Radar Kotabumi I Selasa, 17 Maret 2009

RADAR KOTA BUMI SELASA, 17 MARET 2009

Bersama Membangun Lampura

8 HALAMAN / Rp1.500

Tingkatkan SDM, 45 Aleg ke Jakarta Laporan Susi Daryani Editor: Kohar Mega

KOTABUMI - Dalam rangka meningkatkan pengetahuan berkenaan dengan kinerja di lembaga legislatif, sebanyak 45 anggota DPRD kabupaten Lampung Utara melaksanakan program peningkatan sumber daya manusia (SDM) bertempat Acacia Hotel Jakarta.

Menurut anggota DPRD Lampura Ahmad Mujib. S.Ag, pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM tersebut merupakan salah satu program yang dilaksanakan

dalam kurun waktu setahun satu kali, berlangsung selama 3 hari.

Selama mengikuti program kegiatan SDM, lanjutnya, mereka menerima materi yang berkaitan dengan manajemen dan leadershif (kepemimpinan, red) sehingga penerapan mencakup pihak legislatif dan eksekutif.

“Secara keseluruhan program peningkatan SDM anggota DPRD ini bertujuan untuk peningkatan kinerja. pengaplikasiannya dapat dilakukan baik oleh eksekutif maupun legislatif yang berkaitan erat dengan pekerjaan secara menyeluruh,”ungkap Mu Baca TINGKATKAN Hal.7

PPTSP Layani 17 Pelayanan Hanya 15 Persen Yang Baru Berjalan Laporan Ade Putri Setiawati Editor: Kohar Mega

FOTO DEDY KURNIAWAN

BENDERA PARPOL : Sampai kemarin (16/3) pihak terkait belum juga menertibkan atribut parpol yang sudah jelasjelas melanggar Undang-undang pemilu. Tampak salah satu bahkan, masih ada warga yang memasang bendera di Jalan protokol tepatnya dijalan Alamsyah Ratu Perwira Negara Kotabumi kemarin (16/3)

KOTABUMI–Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman Penyelanggaraan Pelayaan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang diterbitkan pada tanggal 6 Juli 2006 lalu, dimana pada Bab 13 pasal 29, yang berbunyi dengan dengan ditetapkannya peraturan ini, bagi pemerintah daerah yang belum mempunyai PPTSP wajib membentuk perangkat daerah tersebut paling

lambat 1 tahun sejak peraturan Menteri ini ditetapkan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor PPTSP Lampura, Drs. Inzar Kusuma didampingi Kabang TU, Zaldi Marhadi serta Kasi Perizinan, Duta Karya pada Radar Kotabumi Kemarin (16/3).

Selanjutnya, menindaklanjuti hal itu maka Pemda Lampura menuangkannya dalam peraturan daerah (Perda) nomor 7 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tatakerja perangkat daerah kabupaten Lampura, kemudian diteruskan lagi ke Peraturan Bupati (Perbup) nomor 10 tahun 2008 Baca PPTSP Hal.7

Hari Pertama Tak Ada Rapat Umum Laporan Ade Putri Setiawati Editor: Kohar Mega

KOTABUMI - Hari pertama rapat umum/kampanye yang digelar sejak kemarin (16/3), rupanya kurang diminati oleh partai politik peserta pemliu 2009 yang ada di kabupaten Lampung Utara.

“Hari pertama ini tidak ada satupun partai politik yang melakukan rapat umum, sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh KPU Lampura. Pasalnya, sampai dengan kemarin, tidak ada satupun parpol peserta pemilu yang melaporkan atau melakukan koordinasi dengan KPU Lampura untuk menggelar kampanye,” ujar anggota KPU Lam-

pura, Suheri. S.Ip pada Radar Kotabumi kemarin (16/3).

Kurang diminatinya rapat umum ini, ujar Suheri, dinilai kurang efesien karena akan menghabiskan dana besar.

Terutama bagi caleg yang menggelar rapat umum melalui parpol masingmasing, sehingga perserta pemilu Baca HARI Hal.7

Panwas Sarankan KPU Ubah Lokasi Kampanye Diduga Bisa Langgar PP Laporan Cw1 Editor: Susi Daryani

KOTABUMI - Panitia pengawas pemilihan umum legilatif kabupaten Lampura menyarankan kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Lampura untuk merubah lokasi kampanye yang telah dijadwalkan, karena diduga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 tahun 2009, pasal 1 angka 3 mengenai pelarangan penggunaan fasilitas baik sarana maupun pra-sarana milik pemerintah seperti gedung-gedung milik pemerintah yang anggarannya berasal dari APBD dan APBN. “ Kami akan melakukan koordinasi dengan KPUD untuk merekontruksi ulang jadwal kampanye, agar tidak menggunakan fasilitas pemerintah daerah, lokasi pendidikan dan serta lokasi puskesmas,’’ ujaar anggota panitia pengawas pemilu Baca PANWAS Hal.7

Harian Radar Lampung Group Untuk Wilayah Lampura dan Waykanan

Homepage : www.radarkotabumi.com

2

LAMPURA SIKEP

RADAR KOTABUMI

SELASA, 17 MARET 2009

www.radarkotabumi.com

SMA Kemala Bhayangkari Sabet Piala MENPORA

KPUD Jadwalkan Sosialisasi Terkait Keluhan Masyarakat Minimnya Sosialisasi Laporan /Editor Susi Daryani

FOTO : ADE PUTRI SETIAWATI

Tim PMR SMA Kemala Bhayangkari Kotabumi beserta Kepala sekolah, Drs. Zainal Abidin.

M.Pd.I serta Pembina PMR dan Pelatih PMR, berpoto dengan piala setelah meraih juara umum, dengan memboyong piala bergilir menpora dan 3 piala lain dalam ajang Gebyar Lomba PMR seSumatera dan Jawa untuk tingkat Wira kemarin (16/3).

Raih Juara Umum Lomba PMR Laporan Ade Putri S. Editor Susi Daryani

LAMPURA–Sekolah Menengah Atas (SMA) Kemala Bhayangkari Kotabumi, meraih prestasi yang sangat membanggakan.

Pasalnya, kegiatan Palang Merah Remaja (PMR) SMA Kemala Bhayangkari yang dinamakan Paspalamba (Pasukan Palang Merah Remaja Bhayangkari) telah berhasil memboyong piala bergilir dari Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) dalam pajang perlombaan PMR. Perlombaan PMR dengan mengusung tema yang bertajuk

Gebyar Lomba PMR se-Sumatera dan Jawa untuk tingkat SMA dan sederajat yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 15 Maret 2009 lalu di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung.

Menariknya, SMA Kemala Bhayangkari bukan hanya semata memboyong piala bergilir, melainkan dinobatkan sebagai juara umum serta memboyong 3 piala lainnya dalam bidang perlombaan PMR yang dilombakan.

“Apa yang telah kita peroleh ini merupakan suatu kebanggaan bagi SMA Kemala Bhayangkari, yang telah berjuang untuk mendapatkan hasil yang sangat membanggakan,” ujar Pembina PMR, Tugiman, S.Pd didampingi Pelatih PMR SMA Kemala Bhayangkari Kotabumi, Suharjono. S.Pd pada Radar Kotabumi kemarin (16/3).

Dijelaskannya, cabang lomba

yang diperlombakan sebanyak 7 cabang dan SMA kemala Bhayangkari Kotabumi ini memboyong 1 piala bergilir sebagai juara umum, dan 1 piala juara pertama dalam cabang Pertolongan Pertama, juara 1 juga untuk Perawatan Keluarga, dan juara 3 pembuatan tenda darurat untuk kategori putra.

Sekedar diketahui, kategori lomba yang dipertandingkan besok yakni, pertolongan pertama, pasang bongkar tenda, perawatan keluarga, pembuatan tenda darurat, lukis poster, parodi, dan penyuluhan bahasa Inggris.

Berdasarkan penuturan Ketua PMR SMA Kemala Bhayangkari Marcela, bahwasanya, mereka sangat senang dan bangga dengan apa yang diperoleh ini. Sebab kerja keras selama ini membuahkan hasil yang cukup membanggakan, bukan hanya pihak sekolah semata, tapi mampu membawa nama baik sekolah dan kabupaten bahkan propinsi.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Kemala Bhayangkari Kotabumi, Drs. Zainal Abidin.

M.Pd.I yang belum lama ini menjabat kepala sekolah menggantikan penjabat kepala sekolah sebelumnya menjelaskan, apa yang diperoleh sekarang ini tidak lain dari kerja keras dan dukungan dari semua pihak, baik sekolah, yayasan, dewan guru dan siswa.

“Saya berharap prestasi yang telah diperoleh sekarang bisa dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan lagi. Sebagai kepala sekolah selalu mendukung kegiatan siswa baik akademik maupun non akademik untuk kegiatan-kegiatan positif dan pengembangan siswanya, dan meningkatkan mutu sekolah, ”papar Zainal Abidin.

Diungkapkan, jika dilihat dari usia, ekstrakulikuler PMR SMA Kemala Bhayangkari baru saja berdiri kurang dari dua tahun ini yakni berdiri sejak tanggal 19 Agustus 2007 lalu, tetapi walaupun baru ekstrakulikuler MPR ini dapat membuktikan bahwa kegiatan ini juga berprestasi dan bisa membawa nama baik sekolah.

Pada kesempatan yang sama, pengurus yayasan Kemala Bhayangkari Kotabumi, Erdi Hamtazi pada Radar Kotabumi dengan prestasi yang diperoleh merupakan suatu kebanggan yang benar-benar dirasakan oleh mereka.

“Kami berharap prestasi yang telah diperoleh ini dapat dipertahankan, lalu diharapkan kepada kepala sekolah bisa menekankan dan lebih meningkatkan prestasi SMA Kemala Bhayangkari baik akademik maupun non akademik, serta adanya peningkatan baik segi kwalitas maupun kwantitasnya,” pungkasnya. (*)

LAMPURA-Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lampung Utara merespon positif keluhan yang disampaikan sejumlah masyarakat yang berasal dari beberapa kecamatan yang tergabung dalam daerah Pemilihan (DP) IV yang mencakup kecamatan, Tanjung Raja desa Srimenanti, A bung Tinggi, Abung Tengah, Abung Pekurun, Abung Barat, Abung Kunang dan Bukit Kemuning.

“KPUD Lampung Utara saat ini sedang menyusun jadwal pelaksanaan sosialisasi melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, pamong masyarakat dan pamong desa di beberapa kecamatan, untuk kelancaran sosialisasi KPU bekerjasama dengan pihak pemda, dalam hal ini Kebangpolmas Lampung Utara, ”kata ketua KPUD Lampung Utara, Marthon, SE kemarin (16/3).

Marthon menjelaskan, pada saat sosialisasi tersebut, Kesbangpolmas selaku penyelenggara kegiatan, sedangkan KPUD memberikan materi berkenaan dengan pemilu.

Namun, pola sosialisasi yang akan dipergunakan apakah per kecamatan atau di gabung ini yang masih menjadi pertimbangan.

“KPUD tidak melakukan sosialisasi

masing-masing desa karena waktu sangat mendesak. Selain itu, sosialisasi di setiap desa bisa melalui PPK dan PPS untuk memberitahukan ke masyarakat mengenai tata cara penyelenggaraan Pemilu baik mengenai penghitungan suara maupun tata cara pencontrengan,”imbuh Marthon secara gamblang.

