Radar Kotabumi I Senin, 16 Maret 2009

RADAR KOTA BUMI SENIN, 16 MARET 2009

Bersama Membangun Lampura

8 HALAMAN / Rp1.500

KPUD Gelar Pembekalan PPK dan PPS Laporan CW1 Editor: Kohar Mega

FOTO DEDY KURNIAWAN

SOSIALISAI : KPU Lampung Utara gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat Lampung Utara dengan cara memasang spanduk tentang pemilihan calon legislatif 9 April mendatang.

KOTABUMI - Tidak mau dikatakan kurang sosialisasi, Komisi Pemilihan Umum Daerah Lampung U t a r a (KPUD Lampura) menggelar pembekalan untuk 115 anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) Marthon dan 284 panitia pemungutan suara (PPS) seLampura, terkait technis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), dan rekapitulasi hasil suara di PPK, di Aula Hotel Cahaya Kotabumi, Lampura, sekitar pukul 09.00 Wib, Sabtu (14/3).

Baca KPUD Hal.7

Tiga Dinas Tak Mampu Tangani Orgil Keberadaannya Sudah Sangat Meresahkan Warga Laporan Ade Putri Setiawati Editor: Kohar Mega

KOTABUMI - Bukan hanya persiapan para calon anggota legislatif yang mulai marak mencari simpati bakal calon pemilih pada 9 April 2009 mendatang, rupanya belakangan ini banyak orang gila (orgil) atau biasa disebut dengan bahasa kerennya tuna fisikotik, yang

sudah beberapa bulan terahir menjadi pusat perhatian masyarakat Lampung Utara, karena membuat resah dan rasa ketakutan warga kotabumi.

Fenomena ini mengancam predikat Adipura yang pernah disandang kabupaten Lampura beberapa waktu lalu.

Seperti yang disampaikan, Lina, warga Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan kemarin. Menurutnya, dengan semakin maraknya

orgil di kotabumi membuat resah warga kotabumi. Pasalnya, keberadaan mereka (orgil, red) bisa dimana saja, tidak terkecuali didepan rumahrumah warga.” Pernah orgil itu berada di depan rumah saya, walaupun diusir, namun tidak mau pergi, sehingga membuat kelurga saya menjadi ketakutan,” ujarnya.

Dikatakannya, selain mengganggu keindahan kota, penampilan orgil ini juga khususnya bagi kaum

hawa sangat tidak pantas dan layak jika dilihat, dan keberadaan mereka sudah masuk ke daerah pemungkiman warga yang padat penduduknya. “ Orgil yang berada di kotabumi terlihat wajah-wajah baru, sehingga jumlahnya semakin meningkat,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan oleh Feri, warga Jalan Jendral Sudirman kotabumi. Keberadaan orgil bisa di lihat disepanjang jalan utama dalam

wilayah kabupaten Lampura. “ Jumlah orgil di Lampura semkain meningkat, dan mudah di temukan disepanjang jalan raya dalam wilayah kotabumi. Hal ini sangat mengganggu pengguna jalan raya,” tuturnya.

Dengan maraknya orgil ini, seperti tidak menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah.

Padahal, beberapa waktu lalu, DPRD Lampura melalui komisi D meng Baca TIGA Hal.7

Warga Lampura Keluhkan Jalan Rusak Hasil Reses Anggota Dewan Laporan/Editor: Susi Daryani

KOTABUMI - Infrastruktur jalan dalam wilayah kabupaten Lampung Utara kembali dikeluhkan oleh warga.

Hal tersebut berdasarkan hasil reses

anggota DPRD kabupaten Lampung Utara disejumlah daerah pemilihan.

Seperti halnya, di daerah pemilihan I, yang meliputi wilayah Kecamatan Kotabumi, Kotabumi Selatan, dan Kecamatan Kotabumi Utara. Khususnya di Jalan kawasan daerah prokimal

sangat memperihatinkan sehingga membuat resah warga yang melakukan jalan tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan wakil ketua DPRD Lampung Utara, Hi. Mardani Umar, SH kepada koran ini kemarin (15/3).

Baca WARGA Hal.7

Elemen Minta Defenitifkan Sekda dan Lantik Bupati Laporan Cw1 Editor: Kohar Mega

KOTABUMI - Elemen masyarakat Lampung Utara mendesak Gubernur Lampung untuk segera mendefenitifkan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten (Plt Sekdakab) Lampura yang saat ini dijabat oleh Drs. Hi. Paryadi, M.M, dan meminta agar Gubernur Lampung mendesak departemen dalam negeri (Depdagri) untuk segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) sebagai dasar pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lampura terpilih, Drs.Hi Zainal Abidin,M.M dan Drs. Hi Rohimat Aslan (Zara).

Seperti yang disampaikan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila (DPC SAPMA Baca ELEMEN Hal.7

Harian Radar Lampung Group Untuk Wilayah Lampura dan Waykanan

Homepage : www.radarkotabumi.com

2

LAMPURA SIKEP

RADAR KOTABUMI

SENIN, 16 MARET 2009

www.radarkotabumi.com

Pemasangan Atribut Caleg di Soal

Lagi-lagi KTP SIAK Meresahkan

Laporan Cw1 Editor Susi Daryani

Laporan /Editor Susi Daryani

KOTABUMI-Pemasangan atribut calon anggota Legislatif (Caleg) DPR RI di soal. Pasalnya, posisi atribut melintang persis di jalan protokol yakni Jln Alamsyah Ratu Prawira Negara (RPN) di depan kantor Departemen Agama (Depag) Kabupaten Lampung Utara.

Selain itu, bertentangan dengan Undang-undang No. 10 tahun 2008, peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 19 tahun 2008, dan Surat Edaran Bupati Lampura No. 210/073/KBPOL & Linmas/LU/2009.

“Setelah melakukan pleno terbatas yang dihadiri tiga orang anggota Panwaslu Lampung Utara, diputuskan Baliho yang dipasang di Bill boar (papan iklan) merupakan pelanggaran pemilu. Secara administratif akan segera diteruskan kepada KPUD Lampura,”kata anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lampura bidang tindaklanjut laporan dan penegakan hukum mendampingi ketua Panwaslu Lampura, Syafruddin, S.H., kepada Radar Kotabumi kemarin (15/3).

Dikatakan, Senin (16/3) panwaslu akan membuat surat rekomendasi kepada KPUD Lampura untuk menegur caleg yang bersangkutan, untuk segera menurunkan atribut tersebut, walaupun caleg membayar terkait pemasangan baliho atribut caleg.

Lukman memaparkan, mengacu peraturan KPU No. 19 Tahun 2008 ayat 5 huruf (b) alat peraga tidak ditempatkan di tempat bangunan mesjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit, atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan gedung dan sekolahan, jalan protokol dan jalan bebas hambatan. ”Pemasangan baliho pada Bill Board itu berada persis menyebrang jalan protokol, maka perlu untuk ditertibkan, ”imbuhnya.

Begitu juga pada surat edaran Bupati Lampura Nomor No. 210/073/KB.POL & LINMAS/LU/2009, tertanggal 23 Januari 2009, pemasangan atribut di jalan protokol harus ditertibkan, apalagi kondisi baliho, itu melintang menyebrangi jalan, hal ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial caleg lain karena Atribut caleg lain tidak ada yang menyebrang jalan.

“Masalah penertiban atribut panwaslu tidak mau tebang pilih dalam menyikapi persoalan,” pungkasnya. (*)

LAMPURA-Persoalan KTP SIAK masih menjadi polemik di sejumlah kecamatan Kabupaten Lampung Utara. Pasalnya, sampai sejauh ini penerapan proses pembuatan KTP masih menggunakan pola lama sehingga jelasjelas sangat memberatkan dan meresahkan masyarakat.

“Masyarakat masih mengeluhkan masalah proses pembuatan KTP, selain harga masih tinggi proses pembuatan memakan waktu lama,”ungkap Wakil ketua DPRD Hi. Mardani Umar kemarin (15/3).

Menyikapi keluhan tersebut, Mardani meminta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) segera mengambil langkah kongkrit mengenai KTP. Sebab, satu sisi peraturan daerah (Perda) KTP sudah disyahkan, namun sampai saat ini belum ada perubahan dalam hal penerapan.

Diketahui, seyogyanya Perda KTP harus segera diberlakukan agar tidak menyengsarakan masyarakat Lampung Utara, khususnya masyarakat yang ingin membuat KTP dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Sebab, pasca disyahkan beberapa waktu lalu, sampai saat ini belum ada titik terang.

Menurut anggota fraksi Golkar DPRD Kabupaten Lampung Utara, Abdul Khaliq kepada koran ini kemarin (11/3), menyikapi keluhan masyarakat Bukit Kemuning yang disampaikan secara langsung pada dia (Abdul Khaliq , red).

Khaliq menjelaskan, berdasarkan laporan masyarakat di kecamatan Bukit Kemuning pembuatan KTP masih tinggi, harga masih mahal, bahkan selesainya memakan waktu cukup lama.

Persoalan sekarang imbuh Khaliq, pasca disyahkannya Perda KTP, kenyataan dilapangan harga pembuatan KTP masih melampaui batas seperti, sidik jari dan scaning masih dikenakan biaya .

Atas dasar tersebut, masyarakat meminta agar DPRD tetap mengawal masalah pembuatan KTP SIAK ini.

Diungkapkan, seharusnya Perda KTP sudah diberlakukan.

Perda di buat menghabiskan biaya tinggi, bahkan ratusan juta. Kenapa tidak segera diberlakukan?

Apabila tetap ditunda-tunda pemberlakuannya, sama artinya menyengsarakan masyarakat.

Sekedar mengingatkan, per-

DICARI MEMBER “KOKOPELLI” (Produk Bucheri) Sepatu, Tas, Busana dan Aksesoris lainnya Untuk wilayah Lampung Utara dan Way Kanan BERMINAT HUB: Line Center Lampung.

Telp. (0721) 7475004 dan 081369-64-5454

BERGABUNGLAH SEGERA !!

BONUS MENARIK MENANTI ANDA

INFORMASI

soalan pembuatan KTP SIAK bersidik jari seakan tak pernah selesai. Meski pihak pemerintah daerah Lampung Utara dalam hal ini dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) telah berjanji akan segera mengambil langkah tegas terkait masalah pembuatan KTP SIAK bersidik jari. Namun kenyataan di lapangan, masih dikeluhkan masyarakat Lampung Utara “Sebagai masyarakat Lampung Utara kami sangat prihatin

dengan kondisi seperti ini. Padahal, perda KTP sudah disyahkan.

