Radar Sulbar

RADAR SULBAR Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

KAMIS, 3 MEI 2012

www.radar-sulbar.com

RADAR/HASAN BASRI

PNS TAK TERTIB. Di saat Gubernur Sulbar H Anwar Adnan Saleh menyampaikan menyampaikan amanat upacara peringatan Hardiknas, Rabu 2 Mei 2012 di Lapangan Ahmad Kirang Mamuju, sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) malah berbaris tatk tertib dan ada yang duduk satai serta berlindung dari sinar matahari.

Obed Gugat SK Ramlan

ENERGI

IUP di Lokasi Uranium Terancam Dicabut

REPORTER: CHAERUL MARFAN EDITOR: MUHAMMAD ILHAM

MAMUJU -- Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan Dinas Pertambangan Energi dan Mineral (Distamben) Mamuju di atas titik lokasi uranium Desa Takandeang Kecamatan Tapalang Mamuju akan direvisi, bahkan akan dicabut. Revisi bahkan pencabutan izin tersebut dilakukan mengingat areal yang akan menjadi titik lokasi tambang itu memiliki kandungan alam cukup berbahaya bagi kehidupan manusia, apalagi jika terjadi salah dalam mengelolanya.

Pada wilayah Kecamatan Tapalang, Pemkab Mamuju telah mengeluarkan tiga IUP perusahaan tambang untuk melakukan operasi produksi potensi tambang.

Namun, dua diantaranya yakni Sumber Makmur Alam Indo dan PT Manakarra Multi Mining, merupakan perusahaan tambang yang memiliki IUP di Desa Takandeang.

IUP tersebut ternyata berada di atas titik lokasi potensi uranium yang ditemukan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) saat melakukan penelitian adanya radiasi radioaktifitas tinggi yang mencapai 2000-3000 nsw/jam.

JAKARTA -- Mantan Bupati Mamasa, Obednego Depparinding, menggugat Surat Keputusan (SK) pengangkatan Ramlan Badawi sebagai bupati menggantikan dirinya.

SK yang dimaksud, bernomor 131.76-570 tertanggal 1 Agustus 2011 tentang pengesahan Wakil Bupati Mamasa menjadi Bupati Mamasa dan pengesahan pemberhentian Wakil Bupati Mamasa Sulbar.

Obed yang telah dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung (MA), juga menggugat SK Mendagri Nomor 131.76-486 2011 tentang pemberhentian dirinya selaku Bupati Mamasa.

Demikian objek gugatan Obed dalam sidang dengan agenda pembacaan gugatan dan putusan sela di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Jalan Sentra Primer Batu Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur, Rabu 2 Mei 2012.

Baca HAL 7

RADAR/CHARUL MARFAN

LENGANG. Suasana di depan Kantor PTUN, Jakarta, Rabu 2 Mei 2012

DPRD: Jangan Tunda Pencairan Bansos

Baca HAL 7

Arifin Nurdin

Saatnya Anda beralih ke listrik pintar Jutaan keluarga Indonesia telah merasakan kemudahan dan kenyamanan menikmati listrik pintar, solusi isi ulang dari PLN. Kini giliran Anda. Dengan listrik pintar, biaya listrik sepenuhnya Anda yang atur. Tidak perlu repot bayar bulanan. Anda cukup membeli pulsa listrik sesuai kebutuhan.

Bebas kesalahan catat meter, bebas dari sanksi pemutusan dan ketidaknyamanan lainnya.

Hubungi Kantor Pelayanan PLN terdekat dan pasang listrik pintar sekarang juga! www.pln.co.id

Jumiati Mahmud

MAMUJU -- Keputusan Pemprov Sulbar menunda proses pencairan dana bantuan sosial dan hibah sebesar Rp169 miliar dengan alasan menghindari terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran, mendapat reaksi dari DPRD Sulbar.

Wakil Ketua DPRD Sulbar Arifin Nurdin menyampaikan, memang sangat wajar jika pemprov mulai lebih berhatihati menyalurkan dana bansos tahun ini. Tapi tidak mesti sampai melakukan penundaan.

Sebab tidak akan menimbulkan masalah jika bansos atau hibah dicarikan sesuai mekanisme.

Misalnya, objek penerima bantuan lebih dulu mengajukan proposal ke pemerintah, peruntukan bantuannya jelas, bisa dipertanggungjawabkan,

dan tertib administrasi.

"Saya kira kalau itu terpenuhi, untuk apa ditunda. Malah kita anggap tidak pro rakyat lagi karena menghentikan pencairan bantuan tersebut," tutur Arifin Nurdin, Rabu 2 Mei. Yang jadi masalah kalau bansos itu diberikan kepada lembaga fiktif, atau dibuat laporan realisasi tapi objeknya tidak jelas. "Kalau begitu modelnya memang melanggar hukum," ujarnya.

Seharusnya, kata Arifin, pemprov tidak menunda penyaluran dana bansos dan hibah. Yang mesti dilakukan adalah mengetatkan pengawasan penyaluran dana tersebut.

"Kalau dana itu tidak disalurkan, kasi masyarakat.

Terutama mereka yang memang membutuhkan bantuan sebagai stimulus melepaskan diri dari jerat kemiskinan," imbuhnya.

Untuk itu ia berharap pihak eksekutif, terutama gubernur mau duduk bersama dengan DPRD guna membicarakan penyaluran bansos. "Masalah ini harus diselesaikan secepat-

Dana Bansos

nya. Sebab itu juga menjadi pertanggungjawaban kami kepada publik," ujar Arifin.

Menambahkan itu, Anggota DPRD Sulbar Jumiaty Mahmud, mestinya penudanaan pencairan bansos tidak dilakukan secara menyeluruh oleh Pemprov Sulbar. Sebab ada beberapa kelompok masyarakat yang membuat usulan dan menjelaskan secara rinci apa yang menjadi kebutuhan di daerahnya.

"Contohnya beberapa wilayah di Polman yang masyarakatnya membutuhkan bantuan. Kami sudah minta mereka buat usulan. Kalau itu ternyata tidak bisa direalisasikan, kami (DPRD, red) dan pemprov akan dicap tidak peduli pada masyarakat kecil," tambahnya.

KOLOM SENATOR

Selamat Hari Buruh

Asri Anas

Anggota DPD/MPR RI

1 Mei 2012, buruh merayakan Hari Buruh Internasional atau May Day. Di berbagai kota di Indonesia, ribuan buruh turun ke jalan menuntut hak hidup layak.

Kita mengapresiasi unjuk rasa buruh yang berjalan tertib. Ini menandakan kedewasaan buruh dalam berserikat dan menyuarakan pendapat di era demokrasi ini sudah berjalan di rel yang benar.

Aksi para buruh ini merupakan seremonial tahunan untuk mengingatkan kita kembali peran strategis keberadaan para buruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Buruh dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 disebut tenaga kerja yang mana setiap orang yang mampu melakukan

Baca HAL 7

Baca HAL 7

Pelatihan LP-SDM Fajar Group

Value Nomor Satu, Skill Nomor Dua

FAJAR/ASWAD

PELATIHAN. Managing Partner Maestro, Handoko Wignjowargo saat memberikan pelatihan sumber daya manusia kepada para petinggi Fajar Grup di Hotel Losari Roxy Jakarta, Rabu, 2 Mei 2012.

0426-22138

radarsulbar01@gmail.com

portal radar sulbar

JAKARTA -- Value atau nilai adalah unsur penting dalam sebuah perusahaan.

Untuk memberikan hasil sempurna, yang pertama harus ditekankan adalah value, menyusul skill atau keterampilan.

Demikian diungkapkan Managing Partner Maestro, Handoko Wignjowargo, saat memberikan materi pada pelatihan LPSDM Fajar Group di Hotel Losari Roxy, Jakarta, Rabu, 2 Mei. Pelatihan lembaga pemberdayaan SDM Fajar yang rencana berlangsung hingga 3 Mei tersebut, diikuti 25 orang peserta dari direktur PT Media Fajar Grup. Dibuka Direktur SDM PT Media Fajar, Sukriansyah S Latief.

Pelatihan tersebut diikuti Ridwan Arief (Direktur Keuangan), Sahel Abdullah (Direktur Pemasaran), Faisal Syam (Wakil Direktur SDM), Hanura (Wakil Direktur Pemasaran), Ardi SN (Wakil Direktur), serta para pimpinan media di bawah bendera Fajar Grup, termasuk Direktur Radar Sulbar Naskah M. Nabhan.

Baca HAL 7

Eceran: Rp 3.000 Langganan: Rp 65.000

2

Ekonomi

RADAR SULBAR Kamis, 3 Mei 2012 PANC A KAR YA PEMBANGUNAN SULA WESI BARA T PHASE II ANCA KARY SULAWESI BARAT G AI KEBIJ AKAN S TRA TEGI PEMBANGUNAN PR O VINSI SULA WESI BARA T 20 1 1 - 20 16 201 SEBAG KEBIJAKAN STRA TRATEGI PRO SULAWESI BARAT 201 SEBA

1. Peningkatan Profesionalisme Aparatur ( personalcapatcy building) Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2. Peningkatan Kualitas dan Perluasan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Vital 3. Peningkatan Promosi dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Baik dalam Negeri maupun Luar Negeri 4. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 5. Pengembangan Pemerintahan yang Peduli Lingkungan H. Anwar Adnan Saleh Gubernur

H. Aladin S Mengga Wakil Gubernur

H. Anwar Adnan Saleh Gubernur Sulbar

H. Ismail Zainuddin Sekretaris

H. Aladin S. Mengga

Pemasaran Perumahan Via KPR BNI Griya MAMUJU -- PT BNI Cabang Mamuju terus meningkatkan pembiayaan perumahan atau kredit pemilikan rumah melalui modul KPR BNI Griya. Peningkatan dilakukan dengan memperbanyak kerjasama developer atau pengembang perumahan.

Kepala Penyedia Pemasaran Bisnis BNI Mamuju, Henry Silaban, Rabu 2 Mei, mengatakan jumlah mitra BNI dalam peningkatan KPR tersebut sebanyak tiga develover.

"Pertumbuhan KPR di BNI tiap bulan naik hingga 10 persen. Kondisi ini terjadi atas kerjasama dengan pengembang perumahan yang memiliki aktivitas di Mamuju," kata Henry Silaban kepada Radar Sulbar.

Kerjasama dengan developer, kata Henry, adalah sebagai fasilitas pembiayaan perumahan yang dirancang khusus menjembatani masyarakat yang akan membeli rumah melalui KPR dengan angsuran ringan dan jangka waktu fleksibel.

Hingga pertengahan tahun ini, realisasi KPR mencapai 50 persen dari target sekira Rp 104 miliar. "Kami sudah merealisasikan sekira Rp 56 miliar dan kami optimis target KPR itu bisa kami capai," paparnya.

Target KPR BNI tahun ini mengalami kenaikan dibanding tahun lalu 2011. Kenaikannya sekira 100 persen. "Tahun lalu kami cuma menargetkan sekira Rp 48 miliar, tetapi melihat animo masyarakat di Mamju sekarang meningkat dalam memiliki rumah, maka target tahun ini naik lebih besar dibanding tahun lalu," ujarnya.

Menurut Henry, proses penyaluran dana KPR BNI bervariasi misalnya jika konsumen adalah PNS maka batas pinjaman bisa sampai 20 tahun sedangkan untuk pengusaha batas pinjaman maksimal 10 tahun. (rp2/dir)

INFO SULBAR

H. Mujirin M. Yamin

Wakil Gubernur Sulbar

Kepala DIPENDA Prov. Sulbar

Rebut Marcedes Benz Dengan Saldo Rp 100 Juta REPORTER: HASAN BASRI EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL

MAMUJU -- Guna menggaet nasabah, sejumlah perbankan terus memberi sejumlah pelayanan hingga hadiah kepada nasabah. Hadiah itu tidak hanya berupa bunga atau barang kebutuhan rumah tangga, tapi juga bisa berupa kendaraan mewah.

Salah satu bank yang kini menjanjikan hadian kendaraan mewah yakni

mercedes bens adalah PT Bank Mega.

Hadiah ini dapat direbut dengan mengikuti promo terbaru bank tersebut yaitu Mega Pasti Plus.

Promo Mega Plus terdiri dari hadiah pasti dan hadiah undian. Untuk hadiah pasti, diberikan pada nasabah yang memiliki saldo rata-rata Rp 5 juta per bulan, sedangkan hadiah undian bagi nasabah yang memiliki saldo ratarata Rp 10 juta hingga Rp 100 miliar.

Pimpinan PT Bank Mega cabang Mamuju, I Nyoman Budiono, saat dite-

mui mengatakan promo Mega Pasti Plus baru dicanangkan pada bulan lalu dan akan berakhir pada Maret tahun 2013.

"Jika nasabah memiliki saldo sesuai ketentuan, mereka langsung mendapatkan satu poin untuk mendapatkan hadiah sesuai dengan kriteria," kata I Nyoman kepada Radar Sulbar, Rabu 2 April.

Adapun jenis hadiah yang disediakan Bank Mega yaitu voucher bagi nasabah yang memiliki saldo rata-rata Rp

5 juta dan untuk 60 mobil All New Avanza bagi nasabah yang memiliki saldo rata-rata Rp 10 juta. Sedangkan hadiah mobil Marcedes Bens S3000L untuk nasabah yang meiliki saldo rata-rata Rp 100 juta.

Menurut I Nyoman Budiono, dengan adanya promo tersebut bisa menarik minat masyarakat menjadi nasabah Bank Mega. "Setiap tahun Bank Mega menyediakan promo baru, sehingga jumlah nasabah semakin mengalami peningkatan," paparnya. (*)

RADAR/HASAN BASRI

TRANSAKSI. Seorang nasabah sedang melakukan transaksi di Bank Mega Cabang Mamuju.

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

RADAR/HASAN BASRI

PENOBATAN BUNDA PAUD. Gubernur Sulbar, H Anwar Adnan Saleh, besama Wakil Gubernur Aladin S Mengga, serta Wakil Ketua DPRD Sulbar H Arifin nurdin saat menghadiri penobatan bunda PAUD Sulbar, Hj Enny Anggraeni Anwar, Rabu 3 Mei 2012, di Ballroom d’Maleo Hotel & Convention Mamuju.

Mamuju 3

RADAR SULBAR Kamis, 3 Mei 2012 VISI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

"Gerakan Membangun Mamuju, Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri (Gerbang Maju)" MISI I Meneruskan Layanan Pendidikan dan Kesehatan gratis yang semakin dimantapkan TUJUAN

Peningkatan Kualitas Pemerataan Pelayanan Kesehatan serta Peningkatan Kualitas Keluarga

SASARAN

Pelayanan Kesehatan gratis yang berkualitas yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat Penempatan Tenaga medis dan paramedic secara proposional Peningkatan Pembinaan Keluarga sejahtera Peningkatan sarana prasaraa kesehatan Masyarakat terbebas dari HIV/AIDS dan penyalagunaan narkoba serta penyakit menular

Drs. H. Suhardi Duka, MM Ir. Bustamin Bausat Drs. H. Habsi Wahid, MM Bupati Mamuju

Sulbar Canangkan Wajib Belajar 12 Tahun REPORTER: HASAN BASRI EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL

MAMUJU -- Bangkitnya Generasi Emas Indonesia menjadi tema dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional

(Hardiknas) 2012. Lingkup Pemprov Sulbar, peringatan ini ditandai dengan upacara di Lapangan Ahmad Kirang Mamuju, Rabu 2 Mei 2012.

Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, yang bertindak sebagai pembina upacara mengatakan, momentum Har-

diknas 2012 dimanfaatkan dengan pencanangan wajib belajar 12 tahun sebagai upaya melahirkan generasi emas 100 tahun indonesia merdeka.

"Sebelumnya siswa hanya wajib belajar 9 tahun, maka tahun ini akan dilaksakan program wajib belajar 12 tahun

RADAR/HASAN BASRI

PASKIBRA. Pasukan pengibar bendera hendak mengibarkan bendera Merah Putih pada upacara peringatan Hardiknas, Rabu 2 Mei 2012, di Lapangan Ahmad Kirang Mamuju.

sesuai dengan program Kementerian Pendidikan Nasional," kata Anwar Adnan Saleh saat menyampaikan sambutan pada upacara yang diikuti ratusan peserta.

Peserta upacara terdiri dari perwakilan siswa mulai tingkat SD, SMP, hingga SMA, serta guru, dan pegawai lingkup Pemkab Mamuju dan Pemprov Sulbar.

Dengan pencanangan wajib belajar 12 tahun, Sulbar akan memasukan pengusulan anggaran tahun ini. "Kami belum tahu berapa jumlahnya karena terlebih dahulu kami akan melakukan koordinasi dengan pihak kabupaten," papar Anwar sat ditanya mengenai pencanangan ini.

Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan baik di kota ataupun di pelosok, sehingga siswa di Sulbar tidak ada lagi yang putus sekolah karena faktor ekonomi.

Dalam upacara ini, terlihat pemandangan yang kurang sedap. Di saat Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh menyampaikan amanat pembina upacara, sejumlah peserta upacara dari kalangan pegawai malah duduk santai di belakang barisan. Sementara itu, lapangan yang digunakan juga sangat tidak representatif karena cukup becek sehingga sangat mengganggu khususnya bagi pasukan pengibar bendera merah putih. (*)

Percetakan Sawah Baru Tahun 2011 Belum Rampung MAMUJU -- Program percetakan sawah baru anggaran tahun 2011 di Desa Tammejarra Kecamatan Tommo Mamuju hingga kini belum rampung.

Padahal seharusnya pada akhir tahun 2011 program tersebut selesai 100 persen.

Program pencetakan sawah yang direncanakan seluas 25 hektar, namun yang dapat direalisasikan baru 20 hektar dan masih tersisa 5 hektar. Ketua Kelompok Tani (Poktan) Sukamaju Desa Tammejarra Kecamatan Tommo,

Abd Kadir, mengatakan kendala penyelesaian program tersebut adalah kondisi alam. Lokasi percetakan sawah baru tersebut tergenang air sehingga sulit melakukan proses pencetakan.

"Kondisinya sangat parah. Bahkan, kedalaman genangan air di lokasi tersebut mencapai 1,5 meter," kata Kadir, Rabu 2 Mei. Kadir menambahkan pihaknya akan melanjutkan pengerjaan percetakan sawah baru sekira bulan Juli mendatang.

Alasanya, pada waktu tersebut

diperkirakan sudah memasuki musim kemarau sehingga volume air bisa berkurang.

Akibat belum teralisasi program percetakan sawah baru tersebut, dana yang masih tersisa di kelompok tani sebesar Rp 20 juta. Kadir mengaku telah berkonsultasi dengan Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Mamuju mengenai kendala alam yang membuat program ini terlambat diselesaikan. "Pihak Distanak Mamuju memberi permakluman. Sementara untuk dana yang masih

kami pegang, pihak Distanak memberikan saran agar tetap dialokasikan untuk percetakan sawah baru yang belum rampung," kata Kadir.

Dalam program pencetakan sawah baru ini, masing-masing poktan yang diberikan jatah sawah baru mendapatkan kepercayaan mengelola dana dan mengerjakan sendiri sawah tersebut.

Sehingga, masih ada dana sisa yang dipegang Kadir selaku ketua poktan karena pekerjaan belum rampung. (mg6/dir)

Maling Gasak Dua LCD Dinkes Mamuju MAMUJU -- Kasus pembobolan kantor di Mamuju kembali terjadi. Jika beberapa bulan lalu kantor Dinas Sosial (Dinsos) Sulbar, serta kantor Unit Layanan Pelayanan (ULP) Mamuju dibobol maling, kali ini terjadi pula di kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Mamuju.

Pembobolan kantor Dinkes Mamuju diperkirakan terjadi pada Selasa 1 Mei malam. Dari kejadian tersebut, dua unit Liquid Crystal Display (LCD) milik Bagian Umum dan Perlengkapan Dinkes Mamuju raib digondol maling.

Selain melakukan penjarahan di ruang Bagian Umum dan Perlengkapan Dinkes Mamuju, maling juga mencongkel beberapa lemari di ruang bagian Kepegawaian Dinkes Mamuju yang membuat sejumlah berkas berhamburan di lantai.

Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Dinkes Mamuju, Jasman, Rabu 2 Mei, mengatakan pelaku diduga

melakukan pengrusakan jendela untuk dapat masuk ke ruangan. Ini terlihat dari salah satu jendela ruangan Bagian Umum dan Perlengkapan Dinkes Mamuju mengalami kerusakan.

"Beruntung barang inventaris lain seperti komputer, televisi, DVD dan wireless tidak ikut dibawa maling," kata Jasman.

Dikatakan, barang berharga dalam ruangan tersebut tersebut antara lain delapan unit komputer dan empat unit wireless, satu unit televisi dan satu unit DVD. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Urbin Reserse Polres Mamuju, Aiptu Warka, membenarkan adanya pembobolan kantor Dinkes Mamuju. Pihaknya masih sementara melakukan pemeriksaan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengumpulkan data dan bukti.

Penyidik belum berani menyampaikan motif pencurian ataupun modus

EKSEKUTIF MAMUJU

aksi tersebut. Begitu pun dengan dugaan pelaku, penyidik masih terus berupaya mengumpulkan bukti yang mengarah pada pelaku pencurian.

"Kita tunggu dulu proses pemerik-

saan TKP berjalan. Dalam tempo tiga hari mendatang, kita dapat memberikan laporan mengenai kejadian ini tersebut," ungkap Aiptu Warka di kantor Polres Mamuju. (mg6/dir)

RADAR/M SHOLIHIN

RUSAK. Terali jendela Ruang Bagian Umum dan Perlengkapan Dinas Kesehatan Mamuju terlepas akibat dicungkil maling.