Melalui sosialisasi tersebut ujar Marthon diharapkan dapat meminimalisir surat suara tidak syah.

Untuk diketahui, pernyataan yang diungkapkan ketua KPUD Marthon tersebut menyikapi keluhan yang disampaikan sejumlah masyarakat kepada wakil ketua DPRD Hi. Royrel, BBA saat melakukan kunjungan kerja di DP IV beberapa waktu lalu.

DP IV yang terdiri dari kecamatan, Tanjung Raja desa Srimenanti, A bung Tinggi, Abung Tengah, Abung Pekurun, Abung Barat, Abung Kunang dan Bukit Kemuning.

“Secara keseluruhan masyarakat di DP IV mengeluhkan masalah yang berkaitan dengan pemilu diantaranya, mengenai suara syah dan suara tidak syah. Sebab, kalau mencontreng gambar partai dan nomor urut tidak syah, sedangkan pada aturan baru dianggap syah, ”tegas Royrel seraya menyatakan waktu pelaksanaan Pileg tinggal beberapa saat lagi, sedangkan masyarakat masih bingung mengenai tata cara pemilihan. (*)

Caleg PKS Dilaporkan ke Panwaslu Disinyalir Melanggar UU Perlindungan Anak Laporan Cw1 Editor Susi Daryani

LAMPURA-Calon anggota legislatif (Caleg) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama M. Irawan Riyadi, nomor urut 6 daerah pemilihan (DP) III, wilayah kecamatan Abung Selatan, Abung Surakarta, Abung Semuli, Abung Timur dan Blambangan Pagar dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten oleh salah satu anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Abung Selatan.

Caleg yang di usung PKS tersebut, dilaporkan ke Panwaslu karena terbukti membagikan kartu nama miliknya sebagai ajang sosialisasi kepada siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Waylunik kecamatan Abung Selatan dengan harapan akan meraih simpati orang tua murid.

“Kegiatan kampanye kam-

panye yang dilakukan oleh caleg PKS atas nama M. Irawan Riyadi, nomor urut 6, dalam sosialisasi dirinya, melibatkan anakanak untuk kepentingan politiknya, untuk itu bertentangan undang-undang No. 10 tahun 2008, pasal 84 ayat 2 huruf j,”kata anggota Panwaslu Lampura Uk. Lukman Hakim, S.Ag., mendampingi ketua Panwaslu Syafruddin, S.H., kemarin (16/ 3).

Lukman menjelaskan, pada dasarnya, mengacu pada aturan yang berlaku dilarang melibatkan anak-anak atau negara indonesia yang tidak memiliki hak pilih.

Mengingat, keterlibatan anak-anak dalam pelaksanaan kampanye dan sosialisasi juga bertentangan dengan undangundang No. 23 tahun 2002 perlindungan anak, pasal 15 yang berbunyi setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan

dalam kegiatan politik.

“Artinya memang sangat tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak-anak sebagai tim sukses, apalagi untuk mempengaruhi orang tuanya,” paparnya.

Kendati demikian ulasnya, dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002, pasal 87, mengamanatkan, setiap orang yang secara melawan hukum, dengan memperalat anak-anak sebagai sarana penyalahgunaan dalam kegiatan politik diancam pasal berlapis, pidana pemilu dan pidana perilndungan anak, maka akan diancam pidana kurungan minimal 3 bulan maksimal 12 bulan penjara serta denda minimal Rp 30 juta maksimal 60 juta rupiah. ‘’Rencananya, besok panwaslu akan memanggil saksi dan celeg yang bersangkutan untuk dimintai keterangan,” tandasnya. (*)

Indosat Raih Call Center Award 2009 Laporan/rel Ade Putri Setiawati Editor Susi Daryani

DICARI MEMBER “KOKOPELLI” (Produk Bucheri) Sepatu, Tas, Busana dan Aksesoris lainnya Untuk wilayah Lampung Utara dan Way Kanan BERMINAT HUB: Line Center Lampung.

Telp. (0721) 7475004 dan 081369-64-5454

Indosat –Carre -Center for Customer Satisfaction & Loyalty (Carre-CCSL) bekerja sama dengan majalah Marketing berhasil meraih penghargaan Call Center Award 2009 untuk kategori sektor Telekomunikasi.

Penghargaan tersebut di raih melalui metodologi penilaian Call Center Service Excellence Index (CCSEI), untuk sektor telekomunikasi, Indosat berhasil meraih urutan nilai tertinggi yaitu 83,761, menyusul kemudian beberapa operator telekomunikasi lainnya.

Direktur Jabotabek dan Corporate Sales Indosat Fadzri Sentosa, mengutarakan, Call Center Award 2009 yang telah

BERGABUNGLAH SEGERA !!

BONUS MENARIK MENANTI ANDA

INFORMASI

memasuki tahun ke-5, merupakan ajang pemberian penghargaan tahunan yang diberikan oleh Carre-CSSL, sebuah lembaga konsultasi dan studi kepuasan serta loyalitas pelanggan, kepada call center perusahaan dari berbagai industri, termasuk industri telekomunikasi. Penghargaan ini merupakan bentuk penghargaan bagi perusahaan yang menghargai dengan baik pelanggannya.

“Kami sangat bangga menerima penghargaan ini sebagai wujud komitmen kami untuk dapat memberikan layanan call center yang berkualitas. Penghargaan ini sekaligus mendorong kami untuk semakin meningkatkan kualitas layanan menjadi semakin baik lagi ke depan,” katanya usai menerima penghargaan.

Dijelaskan, hingga saat ini

Contact Center Indosat memiliki petugas atau agen sebanyak 1500 orang yang terbagi dalam 6 shift per hari dan aktif selama 24 jam penuh, 7 hari seminggu.

Pelayanan melalui Contact Center Indosat yang secara terus menerus ini sudah dilakukan dari awal untuk melayani pelanggan Indosat secara nasional yang mencapai jumlah 36,5 juta di akhir tahun 2008.

Penghargaan Call Center Award 2009 ini merupakan penghargaan ketiga yang diperoleh Indosat memasuki tahun 2009, sebelumnya 2 penghargaan juga diberikan kepada Indosat, yaitu Forsel Award 2008 dan Top Brand Award 2009.

Penilaian dalam penghargaan ini dilakukan terhadap kinerja/performansi call center yang didasarkan pada 3 dimensi, antara lain access, system dan

procedure, serta people.

Selain itu, kontak layanan Access memiliki 3 atribut KPI (Key Performance Indicator) yang diukur, yaitu system, enjoying dan service standard consistency.

Sementara itu kontak layanan ketiga, People mengukur 2 atribut KPI yakni soft skill dan skill.

Setiap atribut dari tiap-tiap kontak layanan diukur dengan skala 1-5, dimana skala 1 digunakan untuk menggambarkan kinerja yang paling jelek dan skala 5 digunakan untuk menggambarkan kinerja yang paling baik.

Metodologi penilaian CCSEI, dilakukan penilaian terhadap kinerja call center perusahaan sepanjang semester II 2008, dimulai dari Juli – Desember 2008.

Adapun pengukurannya berdasarkan actual experience dengan menggunakan mysteri caller terstandar Carre-CCSL. (*)

TELEPON PENTING

POLRES LAMPUNG UTARA POLSEK SUNGKAI SELATAN POLSEK SUNGKAI UTARA POLSEK ABUNG SELATAN POLSEK ABUNG SEMULI POLSEK BUKIT KEMUNING KODIM 0412 PIKET KODIM 0412 PLN DPRD LAMPUNG UTARA PEMDA LAMPUNG UTARA POLISI PIKET AMBULANCE PEMADAM KEBAKARAN GANGGUAN TELPON PDAM HOTEL DUTA HOTEL SETIA BUDI HOTEL SRIKANDI RUMAH SAKIT UMUM RYACUDU UNIT GAWAT DARURAT RSUR PENGADILAN NEGERI KOTABUMI KEJAKSAAN NEGERI KOTABUMI

: 0724 21052 : 0724 25665 : 0724 25662 : 0724 25632 : 0828 7058984 : 0724 91110 : 0724 21082 : 0724 21138 : 0724 23737-21166 : 0724 21042-22443-22529 : 0724 21007-21087-21329 : 110 : 118 : 113 : 2117 : 0724 22097 : 0724 25888 : 0724 21216 : 0724 21310 : 0724 22095 : 0724 21035 : 0724 21181 : 0724 21137

RADAR KOTABUMI & WAYKANAN Bersama Membangun Lampura & Waykanan

Pemimpin Umum/Redaksi: Ibnu Khalid. Wakil Pemimpin Redaksi: Kohar Mega. Redaktur Pelaksana: Hermansyah, Susi Daryani. Asisten Redaktur: Furkon Ari. Staf Redaksi: Ade Putri Setiawati. Pracetak: Ayep Kancee, Dedy Cunil, Dedi Novianto. Pemasaran: Shobirin. Iklan: Maria Nusa. Keuangan: Zona Dwi Tami. Manager Produksi: Budi Susantiono. Percetakan: PT Lampung Intermedia. Penerbit: PT Wahana Semesta Kotabumi Media. Komisaris: Suparno Wonokromo. Direktur Utama: Ardiansyah. Direktur: Junaidi Djohan. General Manager: Ibnu Khalid. Alamat Redaksi/Iklan/Pemasaran: Jl. Soekarno-Hatta No. 411, Kotabumi Selatan, Lampung Utara. Telp (0724) 25403, Fax (0724) 327439. Homepage: www.radarkotabumi.com Email: radarkotabumi@yahoo.com Perwakilan: Jl. Ki Maja, Komplek Ki Maja Icon Wayhalim Bandarlampung, Telp: (0721) 786414/ 786014 fax: (0721) 709228. Telp (0721) 770777, 770666. Jl. Sultan Agung No. 18, Kedaton, Bandarlampung. Telp (0721) 789750-782306. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

WARTAWAN RADAR KOTABUMI & WAYKANAN DILARANG MENERIMA UANG MAUPUN BARANG DARI SUMBER BERITA. WARTAWAN RADARKOTABUMI & WAYKANAN DIBEKALI KARTU PERS YANG SELALU DIKENAKAN SELAMA BERTUGAS.

HOTLINE REDAKSI/IKLAN/PEMASARAN:

0813 79848777

KOTABUMI BETTAH

SELASA, 17 MARET 2009

RADAR KOTABUMI

www.radarkotabumi.com

Bus Terbalik, 17 Luka-luka Dua Diantaranya Dirawat di RSUR Laporan CW 2 Editor: Kohar Mega

KOTABUMI - Akibat jalan Lintas Sumatera yang rusak parah, tepatnya didaerah Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Lampura mobil bus Putra Sulung yang berasal dari Jakarta ke Ranau perbatasan Lampung Barat dan Baturaja, terbalik di jalan Lintas Sumatera karena masuk lubang yang menganga di tengah jalan.

