Radar Sulbar by Radar Sulbar

BACA PENGUMUMAN DAFTAR HONORER K1 KAB. MATRA Halaman 2, 3, 5

RADAR SULBAR Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

PORTAL RADAR SULBAR

0426-22138

RABU, 18 APRIL 2012

Rp 3.000

Refleksi Sembilan Tahun Mamuju Utara

Membentuk dan Membangun Daerah TUJUAN pemekaran daerah adalah percepatan pembangunan daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak meningkatkan kesejahteraan rakyat.

MELALUI pemekaran daerah sasarannya mendekatkan rentang kendali pelayanan terhadap masyarakat sekaligus percepatan pembangunan fisik. Dan realitasnya, tida daerah otonom baru dimekarkan dari daerah induknya, justru berkembang dengan pesat, seperti Kabupaten Mamju Utara (Matra). LAPORAN: Syamsudin HB

Baca HAL 7

RADAR/SUDIRMAN SAMUAL

TERIMA CINDERAMATA. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Zainuddin Amali, menerima cinderamata dari Gubernur Sulbar, Selasa, 17 April 2012, malam.

Pengelolaan Tambang

Pelibatan Masyarakat Masih Minim JAKARTA -- Pelibatan masyarakat membahas rencana penambangan disekitar pemukiman mereka dinilai masih sangat minim. Juru kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Hendrik Siregar mengatakan, kondisi ini sangat rawan menimbulkan masalah-masalah Hak Asasi Manusia (HAM). Terutama jika masyarakat mulai menuntut hakhak mereka. "Sejak dulu masyarakat di daerah, khususnya di areal pertambangan sangat jarang dilibatkan. Masyarakat di sekitar lingkar tambang ini yang harus diperhatikan lebih," sebutnya. Hal ini diutarakan dalam Seminar publik dengan tema 'Peran Representasi dalam Fungsi Legislasi DPR RI, studi kasus Penyusunan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)' di Jakarta, Selasa 17 April. Dijelaskan, perusahaan-perusahaan tambang kini melakukan invasi ke Kawasan Timur Indonesia (KTI), khususnya di daerah-daerah pesisir. "Harusnya ada representasi masyarakat di sekitar tambang sehingga meminimalisir kasus-kasus HAM," imbuhnya. Masalah pelibatan masyarakat ini, juga tidak banyak tertuang dalam undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Minerba. "Masyarakat pesisir dan nelayan tidak pernah dilibatkan, juga dalam penyusunan undangundang ini," ungkapnya.

Pipa Blok Sebuku Harus ke Sulbar EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL

MAMUJU -- Potensi sumber daya alam berupa gas alam di Blok Sebuku harus menjadi milik Sulbar. Sebab, blok tersebut secara historis serta administrasi berada dalam wilayah provinsi ini. Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI, Zainuddin Amali, dalam kunjungannya di Sulbar, Selasa 17 April.

Menurut Zainuddin, ada sejumlah alasan lain mengapa komisi yang meliputi bidang energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup itu memberi dukungan kepada Sulbar. Alasan utama adalah, jarak antara blok tersebut dengan provinsi ini hanya sekira 130 kilometer. Sehingga, dengan membentangkan pipa menuju provinsi ini maka dapat menghemat recovery cost atau biaya pengganti. Baca HAL 7

Tape Recorder Kurang, Siswa Terlambat Isi LJUN

(Kepala LPEB, FE UH/Regional Chief Economist BNI)

LISTENING. Peserta UN di Kecamatan Kalukku, mendengarkan soal Bahasa Inggris yang diperdengarkan melalui tape recorder, Selasa 17 April 2012.

RADAR/CHAERUL MARFAN

MAMUJU -- Peleksanaan Ujian Nasional (UN) SMA dan sederajat pada hari kedua, 17 April, untuk mata pelajaran Bahasa Ingris yang dilaksanakan pukul 08.00 hingga 10.00 Wita, sempat menemui kendala. Tape recorder untuk fasilitas tes listening yang disediakan panitia UN, ternyata

TRANSFORMASI ekonomi suatu negara atau wilayah tidak lagi dapat dianalisis dengan pendekatan tradisional, yaitu dari daerah pertanian ke daerah industri, selanjutnya dari daerah industri ke daerah jasa. Atau dari negara terkebelakang ke negara berkembang dan selanjutnya dari negara berkembang ke negara maju (developed country).

OLEH: Dr. M Syarkawi Rauf, ME

RADAR/SOLIHIN

Baca HAL 7

Industrialisasi Kakao Sulbar

tidak cukup. Kondisi ini dialami oleh sejumlah peserta UN di SMAN 1 Kalukku yang melaksanakan ujian bersama SMAN 2 Kalukku. Kemudian di Madarasah Aliyah Swasta (MAS) DDI Lombang-Lombang dan SMA Budi Mulia Kalukku. Baca HAL 7

SEMINAR TAMBANG. Penanggap dalam Seminar terkait UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, Hendrik Siregar (kanan) dan Sonny Keraf (kedua dari kanan).

MAMUJU CUP 2012

PERKEMBANGAN ekonomi suatu negara atau wilayah terjadi dalam pola transformasi dari factor driven economy menjadi efficiency driven economy hingga innovation driven economy. Transformasi ekonomi tidak berlangsung dalam pola yang linier, tetapi lebih bersifat quantum, yaitu melompat dari factor driven langsung ke innovation driven. Pola transformasi seperti ini tercermin pada program pemerintah dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI mengadopsi pendekatan pembangunan terintegrasi sesuai konsep porter dari Harvard Business School mengenai cluster based development (CBD). Sejalan dengan CBD, saya pernah menulis mengenai pengembangan Special Economic Zone di Sulbar. Fokusnya adalah pentingnya pemerintah daerah di Sulbar mengakselerasi pengembangan agroindustrinya dengan pendekatan terintegrasi. Pendekatan inidiharapkan mengatasi sejumlah keterbatasan, seperti keterbatasan infrastruktur, regulasi, SDM, pembiayaan, dan lainnya. Baca HAL 7

RADAR SULBAR Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

12 Klub Masuk ke Putaran Tiga

LAPORAN: Andi Indra

DARI 48 klub yang berlaga di Turnamen Sepakbola Mamuju Cup 2012, satu demi satu gugur. Hanya mereka yang terus mendulang kemenangan yang berhak melangkah ke putaran selanjutnya. Setelah melalui putaran kedua, kini tersisa 12 klub yang berhasil menembus putaran tiga yang akan mulai digelar hari ini, 18 April 2012.

KLUB YANG MENEMBUS 12 BESAR Persisam Salumanurung PS Bhayangkara Tobadak PS Prima Putra Ratulangi FC Peluru FC Pesat Tapalang Landi FC Simboro FC PS Bone Raya Suadiri FC Taeso FC Laga Hari ini, 18 April 2012 Angkasa Putra vs Persisam Pesat Tapalang vs Landi FC

www.radar-sulbar.com

Empat kesebelasan menjadi partai penutup di putaran kedua dan memperebutkan dua tiket ke babak 12 besar. Dalam laga kemarin, 17 April, di Stadion Manakarra, PS Taeso memenangkan pertandingan saat bertemu dengan PS Poras Sumare dengan skor telak 2-0. Sementara, PS Bone Raya menang atas FC Mekkatta Putra pada laga adu pinalti dengan skor 2-1. Pada partai pertama, mempertandingkan PS Poras versus PS Taeso. Dua gol PS Taeso tersebut dipersembahkan Dirwansyah pada menit ke 50 dan Safri pada menit ke 56. Baca HAL 7

PEMAIN PS Bone Raya saat menghadapi PS Mekkatta di Stadion Manakarra Mamuju, Selasa, 17 April 2012, sore.

radarsulbar01@gmail.com

Pariwara

RADAR SULBAR RABU, 18 April 2012 PANC A KAR YA PEMBANGUNAN SULA WESI BARA T PHASE II ANCA KARY SULAWESI BARAT G AI KEBIJ AKAN S TRA TEGI PEMBANGUNAN PR O VINSI SULA WESI BARA T 20 1 1 - 20 16 201 SEBAG KEBIJAKAN STRA TRATEGI PRO SULAWESI BARAT 201 SEBA

1. Peningkatan Profesionalisme Aparatur ( personalcapatcy building) Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2. Peningkatan Kualitas dan Perluasan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Vital 3. Peningkatan Promosi dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Baik dalam Negeri maupun Luar Negeri 4. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam H. Anwar Adnan Saleh Gubernur

H. Aladin S Mengga Wakil Gubernur

H. Ismail Zainuddin Sekretaris

DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI I YANG MEMENUHI KRITERIA BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI INSTANSI JUMLAH DATA

: :

PEMERINTAH KAB. MAMUJU UTARA 437

Nama

Tempat/Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Tingkt Pddk. Yg ditamatkan pd saat diangkat sbg TH.

Ta h u n Lulus

Alamat

Unit Kerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kelompok : Guru NUHUNG NURAENI L. NURHAYA NURSIAH PITER LAMBEY RACHMAWATY M. PUTERI ROSDIANAH RUSLI SAHARIAH SALAM SAYADI SEHATIL MAZKUR SITTI SANIA

SULAWESI SELATAN, 31/12/1969 POLEWALI MAMASA, 31/12/1966 POLEWALI MANDAR, 31/12/1969 POLEWALI MAMASA, 17/11/1975 AMBON, 05/03/1963 PALU, 09/03/1981 POLEWALI MAMASA, 31/12/1966 MAJENE, 31/12/1969 MAJENE, 31/12/1965 POLEWALI MANDAR, 31/12/1966 MAJENE, 31/12/1963 NUSA TENGGARA BARAT, 31/12/1970 BARRU, 05/02/1971

L P P P L P P L P L L L P

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SUARNA SUDIRMAN ASDIANA AMIN SYAHARUDDIN TAMRIN TANWIR WARDIAH YULIANI RUPANG B. HAERIAH BADERUDDIN DARMAWATI DEBORA SALINDING FATMIN HADIJAH SAHIMARADUNDU HANAPI HASAN HASMIAH AGAR A.

POLEWALI MANDAR, 27/03/1965 MAJENE, 26/01/1979 SAMARINDA, 27/07/1977 SULAWESI SELATAN, 31/12/1965 MAJENE, 03/02/1967 MAMUJU, 11/02/1972 POLEWALI MANDAR, 31/12/1968 TANAH TORAJA, 07/07/1968 LOMBOK TENGAH, 31/12/1969 BONE, 02/03/1968 SIDENRENG RAPANG, 31/12/1969 TANAH TORAJA, 29/12/1964 PALU, 25/09/1970 SULAWESI TENGAH, 05/06/1967 LUWU, 31/12/1969 LUWU, 31/12/1969 POLEWALI MANDAR, 02/09/1970 MAMUJU, 15/07/1969

P L P L L P P P P L P P P P L L P L

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

I WAYAN DANA IDAR JALIN JUMIATI AIDA SALEH KASMAYATI KHOLILAH LUKAS PERI SA‘PANG LUKMAN ISMAIL MADING MARKUS RAMBUNGA MARSUS MUHIDDIN MUJIONO MURNI MUSA M MUSLIMIN

BALI, 31/12/1967 POLEWALI MAMASA, 04/05/1977 BONE, 11/12/1966 MAJENE, 19/10/1970 MAMUJU, 03/01/1969 MAJENE, 31/12/1969 PASURUAN, 24/08/1965 TANAH TORAJA, 02/02/1970 POLEWALI MAMASA, 12/06/1964 PALOPO, 31/12/1970 BULUKUMBA, 05/03/1967 TULUNGAGUNG, 24/12/1969 TANAH TORAJA, 18/03/1970 POLEWALI MAMASA, 25/11/1975 MAJENE, 31/12/1967 LOMBOK BARAT, 31/12/1968 POLEWALI MAMASA, 14/11/1965

L P L P P P P L L L L L P L P L L

49 50 51 52

CIAMIS, 01/04/1967 MAMUJU, 15/06/1970 UJUNGPANDANG, 15/02/1964 TANAH TORAJA, 05/11/1982

N. SUSRIATI NASIR NIRWATI SAKARING NOBER LALO BP. Kelompok : Penyuluh IRMAYANI

MASRAN

1988 1987 1989 2002 1993 2003 1989 1989 1982 1994 1990 1996 1991

PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU

DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS

PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN

PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA

DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN

OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH

RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA

1990 1998 1998 1992 1989 1992 1998 1994 1987 1987 1988 1990 1989 1986 1988 1995 1990 1989

PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU

DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS

PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN

PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA

DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN

OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH

1988 1997 1987 1990 1989 1998 1984 1990 1992 1997 1988 1989 1989 1995 1987 1989 1987

PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU

DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS DINAS

PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN

PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA

DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN

P L P L

MADRASAH ALIYAH MADRASAH ALIYAH D-I PGAN D-II PGSD S.1 / STRATA SATU S.1 ILMU HUKUM SPG PENDIDIKAN SD SEKOLAH MENENGAH ATAS SMKK S.1 USHULUDIN SEKOLAH MENENGAH ATAS MADRASAH ALIYAH SEKOLAH MENENGAH EKONOMI ATAS D-I / A-I EKSAKTA KIMIA SEKOLAH MENENGAH ATAS DIPLOMA II S.1 / STRATA SATU SEKOLAH MENENGAH ATAS MADRASAH ALIYAH SEKOLAH MENENGAH ATAS S.1 SOSIAL SEKOLAH MENENGAH ATAS MADRASAH ALIYAH PGA ISLAM 4 TAHUN S.1 PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH SEKOLAH MENENGAH ATAS SEKOLAH MENENGAH ATAS S.1 AGAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS SEKOLAH MENENGAH EKONOMI ATAS D-I PGA HINDU MADRASAH ALIYAH SEKOLAH MENENGAH ATAS SEKOLAH MENENGAH ATAS PGA ISLAM 4 TAHUN SEKOLAH MENENGAH ATAS SMP PGA KATHOLIK 4 TAHUN S.1 / STRATA SATU S.1 AGAMA ISLAM SEKOLAH MENENGAH ATAS SPG PENDIDIKAN SD SMK SEKOLAH MENENGAH ATAS MADRASAH ALIYAH SEKOLAH MENENGAH ATAS SEKOLAH MENENGAH EKONOMI ATAS PGA ISLAM 4 TAHUN SGO PGSLP / PGSMTP SEKOLAH MENENGAH ATAS

1988 1989 1988 2003

PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU

DINAS DINAS DINAS DINAS

PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN

PEMUDA PEMUDA PEMUDA PEMUDA

DAN DAN DAN DAN

UJUNGPANDANG, 28/04/1977

S.1 PERTANIAN

2001

PASANGKAYU

MAMUJU, 07/06/1974

S.1 PETERNAKAN

2001

PASANGKAYU

MASTIAH

MAJENE, 31/12/1980

2000

PASANGKAYU

MAWARNI

SULAWESI SELATAN, 22/11/1977

SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN (SPP) S.1 PETERNAKAN

2003

PASANGKAYU

PETRUS PARAMBAN

PALOPO, 15/09/1973

1992

PASANGKAYU

SAPPEAMI

MAJENE, 12/04/1973

1993

PASANGKAYU

SUPARMAN

MAJENE, 30/11/1974

1993

PASANGKAYU

SYAFRIADI

MAJENE, 06/10/1975

1995

PASANGKAYU

SYAMSUDDIN GALANG

MAJENE, 04/07/1977

1995

PASANGKAYU

ALBERTIN RANTETANA

TANAH TORAJA, 10/08/1979

SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN (SPP) SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN (SPP) SEKOLAH MENENGAH TEKNO. PERTANIAN SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN (SPP) SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN (SPP) S.1 PETERNAKAN

2002

PASANGKAYU

TAJERIL

SULAWESI SELATAN, 25/11/1974

1995

PASANGKAYU

TAMSIL

SULAWESI SELATAN, 17/02/1976

1995

PASANGKAYU

YONATAN TUNLIU

2003

PASANGKAYU

BAHARI

NUSA TENGGARA TIMUR, 28/06/1983 POLEWALI MAMASA, 31/12/1977

1998

PASANGKAYU

BUSKIMAN

MAJENE, 17/05/1974

1993

PASANGKAYU

DOMINICUS

KUPANG, 03/12/1968

1988

PASANGKAYU

IDA SATRIANINGSIH

2003

PASANGKAYU

INDO ACEH

PANGKAJENE KEPULAUAN, 22/05/1979 BULUKUMBA, 16/08/1976

SEKOLAH PENYULUH PERTANIAN (SPP) SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN (SPP) SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN (SPP) S.1 PERTANIAN

1996

PASANGKAYU

IR.PANANRANGI

POLEWALI MAMASA, 09/10/1968

SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN (SPP) S.1 PERTANIAN

1992

PASANGKAYU

KANTOR INFO.PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,KEHUT.DAN KETAHANAN PANGAN KANTOR INFO.PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,KEHUT.DAN KETAHANAN PANGAN KANTOR INFO.PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,KEHUT.DAN KETAHANAN PANGAN KANTOR INFO.PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,KEHUT.DAN KETAHANAN PANGAN KANTOR INFO.PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,KEHUT.DAN KETAHANAN PANGAN KANTOR INFO.PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,KEHUT.DAN KETAHANAN PANGAN KANTOR INFO.PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,KEHUT.DAN KETAHANAN PANGAN KANTOR INFO.PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,KEHUT.DAN KETAHANAN PANGAN KANTOR INFO.PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,KEHUT.DAN KETAHANAN PANGAN KANTOR INFO.PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,KEHUT.DAN KETAHANAN PANGAN KANTOR INFO.PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,KEHUT.DAN KETAHANAN PANGAN KANTOR INFO.PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,KEHUT.DAN KETAHANAN PANGAN KANTOR INFO.PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,KEHUT.DAN KETAHANAN PANGAN KANTOR INFO.PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,KEHUT.DAN KETAHANAN PANGAN KANTOR INFO.PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,KEHUT.DAN KETAHANAN PANGAN KANTOR INFO.PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,KEHUT.DAN KETAHANAN PANGAN KANTOR INFO.PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,KEHUT.DAN KETAHANAN PANGAN KANTOR INFO.PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,KEHUT.DAN KETAHANAN PANGAN KANTOR INFO.PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,KEHUT.DAN KETAHANAN PANGAN

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146

Kelompok : Tenaga Teknis/Administrasi Lainnya ADRIANSYAH KOTTA UJUNGPANDANG, 28/12/1976 HERNAWATI DONGGALA, 10/11/1985 HERY UJUNGPANDANG, 18/04/1968 I KOMANG SUKADANA MAMUJU, 12/06/1983 JAPARUDDIN GOWA, 01/03/1986 LUH PUTU DEWI SUPARSA BALI, 04/12/1984 MUHAMMAD YAMIN DONGGALA, 25/05/1982 MUHARRIKA BONE, 19/02/1972 SARBINI MANSYUR PINRANG, 30/12/1965 SATRIANI MAMUJU, 26/08/1976 SELFI PALOPO, 03/08/1976 WINDRA S.SOS PALU, 30/10/1978 BASMI BONE, 16/06/1966 SUDDIN MAMUJU, 31/12/1970 SUMARNI ABBAS PINRANG, 30/05/1978 SUMARNO KALIMANTAN SELATAN, 03/10/1981 SUPARDY PARE-PARE, 29/12/1983 SURYONO PONOROGO, 23/08/1977 SYAFRUDDIN S DONGGALA, 01/05/1982 WASIT ABD RASJID. K POLEWALI MAMASA, 31/10/1979 WILDAN MAMUJU, 17/06/1977 YOHANIS NURI SULAWESI SELATAN, 09/09/1983 AMRAN PARE-PARE, 16/09/1979 ANDI IMAN M. UJUNGPANDANG, 27/02/1983 ANDI NUR ALIM SOPPENG, 11/11/1974 ANWIR MAMUJU, 18/07/1986 ABD. GAFUR DONGGALA, 04/05/1985 ARDI RABO SULAWESI SELATAN, 31/12/1983 ARIPIN GOWA, 03/04/1982 ARMANA MAMUJU, 30/12/1981 AYUB MAMUJU, 16/07/1976 AZWAR ANAS PALOPO, 10/12/1982 HAEDIR SIDENRENG RAPANG, 26/05/1985 HARIFIN UJUNGPANDANG, 18/04/1981 HARTAW AN LUWU, 19/09/1977 ABDUL RASYID MAMUJU, 31/12/1976 HERIS MUHLIS TAKALAR, 05/05/1985 I KETUT SUGIARTO PARIGI MOUTONG, 07/03/1972 I WAYAN INDRAWAN BALI, 11/07/1985 ABDUL SALAM MAMUJU, 11/03/1984 IRWAN MAMUJU, 06/01/1983 IRWAN GUNTUR YASIN WAJO SENGKANG, 15/05/1986 IRWAN M MAMUJU, 25/07/1975 JASRIAH SULAWESI SELATAN, 16/12/1982 MAMUJU, 03/07/1976 KAHARUDDIN AGUS SALIM MAMUJU, 16/04/1984 LA TUHERA PALEMBANG, 11/03/1968 LINTAR BAKRI SULAWESI SELATAN, 09/01/1982 M. SUBAIR PARE-PARE, 25/08/1978 MAHAYUDDIN POLEWALI MAMASA, 31/12/1973 MAHMUDDIN SULAWESI SELATAN, 15/06/1984 MAISTA MAMUJU, 12/04/1966 MUH. MUNAWIR SDAZALI BARRU, 27/05/1983 NAHARUDDIN MAJENE, 20/02/1971 NANI HERAWATI JAKARTA, 12/02/1979 NITA NOVITA NURSYAMSU UJUNGPANDANG, 08/11/1982 NURLINA SULAWESI SELATAN, 01/03/1973 PEBRIANTO MAMUJU, 15/06/1985 RAHMANIA AZIS MAJENE, 30/08/1978 AHMAD UJUNGPANDANG, 03/10/1978 RISAL MAMUJU, 19/08/1985 R I S WATI SULAWESI SELATAN, 17/08/1981 SETIAWAN S UJUNGPANDANG, 13/07/1984 SRIVANI AMIRULLAH UJUNGPANDANG, 06/11/1984 ERNI ROHANI BONE, 13/08/1977 HENOCH RANDE TANAH TORAJA, 03/05/1970 INDAH ISNADA UJUNGPANDANG, 17/01/1977 MUH. RIZAL UJUNGPANDANG, 21/04/1975 NISMAWATI PARE-PARE, 24/06/1977 AFDAL RAIS MAMUJU, 01/12/1985 ANDI ANSI MALLOMBASI UJUNGPANDANG, 05/12/1986 ANDI RAHMAT BULUKUMBA, 02/01/1980 ARPIANDI UJUNGPANDANG, 15/10/1985 SUHARTINI BIMA, 04/01/1984 MUSTARI IBRAHIM PINRANG, 05/05/1979

L P L L L P L L P P P L L L P L L L L L P L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L P L L L L L L L L L L P P P L P L L P L P P L P L P L P L L P L

SMA A.3 / IPS SMK SMA IPA SEKOLAH MENENGAH ATAS SMK SMA IPA SEKOLAH MENENGAH ATAS SEKOLAH MENENGAH ATAS SEKOLAH MENENGAH ATAS SEKOLAH MENENGAH UMUM SMK S.1 SOSIAL S.1 TEKNIK MESIN SMA A.3 / IPS S.1 ADMINISTRASI NEGARA SMU IPA SMU IPS SMU IPS SLTP UMUM MADRASAH ALIYAH SMU IPS SMA A.3 / IPS SMU IPS SMU IPS SMK SLTP UMUM MADRASAH ALIYAH MADRASAH ALIYAH SMU IPS SMP MADRASAH TSANAWIYAH SMK SMA A.3 / IPS SMU IPA SMP MADRASAH TSANAWIYAH SMA A.1 / FISIKA STM MESIN SMA A.3 / IPS SMA A.3 / IPS SMU IPS SMP SMA A.3 / IPS SMU IPA SMP SLTP UMUM SMA A.1 / FISIKA SMK SMK SMA A.3 / IPS MADRASAH ALIYAH SMU IPS SMU IPS MADRASAH ALIYAH SMK MANAJEMEN BISNIS SMU IPS SMEA KEUANGAN SLTP UMUM SMA A.3 / IPS SMA A.3 / IPS STM MESIN SMU IPS SMU IPS SMU IPS S.1 MANAJEMEN S.1 TEKNIK ELEKTRO S.1 ILMU HUKUM S.1 ILMU HUKUM SMA A.3 / IPS SMP SMP SMU IPS SMP SMA IPA STM OTOMOTIF

1995 2003 1988 2002 2004 2004 2003 1991 1984 1995 1995 2003 1996 1991 2002 2000 2002 1998 2002 1997 1997 2004 1999 2003 1997 2001 2002 2003 2000 2004 1993 2000 2004 2000 1993 2003 2004 1991 2004 2004 2003 2004 1995 2001 1994 2001 1989 2001 1997 1994 2004 1986 2001 1990 1997 2000 1992 2003 1996 1996 2004 2001 2002 2003 2000 1999 2002 2001 1995 2001 2002 1998 2000 2001 1998

SEKOLAH PENYULUH PERTANIAN (SPP) SEKOLAH PENYULUH PERTANIAN (SPP) SMK PERTANIAN

No. SK Pertama sbg. TH

Tanggal SK/TMT

No. SK Terakhir sbg. TH

Tanggal SK/TMT

Sumber Pembayaran

4212/012/SDI615/I/05 4211/06/SD011/2004 421.2/034/SDI/VII/04 4212/002/N002/2004 4213/063/TU/VII/2003 4212/037/SDIKNK/2004 4211/016/SDN021/04 421/209/SDI.SRJ/2004 131/SMPTRANS/BRW1991 421020SDI017VII2000 421.2/46/SDNBB/II/04 002PONPESMANJI2005 4212/070/SDBLK/2004

01-01-2005 06-07-2004 18-07-2004 03-01-2004 05-07-2003 28-07-2004 01-01-2004 01-10-2004 01-07-1991 28-07-2000 03-01-2004 15-07-2005 05-02-2004

/ / / / / / / / / / / / /

01-01-2005 07-06-2004 18-07-2004 01-03-2004 07-05-2003 28-07-2004 01-01-2004 10-01-2004 07-01-1991 28-07-2000 01-03-2004 03-01-2005 02-05-2004

4212/078/SDI615/I/10 4211/15/SD11/2010 421.2/088/SDI/VII/10 4212/002/N0025/2010 414/871/TU/V/2010 4212/080/SDIKNK/2010 4211/014/SDN021/2010 421/2205/SDISRJ/7/10 4211/12/SD/7/12 4212020SDI017JGI2010 421.3/46/SMPN14/2/10 007PONPESMANJI2010 4212/382/SDBLK/2010

01-01-2010 17-07-2010 18-07-2010 02-01-2010 01-05-2010 28-07-2010 01-01-2010 27-07-2010 17-07-2010 04-01-2010 02-01-2010 15-07-2010 05-02-2010

