Radar Sulbar

RADAR SULBAR Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

JUMAT, 4 MEI 2012

www.radar-sulbar.com

LONGSOR

Terkait Longsor di Desa Onang Tubo Sendana

Pekan Depan, Polisi Periksa Kontraktor MAJENE -- Polres Majene berencana akan memeriksa pihak pelaksana proyek atau kontraktor jalan Trans Sulawesi Paket Tammeroddo-Mamuju pasca longsornya tebing jalan di Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana mengakibatkan seorang pengendara tewas dan beberapa orang luka-luka.

AKP Jubaidi.

Baca HAL 7

foto

UNIK

Kirim FOTO UNIK Anda ke

radarsulbar01@gmail.com HARDIKNAS. Demonstrasi mewarnai peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Jakarta dan kota-kota besar lain.

K1 Murni Verifikasi BKN

Mayoritas K1 Terkendala SK 2005 Asli EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL

MAMUJU -- Pemprov Sulbar telah mengumumkan nama-nama honorer yang masuk kategori 1 (K1) beberapa waktu lalu. Sebanyak 65 orang dari 174 orang honorer K1 yang dinyatakan lolos Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat.

Sementara itu, sebanyak 109 honorer masih harus menunggu kejelasan nasib mereka. Hingga kini BKN Pusat belum memberikan kepastian akan nasib honorer ini, apa masih akan diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan berkas atau tidak.

Sebagian besar diantara 109 orang

net

THE SHARK menjadi paling terkenal dari penduduk Headington ketika mendarat di atap rumah jalan 2 New High Street pada tanggal 9 Agustus 1986.

ini, terkendala pada tidak adanya lampiran SK asli tahun 2005 yang merupakan syarat mutlak. Tak diketahui penyebab tidak adanya SK asli ini, sehingga jalan untuk perbaikan berkas juga belum jelas.

"Kami sudah mengajukan kepada BKN Pusat, agar ada pertimbangan dan mengakomodir merka yang tersisa. Kita minta agar dilakukan lagi verifikasi dan validasi dengan memberi kesempatan pada honorer untuk memperbaiki berkasnya, tapi kami Baca HAL 7

Ansar Nur Hasanuddin Kepala BKDD Sulbar

Langkah Obed Sudah Tepat

Obednego Depparinding

Pintar mengatur ruang Pintar juga dong mengatur biaya listriknya Kreativitas Anda mengatur tata ruang rumah makin sempurna dengan kepintara Mengatur biaya listrik. Nikmati Kemudahan dan kenyamanan Listrik Pintar, solusi isi ulang dari PLN. Dengan Listrik Pintar, biaya listrik sepenuhnya Anda yang atur. Tidak perlu repot bayar bulanan. Anda cukup membeli pulsa listrik sesuai kebutuhan. Bebas kesalahan catat meter, bebas dari sanksi pemutusan dan ketidaknyamanan lainnya.

Hubungi Kantor Pelayanan PLN terdekat dan pasang listrik pintar sekarang juga !

PT. PLN (Persero) AREA MAMUJU

www.pln.co.id

JAKARTA -- Langkah Obednego Depparinding menggugat SK (Surat Keterangan) Mendagri di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dinilai sudah tepat. Pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin menyebut bahwa jalur hukum merupakan satu-satunya upaya yang dapat dilakukan menguatkan permohonan mantan bupati Mamasa Sulbar itu kepada Mendagri.

Obed meminta Mendagri agar diangkat kembali sebagai orang nomor satu di Mamasa. Namun, Mendagri Gamawan menyarankan agar Obed me-

Baca HAL 7

DPRD Desak LKPj Gubernur MAMUJU -Memasuki bulan kelima tahun ini, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Sulbar tahun 2012 belum juga diserahkan kepada DPRD Sulbar.

Padahal sesuai aturan yang berlaku, Arifin Nurdin LKPj Gubernur disampaikan kepada DPRD paling lambat tiga bulan setelah APBD selanjutnya berjalan. Kini, LKPj tersebut dapat dikatkan telah telat satu bulan lebih.

"Ini harus menjadi perhatian serius dari Pemprov Sulbar, utamanya yang masuk pada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah,red). Seharusnya mereka sudah merampungkan penyusunan laporan itu paling lambat pada Maret lalu dan dibahas April kemarin," kata Wakil Ketua DPRD Sulbar Arifin Nurdin di ruang kerjanya, Kamis 3 Mei. Percepatan penyampaian LKPj Gubernur yang biasanya disertai dengan APBD Penghitungan agar dewan dapat segera melakukan kunjungan ke daerah untuk melihat secara langsung realisasi program yang tertuang dalam APBD tersebut.

Baca HAL 7

"Tahap awal sebenarnya sudah kami salurkan ke 26 desa di Sulbar.

Kami akan upayakan bisa mencapai 100 desa untuk tahun ini".

H Hendra Singkarru

0426-22138

Kemendikbud Jadi sasaran Demonstrasi

nempuh jalur hukum ke PTUN. Langkah pembuktian memang sangat penting. "Ini dilakukan untuk membuktikan. Kita tunggu saja gimana keputusannya," ujar dia saat dihubungi di Jakarta, Kamis 3 Mei. Obed melalui kuasa hukumnya menggugat SK Mendagri tentang pencopotannya selaku bupati Mamasa dicabut. Ia juga menggugat SK pengangkatan Wakil Bupati Mamasa Ramlan Badawi menjadi bupati penggantinya.

radarsulbar01@gmail.com

Ini harus menjadi perhatian serius dari Pemprov Sulbar, utamanya yang masuk pada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah

JAKARTA -- Aksi demonstrasi mewarnai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Jakarta dan kotakota besar lainnya.

Umumnya berlangsung di depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Suasana peringatan Hardiknas 2 Mei kemarin tampak berlangsung meriah di dalam dan luar kompleks Kemendikbud, Senayan Jakarta.

Halaman Kementerian yang ramai dengan adanya pameran tentang kerajinan anak-anak SMK, tersaingi dengan demonstrasi dari puluhan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.

Baca HAL 7

Daerah".

Hendra Perjuangkan 100 Desa Sasaran PPIP JAKARTA -- Anggota DPR RI asal Sulawesi Barat H Hendra Singkarru kini tengah memperjuangkan keberadaan desa-desa Mandiri di Sulbar.

Anggota fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini bertekad mengarahkan Program Proyek Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) kepada 100 desa se Sulbar. Dengan bantuan sebesar Rp250 juta per desa, di-

portal radar sulbar

harapkan membantu pemerintah daerah se-Sulbar mengentaskan kemiskinan di wilayah-wilayah perdesaan.

"Tahap awal sebenarnya sudah kami salurkan ke 26 desa di Sulbar.

Kami akan upayakan bisa mencapai 100 desa untuk tahun ini," jelas Hendra di Jakarta, Kamis 3 Mei. Baca HAL 7

Eceran: Rp 3.000 Langganan: Rp 65.000

2

Ekonomi

RADAR SULBAR Jumat, 4 Mei 2012 PANC A KAR YA PEMBANGUNAN SULA WESI BARA T PHASE II ANCA KARY SULAWESI BARAT G AI KEBIJ AKAN S TRA TEGI PEMBANGUNAN PR O VINSI SULA WESI BARA T 20 1 1 - 20 16 201 SEBAG KEBIJAKAN STRA TRATEGI PRO SULAWESI BARAT 201 SEBA

1. Peningkatan Profesionalisme Aparatur ( personalcapatcy building) Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2. Peningkatan Kualitas dan Perluasan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Vital 3. Peningkatan Promosi dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Baik dalam Negeri maupun Luar Negeri 4. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 5. Pengembangan Pemerintahan yang Peduli Lingkungan H. Anwar Adnan Saleh Gubernur

H. Aladin S Mengga Wakil Gubernur

H. Anwar Adnan Saleh Gubernur Sulbar

H. Ismail Zainuddin Sekretaris

H. Aladin S. Mengga

H. Mujirin M. Yamin

Wakil Gubernur Sulbar

Kepala DIPENDA Prov. Sulbar

Perumahan Trya Solthana, DP 10 Persen

Investasi Emas Beri Untung Hingga 30 Persen MAMUJU -- Peluncuran perdana program investasi emas pada Kantor Pegadaian Syariah Ahmad Yani Cabang Mamuju awal tahun 2011 lalu, langsung mendapat respon positif masyarakat.

Tingginya animo masyarakat memiliki investasi dalam Program Mulia (Murobahah logam mulia untuk investasi abadi) karena dapat meraup keuntungan hingga 30 persen dari harga emas pada saat tersebut.

Menurut Pimpinan Pengadaian Syariah Ahmad Yani cabang Mamuju, Sutiar, nilai investasi emas pada pegadaian syariah sudah mencapai sekira 450 gram.

"Kami targetkan investasi emas tahun ini bisa mencapai hingga 1.500 gram," kata Sutiar kepada Radar Sulbar.

Secara umum, lanjut Sutiar, program mulia adalah usaha pegadaian syariah untuk memfasilitasi kepemilikan emas batangan jika hanya memiliki dana terbatas dengan menyediakan fasilitas kredit berjangka hingga tiga tahun.

Menurutnya, dalam program mulia tersebut pegadaian syariah bekerjasama dengan PT Aneka Tambang TBK sebagai pemasok emas.

Pecahan emas batangan yang dise-

diakan mulai dari 1 gram hingga 1 kilogram. "Rata-rata pembeli emas yang ukurannya kecil, kebanyakan beratnya hanya 5 gram sampai 10 gram," ujarnya.

Untuk melakukan investasi emas melalui pegadaian syariah, lanjut Sutiar, sangatlah muda. Persyaratannya hanya memiliki KTP atau identitas lain dan mengisi formuli aplikasi mulia.

"Waktunya sangat cepat, bisa satu hingga dua minggu emas tersebut bisa diberikan. Sebab hanya dalam ukuran kecil, kebanyakan nasabah pegadaian melakukan pembelian secara tunai. Namun tetap ada pula yang memanfaatkan fasilitasi angsuran dengan jangka waktu hingga tiga tahun," ujarnya.

Sutiar mengungkapkan, jika pembelian dilakukan secara kredit maka uang muka harus dibayarkan saat melakukan akad mulia. "Besaran uang muka berbeda-beda , mulai dari 25 persen hingga 40 persen tergantung lama angsuran," paparnya.

Harga emas setiap tahun terus mengalami kenaikan, seperti tahun 2010 harga emas sebesar Rp 350 per gram, tahun 2011 sebanyak 385 per gram dan tahun dan agustus 2011 hingga sekarang mencapai Rp 490 per gram," paparnya. (rp2/dir)

REPORTER: HASAN BASRI EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL

MAMUJU -- Seiring dengan perekonomian yang mengalami pertumbuhan positif, industri di sektor properti juga mengalami peningkatan. Banyak developer menawarkan berbagai fasilitas dan unggulan yang dimiliki seperti pada Perumahan Trya Solthana Mamuju.

Perumahan Trya Solthana yang terletak di Jalan Martadinata, Kompleks Legenda Garden Permai Simboro Mamuju, menetap-

kan pembayaran uang muka atau down payment (DP) hanya sebesar 10 persen dari harga jual rumah.

Selain DP yang ringan, perumahan Trya Solthana juga memberikan harga yang sangat murah hanya Rp 120 juta pada tipe 37/ 72 dengan ukuran 6x12 yang baru dicanangkan tahun ini.

"Angsurannya hanya Rp 1 juta per bulan selama lima tahun. Perumahan tipe 37 disiapkan sekira 200 unit, " jelas pimpinan Trya Solthana Mamuju, Amrullah Madani, kepada Radar Sulbar.

Trya soltana juga menyediakan rumah tipe

45/98 dengan harga Rp 135 juta, tipe 36/91 harganya Rp 155 juta, tipe 36/78 sebesar Rp 140 juta.

"Untuk tipe tersebut uang mukanya variatif, mulai 10 persen hingga 20 persen," paparnya.

Menurut Amrullah, penjualan perumahan Triya Solthana sejak tahun 2011 hingga April tahun ini sebanyak 50 unit. "Sisa perumahan Trya Solthana hingga sekarang sebanyak 700 unit. Kami optimis dua tahun ke depan perumahan ini bisa habis terjual, karena animo masyarakat untuk memiliki rumah sangat besar," ungkapnya. (*)

RADAR/HASAN BASRI

Dua warga sedang membeli emas di salah satu toko emas di pasar sentral Mamuju

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU JL. PATTALUNDRU NO. 5 TELP./FAX (0422)21176 MAMUJU

PENGUMUMAN (Tentang Sertifikat Hilang) Nomor : 199/310.2.1/5.6.1/2012

Kuartal I, Laba PermataBank Naik 9 Persen

Untuk mendapatkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang hilang berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dengan ini diumumkan bahwa : No

Nama

Hak atas Tanah N Jenis dan Nomor I Hak B

1 ABD. LATEIF HM. 982/

Binanga

Terdaftar atas nama 1.ABD WARIS 2.ABD DJALIL 3 . A B D . L AT I F YAHYA

Tanggal Pembukuan

Letak Tanah Keterangan a. Jalan b. Desa/Kel c. Kec

12-04-1995

a.. b. Binanga c. Mamuju

Surat Pernyataan dibawah sumpah Tanggal 0305-2012

Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan tersebut kepada kami dengan disertai alasan dan bukti kuat.

Jika setelah 60 (enam puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan ini, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi.

INFO SULBAR

JAKARTA -- PermataBank mencatat prestasi gemilang. Sepanjang Kuartal I tahun 2012, PermataBank mencatat peningkatan kinerja operasionalnya yang berkesinambungan.

Laba sebelum pajak tercatat Rp457 miliar, meningkat sembilan persen Year on Year (YoY) dari Rp420 miliar dibanding periode yang sama 2011.

“Laba bersih tumbuh tiga persen YoY menjadi Rp331 miliar,” kata Direktur Retail Banking PermataBank, Lauren Sulistiawati, Kamis 3 Mei, di Jakarta.

Dia menjelaskan, total pendapatan PermataBank mencapai Rp1,593 triliun. Jumlah ini lebih gtinggi 37 persen YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat Rp1,161

triliun. “(Pendapatan operasional ini) didorong oleh pertumbuhan di kedua sisi, pendapatan bunga bersih dan perndapatan berbasis imbalan (fee based income),” katanya.

Lauren menjelaskan juga, pendapatan bunga bersih tumbuh 38 persen YoY menjadi Rp1,282 triliun dengan ditopang oleh pertumbuhan kredit yang kuat. “Sementara itu pendapatan berbasis imbalan (fee based income) naik menjadi 36 YoY menjadi Rp311 miliar,” ujarnya.

Sisi kredit PermataBank juga mengalami pertumbuhan. Lauren menuturkan kredit yang disalurkan PermataBank tumbuh 35 persen YoY menjadi Rp74,1 triliun di akhir Maret 2012. “Kredit tumbuh di semua segmen bisnis,” tegasnya. “Total asset

secara konsolidasi per 31 Maret 2012 mencapai Rp103,8 triliun YoY, naik 30 persen YpY dari Rp79,6 triliun pada tahun sebelumnya,” ujar dia.

Lauren juga memaparkan basis pendanaan kian beragam dan terus tumbuh secara berkelanjutan. Dana pihak ketiga meningkat 28 persen YoY menjadi Rp79,7 triliun. Giro dan tabungan (CASA) mencatat kenaikan yang kuat, yaitu 22 persen dan 40 persen YoY masing-masing menjadi Rp16,3 triliun dan Rp16,7 triliun.

Sementara itu, Deposito Berjangka tumbuh dengan baik yakni sebesar 26 persen menjadi Rp46,7 triliun pada akhir Maret 2012. “Dengan demikian, komposisi dana murah (CASA) saat ini mencapai 41 persen dari total simpanan,” pungkasnya. (jpnn)

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

RADAR/HASAN BASRI

PENOBATAN. Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, dinobatkan sebagai bapak pembangunan dalam ramah tamah hari pendidikan nasional, Rabu 3 Mei 2012, di Ballroom d’Maleo Hotel & Convention Mamuju.

RADAR/HASAN BASRI

GUBERNUR Sulbar Anwar Adnan Saleh menyematkan tanda kehormatan kepada Bunda PAUD Sulbar, Ny Enny Anggraeni Anwar di Ballroom d’Maleo Hotel & Convention Mamuju, Selasa 2 Mei 2012.

Mamuju 3

RADAR SULBAR Jumat, 4 Mei 2012 VISI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

"Gerakan Membangun Mamuju, Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri (Gerbang Maju)" MISI I Meneruskan Layanan Pendidikan dan Kesehatan gratis yang semakin dimantapkan TUJUAN

Peningkatan Kualitas Pemerataan Pelayanan Kesehatan serta Peningkatan Kualitas Keluarga

SASARAN

Pelayanan Kesehatan gratis yang berkualitas yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat Penempatan Tenaga medis dan paramedic secara proposional Peningkatan Pembinaan Keluarga sejahtera Peningkatan sarana prasaraa kesehatan Masyarakat terbebas dari HIV/AIDS dan penyalagunaan narkoba serta penyakit menular

Drs. H. Suhardi Duka, MM Ir. Bustamin Bausat Drs. H. Habsi Wahid, MM Bupati Mamuju

56 Persen Desa tak Laporkan ADD REPORTER: M. SHOLIHIN EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL

MAMUJU -- Sejauh ini, masih cukup banyak pemerintah desa yang belum menyampaikan pelaporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dari 142 desa di Mamuju, yang telah memasukan laporan ADD tahun 2011 hanya

80 desa.

Ini berarti sekira 56 persen pemerintah desa belum menyampaikan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan ADD. Kondisi ini diduga terjadi akibat kurangnya kesadaran dari aparat pemerintah desa serta masih banyak yang tidak cakap membuat laporan penggunaan dana peningkatan penyelengaran pemerintah desa.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) Mamuju, Aleksander P, mengatakan penyebab pemerintah desa belum memasukan laporan pertanggungjawaban ADD adalah tidak adanya kesadaran dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).

"Kami sudah memberikan surat teguran kepada pemerintah desa agar seg-

RADAR/M SHOLIHIN

PANEN. Petani Desa Beru-Beru Kecamatan Kalukku Mamuju melakukan panen raya beberapa hari lalu.

ara membuat laporan ADD. Namun, hingga saat ini teguran tersebut belum juga mendapat perhatian," kata Aleksander, Kamis 3 Mei, di ruang kerjanya.

Dikatakan, berdasarkan aturan, batas akhir pemasukan laporan ADD tahun 2011 adalah per tanggal 31 Januari tahun 2012 lalu. Hingga memasuki bulan kelima tahun 2012 ternyata masih banyak pemerintah desa yang belum memberikan laporan.

Pihak BPMPD Mamuju memberikan ketegasan deadline pemerintah desa untuk memasukan laporan ADD hingga akhir bulan Mei. Jika peringatan ini tidak diperhatikan, maka BPMPD akan memberikan sanksi tegas.

"Sanksinya adalah, ADD tahun berikutnya tidak kami berikan," tegasnya.

Selain itu, seluruh pemerintah desa di Mamuju belum memiliki keterampilan dalam mengolah potensi desa.

Sehingga mereka hanya berharap pada kucuran ADD. Padahal, semestinya pemerintah desa lebih kreratif dalam mengolah potensi desa, sehingga mampu menjadi sumber pendapatan mereka. Hal ini sesuai dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2010 tentang sumber pendapatan desa.

"Semua ini kembali kepada masih minimnya SDM pemerintah desa," tegasnya. (*)

Benahi Tata Kelola Pemerintahan MAMUJU -- Tata kelola pemerintahan yang berjalan dalam lingkup Pemprov Sulbar belum sepenuhnya maksimal. Masih banyak masalah pelayanan yang perlu mendapat pembenahan secara serius.

Untuk itu, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh diminta lebih serius dalam melakukan pembenahan terhadap tata kelola pemerintahan. Pembenahan tersebut bertujuan menciptakan pelayanan yang lebih prima terhadap masyarakat.

"Pada intinya, yang didahulukan adalah pelayanan terhadap masyarakat

dan bukan melayani pimpinan. Jangan sampai hanya karena kegiatan seremoni yang diikuti pimpinan membuat sejumlah kepala SKPD juga ikut berbondong-bondong meninggalkan kantor demi menghadiri acara itu, padahal kehadirannya tidak begitu urgent" kata Sekretaris Komisi I DPRD Sulbar Ajbar Abdul Kadir di ruang kerja Wakil Ketua DPRD Sulbar, Kamis 3 April.

Ajbar mengatakan, pembenahan tata kelola pemerintahan bukan berarti pimpinan SKPD tidak boleh meninggalkan kantor sedikit pun. Namun,

yang perlu mendapatkan perhatian adalah harus ada pelaksana tugas pimpinan yang dapat mengambil kebijakan sehingga dapat memberikan pelayanan pada masyarakat secara maksimal.