Wakil Bupati Mamuju

Sekda Mamuju

Penderita TB Terbanyak di Kalukku MAMUJU -- Penemuan kasus penderita Tuberkulosis (TB) di Mamuju pada triwulan pertama tahun 2012 sebanyak 84 orang. Dari total temuan kasus tersebut, dominasi penemuan kasus TB terjadi di Kecamatan Kalukku.

Angka penemuan kasus TB di Kecamatan Kalukku mulai Januari hingga April sebanyak 25 orang.

Kasus terbanyak selanjutnya terjadi di Kecamatan Sampaga dengan angka kasus TB yang ditemukan sebanyak 15 orang, sedangkan sisanya sebanyak 44 penderita TB tersebar secara merata di semua kecamatan selain Kalukku dan Sampaga.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Mamuju, drg H Firmon, mengatakan kasus terbanyak penderita TB di Kecamatan Kalukku disebabkan dari faktor lingkungan yang kurang memenuhi kriteria standar kesehatan.

Pola hidup masyarakat yang masih kurang memperhatikan kebersihan rumah menjadi salah satu pemicu terjadinya kasus TB. "Selain itu, kasus ini juga dipengaruhi kurangnya perilaku kebiasaan hidup sehat masyarakat," kata drg H Firmon, Rabu 2 Mei. Faktor lain yang juga memberikan peluang menyebarnya penyakit akibat virus mikrobakteri ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyakit TB. "Terkadang masyarakat tidak menyadari, hanya dengan melakukan komunikasi dengan penderita TB tanpa ada jarak minimal satu meter maka akan berpeluang tertular. Sebab, rata-rata penderita TB baru adalah dari keluarganya yang pernah menderita sebelumnya," urainya.

Perlu diketahui, pada tahun 2010 lalu kasus penderita TB sebanyak 110 orang dan telah mendapat penanganan serta dinyatakan sembuh. Sementara, pada tahun 2011 kasus TB ditemukan sebanyak 168 orang dsan masih sementara mendapat perawatan. "Intinya kami berharap masyarakat dapat menyadari pentingnya mejaga kesehatan terutama lingkungannya. Agar penyakit ini semakin berkurang," kata drg H Firmon. (mg6/dir)

Amin Jasa:

Pendataan Aset Daerah Sementara Berjalan MAMUJU -- Pemkab Mamuju belum dapat memenuhi desakan dari DPRD Mamuju terkait permintaan penyerahan data aset daerah. Alasannya, Pemkab Mamuju masih sementara melakukan pendataan aset tersebut.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mamuju, Amin Jasa, mengatakan pihaknya melakukan kerja sama dengan Badan PenAmin Jasa gawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pendataan aset daerah ini agar hasil pendataan tersebut akurat.

"Kami akui saat ini data aset daerah belum jelas, apalagi masalah kejelasan kontribusinya ke daerah.

Saat ini kami sementara melakukan pendataan terhadap seleuruh aset milik Pemkab Mamuju," kata Amin.

Menurut Amin, proses yang sementara berjalan adalah verifikasi daftar aset yang dilaporkan masing-masing SKPD lingkup Pemkab Mamuju. Tapi proses ini masih terkendala, sebab masih banyak daftar aset dari SKPD yang belum valid, sehingga perlu verifikasi ulang.

Amin menambahkan pihaknya akan berusaha menyelesaikan pendataan aset milik pemerintah maksimal hingga tiga bulan ke depan. Sehingga dengan data tersebut, kontribusi aset dearah juga dapat diperjelas.

"Paling lama proses pendataan ini hingga tiga bulan ke depan," tutup Amin. (mg6/dir)

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Kabupaten Mamuju

RADAR/ANDI INDRA

SAMPAIKAN SAMBUTAN. Bupati Mamuju H Suhardi Duka menyampaikan sambutan pada Seminar dan Bedah Buku Nasional di Baruga Hotel Srikandi Mamuju.

4

Parlementaria

RADAR SULBAR Kamis, 3 Mei 2012

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Bangun Mandar Fokus pada RON R = Resources = Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Melalui Penyadaran Kritis Masyarakat.

O= Organisme / Organisasi = Pengorganisasian Masyarakat dan Penguatan Kelembagaan yang ada di masyarakat.

N= Norma / Nilai = Penguatan / Penghayatan Nilai / Hukum yang sesuai dengan Budaya Malaqbi.

H. Anwar Adnan Saleh GUBERNUR

Drs.H.Mulyadi Bintaha,M.Pd KEPALA BPMPD

PNPM Mandiri Pedesaan / Program Pembangunan Pro Rakyat Citra Prosisiprasi Masyarakat Desa dalam pembangunan * Sosial * Ekonomi * Budaya Pengembangan Sumber Daya Manusia Menuju Masyarakat Maju Sejahtera

Diwujudkan melalui 2(dua) program utama: PNPM –MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dan Program BANGUNMANDAR (Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat)

Dra. HAFNI JABBAR SEKRETARIS

H. ARSYAD, S.Sos., M.Si

H. BAHARUDDIN, S.Sos

KABID. PEMBDY. PEMDES/KEL & PENGUATAN KELEMBAGAAN

KABID. PEMBDY. EKONOMI & PARTISIPASI MASY

ARIFIN. A, S.Pd KABID. PEMBINAAN ADAT & PENGEMB. SOSBUD

Ekspose Ranperda Pajak PBB

Bahas Kondisi Ketertiban Warga

DPKPAD Belum Sertakan Kajian Akademik

Tiga Lembaga Lakukan RDP

REPORTER: JHAMHUR ANJASMARA EDITOR: AMRI MAKKARUBA

MAJENE -- Untuk memaksimalkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan bersama tim Program Legislasi Daerah (Prolegda). Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kabupaten Majene menegaskan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (DPKPA) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengusul untuk menyertakan kajian naskah akademik didalam draf Ranperda yang diajukan.

Penegasan tersebut dilakukan mengingat Ranperda PBB ini tergolong regulasi baru di setiap daerah. "Berdasarkan aturan Perundang-undangan jika Ranperda yang diajukan baru, maka pemerintah daerah wajib untuk menyertakan naskah akademik Ranperda tersebut," kata Abd Wahab Ketua Baleg DPRD Majene saat

ekspose Ranperda Pajak PBB di Gedung DPRD Majene kemarin.

Ranperda pajak PBB diajukan mengingat pajak negara ini yang sebelumnya menjadi kewenangan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, mulai 1 Januari 2014 mendatang pajak ini akan diserahkan kedaerah sebagai pajak daerah. Seperti halnya Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang telah diserahkan ke daerah sejak 1 Januari 2011 mejadi pajak daerah.

Untuk mempermudah pembahasan Ranperda Pajak PBB, anggota DPRD, Darmansyah, mengisaratkan kepada tim Prolegda untuk mencari referensi ke daerah lain yang lebih awal menetapkan Ranperda tersebut. "Apa salahnya jika pak Kabag Hukum mencari referensi, misalkan mendatangi daerah yang sudah punya Perda ini. Saya rasa itu lebih baik, sebab semakin banyak perbandingan dalam pembahasan Ranperda hasilnya akan jauh lebih baik dan jangan malu dikatakan belajar ke daerah lain," tutur Darmansyah.

Kepala Bidang Pendapatan DPKPAD, Muh Yusuf, mengaku, untuk mengoptimalkan pendapatan Pajak PBB setelah ditetapkan menjadi Perda, pihaknya akan melakukan antisipasi, salah satu yang akan dilakukan adalah melakukan pendataan ulang terhadap seluruh objek pajak di se-

mua kecamatan."Dalam rangka memaksimalkan pendapatan melalui pajak ini, kita akan melakukan pendataan. Seluruh objek pajak akan kami data ulang, apalagi sebelumnya penerimaan daerah dari pajak ini besar, diberikan ke daerah melalui dana bagi hasil," ucapnya.(k3/mkb)

RADAR/JHAMHUR ANJASMARA

RDP. Dalam rangka menjaga kondusifitas Desa Karama Kecamatan Tinambung, pasca peristiwa pengeroyokan salah seorang warga hingga tewas. Tiga lembaga meliputi Polres Polewali Mandar, Pemkab Polewali Mandar dan DPRD Polewali Mandar melakukan rapat dengar pendapat (RDP).

Jalal : Kami Tinggal Tunggu Jadwal dari Dewan

DPRD Desak Eksekutif Ajukan Draf Ranperda POLEWALI -- Usai penetapan 13 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang masuk Program Legislasi Daerah (Proglegda) tahun 2012. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar mendesak pemkab segera ajukan draf Ranperda yang ditetapkan dalam Prolegda.

Desakan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Polman, Andi Mappangara, Selasa 1 Mei kemarin. Menurut Mappanggara, dari 13 Ranperda yang ditetapkan dalam Prolegda baru baru ini. 10 Ranperda diantaranya adalah usul eksekutif melalui Tim Legisasi Daerah (Timlegda).

"Makanya kami berharap kiranya pemkab segera menyerahkan secara resmi draf Ranperda yang 10 tersebut agar segera dapat diteruskan untuk di peroses," tutur Mappangara.

Sementara tiga Ranperda lainnya merupakan Ranperda inisiatif juga prosesnya diminta kepada penginisiatif segera digulirkan. Dalam rangka mempercepat pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang akan bekerja membahas ke 13 Ranperda yang telah ditetapkan dalam Prolegda.

"Untuk itu dewan juga melalui Ketua DPRD akan bersurat resmi kepada pemkab dalam hal ini Timlegda, kiranya segera menyerahkan draf Ranperdanya secara resmi," kunci Mappangara.

Sementara itu secara terpisah, Kabag Hukum Pemkab Polewali Mandar, Abd Jalal Tahir menanggapi pihak eksekutif saat ini tinggal menunggu jadwal penyerahan draf Ranperda secara resmi dari dewan melalui Baleg. Karena menurutnya draf 10 ranperda yang diajukan sudah diserahkan ke Baleg kemudian

PARLEMENTARIA

dibahas bersama staf ahli Baleg dari Kopel lalu ditetapkan 13 ranperda yang masuk Prolegda 2012 termasuk tiga usulan inisiatif dewan.

"Sebenarkan kami dari eksekutif ting-

gal menunggu jadwal penyerahan secara resmi draf Ranperda yang dijadwalkan oleh dewan. Draf 10 ranperda usulan eksukutif telah siap diserahkan ke dewan," tandasnya. (k1/mkb)

Daftar 13 Ranperda Yang Ditetapkan di Prolegda Tahun 2012 - Ranperda Usulan Eksekutif 1. Ranperda PBB Perdesaan dan Perkotaan, 2. Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) hingga 25 tahun 3. Ranperda Pengelolaan Tambang, Mineral dan Panas Bumi 4. Ranperda RTRW 5. Ranperda Pengelolaan Kelisterikan 6. Ranperda Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan 7. Ranperda Bentukan Perusda Bidang Usaha Pertanian 8. Ranperda Retribusi Pemeriksaan Alat Kebakaran 9. Ranperda Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan 10. Ranperda Sistim Pelayanan Satu Atap (Sistap) - Ranperda Usulan Inisiatif Dewan : 1. Ranperda Pemekaran Desa 2. Ranperda Partisifatif 3. Ranperda Perlindungan Anak Sumber : Baleg DPRD Polewali Mandar

Rubrik Khusus Humas DPRD Sulawesi Barat

RADAR/ILHAM

DISKUSI DENGAN MARAQDIA. Wakil Ketua DPRD Sulbar H Arifin Nurdin dan Anggota DPRD Sulbar Hj Jumiaty Mahmud, berdiskusi dengan Maraqdia (Raja) Balanipa ke 55, H. Bau Arifin Malik, Rabu 2 Mei 2012.

Rubrik Khusus Humas DPRD Kabupaten Mamuju

POLEWALI -- Gangguan ketertiban dan keamanan warga di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar pasca pembunuhan massal oleh warga, membuat tiga lembaga melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bahas keresahan yang dialami warga Karama.

RDP dilangsungkan di ruang pimpinan DPRD Polewali Mandar dihadiri oleh Kapolres Polewali Mandar, AKBP Johan Priyanto beserta Kapolsek Tinambung, Kasat Reskrim, Ketua DPRD Abdullah Tato, Ketua Komisi I Fariduddin Wahid, Asisten II drg. Hartini B mewakili Bupati Kabupaten Polewali Mandar.

RDP dititikberatkan pada bagaimana melahirkan jaminan ketertiban dan keamanan warga setempat pasca pembunuhan massal terhadap salah seorang warga beberapa pekan lalu. Sebab saat ini di masyarakat berhembus isu keluarga korban pembunuhan akan melakukan serangan balik.

Dalam pertemuan, kepolisian mengakui kebenaran isu tersebut, tapi isu tersebut hanya isapan jempol semata. Sebab dari pendekatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Tinambung, kepada keluarga korban pembunuhan massal, pihak keluarga korban telah menyerahkan sepenuhnya kepada kepoilisian dengan syarat semua pelaku yang terekam dalam video yang beredar dan juga dimiliki oleh keluarga korban kiranya segera menyerahkan diri ke pihak berwajib.

"Keluarga korban punya keinginan melakukan tindakan sendiri mencari pelaku yang terekam dalam video, tapi pendekatan yang dilakukan anggota kami dilapangan, keinginan itu diurungkan dengan syarat pelaku semuanya menyerahkan diri yang terekam dalam video," ujar AKBP Johan Priyanto.

Sementara itu, Asisten II Pemkab Polman, Hartini B Azis, menyampaikan untuk menuntaskan kasus pembunuhan di Karama, mestinya kepolisian segera melakukan penelusuran akar persoalannya selama ini yakni soal seringnya warga mengalami kemalingan. "Saya rasa kalau dengan menelusuri dan menuntaskan akar masalahnya, rangkai persoalan sosial di Karama ini akan berhenti, makanya polisi harus menelusuri dan menangkap siapa yang melakukan pencurian selama ini," pinta Hartini.

Karena RDP tidak dihadiri oleh Camat Tinambung dan Kedes Karama, maka pertemuan diagendakan ulang dan rencana pelaksanaanya di Kantor Camat Tinambung Senin pekan depan (k1/mkb)

LEGISLATIF MAMUJU

RADAR/ANDI INDRA

EKSPOSE REKLAMASI PANTAI. Anggota DPRD Mamuju tampak kritis saat mengikuti ekspose reklamasi Pantai Manakarra Mamuju di ruang Paripurna DPRD Mamuju, baru-baru ini.

Pemilukada 5

RADAR SULBAR Kamis, 3 Mei 2012

DPRD Kabupaten Mamasa 1.

2.

3.

4.

Komitmen dan Konsistensi Menjalankan Amanat Rakyat Memberi Perlindungan Hukum dan Rasa Nyaman Terhadap Rakyat Kabupaten Mamasa Menghargai Setiap Aspirasi Rakyat Demi Pembangunan di Kabupaten Mamasa Senangtiasa Menjaga Persatuan dan Kesatuan Dalam Bingkai Mesa Kada Diputuo Pantan Kada Dipomate

Wewenang Pemerintah Disabot Banggar JAKARTA -- Wa Ode Nurhayati melalui pengacara, Abrab Paproeka, mengkanter pernyataan Anis Matta, Arbab menjelaskan DPID itu hanya posturnya yang disahkan dalam UU APBN, besaran alokasinya merupakan tugas pemerintah sebagai kuasa pengguna anggaran, bukan tugas badan anggaran.

Yang terjadi badan anggaran mengambil tugas pemerintah. Bukan pemerintah yang main disini jelas Wa Ode tapi mereka yang di badan anggaran.

“Pemerintah dipaksa menggunakan alokasi yang dibuat Badan Anggaran dengan diperkuat surat Anis Matta. Karena simulasi pemerintah yang sesuai dengan aturan yang berlaku seperti kata Anis ditolak oleh pimpinan panja Tamsil Linrung dan Oly Dondokambei, hingga pemerintah dalam hal ini menteri keuangan tidak bisa menerbitkan peraturan menteri keuangan atau PMK, dan dijalankan oleh pemerintah. Yang dijalankan pemerintah adalah yang dibuat Banggar yang tidak sesuai dengan prosedur itu,” tegasnya.

Mengenai Menkeu tidak bisa menghadirkan surat permohonan daerah itu menurut Arbab tidak substansial tidak boleh menghilangkan hak daerah, karena dalam aturan perimbangan keuangan, semua postur tarif daerah itu menjadi interaksi langsung antara Menkeu dan daerah, dan setelah terbit PMK baru daerah dikabari hak-haknya, setelah menerima kabar, daerah baru mengajukan RAB atau proposal dan Kemenkeu mencairkan, tidak bisa disamakan dengan program kementrian. Justru kalau sebelum terbit PMK proposal sudah masuk, jelas praktek percaloannya, karena artinya ini hanya akan diperoleh oleh daerah-daerah yang punya jaringan di DPR saja,” tegasnya.

Postur DPID ini sendiri jelasnya, tidak selalu ada, dan cenderung berubah judul.

Bagaiman caranya daerah mengakses info, kalau depkeu belum memyebarkan info tentang pagu tersebut.

“Kalau demikian fakta surat dan pernyataan Anis Matta berarti benar tuduhan Wa Ode, DPR atau Banggar mengambil alih tugas pemerintah sebagai kuasa pengguna anggaran, dengan kata lain pengumpul proposal daerah. Ini tegas melanggar UU APBN. Rincian alokasi DPID gak ada hubungannya dengan penetapan APBN, karena yang dtetapkan di APBN itu hanya postur yang Rp 7,7 triliun itu,” tegasnya.

Klarifikasi dari Anis Matta sendiri bahwa rakor-rakor pimpinan tidak membahas urusan strategis, atau berkewenangan merubah hasil rapat badan, jelasnya merupakan yang secara tidak langsung dan tanpa disadari Anis justru menjerat diri sendiri, karena yang dia lakukan justru merubah kesepakatan panja, yang tidak pernah dirubah oleh rapat badan anggaran dan tidak juga atas nama rakor pimpinan, melainkan atas nama jabatan pri-

badi sebagai pimpinan DPR yang membidangi anggaran.

“Kalau Anis Matta mengatakan bahwa dirinya hanya menandatangani surat, tidak tahu apa isi DPPID, ini pernyataan yang sangat konyol, karena surat Anis Mata itu bukan soal DPID saja, tapi surat itu menjawab surat teguran dari Menkeu kepada banggar tentang sistem yg dilanggar, dan jawaban Anis Matta itu pemaksaan, karena menekankan bahwa yang salah menurutnya justru Menkeu karena keputusan itu sudah final, dan Banggar tidak mau rapat lagi,” ujarnya Wa Ode dalam keterangan yang disampaikan oleh pengacaranya itu.

Surat Anis menurut Wa Ode adalah untuk menjawab surat Menkeu tentang isi lampiran DPPID yang dibuat pimpinan Banggar dan melanggar sistem yang sudah disepakati di rapat panja transfer daerah, dan Menkeu meminta digelar rapat kembali, kenapa sebagai pimpinan Anis tidak meminta Banggar untuk rapat kembali, malah mengatakan final dan tidak akan rapat kembali.

Surat Menkeu untuk badan anggaran sendiri jelas Wa Ode isinya adalah untuk mengingatkan kembali kesepakatan-kesepakatan pada rapat panja transfer daerah di Puncak tentang daerah mana saja yang boleh menerima DPID, dan yang tidak boleh menerima DPID. Dan lampiran DPID yang dikirimkan oleh badan anggaran kepada anggota Banggar, melanggar sistem yang telah disepakati, dimana ada daerah yang memenuhi sistem tapi tidak mendapat alokasi “Memang benar di surat itu tidak terlihat Anis bermain karena Menkeu hanya mempertanyakan putusan pimpinan Banggar. Tapi Banggar minta perlindungan Anis Matta, makanya Banggar tidak menjawab surat itu yang jawab Anis Matta. Sebagai pimpinan yang membidangi anggaran, surat teguran itu harus ditindak lanjuti dengan meminta Banggar rapat, bila perlu memediasi Banggar dan Menkeu. Itu ada di tatib, setiap perdebatan yang tidak menemukan solusi dicari penyelesaian, di forum-forum resmi dan melibatkan semua pihak, tidak diambil sepihak. Kepemimpinan kolektif di DPR menempatkan rapat komisi, panja, badan, itu tidak boleh di rumah oleh forum apapun selain paripurna,” jelasnya.

Lebih lanjut Wa Ode pun berani bersumpah atas nama keluarganya dan Allah tidak terlibat. “Sumpah demi Allah, sekalipun tidak akan mendengar saya bisik-bisik pimpinan untuk minta anggaran dan membawa-bawa proposal ke sekretariat Banggar. Soal pernyataan Anis bahwa dua kasus terpisah, anggaran dan pribadi, Wa Ode menerima suap, ini tidak elok diucapkan beliau sebelum ada ketetapan hukum berkekuatan hukum tetap apalagi beliau tahu saya tidak tertangkap tangan,” tegasnya Wa Ode, seperti yang disampaikan pengacaranya. (fmc)

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Terbit Sejak 10 Juni 2004 Dalam melaksanakan tugas Jurnalistik, wartawan Radar Sulbar dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima maupun meminta imbalan dari nara sumber

H Muhammdiyah Mansyur

Simon, SH

Thomas D

Ketua DPRD Kabupaten Mamasa

Wakil Ketua DPRD Mamasa

Wakil Ketua DPRD Mamasa

Tolak Bersumpah Tidak Terlibat

NET

JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Anis Matta membantah semua tudingan yang dilontarkan oleh tersangka kasus korupsi DPPID, Wa Ode Nurhayati bahwa dirinya terlibat dalam pengalokasian DPPID bersama badan anggaran (Banggar).