/ / / / / / / / / / / / /

01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010

APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA

141/514/SK/IX/2002 4212/06/007/I/2004 001/SMPPD/I/2004 421.2/012/SD06/I/04 421.2/046/SD-BB/I/04 422/037/SD/VII/2004 4212/011/016/I/2003 015/4212/SDN009/2003 4212/23/SDI/XII/2002 4212/04/SDI/014/KBY 4212/SDN13/03/I/2004 09/SMK-MM/VII/2000 4212/025/SD020/2004 4212/03/SDI014/2001 20/SMPT/TU/2004 4212/SDN13/03/I/2004 32/106.21/SMP6/HK/97 4212/017/SDN01/2004

01-09-2003 12-01-2004 12-01-2004 01-01-2004 02-01-2004 10-07-2004 04-01-2003 02-07-2003 31-12-2002 01-09-1997 03-01-2004 11-07-2000 13-07-2004 01-08-2001 02-02-2004 03-01-2004 03-02-1997 16-01-2004

/ / / / / / / / / / / / / / / / / /

09-01-2003 01-12-2004 01-02-2004 01-01-2004 01-01-2004 07-10-2004 01-04-2003 07-02-2003 31-12-2002 09-01-1997 01-03-2004 07-11-2000 13-07-2004 01-08-2001 02-02-2004 01-03-2004 02-05-1997 16-01-2004

410/012/SK/I/2010 411/03/008/I/2010 189/SMPN9/I/2010 421.2/035/SD06/I/10 421.2/05/SDN.PLS/10 422/037/SDUS/VII/10 4212/063/016/I/2010 4211/098/SMPN/2010 4212/085/SDN005/2010 4212/16/SDI014/KBY 4212/3/SDN/VII/2010 4123/061/SMP5/I/2010 4212/025/SD020/2010 4212/11/SDI014/2009 02/SMPT/TU/2010 4212/23/SDNPM/VII/10 412/47/SMPN14/VII/10 4212/02/SDN01/2010

12-01-2010 02-01-2010 11-01-2010 01-01-2010 04-02-2010 18-07-2010 05-01-2010 02-01-2010 18-07-2010 01-09-2009 02-01-2010 11-07-2000 13-07-2010 01-08-2009 01-02-2010 02-01-2010 02-07-2010 16-01-2010

/ / / / / / / / / / / / / / / / / /

01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-09-2009 01-01-2010 07-11-2000 01-01-2010 01-01-2009 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010

APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH OLAH

RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA RAGA

004/106214/SD34/1997 041/2/101/SDKDJI 4212/012/SDN002/2003 421.2/28/SD/VII/04 4212/004/SDN021/2005 4212/004/SDN/V/2002 01/TK.ABA.SJ/I/2005 421.2/24/SDNO18/I/04 421.2/02/SDHOW/97 065/00621.4/VII/1997 421/203/SDI14/7/01 03/04240/YPBUSK/2000 421/07KEP/SDN09/2004 08/SMPPGRITB/I/2000 4212/026/SDI/XII/02 006/PONPES/MTS/2005 4212/02/SD017/2004

18-07-1997 20-07-1997 01-07-2003 13-07-2004 01-01-2005 01-05-2002 03-01-2005 08-01-2004 15-07-1997 20-07-1997 01-08-2001 01-07-2000 02-01-2004 14-01-2000 31-12-2002 15-07-2005 03-01-2004

/ / / / / / / / / / / / / / / / /

18-07-1997 20-07-1997 07-01-2003 11-07-2004 01-01-2005 05-01-2002 01-03-2005 01-08-2004 01-01-1997 20-07-1997 08-01-2001 07-01-2000 01-02-2004 14-01-2000 31-12-2002 01-01-2005 01-03-2004

4212/00413/018/2009 414/01/PJI 4212/003/SDN002/2010 421.2/07/SD/VII/10 4212/005/SDN021/2010 4212/01/SDN/VII/2010 006/TK.ABA.SC/I/2010 421.2/24/SDN18/I/10 421.2/06/VII/2010 136/17/KEP.004/VI/09 421/211/SDI014/7/09 421.2/63/SDN1/III/10 4212/SDNPM/VIII/2010 412/03/SMPN/I/2010 4212/086/SDI/VII/10 002/PONPES/MTS/2010 4212/02/SD017/2010

17-07-2009 20-07-2010 12-07-2010 05-07-2010 01-01-2010 05-07-2010 03-01-2010 08-01-2010 20-07-2010 17-07-2009 01-08-2009 04-01-2010 02-01-2010 03-01-2010 18-07-2010 15-07-2010 04-01-2010

/ / / / / / / / / / / / / / / / /

17-07-2009 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010

APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

OLAH OLAH OLAH OLAH

RAGA RAGA RAGA RAGA

4212/04/SDI014/1997 4212/024/SDIKBY/2004 4212/027/SDI/XII/02 421.1/25/SDI/VII/04

01-09-1997 06-08-2004 31-12-2002 10-07-2004

/ / / /

09-01-1997 08-06-2004 31-12-2002 07-10-2004

4212/06/SDI014/2009 4212/029/SDIKBY/2009 4212/087/SDI/VII/10 421.1/28/SDI/VII/10

01-09-2009 06-08-2009 18-07-2010 17-07-2010

/ / / /

09-01-2009 08-06-2009 01-01-2010 01-01-2010

APBD APBD APBD APBD

814.4/11/KEPEG

30-04-2004 / 05-01-2004

814.4/335/BKD

31-12-2009 / 01-01-2010

APBD

814.4/11/KEPEG

30-04-2004 / 05-01-2004

814.4/335/BKD

31-12-2009 / 01-01-2010

APBD

814.4/11/KEPEG

30-04-2004 / 05-01-2004

814.4/335/BKD

31-12-2009 / 01-01-2010

APBD

814.4/11/KEPEG

30-04-2004 / 05-01-2004

814.4/335/BKD

31-12-2009 / 01-01-2010

APBD

814.4/11/KEPEG

30-04-2004 / 05-01-2004

814.4/335/BKD

31-12-2009 / 01-01-2010

APBD

814.4/11/KEPEG

30-04-2004 / 05-01-2004

814.4/335/BKD

31-12-2009 / 01-01-2010

APBD

814.4/11/KEPEG

30-04-2004 / 01-01-2004

814.4/335/BKD

31-12-2009 / 01-01-2010

APBD

814.4/11/KEPEG

30-04-2004 / 05-01-2004

814.4/335/BKD

31-12-2009 / 01-01-2010

APBD

814.4/11/KEPEG

30-04-2004 / 05-01-2004

814.4/335/BKD

31-12-2009 / 01-01-2010

APBD

814.4/11/KEPEG

30-04-2004 / 05-01-2004

814.4/335/BKD

31-12-2009 / 01-01-2010

APBD

814.4/11/KEPEG

30-04-2004 / 05-01-2004

814.4/335/BKD

31-12-2009 / 01-01-2010

APBD

814.4/11/KEPEG

30-04-2004 / 05-01-2004

814.4/335/BKD

31-12-2009 / 01-01-2010

APBD

814.4/11/KEPEG

30-04-2004 / 05-01-2004

814.4/335/BKD

31-12-2009 / 01-01-2010

APBD

814.4/11/KEPEG

30-04-2004 / 05-01-2004

814.4/335/BKD

31-12-2009 / 01-01-2010

APBD

814.4/11/KEPEG

30-04-2004 / 05-01-2004

814.4/335/BKD

31-12-2009 / 01-01-2010

APBD

814.4/11/KEPEG

30-04-2004 / 05-01-2004

814.4/335/BKD

31-12-2009 / 01-01-2010

APBD

814.4/11/KEPEG

30-04-2004 / 05-01-2004

814.4/335/BKD

31-12-2009 / 01-01-2010

APBD

814.4/11/KEPEG

30-04-2004 / 05-01-2004

814.4/335/BKD

31-12-2009 / 01-01-2010

APBD

814.4/11/KEPEG

30-04-2004 / 05-01-2004

814.4/335/BKD

31-12-2009 / 01-01-2010

APBD

004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 034 004 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 034 004 004 004 004 004 004 004 004 007 004 004

03-01-2005 04-01-2005 03-01-2005 04-01-2005 04-01-2005 04-01-2005 03-01-2005 04-01-2005 04-01-2005 03-01-2005 04-01-2005 01-01-2005 03-01-2005 01-01-2005 03-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 03-01-2005 03-01-2005 03-01-2005 03-01-2005 03-01-2005 03-01-2005 03-01-2005 03-01-2005 03-01-2004 03-01-2005 03-01-2005

005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 039 005 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 039 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005

04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 01-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010

SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOLER BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOLER BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOLER

TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN

2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2004 2005 2005

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bersambung ke Hal. 3

INFO SULBAR

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

RADAR/SUDIRMAN SAMUAL

Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh memberikan sambutan dalam tatap muka dan ramah tamah dengan rombongan Komisi VII DPR-RI di auditorium Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 17 April 2012.

RADAR/SUDIRMAN SAMUAL

Gubernur Sulbar Anwar Adnan Salehdudk bersama rombongan rombongan Komisi VII DPR-RI di auditorium Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 17 April 2012.

Pariwara 3

RADAR SULBAR Rabu, 18 April 2012 VISI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

"Gerakan Membangun Mamuju, Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri (Gerbang Maju)" MISI III Percepatan Pertumbuhan dengan memperkuat data tahan ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Pertanian Infrastruktur dan Energi TUJUAN 5. Pemberdayaan kelompok tani dan nelayan SASARAN Meningkatkan kualitas sumberdaya petani/nelayan Tersedianya penyuluh dan pendamping lapang sesuai kebutuhan Terbentuknya kelembangaan petani/nelayan yang mandiri Optimalnmas dan pemasaran

Drs. H. Suhardi Duka, MM Ir. Bustamin Bausat Drs. H. Habsi Wahid, MM Bupati Mamuju

147

HASNAINI

SOPPENG, 10/03/1981

148

SITTI RAHMAN RAHIM

SULAWESI SELATAN, 04/11/1980

149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254

DARNIATI DARWIS HIBUR TANIS JEINT PARLINTO JURHAN KARMAENI MIFTAHUL MUNIR NURMALA ROSMIATI DARMIN ERNI ERWIN JAMAL FATAHILLAH FIRTA ABD. GANI HASMIAH HERMAN I WAYAN SUYASA IKMAL JUMURIAH ABD. RIFAI JUSMAN KALSUM MOH. IRFAN NUR ISTIQAMAH NURFAIDAH ABD. RISAL RAFIKA MULIA MAHMUDA RAHMAWATI ROSDIANA ANDI HASMAWATI. H SELFINA SINAR KUMALA ARIFUDDIN ATI YALI KASWAN NAJAMUDDIN ABDUL RAHMAN SUDIRMAN WASLIAH ARFAW AT I HAMKAH HERIANTO HADIRA JIBRAN TAMU MAKMUR ABD.AZIS MASNAWATI SANTO AGUSTINUS TAHMID WASNI SAMPELILING S. ANDI ERMANSA ASMIRA BAHARUDDIN BUDIAWAN THANRO ABD HAMID NUNSIRA NUR AENI A NUR AYNY ANDI IRSYAM MENDONG NURHAYATI NURLIJA NURMAIDA RAHMAWATI RASIDIN RAT N A ARIANTI HASAN RAWAISAH RITA SAHARA ARIFWANGSA SITTI NURMIATI ARNI TRIANA SUMARTI SUNARTI SUSANTI SUSANTO SUYADI ZAKIR ASRI ASWAN ABD. HARIS EDY JAYA E R AW AT I ABD. KHAERIL AT. FAHRIN FITRIYANI HADASIA HAENI HAJIRA HAMRI HASANATANG HAWANIA HERMIATI JANUARIS JULIANTI ALIBETA JUSNAENI LISDAW ATI LISNA SELFI ALFIANI MIKAEL LULU MILHA P MOHAMMAD RIZAL AMRIE RAMSIH NI GUSTI PUTU SRIANI NI WAYAN SUNARTI ALAMSYAH

PARE-PARE, 07/10/1982 LUWU, 27/06/1960 POSO, 02/05/1983 MAJENE, 23/04/1984 KALIMANTAN TIMUR, 27/12/1972 GRESIK, 18/06/1981 WAJO SENGKANG, 27/07/1982 PARE-PARE, 23/03/1973 MAMUJU, 05/01/1969 DONGGALA, 22/10/1966 SOPPENG, 25/05/1982 PINRANG, 17/07/1986 PALU, 15/12/1984 MAMUJU, 07/03/1983 MAJENE, 20/02/1984 MAJENE, 03/08/1978 PARIGI MOUTONG, 20/05/1973 BONE, 30/12/1982 MAMUJU, 10/05/1979 POLEWALI MAMASA, 10/10/1986 MAMUJU, 31/12/1973 MAMUJU, 23/01/1982 DONGGALA, 27/02/1979 MAMUJU, 31/10/1985 MAMUJU, 11/10/1985 MAJENE, 27/08/1985 UJUNGPANDANG, 24/12/1986 PINRANG, 05/05/1975 MAMUJU, 27/11/1970 BUTON, 03/01/1980 DONGGALA, 16/08/1984 UJUNGPANDANG, 26/07/1968 MAJENE, 31/12/1977 SULAWESI SELATAN, 07/03/1981 MAMUJU, 11/07/1972 BONE, 10/10/1966 SIDENRENG RAPANG, 21/12/1977 POLEWALI MAMASA, 10/01/1972 POLEWALI MAMASA, 10/06/1983 POLEWALI MANDAR, 10/08/1979 DONGGALA, 14/12/1977 MAMUJU, 18/03/1983 SIDENRENG RAPANG, 17/06/1978 KENDARI, 08/06/1981 PARE-PARE, 08/05/1978 SULAWESI SELATAN, 20/01/1978 POLEWALI MAMASA, 07/07/1985 SURABAYA, 01/04/1974 BARRU, 23/04/1975 TANAH TORAJA, 27/08/1967 WAJO SENGKANG, 27/02/1977 MAMUJU, 09/09/1980 POLEWALI MAMASA, 08/04/1963 UJUNGPANDANG, 04/08/1975 POLEWALI MAMASA, 12/12/1965 MALINAU, 20/01/1981 SIDENRENG RAPANG, 04/09/1970 MAKASSAR, 29/09/1970 PARE-PARE, 17/05/1984 MAJENE, 31/12/1968 MAJENE, 05/11/1969 MAMUJU, 01/01/1986 PALEMBANG, 03/06/1979 MAMUJU, 05/09/1970 PARE-PARE, 15/11/1984 UJUNGPANDANG, 05/10/1984 MAJENE, 08/06/1969 BONE, 12/12/1982 DONGGALA, 27/08/1982 PANGKAJENE KEPULAUAN, 30/09/1985 POLEWALI MANDAR, 23/08/1964 POSO, 25/09/1978 MAJENE, 05/07/1969 BONE, 23/09/1976 MAMUJU, 27/05/1983 MAMUJU, 14/04/1971 MAMUJU, 28/03/1984 POLEWALI MANDAR, 31/12/1970 BARRU, 07/04/1968 MAMUJU, 10/11/1984 PARE-PARE, 22/06/1977 MAJENE, 31/12/1969 MAMUJU, 03/04/1978 MAMUJU, 13/12/1981 PALU, 24/07/1984 SURABAYA, 06/11/1972 ENREKANG, 05/07/1972 DONGGALA, 11/02/1969 DONGGALA, 07/12/1977 MAMUJU, 05/05/1974 PANGKAJENE KEPULAUAN, 31/12/1980 MAMUJU, 12/12/1967 PANGKAJENE KEPULAUAN, 05/01/1984 MAMUJU, 18/07/1979 UJUNGPANDANG, 26/07/1983 SIDENRENG RAPANG, 04/01/1970 MAMUJU, 25/12/1985 UJUNGPANDANG, 04/01/1971 DONGGALA, 09/12/1967 KUPANG, 05/01/1970 MAJENE, 23/05/1975 PALU, 25/12/1973 MAROS, 15/09/1967 BALI, 06/04/1979 MAMUJU, 01/04/1982 BIMA, 28/03/1978

P L L L P L P P L P L P P L P L L L P L L P L P P L P P P P P P L P L L L L P P L L P L L L P L L P L P L L L P P P P P P P P L P P P P P L P P P P P L L L L L L L P L L P P P P L P P P L P P P P L L P L L P P L

S.1 EKONOMI KEUANGAN DAN PERBANKAN D-III EKONOMI MANAJEMEN PERKANTORAN SMK S.1 ILMU SOSIAL POLITIK SMK LISTRIK INSTALASI SMP SMP SMU IPA SMU IPS SMA A.3 / IPS SMA A.3 / IPS SMA IPA SMP SEKOLAH MENENGAH ATAS SMK MANAJEMEN BISNIS SMP SMU IPA SMP S.1 TEKNIK SIPIL SMU BAHASA SMU IPS SMA A.3 / IPS S.1 AGAMA PERDATA ISLAM SEKOLAH MENENGAH PARIWISATA SMU IPS SMA A.3 / IPS SEKOLAH MENENGAH ATAS SMK MANAJEMEN BISNIS SMA IPA S.1 SOSIAL POLITIK DIPLOMA III MADRASAH ALIYAH D-I INFORMATIKA DAN KOMPUTER SMEA TATA USAHA SMA A.3 / IPS SMK SEKOLAH MENENGAH ATAS SPMA SMA A.2 / BIOLOGI SMP MADRASAH ALIYAH SMU IPA SMA A.2 / BIOLOGI SEKOLAH MENENGAH ATAS SMEA PERKANTORAN D-III MANAJEMEN SMK SMU IPS SMK S.1 SOSIAL SMA A.3 / IPS S.1 KEDOKTERAN S.1 EKONOMI SMA A.3 / IPS SMA A.3 / IPS S.1 TEKNIK SIPIL SPG PENDIDIKAN SD S.1 MANAJEMEN SMEA KEUANGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SMA IPA SEKOLAH MENENGAH ATAS SEKOLAH MENENGAH EKONOMI ATAS MADRASAH ALIYAH S.1 MATEMATIKA SEKOLAH MENENGAH ATAS SMA IPA SMA A.3 / IPS SMKK SMU IPA SMK SMP S.1 ILMU PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS MADRASAH ALIYAH SMA A.3 / IPS SMA A.3 / IPS SEKOLAH MENENGAH ATAS SMA A.3 / IPS SEKOLAH MENENGAH ATAS SEKOLAH MENENGAH ATAS SMA A.3 / IPS SMK SEKOLAH MENENGAH ATAS SMU IPA SEKOLAH MENENGAH ATAS SMA A.3 / IPS S.1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH MENENGAH EKONOMI ATAS SMP SMA A.3 / IPS SEKOLAH MENENGAH EKONOMI ATAS SMK SEKOLAH MENENGAH EKONOMI ATAS SMK SMA A.3 / IPS SMK S.1 PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SMA IPA D-III AGAMA SEKOLAH MENENGAH EKONOMI ATAS SEKOLAH MENENGAH ATAS S.1 EKONOMI PEMBANGUNAN S.1 SEJARAH SMU IPS SMA A.3 / IPS S.1 AKUNTANSI

Sekda Mamuju

2003

PASANGKAYU

BAGIAN PERLENGKAPAN

004 TAHUN 2005

03-01-2005 / 01-01-2005

005 TAHUN 2010

04-01-2010 / 01-01-2010

APBD

2003

PASANGKAYU

BAGIAN EKONOMI DAN PENANAMAN MODAL

004 TAHUN 2005

03-01-2005 / 01-01-2005

005 TAHUN 2010

04-01-2010 / 01-01-2010

APBD

2001 1985 2003 2002 1987 2003 2002 1992 1998 1986 2000 2004 2004 2001 2003 1994 2002 2001 1998 2004 1997 2000 1999 2004 2004 2004 2004 2001 1989 1997 2004 1987 1995 2000 1993 1986 1996 1988 2001 1997 1996 2001 1996 2003 1998 1997 2002 2000 1995 1996 2003 1999 1984 2000 1985 2003 1989 1989 2002 1988 1989 2004 2002 1991 2002 2003 1987 2002 2001 2002 1990 1997 1988 1996 2001 1992 2004 1990 1988 2004 1997 1992 1999 1999 2003 2004 1992 1984 1996 1998 1998 1986 2003 1998 2001 1996 2003 1989 2003 1990 1993 2001 1993 1999 2001 2004

PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU BAMBALAMOTU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU BAMBALAMOTU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU

BAGIAN EKONOMI DAN PENANAMAN MODAL BAGIAN UMUM BAGIAN UMUM BAGIAN UMUM BAGIAN UMUM BAGIAN UMUM BAGIAN UMUM BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD BAGIAN KEUANGAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS KOPERASI ,PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS KOPERASI ,PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS KOPERASI ,PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS KOPERASI ,PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS KOPERASI ,PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS KOPERASI ,PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS KOPERASI ,PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS KOPERASI ,PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS KOPERASI ,PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS KOPERASI ,PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS KOPERASI ,PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS KOPERASI ,PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS KOPERASI ,PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS KOPERASI ,PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS KOPERASI ,PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS KOPERASI ,PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS KOPERASI ,PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS KOPERASI ,PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS KOPERASI ,PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS KOPERASI ,PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS KOPERASI ,PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS KOPERASI ,PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS KOPERASI ,PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS KOPERASI ,PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS KOPERASI ,PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS KOPERASI ,PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS KOPERASI ,PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS KOPERASI ,PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS KOPERASI ,PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS KOPERASI ,PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS KOPERASI ,PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

004 TAHUN 2005 004 TAHUN 2005 004 TAHUN 2005 004 TAHUN 2005 004 TAHUN 2005 004 TAHUN 2005 004 TAHUN 2005 004 TAHUN 2005 170/10/SET-MU/I/2005 170/018/SET-MU/X/04 170/018/SET-MU/X/04 170/018/SET-MU/X/04 170/10/SET-MU/I/2005 170/10/SET-MU/I/2005 170/018/SET-MU/X/04 170/10/SET-MU/I/2005 170/10/SET-MU/I/2005 170/10/SET-MU/I/2005 170/018/SET-MU/X/04 170/10/SET-MU/I/2005 170/10/SET-MU/I/2005 170/10/SET-MU/I/2005 170/10/SET-MU/I/10 170/10/SET-MU/I/2005 170/018/SET-MU/X/04 170/10/SET-MU/I/2005 170/10/SET-MU/I/2005 170/10/SET-MU/I/2005 170/018/SET-MU/X/04 170/018/SET-MU/X/04 170/10/SET-MU/I/2005 170/10/SET-MU/I/2005 170/10/SET-MU/I/2005 170/10/SET-MU/I/2005 248/KPTS/XII/2004 248/KPTS/XII/2004 248/KPTS/XII/2004 248/KPTS/XII/2004 248/KPTS/XII/2004 094/2/I/05/DPPKAD 248/KPTS/XII/2004 248/KPTS/XII/2004 189/SK/XI/04/DINKES 01/SK/I/05/DINKES 01/SK/I/05/DINKES 189/SK/XI/04/DINKES 189/SK/XI/04/DINKES 189/SK/XI/04/DINKES 189/SK/XI/04/DINKES 189/SK/XI/04/DINKES 189/SK/XI/04/DINKES 01/SK/I/05/DINKES 189/SK/XI/04/DINKES 189/SK/XI/04/DINKES 421.3/003/TU/I/2004 421.3/003/TU/I/2004 421.3/003/TU/I/2004 421.3/003/TU/I/2004 421.3/003/TU/I/2004 414/207/TU/I/2004 414/207/TU/I/2004 414/207/TU/I/2004 421.3/003/TU/I/2004 412/005/TU/I/2005 421.3/003/TU/I/2004 421.3/003/TU/I/2004 421.2/07/SDISJ/7/04 421.3/003/TU/I/2004 421.3/003/TU/I/2004 421.3/003/TU/I/2004 421.2/025/TU/2004 421.3/003/TU/I/2004 414/207/TU/I/2004 421.3/003/TU/I/2004 421.3/003/TU/I/2004 414/207/TU/I/2004 421.3/003/TU/I/2004 414/207/TU/I/2004 421.3/004/TU/I/2005 421.3/003/TU/I/2004 421.3/003/TU/I/2004 414/207/TU/I/2004 414/020/KP/I/2004 414/207/TU/I/2004 421.3/003/TU/I/2004 421.3/003/TU/I/2004 414/207/TU/I/2004 414/207/TU/I/2004 421.3/003/TU/2004 421.3/003/TU/I/2004 421.3/003/TU/I/2004 414/207/TU/I/2004 421.3/003/TU/I/2004 421.3/003/TU/I/2004 421.3/003/TU/2004 421.3/003/TU/2004 421.3/325/TU/VI/2005 421.3/003/TU/I/2004 421.3/003/TU/I/2004 414/207/TU/I/2004 414/207/TU/I/2004 421.3/003/TU/I/2004 421.2/025/TU/2004 421.3/004/TU/I/2010 421.3/003/TU/I/2004 814/03/KPTL/I/2005

03-01-2005 03-01-2005 03-01-2005 03-01-2005 03-01-2005 03-01-2005 03-01-2005 03-01-2005 01-01-2005 25-10-2004 25-10-2004 25-10-2004 01-01-2005 01-01-2005 25-10-2004 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 25-10-2004 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 25-10-2004 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 25-10-2004 25-10-2004 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 23-12-2004 23-12-2004 23-12-2004 23-12-2004 23-12-2004 02-01-2005 23-12-2004 23-12-2004 16-11-2004 01-01-2005 01-01-2005 16-11-2004 16-11-2004 16-11-2004 16-11-2004 16-11-2004 16-11-2004 01-01-2005 16-11-2004 16-11-2004 02-01-2004 02-01-2004 02-01-2004 02-01-2004 02-01-2004 07-05-2004 07-05-2004 07-05-2004 02-01-2004 01-01-2005 02-01-2004 02-01-2004 20-07-2004 02-01-2004 02-01-2004 02-01-2004 01-01-2004 02-01-2004 07-05-2004 02-01-2004 02-01-2004 07-05-2004 02-01-2004 07-05-2004 01-01-2005 02-01-2004 02-01-2004 07-05-2004 01-01-2004 07-05-2004 02-01-2004 02-01-2004 07-05-2004 07-05-2004 02-01-2004 02-01-2004 02-01-2004 07-05-2004 02-01-2004 02-01-2004 02-01-2004 02-01-2004 01-01-2005 02-01-2004 02-01-2004 07-05-2004 07-05-2004 02-01-2004 01-01-2004 01-01-2005 02-01-2004 01-01-2005