"Seperti sekarang, bukan saya tidak sepakat kepala SKPD Pemprov Sulbar berbondong-bondong ke Mamuju Utara mengikuti pembukaan MTQ. Tapi kalau itu mengganggu pelayanan pada masyarakat, wakilkan saja pada yang lain. Kami di Komisi I siap menerima aduan kalau ada masyarakat yang tidak terlayani karena pimpinan tidak di tempat," kata Ajbar.

Ditambahkannya, disini juga merupakan peran dari Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar yang merupakan penanggung jawab langsung terhadap SKPD yang ada. Olehnya, dibutuhkan manuver dari Sekprov Sulbar untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. "Pada intinya, jangan biarkan pelayanan pemerintahan terhambat. Jangan karena pimpinan pergi, pelayanan di kantor tersendat. Ini juga kami sampaikan kepada DPRD secara kelembagaan yang juga perlu pembenahan tata kelola," kunci Ajbar. (dir)

Marak, Kantor Jadi Sasaran Maling MAMUJU -- Dalam dua hari terakhir, aksi pencurian terjadi pada dua kantor berbeda. Setelah kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Mamuju yang dibobol maling sehari sebelumnya, kemarin giliran kantor SMP Negeri 4 Mamuju jadi sasaran.

Kejadian tersebut cukup menarik perhatian dari masyarakat, sebab bukan hanya dua kantor tersebut yang sudah menjadi sasaran pencurian. Pada beberapa waktu lalu, kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Mamuju serta Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Sulbar juga sudah kebobolan maling.

Pembobolan kantor SMPN 4 Mamuju diduga terjadi pada Rabu 2 Mei malam.

Akibat pembobolan tersebut, satu unit laptop serta satu unit Liquid Crystal Display (LCD) milik SMPN 4 Mamuju raib digondol maling. Ditaksir kerugian dari kejadian tersebut mencapai puluhan juta

rupiah.

Staf Tata Usaha (TU) SMPN 4 Mamuju, Asniati, mengungkapkan kaget dengan kondisi kantor yang terbuka, padahal belum ada guru maupun staf yang datang. Ia menduga maling memasuki kantor SMPN 4 Mamuju lewat pintu kantor dengan cara mencongkel.

"Pada saat saya datang, kondisi berkas banyak yang terhambur. Saya juga melihat tas laptop merek Lenovo tergeletak di lantai, setelah saya melakukan pengecekan dengan sejumlah staf TU lain, barang yang hilang yaitu berupa satu unit laptop dan LCD," kata Asniati.

Dikatakan, tidak ada barang berharga di kantor SMPN 4 Mamuju kecuali laptop dan LCD yang hilang digondol maling. Asniati menambahkan, kejadian ini bukan pertama kali terjadi di kantor SMPN 4 Mamuju. Sebab, pada akhir tahun 2011 lalu kejadian serupa juga ter-

EKSEKUTIF MAMUJU

RADAR/M SHOLIHIN

jadi namun belum juga terungkap.

"Kalau kejadian lalu, barang berharga yang hilang adalah satu unit Central Processing Unit (CPU). Hingga saat ini kami belum mendapat laporan dari hasil penyidikan tersebut," imbuhnya.

Saat Radar Sulbar mencoba melaku-

kan konfirmasi pada pihak penyidik Polres Mamuju, tak satu pun yang bersedia memberikan keterangan. Ini menjadi pertanyaan dari masyarakat, sebab banyak kasus pencurian yang tak mampu diselesaikan aparat kepolisian. (mg6/dir)

Wakil Bupati Mamuju

Sekda Mamuju

4 Bulan, 17 Korban Meninggal Dunia MAMUJU -- Sejak Januari hingga April tahun ini, angka Kecelakaan Lalu Lintas (Lakalantas) yang tercatat di Polres Mamuju sebanyak 14 kasus. Dari data tersebut, sebanyak 17 korban lakalantas meninggal dunia.

Sementara itu, jumlah korban yang masuk kategori luka berat mencapai angka 12 orang sedangkan penderita luka ringan hanya 9 orang. Ini berarti sekira 23 persen korban lakalantas pada empat bulan pertama tahun 2012 tidak dapat diselamatkan.

Sementara itu, kasus lakalantas ringan yang masih sementara proses penyelesaian perkara sebanyak 14 kasus. Kasatlantas Polres Mamuju, AKP Amiruddin B, menjelaskan dominasi kasus lakalantas yang terjadi adalah akibat kurangnya kesadaran pengguna kendaraan bermotor misalnya pengendara yang menggunakan hendpone saat berkendara sehingga menjadi penyebab terjadi lakalantas.

"Faktornya yang sangat dominan adalah kesadaran masyarakat dalam berkendara yang aman masih rendah," kata AKP Amiruddin B. Dikatakan, penyebab lain lakalantas adalah kondisi beberapa jalan di Mamuju yang sangat rawan terjadi kecelakaan lalulintas. Jalan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalulintas seperti kondisi jalan rusak serta banyak memiliki tikungan.

"Contohnya seperti di daerah Kecamatan Kalukku serta Sampaga yang memiliki potensi terjadi lakalantas cukup besar," imbuhnya.

Penyebab lain yang berpotensi terjadi lakalantas adalah pengguna kendaraan yang masih usia di bawah 17 tahun dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). (mg6/dir)

Pelayanan e-KTP Mulur ke Awal Juni MAMUJU -- Penerapan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) untuk Kabupaten Mamuju belum berjalan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Mamuju menargetkan pelayanan e-KTP baru dapat dimulai pada awal Juni mendatang.

Kepala Disdukcapil Mamuju, Mas Agung mengatakan, kendala yang dihadapi adalah alat kelengkapan pembuatan KTP berupa alat sidik jari, kamera pendeteksi iris mata dan perangkat komputer belum tiba dari Jakarta. Mas Agung memperkirakan, alat-alat tersebut baru tiba bulan ini.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan pusat, mereka menjelaskan alat untuk pelaksanaan eKTP akan tiba bulan ini. Kami perkirakan pelayanan e-KTP sudah dapat berjalan awal Juni mendatang," ujar Mas Agung di ruang kerjanya, Kamis 3 Mei. Alat kelengkapan e-KTP yang sudah diterima Disdukcapil Mamuju hanya alat jaringan komunikasi data atau visat. Itupun tidak mencukupi 15 kecamatan di Kabupaten Mamuju yang akan melaksanakan e-KTP. Mas Agung mengaku saat ini pemasangan alat jaringan komunikasi data atau visat di 13 kecamatan itu sudah rampung. Sehingga dua kecamatan yang belum mendapatkan visat, yaitu Kalumpang dan Bonehau akan menyusul proses pemasangannya. "Jika target ini tidak tercapai, wajib KTP yang akan mengurus e-KTP tidak mendapat anggaran dari pemerintah pusat. Sehingga kita harus menyiapkan anggaran sendiri. Jika kondisinya seperti ini, daerah yang akan dibebani," keluhnya.

Jumlah wajib KTP di Kabupaten Mamuju yaitu 303.150 orang. Dari jumlah tersebut, Mas Agung pesimis pencapaian target pelaksanaan e-KTP akan tercapai, apalagi terdapat daerah yang sangat sulit terjangkau seperti Kecamatan Bala-balakang, Bonehau dan Kalumpang. (mg6/dir)

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Kabupaten Mamuju

RADAR/ANDI INDRA

Bupati Mamuju H Suhardi Duka Bersama Sekab Mamuju H Habsi Wahid dan Kapolres Mamuju AKBP Darwis Rincing saat dalam acara penutupan turnamen sepak bola Mamuju CUP 2012 di Stadion Manakarra, Mamuju, Kamis, 3 April 2012

4

Parlementaria

RADAR SULBAR Jumat, 4 Mei 2012

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Bangun Mandar Fokus pada RON R = Resources = Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Melalui Penyadaran Kritis Masyarakat.

O= Organisme / Organisasi = Pengorganisasian Masyarakat dan Penguatan Kelembagaan yang ada di masyarakat.

N= Norma / Nilai = Penguatan / Penghayatan Nilai / Hukum yang sesuai dengan Budaya Malaqbi.

H. Anwar Adnan Saleh GUBERNUR

Drs.H.Mulyadi Bintaha,M.Pd KEPALA BPMPD

PNPM Mandiri Pedesaan / Program Pembangunan Pro Rakyat Citra Prosisiprasi Masyarakat Desa dalam pembangunan * Sosial * Ekonomi * Budaya Pengembangan Sumber Daya Manusia Menuju Masyarakat Maju Sejahtera

Diwujudkan melalui 2(dua) program utama: PNPM –MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dan Program BANGUNMANDAR (Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat)

Dra. HAFNI JABBAR SEKRETARIS

H. ARSYAD, S.Sos., M.Si

H. BAHARUDDIN, S.Sos

KABID. PEMBDY. PEMDES/KEL & PENGUATAN KELEMBAGAAN

KABID. PEMBDY. EKONOMI & PARTISIPASI MASY

ARIFIN. A, S.Pd KABID. PEMBINAAN ADAT & PENGEMB. SOSBUD

Terkait Permainan Hoya hoya

Dewan Tuding Kesbang Tolak Tandatangani Rekomendasi REPORTER: JHAMHUR ANJASMARA EDITOR: AMRI MAKKARUBA

POLEWALI -- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar, menyesalkan sikap Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Limas) Polewali Mandar, karena menolak menandatangani rekomendasi persetujuan penutupan Tempat Hiburan Anak (TPA) Hoya hoya yang berbau judi di Polewali Mandar.

Ketua Komisi IV Abd Latif Abbas, mengatakan bahwa lahirnya rekomendasi penutupan tempat hoya hoya dan tempat hibu-

ran yang mendekatkan masyarakat ke hal berbau maksiat. Diambil dalam rapat bersama yang dihadiri oleh sejumlah tokoh agama dan instansi terkait beberapa waktu lalu, dan melahirkan sebuah keputusan.

"Hanya saja setalah rekomendasi tersebut dirapikan oleh staf dan diteruskan kepada para pihak yang memiliki kewenangan menandatangani rekomendasi tersebut, termasuk kepolisian Polewali Mandar, hanya pihak Kesbang yang tidak mau menandatangani rekomendasi tersebut, padahal dalam pertemuan utusan Kesbang juga perumus rekomendasi itu," kata Latif.

Menurut Latif, rekomendasi tersebut

memuat penutupan semua jenis tempat hiburan di daerah ini yang berbau maksiat.

Sebab dalam pengamatan sejumlah pihak hoya hoya memang lebih benyak menyuguhkan judi dari pada hiburan anak, ibaratnya TPA hanya pintu masuk bagi pengusaha hoya hoya tapi keuntungan mereka dapat dari kemasan judi.

"Tapi sangat disayangkan karena Kesbang yang juga menjadi bagian perumus rekomendasi enggang bertanda tangan, sementara pihak kepolisian justru bertandatangan, tapi tetap saya minta staf kami untuk membawa draf tersebut ke Kesbang,"

DPRD Desak Restrukturisasi Wiswa Kencana MAMUJU -- Sejumlah legislator Mamuju meminta Pemkab Mamuju serius memperhatikan keberadaan Wisma Kencana. Sebab, keberadaan wisma yang merupakan salah satu aset daerah kurang mendapat perhatian.

Struktur pengelola wisma juga tidak ada kejelasan sehingga perlu adanya restrukturisasi. Hal itu, agar keberadaan wisma bisa menjadi salah satu sektor yang memicu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Diduga KdRT Oknum PNS POLEWALI -- Seorang Ibu rumah tangga berinisial AM mengadukan suaminya ke Komisi I DPRD Polewali Mandar. Pasalnya AM menuding suaminya berinisial NR seorang PNS di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Polewali Mandar telah melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) secara physikis.

Laporan tersebut langsung ditanggapi oleh Komisi I DPRD Polewali Mandar dengan mengundang Sekkab Polewali Mandar, Inspektorat Polman dan Kadisperindag, Kamis 3 Mei, menyikapi pengaduan yang disampaikan oleh AM. Ditemui usai memimpin pertemun, Ketua Komisi I DPRD Polman, Faridud-

"Jika Pemkab menganggap Wisma Kencana adalah salah satu aset daerah, harusnya ada perhatian," kata anggota Komisi II DPRD Mamuju, H Andi Dody Hermawan, kepada Radar Sulbar, Kamis 3 Mei. Selama ini, DPRD Mamuju menganggap keberadaan wisma tersebut tidak ada kejelasan. Itu karena DPRD tidak pernah melihat data-data tentang perkembangannya.

Menurut Andi Dody, perhatian bisa

dilakukan dengan mengalokasikan penambahan anggaran untuk renovasi.

"Bagi kami di DPRD, jika melihat ke depan bisa memacu PAD, tidak mungkin kami tidak menyetujui penganggarannya," katanya.

Namun demikian, lanjut Andi, DPRD Mamuju menyadari dan mengakui atas kurang perhatian terhadap Wisma tersebut. Namun, semua itu karena DPRD tidak pernah mendapatkan info tentang keberadaaan wisma tersebut. (mg1/dir)

IRT Adukan Suaminya ke Dewan din Wahid, menyampaikan bila dalam pertemuan tersebut baik instansi yang menaungi NR maupun pihak Inspektorat akan memberikan sanksi terhadap oknum PNS berinisial NR bila kemudian pihak AM dapat menyampaikan laporan resmi disertai bukti-bukti tertulis berupa keabsahan pernikahan mereka beberapa tahun yang lalu.

"Jadi tetap akan ada sanksi yang diberikan kepada NR oleh atasannya baik kepala dinasnya maupun dari Inspektorat, asalkan pembuktian keabsahaan pernikahan mereka yang diakui oleh AM dapat dibuktikan secara fisik," ujar Fariduddin.

Menurut Fariduddin, penjelasan yang disampaikan oleh oknum PNS, NR

PARLEMENTARIA

kepada dua atasannya saat dimintai keterangan pada laporan pertama yang diajukan oleh AM beberapa waktu lalu, bahwa pernikahan mereka bukan pernikahan resmi, dan bukti hukum yang dimiliki oleh AM saat ini adalah bukti yang direkayasa.

"Makanya karena ini adalah kasus private dari mereka berdua, maka para pihak yang ditempati mengadu oleh AM ini sangat hati hati bertindak, kebetulan saja memang NR tidak diuntungkan oleh Undang undang KDRT, sehingga memang harus ada pembuktian kuat atas pengakuan si perempuan tersebut, agar kami yang berada diluar dapat mengambil kesimpulannya," kunci Fariduddin. (k1/mkb)

Rubrik Khusus Humas DPRD Sulawesi Barat

RADAR/HASAN BASRI

BERBINCANG. Wakil Ketua DPRD Sulbar H Arifin Nurdin berbincang dengan Wakil Gubernur Sulbar Aladin S Mengga dalam acara ramah tamah peringatan Hardiknas di Hotel d’Maleo Mamuju, Rabu 2 Mei 2012.

tutur Latif.

Menanggapi tudingan Ketua Komisi IV, Kepala Kesbang Limas Polman, Nursaid Mustafa ketika dihubungi secara terpisah membantah tudingan tersebut. Menurutnya pihaknya tidak menghadiri pertemuan dan merumuskan rekomendasi tersebut termasuk staf Kesbang. Pasalnya pihaknya tidak dapat undangan bahkan baru dihubungi via telepon sesaat sebelum dilakukan pertemuan

dan kebetulan dirinya sementara di Mamuju. "Seharusnya sebelum merumuskan rekomendasi tersebut semua pihak duduk bersama baik pro dan kontra. Jika kita langsung memvonis tanpa meminta penjelasan dari pihak pengusaha hoya-hoya namanya kan diskriminasi. Kami sudah memfasilitasi pertemuan dengan aparat kecamatan di Campalagian untuk mengambil solusi atas persoalan tersebut," terangnya. (*) Surat Kepala KPKNL, Parepare Nomor : S- WKN.15/KNL.03/2012 Tanggal :

PENGUMUMAN LELANG EKSEKUSI BARANG RAMPASAN Nomor : B/R.4.25/Cp.1/05/2012

Kejaksaan Negeri Majene perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Parepare, akan melakukan penjualan di muka umum (lelang) eksekusi terhadap barang rampasan Negara, sebagai berikut : 1. Dalam Perkara Nomor : 03/Pts.Pid/B/2012/PNM, berupa 9 (Sembilan) jerigen minyak tanah berisi 300 liter, dengan harga limir Rp. 3.150/liter, Uang jaminan sebesar Rp. 189.000 2. Dalam Perkara Nomor : 55/Pts.Pid/B/2011/PNM, yang dijual 1 (satu) paket berupa : - LCD Samsung 18,8 ; - LCD LG 15 ; - CPI I (Lengkap) ; - CPU II (Lengkap) ; - N.B Thosiba C.640 (Hitam) ; - N.B Thosiba (Silver) ; - Print Canon MP. 258 INFUS ; - Print Canon MP. 2770 INFUS ; Total harga limit Rp. 3.750.000,- dan Uang jaminan sebesar Rp. 750.000,Barang-barang tersebut pada saat ini, tersimpan di Kantor Kejaksaan Negeri Majene Waktu dan Tempat Lelang : Lelang dilaksanakan pada : Hari / Tanggal : Kamis / 10 Mei 2012 Waktu : 10.00 WITA Tempat : Kantor Kejaksanaan Negeri Majene Syarat-syarat Lelang : 1. Peserta lelang wajib memiliki KTP yang masih berlaku ; 2. Penawaran lelang dilakukan langsung secara lisan naik-naik ; 3. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang ke rekening penampungan lelang KPKNL Pare-pare Nomor : 0064-10-000441-30-3 pada PT. BRI (Persero) Cabang Parepare yang sudah harus efektif selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan lelang, atau kecuali jika besaran uang jaminan lelang yang sampai dengan Rp. 20.000.000,- dapat disetor tunai kepada Pejabat Lelang sebelum pelaksanaan lelang dimulai.

4. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang, wajib melakukan pelunasan pembayaran lelang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang ; 5. Pemenang lelang yang tidak melunasi kewajibannya, dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam Lelang ; 6. Peminat lelang dapat melihat barang dimaksud di alamat tersebut di atas ; 7. Peserta lelang dianggap telah mengetahui keberadaan dan kondisi objek lelang ; 8. Objek yang akan dilelang sewaktu-waktu dapat ditunda/dibatalkan sebelum pelaksanaan lelang berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan calon pembeli tidak diperkenankan mengajukan tuntutan apapun ; 9. Keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Kejaksaan Negeri Majene, Kabupaten Majene atau KPKNL Parepare, Jalan Ahmad Yani Km. 3 Lapadde, Telepon 0421-26678 Majene, 04 Mei 2012 Kepala Kejaksaan Negeri Majene TTD M. KUSNADI, SH. MH

Rubrik Khusus Humas DPRD Kabupaten Mamuju

LEGISLATIF MAMUJU

RADAR/ANDI INDRA

EKSPOSE REKLAMASI PANTAI. Anggota DPRD Mamuju tampak kritis saat mengikuti ekspose reklamasi Pantai Manakarra Mamuju di ruang Paripurna DPRD Mamuju, baru-baru ini.

Pemilukada 5

RADAR SULBAR Jumat, 4 Mei 2012

DPRD Kabupaten Mamasa 1.

2.

3.

4.

Komitmen dan Konsistensi Menjalankan Amanat Rakyat Memberi Perlindungan Hukum dan Rasa Nyaman Terhadap Rakyat Kabupaten Mamasa Menghargai Setiap Aspirasi Rakyat Demi Pembangunan di Kabupaten Mamasa Senangtiasa Menjaga Persatuan dan Kesatuan Dalam Bingkai Mesa Kada Diputuo Pantan Kada Dipomate

H Muhammdiyah Mansyur

Simon, SH

Thomas D

Ketua DPRD Kabupaten Mamasa

Wakil Ketua DPRD Mamasa

Wakil Ketua DPRD Mamasa

Didukung Partai Demokrat

Menuju Pemilukada Polman

Simon Siap Ramaikan Pemilukada Mamasa

Asmuliadi Sadarkan Kader Partai REPORTER: JHAMHUR ANJASMARA EDITOR: AMRI MAKKARUBA

MAMASA -- Wakil Ketua DPRD Mamasa, Simon SH yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamasa menyatakan siap meramaikan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Mamasa 2013 mendatang. Pengasan Simon maju di Pemilukada Mamasa ditegaskannya saat ditemui di kediamannya di Mamasa, Kamis kemarin. SiSimon SH mon merupakan kader muda potensial Mamasa yang berkomitmen untuk memajukan Bumi Kondosapata lebih baik kedepan.

Menurut Simon rencananya maju di Pemilukada Mamasa mendapat dukungan dari sejumlah kader dan pengurus Partai Demokrat Mamasa. Bahkan pengurus DPP Partai Demokrat juga banyak yang mendukungnya agar nantinya Partai Demokrat Mamasa mengusung calonnya di Pemilukada Mamasa termasuk dirinya.