Apabila tidak bisa di berlakukan, kenapa perda KPT itu disahkan,” kata Eryati, warga Tanjung Harapan, Kotabumi Selatan kemarin .

Dikatakan, pembuatan KTP SIAK bersidik jari sampai saat ini masih tetap berlanjut. Sedangkan, uang yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan KTP tersebut lumayan besar, sekitar ratusan ribu rupiah, belum waktu menunggu dan proses yang lama.

“Kami mengharapkan pembuatan KTP bisa ditertibkan dengan mengacu kepada perda yang ada, karena bila ini terus berlanjut, maka banyak warga idak mempunyai identitas diri,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Lilis warga Kelapa Tujuh, kotabumi dengan disyahkannya perda KTP beberapa waktu lalu, belum memberikan dampak yang sangat signifikan kepada masyarakat.

Seharusnya, masalah pem-

buatan KTP SIAK bersidik jari hendaknya menjadi peringatan kepada SKPD yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya. “Apabila program penataan administrasi kependudukan ini tidak segera dicarikan solusi dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya. Selain itu, langkah awal yang harus dibenahi adalah efektifitas system administrasi dan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan yang semberaut. (*)

Keberhasilan UN Perlu Dukungan Ortu Laporan Ade Putri S. Editor Susi Daryani

LAMPURA- Ketua Forum Martabat Guru Indonesia (FMGI) Kabupaten Lampung Utara Drs. Hi.Zainal Abidin mengutarakan, seluruh siswa mulai SD kelas VI, SMP kelas IX dan SMA sederajat XII harus mempersiapkan diri secara matang dalam menghadapi Ujian Nasional (UN) mendatang.

“UN merupakan salah satu upaya untuk memulai menapak masa depan. Keberhasilan belajar selama 3 tahun ditentukan hasil UN kelak,”ujarnya Zainal.

Zainal menjelaskan, suksesnya siswa dalam menentukan keberhasilan bukan hanya diperoleh dari bangku sekolah semata, melainkan perlu dukungan dan peran serta orang tua murid dalam bentuk orang tua/wali murid.

Oleh karena itu ujarnya, pihak wali murid sengaja di undang ke sekolah karena pihak manajemen sekolah memberikan informasi mengenai standar operasional dan mengenai prosedur pelaksanaan UN tahun ajaran 20082009 ini yang ada perbedaan dari UN sebelumnya, dimana dalam pelaksanaan UN ini dituntut kerja keras baik siswa, orang tua/wali murid dan sekolah.

“Diharapkan dengan adanya pertemuan orang tua terdorong untuk dapat mengingatkan dan memotivasi anak-anaknya untuk rajin belajar, dan mengurangi aktivitas dan kegiatan yang bisa mengganggu konsentrasi belajar,” ujar Ketua FMGI tersebut.

Selain itu untuk dapat melaksanakan UN dengan mendapatkan hasil yang baik, selain sekolah dan orang tua, guru bidang studi juga dapat mengintensifkan proses pembelajaran disekolah, selain itu membimbing siswa untuk berlatih mengerjakan soal-soal UN tahuntahun sebelumnya.

“Guru dapat memberikan informasi kepada siswa tentang indikator kopetensi yang harus dimiliki setiap mata pelajaran, serta guru-guru banyak berkomunikasi dengan orang tua tentang kesamaan dengan apa yang dilakukan dan diupayakan olehh guru dengan orang tua sama, karena selama ini sering terjadi apa yang diharapkan guru dengan apa yang dilakukan orang tua bertentangan dalam memotivasi siswa dalam

belajar.”sarannya.

Untuk memperoleh lulusan dan tingkat kelulusan pelajar di Lampura ini dengan tingkat keberhasilan yang baik, dinas terkait yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) kabupaten Lampura juga sebaiknya meningkatkan kinerjanya dan bukan hanya menuntut keberhasilan sekolah saja tetapi harus juga memberikan pembinaan dengan melakukan dan menfungsikan pengawas sekolah yang selama ini terkesan cenderung tidak ada kegiatan.

Selanjutnya, bagi masyarakat dapat mendukung dan juga berperan untuk menciptakan suasana yang kondusifnya, sehingga siswa yang akan UN ini bisa melaksanakan UN dengan baik dan maksimal sesuai dengan apa yang kita harap semua.

Sedangkan bagi lembaga pendidikan non formal (Bimbel, red) tidak hanya mengajarkan kepada siswanya menjawab soal UN tetapi juga dapat memberikan motivasi bahwa dalam pelaksanaan UN ini semuanya tergantung dari mereka sendiri dan yang lainnya hanya sebagai sarana atau merupakan wadah untuk siswa meningkatkan kemampuannya.

Mengingat UN tidak lama lagi, FMGI menghimbau kepada

seluruh siswa kelas III tingkat SMA/sederjat yang akan melaksanakan Ujian Nasional, agar memanfaatkan sisa waktu secara maksimal, serta mendekatkan diri kepada Tuhan SWT, karena segala sesuatu yang terjadi Tuhanlah yang menentukan.

Bertolak dari hal tersebut, diharapkan kepada siswa untuk menghindari aktivitas yang mengarah kepada hal yang tidak masuk akal, atau hal yang sia-sia.

“Berdasarkan hasil pengamatan selama ini, seluruh sekolah yang ada di Lampung Utara telah berupaya memotivasi siswanya agar dapat mengikuti ujian dengan nilai baik,” ujarnya.

Dengan mengadakan, Try out, LUN, baik dari MKKS SMA Lampura, atau berkerjasama dengan Lembaga Perguruan Tinggi,

dan Lembaga Bimbingan Belajar, mengindikasikan siswa belum sepenuhnya siap untuk menghadapi UN, karena hasil dari standar kelulusan belum tercapai, bahkan tingkat kelulusan dari Try Out maupun LUN masih sangat rendah.

Selanjutnya, untuk sisa waktu yang ada, dari segi IQ (kecerdasan otak, red) pihak sekolah tidak mungkin lagi memberikannya, dan sekarang pihak sekolah hanya memberikan dorongan, tuntunan dan disiapkan dari segi emosional, spritual, untuk menumbuhkan kepercayaan siswa masing-masing.n “Kami mengharapkan kapada orang tua murid lebih memperhatikan anaknya dalam belajar, sehingga bisa menghadapi Ujian Nasional dengan baik, ”tandasnya. (*) FOTO DEDY KURNIAWAN

ORGIL :

Sampai saat ini pemerintah daerah belum juga merajia Orang Gila yang berkeliaran di jalan-jalan utama di kotabumi padahal mereka sangat meresahkan dan mengganggu keindahan kota kotabumi.

Harga Sembako Mulai Stabil Laporan Ade Putri S. Editor Susi Daryani

LAMPURA—Harga sejumlah kebutuhan pokok (sembako) di kabupaten Lampung Utara khususnya Kotabumi, belakangan ini mulai stabil, meski ada diantaranya harga masih di nilai cukup tinggi dibandingkan sebelumnya.

Sebab, sebulan sebelumnya harga kebutuhan masing turun naik, bahkan kepastian masalah harga baik pedagang maupun pembeli masih mengalami kesulitan Seperti contoh, harga beras, belakangan ini mulai stabil yakni 6.000 hingga 7.500 per kg dan untuk gula pasir 7.000 hingga Rp 8.000 per kg, sedangkan untuk harga minyak goreng curah Rp 9.000 hingga Rp 10.000-Rp per

kg, harga ini sudah berlangsung sejak satu bulan terakhir.

Lalu, harga bawang merah, berkisar antara Rp 12.000 hingga 13.000 per kg. ”Kondisi harga yang tidak menentu seperti ini berdampak pada permintaan masyarakat masih sangat rendah dibandingkan pada permintaan saat harga masih sangat rendah sebelum dampak dari akibat krisis global sampai hari ini masih terasa sehingga perekonomian masyarakat juga melemah karena pendapatan menurun,”ujarnya Erwin pedagang pasar pagi Kotabumi, kemarin (15/ 3).

Selanjutnya, ungkapan senada disampaikan Minah, pedagang sayuran yang ada di pasar pagi Kotabumi bahwa, meski penurunan BBM telah dilakukan dua kali hingga tembus angka Rp 4.500 perliter untuk premium yang merupakan BBM yang paling dominan digunakan oleh masyarakat dibandingkan solar, justru memicu sejumlah harga mengalami kenaikan.

“Setelah BBM turun kedua kalinya, ada beberapa jenis kebutuhan pokok dan sayuran mengalami kenaikan. Penyebabnya, musim hujan syang terjadi berbagai daerah yang merupakan daerah pemasok,” ujar Minah Dikatakan, kemungkinan-kemungkinan kenaikan tersebut, terjadi disebabkan oleh dampak krisis glo-

bal yang berkepanjangan serta daerah penghasilnya mengalami kebanjiran, karena musim hujan belakangan sehingga banyak lahan pertanian terendam air sehingga gagal panen.

Dihubungi terpisah, Tuti salah seorang ibu rumah tangga mengutarakan, belakangan ini memang harga beberapa kebutuhan bahan pokok mulai stabil ketimbang beberapa waktu lalu, tetapi sayangnya dengan stabilnya harga beberapa kebutuhan pokok.

Sekedar diketahui, ada beberapa kebutuhan pokok yang harganya jauh lebih tinggi dibandingkan harga sebelumnya, seperti halnya gula pasir yang biasanya hanya berkisar Rp 6000 menjadi 7000 per kg sekarang Rp 7000 naik Rp 8000 per kg.

Selanjutnya, bawang merah hanya Rp 8000 menjadi Rp 9000 sekarang Rp 12000 menjadi Rp 13.000 per kg, tetapi untuk harga cabe sudah mulai pada tingkat harga standar yakni Rp 11 000 naik 12.000 per kg.

