Radar Sulbar

Radar Sulbar

KAMIS, 2 FEBRUARI 2012

Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

www.radar-sulbar.com Tercepat dalam Menyajikan Berita

TERBIT 16 HALAMAN Rp 3.000

Pendukung Anas Bukan LoyaJAKARTA -- Posisi Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (PD) terus digoyang, termasuk oleh jajaran Dewan Pembina (Wanbin) partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Bahkan nama-nama yang akan menggantikan Anas sudah dibahas dalam pertemuan Wanbin di Kemayoran, Jakarta Pusat, 23 Januari lalu.

Baca Hal 15 Infotainment

Ade Namnung Selalu Dekat di Hati KOLOM SENATOR

Penyelesaian Masalah Agraria Konflik agraria (pertanahan) mencuat ke publik belakangan ini. Terakhir kasus tanah di Mesuji, Lampung, menyita perhatian publik karena menjadi tragedi kemanusiaan dan diduga melanggar HAM. Sebagai wakil DPD RI asal Sulbar, kami serius menindaklanjuti laporan Asri Anas masyarakat.

Meskipun sebenarnya jauh-jauh hari kami sudah mengingatkan kepada BPN atau Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini pemerintah pusat untuk menyikapi masalah konflik agraria ini dengan sangat serius.

Baca HAL 7

Kaco & Puccecang

NET

PECAH. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bersama Anas Urbaningrum, Marzuki Alie dan Andi Mallarangeng.

Mendagri Minta Waktu Obed: Biarlah Hukum

Kapolres: Mamasa Masih Kondusif JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, meminta waktu untuk menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) kasus mantan Bupati Mamasa Sulawesi Barat Obednego Depparinding.

Gamawan bermaksud melakukan kajian lebih dalam sebelum menindaklanjuti putusan bebas Obed yang menjabat Bupati Mamasa pada 2008.

"Pak Menteri minta waktu, paling lama satu bulan untuk mempelajari putusan MA," papar Gubernur Sulbar H Anwar Adnan Saleh usai bertemu dengan Mendagri di Jakarta, Rabu 1 Februari. Pagi kemarin, Gubernur Sulbar bersama Forum

Musyawarah Pimpinan Daerah Mamasa Sulbar, mendatangi Kemendagri guna memenuhi undangan Mendagri terkait putusan tersebut. Pembicaraan dengan Mendagri, fokus pada salinan surat MA mengenai peninjauan kembali Obed Cs yang telah divonis hukuman 1 tahun 8 bulan.

Disampaikan, bahwa menteri tidak ingin gegabah mengambil sikap, sebab terkait dengan kondisi keamanan setempat.

"Pertemuan tadi (kemarin, red) menghadiri undangan Mendagri yang ingin mendengarkan langsung dari bupati, ketua DPRD dan Kapolres tentang situasi Mamasa," terang Anwar.

Baca HAL 7

yang Mengatur MAMASA -- Pendukung mantan Bupati Mamasa Obednego Depparinding menyambut putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) dengan suka cita. Massa pendukung Obed melakukan arak-arakan dari Dusun Bulo Desa Balla Barat Kecamatan Balla Barat yang merupakan kampung halaman Obed menuju Kota Mamasa, Rabu 1 Februari.

Baca HAL 7

Hasil Pembahasan Mamasa dengan Mendagri:

IST

OBED MUNCUL. Mantan Bupati Mamasa Obednego Depparinding bersama pendukungnya di Mamasa Rabu, 1 Februari 2012.

Bupati Ramlan Badawi diminta tetap menjalankan tugas pemerintahan sebagai Bupati Mamasa.

Kapolres diminta tetap menjaga stabilitas keamanan Mamasa.

Ketua DPRD Mamasa diminta menginfokan kepada seluruh wakil rakyat Mamasa agar memahami proses hukum yang tengah berjalan. Jangan dipolitisir.

Gubernur diminta tetap mengikuti perkembangan Mamasa dan memberikan laporan ke Mendagri.

Nginap di Hotel Karena mendapat THR banyak, Kaco datang dari Majene untuk liburan di Jakarta. Kemudian masuk Hotel bintang 5 dan pesan 1 kamar.

Lalu dia diantar Room Boy bernama Puccecang yang membawa kopernya menuju kamarnya. Setelah pintu tertutup, Kaco kaget dan marah-marah ke Puccecang, "Hey anak muda!! Aku emang Kampungan, tapi jangan dikira aku gak bisa bayar sewa kamar hotel mewah ini ya! Ini bukan kamar yang aku pesan. Kamar ini sempit, sumpek, tidak ada TV, tempat tidur, kamar mandi..."

Jawab Puccecang, "Maaf bu, kita masih di LIFT."

OLAH TKP. Penyidik Polres Mamuju melakukan olah TKP paska pembobolan Kantor Bupati Mamuju.

RADAR/JAWALUDDIN

Legislator:

Pecat Kasat PP

Unik

MAMUJU -- Pencurian di Kantor Bupati Mamuju, Selasa 31 Januari, dini hari, ditengarai sebagai kesalahan pengamanan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Olehnya, Bupati Mamuju Suhardi Duka (SDK) diminta memberi sanksi tegas kepada pimpinan Satpol PP. "Kasat PP Mamuju (Hamdan Malik, red) perlu diberi sanksi keras,

jika perlu dicopot saja dari jabatannya karena tidak mampu mengatur anggotanya.

Tidak perlu lagi dipertahankan" pinta legislator PDK DPRD Mamuju, Syahril Abdullah, Rabu 1 Februari.

Ketua Komisi II DPRD Mamuju, Irwan SP Pababari, mengatakan, kejadian itu mesti menjadi tanggungjawab pimpinan Satpol PP. Baca HAL 7

Di Balik Cebolnya Patung Sultan Hasanuddin (1) OLEH:

Bagian Paha Patung Tertinggal di Bandung

Aswad Syam Bandung

RADAR/M SOLIHIN

Meriam Mamuju MALIK (40), salah seorang warga Lingkungan Karema Utara Kelurahan Karema, menemukan sebuah Meriam yang diduga telah berumur ratusan tahun, Selasa 31 Januari sekitar pukul 16.30 Wita.

Baca HAL 7 w w w. r a d a r - s u l b a r. c o m

Patung dari tembaga yang berdiri megah di bundaran jalan masuk Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, saat ini sudah kelihatan proporsional. Patung buatan pematung terkenal, I Nyoman Nuarta tersebut, sebelumnya sempat jadi bahan pembicaraan karena terlihat cebol.

ASWAD SYAM/FMC

I NYOMAN NUARTA, memperlihatkan replika patung Sultan Hasanuddin di galeri miliknya, Jalan Setra Duta Kencana, Bandung Jawa Barat, 31 Januari 2012.

Ada apa di balik cebolnya patung Raja Gowa ke-16 tersebut? Untuk mendapatkan jawaban, penulis mendatangi kediaman pematung, di Kompleks Perumahan Setra Duta Kencana Nomor 11 Bandung, Jawa Barat. Sebuah hunian yang asri dengan pepohonan yang menyejukkan. Di setiap sudut areal seluas tiga hektare tersebut, kita akan disuguhi sejumlah patung, buatan sang pemilik, I Nyoman Nuarta. Rombongan Harian FA-

JAR (Grup Radar Sulbar) disambut di cafe Nu Art. Seorang lelaki bertopi bulu yang dipadu jas hitam, menunggu. Dia kemudian menyambut kami dengan ramah. Lelaki itu, adalah I Nyoman Nuarta. "Ayo silakan duduk, mau pesan makanan apa,?" tanyanya sambil memanggil pelayan.

I Nyoman menceritakan, dirinya saat ini tengah "diganggu" beberapa persoalan terkait hasil karyanya.

Baca HAL 7

redaksi: 0426-22138 - email: radarsulbar01@gmail.com

2

Ekonomi

RADAR SULBAR Kamis, 2 Februari 2012 PANC A KAR YA PEMBANGUNAN SULA WESI BARA T PHASE II ANCA KARY SULAWESI BARAT SEBA G AI KEBIJ AKAN S TRA TEGI PEMBANGUNAN PR O VINSI SULA WESI BARA T 20 1 1 - 20 16 KEBIJAKAN STRA TRATEGI PRO SULAWESI BARAT 201 201 SEBAG

1. Peningkatan Profesionalisme Aparatur ( personalcapatcy building) Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2. Peningkatan Kualitas dan Perluasan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Vital 3. Peningkatan Promosi dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Baik dalam Negeri maupun Luar Negeri 4. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 5. Pengembangan Pemerintahan yang Peduli Lingkungan H. Anwar Adnan Saleh Gubernur

H. Aladin S Mengga Wakil Gubernur

Cuaca Buruk, Ikan Jadi Langka REPORTER: M SOLIHIN EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL

MAMUJU -- Cuaca buruk beberapa hari terakhir juga terjadi di Mamuju. Kondisi ini memberikan dampak terhadap kelangkaan ikan di pasaran karena puluhan nelayan di Mamuju enggan melaut.

Akibatnya, terjadi kenaikan harga ikan secara signifikan. Beberapa hari sebelumnya harga ikan sempat kembali normal yakni sekira Rp 1. 500 per ekor untuk ikan jenis Cakalang dengan ukuran sekira 20 sentimeter.

Namun dengan terjadinya kelangkaan maka harga ikan melonjak hingga Rp 3 ribu per ekor untuk ukuran yang sama.

Salah seorang penjual ikan di Pasar Regional Mamuju, Andi Arif, mengungkapkan jumlah ikan yang didapatkan mengalami penurunan cukup drastis sehingga pasokan ikan ke pasar pun jauh di bawah kebutuhan sehari-hari warga di daerah ini.

"Biasanya ikan yang kami terima dari hasil tangkapan nelayan sekira 300 ekor per hari. Tapi sejak kemarin, ikan yang kami terima hanya 100 ekor per hari," ungkapnya.

Hal serupa diungkapkan pedagang ikan lain, Abdal. Pria ini mengaku akibat kelangkaan ikan di Mamuju, di-

MINIM PASOKAN. Penjual ikan di Pasar Regional Mamuju tidak memiliki pasokan ikan untuk dijual.

RADAR/ M SOLIHIN

rinya terpaksa mendatangkan ikan dari Kabupaten Sengkang.

"Ikan yang saya datangkan dari Sengkang hanya ikan Sarden. Di Mamuju ikan tersebut kurang diminati, sehingga saya khawatir akan mengalami kerugian," ungkapnya.

Ia menambahkan, akibat mahalnya harga ikan banyak masyarakat yang mengeluh dan tidak sedikit masyarakat beralih mengkonsumsi lauk dari jenis nabati. Hal ini tentunya akan memberikan dampak ter-

hadap penghasilan pedagang ikan.

"Jika kondisi harga ikan normal biasanya saya mampu mengantongi Rp 200 ribu per hari. Namun saat ini pemasukan saya hanya Rp 50 ribu per hari," imbuhnya.

Dalam dua hari terakhir, nelayan tidak berani memaksakan diri melaut karena besarnya ombak bisa membuat kapal terdampar dan tenggelam.

Kondisi ini membuat pesisir pantai Mamuju ramai oleh perahu yang bersandar. Untuk mengisi waktu kosong,

nelayan hanya beristirahat sambil merawat dan membersihkan perahu mereka.

"Kami tidak pernah terlalu jauh untuk mencari ikan selama satu bulan ini, karena cuaca tidak menentu.

Biasanya kami tetap melaut walaupun ombak besar demi memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi kalau ombak betul-betul besar dan angin kencang, kami tidak pergi," kata seorang nelayan Mamuju, Andi Aco, kepada Radar Sulbar. (*)

Viar Target Penjualan Naik 80 Persen MAMUJU -- PT Kencana Laju Mandiri cabang Mamuju sebagai dealer resmi motor Viar menargetkan terjadi peningkatan penjualan hingga 80 persen. Target tersebut berdasarkan dari semakin meningkatnya keinginan masyarakat terhadap produk motor buatan Taiwan.

Sepeda motor Viar ditawarkan dengan harga sangat murah dengan kualitas yang terbilang baik. Target tersebut juga berdasarkan dari penawaran promo dengan uang muka atau Down Payment (DP) hanya Rp 800 ribu yang rencananya dimulai pertengahan bulan ini.

Sehingga dengan tawaran tersebut, pihak PT Kencana Laju Mandiri sangat optimis akan mencapai peningkatan hasil penjualan. "Sebelumnya kami memberikan DP dalam setiap pembelian motor minimal Rp 2 juta. Untuk lebih menjangkau masyarakat akhirnya kami turunkan DP hingga Rp 800 ribu," ungkap Kepala PT Kencana Laju Mandiri cabang Mamuju, Muhammad Nurdin, Rabu 1 Februari.

Data penjualan motor Viar tahun 2011 sebanyak 1.359 unit dalam setahun, dengan rata-rata penjualan 114 unit per bulan. Ke depan pihak dealer memberikan target akan terjadi peningkatan jumlah penjualan hingga 200 unit per bulan.

Dari semua varian motor, sebut Nurdin, yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah jenis motor New Star Z. Hasil penjualan jenis motor ini mampu mencapai 60 persen dari total penjulan semua varian motor Viar.

"Varian New Star Z memang sangat diminati masyarakat.

Selain itu, yang juga banyak diminati adalah untuk jenis Vior matic," imbuhnya. Untuk menarik masyarakat, pihaknya juga akan memberikan door prize sebuah ponsel jenis Nokia kepada pembeli setiap produk Viar. Rencana ini juga baru akan direalisasikan pertengahan Februari mendatang.

"Selain beberapa program di atas kami juga akan memberikan penawaran baru dengan meluncurkan produk baru jenis Trail. Varian ini kami khususkan bagi para pengemar motor sport," tutupnya. (mg6/dir)

Prospek Bisnis Kuliner "Pallubasa" Menggiurkan MAMUJU -- Bisnis kuliner salah satu makanan khas dari Sulsel "Pallubasa" menjanjikan keuntungan yang cukup signifikan. Selain cocok dengan lidah masyarakat, kuliner yang satu ini juga memang sudah akrab di sejumlah wilayah di Mamuju.

Pemilik warung makan nasi Pallubasa, Muhammad Rusli Halik, saat ditemui di tempat usahanya mengungkapkan enam bulan pertama rata-rata omset yang didapatkan hanya Rp 700 ribu per hari. Namun selanjutnya omset tersebut mencapai

INFO SULBAR

Rp 2 juta per hari.

Dengan demikian, terjadi peningkatan omset selama enam bulan pertama hingga 90 persen.

"Usaha saya berdiri sejak setahun lalu. Awalnya mungkin karena belum terlalu banyak masyarakat yang tahu sehingga pendapatan saya masih tergolong kecil. Namun lambat laun seiring dengan semakin banyak masyarakat yang tahu pendapatan saya mengalami peningkatan," ungkap pemilik usaha yang bertempat di Jalan Ahmad Kirang Mamuju.

Ia menambahkan, akibat dari

perkembangan usaha bisnis tersebut saat ini dirinya sudah membuka cabang baru. Bahkan melihat dari prospek perkambangannya, Rusli Halik berencana membuka beberapa cabang baru di luar Kota Mamuju.

"Rencananya untuk mengembangkan bisnis ini akan dibuka cabang baru. Mengenai lokasi kemungkinannya di sekitar daerah Tarailu atau Sampaga," imbuhnya.

Untuk tetap menjaga perkembangan bisnis tersebut berjalan dengan baik dirinya mengaku harus melakukan peningkatan pelayanan bagi pe-

langgan. "Selain peningkatan pelayanan bagi pelanggan, kualitas rasa kuliner khas Sulsel ini tetap menjadi prioritas. Sehingga harapannya agar pelangan merasa puas," tutur Rusli.

Meskipun demikian, dirinya mengaku bisnis kuliner tersebut masih memiliki banyak kendala. Diantaranya adalah harga bahan pokok yang mahal. "Kendala lain adalah tidak adanya stok daging kerbau di Mamuju. Padahal seharusnya nasi Pallubasa menggunakan daging kerbau," tutupnya. (mg6/dir)

RADAR/ M SOLIHIN

MAKAN. Pelanggan mendapatkan pelayanan saat makan di warung Pallubasa Jalan Ahmad Kirang Mamuju.

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

RADAR/CHAERUL MARFAN

RADAR/CHAERUL MARFAN

Bupati Mamasa H Ramlan Badawi mendampingi Gubernur Sulbar H Anwar Adnan Saleh, saat membahas kondisi Mamasa, pagi kemarin.

Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, Bupati Mamasa Ramlan Badawi, serta Kapolres Mamasa I Made Sunarta dan Ketua DPRD Mamasa Muhammadiyah berdiskusi membahas persoalan Mamasa di Jakarta.

Mamuju 3

RADAR SULBAR Kamis, 2 Februari 2012 VISI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

"Gerakan Membangun Mamuju, Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri (Gerbang Maju)" MISI I Meneruskan Layanan Pendidikan dan Kesehatan gratis yang semakin dimantapkan TUJUAN Peningkatan Kualitas Pemerataan Pelayanan Kesehatan serta Peningkatan Kualitas Keluarga SASARAN Pelayanan Kesehatan gratis yang berkualitas yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat Penempatan Tenaga medis dan paramedic secara proposional Peningkatan Pembinaan Keluarga sejahtera Peningkatan sarana prasaraa kesehatan Masyarakat terbebas dari HIV/AIDS dan penyalagunaan narkoba serta penyakit menular

Drs. H. Suhardi Duka, MM Ir. Bustamin Bausat Drs. H. Habsi Wahid, MM Bupati Mamuju

Wakil Bupati Mamuju

Sekda Mamuju

Tanggul Rusak, Permukiman Terancam

Fit and Proper Test Pertengahan Bulan MAMUJU -- Seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulbar dipastikan terus berlanjut.

Agenda selanjutnya, adalah uji kepatutan dan kelayakan (Fit and Proper Test) yang dijadwalkan berlangsung pertengahan bulan ini.

Calon yang akan mengikuti fit and proper test ini sebanyak 14 orang. Jumlah tersebut berdasarkan pada kesepakatan antara Komisi I DPRD Sulbar dengan Panitia Seleksi (Panesl) pada rapat yang digelar dua hari lalu.

Sementara 10 nama yang telah diusulkan sebelumnya ditarik kembali Pemprov Sulbat dan mengajukan 14 nama.

Sesuai aturan, jumlah calon yang diusulkan oleh DPRD harusnya dua kali jumlah anggota KPID yang akan terpilih yaitu sebanyak tujuh orang.

Asisten I Pemprov Sulbar, Akhsan Djalaluddin, yang menjadi ketua Pansel KPID Sulbar menyatakan segera memasukkan usulan 14 nama tersebut, apalabila SK usulan sudah ditandatangani Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh.

"Kami upayakan secepatnya, paling tidak dalam satu minggu ini sudah dimasukkan ke DPRD. Kalau Gubernur sudah bertanda tangan, langsung kami masukkan," ungkap Akhsan di hadapan anggota Komisi I. Di lain pihak, Sekretaris Komisi I Ajbar Abdul Kadir, mengatakan jika pemasukan nama pada 7 Februari, kemungkinan pelaksanaan fit and proper test dapat dilakukan seminggu setelahnya.

"Kalau begitu, fit and proper test baru bisa kita lakukan sekira 13 Februari. Kita perkirakan akan memakan waktu satu minggu karena ada 14 orang yang akan mengikuti tes," jelas Ajbar.

Dalam pertemuan itu, juga memperdebatkan soal rangkap jabatan anggota KPID Sulbar. Kedua pihak sepakat tidak mengizinkan adanya calon yang memiliki jabatan lain karena tidak diperbolehkan dalam aturan, apalagi dengan menggunakan mata anggaran yang sama yaitu APBD atau APBN. (dir)

menyakut kepentingan masyarakat di Mamuju.

Salah seorang warga Lingkungan Karema Selatan, Mahadia, mengatakan abrasi sudah mulai mendekati perkampungan warga karena kondisi tanggul sudah berlubang. Bahkan tidak jarang rumah-rumah penduduk di daerah itu dimasuki air laut ketika terjadi pasang.

"Air laut sudah sering masuk kesini, karena tanggulnya sudah berlubang," kata Mahadia kepada Radar

Sulbar, Rabu 1 Februari.

Kerusakan tanggul itu, sebutnya, sudah pernah dipantau pihak pemerintah terkait namun sampai sekarang belum ada perbaikan. "Ini sering dikunjungi pemerintah, katanya sih ada rencana perbaikan.

Tetapi sampai sekarang belum ada juga padahal kerusakan tanggul ini mengancam rumah kalau air laut naik lagi. Kerusakan tanggul juga akan bertambah besar," ujarnya.

Kerusakan tanggul bukan hanya terjadi di tempat itu, tetapi juga di beberapa tanggul lain karena dampak dari terjangan ombak hingga akhir tahun ini. Hal ini diakui Asrin, warga Lingkungan Karema Selatan.

"Tanggul yang rusak banyak sekali, bukan cuma disini tetapi di sepanjang pesisir pantai ini. Sebenarnya sudah mau diperbaiki, tetapi informasi saya dengar anggaranya sudah habis jadi tidak sampai disini," tuturnya.

Asrin berharap, Pemkab Mamuju bisa mengatasi karena kerusakan di sejumlah tanggul akan semaakin bertambah dan meluas.

"Lubang tanggul ini semakin hari akan membesar, apalagi cuaca sekarang semakin buruk, tentu ombak akan terus menerjang," ungkapnya. (*)

tua di Malang, Jawa Timur. "Selain sebagai perguruan tinggi tertua di Malang, kualitas dan kualifikasi Unmer sudah tidak diragukan lagi," ujarnya.

Dikatakan Hamzah, dorongan untuk memasilitasi pendidikan jenjang Strata Tiga sebagai upaya untuk meningkatan kualitas SDM Subar. Tentu akan menjadi kebanggaan bila provinsi termuda ini memiliki SDM dengan kualifikasi doktor.

Dari data sementara, ada 20 orang mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa program doktor Un-

mer Malang. Untuk lingkup DPRD Sulbar, selain Ketua DPRD Sulbar, ada pula sejumlah anggota dewan diantaranya, H Natsir Nawawi dan Naharuddin. Sementara dari lingkup Pemprov Sulbar tercatat sejumlah pimpinan SKPD diantaranya, Kadis Koperasi dan Perdagangan H Samiran dan Kadis Pertanian dan Peternakan H Muhammad Abduh.