Bantahan disampaikan Anis dalam jumpa pers pekan kemarin di DPR RI. Sayangnya saat ditantang bersumpah sesuai permintaan Wa Ode, Anis menolak. Dia enggan bersumpah untuk meyakinkan dirinya tak terlubat.

“Ini masalah hukum jangan dibawa ke masalah sentimental. Di sebelah pembuatan UU dan sebelah lagi menjalankan UU Gampang kalau mau bersumpah. Saya sih siap saja mau sumpah apa, tapi saya mau klearkan ini enggak ada masalah suap dengan mekanisme, jangan membawa persoalan ini menjadi emosional. Kalau KPK mau meminta keterangan pada saya dengan senang hati, kalau meminta keterangan Menkeu silahakn saja,” jelasnya namun tetap tidak mau bersumpah.

Anis menjelaskan pembahasan DPPID sudah dilakukan transparan dan tidak ada masalah. Persoalan kasus korupsi yang dihadapi Wa Ode adalah persoalan pribadi sebagai anggota Banggar yang tidak ada kaitannya dengan siklus pembahasan anggaran di DPR. “Tentu saja sebagai warga negara dan pejabat saya punya kewajiban profesional membantu KPK menuntaskan kasus ini, yang merupakan bagian dari tugas saya sebagai Wakil Ketua DPR membidangi ekonomi dan keuangan.

Saya ingin dudukkan pertama kali masalahnya, ada dua kasus terpisah.

Kasus suap yang menimpa Wa Ode dan

yang kedua mekanisme pembahasan anggaran tahun 2011. Jadi dua kasus ini perlu saya jelaskan terpisah. Kasus pertama Wa Ode adalah kasus pribadi beliau sebagai anggota Banggar yang telah menerima suap dan ini terpisah dengan mekanisme siklus pembahasan anggaran,” ujar Anis dalam keterangannya kepada media di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 2 Mei. Anis menjelaskan kronologis pembahasan anggaran. Pada Anggaran 2011 dibahas mulai tanggal 31 Agustus 2010 sampai 25 Oktober 2010. Pada tanggal 26 Oktober 2010, RUU disahkan menjadi UU APBN 2011 nomor 10.

Tanggal 27 Oktober DPR reses dan setelah masuk pada bulan Desember, DPR menerima surat klarifikasi dari menkeu bernomor, s-622?MK.07/2010.

“Surat ini ditujukan pada pimpinan Banggar terkait daerah tertinggal dan daerah Kemampuan Keuangan Daerah (KKD), yang tidak tinggi yang telah diusulkan tapi tak mendapat alokasi. Begitu RUU jadi UU tanggal 26 Oktober, maka domain DPR selesai dan selanjurnya ini menjadi domain pemerintah. Domain DPR selanjutnya tinggal masalah pengawasan,” tambahnya.

Terkait surat menkeu tertanggal 13 Desember yang mempertanyakan keputusan Banggar dijawab pimpinan banggar pada tanggal 17 Desember, dan sesuai mekanisme dan tatib di DPR, semua surat keluar harus ditandatangani pimpinan Dewan sehingga pimpinan Banggar mengirimkan surat ke pimpinan DPR yang menjawab surat klarifikasi itu, bahwa pembahasan APBN sudah selesai dan final. Dan tak mungkin dilakukan perubahan sesuai surat menkeu yang salah satunya mem-

pertanyakan mengapa daerah kaya mendapatkan DPPID sementara yang miskin tidak.

“Kalau yang dituduhkan Wa Ode bahwa saya yang melakukan perubahan, padahal itu sudah ditetapkan 26 Oktober dan surat klarifikasi menkeu yang ingin memasukkan daerah baru tapi Banggar katakan itu tak mungkin lagi, karena surat itu dikirim sehari sebelum reses baru disampaikan 27 Desember waktu saya piket dan memang karena ini ada di bawah kewenangan saya. Ini persoalan relatif sudah selesai,” jelasnya.

Setelah itu pada bulan Februari lanjut Anis diadakan rapat rutin antara dengan Banggar dan dirinya sebagai Koreku atau koordinator ekonomi dan keuangan untuk membahasa program masa sidang III. Dalam rapat itu pimpinan Banggar jelas Anis lagi mengatakan, bahwa ada yang belum jelas dengan surat menyurat pembahasan APBN 2011, oleh karena itu diadakan rapat dengan Menkeu pada 9 Februari.

“Pimpinan Banggar mengatakan bahwa rapat perlu diadakan karena nampaknya masalah APBN 2011 itu belum final. Rapat itu sendiri diadakan tapi tetap saja hasil rapat koordinasi itu tidak bisa merubah apapun yang telah ditetapkan dalam UU,” tegasnya.

Anis menegaskan bahwa menkeu mengakui suratnya mengandung kelemahan. Sebanyak 112 daerah yang seharusnya mendapatkan DPPID yang diusulkan oleh Menkeu itu dalam suratnya dikumpulkan sampai 18 November sementara keputusan APBN sudah diketok di paripurna pada tanggal 26 Oktober. Jadi tak mungkin usulan Menkeu diterima.

“Maka saya tak mengerti yang dimaksud Wa Ode menekan Menkeu itu yang mana? Hanya ini dokumen yang ada sampai 10 Februari. Surat itu juga berisi klarifikasi biasa dan tidak ada hubungan dengan suap. Kelemahan karena dari tanggal yang dijelaskan surat itu terlambat masuk,” tegasnya.

Tuduhan menekan Menkeu yang dilontarkan oleh Wa Ode, menunjukkan ketidaktahuan Wa Ode dan bermotif pencemaran nama baik.

“Baik terhadpa diri saya dan juga pimpinan Banggar. Yang relevan bagi KPK menelusuri aliran dana dari suap siapa saja yang ikut menikmati dana itu bukan soal mekanisme itu. Kalau soal mekanisme ini mekanisme biasa, ini penjelasan saya dan ini insya Allah data yang akan saya bawa ke KPK,”ujar Politisi PKS ini lagi. (fmc)

PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT, Pembina: HM Alwi Hamu, H Syamsu Nur, Komisaris Utama: H Andi Syafiuddin Makka, Komisaris: HM Subhan Alwi, Irwan Zainuddin Direktur: Naskah M. Nabhan, Wakil Direktur Pemasaran: Muhammad Ilham, Penasehat Hukum: Ridwan J. Silamma, SH. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Naskah M Nabhan, Wakil Pemimpin Redaksi/Wakil PenanggungJawab: Muhammad Ilham, Redaktur Pelaksana: Sudirman Samual Redaktur: Muh. Amri Makkaruba, Chaerul Marfan, Dewan Redaksi: Naskah M. Nabhan, Muh. Ilham, Sudirman Samual Reporter: Jamhur Anjasmara, Syamsuddin Rahman, Syamsuddin HB, Hasan Basri, Muhammad Sholihin, Juniardi, Layouter/Desain Grafis: Shofiandhy BT, Irwansyah HB, Rahmat, Hendra, IT - Website: Muh. Ridwan Alimuddin, Chalid Mawardi.

Keuangan: Yuli Sulianti (Manager), Virra Eka Fitra Sari, Iklan/Sponsorship: Mawarni Simargolang (Manager), Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman.

Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138, Majene: Jl. Gatot Subroto, Pusat Pertokoan Majene Lt. 2 Telp. 0422-22123 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin M), Makassar: Graha Pena, Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Telp. 0411-5238913/085299874232 (Agussalim), Jakarta: Jl. Kebayoran Lama No. 17, Telp. 021- 5322632 (Andi Syamsuri), Surabaya: Jl. Pasar Kembang Ruko Green Flowers Blok B1 No. 20 Surabaya, Telp.081342763676 (Sukri) Percetakan: PT Fajar Utama Intermedia Cabang Sulbar. Harga Langganan: Rp 65.000/Bulan, Harga Eceran: Rp 3.000/Eksamplar. Harga Iklan: Iklan Umum/Display: Berwarna (FC) Rp25.000/mmk, Hitam Putih (BW) Rp15.000/mmk, Iklan Reguler Rp 6.000/mmk, Iklan Duka Cita Rp 8.000/mmk, Iklan Mungil (FC) Rp 4.000/mmk, Iklan Mungil (BW) Rp 2.000/mmk, Iklan Kolektif Rp1 juta/ ktk, Iklan Baris Rp 5.000/baris, Radar Society: 1/2 hal. Rp 5.000.000, 1 hal. Rp 10.000.000.

Rekening Bank: PT. Radar Sulawesi Barat, BRI Cabang Mamuju, No. 0218-01-012598-50-9

PARLEMENTARIA

Rubrik Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar

RADAR/JHAMHUR ANJASMARA

BINCANG. Wakil Ketua II DPRD Polman Jamar Jasin Badu, saat berbincang dengan sejumlah anggota DPRD Polewali Mandar.

RADAR/JHAMHUR ANJASMARA

SERIUS. Anggota Komisi II DPRD Polewali Mandar serius mengikuti rapat rapat pembahasan aspirasi yang masuk ke Komisi II.

6 Opini Melawan atau Hilang untuk Selamanya!

Oleh: Anhar

Pendiri IPMA MATRA

MEI boleh dibilang bulan bagi kaum pergerakan. Ungkapan ini tak bermaksud dilebih-lebihkan dalam memandang bulan Mei, tetapi kenyataannya bahwa di bulan ini banyak momentum yang kemudian tidak akan dilewatkan begitu saja oleh banyak kalangan gerakan di Indonesia. Tidak terkecuali di Sulbar.

Dari tanggal satu sebagai Hari Buruh Internasional atau May Day, Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), hingga peringatan Reformasi 1998, merupakan momentum yang selalu diperingati pada bulkan Mei setiap tahun. Dan ini tidak pernah luput dari sambutan jutaan demontran di seluruh penjuru Indonesia.

Momentum-momentum yang terjadi selama bulan Mei tentu tidak akan pernah terlewatkan begitu saja, sebab telah menjadi tugas sebagian kaum gerakan yang memilih jalan sebagai ekstraparlementer untuk tetap merespon hal tersebut. Namun dalam merespon setiap momentum, haruslah lebih cedas. Artinya sikap merespon momentum pada Mei ini harus mempunyai target dan capaian agar tindakan dalam merespon momentum selama bulan Mei nanti tidak menjadi ritual aktifis yang akhirnya menjadi aktifisme saja.

Secara umum, pasca gegap gempitanya isu tolak kenaikan harga BBM kemarin, situasi di negara ini tidak lah mengalami perubahan yang begitu berarti.

Sebab setiap hari kita selalu disuguhkan oleh pertarungan kepentingan para elit politik yang seolah-olah itu juga menjadi bagian dari masalah kerakyataan. Di

sisi lain saat ini kalangan gerakan kembali harus merefleksi dan mengevaluasi diri dalam merespon setiap momentum, sebab secara umum masalah yang saat ini dihadapi oleh rakyat tidaklah berkurang, malahan semakin bertambah.

Artinya, semua momentum perubahan tidak putus di isu tolak kenaikan harga. Realita penindasan saat ini semakin sudah sangat nyata dialami rakyat. Sehingga kondisi itu semakin menuntut kita untuk dapat lebih cerdas melihat penyelenggaraan struktur penindasan modal dan Negara yang tengah berlangsung.

Hal ini kemudian diperparah dengan kondisi daerah oleh birokrat dalam berbagai kebijakan dan tindakannya yang meliberalkan semua lini, yang tanpa sadar menabung bencana dan menyengsarakan rakyat dengan mengeruk keuntungan dari anggaran yang peruntukkan bagi kepentingan rakyat. Seperti dugaan korupsi anggaran untuk pasca bencana, dana Ad hoc dan dana pembangunan stadion di Matra yang melibatkan para pemangku kekuasaan daerah. Dan itu masih jauh dari proses hukum.

Semakin sistematisnya struktur penindasan yang dialami oleh rakyat, sesungguhnya akibat dari semakin terfasilitasinya kepentingan para pemodal lewat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemangku kekuasaan. Kondisi itu juga secara tak langsung menyimpulkan bahwa keberpihakan rezim penguasan cenderung kepada para pemilik modal.

Ini tentu saja membuat nasib rakyat semakin terpuruk. Kemiskinan, pengganguran, pendidikan mahal, perampasan lahan petani, korupsi dan banyak lagi masalah kerakyataan, sepertinya tidak akan pernah selesai. Hal ini tentu saja membuat kita semakin sadar bahwa rezim dan elit politik jelas-jelas berjalan secara inkonstitusional.

Kenapa disebut inskonstitusional, itu karena mereka melakukan pengingkaran konstitusi dengan membiarkan rakyat kehilangan kesempatan mendapatkan hak-hak dasarnya. Sementara hak dasar

warning Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan

RADAR SULBAR

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Pasang IKLAN Atau Tidak Terima KORAN Hubungi: Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman.

Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend.

Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138 Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin.M), PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT

Rp 65.000

/Bulan

setiap warga negara ini diatur dalam undang-undang dasar.

Melihat semakin karut marutnya situasi saat ini, juga akibat dari kegagalnya transisi demokrasi pasca Reformasi 98 yang kemudian mengantarkan situasi negeri ini masuk ke dalam logika liberalisasi, yang akhirnya segala sendi-sendi dari kehidupan rakyat, baik mode produksi, sistem ekonomi, politik, kehidupan sosial dan budaya bangsa ini semakin terliberalkan dan tercerabut dari akarnya.

Bahkan liberalisasi yang dialami negeri menjadi sangat liberal dan melebihi negara penganut paham liberal itu sendiri. Inilah yang kemudian menjadi bahan refleksi kita dalam memandang perkembangan situasi dinegeri ini. Pada posisi demikian banyaknya kelompok organisasi (gerakan pemuda/mahasiswa) yang kemudian menggembor-gemborkan demokrasi dan kesejahteraan rakyat belum mampu tampil sebagai penyokong demokrasi dan menjadi ruang pembangunan kesadaran masyarakat di tengah kebimbangan dan frustasi yang semakin meningkat.

Malah yang terjadi kaum pergerakan saat ini banyak yang terjebak pada isuisu politik yang sebetulnya jauh dari problem rakyat Indonesia. Kaum pergerakan Indonesia saat ini telah menjadi cukup ekslusif terhadap pengorganisiran dan pengorganisasian rakyat.

Hampir dipastikan bahwa gejolak-gejolak rakyat yang terjadi diberbagai penjuru Indonesia bukanlah kerja kaum pergerakan yang terorganisir, tetapi gejolak masyarakat itu muncul akibat dari tindakan masyarakat sendiri yang merasa hak-haknya terganggu akibat semakin massifnya penetrasi modal asing (kapitalisme) dan penguasaan di Indonesia.

Selain itu, posisi kaum pergerakan saat ini semakin sulit untuk berkonsolidasi dan bergerak bersama-sama dalam satu gerak perjuangan. Itu lantaran karena kaum pergerakan masih terbelenggu dengan eksistensi kelompoknya yang selalu menganggap kelompok merekalah

Pengirim naskah artikel/opini/SdP harus melampirkan foto copy identitas dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Tulisan diterima dalam bentuk flash disk/disket. naskah tulisan/opini minimal 4 halaman.

yang paling benar.

Betapa ironis nasib kita dan rakyat negeri ini, sebab selain masalah semakin terjerumusnya rakyat dalam jurang kemiskinan, semakin sulitnya memenuhi dan mengakses harga-harga bahan pokok, serta pengangguran yang juga menjadi momok yang menyeramkan bagi rakyat negeri ini, semakin membuat nasib rakyat negeri ini tidak jelas masa depannya.

Besaran jumlah pengangguran ratarata didominasi oleh para pemuda yang nota bene merupakan angkatan kerja produktif yang paling besar dari total jumlah 237,6 juta jiwa, 26,8 persen atau 64 juta jiwa diantaranya adalah pemuda atau remaja yang berusia 15-30 tahun.

Jaminan adanya kesehatan gratis dan perlindungan keselematan kerja bagi para buruh dengan ditetapkannya UU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) belum mampu dibuktikan secara nyata, disisi lain penetapan UU BPJS sendiri masih menjadi polemik dalam pelaksanaannya. Selain itu penetapan UU BPJS juga masih menimbulkan pro kontra banyak kalangan.

Tetapi terlepas dari itu, negara atau penyelenggara pemerintahan negeri ini telah diamanatkan dalam konstitusi dasar republik Indonesia utuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh warga negara Indonesia. Selain soal jaminan sosial, nasib buruh Indonesia masih jauh untuk merdeka, hal ini dikarenakan dalam banyak kasus para buruh di Indonesia masih mengalami intimidasi dan pemecatan dalam memperjuangan berdirinya serikat buruh. Ini tentu saja cerminan bagaimana pemberangusan dan sikat anti-union yang ditunjukan para pemilik modal telah mengeliminasi hak dan kebebasan berserikat para buruh, eliminasi ini tentu saja berdampak dengan perjuangan buruh dalam menuntut hak-hak normatifnya seperti upah layak, jam kerja, intensif dan lainlain.

Tajuk HastaLaVictoriaSiempre!

Baca HAL.7

Artikel dapat dikirim via email:radarsulbar01@gmail.com

RADAR SULBAR Kamis, 3 Mei 2012

HARI buruh yang populer disebut May Day, 1 Mei, diperingati melalui aksi buruh berbagai belahan dunia, termasuk di Sulawesi Barat.

May Day, sekali lagi, dilihat dari kesejarahannya, merupakan peringatan atas peristiwa bersejarah guna menciptakan perjuangan yang lebih revolusioner menuju pembebasan kaum buruh dari penindasan kapitalisme.

Hal ini juga berarti perjuangan kaum buruh mewujudkan cita-cita sosialisme. Untuk mempertegas tujuan utama dari peringatan May Day, maka momen ini harusnya dipahami sebagai aksi dari solidaritas internasional dan sebagai taktik perjuangan bagi perdamaian dan sosialisme.

Upaya para buruh memperjuangkan haknya patut diacungi jempol. Ini menjadi penting, karena untuk berjuang tidak saja harus menggunakan otot, tetapi menggunakan strategi jitu menggolkan tujuan akhir.

Saat ini mayoritas penduduk Sulbar adalah buruh dalam arti luas. Maksudnya, buruh adalah orang yang menjual jasa dan tenaga demi mendapatkan reward.

Seperti buruh sawit, pekerja bangunan, kuli di pelabuhan, tenaga kontrak, PNS bergaji rendah, hingga kuli pena.

Kondisi ini akan sangat menguntungkan bagi mayoritas buruh untuk memperjuangkan hak-haknya, sesuai harapan untuk mendapatkan taraf hidup layak atau setidaknya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Untuk sampai ke arah itu, situasinya sangat memungkinkan, karena seluruh pejabat di negeri ini sudah sepakat memperjuangkan buruh sebelum mereka-mereka menduduki singgasana. Meski sebagian ingkar.

Secara nasional, keberhasilan perjuangan itu sudah mendapat titik terang. Pemerintah Indonesia setuju jika pendapatan di bawah dua juta tidak dikenakan pajak.

Kondisi ini juga sudah didukung dengan adanya pembatalan permanen dari lembaga hukum tertinggi di negeri ini yaitu Mahkamah Konstitusi pada 17 Januari 2012 lalu membatalkan sistem kerja kontrak outsourcing.

Dengan situasi seperti ini perjuangan sudah mulai berbentuk, meski tantangan masih saja memerlukan perjuangan. Hasta La Victoria Siempre, Buruh Bersatu Tak Dapat Dikalahkan. Selamat berjuang! (**)

IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL

LOWONGAN KERJA Sebuah Perusahaan yang bergerak di Bidang Otomotif, membutuhkan Karyawan dgn posisi sbb: 1.Servise Manager 2.Sales Consultan 3.Administrasi Persyaratan: 1.Pria/Wanita Usia Max 27 Thn. 2.Pendidikan Minimal D3/S1 3.Memiliki Kendaraan Pribadi dan Sim C/A 4.Mampu Bekerjasama dlm Team Work 5.Mampu Bekerja dibawah Tekanan 6.Berpengalaman dibidangnya Apabila anda berminat,segera kirim atau antar langsung Lamaran, Foto & Identitas terbaru,CV. Ke Alamat PT.Megahputra Sejahtera Cab. Polman. Paling Lambat 10 Hari Setelah Iklan Terbit PT . MEGAHPUTRA SEJAHTERA POLMAN JL.A.YANI NO. 200 POLEWALI TELP. 0428-2410975

Office: Jl. Dr. Ratulangi No.3 Pekkabata Polewali Mandar Sulbar Telp: 0428-22284 E-mail: st933fm@telkom.net

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat Pasang IKLAN Atau Tidak Terima KORAN Hubungi: Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman.

Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138 Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin.M), PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT

Rp 65.000

/Bulan

Sambungan 7

RADAR SULBAR KAMIS 3 MEI 2012

Melawan atau Hilang Untuk Selamanya!

LANJUTAN HALAMAN 6

Selain persoalan perburuhan, soal penggusuran lahan atau perampasan tanah rakyat masih saja terus terjadi.

Hal ini tentu saja berakibat dengan hilangnya hak rakyat dalam bersosial dan berekonomi.

Perampasan tanah rakyat makin massif dilakukan di wilayah-wilayah yang tanahnya subur dan mengadung sumber daya alam yang cukup besar. Sudah banyak kasus perampasan lahan yang kemudian berujung pada perang terbuka antara pemilik lahan yang sah (rakyat) dengan para penjaga modal (aparat keamanan), seperti yang terjadi di Mesuji dan Bima.