“Saya biasaya belanja sayuran ataupun sembako hanya di warung atau pedagang sayuran keliling, untuk harga memang lebih tinggi dibandingkan harga belanja langsung kepasar, tetapi untuk belanja dipasar biasanya jika keperluan belanja cukup banyak, jika jumlahnya sedikit tidak perlu kepasar karena tidak seimbang dengan ongkos, ”pungkasnya. (*)

TELEPON PENTING

POLRES LAMPUNG UTARA POLSEK SUNGKAI SELATAN POLSEK SUNGKAI UTARA POLSEK ABUNG SELATAN POLSEK ABUNG SEMULI POLSEK BUKIT KEMUNING KODIM 0412 PIKET KODIM 0412 PLN DPRD LAMPUNG UTARA PEMDA LAMPUNG UTARA POLISI PIKET AMBULANCE PEMADAM KEBAKARAN GANGGUAN TELPON PDAM HOTEL DUTA HOTEL SETIA BUDI HOTEL SRIKANDI RUMAH SAKIT UMUM RYACUDU UNIT GAWAT DARURAT RSUR PENGADILAN NEGERI KOTABUMI KEJAKSAAN NEGERI KOTABUMI

: 0724 21052 : 0724 25665 : 0724 25662 : 0724 25632 : 0828 7058984 : 0724 91110 : 0724 21082 : 0724 21138 : 0724 23737-21166 : 0724 21042-22443-22529 : 0724 21007-21087-21329 : 110 : 118 : 113 : 2117 : 0724 22097 : 0724 25888 : 0724 21216 : 0724 21310 : 0724 22095 : 0724 21035 : 0724 21181 : 0724 21137

RADAR KOTABUMI & WAYKANAN Bersama Membangun Lampura & Waykanan

Pemimpin Umum/Redaksi: Ibnu Khalid. Wakil Pemimpin Redaksi: Kohar Mega. Redaktur Pelaksana: Hermansyah, Susi Daryani. Asisten Redaktur: Furkon Ari. Staf Redaksi: Ade Putri Setiawati. Pracetak: Ayep Kancee, Dedy Cunil, Dedi Novianto. Pemasaran: Shobirin. Iklan: Maria Nusa. Keuangan: Zona Dwi Tami. Manager Produksi: Budi Susantiono. Percetakan: PT Lampung Intermedia. Penerbit: PT Wahana Semesta Kotabumi Media. Komisaris: Suparno Wonokromo. Direktur Utama: Ardiansyah. Direktur: Junaidi Djohan. General Manager: Ibnu Khalid. Alamat Redaksi/Iklan/Pemasaran: Jl. Soekarno-Hatta No. 411, Kotabumi Selatan, Lampung Utara. Telp (0724) 25403, Fax (0724) 327439. Homepage: www.radarkotabumi.com Email: radarkotabumi@yahoo.com Perwakilan: Jl. Ki Maja, Komplek Ki Maja Icon Wayhalim Bandarlampung, Telp: (0721) 786414/ 786014 fax: (0721) 709228. Telp (0721) 770777, 770666. Jl. Sultan Agung No. 18, Kedaton, Bandarlampung. Telp (0721) 789750-782306. Isi diluar tanggungjawab percetakan.

WARTAWAN RADAR KOTABUMI & WAYKANAN DILARANG MENERIMA UANG MAUPUN BARANG DARI SUMBER BERITA. WARTAWAN RADARKOTABUMI & WAYKANAN DIBEKALI KARTU PERS YANG SELALU DIKENAKAN SELAMA BERTUGAS.

HOTLINE REDAKSI/IKLAN/PEMASARAN:

0813 79848777

KOTABUMI BETTAH

SENIN, 16 MARET 2009

RADAR KOTABUMI

www.radarkotabumi.com

Seorang Perawat Dijambret Dua Pemuda Tak Dikenal Laporan/Editor: Furkon Ari

KOTABUMI - Aksi penjambretan kembali terjadi di Kotabumi, Lampung Utara (Lampura).

Kali ini menimpa salah seorang perawat di Rumah Sakit Umum Ryacudu (RSUR) Kotabumi. Eni Lestari (25) warga jalan Kapten Mustofa, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampura, di jambret oleh dua orang pemuda tak dikenal yang mengendarai sebuah sepeda motor warna hitam polos.

Kejadian tersebut terjadi di jalan Soekarno Hatta, tepatnya di depan kantor DPRD Lampura, pukul 11.00 WIB Sabtu (14/3).

Akibatnya, dompet milik Eni Lestari (korban, red) yang berisikan uang tunai sebesar Rp300 ribu, ATM BNI dan KTP dibawa kabur para pelaku. Namun, kejadian itu baru dilaporkan kemarin (15/3) ke Mapolres Lampura.

Dihadapan petugas, Eni menuturkan siang itu ia dari pasar sentral mengendarai sepeda motor sendirian hendak pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, tanpa di sadari korban, para pelaku mengikutinya dari belakang. Sampai di jalan Soekarno Hatta, tepatnya di depan kantor DPRD setempat. Disaat jalan sepi, para pelaku memepet sepeda motornya dan langsung merampas dompet milik korban yang diletakkan gantungan motor.

Dijelaskan Eni, setelah mengambil dompetnya para pelaku langsung kabur melarikan diri. Walaupun ia sempat berteriak, namun teriakannya itu tidak didengar oleh warga.

Sedangkan, para pelaku telah kabur menghilang. ”Saat itu saya dari pasar sentral hendak pulang ke rumah, saya tidak tahu kalau diikuti oleh para pelaku. Sampai di depan kantor DPRD, para pelaku memepet sepeda motor dan langsung merampas dompet milik saya,” ungkapnya. (*)

TI Lampura Perlu Dukungan Pemda dan KONI Minta Tempat Latihan dan Fasilitas Laporan CW2 Editor: Furkon Ari

FOTO DEDY KURNIAWAN

TENGAH KOTA. Kurang tegasnya pemerintah daerah terhadap masyarakat tentang kepedulian dan kebersihan lingkungan, membuat masyarakat Kotabumi seenaknya membuang sampah sembarangan. Tampak dalam foto, sampah berserakan di pinggiran kota Kotabumi. Foto dibidik di jalan Jensu, tepatnya di samping RSUR Kotabumi, kemarin (15/3).

3

KOTABUMI - Karena tidak memiliki tempat latihan dan fasilitas yang kurang memadai, Taekwondo Indonesia (TI) Kabupaten Lampung Utara (Lampura), terpaksa melakukan latihan rutin di lapangan parkir Stadion Sukung, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan, Lampura, kemarin (15/3). Sebenarnya, latihan rutin tersebut dilakukan seminggu sekali.

Pelatih Utama Taekwondo, Jhony Effendi saat ditemui di tempat latihan, mengatakan ia sangat perihatin terhadap anakanak didik bela diri Taekwondo tersebut. Karena sampai saat ini, mereka belum memiliki tempat latihan dan fasilitas. Sebab, pemerintah daerah dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampura kurang memperhatikan anakanak TI yang berjumlah kurang lebih 80 orang dari golongan anakanak dan remaja.

Selain itu, lanjut Jhony, minimnya para pelatih. Sedangkan, keinginan dan semangat anakanak TI dalam berlatih sangat tinggi. Sementara, pembelian peralatan untuk berlatih dananya

sangat besar. Dari sumbangan anak-anak didik, TI membeli peralatan itu tanpa adanya bantuan dari pihak terkait. ”Sebelumnya, kami latihan di gedung polres lama. Semenjak gedung itu dijadikan Ramayana Departement Store, kami melakukan latihan rutin di lapangan parkir ini,” ungkap Jhony.

Dijelaskan Jhony, latihan dilakukan setiap hari minggu dari pukul 07.30-10.00 WIB. Anakanak didik diberi pengarahan dan pengetahuan dari segi basic, teknik, fisik dan pemahaman mengenai bela diri. ”Pada prinsifnya, bela diri taekwondo ini memang bela diri yang keras. Tapi, kami tidak memakai kekerasan kepada orang lain,” jelasnya.

Ditambahkan Jhony, setiap 3 tahun sekali TI Lampura ini rutin mengikuti kejuaraan bela diri seLampung. Alhasil, pada setiap kejuaraan yang diikuti, TI Lampura sering mendapat juara di tingkat Provinsi Lampung. ”Kepada pemerintah daerah dan KONI Lampura, agar bisa memperhatikan dan mensupport kami, dengan memberikan kemudahan fasilitas semacam tempat latihan dan lain-lain. Sayang sekali bila anak-anak TI ini tidak diperhatikan, karena banyak sekali atlitatlit yang berbakat dan bersemangat yang hingga saat ini belum di rangkul oleh pihak dan dinas terkait,” harapnya.(*)

Dua Pemuda Ditodong 10 Orang Tak Dikenal Salah Satu Korban Mengalami 5 Luka Tusuk di Dada Laporan CW2 Editor: Furkon Ari

KOTABUMI - Dua pemuda yakni Joko Riyanto (24) dan Sabarto (21), keduanya warga Desa Banjit, Kecamatan Abung

Tengah, Lampung Utara (Lampura), ini di todong dengan senjata tajam (sajam) jenis pisau garpu oleh 10 orang tak dikenal di simpang Waykunang, Kecamatan Abung Kunang, Lampura, pukul 16.30 WIB Sabtu (14/3) lalu.

Akibatnya, sebuah Handphone (HP) merek Sony Ericson dan sejumlah uang milik keduanya dibawa kabur para pelaku. Selain merampas barang-barang berharga, para pelaku juga menusuk dada Joko Riyanto dengan sajam seba-

nyak 5 kali. Kemudian, kejadian itu langsung dilaporkan pihak keluarganya ke Mapolsek Abung Barat agar segera ditindak lanjuti.

Menurut keterangan salah satu keluarga Joko Riyanto (korban, red), Tono (25) ketika ditemui di Rumah Sakit Umum Ryacudu (RSUR) Kotabumi, mengatakan bahwa dirinya sedang menunggu Joko Riyanto dan Sabarto. Karena, ia mendapat informasi kalau keduanya mendapat musibah.

Yakni di todong 10 orang tak

dikenal di simpang Waykunang, Abung Kunang.

Dijelaskan Tono, sore itu Joko Riyanto dari rumah mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit berboncengan dengan Sabarto hendak ke rumah saudaranya di Pringsewu, Tanggamus. Dalam perjalanan, tiba di simpang Waykunang, Abung Tengah, kedua korban dicegat 10 orang tak dikenal sambil menodongkan sajam dan mengancam akan membunuh korban bila tidak memenuhi permin-

taan para pelaku. Namun, kedua korban tidak memenuhi permintaan para pelaku yang menginginkan uang tersebut. Lalu, secara paksa para pelaku ingin merampas HP dan uang milik keduanya.

Mendapat perlakuan seperti itu, kedua korban melakukan perlawanan.

Tapi, lanjut Tono, salah satu pelaku langsung menusuk dada korban Joko Riyanto sebanyak 5 kali. Setelah kedua korban tak berdaya, para pelaku mengambil

HP dan sejumlah uang milik keduanya. Setelah mendapat apa yang diinginkan, para pelaku kabur melarikan diri. ”Selain merampas HP dan uang, para pelaku juga menusuk dada Joko Riyanto dengan sajam sebanyak 5 kali,” jelas Tono.