Usai menyampaikan gagasannya, Hamzah kemudian mengajak peserta ke ruang tengah rumah jabatan.

Selanjutnya dilakukan shalat tobat berjamaah. (**)

JEBOL. Bagian bawah tanggul penahan ombak di Lingkungan Karema Selatan Mamuju mulai jebol.

RADAR/ HASAN BASRI

REPORTER: HASAN BASRI EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL

MAMUJU -- Kerusakan tanggul di Lingkungan Karema Selatan Mamuju sungguh sangat menprihatinkan.

Akibat bangunan tanggul dalam kondisi rusak parah, permukiman warga setempat terancam menjadi sasaran terjangan ombak.

Kerusakan tanggul sekira 30 meter, namun tiga meter diantaran-

ya sudah jebol sehingga air laut masuk ke permukiman. Kondisi ini menjadi sebuah ketakutan bagi warga, karena melihat abrasi yang terjadi di Kecamatan Tapalang beberapa bulan terakhir menimbulkan banyak kerugian.

Menurut sejumlah warga, kerusakan tanggul sudah terjadi sejak lama akibat terjangan ombak yang begitu ganas. Namum Pemkab Mamuju belum memberikan perhatian yang serius untuk mengatasi , padahal ini

H4 Fasilitasi Program Doktor

BANJIR. Hujan yang lebat merendam salah satu sekolah di Mamuju

MAMUJU -- Upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) membutuhkan perhatian secara bersama. Termasuk dukungan dari sejumlah pemerhati atau stakeholders pendidikan.

Pertimbangan itu pula sehingga Ketua DPRD Sulbar, H Hamzah Hapati Hasan (H4) memasilitasi program pendidikan jenjang S3 (doktor). Program doktor ini akan diikuti sejumlah anggota DPRD Sulbar dan pimpinan SKPD. Pada sosialisasi pertama yang dilaksanakan di ruang aspirasi rujab

Banjir Rendam Sekolah

Serangan Hama tak Kurangi Target Keseluruhan

RADAR/ HASAN BASRI

MAMUJU -- Tingginya curah hujan di Mamuju mengakibatkan sejumlah fasilitas publik maupun pendidikan terendam. Hal ini disebabkan karena drainase tidak berfungsi.

Hujan lebat yang terjadi sekira lima jam lebih mulai subuh kemarin, membanjiri beberapa sekolah seperti SDN 2 Karema dan SDN Inpres Karema. Beruntung, air hujan tidak sampai menggenangi Ruang Kelas Belajar (RKB) sehingga proses belajar tetap dapat berjalan seperti biasa.

Menurut Kepala SDN Inpres 2 Karema, H Hasna Ballako, mengatakan kondisi seperti itu sudah sering terjadi jika terjadi hujan. "Ini sudah sering terjadi karena pekarangan di sekolah sangat rendah. Kami ingin lakukan perbaikan namun belum ada dana. Kondisi ini sudah pernah diusulkan namun sampai sekarang belum ada perbaikan," kata Hasna kepada Radar Saat disambangi di ruang kerjanya, Rabu 1 Februari.

Hasna mengaku, penyebab utama terendamnya sekolah tersebut karena drainase tidak berfungsi. "Tidak ada drainase yang berfungsi karena selama ini tidak ada perbaikan, jadi hal ini sangat rawan terjadinya banjir walaupun hujan tidak terlalu lama. Pemerintah seharusnya menangani masalah ini karena sangat menpengaruhi masyarakat dan aktifitas para siswa untuk belajar," ujarnya. (rp2/dir)

EKSEKUTIF MAMUJU

MAMUJU -- Hama tikus yang menyerang puluhan hektar area sawah di Kecamatan Kalukku Mamuju, dinilai tidak mengurangi total target produksi padi di Mamuju. Sebab, luas areal serangan hama tikus hanya beberapa persen.

Jumlah produksi padi di Desa Kalukku yang berkurang akibat serangan hama sekira 243 ton dari jumlah total produksi mencapai 8.100 ton per tahun. Luas areal sawah dengan target tersebuat mencapai 1.800 hektar.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Mamuju, Muh Johor, mengatakan produksi padi di Mamuju setiap tahun selalu mencapai target yang telah ditentukan.

"Jumlah produksi padi di Mamuju mudah-mudahan bisa mencapai target seperti tahun sebelumnya.

Walaupun ada daerah yang terserang

DPRD Sulbar, Selasa malam, 31 Januari, Hamzah mengemukakan beberapa hal. "Kita berencana bekerjasama dengan Universitas Merdeka Malang," ujarnya.

Untuk tindaklanjut rencana kerjasama tersebut, Hamzah meminta bantuan anggota DPRD Sulbar Marigun Rasyid. "Pak Marigun kan sudah doktor. Jadi beliau sudah berpengalaman," harapnya.

Tentu ada sejumlah pertimbangan memilih Universitas Merdeka (Unmer) Malang. Salah satunya, Unmer adalah perguruan tinggi ter-

hama tikus, saya kira tak berpengaruh karena serangan hanya sedikit," kata M Johor kepada Radar Sulbar, Rabu 1 Februari.

Menurut M Johor, target produksi padi tahun 2012 untuk tiap hektar sawah di Mamuju sebesar 4,3 ton per hektar. Target ini naik 0,1 hektar dari tahun 2011 yang hanya 4,2 ton. Namun, untuk total target produksi seluruh sawah di Mamuju tahun ini M Johor mengaku tidak mengetahui secara pasti dengan alasan masalah data produksi ada pada bidangnya masing-masing.

"Saya lupa jumlah total target produksi padi untuk tahun ini karena data yang saya punya hilang. Target produksi tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu karena jumlah area persawahaan kita bertambah," ujanrya.

Distanak Mamuju optimis mam-

pu mencapai target produksi padi karena penambahan area persawahaan di Mamuju mencapai 3.400 hektar. "Pencetakan sawah barua akan dilakukan tahun ini. Hasil dari cetak itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan penanaman padi pada

tahun ini sehingga target kita bisa lebih dari apa yang telah ditentukan" ujarnya.

M Johor menambahkan, pelaksanaan pencetakan sawah dilakukan setelah ada keputusan dari Pemkab Mamuju. (rp2/dir)

RADAR/ HASAN BASRI

TRAKTOR. Petani menggemburkan lahan persawahan dengan menggunakan traktor sebelum menanam padi.

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Kabupaten Mamuju

HUMAS PEMKAB MAMUJU

Wakil Bupati Mamuju, Bustamin Bausat, memberikan sambutan acara seminar Kersosnas Mamuju tahun 2012,

4

Parlementaria

Jembatan Karossa Harus Jadi Prioritas MAMUJU -- Pembangunan jembatan di Dusun Mora Barat Desa Karossa harus menjadi program prioritas Dinas Pekerjaan Umum (PU) Mamuju pada APBD Mamuju tahun 2013.

Hal itu dianggap penting, karena jembatan tersebut digunakan warga sebagai akses untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan.

Anggota Komisi III DPRD Mamuju, H Syahrul Sukardi, meminta program yang sangat dibutuhan warga dapat dimasukkan dalam program APBD 2013. Meskipun program tersebut tidak masuk sebagai usulan kegiatan pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat desa.

"Karossa itu memiliki sederet persoalan seperti jalan, tanggul, pasar, dan jembatan yang masih butuh pembenahan. Mungkin karena usulan yang diakomodir terbatas maka jembatan di Dusun Mora Barat itu tidak dimasukkan pada usulan Musrembang. Tapi, tidak berarti itu tidak boleh mendapat perhatian lebih," paparnya, Rabu 1 Februari.

Olehnya, Syahrul berharap agar Pemkab dapat mengakomodir kegiatan yang dianggap sangat dibutuhkan masyarakat.

Bukan hanya jembatan, akses jalan juga perlu mendapat perhatian. Seperti jalan menuju Karossa Pantai yang semakin memprihatinkan karena dipenuhi kubangan dan batu besar di atas jalan.

"Saya kira jembatan di Karossa memang sangat dibutuhkan warga sebagai satu-satunya akses yang harus dilalui untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan seperti padi, jagung, dan sawit. Apalagi, pembangun jembatan juga pernah diusulkan ke Dinas PU namun tidak pernah direalisasikan pembangunannya," paparnya.

Ketua Komisi I DPRD Mamuju, H Arsal Aras, meminta dilakukan pemeratan dalam pembangunan semua wilayah kecamatan termasuk Karossa. Alasanya, setiap daerah membutuhkan akses pendukung untuk dapat meningkatkan ekonomi warga. "Jika jembatan Karossa dibangun, pasti warga sekitar akan mudah mengeluarkan hasil pertaniannya. Olehnya, harus ada perhatian pemerintah daerah untuk mengakomodir program yang dibutuhkan warga utamanya sentra ekonomi," paparnya. (rp1/dir)

F-PPD Minta OP Secepatnya MAMUJU -- Fraksi Patriot Persatuan Daerah (F-PPD) DPRD Mamuju meminta Pemkab Mamuju sgera mengeluarkan rekomendasi untuk menggelar Operasi Pasar (OP). Alasannya, harga kebutuhan bahan pokok utamanya beras di sejumlah pasar di Mamuju makin mengkhawatirkan.

Ketua F-PPD DPRD Mamuju, Abdul Malik Ballako, mengatakan warga Mamuju makin resah dengan peningkatan harga secara signifikan. Olehnya, salah satu cara menghilangkan keresahan akibat makin melonjaknya harga beras adalah dengan OP. "Kami minta OP secepatnya dilaksanakan karena warga diresahkan dengan harga beras yang semakin melonjak. Pemkab Mamuju dan Bulog Mamuju harus dapat menekan harga beras," katanya, Rabu 1 Januari.

Desakan F-PPD tersebut mengalir karena Pemkab Mamuju belum melakukan permintaan OP kepada Bulog. Padahal, Bulog telah menyediakan sekira 1.500 ton beras untuk mengantisipasi kenaikan harga tersebut. Namun, Bulog Mamuju tidak berani melakukan OP jika Pemkab Mamuju tidak mengeluarkan rekomendasi administrasi terkait harga yang tidak normal ini.

"Saya juga telah mendapat keluhan terkait kenaikan harga beras ini, jadi harapan saya keinginan rakyat untuk membeli beras degan harga normal harus segera difasilitasi. Olehnya, Pemkab Mamuju harus lebih gesit untuk memahami keinginan warganya," paparnya. (rp1/dir)

PARLEMENTARIA

RADAR SULBAR Kamis, 2 Februari 2012

BK Ngotot Tuntaskan Kasus Banggar EDITOR: CHAERUL MARVAN

JAKARTA -- Badan Kehormatan (BK) DPR RI ngotot untuk tetap menelusuri dan menuntaskan dugaan korupasi dan pelangaran etik renovasi ruangan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Penggantian kursi impor dengan kursi buatan lokal yang lebih murah untuk ruang rapat Banggar, belum cukup mengakhiri polemik renovasi ruang Banggar.

Anggota BK DPR Salim S Mengga menyatakan, pihaknya masih akan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait. Yakni, Badan Uru-

san Rumah Tangga (BURT) dan Sekjen DPR serta pimpinan Banggar DPR. "Renovasi ruang banggar kita berhasil menurunkan anggaran, dana kita kembali 5,7 lebih, tapi tetap kita telusuri," kata Salim, kemarin.

Anggota DPR RI Dapil Sulbar ini, menduga polemik renovasi ruang rapat Banggar bersumber dari permainan pihak Banggar sendiri.

Salim mengisahkan, polemik dugaan korupsi dan pelanggaran azas kepatutan ini, berawal saat Banggar meminta penambahan ruangan yang sebelumnya kurang. Ruangan lama,

kata dia, tidak cukup.

Banggar hanya berkewenangan memberikan pandangan umum.

Misalnya, warna dinding yang tidak melambangkan partai, penerangan lebih baik untuk menunjang kerjakerja Banggar di malam hari.

"Tapi penanggung jawab anggaran itu kan eksekutif. yang kita cari apakah ada campur tangan legislatif, karena legislatif hanya dapat memberi pandangan umum. Ini yang kita telurusi, apakah didalamnya ada pelanggaran etika, penyalahgunaan wewenang dari Banggar," imbuhnya.

Selain meminta keterangan para

pihak terkait, Bk juga merekomendasikan agar dilakukan audit oleh BPKP. "Saya masih minta agar ketiganya pertemukan semua. Jadi kita tidak akan berhenti sampai disini walaupun sudah ada penurunan anggaran," ungkap Salim.

Anggota Fraksi Partai Demokrat ini, mengaku tidak pernah ragu untuk terus menguak dugaan-dugaan pelanggaran etik yang dilakukan para Anggota di DPR RI. Rencananya, hari ini, BK kembali menggelar pertemuan terkait polemik renovasi ruang rapat Banggar DPR. (**)

BALEG DPRD Polewali Mandar sedang melakukan rapat koordinasi dalam rangka penetapan Prolegda 2012.

RADAR/ JHAMHUR ANJASMARA

Pemkab Diminta Kaji Pemberian Denda MAMUJU -- DPRD Mamuju akhirnya menindaklanjuti aspirasi warga terkait proses pengurusan akte kelahiran yang dinilai merepotkan.

DPRD Mamuju meminta pada Pemkab Mamuju untuk melakukan kajian ulang, utamanya masalah penerapan denda.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil termaktub warga harus membayar minimal Rp 250 ribu untuk keterlambatan pengurusan akte kelahiran.

Ketua Komisi I DPRD Mamuju, H Arsal Aras, mengatakan pemberian sanksi berupa denda terhadap warga perlu dikaji ulang mengingat tidak ada kejelasan. Utamanya untuk pemberian denda terkait batas minimal yang harus dibayar warga.

"Pemberian denda harus berdasar pada ekonomi warga Mamuju. Artinya pemberian sanksi harus dikaji ulang Badan Pelayanan Terpadu Mamuju karena terlalu besar jika dilakukan penarikan biaya hingga Rp 500 ribu per satu akte kelahiran," kata

Rubrik Khusus Humas DPRD Sulawesi Barat

RAPAT. Panitia Seleksi (Pansel) KPID bersama Komisi I DPRD Sulbar mengikuti rapat pembahasan rencana fit and proper test anggota KPID Sulbar.

Arsal, Rabu 1 Februari.

Saat ini, Badan Pelayanan Terpadu Mamuju dan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Mamuju telah menerapkan sanksi berupa denda pembayaran sebesar Rp 250 ribu. Denda tersebut, diberikan kepada anak yang baru mengurus akte kelahiran diatas 60 hari sampai satu tahun.

Sementara, untuk anak yang baru mengurus akte kelahiran di atas usia satu tahun diberikan sanksi denda administrasi antara Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta. Denda itupun harus melalui persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Mamuju. Sedangkan untuk bayi yang berumur 0 sampai 60 hari tidak dikenakan denda pembayaran sepeserpun. Kebijakan yang diterapkan kedua lembaga dianggap tidak melalui kajian secara tepat karena dalam pasal 63 ayat (2) hanya mengatur pemberian sanksi paling banyak hanya Rp 1 juta. Namun, tidak secara jelas mengatur jumlah minimal sanksi denda yang dapat diterapkan.

Perda yang ditetapkan 7 Oktober 2010 tersebut dianggap masih perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan

Bupati (Perbub) agar lebih terang.

Selain itu, sosialisasi Perda tetap perlu dilakukan sehingga aturan tersebut dapat diketahui dengan jelas masyarakat. "Kami berharap rancangan Peraturan Bupati yang sedang digodok Pemkab Mamuju dapat mengakomodir keinginan rakyat untuk memperoleh akta kelahiran sesuai dengan konsisi ekonominya sehingga mereka dapat mengurus kepemilikin akte kelahiran," terangnya.

Ketua Fraksi Hanura DPRD Mamuju, Hasanuddin Sailon, mengatakan Perda yang telah dibuat DPRD dan Pemkab Mamuju berdasar pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, juga berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

"Mungkin tidak akan banyak yang berubah, karena Undang-undang yang mengatur telah jelas. Namun, saya melihat yang perlu dilakukan sekarang adalah mengintensipkan sosialisasi," paparnya. (rp1/dir)

Rubrik Khusus Humas DPRD Kabupaten Mamuju

Pasal 63 (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal: a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (3) atau Pasal 29 ayat (8) b. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1). c. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1); d. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1); e. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1); f . Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1): g. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1); (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Sumber Perda Nomor 7 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

LEGISLATIF MAMUJU

RADAR/ JAWALUDDIN

Anggota DPRD Mamuju,Pdt Markus Losa, Muhammad Amin, Lalu Syamsul Rijal, Muhammad Imran, dan M Syahid memperbincangkan berita yang dimuat Harian Radar Sulbar, Rabu 1 januari 2012

Pemilukada 5

RADAR SULBAR Kamis, 2 Februari 2012

Warga Dua Kecamatan Golput EDITOR: MAHBUB AMIRUDDIN

BEKASI - Minimnya perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi di bawah kepemimpinan Bupati Sa’duddin asal PKS kepada wilayah bagian utara Kabupaten Bekasi memantik kekecewaan. Pasalnya, warga yang tinggal di sana jauh dari sentuhan pembangunan. Seperti akses jalan rusak, fasilitas pendidikan buruk, tak ada Penerangan Jalan Umum (PJU) serta minimnya fasilitas kesehatan.

Merasa dianaktirikan, membuat ratusan ribu warga yang tinggal di pesisir Pantai Utara (Pantura) Kabu-

paten Bekasi tidak akan mencoblos atau golput (golongan putih, Red) dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Bekasi yang akan digelar pada 12 Maret 2012 mendatang. Untuk diketahui, bagian pesisir utara Kabupaten Bekasi terdiri dari 13 kecamatan.

Yakni, Kecamatan Tarumajaya, Babelan, Muara Gembong, Cabang Bungin, Sukawangi, Tambelang, Sukakarya, Sukatani, Tambun Utara, Tambun Selatan, Pabayuran, Cibitung dan Kecamatan Karang Bahagia. Sebelumnya, 13 kecamatan sejak 2005 lalu berjuang ingin memisahkan diri dari wilayah Kabupaten Bekasi.

Mereka ingin membentuk wilayah otonom sendiri. Ironis memang, lantaran daerah utara Kabupaten Bekasi kaya akan minyak dan gas tapi minim dengan sentuhan pembangunan. Bayangkan, akibat minimnya fasilitas dan kesehatan, membuat warga Kecamatan Muara Gembong dan Kecamatan Tarumajaya lebih nyaman berobat dan menyekolahkan anaknya ke DKI Jakarta atau Kota Bekasi.

Ketua Aliansi Utara, Sanusi Nasihun mengatakan jumlah warga pesisir utara yang tidak mencoblos lebih dari 300.000 orang. ”Itu yang saya ketahui. Bila warga utara Kabupaten Bekasi berjumlah 1 juta orang, berarti yang golput seperempat lebih warga yang tinggal di 13 kecamatan di bagian utara,” terangnya kepada INDOPOS (JPNN Grup) beberapa hari lalu. Dia juga mengatakan, terbanyak warga yang enggan mencoblos berasal dari Kecamatan Babelan dan Tarumajaya. Saat ini Kabupaten Bekasi memiliki 23 kecamatan dengan jumlah penduduk 2,6 juta jiwa.

Kebanyakan warga Kabupaten Bekasi tinggal di bagian selatan yang lebih merata pembangunannya. Jadi jangan heran, warga selatan kabupaten itu berjumlahnya lebih dari 1,6 juta jiwa.

Sedangkan di wilayah utara hanya tinggal 1 juta warga yang kebanyakan berprofesi nelayan dan petani.

Sanusi juga mengatakan, kebanya-

kan warga yang golput tinggal di puluhan perumahan. Alasan mereka enggan menggunakan hak pilihnya, kata Sanusi lagi, lantaran siapapun yang akan menang dalam Pilbup Bekasi nasib mereka tidak akan berubah dan tidak akan diperhatikan. ”Toh siapapun yang nantinya jadi bupati, tidak akan membawa perubahan kepada nasib warga pesisir utara. Apalagi, selama ini kami dianaktirikan dalam berbagai pembangunan,” cetus Sanusi yang juga tokoh masyarakat utara Kabupaten Bekasi.

Dia juga menegaskan, warga utara Kabupaten Bekasi tetap mendorong adanya pemisahan pemerintahan dari wilayah Kabupaten Bekasi. ”Satu-satunya yang akan membuat warga pesisir utara terangkat kesejahteraannya hanya dengan membentuk pemerintahan sendiri.

Apalagi wilayah kami kaya migas tapi warganya miskin. Kami menargetkan usai Pemilukada Kabupaten Bekasi pemekaran wilayah utara Kabupaten Bekasi harus rampung,” ungkapnya lagi.

Sanusi juga menyindir KPUD Kabupaten Bekasi yang minim menggelar sosialisasi Pilbup Bekasi kepada warga pesisir. Walau dia mengakui ada satu atau dua digelar acara sosialisasi tapi warga lebih memilih melaut untuk mencari ikan atau bertani daripada mengikuti acara Pilbup Bekasi tersebut. (jpnn)

Incumbent Dilirik Banyak Pengusaha JAKARTA -- Syarief Hidayat, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengatakan, berdasarkan hasil penelitiannya, calon incumbent paling diminati para pengusaha untuk menggelontorkan dana bantuannya.

"Pengusaha selalu berpihak kepada calon incumbent, karena incumbent selalu punya kans besar untuk menang," ujar Syarief, yang konsen meneliti masalah relasi penguasa-pengusaha itu, kepada JPNN di Jakarta, kemarin 31 Januari.

Pengusaha yang bakal memasok dana ke incumbent, bisa pengusaha yang baru mencoba "masuk", atau bisa pengusaha lama yang selama ini sudah menjalin relasi dengan incumbent selama menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah.

"Selama dia berkuasa, pasti sudah menjalin kerjasama dengan sejumlah pengusaha. Relasi sudah terbangun. Mereka yang akan memback up dana," imbuhnya.

