Radar Sulbar

RADAR SULBAR Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

PORTAL RADAR SULBAR

0426-22138

KAMIS, 12 APRIL 2012

Rp 3.000 AKTIVITAS PEGAWAI. Sejumlah PNS dan tenaga honor tampak latihan baris-berbaris di depan Kantor Bupati Matra.

Pintar mengatur ruang Pintar juga dong mengatur biaya listriknya Kreativitas Anda mengatur tata ruang rumah makin sempurna dengan kepintara Mengatur biaya listrik. Nikmati Kemudahan dan kenyamanan Listrik Pintar, solusi isi ulang dari PLN. Dengan Listrik Pintar, biaya listrik sepenuhnya Anda yang atur. Tidak perlu repot bayar bulanan. Anda cukup membeli pulsa listrik sesuai kebutuhan. Bebas kesalahan catat meter, bebas dari sanksi pemutusan dan ketidaknyamanan lainnya.

Hubungi Kantor Pelayanan PLN terdekat dan pasang listrik pintar sekarang juga !

PT. PLN (Persero) AREA MAMUJU

www.pln.co.id

KOLOM SENATOR

Pilkada dan Kepemimpinan

Asri Anas

Anggota DPD/MPR RI

Saban tiap hari saya selalu ditanya mengenai Pilkada. Rasanya tiada hari tanpa Pilkada. Pertanyaan muncul melalui SMS, Facebook, E-mail, maupun ketika saya berpapasan dengan orang lain, bahkan ketika saya makan bakso di Wonomulyo bersama teman-teman, ada yang bertanya kepada saya "Pak Asri maju dong jadi Bupati Polman, supaya ada perubahan lebih baik untuk daerah kita".

Saya tersenyum dan menganggap ini bisa bermakna ganda. Mmemang masyarakat kita butuh pemimpin yang tepat untuk daerah atau bisa jadi masyarakat senang jika Pilkada ramai oleh mereka yang menganggap bahwa Pilkada adalah tempat mendapatkan kekuasaan. Alasan ini membuat saya tergerak untuk membuat sebuah ulasan ringan mengenai Pilkada dan kepemimpinan Baca HAL 7

Enam DOB Dinilai Belum Layak JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI Akbar Faisal menilai sebanyak enam Daerah Otonomi Baru (DOB) usulan Komisi II, belum layak diajukan.

Ia mengaku tidak mengetahui kenapa tujuh usulan baru bisa lolos dan disetujui ke Badan Legislasi.

Sehingga, ia mengaku akan melayangkan protes terhadap keputusan Akbar Faisal tersebut.

"Saya protes soal 19 DOB itu sebab yang disepakati dalam rapat pleno komisi II hanya 13 DOB yang disodorkan ke Baleg," ujarnya, Selasa malam lalu.

Seperti diketahui, awalnya, Komisi II DPR RI hanya menyepakati sebanyak 13 DOB yang layak diajukan untuk dibahas lebih lanjut di Baleg DPR. Namun kemudian, jumlah ini membengkak menjadi sebanyak 19 DOB atau ada penambahan sebanyak enam. Anggota fraksi Partai Hanura itu menganggap tujuh DOB tambahan ini belum memenuhi mekanisme pengajuan sesuai ketentuan pembahasan di DPR RI. "Sedang tujuh DOB lainnya akan dibahas lagi lebih detail. Ini koq jadi 19?," imbuhnya.

Baca HAL 7

RADAR/CHALID MAWARDI

Tim Investigasi Temukan Dugaan Penyimpangan Honorer Majene Protes, 47 Honorer di Mamuju Tak Masuk Daftar REPORTER: TIM RADAR SULBAR

MAMUJU -- Munculnya dugaan manipulasi data honorer kategori satu (K1) di lingkup Pemkab Matra, terus didalami tim investigasi data honorer yang dibentuk DPRD Matra.

Ketua Tim Investigasi Honorer K1 DPRD Matra, Ahdar Dg Pagiling bersama anggota tim

EDITOR: MUHAMMAD ILHAM

investigasi; Amran Nuhung, Musawir Az Isham, Aksan Yanbu, Sabaruddin, Nasri Syahrir Odja dan Dahrin, mendatangi beberapa SKPD dan melakukan pemeriksaan data.

Diantaranya di Dinas Kesehatan, Dinas Koperindag dan UKM, BKDD, Dinas PU, dan

Dinas Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Matra.

Hasilnya ditemukan honorer yang terdaftar dalam pengumuman di www.bkn.go.id, tapi tidak dikenali sebagai tenaga honorer pada unit kerja manapun.

Baca HAL 7

Dokumen Balanipa Bermasalah Salim: Desakan Mundur Mujirin Itu Manuver Politik JAKARTA -- Dokumen kelengkapan pemekaran kabupaten Balanipa, Sulbar, dianggap bermasalah.

Sebagian dokumen yang diajukan dinilai tidak rasional, tim pemekaran memberikan dokumen tidak benar. Demikian disampaikan anggota DPR RI asal Sulbar, Salim S Mengga di Jakarta, Rabu 11 April 2012.

Diantaranya adalah jumlah PAD daerah induk Balanipa, yakni Polewali Mandar. Menurut Salim dicantumkan sebanyak Rp25 miliar. "Padahal kan cuma Rp16 miliar," ungkapnya.

Sehingga ia menyarankan pemekaran ini jangan dipaksakan jika memang belum layak dilakukan.

Baca HAL 7

Salim S Mengga

Bupati Majene Ikuti Orientasi Lapangan JAKARTA -- Kabupaten Majene Sulawesi Barat menjadi wakil dari Provinsi Sulbar dalam kegiatan Observasi Lapangan (OL) Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Bupati/ Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota angkatan I tahun 2012.

Majene diwakili langsung oleh Bupati H Kalma Katta. Kegiatan dilaksanakan Badan Pen-

didikan dan Latihan (Bandiklat) Kementerian Dalam Negeri RI di Kota Serang Banten selama empat sejak 8 April lalu.

Kepala perwakilan Majene di Jakarta, Muh Bisry menerangkan bahwa kegiatan ini bertujuan mengamati penyelenggaraan pemerintahan di daerah masing-masing.

Baca HAL 7

Peserta OL angkatan I: Kota Gunungsitoli Sumut Kabupaten Rokan Hulu Riau Kabupaten Kaur Bengkulu Kabupaten Barito Selatan Kalteng Kabupaten Majene Sulbar Kabupaten Mentawai Sumbar Kabupaten Nias Barat Sumut Kabupaten Pringsewu Lampung Kabupaten Pelelawan Riau Kabupaten Sambas Kalbar, dan Kabupaten Banggai Sulteng

Hakim PN Juga Minta Kenaikan Gaji MAMUJU -- Cerita memprihatinkan para 'Yang Mulia' terus terkuak seiring ancaman para hakim mogok sidang.

Jika di Kota Palu, Sulteng, hakim harus meminjam mobil panitera untuk perjalanan dinas, di Kota Mamuju para hakim pengadilan negeri terpaksa kredit hanya untuk membeli motor.

Ketua Pengandilan Negeri (PN) Mamuju, Osmar Simanjutak SH, mengakatakan sangat mendukung aksi yang dilakukan sejumlah hakim di berbagai daerah, terlebih kepada perwakilan para hakim yang mendatangi DPR-RI di Jakarta. Seab kenyataannya gaji yang diperoleh selama ini lebih rendah dari pada gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di pemerintah daerah.

"Kami sangat mendukung apa yang dilakukan teman-teman, karena benar gaji yang kami dapatkan selama ini tidak sebanding dengan resiko dan beban pekerjaan kami," kata Osmar Simanjutak, kepada Radar Sulbar, Rabu 11 April.

Osmar mengungkapkan, beberapa hakim yang bekerja di PN Mamuju masih harus mengandalkan kredit untuk mendapatkan sebuah fasilitas. "Untuk membeli motor saja, sejumlah hakim saya terpaksa kredit. Bahkan ada yang kredit rumah. Itu dilaukan gaji yang diterima pas-pasan," paparnya.

Padahal, menurut Osmar, pekerjaan yang dilakoni selama ini penuh tanggung jawab, apalagi hakim adalah sebagai penentu sebuah perkara. Sayangnya, pemeritah pusat tidak pernah memberikan perhatian terhadap para hakim, termasuk pembayaran remunerasi.

Baca HAL 7

MAMUJU CUP 2012

RADAR SULBAR Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

Langkah PS Taeso Tak Terhambat

24 Besar Digelar di Stadion Manakarra Laporan

Andi Indra

Angkasa Putra Kire vs Kooci FC 12 April 2012

www.radar-sulbar.com

MAMUJU -- Perhelatan putaran pertama Mamuju Cup 2012 berakhir. Keseblasan yang lolos ke 24 besar ini akan melanjutkan pertandingan putaran kedua di Stadion Manakarra, Mamuju. Keseblasan Taeso Putra versus Fortuna FC yang menjadi partai penutup pertandingan putaran pertama, Rabu 11 April, sore.

Seperti biasanya, pada sore hari, lapangan Merdeka Mamuju dipadati ratusan pecinta sepak bola. Bahkan, jalan utama di sisi lapangan tersebut ditutup hingga pertandingan bola selesai. Ini untuk menghindari kemacetan di jalan tersebut akibat padatnya penonton.

Pada pertandingan kemarin, tensi permainan sangat tinggi. Pemain sangat menegangkan. Ratusan penonton bersorak-sorak dari pinggir lapangan sebagai bentuk dukungan kepada tim andalannya.

Baru saja sepuluh menit menit pertandingan berlangsung, PS Taeso membobol gawang Fortuna FC melalui tendangan keras Marsuki. Skor 1-0 untuk Taeso.

Meski tertinggal 0-1, Fortuna FC makin meningkatkan tensi permainan. Serangan demi serangan dilancarkan anak asuhan Herman Kulawi.

RADAR/ANDI INDRA

REBUT BOLA. Keseblasan Taeso Putra menggiring bola di area pertahanan Fortuna FC, Rabu, 11 April 2012.

Baca HAL 7

radarsulbar01@gmail.com

2

Ekonomi

RADAR SULBAR KAMIS, 12 April 2012 PANC A KAR YA PEMBANGUNAN SULA WESI BARA T PHASE II ANCA KARY SULAWESI BARAT G AI KEBIJ AKAN S TRA TEGI PEMBANGUNAN PR O VINSI SULA WESI BARA T 20 1 1 - 20 16 SEBAG KEBIJAKAN STRA TRATEGI PRO SULAWESI BARAT 201 201 SEBA

1. Peningkatan Profesionalisme Aparatur ( personalcapatcy building) Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2. Peningkatan Kualitas dan Perluasan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Vital 3. Peningkatan Promosi dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Baik dalam Negeri maupun Luar Negeri 4. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 5. Pengembangan Pemerintahan yang Peduli Lingkungan H. Anwar Adnan Saleh Gubernur

H. Aladin S Mengga Wakil Gubernur

H. Anwar Adnan Saleh Gubernur Sulbar

H. Ismail Zainuddin Sekretaris

H. Aladin S. Mengga

H. Mujirin M. Yamin

Wakil Gubernur Sulbar

Kepala DIPENDA Prov. Sulbar

Andalkan Metode Sambung Pucuk

Permudah Transaksi, BNI Tambah 6 ATM

MAMUJU — Komiditi kakao di Mamuju memiliki potensi yang sangat besar. Sayangnya, program Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gernas Kakao) yang dicanangkan pememerintah, tidak memberi andil besar.

Program gernas kakao yang meliputi intensifikasi, peremajaan dan rehabilitasi tanaman serta meningkatkan kemam-

MAMUJU — PT Bank Negara Indonesia (BNI) akan menambah enam mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tahun ini juga. Itu dilakukan untuk menunjang keberadaan 13 ATM yang tersebar di tiga kabupaten saat ini.

Kepala Bagian Umum BNI Mamuju, Suharto Salahuddin, mengatakan penambahan ATM tersebut bertujuan meningkatkan pelayanan kepada nasabah, sehingga mereka bisa dengan mudah dalam melakukan transaksi.

“Animo masyarakat untuk menjadi nasabah di BNI terus mengalami peningkatan. Sekarang Jumlah nasabah BNI mencapai 51.000 orang. Untuk itulah kami akan bangun enam ATM lagi,” kata Suharto.

Untuk sementara, ATM BNI sudah tersebar sebanyak 5 unit di Mamuju, Polewali 5 unit, dan Majene 2 unit. Tapi dianggap belum cukup, sehingga ATM baru akan dibangun lagi di Pasangkayu Mamuju Utara (Matra) 2 unit, di SPBU Simpang Lima Mamuju 1 unit, di Pekkabata Polewali 1 unit, Pasar Wonomulyo Polman 1 unit, dan di SPBU Camba Majene 1 unit.

Lanjut Suharto, salah satu langka untuk meningkatkan jumlah nasabah adalah melalui peningkatan pelayanan prima, seperti pelayanan di bagian teller dan penambahan ATM. Suharto menambahkan BNI Mamuju iduk dari cabang pembantu yang tersebar di beberapa kabupaten di Sulbar. (rp2/ham)

puan petani dalam mengelola kebunnya khusus di Kabupaten Mamuju dinilai tidak menunjukkan ciri-ciri keberhasilan. Hal ini ditegaskan anggota Komisi II DPRD Mamuju, H Hajrul Malik.

Hajrul mengatakan, indikasi kegagalan gernas kakao terlihat dari hasil panen kakao yang telah tersentuh program tersebut tidak kunjung meningkat. Sehingga Ia berharap agar ada me-

tode baru yang mampu diandalkan untuk meningkatkan hasil kakao petani.

“Untuk sementara saya melihat metode sambung pucuk potensinya cukup besar jika dibandingkan dengan hasil tanaman dari bibit SE yang ditawarkan dalam program gernas kakao. Jadi saya menilai program gernas pro kakao dengan bibit SE gagal,” sebut Hajrul.

Dikatakan, untuk bibit sambung pucuk yang telah dilakukan uji coba dilahan seluas 70 hektar yang berada di Desa Tarailu Kecamatan Sampaga, menunjukan hasil yang cukup besar jika dibandingkan dengan hasil kakao yang tersentuh program gernas. Bahkan perbandingan hasil yang diperoleh 10 persen lebih besar untuk kakao yang dikembangkan

dengan metode sambung pucuk.

Untuk mendukung program ini, pemerintah daerah telah menyisihkan anggaran mencapai Rp 800 juta dari APBD Mamuju tahun 2012. Selain itu, diharapkan kedepan program pengembangan kakao dengan metode sambung pucuk menjadi program daerah. (mg6/ham)

Jual Tanaman Hias di Masa Pensiun MASA pensiun adalah saat seorang PNS dinyatan berakhir masa kerjanya di lingkup pemerintahan. Orang yang pensiun biasanya hanya berdiam diri di rumah dan menghabiskan masa pensiunnya. Namun berbeda dengan Abd Hakim. Setelah pensiun, ia melah membukan usaha sebagai penjual tanaman hias.

LAPORAN: HASAN BASRI Meski sudah tua, namun Hakim merasa itu tidak menjadi hambatan untuk terus berkarya. Masa pensiun tidak akan sanggup memenjarakan kreatifitasnya.

Sebagai pensiunan salah satu BUMN di Makassar Sulsel ini, Hakim, memilih hijrah ke Ma-

muju sejak empat bulan lalu. Ia melihat di daerah ini potensi mengembangkan usaha. Dari empa orang anaknya, dua diantaranya dibawa serta.

Hal itu dilakukan karena keinginan untuk membuka usaha penjual tanaman hias dan bibit buah-buahan. Ia membuka usa-

INFO SULBAR

ha ini karena kecintaannya terhadap tanaman hias. Terlebih lagi ia tidak ingin hanya berdiam di rumah saja menunggu datangnya gaji pensiun yang nilainya pun tak seberapa. Abd Hakim memilih Mamuju sebagai tempat perantauan dengan membuka usaha, karena melihat dari potensi di daerah ini sangat besar, apalagi posisinya sebagai Ibukota Sulbar.

Awalnya usaha tanaman hias yang digeluti itu hanya bermodalkan Rp 100 ribu. Namun karena kesabaran dan kegigihannya, tanaman hias yang ia jual bertambah banyak.

Menurutnya keinginan untuk

menggeluti usaha sebagai penjual tanaman hias sangat besar, karena kecintaanya terhadap tanam-tanaman. “Sejak kecil saya suka tanam-tanaman, jadi sekarang saya kembangkan dengan membuka usaha menjual tanaman hias,” kenang Abd Hakim.

Meskipun usahanya masih terbilang baru, Hakim yakin usahanya tersebut bisa berkembang selama satu tahun kedepan. Alasannya ia melihat animo konsumen atau masyarakat Mamuju untuk membeli tanaman hias sudah mulai tampak.

“Masyaraka sudah sering ke sini untuk melihat tanaman hias yang saya jual. Ini membutktikan masyarakat sudah mulai punya keinginan besar memiliki tanaman hias,” ujarnya.

Abd Hakim menyampaikan, jenis tanaman yang dijual seperti bungan angrek, bunga kembang sepatu, pohon palem dan jenis tanaman buah-buahan.

“Tanaman hias tersebut bisa digunakan untuk hiasan rumah, kantor ataupun acara-acara penting. Misalnya saja pada pesta pernikahan sebagai dekorasi,” paparnya. (**)

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

HUMAS PEMPROV SULBAR

Workshop Sinkronisasi Program Cipta Karya Tahun 2013 Satker Perencaan dan Pengendalian Program Inprasturktur permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012

Mamuju 3

RADAR SULBAR KAMIS, 12 April 2012 VISI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

"Gerakan Membangun Mamuju, Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri (Gerbang Maju)" MISI II Percepatan Pertumbuhan dengan memperkuat data tahan ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Pertanian Infrastruktur dan Energi TUJUAN 4. Peningkatan Fungsi Pasar Rakyat SASARAN Tersedianya pasar-pasar pada kawasan ekonomi strategis, Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat, Tercapainya target PAD dari Sektor pasar sesuai dengan potensinya tersedianya data base pasar rakyat sebagai asset daerah, serta tersedianya regulasi yang mengatur ketertiban hari pasar

Drs. H. Suhardi Duka, MM Ir. Bustamin Bausat Drs. H. Habsi Wahid, MM Bupati Mamuju

Jadwal Ekpose Reklamasi Pantai Belum Ditetapkan MAMUJU — Permintaan digelarnya ekpose reklamasi Pantai Manakarra, akhirnya dibahas oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Mamuju, Rabu 11 April.

Hasilnya, penetapan jadwal ekspose diserahkan kepada Sekretaris DPRD Mamuju HM Akhyar Arifin untuk mencari jadwal yang pas.

Ketua DPRD Mamuju, H Sugianto, yang secara eksofficio juga bertindak sebagai Ketua Bamus, menjelaskan bahwa diserahkannya jadwal pelaksanaan eksepose kepada Sekretaris DPRD hanya untuk mempermudah sinkronisasi agenda anggota dewan dengan Pemkab Mamuju dan PT Karya Mandala Putra (KMP) selaku pelaksana proyek reklamasi.

“Tentang jadwal kapan diadakan ekpose reklamasi pantai tinggal menunggu keputusan Sekwan,” sebut Ketua Bamus DPRD Mamuju, H Sugianto, kemarin.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Mamuju, Muh Akhyar Arifin, mengatakan belum dapat mengagendakan ekpose reklamasi pantai dalam pekan ini. Alasannya, Pemkab Mamuju serta sejumlah Anggota DPRD Mamuju masih sibuk dengan agenda masing-masing. “Kemungkinannya ekpose reklamasi pantai dapat dilaksanakan pekan depan,” ungkapnya.

Desakan reklamasi pantai yang disampaikan sejumlah anggota DPRD Mamuju hanya untuk melihat kejelasan program mega proyek tersebut. Dewan merasa wajib diberitahu mengenai rencana detil proyek besar tersebut.

“Kami bukan akan mengambil keputusan menolak atau mendukung reklamasi pantai. Yang kami inginkan adalah kejelasan program tersebut,” sebut anggota Bamus DPRD Mamuju, H Andi Dody Hermawan.

Dikatakan, yang diinginkan dari ekpose reklamasi pantai adalah kejelasan kerja sama yang dibangun pemkab dengan PT KMP. “Contohnya kecil, seperti akan dibangun Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) di kawasan reklamasi pantai. Kita harus memperjelas bagaimana kejelasan kerja sama serta apa keuntungan yang akan diperoleh pemerintah daerah di Pujasera tersebut,” imbuhnya. (mg6/ham)

Wakil Bupati Mamuju

Dirut RSUD Dideadline Dua Hari MAMUJU - Kurang maksimalnya pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamuju yang menimbulkan protes dari berbagai elemen, mendapat respon dari Bupati Mamuju H Suhardi Duka.