Dengan adanya kejadian tersebut, Tono mengharapkan kepada pihak yang berwajib untuk segera menangkap para pelaku penodongan yang telah melukai keluarganya itu. Selain itu, ia juga

berharap agar pihak kepolisian melakukan patroli di daerah simpang Waykunang, agar kejadian serupa tidak terulang lagi. ”Aksi penodongan atau biasa di sebut pemalakan, kerap kali terjadi di simpang Waykunang tersebut.

Rata-rata, korbannya para sopir mobil yang melintas di jalan itu.

Kalau tidak memberikan uang, para pelaku tidak segan-segan merusak mobil ataupun barangbarang lainnya milik korban,” ungkap Tono. (*)

4

HEADLINE

RADAR KOTABUMI

SENIN, 16 MARET 2009

www.radarkotabumi.com

765 Hektare Sawah Terancam Wereng Cokelat Laporan/Editor: Wartawan/RNN

Lamsel Raih Penghargaan Anugerah Terbaik FOTO : WARTAWAN RNN

WAYPANJI – Hama wereng cokelat yang mulai menyerang ratusan hektare sawah di Desa Bali Nuraga Kecamatan Waypanji sejak 2 pekan terakhir ini dinilai sejumlah petani di Desa setempat mulai meresahkan.

Pasalnya, serangan tersebut kini mulai meluas di setiap petakan sawah meski serangan baru sebatas spot-spot. Sejumlah petani mengaku sangat khawatir dengan keadaan tersebut, dimana jumlah serangan setiap harinya terus meningkat.

Sebelumnya, sejumlah petani di Dusun Sumbersari Desa Balinuraga Kecamatan Waypanji, sepekan lalu melakukan pembasmian massal di areal sedikitnya 75 hektare dari luas sekitar 840 haktare.

Jumlah yang ditanggulangi ini tidak sebanding dengan jumlah luas areal persawahan di desa tersebut. Karena, meski telah dilakukan penyemprotan insektisida hama pengrusak tanaman dengan cara menghisap cairan tanaman padi yang kemudian mati ini sangat cepat sekali penyebarannya.

Selain itu, pengembangan varrietas padi hibrida di Desa tersebut juga tengah dikembangkan. Hal ini menjadi salah satu factor dimana padi hibrida tersebut memang rentan terkena serangan hama dan penyakit.

Jumlah ini dipastikan akan terus bertambah di areal persawahan di wilayah Desa tetangganya yakni Desa waygelam Kecamatan Candipuro jika tidak cepat ditanggulangi, karena serangan hama tersebut selalu menyerang tanaman padi ketika padi akan mengeluarkan buah.

Tiga pekan yang lalu, sejumlah petani di Desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo ini melakukan panen dini lantaran sawah mereka juga mulai diserang hama tersebut. Untuk mengantisipasi serangan yang lebih luas petani terpaksa melakukan pemanenan dini, meski hasil panen yang dirasakan petani sangat merugikan sekali.

Wayan (34) petani asal Dusun Pandearge, Desa Balinuraga, Kecamatan setempat menuturkan kekhawatirannya dengan serangan hama yang terus menyerang di areal sawah miliknya.

“Serangan mulai dirasakan sejak 2 pekan terakhir mas,”tutur wayan yang ditemui radar lammsel di sawah miliknya Minggu (15/3) kemarin.

Dikatakn, pihaknya beserta sejumlah petani di Desa setempat sangat resah dengan serangan hama tersebut. Hal ini dikarenakan pernah terjadinya gagal panen yang diakibatkan hama penghisap cairan batang tersebut.”Tahun lalu ada petani yang gagal panen seluruhnya mas, karena diserang hama wereng ini,”kata Wayan.

Hal senada juga dikatakan petani lainnya, Murte pihaknya dalam menaggulangi hama tersebut sudah berbagai cara dilakukan.

Namun pada kenyataannya serangan masih saja terus terjadi.

“Sudah berbagai cara kami lakukan, namun tetap saja nihil,”terang Murte.

Terpisah, KDC Tanaman Pangan Holtikultura (TPH) Kecamatan Waypanji Hi. Prayitno membenarkan adanya serangan hama wereng cokelat di Desa tersebut.

Pihaknya dalam hal ini terus melakukan penyuluhanpenyuluhan terkait penanganan hama pengrusak tanaman itu.”Meamang benar, serangannya sebatas spot-spot, kita akan mengupayakan adanya pemberian bantuan kepada para petani, ”janji Prayit yang dikonfirmasi radar lamsel lewat ponselnya Minggu (15/3) kemarin.(*)

DAFTAR HARGA RATA-RATA BORONGAN, ECERAN KOMODITI BAHAN POKOK PENTING DAN STRATEGIS LAINNYA DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA 13 - 16 MARET 2009

No 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23

Jenis Komoditi Beras Kwalitas 1 Kwalitas 2 Ketan Hitam Ketan Putih Gula Pasir Merah Garam Beryodium Non Yodium Minyak Goreng Merk Bimoli Tanpa merek/curah Tepung terigu Segitiga biru Biasa Kacang-kacangan Kacang hijau Kacang tanah Kacang kedelai Susu Kental Manis Merk Bendera Merk Indomilk Telur ayam Telur ayam negeri/ras Telur ayam kampung Daging Daging sapi murni Daging ayam potong Daging ayam kampung Mentega Merk simas Merk Blue Band Sayur-sayuran Wortel Kol Kentang Cabe merah Rawit Buncis Bawang merah Bawang putih Kelapa kupas Jagung pipilan Kopi Biji Kelapa Sawit Jahe Ubi Kayu/Singkong Karet Slab Lada Hitam Coklat/kakao Sabun Detergent Merk rinso Semen Baturaja Tiga roda Padang Kujang/Holsim Minyak Tanah Pupuk Urea SP-36 KCL NPK ZA

Harga Borongan Eceran

Stock

6.600/Kg 5.100/Kg 7.500/Kg 6.800/Kg

6.700/Kg 5.200/Kg 8.000/Kg 7.000/Kg

Cukup Cukup Cukup Cukup

7.600/Kg 5.900/Kg

8.000/Kg 6.000/Kg

Cukup Cukup

1.000/Kg -

1.000/Kg

Cukup Tidak ada

12.000/liter 8.700/liter

12.000/Liter 9.000/liter

Cukup Cukup

7.200/Kg 6.600/Kg

7.500/Kg 7.000/Kg

Cukup Cukup

9.000/Kg 12.500/Kg 6.500/Kg

10.000/Kg 13.000/Kg 7.000/Kg

Cukup Cukup Cukup

7.500/Kg 7.300/Kg

8.000/Kg 7.500/Kg

Cukup Cukup

12.500/Kg 1.500

12.500/Kg 1.750

Cukup Kurang

63.000/Kg 18.000/Kg 34.000/Kg

65.000/Kg 20.000/Kg 35.000/Kg

Cukup Cukup Cukup

14.000/Kg 34.000/Kg

15.000/Kg 35.000/Kg

Cukup Cukup

3.500/Kg 2.500/Kg 5.500/Kg 11.000/Kg 14.000/Kg 4.500/Kg 12.000/Kg 3.500/Kg 2.000/Kg 1.925/Kg 12.000/Kg 850/kg 4.500/Kg 250/Kg 4.800/kg 19.000/Kg 20.000/Kg

4.000/Kg 3.000/Kg 6.000/Kg 12.000/Kg 15.000/Kg 5.000/Kg 13.000/Kg 4.000/Kg 2.500/Kg 1.900/Kg 11.000/Kg 750/kg 5.000/Kg 240/kg 4.700/kg 18.500/Kg 19.000/Kg

Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Kurang Kurang Cukup Cukup Kurang Kurang

13.000/Kg

13.200/Kg

Cukup

52.000/zak 51.500/zak 51.500/zak 51.000/zak 3.500/liter

52.000/Zak 52.000/Zak 52.000/Zak 52.000/Zak 3.500/liter

Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup

58.000/zak 77.500/zak 320.000/zak 87.000/zak 51.500/zak

60.000/Zak 77.500/Zak 320.000/Zak 87.500/Zak 52.000/Zak

Cukup Kurang Cukup Kurang Cukup

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Utara PERANA PUTERA, SH., MH Pembina Tingkat I NIP. 19660310 199103 1 008

Laporan/Editor:Wartawan/ RNN

KALIANDA – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berhasil meraih penghargaan Anugerah Spektakuler Program KB Tingkat Provinsi dengan kategori terbaik pada tahun pertama 2008 dilaksanakannya program tersebut di Lampung.

Penghargaan diberikan secara langsung oleh Deputi IKPK pusat dan Gubernur Lampung Syamsurya Ryacudu didampingi Kepala Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi kepada Bupati Lampung Selatan Hi. Wendy Melfa,SH,MH pada malam spektakuler anugerah Keluarga Berancana (KB) pada rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Lampung yang ke-45 dihotel Sheraton Lampung, Jumat (13/3) kemarin.

Penghargaan Anugerah Spektakuler Program KB Tingkat Provinsi Lampung tersebut terdiri dari 7 item kategori terbaik yang berhasil diraih Pemkab Lamsel yakni, pencapaian pengelola program KB terbaik se-provinsi Lampung 2008, pengelola PIKKRR, pengelola BKB, pencapaian total program, pengelola BKR, pengelola UPPKS dan rumah sakit umum yang memberikan pelayanan KB terbaik (Sarana-prasana).

Kepala Bandan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Nasional (BPPKBN) Kabupaten Lampung Selatan Dra.Hj. Fuziah Arief mengatakan, program penghargaan Anugerah Spektakuler Program KB Tingkat Provinsi Lampung yang teridiri dari tujuh item tersebut merupakan program pertamakalinya digelar pemerintah provinsi Lampung tahun ini. Fauziah juga mengatakan, untuk program serupa tingkat nasional baru dilaksanakan di dua Provinsi yakni Jawa Timur (Jatim) dan Lampung.

“Penghargaan yang berhasil diraih Pemkab Lamsel melalui bapak Bupati Lamsel diberikan secara langsung Deputi IKPK pusat dan Gubernur Lampung pada malam spektakuler anugerah Keluarga Berancana (KB) pada rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Lampung yang ke-45 dihotel Sheraton Lampung,”kata Fauziah, kemarin.