Meski demikian, lanjutnya, para pengusaha penyokong dana incumbent juga pasti siap menebar dana ke kandidat lain, yang dinilai juga punya kans untuk menang.

"Diam-diam, mereka juga akan memberikan bantuan ke lawan-lawan incumbent. Kalau incumbent ternyata kalah, mereka nantinya tetap untung (dengan minta proyek-proyek, red)," lanjut Syarief.

Bagaimana pola pemberian bantuan dana pengusaha ke para kandidat" Lagi-lagi, Syarief menyebut, berdasarkan penelitiannya, bantuan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, bantuan dana akan diberikan dalam jumlah yang tidak seberapa kepada para kandidat.

"Tahap pertama ini akan diberikan di saat belum terlihat siapa kandidat yang kuat," ulasnya.

Tahap kedua, begitu putaran pertama dimulai. Misalnya dari enam kandidat ada dua hingga tiga kandidat yang kuat, maka para pengusaha akan menebar uang kepada kandidat-kandidat yang kuat itu.

"Di sini pengusaha sudah mulai jor-joran, meski belum begitu besar. istilah saya, tahap lempar umpan," sebutnya.

Jika ada putaran kedua, inilah tahap ketiga jor-joran uang. Karena tinggal dua pasangan yang bertarung di putaran kedua ini, maka pengusaha-pengusaha berani menggelontorkan dana ke pasangan peraih suara terbanyak di put-

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Terbit Sejak 10 Juni 2004 Dalam melaksanakan tugas Jurnalistik, wartawan Radar Sulbar dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima maupun meminta imbalan dari nara sumber

PARLEMENTARIA

aran pertama, karena punya kans besar menang lagi di putaran kedua. "Pengusaha mulai menguras dananya untuk diberikan ke kandidat terkuat. Tapi peraih suara kedua yang masuk putaran kedua juga akan digelontori dana, kayak main judi," ujar Syarief.

Berdasarkan hasil penelitiannya, Syarief menjelaskan, memang ada dua pola keterlibatan pengusaha di setiap ajang pemilukada. Pola pertama, dia menjadi pemain langsung, dalam artian ikut menjadi calon.

Pengusaha yang menjadi cagub, kata Syarief, biasanya pengusaha besar, yang kiprahnya selama ini di level nasional. "Jarang pengusaha lokal karena modalnya pas-pasan," imbuhnya.

Dengan memiliki modal besar dari kantong sendiri, calon dari pengusaha ini dengan gampang bisa membeli tiket perahu partai pengusung, sekaligus siap dana untuk proses kampanye. Saingan terberat incumbent adalah jika ada pengusaha besar yang ikut maju.

"Karena yang bisa menyaingi incumbent hanya pengusaha," kata Syarief memberikan argumentasi.

Modus kedua keterlibatan pengusaha di pemilukada adalah men-

jadi donatur dana bagi para kandidat. Bentuk donasi bisa langsung berupa uang cash, atau tidak langsung berupa barang.

Misalnya, pengusaha membelikan semen, batu, pasir, dan sebagainya, untuk membangun sebuah ruas jalan. Selanjutnya, oleh kandidat, disebarkan kabar bahwa jalan itu dibangun dari kantongnya.

Syarief menceritakan salah satu hasil penelitiannya. Ada sebuah ruas jalan yang dibangun menjelang pemilukada. Batu untuk jalan dibelikan seorang pengusaha, pasir dan semennya dibelikan oleh pengusaha lainnya, dan pengaspalan dibeli oleh tim sukses si kandidat.

Pengaspalan sebagai tahap akhir pembuatan jalan sengaja dilakukan tim sukses untuk memamerkan ke warga bahwa si kandidat lah yang membangun jalan.

"Pengusaha yang memberikan dana cash nantinya kalau kandidat itu sudah berkuasa, akan meminta proyek-poyek besar. Sedang pengusaha yang pernah membantu pembangunan jalan, ya nantinya minta proyek pembangunan jalan," kata Syarief. (jpnn)

Pemimpin Redaksi: Naskah M. Nabhan Wakil Pemimpin Redaksi: Mahbub Amiruddin Redaktur Pelaksana: Muhammad Ilham, Koordinator Liputan: Sudirman Samual Redaktur: Muh. Amri Makkaruba, Chaerul Marfan Dewan Redaksi: H. Syamsu Nur, Naskah M. Nabhan, Mahbub Amiruddin, Muh. Ilham Reporter: Jawaluddin, Jamhur Anjasmara, Syamsuddin Rahman, Syamsuddin HB, Hasan Basri.

Layouter/Desain Grafis: Shofiandhy BT, Muhammad Ali Akbar.

IT - Website: Muh. Ridwan Alimuddin, Chalid Mawardi. Percetakan: PT Fajar Utama Intermedia Cabang Sulbar. Harga Langganan: Rp 65.000/Bulan, Harga Eceran: Rp 3.000/Eksamplar. Harga Iklan: Iklan Umum/Display: Berwarna (FC) Rp 25.000/mmk, Hitam Putih (BW) Rp15.000/mmk, Iklan Reguler Rp 6.000/mmk, Iklan Duka Cita Rp 8.000/mmk, Iklan Mungil (FC) Rp 4.000/mmk, Iklan Mungil (BW) Rp 2.000/mmk, Iklan Kolektif Rp1 juta/ktk, Iklan Baris Rp 5.000/baris, Radar Society: 1/2 hal. Rp 5.000.000, 1 hal. Rp 10.000.000.

Rekening Bank: PT. Radar Sulawesi Barat BRI Cabang Mamuju, No. 0218-01-012598-50-9

Maju Pilkada Incumbent Sebaiknya Mundur Permanen JAKARTA -- Untuk maju dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada), penjabat Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, diminta mundur permanen dari jabatannya. Hal itu diungkapkan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Andi Rio Idris Padjalangi, Rabu, 1 Februari.

"Jadi harus mundur permanen, terpilih atau tidak terpilih.

Jadi tidak perlu cuti, seperti selama ini," jelas anggota Komisi III dari daerah pemilihan Sulsel ini.

Menurut Rio, ini untuk memberikan pembelajaran politik yang lebih baik ke depan. Sehingga mereka yang berada pada pucuk pimpinan, tidak terlalu serakah dengan kekuasaan. Para petahana pun akan berpikir seribu kali untuk maju kembali pada pemilukada berikutnya. Rio mengharapkan, usulannya ini bisa dirumuskan dan dimasukkan dalam rancangan undang-undang, baik di pemilukada, maupun di undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Pakar hukum yang juga mantan Hakim Konstitusi, HAS Natabaya berpendapat lain. Dia menjelaskan, kewajiban calon incumbent dalam pilkada untuk mundur secara permanen bertentangan dengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment). Calon yang sedang menjabat sebut dia, seharusnya cukup diberhentikan sementara sejak pendaftaran sampai dengan ditetapkannya calon kepala daerah terpilih oleh KPU. Hal ini sebut dia, sebagaimana ketentuan yang diberlakukan bagi pimpinan maupun anggota DPRD. "Jadi harus ada perlakuan yang sama atau prinsip equal treatment," jelas HAS Natabaya.

Pasal 59 ayat (5) huruf h dan i UU Pemerintahan Daerah, tak mewajibkan pimpinan dan anggota DPRD untuk mundur dari jabatannya bila mau mengikuti pilkada. Untuk pimpinan DPRD, Pasal 59 ayat (5) huruf h hanya mensyaratkan surat pernyataan tidak aktif (mundur sementara) dari jabatannya.

Sedangkan ketentuan untuk anggota DPR, DPD, maupun DPRD yang mau mencalonkan diri dalam pilkada lebih ringan lagi. Pasal 59 ayat (5) huruf i hanya mensyaratkan surat pemberitahuan kepada pimpinan masing-masing lembaga bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mau ikut serta dalam pilkada. (asw)

Banyak PNS Ikut Kampanye JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI, Basuki Tjhaya Purnama menyayangkan banyaknya aparat PNS di Indonesia ini yang ikut dalam kampanye pemilu kada. Dengan keterlibatannya sebagai tim kampanye, tugas pokok mereka pun di kesampingkan.

Politisi dari Partai Golkar ini mendesak pemerintah, khususnya Kemendagri untuk memberikan sanksi tegas aparat PNS yang ikut dalam kampanye Pemilu Kada. "Banyak di daerah saya jumpai, mobil dinas dipasangi dengan sticker pasangan calon kepala daerah. Tentunya hal ini merupakan pelanggaran dan harus ditindak," bebernya.

Basuki menambahkan, banyaknya timbul kericuhan pemilu kada sekarang ini karena pemerintah pusat tidak tegas menindak kepala daerah yang melibatkan PNS dalam kampanye.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengungkapkan. Dimana posisi Kemendagri setelah reformasi tidak lagi sebagai pembina politik, berbeda dengan undang-undang nomor 5 Tahun 1974, justru sekarang ini posisi Kemendagri lebih banyak kepada kemitraan di dalam memajukan kehidupan politik bersama dengan partai politik.

Gamawan melanjutkan, undang-undang 32 yang melandasi aktivitas pembinaan Kemendagri hampir tidak membuat sanksi apapun bagi PNS yang ikut kampaye. "Jadi ini undangundang yang sangat baik karena tidak memuat sanksi-sanksi bagi daerah yang melakukan pelanggaran. UU ini tidak cukup kuat untuk memberikan sanksi,"cetusnya.

Sedangkan di undang-undang 23 Tahun 2006, juga tidak memuat sanksi, hanya ada hak dan kewajiban PNS, tetapi kalau dilanggar juga tidak dimuat sanksi yang akan diberikan.

Disitulah kami bergerak semuanya, sehingga kadang kami diminta lebih tegas, namun tegasnya itu seperti apa? Paling kita berikan teguran, perigatan yang kami lakukan secara berulang-ulang. Bupati adalah pembina PNS, dia yang lebih berhak menegur, Gubernur adalah pembina PNS, dia yang berhak memberikan sanksi, katanya. (fmc)

PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT Pembina: HM Alwi Hamu, H Syamsu Nur, Komisaris Utama: H Andi Syafiuddin Makka, Komisaris: HM Subhan Alwi, Irwan Zainuddin Direktur: Naskah M. Nabhan, Wakil Direktur SDM & Produksi: Mahbub Amiruddin Wakil Direktur Pemasaran: Muhammad Ilham, Penasehat Hukum: Ridwan J. Silamma, SH & Parnert, Keuangan: Yuli Sulianti (Manager), Iklan/Sponsorship: Mawarni Simargolang (Manager),

Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman.

Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138 Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin.M), Makassar: Graha Pena, Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Telp. 0411-5238913/085299874232 (Agussalim), Jakarta: Jl. Kebayoran Lama No. 17, Telp. 021- 5322632 (Andi Syamsuri), Surabaya: Jl. Pasar Kembang Ruko Green Flowers Blok B1 No. 20 SBY Telp.081342763676 (Sukri)

Rubrik Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar

RADAR/JHAMHUR ANJASMARA

RADAR/ JAMHUR ANJASMARA

BERBINCANG. Ketua Komisi IV DPRD Polewali Mandar, Abd Latif Abbas, berbincang dengan salah seorang staf Dinas Kesehatan Polman, dalam sidaknya beberapa waktu yang lalu.

BAMUS. DPRD Polewali Mandar, dipimpin oleh Wakil Ketua I Andi Mappangara dan Wakil Ketua II Jamar Jasin Badu sedang menggelar rapat dengan agenda menyusun jadwal rapat di dewan.

6

Opini

RADAR SULBAR Kamis,2 Februari 2012

Paradoks, Rangsang Ledakan Konflik oleh Jusman Dalle

Analis Ekonomi-Politik FE Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar

B

eberapa waktu yang lalu, Indone sia menjadi sorotan dunia interna sional. Kali ini bukan karena prestasinya meraih peringkat investasi (investment grade) dari Fitch’s Rating Ltd. dan Moody’s Investor Service.

Akan tetapi karena ada kejadian heroik yang dilakoni anak-anak Sekolah Dasar (SD). Mereka yang menggantung asa dan karenanya, bertaruh nyawa menyeberangi (penulis istilahkan) “jembatan pendidikan” yang oleh media ternama dari Inggris, Dailymail disebut bak sepotong adegan film anyar Indiana Jones.

Aksi nekat anak-anak SD di di Sang Hiang, Lebak, Banten yang meniti jembatan isa terjangan banjir tersebut, tentunya menampar wajah pejabat publik. Dimana akhir-akhir ini baik eksekutif terlebih lagi legislatif menjadi bulan-bulanan akibat laku paradoksnya terhadap realitas kehidupan rakyat.

Lihatlah, hanya berjarak 77 kilometer dari lokasi “jembatan pendidikan” Indiana Jones, berdiri megah gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang hari-hari ini penghuninya menuai badai cercaan akibat dugaan mark up anggaran yang dilakukan untuk memenuhi sejumlah proyek bagi fasilitas wakil rakyat yang kinerjanya nyaris tak dirasakan itu.

Publik terperanjat ketika tahu, untuk toilet berukuran 3x2 meter persegi, kocek negara dirogoh hingga dua miliar rupiah. Pun dengan anggaran kalender yang mencapai 1,3 miliar rupiah. Lain pula soal renovasi ruang rapat badan anggaran yang angkanya lebih fantastis. 20 miliar rupiah. Kursinya, kursi impor berharga 24 juta rupiah per unit.

Masih ada ironi lain dari DPR. Kali ini soal parfum pengharum ruang seharga 1,59 miliar rupiah, kemudian mesin fotocopy dan satu Toyota Camry seharga 6,5 miliar rupiah, dua unit Welcome Screen di gerbang DPR se-

warning Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan

RADAR SULBAR

harga 4 miliar rupiah dan bahkan untuk gorden pun angkanya betul-betul membengkak. Dihargai 6 juta rupiah per meter. Jika tidak ada niat picik kongkalikong mark up anggaran, tidak mungkin dana yang dihabiskan sebesar itu. Maka wajar jika erosi kepercayaan kepada lembaga perwakilan rakyat itu kian meruncing.

Ternyata bukan hanya lembaga legislatif menggerogoti anggaran negara. Lembaga eksekutif pun tak mau kalah ikut renovasi. Ya, mungkin memang sedang musim renovasi.

Bayangkan saja, untuk anggaran peningkatan sarana dan prasarana aparatur (meliputi beberapa istana negara) yang dihandle oleh Sekretarian Negara, telah dianggarkan 80,4 miliar rupiah di dalam APBN 2012 ini.

Tiga kenyataan di atas, yaitu kisah “jembatan pendidikan”, renovasi gedung DPR dan sejumlah anggarannya yang irasional dalam kalkulasi moral kita, serta renovasi beberapa istana negara hingga menghabiskan lebih dari 80 miliar rupiah, merupakan potret buram wajah republik yang saban hari digelayuti paradoks. Wajah yang terbelah. Lalu lantak berkeping menjadi puing-puing.

Pejabat Predator Penulis jadi teringat petuah Arnold Toynbee di dalam bukunya yang diterjemahkan, “Sejarah Umat Manusia”.

Sejarawan kenamaan asal Inggris tersebut mengatakan bahwa kemajuan kehidupan pada dasarnya akan menghantar pelaku-pelakunya bersifat seperti parasit. Hanya bisa hidup dengan mengerogoti induk/inangnya. Lebih lanjut, kata Toynbee, pada titik ekstriimnya sifat parasitik tadi bahkan

Pengirim naskah artikel/opini/SdP harus melampirkan foto copy identitas dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Tulisan diterima dalam bentuk flash disk/disket. naskah tulisan/opini minimal 4 halaman.

sering berubah menjadi predatoris.

Memangsa, mengorbankan siapa saja demi mencapai hasratnya.

Ibarat parasit, para politikus dan pejabat negara menggerogoti anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat tersebut. Mereka hanya mampu hidup dengan korupsi. Alhasil, rakyat pun jadi korban. Anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan bersama, untuk membangun prasarana pendidikan, infrastruktur pertanian, dan sarana publik, semua terkuras ke kas-kas koruptor. Dikanalisasi untuk kepentingan individu atau kelompok. Parahnya, sudah korupsi, mereka tak juga berkinerja.

Lebih parah lagi ketika sifat predatorisnya yang berlaku. Tak segan menghabisi orang lain. Seperti mafia (atau memang sudah menjadi mafia), mereka memiliki jaringan yang rapi dan terorganisir. Pada titik ini, pimpinan puncak dalam satu lembaga atau organisasi seharusnya memiliki kecakapan mereduksi praktek-praktek kotor bawahannya.

Tapi apa daya jika ternyata pemimpin yang diharapkan tak bisa berbuat banyak. Kepemimpinan lemah. Tersandera oleh berbagai kepentingan. Atau barangkali memiliki belang yang sama sehingga enggan sama-sama teridentifikasi sebagai pemimpin predatoris.

Maka jangan salahkan rakyat, jika frustasi menyaksikan tontonan yang dilakonkan para pejabat. Ledakan anarkisme, konflik horizontal dan berbagai bentuk letupan-letupan sosial hanyalah efek samping dari kerusakan terstruktur yang mendera bangsa kita.

Jika begini, lalu mau apa? (net)

Artikel dapat dikirim via email:radarsulbar01@gmail.com

Tajuk Jangan Hanya Bisa Salahkan Bawahan KANTOR bupati adalah simbol kebanggaan sebuah daerah yang harus dipelihara dan dijaga dengan baik.

Selain itu, kantor bupati merupakan wilayah yang sangat private karena menyimpan sejumlah data penting.

Oleh karena itu, sudah selayaknya kantor bupati mendapat pengamanan secara khusus dari aparat keamanan.

Kelengahan sedikit saja bisa berakibat fatal, bendabenda berharga dan data penting bisa raib oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kelengahan inilah yang terjadi di Kantor Bupati Mamuju, Selasa 31 Januari, dini hari. Akibat kurang baiknya sistem pengamanan di kantor yang berada di Jalan Soekarno-Hatta Mamuju itu sejumlah barang berharga raib digondol maling.

Setidaknya ada 11 laptop berisikan data penting tidak bisa diselamatkan. Sejumlah barang berharga lainnya, seperti mesin ketik, VCD satu unit dan infokus atau proyektorsatu unit Box kamera pengintai (CCTV) juga digasak pelaku.

Siapa yang paling bertanggungjawab dalam kejadian ini? Tentu saja yang paling bertanggung jawab adalah pimpinan keamanan di seluruh kantor lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Kepala Satpol jangan hanya bisa menyalahkan anggotanya yang mungkin saja lalai dalam melaksanakan tugas. Kesalahan utama dalam kejadian ini adalah kuran terpolanya pengaturan anggota Satpol PP yang bertugas.

Dalam kejadian ini Kepala Satpol PP gagal dalam menjalankan sistem pengamanan yang baik. Pimpinan Satpol PP tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai leader yang mampu memimpin anggotanya.

Oleh karena itu jika ada pihak yang harus bertanggungjawab dalam hilangnya barang berharga dan data penting di Kantor Bupati Mamuju, maka orangnya adalah Kepala Satpol PP, bukan para bawahan.

Kita berharap Bupati Mamuju Suhardi Duka mengambil langkah bijak dalam menangani kasus ini. Bupati harus kembali membuktikan diri menjadi pemimpin yang tahu memperlakukan bawahan. Bupati harus bisa memilah siapa yang berhak mendapat hukuman berat dan mana yang layak menerima sanksi ringan.

Bobolnya Kantor Bupati Mamuju menjadi pelajaran penting bagi semua pimpinan untuk bisa bertanggungjawab atas bidang yang dia pimpin. Introspeksi diri dan jangan hanya bisa menyalahkan bawahan. (**)

IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL

LOWONGAN KERJA

Radar Sulbar

Sebuah Perusahaan yang tergabung dalam "CMO GROUP" mengadakan ekspansi untuk membuka lowongan KANTOR WILAYAH di SULAWESI BARAT membutuhkan segera Karyawan - karyawati untuk posisi sebagai berikut : 1. Kepala Kantor Wilayah (KKW) 2. Pimpinan Cabang (PC) 3. Staf Keuangan (SK) 4. Kasir (KS) 5. Staf Logistik (SL) Dengan klasifikasi sbb : - Untuk posisi No. 1 Pendidikan Minimal Sarjana Muda - Untuk posisi No. 2 s/d No. 5 Pendidikan minimal SMU Sederajat - Cantumkan Kode Job Jabatan disebelah kiri Amplop Lamaran Dengan menyertakan : 1. Fc. Ijazah Terakhir 2. Surat Lamaran Kerja 3. Daftar Riwayat Hidup singkat 4. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 5. 3 Lembar Foto Ukuran 3 x 4, & 2 Lembar 2 x 3 6. Surat keterangan lain yang dapat mendukung.

Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

Mau Pasang IKLAN

Website ATAU Koran HUBUNGI

Lamaran di antar langsung kepada bagian personalia " CMO GROUP" Alamat Jl. H. Andi Dai No. 23 Mamuju (HOTEL MARANNU GOLDEN HOTEL) Paling lambat 1 (satu) Minggu setelah iklan ini terbit.

081 241 843 180

Office: Jl. Dr. Ratulangi No.3 Pekkabata Polewali Mandar Sulbar Telp: 0428-22284 E-mail: st933fm@telkom.net

KESEMPATAN BERKARIR Multifinance yang telah Go Publik dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dan memiliki lebih dari 130 Cabang di seluruh indonesia membuka kesempatan bagi anda yang memiliki motivasi kerja tinggi, ulet, dan gigih untuk menempati posisi sebagai : SURVEYOR MOBIL (ME) SURVEYOR MOTOR (AE) FIELD COLLECTOR (FC) OPERASIONAL STAFF (ADM) Kualifikasi : - Pendidikan Minimal D3 (khusus AE minimal SMU) - Berpenampilan menarik (pria/wanita) - Leadership, Berjiwa marketing, Komunikatif, Ulet, Energik dan inisiatif - Memiliki SIM (C/A) Aktif ((ME,AE,FC) - Menyerahkan CV (Daftar Riwayat Hidup) FC KTP, FC Ijasah dan transkrip nilai terakhir, - Pas Photo 3x4 = 2 Lembar.