Akibatnya, 17 penumpang mobil bus mengalami luka-luka, dua diantaranya harus menjalani perawatan di rumah sakit umum Ryacudu (RSUR) Kotabumi pukul 03.00 Wib dini hari Sedangkan, 15 pe numpang bus lainnya, sempat dirawat di puskesmas setempat karena luka yang dilaminya ringan, oleh dokter setempat sudah diperbolehkan pulang untuk melakukan perobatan jalan.

Sementara, pasangan suami istri ( pasutri), Robin (78) dan Yunida (60) keduanya warga Desa

Dusun III, Kecamatan Tanjung Jati, Kabupaten Oku Selatan, Palembang Sumatera Selatan (Sumsel), harus menjalani rawat inap di rumah setempat, karena mengalami luka robek di kepala, dan lukaluka lecet di jari kaki kiri, dan Yunida mengalami luka memar di kepala dan dada, serta luka-luka lecet di jari kaki kanan.

Menurut keterangan Salim (35), salah seorang warga sekitar di desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Lampura, saat ditemui Radar Kotabumi Kemarin (16/3), menyatakan, saat itu dirinya sedang membawa kedua korban (Robin, Yunida, red) ke ruang IGD RSUR Kotabumi.

Dijelaskan, mobil bus tersebut sudah diamankan oleh pihak Mapolsek Ogan Lima, Abung Barat.

Kemudian, sebanyak 15 korban yang dirawat di Puskesmas Bukit Kemuning tersebut sudah dibawa pulang kerumahnya masing-masing untuk perawatan jalan. Tidak lama itu, setelah kedua korban dirawat oleh tim medis di ruang IGD, korban dibawa ke ruang bedah RSUR untuk mendapat perawatan tim medis lebih lanjut. (*)

Ketua dan Anggota Hakim Berbeda Pendapat Terkait Sengketa Lahan Warga dan PTPN VII Bungamayang Laporan/Editor: Furkon Ari

KOTABUMI - Pengadilan Negeri (PN) Kotabumi, Lampung Utara (Lampura), kemarin (16/3) menggelar sidang putusan Sengketa lahan antara warga Desa Tanah Abang Kecamatan Bungamayang, Lampura, selaku penggugat dengan PTPN VII Nusantara selaku tergugat yang luasnya mencapai 225 Ha. Dalam putusan tersebut, terjadi perbedaan pendapat antara ketua Majelis Hakim dengan anggota Hakim Majelis.

Sidang yang dimulai pukul 14.00 Wib itu dipimpin oleh ketua Majelis hakim Dameria Simanjuntak SH,MHum dengan anggota Franciska widiastuti SH, dan Aidi Prayogi Isnawan SH, serta Rozali Umara SH selaku Penasehat Hukum dari penggugat juga Jaini Basir SH dan Amir Aswan selaku penasehat hukum penggugat.

Dalam amar putusan nomor : 03.Pdt.G/PN/ KB terjadi perbedaan pendapat antara Ketua majelis hakim dan anggota majelis hakim.

Dimana Franciska widiastuti SH selaku anggota majelis hakim mengatakan tuntutan yang dilakukan oleh penggugat terhadap tergugat ada sebagian yang ditolak, karena menurutnya gugatan yang di lakukan oleh warga Desa Tanah Abang terhadap PTPN VII tentang lokasi

tanah sengketa tersebut telah di lakukan oleh warga Desa Tulang Bawang pada tahun 2001 silam.

Selain itu pihak tergugat juga telah membayar ganti rugi kepada sebagian warga Desa Tanah Abang sebelum melakukan pengusuran lahan pada maret 2008 lalu.

Berbeda dengan Ketua majelis Hakim Damaera Simanjuntak, SH, dalam amar putusannya ia menilai dalam hal ini PTPN VII telah melakukan pelanggaran, karena fakta yang ada bahwa warga Desa Tanah Abang tidak mengetahui berapa jumlah ganti rugi yan di berikan oleh pihak PTPN VII melalui salah seorang pegawainya yang bernama Ali Sufi.

Selain itu Pihak PTPN VII juga telah melakukan penggusuran dan perusakan lahan warga yang luasnya berkisar 50 Ha yang saat di itu di back up oleh petugas kepolisian dari Polres Lampung Utara. Sehingga sebagian warga harus mengalami kerugian karena tanaman mereka seperti tebu, kelapa sawit dan singkong habis tergusur.

Sebelum menutup sidang, Damaeria mengatakan bahwa keputusan tersebut tidak bulat dan ia menyarankan agar penggugat dan tergugat bisa mengajukan tuntutan kembali.”Keputusan ini tidak bulat karena adanya perbedaan, sehingga antara tergugat dan penggugat bisa mengajukan tuntutan kembali.”kata Dameria.

FOTO DEDY KURNIAWAN

KORBAN PENUSUKAN. Dasrah (20) warga Skalabrak Kelurahan Kota Alam Kotabumi Selatan mengalami 11 luka tusuk, tampak korban dirawat di IGD Rumah sakit Ryacudu Kotabumi.

4 Orang Tak Dikenal, Lukai Korban Dengan Sajam Sampai 11 Tusukan Ditubuh Laporan CW2 Editor: Kohar Mega

KOTABUMI - Menjadi korban 4 orang tak dikenal, Darsah (20) warga Desa Skala Brak (SKB), Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara (Lampura) ini harus dilarikan ke ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Ryacudu (RSUR) Kotabumi untuk mendapatkan perawatan intensif sekitar pukul 02.00 Wib kemarin (16/3). Pasalnya, korban

di tusuk dengan senjata tajam (sajam) jenis pisau garpu oleh salah satu orang yang tidak dikenal itu, dan terahir di ketahui bernama Yanto (20) warga Desa Garuda, Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampura.

Kejadian tersebut terjadi di Jalan Raden Intan Kelurahan Kota Alam, Lampura pukul 01.30 WIB dini hari (15/3) kemarin. Akibatnya, para pelaku menusuk seluruh tubuh Darsah dengan sajam sebanyak 11 kali. Kemudian, kejadian itu langsung dilaporkan pihak keluarganya ke Mapolres Lampura agar segera ditindak lanjuti.

Menurut keterangan orang tua korban, Sangun Ratu (50), saat ditemui di Rumah Sakit Umum

3

Ryacudu (RSUR) Kotabumi kemarin, mengatakan bahwa kejadian dirinya tidak tahu persis, sebab dari keterangan kedua saksi, yakni Andri (18) dan Ansori (21), keduanya warga Desa SKB Kecamatan setempat, diduga akibat ada kesalah pahaman antara tersangka dengan korban tersebut.

Dijelaskan Sangun Ratu, saat itu anaknya (Darsah, red) keluar rumah hendak akan melihat acara hajatan dirumah tetangga tidak jauh dari rumah korban. Namun, di tengah perjalanan tepatnya di jalan Raden Intan tersebut. Tiba-tiba 4 pelaku tak dikenal tersebut menghadang korban, dengan maksud mengajak berkelahi kepada ke 4 pelaku. Namun, korban tidak

memenuhi permintaan para pelaku tersebut. Lalu, secara paksa para pelaku tersebut langsung berkelahi dengan korban.

Selanjutnya, dari 4 pelaku tak dikenal tersebut salah satu pelakunya, bernama Yanto yang langsung menusuk tubuh korban. Selain itu, tiga pelaku lainnya juga mengeroyok. Setelah beberapa menit berkelahi. kemudian korban tak berdaya dan terjatuh di tengah jalan, sedangkan para pelaku kabur melarikan diri dari perkelahian tersebut.

Saksi korban, Andri dan Ansori membenarkan kejadian perkelahian serta penusukan tersebut. Setelah itu, korban dilarikan ke ruang IGD RSUR dengan

menggunakan motor milik rekan lainnya. Atas insiden tersebut, Darsah mengalami luka tusuk di seluruh tubuhnya. Yakni luka tusuk di leher, punggung, pinggang kanan dan kiri, tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan Luka robek di wajah. Sampai saat ini korban masih dalam rawat jalan oleh tim medis di ruang bedah RSUR untuk perawatan lebih lanjut.

Sangun Ratu mengharapkan kepada pihak yang berwajib, khususnya pihak kepolisian, segera menangkap dan menghukum para pelaku menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Karena telah melukai putranya itu. Agar kejadian serupa tidak terulang kembali di daerah-daerah lainnya. (*)

Sementra itu Jaini Basir SH selaku kuasa hukum penggugat saat di temui uasai sidang kemarin mengatakan, tujuan mereka hanya menuntut ganti rugi atas apa yang dilakukan oleh PTPN VII terhadap penggusuran dean perusakan

lahan. Selain itu mereka juga akan melakukan banding atas perbedaan pendapat antara ketua majelis hakim dan anggotanya serta tidak menutup kemungkinan pengguat akan mengajukan gugatan kembali. (*)

Sjachroedin Bangga Jadi Kader Partai PDI-P Mampu Menjadi Garda Terdepan Laporan Cw1 Editor: Kohar Mega

BUKIT KEMUNING - Gubernur Lampung terpilih 2009-2014 Drs.Hi. Sjachroedin.ZP.S.H., marasa bangga menjadi kader PDIP, karena pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) baik pemilihan Gubernur maupun Bupati berhasil dimenangkan kader PDI-P, khususnya Lampura Bupati terpilihnya adalah kader bahkan ketua DPC PDI-P Lampura. “Kita harus bangga menjadi kader PDI-P, karena dimana-mana semangat muda kader PDI-P akan menjadi garda terdepan dalam pembangunan di indonesia khususnya,’’ ujar ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia (PDI-P) Provinsi Lampung, Drs.Hi. Sjachroedin. ZP.S.H. saat menjadi juru kampanye (Jurkam), di gedung persatuan ibu-ibu (Peribu) kecamatan Bukitkemuning, Lampura, kemarin (16/3). Hadir saat itu, calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari PDI-P, dan caleg Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dan kabupaten Lampura.

Ketua panitia pengawas pemilu kecamatan (Panwaslucam) Bukit kemuning, Agustoni, S.Ag., pihaknya telah mendapat laporan dari Panwaslu kabupaten Lampura bahwa ada kegiatan kampanye, dilaksanakan dikecamatan Bukit Kemuning, karena itu, pihaknya memantau dan melaporkan kegiatan tersebut kepada panwaslu kabupaten Lampura karena menurut jadwal yang diterima dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampura, kemarin (16/3) tidak menjadwalkan PDI-P baik tingkat

provinsi maupun kabupaten, untuk kampanye di Lampura, untuk itu akan dilaporkan sebagai tindakan pelanggaran pemilu. “Tinggal menunggu tindaklanjut dari Panwaslu Kabupaten Lampura,’’ ujarnya.

Anggota panwaslu kabupaten Lampura bidang tindaklanjut laporan dan penegakan hukum Uk. Lukman Hakim, S.Ag., mendampingi Ketua Panwaslu Kabupaten Lampura, Syafruddin, S.H., mengatakan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh PDI-P merupakan pelanggaran pidana pemilu, yang bertentangan dengan undang-undang No. 10 Tahun 2008, tentang pemilu, pasal 269 junto 84, kampanye diluar jadwal yang ditetapkan KPU, akan diancam hukuman kurungam minimal 3 bulan maksimal 12 bulan, serta denda minimal Rp 3 juta maksimal Rp 12 juta. “Akan segera kita tindaklanjut ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), sebagai tindak pidana pemilu,’’ katanya.