Rabu, 11 April, Bupati Mamuju dengan sejumlah pejabat terkait langsung menggelar pertemuan membahas masalah tersebut.

“Saya minta pihak RSUD Mamuju agar dalam jangka waktu dua hari kedepan segera melakukan pembenahan terkait masalah-masalah yang ada di RSUD,” kata Kabag Humas Pemkab Mamuju, Usdi, men-

REPORTER: ANDI INDRA EDITOR: MUHAMMAD ILHAM

gutip penyampaian Bupati Mamuju.

Menurut Usdi, bupati memberi deadline kepada Dirut RSUD untuk melakukan pembenahan selama dua. Dan itu harus segera ditindaklanjuti.

Jika tidak, maka Direktur RSUD yang kini dijabat dr Titin, akan mendapat sanksi.

“Ya, bisa saja dicopot kalau dinilai lalai dan tidak mengindahkan instruksi pak Bupati.

Ini masalah serius karena terkait dengan pelayanan keseha-

tan kepada pasien. Bagaimana pasien bisa sehat kalau tidak dilayani dengan baik,” terang Usdi. Selain memberikan deadline selama dua hari, Pemkab meminta kepada pihak RSUD untuk mengajukan permohonan anggaran cadangan guna menutupi biaya obat yang tak tersedia di rumah sakit.

Bupati menginstruksikan kepada pihak rumah sakit untuk mengajukan permintaan obat-obatan yang perlu diper-

siapkan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes).

Dalam hal peningkatan pelayanan, lanjut Usdi, dengan anggaran yang ada, Bupati berharap kedepan pihak RSUD membuat perencanaan dan program yang tepat agar pelayanan bisa terlaksana sebagaimana harapan masyarakat.

Sebab, keluhan terkait dengan masalah RSUD tidak hanya pada ketersediaan obat-obatan, tapi juga pada peralatan medis.

Olehnya itu, Bupati berencana akan melakukan kunjungan ke RSUD dan memantau langsung pelayanan di sana.

Dalam kunjungan itu, selain mengontrol kondisi RSUD, Bupati akan melakukan audiens dengan pihak rumah sakit terkait dengan masalah yang terjadi dan menjadi keluhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan medis.

“Bupati berharap kedepan pihak RSUD lebih membenahi diri dan melakukan perencanaan yang tepat agar tidak ada lagi keluhan-keluhan seperti yang terjadi sekarang ini,” singkat Usdi. (**)

Tabung Gas Meledak di RE Martadinata

Rujab di Anjoro Pitu Segera Difungsikan MAMUJU — Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Mamuju di kawsan perbukitan Anjoro Pitu, segera difungsikan.

Sekertaris Kabupaten (Sekab) Mamuju, H Habsi Wahid, mengatakan rujab bupati yang baru belum digunakan karena proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Secara fisik, bangunan rujabnya sudah selesai utuh 100 persen. Tapi masih ada tahap akhir seperti penyelesaian pagar, pelataran beton, serta perangkat mobilernya.

“Bangunan rujab sudah selesai tapi belum bisa ditempati karena masih harus menunggu mobiler rujab serta penyelesaian pelataran dan pagarnya,” ujar Habsi Wahid, Rabu, 11 April.

Menurutnya, penyelesaian seluruh bangunan rujab bupati baru tersebut baru akan dikerja pada tahun ini. Proses tander untuk pelaksana pekerjaan sudah dilakukan. Tinggal menunggu waktu pekerjaan itu rampung dan siap ditempati. “Kita upayakan, semoga saja Bupati sudah bisa menempati rujab yang baru pada tahun ini,”tutur Habsi. (mg1/ham)

EKSEKUTIF MAMUJU

Sekda Mamuju

RADAR/ANDI INDRA

BEKAS LEDAKAN. Salah seorang karyawan bengkel wiwi di Jalan RE Martadinata, menunjuk salah satu tabung karbit yang meledak dibengkel tersebut, Rabu sore, 11 April 2012.

MAMUJU - Puluhan warga Jalan RE Martadinata, Mamuju, dikagetkan dengan ledakan tabung gas elpiji 50 Kg di Bengkel Mobil Wiwi,

Rabu 11 April, sore.

Tidak ada korban yang terkena dari percikan ledakan tersebut. Namun, warga di seputaran bengkel sempat dibuat

kaget adanya ledakan tersebut.

“Ini hanya ledakan biasa.

Tidak ada korban yang terkena percikan ledakan,”ujar Mahyudin, pemilik bengkel las Wiwi,

kepada Radar Sulbar.

Menurutnya, ledakan tersebut hanya diakibatkan karena adanya kebuntuan pada tabung tersebut. Saat meledak, pekerja

sedang berada di luar. Beberapa saat setelah tabung tersebut meledak, puluhan warga langsung mengerumuni lokasi kejadian. (mg1/ham)

Distamben Harus Pantau Kandungan Uranium MAMUJU — Bupati Mamuju H Suhardi Duka, meminta memerintahkan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Mamuju memantau dan mengikuti perkembangan penelitian mengenai kandungan uranium di Kecamatan Tapalang dan Boneahu.

Hal ini ditegaskan Bupati Mamuju, H Suhardi Duka, saat

melakukan pertemuan di Distamben Mamuju, Rabu, 11 April. Selain membahas persoalan kandungan uranium, Bupati juga meminta laporan kerja Distamben mengenai pengelolaan tambang.

“Potensi tambang yang tersebar di Mamuju cukup melimpah. Jika ini bisa dikelola dengan baik, manfaatnya akan sangat besar untuk pemban-

gunan,” ujar Bupati.

Pada kesempatan itu, Bupati mengingatkan agar Distamben tidak secara langsung memproses jika ada perusahaan tambang yang ingin melakukan eksplorasi di Kecamatan Tapalang dan Bonehau.

“Sekarang ini badan nuklir nasional tengah melakukan penelitian terkait dengan

potensi kandungan uranium di wilayah tersebut. Jika penelitian sudah selesai dan benar dalam perut bumi itu ada uranium, maka kita tidak memiliki kewenangan untuk mengelolanya, sebab ini kewenangan pusat,” ujar Suhardi Duka.

Mengenai uranium, Suhardi menjelaskan jika ada dampak positif dan negatif yang bisa ditimbulkan. Mamuju memil-

iki tambang yang sangat strategis, dampak radiasinya yang membahayakan dan konflik negara bisa terjadi. Sebab, dengan adanya potensi uranium ini, maka Mamuju akan menjadi perhatian dari negara-negara yang konsterasi pada produksi senjata, seperti Rusia, China, Amerika, Korea Utara, dan Iran. (mg1/ham)

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Kabupaten Mamuju

Bupati Gilir Kunjungi SKPD RADAR/ ANDI INDRA

BERIKAN ARAHAN. Bupati Mamuju H Suhardi Duka didampingi Asisten III Pemkab Mamuju, M Daud Yahya dan Kepala Distamben Mamuju, Jalaluddin Duka saat memberikan pengarahan kepada pegawai dilingkungan Distamben Mamuju, Rabu 11 April 2012..

MAMUJU — Dalam mewujudkan birokrasi bersih dan melayani pada SKPD di lingkungan Pemkab Mamuju, Bupati Mamuju H Suhardi Duka, akan melakukan pengawasan dan pemantauan kinerja.

Beberapa pekan terakhir, sejumlah SKPD sudah dikunjungi langsung oleh Bupati. Rabu, 11 April, kunjungan dilakukan pada Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben).

Rencananya Bupati Mamuju akan melakukan kunjungan secara bergiliran ke seluruh SKPD. Dalam kunjungannya, Suhardi Duka akan berdialog dengan pegawai dijajaran SKPD tersebut untuk mendengar permasalahan yang menjadi kendala dalam menjalankan perkejaan.

Rencananya, dalam waktu dekat ini, kunjungan akan dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamuju.

Kunjungan itu dalam rangka menyikapi beberapa keluhan masyarakat dan protes sejumlah elemen terkait pelayanan kepada pasien yang dinilai tidak maksimal. (mg1/ham)

4

Parlementaria

RADAR SULBAR Kamis, 12 April 2012

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA VISI

“Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Mampu Memberdayakan Masyarakat, Maju, Mandiri, dan Amanah“.

MISI

5. Mendorong upaya pemberdayaan ekonomi 1. Menata dan membina penyelenggaran fungsi – fungsi keluarga pemerintah desa 6. Mendorong peningkatan kapasitas 2. Membina dan memfasilitasi upaya pengembangan keluarga miskin 7. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tepat sumber – sumber pendapatan desa.

Guna dan SDA 3. Membina dan meningkatkan kapasitas aparat desa 8. Mengembangkan Pranata Sosial Budaya dan 4. Membantu upaya pengembangan dan pembinaan usaha Adat Istiadat Masyarakat ekonomi masyarakat desa H. Anwar Adnan Saleh Drs.H.Mulyadi Bintaha,M.Pd Diwujudkan melalui 2(dua) program utama: KEPALA BPMPD GUBERNUR PNPM –MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dan Program BANGUNMANDAR (Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat)

Dra. HAFNI DJABBAR SEKRETARIS

H. ARSYAD, S.Sos., M.Si

H. BAHARUDDIN, S.Sos

ARIFIN. A, S.Pd

KABID. PEMBDY. PEMDES/KEL & PENGUATAN KELEMBAGAAN

KABID. PEMBDY. EKONOMI & PARTISIPASI MASY

KABID. PEMBINAAN ADAT & PENGEMB. SOSBUD

Lokasi Percetakan Sawah Baru Harus Jelas REPORTER: M. SHOLIHIN

MAMUJU -- Pengaduan kelompok tani (poktan) Semangat Baru dari Desa Palogaan Kecamatan Tobadak, mendapat tanggapan dari DPRD Mamuju.

Dewan mengundang pihak Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Mamuju membicarakan solusi atas permasalah kelompok tani, Rabu 11 April.

Pertemuan yang digelar di ruang rapat Sekretariat DPRD Mamuju juga menghadirkan kelompok tani serta pe-

EDITOR: MUHAMMAD ILHAM

merintah desa setempat. Sayangnya dalam pertemuan ini belum didapatkan solusi atas permasalahan yang diadukan petani.

Keluhan yang disampaikan poktan adalah percetakan sawah baru yang luasnya tidak sesuai dengan petunjuk serta laporan dari Distanak Mamuju. Petani mengeluhkan luas sawah baru yang telah dicetak hanya 10 hektar, padahal dalam program percetakan sawah baru

tahun 2011, setiap kelompok tani mendapat sawah baru seluas 25 hektar.

"Laporannya luas sawah baru yang telah dicetak oleh Distanak Mamuju mencapai 25 hektar. Kenyataannya setelah kami mengukur, luasnya hanya 10 hektar, selain itu, jika memang benar luasnya hingga 25 hektar, lalu siapa yang menerima sisanya," sebut Kepala Dusun Polongana Desa Palogaan, Martinus Medi.

Sementara itu, Kepala Distanak Mamuju menjelaskan pihaknya telah merealisasikan dengan maksimal program

RADAR/M SHOLIHIN

RAPAT PLENO. Sejumlah anggota Bamus DPRD Mamuju menggelar rapat pleno terkait ekpose reklemasi pantai Manakarra di ruang paripurna DPRD Mamuju, Rabu 11 April 2012.

Bahas Dua Ranperda MAMUJU -- DPRD Mamuju akan membentuk dua panitia khusus (pansus) untuk membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemkab Mamuju.

Dua ranperda yang akan dibahas adalah Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemkab Mamuju pada PT BPD Sulselbar dan BUMD. Kemudian Ranperda tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pe-

percetakan sawah baru. Bahkan khusus untuk sawah baru di Kecamatan Tobadak realisasinya mencapai 27 hektar.

"Dari hasil pengukuran pihak konsultan, luas sawah baru yang telah selesai dikerja di Desa Palogaan tidak ada masalah. Hanya saja mungkin ada keselahpahaman persepsi masyarakat masalah percetakan sawah baru tersebut," tandas Kepala Distanak Mamuju, Mulyadi.

Perlu diketahui, lanjut Mulyadi, percetakan sawah baru bukan berarti membuat sawah yang sudah baik seperti di daerah Kalukku dan beberapa tempat persawahan lain. Program percetakan sawah baru pada dasarnya adalah menjadikan lahan yang memenuhi syarat, seperti lahan alang-alang ataupun hutan muda untuk dijadikan sawah baru.

"Jangan sampai mindset masyarakat terhadap percetakan sawah baru menjadi akar masalah, sehingga luas sawah baru yang telah dicetak tidak mereka lihat semua," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Mamuju, H Bahari AR Siga, saat meminta Rapat Dengar Pendapat (RDP) memutuskan agar pihak Distanak Mamuju bersama petani melakukan verifikasi ulang di lapangan.

"Dalam peninjauan nantinya pihak Distanak Mamuju harus dapat menunjukan dimana sawah yang telah dicetak tersebut," kata H Bahri. (mg6/ham)

DPRD Bentuk Dua Pansus merintahan dan Pembangunan di Kabupaten Mamuju.

"Sesuai dengan usulan dari temanteman Bamus agar dibentuk pansus untuk membahas dua ranperda. Maka, usulan tersebut kami setujui agar dibentuk dua pansus untuk masing-masing pansus membahas satu ranperda. Sedangkan mengenai kapan jadwalnya pembahasannya, kami serahkan kepada Sekretaris DPRD Mamuju," sebut

PARLEMENTARIA

Katua Bamus DPRD Mamuju, H Sugianto, Rabu 11 April.

Sebelumnya, angota Bamus DPRD Mamuju, Muhammad Amin, memberikan usulan dalam rapat Bamus agar dibentuk pansus dua ranperda tersebut.

Pertimbangannya adalah agar ranperda yang dibahas oleh pansus dapat dilaksanakan secara maksimal.

"Pengalaman jika membahas ranperda melalui rapat paripurna, tambah akan

Rubrik Khusus Humas DPRD Sulawesi Barat

HADIRI MUSRENBANG. Anggota DPRD Sulbar H Amran HB, H Andi Usman, H Abidin, HM Thamrin Endeng, H HAsan Bado, menghadiri musrenbang provinsi, beberaa hari lalu di Kantor Gubernur Sulbar.

DPRD/JUNAIDI MUIS

IKUT MUSRENBANG. Anggota DPRD Sulbar Hj Nurrhamah, Hj Hastuti Indriani, H Bustamin Badolo, H Yamin Saleh, Arman Salimin, dan Hj Jumiati Mahmud, mengikuti musrenbang provinsi di Kantor Gubernur Sulbar.

semberawut. Sebab, kita perlu mengakomodir pandangan dari 35 anggota dewan," ungkapnya.

Sementara itu, anggota Bamus lain, M Syahrir Abdullah, meski telah dibentuk pansus, namun penjelasan kepada anggota dewan lainnya juga harus dilakukan. Itu agar anggota dewan mengetahui hasil pembahasan pansus secara merata. (mg6/ham)

Rubrik Khusus Humas DPRD Kabupaten Mamuju

Baleg Ekspose 13 Ranperda di Depan Ahli POLEWALI -- Sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan akan masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2012, telah diekspose oleh Badan Legislasi (Baleg) dihadapan tim ahli yang akan melakukan kajian dan pengamatan terhadap subtansi Ranperda tersebut kedepan.

Ketua Balegda DPRD Polewali Mandar, Abd Rahim, ketika dihubungi, Rabu 12 April menyampaikan bila 13 Ranperda baik usulan Tim Legda Pemkab Polewali Mandar, maupun usulan inisiatif dan masyarakat telah di ekspose oleh Baleg dihadapan tim ahli yang akan ditunjuk mendampingi Baleg dalam proses penentuan Prolegda tahun 2012 di Makassar.

"Jadi kami awal pekan ini, baru saja melakukan ekspose 13 Ranperda dihadapan tim ahli yang bertempat di Kantor Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi Selatan," ujar Rahim.

Menurut Rahim, saat ekspose dilaksanakan di Kopel Sulselbar semua tim ahli yang akan mendampingi Baleg dalam proses pengkajian hingga penetapan Ranperda dalam Prolegda hadir dan langsung memberikan komentar setiap Ranperda di ekspose dihadapan mereka.

"Catatan pandangan pakar itulah nanti yang akan dituangkan dalam laporan Baleg di paripurna pra penetapan Prolegda di DPRD Polewali Mandar, sehingga semua yang hadir nanti akan mendengarkan langsung penjelasan plus minus dari tiap Ranperda yang akan di Prolegdakan," tutur Rahim.

Ia menambahkan, sebelum 13 Raperda itu di Prolegdakan akan terlebih dahulu diawali uji publik yang direncanakan awal pekan depan dengan menghadirkan sejumlah stakeholeder untuk didengarkan pandangannya.

"Sehingga Baleg dari proses uji publik itu akan semakin enteng bekerja, sebab ruang uji publik menjadi ruang mengupas penting tidaknya muatan muatan isi dalam batang tubuh Prolegda itu nanti," kunci Rahim. (k1/mkb)

LEGISLATIF MAMUJU

PIMPIN RAPAT. Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Mamuju, H Sugianto, dan Wakil Katua Bamus Hj St Suraidah Suhardi saat memimpin rapat di ruang rapat paripurna DPRD Mamuju, Rabu 11 April 2012.

RADAR/M SHOLIHIN

DENGAR PENDAPAT. Wakil Ketua DPRD Mamuju, Hj St Suraidah Suhardi dan Wakil Ketua Komisi II DPRD Mamuju H Bahari AR Siga, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Distanak Mamuju, Rabu 11 April 2012.

Pemilukada 5

RADAR SULBAR Kamis, 12 April 2012

DPRD Kabupaten Mamasa 1.

2.

3.

4.

Komitmen dan Konsistensi Menjalankan Amanat Rakyat Memberi Perlindungan Hukum dan Rasa Nyaman Terhadap Rakyat Kabupaten Mamasa Menghargai Setiap Aspirasi Rakyat Demi Pembangunan di Kabupaten Mamasa Senangtiasa Menjaga Persatuan dan Kesatuan Dalam Bingkai Mesa Kada Diputuo Pantan Kada Dipomate

H Muhammdiyah Mansyur

Simon, SH

Thomas D

Ketua DPRD Kabupaten Mamasa

Wakil Ketua DPRD Mamasa

Wakil Ketua DPRD Mamasa

ABM : Tidak Ada Putra Mahkota

Menuju Pemilukada Polman

PAN Pastikan Incar Posisi Calon Wakil Bupati

EDITOR: AMRI MAKKARUBA

POLEWALI -- Setelah berencana akan melakukan penjaringan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Cabup-Cawabup) Polewali Mandar, Partai Amanat Nasional (PAN). Tetapi bagi PAN realistis akan mengincar posisi kosong dua. Hal tersebut disampaikan koordinator Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPW PAN Sulbar Wilayah Polewali Mandar, H Darwis Sewai, Rabu 11 April. Ia mengungkapkan bahwa memang saat ini sedang dibuat perencanaan teknis proses penjaringan bakal calon yang akan diusung DPD PAN Polewali Mandar di Pemilukada.

Namun kepastian proses penjaringan baru akan dilakukan pasca pelaksanaan survei internal di DPD PAN yang akan berlansung di bulan Juni tahun 2012.

"Jadi kami terlebih dahulu melakukan survey internal, untuk mencari siapa kader PAN yang layak kami dorong untuk menduduki jabatan bakal Cawabup, setelah itu kami membuka penjaringan bakal Cabup," ungkap Darwis.

Menurut Darwis, meski kemudian akan menimbulkan pertanyaan ada apa dengan PAN, kenapa hanya mengincar kursi kosong dua atau Cawabup.

Maka alasannya adalah PAN tahu diri dari awal. walaupun memang peluang untuk mendapatkan kursi kosong satu, namun bagi PAN cukup tahu diri.

"Maka biarlah kesempatan bakal Cabup diberikan kepada figur non PAN, asalkan figur tersebut memang memiliki komitmen kuat untuk PAN dan siap mengusung visi dan misi PAN saat dinyatakan sebagai pemenang dan memimpin daerah bersama kader PAN yang berada diposisi kosong dua," tutur Darwis.

Ia menambahkan, PAN pun sangat ingin mengusung kadernya sendiri, tapi satu kader yang diharapkan memang layak langsung disodorkan sebagai Cabup yakni Hendra Singkarru, yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI. Hanya saja sampai saat ini Hendra sedikitpun memberikan sinyal akan maju tidak ada.

"Semua kader berharap Hendra Singkaru yang layak didorong sebagai kosong satu, tapi yang bersangkutan sampai saat ini belum memberikan sinyal, maka kami hanya mengincar kursi kosong dua, dan semua kader baik yang hanya konsen dipartai maupun yang duduk sebagai anggota dewan akan kami survey semua," kunci Darwis. (k1/mkb)

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Terbit Sejak 10 Juni 2004 Dalam melaksanakan tugas Jurnalistik, wartawan Radar Sulbar dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima maupun meminta imbalan dari nara sumber

POLEWALI -- Peta politik menjelang pelaksanaan Pemilukada Polewali Mandar 2013 mendatang sudah memulai memanas. Sejumlah kandidat yang ingin mencalonkan diri sebagai calon bupati dan calon wakil bupati terus melakukan sosialisasi pencitraan diri baik melalui pemasangan baliho maupun sosialisasi secara langsung ke masyarakat.