Bersedia di tempatkan di daerah SULAWESI BARAT Lamaran beserta CV dikirim ke : PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Jl. Abd Wahab Azasi No. 44 Tlp. 0426-2323899 / Hp 085 255 606 232 Mamuju - Sulawesi Barat 91511 (To : Adi Zuhrah L - HRD)

sambungan 7

RADAR SULBAR Kamis, 2 Februari 2012

Meriam Mamuju LANJUTAN HALAMAN 1

Meriam tersebut ditemukan sekira tiga meter dari bahu jalan setapak di depan rumahnya yang terletak sekira 100 meter dari jalan Pangeran Diponegoro Mamuju.

Bermula hendak membersihkan, tanpa disengaja melihat sebuah bongkahan yang berlumuran tanah. Awalnya ia mengira bongkahan tersebut adalah bekas material bangunan, namun ternyata dalah sebuah Meriam.

"Saya sempat membuang bongkahan tersebut, kerana saya kira hanya sebuah bekas material banguanan atau kayu lapuk. Namun setelah diperhatikan kembali ternyata bukan bekas material bangunan maupun tunggak kayu yang sudah lapuk," aku Malik.

Bobot Meriam tersebut 22 kilogram dengan panjang 90 sentimeter. Uniknya meriam yang terbuat dari kuningan tersebut memiliki dua corak patung hewan yaitu Harimau yang berada di ujung Meriam dan patung Buaya dengan posisi tepat di atas lubang pembakaran Meriam kuno. (**)

Mendagri Minta Waktu LANJUTAN HALAMAN 1

Seperti diketahui, MA telah menjatuhkan vonis pidana korupsi kepada Obed bersama 23 anggota DPRD Mamasa periode 2004-2009. Mendagri menyikapi dengan mengeluarkan SK pemecatan Obed yang saat itu masih menjabat bupati Mamasa.

Tidak berselang lama, MA kemudian mengabulkan PK para terpidana, termasuk Obed yang terpilih sebagai bupati pada 2008 lalu. Pembebasan dan pemulihan nama baik pun tercantum dalam amar putusan MA, sesuai putusan PK nomor 186 PK/PID.SUS/2011, tertanggal 18 Januari 2012.

Menurut Mendagri, seperti disampaikan gubernur, kejadian ini merupakan kasus pertama menimpa bupati di Indonesia. Sehingga diperlukan kajian mendalam sebelum ada tindak lanjut dari Mendagri.

"Menteri akan mempelajari dulu dengan beberapa ahli. Termasuk berkonsultasi dengan MK. MA sendiri yang menjatuhkan hukuman dan mengabulkan PKnya," papar Anwar Selain meminta waktu, Mendagri juga menginstruksikan Ramlan tetap menjalankan pemerintahan di Mamasa dan meminta Kapolres menjaga keamanan Mamasa.

Gubernur tiba di kompleks Kemendagri bersama Bupati Mamasa H Ramlan Badawi, Ketua DPRD Mamasa H Muhammadiyah Mansyur serta Kapolres I Made Sunarta. Turut mendampingi gubernur, Plt Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin.

Gubernur sendiri menyambut baik putusan MA tersebut.

"Kita semua patuh pada aturan hukum. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, kami tentu mempertimbangkan hal-hal terbaik bagi daerah. Untuk itu kami melaporkan kondisi terbaru kepada Mendagri karena Mendagri yang berkewenangan mengangkat dan memberhentikan bupati," urainya.

Untuk langkah selanjutnya sepenuhnya diserahkan kepada Mendagri. "Saya melantik pak Ramlan sebagai bupati, itu juga keputusan dari Mendagri. Apapun bentuknya nanti kita kembalikan kepada Mendagri," cetus Anwar.

Anwar juga tak lupa menyampaikan harapannya agar masyarakat Mamasa dapat bersamasama mempertahankan kondisi Mamasa yang aman dan tertib. "Kita tidak ingin kejadian di daerah lain juga terjadi di Mamasa," pungkasnya.

Jangan Terpancing Putusan MA yang mengabulkan PK Obed Cs juga mendapat respon positif dari Pemerintah Daerah Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Bupati Ramlan Badawi dan Ketua DPRD Mamasa Muhammadiyah Mansur turut bersyukur atas bebasnya Obed serta 23 tokoh masyarakat Mamasa lainnya.

Sejalan dengan itu, Bupati juga mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tidak terprovokasi melakukan aksi-aksi yang menganggu ketertiban. "Kita dan masyarakat semua bersyukur. Dan kami berharap dengan putusan ini masyarakat dapat tetap tenang, sambil menunggu tindak lanjut dari Menteri," ucap Ramlan.

Untuk itu, ia berharap, putusan MA tidak dijadikan alat untuk memancing keributan di Mamasa. "Jangan dijadikan alat provokasi," ujarnya.

Di tempat sama, Kapolres Mamasa I Made Sunarta menyatakan, hingga kemarin, situasi Mamasa masih kondusif. Meski terjadi aksi unjuk rasa dari ribuan pendukung Obed Nego Cs, namun terkontrol dengan baik. "Laporannya masih kondusif. Kita juga sudah sampaikan, kalau mau turun, boleh, asal tertib," jelas Made.

Menurutnya, Polres Mamasa masih menjaga kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga pihaknya belum meminta back up pengamanan dari Polres lain di Sulbar.

"Kami lihat situasi dan kondisi juga. Sejauh ini masih kondusif. Kami tengah berdayakan potensi masyarakat dan semua tokoh adat dan agama sudah bersatu," ungkap Made. (rul/fmc)

Rembuk BUMN Sejalan Program SBY * JK, Dahlan Iskan, Tanri Abeng, Menteri PU Jadi Pembicara Utama JAKARTA -- Guna menyamakan visi dalam memaksimalkan peran serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menunjang ketahanan ekonomi nasional, serta untuk transformasi BUMN, Institut Lembang Sembilan (iL9) akan menggelar Rembuk Nasional “Transformasi BUMN menuju Ketahanan Ekonomi Nasional�, pada Jumat-Sabtu (17-18 Februari) di Hotel The New Benakutai, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Ketua Panitia, Rapsel Ali

dari iL-9, usai bertemu Menteri BUMN, Dahlan Iskan di kantornya kemarin menjelaskan, rembuk diharapkan menjadi sarana informasi, komunikasi, dan dialog antara pemerintah, BUMN dan seluruh pemangku kepentingan yang peduli akan perkembangan BUMN. Menteri BUMN, Dahlan Iskan pada pertemuan kemarin menyatakan siap menjadi keynote speaker, dan sebagai narasumber utama bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, mantan Wapres Jusuf Kalla, dan mantan Menteri BUMN Tanri Abeng, serta sejumlah Dirut BUMN yang terkait dengan

infrastruktur, dan energi. iL-9, sebut Rapsel mengatakan perlunya transformasi BUMN dalam rangka menuju budaya korporasi yang profesional, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan negara yang berkontribusi secara signifikan. "Kondisi perekonomian dunia dalam masa krisis saat ini, terutama di Amerika dan Uni Eropa, yang perlu disikapi dengan memperkuat basis ekonomi dalam negeri."

BUMN, sebutnya, sebagai salah satu pilar perekonomian nasional yang berkontribusi dalam pendapatan negara, menjadi salah satu tumpuan. (fmc)

IST

BERTEMU. Ketua Panitia Rembuk BUMN, Rapsel Ali (kanan), kemarin, bertemu Menteri BUMN Dahlan Iskan, di kantornya membicarakan soal acara Rembuk BUMN yang akan digelar di Balikpapan, 17-18 Februari mendatang.

Penyelesaian Masalah Agraria LANJUTAN HALAMAN 1

Patut disayangkan pemerintah baru bertindak ketika masalah tanah mencuat ke permukaan.

Memang tidak bisa dipungkiri kasus pertanahan cukup pelik. Banyak dimensi sosial-kultural terlibat disini yang kemudian diperdebatkan misalnya terkait dengan masalah adat, relasi sosial, dan harkat martabat individu.

Bagi rakyat Indonesia kepemilikan tanah adalah sebuah harga diri dan secara ekonomi merupakan modal dasar untuk hidup. Dengan logika dasar "Tanah adalah tempat berpijak di muka bumi untuk hidup". Maka tidak keliru jika tanah disimpulkan sebagai warisan bernilai sangat tinggi ditinjau dari segala macam sudut pandang.

Oleh karena itu muncul solusi dari berbagai pihak menyelesaikan konflik tanah misalnya yang mengemuka adalah tuntutan dilakukannya

reformasi agraria (land reform).

Menilik ke belakang sebenarnya tuntutan reformasi agraria (pertanahan secara umum) sudah disuarakan jauh sebelum era reformasi tiba. Di zaman pemerintahan Presiden Soeharto (Orde Baru) tuntutan perlunya reformasi agraria juga sudah mengemuka terutama dari kalangan mahasiswa namun tidak sampai ke telinga publik karena saat itu informasi untuk publik melalui satu pintu, media pemerintah.

Di era reformasi ini, tuntutan landreform kembali disuarakan publik, apalagi berbagai kejadian belakangan ini dilatarbelakangi oleh masalah tanah. Ini menyadarkan naluri publik bahwa masalah landreform tidak boleh dipandang sebelah mata. Lahan atau tanah dalam pengertian luas merupakan sumber daya hidup rakyat, terutama

gan mengubah kembali sebarannya. Ini fakta sebab penguasaan rakyat atas tanah di negeri sendiri sangat minoritas. Data BPN tahun 2010 menyebutkan sekitar 0,2 persen prang Indonesia menguasai 56 persen seluruh aset nasional dimana yang 87 persen diantara aset itu berupa tanah. Data lain menyebutkan 7,2 juta hektar tanah dikuasai swasta secara sengaja ditelantarkan dan adapun 85 persen petani gurem dan petani tidak bertanah alias buruh tani (Kompas, 14/1/ 2012). Kami mengharapkan dalam pertemuan dengan segenap unsur lapisan masyarakat dan aparat terkait di Matra ditemukan langkah konkret mencari akar permasalahan agraria di wilayah tersebut sehingga tidak berlarut-larut dan merugikan petani, pemilik tanah. Masukan yang kami terima dari Matra nantinya akan direko-

mendasikan ke pimpinan DPD RI agar dibicarakan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian masyarakat tidak terbebani dengan berbagai masalah yang telah menimpa mereka bertahun-tahun lamanya. Substansi perjuangan DPD RI adalah mengembalikan hak-hak ekonomi masyarakat sebab lahan petani juga masuk dalam kategorisasi itu dengan adanya kebun rakyat yang menjadi bagian dari kehidupan petani.

Kemudian Pemda harus berani berpihak untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat seperti melakukan advokasi, pembelaan, dan pendampingan hukum terhadap masyarakat yang dirugikan oleh korporasi. Ini sebenarnya substansi posisi pemerintah tidak hanya melakukan mediasi seperti yang dilakukan selama ini. (adv)

juga berdasarkan putusan hukum," ujar Obednego.

Ia juga meminta seluruh masyarakat Mamasa untuk patuh pada hukum dan legowo menerima semua keputusan hukum.

"Saya diberhentikan (sebagai bupati,-) karena atas dasar hukum (vonis bersalah kasasi,- ), jadi dengan adanya vonis MA yang baru melalui PK bahwa kami tidak bersalah, maka seharusnya saya kembali jadi bupati sesuai aturan hukum," kata Obednego

disambut sorak sorai pendukungnya.

Koordinator Forum Mamasa Bersatu, Yusuf Rahmat, yang menjadi kelompok pendukung Obednego menyatakan pemerintah pusat harus segera mengangkat Obednego kembali jadi Bupati Mamasa hingga sisa periode 2013 mendatang.

"Salah satu amar putusan PK MA, adalah memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan bersangkutan, sehingga pemerintah harus

mengangkat Obednego kembali jadi Bupati Mamasa," tandas Yusuf.

Setelah selesai melakukan orasi Obednego Depparinding, kembali konvoi arak-arakan dilanjutkan menuju ke rumah pribadinya di Desa Tondo Bakaru Kecamatan Mamasa. Selanjutnya dilaksanakan penyambutan secara adat oleh ketua adat yang dilanjutkan ibadah syukuran atas putusan bebasnya Obednego Depparinding beserta 23 rekannya. (mkb)

Daerah Mamuju. Beberapa barang elektronik juga raib seperti CPU, box kamera pengintai (CCTV), mesin ketik, VCD dan proyektor. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi terkait jumlah kerugian yang diderita Pemkab Mamuju pasca musibah tersebut.

Terpisah, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Mamuju, Suaib, mengatakan, meskipun dua unit laptop dan satu unit CPU penyimpan data hilang, namun dipastikan hal itu tidak mengganggu proses pengadaan barang dan jasa tahun ini.

Ia mengatakan, data yang

hilang telah diprint-out sehingga tidak satupun yang akan menjadi masalah. Termasuk beberapa Dokumen Anggaran Program Lanjutan (DPAL) tahun ini yang merupakan program 2011 yang belum rampung 100 persen.

"Kehilangan laptop dan CPU tidak akan mengganggu semua proses pengadaan barang dan jasa di ULP saat ini. Dokumen yang hilang hanya berupa arsip dalam laptop saja sedangkan dokumen aslinya masih lengkap karena semua telah dilakukan print out," katanya, Proses pengadaan tahun ini baru akan berjalan beber-

apa hari ke depan seiring dengan masuknya Kerangkan Acuan Kerja (KAK) dari semua SKPD. Namun, hingga kini masih banyak SKPD yang belum memasukkan KAK karena belum mengumumkan pelelangan program kegiatan melalui website.

"Kami siap diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena tidak satupun berkas ikut hilang setelah ruangan dimasuki maling. Jadi, malingnya jangan berharap setelah memasuki ULP dan mengambil data-data penting lantas dapat membuat kami dapat terpojok," katanya. (rp1/mba)

masyarakat dari kalangan petani. Dengan kata lain, konflik pertanahan yang terjadi di sejumlah daerah harus mendapat perhatian serius.

Ibaratnya, masalah pertanahan ini sudah seperti puncak gunung es yang sewaktu-waktu bisa meleleh dan merugikan banyak pihak.

Jadi tuntutan agar segera dilakukan reformasi agraria sangatlah tepat yakni dengan memberikan hak rakyat yang semestinya atas kepemilikan lahan dan dijamin dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA).

Ahli Kajian Agraria dari IPB, Gunawan Wiradi, berpendapat untuk menekan konflik terkait agraria di masyarakat maka pemerintah ditantang berani melakukan redistribusi lahan. Maksud redistribusi bukan bagi-bagi tanah melainkan mengubah struktur sosial ekonomi den-

Obed: Biarlah Hukum yang Mengatur LANJUTAN HALAMAN 1

Arak-arakan dipimpin Obednego dengan menggunakan ratusan kendaraan roda empat dan ribuan kendaraan roda dua. Acara penyambutan Obednego di Lapangan Mamasa diisi dengan sejumlah kegiatan mulai tarian adat hingga pembacaan vonis PK MA tentang bebasnya Obednego dan 23 terpidana lainnya.

Saat tampil di hadapan ribuan pendukungnya di Lapangan Sepak Bola Mamasa, Obednego yang untuk

pertama kalinya muncul setelah enam bulan menyatakan, selama ini masih bisa bersabar dengan kasus yang menimpanya. Termasuk vonis kasasi yang kemudian disusul pemberhentiannya selaku Bupati Mamasa oleh Mendagri pertengahan tahun lalu.

Obednego mengajak seluruh masyarakat Mamasa tenang dan tidak melakukan tindakan anarkis. "Biarlah hukum yang mengatur semuanya karena kami di penjara karena hukum dan dibebaskan

Legislator: Pecat Kasat PP LANJUTAN HALAMAN 1

"Kalau mengenai pemecatan, itu hak prerogatif bupati yang menilai. Namun saya kira ini sudah kejadian yang kesekian kalinya karena di DPRD juga pernah kecurian. Artinya, ini akan menjadi pertimbangan bagi pak bupati untuk menentukan sikap utamanya tentang profesionalisme kerja," terangnya.

Irwan juga meminta agar kepolisian mengusut tantas kasus tersebut dengan menggelar investigasi secara detail. Alasannya, ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan seperti pemeriksaan non tehnis. Utamanya, mengenai kehilangan laptop 11 unit se-

cara bersamaan karena kebiasaannya laptop itu di bawah pulang.

"Untuk program 2011 belum dipertanggungjawabkan di hadapan BPK. Jangan sampai data yang hilang untuk program kegiatan secara formal tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi kepada BPK dengan alasan kemalingan. Karena hingga saat ini beberapa program seperti DPAL dan pembiayaan belum dipertanggungjawabkan," katanya. Seperti diberitakan sebelumnya, akibat pembobolan Kantor Bupati Mamuju, 11 laptop hilang di beberapa ruangan Bagian Sekretariat

Bagian Paha Patung Tertinggal di Bandung LANJUTAN HALAMAN 1

Selain patung Sultan Hasanuddin, yang paling anyar adalah Patung Bahenol di Riau yang dikritik karena dianggap terlalu seronok. Padahal sebut I Nyoman, itu adalah imbas "pertengkaran" politik menjelang pemilukada di daerah tersebut.

Sementara terkait Patung Sultan Hasanuddin yang cebol, I Nyoman mengaku pada saat diberitahu sama pekerjanya, dirinya kaget. Dia pun

melihat rancangannya di komputer, dan ternyata memang ada bagian yang tidak terpasang. Dia pun kemudian mencari, ternyata ada bagian paha sepanjang 1,2 meter yang tidak terkirim dari Bandung.

"Tapi bagian itu sudah kita pasang, itu yang membuat terlihat cebol, karena bagian itu tidak terkirim ke Makassar sehingga lupa dipasang," jelas I Nyoman.

Nyoman menyampaikan, dirinya tetap menjadikan gambar yang ada selama ini sebagai referensi, meski banyak persepsi lain tentang sosok Sultan Hasanuddin. Meski demikian, sebagai seniman Nyoman juga tetap berimprovisasi terutama mengenai "passapu" (ikat kepala) yang agak miring. Padahal banyak yang ingin "passapu" itu tegak.

"Ketika rambut tertiup angin, seharusnya passapunya juga

ikut miring tertiup angin.

Tapi passapunya juga sudah kami tambah," ujarnya.

Terus berbicara mimik, Nyoman menyampaikan, dalam lukisan selama ini, mimik Sultan Hasanuddin terlihat garang dengan sorot mata yang tajam melotot.

Nyoman mengaku lebih memilih memberi kesan wibawa pada wajah Sultan Hasanuddin ketimbang kesan garangnya. Soalnya sebut dia,

patung itu berdiri di bandara yang merupakan pintu masuk ke Makassar. Ketika menyambut tamu yang datang, mata melotot akan memberikan kesan negatif bagi tamu. Padahal, Nyoman mengaku kenal baik bagaimana karakter masyarakat Bugis-Makassar.

"Masyarakat Bugis-Makassar kan sudah lama bersentuhan dengan masyarakat Bali.

Sudah berabad-abad yang lalu," ujarnya. (*)

8

Radar Polewali

Pengendalian Banjir Sungai Maloso Rp5 M POLEWALI -- Luapan air Sungai Maloso yang sering melanda sejumlah perkampungan disepanjang pelataran Sungai Maloso akan segera teratasi. Pasalnya pemerintah pusat melalui Balai Besar Air Pompengan Jeneberang (BBA PPJB) Makassar akan mengucurkan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk pengendalian banjir Sungai Maloso. Ada tiga kegiatan yang akan didanai melalui anggaran tersebut yakni pelurusan sungai, pengamanan tebing dan penanggulan.

Camat Luyo, Andi Bebas Manggazali menjelaskan sesuai informasi yang didapatkan tiga kegiatan tersebut adalah pelurusan sungai, pengamanan tebing dan penanggulan. Soal tanggul pembangunannya akan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

Dari besaran dana tersebut menurut rencana akan dibangun sepanjang 4 kilometer. Pembangunan mulai dari jembatan Mapilli menuju hilir akan dibangun sepanjang satu kilometer. Sedangkan arah ke hulu pengendalian banjir tersebut akan dibangun sepanjang 3 kilometer.

Bebas berharap pembangunan yang rencananya akan dilaksanakan Maret 2012 itu, dapat mengatasi banjir yang sering meresahkan penduduk disekitar sungai. Ia pun berharap semoga pembangunan tersebut dapat terprogram sampai Bendungan Sekka-sekka. (k2/mkb)

Polman Tidak Lakukan Rekrutmen CPNS

RADAR SULBAR Kamis, 2 Februari 2012

Warga Belum Terima LPG 3 Kg Minta Didata

REPORTER: DIAN AFRIANTI EDITOR: AMRI MAKKARUBA

POLEWALI -- Meskipun pusat telah mengeluarkan kebijakan tahun 2012 akan dibuka kembali penerimaan CPNS. Namun Pemkab Polewali Mandar tidak akan melakukan rekrutmen CPNS untuk tahun 2012.

Pasalnya Polewali Mandar merupakan salah satu daerah yang dinilai anggarannya habis terserap belanja pegawai atau pembiayaan gaji PNS sehingga tidak memungkinkan membukan pendaftaran CPNS. Kepala BKDD Polewali Mandar, Andi Ismail AM ketika ditemui, Rabu 1 Februari mengatakan sesuai hasil mor-

atorium penerimaan CPNS bisa dilakukan bagi daerah yang APBDnya dibawah 50 persen pembiayaan untuk belanja pegawai. Halnya saja dilakukan secara terbatas untuk pada formasi tertentu yakni guru dan tenaga kesehatan.

"Namun Polewali Mandar, pembiayan pegawai sudah diatas 50 persen sehingga menyebabkan tidak memungkinkannya dilakukan rekrutmen CPNS pada tahun ini," kata Andi Ismail.

Ia juga menyampaikan, jika disesuaikan dengan kondisi kelembagaan

dan hasil analisis kebutuhan pegawai, Polman masih kekurangan 3744 PNS. Namun, karena kondisi APBD yang pembiayaannya sudah diatas 50 persen belanja pegawai, sehingga untuk tahun ini penerimaan CPNS belum bisa dilakukan. Untuk itu, diperlukan restrukturisasi kelembagaan dan penertiban kerja.