Mungkin Mesuji dan Bima merupakan konflik yang sempat terekspos dan di respon oleh banyak kalangan gerakan di Indonesia, tetapi selain dua konflik itu masih banyak konflik lahan lainya yang sampai saat ini masih diperjuangkan oleh para petani sebagai pemilik lahan yang sah. Ini seperti yang dilakukan oleh para petani Desa Sarapat Barito Timur Kalimantan Tengah, perjuangan petani di Lariang, Baras, Tikke, dan beberapa wilayah lainnya di Kabupaten Matra. Mereka tanpa mengenal lelah para petani memperjuangkan lahan mereka yang telah jelas-jelas dirampas perusahaan yang sampai dengan hari ini masih tetap diperjuangkan.

Hal ini tentu saja menjadi bentuk perlawanan rakyat yang secara nyata melawan proses penindasan yang mereka alami. Mungkin masih banyak konflik serupa yang dialami oleh rakyat Indonesia. Disisi lain, kekhawatiran akan semakin banyaknya muncul konflik tanah di negeri ini semakin kuat, hal ini diakibatkan dengan disahkannya UU Pengadaan Tanah Untuk Kepetingan Umum (PTUKU), sepeti yang sudah-sudah kita sebutkan bahwa UU PTUKU ini menjadi bentuk legalisasi pemerintah kepada pihak swasta baik dalam negeri maupun luar negeri untuk melakukan pengambilan lahan dengan alasan pembangunan kepentingan umum, tetapi definisi kepentingan umum tidak terjelaskan dalam UU tersebut.

Disinilah akhirnya kita memandang bahwa kedepan akan semakin banyak konflik lahan yang tercipta dengan terbitnya UU tersebut.

Banyaknya masalah yang dihadapi rakyat negeri ini tiada habisnya, selain soal perburuhan dan masalah petani, kesempatan anak-anak negeri ini mendapatkan pendidikan layak, gratis, dan mencerdasakan pun jauh dari harapan.

Sebab secara umum pemangku jabatan di negara ini baik pemerintah dan para wakil rakyat tidak mengerti dan tidak paham bahwa konstitusi atau undang-undang dasar negara ini meletakkan pendidikan, sebagai salah satu dari sekian banyak hak dasar rakyat yang mutlak harus dipenuhi. Pemenuhan atas hak dasar ini merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Pengelolah negara baik itu pemerintah dan wakil rakyat sudah jelas dan wajib hukumnya memenuhi hak dasar rakyat dalam mendapatkan pendidikan yang layak.

Hal ini termuat dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.....�.

Sehingga menjadi wajar kemudian kita mengatakan bahwa pemerintah dan wakil rakyat serta para elit-elit politik negeri ini sebetulnya gagal dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk mewujudkan hak dasar rakyat dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan mencerdaskan. Sebab dunia pendidikan menjadi objek yang harus segera diliberalisasikan, hal ini tentu saja terlihat dengan terbitnya sekian banyak peraturan yang menjadi dasar liberalisasi khususnya dalam dunia pendidikan.

Dianulirnya UU BHP oleh MK kemudian juga tidak menyurutkan penyelenggara negeri ini untuk kembali menerbitkan perangkat-perangkat baru untuk meliberalisasi dunia pendidikan. Dari terbitnya PP 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, kemudian disusul dengan dikeluarkannya RUU PT (Perguruan Tinggi) membuktikan bahwa sedapat mungkin dunia pendidikan agar diliberalisasi demi memenuhi kebutuhan pasar bebas dan Mou yang telah ditanda tangani pemerintah.

Tindakan liberalisasi dunia pendidikan ini sudah sejak lama dibahas dalam negosiasi perundingan GATS (General Agreement on Trade in Services), dimana penyediaan jasa pendidikan merupakan salah satu dari 12 sektor jasa lainnya yang akan diliberalisasi. Liberalisasi perdagangan sektor jasa pendidikan berdampingan dengan liberalisasi layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa akuntansi, serta jasa-jasa lainnya. Sejak tahun 2000, negosiasi perluasan liberalisasi jasa dalam GATS dilakukan dengan model initial offer dan initial request.

Dimana setiap negara bisa mengirimkan initial request yaitu daftar sektor-sektor yang diinginkan untuk dibuka di negara lain. Pemerintah diwajibkan meliberalisasi sektor-sektor tertentu yang dipilihnya sendiri atau disebut initial offer. Perundingan untuk perluasan akses pasar jasa ini dilakukan secara bilateral oleh masing-masing negosiator jasa tiap negara di Jenewa, Swis, yang apabila disepakati akan berlaku multilateral. Inilah yang kemudian menjadi dasar kenapa liberalisasi khususnya dalam dunia pendidikan agar segara dilakukan.

Selain itu semenjak terbitnya UU PM (Penanaman Modal) pada tahun 2006, serta Perpres No 77 tahun 2007 yang isinya membagi indutri dalam dua kategori, yaitu industri tertutup dan indsutri terbuka.

Pendidikan kemudian ditempatkan dalam industri terbuka yang dapat diinvestasikan oleh pihak swasta dengan membeli saham institusi pendidikan sebesar 49 persen. Melihat fenomena yang kita paparkan diatas (semakin kecilnya lapangan kerja, terhimpitnya dan tergusurnya rakyat dari lahannya sendiri, semakin tidak terpenuhinya hak-hak dasar rakyat), maka dapat dipastikan bahwa rakyat negeri ini akan semakin jauh dari cita-cita kesejahteraanya.

Pada konteks itulah garis politik gerakan pemuda ekstraparlementer harus tampil sebagai pelopor yang harus diterjemahkan secara lebih nyata untuk mendorong dilakukannya reformasi agraria sejati/ landreform, nasionalisasi aset perusahaan asing dan menyita seluruh harta pejabat dan mantan pejabat korup guna menguatkan survival mechanism bagi ketertindasan ekonomi rakyat, penghapusan utang luar negeri, dicabutnya regulasi-regulasi yang telah jelas-jelas melanggar konstitusi dasar negara ini dan melanggar hak azazi rakyat Indonesia, diadilinya para pelanggar HAM, dianggarkannya biaya pendidikan yang tinggi bagi semurah-murahnya biaya pendidikan untuk rakyat, dibukanya lapangan kerja yang seluas-luasnya, dinaikkannya upah bagi keselamatan, kesejahteraan, dan kemakmuran hidup para buruh demi kemajuan industri nasional, sekaligus memerdekakannya dalam berserikat dan mogok kerja. (*)

Kontribusi Pajak Hotel Masih Rendah MAMUJU -- Realisasi pajak hotel yang meliputi hotel bintang, wiswa, dan penginapan di Mamuju pada tahun anggaran 2012 masih rendah. Dari target sebesar Rp 762 juta, realisasi pajak hotel hingga 30 April 2012 hanya mencapai sekira Rp 108 juta atau 14,25 persen.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Mamuju Hamsah Sula, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu 2 April, mengatakan rendahnya realisasi karena pemungutan pajak hotel masih

dalam tahap sosialisasi.

Selain itu, Perda Mamuju nomor 10 tahun 2010 dan maklumat Bupati Mamuju nomor 535/104.A/II/2012 yang baru dikeluarkan 1 Maret 2012, juga belum berjalan dengan baik.

Hal ini juga karena pengusaha hotel di Mamuju masih merasakan pajak sebagai suatu beban, padahal sesungguhnya adalah beban dari orang yang menikmati pelayanan hotel tersebut.

Dari sebanyak 8 hotel, 13

wiswa, serta 12 penginapan di Mamuju, kata Hamzah, pada umumnya belum memberikan kontribusi pembayaran pajak belum sesuai dengan nilai tranksaski yang sesungguhnya diterima setiap bulan.

Contohnya, Hotel Grand Mutiara, yang baru membayar pajak hotel Rp 8.590.000 per bulan pada Februari dan Maret.

Artinya, setara dengan omset Rp 85.5 juta per bulan dengan potensi 61 kamar. Hotel Srikandi, yang

membayar pajak hotel Rp5.500.000 setara omset Rp 55,5 juta dengan potensi 54 kamar.

Demikian halnya dengan d'Maleo Hotel and Convention yang memberi kontribusi setiap bulan Rp13.500.000 setara dengan omset Rp135 juta per bulan untuk potensi kamar 126.

Hal ini juga terjadi pada hotel lain yang belum menjalankan maklumat Bupati sesuai ketentuan.

Meski demikian, menurut Hamzah, hal tersebut dapat

dimaklumi. Sebab, baru berjalan dua bulan Dispenda mencoba melakukan pendekatan pelaksanan Perda. "Target total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mamuju Rp 36 miliar dari berbagai jenis pungutan.

Kita berharap terhitung Mei 2012 ini, pemilik hotel, wiswa, serta penginapan di Mamuju melaporkan secara jujur jumlah omset setiap bulan untuk perhitungan pajak sesuai ketentuan yang berlaku,"pintanya. (mg1/dir)

menganggap permohonan itu sangat beralasan karena Ramlan menjadi pihak yang berkepentingan langsung. "Karena dia (Ramlan, red) yang menjabat bupati sekarang," ujar Rosmani.

Dalam sidang, baik penggugat, tergugat, dan tergugat II intervensi

diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Tergugat dalam hal ini Mendagri Gamwan Fauzi diwakili S Aditya Wijaya dan R Permelia Fabyanne.

Sementara Ramlan yang menjadi tergugat II, mengirimkan dua orang pengacara, yaitu, Misbahuddin dan M Sattupali. "Sebenarnya hari

ini juga akan ada jawaban dari tergugat. Tapi karena belum siap jadi nanti sidang selanjutnya," imbuh Rosmani.

Sidang selanjutnya akan berlangsung pada tanggal 9 Januari 2012 pukul 11.00 Wib dengan agenda mendengar jawaban para tergugat. (rul/ham)

dengan pengorbanan mereka. Upah yang tidak sesuai dengan biaya pemenuhan kebutuhan hidup bulanan yang setiap saat naik (terkerek inflasi).

Dengan upah buruh jauh dari harapan untuk hidup sekadar layak.

Selain itu sistem kerja kontrak atau outsourcing yang meluas diterapkan sejumlah perusahaan kurang menguntungkan posisi buruh.

Sistem ini menempatkan buruh pada posisi tawar yang keliru sebab tidak ada jaminan hidup masa depan yang membuat mereka dan keluarganya berpikir tentera.

Jadi oleh karena itu tidak boleh disalahkan jika para buruh setiap saat menuntut hak hidup layak.

Memang bagi pengusaha menaikkan upah buruh setiap saat ibarat buah

simalakama. Menaikkan upah buruh sementara ongkos produksi mahal juga bukan hal menjanjikan bagi para pengusaha dalam berinvestasi.

Kita semua tahu di luar ongkos produksi, pengusaha dibebankan sejumlah pungutan liar, pajak dan distribusi, dan sebagainya.

Ini semuanya membuat pengusaha mengencangkan ikat pinggang dan terpaksa kadang tidak menaikkan upah buruh.

Sehingga kunci penyelesaian masalah ada pada pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Pemerintah harus tegas membuat regulasi menghapus pungli serta memberikan iklim berinvestasi kondusif.

Yang tak kalah pentingnya adalah nasib buruh migrant atau TKI di luar negeri.

Belakangan ini kita

prihatin dengan nasib mereka. Beberapa diantara mereka pulang ke Indonesia dalam keadaan memprihatinkan, luka-luka setelah disiksa majikan.

Semua ini penting menjadi perhatian kita di hari buruh ini sehingga mereka tidak dijadikan sapi perah. Mereka har Kita semua mendukung langkah buruk dalam upaya menjadikan kehidupan mereka lebih baik. Insya Allah, kita akan berjuang untuk itu. Rasanya belum terlambat jika kami mengucapkan selamat hari buruh.

Mari berjuang untuk Indonesia yang lebih baik.

(Kirimkan tanggapan Anda atas tulisan ini melalui E-mail : muhasrianas@yahoo.com atau Facebook : Muhammad Asri Anas II dan Twitter : @AsriAnas). (advertorial).

lembaga sosial kemasyarakatan dan ormas, harus dilegalkan di Kesbangpol, dan dana minimal sudah terdaftar selama tiga tahun berturut-turut.

Permendagri ini lahir karena belum ada aturan yang jelas dan tegas atas penyaluran belanja hibah dan bansos di daerahdaerah. Sehingga adanya

variasi besaran belanja hibah dan bansos antara daerah satu dengan daerah lainnya. Tapi dengan merujuk pada aturan tersebut, pemerintah pusat berharap bansos yang dilaksanakan pemerintah daerah akan transparan, tertib administrasi, termonitoring, dan tidak melanggar aturan. (ham)

keterbukaan komunikasi, profitabliitas atau kemampuan, kerjasama, inovasi atau perubahan, terus belajar, lingkungan kerja yang positif, keragaman, pelayanan masyarakat, kepercayaan, tanggung jawab sosial, pemberdayaan, kepuasan kerja karyawan, dan meny-

enangkan. Dibantu dua asisten cewek, Handoko menanamkan value tersebut lewat dinamika kelompok, dan pemutaran film "Coach Carter". Film ini dipilih, karena banyak memuat tentang nilai-nilai penting yang diajarkan Handoko. (fmc)

logam dan mangan.

Meski demikian, jika hasil penelitian sudah memastikan bahwa betul di dalam perut bumi itu ada kandungan uranium maka pengelolaannya tidak bisa hanya dengan izin pemerintah daerah. Tapi, harus izin dari pusat. Sebab, kandungan yang dihasilkan sangat

berbahaya.

Potensi uranium yang ditandai dengan radio radioaktifitas yang tinggi di Desa Takandeang tersebut merupakan paling tinggi radioaktifnya di Indonesia dengan laju dosis radioaktif sama dengan wilayah Pocos de Caldas di Negara Brazil. (mg1/dir)

Obed Gugat SK Ramlan LANJUTAN HALAMAN 1

Gugatan tersebut dibacakan oleh Kuasa Hukum Obed, Yakub Zakaria, dalam sidang nomor perkara 46/G/2012/ PTUN-JKT yang dipimpin hakim Tedy Romyadi.

"Iya (Sidang perdana, red), pembacaan gugatan dan sikap majelis terhadap permohonan intervensi," sebut Rosmani, Panitera

Pengganti dalam sidang ini.

Sementara dalam putusan sela, hakim menetapkan Ramlan Badawi sebagai tergugat II intervensi.

Hal ini sesuai permohonan bersangkutan, mengingat objek sengketa adalah SK terkait dirinya.

Majelis Hakim PTUN

Selamat Hari Buruh LANJUTAN HALAMAN 1

pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat serta menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dengan definisi diatas harus kita akui buruh adalah salah satu bagian vital dalam kehidupan kita. Buruh memproduksi mayoritas kebutuhan hidup manusia.

Ironisnya dengan mengandalkan tenaga, waktu, dan pikiran, buruh berupaya maksimal mempertahankan hidup di tengah biaya hidup yang kian melambung tinggi.

Oleh karena itu sudah selayaknya buruh mendapat penghargaan lebih dari pengusaha dan pemerintah.

Sebenarnya respon pemerintah pada hari buruh tahun ini sudah cukup tepat.

Presiden SBY memberi empat kado bagi para buruh

yakni penghasilan buruh dibawah Rp 2 juta sebulan tidak kena pajak, pengadaan rumah sakit khusus buruh, transportasi murah untuk buruh di kawasan industri, serta pengadaan rumah murah untuk buruh. (Radar Sulbar). Kita mendukung kado dari Presiden untuk para buruh itu.

Namun sebenarnya kado dari Presiden itu belumlah cukup. Anggaplah sebagai penyejuk suasana kebatinan buruh memeringati hari buruh.

Meskipun masih sangat banyak persoalan hidup yang dihadapi para buruh.

Misalnya setiap tahun buruh masih harus bergelut dengan pengusaha dan Pemda untuk menetapkan upah minimum regional (UMR). Buruh selalu diposisikan pada pihak yang harus mengalah dengan upah yang tidak sesuai

DPRD: Jangan Tunda Pencairan Bansos LANJUTAN HALAMAN 1

Mendagri Atur Sistem Penyaluran Bansos Satu catatan, akhir tahun lalu, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menerbitkan regulasi mengenai penyaluran bantuan sosial (bansos). Sistem penyaluran bansos diatur dalam Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang tata cara

pemberian hibah kepada lembaga, perorangan, dan lainnya. Peraturan tersebut mulai diterapkan di banyak daerah sejak Januari 2012.

Sesuai dengan Permendagri ini, pengajuan bantuan harus diprogramkan atau diajukan sebelum APBD di ketok palu.

Mekanisme yang harus di tempuh pihak pengajuan

bantuan, baik lembaga maupun perorangan yakni dengan memasukkan perencanaan awal dilengkapi dengan estimasi biaya yang diajukan.

Proposal tersebut harus diverifikasi kembali oleh dinas terkait dengan nominal dan legalitas bantuan yang diajukan oleh suatu lembaga. Untuk

Value Nomor Satu, Skill Nomor Dua LANJUTAN HALAMAN 1

Pelatihan ini dihelat dengan bekerjasama Harian Fajar, LP-SDM Management Group, serta Business Management Institute (BMI).

Value di sini sebut Handoko, terkait bagaimana memberikan pelayanan kepada pelanggan, sehingga

mencapai tingkat kepuasan.

Pelanggan sebut dia terdiri dari berbagai kategori, yang terendah adalah suspect, dan tertinggi adalah advocate. Ketika pelanggan sudah sampai pada tingkatan advocate, maka mereka akan ikut mempromosikan produk kita, sehingga

pekerjaan seorang pemasar akan lebih mudah.

Selain kepuasan pelanggan, ada 23 value penting lainnya yang diperkenalkan Handoko.

Value tersebut di antaranya, etika atau integritas, pertanggungjawaban, menghormati orang lain,

IUP di Lokasi Uranium Terancam Dicabut LANJUTAN HALAMAN 1

Olehnya, Kepala Distamben Mamuju, Jalaluddin Duka, kepada Radar Sulbar, Rabu, 2 Mei, mengaku akan melakukan revisi terhadap IUP dua perusahaan tambang di atas lokasi adanya potensi uranium.

Sebab, bila perusahaan pemilik IUP itu dibiarkan melakukan operasi produksi

tambang, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat Mamuju.

"Kalau tambang di atas titik lokasi uranium itu di produksi, bisa berbahaya.

Makanya, IUP dimiliki perusahaan tambang harus direvisi dengan cara dipindahkan ke tempat lain

yang lebih aman dan tidak memiliki titik uranium,"katanya.

Dia menyebutkan, adapun potensi tambang di atas titik yang berpotensi adanya kandungan uranium tersebut cukup melimpah.

Diantaranya potensi tambang batubara, nikel,

RADAR POLEWALI

8

RADAR SULBAR Kamis, 3 Mei 2012

Dipicu Pembagian Jasa Medis

Dokter RSUD Polewali Tolak Pasien Japersal REPORTER : KADIR TANIEWA-DIAN AFRIANTY EDITOR : AMRI MAKKARUBA POLEWALI -- Pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin di Polewali Mandar hanya isapan jempol belaka. Pemkab Polewali Mandar yang sering mengemborgemborkan pelayanan kesehatan gratis khususnya bagi ibu bersalin yang menggunakan Jaminan Persalinan (Jampersal). Tetapi kenyataannya tidak sebanding dengan keadaan di lapangan. Pasalnya, Selasa 1 Mei seorang pasien asal Desa Tapango Kecamatan Tapango, Nur Asia

Kaleok Minta Pemerintah Perhatikan Infrastruktur POLEWALI -- Salah satu desa di Kecamatan Binuang yang masih terisolir adalah Desa Kaleok.

Untuk itu desa yang baru terbentuk dua tahun lebih ini meminta kepada Pemkab Polewali Mandar kiranya memberikan perhatian lebih berupa perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan.

Kepala Desa (Kades) Kaleok, Herman, ketika ditemui, Selasa 1 Mei menyatakan Kaleok adalah desa yang masih dekat jangkauannya dari Kota Polewali. Tapi kondisinya sampai saat ini masih terisolir dalam berbagai hal, disebabkan oleh sarana dan prasarana infrastruktur jalan dan jembatan hingga kini belum ditangani dengan baik oleh pemerintah.

"Makanya saya berharap pada kesempatan ini, kiranya pemkab bisa memperhatikan apa yang menjadi permasalahan di desa kami saat ini. Sebab kami hanya terkendala sarana dan jalur transportasi menuju Kota Polewali, sehingga desa kami masih tetap terisolir," kata Herman.

Menurut Herman, bila bicara soal potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Desa Kaleok cukup punya banyak potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang bisa menjadi PAD. Tapi karena ketersedian akses berupa jalan dan jembatan kewilayah itu sangat minim. Sehingga SDA itu tidak terkelola dengan baik.

"Jadi seperti hasil bumi dari warga Kaleok, mulai dari Kemiri hingga buah buahan masih sangat sulit dibawah keluar dari Kaleok, karena kondisi jalan menuju wilayah Kaleok masih sulit ditempuh, kalau dari Passembaran Desa Batetannga ditempuh 8 Kilometer dan dari Poros lewat Desa Paku ditempuh jarak 20 kilometer," tutur Herman. (k1/mkb)

Jamal yang dirujuk dari Puskesmas Tapango ke RSUD Polewali tidak mendapat pelayanan. Dengan alasan dokter alih kandungan RSUD Polewali tidak melayani pasien Jampersal apalagi jika ingin dicesar atau seksio.

Sementara pasien sudah kesakitan dan harus dicesar. Tetapi setelah menunggu beberapa jam di RSUD Polewali pasien tersebut tidak juga mendapatkan pelayanan dengan alasan dokter tidak menerima pasien status Jampersal dan harus dirujuk ke Pinrang.

Karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari bidan dan perawat membuat beberapa keluarga pasien emosi bahkan hampir mengamuk. Salah seorang keluarga pasien, Surung mengaku kecewa dengan pelayanan diberikan pihak RSUD Polewali. "Kami sudah menunggu lebih setengah jam tetapi keluarga kami yang seharusnya mendapat pertolongan tidak juga ditangani. Sementara kondisinya sudah sangat menguatirkan untuk segera ditangani. Karena tidak mendapat pelayanan, kata Surung, keluarga terpaksa berembuk dan mengeluarkan dari RSUD menuju salah satu

ani oleh dokter saat ingin melakukan persalinan. Dijelaskan, dari informasi yang diperoleh dari dokter yang menanganinya yakni dr. Mardiah menyampaikan bahwa jasa pelayanan yang diperoleh merasa tidak sebanding dengan resiko pekerjaan yang dilakukan apalagi berkaitan dengan bedah.

Pihak dokter merasa, jasa yang diperoleh lebih sedikit bila dibandingkan dengan jasa yang diterima oleh bidan di puskesmas saat melakukan persalinan seksio. Disebutkan, dari hasil kesepakatan pemkab, jasa pelayanan dokter sebesar 44 persen. Dari jumlah tersebut tidak sepenuhnya diberikan kepada dokter karena ada poin-poin yang telah ditetapkan sehingga jumlah 44 per-

rumah keluarga di Manding. Karena kondisinya makin memprihatikan sejumlah keluarga yang bersimpati terpaksa mengumpulkan dana patungan untuk membiaya Nur Asia agar dapat dioperasi segera di Klik Mifta Polewali. "Alhamdulillah Nur Asia melahirkan dengan selamat melalui cesar dari hasil patungan sejumlah kalangan yang bersimpati membantu keluarga kami," tutur Surung. Atas kejadian ini, Ia meminta kepada Pemkab Polman untuk memperjelas status Jampersal. Jika memang Jampersal sudah tidak berlaku lagi sebaiknya disosialisasikan kepada masyarakat agar pemilik kartu Jampersal tidak salah harap.

Khusus untuk pengelola RSUD Polewali, Surun berharap sekiranya petugas medis mengedepankan keselamatan jiwa manusia. "Prinsip kami materi tidak sebanding dengan jiwa setiap manusia. Sehingga berapapun biaya yang ditimbulkan kami tetap akan bertanggungjawab," kunci Surun.

Kabid Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Polewali Mandar, dr Nurlina yang dikonfirmasi terkait hal tersebut, Rabu, 2 Mei membenarkan adanya keluarga pasien yang mengamuk karena tidak dilay-

Mantan Bendahara KPU Polman Divonis Satu Tahun

RADAR/AMRI MAKKARUBA

RSUD. Bangunan baru RSUD Polewali walaupun sudah diresmikan tetapi hingga kini belum difungsikan. Pelayanan RSUD Polewali saat ini dikeluhakan karena sejumlah pasien jemkesda dan jampersal khususnya operasi bedah tidak mendapat pelayanan.

Warga Polman Diduga Korban "Human Trafficking" POLEWALI -- Salah seorang warga dari Desa Indomakkombong, Kecamatan Matakali, Polewali Mandar, bernama Rutina (25) diduga korban "Human Trafficking" atau perdagangan manusia. Sebab sejak meninggalkan rumah empat tahun lalu dengan tujuan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Negara Suriah di Timur Tengah, sampai saat ini belum pernah memberikan kabar.

Saat ditemui, ayah Rutina dari Rutina bernama Nurdin mengatakan bahwa mulanya puterinya diajak oleh salah seor-

ang warga di desanya berinisial Hj. Mi untuk ditawari menjadi TKI diluar negeri dengan penghasilan yang menjanjikan.

Sehingga puterinya menerima tawaran tersebut sebab memang empat tahun lalu puterinya belum punya pekerjaan dan mereka hidup pas pasan.

"Makanya begitu diajak oleh Hj. Mi, puteri saya Rutina tidak menolak, bahkan bukan hanya Rutina yang ikut, puteri saya yang satu Pe'nya atau mama Aldi juga diajaknya. Saya sebagai orang tua memberinya izin agar mereka dapat peng-

EKSEKUTIF Laporan

M Danial (Kabag Humas Pemkab Polman/ Peserta Diklatpin III)

hidupan yang layak kelak, tapi sudah empat tahun perginya, Rutina tidak pernah kasih kabar hingga sekarang," kata Nurdin mengenang puterinya.

Manurut Nurdin, pihaknya pernah meminta tolong kepada Hj. Mi untuk memberi tahu siapa penyalur dari Rutina, tapi Hj. Mi justru marah ketika orang tua Rutina menanyakan penyalur yang bertanggungjawab pada puterinya.

Bahkan Hj. Mi hanya menyampaikan negara tujuan anaknya ke Suriah dan dalam tanggungjawab H. Mk di Jakarta.

"Tapi kontak H. Mk juga di Jakarta tidak pernah diberikan oleh Hj. Mi, makanya saya merasakan ada sesuatu yang telah terjadi pada put-

sen tersebut terbagi-bagi.

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya jasa pelayanan dokter mencapai 70 persen, sekarang jumlahnya menurun hingga 44 persen.

"Setelah dilakukan kros cek ke dokter yang bersangkutan kami peroleh informasi bahwa semua dilayani kecuali seksio. Pihak dokter memang punya hak untuk menolak melakukan seksio jika dalam kondisi yang tidak normal dan dianggap memiliki beban, apalagi resiko pekerjaan yang dilakukan berhubungan dengan nyawa manusia.

Sudah ada sejumlah pasien yang memang dirujuk jika akan dilakukan persalinan seksio karena dokter sendiri yang meminta untuk dirujuk,"elak Nurlina. (*)

eri saya bernama Rutina, sebab yang mengajaknya untuk jadi TKI sudah tidak mau bertanggungjawab," tutur Nurdin. Lanjut Nurdin, kalau puterinya yang satu Pe'nya atau mama Aldi setiap saat ada kabarnya, dan sudah tidak berhubungan lagi dengan Hj. Mi. Oleh sebab itu keluarga mereka tidak merasa cemas.

"Tapi Rutina yang sudah menyandang status janda sebelum berangkat ini, sampai empat tahun lamanya tidak pernah memberi kabar, dan saya kuatir kalau puteri saya sudah menjadi korban perdagangan manusia, sebab orang yang pertama mengajaknya menjadi TKI kini sudah tidak mau bertanggungjawab pada puteri saya," tandas Nurdin. (k1/mkb)

POLEWALI -- Mantan benda- si "Putusannya terdakwa bersalah hara KPU Polewali Mandar yang dan divonis selama setahun. Terdakwa saat pembacaan kini menjabat Kepala vonis menyatakan Bagian Umum KPU pikir-pikir untuk Polman, Arifin Remelakukan upaya sang akhirnya divonis banding. MH bersatu tahun penjara padangan terdakwa oleh Majelis Hakim dengan dinyatakan te(MH) Pengadilan lah melakukan tindak Negeri Tindak Pidana pidana korupsi dan Korupsi (PN Tipikor) merugikan negara waMamuju. Arifin dinlaupun terdakwa telah yatakan bersalah mengembalikan dana dalam kasus korupsi Rizal, SH operasional sebesar tindak pidana korupsi M Kasipidsus Kejari Polewali Rp1.738.813.000 ke (Tipikor) kasus biaya operasional pemilihan legislatif kas negara. Putusan yang member2009. Vonis mantan bendahara atkan karena terdakwa seorang KPU Polman dibacakan dalam PNS seharusnya mendukung pepersidangan PN Tipokor Mamu- merintah dalam program pemberju pekan lalu. Vonis selama set- antasan korupsi selain itu terdakahun penjara ini lebih ringan dari wa juga melakukan penyalah tuntutan Jaksa Penuntut Umum gunaan wewenang sebagai benda(JPU) Kejari Polewali, M Rizal se- hara KPU. Semenentara pertimlama satu tahun enam bulan atau bangan hakim yang meringankan terdakwa tidak mempersulit per18 bulan.

Kasipidsus Kejari Polewali, M sidangan dan sopan serta memilRizal kepada Radar Sulbar, Rabu 2 iki tanggungan keluarga.

Rizal menambahkan dalam Mei mengatakan sesuai hasil putusan sidang kasus korupsi yang kasus ini terdakwa dituding terjadi di KPU Polewali Mandar melakukan dugaan korupsi anggadengan terdakwa mantan benda- ran operasional pemilihan legishara KPU, Arifin Resang telah di- latif sebesar Rp1,8 miliar lebih. vonis setelah MH menyatakan Karena selaku bendahara KPU terdakwa bersalah. Menurut Rizal, Polman tersangka menyimpan majelis hakim Tipikor dengan te- sisa anggaran KPU yang belum gas menyatakan terdakwa telah terserap kedalam rekening pribadmelakukan unsur tidakan korupsi inya di salah satu bank di Polewabiaya operasional pemilihan leg- li. Sebenarnya anggaran yang islatif 2009 lalu. Dalam putusan tidak terserap tersebut mencapai terdakwa dinyatakan bersalah me- Rp2,1 miliar lebih yang bersumlanggar pasal subsidair Pasal 3 Jo ber dari APBN. Kemudian dikeluPasal 18 Undang-Undang RI No arkan yang bersangkutan sebagai 31 Tahun 1999 tentang Pember- bendahara pengeluaran sebesar antasan Tindak Pidana Korupsi Rp1,8 miliar kedalam rekening sebagaimana diubah dan ditam- pribadinya. Walaupun terdakwa bah dengan Undang-undang RI telah mengembalikan sebagian No : 20 tahun 2001 tentang pe- dana tersebut setelah dilakukan rubahan atas Undang-undang RI penyitaan tetapi tidak menjadi No 31 Tahun 1999 tentang pem- alasan hakim untuk menjatuhkan berantasan tindak pidana korup- vonis selama setahun. (mkb)

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

Diklatpim III Hasilkan 10 Terbaik Sebanyak 35 pejabat eselon III dari sembilan kabupaten pada enam provinsi, selesai mengikuti Diklat Kepemimpinan (Diklatpin) Tingkat III di Pusat Kajian Pendidikan dan Pengembangan Aparatur (PKP2A) II Lembaga Administrasi Negara, Makassar.

Setelah berlangsung sejak 15 Maret, Diklat ditutup Kepala Pusat KP2A II Dr, Muhammad Idris, M.Si di kampus LAN Antang, Rabu 2 Mei. Diklat menghasilkan 10 perserta terbaik, yaitu Usman, utusan Pemkab Toli-toli, Sulawesi Tengah, Adnas (Inspektorat Daerah Sulbar), Mustari Mula (Pemkab

Polman), Yulianus (Pemkab Luwu Timur) dan Maswedi (Distamben Sulbar). Selain itu, Endang Dwi Wahyuni (Pemkab Toli-toli), Nasrullah (Luwu Timur), Muh Said (Toli-toli), Amruddin (RS Tadjuddin Chalid), dan M Danial (Polman).

Kabid Pendidikan PKP2A II LAN Makassar, Muh Aswad mengatakan, penilaian terhadap peserta meliputi sikap dan akademik masing-masing 45 dan 55 persen. Sebanyak 24 orang memeroleh nilai memuaskan, sepuluh orang nilai baik sekali dan satu orang dengan nilai baik. Peserta Diklatpim III berasal dari

Kabupaten Matra delapan orang, Polman lima, Luwu Timur lima, Toli-toli empat, Toraja Utara lima, Selayar dua, Pemprov Sulbar dua orang, dan RS Tadjuddin Chalid satu orang.

Kepala PKP2A II, Muh Idris mengakatan keberhasilan bukan hanya kapasitas akademik pribadi seorang, melainkan karena jejaring yang sempurna. Karena itulah, setiap aparat atau pejabat birokrasi harus memahami pentingnya jejaring untuk dipelihara dengan baik. "Keberhasilan karena jejaring sebagai salah satu potensi terselubung, tidak kasat mata, perlu dipelihara dan

dikembangkan karena tidak ada persahabatan yang tidak bermanfaat," ujarnya. Dikemukakan, bahwa LAN ke depan akan terus menyiapkan birokrasi yang lebih sehat dan memiliki komitmen kuat untuk selalu memberi yang terbaik kepada masyarakat. Untuk itulah, integritas pribadi merupakan faktor yang sangat penting dimiliki setiap aparat atau pejabat yang selalu berpikir secara benar, bertindak yang benar, serta bekerja dengan hasil yang benar. "Integritas bukan potensi turunan, melainkan harus digali dan dipraktekan dengan mencontohkan yang dipikirkan secara be-

nar," jelas Idris. Dikemukakan, setelah mengikuti Diklat pekerjaan berat para alumninya adalah mempercepat perubahan budaya organisasi yang bekerja dengan perencanaan. "Setelah kembali ke tempat tugas masing-masing, yang paling penting adalah memerbaiki budaya kerja. Jangan membiarkan staf bkerja tanpa rencana.

Lakukan transformasi cara kerja yang cepat dan terencana, budaya kerja yang baik, disiplin, kepemimpinan yang berkinerja.

"Kapasitas kepemimpinan hanya bisa dicapai dengan belajar sungguh-sungguh," pesan Idris. (*)

SPORT

RADAR SULBAR

KAMIS, 3 MEI 2012

9

Final Liga Champions

Bangun Kekuatan, Barca Siapkan Dana Besar

Tak Ada Pemutihan Kartu Kuning

BARCELONA - Kegagalan Barcelona mempertahankan kejayaannya di musim ini membuat manajemen klub bereaksi.

Dana belanja besar pun disiapkan untuk membangun kekuatan baru.

Musim ini, Barca dipastikan telah kehilangan gelar Liga Champions usai tersingkir di semi final. Di ajang La Liga, Blaugrana juga hampir bisa dipastikan melepas mahkota juara, karena terpaut cukup jauh (7 poin) dari rival abadinya, Real Madrid. Praktis hanya ‘trofi kelas dua’, Copa del Rey yang

NYON - Keputusan UEFA sudah bulat untuk tidak mengubah peraturannya tentang pemutihan kartu kuning pada gelaran final Liga Champions, meskipun enam pemain tak akan berpartisipasi dalam final tahun ini karena akumulasi kartu kuning.

Chelsea akan berlaga tanpa Ramires, Branislav Ivanovic dan Raul Meireles.

Luiz Gustavo, David Alaba dan Holger Badstuber tak akan membantu Bayern Munich.

UEFA telah menolak permohonan tersebut yang diajukan untuk enam pemain – tiga dari Chelsea dan tiga dari Bayern Munich – dan akan berlaku hingga tahun 2015.

“Kami baru saja membahas dengan para perwakilan Asosiasi Klub Eropa dan yang lainnya, di mana kami menyetujui peraturan ini berlaku dalam tiga tahun,” ujar anggota eksekutif The Dutch UEFA Michael van Praag, seperti dikutip Football365, Rabu (2/5/2012). “Kami tidak menerima permintaan apapun terkait dengan aturan kartu kuning, bahkan dari perwakilan Bayern Munich sekalipun. Untuk itu, kami akan tetap melanjutkan aturan ini selama tiga tahun kedepan.”

UEFA akan menghapus peraturan tentang kartu kuning tersebut setelah perempat final Euro 2012. Namun, Van Praag membela pernyataan yang inkonsistensi tersebut.

“Peraturan yang berbeda dapat diaplikasikan dalam kompetisi yang berbeda pula. Peraturan saat ini adalah hasil dari kehati-hatian, prosedur yang demokratis,” ujarnya. Kapten Chelsea, John Terry juga akan ditangguhkan setelah mendapat kartu merah saat melawan Barcelona di semifinal leg kedua di Camp Nou. (net)

mungkin bisa diraih El Barca di musim ini. Itupun, Lionel Messi dkk. harus terlebih dulu melewati hadangan Athletic Bilbao di final. Menyikapi hal ini plus hengkangnya Pep Guardiola pada akhir musim, manajemen Barca langsung bergerak cepat.

Direktur olahraga Los Cules, Andoni Zubizarreta dan pelatih baru, Tito Villanova dikabarkan telah melakukan pertemuan untuk merancang strategi di bursa transfer.

Hasilnya, sebagaimana dikutip Sport, Rabu 2 Mei, Barca akan melakukan perubahan

cukup signifikan dalam komposisi skuad. Dana belanja besar pun disiapkan.

Sebesar 100 juta euro siap dikeluarkan manajemen Barca di bursa transfer musim panas ini. Jumlah tersebut akan digunakan untuk membeli beberapa pemain anyar, meski nama-namanya masih dirahasiakan. Dana belanja tersebut diyakini akan bertambah, karena Barca juga berencana melepas beberapa pemain. Dua pemain yang santer akan dilepas adalah Seydou Keita dan fullback, Dani Alves. (net)

RADAR SULBAR Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

Mengucapkan Selamat Berbahagia Atas Pernikahan

Jelang MotoGP Portugal 2012

Stoner Bertekad Sambung Kemenangan di Estoril

Briptu Eman Sulaeman Dengan Rifki Rahmiansyah Kamis 3 April 2012

Semoga Menjadi Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah.

Naskah M. Nabhan Direktur

ADVETORIAL

AALST – Setelah beberapa seri pembuka gagal mendapuk puncak podium, Casey Stoner akhirnya membuka kemenangan pertamanya di GP Spanyol, pekan lalu. Kini, jelang GP Portugal di Estoril, sang juara bertahan berniat kembali meraih hasil serupa.

Persaingan di klasemen MotoGP kini kian ketat. Stoner semakin merapatkan posisi dengan rider Yamaha – Jorge Lorenzo yang masih bercokol di puncak. Saat ini, bentangan poin Stoner hanya berjarak empat poin berkat tambahan 25 angka di Jerez lalu.

“Kembali melalui perjalanan udara ke base camp (Repsol

Honda), kami akan mempersiapkan diri jelang GP Portugal, akhir pekan ini. Setelah menang di Jerez, saya sudah tak sabar menuju Estoril dan berharap bisa mempertahankan performa di dua seri terakhir, terutama di Jerez,” tutur Stoner.

Meski di kelas MotoGP Stoner belum pernah sekalipun menjadi yang tercepat di sesi lomba, tapi kenangan di kelas 250cc bisa menjadi suntikan motivasi tersendiri bagi pembalap berjuluk The Kurri Kurri Boy itu. “Saya punya beberapa catatan yang lumayan di Estoril.

Saya memenangkan podium pertama saya di kelas 250cc di Estoril. Jadi, saya akan menar-

getkan hasil serupa, tapi saya juga mengharapkan cuaca yang baik, akhir pekan ini,” lanjutnya, seperti disadur Stay on the Black, Rabu (2/5/2012).

Dengan jangka waktu yang cukup singkat menyongsong GP Portugal, Stoner akan bekerja keras dengan timnya, untuk memperbaiki problem di area arm-pump, yang sempat menjadi masalah di Jerez.

“Akan tetapi, kami harus segera memperbaiki masalah arm-pump di motor saya.

Memang saat di Jerez, kami bisa sedikit mengurangi efek masalahnya, tapi kami belum sempat memperbaikinya secara keseluruhan,” tuntasnya. (net)

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

Sosialisasi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PPSDBS) Tahun Anggaran 2012

Penyelenggara PUB Wajib Melapor ke Mensos

PARA Peserta yang berasal dari Lima Kabupaten sdang mengikuti materi dengan tertib.

MAMUJU -- Kegiatan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) adalah usaha mendapatkan uang dan barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahtreraan. Mengantisipasi PUB ilegal, penyelenggara diwajibkan miliki izin.

Cara mendapatkan izin yaitu, pemohon penyelenggara PUB mengajukan secara tertulis dengan memuat nama dan alamat organisasi pemohon, akta pendirian dan susunan pengurus, kegiatan sosial terakhir yang telah dilaksanakan, maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan, jangka waktu dan wilayah penyelenggara, mekanisme penyaluran, dan rincian pembiayaan. Penyelenggaraan PUB wajib dilaporkan kepada aparat

desa, kelurahan, dan RT/RW tempat pengumpulan sumbangan dilaksanakan.

Pihak penyelenggara juga wajib menyalurkan hasil sumbangan yang terkumpul sesuai dengan rencana penggunaaanya sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan izinnya.

Selain itu penyelenggara juga wajib menyampaikan laporan ke Menteri Sosial (Mensos) RI dengan tembusan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan gubernur setempat.

Ketua Pelaksana Bina Sosial (Binsos) Dinas Sosial Sulbar, Sudarmin, mengatakan pengumpulan sumbangan tanpa izin pejabat berwenang atau tidak sesuai syarat dalam keputusan izin

maka dikenakan sanksi pidana.

"Sanksi yang dikenakan tersebut ditetapkan dalam pasal 8 UU No 9 tahun 1961 tentang PUB," kata Sudarmin kepada Radar Sulbar.

Penyelenggara yang berhak melakukan PUB, lanjut Sudarmin, adalah organisasi atau kepanitiaan yang memenuhi persyaratan dan mendapat izin pejabat yang berwenang.

Persyaratannya yaitu mempunyai akta notaris atau akta pendirian dengan disertai AD/ ART, terdaftar pada instansi sosial setempat apabila organisasi tersebut bergerak di bidang usaha kesejahteraan rakyat dan juga memiliki SK kepanitiaan pemohon. (rp2/dir)

10

Kesehatan

RADAR SULBAR Kamis, 3 Mei 2012

Pahami Gejala Kanker Pada Anak Penanganan dini serta perawatan yang tepat merupakan langkah yang dapat memperbesar potensi kesembuhan pada anak yang menderita kanker. Mengingat angka anak dengan kanker terus meningkat dan kanker menjadi penyebab dari sekitar 10 persen kematian anak, maka pemahaman terhadap gejala dan tanda-tanda kanker pada anak sangatlah perlu kita ketahui.

