesak kepada pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Prabowo Subianto untuk segera ambil peran dalam membantu kemerdekaan bangsa Palestina.(rp1/c)
bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian terhadap institusi dan masyarakat. Mereka juga dianggap telah melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggungjawab. “Kinerja yang sudah baik agar terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk masa yang akan datang,” pungkasnya.(uma/c)
BOOK PARTY
Gelar Perpustakaan Bareng
BOGOR–Bogor Book Party (BBP) telah menggelar agenda perdananya di awal tahun 2025 ini. Perpustakaan Bareng (Pusreng) menjadi agenda membuka tahun yang digelar Kamis (2/1). Kegiatan ini digelar mulai pukul 12.30 - 15.00 WIB di Perpustakaan Kota Bogor. Puluhan
anggota BBP hadir dalam kegiatan ini mereka membaca bersama dan berbagi bacaan. Agenda pembuka tahun ini diharapkan bisa menjadi upaya untuk menjaga semangat literasi. BBP juga akan terus menggelar kegiatan bertema literasi di tahun 2025 ini. (uma/c)
BOGOR– Perumda Tirta Pakuan mencatatkan hasil positif dalam Survei Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction Survey) Tahun 2024 yang digelar Sekolah Bisnis IPB (SB-IPB). Survei melibatkan 3.000 pelanggan sebagai responden ini dilakukan di tujuh zona pelayanan Kota Bogor. Kajian ini dipimpin oleh tim peneliti SB-IPB yang terdiri dari Prof. Noer Azam Achsani, Mochamad Bactiar, Fithriyyah Shalihati, dan Raden Isma Anggraini. Survei bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan pelanggan terhadap
BOGOR–Kecamatan Bogor timur menggelar pengajian di awal tahun 2025. Kegiatan ini bertempat di Aula kantor Kecamatan Bogor Timur pada Kamis (2/1/2025).
Pengajian ini adalah agenda rutin bulanan forkopimcam. Pengajian ini pun mengundang sejumlah pegawai dan tokoh masyarakat.
Para peserta yang hadir terlihat begitu antusias mengikuti pengajian. Ini menjadi momen untuk memanjatkan doa dan harapan di awal tahun 2025 (uma/c)
UPACARA: Polresta Bogor Kota menggelar upacara kenaikan pangkat di lapangan Mako Polresta Bogor Kota, Kamis (2/1).
BOGOR
kinerja produk dan layanan Perumda Tirta Pakuan sebagai penyedia utama air bersih di Kota Bogor. Hal itu dilakukan secara rutin untuk mengetahui performa perusahaan setahun terakhir dan perumusan strategi serta rencana bisnis kami setahun ke depan.(fat/c)
PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) TIRTA PAKUAN
PAPARKAN SURVEI: Tim peneliti Sekolah Bisnis IPB (SB-IPB) memaparkan hasil survei kepuasan pelanggan terhadap Perumda Tirta Pakuan.
NGAJI: Kecamatan Bogor timur menggelar pengajian di Aula kantor Kecamatan Bogor Timur, Kamis (2/1).
SOFYANSYAH/RADAR BOGOR
METROPOLIS
Mobil Dinas jadi Opsi
Pemerintah Kota Bogor mulai memikirkan moda transportasi pengganti selama layanan Biskita dihentikan sementara. Bak peribahasa tak ada rotan akar pun jadi, Dishub Kota Bogor pikir-pikir tiga opsi alternatif.
UPAYAKAN Baca Hal 10
Bersepeda Jaga Persahabatan
SYAIFUDDIN Gayo punya resep tersendiri dalam menjaga kebugaran tubuhnya. Pria bertubuh tegap itu rutin beolahraga. Mantan Kapolsek Bogor Tengah itu memiliki beberapa olahraga favorit. Mulai dari jalan kaki, berenang, dan yang paling disukai, bersepeda.
”Biasanya saya gowes bersama rekan-rekan keliling Kota atau Kabupaten Bogor. Sepekan bisa sampai tiga kali,” ungkapnya.
Head Operational PT Abdi Perisai Cakra Optima itu menilai, selain bermanfaat bagi kebugaran, bersepeda juga dapat mempererat silaturah mi dan menjaga persahabatan.(fat/c)
SYAIFUDDIN GAYO
Menutup akhir tahun 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah menjalankan sepuluh program strategis. Secara umum, programprogram itu telah dengan cukup baik dan lancar.
Upayakan Pengganti BisKita
Armada Parkir, Sopir Nganggur
Setahun, 852 Bencana
BOGORBadan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor mencatat terdapat 852 kejadian bencana terjadi di sepanjang Tahun 2024. Kejadian masih didominasi oleh longsor dan pohon tumbang.
HAL ini disampaikan langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, usai menghadiri rapat paripurna dengan agenda laporan reses sidang kesatu 2024, penutupan masa sidang kesatu 2024, dan pembukaan masa sidang kedua 2025 di ruang rapat paripurna, Gedung DPRD Kota Bogor, Selasa (31/12/2024).
BOGOR
kepada warga.
ARMADA Baca Hal 10
SETAHUN Baca Hal 10
Seorang pengemis laki-laki di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur menjadi sorotan lantaran meminta uang dengan cara memaksa
TERPARKIR: Puluhan armada Biskita Transpakuan yang menganggur diparkirkan di dalam kawasan Terminal Bubulak, Kamis (2/1/2025). Hal itu imbas pemberhentian sementara operasionalnya selama 30 hari pada awal 2025.
BOGORBiskita Transpakuan telah berhenti beroperasi di Kota Bogor untuk sementara. Meski begitu, pemberhentian layanan itu membuat puluhan armada bus diparkir di Terminal Bubulak dan sopir jadi nganggur.