Terkait honorer K1 dan K2 yang hingga saat ini belum turun kebijakannya dari pusat, diharapkan segera turun kebijakan yang memperjelas nasib honorer K1 dan K2. (afr/mkb)

RADAR/AMRI MAKKARUBA

ANGKUT. Seorang warga menyusun kompor gas dan tabung LPG 3 Kg yang diterima pada pendistribusian gas LPG di Kelurahan Darma.

RADAR/DIAN AFRIANTI

POLEWALI -- Warga Polewali Mandar yang hingga saat ini belum menerima LPG 3 kg, diminta untuk segera mendaftar ke Bagian SDA Polewali Mandar untuk selanjutnya diusul menerima LPG 3 Kg susulan.

Pada saat distribusi LPG 3 kg yang beberapa waktu lalu telah dirampungkan, jumlah yang terdistribusi mencapai 60 ribu lebih, sementara kuota untuk Polman mencapai 80 ribu lebih.

Kabag SDA Pemkab Polewali Mandar, Natsir Adam, Rabu, 1 Februari menyampaikan, jumlah kuota yang belum terdistribusi yang coba akan diusul ke Kementrian ESDM untuk pemenuhannya.

"Kepada warga yang belum menerima LPG 3 kg diminta untuk segera memasukkan datanya hingga akhir bulan ini. Kesempatan tersebut terbuka untuk semua warga," kata Natsir Adam.

Untuk LPG 3 kg saat ini, rata-rata warga memang sudah menggunakannya, namun masih ada juga warga yang memang belum mendapatkan jatah. (afr/mkb)

TEMPAT BARU. Para pedagang membenai tempat jualannya di Kompleks Pasar Baru Tinambung.

Pasar Baru Tinambung Difungsikan Pedagang Minta Fasilitas Ditambah

RADAR/IST

ISI BAHAN BAKAR. Truk pengangkut gas LPG 3 Kg mengisi bahan bakar di SPBU Malunda, Majene.

EKSEKUTIF

POLEWALI -- Pasar Baru Tinambung yang berada di Lingkungan Talolo Kelurahan Tinambung, Rabu 1 Februari kemarin mulai difungsikan setelah selama beberapa tahun akativitas pasar dilakukan di pasar lama. Pasar Baru Tinambung terdapat 120 kios, 98 lods terbuka (beratap), 52 lods sayuran, dan 108 lods ikan.

Camat Tinambung Muh. Saleh Rahim, menyampaikan dengan difungsikannya pasar baru, tidak ada lagi ak-

tivitas penjualan di pasar lama. Semua pedagang sudah direlokasi ke Pasar Baru.

Diungkapkan, mulai dari pembongkaran hingga pemungsian pasar baru berjalan lancar dan tidak ada yang keberatan untuk pindah. Hanya saja, pedagang meminta supaya dilakukan penyempurnaan pasar berupa toko, lods terbuka/pelatara, serta fasilitas umum lainnya seperti akses jalan masuk pasar, lampu penerangan jalan, dan

penambahan toilet umum. Selain itu, pedagang juga meminta agar drainase dibenahi segera demi menambah kenyamanan pedagang.

"Pedagang yang menempati kios juga meminta supaya meteran listrik ditambah karena meteran yang ada sekarang ini belum mencukupi kebutuhan pedagang, apalagi mereka berencana untuk berjualan di malam hari," terang Saleh Rahim. (afr/mkb)

RADAR/DIAN AFRIANTY

SUASANA aktifitas pedagang di Pasar Baru Tinambung yang mulai difungsikan Rabu, 1 Februari 2012. Dalam gambar, tampak salah seorang pedagang menunggu pembeli.

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

RADAR/HUMAS

9

RADAR SULBAR Kamis, 2 Februari 2012

Makin Seru Klasemen English Premier League Tim

P

MA

ME

I

Manchester City 54 Manch United Tottenham Chelsea 42 Liverpool Arsenal 36 Newcastle United Stoke City Everton 29 Norwich City Sunderland Aston Villa Swansea City Fulham WBA QPR Bolton Wanderers Blackburn Rovers Wolverhampton Wigan Athletic

23 54 49 23 38 22 36 30 23 29 27 27 27 26 25 20 19 18 18 15

17 23 23 12 23 11 22 23 8 22 22 22 23 22 22 22 22 22 23 23

3 17 15 6 10 3 10 8 5 7 7 6 6 6 7 5 6 4 4 3

3 3 4 5 8 8 6 6 10 8 6 9 9 8 4 5 1 6 6 6

Catatan: P:Poin

MA: Main

ME: Menang

K 3 4 5 6 9 7 9 7 8 8 11 12 15 12 13 14

I: Imbang K: Kalah

Kekalahan Manchester City Diwarnai Aksi Borgol Diri Everton Vs Manchester City

PADA laga drama kemenangan Everton dinihari tadi, ada insiden yang cukup mencuri perhatian di gawang Manchester City.

Manchester City takluk di Goodison Park dinihari tadi saat dijamu Everton. Pemuncak klasemen sementara Liga Primer Inggris itu kalah 1-0. Namun selain kekalahan tersebut, ada hal lain yang juga memicu perhatian terkait aksi fans di gawang Manchester City.

Saat laga berjalan di babak pertama, lima menit menjelang turun minum, seorang fans masuk ke lapangan dan mengganggu jalannya pertandingan.

Fans tersebut kemudian menuju ke gawang Manchester City dan memborgol dirinya di mistar

gawang Joe Hart. Karena aksinya itu, laga pun harus berhenti untuk beberapa menit.

Petugas keamanan pun harus bertindak sigap untuk segera membereskan masalah tersebut. Namun butuh waktu lebih dari tiga menit untuk melepaskan borgol dan menggelandang fans tersebut.

Dan ternyata, alasan fans tersebut memborgol dirinya di mistar gawang sebagai bentuk protes atas adanya perusahaan penerbangan di Dublin yang memasang harga diskon di setiap penerbangan mereka.

Apapun yang dilakukannya, terkait atau tidak dengan laga yang berlangsung, Everton bisa menang dan meraih tiga poin penuh dari City.

Ada-ada saja! (**)

PERSAINGAN di puncak klasemen antara dua tim sekota, Manchester United dan Manchester City setelah dalam matchday ke-23, kedua tim mendapat hasil bertolak belakang.

Manchester City secara mengejutkan harus kalah 0-1 (00) dari Everton di Goodison Park, Rabu 1 Februari dini hari. Di saat bersamaan Manchester United meraih kemenangan 2-0 atas Stoke City lewat dua pinalti, masing oleh Javier Hernandez "Chicharitp" dan Dimitar Berbatov.

Sebelumnya City sudah menderita dua kekalahan di musim ini.

Gol tunggal Darron Gibson di menit ke-60 memberi kekalahan ketiga bagi the Cityzen.

Gelandang asal Irlandia merupakan mantan pemain United yang pindah medio Januari lalu.

Gol Gibson secara tak langsung juga membantu The Red Devils dalam upaya mengejar City.

Di Old Trafford MU mendominasi pertandingan ejak peluit kickoff berbunyi. Meski demikian United sempat kesulitan mengkreasikan peluang bersih.

Ancaman nyata ke gawang kawalan Thomas Sorensen baru didapat di menit ke-20. Menyusul

satu tendangan penjuru, bola yang coba dihalau barisan pertahanan Stoke jatuh kepada Jonny Evans yang kemudian mengumpan kepada Paul Scholes di tepi kotak penalti.

Sang gelandang veteran lantas melepaskan sepakan kencang, namun tembakannya itu terdefleksi salah satu pemain bertahan The Potters sehingga meleset tipis di samping gawang.

Upaya Setan Merah setelah itu seringkali menemui jalan buntu sampai akhirnya pasukan Sir Alex Ferguson memperoleh hadiah penalti ketika Park Ji-Sung dijatu-

hkan Jermaine Pennat di area rawan. Chicharito yang melangkah maju sebagai eksekutor sukses mengecoh Sorensen tujuh menit sebelum paruh pertama habis.

Delapan menit pascaturun minum, titik putih kembali ditunjuk wasit Mike Jones saat pergerakan Antonio Valencia di kotak penalti Stoke dihentikan secara ilegal oleh Jon Walters. Kali ini tendangan 12 pas diambil oleh Berbatov. Kendati sudah menebak arah sepakan bomber Bulgaria itu dengan tepat, Sorensen gagal mencegah bola bersarang di dalam gawangnya untuk kali kedua. (**)

Hasil Tes & Kondisi Jari Bikin Lorenzo Senang SEPANG -- Jorge Lorenzo tuk mengerjakan M1 ini. Aku bisa menuntaskan sesi tes hari perta- melihat dengan sangat mudah di ma di Sepang dengan waktu terce- mana aku harus mengadaptasikan pat. Hasil itu, ditambah kondigaya berkendaraku untuk motor si jarinya, sudah bikin si riditu dan aku bisa melihat banyak ery Yamaha ekstra gembira. potensi," lanjutnya.

Pada tes pra-musim Akhir musim lalu Lorenzo hari pertama di Sepang, harus menepi di beberaMalaysia, Selasa (31/ pa seri terakhir setelah 1/2012), Lorenzo insiden di Australia mencatakan waktu toyang membuat jari tal terbaik. Ia lebih cetangannya harus dipat 0,3 detik dari rider operasi. Untungnya, Honda Dani Pedrosa Lorenzo kini seperyang ada di posisi tinya sudah pulih tokedua. tal.

"Aku sangat "Aku juga sangat senang. Untuk senang karena jariku kesempatan pertabaik-baik saja dan ma mengendarai sama sekali tidak motor setelah memengaruhi laJORGE LORENZO sekian lama, itu juku," tuntas sudah sangat positif," ujar Loren- Lorenzo yang akan berusaha mezo di Autosport. neruskan awal baiknya di tes hari "Yamaha sudah bekerja sangat kedua, Rabu 1Februari ini. keras sepanjang musim dingin un(net)

Motor Baru Ducati Puaskan Rossi SEPANG -- Valentino Rossi baru saja mencicipi Desmosedici GP12 yang akan menjadi andalan Ducati untuk musim 2012. Hasilnya cukup untuk bikin Rossi puas dan optimistis.

Musim lalu adalah musim pertama Rossi bersama Ducati.

Menuntaskan musim dengan capaian terbaik finis di posisi tiga, si Italiano untuk kali pertama dalam kariernya menyudahi musim tanpa satu kemenangan pun.

Rossi kini menatap musim keduanya dengan Ducati dan sudah pasti berharap torehan lebih baik. Optimisme setidaknya lahir usai menjalani sesi tes pramusim pada hari pertama di Sepang, Selasa 31 Januari.

Dalam tes tersebut Rossi mencatatkan waktu kelima terbaik, terpaut 0,735 detik di belakang Jorge Lorenzo dari Yamaha yang menjadi pencatat waktu tercepat.

Hasil itu setidaknya sudah lebih baik ketimbang capaian Ducati 800cc di lintasan yang sama tahun lalu. Rossi saat itu tidak mampu

mencatatkan selisih satu detik dari peraih waktu tercepat dan lebih sering berada di kisaran selisih 1,5 detik.

"Kami sudah 'setengah jalan' dibandingkan dengan tahun lalu.

Selisihnya adalah 0,7 detik dari Lorenzo, yang mencatatkan waktu lap bagus," komentar Rossi di Crash.

Akan tetapi, bukan hanya waktu lap saja yang sudah membuat Rossi puas dengan tesnya kali ini.

"Aku sangat senang terutama kami sudah banyak membenahi banuak masalah yang tidak bisa kami tanggulangi di musim 2011.

Pengereman, saat memasuki tikungan, kelincahan--motornya jauh lebih baik. Ducati sudah melakuan pekerjaan bagus dalam waktu singkat."

"Ini baru hari pertama jadi kami masih perlu bekerja keras. Aku pikir saat berakselerasi motornya masih kurang stabil (melebar). Aku pikir juga di mesin dan elektronik, sedikit di sasis, tapi aku pikir kami bisa (membenahinya). (net)

10

Advertorial

Rubrik Ini Dipersembahkan oleh Bagian Humas dan Protokoler Pemkab Polewali Mandar 31.

PeraturanMenteriKeuanganRepublik Indonesia Nomor 114/PMK.07/ 2010 TentangPedomaUmumdanAlokasi Dana Percepatan Pembangunan InfrastrukturPendidikanTahun 2010; 32. Peratuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK/07/ 2011 Tantang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Rpublik Indonesia Nomor 72/PMK/07/2011 Tantang Pedoman Umum Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2012; 33. Peraturan Daerah KabupatenPolewaliMandarNomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1).

34. Peraturan Daerah KabupatenPolewaliMandarNomor 8 Tahun 2009 tentangOrganisasidan Tata KerjaSekretariatdan Sekretariat DPRD KabupatenPolewaliMandar ( Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 8 ); 35. Peraturan Daerah KabupatenPolewaliMandarNomor 21Tahun 2011tenang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 Nomor 21);

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR01TAHUN 2012

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2012

Memperhatikan

:

Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nomor 02Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012;

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Dengan Persetujuan Bersama,

BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang

:

a. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal Sembilan Belas bulan DesemberTahun 2011; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a)perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR dan BUPATI POLEWALI MANDAR MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) Sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437; sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah danRetribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, TambahanLembaranRepublik Indonesia Nomor 5049); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perauran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang HibahKepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 22. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 28. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010;

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

a. b.

Pendapatan daerah dan Belanja Daerah Surplus/(Defisit)

Rp. Rp. (Rp.

c.

1.

2.

Pembiayaan Daerah: Penerimaan dan Rp. Pengeluaran Rp. Pembiayaan Netto Rp. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

KABUPATEN POLEWALI MANDAR RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 Nomor Urut

Uraian

Jumlah

1

2

3

4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3 4.3.1 4.3.3 4.3.4

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Dana Penyesuaian JUMLAH PENDAPATAN

701,015,311,829.00

5 5.1 5.1.1 5.1.4 5.1.5 5.1.6

BELANJA DAERAH Belanja Tidak langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

724,636,002,829.00 457,611,992,536.00 430,735,782,505.00 2,708,000,000.00 4,574,550,000.00 253,500,000.00

JUMLAH BELANJA Surplus / Defisit

724,636,002,829.00 (23,620,691,000.00) 30,820,691,000.00

5.1.7 5.1.8 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3

6

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012sebagai berikut: Mengingat

RADAR SULBAR Kamis, 2 Februari 2012

701.015.311.829,00 724.636.002.829,00 23.620.691.000,00)

27.220.691.000,00 3.600.000.000,00 23.620.691.000,00 Rp.

PEMBIAYAAN DAERAH Nomor Urut

(4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. PendapatanHibahsejumlahRp. 6.290.398.000,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 9.355.112.540,00 c. Dana Penyesuaian sejumlah Rp. 67.414.390.000,00 Pasal 3 (1)

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.457.611.992.536,00 b. Belanja Langsung sejumlah Rp.267.024.010.293,00

(2)

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.430.735.782.505,00 b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 2.708.000.000,00 c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.4.574.550.000,00 d. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp.253.500.000,00 e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp.18.715.000.000,00 f . Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.625.160.031,00

(3)

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 20.684.078.700,00 b. Belanja Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.114.211.893.911,00 c. Belanja Modal sejumlah Rp. 132.128.037.682,00 Pasal 4

(1)

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp.27.220.691.000,00 b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp.3.600.000.000,00

(2)

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp.22.907.000.000,00 b. Penerimaan kembali pemberiaan pinjaman sejumlah Rp. 4.313.691.000,00

(3)

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp. 1.500.000.000,00 b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.2.100.000.000,00 Pasal 5

Uraian lebih lanjutAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 1. Lampiran I 2. Lampiran II 3. Lampiran III 4. Lampiran IV 5. Lampiran V

6. Lampiran VI 7. Lampiran VII 8. Lampiran VIII 9. Lampiran IX 10.Lampiran X 11. Lampiran XI 12.Lampiran XII 13.Lampiran XIII

: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah; : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; : Daftar Piutang Daerah; : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah; : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Lainnya; : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6 Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal, 9 Januari2012.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAALMASDAR Diundangkan di Polewali pada tanggal9 Januari2012 SEKRETARIS DAERAH,

6.2 6.2.2 6.2.3

3 27,220,691,000.00 22,907,000,000.00 4,313,691,000.00 27,220,691,000.00 3,600,000,000.00 1,500,000,000.00 2,100,000,000.00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan NettoSisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA

3,600,000,000.00 23,620,691,000.00 0.00

Polewali BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd ALI BAAL

KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROPINSI SULAWESI BARAT RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 Urusan Pemerintahan Organisasi

: 1.01 : 1.01.01

Kode Rekening

PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN Uraian

Jumlah

1

2

3

1.01.01.00.00.5 1.01.01.00.00.5.1 1.01.01.00.00.5.1.1 1.01.01.00.00.5.2 1.01.01.01 1.01.01.02 1.01.01.06

BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.01.01.15 1.01.01.16 1.01.01.17 1.01.01.18 1.01.01.20 1.01.01.22

Urusan Pemerintahan Organisasi

258,558,915,222.00 258,558,915,222.00 67,810,698,300.00 763,702,000.00 1,160,144,500.00 17,602,000.00 1,782,661,500.00 55,902,148,800.00 6,888,570,000.00 82,702,000.00 76,042,000.00 1,038,925,500.00 326,369,613,522.00 (326,369,613,522.00) 0.00

Jumlah Pos Belanja Surplus / (Defisit) Pembiayaan Netto : 1.01 : 1.01.02

PENDIDIKAN KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

Kode Rekening

Uraian

Jumlah

1

2

3

1.01.02.21.01.5 BELANJA DAERAH 1.01.02.00.00.5.2 Belanja Langsung 1.01.02.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

189,273,000.00 189,273,000.00 189,273,000.00

Jumlah Pos Belanja Surplus / (Defisit) Pembiayaan Netto

189,273,000.00 (189,273,000.00) 0.00

Urusan Pemerintahan Organisasi

: 1.01 : 1.01.03

PENDIDIKAN SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening

Uraian

1

2

Jumlah 3

1.01.03.21.02.5 BELANJA DAERAH 1.01.03.00.00.5.2 Belanja Langsung 1.01.03.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.01.03.21.02 Pengembangan Minat Dan Budaya Baca 1.01.03.21.02.5.2.1 Belanja Pegawai 1.01.03.21.02.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa

463,079,000.00 463,079,000.00 463,079,000.00

Jumlah Pos Belanja Surplus / (Defisit) Pembiayaan Netto

463,079,000.00 (463,079,000.00) 0.00

Urusan Pemerintahan Organisasi

: 1.02 : 1.02.01

Uraian

1

2

Jumlah 3

1.02.01.00.00.4 PENDAPATAN 1.02.01.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah

1.02.01.00.00.5 1.02.01.00.00.5.1 1.02.01.00.00.5.1.1 1.02.01.00.00.5.2 1.02.01.01 1.02.01.02 1.02.01.03 1.02.01.05 1.02.01.06 1.02.01.15 1.02.01.16 1.02.01.17 1.02.01.19 1.02.01.20 1.02.01.21 1.02.01.22 1.02.01.23 1.02.01.25

1.02.01.28 1.02.01.29 1.02.01.32

463,079,000.00 107,700,000.00 355,379,000.00

KESEHATAN DINAS KESEHATAN

Kode Rekening

13,000,000.00 13,000,000.00 Jumlah Pos Pendapatan

13,000,000.00

BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Progam Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Progam pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

37,452,070,317.00 21,277,948,147.00 21,277,948,147.00 16,174,122,170.00 649,824,500.00 1,552,700,000.00

Pos Belanja Surplus / (Defisit) Pembiayaan Netto

37,452,070,317.00 (37,439,070,317.00) 0.00

M. NATSIR RAHMAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012 NOMOR01

Jumlah

2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.32.003.063.780,00 b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 585.952.347.509,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 83.059.900.540,00

(3) Dana Perimbangan sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp.29.516.979.509,00 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.484.998.228.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.71.437.140.000,00

625,160,031.00 267,024,010,293.00 20,684,078,700.00 114,211,893,911.00 132,128,037,682.00

Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Jumlah Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang

Pasal 2

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak Daerah sejumlah Rp.4.512.000.000,00 b. Retribusi Daerah sejumlah Rp.19.771.290.000,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.1.414.825.050,00 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp.6.304.948.730,00

18,715,000,000.00

Uraian

1 6.1 6.1.1 6.1.5

0,00

701,015,311,829.00 32,003,063,780.00 4,512,000,000.00 19,771,290,000.00 1,414,825,050.00 6,304,948,730.00 585,952,347,509.00 29,516,979,509.00 484,998,228,000.00 71,437,140,000.00 83,059,900,540.00 6,290,398,000.00 9,355,112,540.00 67,414,390,000.00

bersambung ...

27,000,000.00 140,403,200.00 82,689,500.00 2,976,746,000.00 3,286,181,670.00 3,823,000.00 221,487,000.00 1,220,560,500.00 160,656,000.00 467,716,900.00 70,408,000.00 4,845,688,500.00

132,970,400.00 63,511,500.00 176,255,500.00

Pendidikan 11

RADAR SULBAR

Kamis 2 Februari 2012

Akses Jalan Pengaruhi Kinerja Guru POLEWALI -- Belum memadainya sarana transportasi jalan di sejumlah desa khususnya di lingkup Kecamatan Luyo sangat mempengaruhi aktivitas dan kinerja para guru.

Hal ini diungkapkan Camat Luyo, Bebas Manggazali Rabu kemarin.

Keluhan masyarakat selama ini yang banyak mengkritisi keterlambatan guru masuk mengajar, umumnya hanya melihat sisi sepihak saja tanpa menganalisa faktor penyebabnya. Ternyata setelah melakukan pengamatan lapangan, kasus keterlambatan guru dibeberapa sekolah dipengaruhi akibat kondisi jalan yang rusak parah. Salah satu contoh jalan menuju SD 065 Inpres Pulilali Desa Sambaliwali sangat berlumpur dan becek. Sehingga jalan sepanjang dua kilometer tersebut menghambat perjalanan guru saat menuju ke sekolah. Tidak sedikit waktu dibutuhkan untuk meloloskan diri dari jebakan lumpur tanah

liat itu. Bahkan terkadang motor mereka terpeleset dan pakaian mereka terpercik lumpur sebelum tiba disekolah.