005 TAHUN 2010 005 TAHUN 2010 005 TAHUN 2010 005 TAHUN 2010 005 TAHUN 2010 005 TAHUN 2010 005 TAHUN 2010 005 TAHUN 2010 170/081/SET-MU/I/10 170/081/SET-MU/I/10 170/081/SET-MU/I/10 170/081/SET-MU/I/01 170/81/SET-MU/I/2010 170/081/SET-MU/I/10 170/081/SET-MU/I/10 170/081/SET-MU/I/10 170/81/SET-MU/I/2010 170/081/SET-MU/I/10 170/081/SET-MU/I/10 170/081/SET-MU/I/10 170/081/SET-MU/I/10 170/81/SET-MU/I/2010 170/180/SET-MU/1/10 170/081/SET-MU/I/10 170/081/SET-MU/I/10 170/180/SET-MU/I/10 170/81/SET-MU/I/2010 170/180/SET-MU/I/10 170/081/SET-MU/I/04 170/081/SET-MU/I/10 170/10/SET-MU/I/10 170/081/SET-MU/I/10 170/081/SET-MU/I/10 170/081/SET-MU/I/10 094/3/I/10/DPPKAD 0943/I/10/DPPKAD 094/3/I/10/DPPKAD 094/3/I/10/DPPKAD 094/3/I/10/DPPKAD 094/3/I/10/DPPKAD 094/3/I/10/DPPKAD 094/3/I/10/DPPKAD 03/SK/I/2010/DINKES 03/SK/I/2010/DINKES 03/SK/I/2010/DINKES 03/SK/I/2010/DINKES 03/SK/I/2010/DINKES 03/SK/I/2010/DINKES 03/SK/I/2010/DINKES 03/SK/I/2010/DINKES 03/SK/I/2010/DINKES 03/SK/I/10/DINKES 03/SK/I/2010/DINKES 03/SK/I/2010/DINKES 414/002/SET/I/2010 414/002/SET/I/2010 414/002/SET/I/2010 414/002/SET/I/2010 414/002/SET/I/2010 414/03/TU/I/2010 414/03/TU/I/2010 414/03/TU/I/2010 414/002/SET/I/2010 412/007/TU/I/2010 414/002/SET/I/2010 414/002/SET/I/2010 421.2/032/SDISJ/7/10 414/002/SET/I/2010 414/002/SET/I/2010 414/002/SET/I/2010 410/025.A/SEK/I/2010 414/002/SET/I/2010 414/03/TU/I/2010 414/002/SET/I/2010 414/002/SET/I/2010 414/03/YU/I/2010 414/002/SET/I/2010 414/03/TU/I/2010 421.3/007/TU/I/2010 414/002/SET/I/2010 414/002/SET/I/2010 414/03/TU/I/2010 414/072/SK/I/2010 414/03/TU/I/2010 414/002/SET/I/2010 414/002/SET/I/2010 414/03/TU/I/2010 414/03/TU/I/2010 414/002/SET/I/2010 414/002/SET/I/2010 414/002/SET/I/2010 414/03/TU/TU/I/2010 414/002/SET/I/2010 414/002/SET/I/2010 414/002/SET/I/2010 414/002/SET/I/2010 414/002/SET/I/2010 414/002/SET/I/2010 414/002/SET/I/2010 44/03/TU/I/2010 414/03/TU/I/2010 414/002/SET/I/2010 410/025.A/SEK/I/2010 421.3/007/TU/I/2010 414/002/SET/I/2010 814/1/KPTS/I/2010

04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 01-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 04-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 04-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 04-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 02-01-2010 01-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 20-07-2010 02-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 08-01-2010 02-01-2010 01-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 01-01-2010 02-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 01-01-2010 05-01-2010 01-01-2010 02-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 01-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 02-01-2010 08-01-2010 01-01-2010 02-01-2010 01-01-2010

APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

255

FIRMAN

JENEPONTO, 12/01/1979

SMP

1996

PASANGKAYU

256

I MADE WISADI

MAMUJU, 28/01/1981

S.1 TEKNIK MESIN

2004

PASANGKAYU

257

IDRUS MANUK ALLO

TANAH TORAJA, 29/08/1977

SEKOLAH MENENGAH ATAS

1997

PASANGKAYU

258

ILMAH BURHAN

MAMUJU, 13/07/1984

SMK

2002

PASANGKAYU

259

INDRAWATI IBRAHIM

GORONTALO, 06/06/1982

SEKOLAH MENENGAH ATAS

2002

PASANGKAYU

260

JONI SAHAR

UJUNGPANDANG, 12/05/1976

SMP

1991

PASANGKAYU

261

ANDI ALFIAN WAHID

SOPPENG, 05/05/1975

S.1 TEKNIK SIPIL PLANOLOGI

2000

PASANGKAYU

262

LIS’ANA

BUOL TOLI-TOLI, 06/09/1983

SEKOLAH MENENGAH ATAS

2002

PASANGKAYU

263

M.FIRDAUS

BIMA, 08/07/1980

SMU IPA

1999

PASANGKAYU

264

MADE SURA ATMAJA

SINGARAJA, 18/01/1983

SEKOLAH MENENGAH ATAS

2001

PASANGKAYU

265

MARSID

SULAWESI SELATAN, 31/12/1972

S.1 ILMU HUKUM

1998

PASANGKAYU

266

MUH. SYUKRI

PALU, 28/10/1984

MADRASAH ALIYAH

2003

PASANGKAYU

267

MUH.ASRUL DJALIL

PALU, 06/09/1978

S.1 TEKNIK

2004

PASANGKAYU

268

MUHAMMAD TAUFAN ANDI PELANG

MAMUJU, 10/11/1982

SMA A.3 / IPS

2001

PASANGKAYU

ARSITEKTUR

Wakil Bupati Mamuju

269

MUHYAR YUSUF

UJUNGPANDANG, 04/05/1973

PASANGKAYU

ANDI HADIRA

SULAWESI SELATAN, 06/07/1969

SEKOLAH MENENGAH TEKNO.INDUSTRI NEGERI(SMTIN) SMA A.3 / IPS

1992

270

1988

PASANGKAYU

271

NUR FITRIANTI

MAKASSAR, 06/10/1975

S.1 TEKNIK SIPIL

2000

PASANGKAYU

272

NUR SYAMSI

SOPPENG, 13/09/1973

S.1 TEKNIK SIPIL

2003

PASANGKAYU

273

NURTIN

PALU, 18/08/1971

SEKOLAH MENENGAH EKONOMI ATAS

1991

PASANGKAYU

274

RAHMANIAH

PALOPO, 16/06/1980

MADRASAH ALIYAH

1998

PASANGKAYU

275

RIANTO

PALOPO, 24/09/1986

STM OTOMOTIF

2004

PASANGKAYU

276

RISALAUDDIN

DONGGALA, 01/01/1972

SEKOLAH MENENGAH ATAS

1990

PASANGKAYU

277

SITI SALMIAH

BONE, 31/12/1965

S.1 SYARIAH

2004

PASANGKAYU

278

ANDI M. MUNASIRA AM.

MAKASSAR, 22/01/1980

SMK

1998

PASANGKAYU

279

TURIATI

LUWU, 04/07/1982

SMU BAHASA

1999

PASANGKAYU

280

WAHYUGIARTO

SOLOK, 29/04/1968

SEKOLAH MENENGAH ATAS

1988

PASANGKAYU

281

ZULHAM

MAJENE, 23/10/1986

PASANGKAYU

ASPA R

PINRANG, 06/08/1984

SEKOLAH MENENGAH TEKNO.INDUSTRI NEGERI(SMTIN) SEKOLAH MENENGAH UMUM

2004

282

2002

PASANGKAYU

283

BASNIATI BASO

MAROS, 10/11/1985

SMA A.3 / IPS

2004

PASANGKAYU

284

DAHNIAR TANGIN

MAKASSAR, 08/02/1967

SEKOLAH MENENGAH ATAS

1989

PASANGKAYU

285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301

TA N D A FAHRUDDIN AHMAD FAUZAN MUHAMMAD HASANUDDIN KASDING AMRAN BUDIARTO DEMMATANDE DIAN DAHLIA DWI YULIANI FRANS BOGGATI BOYONG A. PAJARUNGI ASNAWIR ASRIL DAHARIA DAMIS S.

MAMUJU, 03/07/1978 UJUNGPANDANG, 21/12/1973 MAMUJU, 21/07/1984 PARE-PARE, 21/12/1973 MAMUJU, 05/05/1983 MAMUJU, 30/05/1981 DONGGALA, 12/02/1977 PARE-PARE, 23/08/1982 MAMUJU, 31/05/1968 BOGOR, 03/03/1985 TULUNGAGUNG, 22/07/1976 POLEWALI MAMASA, 25/11/1978 MAMUJU, 24/07/1977 MAMUJU, 02/04/1978 SABANG, 31/12/1974 ENREKANG, 31/12/1967 BONE, 31/12/1961

L L L L L P L L L P P L L L L P L

S.1 HUKUM D-IV PERIKANAN SMA A.3 / IPS SEKOLAH MENENGAH ATAS SMA A.3 / IPS SMA A.3 / IPS SMK MA A.3 / IPS S.1 EKONOMI SEKOLAH MENENGAH UMUM SEKOLAH MENENGAH UMUM SMU IPS SMA A.3 / IPS SMK S.1 TEKNIK SIPIL SMA IPA S.1 SOSIAL POLITIK

2003 1999 2004 1991 2004 1999 1997 2000 2004 2003 1995 1997 1996 1999 2004 1986 1997

PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 25-10-2004 25-10-2004 25-10-2004 01-01-2005 01-01-2005 25-10-2004 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 25-10-2004 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 25-10-2004 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 25-10-2004 25-10-2004 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2004 01-01-2004 23-12-2004 23-12-2004 01-01-2004 01-01-2005 23-12-2004 01-01-2004 16-11-2004 01-01-2005 01-01-2005 16-11-2004 16-11-2004 16-11-2004 16-11-2004 16-11-2004 16-11-2004 01-01-2005 16-11-2004 16-11-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2005 01-01-2004 01-01-2004 20-07-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 02-01-2004 01-01-2004 01-01-2005 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-08-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2005 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2005 01-01-2004 01-01-2005

01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010

814/03/KPTL/2005

01-01-2005 / 01-01-2005

814/1/KPTS/I/2010

01-01-2010 / 01-01-2010

APBD

814/03/KPTL/I/2005

01-01-2005 / 01-01-2005

814/1/KPTS/2010

01-01-2010 / 01-01-2010

APBD

814/04/KPTL/2005

02-01-2005 / 01-02-2005

814/01/KPTS/2010

02-01-2010 / 01-01-2010

APBD

814/04/KPTL/I/2005

02-01-2005 / 01-02-2005

814/01/KPTS/I/2010

02-01-2010 / 01-01-2010

APBD

841/03/KPTL/I/2005

01-01-2005 / 01-01-2005

841/03/KPTL/I/2010

01-01-2010 / 01-01-2010

APBD

841/03/KPTL/I/2005

01-01-2005 / 01-01-2005

841/01/KPTS/I/2010

01-01-2010 / 01-01-2010

APBD

814/03/KPTL/I/2005

01-01-2005 / 01-01-2005

814/1/KPTS/I/2010

01-01-2010 / 01-01-2010

APBD

841/03/KPTL/2005

01-01-2005 / 01-01-2005

841/01/KPTL/2010

01-01-2010 / 01-01-2010

APBD

814/03/KPTL/I/2005

01-01-2005 / 01-01-2005

814/1/KPTS/I/2010

01-01-2010 / 01-01-2010

APBD

904/101/IV/2004/DPU

25-05-2004 / 25-05-2004

900/KPTL/I/2010

02-01-2010 / 01-01-2010

APBD

814/03/KPTL/I/2005

01-01-2005 / 01-01-2005

814/1/KPTS/I/2010

01-01-2010 / 01-01-2010

APBD

814/02/KPTL/I/2005

02-01-2005 / 01-02-2005

814/05/KPTS/I/2010

02-01-2010 / 01-01-2010

APBD

814/03/KPTL/I/2005

01-01-2005 / 01-01-2005

814/1/KPTS/I/2010

01-01-2010 / 01-01-2010

APBD

814/03/KPTL/2005

01-01-2005 / 01-01-2005

814/01/KPTL/2010

01-01-2010 / 01-01-2010

APBD

814/03/KPTL/02005

01-01-2005 / 01-01-2005

814/1/KPTS/I/2010

01-01-2010 / 01-01-2010

APBD

841/03/KPTL/I/2005

01-01-2005 / 01-01-2005

841/1/KPTS/I/2010

01-01-2010 / 01-01-2010

APBD

841/03/KPTL/2005

01-01-2005 / 01-01-2005

841/01/KPTL/2010

01-01-2010 / 01-01-2010

APBD

814/03/KPTL/I/2005

01-01-2005 / 01-01-2005

814/1/KPTS/I/2010

01-01-2010 / 01-01-2010

APBD

841/03/KPTL/2005

01-01-2005 / 01-01-2005

841/01/KPTL/2010

01-01-2010 / 01-01-2010

APBD

814/04/KPTL/I/2005

02-01-2005 / 01-02-2005

814/01/KPTS/I/2010

02-01-2010 / 01-01-2010

APBD

814/03/KPTL/2005

01-01-2005 / 01-01-2005

814/01/KPTL/2010

01-01-2010 / 01-01-2010

APBD

841/03/KPTL/2005

01-01-2005 / 01-01-2005

841/01/KPTL/2010

01-01-2010 / 01-01-2010

APBD

841/03/KPTL/2005

01-01-2005 / 01-01-2005

841/01/KPTL/2010

01-01-2010 / 01-01-2010

APBD

814/04/KPTL/I/2010

02-01-2005 / 01-02-2005

814/01/KPTS/I/2010

02-01-2010 / 01-01-2010

APBD

814/04/KPTL/I/2005

02-01-2005 / 01-02-2005

814/01/KPTS/I/2010

02-01-2010 / 01-01-2010

APBD

841/03/KPTL/2005

01-01-2005 / 01-01-2005

841/01/KPTL/2010

01-01-2010 / 01-01-2010

APBD

814/04/KPTL/I/2005

02-01-2005 / 01-02-2005

814/04/KPTS/I/2010

02-01-2010 / 01-01-2010

APBD

814/04/KPTL/I/2005

02-01-2005 / 01-02-2005

814/01/KPTS/I/2010

02-01-2010 / 01-01-2010

APBD

814/03/KPTL/I/2005

01-01-2005 / 01-01-2005

814/05/KPTS/2010

01-01-2010 / 01-01-2010

APBD

841/03/KPTL/I/2005

01-01-2005 / 01-01-2005

841/01/KPTS/I/2010

01-01-2010 / 01-01-2010

APBD

520/60/SK/IV/2005 520/60/SK/2005 520/60/SK/IV/2005 520/60/SK/IV/2005 525/15/KPTS/04/DHTBN 525/15/KPTS/VII/2004 525/15/KPTS/04/DHBTN 525/15/KPTS/VII/2004 525/15/KPTS/VII/2004 525/15/KPTS/VII/2004 525/15/KPTS/VII/2004 525/15/KPTS/VII/2004 904/102/I/2005/DPU 904/102/I/2005/DPU 904/102/I/05/DPU 904/102/I/2005/DPU 904/102/I/2005/DPU

20-04-2005 20-04-2005 20-04-2005 20-04-2005 15-07-2004 15-07-2004 15-07-2004 15-07-2004 15-07-2004 15-07-2004 15-07-2004 15-07-2004 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 04-01-2005

520/46/SK/II/2010 520/46/SK/II/2010 520/60/SK/IV/2005 520/46/SK/II/2010 870/06/KPTS/10/DISBN 522/10/KPTS/10/DISHT 870/06/KPTS/10/DISBN 522/10/KPTS/10/DISHT 522/10/KPTS/10/DISHT 522/10/KPTS/10/DISHT 522/10/KPTS/10/DISHT 522/10/KPTS/10/DISHT 904/04/10/DPU 904/04/10/DPU 904/04/I/10/DPU 904/04/10/DPU 204/041/SK/2010/DPU

09-02-2010 09-02-2010 09-02-2010 09-02-2010 18-01-2010 01-01-2010 18-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010

APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

/ / / / / / / / / / / / / / / / /

01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 15-07-2004 15-07-2004 15-07-2004 15-07-2004 15-07-2004 15-07-2004 15-07-2004 15-07-2004 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005

/ / / / / / / / / / / / / / / / /

01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010

Bersambung ke Hal. 5

EKSEKUTIF MAMUJU

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Kabupaten Mamuju

RADAR/ANDI INDRA

KUNKER. Bupati Mamuju H Suhardi Duka, saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan dan Informatika Mamuju.

Parlementaria

RADAR SULBAR Rabu, 18 April 2012

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA VISI

“Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Mampu Memberdayakan Masyarakat, Maju, Mandiri, dan Amanah“.

MISI

5. Mendorong upaya pemberdayaan ekonomi 1. Menata dan membina penyelenggaran fungsi – fungsi keluarga pemerintah desa 6. Mendorong peningkatan kapasitas 2. Membina dan memfasilitasi upaya pengembangan keluarga miskin 7. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tepat sumber – sumber pendapatan desa. Guna dan SDA 3. Membina dan meningkatkan kapasitas aparat desa 8. Mengembangkan Pranata Sosial Budaya dan 4. Membantu upaya pengembangan dan pembinaan usaha Adat Istiadat Masyarakat ekonomi masyarakat desa H. Anwar Adnan Saleh Drs.H.Mulyadi Bintaha,M.Pd Diwujudkan melalui 2(dua) program utama: KEPALA BPMPD GUBERNUR PNPM –MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dan Program BANGUNMANDAR (Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat)

Dra. HAFNI DJABBAR SEKRETARIS

H. ARSYAD, S.Sos., M.Si

H. BAHARUDDIN, S.Sos

ARIFIN. A, S.Pd

KABID. PEMBDY. PEMDES/KEL & PENGUATAN KELEMBAGAAN

KABID. PEMBDY. EKONOMI & PARTISIPASI MASY

KABID. PEMBINAAN ADAT & PENGEMB. SOSBUD

DPRD Tunggu Laporan Honorer REPORTER: M. SHOLIHIN EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL

MAMUJU -- Desakan terhadap DPRD Mamuju membentuk tim investigasi khusus tenaga honor di setiap SKPD belum

mendapat tanggapan. Sejak mahasiswa menyampaikan desakan beberapa hari lalu, belum dibentuk tim khusus oleh DPRD Mamuju. Anggota Komisi I DPRD

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI BARAT KOMPLEKS PERKANTORAN PEMPROV SULAWESI BARAT JL. TRANGAS-MAMUJU PENGUMUMAN NOMOR : 175/Peng-76/IV/2012 TENTANG DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI I YANG DINYATAKAN MEMENUHI KRITERIA (MK) BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI BARAT

Mamuju, H Syahrir Abdullah, mengatakan pihaknya masih menunggu laporan honorer yang keberatan dengan rilis pengumuman Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Hal ini agar pengaduan yang disampaikan honorer dapat menjadi panduan untuk melakukan investigasi. "Saya meminta honorer yang merasa keberatan dengan rilis BKN agar datang kepada kami. Sehingga dari laporan tersebut, kami mengajukan kepada unsur pimpinan untuk membentuk tim investigasi," kata H Syahrir,

Selasa 17 April. Sebenarnya, lanjut H Syahrir, pembentukan tim investigasi tenaga honor di setiap SKPD sangat penting. Namun, untuk sementara belum dapat dibentuk terkait Ketua Komisi I berada di luar kota. Selain itu, pihaknya juga masih menunggu laporan dari honorer yang keberatan. "Alasan ini bukan berarti kami tidak ada upaya untuk membentuk tim investigasi. Ke depan kami tetap akan membentuk tim investigasi khusus tenaga honor," kilahnya.

H Syahrir menambahkan, sebelumnya dewan telah memberikan peringatan pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Mamuju agar melakukan penertiban honorer. Dikatakan, jika ada tenaga honor yang tidak masuk kerja tanpa keterangan hingga dua bulan, maka BKDD harus langsung dicoret namanya. "Selama ini APBD kita banyak yang dialokasikan untuk biaya tenaga honor. Seharusnya jika mereka tidak aktif, langsung saja dikeluarkan, sehingga tidak membebani daerah," imbuhnya.

DPRD Polman akan Gelar RDP Umum

Terkait Aspirasi Penolakan Sawit

Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer Ketegori I, bersama ini diumumkan bahwa data tenaga honorer yang namanya tersebut dibawah ini telah dilakuan verifikasi dan validasi oleh Badan Kepegawaian Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan dinyatakan memenuhi kriteria (MK) dilingkungan Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2005 jo. PP Nomor 43 Tahun 2007. No.

NAMA

TEMPAT TANGGAL LAHIR

TEMPAT TUGAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ABD RASYID JASMAN ANYTA CAROLIN CHISTOFORUS YORIS FERNI SEPTIANI PALAMBA HARDYESSON IKA ESTETIKA KURNIAWATI M U C H TA R MUHAMMAD NASIR R MUHAMMAD RAMADHAN NURJANNAH RAHMAT HARIS SISCA NOVUYANTHY SITI NURNANINGSIH WASPO WIDIARNI RAHMAN ZAKARIA

MINAHASA,1986-02-28 UJUNG PANDANG, 1983-04-18 POLEWALI MANDAR, 1985-01-15 TANAH TORAJA, 1978-09-15 UJUNG PANDANG, 1978-06-10 POLEWALI MAMASA, 1981-01-13 POLEWALI MAMASA, 1983-11-01 POLEWALI MAMASA, 1983-01-15 POLEWALI MAMASA, 1976-12-11 MUNA, 1982-06-15 POLEWALI MAMASA, 1985-12-31 POLEWALI MANDAR, 1973-02-19 KENDARI, 1984-05-07 KOLAKA, 1982-03-22 POLEWALI MAMASA, 1984-11-08 POLEWALI MAMASA, 1983-07-20 POLEWALI MAMASA, 1981-09-28

KANTAH KANTAH KANTAH KANTAH KANTAH KANTAH KANTAH KANTAH KANTAH KANTAH KANTAH KANTAH KANTAH KANTAH KANTAH KANTAH KANTAH

POLMAN MAMASA POLMAN MAMASA POLMAN POLMAN MAMASA MAMASA MAMASA MAMASA MAMASA POLMAN MAMASA POLMAN MAMASA POLMAN MAMASA

KELUARGA BESAR PT. Unggul Widya Teknologi Lestari PIR. Trans Perkebunan Kelapa Sawit Baras

Mengucapkan Selamat Hari Jadi Ke-9 Kabupaten Mamuju Utara Rabu 18 April 2012

Mamuju, 18 April 2012

Tjokro Putro Wibowo Direktur Utama

H.Munir Mekka General Manager

H. Guntur Yasin Humas & Umum

PARLEMENTARIA

Rubrik Khusus Humas DPRD Sulawesi Barat

RADAR/SUDIRMAN SAMUAL

Anggota DPRD Sulbar menghadiri tatap muka dan ramah tamah dengan rombongan anggota Komisi VII DPR-RI di auditorium Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 17 April 2012.

H Syahrir juga sangat menyayangkan ungkapan BKDD Mamuju yang beralasan tidak memiliki anggaran untuk melakukan publikasi tenaga honor yang dinyatakan sebagai Kategori 1. Menurutnya alasan tersebut tidak rasional. "Pengumuman tenaga honor K 1 sesuai petunjuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB). Hal ini tujuan agar ada transparasi," kata H Syahrir. (*)

Rubrik Khusus Humas DPRD Kabupaten Mamuju

POLEWALI -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar dalam waktu dekat akan menggelara Rapat Dengar Pendapat (RDP) umum antara warga, camat, kepala desa, dan Bupati Polewali Mandar. RDP umum dilaksanakan dalam merespon gencarnya penolakan investasi perkebunan sawit di Polewali Mandar. Rencan RDP umum disampaikan langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Polewali Mandar, Jamar Jasin Badu saat dikonfirmasi, Selasa 17 April. Berdasarkan desakan berupa aspirasi yang makin gencar akan penolakan investasi perkebunan sawit di Polewali Mandar, maka DPRD memandang perlu segera mencari solusi terhadap persoalan tersebut. "Makanya kami akan menggelar segera RDP umum dengan menghadirkan semua stake holder yang menolak investasi sawit guna dipertemukan dengan Bupati Polewali Mandar," ujar Jamar. Menurut Jamar, rencana investasi perkebunan sawit di Polewali Mandar, hendaknya jangan dipaksakan ditengah penolakan yang terus gencar disuarakan berbagai elemen saat ini. Bagi DPRD ketika itu memang tidak sejalan dengan kehendak rakyat Polewali Mandar, jangan dipaksakan. "Sebab ketika pemkab memaksakan investasi perkebunan sawit di Polewali Mandar, maka yakinlah penolakan ini dapat saja berbuah murka bagi rakyat Polewali Mandar bila dipaksakan. Makanya kami akan segera mencari solusi dengan membicarakannya dengan sejumlah pihak yang berkepentingan," kunci Jamar. (k1/mkb)

LEGISLATIF MAMUJU

DISKUSI. Sekretaris Komisi III DPRD Mamuju, Sudirman, berdiskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan sejumlah guru SMAN 1 Kalukku saat melakukan pemantauan pelaksanaan ujian nasional.

RADAR/M SHOLIHIN

Sekretaris DPRD Sulbar, Muzakkir Kullase (paling kanan) menghadiri tatap muka dan ramah tamah dengan rombongan anggota Komisi VII DPR-RI di auditorium Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 17 April 2012.

DISKUSI. Sejumlah anggota DPRD Mamuju sedang berdiskusi di ruang Komisi I Sekretariat DPRD Mamuju, Selasa 17 April.

Pariwara 5

RADAR SULBAR Rabu, 18 April 2012

DPRD Kabupaten Mamasa 1. 2. 3. 4.