Menanggapi sudah belasan calon kandidat yang menyatakan akan maju dalam Pemilukada di Bumi Tipalayo ini, Bupati Polewali Mandar, Ali Baal Masdar menyatakan

banyaknya figur yang akan maju membuktikan daerah ini tidak kehabisan kader. Ini membuktikan demokrasi di Polewali Mandar tumbuh dan berkembang pesat dan proses pengkaderan kepemipinan berjalan.

Pasalnya calon yang akan maju bukan hanya dari satu kalangan saja tetapi sejumlah warga yang memiliki potensi mempunyai hak yang sama untuk maju.

Apalagi, kata Ali Baal Masdar, sejak dulu di Mandar termasuk Polewali Mandar tidak ada istilah putra mahkota. Sehingga siapa saja yang memiliki kapasitas dan kemapuan untuk menjadi pemimpin daerah ini

dipersilahkan mengaktualisasikan diri melalui Pemilukada.

"Sejak kerajaan Mandar dulu demokrasi sudah terbangun, karena tidak ada istilah putra mahkota dalam pergantian kepemimpinan di kerajaan. Termasuk dalam Pemilukada Polewali Mandar," ujar Ali Baal di depan para kepala desa dan camat saat penyerahan DHKP dan SPPT PBB tahun 2012 di Gedung PKK Polewali, Rabu 11 April.

Ia menyambut baik munculnya sejumlah figur yang akan meramaikan Pemilukada Polman. Bukan hanya dari kalangan politikus tetapi birokrasi, pengusaha dan akademisi bermuculan.

"Kita tidak bisa melarang siapapun untuk maju, karena ini adalah hak politik setiap warga untuk mengaktualisasikan diri di Pemilukada.

Tetapi saya mengingatkan pandaipandailah memilih siapa kandidat yang akan didukung," terangnya.

ABM mendukungkapkan figurfigur yang bermunculan semuanya masih satu rumpun dan memiliki ikatan emosional dan pertemanan dengan dirinya. Sehingga Ia berharap Pemilukada Polman 2013 mendatang dapat berjalan dengan baik, tertib dan aman.

"Siapa yang memiliki survei tertinggi nantinya mari kita dukung," tandasnya. (*)

Menuju Pemilukada Polman

PDIP Incar Figur Pro Kerakyatan POLEWALI -- Dalam mendapatkan figur yang dipercaya mengendarai kursi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Pemilukada Polewali Mandar. Jajaran PDIP bersepakat mencari figur yang memiliki konsep pro kerakyatan. Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua DPD PDIP Sulawesi Barat, Syamsuddin, Rabu 11 April.

Menurut Syamsuddin, PDIP memiliki komitmen yang jelas untuk kerakyatan, sehingga dalam menentukan siapa yang akan

mengendarai kursi PDIP di Polewali Mandar untuk digunakan di Pemilukada, memang harus mereka yang memiliki visi kerakyatan sebagaimana visi yang dipegang teguh oleh partai moncong putih ini. "Kalau bukan figur yang memiliki visi dan misi serta konsep kerakyatan yang jelas, maka akan sulit mendapatkan tiket untuk menggunakan PDIP di Pemilukada Polewali Mandar di 2013 mendatang," tutur Syamsuddin.

Katanya, PDIP sudah punya mekanisme sendiri dalam penjarin-

gan bakal calon bupati dan wakil bupati. Sehingga memang dalam penjaringan PDIP tidak serta merta menyetujui dengan mudah seorang figur untuk diusung. PDIP haru melihat rekam jejak Balon tersebut apakah memang berkeinginan untuk mengendarai PDIP memang untuk kepentingan pro kerakyatan.

"Bagi PDIP kriteria pemimpin itu cukup jelas, yakni orang yang dapat memenuhi kebutuhan dasar warganya serta kebutuhan infrastrukturnya, itulah pemimpin yang

dipahami oleh PDIP," terang Syamsuddin.

Ia menambahkan, bahwa yang pasti saat ini PDIP sedang meneropong tiap figur yang muncul, karena PDIP tidak ingin salah ambil langkah, jangan sampai figur yang diusung adalah orang yang tidak pro kerakyatan.

"Jadi saat ini proses internal PDIP sedang meneropong tiap figur yang mulai disebut, nanti usai lebaran besar, barulah PDIP membuka pendaftaran penjaringan," kunci Syamsuddin. (k1/mkb)

PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT, Pembina: HM Alwi Hamu, H Syamsu Nur, Komisaris Utama: H Andi Syafiuddin Makka, Komisaris: HM Subhan Alwi, Irwan Zainuddin Direktur: Naskah M. Nabhan, Wakil Direktur Pemasaran: Muhammad Ilham, Penasehat Hukum: Ridwan J. Silamma, SH. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Naskah M Nabhan, Wakil Pemimpin Redaksi/Wakil PenanggungJawab: Muhammad Ilham, Redaktur Pelaksana: Sudirman Samual Redaktur: Muh. Amri Makkaruba, Chaerul Marfan, Dewan Redaksi: Naskah M. Nabhan, Muh. Ilham, Sudirman Samual Reporter: Jamhur Anjasmara, Syamsuddin Rahman, Syamsuddin HB, Hasan Basri, Muhammad Sholihin, Juniardi, Layouter/Desain Grafis: Shofiandhy BT., Irwansyah HB, Rahmat, Hendra, IT - Website: Muh. Ridwan Alimuddin, Chalid Mawardi.

Keuangan: Yuli Sulianti (Manager), Virra Eka Fitra Sari, Iklan/Sponsorship: Mawarni Simargolang (Manager), Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman.

Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138, Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin M), Makassar: Graha Pena, Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Telp. 04115238913/085299874232 (Agussalim), Jakarta: Jl. Kebayoran Lama No. 17, Telp. 021- 5322632 (Andi Syamsuri), Surabaya: Jl. Pasar Kembang Ruko Green Flowers Blok B1 No. 20 Surabaya, Telp.081342763676 (Sukri) Percetakan: PT Fajar Utama Intermedia Cabang Sulbar. Harga Langganan: Rp 65.000/Bulan, Harga Eceran: Rp 3.000/Eksamplar. Harga Iklan: Iklan Umum/Display: Berwarna (FC) Rp25.000/mmk, Hitam Putih (BW) Rp15.000/mmk, Iklan Reguler Rp 6.000/mmk, Iklan Duka Cita Rp 8.000/mmk, Iklan Mungil (FC) Rp 4.000/mmk, Iklan Mungil (BW) Rp 2.000/mmk, Iklan Kolektif Rp1 juta/ ktk, Iklan Baris Rp 5.000/baris, Radar Society: 1/2 hal. Rp 5.000.000, 1 hal. Rp 10.000.000.

Rekening Bank: PT. Radar Sulawesi Barat, BRI Cabang Mamuju, No. 0218-01-012598-50-9

PARLEMENTARIA

Rubrik Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar

RADAR/JHAMHUR ANJASMARA

KONSTITUEN. Suasana saat pelaksanaan temu konstituen salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar dari Komisi II, Hj. Nuraliah yang berlangsung dikecamatan Campalagian, Polewali Mandar.

6

Opini

RADAR SULBAR Kamis, 12 April 2012

Tajuk

Publik Masih Percaya Koran Oleh: Kris Moerwanto

Senior Editor Jawa Pos

JELANG penyelenggaraan acara Publish Asia 2012, gelaran Asosiasi Surat Kabar dan Penerbit Sedunia (WANIFRA), di Nusa Dua, Bali, 10-12 April, ada kabar menyenangkan bagi para pegiat industri koran tanah air.

Hasil survei Edelman Trust Barometer 2012 di Indonesia menunjukkan, tingkat kepercayaan publik terhadap informasi dari media massa yang ada di Indonesia mencapai 80 persen. Itu adalah tingkat kepercayaan publik tertinggi jika dibandingkan dengan hasil survei di 24 negara lain. Bahkan, angka tersebut jauh melampaui tingkat kepercayaan media di mata masyarakat dunia secara umum, yang hanya 53 persen, juga di atas angka Asia Pasifik yang mencapai 63 persen.

Edelman Trust Barometer adalah survei global tahunan yang diadakan sejak 12 tahun silam dengan melibatkan 30 ribu responden di 25 negara.

Termasuk negara yang disurvei adalah Tiongkok, Hongkong, India, Jepang, Korea Selatan, Australia, Malaysia, dan Singapura. Di Indonesia sendiri, penyelenggaraan survei Edelman adalah yang keempat. Yang menarik, survei yang juga mengukur kredibilitas terhadap pemerintah, LSM, dan dunia usaha itu juga mencatat bahwa kepercayaan publik atas informasi dari koran mengalami peningkatan 15 persen jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Kini mencapai 44 persen. Sementara itu, mesin pencari Google, salah satu sumber informasi di internet, dipercayai 31 persen responden. Sedangkan terhadap informasi dari jejaring media sosial, termasuk Facebook dan

Twitter, 18 persen responden yang percaya.

Berdasar survei itu pula, koran tercatat 48 persen masih lebih dipercaya jika dibandingkan dengan media konvensional lain. Sebagai pembanding, responden yang percaya informasi dari TV dan radio masing-masing 45 persen dan 30 persen saja. Yang tak kalah menarik adalah data temuan mutakhir lembaga riset berbasis di Australia, yakni Roy Morgan. Dalam survei kepembacaan koran di 20 kota utama dan 22 kota sekitarnya di 16 provinsi se-Indonesia, terlihat lesunya bisnis koran di Jabodetabek –konon sebagai dampak turunnya kepembacaan hingga minus 12 persen selama setahun terakhir– ternyata justru bertolak belakang dengan yang terjadi di Provinsi Jatim dan luar Jawa.

Di Jatim, misalnya, angka kepembacaan koran selama setahun terakhir justru bertumbuh 50,7 persen. Meningkat menjadi 5,2 juta dari semula 3,4 juta orang. Bahkan, rerata angka pertumbuhan kepembacaan koran di Provinsi Sumut, Riau, Sumbar, Sumsel, Lampung, dan Sulsel tercatat berlipat 186 persen. Pertumbuhan kepembacaan di daerah-daerah itu mengindikasikan berkembangnya minat baca publik. Artinya, ada kebutuhan dari masyarakat atas informasi, berita, dan pesan yang tepercaya. Di sini, angka kepercayaan masyarakat terhadap media menjadi relevan.

Sebab, survei Edelman menemukan, lebih dari separo responden di Indonesia, yakni 61 persen, bersikap skeptis atas informasi.

Maksudnya, mereka tak mudah per-

warning Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan

RADAR SULBAR

caya informasi begitu saja. Baru setelah mendapatkan informasi yang sama berulang sebanyak tiga sampai lima kali, responden mulai percaya akan kebenaran informasi tersebut.

Dengan demikian, ketika koran di daerah tersebut mampu meraih angka share kepembacaan yang terus naik, bahkan di atas 90 persen, bisa disimpulkan telah terjadi simbiosis mutualisme antara publik dan koran.

Dalam hal ini, meningkatnya kepercayaan publik terhadap koran seperti temuan survei Edelman menjadi terkonfirmasi. Tak pelak, angka-angka survei itu sekaligus membuktikan bahwa koran di berbagai daerah di Indonesia ternyata masih mampu mengambil peran penting. Yakni, sebagai sumber informasi tepercaya di tengah ketersediaan informasi online digital yang menawarkan kepraktisan aksesibilitas di mana pun, kapan pun, memakai perangkat apa pun.

Tidak seperti anggapan lama, ternyata ketersediaan banyak pilihan secara mudah dan kemudahan akses memilih yang tersedia justru malah membikin konsumen bingung. Kian banyak opsi justru adalah faktor pendistraksi.

Maka, dalam suasana gaduh, berisik, dan karut-marut begitu, yang dibutuhkan adalah media yang lebih tepercaya. Yang beriktikad menyortirkan pesan yang membanjir. Memilahkan mana yang berkah dari limbah pesan sampah. Mencarikan substansi makna yang relevan dari pesan yang beraneka. Membedakan mana pesan yang berpengaruh dari yang sekadar bebunyian gaduh. Itu sejalan dengan spirit penyelenggaraan ajang konvensi tahunan Publish Asia 2012 di Nusa Dua, Bali, yang tahun ini bertema Shaping the Future of News Publishing.

Di ajang konvensi media interna-

Pengirim naskah artikel/opini/SdP harus melampirkan foto copy identitas dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Tulisan diterima dalam bentuk flash disk/disket. naskah tulisan/opini minimal 4 halaman.

sional yang akan dihadiri lebih dari 600 eksekutif Asia Pasifik dan Timur Tengah itu, akan dibahas studi kasus keberhasilan penerbit di berbagai negara, yang sukses berinovasi strategis, sehingga menjadikan medianya tetap relevan dan berfaedah bagi masyarakat.

Penentu masa depan keberhasilan media untuk survive bahkan makin eksis, mungkin memang bukan sekadar kecanggihan teknologi aksesibilitas dan konektivitas. Melainkan, justru ditentukan kemampuan media sendiri, merelevansikan fungsi dan perannya.

Misalnya, menjadikan makna aspek kultur, tradisi, serta ikatan psikologis dan emosional masyarakat sebagai bagian dari kekuatannya untuk beraktualisasi dan berkembang dengan melibatkan peran serta publik.

Termasuk, mengoptimalkan isu lokal, unsur kelokalan, dan aspek lokasi.

Kemampuan media merelevansikan diri juga tak sekadar bermakna kesanggupan media menjelma menjadi seperti yang dibutuhkan masyarakatnya. Namun juga bagaimana media mampu menyediakan kefaedahan dengan mendorong peningkatan kualitas dan pemberdayaan kehidupan publik sekitar.

Dengan kata lain, kemampuan penerbit koran mengoptimalkan potensi pertumbuhan kepembacaan dan minat baca di berbagai pelosok wilayah Nusantara adalah aspek penentu untuk menjadikannya, bisa makin menjadi tuan di wilayah rumah mereka sendiri. Temuan survei Morgan tentang tetap tak tertandinginya koran-koran berpenyebaran di daerah dengan share kepembacaan hampir 100 persen. Semoga capaian koran-koran tersebut bisa menginspirasi media lain di Indonesia. (*)

Artikel dapat dikirim via email:radarsulbar01@gmail.com

KPK Goyang Daerah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan dan upaya hukum dalam pengungkapan dugaan gratifikasi salah satu venue PON XVIII di Riau.

Langkah hukum yang dilakukan lembaga superbodi ini otomatis menjadi perhatian seluruh masyarakat di seantera negeri ini dari Sabang sampai Papua. Ini, karena 9 September depan merupakan pesta olahraga multi iven ter-akbar di Indonesia.

Sentuhan hukum KPK yang menetapkan empat tersangka, dua orang anggota DPRD Riau, satu orang pejabat di Dispora dan satu orang lagi adalah karyawan PT Pembangunan Perumahan (PP), merupakan bukti konkrit bahwa hukum sudah berjalan.

Dengan adanya sentuhan hukum menjelang multi iven terakbar ini, apakah langkah ini akan mempercepat persiapan PON atau malah menyurutkan semangat para pihak yang sejak awal sudah melakukan langkah kerja untuk suksesnya ajang olahraga bergengsi di tanah air ini.

Jika tindakan hukum KPK memberikan vitamin segar, sehingga para pihak dapat bekerja lebih cepat dengan kekuatan ekstra dan terbebas dari korupsi, maka tindakan hukum itu, benar-benar harus dilakukan kepada siapa saja yang terbukti menikmati uang negara.

Sebaliknya, apabila tindakan hukum KPK menyurutkan nyali para pihak untuk menggesa persiapan PON XVIII, maka sangat perlu dipertanyakan, apakah pihak terkait dapat bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya atau tetap menunda-nunda pekerjaan yang harusnya sudah difinalkan.

Yang jelas, genderang KPK ‘’goyang’’ daerah khusunya di Provinsi Riau sudah memasuki babak permulaan. Sikap dan tindakan hukum KPK ini, diyakini mendapat dukungan dari komunitas masyarakat Indonesia yang sepakat untuk memberantas korupsi.

Agar dukungan masyarakat dan kepercayaan kepada lembaga superbodi itu tetap terjaga, maka para pejabat di KPK harus dapat membuktikan kinerjanya dan dibuktikan dengan fakta hukum.

Persoalannya, benarkan KPK bakal mengungkap tindakan salah yang dilakukan para pihak, terutama pihakpihak yang coba mengambil keuntungan dari pelaksanaan PON XVIII di Riau.

Untuk sementara yang mengetahui secara pasti adalah KPK, karena merekalah yang memiliki target hukum, mau dibawa kemana penanganaan perkara ini. Sedangkan masyarakat yang bertindak sebagai penonton, baru akan mengetahui setelah KPK menuntaskan perkara ini sampai dibuktikan di meja pengadilan. (*)

IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL

Radar Sulbar

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

Pasang IKLAN Atau Tidak Terima KORAN Hubungi:

Mau Pasang IKLAN

Website ATAU Koran

Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman.

Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend.

Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138 Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin.M),

HUBUNGI

PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT

Rp 65.000

/Bulan

081 241 843 180

Office: Jl. Dr. Ratulangi No.3 Pekkabata Polewali Mandar Sulbar Telp: 0428-22284 E-mail: st933fm@telkom.net

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat Pasang IKLAN Atau Tidak Terima KORAN Hubungi: Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman.

Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138 Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin.M), PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT

Rp 65.000

/Bulan

RADAR SULBAR KAMIS 12 APRIL 2012

Pilkada dan Kepemimpinan LANJUTAN HALAMAN 1

Memang semua orang sibuk membicarakan soal Pilkada Polman dan Mamasa akhir-akhir ini.

Terutama siapa kandidat calon yang akan diusung dalam Pilkada. Dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia hal seperti itu tidak keliru dan bukan sesuatu yang tabu untuk didiskusikan.

Meskipun banyak pihak yang menilai terlalu dini berbicara Pilkada di kedua kabupaten itu sebab waktu pelaksanaannya masih kurang lebih 20 bulan lagi.

Bagi saya dialektika demokrasi sah-sah saja berdebat soal Pilkada. Tapi jangan semua energi dan waktu kita habis hanya untuk membicarakan soal Pilkada. Idealnya semua energi dan waktu kita curahkan sepenuhnya untuk pembangunan daerah guna mensejahterakan rakyat.

Setahun ke depan sebenarnya masih banyak yang bisa kita perbuat. Kita masih bisa membangun banyak infrastruktur jalan desa, irigasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

Tidak boleh pembangunan terbengkalai hanya karena kita sibuk bergelut dengan Pilkada. Birokrasi Pemda selaiknya tidak banyak terlena dengan Pilkada sehingga melupakan tugasnya mengayomi dan mensejahterakan masyarakat.

Sebagai Anggota DPD RI, saya terus berupaya maksimal mendorong pembangunan di Sulbar.

Dalam sebulan ini, kami turun ke lapangan mengunjungi sejumlah desa di Sulbar berupaya menyerap aspirasi dari masyarakat. Seperti apa kebutuhan mereka dan kami siap perjuangkan di tingkat pusat dan daerah.

Pilkada langsung memang merupakan sarana demokratis yang diharapkan melahirkan pemimpin demokratis yang amanah. Pilkada langsung lahir sebagai buah dari perjuangan otonomi daerah di era reformasi dengan landasan hukumnya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Sebagai buah reformasi diharapkan kepala daerah terpilih yang terpilih melalui Pilkada memiliki kapasitas untuk mewujudkan otonomi daerah yang benar dan tepat sasaran. Pemimpin yang bisa mewujudkan good governance (pemerintahan yang baik) yang akuntabel, transparan, dan jauh dari unsur KKN, sebab data terakhir membuktikan bahwa lebih selata thun 2010-2012 SBY mengeluarkan ijin 155 kepala daerah diperiksa karena terindikasi melakukan penyalagunaan kekuasaan ,bahkan dalam satu diskusi ketika saya diundang menjadi pembicara yg mengulas evaluasi otonomi daerah dan pilkada langsung, ditemukan bahwa "hasil pilkada langsung tentu melahirkan kepala daerah yang sangat disenagi rakyat sbb betul-betul menghibahkan waktunya untuk membangun, tetapi juga banyak asusmsi yang membuktikan bahwa pilkada langsung juga melahirkan raja-raja baru, orang kaya baru bahkan melahirkan aristokrat dimana keluarga, kolega dllnya sudah menjadi penguasa yang bisa mempengaruhi dan merusak sistem pemerintaha.