"Beberapa petinggi Partai Demokrat pusat mensuppor saya untuk maju di Pemilukada Mamasa 2013 mendatang. Agar saya didorong terus mengabdi demi kemajuan Mamasa sekaligus mengangkat kesejahteraan masyarakat agar terus mendapat simpati warga dengan ikut berkompetisi di Pemilukada Mamasa," terangnya.

Dengan dorongan partai dan beberapa kalangan, pihaknya telah menganalisa dan kekuatan suara masyarakat di tiga daerah pemilihan di Mamasa. Adanya dorongan tersebut membulatkan dirinya maju melalui Partai Demokrat.

"Semangat saya untuk masuk bertarung, bukan semata-mata karena keluarga besar saya yang memang tersebar ditiga dapil di Mamasa akan tetapi lebih dari itu yakni tanggung jawab dan panggilan nurani untuk hadir bersama-sama seluruh elemen masyarakat dalam menata konsep paradigma yang baru yakni memajukan Mamasa ynag lebih demokratis, maju dan terlepas dari kungkungan kemiskinan yang menghempit kehidupan Mamasa selama ini," terangnya.

Tidak dipungkiri, kiprah Wakil Ketua DPRD Mamasa, Simon telah banyak membantu dalam perbaikan nasib rakyat Mamasa. Termasuk dirinya banyak berjuang memasukkan anggaran pusat APBN untuk pembangunan di Mamasa.

"Hanya saja saya terbatas mengabdi untuk rakyat Mamasa jika hanya sebagai anggota dewan. Makanya saya akan lebih berbuat jika nantinya dipercaya sebagai pemimpin di Kabupaten Mamasa," tandasnya. (k5/mkb)

POLEWALI--Setelah menyampaikan tanggapannya atas pernyataan Asmuliadi bahwa statemen yang disampaikan oleh Wakil Sekerteris tersebut merupakan kecelakan kaderisasi. Akhirnya Wakil Ketua I DPD Partai Golkar Polewali Mandar, Fariduddin Wahid Fariduddin Wahid kembali menyampaikan spekulasinya seputura apa yang disampaikan oleh Asmuliadi.

Menurut Fariduddin, bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Sekertaris DPD Partai Golkar beberapa waktu lalu di media, telah membuka kesadaran jamak semua sebagai kader partai berlambang pohon beringin ini.

Sebab dengan apa yang disampaikan oleh Asmuliadi para kader akhirnya secara cepat melakukan konsilidasi diberbagai tingkatan.

"Jadi satu sisi saya tidak memungki-

ri pernyataan Asmuliadi tersebut telah bernilai positif bagi kader semua, sebab telah menimbulkan kesadaran jamak bagi para kader partai Golkar diberbagai tingkatan," tutur Fariduddin.

Katanya, meskipun memang harus mengecam apa yang disampaikan oleh

Asmualidi, tapi satu hal yang penting adalah bagaimana membangun konsilidasi antar kader dengan kejadian seperti ini. Sebab apapun alasanya keputusan Musda partai tetap harus dipatuhi.

"Kader bisa tidak mematuhi keputu-

san partai, kalau ada Musda yang menganulir keputusan itu, jadi sepanjang itu keputusan Musda ya menjadi kewajiban bagi kader untuk mematuhinya, sampai kemudian ada Musda yang menganulir keputusan terdahulu, tapi kan itu tidak mungkin," tandas Fariduddin. (*)

NET

Calon Incumbent Berebut Dukungan PDIP KENDARI -- Rivalitas antara Buhari Matta (BM) dan Nur Alam (NA) untuk menjadi Gubernur Sultra periode 2013-2018 cukup sengit. Tidak hanya “perang” opini di media dan berebut simpati rakyat di lapangan, kedua tokoh ini juga bersaing memperebutkan dukungan berbagai partai politik, khususnya yang memiliki kursi di DPRD Sultra. Bupati Kolaka dan Gubernur Sultra ini selalu bersamaan mendaftar di Parpol yang membuka pendaftaran Cagub.

Nur Alam memang sudah punya PAN lalu disusul PKB, PBR dan Gerindra tapi itu dianggapnya masih belum cukup. Ia masih mengajukan permohonan dukungan ke beberapa parpol lainnya, seperti di PBB dan PDIP termasuk ke PNBK. Nah, Buhari Matta juga tak mau kalah. Dengan dukungan lima kursi, dari PPP dan Hanura, BM memang belum aman untuk mencalonkan diri, karena belum memenuhi syarat pencalonan.

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Terbit Sejak 10 Juni 2004 Dalam melaksanakan tugas Jurnalistik, wartawan Radar Sulbar dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima maupun meminta imbalan dari nara sumber

Makanya, ia juga ikut pendaftaran di parpol lainnya, guna melengkapi syarat dukunganya agar genap tujuh kursi. Uniknya, BM juga harus “bertemu” NA di penjaringan yang dilakukan PDIP dan PBB. Di parpol yang punya masing-masing dua kursi ini, keduanya bersaing mendapatkan tanda tangan pimpinan parpol itu. Khusus di PDIP, persaingan keduanya juga dimeriahkan La Ode Ida dan Ali Mazi, yang sampai saat ini memang belum jelas apa parpolnya, hanya menyatakan optimis. Menurut La Ode Ota, Ketua Desk Pilkada PDIP Sultra, penjaringan di partainya memang sudah tuntas 30 April lalu dan telah ada empat Cagub yang mengembalikan formulir pendaftaran. Mereka adalah Nur Alam, Buhari Matta, Ali Mazi dan La Ode Ida. Ke empat nama itu kini sudah dikonsultasikan ke DPP, guna memperoleh rekomendasi dukungan.

Mengingat suara daerah khususnya suara 12 DPC se-Sultra juga menja-

di bahan pertimbangan, bagi penentu keluarnya rekomendasi usungan yang akan diputuskan DPP, menurut La Ode Ota, dalam waktu dekat pihaknya juga akan melakukan rapat koordinasi (Rakor) DPC membahas Pemilukada.

"Kami rencanakan tanggal 6 Mei Rakor Pemilukada tersebut akan kami helat, yang mana hasil Rakor tersebut akan kami sampaikan ke DPP sebelum DPP mengambil keputusan siapa Cagub yang layak diusung," jelasnya sambil merinci keempat Cagub yang telah mengembalikan berkas tersebut, sama-sama intens menjalin komunikasi dengan PDI-P. Kriteria mendasar ungkap Wakil Ketua Bidang Politik dan Hubungan antar Lembaga DPD PDI-P Sultra ini, yang menentukan diusungnya Cagub tersebut yaitu soliditas terbaik berdasarkan hasil survey internal PDI-P Sultra, melalui salah satu lembaga survey independen.

"Yang paling penting dimiliki

Cagub PDI-P yaitu ideologi, bagaimana memperjuangkan trisakti meliputi mendorong kedaulatan politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dengan menghargai kearifan lokal," ungkapnya.

Mengenai prioritas kader yang diusung, La Ode Ota menegaskan sama seperti partai lainnya, PDI-P tentunya mengutamakan kader, tetapi jika tidak terdapat kader yang berinisiatif maju di Pilgub, maka pihaknya akan memberikan suara partai kepada figur sesuai kriteria partai, tentunya dengan komitmen kepedulian terhadap pengembangan PDI-P kedepannya.

"Banyak kader PDI-P yang berkualitas misalnya Ketua DPD PDI-P Sultra, Ir Hugua, hanya saja beliau tidak tertarik menjadi gubernur dan memilih membesarkan Kabupaten Wakatobi dengan jabatan bupati yang diembannya. Selain itu menurut para kader, Pak Hugua layaknya jadi menteri saja," tegasnya. (jpnn)

PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT, Pembina: HM Alwi Hamu, H Syamsu Nur, Komisaris Utama: H Andi Syafiuddin Makka, Komisaris: HM Subhan Alwi, Irwan Zainuddin Direktur: Naskah M. Nabhan, Wakil Direktur Pemasaran: Muhammad Ilham, Penasehat Hukum: Ridwan J. Silamma, SH. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Naskah M Nabhan, Wakil Pemimpin Redaksi/Wakil PenanggungJawab: Muhammad Ilham, Redaktur Pelaksana: Sudirman Samual Redaktur: Muh. Amri Makkaruba, Chaerul Marfan, Dewan Redaksi: Naskah M. Nabhan, Muh. Ilham, Sudirman Samual Reporter: Jamhur Anjasmara, Syamsuddin Rahman, Syamsuddin HB, Hasan Basri, Muhammad Sholihin, Juniardi, Layouter/Desain Grafis: Shofiandhy BT, Irwansyah HB, Rahmat, Hendra, IT - Website: Muh. Ridwan Alimuddin, Chalid Mawardi.

Keuangan: Yuli Sulianti (Manager), Virra Eka Fitra Sari, Iklan/Sponsorship: Mawarni Simargolang (Manager), Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman.

Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138, Majene: Jl. Gatot Subroto, Pusat Pertokoan Majene Lt. 2 Telp. 0422-22123 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin M), Makassar: Graha Pena, Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Telp. 0411-5238913/085299874232 (Agussalim), Jakarta: Jl. Kebayoran Lama No. 17, Telp. 021- 5322632 (Andi Syamsuri), Surabaya: Jl. Pasar Kembang Ruko Green Flowers Blok B1 No. 20 Surabaya, Telp.081342763676 (Sukri) Percetakan: PT Fajar Utama Intermedia Cabang Sulbar. Harga Langganan: Rp 65.000/Bulan, Harga Eceran: Rp 3.000/Eksamplar. Harga Iklan: Iklan Umum/Display: Berwarna (FC) Rp25.000/mmk, Hitam Putih (BW) Rp15.000/mmk, Iklan Reguler Rp 6.000/mmk, Iklan Duka Cita Rp 8.000/mmk, Iklan Mungil (FC) Rp 4.000/mmk, Iklan Mungil (BW) Rp 2.000/mmk, Iklan Kolektif Rp1 juta/ ktk, Iklan Baris Rp 5.000/baris, Radar Society: 1/2 hal. Rp 5.000.000, 1 hal. Rp 10.000.000.

Rekening Bank: PT. Radar Sulawesi Barat, BRI Cabang Mamuju, No. 0218-01-012598-50-9

PARLEMENTARIA

Rubrik Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar

RADAR/JHAMHUR ANJASMARA

DISKUSI. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar, Abd Muin Saleh, Fariduddin Wahid, Nahar Bakri, dan Tanda sering memanfaatkan waktu senggang untuk mendiskusikan setiap dinamika yang berkembang di lembaga DPRD.

6 Opini Pendidikan di Tanah Air dalam Sebuah Renungan Oleh: Putera Astomo Dosen di Sulbar

SETIAP tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Bangsa Indonesia bangkit melalui pendidikan. Pendidikan menjadi unsur terpenting untuk membangun peradaban dan karakter suatu bangsa dan negara.

Pendidikan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat dalam setiap diri pribadi manusia. Setiap warga negara berhak memeroleh pendidikan tanpa kecuali. Dan kewajiban negara untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak pendidikan bagi setiap warganya.

Di dunia internasional, pasca berakhirnya Perang Dunia II, menempatkan aspek pendidikan menjadi kunci untuk membangun peradaban berbangsa dan bernegara. Hal ini terbukti dengan lahirnya Declaration of Human Rights Tahun 1948 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi bahwa setiap orang berhak mendapat pengajaran. Pengajaran harus dengan percuma, setidak-tidaknya dalam tingkatan rendah dan tingkatan dasar. Pengajaran sekolah rendah harus diwajibkan. Pengajaran teknik harus terbuka bagi semua orang dan pengajaran tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kecerdasan.

Di Indonesia sendiri memahami pembukaan UUD 1945 alinea keempat bahwasanya salah satu cita-cita bangsa Indonesia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, alinea keempat pembukaan UUD 1945 sudah menjadi acuan dasar yang kemudian tertuang dalam pasal-pasalnya

khususnya mengatur aspek pendidikan.

Maka, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Negara Indonesia menjadi aktor terpenting untuk menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh rakyatnya, tanpa terkecuali. Negara bertanggungjawab memberikan jaminan perlindungan terhadap hak pendidikan bagi setiap warga negaranya. Pernyataan ini ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang berbunyi bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undangundang. Selanjutnya, dalam ayat (4) yang berbunyi bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Terakhir ayat (5) yang berbunyi bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Selain pasal 31 UUD 1945 menjadi landasan yuridis untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, berbagai regulasi lainnya dibidang pendidikan dibentuk sebagai aturan pelaksana teknis UUD 1945, seperti terbentuknya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan sebagainya.

Pertanyaannya adalah apakah dari serangkaian kebijakan hukum (legal policy) dibidang pendidikan ini telah membuktikan Negara Indonesia sudah sukses dan berhasil memajukan dunia

warning Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan

RADAR SULBAR

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Pasang IKLAN Atau Tidak Terima KORAN Hubungi: Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman.

Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend.

Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138 Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin.M), PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT

Rp 65.000

/Bulan

pendidikan?

Perenungan terhadap dunia pendidikan di tanah air dapat dimulai dari kecermatan kita melihat dunia nyata terkait dengan aspek pengelolaan pendidikan itu sendiri. Dunia nyata itu menggambarkan bahwasanya pendidikan masih sebatas formalisasi dan formulasi yang belum memperlihatkan sebuah hasil yang baik dan membanggakan hati kita.

Perkembangan dan kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)yang sangat pesat memang menjadi sebuah batu loncatan untuk menggapai pendidikan yang baik. Namun praktiknya kemajuan Iptek di dunia ini disalahgunakan untuk mencapai tujuan yang sungguh sia-sia belaka.

Anak-anak yang putus sekolah lantaran kesulitan ekonomi sehingga memutuskan untuk lebih baik membantu kedua orang tuanya di sawah, anakanak jalanan yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ikut mengemis di jalanan, tawuran antar pelajar yang pada akhirnya menimbulkan korban, banyak TKW yang seharusnya menjadi tenaga kerja dan berbekal pendidikan yang baik di luar negeri justru dijadikan sebagai PSK. Keterlibatan remaja dalam kasus narkoba, anak SD sampai SLTA sudah mulai melihat VCD Porno, dan lain sebagainya. Gejala-gejala sosial seperti inilah yang kemudian mematikan dunia pendidikan yang sesungguhnya, yaitu menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berkarakter madani.

Belum lagi ditambah dengan masalah kebijakan negara (state of policy) dalam hal ini pemerintah membangun sistem pendidikan melalui paket Ujian Akhir Nasional (UAN) untuk tingkat SD, SLTP, dan SLTA. Paket UAN yang diandalkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM justru menjadi sesuatu hal yang menimbulkan kontradiksi dikalangan masyarakat karena menimbulkan rasa takut dan

Pengirim naskah artikel/opini/SdP harus melampirkan foto copy identitas dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Tulisan diterima dalam bentuk flash disk/disket. naskah tulisan/opini minimal 4 halaman.

RADAR SULBAR Jumat, 4 Mei 2012

Tajuk

khawatir orang tua maupun anakanaknya ketika tidak lulus dalam UAN. Konsep UAN berkutat atau hanya bermain pada angka-angka. Angka-angka tersebut menjadi suatu target kelulusan yang mutlak harus dipenuhi oleh setiap siswa. Setiap tahun akademik, angka kelulusan UAN selalu ditingkatkan sehingga karena dasar ketakutan dan kekhawatiran para siswa pada saat pengumuman kelulusan banyak siswa yang tidak lulus ujian. Ironisnya ketidaklulusan ujian sangat berdampak terhadap perkembangan kejiwaan dan mental anak-anak sekolah.

Praktek pungutan liar (pungli) di berbagai sekolah masih banyak dijumpai dalam rangka membayar biaya sekolah. Anak-anak yang tidak mampu dipaksa untuk melunasi pembayaran sekolah dengan ancaman siswa yang belum lunas pembayaran sekolahnya tidak dapat mengikuti ujian semester.

Belum lagi, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya diperuntukkan untuk membantu siswa yang tidak mampu menjadi ladang praktek untuk menyalahgunakannya demi kepentingan pribadi oleh pihak sekolah.

Gambaran-gambaran kenyataan diatas sepatutnya dijadikan bahan lembaran evaluasi bagi kita semua sebagai rakyat Bangsa Indonesia untuk menyelesaikan berbagai problematika dalam penyelenggaraan pendidikan di tanah air. Kita jangan mudah didikte oleh Negara lain yang ingin mencoba membangun sistem pendidikan yang belum tentu sesuai dengan ciri khas dan karakter Bangsa dan Negara Indonesia.

Oleh karena itu, Hari Kebangkitan Nasional menjadi hari teristimewa bagi Bangsa dan Negara Indonesia. Tantangan semakin berat menanti di masa yang akan datang. Mengawali langkah kita dengan sebuah perenungan yang panjang dengan cara menatap, berpikir, dan bertindak nyata untuk membangkitkan dan membangun pendidikan yang berkualitas dan berkarakter secara moral. (*)

Artikel dapat dikirim via email:radarsulbar01@gmail.com

Membenahi Manajemen Pengurusan KTP DAHULU urusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidaklah rumit. Semua selesai di tingkat kecamatan. Camat sebagai ujung tombak pemerintahan kota dianggap paling tahu kondisi wilayahnya masing-masing.

Lalu zaman pun berganti. Urusan penduduk dianggap tidak lagi mampu diatasi kecamatan saja. Diperlukan pula sebuah dinas khusus-yang sudah pasti menyedot anggaran negara/daerah-bernama Disdukcapil.

Artinya pekerjaan teknis camat pun berkurang lebih dari 50 persen sejak kewenangan pengurusan KTP dipusatkan di Disdukcapil.

Pemda mengira dengan diurus khusus oleh dinas khusus pula tentu urusan makin lancar. Namun yang terjadi sebaliknya. Dinas yang dibiayai dengan uang rakyat itu ternyata tidak mampu berperan mempermudah urusan rakyat yang telah menggajinya lewat APBD dan APBN. Urusan kian tambah rumit.

Meski gaji untuk dinas kependudukan dan catatan sipil dan seluruh personilnya tidak pernah telat tetapi pekerjaan mereka menyelesaikan KTP publik justru sebaliknya, yakni telat berkepanjangan.

Ada yang di resi (tanda selesai) pengurusannya sejak bulan Februari lalu hingga saat ini tidak selesai. Bayangkan tiga bulan kartu indentitas yang menjadi hak publik tidak mampu diberikan oleh penyelenggara pemerintahan yang digaji dengan uang rakyat itu.

Alasannya klasik yakni kehabisan blangko. Sungguh ironis manajemen KTP kita di abad ke 21 ini. Setiap hari kita mendengar, membaca dan melihat publik berdesakan di kantor camat demi sehelai identitas yang entah kapan selesai itu.

Camat pun kena getahnya. Padahal yang punya gawe bukan camat namun dinas kependudukan yang kantornya jauh dari kantor camat. Akibatnya camat jadi limpahan kekesalan mereka yang tidak mengikuti perkembangan manajemen KTP yang rumit ini.

Bertambahnya umur mestinya bertambah juga pengalaman dalam melayani masyarakat. Namun sayang hal itu tidak terjadi di pelayanan publik paling mendasar yakni KTP/KK. Padahal porsi APBD untuk semua aparatur pelayanan publik tidak pernah berkurang bahkan bertambah.

Manajemen KTP perlu dibenahi. Jika perlu kembalikan saja lagi kewenangan itu kepada kecamatan agar menghemat anggaran daerah dan pelayanan lebih maksimal. Mengapa tidak? (rp)

IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL

LOWONGAN KERJA Sebuah Perusahaan yang bergerak di Bidang Otomotif, membutuhkan Karyawan dgn posisi sbb: 1.Servise Manager 2.Sales Consultan 3.Administrasi Persyaratan: 1.Pria/Wanita Usia Max 27 Thn. 2.Pendidikan Minimal D3/S1 3.Memiliki Kendaraan Pribadi dan Sim C/A 4.Mampu Bekerjasama dlm Team Work 5.Mampu Bekerja dibawah Tekanan 6.Berpengalaman dibidangnya Apabila anda berminat,segera kirim atau antar langsung Lamaran, Foto & Identitas terbaru,CV. Ke Alamat PT.Megahputra Sejahtera Cab. Polman. Paling Lambat 10 Hari Setelah Iklan Terbit PT . MEGAHPUTRA SEJAHTERA POLMAN JL.A.YANI NO. 200 POLEWALI TELP. 0428-2410975

Office: Jl. Dr. Ratulangi No.3 Pekkabata Polewali Mandar Sulbar Telp: 0428-22284 E-mail: st933fm@telkom.net

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat Pasang IKLAN Atau Tidak Terima KORAN Hubungi: Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman.

Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138 Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin.M), PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT

Rp 65.000

/Bulan

RADAR SULBAR JUMAT 4 MEI 2012

Langkah Obed Sudah Tepat LANJUTAN HALAMAN 1

Diakui Irman, polemik kepemimpinan Mamasa merupakan kejadian yang unik di Indonesia. Ia mengaku baru kali ini mendengar adanya kepala daerah yang diberhentikan dan meminta jabatannya dikembalikan.

Seperti diketahui, pencopotan jabatan Obed oleh Mendagri, berdasarkan atas putusan vonis Kasasi Mahkamah Agung (MA). Sejalan dengan itu, Mendagri lalu mengangkat Wabup Ramlan menjadi bupati.

Namun, kemudian Obed meminta Peninjauan Kembali (PK) dan dikabulkan oleh MA. Putusan PK MA, menyatakan Obed tidak bersalah dan berhak atas rehabilitasi nama baik.

Atas dasar inilah Obed menuntut jabatannya dikembalikan.

Upaya Obed mengguat ke PTUN juga mendapat apresiasi dari pengamat hukum asal Sulawesi, Asdar Thosibo.

Sikap ini dianggap lebih baik, dibanding melakukan aksi-asksi anarkis di daerah yang hanya akan menelan kerugian materi dan korban dari masyarakat.

"Hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Ini lebih baik untuk mendapat kepastian hukum ketimbang aksi-aksi anarkisme. Sudah tepat langkah Obed itu," ucapnya.

Pastinya, kata dia, Mendagri mengeluarkan SK berdasarkan hukum dan ketentuan berlaku.

"PTUN akan menguji, salah tidaknya putusan Mendagri. Biasanya keputusan hukum MA akan dikaitkan dengan tata cara keluarnya SK tersebut," tandas Asdar.

Sidang perdana gugatan ini telah dilangsungkan Rabu lalu. Rencananya sidang lanjutan akan bergulir pekan depan dengan agenda mendengarkan jawaban dari para tergugat, yakni, pihak Mendagri dan Bupati Mamasa Ramlan. (rul/fmc)

DPRD Desak LKPj Gubernur LANJUTAN HALAMAN 1

Namun dengan kondisi ini, Arifin meyakini akan terjadi keterlambatan pembahasan sehingga juga berefek pada terhambatnya dewan dalam menggelar kunjungan lapangan.

"Saya hanya berharap ini dapat menjadi perhatian serius dari Pemprov Sulbar dan segera merampungkan LKPj itu. Banyak hal yang perlu dibahas secara bersama dan dengan waktu memadai sehingga apa yang kita kerjakan dapat maksimal hasilnya," kunci Arifin. (dir)

Pekan Depan, Polisi Periksa Kontraktor LANJUTAN HALAMAN 1

Kasat Reskrim Polres Majene, AKP Jubaidi, Kamis 3 Mei, mengaku telah memintai keterangan dari tiga orang saksi, yaitu Faizah (24) anak dari Adnan (40) supir AVP yang tewas saat kejadian. Zakira (33) pemilik mobil APV dengan nomor pilisi DD 1654 NB, serta Mustamin (42) salah seorang pengendara motor yang turut jadi korban "Kami telah mendapatkan keterangan dari tiga orang saksi yang akami periksa beberapa waktu lalu," ungkap AKP Jubaidi.

Dijelaskan, pihak Polres Majene akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap saksi lainnya, rencananya Senin 7 Mei. Saksi yang akan diperiksa yakni pengawas proyek, Hamzah dari PU Bina Marga Sulbar. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan antara kelayakan pengerjaan dan situasi di lapangan.

Seluruh pengerjaan harus sesuai dengan petunjuk teknis, jika tidak sesuai maka akan menjadi menguatkan kejadian tersebut merupakan bagian dari kelalaian.

"Kami membutuhkan ketengan dari saksi ahli, sebab saat pengerjaan tentu ada petunjuk standar yang dipedomani. Kita ingin mengetahui apakah proses pengerukan tebing dijalankan sesuai petunjuk atau tidak," ungkapnya Menurutnya, setelah keterangan dari para saksi dinilai cukup, maka Polres Majene akan memeriksa kontraktor yang mengerjakan proyek di lokasi kejadian yang rencananya akan dilakukan pada Senin 14 Mei mendatang.

AKP Jubaidi, mengaku bila pada proses penyelidikan yang dilakukan nantinya terdapat unsur yang memenuhi human error, seperti tidak adanya rambu peringatan yang dipasan, personil yang disiagakan untuk mengatur lalu lintas, maka pihak kepolisian akan menentukan siapa tersangkanya dan menjerat dengan KUHP pasal 359, karena kelalaian menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, sehingga diancam hukuman maksimal 5 tahun, dan KUHP pasal 360, karena menyebabkan orang lain terluka, dengan ancaman hukuman satu tahun.

AKP Jubaidi, menghimbau kepada para pengguna jalan yang akan melintas di sekitar lokasi longsor pada jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Tubo Sendana, untuk tetap berhatihati sebab potensi longsor di daerah tersebut cukup tinggi.

Namun, saat ini Polres Majene masih menempatkan beberapa orang personil untuk mengatur arus lalulintas di jalan tersebut, sebab kemungkinan longsor susulan kembali terjadi, apalagi bila yang lewat mobil yang berukuran besar, effek dari getaran tanah ketika mobil berukuran besar lewat akan berpengaruh terhadap kondisi tanah. (mg4/mkb)

Sambungan 7 KPK Blokir Rekening Angie JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memblokir rekening milik tersangka kasus suap pembangunan wisma atlit dan Kemendikbud, Angelina Sondakh, Kamis, 3 Mei. Pemblokiran ini menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi

diperlukan untuk proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. "Pemblokiran ini dalam rangka KPK melakukan penyidikan kasus yang diduga terjadi penerimaan sesuatu atau janji," kata Johan Budi.

Hanya saja Johan belum mau mengungkap berapa re-

kening Angie yang diblokir tersebut dan berapa nilainya.

Johan hanya mengatakan dugaan penerimaan sesuatu ini terkait dengan pembahasan anggaran di Kemenpora dan Kemendiknas tahun 2010-2011.

"Ada dugaan yang bersangkutan (Angelina Sondakh) menerima dana dalam pembahasan anggaran Kemenpora dan Kemendiknas," tambah Johan Budi.

Sebelumnya dari hasil pemeriksaan Kamis, 3 April, yang diungkapkan pengacara

Angie, Teuku Nasrullah, ada rekening punya anaknya Angie sebesar Rp.60 juta, kemudian sebesar 10 ribu US Dollar atas nama Angie, dan satu rekening gaji dari DPR di Bank Mandiri berisikan sekitar Rp.50 juta. (jpnn)

ka sudah melewati tahap verifikasi dan validasi. Artinya syarat-syarat honorer tertinggalnya sudah terpenuhi. Hanya karena masalah sumber pembiayaannya saja hingga mereka tidak masuk K1," jawabnya.

Meski honorer K1 berpeluang dimasukkan ke K2, namun Tumpak menegaskan, bagi yang masa pengabdiannya di atas 2005 tetap tidak bisa.

Sebab, syarat utamanya harus yang SK-nya paling akhir per

2005.

"Nanti dalam pengaduan akan ketahuan mana honorer K1 yang TMK karena pembiayaan atau faktor manipulasi. Kalau karena manipulasi data, jelas tidak bisa dimasukkan kategori honorer tertinggal," terangnya.

Dengan pengalihan K1 ke K2, otomatis honorernya harus mengikuti seleksi lagi.

Sesama honorer K2 akan mengikuti serangkaian tes sebelum diangkat CPNS. (jpnn)

Honorer K1 Bisa Digeser Jadi K2 JAKARTA--Honorer kategori satu (K1) yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria (TMK) berpeluang dimasukkan ke K2. Dengan catatan, alasan TMK-nya karena faktor pembiayaan.

"Kalau ditanya mungkinkan honorer K1 menjadi K2, jawabannya ya bisa saja. Asalkan honorer K1 yang TMK itu karena masalah pembiayaan saja," kata Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat di

Jakarta, Kamis 3 Mei. Untuk diketahui, tenaga honorer yang masuk kategori 1 sesuai dengan PermenpanRB Nomor 5 tahun 2010, adalah tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintahan terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari 2005, secara terus menerus. Dan, pembiayaan honornya dibiayai langsung oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) atau APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara). Sedanag tenaga honorer K-2 ini, kebanyakan adalah tenaga honorer sekolah dan sejenisnya. Biasanya mereka digaji lewat sumber dana lain, seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah), honor sekolah dan lainnya. Peralihan honorer K1 menjadi K2 menurut Tumpak justru akan semakin mudah. Sebab honorernya tidak perlu mengisi formulir pendataan K2 lagi.

Mengapa? "Karena mere-

Diparkir di Pekarangan, Motor Polisi Raib JAYAPURA - Kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) di Abepura kembali terjadi. Kali ini menimpa seorang anggota polisi.

Dari data yang dihimpun

Cenderawasih Pos (JPNN Group), korban dilaporkan kehilangan motor Yamaha Jupiter Z DS 5364 AK warna hitam yang diparkir di depan rumahnya di Jalan Woroth

Kali Acai, Distrik Abepura.

Dari laporan yang diterima polisi, korban mengaku malamnya memarkir motor di halaman rumahnya. Namun saat korban akan be-

rangkat dinas sekitar pukul 06.00 WIT, ternyata motornya itu sudah raib .

Kanit Reskrim Polsek Abepura, Iptu Heri Susanto, SH saat dikonfirmasi Cender-

awasih Pos membenarkan laporan tersebut. Kasus Curanmor ini menurut Kanit Reskrim, masih dalam upaya penyelidikan dan pelacakan petugas. (jpnn)

Cetak Pejabat, Didik Dulu Baru Duduk JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar menegaskan pentingnya program Pendidikan dan Latihan Pimpinan (diklatpim) ditingkatkan intensitasnya.

Jika dalam setahun hanya dua kali, ke depan menjadi empat kali. Hal itu untuk mendukung terealisasinya

konsep "didik dulu baru duduk". "Dari diklatpim diharapkan muncul agenagen perubahan dan menjadi penggerak reformasi birokrasi di instansi masingmasing. Karena itu sebelum menjadi pejabat harus didik dulu. Jadi bukannya kebalik, duduk baru didik,” ujar Azwar di Jakarta, Kamis 3 Mei. Dia menyebutkan, tahun ini pemerintah

berencana mengangkat sekitar 130 ribu CPNS, terdiri dari jalur regular dan dari honorer kategori 1.

Namun, instansi yang mengajukan usulan jabatan khusus dan mendesak lengkap dengan perhitungan jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja, hingga akhir Februari 2012 sebanyak 18

instan-si pusat dengan jumlah 37.575 CPNS, dan dua pemerintah daerah sejumlah 4.026 orang.

Dengan dilaksanakannya diklat analisis jabatan bagi 4.125 PNS, diharapkan bisa menjadi langkah besar dalam penataan kepegawaian secara nasional. “Hingga saat ini sudah terdidik sebanyak tiga ratus pegawai,” ujarnya.

Selain itu, dikemukakan

juga pentingnya diklat sejuta PNS, sebagai upaya meningkatkan kemampuan PNS. "Berbagai langkah ini sebagai bagian dari sembilan program percepatan reformasi birokrasi, yang merupakan penyederhanaan dari grand design reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dengan Perpres No 81 tahun 2010," pungkasnya. (jpnn)

Demokrat Tak Akan Cari Capres dengan Konvensi JAKARTA -- Partai Demokrat (PD) tak mengenal mekanisme konvensi dalam menentukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Karenanya Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Komunikasi dan Informasi, Ruhut Sitompul, menyayangkan sikap anggota Dewan Pembina PD, Achmad Mubarok, yang mewacanakan mekanisme konvensi untuk menjaring capres dari partai berlambang bintang mercy

itu. "Saya tidak mengerti alasan Pak Mubarok mengeluarkan pernyataan bahwa sebaiknya Partai Demokrat menggunakan mekanisme konvensi untuk menjaring capres PD," kata Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 3 Mei. Ruhut juga menyayangkan pernyataan Mubarok sebagai Anggota Wanbin yang tidak memahami Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PD soal penentu-

an capres. Sebab, capres PD ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.

"Sebagai anggota Dewan Pembina, Pak Mubarok harus mengetahui bahwa aturan main untuk menentukan capres itu melalui melalui keputusan Majelis Tinggi. Bukan hanya capres tapi juga bupati walikota gubernur semuanya lewat mekanisme dan pembicaraan majelis tinggi yang sembilan orang itu," kata Ruhut.

Anggota Komisi III DPR itu menegaskan, semua kader dan pengurus DPP PD sebenarnya tidak memiliki wewenang untuk membicarakan capres dari partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Terlebih, tegas dia, jika kader tersebut bukan anggota Majelis Tinggi PD. "Rasanya sudah seringkali ditegaskan bahwa PD baru akan menentukan capres itu nanti di tahun 2013. Saya rasa semua kader juga tahu hal itu,”

tegas Ruhut. Sebelumnya Mubarok mengatakan, PD tidak memiliki kader yang pantas untuk maju sebagai capres. Karenanya Mubarok mengusulkan agar PD mengelar konvensi. Dengan konvensi, PD membuka peluang bagi kader maupun tokoh dari luar PD untuk bertarung mengisi kursi capres. "Kita akan gunakan konvensi, siapapun boleh ikut serta. Kita belum tentu memilih dari dalam,” ujar Mobarok. (jpnn)

Tugas BKDD hanya mengumumkan hasilnya," imbuh Ansar.

Dikatakannya, selama 14 hari masa sanggahan sejak nama honorer K1 yang lolo verifikasi diumumkan baik melalui media cetak maupun papan pengumuman, tidak ada yang menyampaikan keberatan atas nama yang lolos tersebut. Namun, banyak sanggahan masuk justru mempertanyakan

ketidaklulusan beberapa nama lain.

"Banyak sms (Short Message Service,red) yang masuk, kenapa si A atau si B tidak lulus. Setelah kami cek langsung ke Jakarta, ada yang memang berkasnya tidak masuk dan ada juga yang tidak lengkap sesuai daftar ini," kata Ansar sambil menunjukkan daftar dari BKN Pusat kepada Radar. (*)

menolak RUU Pendidikan Tinggi (Dikti), menolak penerapan BLU di perguruan tinggi, pendidikan gratis untuk rakyat. Selanjutnya, menyita harta koruptor untuk anggaran pendidikan, merealiasikan anggaran 20 persen untuk pendidikan,

dan penghapusan kebijakan SBI/RSBI. Tak hanya di Jakarta, kritikan terhadap perkembangan pendidikan tanah air, juga berlangsung di daerah lainm seperti, Malang, Semarang, Medan, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. (rul/fmc)

Sulbar. Kami pertanyakan dan semua kami cek kembali, apakah sudah tepat sasaran," cetusnya.

Salah satunya adalah keberadaan tujuh unit kapal tangkap yang dipruntukkan bagi nelayan se-Sulbar.

Hendra memang telah mempertanyakan alokasi bantuan tahun 2011 tersebut.

"Alhamdulillah sudah ada

laporannya, dimana saja kapal-kapal itu ditempatkan.

Sebelumnya kan memang tidak ada laporannya. Ini juga menjadi tanggung jawab kami," paparnya.

Bantuan kapal nelayan ini merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat Sulbar yang kemudian ia lanjutkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (rul/fmc)

Mayoritas K1 Terkendala SK 2005 Asli LANJUTAN HALAMAN 1

belum dapatkan jawaban," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Sulbar, Ansar Nur Hasanuddin, kepada Radar Sulbar saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis 3 Mei. Ansar menyatakan, kelulusan 65 honorer K1 yang telah diumumkan itu merupakan hasil verifikasi murni dari BKN Pusat.

Tidak ada campur tangan atau intervensi dari Pem-

prov Sulbar, apalagi untuk menentukan sendiri honorer yang lulus.

Hal ini ditegaskan untuk memberikan keyakinan kepada honorer yang masih terganjal dan tidak terakomodir dalam pengumuman K1. Untuk itu, Ansar juga berharap kepada pihak yang merasa belum puas dengan hasil itu untuk menanyakan langsung ke pihaknya agar mendapatkan jawaban

secara jelas.

"Pemberkasan memang dilakukan di povinsi, tapi kami langsung kirim ke BKN Pusat untuk diverifikasi dan validasi. Hasil dari kegiatan itu murni merupakan keputusan BKN Pusat yang diserahkan oleh BKN Kantor Regional IV Makassar kepada seluruh provinsi dan kabupaten/ kota di bawah wilayah kerja kanreg IV pada 4 April lalu.

Kemendikbud Jadi sasaran Demonstrasi LANJUTAN HALAMAN 1

Dalam aksinya, mahasiswa dengan tegas menyuarakan penolakan komersialisasi pendidikan yang dinilai.

"Tuntutan terhadap Mendikbud M Nuh, adalah komersialiasi pendidikan, transparansi anggaran dana pendidikan, serta pendidi-

kan yang memihak rakyat," Ucap salah seorang perwakilan mahasiswa, Rabu 2 Mei. Aksi penolakan komersialisasi pendidikan nasional juga datang dari mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Dalam rilisnya, Ketua PMII Haeruddin, memaparkan, hadirnya RUU PT sangat berkaitan dengan kepentingan kapitalisme monopoli internasional.

Massa PMII ini juga melayangkan beberapa tuntutan lain. Diantaranya,

Hendra Perjuangkan 100 Desa Sasaran PPIP LANJUTAN HALAMAN 1

Program PPIP secara khusus diperuntukkan membangun sarana infrastruktur dan perekonomian masyarakat desa, seperti jalan dan irigasi. Anggaran sebesar Rp250 juta merupakan bantuan langsung masyarakat desa.

Untuk Sulbar, kata Hendra, akan tersalurkan secara merata. Ia tidak menginginkan adanya

perbedaan diantara daerahdaerah di provinsi termuda itu.

"Bukan hanya untuk satu dua kabupaten, harus merata. masyarakat kita kan semuanya yang ada di Sulbar," imbuhnya.

Untuk itu, ia berharap masyarakat desa tidak segansegan memberikan laporan jika menemukan adanya masalah atau pelanggaran

terkait batuan dari pemerintah pusat tersebut.

Hendra juga mengaku akan terus mengontrol realisasi program pembangunan yang telah ia perjuangkan untuk Sulbar.

Seperti yang telah dilakukannya dalam beberapa pekan belakangan.

"Waktu reses, kami juga lakukan verifikasi bantuanbantuan yang masuk ke

8

RADAR POLEWALI

Pilkades Empat Desa Digelar Juli POLEWALI -- Pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) pada empat desa rencananya akan dihelat awal Juli mendatang. Empat desa yang akan melaksanakan Pilkades yakni, Desa Tapua Kecamatan Matangnga, Desa Karama Kecamatan Tinambung, Desa Tamanggalle Kecamatan Balanipa dan Desa Pappandangan Kecamatan Anreapi.

Dalam memantapkan Nadjamuddin Ibrahim pelaksanaan Pilkades, Wakil Bupati Polman Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) menggelar rapat panitia pilkades di Aula SLB. Rapat ini dibuka Wakil Bupati Polewali Mandar, Nadjamuddin Ibrahim. Dalam kesempatan ini Nadjamuddin meminta kepada panitia pilkades dan semua pihak yang terkait dengan pilkades mulai dari tingkat desa hingga ke kabupaten berlaku netral, dan melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang ada.

"Pilkades sangat rentan dengan kekisruhan.

Untuk itu, panitia jangan sekali-kali menyimpang dari aturan yang ada. Demikian pula peserta yang akan maju sebagai calon kades untuk tidak berlaku curang kepada calon lainnya. Permasalahan yang terjadi selama ini diharapkan bisa diminimalisir sehingga pemilihan bisa berjalan demokratis," tandas Nadjamuddin.

Pasca pilkades, juga disarankan bisa secepatnya dilakukan pelantikan sehingga pelantikan tidak perlu menunggu lebaran. Sementara itu, Staf Ahli Bidang Hukum Pemkab Polman yang juga merupakan Mantan Kepala BPMPD, Akmal Hidayah menyampaikan agar sekiranya panitia betul-betul memeriksa ijazah balon kades dengan baik. Panitia juga ditekankan untuk bersifat netral dan jangan sampai diintervensi oleh politik karena hal itu sangat rawan terjadi. "Kalau pilkades empat desa ini bisa berjalan dengan aman, kedepan pelaksanaan pilkades juga bisa berjalan aman, apalagi setelah pilkades empat desa tersebut masih sangat banyak desa yang menanti untuk digelar pilkades," tandasnya. (afr/mkb)

Dana Pendampingan PNPM MPd

Pemkab Telah Kucurkan Rp29 M POLEWALI -- Bentuk komitmen Pemkab Polewali Mandar terhadap pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) dalam bentuk penyediaan dana pendamping mulai tahun 2005 hingga 2012 telah dikucurkan sebesar Rp29 M lebih.