302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437

DINA ASTUTY A. SUKARKARSIDI FUADY KAHAR HARSINI ADIL BAKRI IRMA HK KAMARUDDIN LELIANTI M.T.H. RAJENDRA MUH. MUSTAKIM NUR NINARTI NURRACHMANSYAH ANDI ILHAM SAPPEWALI RACHMIY S RASDIANA RIJAL SAHLAN NURKAMIDEN SAMSURI RUSTAM SURIYANA HUSAIN RUSMANG SITTI HAWA SUHARMAN AKBAR ANDI WAHYUDI I KETUT KARIARTA I PUTU SUBRATA KADEK AGUS FRAYUDHA KAMARUDDIN LERDA MUHAMMAD AMIRULLAH RASMAWATI SYAHABUDDIN YURIS TANDI DATU ASMIRA HD. MUHAMMAD ASHAR SANSURI A. INDRI HAPSARI GISMANTO HASRUDDIN HASURA I MADE ARTA KAMRAN KABIR KASMIR A. MARLING KALIMBONG MARTINUS HENDRA NURSIAH NURUS SA‘DIAH RAHMAT ASMAR RUDI SHERLIN SAMON ASRIANI SOPIANA SULAEMAN SUWANDI YUSUF WIWIN J BAKRI DEWI MUHAMMAD ISRAM SUAIB SUDIANTO SYAMSIA BAHARUDDIN B FITRIANI ISWADI AHMAD ZAINI MASNANG N. MOH SARDIANSYAH AKBAR MUHAMMAD ILYAS MUHRIN AKHSAN NAHARUDDIN A. NAHDA NIZWARTI NURAENA NURALAM NURDIN NURMIA NURNANI NURSALIM PODDING POPPY RANNU RATNAWATI P. ALPIRA ROSMAWATI SAHRHANTI SAMSIR SOFYAN SUHARTINA SULHANA SUMIATI SUPIYAH SURMIANI TENRITA UMMIYATI ZUMRAH ARIPIN ABBAS DENGI ASRIA AT I K A BAHARUDDIN DARNAWATI ABD. RASYID DEWI YANTI DJUNAEDI ERNAWATI ERNI FERY AWAL FITRIA SYAM HADIJAH.Z ABDUL AZIS C HASAN HASNABIAH HASNI HASNI KAMAL HASRUDDIN HAWAIDAH ABDUL RAUF.Y HERIANTO BASRI IDAWAT I IDRIS IMRAN JAYA IRA RITAYANTI Z BIGI K A S N AW AT I LENIARTY A. HERFENDI RAHIM ARMAN HADAR HARTONO B JAMALUDDIN JANUAR JAYADI SARI MAHYUDDIN SAPRIADI

Komitmen dan Konsistensi Menjalankan Amanat Rakyat Memberi Perlindungan Hukum dan Rasa Nyaman Terhadap Rakyat Kabupaten Mamasa Menghargai Setiap Aspirasi Rakyat Demi Pembangunan di Kabupaten Mamasa Senantiasa Menjaga Persatuan dan Kesatuan Dalam Bingkai Mesa Kada Diputuo Pantan Kada Dipomate

JAKARTA, 17/06/1985 UJUNGPANDANG, 06/03/1974 BULUKUMBA, 08/08/1983 WAJO SENGKANG, 01/01/1983 UJUNGPANDANG, 26/08/1974 MAMUJU, 12/04/1986 MAKASSAR, 30/09/1970 MAMUJU, 24/12/1977 MAMUJU, 01/03/1965 GRESIK, 26/03/1983 WAJO SENGKANG, 31/12/1978 PALU, 04/10/1969 SIDENRENG RAPANG, 13/02/1981 PALOPO, 31/07/1977 PINRANG, 31/12/1975 MAMUJU, 08/02/1986 MANADO, 23/05/1981 LUWU, 17/10/1984 SIDENRENG RAPANG, 28/01/1980 ENREKANG, 30/03/1973 PINRANG, 14/05/1979 SIDENRENG RAPANG, 17/09/1982 PINRANG, 11/05/1966 MAMUJU, 28/06/1976 BONE, 10/05/1982 TABANAN, 25/05/1973 LUWU, 08/09/1974 SINGARAJA, 06/04/1983 MAMUJU, 31/12/1985 PINRANG, 16/06/1985 BALIKPAPAN, 17/11/1986 LUWU UTARA, 08/08/1981 PALU, 29/01/1979 TANAH TORAJA, 24/04/1985 MAMUJU, 15/02/1969 SIDENRENG RAPANG, 14/06/1981 DONGGALA, 22/06/1973 POLEWALI MANDAR, 23/11/1982 BARRU, 09/10/1972 MAJENE, 31/12/1973 BALI, 05/04/1976 MAJENE, 05/06/1977 SOPPENG, 27/10/1983 PALOPO, 03/08/1984 UJUNGPANDANG, 13/03/1981 MAJENE, 14/02/1982 SURABAYA, 01/12/1972 MAMUJU, 31/12/1972 MAJENE, 02/10/1980 MAJENE, 10/01/1970 GORONTALO, 16/09/1979 MAJENE, 13/09/1983 MAMUJU, 09/03/1974 BONE, 19/09/1974 NUSA TENGGARA BARAT, 06/08/1983 MAMUJU, 13/02/1984 POLEWALI MANDAR, 20/09/1973 MAMUJU, 19/04/1978 MAKASSAR, 04/11/1967 MAMUJU, 07/03/1982 JENEPONTO, 03/02/1978 WAJO SENGKANG, 15/02/1984 MAMUJU, 01/07/1971 SULAWESI SELATAN, 05/06/1986 SULAWESI SELATAN, 18/11/1978 SIDENRENG RAPANG, 15/12/1975 MAMUJU, 08/05/1967 DONGGALA, 12/05/1986 JENEPONTO, 05/04/1986 MAJENE, 04/05/1965 KUTAI, 03/12/1964 UJUNGPANDANG, 28/10/1977 MAMUJU, 31/12/1972 MAMUJU, 29/04/1976 MAMUJU, 10/10/1979 MAMUJU, 07/10/1984 MAJENE, 31/12/1971 DONGGALA, 05/11/1971 ENREKANG, 05/10/1985 PARE-PARE, 19/09/1965 MAJENE, 30/12/1975 SIDENRENG RAPANG, 07/09/1973 DONGGALA, 01/12/1978 MAMUJU, 27/03/1972 LUWU UTARA, 28/02/1972 MAMUJU, 01/11/1980 MAJENE, 11/04/1972 SIDENRENG RAPANG, 28/02/1984 MAMUJU, 15/04/1966 BUOL TOLI-TOLI, 09/11/1981 UJUNGPANDANG, 19/08/1982 MAMUJU, 25/10/1968 SOPPENG, 03/03/1986 DEMAK, 29/07/1977 MAJENE, 31/12/1974 LUWU, 21/05/1971 MAMUJU, 07/02/1979 MAMUJU, 18/11/1972 SIDENRENG RAPANG, 20/10/1974 SIDENRENG RAPANG, 31/12/1972 MAMUJU, 11/03/1974 MAMUJU, 31/12/1976 MAMUJU, 16/03/1979 DONGGALA, 08/04/1974 BUOL TOLI-TOLI, 19/05/1985 LUWU UTARA, 10/04/1982 UJUNGPANDANG, 12/07/1968 MAMUJU, 27/03/1984 MAJENE, 23/09/1972 UJUNGPANDANG, 24/02/1983 GOWA, 29/07/1981 MAMUJU, 23/10/1972 SIDENRENG RAPANG, 07/07/1979 SIDENRENG RAPANG, 01/01/1977 MAMUJU, 12/02/1981 MAMUJU, 01/12/1980 MAMUJU, 14/04/1971 MAROS, 07/09/1975 SOPPENG, 03/06/1969 MAMUJU, 31/12/1964 MAMUJU, 04/07/1982 MAJENE, 26/12/1971 MAMUJU, 02/05/1972 GOWA, 07/10/1984 MAMUJU, 08/06/1967 MAMUJU, 31/12/1970 POLEWALI MANDAR, 24/08/1972 SORONG, 12/04/1982 PINRANG, 09/06/1980 KETAPANG, 31/12/1982 MAJENE, 05/03/1980 POLEWALI MANDAR, 31/12/1971 MAJENE, 20/01/1980 SIDENRENG RAPANG, 08/06/1986 BONE, 09/04/1964 POLEWALI MANDAR, 24/05/1985

P L L P L P L P L L P L L P P L L L P L L P L L L L L L L L L P L P P L P L L P L L L P L P P L L L P P P L L P L P L L L P L P L L P L L L L L L P P P P L P P L L P P P P P P L L P P P P P P P P L L P P L P L P P P P L P P L L P P P L P L L P L L P P P L L L L L L L L L

SEKOLAH MENENGAH UMUM S.1 TEKNIK ELEKTRO (ARUS TINGGI) SMA A.3 / IPS SEKOLAH MENENGAH UMUM SEKOLAH MENENGAH ATAS SLTP UMUM SEKOLAH MENENGAH ATAS SEKOLAH MENENGAH EKONOMI ATAS SEKOLAH MENENGAH ATAS STM OTOMOTIF S.1 TEKNIK SIPIL SEKOLAH MENENGAH ATAS SMU IPS MADRASAH ALIYAH S.1 TEKNIK SIPIL SMA A.3 / IPS SMK SMK S.1 TEKNIK SIPIL STM LISTRIK UMUM SMU IPA SMK AKUNTANSI MA A.3 / IPS SMA A.3 / IPS SMU IPS SEKOLAH MENENGAH UMUM S.1 TEKNIK SEKOLAH MENENGAH UMUM SMP SMK MADRASAH ALIYAH SEKOLAH MENENGAH ATAS SEKOLAH MENENGAH ATAS SEKOLAH MENENGAH ATAS SEKOLAH MENENGAH ATAS SMK SEKOLAH MENENGAH ATAS SEKOLAH MENENGAH UMUM STM OTOMOTIF SMA A.3 / IPS SEKOLAH MENENGAH ATAS MADRASAH ALIYAH SEKOLAH MENENGAH ATAS SEKOLAH MENENGAH FARMASI SEKOLAH MENENGAH MA A.3 / IPS SEKOLAH MENENGAH UMUM SEKOLAH MENENGAH ATAS MADRASAH ALIYAH SEKOLAH MENENGAH ATAS SMU IPA SEKOLAH MENENGAH ATAS SMEA AKUNTANSI SEKOLAH MENENGAH EKONOMI ATAS SEKOLAH MENENGAH UMUM SEKOLAH MENENGAH ATAS SMEA PERKANTORAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SMP SMK MADRASAH ALIYAH SEKOLAH MENENGAH UMUM SEKOLAH MENENGAH ATAS SMP SEKOLAH MENENGAH UMUM S.1 TEKNIK ELEKTRO (ARUS TINGGI) SEKOLAH MENENGAH ATAS SMK SLTP UMUM SMA A.3 / IPS S.1 TARBIYAH STM ELEKTRONIKA SMA A.3 / IPS SEKOLAH MENENGAH ATAS SEKOLAH MENENGAH ATAS SEKOLAH MENENGAH ATAS SMU IPS SMP SMA A.3 / IPS SMA A.3 / IPS SEKOLAH MENENGAH ATAS SMA A.3 / IPS SMA IPA SMEA PERKANTORAN SMA A.3 / IPS SMA A.3 / IPS SEKOLAH MENENGAH ATAS SMA A.3 / IPS S.1 EKONOMI MADRASAH ALIYAH SMA A.3 / IPS SMA IPA SMA A.3 / IPS STM BANGUNAN SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN (SPP) S.1 AKUNTANSI SMA A.3 / IPS SEKOLAH MENENGAH ATAS SMK SMA A.3 / IPS SMEA PERKANTORAN SMU IPS SMA A.3 / IPS SMP SMK SEKOLAH MENENGAH ATAS SMA A.2 / BIOLOGI SMU IPA SMA A.3 / IPS SMU IPS SMU IPS SEKOLAH MENENGAH ATAS SEKOLAH MENENGAH ATAS SMK MANAJEMEN BISNIS MADRASAH ALIYAH SMK AKUNTANSI SMP SMA A.3 / IPS S.1 SASTRA INDONESIA SMA A.3 / IPS SEKOLAH MENENGAH UMUM SMK PETERNAKAN SMA A.3 / IPS SMU IPS SEKOLAH MENENGAH ATAS SMEA KEUANGAN SMA A.2 / BIOLOGI SMU BAHASA SMA A.3 / IPS SMK SMU IPA SMA A.4 / BAHASA MADRASAH ALIYAH SMP SMU IPS SMA A.3 / IPS

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Terbit Sejak 10 Juni 2004 Dalam melaksanakan tugas Jurnalistik, wartawan Radar Sulbar dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima maupun meminta imbalan dari nara sumber

2003 2000 2002 2002 1993 2002 1991 1996 1985 2003 2004 1986 2001 1996 2000 2004 1999 2003 2003 1993 1998 2001 1997 1995 2001 1993 2001 2001 2002 2004 2004 2000 1997 2003 1988 2000 1991 1999 1992 1992 1995 1996 2002 2003 2000 2002 1991 1995 2002 1989 1998 2004 1992 1993 2002 2003 1992 1998 1985 2001 1996 2003 1990 2001 1999 1999 1986 2004 2002 1986 1994 1996 1991 1995 2003 2003 1990 1988 2004 1985 1993 1993 1997 1992 1993 2000 1991 2003 1995 2000 2001 1987 2004 1996 1993 1997 2004 1991 1992 1993 1993 1995 1999 1991 2004 2001 1990 2003 1991 2002 2000 1992 2001 1998 2004 2001 1987 1995 1996 1985 2003 1990 1991 2003 1986 1989 1991 2002 2000 2001 2000 1989 1998 2002 1989 2004

PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU RANDOMAYANG PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU PASANGKAYU

DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN DINAS PENDAPATAN DAERAH DINAS PENDAPATAN DAERAH DINAS PENDAPATAN DAERAH DINAS PENDAPATAN DAERAH DINAS PENDAPATAN DAERAH DINAS PENDAPATAN DAERAH DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KANTOR CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN KANTOR CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN KANTOR CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN KANTOR CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN KANTOR CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN KANTOR CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN KANTOR CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN KANTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA KANTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA KANTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA KANTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA KANTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA KANTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA KANTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA KANTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA KANTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA

904/102/I/05/DPU 904/102/I/2005/DPU 904/102/I/2005/DPU 904/102/I/05/DPU 904/102/I/2005/DPU 904/102/I/05/DPU 904/102/1/05/DPU 904/102/I/05/DPU-HUB 904/102/I/2005/DPU 904/102/I/2005/DPU 904/102/I/05/DPU 904/102/I/2005/DPU 904/102/I/05/DPU 904/102/I/05/DPU 904/102/I/2005/DPU 904/102/I/2005/DPU 816/104/KPTS/V/2005 904/102/I/05/DPU 904/102/I/2005/DPU 094/2/I/05/DPPKAD 094/2/I/05/DPPKAD 248/KPTS/XII/2004 094/2/I/05/DPPKAD 094/86/III/04/DPND 248/KPTS/XII/2004 560/03/SK/XII/2004 560/03/SK/2004 560/03/SK/XII/2004 560/03/SK/XII/2004 560/03/SK/XII/2004 560/03/SK/XII/2004 560/03/SK/XII/2004 560/03/SK/XII/2004 560/03/SK/XII/2004 560/03/SK/XII/2004 814/01/SEK 816/01/S.KEP/05/KSBN 816/01/S.KEP/2005 816/01/S.KEP/05/KSBN 816/01/SKEP/2005 816/01/S.KEP/05/KSBN 816/10/SKEP/2005 816/01/SKEP/2005 816/01/S.KEP/2005 816/01/S.KEP/2005 816/01/S.KEP/05/KSBN 816/10/SKEP/2005 816/01/SKEP/2005 816/01/SKEP/2005 816/01/S.KEP/2005 816/01/S.KEP/05/KSBN 816/01/SKEP/2005 816/01/SKEP/2005 816/01/S.KEP/05/KSBN 816/01/S.KEP/05/KSBN 816/01/S.KEP/2005 816/01/S.KEP/05/KSBN 816/01/S.KEP/05/KSBN 814/01/SEK 814/01/SEK 814/01/SEK 814/01/SEK 814/01/SEK 814/01/SEK 814/01/SEK 05/KPTS/I/2004 05/KPTS/I/2004 814/04/SEK 800/170/I/2005/KB 800/152/I/2005/KB 05/KPTS/I/2004 800/149/I/2005/KB 05/KPTS/I/2004 814.2/04/KEP/2003 814.2/04/KEP/2003 05/KPTS/I/2004 05/KPTS/I/2004 05/KPTS/I/2004 05/KPTS/I/2004 800/144/I/2005/KB 814.2/04/SEK 05/KPTS/I/2004 814/276/I/2005/KB 05/KPTS/I/2004 05/KPTS/I/2004 814/04/SEK 814.2/04/KEP/2003 05/KPTS/I/2004 05/KPTS/I/2004 05/KPTS/I/2004 05/KPTS/I/2004 05/KPTS/I/2004 800/143/I/2005/KB 05/KPTS/I/2004 800/514/I/2005/KB 05/KPTS/I/2004 814.2/04/KEP/2004 814.2/04/KEP/2003 800/506/I/2005 05/KPTS/I/2004 05/KPTS/I/2004 05/KPTS/I/2004 814.2/04/KEP/2004 05/KPTS/I/2004 814/04/SEK 814/04/SEK 800/600/I/2005/KB 05/KPTS/I/2004 05/KPTS/I/2004 800/164/I/2005/KB 800/174/I/2005/KB 814/04/KEP/2004 800/508/I/2005 800/126/I/2005/KB 05/KPTS/I/2004 05/KPTS/I/2004 814.2/04/KEP/2003 05/KPTS/I/2004 800/291/I/2005.KB 814.2/04/KEP/2004 814.2/04/KEP/2003 05/KPTS/I/2004 05/KPTS/I/2004 800/601/I/2005/KB 814.2/04/KEP/2003 05/KPTS/I/2004 05/KPTS/I/2004 904/102/I/2005/DPU 904/102/I/2005/DPU 904/102/I/2005/DPU 904/102/I/2005/DPU 904/102/I/2005/DPU 904/102/I/2005/DPU 904/102/I/2005/DPU 904/102/I/2005/DPU 904/102/I/2005/DPU

H Muhammdiyah Mansyur

Simon, SH

Thomas D

Ketua DPRD Kabupaten Mamasa

Wakil Ketua DPRD Mamasa

01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-05-2005 01-01-2005 01-01-2005 02-01-2005 02-01-2005 23-12-2004 02-01-2005 24-03-2004 23-12-2004 20-12-2004 20-12-2004 20-12-2004 20-12-2004 20-12-2004 20-12-2004 20-12-2004 20-12-2004 20-12-2004 20-12-2004 01-01-2005 01-01-2005 03-01-2005 01-01-2005 02-01-2005 01-01-2005 02-01-2005 02-01-2005 03-01-2005 03-01-2005 01-01-2005 02-01-2005 02-01-2005 02-01-2005 03-01-2005 01-01-2005 02-01-2005 02-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 02-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2004 07-05-2004 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2004 01-01-2005 01-01-2004 08-09-2003 08-09-2003 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2005 02-01-2004 01-01-2004 01-01-2005 01-01-2004 01-01-2004 02-01-2004 08-09-2003 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2005 01-01-2004 01-01-2005 01-01-2004 01-01-2004 08-09-2003 01-01-2005 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 02-01-2004 02-01-2004 02-01-2005 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2004 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2004 01-01-2004 08-09-2003 01-01-2004 01-01-2005 01-01-2004 08-09-2003 01-01-2004 01-01-2004 02-01-2005 08-09-2003 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-03-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 10-01-2004 01-01-2005 24-03-2004 23-12-2004 20-12-2004 20-12-2004 20-12-2004 20-12-2004 20-12-2004 20-12-2004 20-12-2004 20-12-2004 20-12-2004 20-12-2004 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-02-2005 01-02-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-02-2005 01-02-2005 01-02-2005 01-01-2005 01-01-2005 02-01-2005 01-02-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-02-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2004 01-01-2005 01-01-2004 09-08-2003 08-09-2003 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2005 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2005 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2003 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2005 01-01-2004 01-01-2005 01-01-2004 01-01-2004 09-08-2003 01-01-2005 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2004 01-02-2005 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2004 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2004 01-01-2004 09-08-2003 01-01-2004 01-01-2005 01-01-2004 09-08-2003 01-01-2004 01-01-2004 02-01-2005 08-08-2003 01-01-2004 01-01-2004 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2005

904/04/I/10/DPU 904/04/10/DPU 904/04/10/DPU 904/04/I/10/DPU 904/04/10/DPU 904/04/I/05/DPU 904/04/I/10/DPU 904/04/I/10/DPU 904/04/10/DPU 904/04/10/DPU 904/04/I/10/DPU 904/04/10/DPU 904/04/I/10/DPU 904/04/I/05/DPU 904/04/10/DPU 904/04/10DPU 904/041/SK/2010/DPU 904/041/SK/2010/DPU 904/04/10/DPU 094/3/I/DPPKAD 094/3/I/10/DPPKAD 094/3/I/10/DPPKAD 094/3/I/10/DPPKAD 094/2/I/10/DPPKAD 094/3/I/10/DPPKAD 560/02/SK/I/2010 560/02/SK/I/2010 560/02/SK/I/2010 560/02/SK/I/2010 560/02/SK/I/2010 560/02/SK/I/2010 560/02/SK/I/2010 560/02/SK/I/2010 560/02/SK/I/2010 560/02/SK/I/2010 007 TAHUN 2010 01/S.KEP/10/KESBANG 01/S.KEP/I/2010 01/S.KEP/10/KESBANG 01/S.KEP/2010/KESBANG 01/S.KEP/10/KESBANG 01/SKEP/2010/KESBANG 01/SKEP/2010/KESBANG 01/S.KEP/I/2010 01/S.KEP/I/2010 01/S.KEP/10/KESBANG 01/SKEP/2010/KESBANG 01/SKEP/2010/KESBANG 01/SKEP/2010/KESBANG 01/S.KEP/I/2010 816/01/S.KEP/10/KSBN 01/SKEP/2010/KESNBAN 01/SKEP/2010/KESBANG 01/S.KEP/10/KESBANG 01/S.KEP/10/KESBANG 01/S.KEP/2010/KESBANG 01/S.KEP/10/KESBANG 01/S.KEP/10/KESBANG 814/06/SEK 007 TAHUN 2010 814/06/SEK 007 TAHUN 2010 814/06/SEK 007 TAHUN 2010 007 TAHUN 2010 15/KPTS/I/2010 15/KPTS/I/2010 814/01/SEK 814/364/I/2010/KB 814/191/I/2010/KB 15/KPTS/I/2010 814/364/I/2010/KB 15/KPTS/I/2010 814.2/01/KEP/2010 814.2/01/KEP/2010 15/KPTS/I/2010 15/KPTS/I/2010 15/KPTS/I/2010 15/KPTS/I/2010 814/364/I/2010/KB 814.2/01/SEK 15/KPTS/I/2010 814/276/I/2010/KB 15/KPTS/I/2010 15/KPTS/I/2010 814/01/SEK 814.2/01/KEP/2010 15/KPTS/I/2010 15/KPTS/I/2010 15/KPTS/I/2010 15/KPTS/I/2010 15/KPTS/I/2010 814/364/I/2010/KB 15/KPTS/I/2010 814/364/I/2010/KB 15/KPTS/I/2010 814.2/01/KEP/2010 814.2/01/KEP/2010 814/364/I/2010 15/KPTS/I/2010 15/KPTS/I/2010 15/KPTS/I/2010 814.2/01/KEP/2010 15/KPTS/I/2010 814/01/SEK 814/01/SEK 814/364/I/2010/KB 15/KPTS/I/2010 15/KPTS/I/2010 814/364/I/2010/KB 814/364/I/2010/KB 814/01/SEK 814/364/I/2010 814/364/I/2010/KB 15/KPTS/I/2010 15/KPTS/I/2010 814.2/01/KEP/2010 15/KPTS/I/2010 814/364/I/2010.KB 814.2/01/KEP/2010 814.2/01/KEP/2010 15/KPTS/I/2010 15/KPTS/I/2010 814/364/I/2010/KB 814.2/01/KEP/2010 15/KPTS/I/2010 15/KPTS/I/2010 550/01/I/2010/HUBPAR 550/01/I/2010/HUBPAR 550/01/I/2010/HUBPAR 550/01/I/2010/HUBPAR 550/01/I/2010/HUBPAR 550/01/I/2010/HUBPAR 550/01/I/2010/HUBPAR 550/01/2010/HUB-PAR 550/01/I/2010/HUBPAR

04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 01-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 01-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 01-01-2010 02-01-2010 04-01-2010 02-01-2005 02-01-2005 02-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 04-01-2010 01-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 02-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 07-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 04-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 02-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 04-01-2010 04-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 04-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010

01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2001 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2005 01-01-2005 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2001 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010 01-01-2010

PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT, Pembina: HM Alwi Hamu, H Syamsu Nur, Komisaris Utama: H Andi Syafiuddin Makka, Komisaris: HM Subhan Alwi, Irwan Zainuddin Direktur: Naskah M. Nabhan, Wakil Direktur Pemasaran: Muhammad Ilham, Penasehat Hukum: Ridwan J. Silamma, SH. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Naskah M Nabhan, Wakil Pemimpin Redaksi/Wakil PenanggungJawab: Muhammad Ilham, Redaktur Pelaksana: Sudirman Samual Redaktur: Muh. Amri Makkaruba, Chaerul Marfan, Dewan Redaksi: Naskah M. Nabhan, Muh. Ilham, Sudirman Samual Reporter: Jamhur Anjasmara, Syamsuddin Rahman, Syamsuddin HB, Hasan Basri, Muhammad Sholihin, Juniardi, Layouter/Desain Grafis: Shofiandhy BT., Irwansyah HB, Rahmat, Hendra, IT - Website: Muh. Ridwan Alimuddin, Chalid Mawardi. Keuangan: Yuli Sulianti (Manager), Virra Eka Fitra Sari, Iklan/Sponsorship: Mawarni Simargolang (Manager), Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman. Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138, Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin M), Makassar: Graha Pena, Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Telp. 04115238913/085299874232 (Agussalim), Jakarta: Jl. Kebayoran Lama No. 17, Telp. 021- 5322632 (Andi Syamsuri), Surabaya: Jl. Pasar Kembang Ruko Green Flowers Blok B1 No. 20 Surabaya, Telp.081342763676 (Sukri) Percetakan: PT Fajar Utama Intermedia Cabang Sulbar. Harga Langganan: Rp 65.000/Bulan, Harga Eceran: Rp 3.000/Eksamplar. Harga Iklan: Iklan Umum/Display: Berwarna (FC) Rp25.000/mmk, Hitam Putih (BW) Rp15.000/mmk, Iklan Reguler Rp 6.000/mmk, Iklan Duka Cita Rp 8.000/mmk, Iklan Mungil (FC) Rp 4.000/mmk, Iklan Mungil (BW) Rp 2.000/mmk, Iklan Kolektif Rp1 juta/ ktk, Iklan Baris Rp 5.000/baris, Radar Society: 1/2 hal. Rp 5.000.000, 1 hal. Rp 10.000.000.

Rekening Bank: PT. Radar Sulawesi Barat, BRI Cabang Mamuju, No. 0218-01-012598-50-9

PARLEMENTARIA

Rubrik Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar

RADAR/JHAMHUR ANJASMARA

BERTEMU. Ketua Komisi III DPRD Polman, Hamzah Haya, bersama dua anggotanya bertemu dengan Kepala Dinas PU Polman.