Pemimpin yang lahir dari pilkada langsung memperoleh amanah dan legitimasi kuat dari rakyat. Bayangkan, rakyat rela meninggalkan pekerjaan sejenak untuk berbondong-bondong ke TPS memberikan hak suara memilih calon pemimpinnya. Ketika terpilih kelak, pemimpin harus menghargai suara rakyat itu. Bagi seorang pemimpin suara rakyat harus dikedepankan. Itulah tujuan Pilkada yang diharapkan melahirkan pemimpin bukan penguasa.

Sebab pemimpin pada dasarnya dipilih untuk melayani kebutuhan rakyat. Pemimpin hadir untuk dengan mengutamakan kepentingan rakyat untuk kesejahteraan rakyat serta bisa menjadi panutan di tengah masyarakat. Kalau Pilkada melahirkan penguasa maka rakyat akan terjebak kepentingan penguasa. Suara yang diberikan rakyat pada Pilkada dikuasai untuk kepentingan pribadi dan mengabaikan hak-hak serta kepentingan rakyat.

Para Sahabat Nabi Muhammad SAW diriwayatkan pernah keberatan ketika ditunjuk menjadi pemimpin karena konsekuensi dan risiko menjadi pemimpin yang begitu besar. Sebab seorang pemimpin mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di dunia dan akherat. Sebagaimana hadit Nabi Muhammad SAW. " "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya. Imam (kepala negara) adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya atas kepemimpinannya...".

Sementara seorang penguasa digambarkan sebagai sesuatu jabatan yang dipergunakan untuk kenikmatan duniawi serta tidak segan-segan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kekuasaan. "Kalian akan berebut untuk mendapatkan kekuasaan. Padahal kekuasaan itu adalah penyesalan di hari Kiamat, nikmat di awal dan pahit di ujung. (Riwayat Imam Bukhori).

Oleh karena itu Pilkada hadir untuk mengembalikan hak konstitusional rakyat serta sebuah harapan mulia melahirkan pemimpin demokratis yang amanah yang memperjuangkan pemerintahan demokratis di era reformasi ini.

Maka sudah seyogyanya Pilkada tidak boleh diletakkan sebagai arena pertarungan bebas tanpa aturan yang bertujuan hanya untuk merebut kekuasaan. Ada aturan main Pilkada harus ditegakkan dengan KPUD sebagai wasitnya dalam mengawasi semua tahapan pelaksanaan Pilkada yang bebas, jujur, dan adil. Sehingga rakyat yang memberikan suaranya untuk memilih pemimpin tidak terciderai, begitupun calon-calon yang ikut bertarung harusnya menjadikan pilkada sebagai ajang mendidik masyarakat untuk berdemokrasi secara benar meskipun popularitas tentu penting dalam pilkada tetapi yang tidak kalah penting adalah mengadu konsep visi dan misi kemana daerah ini akan dibawah jika terpilih kelak.

Sebab referensi membuktikan banyak pemimpin terpilih hanya karena pandai menyebar senyum danjanji atau menyebar sekian banyak bantuan tetapi setelah terpilih melupakan rakyat dan hanya mementingkan dirinya sendiri, kelompok atau keluarga, bahkan melupakan tujuan pembangunan yang sesungguhnya.

(Kirimkan tanggapan Anda atas tulisan ini melalui E-mail : muhasrianas@yahoo.com atau Facebook : Muhammad Asri Anas II dan Twitter : @AsriAnas). (advertorial)

Tim Investigasi Temukan Dugaan Penyimpangan

Sambungan 7

LANJUTAN HALAMAN 1

Ada juga tenaga honorer tahun 2007 yangmenggunakan SK honor tahun 2005.

Yang cukup ironis, karena di Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Disdikpora Matra ditemukan tenaga honorer yang sudah lama tahun mengabdi tapi hingga kini belum terangkat menjadi PNS. Diantaranya Baharuddin, Martono, dan Abd rahim.

Menurut tim investigasi, kondisi tersebut mungkin juga terjadi juga pada SKPD lain yang ada di lingkup pemkab Matra lainnya.

Ketua tim investigasi, Ahdar Dg Palinggi, menyampaikan menyampaikan bahwa hasil investigasi belum bisa disimpulkan. Karena pemeriksaan data masih berjalan untuk semua SKPD. Anggota tim investigasi Musawir Izham menegaskan, agar temuan itu menjadi jelas, sekiranya BKDD Matra memberikan nama-nama honorer di masing-masing SKPD. Sehingga memudahkan tim investigasi melakukan cross check data yang lebih akurat.

Demikian juga dengan yang disampaikan, anggota tim investigasi, Sabaruddin.

Ia mengatakan, seharusnya BKDD Matra segera mengembalikan tenaga honorer ke data semula. "Kembalikan tenaga honorer ke masing-masing unit kerjanya," tegasnya.

Menuai Protes Daftar nominatif honorer kategori satu (K1) yang dirilis diumumkan BKDD Majene menuai protes. Banyak honorer yang mengklaim dirinya memenuhi syarat dan layak diangkat menjadi CPNS, namun nama mereka tidak masuk daftar.

Akibatnya sejumlah tenaga honorer di Kabupaten Majene melakukan protes dengan mendatangi Kantor Bupati Majene. Terlebih lagi adanya masa sanggah selama 14 hari jika ad apihak yang ingin mengkomplain daftar honorer K1 yang diumumkan sebelumnya.

Para honorer menuding dari sekian nama yang masuk daftar yang dianggap memenuhi kriteria, beberapa diantaranya adalah honorer siluman. "Kami melihat hasil pengumuman ini ada yang tidak memenuhi syarat tapi kenapa bisa lolos," terang Yusri, salah seorang honorer.

Para honorer menyesalkan pihak BKDD Majene karena sebelumnya tidak mengumumkan honorer yang lolos verifikasi data. Sehingga mereka tetap beranggapan bahwa nama mereka akan masuk honorer K1.

"Beginilah jadinya, karena BKDD tidak mengumumkan mana yang lolos dan mana yang tidak, seandainya

diumumkan tidak akan seperti ini," tambah salah seorang honorer.

Para honorer yang melakukan protes diterima langsung oleh Sekkab Majene, H Syamsiar Muchtar, didampingi Kepala BKDD Majene, Fattah Katta. Syamsiar menjelaskan, tujuan dilakukannya pengumuman adalah untuk mendapat tanggapan dari masyarakat. Ini sesuai surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB).

"Kalau ada sanggahan itu sah-sah saja, tapi kalau sifatnya ingin menggugurkan yang sudah lulus, itu bukan kewenangan kami. Itu domainnya pusat. Jadi kalau tidak puas silahkan menyurat ke BKN disertai dengan data data yang akurat," tutur Syamsiar.

Kepala BKDD Majene, Fattah Katta juga mempersilahkan seluruh honorer yang menganggap dirinya memenuhi syarat masuk honorer K1 untuk melengkapi berkas untuk selanjutnya disampaikan ke BKN. "Jika merasa memenuhi syarat sebagai honorer yang tertinggal silahkan lengkapi berkas. Dengan catatan data yang asli kita akan bawa ke Jakarta karena tidak mungkin kita mengugurkan kalau memenuhi syarat," ujar Fattah.

Di Mamuju, pengumuman tenaga honorer K1 terus mendapat sorotan. Bahkan, ada indikasi, tenaga honorer siluman yang masuk dalam daftar K1 di Mamuju dinyatakan oleh BKN telah lolos verifikasi.

BKDD Mamuju yang menangani masalah ini tidak terpengaruh dengan isu-isu tersebut.

BKDD Mamuju justru akan membuka ruang atau masa sanggah selama 14 hari sejak pengumuman tenaga K1 yang lolos verifikasi dikeluarkan oleh BKN. Kepala BKDD Mamuju, Hj Saharibulan, menegaskan tidak ada tenaga siluman yang masuk dalam daftar tenaga honorer K1 di Mamuju yang

lolos verifikasi.

"Dari 176 jumlah tenaga K1 yang lolos verifikasi, semuanya aktif. Sebab, pelaksanaan pemantauan terus dilakukan," ujar Saharibulan, malam tadi, 11 April.

Dia mengatakan, jumlah tenaga honorer K1 dilingkungan Pemkab Mamuju yang terdata mencapai 223 orang.

Tapi, hanya 167 yang dianggap oleh BKN memenuhi syarat dan lolos verifikasi dan validasi berkas. Dengan jumlah tersebut, itu berarti ada 47 orang tenaga honorer yang tidak lolos.

Meski demikian, sebagaimana yang telah disampaikan bahwa masa sanggah ada 14 hari sejak pengumuman ini disampaikan, tenaga honorer tersebut berhak mengajukan protes.

Selain itu, 47 orang yang tidak masuk dalam daftar yang lolos verifikasi, BKDD tidak menutup mata. Pihaknya akan mengkaji kembali berkas tenaga honorer tersebut untuk diusulkan ke BKN. Terutama yang mengajukan protes, diharapkan juga untuk melengkapi berkasnya untuk diusulkan kembali ke BKN. "Masalah lolos atau tidaknya, itu adalah kewenangan BKN. Kita dari BKDD hanya mengajukan usulan.

BKN yang memutuskan," singkat Saharibulan. (sym-k3-mg1/ham)

para hakim dalam menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah," ujarnya.

Meski demikian, Azwar mengatakan sejauh ini para hakim baru menerima tunjangan kinerja, tetapi belum mendapatkan tunjangan pejabat negara, seperti hak protokoler dan hak atas rumah dinas. Adapun dasar peraturan mengenai hal tersebut, dikatakan Azwar, telah disiapkan oleh pemerintah sejak 2008. Namun, hingga saat ini, belum ada pelaksanaannya. Ia mengatakan besok pihaknya akan melakukan pertemuan dengan DPR, Menteri Keuangan, dan Mahkamah Agung serta Komisi Yudisial untuk membicarakan pemenuhan hak-hak hakim di Indonesia.

Saat ini APBN-P telah berjalan, kemungkinannya fiftyfifty bagi negara untuk me-

menuhi tuntutan para hakim pada tahun ini. Sementara itu, untuk tahun 2013, Azwar mengatakan seharusnya tuntutan para hakim itu sudah dapat dipenuhi, pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penelitian Pengembangan (Litbang) Komisi Yudisial (KY), Djaya Ahmad Jayus, mengatakan, idealnya gaji hakim untuk masa kerja nol tahun Rp7,1 juta per bulan.

Jika ditambah dengan remunerasi, total hakim baru memperoleh Rp10 juta.

Untuk memenuhi gaji sekitar 7.000 orang hakim dengan besaran itu, setiap tahun negara harus menganggarkan dalam APBN sebanyak Rp410 miliar. Jumlah ini dinilai tidak mengganggu keuangan negara. (rp2-fmc/ham)

urai Salim.

Belum lagi biaya pengurusan di pusat. Ia menyebut tidak sedikit urusan pemekaran yang butuh 'uang pelicin', biaya pembentukan Panja misalnya. Hal ini dianggap tidak logis sebab di DPR anggaran itu telah disiapkan.

Utamanya di Komisi II yang memang menangani proses pemekaran daerah.

"Sampaikan kalau ada yang minta atau mau main uang, saya akan tindaklanjuti ke komisi II. Itu mempermalukan DPR," ungkap Salim.

Salim Mengga yang juga Ketua Kerukunan Keluarga

Mandar Sulawesi Barat (KKMSB), menyebut bahwa desakan agar Ketua KAPP Balanipa mengundurkan diri, sarat muatan politik.

Manuver ini sengaja dimainkan oleh lawan-lawan Mujirin di Pemilukada Polman 2013 mendatang. "Itu manuver lawan-lawan Mujirin," imbuhnya.

Anggota Fraksi Partai Demokrat ini kembali menegaskan jika proses pemekaran Balanipa berjalan lambat karena tidak sedikit persyaratannya yang dimanipulasi.

"Jadi ini memang sengaja digiring untuk kepentingan politik saja," kata Salim menambahkan. (rul/fmc)

juga mengunjungi lokus observasi yaitu Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon provinsi Banten.

Selanjutnya, kepala daerah diimbau dapat menyesuaikan

hasil kegiatan yang diperoleh selama beberapa hari tersebut. Khususnya, dalam rangka mengembangkan kinerja pemerintah daerah. (rul/fmc)

adalah, Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Mahakam Hulu, Malaka, Kolaka Timur, Konawe Kep Pangandaran, Pulau Taliabu, Morowali Ut-

ara, Banggai Laut, Pesisir Barat, Mamuju Tengah, Musi Rawas Utara, dan Kabupaten Pali. (rul/fmc)

Fortuna FC berhasil mencetak gol pada menit ke 54.

Kedudukan sementara menjadi 2-1 untuk Fortuna FC. Saat babak kedua yang tinggal beberapa menit lagi ternyata tidak mematahkan semangat Fortuna FC. Bahkan, PS Taeso beberapa

kali nyaris kebobolan gol.

Tapi beruntung, hingga Rukman, wasit yang memimpin jalannya pertandingan meniup pluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, skor 2-1 tidak berubah untuk keunggulan PS Taeso. (mg1/ham)

Jika mereka dapat melengkapi berkas yang kurang, Fattah berencana berangkat ke Jakarta dengan mengikutkan salah seorang perwakilan dari honorer. Itu sebagai bukti bahwa BKDD tidak lepas tanggungjawab.

"Awalnya honorer K1 sebanyak 191 orang, yang dianggap lengkap sesuai petunjuk sebanyak 105 kemudian memenuhi kriteria berdasarkan verifikasi dan validasi data dari BKN sebanyak 96 orang.

Itu sesuai daftar yang kami terima dari BKN," tandasnya.

Usahakan Penambahan

Hakim PN Juga Minta Kenaikan Gaji LANJUTAN HALAMAN 1

Sementara jika ada oknum hakim yang melakukan kesalahan, semua pihak selalu menyalahkan institusi pengadilan sebagai lembaga yang bobrok.

"Mana mungkin para hakim bisa melakukan kerjanya dengan baik kalau dia sendiri sengsara. Apalagi kalau anak kita sudah sekolah semua, dari mana kita bisa dapatkan biaya untuk memenuhi semua kebutuhan mereka kalau kami tidak mengetatkan ikat pinggang," sebutnya.

Untuk itu, Omar sangat berharap pemerintah bisa melakukan penambahan gaji.

Omar mengaku, setelah 27 tahun mengabdi sebagai hakim, golongannya kini sudah IV C. Tapi gaji yang diperoleh sebagai Ketua PN Mamuju hanya Rp4.125.000.

Sedangkan hakim anggota,

gajinya jauh dibawah dari gagi Ketua Pengadilan.

Meski demikian, para hakim di PN Mamuju tetap akan menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dangan amanat undang-undang.

Akibat minmnya gaji tersebut, sedikitnya 50 hakim yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia mendatangi Jakarta untuk menuntut peningkatan kesejahteraan hakim daerah. Karena dinilai kesejahteraan mereka dapatkan saat ini tidak sesuai. Padahal berdasarkan Pasal 25 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 24 UU Nomor 50 Tahn 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 25 UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, kedudukan hakim adalah sebagai pejabat negara.

Masih Banyak Yang Tidak Terpenuhi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar mengatakan hakim di Indonesia masih banyak yang tidak menerima hak-haknya layaknya pejabat negara, seperti hak protokoler dan hak atas rumah dinas.

"Hakim itu adalah pejabat negara, sehingga pantaslah kalau menerima tunjangan seperti pejabat negara lainnya," katanya.

Saat ini gaji rata-rata hakim di Indonesia paling tinggi berkisar Rp4 juta per bulan. Azwar menghimbau agar para hakim tidak perlu melakukan aksi pemogokan bekerja disebabkan tunjangan yang minim. "Namun, saya sangat mengapresiasi-

Dokumen Balanipa Bermasalah LANJUTAN HALAMAN 1

"Bukannya kita tidak setuju, tapi ada hal-hal yang perlu dan lebih penting. Itu adalah kepentingan rakyat yang akan jadi korban nantinya," cetusnya.

Menurut Salim, informasi tersebut juga dipertanyakan anggota Komisi II DPR, Gaffar Patappe. Gaffar adalah mantan bupati Pangkep Sulsel yang juga dianggap paham akan kemampuan anggaran daerah-daerah di Sulawesi.

"Dia juga heran kok tibatiba bisa segitu, padahal dia juga kenal betul daerah kita," paparnya.

Sejauh ini dokumen usulan Balanipa sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) di Sulbar, baru akan dibahas di DPR

RI. Ini setelah direkomendasikan oleh DPD RI. Salim sendiri tetap menyerahkan proses ini kepada mekanisme yang berlaku.

Salah satu syarat pemekaran adalah, daerah induk siap menanggung pengaggaran daerah yag akan dimekarkan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Polman siap mengalokasikan anggaran kepada Balanipa selama tiga tahun.

Salim kembali mengingatkan bahwa jika pemekaran dipaksakan, masyarakat yang akan menanggung beban kedepannya.

Mestinya dikakukan penataan kembali agar proses-proses pembangunan di Polman berjalan leb-

ih baik.

"Harus diperhitungkan baik-baik. Kasian masyarakat kita. Jangan sampai kita hanya menambah jumlah daerah tertinggal. Kan lima kabupaten kita sudah tertinggal," ujarnya.

Ia kemudian menyatakan bahwa agenda pemekaran ini hanyalah untuk memenuhi kepentingan elit-elit politik di daerah. "Janganlah dijadikan euforia politik. Sebenarnya itu hanya untuk elit. Dan akan menyedot anggaran Polman, untuk mobil dinas, rumah dinas dan kepentingan pejabatnya. Kondisi ini akan membuat pembangunan Polman juga akan makin lambat,"

Manuver Politik

Bupati Majene Ikuti Orientasi Lapangan LANJUTAN HALAMAN 1

"Apa-apa saja perkembangannya, termasuk aspek pemerintahan, pembangunan, politik dan kemasyarakatan," sebutnya, saat menghubungi Radar Sulbar, sore kemarin.

Dalam kegiatan, kata dia, Kepala Pusat Manajemen Pembangunan Kependudukan dan Keuangan Daerah Bandiklat Kemendagri, Sanyoto menyampaikan bah-

wa peranan kepala daerah yang telah memiliki pengalaman diharapkan akan diperoleh banyak hal selama acara berlangsung.

Observasi lapangan ini

Enam DOB Dinilai Belum Layak LANJUTAN HALAMAN 1

Sebelumnya, Akbar menyatakan bahwa 13 DOB telah layak diajukan ke paripurna melalui Baleg.

Ia juga mengaku akan

memperjuangkan usulanusulan tersebut. Salah satunya adalah DOB Mamuju Tengah (Mateng) Sulawesi Barat.

"Saya secara khusus akan

kawal sampai selesai," cetusnya.

Adapun DOB yang dianggap telah menjalani proses klarifikasi sesuai mekanisme

24 Besar Digelar di Stadion Manakarra LANJUTAN HALAMAN 1

Namun, pertahanan Taeso terlalu tangguh.

Tak puas dengan keunggulan satu gol. Pasukan racikan Sukri ini langsung melancarkan serangan cepat ke jantung pertahanan Fortuna FC. Alhasil, keseblasan Taeso berhasil menjauh setelah Marsuki mencetak

gol kedua ke gawang Fortuna pada menit ke 31. Fortuna FC pun semakin 0-2.

Meski tertinggal dua gol, masih ada kesempatan satu babak lagi untuk menyamakan kedudukan. Fortuna FC terus berusaha memaksimalkan serangan ke area pertahanan Taeso. Tensi

permainan semakin keras.

PS Taeso sempat kewalahan. Itu terlihat ketika pemain-pemainya mulai tidak terarah dalam mengatur bola. Beberapa kali PS Taeso nyaris kebobolan.

Upaya Fortuna FC tidak sia-sia. Pada menit ke 54,

8

RADAR POLEWALI

Realisasi PBB Meningkat 1,63 Persen POLEWALI -- Realisasi penerimaan PBB dan sektor bangunan pedesaan dan perkotaan pada tahun 2011 mencapai Rp3 miliar lebih dari target sebesar Rp2,7 miliar lebih atau sebesar 108,25 persen. Itu berarti mengalami yang peningkatan sebesar 1,63 persen dari realisasi tahun 2010 sebesar Rp2,9 miliar.

Kepala Dispenda, Suaib Kambo saat menyampaikan laporan pada penyerahan DHKP dan SPPT PBB tahun 2012 yang dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada pengelola PBB dan PAD berprestasi yang berlangsung di Gedung PKK, Selasa, 11 April.

Dalam kesempatan tersebut, terdapat 8 kecamatan dan 80 desa/kelurahan dari 166 desa/kelurana di Polewali Mandar yang diberikan penghargaan karena telah berprestasi dalam pengelolaan PBB dan PAD tahun 2011 sesuai kriteria yang telah ditentukan. Delapan kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Tutar, Alu, Tinambung, Matangnga, Balanipa, Alu, Matakali, Polewali, dan Wonomulyo.