Selain itu SDN 020 Galung Lingkungan Pallis Kelurahan Batupanga dan SDN yang terdapat di Lambe Panda juga mengalami hal yang sama. Sehingga Bebas berharap atas pengalaman tersebut warga diminta menganalisa dulu penyebabnya sebelum mengkritisi guru. "Kasian bagi guru yang sudah berjuang maksimal datang tepat waktu, tetapi terlambat karena terhalang kondisi jalan yang rusak," imbuh Bebas.

Ia juga menilai, sesungguhnya yang prioritas menjadi program pembangunan jalan adalah kondisi seperti ini.

Sebab ditinjau dari asas manfaat pengaruh positifnya sangat besar. Selain dapat meningkatkan kinerja guru, kualitas pendidikan dengan sendirinya akan terbangun. (k2/mkb)

Siswa Satap Rantematama dan MTs Ihing Bisa Ikut UN POLEWALI -- Siswa Sekolah Satu Atap (Satap) Rantematama dan siswa MTs Ihing Kecamatan Bulo yang terancam tidak bisa mengikuti Ujian Nasional (UN) beberapa waktu lalu, akhirnya terakomodir untuk mengikuti UN April mendatang.

Sebelumnya, siswa kedua sekolah ini dinyatakan tidak bisa ikut UN karena tidak terdata dalam KR 02. Jumlah siswa yang akhirnya bakal mengikuti UN di dua sekolah sebanyak 50 orang lebih.

Kabid Dikmen Disdikpora Polewali Mandar, Marsawal, Rabu 1 Februari, mengatakan kepastian keikutsertaan kedua sekolah mengikuti UN setelah siswa telah terdaftar pada website yang telah ditentukan dari

pusat. "Data peserta KR 02 telah terdaftar di pusat, dengan demikian siswanya bisa mengikuti UN sesuai jadwal yang telah ditentukan," kata Marsawal.

Ia juga menekankan, meskipun semua sekolah penyelenggara UN siswanya bisa ikut UN, namun Ia juga mengingatkan kepada semua sekolah untuk memasukkan nilai ujian sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Sebab, jika nilai ujian sekolah terlambat masuk itu akan mempengaruhi nilai UN. "Nilai UN adalah akumulasi nilai UN dan ujian sekolah sehingga nilai ujian sekolah tersebut juga hasrus diperhatikan," tandas Marsawal. (afr/mkb)

Kasek Tolak Kepala UPTD Pendidikan Luyo REPORTER : KADIR T EDITOR: AMRI MAKKARUBA POLEWALI -- Sejumlah Kepala Sekolah (Kasek) di Kecamatan Luyo menggelar aksi protes kepada Disdikpora Polewali Mandar terkait pengangkatan Kepala UPTD Disdikpora Luyo yang baru.

Aksi protes para Kasek ini dilakukan, Rabu 1 Februari, di Kantor Camat Luyo. Sejumlah Kasek menyampaikan aspirasi kepada Camat Luyo, Bebas Manggazali yang intinya menolak pengangkatan kepala UPTD

Disdikpora Luyo, Jamaluddin.

Para kasek menilai pengangkatan tersebut merupakan sikap diskriminatif dan tidak sesuai harapan. Sebab sesungguhnya sejumlah kasek di Kecamatan Luyo mengharapkan pengangkatan kepala UPTD Disdikpora dari warga Kecamatan Luyo. Hal itu dimaksudkan agar kinerja penanggungjawab UPTD yang baru dapat semakin meningkat dan lebih berkonsentrasi melaksanakan tugasnya. Namun faktanya Disdikpora mengangkat kepala UPTD dari luar Kecamatan Luyo, sementara sejumlah kasek telah mengusulkan calon

yang dianggap cakap dan berpotensi melalui camat.

Camat Luyo, Bebas Manggazali ketika ditemui membenarkan adanya sejumlah kasek yang mengajukan protes di kantornya. Ia menjelaskan sejumlah kasek mengaku sangat kecewa terhadap Disdikpora atas keputusannya mengangkat kepala UPTD yang baru. Sementara mereka menilai di Luyo juga memiliki potensi diangkat sebagai kepala UPTD. "Atas usulan mereka beberapa waktu lalu saya telah merekomendasi Kasek SDN 053 Inpres Pariangan, Abdullah sebagai figur kepala UPTD

Disdikpora Luyo,"ucap Bebas.

Namun usulan tersebut tidak ada tanggapan sehingga mereka kecewa dan pertanyakan soal kriteria sebagai calon kepala UPTD Disdikpora. Selain itu kata Bebas mereka menduga telah terjadi sikap diskriminasi sebab selama ini kepala UPTD hanya merupakan kiriman dari daerah lain, sedangkan potensi daerah ini juga ada.

Bahkan mereka juga pertanyakan soal penempatan tiga orang pengawas yang juga berasal dari luar Kecamatan Luyo. "Aspirasi tersebut akan kami lanjutkan kepada Disdikpora," kunci Bebas. (*)

Coffee Morning Dinas Pendidikan Sulbar

Sosialisasi dan Budayakan Transparansi Anggaran MAMUJU -- Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk menyampaikan informasi. Salah satunya dalam bentuk coffee morning. Seperti dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Sulbar di Kantin PKK Pemprov Sulbar, Rabu 1 Februari.

Kepala Disdik Sulbar, HM Jamil Barambangi mengatakap, acara seperti ini kita budayakan. Salah satu tujuannya agar silaturrahmi kita tetap terjaga" ujarnya.

Namun kata dia, yang lebih esensi adalah upaya menyampaikan sejumlah informasi utamanya terkait dengan pengelolaan anggaran.

"Budaya transparansi anggaran harus dilaksanakan. Ini amanat undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik," ujarnya.

Untuk itu, Jamil berharap kerjasama dengan media massa dan stakeholders pendidikan harus selalu terbina.

Utamanya dalam upaya penyampaian informasi dan pengawasan.

"Khusus untuk media massa, tentu kita berharap senantiasa menyampaikan informasi pendidikan. Ini tentu sejalan dengan fungsi pers yang mengemban fungsi informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial," harapnya.

Pada kesempatan tersebut, Jamil mengurai sejumlah keberhasilan Disdik Sulbar pada tahun 2011. Untuk penyaluran dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) misalnya, Sulbar masuk 10 besar terbaik.

"Sulbar malah menempati urutan 9 terbaik dalam percepatan penyaluran dana BOS," ungkapnya.

Sementara untuk tahun 2012, Disdik Sulbar mengandalkan sejumlah program unggulan.

Diantaranya segera melakukan pemetaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sekolah Menengah Industri Kakao (SMIK) Mamuju adalah salah satu contohnya.

Jamil mengatakan, alumni SMIK nanti diharapkan men-

KETERANGAN PERS. Kepala Dinas Pendidikan Sulbar HM Jamil Barambangi memberikan keterangan pers pada acara coffe morning yang dilaksanakan di Kantin TP PKK Sulbar, Rabu, 1 Februari 2012.

jadi tenaga dengan skill atau ketampilan yang memadai.

"Mereka nanti akan memahami industri kakao. Minimal mereka akan memiliki keterampilan mengolah kakao, semisal membuat coklat batangan" urainya.

Jamil optimis, dengan ang-

garan pada APBD murni sebesar Rp 38 miliar lebih, Disdik Sulbar bertekad memberikan pelayan terbaik. "Walau harus diakui, anggaran pendidikan kita masih jauh dari harapan bila dibandingkan dengan provinsi lain," ujarnya.

Acara coffee morning kemarin, dihadiri sejumlah kepala bidang, sekretaris dan staf Disdik Sulbar. Hadir pula Sekretaris Dewan Pendidikan Sulbar Adi Arwan Alimin, wartawan media cetak dan elektronik serta sejumlah pemerhati pendidikan. (**)

12

Radar Majene

RADAR SULBAR Kamis, 2 Februari 2012

Pemasangan Plang Pulau Lerelerekang Sesuai Permendagri REPORTER : JUNIARDI EDITOR : AMRI MAKKARUBA MAJENE -- Bupati Majene, H Kalma Katta, Rabu 1 Februari, mengungkapkan pemasangan plang nama serta pengklaiman terhadap Pulau Lerelerekang, karena status kepemilikannya telah diperkuat oleh permendagri Nomor 43 Tahun 2011.

"Pemasangan plang nama di Pulau Lerelerenkang, adalah langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Majene, sesuai dengan keputusan permendagri. Pemasangan tersebut

Pemkab akan Panggil Tokoh Adat Tande Terkait Klaim Tanah Kampus Unsulbar MAJENE -- Bupati Majene, Kalma Katta, mengaku akan memfasilitasi pertemuan antara pihak adat lima Tande dan pihak Papuangan Tande yang saling mengklaim memiliki hak atas tanah, Kampus Unsulbar di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae.

"Kami akan memanggil kedua belah pihak yang saat ini saling melakukan pengklaiman kepemilikan terhadap lahan yang diatasnya berdiri Kampus Unsulbar.

Kami berharap dari pertemuan tersebut nantinya ada solusi yang dihasilkan," tuturnya.

Kalma mengungkapkan kisruh antara adat lima Tande dan adat Pappuangan Tande sebaiknya diselesaikan secara persuasif agar tidak menimbulkan korban jiwa, apalagi yang dirugikan adalah mahasiswa Unsulbar sendiri, karena tidak dapat melakukan aktivitas perkuliahan.

"Kami berharap dalam pertemuan tersebut nantinya, tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Sehingga akses jalan menuju ruang kuliah dapat dilalui oleh mahasiswa Unsulbar yang akan melakukan aktivitas kuliah, karena mahasiswa Unsulbar sudah lama tidak melakukan aktivitas kuliah," lanjutnya.

Sementara Rahmadi, selaku Ketua Rumpung Pappuangan Tande yang melakukan penyegelan terhadap Kampus Unsulbar, Senin 30 Januari, mengaku bila penyegelan tersebut dilakukan, karena sampai saat ini belum ada upaya penyelesaian atas tanah miliknya seluas 1,5 hektar yang didalamnya telah dibanguni beberapa ruang kuliah.

"Tanah tersebut telah saya kuasai sejak tahun 1990, saya sudah memiliki sekitar 50 buah surat keterangan kepemilikan atas tanah tersebut yang dikuatkan dengan tandatangan lurah dan camat. Makanya saya heran bila Pemkab Majene melalui bupati saat itu Muhammad Darwis, melakukan pembayaran sebesar Rp500 juta terhadap beberapa orang yang mengaku sebagai pemilik tanah dengan luas 35 hektar," ungkapnya.

Padahal, menurutnya oknum tersebut tidak memiliki bukti tertulis tentang kepemilikan atas tanah tersebut. Rahmadi mengaku penyegelan tersebut dilakukan karena sekitar 1,5 hektar tanah yang diklaim sebagai miliknya belum diselesaikan oleh pihak pengelola kampus. (mg4/mkb)

EKSEKUTIF

dilakukan karena status kepemilikan atas pulau tersebut telah berbadan hukum,"ungkapnya.

Kalma mengaku bahwa Pemkab Majene berhak memasang plang nama serta mengklaim pulau tersebut karena status kepemilikannya telah diperkuat oleh Permendagri Nomor 43 Tahun 2011.

Dalam Permendagri Nomor 43 Tahun 2011 Pasal 3 menyebutkan, Pulau Lereklerekang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. "Pemasangan plang nama tersebut

juga bertujuan agar setiap orang yang singgah ke pulau itu dapat mengetahui bila pulau yang disinggahinya merupakan pulau yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Majene,"ungkapnya.

Kalma menuturkan, meskipun saat ini Pemkab Kotabaru serta Pemprov Kalimantan Selatan mengajukan tuntutan ke Peradilan Tata Usaha Negara dan uji materiel ke Mahkamah Agung terkait Permendagri Nomor 43 Tahun 2011, Pemkab Majene tetap berhak atas Lereklerekang sebab Permendagri belum

dicabut. "Kami tetap menghargai upaya hukum yang dilakukan oleh Pemkab Kotabaru dan Pemprov Kalimantan Selatan, karena negara kita merupakan negara hukum, jadi siapa saja berhak melakukan gugatan. Namun sampai saat ini Pualau tersebut masih sah secara hukum melik Pemkab Majene," lanjutnya.

Ia mengungkapkan, bila dalam waktu dekat akan melakukan pembangunan beberapa fasilitas penunjang di Pulau Lerelerekang, utamanya akan membangun dermaga yang dapat dijadikan sebagi

Ranperda RTRW Diminta Inovatif MAJENE -- Panitia Khusus (Pansus) C DPRD Kabupaten Majene menekankan agar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majene 2011-2031 tersusun lebih inovatif.

Sehingga apa yang menjadi kesepakatan dalam pembahasan antara tim Program Legislasi Daerah (Prolegda) dengan pansus benar-benar menjadi sebuah regulasi yang mempuni untuk dipedomani dalam melakukan penataan ruang di Kabupaten Majene dua puluhan tahun mendatang.

"Kita inginkan ada gambaran yang jelas dalam Ranperda ini mengenai penataan ruang di Kabupaten Majene.

Misalkan jalanan, yang terjadi selama ini, jalan mengikuti rumah, bukan rumah mengikuti jalan. Makanya jalanan tidak ada yang lurus karena

rencana penataan yang tidak bagus, tidak seperti di Polewali jalanannya lurus," ungkap Ketua Pansus C Rusbi Hamid dalam rapat dengan Bappeda sebagai tim penyusun Ranperda ini di Gedung DPRD Majene sore kemarin.

Begitu pula dengan kawasan tambang, kawasan hutan lindung, kawasan pendidikan maupun kawasan lainnya.

Pansus minta agar muatan Ranperda tersebut diatur secara detail agar dikemudian hari tidak menim-bulkan masalah. "Ini juga harus jelas di kecamatan mana yang ditetapkan sebagai kawasan pusat pengembangan pendidikan di Majene," kata Wakil Ketua Pansus Yahya Nur. Pembahasan Ranperda RTRW sudah beberapa kali dilakukan di bersama Bap-peda sebagai tim penyusun. Menurut Rusbi pembahasan kemarin sekaligus untuk menyatukan pandangan agar tidak terjadi

perbedaan saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke pemprov. "Kita akan ke pemprov melakukan konsultasi untuk memastikan bahwa RTRW Kabupaten Majene tidak berten-tangan dengan RTRW Sulbar," jelas Rusbi. Kepala Bidang Fispra Bappeda, Hamzah Djamaluddin menjelaskan RTRW Kabupaten Majene yang telah diajukan kedewan tidak bertentangan dengan RTRW Sulbar yang saat ini juga sementara dibahas di DPRD Sulbar.

RTRW Kabupaten Majene kata dia, sudah beberapa kali dilakukan kroscek baik di pemprov maupun di Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta.

"RTRW Majene sudah mencakup RTRW Sulbar ini sudah disampaikan pihak pemprov saat kita melakukan konsultasi kesana. Bahkan Rancangan ini sudah disempurnakan," jelas Hamzah. (k3/mkb)

RADAR/SYAMSUDDIN

RANPERDA Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Majene saat ini dibahas di DPRD Majene oleh Pansus C tidak lama wilayah ini akan ditentukan memiliki kawasan tertentu yang diatur melalui peratruran daerah.

Disporabudpar akan Gelar Festival Sayyang Pattudu MAJENE -- Disporabudpar Kabupaten Majene, akan menggelar festival Sayyang Pattudu Totamma di Lingkungan Salabose, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae.

Kepala Bidang Kebudayaan dan Kepurbakalaan, Disporabudpar Majene, Andi Beda, Rabu 1 Januari, mengungkapkan bila dalam perayan peringatan maulid Nabi Muhammad SWT, di Lingkungan Salabose juga akan diadakan festival sayyang pattudu totamma.

Selain peringatan maulid secara besar

besaran di Salabose, juga karena tempat tersebut dinilai memiliki latar belakang sejarah Islam. "Kami akan mengadakan festival sayyang pattudu totamma secara besar-besaran, kegiatan tersebut akam meli-batkan banyak pihak sehingga tercipta suguhan yang menarik dilihat serta diproyeksi dapat memancing minat para wisatawan untuk dapat menyaksikan langsung festival tersebut," ungkapnya.

Andi Beda juga mengaku, festival tersebut akan dilaksanakan, 5 Februari.

Kegiatan tersebut juga akan melibatkan

seluruh kecamatan yang ada di Majene, yang akan mengirimkan dua orang utusan. Tidak hanya itu, seluruh sekolah SMP dan SMA sederajat yang ada di Kota Majene akan ikut meramaikan kegiatan tersebut.

"Kegiatan ini tersebut direncanakan akan dijadikan sebagai ajang tahunan oleh Disporabudpar, sebagai salah satu even yang akan memperkenalkan kekayaan khasanah kebudayaan yang menjadi aset berharga Kabupaten Majene," tandasnya. (mg4/mkb)

tempat berlabuhnya kapal-kapal nelayang yang menjadi tempat pavorit disinggahi ketika melakukan aktivitas melaut di sekitar pulau tersebut. Namun akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Gubernur Sulbar.

"Kami berharap agar kepemilikan Pulau Lerelerekang tidak terlalu di persoalkan, apalagi sampai harus merusak hubungan kedua daerah yang ada, karena kita juga yang akan rugi, sebagai bangsa Indonesia, yang seharusnya menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan," tandasnya. (*)

Legislator Diminta Sikapi Pendidikan Di Tammajannang MAJENE -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majene daerah pemilihan (Dapil) Kecamatan MalundaUlumanda diminta meningkatkan perannya.

Utamanya menyikapi masalah pendidikan di Tammajannang yang dinilai terbelakang.

Hal ini disampaikan tokoh masyarakat Dusun Tammajannang Desa Ulumanda Kecamatan Ulumanda, Aman Supriadi.

Arman mengungkapkan, pendidikan di Tammajannang akan tetap suram jika anggota dewan tidak meningkatkan kepedulian. "Kami minta supaya anggota dewan asal Dapil Malunda-Ulumanda berbuat, jangan hanya terkesan ingin memperkaya diri sendiri.

Sementara banyak hal yang harus diperjuangkan seperti pendidikan di Tammajannang, kasihan mereka terpaksa putus sekolah karena disana tidak ada gedung sekolah kalau bukan anggota dewan siapa lagi akan memperjuangkan," ungkap Arman.

Menurutnya, jika benar mereka peduli pendidikan di Tammajannang pasti sudah ada sekolah yang terbangun di Tammajannang.

Namun kenyataannya hingga kini harapan masyakat untuk memiliki gedung sekolah masih jauh dari harapan. Ia mengaku akibat tidak adanya gedung sekolah banyak anak usia sekolah di Tammajannang terpaksa putus sekolah karena tidak bisa menjangkau sekolah, selainnya diantara mereka banyak dititip dipantai asuhan oleh orang tua mereka.

Puluhan anak di Tammajannang putus sekolah karena tidak mampu menjangkau sekolah ada SDN, tapi jauh harus ditempuh jalan kaki tujuh hingga delapan kilometer.

"Tidak sedikit warga disana merantau ke daerah lain dengan harapan anak mereka bisa sekolah," ujarnya.

Terpisah anggota dewan asal Kecamatan Ulumanda, Tandi mengatakan, perpindahan warga dari Tammajannang kedaerah lain bukan semata persoalan pendidikan, tetapi ada faktor lain menyebabkan mereka tidak betah di Tammajannang misalkan akses jalan ke Tammajannang. "Kalau faktor pendidikan saya rasa bukan yang nomor satu, tapi yang penting juga adalah akses jalan ke Tammajannang karena disana itu benarbenar terpencil bahkan daerah terisolir," ujar Tandi.

Legislapor PKPB ini menjelaskan sebelumnya pernah ada sekolah di Tammajannang, namun digeser ke Dusun Seppoang lantaran siswanya sedikit. "Yang menjadi kendala juga adalah tenaga pengajar karena disana susah tamatan SMA bahkan anggota BPD Dusun Tammajannang terpaksa diambil dari dusun lain karna tidak ada yang bisa," jelasnya. (k3/mkb)

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Majene

RADAR/SYAMSUDDIN

RADAR/SYAMSUDDIN

BUPATI Majene Kalma Katta memberikan sambutan pada acara pembuakaan rapat kerja tim penggerak TP-PKK Kabupaten Majene di Assamalewuang.

SEKRETASI DPRD Majene Hasdinar Asri menyampaikan materi saat dalam acara rapat kerja tim penggerak TP-PKK Kabupaten Majene di Assamalewuang beberapa hari lalu.

Radar Mamasa 13

RADAR SULBAR Kamis, 2 Februari 2012

Kabupaten Mamasa

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mamasa yang Madani Dalam Ikatan Kondosapata Wai Sapalelean

Empat Strategi Pembangunan Kabupaten Mamasa 1. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik/goog governance.

2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui Pembangunan Berbasis Masyarakat (Gerbang Sismark).

3. Mendorong berkembangnya dunia usaha para pelaku ekonomi.

4. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan norma budaya dalam kehidupan masyarakat.

Ramlan Badawi Bupati

Benhard Buntutiboyong Sekkab

LBH: Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia Jeblok SURABAYA --Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Surabaya mencatat turunnya indeks kemerdekaan pers Indonesia pada 2012 dari posisi 117 pada 2011 menjadi 146.

"Kami menyampaikan keprihatinan atas turunnya peringkat Indonesia dalam World Press Freedom Index 2012 yang dikeluarkan Reporters Without Borders," kata Direktur LBH Pers Surabaya Athoillah, hari ini.

Menurut dia, turunnya posisi Indonesia dalam penilaian organisasi masyarakat sipil berbasis di Paris yang mempromosikan dan memperjuangkan kemerdekaan informasi di dunia itu disebabkan banyak faktor. "Tajamnya penurunan posisi itu berkaitan erat dengan ba-

nyaknya kekerasan dan upaya menghalang-halangi kemerdekaan pers di Indonesia serta kurangnya penegakan hukum yang berujung pada impunitas," katanya.

Selain itu, belum tuntasnya berbagai kasus pembunuhan jurnalis semakin menambah anjloknya posisi Indonesia. Dalam posisinya saat ini, kemerdekaan pers Indonesia berada di bawah Filipina (140), Gambia (141), Rusia (142), Kolombia (143), Swaziland (144), dan Republik Demo-kratik Kongo (145). Posisi Indonesia sama dengan negara Malawi (146).