Pada malam spektaluler Anugerah KB pertama yang berjalan sangat meriah tersebut, Bupati Lampung Selatan juga menerima pin emas pencapaian total seluruh program (7 item) yang berhasil diraih dengan

Bupati Lampung Selatan, Hi. Wendy Melfa, SH,.MH, saat menerima Piala dan Piagam Pencapaian Total Program KB terbaik seProv.

Lampung di Hotel Sheraton Jumat (13-3)

kategori terbaik tingkat provinsi dari Deputi IKPK pusat yang disematkan Gubernur Lampung Syamsurya Ryacudu.

“Ini merupakan penghargaan setinggi-tinggi yang pernah kita raih dalam program KB tingkat Provinsi. Atas penghargaan ter-

baik ketujuh program KB, Bupati juga menerima pin Emas dalam pencapaian total program dari Deputi IKPK pusat. Mudah-

mudahan prestasi yang sudah kita raih ini dapat kita pertahankan pada tahun-tahun berikutnya, ”ujarnya.(*)

Diknas Minta Peserta Didik Siapkan Mental Hadapi UAS-BN Laporan/Editor: Wartawan/ RNN

BANDARLAMPUNG-Dinas Pendidikan Provinsi Lampung mengharapkan peserta didik, sekolah dan orangtua siswa mempersiapkan mental dan keilmuannya untuk menghadapi ujian akhir sekolah berstandar nasional (UAS-BN) dan Ujian nasional (UN) yang akan terselenggara kurang lebih 1 bulan lagi.

Dikatakan Kepala Bidang Perencanaan dan Bina Program Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Marojahan Sitorus bahwa, pelaksanaan ujian akhir sekolah berstandar nasional (UAS-BN) untuk SD, MI dan SDLB tahun ajaran 2008/2009 akan mulai dilaksanakan pada 11 Mei – 13 Mei 2009, untuk 3 mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Untuk pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun pelajaran 2008/2009 pada SMP, MTS dan SMPLB akan mulai dilaksanakan pada 27 April sampai 30 April 2009, untuk 4 mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Sedangkan UN pada sekolah menengah atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) akan mulai dilaksanakan akan mulai dilaksanakan pada 20 April sampai 1 Mei 2009, untuk 5 mata pelajaran utama dan, 27 April 2009 untuk UN Susulan.

Dikarenakan UN yang di-

nyatakan lulus sebagai syarat memenuhi standar kelulusan UN mengalami peningkatan diharapkan siswa benar-benar siap secara mental dan keilmuan untuk menghadapinya.

Dikatakannya, pada pelaksanaan ujian nasional siswa diharuskan memiliki nilai ratarata minimal 5,50 untuk seluruh maya pelajaran yang diujikan,

dengan nilai minimal 4,00 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk maya pelajaran lainnya.

Khusus untuk SMK nilai uji kempentensi keahlian minimum 7,00 dengan nilai teori kejuruan minimum 5, nilai ujian kompetensi keahlian digunakan untung mengitung nilai rata-rata UN. (*)

Dana BOS Dipergunakan Sesuai Dengan Kebutuhan Sekolah Laporan/Editor: Wartawan/ RNN

BANDARLAMPUNG-Penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) secara bertahap (tiga bulanan) bukan berarti dana harus dihabiskan dalam periode tersebut.

Besarnya penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) atau RAPBS. Seperti dikatakan Kepala

Bidang Perencanaan dan Bina Program Marojahan Sitorus, bahwa bilamana terdapat sisa dana di sekolah pada akhir tahun pelajaran atau tahun anggaran, maka dana tersebut tetap milik kas sekolah.

“Dana itu tidak di setor ke kas Negara dan harus digunakan untuk kepentingan sekolah,” ujarnya.

Dikatakannya, dana BOS harus diterima secara utuh sesuai dengan SK alokasi yang dibuat oleh tim manajemen BOS Kab/kota dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alas an apapub dan oleh pihak manapun,” kata dia.

Disamping itu, Sitorus mengharapkan penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah, dewan guru, komite sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, disamping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah.

Selain itu, dari seluruh dana BOS yang diterima sekolah, sekolah wajib menggunakannya sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah.(*)

Guyub Katresnan Khitan 60 Anak Laporan/Editor: Wartawan/ RNN

KALIANDA – Paguyuban Campur Sari Lampung Selatan, Guyub Katresnan Sabtu lalu mengkhitankan 60 anak kurang mampu yang ada di Kecamatan Kalianda, Palas, Katibung dan Sidomulyo. Umumnya anak yang khitan ini berasal dari keluarga pencinta kesenian campur sari yang sering ditayangkan radio prima FM Kalianda.

Wakil Ketua Guyub Katresnan Lampung Selatan, Rusdi mengatakan kegiatan di gelar dalam rangka memperingati hari jadi guyub katresnan Lamsel yang telah berdisi sejak 3 tahun lalu.”Ini

merupakan HUT ke -3 dari Guyub Katresnan di Lamsel karena itu kita meriahkan dengan kegiatan bakti social khitanan massal, ”katanya.

Menurut Rusdi Guyub Katresnan dalam kegiatannya tidak hanya berkutat pada pelestarian seni budaya jawa saja, melainkan 700 anggota guyub juga terlibat aktif dalam kegiatan arisan dan koperasi simpan pinjam yang dikelola pengurus.”Jadi dalam kegiatan ini setiap bulan keberadaan guyub selalu menggelar kegiatan yang sifatnya untuk memperkokoh tali silaturahmi para pencinta kesenian campur sari,”jelasnya.

Sementara Dewan Pembina Guyub Katresnan Lampung Selatan, Rusli Isya, S.Sos mengatakan sebagai organisasi social yang dinaungi oleh para pecinta seni campur sarai, guyub katresnan telah eksistensi selama 3 tahun.

Untuk itu dalam peringatan HUT nya, guyub ini sepakt akan menggelar kegiatan bakti social yang sifatnya memperkokoh silaturakmi dan kebersamaan para anggotanya.

“Jadi tidak hanya berlatar belakang pelestarian budaya saja, yang utama dari paguyuban ini, silaturahmi serta jalinan kekerabatan antar sesama anggota maupun masyarakatnya, ”pungkasnya.

Keberadaan Guyub Katresnan memiliki 60 koordinator wilayah yang umumnya terletak hampir disetiap desa dari 17 kecamatan di Lampung Selatan.

Sementara dalam pagelaran campur sari yang digelar di Gedung Olah Raga dan Kesenian Kalianda, Minggu (15/3) kemarin, dihadiri 700 –an pencinta campur sari di Lampung Selatan.(*)

6

POLITIK

RADAR KOTABUMI

Mayoritas Parpol Belum Menyerahkan Nama Jurkam Laporan Wartawan RNN

KALIANDA–Dari 36 partai peserta pemilu di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) belum seluruhnya menyerahkan juru kampanye rapat umum yang akan di gelarnya.

Meski Komisi Pemilihan Umum Dearah (KPUD) telah menetapkan jadwal kampanye terbuka pada Senin (16/3) hari ini sampai 5 April mendatang.

Alasan parpol peserta pemilu ini belum menyerahkan nama-nama juru kampanye ini tidak di ketahui faktor penyebabnya sebab KPUD Lamsel sendiri masih mendata beberapa parpol yang akan menggelar rapat umum dan menyerahkan juru kampanyenya.

Ketua Pokja Kampanye, KPUD Lamsel, Hargito, S.Ag mengatakan dari 36 partai peserta pemilu di Lamsel KPUD baru mendata 3 parpol saja yang akan menggelar rapat umum dan menyerahkan juru kampayenya. Ke 3 partai tersebut yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Golkar dan Gerindra.

Sedangkan parpol lainya yaitu PKPI, PKS, PIB, PKB, Barnas memastikan tidak akan menggelar kampanye rapat umum.”Parpol-parpol tersebut telah memberikna laporan kepada KPUD tidak akan menggelra rapat umum,”terang Hargito via ponselnya, Minggu (14/3) kemarin.

Lebih lanjut anggota KPUD Lamsel ini menuturkan, meskipun sebagain besar parpol hingga batas waktu yang tidak tetapkan tidak menyerahkan daftar jurkamnya. KPUD tidak akan mempersoalkan hal tersebut.

Hanya saja bagai konsekuensi parpol peserta pemilu yang tidak menyerahkan data jurkam KPUD akan melarang kegiatan kampaye rapat umum yang digelar parpol yang tidak menyerahkan daftar jurkamnya tersebut. ”Yang pasti kita akan larang parpol yang tidak serahkan jurkamnya untuk menggelar rapat umum pada setiap daerah pemilihan,”jelasnya.

Untuk mengawasinya kegiatan tersebut KPUD akan melakukan koordinasi dengan Panwaskab Lamsel untuk mengontrol parpol-parpol yang menggelar kampaye rapat umum. ”Karena soal pelarangan ini masuk wilayah kerja panwaskab, kita akan koordinasikan dengan mereka, “tambahnya.

Sementara, Wakil Ketua Panwaskab Lamsel, Drs. Syafnizal Datuk Sinaro mengatakan panwsakab akan mengawasi parpol yang melakukan sesuai jadwal. Bila ditemukan pelanggaran sepertio pelaksanaan kampaye tidak sesuia jadwal yang telah ditetapkan Panwas akan laporkan parpol tersebut kepada KPUD sebagai bentuk pelanggaran administrasi. ”Dari segi sanksi sepenuhnya kita serahkan kepada KPUD yang menanganinya. Untuk kita kita meminta KPU terus melakukan koordinasi dengan Panwas dalam masa kampye yang akan di gelar hingga 5 arpil mendatang,”jelasnya.

Selain itu untuk mengawasi kampanye yang dilakukan para parpol peserta pemilu, panwaskab juga telah mensiagakan anggotanya ditingkat panwascam dan Petugas pengawas lapangan yang berada di tingkat desa. ”Panwas akan terus awasi pelaksanaan kampanye yang digelar parpol tersebut sebagimana jadwal yang telah diagendakan,”pungkasnya. (*)

SENIN, 16 MARET 2009

www.radarkotabumi.com

Panwaslu Terima 8 Laporan Pelanggaran Laporan Wartawan RNN

SUKADANA-Sampai kemarin (15/3) Panwaslu Lampung Timur menerima 8 pengaduan pelanggaran kampaanye, 7 diantaranya dinyatakan sudah kadaluarsa.

Plt Ketua Panwaslu Lampung Timur, Saiful Bahri mengatakan satu kasus yang masih ditangani tekait penggunaan ijasah palsu. Kasus penggunaan ijasah palsu sudah masuk dalam kategori pidana umum.