Jika anak mengalami gejala dan tanda-tanda berikut ini pada organ tubuhnya, baiknya orangtua segera bergegas

memeriksakan buah hati kepada dokter: - Mata Tanda-tanda ini, biasanya terjadi pada anak berumur di bawah empat tahun: 1. Segera periksa jika ada bintik putih pada mata atau “mata kucing�.

2. Jika mata tampak lebih besar atau menonjol.

3. Jika mata mendadak juling dan mengalami pendarahan secara spontan.

menyemprot saat bangun tidur, gangguan keseimbangan, penurunan kesadaran, kejang, perubahan perilaku, kelumpuhan anggota gerak dan saraf otak.

- Pembengkakan Pembengkakan pada hati, limpa, leher, buah zakar, kelenjar getah bening, dan tulang, sebaiknya jangan dianggap sepele. Segera periksakan pada dokter jika terdapat gejala-gejala ini.

- Rasa Nyeri Jika anak mengeluhkan rasa sakit pada tulang atau sendi.

- Tanda- T anda Neurologis Meliputi sakit kepala yang berkepanjangan, disertai mual atau muntah yang

- Tanda-tanda Umum Pucat, demam yang tidak diketahui penyebabnya, pendarahan yang abnormal seperti lebam atau biru-biru di kulit, mimisan, atau kencing berdarah, lalu penurunan berat badan serta tidak nafsu makan. (net)

Rubrik ini Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tinjauan Pencapaian Pembangunan Milenium (MDGs) Sulawesi Barat

Menurunk an Angk aK emati an An ak enurunkan Angka Kemati ematian Anak ak..

Oleh : Wahyuddin, Muh. Saleh Bagian Sub Program dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar Kesehatan anak Indonesia terus membaik yang ditujukan dengan menurunnya angka kematian balita, bayi maupun neonatal. Secara nasional Angka kematian balita menurun dari 97 pada tahun 1991 menjadi 44 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI, 2007).

Begitu pula dengan angka kematian bayi menurun dari 68 menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup pada periode yang sama.angka kematian neonatal juga menurun walaupun relative lebih lambat, yaitu dari 32 menjadi 19 kematian per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi Propinsi

Sulawesi barat berdasarkan data profil mengalami penurunan dimana tahun 2010 angka kematian Bayi 15,2 per 1.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2011 turun pada angka 11,4 per 1.000 kelahiran hidup. Apabila dibandingkan dengan target Nasional

dalam RPJMN 24 per 1.000 kelahiran hidup, maka AKB provinsi Sulawesi Barat melampaui target nasional, demikian juga jika dibandingkan dengan target yang diharapkan dalam MDGs tahun 2015 yaitu 23 per 1.000 kelahiran hidup

Angka kematian bayi per kabupaten di propinsi Sulawesi barat dapat dilihat pada table berikut ini: Kabupaten

Kelahiran

HidupAKB

Majene Polewali Mandar Mamasa Mamuju Mamuju Utara

3321 8717 3079 7415 2954

12,0 9,3 6,0 13,2 19,2

Provinsi Sulawesi Barat 25486

11,4

Sumber : profil Kesehatan Sulbar, tahun 2011

Angka Kematian Bayi diatas merupakan kejadian kematian bayi disarana kesehatan atau kejadian yang dilaporkan, sehingga angka tersebut belum mencerminkan keseluruhan angka kematian bayi dalam kurun waktu tahun 2010 dan 2011.

Disparitas angka kematian bayi antar kabupaten masih merupakan masalah, angka kematian bayi tertinggi di kabupaten mamuju utara (19,2) sedangkan terendah di Mamasa (6,0). Sebagian besar penyebab kematian balita, bayi dan neonatal dapat dicegah, salah satu pencegahan yang efektif adalah pemberian imunisasi secara lengkap, secara nasional tahun 2007 persentase anak usia 1

tahun yang di imunisasi campak di provinsi Sulawesi Barat sebesar 78,5 persen namun mengalami penurunan pada tahun 2010 sebesar 57,7 persen. masih dibawah angka nasional sebesar 74,5 persen (Riskesdas, 2007.2010) Tantangan masih rendahnya cakupan imunisasi yang dipengaruhi oleh kecukupan anggaran untuk program imunisasi belum memadai dan belum optimalnya deteksi dini dan perawatan segera bagi balita sakit atau manajemen terpadu balita sakit (MTBS) dimana sekitar 35 - 60 persen anakanak tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang layak ketika sakit, hal ini dipengaruhi oleh tata kelola, pelatihan,

pendanaan dan promosi yang masih perlu ditingkatkan. Tantangan lainnya adalah rendahnya keterlibatan keluarga dalam kesehatan anak, masih terbatasnya upaya perbaikan gizi pada anak serta masih rendahnya upaya pengendalian factor risiko lingkungan.

Kebijakan kesehatan anak di provinsi Sulawesi Barat di fokuskan kepada intervensi layanan kesehatan meliputi imunisasi, MTBS, gizi pada anak, penguatan peran keluarga dan peningkatan akses layanan kesehatan, dan memadukan strategi lintas sector untuk mempercepat pencapaian target penurunan angka kematian balita, bayi maupun neonatal. (bersambung)

Pendidikan 11

RADAR SULBAR Kamis, 3 Mei 2012

H.Agus Ambo Djiwa Bupati Matra

H.Muhammad Saal

H. M. Natsir

H.Abdul Wahid

Sekretaris

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Matra

Wakil Bupati Matra

Iklan Layanan Ini Dipersembahkan Oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Matra

SMPN 1 Pamboang Juara Voli MAJENE -- Pertandingan olahraga bola voli antar SMP tingkat Kabupaten Majene yang digelar dalam even olimpiade tahunan berhasil dimenangi SMPN 1 Pamboang.

SMPN 1 Pamboang berhasil keluar sebagai pemenang setelah berhasil menyisihkan lawan tangguh lainnya seperti SMPN 2 Majene dan SMPN 3 Majene.

Menurut Kepala SMPN 1 Pamboang, Abdullah, keberhasilan anak didiknya meraih peringkat pertama dalam olimpiade ini tidak terlepas dari peran serta anggota Polsek Pamboang yang senantiasa tanpa pamrih meluangkan waktunya untuk meltih para siswanya.

"Kami sangat memberikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada para anggota Polsek yang dengan senang hati setiap saat telah melatih anak didik kami," kata Abdullah.

Menurut mantan Kepala SMPN 3 Majene ini, ada sejumlah prestasi gemilang berhasil diraih sekolah yang dipimpinnya. Diantaranya, berhasil menjuarai olimpiade sains tahun 2012, lomba seni suara pada kelas penyanyi solo, serta untuk SMP terbuka berhasil meraih juara 3 pada lomba motivasi belajar Lomojari.

"Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin dengan memberikan yang terbaik demi kualitas pengetahuan para siswa kami," lanjutnya.

Lebih jauh dikatakan, pada saat ini pihak sekolah tengah berbenah dan terus meningkatkan intensitas latihan kepada siswa sebab dalam waktu tidak lama lagi siswanya akan berlaga kejenjang lebih tinggi lagi pada tingkatan provinsi.

"Pertandingan olimpiade voli tingkat provinsi akan digelar pada Mei tahun ini, kami berharap prestasi yang kami raih pada tingkat kabupaten dapat menular pada tingkap provinsi mendatang," tandasnya. (mg4/mkb)

Siswa Berprestasi Terima Reward REPORTER : DIAN AFRIANTY EDITOR : AMRI MAKKARUBA POLEWALI -- Sejumlah siswa berprestasi di Polewali Mandar yang menjuarai sejumlah lomba dalam rangkaian peringatan Hardiknas yang dilaksanakan Disdikpora Polewali Mandar baru-baru ini mendapat reward. Pemberi-

an reward berupa uang pembinaan diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Polewali Mandar, Najamuddin Ibrahim usai pelaksanaan upacara peringatan Hardiknas yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Polman, Rabu,

2 Mei. "Apa yang diberikan oleh pemerintah diharapkan bisa menjadi motivasi untuk berprestasi lebih baik ke depan," kata Najamuddin Ibrahim kepada siswa yang telah berprestasi.

Saat menjadi Inspektur Upacara dalam peringatan Hardiknas, Najamuddin Ibrahim menyampaikan, tahun 2010-2035 harus dilakukan investasi besar-besaran dalam bidang pengembangan SDM sebagai upaya menyiapkan generasi 2045, yaitu 100 tahun Indonesia merdeka. Oleh karena itu, harus disiapkan akses seluas-luasnya kepada seluruh anak bangsa untuk memasuki dunia pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), sampai ke perguruan tinggi.

"Perluasan akses perguruan tinggi negeri di daerah perbatasan dan memberikan akses secara khusus kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, tetapi berkemampuan akademik," kata Najamuddin.

Hardiknas Dimeriahkan Gebyar Karnaval Dalam rangkaian peringatan Hardiknas di Polewali Mandar, panitia mengadakan gebyar karnaval becak hias yang diikuti murid Taman Kanak-kanak (TK) serta Taman Bermain dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ada di Kecamatan Polewali.

Ribuan murid TK dan taman bermain serta PAUD ini berbusana aneka ragam mulai dari pakaian adat dari berbagai nusantara, seragam polisi, TNI dan paramedis.

Kegiatan ini memberikan hiburan tersendiri bagi anak-anak.

Pawai ini dimulai dari Stadion HS Mengga melewati jalan protokol hingga finis di Lapangan Pancasila.

Kegiatan ini membuat macet jalan trans Sulawesi akibatnya aparat Satlantas Polres Polman mengalihkan kendaraan roda dua dan empat. (*)

PEMERINTAH

KABUPATEN MAJENE Mengucapkan Selamat Atas Pelaksanaan MTQ Tingkat Sulbar Ke-IV &

Selamat Datang Prof.DR.H.Nasaruddin Umar,MA Wakil Menteri Agama

Dalam Rangka Membuka MTQ Tingkat Sulbar Ke-IV di Kabupaten Mamuju Utara Kamis, 3 Mei 2012

RADAR/AMRI MAKKARUBA

KARNAVAL. Dua orang anak berpakaian seragam polisi mengikuti gebyar karnaval becak hias yang diikuti murid TK, PAUD dan taman bermain se-Kecamatan Polewali dalam rangka Hardiknas, Rabu 2 Mei 2012.

SDN Inpres 19 Pamboang Juara Cerdas Cermat MAJENE -- Sebanyak 36 Sekolah Dasar (SD) se-Kecamatan Pamboang ikut dalam even tahunan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidiakan (Disdik) Majene, Kecamapatan Pamboang.

Dalan kegiatan ini, SDN Inpres 19 Pamboang berhasil menjadi juara, setelah menyisihkan sekolah lainnya yakni SDN 8 Sirindu yang meraih peringkat kedua dan SDN 1 Luaor meraih juarah tiga ke-

mudian SDN 12 Timbogading meraih juara empat.

Menurut Kepala UPTD Pendidikan Pamboang, Wahyuddin, keberhasilan anak didik yang meraih peringkat pertama dalam pertandingan cerdas cermat ini tidak terlepas dari perang guru kelas dengan orang tua murid yang senantiasa meluangkan waktunya untuk mendidik anak-anaknya.

"Kami sangat memberikan apresiasi dan motivasi kepada siswa dan guru yang lebih kre-

atif serta inovatif dalam memberikan pelajaran kepada anakanak didik mereka," kata wahyuddin. Dijelaskan, dalam kegiatan ini terdapat sejumlah prestasi gemilang yang mampu menciptakan iklim kompetitif bagi tercapainya prestasi gemilang, sehingga pada akhirnya perolehan nilai akhir para siswa dapat meningkat saat mengikuti Ujian Nasional (UN) yang akan dilaksanakan, Senin 7 Mei 2012 mendatang. (mg4/mkb)

KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR H. Kalma Katta,S.Sos.,MM

Drs.H.Fahmi Massiara, MH

(Bupati)

(Wakil Bupati)

Mengucapkan Selamat Atas Kunjungan Prof. DR. H. Nasaruddin Umar,MA Wakil Menteri Agama RI

Pada Pembukaan MTQ tingkat Provinsi Sulbar ke-IV di Kabupaten Mamuju Utara Kamis, 3 Mei 2012

H. Syamsiar Mucthar Mahmud, SH.,MM (Sekretaris Kabupaten)

Drs. H. Mahmuddin, MSi

Haris Nawawi, S.Ag, S.Pd,M.Pdi

(Kepala)

(Kasi Mapenda)

12

Radar Majene

RADAR SULBAR Kamis, 3 Mei 2012

Hardiknas Diwarnai Demo REPORTER : JUNIARDI EDITOR : AMRI MAKKARUBA MAJENE -- Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) diwarnai dengan demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa dari berbagai elemen kemahasiswaan diantaranya PMII Majene, LSUP Majene, KOMKAR Mamuju, FPPI Sulbar, HMI Majene dan FAM-D Polewali Mandar, tergabung dalam Aliansi Gerakan Pemuda Sulawesi Barat, Rabu 2 Mei. Aliansi ratusan mahasiswa tersebut Ratusan mahasiswa memulai aksi dari monumen perjuangan kemudian dilanjutkan dengan long march hingga ke kantor DPRD Kabupaten Majene. Demonstran meminta kejelasan status Majene sebagai pusat kota pendidikan Sulbar.

Koordinator lapangan, Jasman, mengatakan masalah pendidikan masih menimpa sebagian besar masyarakat Indonesia hingga saat ini, uamanya masyarakat yang berada di kawasan pelosok dan mayoritas masyarakat yang berada pada taraf

ekonomi lemah sebab masih sulit mengakses pendidikan berkualitas.

"Selain masih minimnya alokasi anggaran yang disediakan pemerintah pada dunia pendidikan, diskriminasi pendidikan juga terbentuk oleh sistem pendidikan yang selama ini hanya mengutamakan orang-orang berkemampuan finansial memadai," ucapnya.

Terkait situasi tersebut, massa aksi mendatangi Kantor DPRD untuk mempertegas keberpihakan pemerintah dalam mendukung dunia pendidikan yang mereka anggap sebagai kebutuhan paling mendasar bagi seluruh masyarakat.

Termasuk memperjelas keseriusan pemerintah untuk memposisikan Majene sebagai sentra pendidikan Sulbar.

Massa aksi meminta perwakilan DPRD Majene untuk menyepakati tuntutan mereka, selanjunya di kawal dan disampaikan kepada Pemkab Majene, Pemprov Sulbar, dan pemerintah pusat. Koordinator umum aksi aliansi, Suaib, menyinggung masalah

Rancangan Undang-undang Perguruan Tinggi (RUU-PT) dan menganggap RUU tersebut merupakan wujud baru dari RUU Badan Hukum Pendidikan yang selama ini juga gencar ditolak mahasiswa sebab dianggap terdapat unsur komersialisasi pendidikan.

"RUU yang ditawarkan pemerintah terhadap perguruan tinggi merupakan proses privtisasi dan komersialisasi dunia pendidikan sehingga akan semaki menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia yang mayoritas warganya masih kurang mampu untuk membayar biaya pendidikan mahal," tukasnya.

Sementara itu, Wakil ketua DPRD Majene, Lukman, mengaku sepakat dengan tuntutan seluruh mahasiswa untuk menjadikan Majene sebagai pusat pendidikan di Sulbar sebab hal tersebut sudah menjadi amanat pemerintah dan semangat seluruh kelangan dalam membangnan dunia pendidikan di provinsi termuda itu. (*)

100 Kafilah Majene Berlaga di MTQ Sulbar

Majene Segera Bentu Desa Tangguh

MAJENE -- Sebanyak 100 orang Kafilah Kabupaten Majene diberangkatkan untuk berlaga di acara Musbaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Sulbar di Mamuju Utara.

Pelepasan secara resmi seluruh kafilah Majene dilakukan oleh Bupati Majene, Kalma Katta, Senin 2 Mei di Ruang Pola Kantor Bupati Majene.

Ketua Lembaga Pengembangan Musabaqah Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Majene, Syamsiar Muchtar melaporkan dari 100 orang yang diberangkatkan, 43 orang diantaranya adalah peserta MTQ, tujuh orang oficial, pendamping tiga orang dan penggembira sebanyak 47 orang.

Syamsiar mengatakan, Kafilah Majene akan mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan diantaranya Cabang Tartil pada semua golongan Tilawah. Kemudian Cabang Hafalan Al Qur'an yaitu 1 Juz, 5 Juz, 10, 20 dan 30 Juz. Selanjutnya Cabang Tafsir Al Qur'an meliputi Tafsir bahasa Arab, Indonesia dan bahasa Inggris serta Cabang Fahmil Qur'an dan Syahril Qur'an.

Selain itu, Kafilah Majene juga akan mengikuti dua Cabang Lainnya yakni Cabang Khat Al Qur'an terdiri dari golongan Naskah, Hiasan Mushaf Dekorasi serta Cabang Makalah Ilmiah Al Qur'an.

"Seluruh peserta yang akan berlaga di MTQ Provinsi sebelumnya telah dibekali mereka mengikuti Training Center selama tiga hari di Pondok Zikra," kata Syamsiar.

Ia juga berharap lebih kepada seluruh Kafilah Majene untuk kembali mempertahankan prestasi, seperti pada pelakanaan MTQ sebelumnya di Majene dan di Kabupaten Mamuju waktu lalu. "Saya berharap agar tetap mampumempertahankan juara. Dengan begitu, kafilah Majene akan mengukir sejarah yaitu juara tiga kali berturut turut pada pelaksanaan MTQ Provinsi di Sulbar," cetus Syamsiar. (k3/mkb)

MAJENE -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene, akan membentuk desa siaga bencana atau desa tangguh sebagai salah satu upaya dalam penanggulangan bencana di tengah-tengah masyarakat.

Kepala BPBD Majene, Mansyur T, mengatakan sudah mengusulkan dua desa kepada pemerintah Provinsi Sulbar untuk ditetapkan sebagai desa siaga bencana atau desa tangguh, sebab Majene merupakan salah satu kawasan yang rawan dengan bencana. "Desa tangguh atau desa siaga bencana yakni desa mandiri dan terintegrasi dengan beberapa indikator perencanaan desa, sehingga pencegahan bencana dapat dilakukan dengan pesiapan yang lebih matang dan dapat berujung pada pengurangan resiko bencana," ungkapnya.

Dijelaskan, rencananya pembentukan desa siaga bencana tersebut akan dilakukan ditiap kabupaten di Sulbar dan masing-masing kabupaten mengikutkan maksimal dua desa mereka untuk terakomodir dalam program tersebut.

"Kemungkinan dalam waktu dekat akan dibahas dalam rapat koordinasi dan konsolidasi antara BPBD Kabupaten dan BPBD Provinsi Sulbar. Dalam rapat tersebut, nantinya akan dibahas tata cara pembentukan desa siaga bencana di lima Kabupaten di Sulbar.

Menurutnya, desa tangguh bertujuan untuk penanggulangan bencana sejak dini, sebab bencana pada dasarnya dapat ditanggulangi bersama dengan adanya kesiapsiagaan semua unsur, baik itu instansi pemerintahan, aparat, maupun masyarakat dengan cara responsif yang didukung dengan alokasi anggaran yang memadai. Sementara itu, Kepala Seksi Pencegahan BPBD Majene, Suadi, mengatakan dua desa yang akan didaulan untuk menjalankan program tersebut untuk pertama kalinya adalah Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang dan Desa Tubo, Kecamatan Tubo. Menurut Instruktur antisipasi bencana terbaik di Indonesia timur ini, keberadaan desa tangguh juga sangat berkaitan dengan peningkatan taraf perekonomian warga desa, sebab kondisi kemiskinan pada suatu desa dituding sebagai faktor banyaknya korban jiwa ketika terjadi bencana. "Untuk tahap awal hanya dipilih dua desa dalam satu Kabupaten, sebab kondisi anggaran hanya memungkinkan untuk dua desa saja, namun semua desa/kelurahan di Majene ditarget untuk dijadikan sebagai desa tangguh," tandasnya. (mg4/mkb)

EKSEKUTIF

RADAR/JUNIARDI

HARDIKNAS. Demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Pemuda Sulawesi Barat, menuntut kejelasan status Majene sebagai pusat kota pendidikan Sulbar.

Majene Kekurangan Tenaga Medis dan Guru MAJENE -- Tenaga medis dan guru di Kabupaten Mejene dinilai masih sangat minim, khususnya beberapa kecamatan yang memiliki kawasan yang cukup jauh dari kawasan perkotaan. Sehingga beberapa desa hingga dusun masih sulit untuk mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan. Hal tersebut telah disampaikan oleh Bupati Majene, kepada Mengkokesra saat melakukan pertemuan di Kabupaten Mamuju beberapa waktu lalu. Namun Pemerintah Kabupaten Majene harus gigit jari, karena tidak akan ada seleksi Calon Pegawai Negari Sipil (CPNS) tahun ini, pasalnya anggaran belanja pegawai Kabupaten Majene lebih dari 50 persen.

Bupati Majene, Kalma Katta, mengungkapkan kebijakan moratorium PNS yang didasarkan pada keputusan bersama antara

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yang pelaksanaannya telah diberlakukan hingga Desember 2012 akan berimbas pada Kabupaten Majene.