"Kami menilai turunnya peringkat Indonesia itu merupakan peringatan bagi pers terkait masih kuatnya ancaman terhadap kemerde-

kaan pers. Banyaknya kekerasan terhadap pers yang seiring dengan belum adanya kesungguhan aparat hukum untuk menindaknya," katanya. Selain kekerasan fisik, LBH Pers Surabaya juga menilai, keputusan politik dan kebijakan negara juga menjadi ancaman kemerdekaan pers, di antaranya munculnya UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. "Karena itu, kami mendukung sejumlah pihak yang tergabung dalam Koalisi Advokasi UU Intelijen Negara mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas sejumlah pasal dalam UU Intelijen yang kami anggap bermasalah itu," katanya. Koalisi itu mencatat sejumlah pasal bermasalah dalam UU itu yakni Pasal 1 ayat (4),

ayat (8), Pasal 4, Pasal 6 ayat (3) yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 1 ayat (6) yang bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945; dan Pasal 22 ayat (1) yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, Pasal 25 ayat (2) dan ayat (4) yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945; Pasal 26 juncto Pasal 44 dan Pasal 45 yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; dan Pasal 29 huruf d juncto Penjelasan Pasal 29 huruf d yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (4) dan Pasal 28E ayat (1) serta Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. (net)

Ical Terima Maaf Ramadhan Pohan

BKM Negara Bakti Bangun Posyandu POLEWALI -- Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Negara Bakti Kelurahan Darma Kecamatan Polewali berhasil membangun posyandu. Sarana kesehatan ini dibangun di Lingkungan Koppe atas untuk masyarakat ini dibangun di Lingkungan Koppe bersumber dari dana stimulan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan serta swadaya murni masyarakat setempat.

Pimpinan kolektif BKM Negara Bakti, Muhammad mengatakan pembangunan posyandu ini berdasar pada perengkingan skala prioritas kebutuhan dan kemendesakan warga Lingkungan Koppe yang diperuntukkan bagi ibu, anak dan balita, khususnya warga yang kurang beruntung. Posyandu ini dibagun diatas hibah lahan warga berukuran 3x5 m2 menghabiskan biaya bila dinominalkan sebesar Rp 25.250.000,- yang bersumber dari dana stimulant program Rp 17.250.000,- dan swadaya hibah lahan, tenaga maupun material sebesar Rp 8.500.000,-.

Selain kegiatan pembangunan posyandu, lanjut Muhammad, ada juga kegiatan yang sedang berjalan, yaitu pembangunan jembatan dua unit, pengerasan jalan, lampu jalan tiga unit, pembangunan MCK plus air bersih, Drainase, plat

duicker, penambahan modal dan pelatihan kewirausahaan.

Sebenarnya lanjut Muhammad ada 22 kgiatan pro-poor yang terdiri dari tiga aspek tri daya yaitu kegiatan sosial, ekonomi dan lingkungan diprogramkan BKM Negara Bakti Kelurahan Darma.

Realisasi pembangunan posyandu tersebut mendapat kunjungan dari Satker Kabupaten PNPM-MP, Abkar Abdullah, PPK Kabupaten, Bahar, Asisten Koordinator Kota Bidang Pemberdayaan Masyarakat PNPMMP, Asep Budi, Koordinator Forum BKM Kecamatan Pole-

wali, S. Mahmud, akhir pelan lalu.

Satker Kabupaten PNPM-MP, Abkar Abdullah mengungkapkan bahwa empati dan semangat dari kegiatan semacam ini harus didorong tumbuh dan lebih dikembang lagi dikemudian hari. Ia berharap mudah- mudahan kegiatan ini menggugah pemerintah daerah baik Pemprov Sulbar maupun Pemkab, agar memprogramkan, mengalokasikan dana pemberdayaan yang ada pada dinas terkait sebagai wujud keberpihakan pada masyarakat utamanya warga miskin. Sementara itu, warga dan

NET

kader posyandu mengaku sangat gembira dan berterima kasih kepada pihak BKM dan program karena telah dibangunnya satu unit posyandu di wilayah mereka, selama ini kader setempat melakukan aktifitas pelayanan terpadu di halaman rumah warga. "Kami bersyukur karena mimpi kami dapat diwujudkan, kami berharap program ini tetap berlanjut karena sangat membantu masyarakat utamanya masyarakat yang kurang beruntung sehingga kelak dapat hidup sejajar sebagaimana layaknya masyarakat lain,” tandasnya. (mkb)

RADAR/IST

POSYANDU. BKM Negara Bakti Darma berhasil membangun posyandu di Lingkungan Koppe. Sarana ini sudah lama dinantikan tetapi baru dapat direalisasikan melalui program PNPM Mandiri Perkotaan.

JAKARTA--Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie mengaku telah menerima permohonan maaf dari Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan, terkait tudingannya bahwa PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) adalah ATM Aburizal Bakrie.

"Secara pribadi, saya sudah menerima permohonan maaf Ramadhan Pohan dan beliau mengakui kesalahannya. Saya juga sebenarnya tidak mau mempersoalkan masalah itu dan meminta kuasa hukum menarik laporan ke Bareskrim Mabes Polri," hal itu ditirukan Ketua DPP Partai Golkar Ade Komarudin, usai menghadap Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, hari ini, di Jakarta.

Menurut Ade Komarudin, apa yang dilakukan kuasa hukum Ical, sebenarnya sudah melalui mekanisme dan prosedur. Sebab, sebelumnya juga sudah dilayangkan somasi sebagai peringatan.

"Kalau sudah memfitnah seseorang, apalagi menyangkut nama baik Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, siapapun pasti akan bereaksi.

Apalagi pernyataan yang disampaikan bukan saja fitnah, tapi juga pembunuhan karakter (character assasination). Itulah persoalannya, sehingga banyak yang marah," kata Ade. Ade juga mengakui, sebagai sesama partai yang tergabung dalam koalisi, memang tidak sepantasnya ada pernyataan seperti itu. Apalagi, Partai Golkar sudah berkomitmen mendukung pemerintahan SBY hingga 2014.

"Saya kira, ini menjadi pembelajaran bagi semua orang untuk berhati-hati menyikapi persoalan dan tidak saling menyinggung perasaan. Saya kira, sikap Pak Ical yang mau menerima permohonan maaf membuktikan dirinya selalu bersiap legowo dan rendah hati.

Apalagi bila seseorang sudah mengakui kesalahan, sepantasnya kita juga memaafkan. Yang penting, kedepan jangan sampai terulang lagi," kata Ade. Sebelum kuasa hukum Aburizal Bakrie Rudy Alfonso, Kamis (31/1), secara resmi melaporkan Wasekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan ke Bareskrim Mabes Polri.

Menurut Rudy pihaknya melaporkan Ramadhan atas tuduhan pencemaran nama baik, sesuai Pasal 310 dan 311 KUHP. "Jika terbukti sesuai Pasal 310 ayat (1), Ramadhan bisa diancam sembilan bulan. Sedangkan bila terbukti sesuai Pasal 310 ayat (2), bisa diancam satu tahun plus empat bulan penjara.

Bahkan terbukti sesuai dengan Pasal 311, Ramadhan bisa diancam empat tahun penjara. Kami juga sudah memiliki bukti-bukti kuat dan melanjutkan kasus ini sampai ke pengadilan," tegas Rudy.

Menurut Rudy, pada 6 Januari 2011, Ramadhan Pohan mengatakan di JPNN bahwa PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) adalah ATM Aburizal Bakrie.

Pernyataan Rama-dhan itu pun dikutip berbagai media, dan sangat meresahkan kader Golkar. (net)

>>>>>> HUBUNGI BAGIAN PERIKLANAN: MAWARNI SUMARGOLANG, 0426-22138 Hp: 081241843180

HOT LINE:

E-mail: radar@radarsulbar.com

Online: radarsulbar.com IKLAN BARIS RADAR SULBAR

MAMUJU -- JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50,TLP. 0426 -22138. MAJENE -- JL. JEND SUDIRMAN NO. 167,TLP. 0422-21157. POLMAN -- JL. MR.MUH.YAMIN NO. 76,TLP. 0428-23203.

BURSA OTOMOTIF

DIJUAL RUMAH

DIKONTRAKKAN

DIJUAL TANAH

RENTAL MOBIL

VITAMIN OTAK

LOWONGAN

DIJUAL MOBIL LGX 2.0 TAHUN 2001. Rp 120 JUTA (NEGO) HUB : 081 354 738 087

DIJUAL Rumah : Luas 325 M2 di Jl. H.A. Endeng No.1 Tanah : 610 M2 di Jl. Muh. Husni Thamrin Hub : Hp 081 355 399 133 Alamat: Jl. Urip Sumoharjo No. 51 Mamuju

DIKONTRAKKAN Rumah BTN Axuri Blok D, No.10 Hub : 081 342 594 559

CV. BINTANG ARIF RENTAL Tersedia semua jenis Mobil Berpengalaman dalam Rental (Harga Damai) Jl. Abd. Syakur, Depan Bank Panin Hp : 085 255 438 888 / 085 340 791 111

DIJUAL RUMAH

DIJUAL Rumah, Ukuran 7x13 M di Batupannu, Bersertifikat Luas 245 m2.Harga 80 juta (nego) Hub : 085 342 900 751

DIJUAL TANAH / PENGINAPAN, LUAS 6 x 26 DENGAN JUMLAH 16 KAMAR PERMANEN DI JL. NELAYAN III MAMUJU, HUB : 081 355 372 037 TANPA PERANTARA

VITAMIN OTAK Buktikan anda menjadi lebih cerdas dengan mengkomsumsi Vitabrain Optimasi Otak. Garansi 110 % Hub : dr. Fadly S. Hp. 085 242 477 011 085 656 210 118

PERUSAHAAN EROPA mencari tenaga kerja, Untuk Pelatihan Management Selama Pelatihan dibayar Rp. 500rb - Rp. 1 Jt Persyaratan : - Pria/Wanita maks. 28 tahun ( masih single ) - Pendidikan minimal SMU/SMK Sederajat, Diploma, dan Sarjana - Suka bekerja keras, serta bisa bekerja sama dalam satu tim.

PENGALAMAN TIDAK DIUTAMAKAN. (LPM - Jl. Budi Utomo PEKKABATA POLMAN ) Info Lebih Lanjut hubungi CP : 085 255 031 187 - 081 998 622 951

BURSA OTOMOTIF DIJUAL MOBIL KIJANG LGX 2.0 Tahun 2001 Rp. 120 Juta harga masih bisa nego kondisi mulus dan plat Nomor cantik.

Hub : 081 354 238 087

DIJUAL RUMAH DIJUAL Rumah Bersertifiikat Hak Milik (SHM) Luas 112 M2 . Terletak di Jl. Mangga sekitar Pasar Sentral Mamuju. HUB: 082196368995

DIJUAL RUMAH DIJUAL Satu unit rumah di BTN Marwah Griya Residence Sarampu (Dari Pertamina Sarampu belok kanan) blok B/5, type 36 ukuran 6X12 m. Hubu-ngi: 085213945004

DIJUAL RUMAH DIJUAL Tanah Ukuran 10 X 20 m2 Didaerah Cece, Harga 40 Jt Hub : 085 210 791 333

DIJUAL RUMAH DIJUAL Rumah /Lokasi Jl. WR. Monginsidi No. 33 Sertifikat (SHM) Luas 776 M2 Hub : 085 299 817 758 Telp : 0426-21625

DIJUAL Rumah/Tanah di Jl. Cut Nyak Dien No. 16 Karema Mamuju LB : 100 M2 LT : 613 M2 Harga Nego Hub : 081 354 699 588

DIJUAL RUMAH DIJUAL Rumah+Tanah LB:110 M2 LT:613 M2, Di JL. Cut Nyak Dien Karema Mamuju Kota Berada di zona Exklusif dan cocok untuk Usaha Ruko-Resto Hub : 081 354 699 588 / 082 191 254 686

DIJUAL TANAH DIJUAL Tanah dan Bangunan ukuran 9x20 di Rangas Mamuju. Kuran lebih 500 m dari Kantor Gubernur Sulbar. Harga Rp. 150 Jt, tanpa perantara.

HUB: 085398239889

SERBA ANEKA TELAH HADIR di Kota Mamuju TOKO ABADI JAYA Grosir Sepatu/ Sandal Menjual berbagai macam jenis Merk Sandal, Sepatu, AP Bots DLL Alamat Jl. H. Abd. Syakur (depan pasar baru) HP : 081 241 684 957

DIJUAL RUMAH

DIJUAL TANAH DIJUAL Tanah kurang lebih 1 ha Jl. Martadinata Hub : 081 342 209 050/0426-22451 Harga : 300.000 permeter

DIJUAL TANAH

DIJUAL RUKO DI JUAL RUKO 1 Lantai 2 Petak, Luas 7 X 15m Dengan Harga 500 juta ( Bisa Nego) Terletak di Jl. Cik Ditiro HUB : 081 343 984 005 / 085 242 959 161 (Tanpa Perantara)

DIJUAL TANAH

KLINIK KOMPUTER KLINIK KOMPUTER Service, Hardware & Meintenance Hp : 081 341 664 727 / 082 189 155 444/ 085 255 554 409 Alamat : Pasar Baru, Mamuju

BURSA OTOMOTIF

CHECK UP PANGGIL. Gula Darah 15 RB, Asam Urat 20 RB, Kolesterol 30 RB Triglycerd 30 RB. Hub:085242396953/ 081245672169

JUAL Motor Honda Revo warna kuning th 2008 Plat DC Surat-Surat Lengkap dan Kondisi Oke Bisa Nego. Hubungi: 085242550013-085395750002

BENGKEL LAS

BURSA OTOMOTIF

BURSA OTOMOTIF

DIJUAL CEPAT : Kijang 94 Silver Metalic 60 jt, 2 Sedan KIA 2005 Merah & Hitam 45 jt, dan 1 Sedan FORD + AC Dingin '86' 30 jt, Bs Nego Hub: 085 255 566 602085 255 566 603.

DIJUAL MOTOR HONDA CS1 MERAH Tahun 2010, Mulus Jarang Pakai 14 Juta Nego (KM Baru 3000) Hub : 0811425294

DIJUAL TANAH Ukuran 10x15 M2 di Jl. Sallang Baru Manding Polewali (Belakang Perumahan Taman Manding Raya) Hrg. 25 juta (nego).

Hub: 081355051455

DIJUAL TANAH

DIJUAL TANAH

DIJUAL TANAH UKURAN 2.400 M² LOKASI ±500 M DARI PERSIMANGAN LIMA. ARAH KE KALI MAMUJU (DEPAN INSTALASI 1 PDAM) TANPA PERANTARA. HUB : 081354683755

DIJUAL TANAH DENGAN UKURAN 17x35 DI JALAN POROS TAMPA PADANG (400 M DARI BANDARA) HUB : 081 343 900 351

Bengkel Las Masagena Steel Mengerjakan Steel Construction, Pagar Tempa, ralis, Stainless, Canopy, Aluminum Dll Hub : Muhammad Bahri, 085 299 299 559 Alamat : Jl. Pababari No. 77 Mamuju-Sulbar

SERBANEKA

LOWONGAN

JUAL TANAH. + Ukuran 4,4 Hektar Di Jalan Baru (Jalur Dua) Hub; 08124252975

TOKO HARAPAN JAYA Grosir Pakaian Jadi, Alamat: Ruko Blok A. No. 16 Pasar Baru MamujuSulbar, HP. 081 210 174 222

MAU berbisnis loket pembayaran PLN, TELKOM, dll? software gratis (promo) tel/SMS :083876444333 PT.ABHIMATA

CHEK UP PANGGIL

DIJUAL Tanah Perumahan ukuran 10 x 15 m2 dekat Villa Gubernur Sul-Bar di Jalan Tueke Rangas.

Harga Rp 13 Juta tanpa perantara Hub : 085255506373 081241200073

DIJUAL TANAH

MAU BISNIS

DIBUTUHKAN : Sekretaris Administrasi, Driver Lamaran diantar Langsung ke UKM CENTRE Jl. Teuku Umar No1 Mamuju

SERBANEKA ALAT PERAGA DAK SD & SMP ready stok (100%) sesuai juknis 2010, rekanan yg menang tender / uji petik 085214141201 / 081519464055 - kdn.co.id

SERBANEKA KREDIT untuk usaha (Proyek, SPBU- Developer, Konstruksi) Jaminan Sertifikat Hub : 0367-3692481/ 0812 9879 7104

14

Radar Pasangkayu

RADAR SULBAR Kamis 2 Februari 2012

Alat Kelengkapan DPRD Matra Dirolling REPORTER : SYAMSUDDIN HB EDITOR: MAHBUB AMIRUDDIN PASANGKAYU -- Rencana rolling alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mamuju Utara (Matra), baik ketua fraksi maupun komisi kian terdengar. Aroma penyegaran diperkirakan digelar minggu kedua Februari. Perputaran kelengkapan DPRD Matra masa bakti 20092014 diatur dalam tata tertib DPRD, yakni maksimal 2,5 tahun.

Rolling sekaligus untuk penyegaran dalam memantapkan kerja DPRD sebagai wakil rakyat yang duduk di parlemen hingga akhir masa bakti.

Penyegaran dalam institusi terhormat diharapkan mampu menjawab tantangan yang lebih kompleks ke depan. Jabatan Ketua komisi hendaknya berdasarkan disiplin ilmu dan mampu bekerja secara profesional serta tetap

mengedepankan kepentingan publik. Uksin Djamaluddin yang juga salah satu unsur pimpinan DPRD Matra membenarkan, rolling kelengkapan DPRD Matra akan dilaksanakan pada minggu kedua Februari. Rolling wajib dilaksanakan karena sudah diatur dalam undang-undang yang dijabarkan dalam tata tertib DPRD paling lambat 2,5 tahun.

"Rolling kelengkapan DPRD wajib dijalankan karena diatur undang-undang," jelas Uksin di ruang kerjanya.

Selain diatur dalam undangundang, rolling juga merupakan bentuk penyegaran di fraksi dan komisi dalam rangka melayani masyarakat dan merespon cepat aspirasi serta mempermantap fungsi pengawasan.

"Penyegaran ini hendaknya dapat melayanani publik dan merespon cepat aspirasi masyarakat," harap Ketua DPD PAN Matra ini. (**)

PEMANTAPAN. TP PKK Matra Nyonya Hj Erni Agus melakukan rapat pemantapan dan kesiapan melaksanakan lomba bersih dan sehat tingkat desa dan kecamatan di Ruang Kerja Bupati Matra, Rabu 1 Februari 2012.

RADAR/ SYAMSUDDIN HB

PKK Siap Turut Bangun Daerah PASANGKAYU -- Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Mamuju Utara (Matra) menggelar rapat program kerja lomba tingkat desa, kecamatan dan kabupaten di Ruang Kerja Bupati Matra, Rabu 1 Februari.

Acara ini dihadiri Sekda Matra HM Natsir dan Ketua Tim penggerak PKK Hj Erni Agus serta seluruh kepala SKPD lingkup Pemkab Matra. Acara ini diharapkan turut andil menyukseskan program yang sedang dicanangkan sekaligus

membantu pemerintah membangun daerah.

Ketua Tim Penggerak PKK Matra Hj Erni Agus yang didampingi wakil Ketua Tim penggerak PKK Matra Hj Sitti Rabiah Saal, mengharapkan, keterlibatan seluruh SKPD dalam kegiatan yang akan segera dilakukan PKK. Tanpa keteribatan SKPD, program itu tidak akan berjalan sukses. "Keterlibatan semua SKPD diharapkan turut andil pada program ini," pintanya.

Sekda Matra HM Natsir

menyampaikan beberapa hal untuk merealisasikan kegiatan yang dilaksanakan PKK, termasuk membentuk tim kecil. Prestasi desa hingga kabupaten dalam lomba berdasarkan hasil evaluasi tim di lapangan, menurut Natsir, merupakan cikal bakal dari program Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat (Gema d'Smart). "Program PKK dalam lomba ini merupakan cikal bakal dari program pemerintah," pungkasnya. (sym/mba)

9 Legislator Ikuti Bintek Juknis Dana DAK PASANGKAYU -- Untuk meningkatan Kapasitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam fungsi kepengawasan terhadap penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pengetahuan tentang UndangUndang Pemilu, sembilan anggota DPRD Matra Senin depan rencananya melakukan Bimbingan Teknis (Bintek) di Jakarta.

Wakil Ketua DPRD Matra Uksin Djamaluddin, mengatakan, bintek ini merupakan yang pertama di tahun 2012. Rencananya ada dua materi yang akan diikuti sembilan Anggota DPRD. Khusus materi Bintek tentang penyaluran dan teknis penggunaan dana DAK yang mengalami banyak perubahan, kesembi-

POTRET PASANGKAYU

lan Anggota DPRD yang berangkat mengikuti bintek pengetahuan dalam pengawasan teknis penggunaan DAK secara lebih mendalam.

"Sehingga nantinya dalam rangka pengawasan jalan penggunaan DAK, anggota DPR tak lagi terkendala," harap Uksin yang juga Ketua DPD PAN Matra. (ndi/mba)

Rubrik Khusus Humas Pemkab Mamuju Utara

RADAR/SYAMSUDDIN HB

RAPAT. Ny Erni Agus saat memimpin rapat pemantapan lomba desa tingkat kabupaten di ruang rapat Bupatri Matra.

Proses RUU KUB Masih Pro-Kontra JAKARTA- Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ali Maschan Moesa mengatakan, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) tidak boleh dipaksakan untuk meyakini suatu kepercayaan atau agama.

"Artinya negara harus memberikan kebebasan dan melindungi WNI dalam memeluk kepercayaannya masing-masing.

Tidak bisa warga negara dipaksa untuk meyakini kepercayaan atau agama yang dipilihnya. Bahkan ada juga masyarakat yang secara diam-diam tidak berTuhan, jangan dipaksa-paksalah. Kerukunan beragama penting tapi penting juga lagi kebebasan beragama," beber Ali, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (31/1).

Dijelaskannya, proses RUU

Kerukunan Umat Beragama (KUB) sudah berjalan di Komisi VIII. Namun, masih ada pro kontra terkait RUU yang merupakan inisiatif DPR tersebut akan diselesaikan pada 2012 atau tidak.