RADAR/JHAMHUR ANJASMARA

KOMISI II. Suasana pertemuan di Komisi II DPRD Polman, saat membahas berbagai jenis aspirasi

Opini Bahtera Nabi Nuh dan Titanic Oleh: Sukmahadi

Mahasiswa Universitas Sidi Mohammed Ben Abdellah Maroko, Alumni MA Pergis Campalagian

“Demi (angin) yang menerbangkan debu dengan sekuatkuatnya; dan awan yang mengandung hujan; dan kapalkapal yang berlayar dengan mudah; dan (malaikatmalaikat) yang membagi-bagi urusan”. (QS: 051: 3) Tepatnya pada tanggal 14 April 1912, sebagian anak manusia khusunya manusia yang ada di benua biru, Eropa. Sebab pada bulan dan tanggal inilah kapal pesiar yang masyhur, Titanic, menabrak sebuah gunung es pukul 23:40 (waktu kapal; UTC-3), di selatan Newfoundland. Nah sehubungan dengan peristiwa ini, adak hikmah yang besar dibalik semua ini bahkan jauh sebelumnya Al Qur’an telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan peristiwa semacam ini, namun sangat sedikit manuisa yang menyadari akan hal ini. Sebelum melangkah lebih lanjut, hayatilah ayat di atas, umat muslim telah yakin bahwa semua telah diatur oleh sang pencipta sampai hal sekecil dzarrah pun telah diatur oleh Allah SWT. ”Kapal-kapal yang berlayar dengan mudah” Itulah sepenggal ayat yang terdapat In the Holy quran. Ayat ini sebagai bukti bahwa kapalkapal yang berlayar semuanya sudah diatur oleh Allah. Yah kapal lah yang menenggalamnya kurang lebih 1.517 jiwa penumpang Titanic dan kapal (bahtera) pulah lah yang menyelamatkan kaum Nabi Nuh, serta Allah menenggalamkan umat Nabi Nuh, saat mereka menuduh Nabi Nuh sebagai orang gila dikarenakan

mebuat kapal di atas bukit tinggi. Dalam sastra, Allah disebutkan juga “Tuhanmu adalah yang menjalankan kapal-kapal di lautan untukmu…” (QS: 17: 66), masih banyak lagi ayat yang menerangkan hal ini dan sekaligus bukti bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu. Masih banyak ayat yang menjelaskan bahwa Allah lah yang memperjalankan kapal-kapal di laut. Kapal Nabi Nuh, Lalu Kami wahyukan kepadanya: "Buatlah bahtera (Kapal) di bawah penilikan dan petunjuk Kami, maka apabila perintah Kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap (jenis), dan (juga) keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan (akan ditimpa azab) di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." QS.Al-mukminun Ayat 27). Begitulah Allah menggambarkan sejarah kisah Nabi Nuh melalui Al Qur’an sebagai bukti bahwa kitab suci ini bukanlah buatan tangan manusia dan benar-benar wahyu dari Allah SWT. Sehingga kisah masa lampau

warning Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan

RADAR SULBAR

dan akan datang telah tergambar dalam Al Qquran. Dengan kapal yang dibuat Nabi Nuh mampu mengangkut pengikut-pengikut Nuh dan sepasang dari tiap-tiap jenis binatang yang ada pada zaman itu termasuk jenis-jenis dinosaur raksasa, menunjukkan betapa besarnya bahtera itu. “Maka Kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu Kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal” (QS: 26: 119-120) Sebungan dengan kapal Titanic pada tanggal: 14 April 1912, kapal pesiar kebanggaan industri perkapalan dunia itu bertolak dari pelabuhan international Southampton, Inggris, dalam pelayaran eksklusif perdananya membawa kaum-kaum bangsawan dan tokoh-tokoh elit dunia serta bourjois lainnya, setidaknya demikian menurut pengakuan mereka. Dengan kapal raksasa ini yang penuh dengan berbagai fasilitas mewah bahkan kapal pesiar ini bagaikan hamparan bumi yang dilengkapi dengan bioskop, pesta pora, dan lain sebagainya. Maka wajarlah jika para awak kapal pesiar ini merasa sombong dikarenakan sudah dirancang sedemikian rupa, sehingga ombak apapun yang datang tak akan pernah menenggalamkan Titanic.Sesuai dengan namanya Titanic berarti raksasa. Bahkan sejarah mencatat bahwa salah satu dari awak kapal mengatakan tuhan pun tak akan mampu menenggelamkan kapal ini. Hati mereka telah dibutakan oleh ketakaburan bahwa segala hal yang ada di bumi ini tak ada kekuasaan satupun

Pengirim naskah artikel/opini/SdP harus melampirkan foto copy identitas dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Tulisan diterima dalam bentuk flash disk/disket. naskah tulisan/opini minimal 4 halaman.

RADAR SULBAR Rabu, 18 April 2012

Tajuk

yang paling kuat kecuali kekuasaan Allah SWT. Maka Allah menenggalamkan Titanic beserta ribuan penumpangnya akibat kesombongan mereka, Titanic tenggelam karena menabrak gunung es hingga terbelah menjadi dua dan menewaskan kurang lebih 1.517 Jiwa. Nah begitu pula dengan kisah Nabi Nuh saat mengajak Qon’an anak Nabi Nuh untuk ikut naik ke kapal, namun Qon’an mengatakan saya akan naik ke bukit tinggi. Padahal Nabi Nuh telah menjelaskan bahwa bumi akan banjir dan semuanya akan rata dengan air, Qon’an tak percaya hal itu maka sebagai buah ketakaburanya ahirnya nyawanya melayang seperti melayangnya ribuan nyawa penumpang kapal Titanic. Teruntuk adik-adikku sebagai alumni Ponpdok Pesantren Al-Ihsan Kenje Kecamatan Campalagian dan Madrasah Aliyah Pergis Desa Bonde Kecamtan Campalagian, Polewali Mandar (Polman), dari pinggiran laut athlantik kupersembahkan doa untuk kalian semoga bisa menjawab soal-soal Ujian Nasional dengan baik agar suatu ketiak bisa mengejar mimpi meraih cita-cita mengelili dunia seperti apa yang sedang kurasakan saat ini berkat bimbingan dari guru-guruku tercinta terima kasih kuucapakn hingga satu abad genap peristiwa titanic mengingatkanku untuk mengolah menjadi tulisan dikarenakan disampingku terlihat hamparan laut athlantik tempat kapal tersebut tenggelam. Apapun profesi kita dan agama kita jauhkanlah sifat takabur baik saat menjawab soal-soal UN dan lain sebagainya. (**)

Artikel dapat dikirim via email:radarsulbar01@gmail.com

Menaklukkan UN, Jangan Pakai Jalan Pintas UJIAN Nasional (UN) dua hari ini, cukup menegangkan siswa yang sebentar lagi akan menamatkan pendidikannya di tingkat SMA. Berbagai indikasi kecurangan kerap terjadi yang mungkin saja melibatkan banyak unsur. Tak jarang, untuk mendapatkan nilai yang baik, berbagai carapun ditempuh, termasuk berlaku curang. Patut disadari, sekolah tidak cuma berperan sebagai sarana membina anak-anak untuk menjadi lebih pintar. Tapi sekolah adalah tempatnya menempa budi pekerti, termsasuk bersikap jujur. Singkatnya, sekolah itu tak hanya menjadi arena belajar formal. Tapi lebih dari itu, sekolah adalah rumah untuk mendidik. Tapi sepertinya, peran mendidik itu kian 'luntur'. Tengok saja, banyak kasus di masa lampau yang tidak sedikit melibatkan pengajar yang ikut mengerjakan soal UN secara diam-diam. Ada yang memberi bocoran jawaban. Sementara pola ini seperti memaksa siswa yang dinilai pintar memberikan contekan pada temantemannya yang lain. Bahkan ada yang membentuk tim untuk mengerjakan soal UN, yang kemudian hasilnya disebarkan ke siswa-siswanya yang sedang menghadapi UN. Semoga saja di Sulbar tak terjadi seperti itu. Dulu, fenomena seperti sekarang ini tak pernah terdengar. Padahal, di masa lampau pengawasannya tak seketat sekarang. Namun, sejak hasil UN menentukan kelulusan siswa dan menjadi alat ukur untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, maka UN seakan-akan jadi sesuatu yang 'menakutkan'. Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan untuk bisa lulus dengan baik di UN. Tapi janganlah memakai jalan pintas untuk menaklukkan UN. Pihak-pihak terkait, mulai dari manajemen sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah, tak perlu merasa malu kalau hasil kelulusan UN sekolah jeblok. Karena sekecil apapun kecurangan yang terjadi dalam UN, akan meninggalkan coreng hitam di wajah pendidikan kita. Bahkan aspek moral anak didik kita bisa lumpuh karena itu. Tapi apa jadinya jika pihak sekolah atau pengawas, membiarkan para siswa untuk berkolusi dan saling contek dalam mengerjakan soal UN. Semoga saja itu tidak terjadi, semoga semua berjalan lancar, dan semoga bisa lulus dengan hasil yang sangat memuaskan. (**)

IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL

Radar Sulbar

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

Pasang IKLAN Atau Tidak Terima KORAN Hubungi:

Mau Pasang IKLAN

Website ATAU Koran

Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman. Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138 Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin.M),

HUBUNGI

PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT

Rp 65.000

/Bulan

081 241 843 180

Office: Jl. Dr. Ratulangi No.3 Pekkabata Polewali Mandar Sulbar Telp: 0428-22284 E-mail: st933fm@telkom.net

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat Pasang IKLAN Atau Tidak Terima KORAN Hubungi: Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman. Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138 Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin.M), PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT

Rp 65.000

/Bulan

Sambungan 7

RADAR SULBAR RABU 18 APRIL 2012

12 Klub Masuk ke Putaran Tiga LANJUTAN HALAMAN 1

Laga ini cukup seru, karena mereka sama-sama menerapkan pola permainan menyerang. Silih berganti kedua keseblasan melakukan. PS Poras yang mengandalkan kapten keseblasan, Usman, berusaha untuk menembus pertahanan PS Taeso. Namun, barisan pertahanan PS Taeso ternyatan lebih sigap menghalau serangan. Meski sudah lolos ke dalam area rawan, namun pertahanan terakhir PS Taeso selalu berhasil mengambil alih bola. Sebaliknya, PS Taeso yang memiliki beberapa kali peluang pada babak pertama gagal menciptakan gol. Hingga turun minum, kedudukan masih 0-0. Selanjutnya, pada babak kedua, permainan semakin panas. PS Taeso mulai mendominasi permainan. Bola-bola pendek dimainkan untuk mengelabui lawan. Poras Sumare juga harus lebih fokus untuk tidak memberikan peluang terhadap PS Taeso. Al hasil, pada menit ke 50, gol PS Taeso tercipta melalui tendangan keras Dirwansyah ke dalam gawang PS Poras yang dijaga ketat Aswandi. Baru saja empat menit berlalu, tim besutan Imsyar Kamtil kembali mencetak gol kedua pada menit ke 56 melalui Safri. Skor menjadi 2-0. Tertinggal 0-2, peluang PS Poras tampaknya mulai tertutup. Siswa waktu pertandingan juga semakin sempit. Hingga peluit panjang ditiupkan wasit, kedudukan tidak berubah. PS Poras harus menelan kekalahannya atas PS Taeso. Sementara pada partai kedua, Bone Raya FC berhadapan dengan FC Mekkatta Putra. Pada laga ini, pertandingan berakhir pada lagu adu pinalti, setelah dibabak normal skor kedua keseblasan imbang 1-1. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain dalam tempo cepat. Apalagi, masing masing supporter keseblasan bersorak-sorak dari balkon stadion memberikan dukungan kepada tim kesayangannya. Pada menit 15, Bonea Raya unggul lebih dulu melalui tendangan Amran (17). Skor menjadi 1-0 untuk Mekkatta. Meski tertinggal 0-1, FC Mekkatta Putra harus berusaha untuk konsentrasi mengatur si kulit bundar agar tidak masuk ke gawang mereka lagi. FC Mekkata memainkan bola dengan sangat hati-hati. Bola-bola pendek yang dimainkan hingga membuat Bone Raya tidak konsen. Strategi itu tidak sia-sia. Pada menit ke 33, tim besutan Barlianta ini berhasil menyamakan kedudukan melalui tendangan keras Pikal ke gawang Mekkatta yang dijaga ketat Muh Rifai. Skor imbang 1-1. Di babak kedua, permainan kedua tim semakin menegangkan. Mereka sama kuat. Sayangnya, hingga laga usai skor tidak berubah. Adu pinalti pun harus dilakukan. Dalam adu pinalti, FC Mekkatta dan Bone Raya FC sama-sama mendorong lima eksekutor. Namun dalam laga kemarin, dari semua penendang adu pinalti, hanya ekskutor dari Bone Raya yang berhasil mencetak gol dan mengubah kedudukan menjadi 2-1. Hasil itu sudah cukup mengantarkan Bone Raya ke babak 12 besar. (**)

Pelibatan Masyarakat Masih Minim LANJUTAN HALAMAN 1

Terlebih, tambahnya dalam pasal pasal 162 UU nomor 4 tahun 2009, dengan tegas mengatakan, pilihan masyarakat cuma dua. Yakni, menerima atau dipidana. Menerima pun ada syarat-syaratnya. "Ini ironis sebenarnya. Hak gugat masyarakat tidak ada disini (UU Minerba). Memang tidak memfasilitasi masyarakat," tambahnya. Sementara hingga kini, telah terdapat sebanyak 10 ribu ijin pertambangan se Indonesia. Sebanyak 6000 diantaranya dianggap belum 'clear'. "Banyak sekali pengabaian yang terjadi di lapangan," ujar Hendrik. Seminar yang dilaksanakan oleh Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Azasi (Demos) ini, guna menyempurnakan hasil riset ini terkait peran representasi dalam fungsi legislasi DPR RI, terkait UU tentang Minerba. Riset ini bertujuan mengindentifikasi kendala, solusi dan rekomendasi untuk memperbaiki fungsi representasi terutama bagi kelompok perempuan dan kelompok masyarakat adat dalam pembuatan legislasi di DPR RI. Hasilnya, Demos menemukan jika peran representasi dalam fungsi legislasi DPR masih rendah karena minimnya keterlibatan masyarakat pada proses legislasi. Anggota Demos, Roichatul Aswidah mengatakan, partisipasi perempuan dan masyarakat adat dalam penjaringan aspirasi melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPR, jumlahnya sangat terbatas. "Ini menyebabkan ketidakseimbangan pada pemangku kepentingan yang diundang. Masalah masyarakat adat dan kelompok perempuan tak hadir secara rinci sejak awal penyusunan RUU," ulasnya. Tidak Semua Negatif Di lain sisi, penanggap hasil riset UU nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba, Sonny Keraf menyatakan bahwa tidak semua bagian dari undang-undang ini bermakna negatif. Dikatakan bahwa, dalam penyusunannya, tidak semua aspirasi pemangku kepentingan ditolak. Salah satunya, ditunjukkan dalam pasal 106 dan pasal 147. Masing-masing dalam pasal ini menekankan wajibnya penggunaan tenaga kerja lokal, barang dan jasa dalam negeri, serta pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat. "Ada juga nilai tambahnya bagi negara dan masyarakat. UU ini masih pro republik, pro rakyat karena itu tidak semuanya sampah," ujar akademisi Universitas Atma Jaya itu. Meski demikian, mantan Pimpinan Pansus RUU Minerba ini, menilai masih banyak yang perlu dibenahi dalam UU Minerba, khususnya dari segi representasi, transparansi dan akuntabilitas. "Dari segi substansial, masih ada yangbelum diakomodasi. Tapi tidak semuan negatif," tandasnya. (rul)

Membentuk dan Membangun Daerah LANJUTAN HALAMAN 1

Mamang, dengan banyaknya pemekaran daerah, beban anggaran jadi semakin berat karena biaya birokrasi semakin besar. Tapi di sisi lain, layanan kepada masyarakat juga semakin dekat. Itu sebabnya, elite di daerah selalu berpegang pada amanah undangundang. Patut diketahui, Komite Aksi Pembentukkan Kabupaten Pasangkayu (KAPKP) adalah mesin penggerak utama lahirnya Kabupaten Mamuju Utara (Matra). Tujuan utama pemekaran daerah ini digagas di KAPKP kurang lebih sepuluh tahun silam. Harapan terbesarnya adalah memeratakan pembangunan, mende-

katkan layanan pemerintah kepada masyarakat, dan tentu saja demi kesejahteraan rakyat. Membangun Matra perlu keberanian dalam mengambil keputusan demi nasib orang banyak. Keinginan dan optimisme Bupati Matra H Agus Ambo Djiwa beserta jajarannya membangun daerah ini sangat perlu mendapat dukungan semua pihak. Penyatuan semangat membangun dengan pola kebersamaan sebagai bentuk komitmen tanpa harus memandang afiliasi politik, suku, budaya, dan kepentingan. Sebab yang harus dipikirkan adalah menjadikan Matra sebagai daerah yang maju sesuai yang dijanjikan

pemerintah, yakni Matra yang sejahtera, mandiri dan bermartabat. Mamuju Utara yang kini mulai tumbuh, tidak terjadi begitu saja. Melainkan dengan perjuangan panjang yang menguras banyak energi. Sebab jika dibandingkan dengan kondisi sembila tahun lalu, daerah itu seperti tidak ada apa-apanya. Bahkan banyak abdi negara yang enggan bertugas di sana. Karena kondisinya yang sangat terpencil. Tapi setelah dimekarkan, sekarang kondisinya berbalik 180 derajat. Bupati Matra H Agus Ambo Djiwa menyampaikan, HUT Matra yang ke sembilan ini, pihak telah

melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan kemajuan pembangunan Matra. Misalnya tata kelola administrasi pemerintahan. Pada tahun 2004 Matra hanya terdiri atas empat kecamatan 33 desa dan 172 dusun. Rahun 2011, Matra sudah memiliki 12 kecamatan, 58 desa, 4 kelurahan, serta 323 dusun, serta 24 lingkungan. Kemudian sarana perkantoran baik milik Pemkab Matra maupun instansi vertikal suda terbangun kokoh. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, pemerintah juga terus menambah aparaturnya. Baik di sektor pendidikan maupun kesehatan. Semua itu dilakukan agar masyarakat dapat terlayani se-

cara optimal. Tidak itu saja, layanan listri yang bertahuntahun dikeluhkan masyarakat, juga sudah bisa teratasi dengan baik. Pada sektor ekonomi, masyarakat juga semakin dimudahkan dengan hadirnya sejumlah perbankan. "Demi sebuah perjuangan untuk mengakhiri penderitaan masyarakat Matra, maka apapun akan kami pertaruhkan. Tak peduli seberat apapun tantangan yang harus kami hadapi," sahut Agus Ambo Djiwa. Semangat itu terus menggelora, sebab Agus juga adalah Ketua Komite Pembentukan Kabupaten Matra. Dirgahayu Mamuju Utara. (**)

DPR-RI dalam kunjungan kali ini. Di tempat yang sama, anggota Komisi VII DPR-RI Nazaruddin Kiemas menyatakan pemasangan pipa Blok Sebuku akan memberikan efek saling menguntungkan. Pada satu sisi, Sulbar akan dapat membangun pabrik pupuk yang merupakan pabrik pupuk pertama di Sulawesi dan dapat menyerap tenaga kerja di daerah ini. Sisi lainnya, biaya pemasangan pipa menjadi minim se-

hingga beban recovery cost juga minim. "Memang ada rencana menyuplai gas untuk pabrik pupuk di Kalimantan, tapi pabrik yang dimaksud baru akan dibangun. Jadi, lebih baik pabrik itu dibangun di Sulbar," jelas politisi PDIP ini. Pulau Sulawesi merupakan wilayah koridor ekonomi IV yang bertugas meningkatkan produksi dan hasil-hasil produksi pertanian. Dengan gas yang mengalir ke provinsi ini, akan mendukung upaya

industrialisasi yang salah satunya adalah pembangunan pabrik pupuk untuk pertanian. "Kami sangat berterima kasih atas dukungan politis yang diberikan Komisi VII DPR-RI. Dengan dukungan ini, industrialisasi yang juga sudah mendapat dukungan Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan saat berkunjung ke daerah ini," pungkasnya. (dir)

sis sumber daya lokal yang kuat. Pilihan ini dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan dalam pengembangannya karena didukung kepastian pasar (buyer) di luar negeri ditunjang supply input bagi industri dalam jangka panjang. Lalu bagaimana dengan pemerintah Sulbar? Pilihan industrinya yang paling feasible adalah industri berbasis pertanian atau agroindustry. Industri berbasis pertanian, khususnya komoditi utama Sulbar, seperti Kakao telah memenuhi paling tidak dua kriteria, yaitu ketersediaannya yang besar di Sulbar dan juga memiliki pasar ekspor yang kuat. Pilihan industri pengolahan kakao ditunjang oleh pengetahuan masyarakat lokal yang secara tradisonal dalam skala home industry mengembangkan tanaman kakao. Areal tanamnya tersebar di seluruh kabupaten di Sulbar, mulai dari Polman berbatasan dengan Sulsel hingga Mamuju Utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah. Saat ini, Sulbar bersamasama dengan Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan merupakan penghasil kakao terbesar di Indonesia. Sekitar 70 persen kakao nasional dihasilkan oleh keempat daerah di atas. Tidak hanya itu, komoditi kakao Sulbar memiliki kaulitas yang sangat baik setara dengan kakao Pantai Gading, Gana, dan Nigeria. Selama ini, kakao Sulbar tidak memberikan nilai tambah yang besar bagi perekonomian daerah karena hanya bisa diekspor secara gelondongan dalam bentuk biji kakao. Akibatnya, komoditi kakao tidak memberi-

kan multiplier effect kepada sektor ekonomi lainnya. Penyerapan tenaga kerja hanya terbatas pada petani kakaonya saja, sementara peluang kerja indutri pengolahan kakao tidak ada. Idealnya, pemerintah propinsi Sulbar dapat menjadikan kakao sebagai prime mover perekonomian daerah. Cluster industri pengolahan kakao diharapkan dapat menunjang perekonomian Sulbar dalam jangka panjang. Industri pengolahan kakao Sulbar dapat menciptakan brand bagi daerah sebagai pusatnya cokelat terbaik di Indonesia. Pemprov Sulbar harus belajar kepada bangsa Swiss yang tidak punya kebun kakao tetapi mereka memiliki industri pengolahan kakao terbaik dan terbesar di dunia. Tidak heran jika semua merek-merek kakao terbaik dunia ada di Swiss. Demikian juga dengan Belgia yang tidak punya tanaman kakao tetapi memiliki merk kakao terbaik dan paling terkenal di dunia. Dari lima produsen cokelat di dunia, tidak satupun yang memiliki tanaman kakao muali dari Swiss, Belgia, Spanyol, Perancis, dan Amerika Serikat. Sebaliknya, negaranegara penghasil kakao seperti Gana, Pantai Gading, Nigeria, Brazil, dan Indonesia justru alpa dalam mengembangkan industri cokelatnya. Penyebabnya tidak tunggal, mulai dari budaya konsumsi cokelat yang memang masih lemah hingga faktor tidak adanya insentif pemerintah untuk mengembangkan industri pengolahan kakao. Petani kakao di Sulawesi Barat lebih senang menikmati margin perdagangan yang tinggi dengan menjual biji kakao dibanding mengolahnya menjadi produk olahan kakao

seperti cokelat. Pemerintah Indonesia terlambat sadar, kebijakan pemerintah mengenai larangan ekspor komoditi pertanian non olahan, khususnya kakao baru mulai diterapkan dalam beberapa bulan terakhir. Eefektifitas penerapan kebijakan ini belum terlalu terasa dalam jangka pendek, namun diharapkan dalam jangka menengah kebijakan ini dapat menghidupkan industri kakao yang sudah mati suri (hidup tak bisa matipun tidak). Akhirnya, bagi pemerintah Sulbar harus segera mengambil inisiatif untuk membentuk cluster industri pengolahan kakao yang di Mamuju. Caranya, semua institusi terkait dan pendukung harus duduk bersama mulai dari petani, pelaku industrinya, pedagang, pemerintah, universitas hingga perusahaan pembiayaan. Pemerintah dapat mengundang Nestle atau lainnya yang sudah berpengalaman dalam pengolahan kakao untuk berinvestasi dalam kawasan industri kakao Sulbar di Mamuju. Jika keberlangsungan supply biji kakaonya dalam jumlah besar tidak terjamin maka pilihlah industri skala kecil yang sebenarnya lebih tahan guncangan dibanding industri skala besar. Pemerintah Sulbar juga tidak boleh alpa membina industri pengolahan kakao rumahan. Hal ini dapat menjadi potensi wisata, yaitu terciptanya brand bagi daerah, bahwa jika ingin menikmati cokelat dengan aroma khas Sulbar maka datanglah ke Mamuju. Sama seperti Bandung yang terkenal dengan wisata belanjanya, khususnya untuk tekstil dan produk dari tekstil. (**)

Pipa Blok Sebuku Harus ke Sulbar LANJUTAN HALAMAN 1

"Kalau blok itu sudah berproduksi, pemerintah wajib mengganti biaya pemasangan pipa kepada pihak investor. Jika pipa itu diarahkan ke Kalimantan Selatan, otomatis biaya yang harus dikeluarkan lebih tinggi karena jaraknya mencapai 340 kilometer," ujar politisi Partai Golkar ini di rumah jabatan Gubernur Sulbar. Zainuddin melanjutkan, pihaknya akan memberikan dukungan politis kepada Sulbar untuk pengelolaan poten-

si gas tersebut. Dukungan itu akan digagas sekembalinya rombongan komisi ini ke Jakarta. "Pulau Lerelerekang yang merupakan bagian dari Blok Sebuku masuk wilayah Sulbar. Dukungan politis itu akan kami formalkan di DPR nanti. Kita berharap Sulbar membangun industri pembuatan pupuk dengan adanya gas alam yang mengalir ke daerah ini," imbuh Zainuddin yang menyertakan sekira 15 orang anggota Komisi VII

Industrialisasi Kakao Sulbar LANJUTAN HALAMAN 1

Integrated approach yang sukses diterapkan di beberapa negara adalah cluster based development (CBD approach). Pendekatan cluster tidak hanya terbatas pada pengelompokkan komoditas berdasarkan daerah. Pendekatan CBD lebih kompleks, karena mengintegrasikan antara core industry dengan related dan supporting industry. Pendekatan cluster didefinisikan sebagai â&#x20AC;&#x153;geographic concentration of interconnected company, specialize suppliers, services provider, firm in related industries, and associate institution, for example, universities, standar agencies, and trade association in particular fields that compete but cooperate (Porter, 2000). Pendekatan cluster adalah suatu kawasan atau wilayah yang di dalamnya terdapat konsentrasi perusahaan/industri, universitas (lembaga pendidikan), lembaga riset, dan berbegai institusi yang saling berkompetisi yang sekaligus saling menopang. Integrasi semua institusi dalam cluster menjadi prime mover pertumbuhan ekonomi wilayah dalam jangka menengah dan panjang. Pendekatan cluster dalam pembangunan wilayah atau daerah dapat membantu mengintegrasikan kegiatan produksi mulai dari hulu hingga hilir. Setiap titik dalam rantai produksi memberikan nilai tambah sehingga tercipta rantai nilai (value chains) yang semakin panjang. Setiap aktifitas dalam cluster berorientasi pada value creation (penciptaan nilai). Semua institusi dalam cluster memiliki peran spesifik atau berbeda satu sama lainnya. Institusi yang terlibat

dalam cluster akan berusaha meningkatkan produktifitasnya sehingga setiap kegiatan dilakukan secara efektif dan efisien. Tidak ada sumber daya yang idle (menganggur), semuanya berkerja sesuai perannya berkolaborasi dengan institusi lainnya. Cluster biasa juga disebut sebagai institution for collaboration atau lembaga kolaborasi. Pendekatan cluster mengelompokkan industri inti (core industry) yang saling berhubungan dengan industri pendukung (supporting industry) maupun dengan industri terkait (related industry). Implementasi pendekatan cluster dalam pengembangan komoditas unggulan daerah dapat membantu mengurangi biaya transportasi, biaya transaksi, meningkatkan efisiensi, menciptakan asset secara kolektif, dan memberi peluang yang lebih besar bagi terciptanya proses inovasi. Pengembangan industri dalam pola cluster dapat membantu daerah mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkesinambungan. Cluster Industri Kakao Implementasi pendekatan klaster dalam pembangunan suatu negara atau daerah sudah pernah dipraktekkan di Malaysia. Pendekatan ini terangkum dalam Second Industrial Master Plan (IMP2) yang dipublikasikan oleh pemerintah Malaysia sejak tahun 1996. Fokus industrinya adalah industri elektronik berteknologi tinggi. Pilihan komoditi industri dalam IMP2 oleh pemerintah Malaysia menekankan pada tipe klaster industri yang memiliki keterkaitan internasional (internationally linked) dan juga memiliki ba-

Tape Recorder Kurang, Siswa Terlambat Isi LJUN LANJUTAN HALAMAN 6

Sementara itu, sekolah yang tidak mengalami kekurangan tape recorder hanya SMK Budi Mulia Kalukku. Untuk SMAN 1 Kalukku dan gabungan dari SMAN 2 Kalukku, jumlah ruangan ujian 12 ruangan, sementara tape recorder yang tersedia hanya tujuh unit. Sehingga penggunaannya harus bergantian. Begitu juga di MAS DDI Lombang-Lombang. Ruang ujian ada empat, namun tape recorder yang tersedia hanya dua unit. Sedangkan untuk sekolah SMK Budi Mulai tape recorder yang tersedia limaunit, se-

mentara jumlah ruangan ujian hanya empat kelas. Ada kelebihan satu unit tape recorder. Meski penggunaan tape recorde sudah digilir, masih terdapat satu ruangan peserta UN di SMAN 1 Kalukku yang nyaris tidak sempat mengisi Lembar Jawaban UN (LJUN) Bahasa Inggris. Peserta UN ruangan ini baru dapat menjawab soal lestening jelang 20 menit sebelum waktu habis. Ketua Pelaksana Ujian Nasional SMAN 1 Kalukku, Armawanti Thomas, mengatakan, pihaknya telah berusaha untuk mempersiapkan tape recorder sesuai kebutu-

han peserta. Namun, jumlah tape yang tidak cukup, pihaknya terpaksa melakukan rolling penggunaan tape recorder. Sementara itu, sekretaris panitia ujian nasional Dinas Pendidikan Sulbar, Syamsir Syam, mengatakan pihaknya telah membicarakan kemungkinan kendala kekurangan tape recorder saat pelaksanaan ujian. Bahkan ia meminta agar sistem pelaksanaan ujian lestening lebih dimaksimalkan. "Kalau kendala dalam pelaksanaan ujian lestening seperti kurangnya tape recorder sejak awal sudah kami

bicarakan. Untuk sementara kami belum dapat mengatakan apa solusi yang pasti, hanya saja yang terpenting harus ada evaluasi," sebut Syamsir. Menikah, Siswa Tak Ikut UN Sedikitnya, delapan siswa peserta UN di Kecamatan Tapalang Mamuju batal mengikuti ujian. Satu diantaranya sudah menikah dan selebihnya tanpa keterangan. Peserta yang tidak ikut UN dengan alasan menikah adalah, Mr, dengan nomor ujian 01-003-045-014. Ia merupakan siswi SMAN 2 Tapalang.