Lain halnya yang disampaikan kepala Sekretariatan DPC PDI-P Lampura, Wawansyah, S.Kom., mendampingi Sekretaris DPC PDIP Lampura, Wirtajaya, S.Sos., mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan Bukit kemuning merupakan kegiatan kampanye yang disesuaikan dengan jadwal kampanye caleg Provinsi Lampung, ’’ Kehadiran para caleg kabupaten karena sebagai tuan rumah yang baik, memang dituntut loyalitas yang tinggi terhadap Partai,’’ ungkapnya.

Dari Pantauan Radar Kotabumi dilapangan tampak hadir Caleg DPR RI, Itet Tridjajati Sumarijanto, M.B.A., Pataniari Sia’ahan, Caleg DPRD Provinsi Lampung, Ningrum Gumay, S.H., Drs. Hi. Indra Bangsawan, P. Gultom dan Sabirin Kunang.

Untuk caleg DPRD Lampura, Royril BBA, Effendi, Huzairi, Azhari, Rozi, Wirtajaya, S.Sos. (*)

4

HEADLINE

RADAR KOTABUMI

Pembak Sikapi Ancaman Wereng Cokelat Laporan/Editor: Wartawan/RNN

WAYPANJI – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Kabupaten Lampung Selatan mulai menyikapi ancaman wereng cokelat yang tengah mengancam ratusan hektar areal persawahan di Desa Bali Nuraga, Kecamatan Waypanji.

Sikap yang diambil yakni Satker sedang melakukan usulan bantuan kepada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Provinsi Lampung. Dikarenakan belum cairnya anggaran yang dikeluarkan dalam penanggulangan hama tersebut.

“Kita sedang mengupayakan usulan bantuan ke Provinsi mengenai ancaman wereng cokelat yang mengancam tanaman padi di Desa Bali Nuraga tersebut,”terang Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Lampung Selatan, Ir. Edhie Djajus kepada radar lamsel ( group Radar Kotabumi) melalui telepon genggamnya Senin (16/3) kemarin.

Hal ini dikarenakan, stok insektisida yang digunakan untuk menaggulangi hama pengrusak tanaman dengan cara menghisap cairan yang ada dibatang tersebut, telah habis untuk penanggulangan sebelumnya. “Stok di dinas sudah tidak ada lagi, untuk itu akan kita upayakan,”janji Edhie.

Meski demikian, pihaknya berharap adanya kerjasama dengan para petani di desa tersebut dalam menangani ancaman wereng cokelat yang tengah mengancam.”Saya minta petani juga harus bias menaggulanginya dengan swadaya, sampai bantuan benar-benar bisa direalisasikan,”ujar Edhie lagi.

Diketahui sebelumnya, hama wereng cokelat ini mulai menyerang ratusan hektare sawah di Desa Bali Nuraga Kecamatan Waypanji sejak 2 pekan terakhir. Hal ini dinilai sejumlah petani di Desa setempat mulai meresahkan. Pasalnya, serangan tersebut kini mulai meluas di setiap petakan sawah meski serangan baru sebatas spot-spot.

Sejumlah petani mengaku sangat khawatir dengan keadaan tersebut, dimana jumlah serangan setiap harinya terus meningkat.

Sejumlah petani di Dusun Sumbersari Desa Balinuraga Kecamatan Waypanji, memang sudah melakukan pembasmian massal di areal sedikitnya 75 hektare dari luas sekitar 840 haktare.

Jumlah yang ditanggulangi ini tidak sebanding dengan jumlah luas areal persawahan di desa tersebut.

Karena, meski telah dilakukan penyemprotan insektisida hama pengrusak tanaman dengan cara menghisap cairan tanaman padi yang kemudian mati ini sangat cepat sekali penyebarannya.

Selain itu, pengembangan varrietas padi hibrida di Desa tersebut juga tengah dikembangkan. Hal ini menjadi salah satu factor dimana padi hibrida tersebut memang rentan terkena serangan hama dan penyakit.

Jumlah ini dipastikan akan terus bertambah di areal persawahan di wilayah Desa tetangganya yakni Desa waygelam Kecamatan Candipuro jika tidak cepat ditanggulangi, karena serangan hama tersebut selalu menyerang tanaman padi ketika padi akan mengeluarkan buah.

Wayan (34) petani asal Dusun Pandearge, Desa Balinuraga, Kecamatan setempat menuturkan kekhawatirannya dengan serangan hama yang terus menyerang di areal sawah miliknya.

“Serangan mulai dirasakan sejak 2 pekan terakhir mas,”tutur Wayan.

Dikatakan, pihaknya beserta sejumlah petani di Desa setempat sangat resah dengan ancaman serangan hama tersebut. Hal ini dikarenakan pernah terjadinya gagal panen yang diakibatkan hama penghisap cairan batang tersebut. ”Tahun lalu ada petani yang gagal panen seluruhnya mas, karena diserang hama wereng ini,”kata Wayan lagi.(*)

DAFTAR HARGA RATA-RATA BORONGAN, ECERAN KOMODITI BAHAN POKOK PENTING DAN STRATEGIS LAINNYA DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA 16 - 20 MARET 2009

No 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23

SELASA, 17 MARET 2009

www.radarkotabumi.com

Jenis Komoditi Beras Kwalitas 1 Kwalitas 2 Ketan Hitam Ketan Putih Gula Pasir Merah Garam Beryodium Non Yodium Minyak Goreng Merk Bimoli Tanpa merek/curah Tepung terigu Segitiga biru Biasa Kacang-kacangan Kacang hijau Kacang tanah Kacang kedelai Susu Kental Manis Merk Bendera Merk Indomilk Telur ayam Telur ayam negeri/ras Telur ayam kampung Daging Daging sapi murni Daging ayam potong Daging ayam kampung Mentega Merk simas Merk Blue Band Sayur-sayuran Wortel Kol Kentang Cabe merah Rawit Buncis Bawang merah Bawang putih Kelapa kupas Jagung pipilan Kopi Biji Kelapa Sawit Jahe Ubi Kayu/Singkong Karet Slab Lada Hitam Coklat/kakao Sabun Detergent Merk rinso Semen Baturaja Tiga roda Padang Kujang/Holsim Minyak Tanah Pupuk Urea SP-36 KCL NPK ZA

Harga Borongan Eceran

Stock

6.600/Kg 5.100/Kg 7.500/Kg 6.800/Kg

6.700/Kg 5.200/Kg 8.000/Kg 7.000/Kg

Cukup Cukup Cukup Cukup

7.600/Kg 5.900/Kg

8.000/Kg 6.000/Kg

Cukup Cukup

1.000/Kg -

1.000/Kg

Cukup Tidak ada

12.000/liter 8.700/liter

12.000/Liter 9.000/liter

Cukup Cukup

7.200/Kg 6.600/Kg

7.500/Kg 7.000/Kg

Cukup Cukup

9.000/Kg 12.500/Kg 6.500/Kg

10.000/Kg 13.000/Kg 7.000/Kg

Cukup Cukup Cukup

7.500/Kg 7.300/Kg

8.000/Kg 7.500/Kg

Cukup Cukup

12.500/Kg 1.500

12.500/Kg 1.750

Cukup Kurang

63.000/Kg 18.000/Kg 34.000/Kg

65.000/Kg 20.000/Kg 35.000/Kg

Cukup Cukup Cukup

14.000/Kg 34.000/Kg

15.000/Kg 35.000/Kg

Cukup Cukup

3.500/Kg 2.500/Kg 5.500/Kg 11.000/Kg 14.000/Kg 4.500/Kg 12.000/Kg 3.500/Kg 2.000/Kg 1.925/Kg 12.000/Kg 850/kg 4.500/Kg 250/Kg 4.800/kg 19.000/Kg 20.000/Kg

4.000/Kg 3.000/Kg 6.000/Kg 12.000/Kg 15.000/Kg 5.000/Kg 13.000/Kg 4.000/Kg 2.500/Kg 1.900/Kg 11.000/Kg 750/kg 5.000/Kg 240/kg 4.700/kg 18.500/Kg 19.000/Kg

Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Kurang Kurang Cukup Cukup Kurang Kurang

13.000/Kg

13.200/Kg

Cukup

52.000/zak 51.500/zak 51.500/zak 51.000/zak 3.500/liter

52.000/Zak 52.000/Zak 52.000/Zak 52.000/Zak 3.500/liter

Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup

58.000/zak 77.500/zak 320.000/zak 87.000/zak 51.500/zak

60.000/Zak 77.500/Zak 320.000/Zak 87.500/Zak 52.000/Zak

Cukup Kurang Cukup Kurang Cukup

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Utara PERANA PUTERA, SH., MH Pembina Tingkat I NIP. 19660310 199103 1 008

Berkas 8 Tersangka Sudah Dilimpahkan Kasus Tindak Pidana Perbankan Laporan / Editor : Wirahadikusumah/RNN

BANDARLAMPUNG – Kasat II Kriminal Khusus (Krimsus) Ditreskrim Polda Lampung AKBP Budi Wibowo, S.I.K., menyakini bahwa berkas kasus delapan tersangka (Sugiharto Wiharjo alias Alay, R.E. Sudarman, Yanto Yunus, Podijono, Nini Maria, Fredy Chandra, Indra Prasetya, Tri Hartono) tindak pidana perbankan (tipibank) yang sudah dilimpahkan kepada pihak kejaksaan agung (Kejagung) pada Rabu (11/3) lalu akan dinyatakan lengkap (P21) oleh pihak kejagung.

“Berkasnya sudah kita lengkapi semua, dan apa yang diminta oleh pihak kejaksaan sesuai dengan petunjuk yang diberikan kepada kami sudah dipenuhi, jadi saya

yakin berkas itu akan di P21-kan.

Delapan tersangka itu dijerat dengan pasal 49 ayat 1 dan 2 UU RI No 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah menjadi UU No 10 tahun 1998,” ujarnya di Mapolda Lampung kemarin.

Budi menerangkan, pihak kejaksaan mempunyai batas waktu selama empat belas hari untuk meneliti berkas tersebut. “Berkas itu baru lima hari dipihak kejaksaan, jadi ada sembilan hari lagi untuk menelitinya, kita tunggu saja,” bebernya.

Lebih jauh Budi memaparkan, jika berkas tersebut sudah ditetapkan pihak kejaksaan P21, maka langkah selanjutnya yakni pelimpahan barang bukti dan tersangka.

“Jadi delapan tersangka yang saat ini mendekam di rutan Bareskrim Mabes Polri akan di limpahkan ke pada pihak kejaksaan,” pungkasnya.

Pantauan Radar Lampung ( group Radar Kotabumi) di Polda Lampung kemarin, di ruang Kanit

I Sat III Tipikor (tindak pidana korupsi) Ditreskrim Polda Lampung AKP Agus Sudarno, S.H., M.H., terdapat dua karyawan PT Tripanca Group yakni Indah dan Santi sedang diperiksa. Keduanya diperiksa secara bersamaan sejak pukul 09.00 WIB. Sumber Radar Lampung di Polda Lampung mengatakan, bahwa keduanya dimintai keterangannya oleh pihak penyidik untuk menyelidiki kasus dugaan tipikor di kabupaten Lampung Timur. “Keduanya dimintai keterangannya sebagai saksi, karena diduga keduanya juga mengetahui alur penyimpanan kas daerah Pemkab Lamtim ke BPR Tripanca Setiadana,” ujar sumber tadi.