Hal tersebut disampaikan Wabup Polewali Mandar, Nadjamuddin Ibrahim saat membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Pemda pada PNPM MPd yang berlangsung di Hotel Ratih Polewali, Selasa lalu. Nadjamuddin Ibrahim menyebutkan, untuk APBN dan APBD hingga tahun 2012 telah kucur sebesar Rp189 miliar lebih. "Anggaran penanggulangan yang cukup besar tersebut sejalan dengan hasil yang telah dicapai program ini khususnya dalam rangka pembangunan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan serta peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat melalui fasilitas dana bergulir kelompok," kata Nadjamuddin. Ia menegaskan agar senantiasa memaksimalkan pemeliharaan masing-masing dan pelestarian bahkan bersama mengupayakan peningkatan fungsi dan manfaat hasil-hasil tersebut yang merupakan aset pemerintah desa bersama masyarakat. (afr/mkb)

EKSEKUTIF

RADAR SULBAR Jumat, 4 Mei 2012

Bulan Ini Target Limpahkan Kasus Korupsi ke PN

Kejari Polewali dapat Warning EDITOR : AMRI MAKKARUBA POLEWALI -- Jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Polewali mendapat warning atau peringatan dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulselbar, Fietra Sany, pekan lalu saat acara Supervisi Penanganan Kasus Korupsi Pidana Khusus di Kejati Sulselbar. Pasalnya selama triwulan pertama tahun 2012, Kejari Polewali belum ada kasus korupsi yang ditangani naik dari penyidikan ke penuntutan serta dilimpahkan ke pengadialan untuk disidangkan.

Menanggapi adanya warning dari Kajati Sulselbar, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Saring SH, ketika dikonfirmasi mengatakan hal tersebut merupakan motivasi jajaran Kejari Polewali untuk maksimal dalam menangani kasus korupsi di Polewali Mandar. "Kami menang-

gapi warning Kajati merupakan motivasi dalam dalam penangan kasus korupsi di dearah ini. Kami berjanji dalam bulan ini ada satu kasus korupsi yang akan dinaikan dari penyelidikan ke penuntutan dan seterusnya dilimpahkan ke pengadilan," ujar Saring ketika dihubungi, Kamis 3 Mei kemarin.

Saring SH Ia berjanji dalam waktu Kajari Polewali dekat ini ada satu kasus yang dinaikkan ke penuntutan. Saring menyebutkan kasus PNPM akan segera di naikkan. Selain itu ada satu kasus sementara dalam penyelidikan (lidik) terkait pembanguan irigasi, tetapi Ia belum memberikan banyak informasi terkait kasus ini karena sementara

proses lidik. "Kami optimis beberapa kasus akan kami naikkan statusnya dalam triwulan dua. Pihaknya saat ini terus bekerja secara profesional dalam menangani setiap kasus.

Prinsip saya bekerja bagaikan air mengalir, jika ada peringatan dari pimpinan kita terima sebagai cambuk untuk maksimal dalam bekerja khususnya menangani kasus korupsi di daerah ini," terang Saring.

Ia juga menegaskan pihaknya tetap berkomitmen menuntaskan setiap kasus korupsi yang ditangani secara optimal termasuk meningkatkan kualitas dan kuantisas kasus yang ditangani," ujarnya. Sementara secara terpisah Ka-

sipidsus Kejari Polewali, M Rizal SH yang dihubungi secara terpisah juga membenarkan adanya terget penanganan kasus korupsi yang harus dituntaskan dalam triwulan kedua ini.

Pihaknya akan menaikan satu kasus dugaan korupsi dana PNPM, saat ini tinggal menunggu hasil audit yang dilakukan Inspektorat Polewali Mandar dalam menentukan kerugian negara dalam kasus tersebut.

"Posisi Kejari Polewali dalam triwulan kedua nanti akan naik menyusul telah diselesaikannya dua kasus korupsi dalam persidangan yakni kasus dana ADD dan dana pemilu legislatif 2009 di KPU Polman.

Termasuk Kejari Polewali dapat menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp1.7 miliar lebih dari dua kasus ini," tandas Rizal. (*)

DKR Sesalkan RSUD Tolak Jampersal POLEWALI -- Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Polewali Mandar salah satu lembaga dalam bidang pengawasan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sangat menyesalkan pihak RSUD Polewali yang menolak melayani pasien Jaminan Persalinan (Jampersal) khususnya yang akan dicecar atau seksio. Lontaran ini disampaikan Ketua DKR Polman, Mukhsin Fatta, Kamis kemarin. "Kami sangat menyesalkan sikap dokter RSUD Polewali atas penolakan menangani seorang pasien Jampersal bernama Nurasia Jamal, menurutnya penolakan terhadap menangani pasien merupakan hal yang sangat ironi atas harapan pemerintah pusat untuk memberikan fasilitas jaminan kesehatan gratis kepada warga miskin," terang Muksin.

Terkait Jampersal seharusnya pemerintah dalam hal ini RSUD Polewali berkewajiban menolong pasien Jampersal karena hal itu sudah ada aturannya. Sehingga atas kejadian yang menimpa Nurasia, Selasa malam, 1 Mei itu dinilainya merupakan salah satu pelecehan hak seorang warga miskin yang seharusnya mendapat pelayanan dengan baik. Anehnya lagi kata mukhsin mengapa klinik Miftah mampu menangani pasien ini sementara pihak RSUD tidak sanggup melayani padahal tenaga medis RSUD dan klinik Miftah saling berhubungan sehingga hal tersebut menimbulkan pertanyaan sesungguhnya ada apa dibalik semua ini.

Ia menambahkan, seharusnya tidak boleh ada perbedaan antara pasien miskin dan pasien umum. Sebab pada dasarnya orang masuk rumah sakit itu tetap dibayar. Bagi pasien umum dalam hal ini orang kaya membayar sendiri sementara orang miskin dibayarkan oleh negara baik melaui APBD ataupun melalui APBN. Hal itu sudah dijamin perundang undangan sehingga tidak ada alasan untuk menolak pasien Jampersal ataupun Jamkesmas dan Jamkesda.

"Apapun alasannya pihak RSUD maupun dokter tidak boleh mengabaikan hak masyarakat khusunya bagi orang miskin. Sebab hak mereka sudah dijamin oleh undang undang," tegas Muksin.

Terkait jasa pelayanan yang menjadi pemicu terhambatnya pelayanan Jampersal menurut Muksin sebaiknya sebagai seorang dokter yang sudah berstatus PNS tidak semestinya mempersoalkan masalah tersebut apalagi menyinggung soal besaran prosentase.

Lagian di RS dokter tetap mendapatkan jasa medik.

Sehingga kejadian seperti itu tidak boleh dibiarkan dan sudah seharusnya pihak RSUD berkewajiban menolong setiap pasien tanpa membedakan status. Sebagai abdi negara sudah sepantasnya memiliki tanggungjawab untuk memberikan pelayanan secara merata. (k2/mkb)

RADAR/AMRI MAKKARUBA

UGD. Gedung Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Polewali menjadi tempat pelayanan pertama pasien yang masuk ke rumah sakit.

5 Juni, Diklat Prajabatan CPNS 2010

Senjawati Tjaping Kabid Diklat BKDD Polman

POLEWALI -- CPNS yang dinyatakan lulus dalam formasi umum 2010 direncanakan mengikuti diklat prajabatan CPNS di Gedung PKP2A LAN Makasssar mulai 5 Juni mendatang. Pelaksanaan diklat tersebut akan diikuti oleh 78 orang CPNS golongan III dan 141 orang CPNS golongan II. Kabid Diklat BKDD Polewali Mandar, Senjawati Tjaping, Rabu, 2 Mei mengemukakan, sesuai jadwal yang diterima dari LAN Makassar, pelaksanaan diklat akan dimulai 5 Juni. Untuk pelaksanaan diklat tahun

ini semua biaya ditanggung oleh APBD, tidak lagi dilakukan sharing seperti tahun-tahun sebelumnya.

Untuk golongan III yang akan mengikuti diklat selama 24 hari, setiap peserta dianggarkan sebesar Rp5,5 juta, sementara golongan II selama 19 hari dengan anggaran sebesar Rp4,4 juta setiap peserta.

"Biaya pelaksanaan prajabatan semuanya ditanggung pemkab melalui APBD 2012. Berbeda pelaksanaan diklat prajabatan tahun sebelumnya dilakukan sharing dengan peserta," tandasnya. (afr/mkb)

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

RADAR/DIAN AFRIANTY

HARDIKNAS. Wabup Polewali Mandar, Nadjamuddin Ibrahim bersama Ketua DPRD Polman, Abdullah Tato dan unsur muspida saat peringatan Hardiknas yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Polman, Rabu, 2 Mei 2012.

PEMATERI. -- Wabup Polewali Mandar, Nadjamuddin Ibrahim saat menjadi pemateri pada pembekalan Praktek Profesi Keguruan (PPK) STAI DDI Polman yang berlangsung di Gedung PKK Polman, Kamis, 3 Mei 2012.

SPORT

RADAR SULBAR

JUMAT, 4 MEI 2012

MAMUJU

Agung Laksono

Bupati Mamuju, H Suhardi Duka, Sekab, H Habsi Wahid, Kapolres Mamuju, AKBP Darwis Hincing, menyaksikan pertandingan dari Balkon Stadion Manakarran, Mamuju, Kamis, 3 April 2012.

9 RADAR SULBAR

CUP 2012

Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

Bupati Mamuju , H Suhardi Duka

Kapolres Mamuju AKBP Darwis Hincing

Sekkab Mamuju/Ketua PSSI Mamuju H Habsi Wahid

Mamuju Cup 2012

Peluru FC Juara I, Supriadi Cetak Gol Terbanyak MAMUJU - Turnament sepak bola Mamuju Cup 2012 berakhir, Kamis 3 April. Peluru FC yang dilatih oleh Jufri berhasil menjuarai perhelatansepak bola Mamuju Cup 2012 dalam laga final dengan kesebelasan Pesat Tapalang yang digelar di Stadion Sepakbola Manakarra, Mamuju.

BUPATI MAMUJU H Suhardi Duka saat menyerahkan piala tetap kepada Tim Peluru FC sebagai juara I.

LAPORAN:

Andi Indra

Foto bersama panitia pelaksana turnament sepak bola Mamuju Cup 2012, usai pertandingan final

Foto bersama tim Peluru FC

ADVETORIAL

Wakil Direktur Radar Sulbar, Muhammad Ilham, mewakili Direktur Radar Sulbar Naskah M Nabhan, menyerahkan hadiah kepada penncetak goll terbanyak Mamuju Cup 2012.

Foto bersama tim Pesat Tapalang

Di partai final ini, pasukan Peluru FC akhirnya mewujudkan misi kemenangannya. Hal itu setelah mendulang dua gol tanpa balas atas Pesat tapalang. Dua gol kemenangan Peluru FC tersebut, berhasil ditorehkan melalui Alamsyah (13) pada menit ke 38 dan Iwan (7) pada menit ke 59.

Sementara, Pesat berada di posisi juara dua. Meski demikian, klub asal Kecamatan Tapalang ini tetap merasa puas dengan hasil permainan timnya. Apalagi, dalam record selama pertandingan, salah satu pemain Pesat yang merupakan tim besutan Muh Anwar Amin ini keluar sebagai pencetak gol terbanyak sebanyak tujuh gol yang diraih Supriadi, .

"Walaupun kita kalah, tapi tidak memalukan. Sebab,

kami juga mengantongi predikat gol terbanyak.

Kekalahan ini adalah motivasi untuk perbaikan pembinaan tim lebih agar lebih baik lagi dalam lagalaga yang akan datang,"kata Anwar, saat ditemui di Radar Sulbar.

Menurutnya, kekalahan yang dialami timnya adalah bentuk pembelajaran untuk lebih baik lagi.

Yang paling penting, bagaimana menjunjung tinggi sportifitas dalam bertanding.

"Mungkin ini akan menjadi evaluasi kami dalam membina anakanak menyambut eventevent yang akan datang,"kata Anwar Amin.

Sementara itu, pelatif

Peluru FC, Jufri, mengaku salut dengan hasil signifikan timnya dilapangan yang mempersembahkan kemenangan bagi Peluru FC. Namun, kemenangan tersebut kata Jufri, tidak membuat ia dan timnya merasa di atas.

"Kami tetap masih harus belajar agar ke depan bisa lebih baik lagi dalam pengembangan persepakbolahan di Mamuju yang akan datang,"ujar Jufri, saat usai pertandingan berlangsung.

Turnamen sepak bola Mamuju Cup 2012 tersebut diikuti oleh 48 club yang berasal dari berbagai kecamatan di Mamuju. Dibabak semifinal, empat tim yang lolos selain Peluru dan Pesat adalah PS Prima Putra (juara ketiga) dan Bone Raya (juara keempat).

Seleksi Tim Lebih Diperketat BUPATI Mamuju, Suhardi Duka, saat menutup turnament ini menyampaikan apresiasinya kepada panita yang telah menyelenggarakan event sekira sebulan dengan lancar dan kondusif.

Menurut Bupati, event ini merupakan pemanasan untuk pelaksanaan event lebih besar, salah satunya turnament sepak bola memperingati hari jadi Mamuju pada Juli mendatang. "Ini baru pemanasan

untuk event yang lebih besar yang akan datang," kata Suhardi.

Menurutnya, dalam rangka pembinaan olahraga yang lebih maju, kedepan pelaksanaan event sepak bola harus dilakukan lebih ketat lagi. Misalnya, dalam satu kecamatan, harus diikuti maksimal dua tim.

Hal itu guna memudahkan dalam melakukan seleksi tim yang akan dimasukkan dalam satu keseblasan di Mamuju. (*)

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

Sosialisasi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PPSDBS) Tahun Anggaran 2012

Pemberian Izin PUB, Maksimal Biaya Operasional 10 persen

Tampak Narasumber Daerah dari Polres Bpk AIPDA. Djamaluddin bersama moderator Bpk. Amrin S. Sos

MAMUJU -- Dalam pemberian izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB), penyelenggara diwajibkan membayar biaya operasional maksimal 10 persen dari hasil sumbangan yang terkumpul.

Pembiayaan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi maraknya PUB ilegal, karena kegiatan pengumpulan uang dan barang merupakan langkah untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental, agama, kerohanian, kejasmanian, pendidikan dan kebudayaan.

Selain itu, sebelum memiliki izin, pihak penyelenggara terlebih dahulu dikaji mengenai hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, maksud

dan tujuan pengumpulan sumbangan. Pihak penyelenggara PUB dapat diberikan izin dalam bentuk SK harus memuat ketentuan berupa jangka waktu dan wilayah penyelenggara, tata cara penyelenggara, penggunaan pembiyaaan penyelenggara dan batas wilayah meliputi luas atau wilayah pengumpulan sumbangan. Serta batas penyelenggara dilakukan selama 3 bulan dan bila perlu dapat diperpanjang paling lama satu bulan.

Menurut Ketua Pelaksana Bina Sosial (Binsos) Dinas Sosial Sulbar, Sudarmin, pengumpulan sumbangan yang dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang atau tidak sesuai dengan syarat yang telah

ditentukan dalam keputusan izin maka akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditetapkan dalam UU No 9 tahun 1961 tentang pengumpulan sumbangan . " PUB harus sesuai ketentuan yang berlaku, jika terjadi penyimpangan pihak penyelenggara dikenakan sanksi," kata Sudarmin kepada Radar Sulbar.

Adapun pengumpulan sumbangan yang tidak memerlukan izin yaitu bagi penyelenggara yang melaksanakan kewajiban hukum agama, amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat ibadah, dan hukum adat dan kebisaan, serta dalam lingkungan terbatas hanya kepada anggota dari suatu organisasi. (rp2/dir)

10

Kesehatan

RADAR SULBAR Jumat, 4 Mei 2012

Virus Zoonosis Ancam Kehidupan IPB Siapkan Pusat Kajian Pengendalian Zoonosis Nasional BOGOR – Penyakit-penyakit infeksius yang bersumber pada hewan (zoonosis) saat ini cukup mengancam kehidupan manusia. Avian influenza, rabies dan antraks adalah beberapa jenis penyakit zoonosis yang sangat berdampak bagi kesehatan masyarakat. Seperti dapat menyebabkan sakit, kecemasan, ketakutan bahkan yang lebih parah lagi dapat menyebabkan kematian.

Penyakit tersebut timbul sebagai dampak dari kerusakan lingkungan dan pemanasan global (global warm-

ing). Untuk itu, zoonosis penting menjadi perhatian .

“Penyakit zoonosis adalah penyakit yang menular dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya, yang baru muncul kembali dan sedang meningkat di dunia,” tutur Dosen IPB Heru Setijanto pada seminar nasional zoonosis di IPB International Convention Center (IICC), kemarin.

Menurutnya, pencegahan, pengendalian dan pemberantasan zoonosis yang paling efektif adalah dengan melakukan pengendalian di sumbernya, yaitu hewan. Melalui penerapan pendekatan induk semang-agen patogen-lingkungan dan pendekatan

musti disiplin ilmu.

Heru menambahkan, saat ini di dunia terdapat 1415 jumlah penyakit. Dimana 75 persen dari penyakit tersebut bersifat zoonosis. “70 persen dari penyakit zoonosis bersumber dari satwa liar. Dan itu perlu diwaspadai,” paparnya.

Ia menyebutkan, penanganan zoonosis sendiri sampai dengan saat ini dinilai masih belum tuntas. Hal itu disebabkan karena masih belum bersinergisnya pihak-pihak yang menangani permasalahan tersebut.

“Harus ada sinergisme antara dokter hewan dengan dokter. Kalau ini tidak tuntas, ya pasti tidak

akan selesai-selesai, selalu muncul permasalahan-permasalahan.

Flu burung saja belum selesai sampai sekarang, berarti harus kita cari dimana masalahnya,” jelas dia.

IPB dalam hal ini memiliki kompetensi di bidang pertanian dapat berperan penting dalam melakukan penelitian, pendidikan dan pengabdian masyarakat dalam bentuk pencegahan, pengendalian serta pemberantasan zoonosis.

Berdasarkan pemasalahan itu, Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) IPB mengusulkan untuk mendirikan sebuah Pusat Kajian Pengendalian Zoonosis Nasional. (jpnn)

Rubrik ini Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

Tinjauan Pencapaian Pembangunan Milenium (MDGs) Sulawesi Barat (2) Oleh : Wahyuddin, Muh. Saleh Bagian Sub Program dan Pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar Keadaan gizi masyarakat telah menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik, hal ini ditunjukkan dengan menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita atau balita dengan berat badan rendah, Sampai saat ini, provinsi sulawesi barat telah membuat kemajuan yang bermakna dalam upaya perbaikan gizi yang ditunjukkan dengan menurunnya penderita gizi buruk yang cukup baik selama kurun waktu empat tahun terakhir, tahun 2010 prevalensi balita “gizi burkur” menurun sebanyak 4 persen yaitu dari 25,4 persen pada tahun 2007 menjadi 20,5 persen

Target 1c. Menurunkan Hingga Setengahnya Proporsi Penduduk yang Menderita Kelaparan pada tahun 2010. Dengan melihat kecenderungan ini diharapkan target MDGs sebesar 15,5 persen dapat tercapai pada tahun 2015, berdasarkan hal tersebut, sasaran yang ditetapkan pemerintah provinsi Sulawesi Barat dalam draft RPJMD tahun 2011 -2016 adalah Menurunkan prevalensi Gizi buruk dari 20,5 pada tahun 2011 menjadi 15,4 pada tahun 2016.

Disparitas prevalensi kekurangan Gizi pada balita antarkabupaten masih memerlukan penanganan yang lebih efektif. pada tingkat provinsi prevalensi balita kurang gizi belum mencapai target MDG dan masih diatas ratarata nasional yaitu 18,4 persen.

Menurut data Riskesdas tahun 2007, disparitas antar kabupaten

dalam prevalensi balita kekurangan gizi pada balita berkisar 19,60 persen (Majene) sampai dengan 39,10 persen (Mamuju utara). Seperti terlihat pada tabel berikut ini

masyarakat miskin. Untuk menanggulangi tingginya prevalensi kekurangan gizi khususnya pada anak balita, pemerintah provinsi Sulawesi barat sement-

Tabel1. Persentase Balita menurut Status Gizi (BB/U) Provinsi Sulawesi Barat Riskesdas 2007 Kabupaten Majene Polewali Mandar Mamasa Mamuju Mamuju Utara Sulawesi Barat

Gizi Buruk 4.6 6.7 11.1 7.3 12.4 10.0

Pemerintah mempunyai komitmen untuk memperbaiki status gizi masyarakat, terutama

Status Gizi Gizi Kurang 15.0 14.5 25.9 15.2 26.7 15.4

GIBUKUR 19.60 21.20 37.00 22.50 39.10 25.40

ara menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 2011 2016. Kegiatan RAD PG antara

lain sebagai berikut (i) peningkatan kesadaran gizi keluarga (Kadarzi) melalui penyuluhan dan pemantauan tumbuh kembang balita di masyarakat; (ii) pencegahan penyakit yang berhubungan dengan giizi seperti diare, malaria, TBC; (iii) promosi pola hidup sehat dan (iv) perbaikan ketahanan pangan.