Sedangkan siswa yang tidak mengikuti ujian karena alasan yang belum jelas, masing-masing; Rs dengan nomor UN 01-023-038-3, Hr 01-029-012-5, DD dengan nomor ujian 01-023-015-6. Mereka adalah siswa MA AlAmin DDI.Kemudian di MA Al Arsyad ada empat siswa yang tak ikut UN juga tanpa alasan yang jelas. Masingmasing UK dengan nomor ujian 01-029-012-5, Sp dengan nomor ujian 01-029028-5, ES nomor ujian 01029-029-026-7, dan Pa dengan nomor ujian 01-029033-8. (mg6-rp2/ham)

RADAR POLEWALI

Tenaga Honorer K2 Protes REPORTER : DIAN AFRIANTY EDITOR : AMRI MAKKARUBA

POLEWALI -- Perekaman data honorer terhadap K2 yang dilakukan oleh BKDD saat ini mendapat komplain dari sejumlah honorer. Penyebabnya, pada saat data honorer disampaikan ke SKPD yang memenuhi syarat (MS), tidak memenuhi syarat (TMS) dan bahan tidak lengkap (BTL), beberapa diantara mereka yang dianggap MS tapi justru TMS. Bahkan, ada beberapa diantara honorer yang mengaku sudah bertahun-tahun honor akan tetapi masuk dalam kategori TMS, sementara ada juga honorer yang baru dua tahun mengabdi namun masuk dalam kategori MS ataupun BTL. Pantauan Radar Sulbar di BKDD Polewali Mandar, Selasa, 17 April sejumlah honorer maupun pimpinan SKPD mendatangi Kantor BKDD Polewali Mandar mempertanyakan hal tersebut. "Kami ditanyai oleh honorer mengapa ada nama-nama yang masuk dalam kategori MS padahal

menurut sesama rekannya honorer baru mulai mengabdi pada tahun 2008, kenapa bisa lolos. Dan sejumlah permasalahan lain yang menjadi pertanyaan honorer kepada kami," kata Nurwan Katta Direktur RSUD Polewali. Hal yang sama juga disampaikan Camat Campalagian, Azwar Yasin yang juga ditanyai sejumlah honorer adanya namanama honorer yang tidak lolos yang menurut mereka sudah lama mengabdi dan tiap hari hadir tetapi justru TMS, sementara ada yang baru mengabdi dan jarang hadir justru masuk kategori MS. Menanggapi adanya berbagai komplain yang diterima dari SKPD, BKDD Polewali Mandar menggelar rapat yang dipimpin oleh Asisten Administrasi Pemkab Polman, Sukirman. Usai rapat Sukirman menyampaikan, permasalahan yang terjadi atas adanya sejumlah honorer yang meras dirinya masuk MS ataupun mungkin BTL namun justru masuk kategori TMS dikembalikan kepada SKPD masing-masing. Sebab,

yang bertanda tangan pada rekomendasi dan lebih mengetahui tenaga honorer di SKPD nya masingmasing adalah Kepala SKPD itu sendiri. Data berkas yang dikirim ke BKDD tidak sampai sejauh melakukan kros cek langsung dilapangan apakah memang data honorer yang dikirim tersebut ada atau tidak. Yang dinyatakan MS ataupun BTL diberikan kesempatan hingga 19 April melakukan pengisian formulir sesuai dengan SE Menpan-RB 5/2003 dan SE Menoan-RB 03 2012. Dan yang berhak menentukan tenaga honororer yang melakukan pengisian formulir merupakan tanggung jawab Kepala SKPD, sesuai dalam surat Bupati Polman tentang Perekaman Data Honorer, dengan mempertimbangkan daftar usulan verifikasi berkas kategori II dari BKDD, fakta tenaga honorer yang benar melaksanakan tugas serta bukti dokumen pembayaran upah/honor non APBN/APBD yang dimiliki. Selanjutnya, formulir yang diisi lengkap oleh tenaga honorer ditandangan

oleh yang bersangkutan dan kepala SKPD. Kemudian Kepala SKPD membuat surat pernyataan tentang formulir K2 yang diusulkan untuk diteruskan ke Inspektur Kabupaten untuk ditanda tangan. Data yang telah ditanda tangana oleh kepala SKPD dan Inspektur kabupaten itulah disampaikan ke BKDD untuk diusulkan dilakukan verifikasi kelengkapan fomrulir untuk dilaporkan ke BKN. "Pengisian formulir bagi yang MS dan BTL diberikan kesempatan hingga 19 April. Dalam penandantanganan surat pernyataan tentang K2 yang diusulkan, kepala SKPD yang bertanda tangan ditekankan untuk berhati-hati dan memperhatikan dengan baik apa yang akan ditandatangani apakah memang tenaga honorer tersebut benar adanya atau tidak. Sebab, jika nantinya ditemukan pemalsuan data tentunya akan dikenakan sanksi administratif. Sedangkan honorer yang terbukti dipalsukan datanya bisa saja dianulir meskipun nantinya sudah dinyatakan lolos menjadi CPNS,"tandasnya. (*)

RADAR SULBAR Rabu, 18 April 2012

Pendataan K1 dan K2

LP Ma'arif Duga Banyak Honorer Gunakan SK Siluman POLEWALI -- Pasca pengumuman tenaga honorer kategori satu (K1) dan kategori dua (K2) diduga banyak tenaga honorer yang mengunakan Surat Keputusan (SK) siluman. Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Nahdatul Ulama (NU) Sulbar menilai banyak honorer yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai K2 sangat kuat dugaan menggunakan SK siluman. Penegasan ini disampaikan Sekretaris LP Ma'arif NU Sulbar, Saifuddin dalam keterangan persnya, Selasa 17 April kemarin. Ia menilai banyak tenaga honorer K2 khususnya kalangan guru menggunakan SK siluman yang diterbitkan pihak sekolah padahal yang bersangkutan baru mengajar beberapa tahun disekolah tersebut. Sehingga banyak tindak tidak praktik kolusi, manipulasi dan perilaku tidak terpuji dalam proses penjaringan tenaga honorer. "Banyak tenaga honorer K2 yang dinyatakan memenuhi syarat secara administrasi oleh BKDD tetapi kenyataan dilapangan tidak sesuai masa pengambdiannya. Bahkan ada yang baru dua tahun mengabdi disekolah jadi guru dinyatakan memenuhi syarat padahal seharusnya sudah mengabdi sejak awal Januari 2005. Kami mencurigai ada kerjasama kepala sekolah membuatkan SK siluman padahal baru menjadi tenaga honorer," ujar Saifuddin.

Menyikapi hal ini, LP Ma'arif mengeluarkan penyataan sikap menguktuk keras oknum dan pejabat yang terlibat dalam memanipulasi data dan dokumen tenaga honorer, karena hal itu telah menghianati rakyat dan melanggar sumpah jabatan. Selain itu LP Ma'arif mendesak kepada Bupati Polewali Mandar dan DPRD Polewali Mandar untuk ikut peduli dalam melakukan pemantauan serta menindak tegas orang yang telah melakukan pemalsuan dokumen dan mereka yang ikut memfasilitasinya. LP Ma'arif juga menyerukan kepada masyarakat untuk melakukan kutukan keras terhadap oknum tenaga honorer yang telah melakukan pemalsuan dokumen dan menghalalkan segala cara untuk dapat diloloskan dalam kategori k1 dan k2. Selain itu, LP Ma'arif juga meminta pihak BKDD dan Disdikpora Polewali Mandar serta pihak terkait untuk segera mengungkap dan melakukan verifikasi terhadap dokumen dan kesesuaiannya dengan fakta yang ada dilapangan. "Selain melakukan verifikasi data secara adminsitrasi, kami juga meminta BKDD melakukan verifikasi lapangan. Khususnya sekolah yang berada di daerah terpencil karena ada guru yang namanya saja terdata tetapi tidak pernah melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pengajar," tandas Saifiuddin. (mkb)

Desa Minta Anggaran Software POLEWALI -- Sejumlah Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKDESI) meminta kepada Pemkab Polewali Mandar tambahan anggaran pembiayaan pengadaan software tabulasi data penduduk. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris AKDESI Sulbar, Abd Rasyid Syamsi, Selasa, 17 April 2012. Menurut Rasyid, disemua desa dan kelurahan di Polewali Mandar diharapkan berbasis teknologi dalam pengelolaan data penduduknya, sehingga keakuratan data penduduk berbasis teknologi dapat dijami secara total. "Hanya saja kendalanya, perangkat lunak maupun keras membutuhkan biaya yang tinggi untuk pengadaannya, sementara pembiayaan diharapkan bersumber dari Anggaran Dana Desa akan tetapi semua desa tidak merata jumlah ADDnya," tutur Rasyid. Lanjut Rasyid, karena tidak semua desa ADDnya sama besarannya, membuat beberapa desa kesulitan mendapatkan anggaran

EKSEKUTIF

pengadaan berupa software yang mencapai Rp10,4 juta. Sebab ada desa yang hanya dibawah Rp20 juta ADDnya. Sementara mereka juga telah mempelot ADD mereka dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) lebih awal sebelum ada program berbasis teknologi. "Makanya ada desa yang kebingungan mau ambil dimana anggarannya untuk pengadaan itu, disatu sisi program itu sangat penting, jadi bukan kami menolak program tersebut, namun kiranya anggaran ADD kami yang ditambah," ujar Rasyid. Kepala Desa Mammi, Suleman, mengatakan bila pembelian pengadaan software dibebankan kepada ADD, maka secara tegas pihaknya menolak membiayai pengadaannya. "Yang jelas kami sangat ingin menerapkan pengolahan data berbasis teknologi, tapi kalau anggaran ADD kami yang ada saat ini yang dikorek, itu yang jadi soal sebab tidak cukup lagi untuk membiayai kegiatan yang telah kami programkan sebelumnya," singkat Suleman. (k1/mkb)

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

RADAR/HUMAS PEMKAB POLMAN

WABUP Polewali Mandar, Najamuddin Ibrahim didampingi Ketua Dewan Pendidikan Sulbar, Hasan Sulur saat memantau pelaksanaan UN hari kedua di SMAN 1 Wonomulyo, Selasa, 18 April 2012

WABUP Polewali Mandar, Najamuddin Ibrahim bersama Sekkab Natsir Rahmat, Ketua Dewan Pendidikan Hasan Sulur, anggota Dewan Pendidikan Chudriah Sahabuddin berbincang usai memantau UN di SMAN 1 Wonomulyo, Selasa, 17 April 2012

ADVERTORIAL

RADAR SULBAR

RABU, 18 APRIL 2012

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Mengucapkan Selamat Hari Jadi ke-9 Kabupaten Mamuju Utara (18 April 2003 - 18 April 2012)

H. Anwar Adnan Saleh

Ir. H. Aladin S. Mengga

Drs. H. Ismail Zainuddin, M.Pd

Gubernur

Wakil Gubernur

Sekretaris Provinsi

PT. Aphasko Utama Jaya Mengucapkan Selamat Hari Jadi Ke-9 Kabupaten Mamuju Utara (18 April 2003 -18 April 2012)

Herianto Tanta Direktur PT. Aphasko Utama Jaya

10 Kesehatan Pola Hidup Tak Sehat Picu Pengentalan Darah WARGA perkotaan harus lebih peduli terhadap kesehatannya. Dari pola hidup tak sehat dapat menyebabkan pengentalan darah. Nah, ini bisa menyebabkan beberapa penyakit. Menurut Frederik S. Waworuntu, MSc.HH, pakar kesehatan holistik, salah satu peran penting darah adalah memberikan oksigen dalam tubuh dan menghantarkannya ke otak, selain memberikan nutrisi dan gizi di dalam tubuh. "Kalau darah mengental, mobilitas darah pun akan menjadi pelan. Bahkan nutrisi, gizi dan oksigen pun tidak sampai ke sel dan jaringan. Hal inilah yang

menyebabkan timbulnya berbagai penyakit seperti stroke dan jantung," kata Frederik dalam seminar bertajuk Darah Kental Berakibat Fatal di kantor pusat Smartlife, Central Park Jakarta, Jumat (13/4). Untuk mencegah dan mengatasi darah mengental, harus diperhatikan asupan makanan dan gizi yang masuk ke dalam tubuh serta menerapkan pola hidup sehat. Selain mengkonsumsi air dengan jumlah cukup yaitu sekitar delapan gelas satu hari, lanjut Frederik, ditambah dengan menghonsumsi nutrisi yang terbuat dari alga seperti Cryptomonadales bias menjadi

pilihan. Apalagi, lanjut dia, Cryptomonadales merupakan makanan paling sempurna di abad 21, dan mengandung hamper semua zatzat makanan yang diperlukan tubuh manusia. Seperti diungkapkan Willy Taruna, Network Director Smartlife, cryptomonadales banyak mengandung vitamin, mineral, trace element dan beragam nutrisi mikro yang tidak dikandung oleh jenis chlorella lain. "Dengan mengkonsumsi Cryptomonadales secara teratur akan membuat konsumen semakin merasa lebih sehat," pungkasnya. (jpnn)

RADAR SULBAR

Rabu, 18 April 2012

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE Mengucapkan Selamat Hari Jadi Mamuju Utara ke-9 ( 18 April 2003- 18 April 2012)

H. Kalma Katta, S.Sos.,MM Bupati

Drs. Fahmi Massiara, MH Wakil Bupati

Syamsiar Muchtar Mahmud, SH.,MM Sekretaris Kabupaten

Rubrik ini Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Puskesmas PROVINSI Sulawesi Barat sebagai provinsi termuda mendapat apresiasi dari Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat (BTKM) Kementrian Kesehatan RI, karena dianggap provinsi yang memiliki komitmen untuk mewujudkan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer di sarana pelayanan puskesmas. Hal tersebur disampaikan oleh Kepala BKTM pada kegiatan Sosialisasi dan Advokasi BKTM Lintas Program dan Lintas Sektor pada 16 Provinsi Wilayah Timur. Kadis Kesehatan mendapat kesempatan untuk menyampaikan Upaya Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer di Provinsi Sulawesi Barat, didepan 16 Provinsi Wilayah Timur.

Latar belakang pengembangan kesehatan tradisional di puskesmas yakni : metode pengobatan yang kita kenal bukan hanya pengobatan medis kedokteran tetapi ada juga metode pengobatan tradisional yang cukup mendapat perhatian besar dari masyarakat. Pengobatan tradisional atau lebih popular disebut pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer mulai dikenal luas masyarakat sejak jaman dahulu dan merupakan warisan leluhir sehingga tidak asing lagi dan diterima dengan mudah bagi masyarakat. untuk mengakomodir kecendrungan masyarakat yang mulai kembali memilih metode pengobatan tradisional sebagai bentuk pendampingan pengobatan

H. ABDULLAH KEMMA, SE.,M.Si Kepala Perwakilan BkkbN Sulbar

medis modern, perlu upaya eliminasi kemungkinan munculnya dampak efek pengobatan yang tidak diinginkan dengan menyelenggarakan metode pengobatan tradisional yang tersandarisasi melalui peningkatan kapasitas SDM dibidang masing-masing. Upaya ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang bermutu, dan hal ini sesuai dengan amanah UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 48 menyebutkan bahwa Pelayanan Kesehatan Tradisional merupakan bagian dari penyelenggaraan upaya kesehatan, yang menunjukkan trend penggunaan yang kian meningkat dan dapat diterapkan di tingkat puskesmas. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar untuk

Oleh: dr. H. Achmad Azis, M.Kes mengimplementasikan amanat UU No. 39 Tahun 2009 tersebut yakni : menetapkan binaan pembentukan Kabupaten dan Rumahsakit pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer di Minimal 2 Puskemas di wilayah Kabupaten Mamuju, yakni PKM Binanga dan PKM Rangas sebagai PKM Binaan Yankestradkom, dan Kabupaten Majene, yakni PKM Banggae I dan Banggae II, serta RSUD Polewali Mandar sebagai RSUD binaan Yankestradkom. Pada tahun 2011 telah diadakan Sosialisasi Yankestradkom Tingkat Provinsi Sulawesi Barat pada semua stakeholder terkait, Melalukan pendataan pengobat tradisional di Tiga Kabupaten Binaan yakni: di Kab.

Mamuju, Kab. Majene dan Kab. Polman, Pelatihan dokter untuk pelayanan kesehatan Herbal yang diikuti oleh satu orang dokter di PKM Banggae I yang dilaksanakan oleh BKTM Makassar. Dan sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut pada tahun 2012 dilakukan upaya merealisasikan pembentukan Poliklinik Yankestradkom, diminimal 2 PKM Binaan di Kabupaten Mamuju dan Majene yang telah ditetapkan, Pelatihan Akupresur bagi Petugas Puskesmas, melakukan updating data, serta advokasi pada Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan dan pengadaan peralatan bagi terselenggaranya Yankestradkom di Puksemas melalui menu dan dana DAK Kabupaten/ Kota. (*)

Pendidikan 11

RADAR SULBAR Rabu, 18 April 2012

H.Agus Ambo Djiwa

H.Muhammad Saal

Bupati Matra

H. M. Natsir

H.Abdul Wahid

Wakil Bupati Matra

Sekretaris

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Matra

Iklan Layanan Ini Dipersembahkan Oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Matra

Kunci Jawaban UN Bahasa Inggris Beredar REPORTER : DIAN AFRIANTY EDITORT : AMRI MAKKARUBA POLEWALI -- Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada hari kedua di Polewali Mandar, Selasa 17 April kemarin diwarnai dengan beredarnya kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris. Kunci jawaban ini beredar di dua sekolah yakni SMK Bina Generasi dan SMAN 3 Polewali. Pantauan di lapangan, usai ujian bahasa Inggris berlangsung sejumlah kunci jawaban yang diduga menjadi contekan siswa. Kasi SMA/SMK Disdikpora Polewali Mandar, Hamka yang dikonfirmasi terkait hal tersebut, Selasa, 17 April menyampaikan distribusi soal di Polman dijamin tidak ada kebocoran karena dari awal distribusi mulai dari provinsi hingga ke sekolahsekolah dijaga tetap disertai dengan pengawasan pihak keamanan. "Kalau ada seperti itu kemungkinan ada pihak-pihak tertentu yang ingin menyesatkan siswa, atau memang ingin membisniskannya. Kalau memang terbukti ada sekolah

Gaji Guru di Majene Dipotong

yang membuat kunci jawaban dan membagikannya ke siswa akan diberikan sanksi," kata Hamka. Kepala Disdikpora Polewali Mandar, Arifuddin Toppo yang dikonfirmasi menyampaikan jika memang ada kunci jawaban yang beredar, dihimbau kepada siswa untuk mewaspadainya karena jangan sampai itu salah satu upaya untuk membuat siswa gagal dalam UN. Ia meminta siswa peserta UN tidak terpengaruh dengan adanya kunci jawaban tersebut karena diduga kunci jawaban itu adalah palsu. "Berbagai upaya dilakukan orang untuk menyesatkan siswa. Untuk itulah sedini mungkin pendidikan karakter kemandirian ditanamkan kepada siswa mulai dari PAUD. Sebab, jika sudah tertanam kemandirian siswa, apapun upaya yang dilakukan orang untuk menyesatkan tidak akan terpengaruh. Itulah sebabnya, sedini mungkin kemandirian kepada siswa harus ditanamkan," tandas Arifuddin Toppo. (*)

RADAR/AMRI MAKKARUBA

Jelang UN, SMPN 4 Majene Panggil Orangtua Siswa MAJENE -- Dalam rangka meningkatkan kelulusan siswa dalam ujian nasional (UN), SMPN 4 Majene melibatkan seluruh orang tua peserta UN. Sebanyak 72 orang tua siswa di undang rapat bersama melibatkan pihak sekolah, komite, dewan guru dan pengawas SMPN 4 Majene. Kepala Sekolah SMPN 4 Majene, Fatmawaty Fahmi mengatakan, rapat tersebut dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada para orang tua siswa bahwa kesuksesan pelaksanaan UN adalah tanggungjawab bersama antara stakeholder pendidik dan orang tua siswa. "Ahamdulillah kesadaran orang tua siswa di SMPN 4 semakin meningkat, dari 72 siswa yang ikut UN semua orang tua siswa hadir dalam pertemuan ini," ujar Fatmawaty.

Selain itu, kata Fatmawaty, dalam pertemuan itu para orang diminta memberikan spirit kepada anaknya terutama do'a sebelum dalam menghadapi UN ."Kami sengaja mengundang seluruh orang tua siswa untuk duduk bersama membicarakan persiapan apa yang harus dilakukan sebelum anak melaksanaan UN. Itu kita lakukan agar orang tua semakin memiliki tanggunjawab bersama dalam pelaksanaan UN," ujarnya. Fatmawaty juga mengaku sebelum melaksanakan UN, Senin 23 April mendatang pihaknya akan mengadakan dzikir dan do'a bersama. "Tahun lalu tingkat kelulusan siswa SMPN 4 mencapai 82 persen lebih, mudah mudahan tahun ini bisa 100 persen," terangnya. (k3/mkb)

RADAR/SYAMSUDDIN

PARA orang tua siswa SMPN 4 Majene peserta Ujian Nasional (UN), diuandang oleh pihak sekolah, pertemuan ini membahas persiapan pihak sekolah dan orang tua menghadapi pelaksanaan Ujian Nasional.

PARLEMENTARIA

UN. Peserta ujian nasional (UN) di SMKN 1 Polewali sementara mengerjakan soal ujian, Selasa 17 April 2012.