"Meski pencapaian PBB mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. masih banyak hal yang perlu dibenahi dari sisi admisnistraso maupun sistem penagihan di lapangan karena dari sektor penetapan PBB masih mengalami tunggakan yang cukup besar dari tahun 2008-2011 sebesar Rp6,1 miliar," sebut Suaib Kambo.

Sementara dari sisi pencapaian PAD, dari target sebesar Rp32 miliar, yang terealisasi sebesar Rp22 miliar lebih atau sebesar 70 persen. Namun, dari jumlah tersebut, sejumlah SKPD dan kecamatan telah merealisasikan PAD 100 persen bahkan lebih dari 100 persen.

Bupati Polewali Mandar, Ali Baal Masdar dalam sambutannya menyampaikan kepada seluruh jajaran aparat pengelola PBB dan PAD kedepan bisa melakukan pembenahan administrasi perpajakan yang masih cenderung bermasalah, dan melakukan pembinaan ke masyarakat untuk taat dan sadar pajak.

"Kedepan, pemberian penghargaan hendaknya tidak hanya ditujukan kepada pengelola pajak, Dispenda perlu mempertimbangkan pemberian pengharhaan kepada masyarakat yang sadar dan taat pajak," sebut Ali Baal Masdar.

Ia juga mengharapkan kepada jajaran pengelola pajak untuk menagih sembua wajib pajak dan bisa menambahnya. Sebab, Ali Baal Masdar memperkirakan masih sangat banyak wajib pajak yang belum membayar kewajibannya. (afr/mkb)

100 Penyandang Cacat Akan Dilayani UPSK ODK POLEWALI -- 100 orang cacat yang ada di Polewali Mandar akan mendapatkan pelayanan dari Dinsos Sulbar melalui program Unit Pelayanan Sosial Keliling Orang dengan Kecacatan (UPSK ODK) yang akan dilaksanakan pada lima kecamatan antara lain Kecamatan Tinambung, Limboro, Balanipa, Luyo, dan Campalagian.

Setiap kecamatan akan mendapatkan bantuan untuk 20 orang cacat.

Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Sulbar, M Tahir Kainang, Selasa, 11 April menyampaikan dalam pelayanan yang akan berlangsung 9-13 April tersebut akan dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan penyandang cacat yang akan diberikan bantuan sesuai dengan kecacatannya.

"Kami menyiapkan alat bantu fisik yang dibutuhkan sesuai dengan kececatan penyandang cacat. Dengan UPSK ODK tersebut diharapkan penyandang cacat bisa dijangkau untuk pemberian bantuan," kata Tahir Kainang.

Disampaikan, untuk penderita cacat berat dari Kementrian Sosial akan memberikan bantuan jaminan sosial. Disebutkan, untuk penderita cacat di Polman, yang tersentuh jaminan sosial baru 19 orang. Untuk itulah, melalui program tersebut diharapkan bisa menyentuh penderita cacat lainnya.

Untuk penderita cacat yang ada di Sulbar, Tahir menyebutkan hingga saat ini sebanyak 5629. Dari jumlah tersebut belum bisa diberikan bantuan secara keseluruhan karena keterbatasan anggaran. (afr/mkb)

EKSEKUTIF

RADAR SULBAR Kamis, 12 April 2012

KAPP Balanipa Dinilai Belum Maksimal POLEWALI -- Tuntutan mundur yang disuarakan oleh Dewan Percepatan Perjuangan Pembentukan (DP3) Daerah Otonom Baru (DOB) Balanipa, terhadap Ketua Komite Aksi Percepatan Pembentukan (KAPP) Balanipa, terus menggelinding.

Meski sebelumnya telah mendapat penjelasan dari Sekretaris KAPP Balanipa, Adi Arwan Alimin, namun sejumlah elemen justru mulai angkat bicara. Salah satu elemen yang berada dalam organ KAPP Balanipa, yakni Kelompok Kerja (Pokja) Balanipa melalui ketuanya, Rasjuddin, menyampaikan bahwa polemik yang berujung pada tuntutan mundur Ketua KAPP dari posisinya yang dijabat Mujirin M Yamin, mestinya disikapi oleh pihak KAPP Balanipa dengan bijak. Bukan kemudian melakukan pembelaan terhadap Ketua KAPP yang jelas sudah dinilai berkinerja buruk.

Menurut Rasjuddin, kinerja pengurus di KAPP Balanipa memang wajar jika dikatakan tidak maksimal.

Sebab fakta tidak masuknya Balanipa dalam 19 calon DOB yang sebentar lagi akan rampung, adalah hal yang tidak bisa dinafikan begitu saja.

"Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya kemauan pihak KAPP Balanipa memberikan informasi proses yang sedang berjalan kepada kami ditingkat bawah seperti Pokja, dan elemen lainnya. Makanya kami menilai memang KAPP Balanipa tidak bekerja secara maksimal," tutur Rasjuddin. Kata Rasjuddin, benar

memang pemberi mandat kepada Mujirin M Yamin adalah masyarakat Balanipa, tapi mandat itu lahir dari Gerakan Balanipa Bersatu (G2B) yang kemudian dituangkan dalam sebuah komitmen. Makanya sebagai asal muasal penggagas mandat itu merasa dibohongi oleh Ketua KAPP, dan berdasarkan kesimpulan di G2B dan mandat itu layak untuk dicabut dan diberikan kepada orang yang tepat mempercepat terwujudnya Balanipa.

"Tapi bisa saja mandat itu tidak dicabut, Namun KAPP harus melakukan intropeksi diri dengan menghadirkan semua elemen organ perjuangan Balanipa, untuk meminta kepada Ketua KAPP, mau pilih yang mana konsen pada pencitraan Pemilukada atau konsen pada mengurus Balanipa dengan transparan. Sebab kami tidak ingin KAPP Balanipa ini hanya jadi kendaraan pencitraan," kata Rasjuddin.

Sementara itu aktivis DP3, menyatakan yang menuding gerakan mosi tidak percaya kepada Ketua KAPP Balanipa adalah langkah mundur dan menghambat laju perjuangan, justru mereka balik bertanya langkah apa yang telah dilakukan oleh KAPP Balanipa hingga hari ini. Karena para aktivis DP3 tidak lagi melihat keseriusan Mujirin M Yamin dalam posisinya sebagai ketua KAPP, maka mereka menuntut pertanggungjawabannya sebagai ketua KAPP terhadap kepentingan perjuang bersama mewujudkan Balanipa.

Dihubungi secara terpisah, Ketua KAPP Balanipa Mujirin M Yamin,

RADAR/JHAMHUR ANJASMARA

DPD. Ketua KAPP Balanipa, Mujirin M Yamin bersama sejumlah anggota Komite I DPD RI ketika melakukan kunjungannya ke calon daerah otonom baru Balanipa belum lama ini.

menyatakan bahwa gejolak yang muncul dalam sebuah perjuangan adalah hal yang wajar. Sehingga dirinya merasa tidak terganggu dengan sentilan KAPP tidak bekerja maksimal.

"Rakyat yang tahu apa yang saya lakukan, saya ini bekerja secara ihklas tampa pamrih dan meminta apapun dari rakyat. Karena saya memang bekerja untuk kepentingan rakyat, saya kira apa yang disampaikan oleh sekretaris saya, juga senada dengan apa yang saya pahami saat ini," kata Mujirin. Katanya, perjuangan Balanipa bu-

kan perjuangan sekelompok orang atau golongan, ini adalah murni perjuangan rakyat Balanipa yang ingin memekarkan diri menjadi sebuah DOB. "Jadi kalau memang ada elemen yang juga mau berjuang mewujudkan Balanipa, saya sih terbuka saja, mari kita sama sama berjuang, tidak perlu kemudian membuat kekisruhan dalam perjuangan ini dengan mengedepan suara suara yang bakal mengganggu proses yang sedang berlangsung ditingkat DPR RI," kunci Mujirin. (k1/mkb)

Lokasi Peternakan Sapi Perah

Warga Kelapa Dua Pertanyakan Pembebasan Lahan REPORTER : JHAMHUR ANJASMARA EDITOR : AMRI MAKKARUBA

POLEWALI -- Warga Kelapa Dua, Kecamatan Anreapi mempertanyakan nasib lahan mereka yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar untuk areal peternakan sapi perah. Keluhan warga disampaikan oleh Kepala Dusun Tumonga, Abd Hakim, saat bertandang ke DPRD Polewali Mandar, Rabu 11 April.

Ia mengungkapkan bila ada lahan warga seluas kurang lebih 30 hektar yang rencananya akan dibebaskan untuk peternakan sapi perah. Tetapi sampai saat ini tidak jelas junturungannya sehingga warga yang lahannya masuk dalam rencana peruntukan peternakan terkatung katung.

"Jadi kami ini hanya mau meminta kejelasan dari Pemkab Polewali Mandar atas nasib lahan saya dan warga saya yang direncanakan menjadi kawasan peternakan sapi perah, sebab sampai saat ini belum ada proses pembayaran, namun anehnya dibeberapa titik sudah terlihat kurang lebih 50 ekor sapi perah dengan dua unit kan-

dang," ungkap Hakim Menurut Hakim, dalam kesepakatan awal nilai permeter tanah dari lahan warga yang akan dibebaskan bervariasi, lahan produktif akan dihargai Rp3000 permeter, lahan kurang produktif dihargai Rp2500 permeter dan lahan warga yang tidak produktif akan dihargai Rp2000 permeter. "Tapi sampai kemudian kami sudah melihat ada ternak sapi perah dikandangkan disana, kami belum mendapatkan biaya ganti rugi sebagaimana yang dijanjikan oleh pemerintah," tutur Hakim.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Polewali Mandar, Basir Halim, membenarkan jika pihak Pemkab Polman pernah berencana akan membebaskan lahan seluas 30 hektar di Kelapa Dua. Namun setelah melihat kondisi lahan dan dengan optimalisasi kebutuhan dilapang terhadap lahan, maka Distanak hanya membutuhkan kurang lebih 1 hektar lahan untuk program peternakan.

"Jadi yang kami gunakan saja saat ini yang kami butuhkan, sehingga hanya seluas itu yang kami bebaskan beberapa waktu lalu," singkat Basir. (*)

Cegah Rabies, Ratusan Ekor Anjing Divaksin POLEWALI -- Ratusan ekor anjing di Kecamatan Luyo divaksin rabies, Selasa, 10 April kemarin. Pemberian vaksin rabies dilakukan untuk mencegah penyakit anjing gila. Apalagi sudah ada korban gigitan anjing gila. Bahkan beberapa bulan terakhir telah menewaskan dua orang warga Desa Mambu dan Desa Tenggelang.

Salah seorang petugas peternakan, Hariadi mengatakan program pemberian vaksin kepada anjing tersebut merupakan kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan bekerjasama Dinas Kesehatan Polewali Mandar. "Kami mulai beroperasi sejak Senin kemarin dan setiap hari dijadwalkan tiga desa sebagai sasaran pemberian vaksin," ucap Hariadi. Ia menjelaskan agar menjangkau tiga desa sehari pihaknya membagi dua tim. Dan setelah memasuki dua hari sudah hampir dua ratus ekor anjing yang telah divaksin. Namun Ia senantiasa mendapat kendala dilapangan sehubungan pekerjaan beresiko itu petugas tidak difasilitasi alat pengaman. Sehingga beberapakali nyaris tergigit anjing yang kesakitan. Selain itu kendala yang dihadapinya beberapa warga kurang merespon petugas sehingga menyulitkan mereka untuk merlakukan vaksin.

Salah seorang tenaga medis Puskesmas Batupanga Kecamatan Luyo, Samsinar yang juga bagian dari tim ini mengatakan, baru enam desa yang terjangkau pemberian vaksin anjing. Sehingga tim tersebut masih akan melanjutkan beberapa hari lagi untuk menuntaskan vaksin rabies di Kecamatan Luyo. (k2/mkb)

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

RADAR/HUMAS PEMKAB POLMAN

BUPATI Polewali Mandar, Ali Baal Masdar memberikan penghargaan kepada Camat Polewali, Nurji Muis sebagai salah satu camat pemasok PBB terbesar di Polewali Mandar.

SEKKAB Polewali Mandar, HM Natsir Rahmat, memberikan penghargaan kepada salah seorang kepala desa berprestasi dalam pemasukan PBB.

SPORT

RADAR SULBAR

KAMIS, 12 APRIL 2012

9

Honda Siapkan Tiket Nonton MotoGP MAMUJU -- Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) Mamuju sebagai sentra perbaikan dan perawatan resmi sepeda motor Honda, menyiapkan tiket nonton MotoGP di Sirkuit Sepang Malaysia.

Head Marketing AHASS Mamuju, Made Ardika, untuk mendapatkan kesempatan ke Sepang sangatlah mudah, hanya membeli motor honda baik kredit atau tunai dan melakukan servis di AHASS, konsumen akan mendapat

Duo Milan Berebut Sandro

Gareth Bale-Sandro Ranieri Tottenham Hotspur

MILAN – Gelandang Tottenham Hotspur, Sandro pada jendela musim panas mendatang bakal menjadi pemain incaran oleh dua klub asal kota Milan, AC Milan dan Inter Milan. Sandro bahkan siap memaksa pertarungan derby Milan di bursa transfer akhir musim.

Seperti dilansir Tutto Mercato, Rabu (11/4/2012), pemain yang bernama lengkap, Sandro Raniere Guimaraes Cordeiro merupakan salah satu pemain andalan Spurs yang mengangkat tim ini hingga berada di posisi empat besar Premier League.

Pasalnya, Sandro menjadi pemain yang paling diburu oleh Rossoneri dalam beberapa waktu belakangan ini. Bak gayung bersambut, sang agen pernah menegaskan bahwa kliennya tersebut tertarik untuk bermain dengan salah satu klub top Italia tersebut.

Sandro sendiri saat ini masih memiliki kontrak dengan Spurs hingga 2016, dia direkrut Spurs dari Internacional dengan biaya 14 juta euro. Pelatih Harry Redknapp terkesan dengan Sandro pasca permainan apiknya di Piala Dunia 2010 silam.

Kini kubu Spurs dikabarkan bakal menjual pemain 23 tahun itu dengan harga 10 juta euro. Apakah Milan dan Inter mau menebus Sandro dengan biaya yang telah diajukan kubu White Hart Lane. (net)

kupon nomor undian nonton MotoGP. "Nomor kupon seluruh konsumen akan di undi. Ini dilakukan untuk menarik minat konsumen untuk memilki motor Honda," kata Made Andika kepada Radar Sulbar, Rabu 11 April.

Selain mendapatkan tiket ke Sepang, konsumen juga akan mendapatkan hadia berupa LCD, Handphone, Helm dan Jaket.

Made mengatakan, dari Januari hingga awal April 2012 sudah 140 unit motor

seperti target untuk bulan ini mudah-mudahan bisa tercapai," tuturnya.

Menurut Made, langkah yang dilakukan untuk mencapai target itu, salah satunya adalah promo nonton MotoGP. Made menambahkan, syarat dan ketentuan yang mendapatkan hadia tersebut adalah bagi konsumen pada dealer AHASS di bawah Astra Moto dan Makassar dan juga yang memasang spanduk promo ini. (rp2/ham)

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Mengucapkan

Selamat Berbahagiah Atas Pernikahan Zulkipli Isma (zul)

Dengan Irmayani, Amd.Keb (Irma) Kamis, 12 April 2012

Semoga Menjadi Keluarga Zakinah Mawaddah Warahmah

Naskah M Nabhan Direktur

Segmen ini dipersembakan oleh Dinas Kebudayaan & Pariwisata Mamuju Utara

Objek Wisata Pantai Salukaili Baras PANTAI Salukaili di Desa Baras hanya berjarak ± 200 meter dari jalan poros Trans Sulawesi. Boleh jadi kaarena dekatnya dari jalan poros itulah menyebabkan Pantai Salukaili menjadi tempat rekreasi yang cukup dcikenal di kecamatan Baras. Pantai ini sering dikunjungi oleh karyawan perusahaan perkebunan sawit maupun para pelajar. Sebenarnya bukan saja karena faktor kedekatan tetapi yang pasti pantai Salukaili menawarkan Pantai yang

honda yang terjual. Menurutnya penjualan selama tiga bulan itu mengalami penurunan hingga 20 persen.

Tambah Made, penurunan terjadi sebab kondisi ekonomi masyarakat lagi lesu. Namun ia optimis di pertengahan tahun 2012 akan mengalami peningkatan.

"Untuk beberapa bulan ini pembeli masih kurang karena penghasilan masyarakat masih berkurang. Tetapi saya yakin kedepannya ini jumlah akan mengalami peningkatan,

indah. Pantai pasir yang bersih membentang luas dan panjang sedang kawasan pembatas bibir pantai ditumbuhi oleh hutan – hutan perdu dan hutan – hutan perdu dan pohon – pohon rindang, menyebabkan udara pantai begitu sejuk.

Bentuk pasirnya yang padat menyebabkan pantai ini menjadi ajang bagi anak – anak muda melakukan balap liar. Karena letaknya yang hanya ± 2 Km dari pusat kota Bambaloka, kota kecamatan

Baras menyebabkan pantai Salukaili juga sering menjadi lokasi pementasan orkes dangdut atau music band yang menyajikan lagu – lagu pop yang didatangkan dari palu.

Karena letaknya yang dekaat itu pula, menyebabkan pengunjung dari luar kota tidak perlu khawatirjika mau melewatkan malam minggu atau hari libur, di pantai tersebut karena di kota bambaloka terdapat beberapa penginapan dan warung makan. (adv)

Kunjungi Kantor NSS Terdekat NSS Mamuju Jl. KS Tubun No 36 (Samping Polres) 08121063279 NSS Mamasa Jl. Ahmad Yani (Pasar Mamasa Depan Rumah Makan Padang) 08112702860

NSS Majene Jl. Gatot Subroto No. 34 (Depan Pertokoan) 08112719065 NSS Pasangkayu Jl. Poros Pasangkayu (Samping Pegadaian Pasangkayu) 08112747033 NSS Topoyo Jl. Masjid Raya Topoyo (Depan Lapangan Bola Topoyo) 08112747323

10

Kesehatan

RADAR SULBAR

Kamis, 12 April 2012

Kurangi Garam Mulai Sekarang SEMENTARA di televisi kita sering melihat iklan layanan masyarakat yang dibawakan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengenai sosialisasi gula tambahan dan bahayanya bagi kesehatan anak, sebenarnya ada bahaya lain yang juga mengancam kesehatan, baik pada anak-anak maupun orang dewasa.

Apakah itu? Garam. Ya, penggunaan garam memang tidak bisa dipisahkan dari pembuatan berbagai masakan, khususnya masakan Nusantara. Seperempat masyarakat Indonesia mengonsumsi makanan asin setiap hari. Padahal, konsumsi garam yang berlebih dapat memberikan efek serius terhadap kesehatan. Asupan garam yang tinggi dapat meningkatkan tekanan darah yang berpotensi menimbulkan penyakit serius, seperti penyakit jantung dan stroke. Asupan garam berlebih juga meningkatkan risiko penyakit kardiovasku-

lar.

Penelitian membuktikan bahwa pasien dengan tekanan darah tinggi yang normal mendapat keuntungan secara signifikan dengan mengurangi asupan garam. Karena itu, risiko mereka menderita penyakit kardiovaskular menurun hingga 25 persen untuk 10 hingga 15 tahun mendatang.

Mengurangi asupan garam juga bisa menurunkan risiko stroke.

Kardiologis dr A Sari S Mumpuni SpJP FIHA mengatakan, Perhimpunan Hipertensi Indonesia (Perhi) sebenarnya sudah beberapa kali mendatangi Kementrian Kesehatan untuk menyosialisasikan bahaya garam berlebih dan rokok. “Namun, sampai saat ini belum ada tanggapan serius. Padahal, kalau kita lihat di Amerika Serikat, pemerintahnya lebih concern. Ambil contoh di restoran-restoran, kini sudah tidak diperbolehkan lagi

menaruh garam di atas meja,� kata Sari.

Pada kemasan makanan pun selalu tertera jumlah kandungan garam dan gula. Idealnya asupan garam yang boleh dikonsumsi setiap hari adalah hanya? Sendok teh.

Namun, bukan hanya garam yang ditambahkan pada masakan yang patut diwaspadai. “Makanan maupun minuman yang mengandung natrium benzoate dan monosodium glutamate (MSG) juga mengandung kadar garam yang tinggi,� sebut ahli gizi dr Fiastuti Witjaksono MSc MS SpGK yang ditemui pada acara ASMIHA ke-21.

Ia menambahkan, orangtua seharusnya menyediakan makanan bergizi kepada anak-anaknya dan menghindari junk food serta mengajak anak rutin berolahraga.