Tantangan penurunan penderita gizi buruk dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan social budaya masyarakat seperti kesulitan dalam mendapatkan makanan yang berkualitas terutama disebabkan oleh kemiskinan, perawatan dan pengasuhan anak yang tidak sesuai karena rendahnya pendidikan ibu, terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan, sanitasi dan air bersih.

Kebijakan provinsi Sulawesi barat dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita ,menjadi 15,40 persen pada tahun 2016 adalah meningkatkan akses penduduk miskin, terutama pada anak balita dan ibu hamil untuk memperoleh makanan yang aman dan bergizi cukup serta mendapatkan intervensi pelayanan lainnya, memperkuat pemberdayaan masyarakat dan merevitalisasi posyandu, dan yang terpenting adalah meningkatkan koordinasi antara provinsi dan kabupaten baik lintas program dan lintas sector dalam rangka menurunkan hinggah setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan. (bersambung)

Pendidikan 11

RADAR SULBAR Jumat, 4 Mei 2012

H.Agus Ambo Djiwa

H.Muhammad Saal

Bupati Matra

H. M. Natsir

H.Abdul Wahid

Sekretaris

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Matra

Wakil Bupati Matra

Iklan Layanan Ini Dipersembahkan Oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Matra

70 Orang Peserta Daftar Lomba Cipta Puisi POLEWALI -- Pendaftaran peserta lomba cipta puisi (LCP) yang diselenggarakan oleh Lembaga Mammesa bekerja sama dengan Kesbang Linmas Polewali Mandar akhirnya berakhir, Selasa 1 Mei lalu.

Sebanyak 70 orang peserta telah mengirim karyanya untuk dinilai.

Dari 70 peserta, 10 diantaranya adalah pendaftar untuk kategori Guru dan PNS, sedangka 21 lainnya adalah kategori mahasiswa dan umum.

Sedang sisanya, 39 pada kategori pelajar yakni SMP dan SMA atau sederajat.

Kepala Kesbang Linmas Polman, Nursaid Mustafa ketika dihubungi

menyebutkan, banyaknya jumah peserta itu menunjukkan bahwa animo untuk ikut LCP ini cukup bagus.

"Saya kira ini amat menggembirakan. Jujur kami tidak menduga sebelumnya bahwa jumlah peserta LCP ini akan sebanyak ini. Bagi kami, ini membuktikan bahwa minat untuk menulis di masyarakat, utamanya di tingkat pelajar dan mahasiswa itu kian bagus," urai Nursaid.

Ia menyebutkan tingginya animo peserta itu bisa dijadikan salah satu petunjuk bahwa arah untuk mengembangkan karakter kebang-

saan ke depan akan kian membaik pula. "Sebagaimana karya sastra seperti puisi juga adalah salah satu petunjuk nyata bahwa masyarakat kita masih memiliki dan bisa mengedepankan nuraninya. Tentu saja juga menjadi bukti bahwa kita masih memiliki kepekaan sebagai bahagian dari warga negera," ujar Nursaid.

Sementara itu, Abdul Muttalib, Koordinator Program LCP dari Lembaga Mammesa menyebutkan, pihaknya kini tengah dalam tahapan memverifikasi dan melakukan penyortiran berdasarkan kategori peserta lomba yang ada untuk selanjutnya akan didiskusikan den-

gan Dewan Juri yang telah ditunjuk oleh penyelenggara untuk selanjutnya akan dilakukan penilaian.

Ditanya tentang kemungkinan adanya kecurangan dalam penilaian oleh dewan juri. Dengan tegas Talib menjelaskan, pihaknya bisa menggaransi tidak akan ada kecurangan.

Sebab dewan juri yang akan melakukan penilain itu tidak akan mengetahui nama peserta yang akan ia nilai. Ia akan melakukan penjurian pada karya saja dengan kode penomoran yang untuk itupun menurutnya, hanya diketahui oleh satu orang penyelenggara saja yang memang diplot untuk melakukan penyortiran. "Insya Allah tidak.

Sebab kami telah memikirkan itu, juri hanya akan ketemu dengan nomor kode dan karya saja. Bahkan puisi yang akan kami serahkan ke dewan juripun sengaja kami hilangkan catatan kakinya, seperti tempat pembuatan karyanya. Karena takut itu akan ikut berpengaruh kepada dewan juri. Belum lagi dewan juri yang akan kami libatkan telah ditelah dan diyakini selain memiliki kapasitas pada bidangnya, juga memiliki integritas moral yang hanya akan menilai dari sudut pandang konten dan materi puisinya serta nilai kesusasteraannya saja," sebut Talib. Lebih lanjut Talib menyebutkan, pihaknya juga kini tengah mempersiapkan acara puncak per-

ayaan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang akan digelar di Gedung Nasional Pantai Bahari Polewali dan akan dikemas dalam acara Pergelaran Seni Budaya sekaligus penguman dan penyerahan hadiah bagi pemenang LCP. "Kami kini tengah mempersiapkan pula puncak acaranya. Karena kami ingin semua berjalan sesuai agenda, yakni selain akan diisi dengan pengumuman dan penyerahan pemenang LCP juga kami akan isi dengan orasi budaya, repertoar musikalisasi puisi dan pertunjukan karya sastra serta beberapa selipan musik dan lagu yang akan menghadirkan beberapa artis lokal tanah Mandar Sulbar," tandasnya. (mkb)

312 Mahasiswa STAI Ikut Pembekalan POLEWALI -- Sebanyak 312 mahasiswa STAI DDI Polewali Mandar mengikuti pembekalan Praktek Profesi Keguruan (PPK) yang berlangsung di Gedung PKK Polman, Kamis, 3 Mei. 312 mahasiswa tersebut terdiri dari jurusan PGMI dan Pendidikan Agama Islam (PAI).

Wabup Polewali Mandar, Najamuddin Ibrahim saat membuka pembekalan tersebut menyampaikan, melalui PPK tersebut diharapkan mahasiswa bisa mengimplementasikan ilmu yang telah mereka peroleh selama ini di bangku kuliah.

Dalam kesempatan tersebut, Najamuddin Ibrahim juga menjadi pemateri dengan Materi Kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Dalam materinya, Najamuddin Ibrahim menyampaikan, yang men-

jadi persoaln mendasar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Polman adalah persoalan manajemen pemerintahan. Oleh karenanya, yang pertama harus dilakukan adalah melakukan penataan manajemen kepemerintahan. Daerah yang semakin memenuhi unsur manajemen modern yang ditandai oleh dukungan kelembagaan dan organisasi yang semakin mampu mengakomodasi fungsi dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemkab Polman.

Selain itu, juga harus didukung kualitas piranti lunak dan piranti keras penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Serta, dukungnan kualitas aparatur yang profesional diukur dari tingginya pengetahuan, keterampilan, komitmen dan etika aparatur. (afr/mkb) RADAR /AMRI MAKKARUBA

BECAK HIAS. Dua orang anak dari PAUD Tarbiyatul Atfal Kelurahan Darma saat mengikuti gebyar karnaval becak hias Hardiknas di Kecamatan Polewali, Rabu 2 Mei 2012.

Majene Juara Umum O2SN SMA Tingkat Sulbar REPORTER : SYAMSUDDIN EDITOR : AMRI MAKKARUBA

RADAR/DIAN AFRIANTY

PEMBEKALAN. Sejumlah mahasiswa STAI DDI Polewali Mandar saat mengikuti pembelan Praktek Profesi Keguruan (PPK) yang berlangsung di Gedung PKK, Kamis, 3 Mei 2012

INFO PENDIDIKAN

MAJENE -- Siswa SMA Kabupaten Majene kembali menorehkan prestasi dibidang olahraga. Pasalnya dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 yang diadakan di Mamuju, 30 April hingga 1 Mei, kontingen Majene berhasil keluar sebagai juara umum. Dalam kejuaraan O2SN ini, Majene meraih 9

emas, 6 perak dan 1 perunggu.

Kepala Seksi SMA Dinas Pendidikan Kabupaten Majene, M Halil Ibrahim mengatakan, dari beberapa cabang olahraga yang diikuti seperti bulu tangkis, silat, karate, atletik dan tenis meja hampir semua kejuaraan digondol kontingen Majene.

"Ini dicapai berkat adanya kerjasama yang baik secara optimal antara siswa sebagai peserta maupun pelatih, ofisial dan tim pemantau cabang dari

tim Majene sehingga keluar sebagai juara umu," ujar Halil, Kamis 3 Mei kemarin.

Menurut Halil, dari sembilan orang siswa yang berprestasi nantinya akan mewakili Sulawesi Barat pada O2SN tingkat nasional di Palembang Sumsel.

Sementara Kepala Dinas Pendidian Kabupaten Majene, Abdul Hamid mengatakan, apa yang telah dicapai ini merupakan sebuah prestasi yang patut kita banggakan dan dihar-

gai."Ini merupakan sebuah prestasi yang cukup baik bagi perkembangan olah raga bagi siswa di Majene, dan pak bupati juga sangat respon," kata Abdul Hamid.

Abdul Hamid berharap kepada siswa yang berprestasi dibidang olahraga ini untuk bisa lebih baik lagi. "Kepada siswa tersebut saya berharap mereka bisa meraih prestasi lebih baik lagi dan bisa mengharumkan nama daerah," harapnya. (*)

Rubrik Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat

Enny Bunda PAUD, Anwar Bapak Pembangunan

RADAR/HASAN BASRI

FOTO BERSAMA. Kepala Dinas Pendidikan Sulbar, Jamil Barambangi berfoto dengan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh dan Ketua Tim Penggerak PKK Sulbar Ny Enny Anggraeny Anwar usai penganugerahan gelar saat ramah tamah di ballroom Hotel d’Maleo Mamuju, Rabu 2 Mei 2012, malam.

MAMUJU -- Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tidak disia-siakan Dinas Pendidikan (Disdik) Sulbar. Tidak tangungtanggung, Disdik Sulbar memberikan dua gelar kehormatan.

Pada malam ramah tamah peringatan Hardiknas, Rabu 2 Mei, Disdik Sulbar menganugerahi Ketua Tim Penggerak PKK Sulbar, Ny Enny Anggraeni Anwar sebagai bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh sebagai Bapak Pembangunan Sulbar.

Khusus untuk Ny Enny, penobatan dilakukan dengan alasan agar pembinaan PAUD lebih terarah mulai dari Pemprov, kabupaten, kecamatan hingga ke desa. Apalagi Enny adalah Ketua

TP PKK Sulbar. "Penobatan dilakukan demi meningkatkan pembinaan PAUD di lapisan masyarakat.

PKK merupakan wadah berhimpun istri pejabat, yang membantu dan menunjang program pemerintah baik dalam bidang pendidikan maupun kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan dalam bekerja," kata Kepala Seksi PAUD Disdik Sulbar, Muh Yusup Tahir, kepada Radar Sulbar.

Terpilihnya Ny Enny Anggraeni sebagai bunda PAUD merupakan hasil keputusan mitra Disdik Sulbar seperti Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Sulbar, Forum PAUD Sulbar, Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (Himpaudni), lembaga perempuan Aisyah dan Muslimat. Peno-

batan bunda PAUD di provinsi ini diadakan baru pertama kali sejak Sulbar berdiri. Penobatan tersebut dihadiri langsung perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Dirjen PAUD. Sementara itu, dalam sambutannya Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh mengatakan, dengan dinobatkannya bunda PAUD, perhatian terhadap anak prasekolah harus lebih baik lagi.

"Peran ibu, tentu sangat besar dalam pembinaan anak. Bunda PAUD diharapkan dapat memotivasi pembinaan dan peningkatan kualitas anak dimasa mendatang," kata Anwar.

Adapun jumlah PAUD di Sulbar yaitu sebanyak 866 lembaga, yang terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK), Tempat Bermain (TB) dan PAUD. (rp2/dir)

12

Radar Majene

RADAR SULBAR Jumat, 4 Mei 2012

Suhu Udara Majene 33 Derajat MAJENE -- Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Majene, menyatakan suhu udara di Majene dalam sepekan terakhir mencapai 33 derajat celsius. Panasnya suhu udara tersebut diperkirakan akan bertahan hingga akhir Mei dan dapat memicu terjadinya angin puting beliung.

Prakirawan BMKG Sulbar, Arman, Kamis 3 Mei, mengatakan tinginya suhu udara sejak sepekan terakhir akibat meningkatnya pemanasan suhu permukaan laut yang secara metara hampir terjadi di kawasan Sulbar dan berpengaruh terhadap suhu di daratan.

"Hal ini dipicu oleh peralihan musim hujan ke musim panas yang kami perkirakan akan terjadi hingga akhir bulan ini.

Namun, panasnya suhu udara rata-rata tidak menutup kemungkinan akan terjadi hujan saat pembentukan awan comulunimbus akibat tingginya penguapan air laut," jelasnya.

Menurutnya, pembentukan awan comulunimbus dipicu oleh tingginya suhu permukaan laut, sementara suhu permukaan laut yang cukup panas akan berpengaruh di daratan akibat tertiup angin.

Selain itu, Arman mengatakan awan comulunimbus akan memicu munculnya potensi angin kencang pada beberapa kawasan di Sulbar, yaitu di Kabupaten Polewali Mandar dan Majene yang juga sering menimbulkan angin kencang maupun angin puting beliung yang bisa merusak pemukiman warga.

"Akan tetapi intensitas angin kencang dan potensi hujan saat ini tidak terlalu besar sebab peralihan cuaca dari musim hujan ke musim panas sudah akan berakhir.

Berbeda dengan beberapa pekan sebelumnya, intensitas hujan masih terbilang cukup tinggi," terangnya. (mg4/mkb)

Lahan Transmigran Tak Cocok Tanaman Sayuran MAJENE -- Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Majene, menilai lahan untuk transmigran di Dusun Kolehalan, Desa Panggalo, Kecamatan Ulumanda tidak cocok untuk pengembangan budidaya sayuran karena kemiringan tanahnya mencapai 60 hingga 70 derajat.

Kepala Distanak Majene, Iskandar, Kamis 3 April, mengakui permasalahan pengelolaan lahan transmigran Kolehalang menjadi pendorong sebagian besar dari mereka untuk meninggalkan lokasi transmigrasi. Menurutnya, kemiringan lahan pada dasarnya tidak layak ditanami tanaman pangan dan tumbuhan hortikultura berupa sayuran sebagai sumber penghidupan.

Dijelaskan, tanaman pangan dan holtikultura jenis sayuran hanya bisa ditanam pada lahan dengan kemiringan maksimal 15 derajat, sementara tingkat kemiringan di lokasi lahan transmigran yang diserahkan tersebut mencapai 60 derajat. Sebagai solusi, lahan tersebut hanya memungkinkan ditanami tanaman jangka panjang.

"Kami siap memberikan bantuan baik berupa bantuan berupa pelatihan teknis, maupun bantuan lain yang berkaitan dengan pertanian dan peternakan, bantuan yang akan diserahkan harus sesuai tufoksi serta prosedur yang ada," lanjutnya.

Menurutnya semua SKPD terkait harus memberikan peran aktif sesuai dengan tufoksi masing-masing kepada warga transmigran di Dusun kolehalang, sebab masalah transmigran bukan hanya persoalan yang harus diurus sendiri olah Disosnakertrans.

"Terkait dukungan yang berkaitan dengan Distanak pasti kami siap-siap saja memberikan bantuan asal itu tidak melanggar kewenangan dan aturan yang telah ditetapkan, baik yang sifatnya penggunaan anggaran maupun dalam bentuk program," tukasnya.

Iskandar mengusulkan agar keluarga transmigran tetap bertahan sebab lahan yang diserahkan dan tidak layak ditanami tanaman hortikultura berupa sayuran tetap bisa ditanami dengan tanaman jenis holtikultur lainnya seperti durian dan mangga, kopi, kakao, dan beberapa jenis tanaman produktif lainnya. (mg4/mkb)

EKSEKUTIF

Distamben Nilai Operator SPBU Melanggar

RADAR/SYAMSUDDIN

ASPIRASI. Puluhan Transmigrasi dari Dusun Kolehalang Desa Panggalo Kecamatan Ulumanda, Kamis 3 Mei kemarin mendatangi Gedung DPRD Majene untuk menyampaikan aspirasinya kepada Komisi III DPRD Majene.

Transmigrasi Kolehalang Mengadu ke Dewan REPORTER : SYAMSUDDIN EDITOR : AMRI MAKKARUBA MAJENE -- Puluhan Transmigrasi Penduduk Asal ( TPA ) dan Transmigrasi Penduduk Setempat ( TPS ) yang ada di Dusun Kolehalang Desa Panggalo Kecamatan Ulumanda, Kamis 3 Mei kemarin mendatangi gedung DPRD Majene untuk menyampaikan aspirasinya kepada Komisi III. Kedatangan mereka soal pro kontra lahan transmigrasi di Kolehalang.

Mereka menampik beberapa transmigrasi yang sebelumnya pernah mengeluh ke Pemkab Majene dan minta untuk direlokasi karena menilai lahan yang digarap tidak cocok karena kemiringan tanahnya mencapai 60 hingga 70 derajat. "Kami mau sampaikan pak, bahwa kita ini tidak termasuk transmigrasi yang mengeluhkan lahan disana. Kami menilai lahan disana sangat cocok untuk semua jenis tanaman," kata Sodik salah seorang transmigrasi asal Boyolali Jawa Tengah.

Sodik mengatakan, jika benar sebahagian transmigrasi penduduk asal

ingin meninggalkan lokasi garapan. Ia mengaku akan mengajak keluarganya yang lain untuk bercocok tanam di Dusun Kolehalang. "Kami masih ada saudara yang lain, dan akan kami ajak mereka bertani di Kolehalang sebab menurut kami disana sangat menjanjikan," tutur Sodik.

Hanya saja ada beberapa yang dikeluhkan transmigrasi kepada Ketua Komisi III, diantaranya adalah soal infrastruktur jalan, sarana kesehatan, pendidikan, peribadatan, penerangan, kartu tanda penduduk (KTP) sebagai bukti bahwa mereka telah menjadi warga dusun Kolehalang. Selain itu mereka juga mengeluhkan tidak adanya tenaga PPL dari dinas terkait untuk memberikan bimbingan kepada mereka serta meminta untuk secepatnya membagi lahan pertanian yang tersisa.

"Kami berharap anggota dewan bisa memperjuangkan ini, itulah kendala yang kita hadapi disana bahkan kami ini tidak jelas sebagai warga daerah mana KTP kami sudah dicabut di Boyolali, tapi disini kami juga belum miliki KTP," tutur Sodik.

Ketua Komisi III DPRD Majene, Hasriadi mengaku, akan memfasiliatasi pengaduan warga transmigrasi Kolehalang, bahkan dalam waktu singkat Komisi III berencana mengundang seluruh leading sektor terkait untuk membicarakan masalah yang ada di Kolehalang. "Kita akan memfasilitasi secepatnya. Komisi III akan mengundang seluruh dinas terkait untuk membicarakan ini," ujar Hasriadi.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi III, Basri Ibrahim menghimbau kepada seluruh transmigrasi untuk tetap menghargai pendapat transmigrasi lainnya. Menurutnya transmigrasi yang mengeluh bisa saja karena lahannya tidak cocok akibat kemiringan tanah.

"Tolong pendapat transmigrasi yang lain dihargai. Perbedaan penafsiaran itu wajar. Bisa saja mereka itu lokasinya kurang bagus, jadi minta direlokasi. Yang penting disini adalah situasi antar transmigrasi tetap harus dijaga. Kalau ada yang ingin meningglakan lokasi silahkan saja, asalkan jangan diusir," pinta Basri. (*)

BPBD Buat Modul Sekolah Siaga Bencana MAJENE -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Majene telah menyelesaikan modul serta kurikulum bagi sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA untuk memberikan pemahaman siswa agar tetap siaga bencana.

"Kami telah menyelesaikan modul dan kurikulum, kaitannya pembelajaran kepada siswa tingkat SD hingga SMA untuk memberikan pemahaman kepada mereka beberapa tindakan siaga bencana. Hal ini karena Majene merupakan salah satu kawasan yang rentan tertimpa bencana alam," ungkap Mansyur T, Kepala BPBD Majene.

Dituturkan, rencana penerapan modul tersebut akan dibicarakan ulang dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Majene untuk menyesuaikan jumlah mata pelajaran dan jumlah jam pelajaran yang telah ditetapkan pada se-

luruh sekolah agar tidak menganggu siswa dalam menerima mata pelajaran lain. Selain itu, Mansyur juga akan mempersiapkan beberapa tenaga pengajar untuk memberikan bimbingan kepada seluruh siswa. Namun bimbingan yang diberikan berbeda dengan mata pelajaran umum yang hampir tiap hari diterima oleh seluruh siswa.