Sebelumnya pada Selasa (10/ 3) sampai Kamis (12/3) penyidik tipikor juga telah memintai keterangan sembilan pegawai Pemkab Lampung Tengah (Lamteng) dalam penyelidikan dugaan tipikor kas daerah Pemkab Lamteng Rp28 miliar yang juga “terparkir” di

BPR Tripanca.

Untuk itu, satuan III Tipikor (tindak pidana korupsi) Ditreskrim Polda Lampung berencana menggelar hasil pemeriksaan tersebut di tataran penyidik dalam waktu dekat ini.

Pemeriksaan sembilan pegawai pemkab itu bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana keterlibatan

mereka dalam dugaan tipikor tersebut. Apakah mengetahui saat Pemkab Lamteng menyimpan dananya ke Tripanca. Saat diperiksa jawaban yang diberikan oleh semuanya beragam, sehingga pihak penyidik sampai dengan kemarin masih mempelajari jawaban dari masing-masing.(*)

SEMBILAN PEGAWAI PEMKAB LAMTENG YANG DIPERIKSA Suwidyo Zuhairi Jaya Mutahir Sutomo Abdulhak H. Ansyori Heri Susanto Mashud Rudi Imada

Staff ahli kemasyarakatan sumber daya manusia Staff ahli sosial budaya, olahraga dan kepemudaan Staff ahli bidang hokum Asisten II bidang ekonomi pembangunan Kepala Bappeda Kabid Pembiayaan PPKD Kasi Akuntansi PPKD Staff sekretaris PPKD Staff bidang akuntansi PPKD

65 Persen Warga Lampung Masuk Kategori Miskin Laporan/Editor: Wartawan/ RNN

BANDARLAMPUNG – Enam puluh lima persen atau berkisar 4,81 juta penduduk Lampung masuk kategori miskin.

Dari 65 persen penduduk miskin itu, 38 persen tergolong dalam kategori keluarga prasejahtera, sementara sisanya 26 persen masuk kategori keluarga sejahtera (KS) I. Pada tahun 2008, jelas Kepala BKKBN Provinsi Lampung

Abdul Kadir, jumlah keluarga prasejahtera di Lampung meningkat sekitar satu persen dibanding dengan tahun 2007.

Banyaknya pendatang dengan jumlah penduduk tidak tetap, menjadi faktor kuat bertambahnya jumlah penduduk miskin.

Pada tahun 2008 saja, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dibanding dengan tahun 2007. ”Memang tidak signifikan,” kata dia. Mengaktifkan kembali program keluarga berencana (KB), adalah cara untuk menekan pertumbuhan pendu-

duk. Dan pada tahun ini BKKBN menggelontorkan sekurang-kurangnya Rp5,4 miliar yang dibantuan alat kontrasepsi (alkon) bagi warga miskin di Lampung. ”BKKBN berupaya melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Dan memaksimalkan penggunaan alat kontrasepsi,” pungkasnya.

Adapun KS I merupakan keluarga yang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologis.

Berdasarkan data BKKBN Lampung, keluarga prasejahtera tersebut tersebar merata di 11 kabupaten/kota di Lampung.

Jumlah keluarga prasejahtera tercatat sebanyak 725.706 keluarga, sedangkan KS I sebanyak 485.829 keluarga.

Menurut Abdul Kadir, keluarga prasejahtera dan KS I muncul sebagai dampak dari kondisi perekonomian. BKKBN berupaya menekan jumlah keluarga prasejahtera dan KS I melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga se-

jahtera (UPPKS).

Namun, UPPKS baru menjangkau 46.317 keluarga dari keluarga prasejahtera dan KS I. Hal itu terjadi karena keterbatasan anggaran.

Pada 2008 BKKBN bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia dan Perum Pegadaian memberikan pendanaan. BRI melalui kredit usaha rakyat membantu Rp 25 juta untuk lima kelompok dan Perum Pegadaian melalui kredit usaha rumah tangga menyalurkan Rp 300 juta untuk 60 kelompok. (*)

Persaingan Bisnis Penyebrangan Selat Sunda Semakin Ketat Laporan/Editor: Wartawan/ RNN

BAKAUHENI – Persaingan bisnis angkutan penyeberangan selat sunda kurun waktu dua tehun terkahir semakin ketat. Berbagai perusahaan mulai melirik bisnis angkutan penyeberangan rute Bakauheni-Merak karena melihat penyeberangan ini merupakan terpadat di Indonesia.

Berbagai cara dilakukan untuk menarik minat konsumen yang menggunakan jasa penyeberangan kapal ro-ro. Yakni dengan meningkatkan pelayanan dan jumlah kapal ro-ro untuk dioperasikan rute pelabuhan Bakauheni-Merak.

Seperti yang dilakukan perusahaan PT. Jembatan Lampung (Jemla) Ferry. Kini perusahaan tersebut mendatangkan kapal baru dengan nama KMP Jagantara.

KMP Jagantara buatan Negara Jepang tahun 1984 tersebut mampu mengakut penumpang hingga

520 orang dan 120 unit kendaraan campuran.

Spesifikasi KMP Jagantara yang beroperasi sejak Februari lalu memiliki berat kotor (GRT) 5.193 grosston dengan kecepatan 18 knot/jam.

Menurut Pimpinan PT Jemla Ferry cabang Bakauheni, Suryadi belum lama ini, kapal baru KMP Jagantara merupakan pengganti KMP Lampung yang telah terbakar tahun 2006 diperairan Merak, Banten saat melayani penumpang.

“Sebelumnya untuk menggantikan kapal Lampung yang terbakar digantikan KMP Kota Bumi. Tapi mulai Februari lalu, KMP Kota Bumi dikembalikan ketempat asalnya dan digantikan KMP Jagantara,”kata Suryadi.

Hingga saat ini, jumlah kapal rool on-roll off (ro-ro) yang beroperasi diselat sunda mencapai 33 unit. Dengan jumlah tersebut, pihak ASDP melakukan pengoperasian sesuai

jadwal yang membuka pelayanan di tiga dermaga yang masih laik operasi.

Persaingan usaha angkutan penyeberangan mulai terlihat sejak dua tahun terkahir dengan masuknya kapal-kapal perusahaan baru.

Kapal yang kategori baru masuk melayani penumpang di pelabuhan Bakauheni-Merak adalah KMP Victorius 5, Laut Teduh, Mustika Kencana dan Mentari Nusantara group PT Jembatan Madura (JM) ferry.

Kepala Adpel Bakauheni Rochadi mengatakan, sebelum kapal-kapal tersebut beroperasi terlebih dulu mengatongi izin operasi diselat sunda dari departemen perhubungan.

“Jika mereka sudah mengantongi izin, kami akan lakukan uji kelayakan dan menyesuaikan kondisi perairan dan dermaga yang akan digunakan membuka pelayanan oleh kapal yang bersangkutan,”kata Rochadi.(*)

FOTO : WARTAWAN RNN

KMP Jagantara milik Jemla Ferry mulai operasi dipelabuhan Bakauheni,kemarin.

65,97 Persen Hutan di Lampung Kritis Laporan /Editor: Wartawan/ RNN

BANDARLAMPUNG- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Ir. Anwar Effendi, M.M., menyebutkan bahwa dari total hutan daratan seluas 973.179 Ha yang ada di Lampung 65,97 persen diantaranya kritis. Hal itu diungkapkannya kepada Radar Lampung ( group Radar Kotabumi) dalam agenda peringatan hari bhakti rimbawan ke-26, kemarin.

Terangnya, dari empat tipe hutan daratan yang ada di Lampung sebagian besar berada pada pase kritis. Seperti kawasan hutan konservasi yang luasnya mencapai 430 474 Ha, 44,89 persen diantaranya rusak. Lalu, kawasan hutan lindung dengan angka kerusakan mencapai 82 persen dari luas 317 615 Ha. Kemudian terusnya untuk kawasan hutan produksi

terbatas (HBT) kerusakan mencapai 79,62 persen dari luas 33.358 Ha. Sementara untuk kawasan hutan produksi tetap angka kerusakannya mencapai 84,28 persen dari luas total 191.732 Ha. Sehingga kata dia, bencana alam kerap terjadi di Lampung seperti Banjir termasuk yang terjadi di kota Bandarlampung, longsor dan kekeringan. ”Jika hal ini tetap dibiarkan maka hal yang paling ditakutkan yakni pemanasan global akan segera terjadi,” ungkapnya.

Untuk itu kata dia, melalui momen HUT Rimbawan tersebut pihaknya meminta kerjasama dari berbagai pihak untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Karena kata dia, untuk memelihara lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Melainkan tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat.

Adapun terusnya, untuk mengatasi kerusakan yang lebih parah lagi, saat ini Dishut telah mencanangkan program-program khusus. Seperti one man one tree yakni mewajibkan setiap orang untuk menanam satu pohon. Lalu, mensukseskan gerakan hari menanam dunia serta gerakan menanam sejuta pohon. ”Ketiganya merupakan program nasional untuk melindungi kelestarian hutan. Dan kami akan support itu,” katanya.

Selain itu kata dia, untuk memotivasi masyarakat agar lebih care terhadap lingkungan, pihaknya juga akan melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat Lampung. Karena kata dia, salah satu upayan untuk mengurangi efek pemanasan global dan perubahan iklim adalah dengan memperbanyak pohon dan tanam-tanaman. ”Artinya itu membutuhkan upaya mempertahankan keutuhan ekosistem hutan. Dan solusinya adalah dengan menanam pohon secara besar-besaran,” pungkasnya. (*)

6

POLITIK

RADAR KOTABUMI

Warga Minta KPU Segera Sosialisasi Tata Cara Pencontrengan Surat Suara Laporan Wartawan RNN

KARYAPENGGAWA–Sejumlah warga Kecamatan Karyapenggawa mengharapkan kepada KPU untuk melakukan sosialisasi tentang tata cara pencontrengan pemilu anggota Legislatif yang akan di gelar tanggal 9 April 2009 mendatang.

“Kami heran kenapa KPUD hingga kemarin belum juga ada tanda-tanda untuk melakukan sosialisasi pencontengan di daerah ini. Padahal, kita telah berulang kali mendesak agar KPUD melalui perpanjangan tangan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) segera mensosialisasikan tentang cara pencontengan pemilihan anggota DPRD priode 2009-2014 mendatang,” ungkap tokoh masyarakat Kecamatan Karyapenggawa, Bainal Hakim kepada Radar Lambar (grup Radar Kotabumi), kemarin.

Diungkapkan, pihaknya khawatir jika hal itu tidak segera mendapatkan respon positif dari KPUD maka diperkirakan dalam pelaksanaan pesta demokrasi mendatang akan terjadi peningkatan jumlah suara batal atau masuk golongan putih (golput).

Alasannya umumnya warga di daerah itu hingga kemarin belum mengetahui tata cara pencotengan surat suara para calon anggota legislatif, baik DPR pusat, Provinsi, dan DPRD, maupun DPD. Hal itu merupakan salah satu dampak akibat ketidak efektifan kinerja KPUD untuk melakukan sosialisasi tentang tata cara pencotengan pemilu mendatang. Apalagi pelaksanaan pesta demokrasi itu kini tinggal hitungan hari lagi,” ujarnya.