Pada intinya diperlukan kerja sama yang lebih intensif antara pemerintah, profesi, dan masyarakat agar upaya pencegahan

PTM benar-benar menggema di Indonesia.

Manfaat pencegahan sendiri telah dihitung ahli ekonomi kesehatan di Amerika.

Misalnya untuk peraturan dilarang merokok

di ruang publik yang benar-benar dipatuhi, diperkirakan akan menghemat biaya kesehatan langsung dan tak langsung sebesar USD10 triliun per tahun. (net)

Rubrik ini Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

Penuaan dan Kesehatan Hari Kesehatan Sedunia yang diperingati setiap tanggal 7 April serupa dengan tanggal berdirinya Organisasi Kesehatan Sedunia atau World Health Organization (WHO) tahun 1948.

Peringatan Hari Kesehatan Sedunia merupakan momentum bagi para pimpinan negara di dunia bersama seluruh lapisan masyarakat untuk fokus pada tantangan kesehatan yang berdampak global, khususnya masalah kesehatan baru dan masalah kesehatan yang mengemuka atau new and emerging health issues.

Demikian sambutan Menteri Kesehatan yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D pada upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Sedunia ke-64 di kantor

Kementerian Kesehatan.

Topik Hari Kesehatan Sedunia tahun 2012 adalah Ageing and Health atau penuaan dan kesehatan. Sementara tema yang diangkat adalah Good health adds life to years yang berarti Kesehatan yang baik memperpanjang usia dan kehidupan. Tema nasional yang dipilih adalah Menuju Tua Sehat, Mandiri dan Produktif. Hal ini sesuai dengan aspirasi masyarakat bahwa lansia harus menjalankan gaya hidup sehat, dilibatkan, dan dapat berkontribusi dalam kehidupan sosial di masyarakat.

Prof. dr. Ali mengingatkan, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menyikapi meningkatnya masalah lansia di masa mendatang.

Hal tersebut dikarenakan penduduk dunia dengan usia diatas 60 tahun

bertambah sangat cepat, bahkan tercepat dibanding kelompok usia lainnya.

Prof. dr. Ali mengatakan populasi lansia di Indonesia terus berkembang dan dikhawatirkan akan meningkatkan angka beban ketergantungan atau dependency ratio. Oleh karena itu, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia. Upaya tersebut mencakup pelayanan keagamaan, mental, spiritual; pelayanan kesehatan dan pelayanan umum; kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum bagi lansia.

Ali berharap agar upaya tersebut harus terus ditingkatkan, dijaga dan dipertahankan kesinambungannya, agar masyarakat Indonesia semakin mencintai kesehatan dan semakin mandiri.

Ali menyatakan berkat pelaksanaan pembangunan kesehatan yang komprehensif dan berkesinambungan selama beberapa dasa warsa terakhir, telah terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang bermakna di Indonesia.

Salah satu indikator derajat kesehatan adalah umur harapan hidup waktu lahir Ali menambahkan indikator tersebut juga berdampak pada meningkatnya proporsi penduduk lansia. Oleh karena itu, berbagai program terobosan untuk meningkatkan akses lansia pada pelayanan kesehatan yang bermutu telah dilancarkan Kemenkes antara lain; ditingkatkannya program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) pada landia terlantar dipanti jompo atau dipanti sosial; tersedianya Posyanduatau Posbindu Lansia serta tersedianya

Puskesmas Ramah atau Santun Lansia dan Layanan Geriatri Terpadu di beberapa rumah sakit.

Pada kesempatan tersebut Ali menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran kesehatan agar dapat mempromosikan kesehatan dalam setiap siklus kehidupan; menciptakan lingkungan ramah lansia yang mendorong kesehatan dan partisipasi aktif lansia; menyediakan layanan kesehatan yang ramah bagi lansia dan seluruh siklus kehidupan; meningkatkan peran serta lansia dalam pembuatan kebijakan public; mempertimbangkan pandangan para lansia dalam setiap pengambilan keputusan dalam pembangunan serta menyadari nilai kearifan lansia dan membantu mereka berpartisipasi penuh dalam keluarga dan masyarakat. (*)

Pendidikan 11

RADAR SULBAR Kamis, 12 April 2012

H.Agus Ambo Djiwa

H.Muhammad Saal

Bupati Matra

Wakil Bupati Matra

H.Abdul Wahid Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Matra

Iklan Layanan Ini Dipersembahkan Oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Matra

1.930 Murid SD Dapat BSM REPORTER : JUNIARDI EDITOR : AMRI MAKKARUBA MAJENE -- 1.930 murid Sekolah Dasar (SD) se-Kabupaten Majene akan menerima Bantuan Beasiswa Miskin (BSM) tahun 2012. Bantuan tersebut akan diterima langsung oleh murid dari keluarga miskin di Kantor Pos, mulai Rabu 18 April hingga 19 Mei. Setiap murid akan menerima beasiswa sebesar Rp360 ribu.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Majene, Jamaluddin Lasingran, Rabu 11 April, mengungkapkan pada tahun ini hanya 162 SD yang akan menerima BSM, walupun jumlah SD yang ada di Majene mencapai 179 sekolah.

"Sekitar 17 SD tahun ini siswanya yang masuk dalam kategori penerima bantuan BSM belum terakomodir pada pencairan triwulan pertama ini, sebab ke-17 SD tersebut terlambat memasukkan data murid meraka," ungkap Jamalud-

din. Dikatakan pada tahun 2011, dana BSM tersebut dicairkan oleh kepala sekolah masing-masing SD, namun mekanismenya telah berubah tahun ini.

Setiap murid yang telah dinyatakan lolos verifikasi dapat mengambil langsung BSM di Kantor Pos yang ada di Kabupaten Majene. Namun dengan catatan harus melampirkan surat keteranagan dari kepala sekolah, serta foto copy rapor sebanyak tiga lembar.

"Kami berharap beberapa murid lain dari 17 SD yang belum dapat menerima BSM pada triwulan pertama dapat terakomodir pada triwulan selanjutnya," terang Jamaluddin.

Sementara Bendahara Pos Majene, Alfian, saat ditemui mengaku dana yang disipkan mencapai Rp. 694 juta. Diharapkan setiap murid yang akan mencairkan dana BSM tersebut dapat melampirkan persyaratan yang telah ditentukan. (mg4/mkb)

Rawan Berujung Praktek Pelanggaran

Kepala Daerah Jangan Tuntut Kelulusan 100 Persen KENDARI -- Setiap mendekati pelaksanaan ujian nasional (unas), kepala daerah ramai-ramai menarget angka kelulusan 100 persen. Ulah kepala daerah seperti ini, mendapat respon negatif dari pihak perguruan tinggi selaku pengawas unas tingkat SMA dan sederajat.

Diantara perguruan tinggi yang meminta kepala daerah tidak menarget kelulusan unas 100 persen adalah Universitas Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Usai peresmian gedung pascasarjana oleh Mendikbud Mohammad Nuh, Pembantu Rektor I Universitas Haluoleo La Sara kemarin (6/4) mengatakan, sikap kepala daerah tadi merupakan wujud dari intervensi politik.

"Kita sudah menyerukan melalui dinas pendidikan, supaya kepala daerah tidak mengumbar target kelulusan unas 100 persen," katanya. Dia menuturkan, banyak sekali dampak negatif dari sikap kepala daerah yang memasang target kelulusan unas 100 persen tadi.

Diantara yang paling beresiko adalah, jajaran di dinas pendidikan kabupaten atau kota menjadi tertekan dari seruan target tadi. Posisi mereka di dinas pendidikan menjadi terancam jika perolehan unas jelek. Sehingga, mereka nekat melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan unas.

Kondisi seperti ini juga dirasakan jajaran kepala sekolah hingga guru. Sara mengatakan, posisi kepala sekolah dan guru rentan di mutasi jika nilai unasnya jeblok. "Mutasinya tidak tanggung-tanggung. Ke dearah sangat terpencil sekali," kata dia. Menurut dia, mutasi ini jauh dari

kesan pembinaan. Sebaliknya, menjadi semacam hukuman karena dinas pendidikan atau sekolah tidak bisa mengejar target kelulusan 100 persen seperti yang dijanjikan kepala daerah.

Karena dihinggapi kecemasan, jajaran di dinas pendidikan, kepala sekolah, hingga guru kompak mengakali kejujuran unas. Mulai dari membocorkan kunci jawaban, hingga menyusun skema sontek massal. Jika kecurangan ini terus terjadi, Sara mengatakan motivasi utama unas untuk pemetaan kualitas pendidikan tidak bisa tercapai.

Menurut Sara, seruan kepala daerah supaya kelulusan siswa di unas 100 persen kental sekali dengan nuansa politik. Dia menghitung, setiap siswa yang mengikuti unas tingkat SMA itu setidaknya memiliki tiga suara aktif dalam pemilu. "Siswanya sendiri, ibu, dan bapak," ucap Sara.

Dengan posisi ini, siswa tingkat SMA menjadi lumbung suara yang potensial bagi kepala daerah. Terutama bagi kepala daerah yang berpeluang untuk maju kembali sebagai incumbent. Unas tingkat SMA dan sederajat dijadwalkan akan digelar pada 16-19 April depan.

Sara mengingatkan, kepala daerah tidak perlu berlebihan dalam mematok target unas para siswa yang belajar di wilayah kekuasannya.

"Seruannya bisa meminta menjalankan unas dengan jujur. Itu sudah cukup, tanpa harus memasang target kelulusan seratus persen," katanya. Jika ada jaminan lulus 100 persen, buat apa ada ujian. (jpnn)

Indonesia Kekurangan Guru Seni

NET

JAKARTA -- Indonesia saat ini kekurangan ribuan guru kesenian yang mengajar siswa di SMP-SLTA. Padahal, keberadaan guru kesenian menjadi ujung tombak agar siswa semakin mengerti dan mencintai kebudayaan negerinya.

Ironisnya, saat ini guru yang mengajar kesenian bukan guru kesenian.

"Karena itu, kebutuhan guru kesenian saat ini sangat mendesak untuk mengisi kekurangan guru yang ada di semua jenjang pendidikan di seluruh Indonesia. Bagi siswa yang mempunyai bakat bidang kesenian diharapkan menyalurkan bakatnya, dan diamalkan untuk menjadi guru," tegas Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan, Musliar Kasim di Jakarta, Selasa (10/4).

Menurut dia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) ke depan dalam penerimaan guru, akan memprioritaskan guru kesenian. Sebab, kesenian adalah sebuah keterampilan sehingga akan lebih baik pembinaan kesenian itu diberikan oleh orang-orang yang memang memiliki kemampuan di bidang itu.

Di samping itu, katanya, ke depan untuk meningkatkan dan menjaga kelestarian kesenian dan kebudayaan, Kemdikbud akan menggiatkan kesenian dan kebudayaan di sekolah-sekolah. Dinilainya, pembinaan kesenian dan kebudayaan di sekolah sebagai salah satu cara mengembangkan pendidikan karakter siswa.

"Melalui kesenian, dapat menimbulkan rasa kecintaan akan negara kita ini. Maka ke depan kesenian akan terus kita kembangkan, dalam rangka mengembangkan kebudayaan yang kita miliki sehingga dapat dikenal di internasional," tuturnya. (net)

RADAR/JHAMHUR ANJASMARA

UAS. Salah seorang siswa kelas VI sedang memperhatikan guru pengawas yang memberikan panduan tatacara pengisian Lembar Jawaban Kerja (LJK) dalam Ujian Akhir Sekolah (UAS).

18 Murid SDN 003 Polewali Dapat Bantuan Miskin POLEWALI -- Sebanyak 18 siswa dari SDN 003 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar akan mendapatkan bantuan dana kurang mampu atau bantuan miskin. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Sekolah (Kasek) SDN 003 Polewali, Hj. Nurbaeti, Rabu 11 April. Ia mengungkapkan bila pihaknya telah menyerahkan data 18 murid yang berhak menerima bantuan miskin dari pemerintah. Data muridnya telah diserahkan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Polewali Mandar. "Hanya saja saya tidak

mengetahui besaran anggaran yang akan diberikan kepada tiap siswa yang datanya telah kami serahkan ke Disdikpora. Kami hanya menunggu dan meneruskan dananya ke siswa bila anggarannya telah cair," ungkap Nurbaeti.

Kata Nurbaeti, anggaran untuk bantuan siswa miskin merupakan program baru dibidang pendidikan dari sekian program untuk meringankan beban ekonomi anak yang kurang mampu, dan setelah pihaknya melakukan pemantauan dan analisa kelayakan, sehingga SD 003 Pole-

wali mendapatkan sebanyak 18 orang anak yang akan diberi bantuan tersebut.

"Jadi tidak semua murid di sekolah ini kami berikan, tapi hanya diberikan kepada anak yang kami usulkan dinyatakan kurang mampu, demikian juga di sekolah lain. Kami juga meyakini jika daftar yang telah kami usulkan sebagai penerima ke Disdikpora adalah anak yang tepat untuk menerima, tapi saya belum tahu kapan mereka dapat menerima bantuan itu," kunci Nurbaeti. (k1/mkb)

Jelang UN, Disdik Diminta Razia Warnet BARUS -- Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SMA sederajat akan digelar 16 April 2012 mendatang. Guna memeroleh hasil yang maksimal bagi siswa, Dinas Pendidikan Tapteng diminta melakukan langkahlangkah seperti merazia warnet dan kafe-kafe.

“Ujian Nasional tinggal beberapa hari lagi. Saya minta kepada Kadis Pendidikan Tapteng agar mengintruksikan pihak sekolah se Tapteng untuk mengontrol siswa-siswi ke warnet. Hal itu bertujuan untuk membuat siswa yang gemar main game online, untuk fokus ke UN,” ujar Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tapteng melalui anggotanya Ustadz M Sodhiqin Lubis SAg, sep-

erti diberitakan Metro Tapanuli (grup JPNN).

Tak hanya warnet, kata Sodhiqin, namun tempat hiburan seperti karaoke dan kafe juga harus dirazia. Sebab menurutnya, bisa saja pelajar main ke tempat tersebut baik sesuai keinginan mereka ataupun diajak teman–teman.

“Ke kafe-kafe dan karaoke juga harus dikontrol. Mungkin saja yang namanya remaja bukan keinginan dia tapi diajak orang,” tegasnya.

Ustadz Sodhiqin pun meminta kepada pihak sekolah agar tak hanya memperjuangkan siswanya agar sekedar lulus. Tetapi juga harus mengutamakan kejujuran. “ Tak hanya sekedar lulus, tetapi harus jujur agar menghasil-

kan lulusan yang berkualitas,” paparnya.

Kepala Bidang SMP/SMA Dinas Pendidikan Tapteng, Drs.H Safwanudin MPd menargetkan angka kelulusan di Tapanuli Tengah mencapai 100 persen dengan catatan harus jujur.

“Namun demikian, semua itu tergantung kepada kesiapan siswa/i itu sendiri.

Sedangkan distriusi soal UN juga akan diupayakan secepatnya sampai kepada sub rayon. Sesuai petunjung Pos UN, soal UN harus tiba di rayon atau Dinas Pendidikan setempat tiga hari sebelum hari H. Kemudian H-2 harus sudah didistribusikan ke pihak sub rayon masing-masing,” harapnya. (jpnn)

Mendikbud Dipanggil Pengadilan Terkait Unas

Unas Tetap Jalan Terus JAKARTA -- Pelaksanaan ujian nasional (unas) 2012 tinggal menghitung hari. Namun, Mendikbud Mohammad Nuh mendadak mendapat panggilan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat terkait gugatan unas 2006 silam. Nuh mengaku siap menghadapi pemanggilan itu dan tetap menjalankan unas 2012.

Nuh menuturkan, gugatan unas itu masuk ke pengadilan 2006 silam. Dia menuturkan, sudah tidak relevan lagi putusan pengadilan tentang gugatan unas 2006 itu dengan pelaksanaan unas tahun ini. "Sudah banyak sekali berubah, jati sudah tidak relevan lagi," katanya. Namun, Nuh berjanji akan memenuhi panggilan pengadilan itu.

Mantan Menkominfo itu menuturkan, gugatan yang akhirnya menjadi dasar putusan MA itu sudah tidak relevan dengan pelaksanaan unas tahun

ini. Nuh mengatakan, pemerintah sudah menjalankan perbaikan standar kualitas sekolah hingga merubah sistem penilaian kululusan unas.

Dalam putusan MA itu, pemerintah juga diminta untuk meningkatkan kualitas guru, akses informasi, dan peningkatan sarana prasarana pendidikan sampai ke seluruh pelosok negeri. "Semua tuntutan itu sudah kita jalankan, sambil lalu unas berjalan," kata dia.

Menurut Nuh, "pemanggilan atau anmaning yang dilancarkan ke pihaknya itu bisa kontraproduktif dengan pelaksanaan unas yang sudah dirancang.

Kekhawatiran itu muncul karena jika Mendikbud dipanggil maka pelaksanaan unas tahun ini tidak boleh dijalankan dulu.

"Tapi saya jamin unas tahun ini tetap berjalan," kata dia. Nuh meminta su-

paya para pihak saat ini focus mendukung pelaksanaan unas dengan lancar. Dia juga meminta semua pihak saat ini harus bisa mendukung para siswa yang akan menghadapi unas. J angan sampai polemik ini justru berdampak negatif terhadap kesepakan mereka.

Pemanggilan Mendikbud ini berkaitan dengan pernyataan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Bidang Hukum dan HAM Albert Hasibuan, dan anggota Watimpres bidang Pendidikan Meutia Hatta.

Dua anggota Wantimpres ini memintah Presiden SBY untuk melaksanakan putusan MA terkait pelaksanaan unas itu. Konsekuensi dari permintaan wantimpres ini, unas yang akan digelar pekan depan harus dihentikan dulu. (jpnn)

12

Radar Majene

RADAR SULBAR Kamis, 12 April 2012

Petugas RSUD Adukan Nasib ke Dewan REPORTER : SYAMSUDDIN EDITOR : AMRI MAKKARUBA MAJENE -- Puluhan petugas medis yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene mengadukan nasibnya ke Komisi III DPRD Majene, Rabu 11 April. Mereka meminta kejelasan soal tambahan honor petugas yang melayani pasien diluar jam kerja. Selain itu, mereka juga mempertanyakan Surat Keputusan (SK) tenaga sukarela yang hingga kini belum mereka terima sebagai dasar melaksanakan tugas. Selain itu mereka meminta fasilitas pendukung atau alat kesehatan (alkes) dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada pasien ditingkatkan.

Kepala Ruangan Kamar Operasi RSUD Majene, Darno mengaku, pengaturan kelebihan jam kerja di RSUD Majene tidak jelas. Menurutnya tidak ada tambahan honor yang diterima petugas ketika melayani pasien diluar jam kerja. Bahkan petugas sering kali mengeluarkan uang pribadi untuk membeli makan dan minum ketika melayani pasien dalam waktu tertentu. "Kami minta Komisi III bisa memperjuangkan ini kami perlu ada tambahan honor dan biaya komsumsi ketika kami ditugaskan melayani pasien diluar jam kerja," ucap Darno. Ia juga mengatakan, sejumlah alkes

dan beberapa fasilitas pendukun lainnya di RSUD Majene kurang refresentatif untuk digunakan. "Tolong ini semua perjuangkan pak," pintanya. Hal sama juga dikatakan Kepala Ruangan OKB, Nurhaeda. Bahkan meminta kepada Komisi III supaya petugas di RSUD Majene ditingkatkan sumberdayanya. Ia menyarakan agar petugas di rumah sakit yang belum sarjana dapat disekolahkan. "Masih banyak petugas rumah sakit belum S1, kita minta ini bisa digilir untuk disekolahkan seperti di tempat lainnya," ujar Nurhaeda.

Ketua Komisi III DPRD Majene, Hasriadi berjanji keluhan yang disampaikan petugas RSUD akan dilanjutkan kepada Bupati Majene selaku pengambil kebijakan di daerah. Legislator asal Kecamatan Malunda ini mengatakan, permasalahan yang melilit di RSUD Majene tidak boleh dibiarkan berlarut larut.

"Baiklah kami dari Komisi III akan mencoba menindaklanjuti persoalan ini. Derita saudara rasakan, akan kami teruskan kepada bupati karena bisa saja beliau (bupati) belum mengetahui persoalan ini. Khusunya juga tenaga honorer yang paling banyak melayani pasien di RSUD itu perlu diketahui. Kalau petugas pemadam kebakaran bisa punya SK mengapa honorer rumah sakit tidak bisa," tanya Hasriadi. (*)

Koordinasi Pemprov Buruk MAJENE -- Wakil Bupati Majene, Fahmi Massiara, Rabu 11 April, menilai koordinasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) selama ini masih

kurang, sehingga beberapa program yang dilahirkan oleh Pemprov Sulbar tidak singkron dengan program yang akan dilaksanakan oleh Pemkab Majene.