"Kami telah menyampaikan hal itu kepada Mengkokesra saat melakukan pertemuan di Kabupaten Mamuju beberapa waktu lalu, namun tampaknya tidak akan ada seleksi Calon Pegawai Negari Sipil (CPNS) tahun ini, pasalnya anggaran belanja pegawai Kabupaten Majene lebih dari 50 persen," ungkap Kalma.

Dijelaskan, sesuai dengan peraturan moratorium PNS, pengajuan penambahan pegawai negeri sipil hanya akan diberikan kepada daerah yang mempunyai anggaran belanja pegawai kurang dari 50 persen. Meski begitu, daerah yang mempunyai peluang terse-

but tidak serta merta bisa langsung mengajukan kebutuhan pegawai baru. Namun bagi daerah yang diberikan kesempatan untuk mengusulkan kebutuhan pegawainya harus melengkapi beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh Kementerian PAN & RB, di antaranya melakukan penghitungan kebutuhan pegawai, analisis jabatan serta analisis beban kerja sesuai pedoman penghitungan jumlah kebutuhan PNS yang tepat untuk daerah mereka.

Bupati Kalma mengakui, kemungkinan hanya akan ada dua kabupaten di Sulbar yang dapat mengusulkan formasi CPNS pada tahun ini, yaitu Kabupaten Mamuju dan Matra, sedangkan tiga kabupaten lainnya, seperti Majene, Polman, serta Mamasa tidak akan mendapatkan kuota CPNS pada tuhun ini. (mg4/mkb)

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Majene

RADAR/SYAMSUDDIN

RADAR/SYAMSUDDIN

MTQ. Bupati Majene Kalma Katta menyalami para Kafilah Majene yang akan berlaga di Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Provinsi di Mamuju Utara.

MTQ. Ketua LPTQ Majene Sekkab Syamsiar Muchtar dan Wakil Ketua DPRD Majene Lukman menyalami Kafilah Majene sesaat sebelum diberangkatkan di Mamuju Utara.

Radar Mamasa 13

RADAR SULBAR Kamis, 3 Mei 2012

Kabupaten Mamasa

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mamasa yang Madani Dalam Ikatan Kondosapata Wai Sapalelean

Empat Strategi Pembangunan Kabupaten Mamasa 1. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik/goog governance.

2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui Pembangunan Berbasis Masyarakat (Gerbang Sismark).

3. Mendorong berkembangnya dunia usaha para pelaku ekonomi.

4. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan norma budaya dalam kehidupan masyarakat.

Metusalack : Paripurna Sesuai Mekanisme

Ketua DPRD Mamasa Bantah Tudingan REPORTER : ANDI SUMARYADI EDITOR : AMRI MAKKARUBA

RADAR/ANDI SUMARYADI

IRUP. Sekkab Mamasa, Benhard Buntutiboyong menjadi Irup saat peringatan Hardiknas di Kabupaten Mamasa, Rabu 2 Mei 2012.

Sekkab Mamasa Irup Hardiknas MAMASA -- Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mamasa, Bendhard Buntutiboyong menjadi inspektur upacara (Irup) dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Rabu 2 Mei di Lapangan Sepak Bola Mamasa. Peringatan Hardiknas berlangsung hikmad, juga dihadiri pejabat muspida dan pimpinan SKPD. Peringatan Hardiknas kali mengambil tema Bangkitnya Generasi Emas Indonesia dan sub tema pendidikan karakter sebagai pilar kebangkitan bangsa. Menurut Sekkab Mamasa, Benhard Buntutiboyong peringatan Hardiknas merupakan momen tepat untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan terhadap masyarakat Mamasa terutama pada anak-anak didik agar dapat menjadi generasi emas bagi bangsa dan negara. "Marilah

mulai sekarang kita menanam bibit yang bagus agar kelak kita dapat memetik buah yang bagus pula. Karena apa yang kita tanam itupula yang akan kita panen atau petik kelak," kata Benhard.

Sementara itu, Kepala Disdikpora Mamasa, Harnal Edison Tangnga mengatakan sekalipun peringatan Hardiknas dilakukan sangat sederhana namun semangat untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di daerah ini, tetap menjadi yang terdepan. Sebab tanpa kualitas pendidikan maka daerah ini akan tetap mejadi daerah tertinggal. Hal senada yang disamapikan oleh Ketua Panitia Peringatan Hardiknas, Rusli bahwa melalui peringatan ini, berusaha keras untuk memotivasi peningkatan pendidikan mulai usia dini hingga perguruan tinggi. (k5/mkb)

MAMASA -- Terkait sidang paripurna dewan yang diikuti 13 anggota dewan, Sabtu 14 April serta sidang paripurna rakyat Selasa 24 April yang mengambilalih ruang paripurna dewan berbuntut panjang. Persoalannya terjadi pro kontra antara sesama anggota DPRD Mamasa.

Ketua DPRD Mamasa, Muhammadiyah Mansyur membantah tudingan Ketua Komisi I DPRD Mamasa, Metusalack yang menyebutkan dirinya melakukan pembiaran atas pelecehan terhadap dewan dimana demonstran mengambil palu sidang dan melakukan sidang di ruang rapat paripurna dewan.

Muhammadiyah mengaskan tudingan atas dirinya tidak diterima karena yang menudingnya hanya berteori. "Seharusnya anggota dewan menurus kepentingan rakyat bukan golongan. Bahkan saya minta kepada pimpinan partainya untuk mengevaluasi yang bersangkutan (Metusalch)," terang Muhammadiyah.

Yang jelas saat ini pihaknya ada di Jakarta untuk membawa aspirasi masyarakat Mamasa yakni menginginkan Bupati Ramlan Badawi tetap menjadi bupati hingga tahun 2013 mendatang. "Saya juga tegaskan bahwa segera akan dilakukan pelantikan Wakil Bupati Mamasa, Bonggalangi yang terpilih kemarin dalam waktu dekat," terangnya.

Selain itu, salah seorang anggota DPRD Mamasa David Bambalayuk, menyatakan pernyataan Metusalack terhadap apa yang dilakukan oleh rakyat sebagai wujud tidak percaya lagi terhadap oknum DPRD Mamasa yang melakukan sidang peripurna pengangkatan Obednego Depparinding sebagai Bupati Mamasa. Hal itu tidak diterima rakyat menandakan bahwa rakyat Mamasa sudah cerdas mengenai hukum. Sehingga mereka menganggap apa yang dilakukan seba-

Rubrik ini Dipersembahkan Oleh

Humas Pemkab Mamasa

hagian anggota dewan, merupakan tindakan tidak tepat.

Menurutnya belum ada seorang pejabat atau bupati yang dijatuhi hukum tetap kemudian mau diangkat lagi karena putusan PK MA yang membebaskannya.

Putusan PK tidak mengatur terhadap pengembalian jabatan atau kedudukan seseorang apalagi kalau sudah ada pejabat lain.

"Saya mengatakan bahwa sidang 13 anggota DPRD Mamasa itu yang mengusulkan pengaktifan kembali Obed akan tetapi tidak menurunkan Ramlan sebagai bupati jelas akan membuat konflik horisontal. Karena terjadi dualisme kepemimpinan sehingga menimbulkan permasalahan yang berpotensi konflik.

Terpisah Metusalack dalam relisnya ke Radar Sulbar menyatakan sidang paripurna 13 anggota dewan dinyatakan sesuai prosedur dan sah.

Bahwa pelaksanaan sidang paripurna pengusulan pengaktifan Obednego sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangundangan serta tata tertib dewan. pelaksanaan paripurna didasari oleh atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 186 PK/Pid.Sus/2011, tertanggal 18 Januari 2012 yang membebaskan Obednego dan 23 mantan anggota dewan lainnya.

"Penyerahan palu sidang dan melakukan pembiaran terhadap demostran melakukan sidang dengan agenda pemecatan 14 anggota dewan yang melakukan sidang paripurna 14 April lalu adalah penghinaan.

Kami meminta Badan Kehormatan DPRD Mamasa meneliti dugaan pelanggran terhadap peraturan tata tertib dan atau kode etik DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas lembaga dewan," tandasnya. (k5/mkb)

SMK Bina Nusa Nosu Terima Siswa Baru MAMASA -- Tahun ajaran 2012/2013 ini SMK Bina Nusa Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa akan menerima siswa baru dengan jurusan Komputer dan teknik jaringan komputer. Tahun lalu sekolah ini tidak menerima siswa karena persoalan teknis.

Ketua Yayasan Pendidikan Pengembangan Bakat dan Intelektual Anak, Yusak Nole Lolang di Mamasa mengatakan sekolahnya akan mulai menerima siswa baru.

Menurutnya seharusnya SMK yang dibinanya ini sudah mengantongi rekomendasi penerimaan siswa baru tahun 2011 kemarian. Namun adanya kendala teknis sehingga penerimaan siswa baru tertunda dan baru akan dilakukan tahun ini. Lebih lanjut dikatakannya, SMK Bina Nusa Nosu adalah satu-satunya SMK yang ada di wilayah Tandalangngan yang akan menerapkan sistim pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan tuntutan dunia kerja untuk. Untuk tahun ini jurusan yang pertama kali dibuka adalah jurusan komputer dan jaringannya yang diharapkan akan melahirkan tenaga yang siap pakai yang berkualitas. Siswa yang akan diterima dan akan didik di SMK Bina Nusa Nosu, kata Yusak harus memenuhi persyaratanpaersyaratan yang ditetapkan yayasan. Seperti apa persyaratan tersebut sudah dapat ditanyakan langsung dibagian pendaftaran di SD Inpres Lekkong setiap hari kerja.

Terkait dengan adanya isu yang berkembang di masyarakat bahwa sudah ada bantuan untuk SMK Bina Nusa Nosu untuk tahun 2011. Pihaknya menegaskan bahwa hal itu belum ada diterima pengelolah dan kalaupun ada itu pasti sudah dikembalikan ke negara karena SMK Bina Nusa belum beroperasi. Sehingga kalau ada yg menyebar isu bahwa sudah ada dan sudah diterima oleh kepala sekolah atau pihak yayasan itu adalah fitna. "Kami akan menelusuri siapa yang menyebar isu tersebut dan tentunya akan dibawa ke jalur hukum," tegasnya. (k5/mkb)

Rubrik ini Dipersembahkan Oleh

DPRD Kabupaten Mamasa

RADAR/ANDI SUMARYADI

RADAR/ANDI SUMARYADI

EVALUASI. Kepala Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Mamasa, Ir Mambu mengadakan evaluasi kegiatan Gernas Kakao di Kantor Pertanian, Senin 30 April 2012.

ASPIRASI. Ketua DPRD Mamasa didampingi anggota dewan, Victor Paotonan, menerima aspirasi warga terkait penolakan sidang paripurna yang dilakukan sejumlah anggota dewan.

RADAR/ANDI SUMARYADI

BERI PENJELASAN. Anggota DPRD Mamasa, Aco Mea Amri memberikan penjelasan kepada sejumlah honorer saat menyampaikan aspirasi di DPRD Mamasa.

RADAR/ANDI SUMARYADI

ARAHAN. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Mamasa, Ir Kharisma memberikan arahan kepada stafnya.

14

Radar Pasangkayu

RADAR SULBAR Kamis, 3 Mei 2012

MAMUJU UTARA SMART

Sistem Manusia Alam Ruang Teknologi

Pembenahan dan Penyempurnaan Sistem Penyelanggaraan Pemerintahan, Kebijakan dan Regulasi, Program dan Kegiatan, Infrastruktur Keuangan Daerah.

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur, Masyarakat dan Private Sektor.

Mengelola dan Memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan Arif, Adil, dan Bijak untuk Kemakmuran Rakyat dan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.

Konsisten Melakukan Penataan Ruang, dan Wilayah dengan Mengacu pada Kebijakan dan Regulasi Serta Berwawasan Lingkungan Menggembangakan dan Memanfaatkan Tekhnologi Tepat Guna yang Selaras dengan Perkembangan dan Kebutuhan

H. MUHAMMAD SAAL WAKIL BUPATI

H. AGUS AMBO DJIWA BUPATI HM. NATSIR. MM SEKKAB

Baleg Bahas Realisasi e-KTP REPORTER: SYAMSUDDIN HB EDITOR: MUHAMMAD ILHAM

PASANGKAYU -- Sebelum penerapan elektronik Kartu Tanda Penduduk (eKTP), Badan Legislasi (Baleg) DPRD Matra menggelar rapat dengan Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Matra.

Rapat ini digelar di Gedung DPRD Matra Rabu 2 Mei. Ketua Baleg Musawir Az Isham menjelaskan, rapat tersebut secara eksplisit mebicarakan kejelasan mengenai penyelenggaraan e-KTP. Pokok bahasannya dimulai dari persiapan penyusunan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang e-KTP, hingga penetapan batas waktu pengurusan e-KTP secara gratis di Matra.

Ia juga menyinggung agar penyusunan Ranperda e-KTP memenuhi aspek sosilogis, yuridis, serta disertai naskah ilmiah. Karena dalam undang-undang sudah diatur bahwa penyusunan ranperda harus didasari dengan naskah akademik.

Minimal memiliki penjelasan sesuai peraturan Menteri Dalam negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2011 tentang Penetapan Ranperda.

"Karena penyelenggaraan e-KTP ini selalu molor. Mulanya direncanakan Maret. Tapi hingga Mei belum terealisasi. Makanya kami meminta agar waktu pemberian denda keterlambatan pengurus e-KTP juga diperpanjang agar masyarakat tidak dirugikan," tutur Musawir.

Di sisi lain, kata dia, untuk memaksimalkan pelaksanaan e-KTP di Matra, Ba-

leg menyawarkan jika desa yang lebih cepat merampungkan data untuk e-KTP dapat diberi reward. Ini perlu dipertimbangan karena kalau terlambat mengurus e-KTP warga dikenai denda. "Kan tidak salah kalau lebih cepat mengurusnya mereka diberi reward," ujarnya.

Dua tiga hari ini Baleg akan mempertajam pembahasan ranperda e-KTP. Harapannya catatan masing-masing fraksi bisa segera lahir untuk mempercepat penyempurnaan ranperda e-KTP. Di tempat sama, Kadis Capilduk Matra, Ahmac Ilham, menjelaskan, keterlambatan pendistibusian peralatan e-KTP sangat memengaruhi waktu penyelenggaraan e-KTP. Sebenarnya pendistribusian peralatan e-KTP semula ditetapkan maksimal bulan April 2012 ini, namun hasil konfirmasi ke pemerintah pusat rupanya masih ada administrasi dalam pengadaan perlatan e-KTP. Paling lambat akhir Mei, semua peralatan yang dibutuhkan untuk membuat eKTP sudah ada. Peralatan e-KTP yang hingga kini belum terdistribusi di Matra, yakni, alat rekam data sidik jari (finger) dan alat sensor iris mata.

Mengenai rencana pemberian reward kepada desa yang merampungkan data eKTP lebih cepat dari target yang ditentukan, hal ini ditanggapi Achmad Ilham dengan baik. Menurutnya rencana itu dapat merangsang masyarakat untuk lebih cepat mengurus e-KTP. "Tapi terserah kesepakatan rapat di internal DPRD, sebab kebijakan persetujuan pengalokasian anggaran untuk itu menjadi wewenang dewan untuk melegalisasinya," ujarnya lagi. (**)

RADAR/SYAMSUDDIN HB

BAHAS e-KTP. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Matra, Musawir Isham dan anggota Baleg membahas ranperda dan realisasi e-KTP bersama Kadis Capilduk Matra, Ahmac Ilham, Rabu 2 Mei 2012, di ruang Komisi III DPRD Matra.

Marathon Oil Galakkan Gemar Membaca

RADAR/SYAMSUDDIN HB

FOTO BERSAMA PESERTA DIDIK. Ketua DPRD Matra H Yaumil RM foto bersama salah satu murid SD yang turut dalam lomba melukis tingkat SD, Selasa 1 Mei 2012.

POTRET PASANGKAYU

Rubrik Khusus Humas Pemkab Mamuju Utara

HADIR JAMBORE ANAK. Bupati Matra H Agus Ambo Djiwa dan Wakil Bupati Matra HM Saal, menghadiri acara Jambore Anak Marathon Oil di Salunggadue Kecamatan Pasangkayu, Selasa 1 Mei 2012.

PASANGKAYU -- Meningkatkan kebiasaan gemar membaca bagi siswa-siswi tingkat SD hingga SMP di Matra, PT Masrathon Oil menggelar jambore yang dirangkaikan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

Kegiatan itu digelar di Lapangan Bola Salunggadue Kecamatan Pasangklayu, Selasa 1 Mei. Ketua DPRD Matra H Yaumil RM menyatakan, kegiatan ini memberikan manfaat positif kepada anak didik untuk

meningkatkan minat baca.

"Saya sangat mengapresiasi kegiatan yang digagas PT Marathon Oil ini," ujar Yaumil.

Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat PT Marathon Oil Pasangkayu, Tony, mengatakan kegiatan tersebut mengangkat tema 'Gemar Membaca'. Karena gemar membaca merupakan awal munculnya kreatifitas.

"Gemar membaca merupakan ajang penunjukkan kreatifitas dari berbagai kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan

LEGISLATIF MATRA

dan dapat dirasakan langsung oleh pelajar di Matra," terangnya.

Kegiatan ini memperlombakan beberapa kegiatan seperti; menari, lomba melukis. Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Matra H Agus Ambo Djiwa, Wakil Bupati Matra HM Saal, Wakil ketua DPRD Matra H Lukman Said, Wakapolres Matra Kompol Addas, dan Kadis Dispora Matra Asdinop, serta para pejabat eselon II dan III lingkup Pemkab Matra. (sym/ham)

Rubrik Khusus DPRD Kabupaten Mamuju Utara

NILAI LOMBA. Ketua DPRD Matra H Yaumil RM menilai hasil karya salah satu peserta pada Jambore Marathon Oil, Selasa 01 April 2012.

RADAR/ANDI SAFRIN

RADAR/ANDI SAFRIN

SAKSIKAN JAMBORE ANAK. Kadispora Matra Asdinop bersama Kabid Pendidikan Menengah dan Kejuruan (Dikmenjur) Dispora Matra H Abidin menyaksikan Jambore Anak Marathon Oil, Selasa 1 April 2012.

BERBINCANG. Wakil ketua DPRD Matra Uksin Djamaluddin SH,M.Si berbincang dengan Sabaruddin dan Tenaga Ahli DPRD Matra Saefuddin A Baso.

RESEP KITA

Omelet Daging CARA MEMBUAT :

BAHAN: 100 gr daging cincang 2 butir telur ayam 1 sdk makan tepung maizena 2 sdk makan air garam dan merica secukupnya

1. Kocok telur kemudian masukkan daging, tepung maizena, air, garam dan merica.

2. Aduk rata 3. Dadar adonan di wajan hingga kuning dan matang 4. Hidangkan omelet dengan tambahan saus sambal atau saus tomat diatasnya.

INFOTAINMENT

RADAR SULBAR

15

gaya hidup - artis - film - resep makanan - Keluarga

RABU, 3 MEI 2012

Angel 'Idola Cilik':

Ines Putri

Pendidikan Nomor Satu

Banyak Sharing dengan Ivian Sarcos

SETELAH menjadi juara 2 Idola Cilik tahun 2008, karier menyanyi Angelica Martha Pieters terus menanjak. Ia pernah berduet dengan penyanyi legendaris David Foster, dan tahun lalu baru merilis single pertamanya yang berjudul 'Kunangkunang'.

Bulan ini, ia pun akan segera muncul dengan single kedua yang berupakan lagu recycle dari penyanyi Ruth Sahanaya, berjudul 'Merenda Kasih'. Berdasarkan diskusi dengan Yovie Widianto yang melakukan rearrangement lagu itu untuknya, Angel merasa 'Merenda Kasih' sangat cocok dengan karakter suaranya.

"Kalau lagu sebelumnya lebih musikal, yang ini lebih galau," ucapnya saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu, 2 Mei 2012.

Meski kesibukannya makin padat, Angel tetap berkomitmen pada pendidikan. Di hari pendidikan nasional ini, Angel makin memantapkan diri untuk menomorsatukan sekolah.

Ia beruntung, karena sekolahnya juga mendukung profesinya sebagai penyanyi. Siswi kelas 3 Bina Nusantara International Junior High School ini diberi kelonggaran izin sekolah selama tiga hari.

"Jadi kalau menyanyi atau show-nya harus di luar kota dan berhari-hari, saya mikir juga. Yang nomor satu tetap harus pendidikan," ujarnya.

Untuk itu, Angel berani menolak tawaran manggung jika memang waktu yang dibutuhkan melebihi toleransi izin dari sekolah. "Sejak awal, saya sudah tahu konsekuensinya memilih karier ini. Orangtua juga selalu mengingatkan, sekolah paling penting. Prestasi saya harus dijaga stabil," ucapnya. (net)

PERSIAPAN Miss Indonesia Ines Putri Tjiptadi Chandra di ajang Miss World di Mongolia, diimbangi dengan persiapan secara fisik. Karena memang kondisi cuaca di lokasi nantinya sangat berbeda dengan di Indonesia. Karenanya kebiasaan Ines berolahraga terus dipertahankan untuk menjaga stamina.

"Persiapan salah satunya adalah kita gym, fitness, olahraga. Saya juga terus akan mengasah bakat saya main golf. Karena biar bagaimanapun nanti akan ada charity golf yang akan diikutsertakan," ungkap Ines Putri di Kantor MSN, RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (1/5/ 2012).

Gadis kelahiran Denpasar, 5 September 1989 itu, mengaku

belum banyak melakukan persiapan, kecuali hanya melihat-lihat video Miss World di youtube. Itu pun belum dilakukan secara detail. Karena sejak dinobatkan sebagai Miss Indonesia beberapa hari lalu, dirinya masih sangat sibuk dengan pekerjaan barunya itu.