“Kasusnya sudah ditangani gamkumdu dikarenakan terkait pidana umum,” terang Saiful Bahri.

Ditambahkannya, panwaslu Lampung Timur saat ini juga menangani pengaduan dari salah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

PKS mengadukan adanya pengrusakan tanda gambar di desa Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai. Tanda gambar yang dirusak tersebut selain disobek, juga di tempel setiker calek dari partai politik lain.

Memasuki masa kampanye rapat umum terbuka, Panwaslu Lampung Timur akan terus menggiatkan pengawasan dengan mengerahkan pengawas lapangan yang sudah terbentuk.

“Untuk memaksimalkan pengawasan, panwas lapangan yang ada akan kami kerahkan,” kata Saiful Bahri.

Pada kesempatan tersebut, Saiful juga mengingatkan bagi anggota DPRD yang kembali men-

FOTO RNN

PELANGGARAN : Plt Ketua Panwaslu Lampung Timur Syaiful Bahri menunjukkan barang bukti alat peraga yang dirusak

calonkan diri maju sebagai calon anggota legislative untuk tidak menggunakan fasilitas Negara.

Kepala kantor Kesatuan bangsa

dan perlindungan masyarakat dan politik Lampung Timur, Hermansyah mengatakan untuk penertiban atibut peraga partai politik telah

disampaikan kepada seluruh pimpinan parpol yang masih terpasang di median jalan protocol di Sukadana. Bila sudah diberitahukan tidak

indahkan, maka akan dikoordinasikan dengan Panwaslu, KPU dan Sat Pol PP untuk menertibkan atribut. (*)

21 Parpol Gelar Kampanye Damai Laporan Wartawan RNN

BALIKBUKIT-Mengawali tahapan kampanye damai sebanyak 21 partai politik (parpol) melakukan pawai keliling kota dalam rangka memulai tahapan kampanye terbuka Senin-Minggu tepatnya mulai tanggal 16 Maret sampai 5 April 2009 mendatang.

Rencananya, mengawali kampanye mendatang akan dilepas oleh Sekkab Lambar drh. Hi. Havazo Pian didampingi Asisten I Drs. Hi. Sudirman, Ketua dan Anggota KPUD, dan Panwaslu setempat, serta Unsur Muspida Lambar. ”Kampanye Damai ini sebagai langkah kita dalam rangka menyatukan persepsi sebelum me-

mulai tahapan kampanye terbuka besok (hari ini, red),” kata Sekretaris KPUD Lambar, Drs. Juaini Eka Putra, kepada Radar Lambar (grup Radar Kotabumi, red) ditemui diruang kerjanya usai mengikuti pawai keliling kota yang mengambil start dan Finish di Lapangan Pemkab Lambar, kemarin.

Ke-21 Parpol yang ikut Pawai Keliling itu menggunakan 49 unit kendaraan roda empat itu dikawal ketat aparat kepolisian Polres Lambar, sejak keberangkatan hingga finish kembali dilapangan Pemkab setempat.

Dikatakan, hingga kini pihaknya belum dapat memastikan apakah secara keseluruhan Parpol peserta pemilu di Lambar akan melakukan kampanye terbuka

sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan bersama. ”Seyogyanya, H-3 Parpol telah menyerahkan daftar tim kampanyenya ke KPUD, tapi sampai hari ini hal itu belum kita terima,” jelasnya. Hal itu lanjutnya, sesuai dengan UndangUndang, bahwa pengurus Parpol harus melaporkan Tim Kampanye berikut jurkamnya minimal tiga hari sebelum tahapan kampanye terbuka di mulai. ”Kita belum bisa menindaklanjutinya lebih jauh karena KPUD belum menerima laporan dari masing-masing parpol peserta pemilu,” imbuhnya.

Untuk diketahui, hingga kemarin berdasarkan data yang berhasil dihimpun Radar Lambar

di KPUD setempat, dari lima daerah pemilihan (DP) yang ada terdapat beberapa parpol yang tidak memiliki calon di kelima DP tersebut. Di DP 1 parpol yang tidak terdapat calonnya yaitu Parpol no. tiga dan empat.

Di DP 2 hanya parpol no.41 yang tidak memiliki caleg sebagai peserta pemilu legislatif April mendatang, kemdian di DP 3 terdapat lima parpol yang tidak memiliki caleg yakni parpol No.3, 12, 14, 21, dan 41. lalu, di DP 4 hanya parpol no 14. terakhir DP 5 yang paling banyak Parpol yang tidak memiliki caleg yakni Parpol no.4,14, 16, 18, 21, dan 41.

Sementara itu, draf rencana jadual kampanye terbuka pemilu legislatif di Lambar dibagi dua

gelombang sejak Senin-Minggu (16 Maret-5 April) mendatang. gelombang pertama pagi hari mulai pukul 09.00-12.00 WIB dan siang dari pukul 13.00-16.00 WIB. Waktu kampanye tersebut disesuaikan dengan DP masingmasing untuk DPRD 1 dan Pusat.

Sekedar mengingatkan, ke-21 Parpol yang ikut dalam pawai keliling kampanye damai kemarin dengan rute start dan finish Lapangan Pemkab Lambar, Pasar Liwa, Penataran, dan kembali menyusuri jalan Radin Intan Hingga Ke Kompleks Pengadilan Negeri Liwa hingga berakhir di Lapangan Pemkab Lambar itu masing-masing Parpol nomor, 41, 34, 28,20, 24, 1, 2, 7, 27, 9, 4, 8, 11, 17, 10, 15, 31, 5, 23, 18, dan 12. (*)

Honor dan Sosialisasi Belum Jelas PPS Ancam Mengundurkan Diri Laporan Wartawan RNN

GEDUNGSURIAN –Sejumlah anggota panitia pemungutan suara (PPS) di Pekon Trimulyo

Kecamatan Gedungsurian mengancam akan mengundurkan diri.

Pemilu legislatif yang akan digelar pada 9 April 2009 mendatang sejumlah anggota panitia pemungutan suara (PPS) di Pekon Trimulyo Kecamatan Gedungsurian mengancam akan diam ditempat.

Langkah itu dilakukan karena hingga 25 hari lagi pemilu digelar hingga dibentuknya PPS disetiap pekon beberapa bulan lalu belum ada kabar gembira dari KPU mengenai honor yang bakal mereka terima nantinya.

Selain mengenai kapan dan

berapa besarnya honor yang diterimanya, PPS juga masih banyak yang belum mengetahui tata cara pemilihan lima tahunan itu yang banyak direvisi oleh pemerintah tersebut.

Karena, baik KPU atau PPK beum melakukan sosialisasi ke PPS. Hal ini ditegaskan anggota PPS Trimulyo, Bukhori. Menurutnya, beberapa bulan sebelumnya KPU memang melakukan sosialisasi pemilu. Namun, itu dilakukan melalui perwakilan petugas dan elemen masyarakat serta tidak menyeluruh yang pada akhirnya masih banyak anggota PPS belum mengetahuinya.

“Dengan ini bagaimana kami bisa mensosialisasikan, sementara dasarnya tidak mengetahui,” katanya. Adanya ketidaktahuan PPS mengenai kertas suara yang mengalami perubahan dan honor yang diterima tidak jelas hal itu akan menjadi kendala pemilu. (*)

RUMAH DIJUAL Di Jual Cepat, Rumah Ukuran 6 x18, LT lebar 16, Pjng 37, Alamat Gg. Remaja No. 310 A, Harga Nego Hub. 0811 7204 333 / 0813 69396 333.

KEHILANGAN KEHILANGAN STNK R2 NO.POL BE 8640 JN, NO.KA ; MH1HB61137K165010, NO.SIN ; HB61E1166738. A.n. IPARTOSI. STNK R2 NO. POL. : BE5526J, NO. KA.: MH8RC110SIJ-368617,NO. SIN : E1071D An. WINARNO H. KEHILANGAN STNK R2 NO.POL BE 6059 JG, NO.KA ; MHDRC100PTJ-243333, NI.SIN ; E104-ID-465802 A.n. PAINO. KEHILANGAN STNK R2 NO.POL BE 8726 JH, NO.KA ; MHINFGC16YK051661, A.n.

A.Ridwan.

RUWA JURAI

SENIN, 16 MARET 2009

RADAR KOTABUMI

www.radarkotabumi.com

Modus Pencabulan RataRata Berawal Dari Pacaran Laporan/Editor: Wirahadikusumah/RNN

BANDARLAMPUNG - Kasatreskrim Poltabes Bandarlampung Kompol Namora Limande Uhum Simanjuntak, S.I.K., M.H., mengatakan, dari 28 kasus pencabulan yang ditangani oleh unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Satreskrim Poltabes Bandarlampung di tahun 2008 lalu, penyebabnya kebanyakan berawal dari pacaran terlebih dahulu. “Dari 28 itu 20 kasus diantaranya karena pacaran, jumlah kasus itu belum termasuk yang ada di polsekpolsek,” ujar Namora kemarin.

Mantan Kanitjatanras Polda Lampung itu menuturkan, korban pencabulan biasanya didominasi usia 13 tahun sampai 18 tahun, karena di masa-masa usia tersebut, kondisi psikologis anak masih rentan untuk dipengaruhi oleh bujukan atau rayuan dari pelaku pencabulan.

Untuk menghindari anak tidak menjadi korban pencabulan, Namora mengharapkan peranan orang tua agar berperan aktif memperhatikan anaknya sehingga tidak mudah termakan bujukan atau rayuan juga terlibat dalam pergaulan bebas.

“Anak juga harus diberikan pondasi iman yang kokoh dengan menjelaskan aturan-aturan dan norma-norma agama kepadanya,” urainya.

Lebih jauh, lulusan Akpol 1995 itu memaparkan, perbuatan cabul yang dilakukan pada batas usia 18 tahun kebawah meski dilakukan atas dasar suka sama suka, pada undangundang tetap dianggap sebagai pencabulan dan masuk dalam kasus tindak pidana. Untuk itu, lanjut dia, pihaknya juga banyak menangkap para pelaku pencabulan usianya dibawah 18 tahun.