MAJENE -- Sejumlah guru di Kabupaten Majene mempertanyakan kebijakan pemotongan kekurangan gaji sebesar Rp15.000 yang dilakukan pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Majene. Gaji yang dipotong adalah kekurangan gaji yang diterima para guru setelah adanya kebijakan menaikkan gaji 10 persen tahun 2012 yang di rapel Bulan Januari hingga Maret. "Kami ingin kejelasan dari Dinas Pendidikan kenapa ada pemotongan Rp15.000 menurut bendahara kecamatan kebijakan pemotongan ini dari Dinas Pendidikan," kata salah seorang guru yang enggan dipublikasikan. Terpisah bendahara gaji Dinas Pendidikan Majene, Rudi membenarkan adanya pemotongan kekurangan gaji Rp15.000. Tetapi pemotongan itu, jelas Rudi, tidak dilakukan secara sepihak, namun melalui persetujuan guru dan bendahara. "Yang dipotong cuma guru yang ikhlas, kalau tidak ikhlas kami tidak potong mereka tetap menerima secara utuh, ini sama sekali bukan bersifat paksaan," jelas Rudi. Kesepakan pemotongan ada, lantaran administrasi rapel pembayaran kekurangan gaji dikerjakan bukan dari pihak Disdik. "Kita minta bantuan orang lain karena kalau kita yang mengerjakan pasti belum bisa dibayarkan karena prosesnya lama. Selain itu pihaknya selalu didesak guru-guru untuk secepatnya membayar kekurangan. Makanya, kita tempuh jalan seperti ini tapi kalau ada dari mereka tidak bersedia tetap tidak masalah," ungkap Rudi. (k3/mkb)

Program BEC Direview POLEWALI -- Program basic education capacity (BEC) yang telah berjalan di Polewali Mandar sejak tahun 2010 direview. Selain program BEC di Polman, dua kabupaten lainnya yakni Majene dan Mamasa juga ikut direview yang dilaksanakan di Hotel Ratih Polewali, Selasa, 17 April. Dalam review program BEC dilakukan oleh tim yang terdiri dari perwakilan Bank Dunia, Kemenkeu, dan Kemendiknas. Salah satu tim review dari Dirjen Dikdas, Hutomo Kurniadi yang dikonfirmasi terkait hal tersebut menyampaikan, program BEC akan berakhir Oktober tahun ini. Untuk itulah dilakukan review melihat sejauhmana capaian yang telah dihasilkan sejak program berjalan. Ada beberapa hal yang direview seperti peningkatan kapasitas, transparansi dan akuntabilitas, manajemen tata kelola pemerintahan dan lainnya. "Dalam review tersebut ada beberapa indikator penilaian antara lain didalamnya kerecapaian APK APN, pemberitaan di media, peraturan yang telah diterbitkan oleh kabupaten setempat dukungan anggaran untuk keberlangsungan program BEC," kata Hutomo didampingi Kabid PLS Disdikpora Polman, Yohanis Piterson. Ia juga menyampaikan sebagai bagian dari kegiatan review BEC, tim akan turun ke sekolah-sekolah melihat sejauh mana transparansi sekolah khususnya dalam pengelolaan dana BOS seperti penggunaan RAPBS dan RAPS. "Kami juga akan melakukan wawancara dengan sekolah seperti apa

RADAR/DIAN AFRIANTY

BEC. Tim evaluasi BEC dari Bank Dunia, Kemenkeu dan Kemendiknas foto bersama dengan pengelola BEC Polman, Majene, dan Mamasa disela-sela review program BEC di Hotel Ratih Polewali, Selasa, 17 April 2012.

pengelolaan dana BOS setelah dikelola oleh provinsi atau langsung ke kabupaten apakah mengalami keterlambatan,"urai Hutomo. Terkait pelaksanaan BEC yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas, dari jumlah anggaran sebesar Rp2,5 M yang akan

diberikan untuk Polman, baru Rp1 M lebih yang kucur. "Yang akan diproses dalam waktu dekat untuk pemberian dana hibah tersebut sebesar Rp600 juta, dan sementara dalam proses melengkapi dokumen," kata Piter. (afr/mkb)

Rubrik Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar

RADAR/JHAMHUR ANJASMARA

SEJUMLAH anggota DPRD Polewali Mandar dari Komisi III ketika mengikuti musrenbang Kabupaten Polman di Gedung Gadis, belum lama ini.

RADAR/JHAMHUR ANJASMARA

ANGGOTA DPRD Polewali Mandar mengikuti sidang paripurna dewan saat pengesahan Ranperda BPBD.

Radar Majene

RADAR SULBAR Rabu, 18 April 2012

Gunakan Senpi Ancam Pengemudi

Polisi Lidik Pengadaan Genset RSUD Majene REPORTER : SYAMSUDDIN EDITOR : AMRI MAKKARUBA MAJENE -- Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Majene sedang melakukan penyelidikan proyek pengadaan genset Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene. Proyek pengadaan genset yang dianggarkan tahun 2008 ini diduga menyalahi prosedur. Pasalnya genset pembangkit listrik yang mengunakan bahan bakar minyak ini diduga barang bekas atau secend. Kepala Unit Tipikor Satreskrim Polres Majene, Aipda Basri, membenarkan penyelidikan kasus dugaan

korupsi pengadaan genset di RSUD Majene. Pihaknya, kata Basri saat ini sedang mengumpulkan berbagai informasi dan keterangan dari sejumlah staf RSUD Majene menyangkut pengadaan barang tersebut. â&#x20AC;&#x153;Kami sedang mengumpulkan sejumlah keterangan dari beberapa orang dari staf RSUD Majene yang berkaitan dengan pengadaan genset. Diantaranya yang kami mintai keterangan bendahara, PPK dan pelaksana proyek," jelas Basri, Selasa 17 April kemarin. Basri juga mengatakan, dari keterangan yang diperoleh proyek pen-

Sebuah Mobil Box Dirampok di Onang

gadaan barang tersebut diduga barang bekas yang anggarannya sebesar Rp80 juta. "Kami peroleh keterangan pengadaan genset tersebut dianggarkan sebesar Rp80 juta tahun anggaran 2008 lalu," beber Basri. Sementara terpisah, Kasat Reskrim Polres Majene, AKP Jubaedi, membenarkan adanya penyelidikan proyek pengadaan genset di RSUD Majene. "Untuk saat ini masih dalam penyelidikan unit Tipikor dan belum memasuki tahap penyidikan. Karena baru sebatas mengumpulkan data dan keterangan," tandas mantan Kaops Reskrim Polres Polman ini. (*)

MAJENE -- Pengendara kendaraan di Jalan Poros Majene Mamuju harus waspada jika melewati wilayah tersebut di malam hari. Pasalnya sebuah aksi perampokan terhadap mobil box di Dusun Belalang Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana, Jumat malam lalu. Kejadian tersebut diperkirakan pukul 01.30 Wita dini hari mengakibatkan uang dan benda berharga milik supir dan penumpang mobil box kabur dibawa perampok. Mobil box dari arah Polewali yang akan menuju Mamuju ini dihadang dan diancam oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan menggunakan senjata tajam (sajam) dan senjata api (senpi). Dalam peristiwa ini uang milik supir box sebesar Rp1 juta dirampas perampok. Kasat Reskrim Polres Majene, AKP Jubaedi membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan pelaku tindakan pencurian dengan kekerasan (Curas) diperkirakan berjumlah delapan orang

dan diduga menggunakan senpi. "Pelakukanya diperkirakan berjumlah delapan orang dalam aksinya itu, para pelaku berhasil merampas uang sebesar Rp1 juta dan dua tas pakaian milik pengemudi mobil box yang dibawa kabur oleh pelakunya menuju kearah bukit. Di TKP ditemukan barang bukti sebuah senter dan 1 buah selongsong peluru," terang Jubaedi, Selasa kemarin. Menurut Jubaedi, modus yang dilakukan para pelaku dengan cara memalang jalan menggunakan batu. "Dari keterangan korban, pada kejadian malam itu pas diujung jembatan darurat di Desa Onang korban dihadang dengan cara memalang kendaraan menggunakan batu. Selanjutnya dengan menggunakan parang pelaku memecahkan kaca mobil dan menodongkan senjata api kepada korban, kemudian pelaku mengambil barang berharga korban,"terang Jubaedi. Terkait kejadian tersebut, Jubaedi mengaku, pihak Polres

Rp30 Juta untuk Pengembangan Ikan Air Tawar

RADAR/JUNIARDI

WALAU rawan abrasi, warga tetap nekat membangun rumah di sepanjang bibir pantai, sehingga nyaris bibir pantai tidak terlihat lagi.

Pimpinan SKPD Diminta Tidak Keluar Daerah MAJENE -- Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Majene, Syamsiar Muchtar Mahmud, meminta kepada seluruh pimpinan SKPD agar mengurangi aktivitas mereka dalam melakukan perjalanan dinas keluar kabupaten. Karena dalam beberapa bulan terakhir, banyak kepala SKPD yang sering ke luar daerah. "Perjalanan dinas ke kebeberapa daerah tidak perlu dilakukan sesering mungkin, Sebab pada dasarnya seor-

ang pimpinan seharusnya menberdayakan seluruh kepala bidang sesuai dengan tufoksinya masing-masing," tegas Syamsiar. Dikatakan, pimpinan SKPD harusnya fokus dengan berbagai macam pekerjaan yang ada dilingkup instansi masing-masing, sebab seorang pimpinan SKPD lebih di butuhkan keberadaannya ditengah-tengah bawahannya, khususnya saat melakukan berbagai macam tugas pokok mereka.

Menurutnya, kepala bidang yang ada harus diberdayakan dan menjalankan tufoksinya sesuai dengan kebutuhan jangka menengah serta jangka panjang pada setiap instansi. "Kami berharap kepala dinas diwakili saja saat keluar kota, sebab akan lebih baik bila yang berangkat adalah seorang bawahan yang memerlukan pengalaman pengetahuan baru dibidang yang digelutinya," tandasnya. (mg4/mkb)

Bahas Sejumlah Masalah, Kalma Kumpulkan SKPD MAJENE -- Pasca kepulangan dari pelatihan orientasi kepemimpinan bupati terpilih di Jakarta, Bupati Majene, Kalma Katta langsung mengadakan rapat monitoring, Senin 16 April lalu. Kalma mengumpulkan sejumlah kepala SKPD untuk membahas sejumlah persoalan yang harus diselesaikan. "Dalam beberapa pekan terakhir terdapat beberapa persoalan yang perlu diselesaikan, khususnya maslah pengumuman lolos berkas K1 yang banyak menuai protes dari beberapa pihak,

EKSEKUTIF

soal pelayanan rumah sakit, serta kisruh antara salah seorang kepala desa dengan pihak PDAM yang hingga kini masih terus berlanjut," tutur Kalma Katta, saat memimpin rapat dengan para kepala SKPD yang didampingi oleh Wakil Bupati, Fahmi Massiara dan Sekkab Majene, Syamsiar Muchtar. Dikatakan, beberapa hal lain yang perlu ditindak lanjuti dengan segera adalah peningkatan koordinasi oleh DKP Majene dengan DKP Sulbar, khususnya mengenai penyediaan la-

han bagi pembangunan Pelabuhan Nusantara di Kecamatan Sendana. Selain itu, Bupati Kalma juga menginstruksikan kepada Kepala Disperkimber, Effendy Gasong, untuk segera melakukan pembebasan lahan bagi pembangunan perumahan. Ia juga meminta kepada pihak RSUD Majene untuk mencatat semua kebutuhan yang diperlukan, serta meminta melakukan analisis terhadap kebutuhan perawat yang dibutuhkan hingga saat ini. (mg4/mkb)

MAJENE -- Pemerintah Kabupaten Majene melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) telah menganggarkan dana sebesar Rp30 juta bagi pengembangan ikan air tawar di seluruh kecamatan di Majene. Sekertaris DKP Majene, Budi Sulistyo, Selasa 17 April, mengungkapkan dalam mengembangkan potensi pengembangan ikan air tawar yang telah menjamur di seluruh kecamatan di Majene, maka pada tahun ini telah dialokasikan anggaran bagi pengembangannya. "Dari beberapa pemilik ikan air tawar yang ada, terdapat beberap tempat yang dinilai berhasil dalam pengembangannya, sehingga untuk meningkatkan usaha mereka dibutuhkan dana dalam menopang usaha mereka, khususnya bagi pengadaan bibit ikan air tawar," ungkap Budi. Dikatakan, hingga saat ini jumlah kolam pengembangan ikan air tawar sudah mencapai 94 kolam dan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Majene, bahkan menurut pengakuan dari beberapa orang pengembang ikan air tawar, mereka tidak sanggup untuk memenuhi permintaan pasar lokal, mengingat permintaan akan jenis ikan tersebut terlalu banyak. Bahkan bila memungkinkan di beberapa tempat pengembangan ikan air tawar akan dikembangkan menjadi wisata kuliner, sehingga terdapat beberapa sektor yang dapat ikut berkembang dengan hadirnya wisata kuliner yang dikolaborasikan dengan pengembangan ikan air tawar. Terdapat beberapa jenis ikan air tawar yang sementara ini sedang dikembangkan di seluruh kecamatan yang ada, seperti lele jumbo, ikan nila dan ikan emas. Bahkan beberapa diatara kolam ikan air tawar yang saat ini diujicobakan melalui DKP Provinsi Sulbar telah menunjukkan kemajuan. (mg4/mkb)

Majene sedang melakukan penyelidikan terhadap para pelaku dan akan melakukan pengejaran. "Dengan kejadian ini, kita menghimbau kepada masyarakat terutama yang melakukan perjalanan pada malam hari agar selalu waspada dan berhati-hati terutama yang membawa harta benda," tuturnya. Sementara itu keterangan anggota Satlantas Polres Majene yang bertugas di Pos Polisi Desa Onang, Bripka Nur Adi mengatakan, setelah mendapat laporan dari korban langsung mendatangi TKP dan berusaha mengejar para pelaku dibantu oleh warga. "Malam itu juga saya bersama puluhan warga di Desa Onang langsung melakukan pengejaran, bahkan pelakunya sempat menembakkan senjata api beberapa kali. Karena malam itu kondisinya gelap dan juga pelaku melarikan diri menuju bukit, sehingga saya bersama warga menghentikan pengejaran," tutur Nur Adi. (k3/mkb)

Dana PUAP Rp1,3 M Segera Disalurkan MAJENE -- Sebanyak 13 gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Kabupaten Majene tahun ini telah dinyatakan lolos verifikasi dan akan segera menerima dana Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP) senilai Rp 1,3 miliar. Setiap Gapoktan akan menerima dana PUAP Rp100 juta untuk digunakan mengembakan usaha pertaniannya. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Distanak Kabupaten Majene, Lies Hirawati Thahir, Selasa 17 April, mengungkapkan pada 2012 pemerintah pusat mengalokasikan anggaran PUAP untuk 13 Gapoktan yang tersebar di delapan kecamatan Kabupaten Majene. "Bantuan dana PUAP secara langsung akan masuk ke rekening masing-masing Gapoktan. Dalam program PUAP, Distanak hanya merupakan fasilitator dari program tersebut," ungkap Lies. Anggaran sebesar Rp100 juta tiap Gapoktan ini diharapkan petani yang tergabung dalam Gapoktan dapat mengembangkan jenis usaha pertanian yang telah mereka kelolah selama ini. Sehingga nantinya taraf perekonomian setiap anggotanya dapat lebih baik. "Kami berharap anggaran PUAP yang dialokasikan bagi para petani yang tergabung dalam salah satu Gapoktan, dapat terus meningkatkan produksi pertanian. Sehingga hasil pertanian tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka," lanjut Lies. Dijelaskan, sebelum pemerintah pusat melakukan transfer dana PUAP ke nomer rekening masing-masing Gapoktan yang telah dinyatakan lolos verifikasi. Terlebih dahulu semua Gapoktan harus melengkapi beberapa berkas persyaratan yang telah ditentukan. Menurutnya jumlah penerima Gapoktan pada tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, bahkan Kabupaten Mejene dinilai sebagai Kabupaten yang paling banyak menerima dana Gapoktan pada tahun ini. "Kita tentunya berharap kedepan jumlah penerima Gapoktan untuk Kabupaten Majene terus meningkat, sebab dana tersebut dinilai sangat membantu parak Gapoktan dalam mengembangkan usaha pertanian mereka," tandasnya. (mg4/mkb)

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Majene

RADARJUNIARDI

RADAR/JUNIARDI

BUPATI Majene Kalma Katta bersama Kepala Dinas Pendidikan Abd Hamid saat memantau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) hari kedua di SMKN 5 Majene selain ditempat ini bupati juga memantau beberapa SMA dan SMK lainnya di Majene.

KEPALA Bidang Pendidikan Dasar Disdik Majene Jamaluddin Lasinrang duduk bersama dengan Kepala Sekolah MAN Majene Muliadi usai memantau pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

Radar Mamasa 13

RADAR SULBAR Rabu, 18 April 2012

Kabupaten Mamasa

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mamasa yang Madani Dalam Ikatan Kondosapata Wai Sapalelean

Empat Strategi Pembangunan Kabupaten Mamasa 1. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik/goog governance. 2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui Pembangunan Berbasis Masyarakat (Gerbang Sismark). 3. Mendorong berkembangnya dunia usaha para pelaku ekonomi. 4. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan norma budaya dalam kehidupan masyarakat.

PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA Jalan Poros Mamasa-Polewali No. Mamasa Kode Pos 91362

PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI Nomor : 001/PPBJ/DAK-DISDIKPORA/M/IV/2012

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2012 akan melaksanakan Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi paket pekerjaan pengadaan barang sebagai berikut : 1. Paket Pekerjaan Pengadaan A. Nama Paket Pekerjaan Lingkup Pekerjaan Nilai Total HPS Sumber Pendanaan B. Nama Paket Pekerjaan Lingkup Pekerjaan Nilai Total HPS Sumber Pendanaan

: Pengadaan Peralatan Peraga Pendidikan SD/SDLB : Pengadaan Peralatan Pembelajaran Matematika, IPA, IPS, Bahasa, Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Dan Kesenian (129 sekolah) Kabupaten Mamasa. : Rp. 6.700.980.000,- (Enam Miliar Tujuh Ratus Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) : Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2012. : Pengadaan Peralatan Pendidikan SMP/SMPLB : Pengadaan Peralatana Pembelajaran IPA dan IPS (22 sekolah) Kabupaten Mamasa : Rp. 1.298.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) : Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2012.

2. Persyaratan Peserta Klasifikasi Perusahaan memiliki Sertifikasi Kompetensi dan Kualifikas Perusahaan Sub Bidang Pengadaan Pendidikan dan Memiliki NPWP dan nomor PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang berlaku. 3. Pelaksanaan Pengadaan Tempat dan Alamat

: Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab.Mamasa Jalan Poros Mamasa-Taupe No. Mamasa Kabupaten Mamasa Kode Pos 91362.

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan No

Kegiatan

Hari/Tanggal

Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan

Selasa, 17/04/2012 s/d Rabu, 25/04/2012

8.00 s/d 12.00 WITA

Waktu

Pemberian Penjelasan

Sabtu, 21 April 2012

9.00 s/d Selesai

Pemasukan Dokumen Penawaran

Senin, 23/04/2012 s/d Kamis, 26/04/2012

8.00 s/d 12.00 WITA

Pembukaan Dokumen Penawaran

Kamis, 26 April 2012

12.30 WITA s/d Selesai

Evaluasi Penawaran

Pengumuman Pemenang

Masa Sanggah

Penerbitan SPPBJ

Kamis, 26-04 s/d Sabtu, 28/04/2012

RADAR/ANDI SUMARYADI

UN. Siswa SMK Budibakti Kabupaten Mamasa sedang mengikuti UN, Selasa 17 2012.

Sekkab Mamasa Pantau UN REPORTER : ANDI SUMARYADI EDITOR : AMRI MAKKARUBA

Selasa, 1 Mei 2012 Rabu, 02/05/2012 s/d Jumat, 07/05/2012 Kamis, 10 Mei 2012

KET : Hari/Tanggal di atas adalah perkiraan (tentative) yang mungkin dapat berubah apabila terdapat perubahan akan ditetapkan dalam addendum. 5. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/ kepala cabang dan kartu pengenal. 6. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan. 7. Dokumen Pengdaan dapat diambil dalam bentuk cetakan. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Mamasa, 16 April 2012 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Ketua,

ASRI THOMAS, ST Nip. 19710924200701 1 014

Rubrik ini Dipersembahkan Oleh

Humas Pemkab Mamasa

MAMASA -- Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) hari kedua, Selasa 17 April kemarin dipantau sejumlah pejabat Kabupaten Mamasa. Sekkab Mamasa, Bendhard Buntutiboyong bersama unsur muspida seperti Kapolres Mamasa, AKBP I Made Sunarta, Kajari Mamasa, Fauzan, Perwira Penghubung Kodim 1402 Polman, Mayor Supryanto melakukan pemantauan UN disejumlah sekolah. Pemantauan ini juga didampingi Kadisdikpora Mamasa, Harnal Edison Tangnga serta Kabag Humas, Agustina Toding. Pelaksanaan ujian di Mamasa hari kedua belum ada kendala dan berjalan dengan lancar dan tertib. Sejumlah pemantau independen dan pengawas diturunkan dalam mengawasi pelaksanaan UN disejumlah sekolah di Mamasa. Sekkab Mamasa, Benhard Buntutiboyong, menyatakan pelaksanaan ujian tahun ini, semuanya berjalan dengan baik dan tertib. Hal

ini tercipta disebabkan adanya kerjasama dan koordinasi yang terjalin antar petugas, baik keamanan maupun pemerintah selaku fasilitator pelaksanaan UN, melalui Disdikpora dan sekolah penyelenggara. Menurut Benhard, pemantauan terpadu yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan UN. Semuanya harus bertanggungjawab dalam kesuksesan pelaksanaan UN. Bukan hanya guru, pemerintah tetapi seluruh stakholder berperan aktif dalam pengawasan dan mendukung terlaksanaanya UN dengan baik. Terkait keamanan soal, Kapolres Mamasa, AKBP I Made Sunarta, pihaknya telah mengamankan soal UN untuk menghindari kebocoran secara ketat. Pihaknya melakukan pengamanan pendistribusian soal termasuk lembar jawaban. "Kita harus sukseskan pelaksanaan UN di Mamasa termasuk menjaga kerahasiaan soal supaya tidak ada pihak yang membocorkannya," tandas Made. (*)

Rubrik ini Dipersembahkan Oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa

RADAR/ANDI SUMARYADI

Kapolres Mamasa AKBP I Made Sunarta, Kajari Mamasa, Fauzan didampiongi Perwira Penghubung Kodim 1402 Polman, Mayor Suprianto, saat memantau UN di salahsatu sekolah mamasa.

RADAR/ANDI SUMARYADI

WAKIL ketua DPRD Thomas, saat pimpin Rapat Interen Pansus.

RADAR/ANDI SUMARYADI

Sekkab Mamasa, Benhard Buntutiboyong bersama Kajari Mamasa Fauzan saat pantau UN di beberapa sekolah di Mamasa.

RADAR/ANDI SUMARYADI

STAF ahli DPRD saat Paripurna DPRD.

Radar Pasangkayu Sistem Manusia Alam Ruang Teknologi

RADAR SULBAR RABU, 18 April 2012

MAMUJU UTARA SMART

Pembenahan dan Penyempurnaan Sistem Penyelanggaraan Pemerintahan, Kebijakan dan Regulasi, Program dan Kegiatan, Infrastruktur Keuangan Daerah. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur, Masyarakat dan Private Sektor. Mengelola dan Memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan Arif, Adil, dan Bijak untuk Kemakmuran Rakyat dan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah. Konsisten Melakukan Penataan Ruang, dan Wilayah dengan Mengacu pada Kebijakan dan Regulasi Serta Berwawasan Lingkungan Menggembangakan dan Memanfaatkan Tekhnologi Tepat Guna yang Selaras dengan Perkembangan dan Kebutuhan

TMC Ikut Napak Tilas HUT PASANGKAYU — Memeringati HUT Mamuju Utara (Matra) ke IX, pemerintah dan elemen masyarakat menunjukkan ragam cara dalam mengapresiasinya. Seperti yang dilakukan Toyota Matra Comnunity (TMC) ikut berpartisipasi dalam napak tilas yang dibagi dalam dua rute, mulai dari Kecamatan Sarudu ke Pasangkayu dan dari Kecamatan Sarjo ke Pasangkayu, pada Senin 16 April. Ketua TMC Matra, Saifuddin Andi Baso, mengatakan, banyak alasan anggota komunitas ini untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan napak tilas, yang pertama kali diikuti ini. Dari 120 anggota yang tergabung di dalam club ini adalah masyarakat Matra. “Kita sebagai masyarakat harus selalu mengenang sejarah terbentuknya Kabupaten Matra. Pelaksanaan napak tilas masyarakat sengaja digelar setiap tahun untuk mengenang sejarah terbentuknya Kabupaten Matra sembilan tahun silam,” ujarnya. Kemudian, 90 kendaraan roda empat yang terdaftar dalam klub TMC mengikuti napak tilas dari Kecamatan Sarudu ke Pasangkayu, yang berjarak sekira 80 kilometer. Kemudian dengan mengikuti napak tilas ini, kata Saifuddin, TMC juga ingin diperkenalkan kepada masyarakat. Dikesempatan yang sama Sekertaris TMC Mamuju, Darwis P, menambahkan dibentuknya TMC di Matra ini agar dapat bekerjasama dengan baik pihak pemerintah daerah dalam sisi sosialnya. “Semua program kerja TMC kami sinkronkan dengan kegiatan-kegiatan sosial yang telah dicanangkan pemerintah daerah, yakni program Gema d’SMart,” ujarnya. (ndi/ham)

H. MUHAMMAD SAAL WAKIL BUPATI

H. AGUS AMBO DJIWA BUPATI HM. NATSIR. MM SEKKAB

Pameran Pembangunan Rangkaian HUT Matra ke-IX REPORTER: SYAMSUDDIN HB | EDITOR: MUHAMMAD ILHAM

RADAR/SYAMSUDDIN HB

TINJAU PAMERAN. Bupati Matra H Agus Ambo Djiwa bersama Wakil Bupati Matra HM Saal, dan Sekkab Matra HM Natsir, meninjau stand pameran pembangunan di halaman Kantor Bupati Matra, Senin 16 April 2012.

RADAR/SYAMSUDDIN HB

BERFOSE. Ketua DPRD Matra Yaumil RM dan Ketua TMC Matra Saifuddin Andi Baso berfose bersama anggota TMC Matra sesaat sebelum mengikuti napak tilas di Rujab Bupati Matra.

POTRET PASANGKAYU

PASANGKAYU — Memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Mamuju Utara (Matra) ke IX, selain pelaksanaan napak tilas dan pawai obor, juga digelar pameran pembangunan di halaman Kantor Bupati Matra. Event yang diiukuti semua SKPD dan lembaga swasta seperti perbankan ini, berlangsung sepekan mulai dari 16 April. Semua potensi dan prestasi pembangunan akan dipamer-

kan. Tujuannya, masyarakat ataupun pengunjung pameran dari luar daerah dapat mengenal potensi Matra lebih dekat dan detil. Tema pada pameran pembangunan HUT Matra ke 9 ini, yakni ‘Dengan Semangat Hari Jadi Matra ke-IX, Mari Bekerja dan Membangundalam Kebhinekaan Menuju Cita Matra Smart’, Mamuju Utara Sehati Kita’. Bupati Matra H Agus Ambo Djiwa, mengatakan tema tersebut tidak sekedar men-

Rubrik Khusus Humas Pemkab Mamuju Utara

BERGANDENGAN. Bupati Matra H Agus Ambo Djiwa, wakil Bupati Matra HM Saal, Pimpinan DPRD Matra dan Muspida Matra serta Sekda Matra bergandengan tangan saat di atas panggung acara pameran pembangunan, senin 16 April 2012.

jadi deretan kata yang dipajang begitu saja. Tapi itu mengamanatkan kepada semua pihak untuk memamfaatkan momentum ini agar senantiasa semangat bekerja, berkarya, dan membangun daerah menuju arah yang lebih baik. Selain itu, kata Agus, program Matra Smart harus diimplemntasikan untuk mewujudkan harapan semua masyarakat. “Momentum hari jadi ini kita mamfaatkan untuk semangat bekerja dan

berkarya menyatukan berbagai perbedaan untuk bersama membangun Matra yang lebih baik,” jelasnya. Agus juga menyampaikan, sejarah singkat perjuangan masyarakat Matra melalui KAPKP yang penuh dengan berbagai tantangan dan hambatan, patut diresapi bersama. Semua itu dapat terwujud ke arah yang lebih baik seperti yang di harapkan, karena adanya kebersamaan untuk menyatukan visi dan misiperjuangan menjadikan daer-

LEGISLATIF MATRA

ah ini sebagai kabupaten terdepan di Sulbar. “Sekali layar terkembang pantang surut ke pantai,” pungkas Agus. Bupati Matra juga meninjau stand pameran yang ada di halaman kantor Bupati Matra. Hadir pada kegiatan ini, Wakil Bupati Matra HM Saal, Unsur pimpinan DPRD Matra, unsur Muspida Matra dan para pejabat eselon II dan III lingkup Pemkab Matra. (**)

Rubrik Khusus DPRD Kabupaten Mamuju Utara

TINJAU. Wakil ketua DPRD Matra Uksin Djamaluddin SH dan Dahrin didampingi Kepala Sekolah SMK Negeri I Pasangkayu meninjau pelaksanaan Ujian Nasional, Selasa 17 April 2012.