"Paling tidak, dengan adanya kurikulum tersebut kami hanya memberikan sebuah buku petunjuk dan beberapa kali pertemuan kepada siswa untuk menjelaskan langkah yang diambil saat terjadi bencana sehingga akan mengurangi resiko korban luka maupun korban jiwa saat terjadi bencana," terangnya.

Ia juga mengatakan akan memberikan penjelasan kepada siswa terkait beberapa pontensi bencana di Majene

serta beberapa tempat yang rawan terkena bencana seperti kawasan rawan longsor dan beberapa kawasan rawan bencana lainnya. Mansyur berharap, dengan memberikan pemahaman kepada seluruh siswa, selain mengurangi resiko timbulnya korban saat terjadi bencana, hal tersebut juga akan memotifasi kepada seluruh generasi penerus di Majene untuk berperan aktif mengurangi resiko bencana.

"Salah satunya adalah dengan menanam pohon untuk mengurangi resiko longsor pada beberapa lokasi perbukin dan peguannungan Majene yang selama ini telah banyak memakan korban akibat bencana longsor.

Selain itu, siswa juga akan mudah menyampaikan hal ini kepada masyarakat untuk tetap melestarikan hutan," tandasnya. (mg4/mkb)

MAJENE -- Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Majene, mengaku menemukan banyak pelanggaran yang dilakukan operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Majene.

Pasalnyaoperator SPBU tetap melayani pembeli BBM menggunakan jerigen yang menyebabkan stok premiun di sejumlah SPBU sering mengalami kelangkaan.

Kepala Seksi Pengawasan Bidang Energi dan Migas Distamben Majene, Aco, Kamis 3 April, menuturkan kelangkaan stok BBM di sejumlah SPBU beberapa hari terakhir bukan semata-mata masalah keterlambatan distribusi BBM dari PT Pertamina Parepare. Tetapi melainkan terdapat kesalahan sistem pengelolaan SPBU yang dianggap telah merugikan masyarakat.

"Selama ini kami sering melakukan pengawasan di beberapa SPBU dan kami menemukan operator yang selalu melanggar aturan dengan melayani sejumlah pembeli yang menggunakan jerigen di luar waktu yang telah ditentukan. Saat kami terlihat di SPBU, operator sengaja tidak melayani pembeli menggunakan jerigen dan saat kami tidak di lokasi, operator kembali melanggar," ungkapnya.

Untuk mendapatkan BBM jenis premium, operator mengenakan tarif kepada pembeli yang menggunakan jerigen sebesar Rp1.000 per jerigen di luar dari harga BBM yang mereka beli. Tinggi rendahnya tarif ditentukan dari kapasitas jerigen, semakin besar kapasitasnya maka nilai yang akan di bayar oleh pembeli juga akan semakin tinggi.

Aco mengaku, pihaknya telah berulang kali memberikan penegasan kepada pengelola SPBU untuk mengatur sistem pelayanan dan tetap mengutamakan pembeli yang menggunakan kendaraan pribadi seperti motor dan mobil dan melayani pembeli jerigen sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

"Kami menetapkan kepada pihak SPBU agar melayani pembeli yang menggunakan jerigen setiap pukul 21.00 Wita ke atas sebab rata-rata pembeli waktu tersebut sudah mulai berkurang, namun pengelola SPBU mengaku tidak mengetahui jika operatornya tetap melayani pembeli menggunakan jerigen," lanjutnya.

Terkait aturan dan sanksi bagi pengelola maupun operator SPBU, Ia mengatakan terdapan aturan yang bisa mengakibatkan izin operasional SPBU bisa dicabut. Akan tetapi pihaknya sementara melakukan koordinasi internal untuk mengukur pelanggaran dan menetapkan sanksi apa yang akan diterapkan kepada sejumlah SPBU yang selama ini telah berulang dilanggar.

Sementara itu, Alam, warga Majene, mengaku pelanggaran sejumlah SPBU sudah tidak bisa ditolerir sebab hal tersebut sudah terjadi berulang kali dan sebaiknya Distamben segera memberikan sanksi tegas agar tindakan tersebut tidak diulang.

"Bahkan pihak SPBU lebih mengutamakan pembeli yang menggunakan jerigen dibanding pembeli yang menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat.

Setelah pembeli menggunakan jerigen terlayani, barulah pembeli yang menggunakan kendaraan dilayani," tandasnya. (mg4/mkb)

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Majene

RADAR/SYAMSUDDIN

PENGHARGAAN. Bupati Majene, Kalma Katta, memberikan penghargaan kepada PNS yang dinilai disiplin, seusai upacara peringatan Hardiknas. Rabu 2 Mei.

RADAR/SYAMSUDDIN

HARDIKNAS. Wakil Bupati, Fahmi Massiara beserta Sekkab Majene, Syamsiar muchtar Mahmud, hadir dalam upacara peringatan Hardiknas di halaman Pendopo, Rumah Jabatan Bupati Majene. Rabu 2 Mei.

Radar Mamasa 13

RADAR SULBAR Jumat, 4 Mei 2012

Kabupaten Mamasa

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mamasa yang Madani Dalam Ikatan Kondosapata Wai Sapalelean

Empat Strategi Pembangunan Kabupaten Mamasa 1. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik/goog governance.

2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui Pembangunan Berbasis Masyarakat (Gerbang Sismark).

3. Mendorong berkembangnya dunia usaha para pelaku ekonomi.

4. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan norma budaya dalam kehidupan masyarakat.

Proses Validasi Honorer Kategori II

Dugaan Pungli Timpah BKDD Mamasa REPORTER : JHAMHUR ANJASMARA EDITOR : AMRI MAKKARUBA MAMASA -- Dugaan pungutan liar atau pungli menimpah Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Mamasa dalam proses validasi tenaga kontrak di Kabupaten Mamasa. Ratusan ribu hingga jutaan rupiah mengalir dari saku calon tenaga kontrak untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai tenaga kontrak.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang tokoh masyarakat (Tomas) Mamasa Sudirman Darius kepada Radar Sulbar, Kamis kemarin.

Menurut Sudirman berdasarkan informasi yang dia terima dari sejumlah tenaga kontrak di Mamasa, diduga praktek pungli berupa jual beli SK kepada pencari kerja yang berkeinginan lolos dalam Kategori Dua (K2) dan tiap SK dihargai beragam mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

"Jadi diduga pungli jual beli SK ini setiap pencari kerja bervariasi dari Rp500 ribu hingga Rp3 juta, dan disetor kepada oknum yang ada di BKDD Mamasa," tutur Sudirman.

Kata Sudirman, kekuatiran terjadinya dugaan pungli jual beli SK

ini sangat terasa bagi sejumlah tenaga kontrak di Mamasa. Sebab jumlah 11 ribu usulan K2 yang pernah disampaikan oleh Kepala BKDD beberapa waktu lalu menjadi cela untuk melakukan jual beli SK. "Makanya kuat dugaan jika proses validasi K2 saat ini memang ada upaya manipulasi untuk dimanfaatkan oleh pihak yang ingin mendapatkan keuntungan," kata Sudirman.

Secara terpisah, Kapala BKDD Mamasa Hapri Demmalima ketika dihubungi, Kamis malam membantah keras dugaan pungli jual beli SK tenaga honorer yang terjadi diinstansi yang dipimpinnya. Bahkan Ia menegaskan bila benar itu terjadi justru bukan BKDD yang akan melakukan tindakan tegas tapi pihak kepolisian.

"Jadi saya tegaskan itu tidak benar, kalau sampai itu terbukti, saya serahkan sepenuhnya kepada pihak Kepolisian di Mamasa untuk mengambil langkah hukum, yang jelas saya ketahui sampai saat ini proses terhadap K2 masih berjalan sesuai aturan yang mengaturnya," tegas Hapri. (*)

RADAR/ANDI SUMARYADI

HONORER. Sejumlah tenaga honorer Pemkab Mamasa sementara mengurus kelengkapan administarasi di instantsi tempatnya bekerja untuk persyaratan pendataan honorer kategori II.

Cetak Pejabat, Didik Dulu Baru Duduk JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Azwar Abubakar menegaskan pentingnya program Pendidikan dan Latihan Pimpinan (diklatpim) ditingkatkan intensitasnya.

Jika dalam setahun hanya dua kali, ke depan menjadi empat kali.

Hal itu untuk mendukung terealisasinya konsep "didik dulu baru duduk".

"Dari diklatpim diharapkan muncul agen-agen perubahan

Rubrik ini Dipersembahkan Oleh

Humas Pemkab Mamasa

dan menjadi penggerak reformasi birokrasi di instansi masingmasing. Karena itu sebelum menjadi pejabat harus didik dulu. Jadi bukannya kebalik, duduk baru didik,� ujar Azwar di Jakarta, Kamis (3/5).

Dia menyebutkan, tahun ini pemerintah berencana mengangkat sekitar 130 ribu CPNS, terdiri dari jalur regular dan dari honorer kategori 1.

Namun, instansi yang mengajukan usulan jabatan khusus dan

mendesak lengkap dengan perhitungan jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja, hingga akhir Februari 2012 sebanyak 18 instansi pusat dengan jumlah 37.575 CPNS, dan dua pemerintah daerah sejumlah 4.026 orang.

Dengan dilaksanakannya diklat analisis jabatan bagi 4.125 PNS, diharapkan bisa menjadi langkah besar dalam penataan kepegawaian secara nasional. “Hingga saat ini sudah terdidik

sebanyak tiga ratus pegawai,� ujarnya.

Selain itu, dikemukakan juga pentingnya diklat sejuta PNS, sebagai upaya meningkatkan kemampuan PNS. "Berbagai langkah ini sebagai bagian dari sembilan program percepatan reformasi birokrasi, yang merupakan penyederhanaan dari grand design reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dengan Perpres No 81 tahun 2010," pungkasnya. (jpnn)

Rubrik ini Dipersembahkan Oleh

DPRD Kabupaten Mamasa

RADAR/ANDI SUMARYADI

HARDIKNAS. Sekkab Mamasa, Benhard Buntutiboyong bersama Kajari Mamasa, M Fauzan, Kadisdikpora Mamasa, Harnal Edison Tangnga dan Kapolres Mamasa, AKBP I Made Sunarta saat menghadiri peringatan Hardiknas, Selasa 2 Mei 2012.

RADAR/ANDI SUMARYADI

ASPIRASI. Ketua DPRD Mamasa didampingi anggota dewan, Victor Paotonan, menerima aspirasi warga terkait penolakan sidang paripurna yang dilakukan sejumlah anggota dewan.

RADAR/ANDI SUMARYADI

RADAR/ANDI SUMARYADI

PENYERAHAN. Kepala Dishub Mamasa, Daud B saat menyampaikan penyerahan dua unit bus sekolah yang akan digunakan mengantar siswa ke sekolah.

BERI PENJELASAN. Anggota DPRD Mamasa, Aco Mea Amri memberikan penjelasan kepada sejumlah honorer saat menyampaikan aspirasi di DPRD Mamasa.

14

Radar Pasangkayu Sistem Manusia Alam Ruang Teknologi

RADAR SULBAR Jumat, 4 Mei 2012

MAMUJU UTARA SMART

Pembenahan dan Penyempurnaan Sistem Penyelanggaraan Pemerintahan, Kebijakan dan Regulasi, Program dan Kegiatan, Infrastruktur Keuangan Daerah.

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur, Masyarakat dan Private Sektor.

Mengelola dan Memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan Arif, Adil, dan Bijak untuk Kemakmuran Rakyat dan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.

Konsisten Melakukan Penataan Ruang, dan Wilayah dengan Mengacu pada Kebijakan dan Regulasi Serta Berwawasan Lingkungan Menggembangakan dan Memanfaatkan Tekhnologi Tepat Guna yang Selaras dengan Perkembangan dan Kebutuhan

Mabuk, Oknum PNS Rusak Kantor Bupati MANOKWARI - Rapat KNPI Kabupaten Manokwari, yang berlangsung di Gedung Sasana Karya Kantor Bupati Manokwari, akhirnya terganggu oleh ulah salah satu oknum Staf Bagian Umum Setda Kabupaten Manokwari, berinisial DW, yang membuat ribut di luar ruang. Keributan itu, sepertinya dipicu oleh adanya tuntutan dari pelaku, terhadap proposal yang diajukannya ke pemerintah daerah.

Mulanya, keributan itu dapat dilerai oleh beberapa anggota Satpol PP yang saat itu berjaga-jaga di kantor tersebut. Namun, keributan bertambah besar setelah terjadi perkelahian dan saling kejar antara pelaku dengan beberapa anggota Satpol PP. Kondisi memanas pun tidak bisa dielakkan. Namun, aksi baku hantam itu akhirya dapat dilerai oleh beberapa anggota KNPI yang bergegas dari dalam ruang rapat untuk membantu.

Perdamaian pun diambil sebagai jalan tengah menyelesaikan persoalan. Rapat pun terus dilanjutkan dan berakhir pada pukul 20.00 WIT. Beberapa anggota KNPI satu persatu mulai meninggalkan Kantor Bupati.

Namun karena tidak puas dengan perlakuan tersebut, pelaku malah balik lagi ke Kantor Bupati setelah beberapa saat meninggalkan kantor tersebut. Pelaku yang diduga dikuasai minuman keras, langsung memecahkan 12 kaca jendela dan dua pintu utama masuk Gedung Sasana Karya, menggunakan benda keras yang diduga palu. Tak pelak, kaca-kaca pun langsung berguguran jatuh ke lantai. Beberapa saksi mata yang dikonfirmasi wartawan di TKP mengaku, mereka tidak bisa mencegah tindakan pelaku, karena pelaku membawa benda keras (palu,red).

Melihat tidak ada aksi perlawanan dari para anggota Satpol PP dan beberapa anggota KNPI yang ada di TKP, pelaku terus memukul kaca-kaca tersebut. Aksi ini mereda setelah polisi mendatangi TKP dan mengamankan pelaku dan membawanya ke Kantor Polsek Kota Manokwari.

“Saya sendiri tidak tahu persoalannya apa, tibatiba dia (DW,red) datang dengan menggenggam palu dan memukul seluruh kaca jendela. Akhirnya, kaca-kaca berhamburan. Kami tidak bisa melarangnya, apalagi dia (pelaku,red) saat itu dalam keadaan mabuk,” ujar salah satu saksi mata kepada wartawan.

Kabag Umum Setda Manokwari, Jimmy Towansiba, dalam keterangannya kepada wartawan menyebutkan, dirinya baru mendapatkan laporan tersebut pasca kejadian. “Ini persoalan sebenarnya sangat memalukan lembaga pemerintahan. Ini gedung pemerintahan yang harus dijaga, apalagi dia adalah PNS di lingkup Pemkab Manokwari. Kita akan ambil tindakan tegas terhadap yang bersangkutan, terkait dengan kasus ini,” ujarnya. (jpnn)

POTRET PASANGKAYU

H. MUHAMMAD SAAL WAKIL BUPATI

H. AGUS AMBO DJIWA BUPATI HM. NATSIR. MM SEKKAB

Rektor PTN Diminta Siap-siap Diperiksa KPK JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat mengingatkan sejumlah rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia siap-siap untuk diperiksa Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK).

"Sesuai dengan karakter KPK dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi, saya mengingatkan para rektor siapsiap diperiksa KPK menyusul ditetapkan-

nya anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Angelina Sondakh sebagai tersangka dalam kasus suap di Kemendikbud," kata Martin Hutabarat, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (3/5).

Tindakan untuk terlebih dahulu memeriksa sejumlah rektor PTN, kata Martin, ditujukan untuk membangun opini publik.

"KPK ini bekerja selalu membangun

dan menunggu opini publik. Begitu opini publik terbentuk baru bertindak dan terlalu berhati-hati dalam memproses orang partai. Jadi KPK tak sehebat yang kita duga," ujarnya.

Jadi, lanjutnya, KPK putar-putar dulu ke rektor setelah itu baru dengan sangat hati-hati memeriksa anggota Komisi X DPR. "Ini sangat memalukan kita karena sebentar lagi para profesor beru-

rusan hukum dengan Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Martin Hutabarat.

Setelah periksa anggota Komisi X, menurut dia, baru KPK membidik anggota Badan Anggaran sebagai pintu masuk untuk memeriksa Ketua Besar yang disebut-sebut Mindo Rosalina Manulang. "KPK sangat memperhitungkan betul situasi publik," tegasnya. (jpnn)

RADAR/CHALID MAWARDI

JEMUR. Jejeran buah kelapa yang telah dikupas dijemur di pinggir jalan Kota Pasangkayu.

Rubrik Khusus Humas Pemkab Mamuju Utara

HADIRI. Bupati Matra H Agus Ambo Djiwa dan Wakil Bupati Matra HM Saal saat menghadiri acara Jambore Anak Marathon Oil di Salunggadue kecamatan Pasangkayu Mamuju Utara, Selasa 1 April 2012.

LEGISLATIF MATRA

Rubrik Khusus DPRD Kabupaten Mamuju Utara

NILAI. Ketua DPRD Matra H Yaumil RM saat menilai hasil karya salah satu kelompok pelajar dalam perlombaan, Selasa 01 April 2012.

RADAR/ANDI SAFRIN

RADAR/ANDI SAFRIN

HADIRI. Kadispora Matra Asdinop bersama Kabid Pendidikan Menengah dan Kejuruan (Dikmenjur) Dispora Matra H Abidin saat menghadiri Jambore Anak Marathon Oil, selasa 1 April 2012.

BINCANG. Wakil ketua DPRD Matra Uksin Djamaluddin SH,M.Si berbincang bersama Sabaruddin dan Staf Ahli DPRD Matra Saefuddin A Baso di ruang kerja ketua DPRD Mamuju Utara belum lama ini.

RESEP KITA

Bolu Lapis (Palembang) Bahan: ¼ sdt cengkih bubuk 5 btr telur ¼ sdt kapulaga bubuk 3 bh kuning telur 150 g gula pasir Cara Membuat: 110 g tepung terigu 1. Oles loyang persegi ukuran 20 g tepung maizena 18x6 cm dengan margarin dan 200 g mentega, kocok lembut alasi kertas roti.

100 g mentega untuk olesan 2. Panaskan oven hingga bersuhu 180 derajat Celsius Bumbu: dan gunakan api atas saja.

1 sdt kayumanis bubuk 3. Kocok telur dan kuning telur sampai mengembang. Tambah-

kan gula pasir, aduk rata.

4. Masukkan tepung terigu dan tepung maizena, sambil diayak dan diaduk rata. Sendokkan adonan ke dalam mentega kocok sedikit demi sedikit sambil diaduk rata.

5. Tuang satu sendok sayur adonan ke loyang, panggang dengan pintu oven tidak tertutup rapat selama 3 menit. Keluarkan kue, lalu oles perlahan dengan

sedikit mentega sambil ditekantekan dengan sendok makan.

6. Tuang satu sendok sayur adonan, ratakan, lalu panggang dengan pintu oven tidak tertutup selama 3 menit. Ulangi hingga adonan habis. Terakhir, panggang menggunakan api atas dan bawah selama 30 menit dengan suhu 160 derajat Celsius. (net)

INFOTAINMENT

RADAR SULBAR

15

gaya hidup - artis - film - resep makanan - Keluarga

JUMAT, 4 MEI 2012

Dipuji Panji Trihatmodjo, Arumi Bachsin Berterima Kasih

Ashanty Cemburu Hobi Baru Anang

DIKABARKAN dekat dengan Panji Trihatmodjo, Arumi Bachsin mengaku bingung. Dia memang berkenalan dengan Panji dan kini sama-sama terlibat dalam suatu produksi film. Namun aktris cantik ini mengaku tidak sering bertemu dengan Panji.

Arumi mengaku baru sekali menyapa Panji. "Aku enggak terlalu kenal dekat sama Panji.

Aku dengar, Mas Panji terlibat produksi filmku. Baik sih," ujarnya saat dijumpai di studio 3 Indosiar, Daan Mogot, Jakarta Barat, Rabu (2/5) siang.

Panji yang kini terjun ke dunia entertaint memang menjadi produser untuk film yang dibintangi Arumi.

"Berarti masih dalam tahap wajar dong, kan kerja sama.

Kita terlibat dalam sebuah pekerjaan, dan wajar. Alhamdulillah kalau memuji," ungkap Arumi.

Dipuji Panji, Arumi pun merasa senang, karena merasa dihargai pekerjaannya. "Ketika ada orang menghargai pekerjaan, kualitas, pasti sayanya berterima kasih. Bantu saya introspeksi lagi, jadi lebih kenal diri. Dinilai orang begini, jadi bisa memperbaiki diri dan berterima kasih," pungkasnya. (net)

PENYANYI sekaligus produser, Anang Hermansyah memiliki hobi baru, mengendarai motor. Sang tunangan, Ashanty, ternyata mengaku sedikit cemburu.