Pemprov Sulbar, khususnya

RADAR/SYAMSUDDIN

MENGADUH. Puluhan petugas RSUD Majene mengadukan nasibnya ke Komisi III DPRD Majene. Mereka meminta ada tambahan honor saat melayani pasien diluar jam kerja.

yang berada pada tataran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama ini masih sering melaksanakan kegiatan, tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Pemkab Majene. Terkadang pemkab mengetahui jika di wilayahnya terdapat program yang dijalankan oleh Pemprov Sulbar

setelah pekerjaan tersebut mengalami kendala.

"Beberapa kejadian sudah sangat sering terjadi, mereka baru melaporkan jika melakukan kegiatan saat mendapatkan kesulitan dalam pelaksanaan kegiatannya," ungkap Fahmi. Tidak hanya itu, yang paling mengkuatirkan adalah bila

EKSEKUTIF

da Wakil Gubernur, Aladin S. Mengga beberapa waktu lalu di Mamuju saat dilaksanakannya Musrembang Sulbar.

Pihak Pemprov mengakui kelemahan tersebut dan berjanji akan segera memberikan pemahaman terhadap SKPD Pemprov Sulbar. (mg4/mkb)

PU Janji Bangun Fasilitas Desa Mandiri

Baleg Selektif Loloskan Ranperda MAJENE -- Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kabupaten Majene menegaskan akan lebih selektif melahirkan sebuah peraturan daerah.

Karena itu seluruh rancangan peraturan daerah (Ranperda) tidak akan dibahas di dewan jika sebelumnya tidak masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda).

Ketua Baleg DPRD Majene, Abd Wahab menyatakan, sangat perlu selektif membahsan Ranperda mengingat selama ini ada kesan di masyarakat bahwa pembahasan Ranperda dilakukan secara asal asalan.

"Yang jelas sekarang ini kita tidak mau lagi ada Perda yang tidak dimasukkan di Prolegda," tegas Wahab.

Selain itu, Ia menyatakan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengusulkan Ranperda harus mengoptimalkan sosialisasi ke masyarakat baik lewat media cetak maupun menyampaikan langsung ke masyarakat. "Tujuannya supaya masyarakat lebih paham dengan Perda yang akan dilahirkan, dengan begitu tidak ada lagi perda yang diprotes masyarakat setelah diberlakukan," ujarnya.

Baleg akan mengeluarkan rekomendasi kepada pimpinan dewan terhadap jenis Ranperda yang layak dibahas bersama tim Prolegda. "Ranperda yang diajukan SKPD wajib masuk di Prolegda, kalau tidak, tak akan dibahas. Jadi semua Ranperda nantinya yang dibahas sudah dinyatakan layak oleh Baleg," kuncinya. (k3/mkb)

dalam sebuah wilayah terdapat beberapa program yang akan direalisasikan, namun dengan menggunakan lokasi yang sama, sehingga efektifitas program dan pemerataan pembangunan setiap wilayah menjadi terhambat. Namun Fahmi mengakui, bila hal tersebut telah disampaikan kepa-

RADAR/SYAMSUDDIN

Pabrik minyak kelapa di Lingkungan Camba Kelurahan Baru kecamatan Banggae terbengkalai, aset pemkab Majene ini nyaris tidak pernah dioperasikan

MAJENE -- Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Majene berjanji akan membangun fasilitas penunjang bagi seluruh desa mandiri yang terdapat di delapan kecamatan Kabupaten Majene.

Kapala Dinas PU Majene, Adam Yahya, mengungkapkan akan membangun fasilitas yang dapat menunjang terwujudnya desa masdiri di delapan kecamatan, seperti pembangunan jalan, pembangunan tempat penampungan air bersih, serta fasilitas

lainnya yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan program desa mandiri.

"Sepanjang tidak melabrak mekanisme yang ada dan tujuannya untuk kesejahteraan warga Majene, kami akan ikut ambil bagian dalam program tersebut," ungkap Adam.

Diharapkan dengan fasilitas penunjang yang akan di berikan oleh Pemkab Majene, realisasi dari program desa mandiri dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Karena program tersebut dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakatnya.

"Bantuan yang akan kami berikan tidak berarti melakukan diskriminasi terhadap sejumlah desa yang ada, sebab program tersebut akan terus berlanjut, bila memang dinilai berhasil, maka akan dilanjutkan dengan pemberian fasilitas penunjang bagi desa mandiri lainnya," tandasnya. (mg4/mkb)

Delapan Desa Jadi Percontohan MAJENE -- Delapan desa yang ada di Kabupaten Majene menjadi percontohan desa mandiri.

Desa mandiri merupakan desa yang akan dijadikan sebagai percontohan bagi desa lain dalam mengembangkan berbagai jenis budidaya, melalui kerjasama Pemkab Majene dengan TNI. Delapan desa yang direkomendasikan desa mandiri yakni Desa Buttu Baruga, Pamboborang, Adolang, Tallu Banua, Tallang Balao, Tubo Selatan, Lombong dan Kabiraan. Dalam mewujudkan program ini Pemkab Majene melaku-

kan pertemuan dengan melibatkan aparat Kodim 1401 Majene.

Pertemuan yang dipinpin oleh Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Majene, dengan melibatkan beberapa orang kepala SKPD, Camat, serta beberapa orang anggota Kodim 1401 Majene, Rabu 11 April, di Kantor Bupati Majene, dilahirkan beberapa rekomendasi.

Sekkab Majene, Syamsiar Muchtar Mahmud, mengungkapkan realisasi dari program desa mandiri dalam waktu dekat sangat dibutuhkan, sebab program

tersebut tidak hanya akan meningkatkan taraf perekonomian warga setempat, namun juga dibalik program tersebut, terselip nilai edukasi bagi warga setempat.

"Kami berharap program tersebut dapat membuka mata warga desa, dengan potensi kekayaan alam sekitar mereka, sebab selama ini mereka tidak punya kreatifitas dalam mendeteksi setiap potensi yang ada di desa mereka," ungkap Syamsiar.

Setiap Kepala SKPD yang turut hadir dalam pertemuan tersebut diminta untuk melakukan identi-

fikasi terhadap seluruh desa yang direkomendasikan menjadi desa percontohan ditahun pertama.

Setiap desa harus memiliki keunggulan dari komoditas lokal tersendiri yang akan dikembangkan.

"Potensi setiap desa yang dipilih kemungkinan besar akan berbeda, sehingga setiap desa harus menonjolkan potensinya masingmasing," ungkapnya.

Menurutnya, bila kedelapan desa yang dijadikan sebagai percontohan tersebut dinilai berhasil pada tahun permulaan ini,

maka tahun berikutnya akan dipilih kembali beberapa desa yang akan dijadikan sebagai desa mandiri.

Namun yang paling penting dilakukan sebelum program tersebut direalisasikan adalah melakukan survey terhadap pemasaran dari masing-masing budidaya ternak, ikan, serta pangan yang akan dikembangkan oleh warga desa.

Karena pemasaran dari berbagai jenis yang akan dibudidayakan tidak jelas, dikhuatirkan hanya akan merugikan masyarakat. (mg4/mkb)

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Majene

RADAR/SYAMSUDDIN

WAKIL Bupati, Fahmi Massiara, memberikan arahan kepada Kabag Humas, Darwis Malik, diruang kerjanya, Rabu 11 April.

RADAR/JUNIARDI

SEKKAB Majene, Syamsiar Muchtar Mahmud, bersma dengan Kepala BPDPMPKB, Muhammad Ali Side, saat dilakukan rapat pembentukan desa mandiri, rabu 11 April.

Radar Mamasa 13

RADAR SULBAR Kamis, 12 April 2012

Kabupaten Mamasa

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mamasa yang Madani Dalam Ikatan Kondosapata Wai Sapalelean

Empat Strategi Pembangunan Kabupaten Mamasa 1. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik/goog governance.

2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui Pembangunan Berbasis Masyarakat (Gerbang Sismark).

3. Mendorong berkembangnya dunia usaha para pelaku ekonomi.

4. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan norma budaya dalam kehidupan masyarakat.

Harga Tembus Rp8000 Perliter

Mitan Langka Di Mamasa REPORTER : ANDI SUMARYADI EDITOR : AMRI MAKKARUBA

RADAR/ANDI SUMARYADI

ANTRE. Sejumlah warga mengantre di salah satu pangkalan minyak tanah di Jalan Pembangunan Kota Mamasa. Dalam beberapa pekan terakhir ini minyak tanah sulit ditemukan di Mamasa membuat harganya melambung.

Simon Tuding Eksekutif Ubah APBD 2012 MAMASA -- Wakil Ketua DPRD Mamasa, Simon SH, menuding pihak eksekutif melakukan perubahan APBD 2012 yang telah disahkan dewan.

Pasalnya sejumlah mata anggaran yang sudah dibahas dan ditetapkan bersama eksekutif dengan legislatif mengalami perubahan.

"Ada beberapa program kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD tetapi kenyataannya hilang dan diganti dalam APBD 2012," ujar Simon. Hal ini merupakan pelanggaran dan pihaknya berencana untuk melaporkannya ke pi-

hak berwajib. Menurut Simon, dirinya mencurigai ada oknum eksekutif yang sengaja mengganti mata anggaran yang sudah ditetapkan dewan dalam APBD 2012 lalu. Hal ini kata Simon sangat merusak kridibilitas anggota DPRD Mamasa terhadap rakyat.

Karena anggaran yang diusulkan dan disetujui melalui paripurna DPRD telah disosialisasikan ke masyarakat.

Tetapi setelah dicek di APBD sudah hilang program tersebut hal ini menimbulkan anggapan miring kepada anggota dewan. "Saya tidak akan membiarkan hal ini

terjadi di Mamasa karena badan anggaran eksekutif diduga telah melecehkan anggota dewan. Karena telah melakukan manipulasi data, ini merupakan tidak pidana perlu dilaporkan," kesalnya.

Legislator Partai Demokrat ini mengungkapkan dewan akan melakukan hearing dengan Banggar eksekutif mempertanyakan sejumlah kegiatan yang ditetapkan bersama kemudian hilang di APBD. "Saya sangat sesalkan adanya oknum di badan anggaran yang telah mengubah APBD. Saya

Rubrik ini Dipersembahkan Oleh

Humas Pemkab Mamasa

mencontohkan ada proyek perbaikan jalan yang telah dituangkan dalam APBD untuk dikerjakan dengan jumlah anggaran tertentu kemudian setelah ditelisik APBD saat ini sudah tidak ada dan dialihkan ke program lain. Ini namanya pelanggaran," tandasnya.

Ia menambahkan penggantian mata anggaran bisa saja dilakukan jika kepentingan mendesak tetapi harus dikoordinasikan dengan dewan atau paling tidak ada persetujuan dengan unsur pimpinan tetapi hal ini tidak terjadi. (k5/mkb)

MAMASA -- Dalam beberapa pekan terakhir ini bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Mamasa khususnya minyak tanah (mitan) mengalami kelangkaan. Kelangkaan ini diakibatkan pasokan mitan ke Mamasa berkurang sehingga membuat warga harus rela melakukan antrian untuk mendapatkan Mitan. Seperti halnya, Senin lalu puluhan warga melakukan antre pada salah satu pengecer mitan di Jalan Pembangunan Kota Mamasa.

Antrean ini dilakukan warga agar mereka kebagian mitan, panjang antrian mencapai puluhan meter.

Menurut warga Mamasa lambatnya pasokan mitan ke Mamasa membuat mereka harus rela menunggu hingga beberapa hari. Sehingga saat pasokan mitan ada warga langsung menyerbu untuk mendapatkan mitan. Kelangkaan mitan di Mamasa ini juga berpengaruh

kepada harganya yang melambung tinggi. Apalagi ditingkat pengecer harganya dua kali lipat dari harga sebenarnya. Harga mitan di pengecer mencapai Rp7000 hingga Rp8000 per liter.

Ketua Lembaga Pemantau Pemerintah dan Legeslatif (LPKPL), Yusak NL, mengatakan bahwa kalangkahan BBM merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk menjadi mediasi agar kelangkahan itu tidak perlu terjadi. Pemkab Mamasa melalui jajarannya seharusnya melakukan antisipasi jangan sampai ada oknum tertentu yang dengan sengaja melakukan persekongkolan dengan para pemilik pangkalan dengan tujuan nantinya dapat memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. "Kalau ada pangkalan minyak yang ditemukan melakukan hal itu, saya kira pemkab segera mencabut izin penjualannya karena sangat merugikan warga, apalagi mitan di Mamasa masih bersubsidi," tandas Yusak. (*)

Managemen Informasi Buruk, Harga Sulit Turun JAKARTA –- Ekonom Senior Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Sosial Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Arianto Patunru menilai gagalnya pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi disebabkan karena buruknya manajemen informasi.

Akibatnya, dengan tidak pastinya kebijakan yang akan diambil pemerintah maka malah memperbesar ekspektasi dari inflasi.

Menurutnya, dengan adanya keragu-raguan dari pemerintah terhadap kebijakan yang akan diambil, maka membuat ekspektasi masyarakat bahwa sewaktu-waktu harga BBM bersubsidi bisa dinaikan.

Hal tersebut, imbuh dia, menjadi bumerang bagi pelaku pasar untuk menaikan harga-harga dan bisa mengerek inflasi lebih tinggi. (net)

Rubrik ini Dipersembahkan Oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa

RADAR/ANDI SUMARYADI

KEPALA Dinkes Mamasa, dr Nicolas B Pulio memimpin rapat internal dengan stafnya di Kantor Dinkes Mamasa.

RADAR/ANDI SUMARYADI

KETUA DPRD Mamasa, Muhammdiyah Mansyur saat Peringatan HUT Mamasa.

RADAR/ANDI SUMARYADI RADAR/ANDI SUMARYADI

SEKKAB mamasa serahkan hadiah dari BRI Mamasa kepada peserta Devile HUT Mamasa.

ANGGOTA DPRD Mamasa Joni Ma'dika bersama mantan Bupati Mamasa, HM Said Saggaf saat Peringatan HUT Mamasa.

14

Radar Pasangkayu

RADAR SULBAR Kamis, 12 April 2012

MAMUJU UTARA SMART

Sistem Manusia Alam Ruang Teknologi

Pembenahan dan Penyempurnaan Sistem Penyelanggaraan Pemerintahan, Kebijakan dan Regulasi, Program dan Kegiatan, Infrastruktur Keuangan Daerah.

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur, Masyarakat dan Private Sektor.

Mengelola dan Memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan Arif, Adil, dan Bijak untuk Kemakmuran Rakyat dan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.

Konsisten Melakukan Penataan Ruang, dan Wilayah dengan Mengacu pada Kebijakan dan Regulasi Serta Berwawasan Lingkungan Menggembangakan dan Memanfaatkan Tekhnologi Tepat Guna yang Selaras dengan Perkembangan dan Kebutuhan

H. MUHAMMAD SAAL WAKIL BUPATI

H. AGUS AMBO DJIWA BUPATI HM. NATSIR. MM SEKKAB

Matra Optimalkan Pengelolaan Potensi Kecamatan REPORTER: SYAMSUDDIN HB

PASANGKAYU -- Memaksimalkan pengelolaan potensi daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju Utara (Matra) menjadikan sekolah kejuruan sebagai program unggulan dalam pengembangan pembangunan.

Pembangunan Matra yang terbagi menjadi empat klaster pengembangan usaha ekonomi kabupaten di harapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi berdasarkan spesifikasi potensi daerah masing-masing.

Sekretaris Pemkab (Sekkab) Matra HM Natsir menyebutkan, keempat klaster dikembangkan disejumlah tempat. Pengembangan ekonomi dan pembangunan yang di fokuskan pada daerah kecamatan Bambalamotu, Bambaira, dan Sarjo. Karena di wilayah tersebut lebih berpotensi pada sektor

EDITOR: MUHAMMAD ILHAM

perternakan dan perkebunan kelapa dalam. Kemudian pengembangan hultikultura dan palawija lebih pada wilayah kecamatan Pasangkayu, Pedongga dan Tikke.

Selanjutnya, pengembangan perkebunan kelapa sawit di fokuskan di Kecamatan Baras, Bulu Taba dan Lariang. Tidak ketinggalan, Kecamatan Sarudu, Dapurang dan Duripoku (Sardadu) lebih dititikberatkan pada pengembangan sektor perikanan.

"Kawasan ini telah dikembangkan berdasarkan klaster dan hal ini sangat perlu untuk dikaji, sehingga pendidikan di Matra bisa di atur berdasarkan orientasi pada spesifikasi potensi masing-masing kecamatan," terang Natsir. (**)

NET

Isu Krusial Belum Putus, RUU Pemilu Dibawa ke Paripurna

Belum Ada Kesepakatan Akhir soal UU Pemilu

JAKARTA -- Setelah melalui pembahasan yang alot dan panjang hingga tertudan selama sepekan, akhirnya Rancangan Undang-undang Pemilu (RUU Pemilu) ditandatangani untuk kemudian dibawa ke rapat paripurna DPR, yang dijadwalkan Rabu (11/4) ini. Draf tersebut ditandatangi seluruh fraksi di DPR dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin, serta Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu.

Arif Wibowo.

Namun masih ada beberapa masalah yang belum sepakat dibahas.

"Saya kira soalnya (perbedaan) jelas, mulai isu sistem pemilu, kuota kursi, PT (parliamentary threshold) dan konversi suara," kata Arif usai rapat Pansus di gedung DPR RI, Selasa (10/ 4) malam.

Menurutnya, di paripurna itu pula

JAKARTA -- Sembilan fraksi di DPR sudah menyampaikan pandangan akhir atas Rancangan Undangundang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu, Arif Wibowo, membeber sikap masing-masing fraksi atas RUU Pemilu.

Arif menyebutkan, Fraksi Partai Hanura mengusulkan Parliamentary Threshold (PT) tiga persen, kuota kursi per daerah pemilihan 3-10 untuk DPR, 3-12 untuk DPRD provinsi, kabupaten/kota. Sistem pemilu proporsional terbuka dan Konversi suara menjadi kursi adalah kuota murni atau alternatif 1.

Sikap Hanura juga segaris dengan Fraksi Partai Gerindra. Sedangkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) juga tak beda jauh dengan Hanura dan Gerindra. Hanya saja, kata Arif, FPKB punya sikap lain

Sembilan Fraksi DPR Masih Beda Sikap

akan ditentukan perbedaan yang belum mencapai kesepakatan. "Kita minta paripurna untuk menyelesaikan seluruh perebedaan fraksi-fraksi untuk bisa diambil keputusan tunggal," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Ia menambahkan, tidak perlu lagi rapat konsultasi dengan Pimpinan DPR untuk membahas masalah perbedaan pandangan antarfraksi.

"Jika ini dilaporkan kepada paripurna rasanya tidak ada urgensi lagi rapat konsultasi dengan pimpinan DPR," ucapnya.

Jika di paripurna tidak bisa ditempuh dengan musyawarah mufakat, maka lazimnya akan dilakukan lobilovi dan voting. Soal isu apakah voting akan dilakukan satu paket atau isu perisu, kata Arif, paripurnalah yang menentukan. "Tapi semuanya tergantung paripurna," pungkasnya. (jpnn)

POTRET PASANGKAYU

Rubrik Khusus Humas Pemkab Mamuju Utara

RADAR/ANDI SAFRIN

tentang sistem penetapan caleg terpilih. "Kecuali untuk sistem pemilu PKB masih menyampaikan secara resmi proporsional tertutup," kata Arif dalam rapat, Selasa (10/4).

Sedangkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) juga sama dengan Hanura dan Gerindra. Ada pun Fraksi Partai Amanah Nasional (F-PAN), memilih PT dipatok 3,5 persen. Soal besaran PT itu, Fraksi PKS juga menyodorkan angka yang sama dengan Fraksi PAN. Namun PKS menginginkan kuota 3-10 kursi per dapil untuk DPR, 3-12 untuk DPRD provinsi, kabupaten/ kota, serta sistem pemilu proporsional tertutup. PKS juga menyodorkan metode konversi suara menjadi kursi atau sistem webster.

Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan memilih PT berjenjang, yaitu 5 persen untuk DPR, 4 persen untuk

LEGISLATIF MATRA

DPRD provinsi dan 3 persen untuk DPRD kabupaten/kota. Alokasi kursi per dapil 3-8 untuk DPR dan 3-10 untuk DPRD provinsi, kabupaten/kota. PDI Perjuangan memilih sistem proporsional tertutup. "Metode konversi suara menjadi kursi, webster," ujar Arif yang juga politisi PDI Perjuangan, itu.

Sedangkan Fraksi Partai Golkar mengusulkan angka PT empat hingga lima persen. Alokasi kursi flat 3-8, untuk nasional, provinsi, kabupaten/jota.

Sistem pemilu Terbuka, konversi suara menjadi kursi, webster.