Pasalnya, Komisi VIII juga harus menyelesaikan RUU tentang Kesetaraan Gender dan RUU Haji yang kini menjadi prioritas.

"Saya sebenarnya ingin RUU Kerukunan Umat Beragama dibahas dan bisa selesai tahun ini. Sudah diusahakan tapi internal masih ada pro kontra di komisi VIII," tuturnya.

Menurutnya, untuk membahas RUU KUB tidaklah mudah karena menyangkut hal yang sensitif. Malah, gagasan dari Komisi VIII ingin menghindari persoalan sensitif itu. Misalnya,

dalam pasal 15 menyangkut tempat ibadah yang merupakan salah satu isu sensitif.

"Meski draft sudah ada, tapi untuk bahas RUU itu tidak mudah karena menyangkut hal sensitif. Menurut saya, persoalan itu tidak perlu dihindari," ujarnya.

Ditambahkannnya, RUU KUB sangat penting untuk menguatkan pluralisme dan kemajemukan bangsa. Kaum minoritas di negeri ini juga harus mendapatkan perlindungan.

"PKB sebenarnya tidak ada persoalan. Namanya memang RUU Kerukunan Umat Beragama, tapi saya pikir lebih baik namanya diganti menjadi RUU Kebebasan Umat Beragama," tandasnya. (jpnn)

Karwo Mengaku Siap Gantikan Anas SURABAYA - Gubernur Jatim Soekarwo mulai menunjukkan sinyal untuk maju sebagai Ketua umum DPP Demokrat. Hal itu diungkapkannya usai acara pelantikan pengurus PWI Jatim di Gedung Grahadi, Selasa (31/1).

"Ya, kalau Dewan Pembina yang minta siapapun kader Demokrat itu tentu pasti siap,"

katamya.

Namun orang nomot satu di jajaran pemerintahan Jatim tersebut menyatakan bahwa sejauh ini belum ada tawaran apapun. "Pertemuan di Cikeas minggu lalu itu tidak membicarakan masalah tersebut," ucap pria yang juga anggota dewan pembina DPP Partai Demokrat itu.

LEGISLATIF MATRA

Ketika ditanya sekali lagi tentang kesiapannya mengganti Anas,jawaban Soekarwo tetap.

"Kok ditanya lagi.Kalau ketua dewan pembina yang minta sebgai kader Demokrat saya harus siap. Sudah,sudah jangan tanya lagi.Wong belum ada perintah apapun kok," tutur pria kelahiran Madiun itu. (jpnn)

Rubrik Khusus DPRD Kabupaten Mamuju Utara

RADAR/SYAMSUDDIN HB TERIMA ASPIRASI. Wakil Ketua DPRD Matra Uksin Djamaluddin bersama Anggota DPRD Matra Dahri saat menerima aspirasi di ruang kerjanya.

Kamis, 2 Februari 2012

Infotainment 15

RADAR SULBAR

Bajaj

Ingin Bangkitkan Warkop DKI Grup komedian, Bajaj kembali hadir mengocok perut lewat film keduanya PENGANTEN POCONG. Setelah BEBEK BELUR, di film terbarunya trio Aden, Isa, dan Melky itu tetap kompak tampil bertiga.

"Pertama syuting sebulan tapi scene-nya sedikit. Tapi yang sekarang dua minggu tapi lama munculnya jadi pemain utama," ujar Aden ditanya tentang beda film pertama dan kedua Bajaj.

Ditemui di Mitra Film Lab, kawasan industri Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa 31/ 1/2012, Aden berdua dengan Isa menjelaskan peran mereka di film. "Isa jadi Rangga pacarnya pemeran utama. Awalnya bukan aku pacarnya, tapi Melky. Kami minta supaya diubah biar lucu ceweknya lebih milih cowok yang lebih jelek," ujar Isa. Meskipun judulnya berbau horor, namun flm ini murni komedi. Apalagi mereka beradu akting dengan pemain Srimulat seperti Yati Pesek dan Tarsan. "Komedi pasti, tapi nggak bisa bercanda melulu. Ada script, kita ikuti script mereka. Ada Srimulat juga, jadi ngikutin gaya humor mereka," lanjut Isa. Namun, mereka mengaku belum puas dengan hasil yang mereka raih. Mereka ingin Bajaj bisa setenar dan legendaris seperti Warkop DKI dengan film-filmnya.

"Puas sih enggak, pengen nyoba yang lain.

Pengen kayak Warkop zaman dulu. Mudahmudahan ke depan ada produser yang ngajak lagi. Untuk bikin film pure komedi," harap Aden. (net)

Katy Perry Lewati Rekor Timberlake Dan Gaga

Sinopsis

Ade Selalu Dekat Di Hati

PROSESI pemakaman komedian sekaligus presenter Ade Namnung di Taman Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas Jakarta Timur, sempat disiarkan secara langsung oleh salah satu stasiun televisi dan disaksikan oleh sejumlah sahabat Ade di program acara musik Dahsyat.

Ketika tayangan berlangsung, salah satu presenter Dahsyat, Ayu Dewi terlihat menitikkan air mata. Ayu mengaku, kenangan manis bersama Ade Namnung selalu membekas di hatinya. Ayu pun menceritakan kedekatan dirinya dengan komedian bertubuh tambun itu.

"Mungkin kalau orang baik selalu dekat aja di hati. Momen-momen dulu di awal karir kita bareng. Dia selalu ngajarin, bikin kita nyaman dan orangnya tuh selalu ceria. Itu yang bikin kita se-

makin senang dekat dia," ujarnya saat ditemui di Studio RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta, Rabu 1 Februari 2012.

Ayu pun mengungkapkan bahwa Ade adalah sosok teman yang tak pernah sedikitpun merasa gengsi. Dengan siapapun, Ade selalu mengumbar keramahannya. "Dia itu nggak pernah gengsi untuk menyapa duluan dan selalu tahu banget menempatkan diri dan membuat temantemannya sayang," tambahnya.

Ayu menambahkan, ada lagi kenangan yang tak bisa ia lupakan saat almarhum masih hidup, yakni ketika Ayu berangkat menunaikan ibadah umroh.

"Jadi, yang paling keinget waktu dia umroh tahun lalu. Sebelum dia, kan aku duluan, dia nitip disebutkan namanya (dipanggil) saat aku umroh biar bisa datang.

Enggak lama dia umroh juga. Saat dia

Volcano Kamis 2 Februari 2012 Pukul 23.00 WITA Mike Roark (Tommy Lee Jones), kepala kantor manajemen bencana di Los Angeles terpaksa membatalkan liburannya setelah gempa bumi dan aktivitas vulkanik terjadi. Seorang ahli geologi, Dr. Amy Barnes (Anna Heiche) yang membantunya, memprediksi aktivitas gunung berapi itu akan mengancam Los Angeles. Di saat itulah lava mulai menyembur dari dalam tanah. Kini mereka berusaha merancang cara untuk meminimalisir korban. Saksikan Volcano, hanya di Global TV 100% Seru

umroh aku juga minta, biar bisa balik lagi umroh. Perhatiannya sama orang lain tinggi banget," tuturnya. Wanita yang dijuluki sebagai presenter kocak itu juga mengaku, menyesal isi pesannya yang ia kirimkan lewat BlackBerry Messenger belum sempat terbaca oleh Ade. "Pernah, waktu pertama kali dia sakit aku sempat BBM tapi kayanya belum sempat dibaca. Itu sih yang paling nyesel," katanya.

Presenter dan komedian Syamsul Effendi, yang dikenal dengan nama Ade Namnung, tutup usia, Selasa 31 Januari 2012, pukul 11.45 WIB. Terkenal sebagai pembawa acara 'Tawa Sutra,' Ade meninggal di usia 34 tahun.

"Insya Allah dengan berpulangnya dia, dia bisa merasa lebih baik ya," doa Ayu untuk Ade. (net)

Pesan Terakhir Aming untuk Ade Namnung

Meski gagal melampaui rekor lagu legendaris milik Michael Jackson, Bad, tapi Katy Perry berhasil meraih prestasi baru di tangga lagu bergengsi, Billboard. Melalui single terbarunya, The One That Got Away, Katy Perry berhasil melewati rekor Justin Timberlake bahkan Si Mother Monster, Lady Gaga.

Sebelumnya Justin Timberlake dan Lady Gaga mampu bertahan di tangga lagu pop Billboard selama 4 kali berturut-turut. Baik Justin maupun Gaga sama-sama mengirimkan single perdana dari album mereka, FutureSex/LoveSounds dan The Fame.

Sementara lagu milik Katy Perry, The One That Got Away, yang merupakan single keenam Katy akhirnya mampu menduduki posisi puncak selama 6 minggu. Pada pekanpekan sebelumnya, single Katy Perry seperti One of the Boys, Hot N Cold dan Waking Up in Vegas lebih dulu menempati posisi tersebut.

Secara keseluruhan, Katy Perry sudah mengirimkan 8 singlenya ke puncak tangga lagu pop Billboards. Dengan begitu Katy menempati posisi ke 2 di 19 tahun terakhir sejarah Billboard. Tahta Teratas masih dipegang Rihanna, posisi di bawah Katy ditempati secara berturut-turut oleh Lady Gaga, Pink dan Britney Spears. (net)

Jadwal Acara 02:30-03:00 SEPUTAR INDONESIA MALAM 03:00-05:00 - no data 05:00-05:30 ASSALAMU'ALAIKUM USTADZ 05:30-07:00 SEPUTAR INDONESIA PAGI 07:00-08:30 GO SPOT 08:30-12:00 DAHSYAT 12:00-13:00 Infotainment INTENS 13:00-13:30 SEPUTAR INDONESIA SIANG 13:30-15:30 SINEMA SIANG 15:30-16:30 KABAR KABARI 16:30-17:00 TOM AND JERRY 17:00-18:00 SILET 18:00-19:30 SEPUTAR INDONESIA 19:30-20:00 DEWA 20:00-23:30 MEGA SINETRON : BINAR BENING BERLIAN 23:30-01:30 SPORTACULAR UEFA EURO 2012

KEPERGIAN presenter sekaligus komedian Ade Namnung mengejutkan banyak orang. Bahkan aktor kocak yang juga merupakan sahabat Ade Namnung, Aming mengaku menyesal tak sempat menjenguk Namnung saat kondisinya dikabarkan mulai membaik.

"Bukan cuma kaget, tapi kesel juga, karena sebelumnya gue mau nengok ke Cibubur tapi nggak sempat karena lagi syuting. Jadi gue nggak jadi nengok. Nah kemaren kaget kok meninggal, padahal sempet sehat, bisa ngomong dan nggak separah yang diperkirakan," ujarnya usai mengantar kepergian almarhum di TPU Kebon Nanas, Rabu 1 Februari 2012.

Aming ingat, sebelum Ade meninggal, dirinya sempat melontarkan pesan khusus untuk Namnung. Kondisi tubuhnya yang sangat subur, membuat Aming khawatir. Aming pun mengaku pernah berpesan kepada Ade soal penting-

nya berolahraga. "Sempet ngomong, untuk orang kayak kamu penting olahraga.

Gue sering ngomong juga ke Pretty dan sama orang-orang bertubuh besar, karena rentan penyakit jantung," tuturnya.

Aming menceritakan saat terakhir ia bertemu dengan ade ketika syuting program komedi. Aming masih merasa tak percaya, sahabatnya itu telah pergi untuk selamanya.

"Terakhir ketemu waktu syuting OVJ, kita papasan di pintu. Bukannya nggak nerima, tapi pasti ada sesuatu di balik meninggalnya beliau," ungkapnya.

Walaupun begitu, Aming menyatakan sosok Ade Namnung adalah sosok yang baik dan selalu dekat dengan siapa saja.

"Dia memang dekat dengan siapa saja.

Alhamdulilah waktu meninggal nggak dibikin lama. Gue berharap yang terbaik buat dia dan diterima amal baiknya," ujarnya. (net)

Jadwal Acara 01:00 02:30 03:00 03:30 05:00 06:30 07:00 08:00 10:00 10:03 11:00 12:00 12:03 13:00 13:30 15:00 15:03 15:30 16:00 17:00 17:03 18:00 18:30 19:30 20:30 21:00 21:03 22:30 23:30 23:33 24:30

SCTV FTV Utama Liputan 6 Malam Buser SCTV Sinema Dini Hari: When Zachary Beaver Came To Town SL Liputan 6 Pagi Potret Menembus Batas Infotainment : "Was Was" SCTV Musik : "SL Inbox" Liputan 6 Terkini Infotainment : "Halo Selebriti" SCTV FTV Pagi: Jangan Sedih Jempol Digoyang Liputan 6 Terkini SCTV FTV Pagi: Jangan Sedih Jempol Digoyang SL Liputan 6 Siang SCTV FTV Siang: Montir Matre Liputan 6 Terkini SCTV FTV Siang: Montir Matre Infotainment : "Status Selebriti" SCTV Reality : "Uya Emang Kuya" Liputan 6 Terkini SCTV Reality : "Jebakan Betmen New" SL Liputan 6 Petang Serial Istimewa : "Anak Kaki Gunung" Serial Istimewa : "Garuda Impian" SCTV Sinetron : "Aliya" Liputan 6 Terkini SCTV Sinetron : "Aliya" Film Layar Lebar : "Baik-Baik Sayang" Liputan 6 Terkini Film Layar Lebar : "Baik-Baik Sayang" SCTV FTV Utama: Tukang Cuci Si Bos

Rod Stewart Tendang Bola ke Penonton ROD STEWART memang layak disebut penyanyi legendaris yang fenomenal. Ia sukses menghibur penggemarnya di tanah air lewat konsernya yang bertajuk 'The Greatest Hits Rod Stewart' yang digelar tadi malam, 31 Januari 2012 di JCC Senayan.

Rod mengawali konsernya dengan membawakan lagu berjudul 'Love Train'.

Melihat antusiasme penonton, Stewart segera melanjutkan aksinya dengan tembang 'Tonight the Night' dan 'Having a Party', It's a Heatrache ,'Some Guys', 'First Cut' dan 'Baby Jane'.

Histeria penonton tak terelakkan saat sang pujaan melantunkan hits 'Talk About It'. Untuk memuaskan para penggemarnya, Ia pun menyanyikan beberapa lagu seperti 'Downtown Train', 'Have I Told You Lately', 'Reason To Believe', 'Rainy Nigt In Georgia', 'Ooh La La'.

Malam itu Rod terlihat santai, Ia pun berhasil membuktikan musikalitasnya selama konser. Berbagai genre musik, mulai dari musik pop romantis, rock n roll, country hingga blues mampu menghipnotis para penggemarnya.

Penonton pun terhibur dengan aksi Stewart bercanda dengan para pemain bandnya di atas panggung. Penyanyi berusia 67 tahun ini tampaknya tak mau menikmati panggung sendiri, beberapa kali dia memberikan kesempatan kepada pengiring band dan backing vokalnya untuk unjuk kebolehan.

Penonton sempat memberi tepuk tangan kepada Stewart saat ia berganti kostum, mengenakan kemeja garisgaris warna warni dipadukan dengan jas corak (seperti batik) bewarna dasar biru dan celana putih yang membuatnya tampil segar.

Ia pun menyanyikan lagu 'Sweet

Rock & Roller', 'Proud Mary', 'Rhytm Of My Heart' dan 'Twisting'. Meski usianya sudah tak lagi muda, Ia tak sungkan menari di atas panggung dengan semangat mengikuti irama musik.

Penonton pun dalam posisi duduk ikut menggerakkan badan ke kiri dan ke kanan melihat semangatnya Rod di atas panggung. Stewart tampil komunikatif, atraktif, terkonsep dan bersemangat selama hampir 2 jam menggelar konsernya. Sound system mutakhir dan lighting menambah istimewanya konser ini.

Usai menyanyikan 'You're In My Heart', Stewart menampilkan beberapa koleksi foto pribadinya di The Celtic Football Club 1888. Hal ini wajar saja, karena sebelum menjadi penyanyi top dunia, Rod memang bercita-cita ingin menjadi pemain profesional. Tak hanya itu Ia bahkan menampilkan dua koleksi foto saat Ia mengenakan pakaian wanita lengkap dengan make up dan high heels yang membuat penonton tertawa.

Tak sampai di situ, sambil melantunkan 'Hot Legs', Stewart kembali memberi kejutan kepada penggemarnya dengan membagi-bagikan bola sepak yang sudah lengkap dengan tanda tangannya kepada para penonton. Lebih dari 30 bola ditendang Stewart dari atas panggung ke arah penonton. Hal ini pun sekaligus ajang Stewart memamerkan keahliannya dalam bermain bola.

Penonton pun dengan semangat dan rebutan berusaha menangkap bola tersebut.

Bahkan sempat terjadi insiden saat Stewart ingin menendang bola ke penonton, bola tersebut mengenai tiang dan akhirnya mengenai badannya. Dia diam dan dengan santai menyanyi lagi.

"Terima kasih Jakarta buat malam ini," kata Stewart.

Usai menyanyikan lagu 'Sexy' , Stewart pun meninggalkan panggung. Namun, penonton tak mau beranjak sampai akhirnya Stewart kembali membawakan lagu 'Sailing','Shake Your Money Maker' dan menutup konsernya. Sebagian besar penonton yang sudah tak muda lagi terlihat menikmati penampilan Stewart. Meski harga tiket dibanderol cukup mahal, tak ada raut kecewa para penonton usai konser digelar. (net)

Stand Up Comedy Battle of Comic Kamis 2 Februari 2012 Pukul 23.30 WITA PENASARAN, bagaimana kalau para comic melakukan stand up comedy bareng? Saksikan Stand Up Comedy: hanya di Metro TV.

16

XPReSI

RADAR SULBAR Kamis, 2 Februari 2012

PENGURUS DPD PARTAI AMANAT NASIONAL MAMUJU UTARA

Hati-hati Pakai Tatto dan Tindik REPORTER: M SOLIHIN EDITOR: MAHBUB AMIRUDDIN

MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS DIKABULKANNYA PK SAUDARAKU

A. ASD AR W AHAB ASDAR WAHAB (KETUA DPD PAN MAMASA)

OLEH MAHKAMAH AGUNG RI (KEBENARAN TETAP DIJUNJUNG TINGGI) TANGGAL, 18 JANUARI 2012

DPD PAN MAMUJU UTARA

UKSIN DJAMALUDDIN, SH.,M.Si

Jamal LB

Ketua

Sekretaris

SECARA medis tatto dan tindik secara berlebihan berisiko terhadap gangguan kesehatan. Resiko tersebut dipicu kebiasaan melakukan tindik maupun tatto dengan tidak memperhatikan faktor kebersihan alat yang digunakan. Bukan hanya itu, tatto dan tindik yang dilakukan secara tidak proporsional mendapat tanggapan negatif dari masya-rakat.

Tidak jarang masya-rakat yang memberikan vonis kepada pelaku tatto dan tindik sebagai pemuda nakal ataupun brutal.

Biasanya yang menjadi alasan melakukan hal tersebut adalah tuntutan gaya hidup serta memenuhi panggilan pergaulan.

Mereka tidak mengin-dahkan dampak yang akan terjadi.

Terhadap fenomene makin maraknya tatto dan tindik, sejumlah siswa SMAN 3 Mamuju memberikan komentar.

Salah satunya Ismail, cowok yang memiliki hobi bermain musik ini mengaku memiliki teman yang sempat terbaring sakit akibat tin-

dik lidah (piercing).

"Luka akibat tindikan di lidahnya membuat teman saya infeksi.

Bahkan selama seminggu lidahnya mengalami pembekakan sehingga susah makan," aku Ismail.

Lanjutnya, selain berpotensi infeksi, luka akibat tindikan serta tatto yang menggunakan jarum tidak steril dan digunakan secara bergantian akan memicu penularan beberapa penyakit. Sebut saja penularan virus yang akan memicu beberapa penyakit seperti HIV AIDS dan Hepatitis.

Muhammad Awalul Amal yang juga siswa SMAN 3 Mamuju membenarkan komentar Ismail. Ia mengungkapkan kaum muda harusnya menghindari hal tersebut.

"Tidak usah mau tampil gaya dengan bermacam-macam tindik dan tatto kalau hal itu akan menimbulkan berbagai penyakit," imbuhnya.

Hal serupa diungkapkan Peppy Christiyani Melvi Pradila.

Cewek yang akrab disapa Peppy

ini menuturkan tindik dan tatto yang dilakukan secara berlebihan tidak akan memberikan manfaat serta memberikan dampak buruk terhadap karirnya masa depan.

"Teman saya yang memiliki beberapa tatto dan tindik ditolak oleh salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Makassar. Menurut saya masih banyak lagi dampak negatif selain hal tersebut," tuturnya. Alasan gaul maupun mengikuti tren harus diimbangi dengan memikirkan masa depan.

Ia berujar gaul bukan saja harus berpenampilan beda, lebih baik berperan aktif di setiap kegiatan internal maupun eksternal sekolah.

Ewika Dwiputri, cewek yang memiliki hobi menyanyi ini mengaku tatto dan tindik yang dilakukan dengan alasan gaya hidup malah berdampak terhadap buruknya pandangan masyarakat.

"Tatto dan tindik akan memberikan kesan negatif. Bahkan masyarakat banyak yang menganggap mereka preman," aku Wiwik. (**)

Pemakaman Almarhumah Hj Darmawati (Ibunda Firdaus Paturusi/Koordinator Sirkulasi Radar Sulbar) Desa Buku Kecamatan Campalagian Polewali Mandar, Rabu 1 Februari 2012

KUNJUNGI KANTOR NSS TERDEKAT * NSS Mamuju Jl. KS Tubun No 36 (Samping Polres) 08121063279

* NSS Majene Jl. Gatot Subroto No. 34 (Depan Pertokoan) 08112719065

*

NSS Mamasa Jl. Ahmad Yani (Pasar Mamasa Depan Rumah Makan Padang) 08112702860

* NSS Topoyo Jl. Masjid Raya Topoyo (Depan Lapangan Bola Topoyo) 08112747323

* NSS Pasangkayu Jl. Poros Pasangkayu (Samping Pegadaian Pasangkayu) 08112747033