Tambahnya, meski pemilu itu merupakan tanggung jawab dari semua lapisan masyarakat, tapi sangat jelas bahwa semua teknis pelaksanaan untuk mewujudkan kelancaran dan kesuksesan pesta demokrasi mendatang sepenuhnya merupakan salah satu tugas pokok dari KPUD tersebut.

“Jika KPUD tidak segera merespon permaslahan ini, diperkirakan pada pelaksanaan pemilu mendatang dampaknya akan menimbulkan peningkatan jumlah golput atua surat suara batal,” kata dia.

Sementara keluhan serupa juga diungkapakan anggota LSM Peduli Putra Daerah Lampung (PPDL) Kecamatan Pesisir Selatan, Amrulloh, yang mengharapkan agar KPUD melalui perpanjangan tangan PPK dan PPS untuk menggelar sosialisasi tentang tata cara pentongtengan pemilu di daerah setempat.

Tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan jumlah suara batal dan golput dalam merealisasikan hak pilih warga pada pelaksanaan pesta demokrasi.

“Kita heran kenapa sosialisasi tentang tata cara pencontengan ini terkesan disepelekan oleh panitia pemilu, padahal itu merupan titik penentu kelancaran dan kesuksesan hajat besar warga. Bagimana warga akan merealisasikan hak pilihnya jika tata cara pencontengan saja umumnya belum tahu,” lanjut dia.

Dengan alasan itu, pihaknya mendesak KPUD melalui perpanajangan tangan PPK dan PPS untuk segera menggelar sosialisasi tentang tata cara pencontengan hingga ketingkat pekon dan pemangku.

Itu demi kelancaran kesuksesan hajat besar warga dalam merealisasikan hak pilihnya terhadap para calon anggota legislatif yang betul-betul akan memperjuangan aspirasi masyarakat dalam lima tahun mendatang. (*)

SELASA, 17 MARET 2009

www.radarkotabumi.com

Panwas di Desak Bersikap Tegas Terkait Tidak Jelasnya Kampanye Caleg Di Waytenong Laporan Wartawan RNN

WAYTENONG – Ketua Panwaslu Kecamatan Waytenong, Idrus, SE meminta calon legislatif untuk menentukan dan memberitahukan di mana lokasi kampanye partai politik itu akan dilakukan. Ini menyusul masa pelaksanaan kampanye pemilu legislatif sudah dimulai.

Pemilu legislatif tahun ini, pihaknya mengaku panwas dalam melakukan pemantauan kampanye legislatif merasa kesulitan.

Karena dari beberapa caleg dan parpol yang ditentukan dengan jadwal pelaksanaan kampanye oleh KPU berpindah ke lokasi lain. Hal itu sangat menyulitkan panwas untuk melakukan pemantauan pelanggaran yang akan dilakukan oleh caleg.

Idrus menjelaskan, karena pelaksanaan kampanye oleh peserta pemilu di wilayah itu belum jelas dan jadwal yang ditentukan KPU juga diabaikan pihaknya meminta para caleg untuk memberitahukan hal tersebut.

Meski sudah memegang jadwal kampanye, panwas meminta caleg memberitahu dimana jadwal kampanye dilakukan caleg dengan aturan sendiri dalam rangka untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan pada pelaksanaan kampanye damai tersebut. “Mari jaga ketertiban, keamanan wilayah untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani,’ katanya.

Mengenai belum jelasnya kampanye yang dijadwalkan KPU beberapa waktu lalu hal serupa juga menjadi bahan pertanyaan warga di Kecamatan Gedungsurian.

Dan mereka meminta panwas untuk bersikap tegas dalam melakukan tindakan pelanggaran terhadap caleg yang tidak mengikuti aturan panitia pelaksana pemilu.

Di lain pihak, sejumlah caleg di wilayah itu pada masa kampanye nantinya pihaknya juga tidak akan melakukan acara besarbesaran. Namun, cukup datang ke rumah-rumah dan mensosialisasikan diri kepada calon pemilih. (*)

FOTO RNN

LOGISTIK : Bupati Lampung Tengah Mudiyanto pecahkan kendi tanda pengiriman logistik pemilu 2009 di KPU Lamteng.

PPK Siap Bagikan C4 di Setiap Desa Laporan Wartawan RNN

MATARAMBARU–Rencananya formulir C4, tersebut akan mulai diditribusikan Rabu (19/3). Kemarin PPK Kecamatan Matarambaru sendiri telah membagi formulir C4, untuk masing-masing desa.

Bahkan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Matarambaru Lampung Timur (Lamtim), siap mendistribusikan formulir C4 (surat panggilan kepada calon pemilih) kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang ada ditujuh Desa Di Kecamatan ini.

Menurut PPK Kecamatan Matarambaru Muhari, formulir C4, yang nantinya di bagikan kepada masingmasing PPS, oleh PPS akan diserahkan kepada masing-masing KPPS ditingkat desa. KPPS kemudian mendatangi masing-masing pemilih di kediamannya masing-masing. ”Formulir C4, ini minimal harus sudah di terima calon pemilih pada H3,” terangnya ketika di temui di kantor Kecamatan Matarambaru kemarin.

Dikatakannya di Kecamatan Matarambaru, terdapat 19.240 Daptar Pemiliha Tetap (DPT), yang tersebar di tujuh dengan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) mencapai 45 buah. Dari jumlah TPS tersebut terbanyak berada di Desa Matarambaru yakni 14 TPS. KPPS yang nantinya bertugas di masing-masing TPS, juga sudah terbentuk. ”Secara keseluruhan sudah siap hanya tingga menunggu perdistribusian logistik pilegnya saja,” terangnya.

Di Kecamatan Melinting, PPK kecamatan ini juga mengaku sudah mendapatkan formulir C4, yang nantinya akan didistribusikan kepada KPPS yang tersbar di enam desa di Kecamatan ini. Di Kecamata Melinting terdapat 17.107 DPT, dengan jumlah TPS mencapai 46 buah. ”Dalam waktu dekat, formulir C4, juga akan segera didistribusikan kepada masing-masing PPS,” terang ketua PPK Kecamatan Melinting Abdullah, Z.N kemarin. Sebelum, pendistribusian logistik Pileg, termasuk formulir C4, PPK Kecamatan Melinting saat ini tengah

keliling kedesa-desa untuk melakukan sosialisasi kepada KPPS yang ada didesa-desa , termasuk sosialisasi tentang formulir yang nantinya akan di terima oleh masing-masing KPPS. Materi sosialisasi yang di sampaikan kepada masing-masing KPPS, diantaranya pendataan mata pilih yang ada diwilayah masing-masing KPPS. Pendataan ini dilakukan dengan mencocokkan Daptar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Lampung sudah sesuai dengan data yang ada di masyarakat atau belum. ”Bila masih terjadi perbedaan maka KPPS harus melakukan perbaikan,” terang Abdullah. Dalam soasialisasi juga diisi dengan, penjelasan tentang formulir CI, formulir surat suara dan mata pilih, dan formulir yang dilaporkan, serta cara pencontengan suara yang sah dan tidak sah kepada masing-masing KPPS. Sosialisai terhadap KPPS ini sengaja dilakukan perdesa agar tetap sasaran.

Sosialisasi ini sendiri telah dilakukan diempat desa dari enam desa yang akan di Kecamatan Melinting. Diawali

dari , Desa Sidomkamur yang dilakukan pada Kamis (12/3) yang lalu. Sosialisasi kemudian dilanjutkan di DesaWana Sabtu (14/3) dan Desa Sumberhadi Minggu (15/3).

Kemarin giliran Desa Itikrendai.

Besok sosialisasi kembali akan dilakukan di di Desa Tanjungaji dan terakhir Rabu (18/3) dilakukan di Desa Tebing. ”Sosialisasi terhadap masingmasing KPPP di tingkat desa memang sengaja kami lakukan perdesa, agar penyampaian materi sosialisasi lebih tepat sasaran,” terang Abdulan.

Di enam Desa yang ada di Kecamatan Melinting lanjut Abdullah, saat ini seluruh anggota KPPS telah ditujuk berdasarkan surat keputusan masingmasing Kepala Desa (Kades). Dalam satu KPPS terdapat 7 orang ditambah dengan dua orang dari Linmas, sehingga jumlah panitia di TPS ada 9 orang. ”Setelah usai sosialisasi ini, KPPS, juga harus melakukann sosialisasi kepada masyarakat, di samping sosialisasi yang telah dilakukan olah masing-masing RT, dimasing-masing desa” imbuhnya. (*)

LPA Melarang Kampanye Libatkan Anak Laporan Wartawan RNN

KALIANDA–Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lampung Selatan (Lamsel) rencananya, akan turun langsung melakukan pegawasan pada setiap pelaksanaan kampanye yang

dilakukan partai politik beserta calon legislatif. Ini dilakukan terkait desakan parpol untuk tidak melibatkan anak dalam pelaksanaan kampanye. Ketua LPA Lampung Selatan, M. Zainuddin menuturkan pihaknya akan membentuk relawan LPA yang akan melakukan pengawasan terhadap

kegiatan kampanye yang dilakukan parpol pada musim kampanye ini.

“Apabila kita temukan masih ditemukan anak dalam kegiatan tersebut akan kita laporkan kepada panwas dan KPUD,” ujarnya.

Zainuddin menjelaskan, pelarangan keikutsertaan anak dalam masa

kampanye secara tegas di larang dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebab hal itu masuk dalam kategori ekploitasi.

Selain melakukan pengawasan langsung, LPA juga telah melayangkan surat kepada KPUD dan Panwaskab untuk memberi warning bagi para caleg dan parpol yang melakukan kegiatan kampanye. ”Kami berharap himbauan ini dapat menjadi perhatian dan langsung dilakukan sosialisasi bagi parpol dan caleg, sehingga perlaksanaan pemilu bisa berjalan dengan tertib,”katanya.

Ketua Pokja Kampanye KPUD Lampung Selatan, Hargito, S.Ag mengatakan meskipun secara resmi tidak disosialisasikan, namun pelarangan keterlibatan anak dalam kampanye secara tegas telah dilarang dalam aturan. ”Jadi larangan tersebut sudah satu paket dalam tata tertib yang telah berikan kepada parpol dan caleg yang akan mengikuti kampanye,”katanya. (*)

RUMAH DIJUAL Di Jual Cepat, Rumah Ukuran 6 x18, LT lebar 16, Pjng 37, Alamat Gg. Remaja No. 310 A, Harga Nego Hub. 0811 7204 333 / 0813 69396 333.

KEHILANGAN KEHILANGAN STNK R2 NO.POL BE 8640 JN, NO.KA ; MH1HB61137K165010, NO.SIN ; HB61E1166738. A.n. IPARTOSI. STNK R2 NO. POL. : BE5526J, NO. KA.: MH8RC110SIJ-368617,NO. SIN : E1071D An. WINARNO H. KEHILANGAN STNK R2 NO.POL BE 6059 JG, NO.KA ; MHDRC100PTJ-243333, NI.SIN ; E104-ID-465802 A.n. PAINO. KEHILANGAN STNK R2 NO.POL BE 8726 JH, NO.KA ; MHINFGC16YK051661, A.n.