Sedangkan Fraksi Partai Demokrat, mengusulkan angka PT 3,5 hingga empat persen. Alokasi kursi 3-10 untuk DPR, 312 untuk DPRD provinsi, kabupaten/ kota. Sistem pemilu dipilih proporsional terbuka dan koversi suara kuota murni.

Sampai berita ini diturunkan, rapat masih berlangsung. (jpnn)

Rubrik Khusus DPRD Kabupaten Mamuju Utara

INVESTIGASI. Tim investigasi Data honorer K1 DPRD Matra saat berkunjung ke Dinas Kesehatan Matra, Rabu 11 April 2012.

FOTO BERSAMA. Sekertaris Daerah Matra HM.Natsir berpose bersama dengan sejumlah pejabat Eselon dilingkungan Pemkab Matra

RADAR/ANDI SAFRIN

DIALOG. Tim investigasi data honorer K1 DPRD Matra berdialog dengan Kadis Koperindag dan UKM Matra Safaruddin Turky di kantor Koperindag dan UKM Matra, 11 April 2012.

RESEP KITA

CARA MEMBUAT:

Pisang Bakar Coklat Keju

1. Tusuk bagian ujung pisang dengan tusukan sate, laku kan hingga pisang habis.

2. Panaskan pan dadar, olesi permukaannya dengan margarin/mentega. Panggang pisang di atas pan dadar hingga pisang matang, angkat dan biarkan dingin.

3. Celupkan pisang ke dalam cokelat masak pekat yang sudah dilelehkan hingga merata,ke seluruh permukaan pisang. Bekukan, lakukan hingga pisang habis.

Celupkan kembali setengah bagian pisang balut cokelat ke dalam coklat masak leleh.

4. Masukkan pisang balut cokelat ke dalam keju parut hing ga setengah bagian pisang tertutup keju parut.

5. Biarkan cokelat beku, lakukan hingga pisang habis.

BAHAN:

Pisang kepok merah, 10 buah, kupas Margarin/mentega secukupnya, untuk olesan Cokelat masak pekat 400 gram, potong-potong, lelehkan Keju chedar, 200 gram, parut Tusuk sate, 10 buah

INFOTAINMENT

RADAR SULBAR

15

gaya hidup - artis - film - resep makanan - Keluarga

KAMIS, 12 APRIL 2012

Justin Bieber:

Wanita Harus

Agnes Monica Dekat Dengan Siwon?

Diperlakukan Seperti Putri

„

Aku hanya mencoba membuat (Selena) happy, itu saja. Kukira penting membuat semua wanita merasa seperti putri, karena semua gadis adalah putri, aku serius.”

Justin Bieber

Sebagai seorang artis yang sudah tinggi jam terbangnya, tidak heran kalau pergaulan Agnes Monica pun semakin meluas. Seiring dengan karir internasionalnya, gadis yang rajin mengubah penampilan ini pun mengenal lebih banyak orang, termasuk artis-artis yang juga sedang diidolakan saat ini.

Salah satunya adalah Siwon, personel boyband Super Junior yang sebentar lagi akan menggelar konser di Indonesia. Gosip bahwa Agnes berpacaran dengan Siwon berkembang setelah ia tampil dalam sebuah show di Korea.

Dengan gayanya yang santai, Agnes menjawab berita itu, "Cuma temen saja," ujarnya singkat.

Agnes yang mengetahui Super Junior akan tampil di Indonesia menegaskan hubungannya dengan

Siwon hanya sebatas profesionalisme, "Nggak ada apa-apa, cuma pada saat manggung, kita ngobrol di belakang panggung. Aku kan orangnya fokus aja, manggung ya manggung.

Aku nggak melakukan social networking," tandasnya.

Bahkan, para penggemarlah yang memberitahu Agnes jika Siwon jadi follower Twitter-nya, "Pas sudah di Indonesia, fans yang kasih tahu katanya Siwon follow aku. Aku akhirnya follow balik," katanya seraya mengaku penggemar sangat penting baginya.

"Pernah ada fans yang ngirim link, tentang orang Brazil bikin cover lagu Paralyzed. Pas manggung di sana, antusiasnya bagus. Mereka manggil-manggil namaku, seneng banget," tutup Agnes Monica. (net)

Pantas saja jika bintang yang satu ini selalu menjadi idola. Selain lihai bermain musik, Justin Bieber ternyata sosok yang benar-benar romantis dan tahu betul bagaimana menundukkan hati wanita.

Seperti dilansir dari Digital Spy, pelantun tembang Baby ini mengungkapkan bahwa dia selalu memperlakukan kekasihnya, Selena Gomez layaknya seorang putri. Hal itulah yang menurutnya perlu dilakukan pria kepada semua gadis.

"Aku hanya mencoba membuat (Selena) happy, itu saja. Kukira penting membuat semua wanita merasa seperti putri, karena semua gadis adalah putri, aku serius," ungkapnya saat wawancara dengan majalah Seventeen.

Selama ini, kedua bintang ini memang menjadi salah satu pasangan remaja yang dijadikan panutan.

Pasalnya, mereka tetap bisa menjalani hubungan seperti layaknya pasangan biasa walaupun status mereka adalah selebriti kelas A. Sebelumnya, Justin sempat mengungkapkan bahwa jika ada waktu off, maka dia akan menghabiskan waktu untuk mencium dan mengajak kekasihnya tersebut pergi nonton film. (net)

>>>>>> HUBUNGI BAGIAN PERIKLANAN: MAWARNI SUMARGOLANG, 0426-22138 Hp: 081241843180

HOT LINE:

E-mail: radarsulbar01@gmail.com

Online: radar-sulbar.com IKLAN BARIS RADAR SULBAR

MAMUJU -- JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50,TLP. 0426 -22138. MAJENE -- JL. JEND SUDIRMAN NO. 167,TLP. 0422-21157. POLMAN -- JL. MR.MUH.YAMIN NO. 76,TLP. 0428-23203.

Serbaneka AQUA TECHNO MAKASSAR Spesialis Pemasangan Depot Air Minum Isi Ulang / Air Minum Dalam Kemasan Harga Mulai dari 18 Jt 55 Jt. Bonus Galon Hub : (0411) 2345878 / 085345844199

Serbaneka HOREEEEEEEE.......

Harga Discount. Belanja Bahan Bangunan, Alat Listrik Dll. Dapatkan Discount 10% dengan minimal belanja Rp 300.000 (selama Bulan April) Hanya di TOKO SINAR REJEKI. Alamat Jl. St. Hasanuddin No. 119 (samping toko Ganda Dewata) Mamuju Bawa Guntingan Potongan kertas iklan ini.

Serbaneka NUSANTARA TEHNIK Jl. Andi Makasau Melayani : Las Panggil, Terali, Kanupi, Pintu Ruko Balkon disesuaikan Model Rumah Hub : YUSMAN (HP 081342086507 - 085340617777)

Dijual Rumah DIJUAL Rumah di Bukit Asri Lestari Type 90/117. No A2 No. 4 & 6 Lengkap Sumur Bor, Mesin Air, Tandon Air, Teralis Besi (Pintu & Jendela) Listrik 1300 Watt, Gudang bebas banjir, bebas polusi, SHM Sertifikat. Dekat kantor Bupati Mamuju & Pasar Baru, Harga 395 Jt (Nego).

Tanpa Perantara Hub : Hidayat 085 255 902 634

Dijual Pupuk Organox dan hormax menyuburkan tanah & dapat mengatasi / mengendalikan berbagai penyakit disebabkan Bakteri & virus, Testimoni Petani sukses, Baca Tabloid Sinar Tani Hub : 081 355 559 396

Dijual Rumah

Dijual Tanah

DIJUAL Rumah : Luas 325 M2 di Jl. H.A. Endeng No.1 Tanah : 610 M2 di Jl. Muh. Husni Thamrin Hub : Hp 081 355 399 133 Alamat: Jl. Urip Sumoharjo No. 51 Mamuju

DIJUAL TANAH Dengan Ukuran 30x60 = 1800 M2, Terletak di Jl. Poros Kalukku- Tasiuk. Desa Salulayo HUB : 081355212555/082189917971

Dijual Ruko

Dijual Tanah 2

DIJUAL TANAH Ukuran 10x15 M di Jl. Sallang Baru Manding Polewali (Belakang Perumahan Taman Manding Raya) Hrg. 25 juta (nego). Hub: 081355051455

Dijual Tanah DIJUAL TANAH UKURAN 2.400 M² LOKASI ±500 M DARI PERSIMANGAN LIMA. ARAH KE KALI MAMUJU (DEPAN INSTALASI 1 PDAM) TANPA PERANTARA. HUB : 081354683755

Serbaneka TOKO HARAPAN JAYA Grosir Pakaian Jadi, Alamat: Ruko Blok A. No. 16 Pasar Baru Mamuju-Sulbar, HP. 081 210 174 222

Dijual Tanah DIJUAL Tanah Uk. 9 X 27 m Sertifikat Lokasi di Sese (Sampimg SD Sese) Harga 25 Juta Nego, Hp. 0811440435

Peluang Bisnis MAU Penghasilan Rp 1 jt - 2 jt/ bulan Dirumah Buka Usaha Rental Game. Jual PS2/PS3 Hardisk Baru/ Bekas, Komputer, Laptop, Hrg Murah Beli 2 Unit PS Gratis HP Cross U / 2 orang. Minat Bos. Hub. MR.14 Com Hp.085 214 011 193 / 087 842 276 439

DIJUAL Ruko 1 Lantai, Luas 6 x 13 lengkap dengan Usaha (ATK Swalayan) di Jl. Diponegoro (Depan Alya Nayab ATK Mart) Hub: 081241457790 - 082191504944

Dijual Tanah JUAL TANAH. + Ukuran 4,4 Hektar Di Jalan Baru (Jalur Dua) Hub; 08124252975

Dijual Mobil DIJUAL Mobil Toyota Yaris Tipe S Over Cicilan Berminat Hub : 081244820810

Dijual Tanah DIJUAL Rumah/Lokasi di Batupannu ukuran 7 X 13 m dengan harga 70 juta, bersertifikat tanpa perantara Hub : 085 342 900 751

Serbaneka HEBOH.....

HONDA BEAT, Angsuran 571 Ribu.

Potongan Angsuran 2x, Motor Baru.

Stok Terbatas... Buruan s/d 20 April Hub : 082347169153

Serbaneka ALAT PERAGA DAK SD & SMP ready stok (100%) sesuai juknis 2010, rekanan yg menang tender / uji petik 085214141201 / 081519464055 - kdn.co.id

Serbaneka BENGKEL LAS Masagena Alamat Jl. Pababari Mamuju, Tlp 081 342 209 988 DIZI MEUBEL Alamat, Jl. Martadinata (samping Kantor BPS Mamuju) Tlp 081 342 209 988

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dengan luas 15x28 m2, terletak di depan SMK Pelayaran Mamuju Harga Murah Tanpa perantara.

Hub : 085 398 062 912

Dijual Tanah DIJUAL Tanah Luas 11 X 12 M Jl. P. Endeng (Samping SPBU Simboro) Harga : 65 Juta Nego Hp : 0811440435

Pengumuman KAMI dari Toko Djaya sentausa Jl. A. makasau Mengumumkan Nama Rusdi/Sandi/Santoso mulai hari jumat Tanggal 9 Maret 2012 Bukan lagi pegawai Toko Djaya Sentausa, sehingga mulai saat ini segala tindakannya tidak berhubungan lagi dan diluar tanggung jawab Toko Djaya Sentausa.

Bisnis Independent KESEMPATAN Bisnis independent untuk usaha paruh waktu atau penuh waktu, berpotensi mendapatkan Rata-rata Rp 3.000.000 sampai Rp 8.000.000 perbulan. terbuka untuk umum, Ibu rumah tangga, Mahasiswa, Kayawan/wati. tidak dibutuhkan pengalaman. untuk Info lebih lanjut Hub : Bpk Jordan 081342129708 Ibu Rhina 081241313688

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dengan ukuran 10 x 45 = 450 m2 Terletak di Jalan Poros Kalukku Tasiuk Hub: 081355038844 - 082191606888

Dijual Rumah DIJUAL Rumah Tinggal Permanen beserta lokasi di Jl. Manunggal, Lr. IV, Polman (samping rumah kosan sekkab polman) L. 14 Meter x P. 24 Meter.

Harga Rp. 250 juta bisa nego Hub: 085299924217

Dijual Rumah Jual Murah Rumah, BTN Cendrawasih, Polewali sudah renovasi, Harga Rp. 185 Jt Hub : 081 355 076 354

Berita Kehilangan TELAH tercecer 1 Buah Sertifikat Tanah : SHM No. 2225 / Kalukku SHT I No. 00280/HT/2008 Tgl.23/ 06/2008 A.n Hj. Nur. Bagi yang menemukan harap menghubungi Ibu Dewi, Alamat Jl. Pengayoman No Tlp. 0426 - 2716827 HP : 085 399 353 382

Serbaneka KUNJUNGI : Warkop Daeng Kita dengan beberapa jenis Menu : Kopi, Kopi Susu, Teh, Teh Susu, Aneka Macam Jus, Songkolo Begadang, Nasi Kuning, Aneka kue Khas Mamuju & Coto Makassar Paraikatte. Anda juga dapat mengakses internet karena tersedia Hotspot. Alamat Jl. Cik Ditiro.

Depan Penjual Sepeda polygon.

Dijual Tanah DIJUAL Tanah 13X17 M depan terminal simbuang. Lengkap Sporadik. Hub 0852 4204 5499, Harga 65 Juta.

Dijual Mobil DIJUAL Cepat Mobil Timor DOHC Tahun 97 Warna Hitam Full variasi, velg import Harga Nego, Hub : 081342680058

Dijual Motor DIJUAL Motor Yamaha New vixion Variasi 2010 Warna Hitam masih mulus Harga : 17 Juta, Hp : 0811440435

Dijual Ruko DIJUAL Cepat Ruko ukuran 5 x 18 Meter Jln Ahmad Yani No 71 Polewali (Depan Hotel Ratih) Berminat Hub 085270777000 08124159627

Lowongan STAF NOTARIS - PPAT Membutuhkan staf dengan kualifikasi sbb : Wanita, maks. 25 thn, min. SLTA/ Sederajat, bisa komputer, memiliki kendaraan, berpenampilan menarik.

Lamaran diantar/dikirim ke : Kantor Notaris PPAT Minta Jaya Ginting, SH, Mkn Komp. Ruko LTC Kav. 1 Jl. Jend Sudirman, Karema Selatan, Mamuju (depan Richest Sport Center)

Dijual Rumah DIJUAL Rumah di Jalan Cerbon Belakang Kantor Camat Wonomulyo. Ukuran 21x11 M. Hub : 081241501981

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dan Bangunan ukuran 9x20 di Rangas Mamuju.

Kuran lebih 500 m dari Kantor Gubernur Sulbar. Harga Rp. 150 Jt, tanpa perantara.

HUB: 085398239889

Lowongan DIBUTUHKAN Driver, Syarat : Pendidikan Min. SMA/Sederajat, Memiliki Sim B1 Lamaran di antar langsung ke PT. Cakra Guna Karya Nusa Alamat: Jl. Tuna No. 50/52 (samping pabrik es) Mamuju

Lowongan JOIN WITH NSS, dealer resmi Honda, Marketing eksekutif, gaji s/d 5 jt + jenjang karir.

Bawa langsung lamaran ke alamat : Jl. KS. Tubun No. 36 Hub: Andrea 08121063279

Dijual/

Dikontrakkan Tanah

DIJUAL tanah kosong, luas 1004 m2 Jl. Bau Massepe depan Gereja Katolik. Dikontrakkan tanah, luas 11x40 m Jl. Tuna samping somel kayu Maspul. Hub 085322255554 - 085394702774

Lowongan LOWONGAN Kerja untuk Cabang baru di Polman dibutuhkan Karyawan/Ti. Syarat : FC. Ijasah terakhir min.SMU/Sederajat, FC.KTP dan Daftar Riwayat Hidup(CV.), PAS Foto 2l br U.3X4 wrna, tidak sedang kuliah dan kursus. I nformasi lebih lanjut hubungi: LEO PRIMA MANDIRI Jl.Budi Utomo No.05 Pekkabata HUB: CP. 0819 9862 2951 – 0853 9957 5282 Antar Berkas Secepatnya (Posisi Terbatas).

PRESI

16

RADAR SULBAR KAMIS, 12 APRIL 2012

Ekspresikan Diri Raih Prestasimu FACEBOOKERS

Biasakan Menabung Demi Masa Depan

Kebiasaan Buruk

TABUNGAN sabeks, bisa di bilang hampir tidak ada, alasanya kebiasaan buruknya tidak bisa hilang yaitu hanya berfoya-foya menghamburkan uang untuk beli dan beli.

Yasin Ph

Tidak Banyak Nggak Sedikit

MENGENAI Tabungan Dulunya Banyak Sih Sekarang tidak banyak nggak sedikit juga cukuplah kalo buat memenuhi kebutuhan sendiri.

Mdy BlackAzuka Fromanjava

Menabung Itu Bagus

KALAU saya sih menabung itu bagus untuk masa depan kita nantinya. Pas ada kebutuhan mendadak kan ada stok uang dari hasil tabungan.

REPORTER: FIRDAUS PATURUSI EDITOR: MUHAMMAD ILHAM UDAH berapa banyak tabungan kita saat ini, mungkin masih sedikit. Terkadang kebanyakan dari kita sulit menabung, apalagi kebiasaaan buruk yang suka menghamburhamburkan uang yang tidak jelas. Mau ini itulah dan segala macam.

Nah, Sahabat Ekspresi (Sabeks), kebiasaan buruk itu harus kita hilangkan demi masa depan kita. Menabung itu hal yang wajib. Kan pepatah mengatakan kalau hemat itu pangkal kaya.

Artinya, kalau kita boros, bisa fatal. Tapi hemat itu tidak sama dengan kikir.

Latihlah diri kita mulai saat ini untuk menabung. Tidak ada salahnya kalau berhemat seperti orang sukses berucap ‘sedikit demi sedikit bakal menjadi bukit’.

Menabung itupenting bahkan wajib, hal yang wajib buat para remaja. Biasakan menabung mulai dari sekarang, mumpung

S

masih muda.

“Berhemat bukan karena kita pelit, tapi untuk memperhitungkan apa yang akan kita butuhkan nantinya,” ucap Alfiani, yang gemar banget menabung.

Alfian sangat gemar menabung.

Itu dilakukan agar setiap ingin mendapat sesuatu, ia tidak perlu lagi merepotkan orang tuanya. ”Aku tuh sukanya menyisihkan sedikit uang belanja setiap dikasih sama orang tua. Terkadang aku punya tujuan kenapa harus nabung. Kadang

kita kan pinginnya sesuatu, jadi harus bener bener hemat,” Kata cewek berkulit putih ini. Ia menambahkan bahwa selain karena ia punya tujuan dirinya juga mau mandiri buat masa depannya. “Aku tidak boros kecuali kalau ada keperluan dadakan, aku selalu meminimalisir pengeluaran uang aku, terus mau buktikan juga ke ortu kalau aku bisa mandiri yang tidak sedikit sedikit minta duit ke ortu,” cerita Alfiani.

Beda halnya dengan sabek kita satu ini.

“Aku memang sangat boros kalau ada uang lebih pastinya senang belanja hehe. Aku suka mata ini kadang jelalatan kalau melihat baju yang bagus pasti aku langsung di sabet deh, alhasilnya tidak pernah ada uang untuk ditabung,” ucap M Hasyim, Siswa Kelas X.1 SMAN 2 Mamuju ini.

Cowok yang gemar bermain Skateboard ini mengaku ingin belajar berhemat. Cuma sedikit agak kesulitan soalnya temen-temen disekelilingnya suka ngajak hang out. “Yah

gimana mau menabung kalau teman-teman suka ngajakin jalan-jalan, tapi tunggu dulu aku nih sekarang lagi berusaha hilangkan kebiasaan buruk itu kok, supaya bisa nabung dan mandiri juga,” bebernya.

Tidak ada salahnya jika kita sedikit menyisihkan uang saku buat masa depan. Kita masih muda, biasakanlah dari sekarang, kalau ada keperluan yang mendadak tidak akan kelabakan juga. Marilah menabung dari sekarang yah Sabeks, tinggalkan kebiasaan jelek “boros” dan jadilah remaja yang mandiri. (**)

Zahra Latifah

Tidak Menabung

SAMPAI saat ini saya belum pernah menabung, karena setiap saya punya uang, saya selalu ingin menggunakannya untuk membeli ini itu.

Wahyudi Amin

Pas Pasan

kalo menghambur-hamburkan uang, tidak juga sih... tapi memang penghasilan sebulan pas untuk kebutuhan selama sebulan, jadi belum ada sisa untuk disimpan.... hehehee Ji'a Kecil