Namora menambahkan, peredaran video-video porno melalui internet dan telepon seluler (ponsel) juga salah satu yang memicu anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang agama tersebut. “Saat ini, mudah sekali untuk mengakses situs-situs porno di internet. Saya mengimbau kepada para orang tua untuk terus mengawasi pergaulan anak-anaknya jangan sampai menjadi korban pencabulan, bahkan kasus tindak pidana lainnya seperti narkoba yang juga rentan terjadi di usia tersebut,” jelasnya seraya mengatakan pada tahun 2008 pihaknya juga berhasil mengungkap lima kasus peredaran video porno melalui ponsel. (*)

Diduga Hipnotis IRT, Kakek 10 cucu Diamankan Korbannya Warga Lampura Laporan/Editor: Wartawan RNN

BANDARLAMPUNG Sangon Ratu (50) warga Jalan Agus Salim Gg. Suka, Kelurahan Kelapa Tiga, Tanjungkarang Pusat, ini terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian polsek Tanjungkarang Barat (TkB).

Pasalnya, kakek 10 cucu itu diduga telah melakukan hipnotis dan pencabulan terhadap korban Misrifeni (28) Ibu Rumah Tangga (IRT) warga Desa Merambung, Kecamatan Tanjungraja, Kabupaten Lampung Utara (Lampura).

Kejadian tersebut, terjadi di jembatan penyebrangan Ramayana Bandarlampung, Sabtu (14/3) pukul 16.00 WIB sore.

Kejadian ini bermula ketika

KPUD Ketua KPUD Lampura, Marthon, S.E, mengatakan, kegiatan pembekalan yang dilaksanakan, merupakan bentuk rapat kerja untuk menghadapi pemungutan dan penghitungan suara di TPS, selain itu juga akan dilakukan sosilisasi peraturan pengganti undang-undang (perpu) dan sosilisasi peraturan KPU No. 3 yang direvisi menjadi peraturan KPU No. 13 tahun 2009 tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

“Setelah PPK dan PPS mendapat pembekalan, diharapkan kepada PPK dan PPS untuk melakukan sosialisasi technis pemungutan dan penghitungan kepada KPPS, sehingga pada saat pemungutan dan penghitungan suara, KPPS akan mensosialisasikan kepada masyarakat yang ada di sekitar TPS masing-ma-

korban hendak berbelanja di salah satu swalayan, dengan menyeberang melalui jembatan penyeberangan di dekat swalayan tersebut.

Ketika korban sedang menelphon, tiba-tiba ia berpapasan dengan tersangka (Sangon Ratu, red). Lalu, tersangka mengajak korban untuk bersalaman. Ketika itulah, korban tak sadarkan diri hingga apa yang dikatakan tersangka, ia turuti saja.

Saat itu, tersangka meminta uang sebesar Rp20.000 kepada korban. Kemudian, tersangka menotok dengan menggunakan jari telunjuknnya ke bahu korban sebelah kiri dan kanan, pipi kiri dan kanan, dan kening korban sehingga korban makin tidak sadarkan diri. Bukan hanya itu, melihat korbannya tak berdaya tersangka meraba payudara korban sebanyak tiga kali. Selanjutnya, tersangka meninggalkan korban sendirian di jembatan itu.

Dari halaman 1

sing,” ujarnya.

Dijelaskannya, dengan adanya berbagai perubahan yang ada terkait persoalan pemungutan dan penghitungan suara termasuk suara sah, suara dianggap sah dan suara tidak sah. Hal ini membuat penyelenggara dan masyarakat sebagai pemilih kebingungan.

“Apalagi penetapan serta penerbitan peraturan terlalu berdekatan dengan pelaksanaan pemilihan umum,” ungkapnya.

Selanjutnya, kata Marthon, terkait perubahan berbagai peraturan KPU tentunya mempengaruhi sosilisasi terutama mengenai pemungutan dan penghitungan suara di TPS, perubahan peraturan itu merupakan kebijakan dan kewenangan KPU pusat. “KPUD provinsi dan KPUD kabupaten hanya sebagai pelaksana dari kebijakan KPU pusat,” ungkapnya. Sedangkan, dalam sosilisasi

7

pemungutan dan penghitungan suara, KPUD Lampura juga akan menyerahkan contoh surat suara untuk mensukseskan sosilisasi pencontrengan pada saat pemilih melakukan pencontrengan di TPS. “ Selain PPK, PPS, dan KPPS, juga dilakukan sosialisasi oleh partai politik peserta pemilu,” jelas Marthon, seraya mengatakan, oleh karenanya partai politik (parpol) peserta pemilu saat dilakukan sosilisasi pada beberapa pekan yang lalu diberikan contoh surat suara, guna membantu sosialisasi.

Selain melakukan sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara, juga saat hari pemungutan suara diharuskan kepada setiap KPPS di TPS untuk mengumumkan perubahan nama-nama caleg yang yang salah cetak, kemudian ditempelkan pada TPS setempat, sehingga dalam pelaksanaan pemu-

ngutan dan penghitungan suara tidak lagi ada kesalahpahaman.

“Untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahman, maka saat pemungutan suara akan dibacakan namanama caleg yang salah cetak, kemudian di tempelkan pada TPS setempat,” terangnya.

Hal senada diungkapkan oleh salah satu anggota PPK Kotabumi Selatan, Jhon Aprizal mengatakan, sosialisasi ini dilakukan karena banyaknya perubahan peraturan, terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, untuk itu PPK dan PPS yang hadir pada pembekalan ini, akan mensosialisasikan kepada seluruh anggota KPPS. “Agar peroses pemungutan suara di TPS tidak terjadi salah penggunaan peraturan, sedangkan peraturan KPU terbaru adalah peraturan KPU No. 13 Tahun 2009,” pungkasnya. (*)

”Pada saat tak sadarkan diri itulah, seorang satpam yang melintas melihat ada seorang ibu duduk tak sadar.

Lalu, satpam itu memberikan air minum kepada korban hingga sadarkan diri. Setelah itu, satpam melaporkan kejadian itu kepada kami,” terang Kapolsek TkB AKP Burhanudin, S.I.K didampingi Kanitreskrim Iptu Irwan Kurniawan.

Dijelaskan Burhanudin, tersangka merupakan target polisi.

Karena menurut pengakuan warga dan pedagang sekitar lokasi kejadian, tersangka inilah yang sering mundar-mandir di jembatan itu.

Diduga tersangka juga telah melakukan hipnotis terhadap korbankorban lainnya. ”Tersangka akan di jerat pasal berlapis, yakni pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 289

KUHP tentang pencabulan,” tegasnya.

Menurut pengakuan tersangka, ia hanya membantu korban yang diguna-guna oleh seseorang. ”Saya hanya membantu dia kok (korban, red), karena dia mengaku diguna-guna dan ingin mendapatkan jodoh. Jadi saya mencoba membantunya, saya juga tidak menghipnotisnya,” aku tersangka. (*)

mampu maupun mau menangani masalah orgil di kabupaten Lampura.

Ini artinya, menunjukkan bahwa Pemda Lampura dan dinas terkait tidak mampu memberikan kenyaman dan kesejahteraan masyarakat Lampura, serta kurangnya memper-

hatikan keindahan kota Kotabumi.

“Penertiban ini sudah tugas dan wewenang dari Pemda itu sendiri, sehingga masyarakat yang merasa resah dengan adanya orgil di sudah bisa merasa lega, dan tidak dikhawatirkan lagi dengan keberadaannya,” ujarnya. (*)

telah dibangun gubuk di bakar oleh masyarakat karena satu sisi masyarakat telah memiliki sertifikat sehingga masyarakat tidak mau menerima,” ujar Mardani.

Karena itu, dalam waktu dekat DPRD akan memanggil masyarakat setempat berikut mantan oknum anggota DPRD untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya. Pasalnya, pengakuan masyarakat setempat mereka telah memiliki sertifikat.

“Dengan adanya persoalan yang dikeluhkan masyarakat tersebut, selaku penyerap aspirasi masyarakat kami berharap semuanya bisa bersabar, sehingga masalah tanah akan diselesaikan dengan baik,’ harapnya.

Senada diungkapkan Wakil ketua DPRD Hi. Royrel, B.B.A di dapil IV yang mencakup Keca-

matan, Tanjung Raja desa Srimenanti, Abung Tinggi, Abung Tengah, Abung Pekurun, Abung Barat, Abung Kunang dan Bukit Kemuning mengeluhkan masalah infratruktur jalan yang semakin hari semakin memperihatinkan.

“Mayoritas masyarakat mengeluhkan masalah jalan yang rusak, belum setahun dibangun sudah hancur. Sedangkan jalanjalan di desa merupakan penghubung antara kecamatan satu dengan lainnya. Secara otomatis apabila jalan rusak hubungan dengan dengan kecamatan lainnya mengalami hambatan,”pungkas Royrel seraya menyatakan, diharapkan pada pihak terkait segera membenahi dan memperbaiki jalan-jalan yang rusak khususnya di dapil IV, lalu ke depan lebih meningkatkan sistem pengawasan dilapangan. (*)

bitkan SK sebagai dasar dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Lampura,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini stabilitas pembangunan, politik, ekonomi, menjadi tersendat. Hal itu dikarenakan, selain kebijakan yang terbatas, juga untuk pengambilan keputusan dinilai terlalu lamban karena harus melakukan koordinasi dengan provinsi.

“Tidak ada alasan Gubernur Lampung untuk tidak mendefenitifkan sekdakab,” harapnya.

Halan senada disampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Komunikasi Masyarakat Kota (LSM-FKMK) Lampura LSM-FKMK Lampura, Darmadin, kepada Radar Kotabumi, kemarin (15/3).

Menurutnya, kabupaten Lampura saat ini dipimpin oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan penuh, sehingga dalam pengambilan kebijakan seringkali terhambat, karena itu sudah saatnya dilakukan pendefenitipan Plt Sekdakab Lampura, selain itu, lanjut Darma, dirinya meminta kepada Gubernur untuk mendesak Depdagri guna segera menerbitkan SK Bupati dan Wakil Bupati Lampura terpilih, mengingat kebutuhan masyarakat Lampura untuk menjalankan roda pemerintahan sudah sangat mendesak. ”Bupati dan wakil bupati harus segera dilantik, jika tidak maka mendagri sengaja menghambat proses demokrasi di Lampura,” kata dia. (*)

ngan tekhnis terhadap PPK dan PPS tentang tata cara rekapitulasi dan penghitungan suara,” imbuh Erwan.

Walaupun KPUD Waykanan telah melakukan sosialisasi tentang tata cara pelaksanaan pemilu di 14 kecamatan, akan tetapi hasil investigasi Radar Kotabumi, hingga kemarin (15/3), masih banyak masyaraat waykanan yang belum paham tentang tata cara pemilihan, khsususnya bagi masyarakat yang sudah renta/ tua dan tidak dapat

lagi membaca dengan jelas ataupun bagi mereka yang sama sekali tidak dapat membaca.