A.Ridwan.

RUWA JURAI

SELASA, 17 MARET 2009

RADAR KOTABUMI

www.radarkotabumi.com

Perampok Dibekuk Kompi 4 Pelopor Salah Satu Pelaku Melarikan Diri Laporan/Editor: Wartawan/ RNN

GUNUNGSUGIH - Setelah berhasil menggasak uang senilai Rp 109,5 juta milik Pengabdi Bapip, salah seorang calon anggota legislatif DPRD Lampung Tengah (Lamteng) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Junanto (39) warga Bukit Besar, Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) berhasil dibekuk jajaran anggota Kompi 4 Pelopor Gunungsugih.

Tersangka ditangkap sekitar pukul 11.45 WIB kemarin (16/3) di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), Kampung Terbanggisubing, Kecamatan Gunungsugih.

Sementara itu, satu rekanan pelaku lainnya, berinisial Dv berhasil melarikan diri dengan sepeda motor jenis Suzuki Satria. Selain mengamankan pelaku dan barang bukti uang tersebut, turut juga diamankan satu buah kunci leter T.

Pelaku menggasak uang milik korban, setelah sebelumnya memecahkan kaca mobil Grandlivina BE 2460 CF bagian kanan depan. Menurut keterangan korban, yang juga Warga Kampung Terbanggisubing, Gunungsugih ini, dirinya sangat terkejut saat melihat kondisi kaca mobilnya telah pecah.

Sedangkan, uang senilai Rp 109,5 juta yang dibungkus dalam kantong plastik telah raib. ”Saat itu, saya memang dari salah satu Bank di Bandarjaya.

Setibanya di lokasi kejadian, tibatiba saja mobil mengalami pecah ban.

Sambil menunggu teman yang saya hubungi, saya makan siang di rumah makan yang tak jauh dari lokasi kejadian. Usai makan itulah, saya melihat kaca mobil bagian depan telah pecah dan uang telah hilang,” ungkap Pengabdi Bapip kepada wartawan koran ini saat ditemui di Markas Kompi 4 Pelopor Gunungsugih di Kampung Terbanggiagung.

Komandan Kompi 4 Pelopor Gunungsugih Iptu Saefullah, S.E. mengungkapkan, pelaku berhasil dibekuk, setelah jajarannya melakukan patroli rutin. ”Mengetahui

kejadian tersebut, beberapa anggota kami langsung melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku, dan satu pelaku berhasil ditangkap. Sedangkan, satu lainnya berhasil melarikan diri. Usai dibekuk, pelaku langsung dibawa ke kantor Kompi 4 Pelopor Gunungsugih, untuk diamankan sementara dan kemudian diserahkan ke Polres Lamteng,” ujarnya.

Sementara itu, pelaku (Junanto,Red) saat ditemui Radar Lamteng (group Radar Kotabumi) kemarin, mengaku dirinya melakukan aksi perampokan tersebut, hanya bersama satu rekannya. ”Saya melakukan aksi perampokan ini karena terbelit ekonomi.

Sebab, usaha jual beli mobil yang sebelumnya saya jalani bangkrut, akibat krisis ekonomi global. Saya juga baru satu tahun ini mas, tinggal di Lampung,” tutur pria yang telah memiliki empat orang anak ini.

Pantauan Radar Lamteng kemarin, kaki bagian kiri tersangka terlihat dua buah tato yang salah satunya bertuliskan virgo. Sedangkan, kaki paha bagian kanan terlihat bekas tembakan peluru dan jahitan lebar. (*)

DIBEKUK. Setelah berhasil menggasak uang senilai Rp109.500.000, Junanto warga Palembang berhasil dibekuk petugas Kompi 4 Pelopor Gunungsugih, Lamteng, kemarin.

hanya 15 persen yang sudah berjalan. Padahal, padahal Pemda telah mengeluarkan surat penyampaian tentang keputusan Bupati dengan nomor surat 800/05/I/ KKPT-LU/2009 tanggal 9 Januari 2009 lalu, kepada dinas/intansi terkait tentang 17 jenis izin yang telah pelayanan perizinan terpadu (PPT) kabupaten Lampura menjadi kewenangan kantor PPT kabupaten Lampura.

Untuk diketahui, jenis-jenis izin yang pelayanan perizinan terpadu yakni izin trayek, izin penutupan jalan, izin usaha angkutan, pembuatan surat izin tempat usaha (SITU), izin mendirikan bangunan (IMB), dan izin pemakaian tempat penjualan (Sewa toko, los, dan auning). Selanjutnya, izin gangguan (HO), izin usaha industri (IUI), tanda daftar industri (TDI), surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar gudang, (TDG), surat izin usaha waralaba (SIUW), tanda daftar

perusahaan (TDP), izin pemasangan reklame, izin penyelenggara sarana pelayanan keparmasian dan penunjang medik, izin penyelenggara sarana pelayanan kesehatan swasta dan bidang akademik, dan izin praktik tenaga kesehatan.

Sedangkan, dinas/intasni yang masih enggan untuk menyerahkan kewenangan dan pelayanannya kepada PPTSP, sehingga sampai kemarin (16/3) kinerja pelayanan perizinan yang ditangani oleh PPTSP ini masih sangat kecil yakni hanya 15 persen dari keseluruhan kewenangan yang telah dilimpahkan, padahal tujuan dibentuknya PPTSP oleh pusat ini sangan jelas dan bermanfaat bagi perkembangan dan pemasukan PAD Lampura.

“Tujuan dari pembentukan PPTSP ini oleh pemerintah pusat untuk memperlancar dan peningkatan pendapatan asli daerah, serta memperlancar pelayanan

Dari halaman 1 masyarakat terpadu dan terpusat sehingga mempercepat dan memperpendek birokrasi dalam pelayanan serta mempermudah dan temurah bagi masyarakat,” ungkap Drs. Inzar Kusuma.

Untuk dketahui, hanya sebagian kecil pelayanan yang sudah dilakukan oleh PPTSP yakni IMB, SITU, SIUP TDP dan perizinan trayek angkutan. Sedangkan, untuk dinas yang masih belum sepenuhnya menyerahkan kewenangan pelayanan perizinan kepada PPTSP ini, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pasar, dan Dinas Perhubungan.

Selain itu, Inzar mengharapkan kepada masyarakat yang akan mengurus pelayanan perizinan dapat melakukannya di PPTSP karena kewenangan, tugas pokok dan fungsi PPTSP sudah sangat jelas, sehingga dapat mempermudah, dan murah serta terpusat dalam membuat perizinan itu sendiri. (*)

PPTSP tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja organisasi perangkat daerah kabupaten Lampura. Lalu, keputusan Bupati Lampung Utara nomor 302 tahun 2008 tentang pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan terpadu kabupaten Lampura, yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 41 2008, tentang pembentukan PPTSP. “Untuk pelayanan perizinan terpadu bagi masyarakat Lampura ini yang sudah dituangkan dalam keputusan Bupati Lampura nomor 302 tahun 2008 lalu, namun sampai dengan kemarin (16/3), untuk pelayanan yang telah diintergritas dalam PPTSP ini belum semuanya berjalan sesuai aturan, pasalnya masih banyaknya dinas/istansi yang belum menyerahkan/melimpahkan pelayanan ini di PPTSP ini,” ungkapnya.

Dikatakannya, dari 17 pelayanan yang di kelola oleh PPTSP,

FOTO: WARTAWAN RNN

Bocah 3 Tahun Dikhitan Secara Ghaib WAYPANJI - Khitan (sunatred) wali atau dalam istilah masyarakat suku jawa dan sunda adalah sunat lelembut (sunat alam ghaibred) ini di alami Irfan Agung Rahmanto bocah berumur 3 tahun.

Warga Dusun Sumbersari, Desa Bali Nuraga, Kecamatan Waypanji itu sebelumnya belum disunat, tapi kini Balita tersebut di kemaluannya terlihat seperti layaknya anak yang sudah di khitan (sunat-red).

Keanehan memang terjadi, yakni kemaluan anak tersebut tidak terlihat seperti ada bekas jahitan seperti mantri atau dokter yang melakukan sunat kebanyakan. Anak ke 4 pasangan suami istri (Pasutri) Wagirah (60) dan Tini (50) ini sontak menjadi pembicaraan seluruh warga masyarakat Desa setempat.

Wagirah ayah Irfan menuturkan, bahwa Ia tidak tahu persis dengan kejadian yang diluar kehendak itu. Pasalnya Ia dan anaknya pada hari Sabtu (14/3) lalu itu pagi-pagi seperti biasa mandi dengan anak Irfan. ”Setiap pagi yang saya lihat ya biasa-biasa saja (belum disunat),”

tutur Wagirah kepada radar lamsel di rumahnya Senin (16/3) kemarin.

Sehabis mandi, lanjut Wagirah, Ia dan anaknya pada hari itu juga pergi kepasar Candipuro untuk membeli kebutuhan keluarga. Sepulang dari pasar, Irfan anaknya langsung main air dengan botol di sumur belakang rumah, pada waktu tengah hari sekitar pukul 11.30 wib. ”Karena dilihat Tini (ibunya) celana anak saya basah, lantas istri saya berniat akan menggantinya.

Di sinilah terlihat keanehan dengan kemaluan anak yang sudah di sunat,”ujarnya lagi.

Melihat kondisi kemaluan anaknya yang sudah seperti layaknya anak-anak disunat, Wagirah langsung membawa anaknya ke rumah orang pintar spiritual, Sugito di Dusun tersebut.”Kata pak gito anak saya di sunat dengan wali,” tuturnya lagi.

Wagimin (55) paman korban mengatakan, kejadian tersebut sebelumnya memang sudah ada tanda-tanda yang membenarkan adanya kejadian tersebut. ”Keponakan saya ini menangis secara terus menerus selama 4 hari sebelum kejadian tersebut, namun setelah kejadian tersebut kini sudah tidak menangis lagi,”kata Wagiran. (*)

ngalami peningkatan kinerja dibanding sebelumnya. Termasuk penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) lebih transaparan.

“Indikator keberhasilan program peningkatan SDM anggota

DPRD tolak ukurnya, apabila eksekutif dan legislatif berhasil melakukan sikap transparan dalam hal penggunaan anggaran karena selama ini, secara keseluruhan pertanggung jawaban anggaran kurang transparan,”pungkasnya. (*)

peruntukkan bagi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Dapil 2 Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), dapil 3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) dan dapil 4, dijadwalkan untuk Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN).

Sedangkan, untuk jadwal sore harinya, dapil 1, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dapil 2 Partai Barisan Nasional (PBN), dan dapil 3 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Selanjutnya, untuk jadwal kampanye hari ke-2, Selasa (17/ 3), merupakan jadwal untuk dapil

1 Partai Amanat Nasional (PAN), dapil 2, Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), dapil 3 Partai Kedaulatan dan dapil 4 Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sedangkan untuk jadwal sore harinya, dapil dapil 1 Partai Kerbangkitan Bangsa (PKB), dapil 2 Partai Pemuda Indonesia (PPI), dapil 4 Partai Persatuan Daerah (PPD) dan dapil 3 untuk jadwal sore kosong. “ Dari 35 parpol peserta pemilu, belum ada satupun yang berkoordinasi dengan KPU untuk menggelar kegiatan rapat umum,” pungkasnya. (*)

Laporan/Editor: Wartawan/ RNN

TINGKATKAN jib didampingi wakil ketua komisi C. Hi. Aslam Salim, dan anggota M. Chotib dan Saeri S.Ag kemarin (16/3).