RADAR/SYAMSUDDIN HB

TINJAU. Bupati Matra H Agus Ambo Djiwa saat meninjau stand pameran pembangunan Dinas Kesehatan Matra, senin 16 April 2012.

BINCANG. Ketua DPRD Matra H Yaumil RM, Ahdar Dg Pagiling dan Apida Carlos saat berbincang di ruang kerja ketua DPRD Matra, Selasa 17 April 2012.

Ragam Info 15

RADAR SULBAR RABU, 18 April 2012

Pemkab Siapkan Rp 28 M untuk Jalan MAMUJU — Sebagian besar kondisi jalan di Kabupaten Mamuju sangat diresahkan masyarakat. Bahkan, jalan dalam kota Mamuju juga terlihat masih banyak yang rusak. Keluhan parahnya kondisi jalan tersebut telah mendapat perhatian pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari dana yang dikucurkan melalui APBD Mamuju tahun 2012 untuk pembangunan jalan mencapai Rp 28 miliar. Besarnya pagu pembangunan jalan tersebut tersebar di 15 kecamatan di Mamuju, den-

REPORTER: M.SHOLIHIN | EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL gan paket kerja terbagi menjadi 9 paket. Rinciannya berdasarkan paket kerja antara lain, paket pertama yaitu Kecamatan Tapalang dan Tapalang Barat, paket kedua Kecamatan Mamuju dan Simboro, paket ketiga Mamuju dan Simboro. Sementara paket yang keempat hanya khusus untuk Kecamatan Kalukku, paket kelima Kecamatan Papalang dan Sampaga, paket keenam Kecamatan Pangale dan Tommo, paket

ketujuh Kecamatan BudongBudong, paket kedelapan Topoyo dan Tobadak serta paket terakhir yaitu di Kecamatan Karossa. Akumulasi panjang jalan yang akan dikerja dari dana yang dianggarkan dari APBD tahun ini adalah 40 kilometer. Dengan rincian panjang jalan per paket yaitu 15 kilometer untuk paket pertama dengan pagu anggaran Rp 1,1 miliar, paket kedua 19 kilometer den-

gan pagu Rp 16 miliar. Sedangkan untuk paket kerja ketiga, panjang jalan mencapai 6 kilometer dengan anggaran Rp 1,3 miliar, paket keempat panjang jalan 17 kilometer dengan dana Rp 2,6 miliar. Selanjutnya paket kelima panjang jalannya 7 kilometer dengan anggaran Rp 1,1 miliar, paket keenam sepanjang 6 kilometer dengan anggaran Rp 1,6 miliar, paket ketujuh 5 kilometer dengan ang-

Kebersihan RSUD Harus Ditingkatkan

garan Rp 875 juta, paket kedelapan 9 kilometer dengan anggaran Rp 14 miliar dan paket terakhir 10 kilometer dengan anggaran Rp 1,8 miliar. Kepala seksi Jalan, Awaluddin Latief, mengatakan saat ini proses pengerjaan jalan masih ditangani pihak konsultan. Untuk sementara pihak konsultan masih melakukan survei lapangan. “Jika ada hasil dari survei tersebut, kami akan langsung melimpahkan kepada pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melakukan proses tendernya,” sebut Latief. (*)

MAMUJU — Bupati Mamuju Suhardi Duka menilai, tingkat kebersihan di RSUD Mamuju masih sangat rendah. Olehnya, pengelola rumah sakit harus meningkatkan kebersihan untuk memberikan kenyamanan bagi pasien. Pada inspeksi yang dilakukan di RSUD Mamuju akhir pekan lalu, Suhardi menyatakan kecewa dengan pemeliharaan kebersihan di fasilitas publik tersebut. Salah satu faktor yang membuat rumah sakit terlihat semrawut dan jorok adalah jumlah penjaga pasien masih terlalu banyak. Solusinya, manajemen RSUD Mamuju diminta membuat aturan membatasi jumlah penjaga pasien. “Tentu ini menjadi masalah utama yang harus segera dibenahi pihak rumah sakit dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pihak RSUD harus segera melakukan pembenahan dan perubahan terkait masalah ini,” kata SDK. Penjaga pasien harus dibatasi. Jika perlu, manajemen hanya mengizinkan paling banyak dua orang keluarga penjaga pasien. Sebagaimana yang disampaikan perawat RSUD Mamuju, selama ini pasien dijaga banyak keluarga sampai mandi dan mencuci di ruang perawatan pasien. Hal itu mengganggu pasien lain serta menimbulkan sampah di mana-mana. Suhardi mengatakan, rumah sakit adalah simbol pelayanan kesehatan di Mamuju sehingga kebersihan rumah sakit harus dijaga karena dengan begitu akan tercermin pelayanan maksimal kepada masyarakat. “Saya berharap pihak rumah sakit segera melakukan pembenahan khusus masalah pelayanan kesehatan serta kebersihan rumah sakit sehingga tidak ada lagi keluhan terkait masalah ini,” sebutnya. (mg1/dir)

Serangan Hama, Produksi Kakao Turun 70 Persen

MULUS. Sebagian ruas jalan dalam Kota Mamuju tampak mulus.

Distamben Kekurangan Pegawai Ahli MAMUJU — Dalam pelaksanaan kegiatan bidang pertambangan, Pemkab Mamuju merasa masih sangat kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya dari sarjana-sarjana kelistrikan, industri dan geologi. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan yang berkaitan bidang kelistrikan dan pertambangan sedikit lamban. Hal ini diakui Kepala Dinas

Pertambangan dan Energi (Distamben) Mamuju, Jalaluddin Duka, di hadapan Bupati Mamuju beberapa waktu lalu. Menurut Jaluddin, ke depan tugas Distamben semakin berat dan membutuhkan tenaga ahli dari sarjana kelistrikan maupun geologi. “Distamben masih sangat kurang SDM pegawai khususnya sarjana kelistrikan dan geologi. Sementara, dengan

potensi yang dimiliki Mamuju, tentu kita sangat membutuhkan pegawai dari sarjana tersebut,” tutur Jalaluddin. Saat ini pegawai dari bidang tersebut hanya satu orang. Kondisi ini sangat minim dan tidak dapat menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Distamben. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Mamuju, H Suhar-

di Duka, meminta Distamben segera memasukkan usulan kebutuhan pegawai ahli sebagaimana yang dibutuhkan. Suhardi mengaku bahwa ke depan instansi Distamben akan menjadi dinas primadona yang diharapkan mampu memberi kontribusi bagi daerah. “Dengan potensi yang dimiliki Mamuju, Distamben sebagai instansi yang bergerak di bidang pertam-

bangan diharapkan mampu bekerja maksimal untuk pembangunan Mamuju di masa akan datang,” ujarnya. Suhardi mengaku memahami kendala pada Ditamben. “Untuk itu, saya harap Distamben segera menyusun kebutuhan pegawai agar dapat diusulkan dalam pelaksanaan penerimaan CPNS yang akan datang,” tutur Suhardi. (mg1/dir)

MAMUJU — Sejumlah petani Kakao di Tapalang Mamuju hingga kini masih mengeluhkan serangan hama yang berdampak pada turunnya produktifitas buah kakao. Serangan hama membuat jumlah produksinya menurun hingga 70 persen. Salah seorang petani Tapalang, Muhammad Jafar, mengatakan luas lahan kakao miliknya mencapai sekira dua hektar. Produksi dalam satu kali panen hanya mencapai 30 kilogram padahal sebelumnya bisa mencapai hingga dua ton. “Minimnya produksi itu sudah tiga tahun terjadi, dan hingga kini justru terus berkurang,” kata Muh Jafar kepada Radar Sulbar, Selasa, 17 April. Menurunya produksi kakao terjadi akibat serangan hama PBK dan VSD. Serangan tersebut menimbulkan tanaman kakao mati secara perlahan-lahan karena daunnya rontok. Menurut Abbas, serangan hama tersebut bisa teratasi jika memiliki biaya untuk pemeliharaan seperti pemberian pupuk, dan penyemprotan hama atau pun buah. Namun karena biaya petani sedikit, maka mengatasi itu sulit dilakukan. “Peningkatan produksi bisa terjadi apabila dipelihara, tapi karena biaya tidak mendukung, kami hanya memanfaatkan bantuan dari pemerintah. Itupun bantuannya hanya mencukupi berapa pohon saja.” tuturnya. Abbas mengatakan, sejak dua tahun terakhir mereka tidak pernah lagi mendapatkan bantuan seperti pupuk dan obat. Padahal mereka sangat membutuhkan dengan kondisi yang dialami selama ini dengan serangan hama. “Bantuan yang didapat tidak mencukupi. Bantuan pupuk tiga zak dan obat hanya tiga botol, sedangkan untuk luas sekira dua hektar minimal jumlah pupuk digunakan harus lima zak. Bantuan itupun hanya satu kali pemupukan, yang seharusnya pemupukan tiga kali,” ujarnya. (rp2/dir)

>>>>>> HUBUNGI BAGIAN PERIKLANAN: MAWARNI SUMARGOLANG, 0426-22138 Hp: 081241843180

HOT LINE:

E-mail: radarsulbar01@gmail.com

Online: radar-sulbar.com IKLAN BARIS RADAR SULBAR

MAMUJU -- JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50,TLP. 0426 -22138. MAJENE -- JL. JEND SUDIRMAN NO. 167,TLP. 0422-21157. POLMAN -- JL. MR.MUH.YAMIN NO. 76,TLP. 0428-23203.

Serbaneka AQUA TECHNO MAKASSAR Spesialis Pemasangan Depot Air Minum Isi Ulang / Air Minum Dalam Kemasan Harga Mulai dari 18 Jt 55 Jt. Bonus Galon Hub : (0411) 2345878 / 085345844199

Serbaneka HOREEEEEEEE....... Harga Discount. Belanja Bahan Bangunan, Alat Listrik Dll. Dapatkan Discount 10% dengan minimal belanja Rp 300.000 (selama Bulan April) Hanya di TOKO SINAR REJEKI. Alamat Jl. St. Hasanuddin No. 119 (samping toko Ganda Dewata) Mamuju Bawa Guntingan Potongan kertas iklan ini.

Serbaneka NUSANTARA TEHNIK Jl. Andi Makasau Melayani : Las Panggil, Terali, Kanupi, Pintu Ruko Balkon disesuaikan Model Rumah Hub : YUSMAN (HP 081342086507 - 085340617777)

Dijual Rumah DIJUAL Rumah di Bukit Asri Lestari Type 90/117. No A2 No. 4 & 6 Lengkap Sumur Bor, Mesin Air, Tandon Air, Teralis Besi (Pintu & Jendela) Listrik 1300 Watt, Gudang bebas banjir, bebas polusi, SHM Sertifikat. Dekat kantor Bupati Mamuju & Pasar Baru, Harga 460 Jt (Nego). Tanpa Perantara Hub : Hidayat 085 255 902 634

Dijual Pupuk Organox dan hormax menyuburkan tanah & dapat mengatasi / mengendalikan berbagai penyakit disebabkan Bakteri & virus, Testimoni Petani sukses, Baca Tabloid Sinar Tani Hub : 081 355 559 396

Dijual Rumah DIJUAL Rumah : Luas 325 M2 di Jl. H.A. Endeng No.1 Tanah : 610 M2 di Jl. Muh. Husni Thamrin Hub : Hp 081 355 399 133 Alamat: Jl. Urip Sumoharjo No. 51 Mamuju

Dijual Tanah Dijual 1 Paket Terdiri dari : Lokasi Empang (4 Hektar), 1 Unit Rumah Empang, 1 Unit Rumah di Jalan Poros ke Bandara Tampa Padang, Kampung Baru Desa Babanga Kab. Mamuju Hub : Hp. 081 355 223 222/081 246 243 416/085 327 772 822

Dijual Tanah DIJUAL TANAH UKURAN 2.400 M² LOKASI ±500 M DARI PERSIMANGAN LIMA. ARAH KE KALI MAMUJU (DEPAN INSTALASI 1 PDAM) TANPA PERANTARA. HUB : 081354683755

Serbaneka TOKO HARAPAN JAYA Grosir Pakaian Jadi, Alamat: Ruko Blok A. No. 16 Pasar Baru Mamuju-Sulbar, HP. 081 210 174 222

Dijual Tanah DIJUAL Tanah Uk. 9 X 27 m Sertifikat Lokasi di Sese (Sampimg SD Sese) Harga 25 Juta Nego, Hp. 0811440435

Peluang Bisnis MAU Penghasilan Rp 1 jt - 2 jt/ bulan Dirumah Buka Usaha Rental Game. Jual PS2/PS3 Hardisk Baru/ Bekas, Komputer, Laptop, Hrg Murah Beli 2 Unit PS Gratis HP Cross U / 2 orang. Minat Bos. Hub. MR.14 Com Hp.085 214 011 193 / 087 842 276 439

Dijual Tanah DIJUAL TANAH Dengan Ukuran 30x60 = 1800 M2, Terletak di Jl. Poros Kalukku- Tasiuk. Desa Salulayo HUB : 081355212555/082189917971

Dijual Ruko DIJUAL Ruko 1 Lantai, Luas 6 x 13 lengkap dengan Usaha (ATK Swalayan) di Jl. Diponegoro (Depan Alya Nayab ATK Mart) Hub: 081241457790 - 082191504944

Dijual Tanah JUAL TANAH. + Ukuran 4,4 Hektar Di Jalan Baru (Jalur Dua) Hub; 08124252975

Dijual Mobil DIJUAL Mobil Toyota Yaris Tipe S Over Cicilan Berminat Hub : 081244820810

Dijual Tanah DIJUAL Rumah/Lokasi di Batupannu ukuran 7 X 13 m dengan harga 70 juta, bersertifikat tanpa perantara Hub : 085 342 900 751

Serbaneka HEBOH..... HONDA BEAT, Angsuran 571 Ribu. Potongan Angsuran 2x, Motor Baru. Stok Terbatas... Buruan s/d 20 April Hub : 082347169153

Serbaneka ALAT PERAGA DAK SD & SMP ready stok (100%) sesuai juknis 2010, rekanan yg menang tender / uji petik 085214141201 / 081519464055 - kdn.co.id

Serbaneka BENGKEL LAS Masagena Alamat Jl. Pababari Mamuju, Tlp 081 342 209 988 DIZI MEUBEL Alamat, Jl. Martadinata (samping Kantor BPS Mamuju) Tlp 081 342 209 988

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dengan luas 15x28 m2, terletak di depan SMK Pelayaran Mamuju Harga Murah Tanpa perantara. Hub : 085 398 062 912

Dijual Tanah DIJUAL Tanah Luas 11 X 12 M Jl. P. Endeng (Samping SPBU Simboro) Harga : 65 Juta Nego Hp : 0811440435

Pengumuman KAMI dari Toko Djaya sentausa Jl. A. makasau Mengumumkan Nama Rusdi/Sandi/Santoso mulai hari jumat Tanggal 9 Maret 2012 Bukan lagi pegawai Toko Djaya Sentausa, sehingga mulai saat ini segala tindakannya tidak berhubungan lagi dan diluar tanggung jawab Toko Djaya Sentausa.

Bisnis Independent KESEMPATAN Bisnis independent untuk usaha paruh waktu atau penuh waktu, berpotensi mendapatkan Rata-rata Rp 3.000.000 sampai Rp 8.000.000 perbulan. terbuka untuk umum, Ibu rumah tangga, Mahasiswa, Kayawan/wati. tidak dibutuhkan pengalaman. untuk Info lebih lanjut Hub : Bpk Jordan 081342129708 Ibu Rhina 081241313688

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dengan ukuran 10 x 45 = 450 m2 Terletak di Jalan Poros Kalukku Tasiuk Hub: 081355038844 - 082191606888

Dijual Rumah DIJUAL Rumah Tinggal Permanen beserta lokasi di Jl. Manunggal, Lr. IV, Polman (samping rumah kosan sekkab polman) L. 14 Meter x P. 24 Meter. Harga Rp. 250 juta bisa nego Hub: 085299924217

Dijual Rumah Jual Murah Rumah, BTN Cendrawasih, Polewali sudah renovasi, Harga Rp. 185 Jt Hub : 081 355 076 354

Berita Kehilangan TELAH tercecer 1 Buah Sertifikat Tanah : SHM No. 2225 / Kalukku SHT I No. 00280/HT/2008 Tgl.23/ 06/2008 A.n Hj. Nur. Bagi yang menemukan harap menghubungi Ibu Dewi, Alamat Jl. Pengayoman No Tlp. 0426 - 2716827 HP : 085 399 353 382

Serbaneka KUNJUNGI : Warkop Daeng Kita dengan beberapa jenis Menu : Kopi, Kopi Susu, Teh, Teh Susu, Aneka Macam Jus, Songkolo Begadang, Nasi Kuning, Aneka kue Khas Mamuju & Coto Makassar Paraikatte. Anda juga dapat mengakses internet karena tersedia Hotspot. Alamat Jl. Cik Ditiro. Depan Penjual Sepeda polygon.

Lowongan STAF NOTARIS - PPAT Membutuhkan staf dengan kualifikasi sbb : Wanita, maks. 25 thn, min. SLTA/ Sederajat, bisa komputer, memiliki kendaraan, berpenampilan menarik. Lamaran diantar/dikirim ke : Kantor Notaris PPAT Minta Jaya Ginting, SH, Mkn Komp. Ruko LTC Kav. 1 Jl. Jend Sudirman, Karema Selatan, Mamuju (depan Richest Sport Center)

Dijual Rumah DIJUAL Rumah di Jalan Cerbon Belakang Kantor Camat Wonomulyo. Ukuran 21x11 M. Hub : 081241501981

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dan Bangunan ukuran 9x20 di Rangas Mamuju. Kuran lebih 500 m dari Kantor Gubernur Sulbar. Harga Rp. 150 Jt, tanpa perantara. HUB: 085398239889

Lowongan DIBUTUHKAN Driver, Syarat : Pendidikan Min. SMA/Sederajat, Memiliki Sim B1 Lamaran di antar langsung ke PT. Cakra Guna Karya Nusa Alamat: Jl. Tuna No. 50/52 (samping pabrik es) Mamuju

Lowongan JOIN WITH NSS, dealer resmi Honda, Marketing eksekutif, gaji s/d 5 jt + jenjang karir. Bawa langsung lamaran ke alamat : Jl. KS. Tubun No. 36 Hub: Andrea 08121063279

Dijual / Dikontrakkan Tanah DIJUAL tanah kosong, luas 1004 m2 Jl. Bau Massepe depan Gereja Katolik. Dikontrakkan tanah, luas 11x40 m Jl. Tuna samping somel kayu Maspul. Hub 085322255554 - 085394702774

Lowongan LOWONGAN Kerja untuk Cabang baru di Polman dibutuhkan Karyawan/Ti. Syarat : FC. Ijasah terakhir min.SMU/Sederajat, FC.KTP dan Daftar Riwayat Hidup(CV.), PAS Foto 2l br U.3X4 wrna, tidak sedang kuliah dan kursus. I nformasi lebih lanjut hubungi: LEO PRIMA MANDIRI Jl.Budi Utomo No.05 Pekkabata HUB: CP. 0819 9862 2951 – 0853 9957 5282 Antar Berkas Secepatnya (Posisi Terbatas).

Dijual Rumah DIJUAL Rumah di Jl. Kapten Jumhana No. 22 Wonomulyo Polman Sebelah Kanan Lapangan Gaswon (Depan Pasar Wonomulyo) Hubungi : 085 299 128 480 081 342 209 988 085 236 277 002

Lowongan Dibutuhkan 1 org perempuan, bisa potong rambut, berminat hub LILY SALON, Jl. A Depu Polman HP 085215957392

PRESI

RADAR SULBAR RABU, 18 APRIL 2012

Ekspresikan Diri Raih Prestasimu

Aksi Tiga Pramuka Penegak SMA 1 Campalagian

Mereka Berjalan Puluhan Kilometer EDITOR: MUHAMMAD RIDWAN ALIMUDDIN IGA remaja berbadan tegap, berjalan melintas perbatasan Kecamatan Balanipa – Kecamatan Campalagian. Tangan kanan memegang tongkat. Terpasang simbol kemerdekaan di situ. Merah putih. Tak tampak rasa lelah walau posisi matahari persis di atas ubun-ubun. Walau mereka telah berjalan kaki puluhan kilometer, dari kota Polewali ke kota Majene lalu balik lagi ke Campalagian. Jaraknya mungkin sekitar 80 km. Ketangguhan tersendiri bagi remaja seusia mereka, yang masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Itu prestasi, di tengah carut-marutnya sikap remaja-remaja di negeri kita, khususnya di Sulawesi Barat. Ada yang balap-balapan di jalan, dan pernah ada kasus siswa putri baku jambak. “Kami berangkat dari Gedung Gabungan Dinas di Polewali pukul enam pagi, hari Minggu, 15 April lalu, dilepas oleh pembina-pembina kami, yaitu Andi Idham Jasin, S. Pi., MMA, Noor Irwandi Yusuf, Hj. Rizky Safi-

AHMAD SYARIF

SYAIFUL

trah, dan Misma Anas” ungkap Ahmad Syarif, siswa kelas 2 IPA 1 SMA Campalagian. Ditambahkan Syaiful dan Ikram, “Pada hari pertama, kami menginap di Campalagian. Esoknya melanjutkan jalan kaki ke Majene dan menginap di sana lagi. Dan sekarang, etape terakhir di hari ketiga, dari Majene ke Campalagian.” Dalam perjalanan, mereka tidak makan di warung, melainkan di rumah warga. Alasannya, “Oleh pembina, kami hanya diberia bekal Rp 5.000/hari. Itu tidak cukup untuk makan di warung, jadi menumpang di rumah warga untuk makan,” tutur Iqram, siswa kelas 2 IPS 1. Perjalanan yang mereka lakukan bertiga adalah salah satu syarat dalam SKU (Syarat Kecakapan Umum) untuk mencapai tingkat tertinggi Pramuka Penegak. Sebelumnya mereka telah Pramuka Bantara. “Saya baru satu setengah bulan sebagai Bantara, sedangkan Iqram dan Syaiful sudah satu setengah tahun. Sejak kelas satu mereka sudah Bantara,” menurut Ahmad Syarif yang diiyakan dua temannya. Dalam perjanalan, mereka tidak dibolehkan menggunakan kendaraan. Harus jalan kaki. Saat ditanya duka perjalanan, jawab Ikram yang merupakan bendahara di ambalannya, “Dukanya itu saat kaki kami lecet-lecet. Tapi itu tidak apa-apa. Kami tetap berjalan”. Bukan hanya berjalan kaki, di beberapa tempat mereka melakukan bakti sosial. Berdasar catatan tertulis yang mereka buat, mereka melakukan bakti sosial di Markas Kodim 721 di Polewali dan rumah warga di

Polewali dan Tandung (Tinambung). Selain mencatat tempat yang mereka singgahi, tempat dan kejadian penting yang mereka lalui/alami juga dicatat dalam kolom khusus. Mulai dari jam, arah, jarak tempuh, keterangan tambahan, dan simbol-simbol bangunan. “Yang berusaha melakukan mencapai syarat untuk menjadi Pramuka Laksana sebenarnya enam orang. Selain kami bertiga, juga ada tiga orang lain, yang putri. Tapi mereka tidak berjalan kaki, melainkan mengurusi rumah tangga selama tiga hari tiga malam di di café yang kami kelola, yaitu Café Choztra serta di sanggar kami. Teman-teman kami tersebut adalah Adilah Andriani (Ketua Ambalan), Armila Arisanti, dan Ety Kurnia Febrianti,” ungkap Ahmad Syarif yang menjabat sebagai sekretaris/kirani di ambalannya. Pramuka SMA 1 Campalagian sepertinya pramuka paling berprestasi di Sulawesi Barat. Buktinya, Tegak Prestasi yang rutin dilakukan harian Radar Sulbar juara umumnya selalu diraih SMA 1 Campalagian. Sehingga piala bergilir Gubernur Sulbar berhak tersimpan selamanya di SMA 1 Campalagian. Bukan hanya itu, pramukan SMA 1 Campalagian yang terbagi atas dua ambalan, Ambalan Ammana Majju dan Ambalan Andi Depu tersebut juga menorehkan catatan prestasi berupa Juara Favorit di Lomba Pramuka Penegak Seven’s Games se-Indonesia di Bekasi (Jawa Barat), Juara Harapan II dari 23 peserta se-Sulawesi Barat pada Lomba Abbulosibattang Scout Competi-

tion and Creativity di Malino (Gowa, Sulawesi Selatan) pada Maret 2012 lalu. Juli 2012 mendatang, Ambalan Ammana Majju dan Ambalan Andi Depu SMA 1 Campalagian kembali diundang untuk menghadiri Kemah Lomba Pramuka Penegak (KELOPAK) se-Sulawesi yang akan diadakan di Bantimurung, Maros, Sulawesi Selatan oleh Universitas Negeri Makassar. Selain aktif di even-even pramuka yang diadakan di tempat lain, pramuka kebanggan masyarakat Campalagian tersebut juga melaksanakan even tahunan tersendiri di sekolahnya. Yaitu Baden Powell Scouting Competition yang memperebutkan piala bergilir Bupati Polewali Mandar yang pesertanya pramukan Penggalan dan Penegak se-Sulawesi Barat. Syarif yang juga wakil ketua ambalan berpesan ke adik-adiknya, “Semoga bisa meningkatkan prestasi, dan memperbanyak proses sebagai seorang pramuka. Salah satunya seperti yang kami lakukan, melakukan perjalanan sebagai persyaratan sebagai Pramuka Penegak yang Laksana”. (*)

IQRAM

ADVETORIAL SUBBAG HUKMAS, INFOKA, KUB & UMUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA (KEMENAG) PROVINSI SULAWESI BARAT, PERINGATAN MAULID NABI BESAR MUHAMMAD S.A.W.

MAULID: Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad S.A.W. Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Barat dan PHBI Sulbar yang mengangkat tema, Kita Aktualisasikan Nilai-nilai Agama Untuk Membentuk Karakter dan Pribadi Pengawai Negeri Sipil yang Mulia, Selasa 17 April 2012.

SAMBUTAN: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Drs. H. Mukhlis Latif, M.Si. Menyampaikan sambutan.

PEMBINA PONDOK PESANTREN: Pembawa Hikmah Maulid, Ust. Al-Habib Ngulzam Khan, Pembina Pondok Pesantren Al-Khaerat Palu Provinsi Sulawesi Tengah.