"Lihat (di youtube) sedikit, cuma untuk detailnya belum lihat. Karena belum sempat.

Banyak jadwal," tegasnya.

Saat bertemu dengan Miss World yang berkunjung ke Indonesia belum lama ini, Ines mengaku sudah banyak ngobrol dan konsultasi. Banyak informasi yang sudah diperoleh dari Ivian Sarcos.

"Saya sudah banyak sekali sharing dengan Ivian, kata dia kendalanya cuma satu, capek.

Karena jadwalnya padat. Tapi

dia bilang di sana juga akan fun, punya teman dari setiap negara," katanya.

Ines nantinya harus bersaing dengan 130 kontestan untuk memperebutkan Miss World 2012.

Aktivitas selama karantina akan sangat padat, dan membutuhkan stamina yang prima, sehingga sejak sekarang perlu dipersiapkan.

"Kata Ivian sih kendala terberat itu capek. Jadi saya persiapkan diri untuk fitness dan olahraga agar stamina saya lebih kuat nantinya dan tentu saja didukung oleh vitamin yah. Karena persiapannya lebih ke fisik yah," sambungnya. (net)

Aurel dan Azriel Jadi Host di Pernikahan Anang - Ashanty Selain memesan beberapa baju untuk ijab kabul dan resepsi, pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty juga memesan pakaian untuk anak-anaknya, Aurel dan Azriel, serta untuk orang tua kedua mempelai.

Mereka mempercayakan semua urusan baju kepada desainer Ferry Sunarto.

"Pesan juga buat orang tua juga, Loly (panggilan Aurel) dan Ziel," ungkap Ashanty.

Anang dan Ashanty melakukan fitting baju pengantin di

Butik Ferry Sunarto, Jl. Ciniru VI No. 15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (1/5/2012).

Keduanya bersiap untuk menjalani pernikahan yang akan berlangsung pada 12 Mei mendatang di Masjid Al-Bina, Jakarta dan resepsi pernikahan pada 20 Mei di Hotel ShangriLa, Jakarta.

Pasangan yang mengawali hubungan sebagai teman duet itu, akan menyertakan kedua anak Anang dari pernikahan terdahulunya, dalam prosesi

pernikahan. Bahkan Aurel dan Azriel didaulat sebagai host acara.

"Kita mau di perkawinan ini akan jadi host. Loly akan jadi versi aku, Ziel kayak Mas Anang, pakai baju persis. Jadi mereka mininya kita. Kan biasanya cuma jadi tamu.

Warna, baju, bahan sama.

Kita mau pernikahan berbeda, ini ide kita bersama, aku Mas Anang, manajemen," ungkap Ashanty. (net)

>>>>>> HUBUNGI BAGIAN PERIKLANAN: MAWARNI SUMARGOLANG, 0426-22138 Hp: 081241843180

HOT LINE:

E-mail: radarsulbar01@gmail.com

Online: radar-sulbar.com

IKLAN BARIS RADAR SULBAR

MAMUJU -- JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50,TLP. 0426 -22138. MAJENE -- JL. JEND SUDIRMAN NO. 167,TLP. 0422-21157. POLMAN -- JL. MR.MUH.YAMIN NO. 76,TLP. 0428-23203.

Serbaneka AQUA TECHNO MAKASSAR Spesialis Pemasangan Depot Air Minum Isi Ulang / Air Minum Dalam Kemasan Harga Mulai dari 18 Jt 55 Jt. Bonus Galon Hub : (0411) 2345878 / 085345844199

Serbaneka HOREEEEEEEE.......

Harga Discount. Belanja Bahan Bangunan, Alat Listrik Dll. Dapatkan Discount 10% dengan minimal belanja Rp 300.000 (selama Bulan April) Hanya di TOKO SINAR REJEKI. Alamat Jl. St. Hasanuddin No. 119 (samping toko Ganda Dewata) Mamuju Bawa Guntingan Potongan kertas iklan ini.

Serbaneka NUSANTARA TEHNIK Jl. Andi Makasau Melayani : Las Panggil, Terali, Kanupi, Pintu Ruko Balkon disesuaikan Model Rumah Hub : YUSMAN (HP 081342086507 - 085340617777)

Dijual Rumah DIJUAL Rumah di Bukit Asri Lestari Type 90/117. No A2 No. 4 & 6 Lengkap Sumur Bor, Mesin Air, Tandon Air, Teralis Besi (Pintu & Jendela) Listrik 1300 Watt, Gudang bebas banjir, bebas polusi, SHM Sertifikat. Dekat kantor Bupati Mamuju & Pasar Baru, Harga 460 Jt (Nego).

Tanpa Perantara Hub : Hidayat 085 255 902 634

Dijual Pupuk Organox dan hormax menyuburkan tanah & dapat mengatasi / mengendalikan berbagai penyakit disebabkan Bakteri & virus, Testimoni Petani sukses, Baca Tabloid Sinar Tani Hub : 081 355 559 396

Dijual Rumah DIJUAL Rumah : Luas 325 M2 di Jl. H.A. Endeng No.1 Tanah : 610 M2 di Jl. Muh. Husni Thamrin Hub : Hp 081 355 399 133 Alamat: Jl. Urip Sumoharjo No. 51 Mamuju

Dijual Tanah Dijual 1 Paket Terdiri dari : Lokasi Empang (4 Hektar), 1 Unit Rumah Empang, 1 Unit Rumah di Jalan Poros ke Bandara Tampa Padang, Kampung Baru Desa Babanga Kab. Mamuju Hub : Hp. 081 355 223 222/081 246 243 416/085 327 772 822

Dijual Tanah DIJUAL TANAH UKURAN 2.400 M² LOKASI ±500 M DARI PERSIMANGAN LIMA. ARAH KE KALI MAMUJU (DEPAN INSTALASI 1 PDAM) TANPA PERANTARA. HUB : 081354683755

Serbaneka TOKO HARAPAN JAYA Grosir Pakaian Jadi, Alamat: Ruko Blok A. No. 16 Pasar Baru Mamuju-Sulbar, HP. 081 210 174 222

Dijual Tanah DIJUAL Tanah Uk. 9 X 27 m Sertifikat Lokasi di Sese (Sampimg SD Sese) Harga 25 Juta Nego, Hp. 0811440435

Peluang Bisnis MAU Penghasilan Rp 1 jt - 2 jt/ bulan Dirumah Buka Usaha Rental Game. Jual PS2/PS3 Hardisk Baru/ Bekas, Komputer, Laptop, Hrg Murah Beli 2 Unit PS Gratis HP Cross U / 2 orang. Minat Bos. Hub. MR.14 Com Hp.085 214 011 193 / 087 842 276 439

Dijual Tanah DIJUAL TANAH Dengan Ukuran 30x60 = 1800 M2, Terletak di Jl. Poros Kalukku- Tasiuk. Desa Salulayo HUB : 081355212555/082189917971

Dijual Ruko DIJUAL Ruko 1 Lantai, Luas 6 x 13 lengkap dengan Usaha (ATK Swalayan) di Jl. Diponegoro (Depan Alya Nayab ATK Mart) Hub: 081241457790 - 082191504944

Dijual Tanah JUAL TANAH. + Ukuran 4,4 Hektar Di Jalan Baru (Jalur Dua) Hub; 08124252975

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dan Bangunan ukuran 9x20 di Rangas Mamuju.

Kuran lebih 500 m dari Kantor Gubernur Sulbar. Harga Rp. 150 Jt, tanpa perantara.

HUB: 085398239889

Dijual Tanah DIJUAL Rumah/Lokasi di Batupannu ukuran 7 X 13 m dengan harga 70 juta, bersertifikat tanpa perantara Hub : 085 342 900 751

Serbaneka HEBOH.....

HONDA BEAT, Angsuran 571 Ribu.

Potongan Angsuran 2x, Motor Baru.

Stok Terbatas... Buruan s/d 20 April Hub : 082347169153

Serbaneka ALAT PERAGA DAK SD & SMP ready stok (100%) sesuai juknis 2010, rekanan yg menang tender / uji petik 085214141201 / 081519464055 - kdn.co.id

Serbaneka BENGKEL LAS Masagena Alamat Jl. Pababari Mamuju, Tlp 081 342 209 988 DIZI MEUBEL Alamat, Jl. Martadinata (samping Kantor BPS Mamuju) Tlp 081 342 209 988

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dengan luas 15x28 m2, terletak di depan SMK Pelayaran Mamuju Harga Murah Tanpa perantara.

Hub : 085 398 062 912

Dikontrakkan Dikontrakkan Ruko Strategis dan nyaman di Jl. RE. Martadinatha Simbuang Hub : 081 242 001 019/ 081 944 533 688

Pengumuman KAMI dari Toko Djaya sentausa Jl. A. makasau Mengumumkan Nama Rusdi/Sandi/Santoso mulai hari jumat Tanggal 9 Maret 2012 Bukan lagi pegawai Toko Djaya Sentausa, sehingga mulai saat ini segala tindakannya tidak berhubungan lagi dan diluar tanggung jawab Toko Djaya Sentausa.

Bisnis Independent KESEMPATAN Bisnis independent untuk usaha paruh waktu atau penuh waktu, berpotensi mendapatkan Rata-rata Rp 3.000.000 sampai Rp 8.000.000 perbulan. terbuka untuk umum, Ibu rumah tangga, Mahasiswa, Kayawan/wati. tidak dibutuhkan pengalaman. untuk Info lebih lanjut Hub : Bpk Jordan 081342129708 Ibu Rhina 081241313688

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dengan ukuran 10 x 45 = 450 m2 Terletak di Jalan Poros Kalukku Tasiuk Hub: 081355038844 - 082191606888

Dijual Rumah DIJUAL Rumah Tinggal Permanen beserta lokasi di Jl. Manunggal, Lr. IV, Polman (samping rumah kosan sekkab polman) L. 14 Meter x P. 24 Meter.

Harga Rp. 250 juta bisa nego Hub: 085299924217

Dijual Rumah Jual Murah Rumah, BTN Cendrawasih, Polewali sudah renovasi, Harga Rp. 185 Jt Hub : 081 355 076 354

Dijual Rumah DIJUAL Rumah di Jl. Kapten Jumhana No. 22 Wonomulyo Polman Sebelah Kanan Lapangan Gaswon (Depan Pasar Wonomulyo) Hubungi : 085 299 128 480 081 342 209 988 085 236 277 002

Serbaneka KUNJUNGI : Warkop Daeng Kita dengan beberapa jenis Menu : Kopi, Kopi Susu, Teh, Teh Susu, Aneka Macam Jus, Songkolo Begadang, Nasi Kuning, Aneka kue Khas Mamuju & Coto Makassar Paraikatte. Anda juga dapat mengakses internet karena tersedia Hotspot. Alamat Jl. Cik Ditiro.

Depan Penjual Sepeda polygon.

Lowongan STAF NOTARIS - PPAT Membutuhkan staf dengan kualifikasi sbb : Wanita, maks. 25 thn, min. SLTA/ Sederajat, bisa komputer, memiliki kendaraan, berpenampilan menarik.

Lamaran diantar/dikirim ke : Kantor Notaris PPAT Minta Jaya Ginting, SH, Mkn Komp. Ruko LTC Kav. 1 Jl. Jend Sudirman, Karema Selatan, Mamuju (depan Richest Sport Center)

Dijual Rumah DIJUAL Rumah di Jalan Cerbon Belakang Kantor Camat Wonomulyo. Ukuran 21x11 M. Hub : 081241501981

Lowongan Dibutuhkan 1 org perempuan, bisa potong rambut, berminat hub LILY SALON, Jl. A Depu Polman HP 085215957392

Dikontrakkan Dikontrakkan 1 buah rumah, lengkap dengan perabot. Di Jl. BTN Maspol F4 No. 1 Hub : 085 255 801 557

Lowongan LOWONGAN Kerja untuk Cabang baru di Polman dibutuhkan Karyawan/Ti. Syarat : FC. Ijasah terakhir min.SMU/Sederajat, FC.KTP dan Daftar Riwayat Hidup(CV.), PAS Foto 2l br U.3X4 wrna, tidak sedang kuliah dan kursus. I nformasi lebih lanjut hubungi: LEO PRIMA MANDIRI Jl.Budi Utomo No.05 Pekkabata HUB: CP. 0819 9862 2951 – 0853 9957 5282 Antar Berkas Secepatnya (Posisi Terbatas).

Dijual / Dikontrakkan Tanah DIJUAL tanah kosong, luas 1004 m2 Jl. Bau Massepe depan Gereja Katolik. Dikontrakkan tanah, luas 11x40 m Jl. Tuna samping somel kayu Maspul. Hub 085322255554 - 085394702774

Serbaneka H2D KOMPUTER, Menerima sevice komputer, laptop, notebook & rakit komputer, juga melayani servis panggil, harga terjangkau.

Alamat Jl. Stadion, Hp: 085399769243,081342626268, 081342077428

Dijual Rumah DIJUAL rumah di jalan Umar Dar No. 26 Mamuju LT : 10x13 M2, LB: 10x13 M2 terdiri atas 3 lantai.

Hub: 082 190 197 588

PRESI

16

RADAR SULBAR KAMIS, 3 MEI 2012

Ekspresikan Diri Raih Prestasimu

BLA... BLA...

BLA... BLA...

Cunicuni Zienewbie LadYroot g' ADA yang spesial, tapi haru banyak-banyak bersyukur masih diberi umur yang panjang dan masih diberi kesempatan untuk berbuat banyak hal. Tentunya dalam hal yang positif dengan bertambah usia ini aku bisa lebih mengerti dan dewasa akan hidup.

AchielPinzen NoMatic Kalau aku tidak ngerayain karna aku jadi bersedih karena setiap bertambahnya umur maka kita semakin dekat dengan kematian kita.

Hasri Aqly Tentunya kita patut bersyukur atas umur yang diberikan oleh Tuhan. Nah bagi yang mampu alangkah baiknya jikalau ngetraktir kita-kita, pasti kami senang anda pun ikut senang.

Azhfar Yash-wax Hal yang utama itu bersyukur atas apa yang telah diberi sebelumnya, dan berdoa semoga ke depan lebih baik lagi.

KaLau merayakan anniversary itu paling seru bareng keluarga dan teman-teman. Semakin banyak orang di dekat kita, semakin banyak do’a juga untuk kita.

Iank Bigdog MENURUTKU sih simpel-simpel saja yang penting bagaimana caranya kita sehingga acara tersebut bisa menjadi seruh meskipun hanya segelas kopi apalagi kalau perayaannya di lakukan dengan nonton bareng.

Sakina Amaliah Pratiwi My opinion, kalau ngerayain ulang tahun sih nggak perlu yang mewah-mewah karena ketika orang ulang tahun sebenarnya tidak butuh yang terlalu meriah karena yang dibutuhkan saat ultah sebenarnya rasa syukur serta do'a kepada Tuhan.

Cara Asyik Merayakan

ANNIVERSARY

GABUNG Sekarang BAGI Pelajar SMP, SMA, dan Mahasiswa di Sulbar yang berminat menjadi model Xpresi Radar Sulbar.

Dapat mengirim biodata lengkap, nomor HP dan Foto Full Body ke email:

xpresiradarsulbar@gmail.com

REPORTER: CHALID MAWARDI | EDITOR: MUHAMMAD ILHAM ELAMAT ulang tahun.

Hal itu sering kita dengar bila berulang tahun.

Sebenarnya setiap hari umur kita terus bertambah. Hanya saja, pertambahan umur tersebut hanya dirayakan sekali setahun saja, saat umur kita genap bertambah setahun. Setiap orang pasti punya cara khusus untuk merayakan anniversary. Nah, Ekspresi ingin tahu nih gimana cara Sahabar Ekspresi (Sabeks) merayakan momen tersebut.

Beberapa sabeks kita merayakannya dengan cara yang sederhana atau

S

meriah atau tidak sama sekali. Apakah Sabeks merayakannya bersama teman dan sahabat atau dengan keluarga saja? Apakah ada pesta yang keren atau acara traktir teman-teman ataukah hanya diam aja seakan hari itu sama seperti hari biasa?

Menurut Sabeks kita “Kalau merayakan ulang tahun tidak perlu mewah-mewah, yang penting rasa syukur serta do’a kepada Tuhan yang lebih utama,” ucap Harmawati, Siswi Kelas 3 IPA 2 SMAN 2 Mamuju.

Lain halnya dengan Sri Wahyuni, Siswi SMPN 2 Mamuju. Ia lebih

suka merayakan hari pertambahan umurnya dengan sederhana saja.

“Memang kebiasaan sejak kecil kayak gitu. Saya tidak pernah pesta atau acara traktiran gitu, soalnya saya bukan dari keluarga berada yang bisa bikin pesta,” tuturnya.

Merayakan anniversary cuma sekadar mengadakan pesta aja. Terkadang beberapa Sabeks Radar Sulbar lebih ke acara sosial, seperti mengunjungi panti asuhan atau acara syukuran saja. Saling berbagi menjadikan momen spesial dan tak terlupakan untuk kita. Anniversary atau ulang

Tips Memilih Kado Ultah Ulang Tahun Unik Kreatif 1. Sesuatu yang romantis.

Sebuah hadiah ulang tahun tidak selalu harus menjadi sesuatu yang mahal. Jadilah kreatif dalam memikirkan hadiah ulang tahun yang romantis untuk pacarmu. Jika ia selalu memberikan bunga sebelumnya, mengapa kau tidak membalas dengan memberinya selusin mawar merah?

Ini akan membuat dia mengingat Anda sebagai satu-satunya gadis yang pernah memberinya mawar untuk ulang tahunnya. Sebuah usaha kecil akan berdampak besar juga.

Memasak makanan kesukaannya dan mengundangnya untuk piknik atau makan malam romantis. Panggang dia kue ulang tahun, mengundang teman-temannya di atas dan membuat ia terkejut dengan pesta ulang tahun ini. Hujani dia dengan surat cinta, atau membuat seluruh hari khusus dengan memberinya hadiah yang berbeda di pagi hari, siang dan malam hari. Jadilah kreatif dalam memikirkan sesuatu yang menyenangkan, romantis dan khusus untuk memberinya kado ulang tahun yang tak terlupakan.

2. Sesuatu yang ia inginkan.

Jika kamu tahu dia menginginkan sesuatu sebelum hari ulang tahunnya, maka hadiah itu adalah yang paling tepat untuk kamu berikan. Apa yang dia sukai dan dia dapatkan di hari ulang tahunnya adalah sesuatu yang spesial. Bayangkan, kalau kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan di hari yang spesial seperti ulang tahun, dan diberikan terlebih oleh orang yang kamu cintai. Orang yang paling spesial di hati kamu. Bukankah itu sebuah perasaan yang mengesankan..?

tahun, mau dirayakan atau tidak tak menjadi soal. Yang utama, baiknya kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan umur panjang buat kita.

Seperti yang di utarakan Galang Pratama “Lebih baik kita merakannya dengan cara mengunjungi panti asuhan, sedekah kepada fakir miskin dan kegiatan amal lainnya. Agar dihari ulang tahun kita bisa lebih disyukuri dengan memberikan sebahagian hak untuk orang yang membutuhkan pertolongan,” katanya. (**)

Kado Hadiah Anniversary yang Romantis

3. Sesuatu yang nakal.

Hmmh, ini sangat menarik, sesuatu yang nakal tapi lucu. Di mana kamu akan menemukannya? Jawabannya ada pada masing-masing pembaca. Saya yakin, sekarang kamu sedang berimajinasi dan tersenyum sendiri.

Be kreatif..!

4. Sesuatu yang baik dan tradisional.

Sesuatu yang tradisional dan kuno selalu menjadi sesuatu yang menarik. Sebuah keranjang cokelat atau anggur adalah hadiah ulang tahun yang indah. Jika ia adalah seorang eksekutif, memberinya dasi yang mahal, manset cute atau jam tangan yang bagus. Berilah dia satu set favoritnya seperti cologne, parfum dan aftershave. Jika ia suka berlayar, berikan juga kompas antik yang ia dapat digunakan.

5. Sesuatu yang mengatakan “Aku mencintaimu.”

Kamu bisa memberikan sesuatu yang memberi pesan tentang bagaimana perasaan kamu.

Beri dia keychain untuk mobil dan kunci rumah dengan pesan berukir. Bahkan bendabenda kecil seperti ini akan membuat pacar kamu merasa istimewa. Ingat bahwa tidak selalu biaya yang diperhitungkan saat memberikan hadiah untuk pacar kamu pada hari ulang tahunnya. Sebuah kado atau hadiah yang dipikirkan dengan baik akan mengingatkan pacarmu tentang bagaimana dia begitu spesial di hati kamu. Tepat di hari ulang tahunnya.

Demikian artikel seputar tips memilih kado ultah ulang tahun unik kreatif. Semoga artikel tentang tips memilih kado ultah ulang tahun unik kreatif bermanfaat untuk para pengunjung di forumkami. (*)

SITTI KHADIJAH Siswi SMAN 1 Polewali ANNIVERSARY tidak selalu harus identik menjadi sesuatu yang mahal.

Tapi bagaimana kita membuat sesuatu kreatif. Dalam memikirkan kado hadiah ulang tahun yang romantis untuk pacar perlu sesuatu yang lebih istimewa. Jika ia selalu memberikan bunga sebelumnya, mengapa kalau kita membalasnya dengan memberinya selusin mawar merah? Ini akan membuat dia mengingat anda sebagai satusatunya gadis yang pernah memberinya mawar untuk ulang tahunnya. itu juga bisa menguntungkan sebuah usaha kecil akan berdampak besar juga bagi usaha. (dhan)