“Katanya harus mencontreng nama, bagaimana saya mau memilih dengan benar, karena saya sudah rabun dan tida jelas lagi membaca, apalagi saya dengar saat ini jumlah partainya banyak sekali, daripada saya salah memilih lebih baik tidak ikut memilih,” ujar Misman, warga dusun V Blambangan Umpu yang dikonfirmasi radar kemarin. (*)

nya

paling berwenang untuk itu adalah pihak kepolisian,” tandasnya.

“Sebagai masyarakat awam, kami melihat mana mungkin perjokian itu dapat terjadi bila tidak melibatkan banyak pihak, akan tetapi anehnya yang dijerat hukum hanya si joki dan orang yang meminta menjadi joki, tetapi mungkin itulah hukum, karena hukum tidak dapat bertindak tanpa ada bukti yang kuat,” ujar Syahrial Sekretaris LSM Topan RI Waykanan kemarin. (*)

TIGA harapkan tiga dinas terkait seperti, dinas Kesehatan, rumah sakit umum Ryacudu, dan dinas sosial dan tenaga kerja Lampura untuk melakukam koordinasi guna menanggulangi keberadaan orgil yang mulai marak ini. Hanya saja, sampai dengan kemarin (15/3), tidak ada satu dinas pun yang

Dari halaman 1

WARGA Mardani menjelaskan, keluhan masyarakat mengenai infrastruktur jalan masih jauh dari apa yang diharapkan, mayoritas rusak dan berlubang yang menyebabkan rentan terjadi kecelakaan, bahkan tindak kriminal.

Selain itu, lanjutnya, yang cukup menarik selama reses berlangsung berkenaan masalah tanah di kawasan prokimal, meski telah memiliki sertifikat masih terbentur masalah. Saat tanah masih digarap masyarakat, ternyata ada oknum mantan anggota DPRD Lampung Utara periode lalu, mengaku bahwa tanah tersebut merupakan miliknya.

“Sampai saat ini masyarakat resah, sebab tanah seluas 20 Ha di kawasan desa Sawo Jajar diakui milik oknum anggota dewan. Bahkan, di tengah areal tanah tersebut

Dari halaman 1

ELEMEN PP) Lampung Utara Hefrizal Ditama, mendampingi Ketua DPC SAPMA-PP Lampura Ika Insan Kamil Sp kemarin.

Dikatakan Ijal, sapaan akrab Hefrizal Ditama, mengingat Lampura memang seharusnya memiliki sekda definitif untuk mengambil dan menjalankan kebijakan karena proses pembangunan di Lampura dinilai mengambang karena kebijakan Plt Sekda terbatas, apalagi saat ini Lampura dipimpin oleh Plt Penjabat Bupati Lampura yang juga punya kewenangan terbatas.

“Selain meminta defenitifnya sekdakab Lampura, kami yang masih peduli dengan kondisi pembangunan Lampura, juga meminta Gubernur Lampung untuk mendesak Depdagri guna mener-

Dari halaman 1

KPUD Ditambahkan Erwan, kebutuhan logistik pelaksanaan pemilu di Waykanan dianggap aman, dan semua sudah tersedia antara lain 3096 bilik, 285.632 surat suara untuk kabupaten dengan 583 box, 285,635 kertas suara provinsi dengan 572 Box, 285635 kotak suara pusat dengan 572 Box , serta 285635 Kertas suara DPD, yang akan didistribusikan pada H-7. ”Dengan selesainya sosialisasi, kami akan memberikan bimbi-

Dari halaman 8

KAPOLRES Seperti, kasus perjokian PNS, yang sudah semestinya segera dituntaskan agar menjadi pelajaran yang baik bagi panitia dan peserta test CPNSD yang akan datang, apalagi memasuki tahun baru 2009 ini, tentu pemerintah akan segera merekrut pegawai baru.

“Apabila masalah perjokian ini belum juga selesai ditangani aparat hingga pemerintah merekrut pegawai baru, saya hawatir apa yang terjadi tahun 2008 itu akan kembali terulang,” ungkap-

Dari halaman 8 Apa yang disampaikan Ali Rahman bukannya tidak beralasan, mengingat kasus perjokian dalam penerimaan CPSD di Waykanan tersebut memang sudah lama menjadi buah bibir, bahkan masyarakat berharap agar polisi dapat menemukan tersangka lain dalam kasus tersebut. “ Kita inikan masyarakat biasa, dan tidak mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kasus, karena yang

DPRD Masih kata Christimore, seharusnya dalam mengungkap kasus tersebut Dishut dan PSDA langsung tanggap, jangan hanya mengandalkan Polres saja tetapi juga ikutserta melakukan penyelidikan siapa pemilik kayu yang ditemukan di Dusun Ujungpandang tersebut. “Untuk kedepan saya minta Dishut dan PSDA termasuk didalamnya Polhut harus tanggap jika ada masalah menyangkut hutan sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dari sejumlah masyarakat soal kinerja mereka. Dishut juga harus memperketat pengawasan dilapangan

Dari halaman 8 karena hutan di Lambar telah banyak yang rusak akibat aktifitas penebangan kayu yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,” ujar Christimore.

Sekadar diketahui, soal temuan kayu sebanyak 30 M3 jenis minyak di Dusun Ujungpandang Pemangku Usangpulau Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Lambar, Camat Syamsul Hilal, S.Sos berharap kepada Polres Lambar agar mengusut tuntas kasus penemuan kayu yang ada diwilayahnya itu.

Pihaknya juga berharap kepada Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan dan Pengelola Sumberdaya Alam

(PSDA), Polhut TNBBS dan Polres agar dalam melakukan pengawasan hutan diperketat karena jika pengawasan dan pengamanan hutan rutin dilaksanakan maka dapat meminimalisir terjadinya illegal loging.

“Saya minta kepada Polres agar secepatnya mengusut tuntas kasus kayu sebanyak 30 M3 itu, siapapun pelaku-nya harus ditangkap artinya polres jangan pandang bulu. Meskipun nanti pemiliknya ternyata adalah warganya, atau perangkat pekon atau pun melibatkan uspika kecamatan harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” ungkap Hilal. (*) (*)

RADAR WAYKANAN Bersama Membangun Waykanan

8

SENIN, 16 MARET 2009

KPUD Rampungkan Kapolres Diminta Tegakkan Supremasi Hukum di Waykanan Tugas Sosialisasi Laporan/Editor: Hermansyah

Laporan/Editor: Hermansyah

BARADATU - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waykanan sudah merampung tugasnya

melakukan sosialisasi ke 14 kecamatan dalam wilayah Waykanan.

Bukan itu saja, KPU Waykanan sudah melakukan sosialisasi kepada para pemilih pemula Se-kabupaten Waykanan.

“Kami telah merampungkan

sosialisasi diseluruh kecamatan, sekaligus menyaksikan penandatangan kesepakatan pemilu damai oleh semua calon anggota legislatif dalam wilayah setempat,” ujar Erwan Bustami, S.H anggota KPUD Waykanan pada Radar Kotabumi kemarin ( 15/3).

Setelah melakukan sosialisasi di Kampung STAI Ma’arif Baradatu, rencananya, mulai besok, Senin (16/3), PPK dan PPS dapat melakukan sosialisasi ke Kampung- Kampung.

Dikatakan Erwan, selain melakukan sosialisasi tatap muka dan melakukan simulasi pelaksanaan pemilu, KPUD Waykanan juga melakukan sosialisasi dengan jalan menyebar alat peraga seperti Biner, dan spanduk, contohnya kertas suara, brosur dan kalender hingga ke Kampung- Kampung.

Baca KPUD Hal.7

BLAMBANGAN UMPU Gerakan Supremasi Hukum Indonesia (Geshindo) kabupaten Waykanan berharap kepada Kapolres Waykanan yang baru untuk dapat menuntaskan beberapa kasus hukum yang ditinggalkan oleh pendahulunya, dan dapat pula menegakkan supremasi

Hukum di tengah masyarakat kabupaten Waykanan.

“Sebagai Instutusi penegak Hukum, polisi berpungsi sebagai pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat harus mampu memberikan dan menciptakan rasa aman pada masyarakat, sehingga warga mampu melakukan akti-

vitas dengan aman dan damai,’ujar Geshindo kabupaten Waykanan, Ali Rahman, S.H kemarin.

Dikatakan Ali, hal tersebut merupakan keinginan dan harapan dari masyarakat Waykanan yang sangat membutuhkan, mengingat dari pemantauan Geshindo tingkat kejahatan di Bumi Ramik Ragom masih terbilang tinggi, terdapat beberapa kasus yang agak lamban dalam

penanganannya.

“Jujur saya katakan bahwa upaya Kapolres Waykanan yang lama dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat telah cukup baik, karena banyak kejadian tindak kejahatan yang berhasil diungkap, akan tetapi saya melihat masih ada pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh Kapolres Lama yang harus segera diselesaikan,” ungkapnya.

Baca KAPOLRES Hal.7

DPRD Minta Usut Tuntas Kasus Penemuan Kayu Dishut dan PSDA Diminta Pro Aktif Laporan/Editor: Wartawan/ RNN FOTO: HERMANSYAH

HAMPIR RAMPUNG. Rumah Adat WayKanan yang sedang dalam proses penyelesaian Pembangunan, diharapkan dapat menjadi pusat pergerakan Budaya di Waykanan.

BALIKBUKIT - Jika sebelumnya Camat Pesisir Selatan Kabupaten Lambar Syamsu Hilal, S.Sos meminta Polres Lambar agar mengusut tuntas kasus penemuan kayu sebanyak 30 M3 jenis minyak di Dusun Ujungpandang Pemangku Usangpulau Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan. Kali ini giliran Wakil DPRD Hi. Christimore Zainuddin, S.H mengungkapkan hal yang sama.

Tidak hanya itu, wakil rakyat itu juga berharap kepada Dinas Kehutanan dan Pengelola Sumberdaya Alam (PSDA) agar pro aktif dalam setiap permasalahan terutama yang menyangkut kehutanan (kayu).

“Saya minta kepada Dishut dan PSDA untuk pro aktif dalam menyikapi setiap temuan kayu, artinya jangan hanya lepas tangan karena bagaimana pun masalah ini menyangkut pemkab juga. Apalagi sebelum kayu itu ditemukan polres, informasinya terlebih dahulu kayu minyak tersebut telah ditemukan oleh Polisi Kehutanan (Polhut) Dishut dan PSDA,” kata Christimore kemarin.

Baca DPRD Hal.7