Dikatakan, melalui program peningkatan SDM tersebut, baik eksekutif maupun legislatif me-

Dari halaman 1

HARI kebanyakan tertarik untuk melakukan kampanye simpatik yang dianggap lebih baik dibandingkan dengan rapat umum.

“Pemilu 2009 berbeda dengan pemilu 2004 lalu, karena kurang diminati untuk rapat umumnya.

Pasalnya, dianggap parpol maupun caleg kurang efektif dalam melakukan sosialisasi,” ungkapnya.

Sesuai dengan tahapan pemilu, pada hari pertama rapat umum merupakan jadwal 7 perpol, yang berdasarkan nomor urut dari 1 sampai dengan nomor 7, yaitu daerah pemilihan (dapil) 1 di-

Dari halaman 1

PANWAS (Panwaslu) Lampura bidang tindaklanjut laporan dan penegakan Hukum Uk. Lukman Hakim, S.Ag., mendampingi ketua panwaslu Lampura, Syafruddin, S.H., kepada Radar Kotabumi, kemarin (16/3) Dikatakan Lukman, dalam jadwal kampanye yang diterima dari KPUD Lampura, jum’at (13/ 3) lalu, setelah dilakukan penelitian banyak ditemukan penggunaan fasilitas sekolah dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan gedung milik pemerintah yang juga digunakan sebagai tempat partai peserta pemilu berkampanye.”Panwaslu akan berpegang teguh pada peraturan perundangundangan yang berlaku, apabila ada parpol yang melanggar aturan akan ditindaklanjuti sebagai pelanggaran pemilu,” ujar Lukman.

Selanjutnya, Lukman menghimbau kepada seluruh organisasi massa (Ormas), organisasi sosial politik (Orsospol), Organisasi

Dari halaman 1 Konsisten Pemuda (OKP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta organisasi-organisasi independen lainya, untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan tahap kampanye.

“Dengan demikian akan memberi pendidikan politik dan hukum kepada masyarakat,” ungkapnya.

Seperti diketahui, lanjutnya, sesuai dengan jadwal kampanye yang diterima dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Lampung Utara penggunaan lokasi kampanye yang kebanyakan menggunakan fasilitas sekolah dan kesehatan, serta gedung-gedung milik pemerintah, terjadi pada daerah pemilihan (Dapil) I diwilayah Kecamatan Kotabumi, Kotabumi Utara dan Kotabumi Selatan. Bukan itu saja, lapangan sekolah dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) digunakan sebagai sarana kampanye, seperti diwilayah kecamatan Kotabumi, untuk kelurahan kotabumi tengah menggunakan gedung

Balai Desa, halaman SDN 2 Kotabumi Tengah, SMPN 4 Kotabumi, Balai Desa Campur Sari, dan MIN 2 Mekar Sari. Selanjutnya, Desa Talang Bojong gedung Balai Desa Talang Bojong, MIN 4 Talang Bojong, SMPN 9 Talang Bojong, SDN 2 Talang Bojong, Balai Desa Sumber Arum.

Kemudian, untuk lokasi kampanye kecamatan Kotabumi Utara, lapangan SMAN 2, SDN 1 Wonomerto, SMPN 1 Wonomerto, STM Dinamika dan Lapangan Puskesmas Madukoro. Untuk kecamatan Kotabumi Selatan, mengunakan Gedung Pusiban Agung sebagai tempat kampanye.” Semua lokasi kampanye baik tempat pendidikan, puskesmas, serta gedung milik pemerintah yang anggarannya didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN), dilarang digunakan untuk berkampanye,” pungkasnya. (*)

pegawai- pegawai yang masih saja membandel dengan kelonggaran dan kebijakan yang ada.

Penegasan Bupati Waykanan tersebut bukan tidak beralasan, berdasarkan investigasi Radar Kotabumi, setiap hari Kamis Halte-Halte Bus yang ada di Kampung Negeri Baru, yang berada di jalan lintas Sumatera merupakan jalur utama transportasi darat masyarakat waykanan dan stasiun kereta api Blambangan Umpu sudah penuh sesak oleh para pegawai yang hendak pulang ke Tanjung Karang, Kotabumi atau ke Kota- kota lain sesuai dengan asal pegawai yang bersangkutan.

Hanya saja, hasil konfirmasi Radar terhadap para pegawai yang telah pulang sebelum waktunya tersebut bermacam- macam, ada yang menyatakan karena urusan

dinas, mau kuliah, atau lebih miris lagi karena untuk hari jum’at mereka tidak ada kerjaan.

Sekdakab Waykanan Drs. Hi. Akhmad Suwandhy Natapraja menyatakan akan segera melakukan perintah Bupati dan akan merekomendasikan pegawai yang mbalelo.

“Sebenarnya sudah banyak pegawai yang kita rekomendasikan untuk diberi sangsi oleh bupati dan bahkan sudah ada yang dipecat atau diturunkan ditunda kenaikan pangkatnya, akan tetapi tidak kami ekspos karena kami masih menjaga hati keluarga mereka, namun karena nampaknya hal ini harus kita lakukan kembali apa boleh buat, artinya bukan salah kami lagi sebab sudah jauh hari kami selalu mengingatkan agar semua pihak meningkatkan disiplin kerja mereka secara berjenjang,” pungkasnya. (*)

Kapolres Waykanan AKBP Lukas Akbar Abriari S.IK,M.H, Kepala Pengadilan Agama Blambangan Umpu Drs. Hi Sanusi Marjuki, Wakil Bupati WayKanan Hi Bustami Zainudin SPd, serta Sekadakab WayKanan Drs. Hi. Akhmad suwandhy Natapraja tersebut menerangkan pada hari itu selain dilakukan pengambilan sumbah jabatan bagi 555 orang PNS yang baru saja diangkat, juga dilakukan penyerahan SK Konversi NIP Baru, SK perubahan status PNS, SK kenaikan pangkat PNS periode 01 April 2009, serta penyerahan uang tali asih bagi pegawai negeri sipil Waykanan yang memasuki

masa batas usia pensiun.

“Pemkab Waykanan pada saat ini telah menerima SK konversi NIP baru dari BKN berjumlah 4.836 orang dan sisanya sebanyak 364 orang sedang dalam proses. Selain itu Pemkab Waykanan juga telah selesai memproses kenaikan pangkat PNS untuk periode 1 April 2009 sebanyak 518 orang,”ujar Abukori.

Ditambah mantan camat Blambangan Umpu tersebut Pemkab Waykanan juga pada kesempatan itu akan membagikan uang tali asih bagi para PNS yang memasuki masa usia pensiun sebanyak Rp. 5.500.000/ orang. (*)

BUPATI kerja tetap sama dengan enam hari kerja, ini adalah kebijakan dan kesepakatan pemkab Waykanan bersama-sama dengan legislatif, dengan tujuan pegawai akan mempunyai banyak waktu dengan keluarga,” ujar Bupati Waykanan Drs. Hi. Tamanuri, M.M sesaat setelah melakukan pelantikan terhadap 555 PNS Waykanan kemarin (16/3).

Karena, sejak hari Sabtu sudah libur dan berkumpul dengan keluarga, akan tetapi ternyata hari demi hari kinerja kembali turun, dan jangan heran bila hal ini tidak segera berubah, maka mungkin kita akan kembali ke sistem semula yakni 6 hari kerja.

Karena itu, Tamanuri meminta kepada tim gerakan disiplin nasional kabupatena Waykanan untuk kembali digalakkan, dan merekomendasikan dengan tegas

Dari halaman 8

555 PNS “Selama ini anda telah mengabdikan diri sebagai tenaga honorer tanpa sumpah jabatan, dan sejak hari ini anda bekerja atas dasar sumpah jabatan, sehingga tanggung jawabnya akan lebih besar lagi, untuk itu perbekalilah diri anda dengan ilmu dan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat melakukan tugas sebagai PNS dengan baik dan benar,” tegas Tamanuri.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Waykanan Drs. Hi. Abu Kori dalam cara yang juga dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan kabupaten Waykanan nampak Ketua DPRD Waykanan HM Djonis Idris, S.H, M.M,

7

Dari halaman 8

8

RADAR WAYKANAN Bersama Membangun Waykanan

SELASA, 17 MARET 2009

Bupati Minta PNS Tingkatkan Kinerja Laporan/Editor: Hermansyah

BLAMBANGAN UMPU Bupati Waykanan Drs. Hi. Tamanuri M.M, kembali mengancam pegawai negeri sipil di Waykanan untuk segera meningkatkan kembali kinerja dan disiplin mereka bila tidak ingin di kembalikan pada sistem kerja 6 hari seminggu atau dari hari Senin sampai dengan Sabtu.

“Semakin melemahnya semangat kerja dari pegawai negeri sipil yang ada di Waykanan, saya beberapa waktu yang lalu telah mengumpulkan semua satuan unit kerja untuk membahas hal itu, bila tidak ada peningkatan kinerja, maka sistem kerja kita akan dikembalikan kepola lama dengan sistem 6 hari kerja, karena apa yang kita lakukan selama 5 hari kerja dengan waktu Baca BUPATI Hal.7

AMBIL SUMPAH. Bupati WayKanan Drs. Hi. Tamanuri MM sedang membimbing Pembacaan Sumpah Janji Jabatan bagi PNS Waykanan yg baru kemarin.

FOTO: HERMANSYAH

555 PNS Baru Diambil Sumpah Laporan/Editor: Hermansyah

BLAMBANGAN UMPU Sebanyak 555 pegawai negeri

sipil kabupaten Waykanan yang baru saja disetujui perubahan statusnya dari CPNSD menjadi PNS, kemarin (16/3) diambil sumpahnya oleh Bupati Waykanan di gedung serba guna ramik

ragom Waykanan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Waykanan Drs. Hi. Tamanuri, M.M, mengharapkan kepada pegawai yang baru dapat mengemban amanah yang telah diberikan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya, karena tugas yang diemban PNS bukan hanya harus dipertanggung jawabkan pada atasan dan masyarakat, akan tetapi juga harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah Subhanna Wata’ala.

“Coba bayangkan pada penerimaan CPNSD yang lalu, Waykanan hanya kebagian tidak sampai 400 orang, akan tetapi pelamarnya lebih dari 6000 orang, dan anda semua merupakan orang yang lebih beruntung dari ribuan pelamar yang lain. Untuk itu, janganlah anda menyia-nyiakan amanah tersebut, balaslah keberuntungan itu dengan dedikasi dan semangat kerja yang tinggi,” ujar Tamanuri Sementara itu, khusus untuk mantan tenaga honorer yang telah diangkat menjadi PNS, Tamanuri berharap agar lebih dapat meningkatkan profesioanalitas dan meningkatkan kemampuan sehingga dapat bersaing dengan pegawai negeri yang lain.

Baca 555 PNS Hal.7