"Aku mendukung, tapi kan ini mau akad dan resepsi. Tiap hari yang diurus cuma motor. Aku bilang nikah saja sama motor.

Mas Anang senang kalau aku dipingit karena dia mau naik motor. Aku cemburu sama motor," ujar Ashanty saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 3 Mei 2012.

Ashanty juga mengaku khawatir karena saat naik motor, Anang malas mengenakan perlengkapan.

"Aku tahu dia dulu anak balap motor di Jember, sekarang kan berbeda. Aku khawatir, karena dia

Artis Senior Titiek Puspa Bikin Drama Musikal

pakai baju biasa tanpa protector," ujar Ashanty.

Anang mengaku kalau sebenarnya Ashanty tak melarang kegemarannya. Bagi Anang, kecemburuan dan kekhawatiran tunangannya itu merupakan bentuk rasa sayang. Ia juga bersyukur bisa menjadi tambatan hati Ashanty.

"Banyak yang naksir dia lho, lebih kaya dan ganteng. Makanya aku bersyukur Anty (sapaan sayang Ashanty) mau sama aku," kata bapak dua orang anak itu.

Pasangan yang menyanyikan lagu "Jodohku" ini kini sedang disibukkan dengan persiapan acara pernikahan.

Rencananya, mereka akan melangsungkan akad nikah di Masjid Al-Bina Senayan, 12 Mei 2012 mendatang. (net)

Bio g rafi : Biog

SENIMAN senior, Titiek Puspa kembali berkiprah di ranah hiburan Tanah Air. Kali ini, ia berencana menyelenggarakan sebuah pagelaran drama musikal berjudul 'Semut Merah, Semut Hitam'.

Agar acaranya sukses, wanita yang akrab disapa Eyang Titiek itu meminta ijin kepada Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. Titiek mengatakan, bersama yayasan yang dibangunnya dengan nama Yayasan Seni Budaya, ia akan menggelar pagelaran itu dengan melibatkan beberapa anak-anak kurang mampu di Jakarta.

"Nah, nantinya jadi kayak apa ? Ini merupakan percontohan drama musikal 'Semut Merah, Semut Hitam', tapi dengan gaya Indonesia," ujarnya ketika ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis 3 Mei 2012.

Acara yang akan digarap oleh Titiek ini pun mendapat dukungan penuh dari sang gubernur. Dalam pagelaran yang rencananya akan dihelat pada 15 - 17 Juni 2012 di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki itu, Titiek Puspa bertindak sebagai produser, juga penulis naskah. Selain melibatkan anak kurang mampu, ia juga menggandeng banyak artis dan penyanyi lokal. "Saya nulis naskah sendiri, lagu-lagunyanya juga saya, semua saya dan dibantu Dian HP juga Ari Tulang. Nanti juga akan ada B3, Ivan Gunawan, Camelia Malik, Candil, Candra, Inggrit, dan Tike Priyatna," terang wanita yang sudah berusia 70 tahun itu.

Titiek juga telah melakukan audisi untuk mencari talent-talent berbakat yang akan ikut meramaikan drama musikalnya. Dari 200 peserta yang diaudisi berhasil terjaring 40 orang pilihan. "Mereka yang terpilih rata-rata memiliki kemampuan yang luar biasa. Kemarin kami bikin audisi. Pokoknya ini acara luar biasa singing dancing dan akting semuanya dilatih," katanya sore itu. (net)

dengan mengambil jurusan Hubungan International. Di sana dia berhasil mendapat gelar Sarjana Sosial.

Ashanty Perempuan Jakarta, 04 November 1983 Jakarta Sekolah : Universitas Paramadina Ashanty yang lahir di Jakarta pada 4 November 1983 ini merupakan seorang penyanyi namanya mulai dikenal saat menyanyikan lagu utamanya yang berjudul Dulu. Lagu tersebut sempat populer dan banyk diputar di stasiun radio dan TV Indonesia seperti Dahsyat, Inbox, Play List, Take Him Out, Gebyar BCA dan Kiss Vaganza.

Anak terakhir dari lima bersaudara ini adalah anak Diplomat yang masa kecilnya dihabiskan di berbagai negara. Ashanty sempat mengenyam pendidikan di Universitas Paramadina

Saat ini Ashanty sedang menjalin hubungan dengan musisi terkenal Anang Hermansyah yang juga sekaligus pasangan duetnya.

Anang yang merupakan mantan suami Krisdayanti tersebut mulai dapat menunjukkan senyumnya kembali setelah bertemu Ashanty.

Pasangan yang usianya terpaut jauh tersebut bahkan dikabarkan akan segera meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan.

Setelah pulang ke Indonesia, tepatnya saat duduk di bangku SMA Ashanty mulai ikut les vocal, pemandu sorak bahkan mengikuti salah satu kontes pemilihan majalah remaja (ANEKA) dan menjadi finalis. Begitu dia lulus SMA tanpa diketahui siapa-siapa dia mendaftar ABANGNONE Jakarta dan keluar sebagai pemenang favorit, padahal umurnya belum mencukupi, namun karena kegigihannya dia lolos.

>>>>>> HUBUNGI BAGIAN PERIKLANAN: MAWARNI SIMARGOLANG, 0426-22138 Hp: 081241843180

HOT LINE:

E-mail: radarsulbar01@gmail.com

Online: radar-sulbar.com

IKLAN BARIS RADAR SULBAR

MAMUJU -- JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50,TLP. 0426 -22138. MAJENE -- JL. JEND SUDIRMAN NO. 167,TLP. 0422-21157. POLMAN -- JL. MR.MUH.YAMIN NO. 76,TLP. 0428-23203.

Serbaneka AQUA TECHNO MAKASSAR Spesialis Pemasangan Depot Air Minum Isi Ulang / Air Minum Dalam Kemasan Harga Mulai dari 18 Jt 55 Jt. Bonus Galon Hub : (0411) 2345878 / 085345844199

Serbaneka HOREEEEEEEE.......

Harga Discount. Belanja Bahan Bangunan, Alat Listrik Dll. Dapatkan Discount 10% dengan minimal belanja Rp 300.000 (selama Bulan April) Hanya di TOKO SINAR REJEKI. Alamat Jl. St. Hasanuddin No. 119 (samping toko Ganda Dewata) Mamuju Bawa Guntingan Potongan kertas iklan ini.

Serbaneka NUSANTARA TEHNIK Jl. Andi Makasau Melayani : Las Panggil, Terali, Kanupi, Pintu Ruko Balkon disesuaikan Model Rumah Hub : YUSMAN (HP 081342086507 - 085340617777)

Dijual Rumah DIJUAL Rumah di Bukit Asri Lestari Type 90/117. No A2 No. 4 & 6 Lengkap Sumur Bor, Mesin Air, Tandon Air, Teralis Besi (Pintu & Jendela) Listrik 1300 Watt, Gudang bebas banjir, bebas polusi, SHM Sertifikat. Dekat kantor Bupati Mamuju & Pasar Baru, Harga 460 Jt (Nego).

Tanpa Perantara Hub : Hidayat 085 255 902 634

Dijual Pupuk Organox dan hormax menyuburkan tanah & dapat mengatasi / mengendalikan berbagai penyakit disebabkan Bakteri & virus, Testimoni Petani sukses, Baca Tabloid Sinar Tani Hub : 081 355 559 396

Dijual Rumah DIJUAL Rumah : Luas 325 M2 di Jl. H.A. Endeng No.1 Tanah : 610 M2 di Jl. Muh. Husni Thamrin Hub : Hp 081 355 399 133 Alamat: Jl. Urip Sumoharjo No. 51 Mamuju

Dijual Tanah Dijual 1 Paket Terdiri dari : Lokasi Empang (4 Hektar), 1 Unit Rumah Empang, 1 Unit Rumah di Jalan Poros ke Bandara Tampa Padang, Kampung Baru Desa Babanga Kab. Mamuju Hub : Hp. 081 355 223 222/081 246 243 416/085 327 772 822

Dijual Tanah DIJUAL TANAH UKURAN 2.400 M² LOKASI ±500 M DARI PERSIMANGAN LIMA. ARAH KE KALI MAMUJU (DEPAN INSTALASI 1 PDAM) TANPA PERANTARA. HUB : 081354683755

Serbaneka TOKO HARAPAN JAYA Grosir Pakaian Jadi, Alamat: Ruko Blok A. No. 16 Pasar Baru Mamuju-Sulbar, HP. 081 210 174 222

Dijual Tanah DIJUAL Tanah Uk. 9 X 27 m Sertifikat Lokasi di Sese (Sampimg SD Sese) Harga 25 Juta Nego, Hp. 0811440435

Peluang Bisnis MAU Penghasilan Rp 1 jt - 2 jt/ bulan Dirumah Buka Usaha Rental Game. Jual PS2/PS3 Hardisk Baru/ Bekas, Komputer, Laptop, Hrg Murah Beli 2 Unit PS Gratis HP Cross U / 2 orang. Minat Bos. Hub. MR.14 Com Hp.085 214 011 193 / 087 842 276 439

Dijual Tanah DIJUAL TANAH Dengan Ukuran 30x60 = 1800 M2, Terletak di Jl. Poros Kalukku- Tasiuk. Desa Salulayo HUB : 081355212555/082189917971

Dijual Ruko DIJUAL Ruko 1 Lantai, Luas 6 x 13 lengkap dengan Usaha (ATK Swalayan) di Jl. Diponegoro (Depan Alya Nayab ATK Mart) Hub: 081241457790 - 082191504944

Dijual Tanah JUAL TANAH. + Ukuran 4,4 Hektar Di Jalan Baru (Jalur Dua) Hub; 08124252975

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dan Bangunan ukuran 9x20 di Rangas Mamuju.

Kuran lebih 500 m dari Kantor Gubernur Sulbar. Harga Rp. 150 Jt, tanpa perantara.

HUB: 085398239889

Dijual Tanah DIJUAL Rumah/Lokasi di Batupannu ukuran 7 X 13 m dengan harga 70 juta, bersertifikat tanpa perantara Hub : 085 342 900 751

Serbaneka HEBOH.....

HONDA BEAT, Angsuran 571 Ribu.

Potongan Angsuran 2x, Motor Baru.

Stok Terbatas... Buruan s/d 20 April Hub : 082347169153

Serbaneka ALAT PERAGA DAK SD & SMP ready stok (100%) sesuai juknis 2010, rekanan yg menang tender / uji petik 085214141201 / 081519464055 - kdn.co.id

Serbaneka BENGKEL LAS Masagena Alamat Jl. Pababari Mamuju, Tlp 081 342 209 988 DIZI MEUBEL Alamat, Jl. Martadinata (samping Kantor BPS Mamuju) Tlp 081 342 209 988

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dengan luas 15x28 m2, terletak di depan SMK Pelayaran Mamuju Harga Murah Tanpa perantara.

Hub : 085 398 062 912

Dikontrakkan Dikontrakkan Ruko Strategis dan nyaman di Jl. RE. Martadinatha Simbuang Hub : 081 242 001 019/ 081 944 533 688

Pengumuman KAMI dari Toko Djaya sentausa Jl. A. makasau Mengumumkan Nama Rusdi/Sandi/Santoso mulai hari jumat Tanggal 9 Maret 2012 Bukan lagi pegawai Toko Djaya Sentausa, sehingga mulai saat ini segala tindakannya tidak berhubungan lagi dan diluar tanggung jawab Toko Djaya Sentausa.

Bisnis Independent KESEMPATAN Bisnis independent untuk usaha paruh waktu atau penuh waktu, berpotensi mendapatkan Rata-rata Rp 3.000.000 sampai Rp 8.000.000 perbulan. terbuka untuk umum, Ibu rumah tangga, Mahasiswa, Kayawan/wati. tidak dibutuhkan pengalaman. untuk Info lebih lanjut Hub : Bpk Jordan 081342129708 Ibu Rhina 081241313688

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dengan ukuran 10 x 45 = 450 m2 Terletak di Jalan Poros Kalukku Tasiuk Hub: 081355038844 - 082191606888

Dijual Rumah DIJUAL Rumah Tinggal Permanen beserta lokasi di Jl. Manunggal, Lr. IV, Polman (samping rumah kosan sekkab polman) L. 14 Meter x P. 24 Meter.

Harga Rp. 250 juta bisa nego Hub: 085299924217

Dijual Rumah JUAL Murah Rumah, BTN Cendrawasih, Polewali sudah renovasi, Harga Rp. 185 Jt Hub : 081 355 076 354

Dijual Rumah DIJUAL Rumah di Jl. Kapten Jumhana No. 22 Wonomulyo Polman Sebelah Kanan Lapangan Gaswon (Depan Pasar Wonomulyo) Hubungi : 085 299 128 480 081 342 209 988 085 236 277 002

Serbaneka KUNJUNGI : Warkop Daeng Kita dengan beberapa jenis Menu : Kopi, Kopi Susu, Teh, Teh Susu, Aneka Macam Jus, Songkolo Begadang, Nasi Kuning, Aneka kue Khas Mamuju & Coto Makassar Paraikatte. Anda juga dapat mengakses internet karena tersedia Hotspot. Alamat Jl. Cik Ditiro.

Depan Penjual Sepeda polygon.

Lowongan STAF NOTARIS - PPAT Membutuhkan staf dengan kualifikasi sbb : Wanita, maks. 25 thn, min. SLTA/ Sederajat, bisa komputer, memiliki kendaraan, berpenampilan menarik.

Lamaran diantar/dikirim ke : Kantor Notaris PPAT Minta Jaya Ginting, SH, Mkn Komp. Ruko LTC Kav. 1 Jl. Jend Sudirman, Karema Selatan, Mamuju (depan Richest Sport Center)

Dijual Rumah DIJUAL Rumah di Jalan Cerbon Belakang Kantor Camat Wonomulyo. Ukuran 21x11 M. Hub : 081241501981

Dijual DIJUAL Cepat Mobil Toyota Kijang Grand Extra Tahun 1996 Ac. Sentral, DVD, Power stering, Power Window, Sentral Lock, kondisi baik masih Orisinil Mesin kering siap Pakai Hub : 081 355 064 032

Lowongan LOWONGAN Kerja untuk Cabang baru di Polman dibutuhkan Karyawan/Ti. Syarat : FC. Ijasah terakhir min.SMU/Sederajat, FC.KTP dan Daftar Riwayat Hidup(CV.), PAS Foto 2l br U.3X4 wrna, tidak sedang kuliah dan kursus. I nformasi lebih lanjut hubungi: LEO PRIMA MANDIRI Jl.Budi Utomo No.05 Pekkabata HUB: CP. 0819 9862 2951 – 0853 9957 5282 Antar Berkas Secepatnya (Posisi Terbatas).

Dijual / Dikontrakkan Tanah DIJUAL tanah kosong, luas 1004 m2 Jl. Bau Massepe depan Gereja Katolik. Dikontrakkan tanah, luas 11x40 m Jl. Tuna samping somel kayu Maspul. Hub 085322255554 - 085394702774

Serbaneka H2D KOMPUTER, Menerima sevice komputer, laptop, notebook & rakit komputer, juga melayani servis panggil, harga terjangkau.

Alamat Jl. Stadion, Hp: 085399769243,081342626268, 081342077428

Dijual Rumah DIJUAL rumah di jalan Umar Dar No. 26 Mamuju LT : 10x13 M2, LB: 10x13 M2 terdiri atas 3 lantai.

Hub: 082 190 197 588

Serbaneka ANDA Butuh Dana Tunai, Jaminkan Bpkb Motor Anda di NSC FINANCE . Hub. No : 0853 4085 7205 ( Dibutuhkan Karyawan/Karyawati, Pendidikan Min. SMA, GAJI + KOMISI + REWARD)

Serbaneka ANDA BUTUH DANA TUNAI, JAMINKAN BPKB MOTOR ANDA DI NSC FINANCE . HUB. NO : 0853 4085 7205 ( DIBUTUHKAN KARYAWAN/KARYAWATI, PENDIDIKAN MIN. SMA, GAJI + KOMISI + REWARD)

PRESI

16

RADAR SULBAR JUMAT, 4 MEI 2012

Ekspresikan Diri Raih Prestasimu

Bangkitnya Generasi Emas Indonesia Hardiknas 2012 PERINGATAN Hari Pendidikan Nasional yang diselenggarakan setiap tanggal 2 Mei tidak semata-rnata dimaksudkan untuk mengenang hari kelahiran Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Perintis Pendidikan Nasional, namun lebih merupakan sebuah momentum untuk makin memperkokoh kesadaran dan komitmen bangsa akan pentingnya pendidikan bermutu bagi masa depan bangsa.

Dalam rangka memperkokoh kesadaran dan komitmen bangsa akan pentingnya pendidikan bermutu bagi masa depan bangsa dare mewujudkan misi Kementerian Pendiclikan dan Kebudayaan tahun 2010-2014, sekaligus menginformasikan/mengapresiasi hasil kebijakan clan mengapresiasi pelaku pendidikan yang berprestasi maka perlu dilaksanakan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, guna merealisasikan hal tersebut, upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional bisa menjadi suatu hal yang sangat mendasar bagi kita untuk dilaksanakan Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2012.

Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei merupakan

Siswi SMPN 2 Mamuju salah satu hari bersejarah yang diperingati setiap tahun. Perlunya kita memperingati Hari Pendidikan Nasional bukan hanya sebagai perayaan saja, tetapi sebagai momen untuk evaluasi terhadap kinerja pendidikan saat ini. Apakah sudah tepat penerapannya? Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil tema “Bangkitnya Generasi Emas Indonesia” dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2012. Puncak peringatan Hardiknas

2012 sendiri diperkirakan akan dipadu dengan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang rencananya dipusatkan di Istora Senayan Jakarta.

“Tahun sekarang adalah tahun menanam (generasi emas), investasi,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh pada press conference berkaitan dengan rencana peringatan Hari Pendidikan Nasional 2012 di Gedung A Kemdikbud Senayan, Jakarta.

Salah satu Sabeks kita Hasri To-

GABUNG Sekarang

Sejarah Pendiri Hardiknas

Ki Hadjar Dewantara

SUWARDI SURYANINGRAT, sejak 1922 menjadi Ki Hadjar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, beberapa menuliskan bunyi bahasa Jawanya dengan Ki Hajar Dewantoro; lahir di Yogyakarta, 2 Mei 1889 – meninggal di Yogyakarta, 26 April 1959 pada umur 69 tahun selanjutnya disingkat sebagai "Soewardi" atau "KHD") adalah

aktivis pergerakankemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri Perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya

para priyayi maupun orangorang Belanda.

Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaannya, tut wuri handayani, menjadi slogan Departemen Pendidikan Nasional.

Namanya diabadikan sebagai salah sebuah nama kapal

niagharai lewat akun FB Ekspresi Radar Sulbar menuturkan bahwa 2 mei merupakan hari kelahiran Ki Hajar Dewantara selaku Bapak perintis Pendidikan Nasional.

"Dihari kelahirannya itu kita tidak hanya dituntut untuk memperingati hari lahirnya Ki Hajar Dewantara, namun lebih merupakan sebuah momentum makin memperkokoh kesadaran dan komitmen bangsa akan pentingnya pendidikan bermutu bagi masa depan bangsa," ungkapnya. (**)

perang Indonesia,KRI Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya diabadikan pada uang kertas pecahan 20.000 rupiah.

Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang ke-2 oleh Presiden RI, Soekarno, pada 28 November 1959 (Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 305 Tahun 1959, tanggal 28 November 1959). (net)

BAGI Pelajar SMP, SMA, dan Mahasiswa di Sulbar yang berminat menjadi model Xpresi Radar Sulbar.

Dapat mengirim biodata lengkap, nomor HP dan Foto Full Body ke email:

xpresiradarsulbar@gmail.com

Advertorial: Dipersembahkan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat

Malam Ramah Tamah Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Ballroom Hotel d’Maleo Mamuju, Rabu 2 Mei 2012.

FOTO bersama Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, Ketua Tim Penggerak PKK Ny Enny Anggraeni Anwar, Kepala Dinas Pendidikan Sulbar Jamil Barambangi dan sejumlah anak yang memeriahkan acara.

PENYEMATAN tanda gelar kehormatan kepada Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh dan Ketua Tim Penggerak PKK Ny Enny Anggraeni Anwar.

PENYERAHAN piagam penghargaan untuk guru PAUD.

KEPALA Dinas Pendidikan Sulbar Jamil Barambangi menandatangani kerjasama dengan pihak bank.

GUBERNUR Sulbar Anwar Adnan Saleh menyampaikan sambutan

GUBERNUR Sulbar Anwar Adnan Saleh menandatangani kerja sama dengan pihak bank

GUBERNUR Sulbar Anwar Adnan Saleh, Wakil Gubernur Sulbar Aladin S Mengga, Kepala Dinas Pendidikan Sulbar Jamil Barambangi, dan sejumlah penerima penghargaan pengawas berprestasi berfoto bersama.