Radar Sulbar

KAMIS 18 OKTOBER 2012 ECERAN: Rp. 3.000 LANGGANAN: Rp. 65.000 TELEPON: 0426-22138 HP: 085299200290

RADAR SULBAR Harian Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

Epaper RADAR SULBAR

Matangkan Rencana Pengesahan RUU Mateng

R KOLOM SENATO

Keadilan Buat Daerah PEKAN lalu DPD RI mengadakan seminar nasional CATATAN bertemakan “Dana Bagi Hasil (DBH) Yang Adil Bagi Daerah”. Hadir para pakar Otonomi Daerah dari sejumlah perguruan ternama di Indonesia serta beberapa kepala daerah sepAsri Anas erti gubernur dan bupati Anggota DPD/MPR RI dari berbagai provinsi di Indonesia. Dari seminar itu bisa dikatakan mayoritas dari para Kepala Daerah yang hadir mengkiritisi soal dana bagi hasil (DBH) yang tidak menciptakan keadilan bagi daerah masing-masing.

Kemendagri Gelar Konsinyering Panja dan Timus EDITOR: MUHAMMAD ILHAM IST

MAMUJU — Mematangkan upaya pengesahan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Dirjen Otda Kemendagri Djohermansyah Djohan menggelar konsinyering rapat pantia kerja (panja) dan tim perumus

(timus) RUU Mateng. Konsinyering merupakan upaya menggarap sebuah agenda secara intensif yang sifatnya mendesak dan harus segera selesai. Dalam surat yang disampaikan Djohermansyah

POTENSI PERKEBUNAN. Kelapa sawit, potensi perkebunan terbesar yang membentang di semua wilayah calon Kabupaten Mateng.

Baca HALAMAN 7

Baca HALAMAN 7

LAPORAN IST

Ahmad Baramabangi

SISTEM MODERN. Salah satu contoh sistem pertanian modern yang menopan sektor pangan di Belanda.

Ketua Kloter 29 Mamuju

Tiga Jamaah asal Mamuju Kena Musibah KOTA Mekah sudah padat. Hampir 1,5 juta jamaah haji dari seluruh dunia berdatangan di kota suci ini. Sehingga selain fokus melakukan ibadan, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, selalu mengingatkan para jamaah untuk tetap berhatihati saat bepergian.

Imbauan pemerintah Arab Saudi, rupanya sangat beralasan. Itu untuk menghindari adanya tindakan kriminalitas yang dialami para jamaah. Sebab Kota Mekkah saat ini lagi padat-padatnya. Orang datang dari berbagai penjuru. Dua malam lalu, tiga orang jamaah asal Mamuju kena musibah.

Baca HALAMAN 7

Kadistanak Sulbar Belajar Pertanian ke Belanda Anwar: Saya Tunggu Implementasinya MAMUJU — Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Sulbar Muhammad Abdu, belar konsep pengembangan dan peningkatan produksi pertanian di Belanda. AbMuhammad Abduh

Komisi II Minta Perbaikan Dokumen Balanipa JAKARTA — Komisi II DPR RI meminta KAPP Balanipa memperbaiki dokumen usulan pemekaran Kabupaten Balanipa.

Terdapat beberapa kekurangan yang masih harus dipenuhi oleh KAPP (Komite Aksi Perjuangan Pembentukan) Balanipa. Demikian hasil koordinasi antara KAPP dengan pihak komisi II di Senayan, Senin lalu.

“Komisi II minta hasil perbaikan dokumen yang sudah disempurnakan segera diserahkan ke komisi II,” jelas Ketua KAPP Balanipa, Mujirin M Yamin saat menghubungi Radar Sulbar, Rabu, 17 Oktober.

Kelengkapan dokumen itu, antara lain, peta persiapan kabupaten Balanipa dan risalah paripurna dari DPRD Baca HALAMAN 7

duh bertolak ke Belanda sejak Selasa 16 Oktober. Ia diajak oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

Baca HALAMAN 7

Anwar Adnan Saleh

Hanura Diminta Kawal Kebijakan Pemprov JAKARTA — Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Sulawesi Barat (Sulbar) dituntut proaktif mengawal kebijakan pemerintah provinsi Sulbar agar tetap pro rakyat.

Meski menjadi salah satu pengusung gubernur Sulbar saat ini, namun kader partai Hanura harus pandai-pandai menempatkan diri. Tidak serta merta harus sejalan dengan keinginan sang gubernur yang dinilai menyimpang. Utamanya menyangkut

kepentingan orang banyak.

“Kita meminta Hanura di DPRD Sulbar mengkritisi jalannya pemerintahan di Sulbar,” papar Wakil Ketua Umum DPP Hanura, Akbar Faisal di Jakarta, kemarin.

Ia bahkan mengimbau agar para politisi Hanura di DPRD se Sulbar lebih vokal menyuarakan hak-hak konstituennya. “Jangan percaya begitu saja kepada gubernur dan jajarannya,” ungkap anggota Komisi II DPR RI itu.

Di Sulbar sendiri, partai besutan Wiranto dan Subagyo AS itu cukup sukses dengan mendudukkan dua kadernya di DPRD Sulbar. Hanura juga memiliki wakil di DPRD kabupaten se Sulbar.

Akbar Faisal memang dikenal cukup vokal di kalangan Anggota DPR RI. Utamanya dalam rapat kerja komisi II yang banyak berhubungan dengan pemerintahan.

Baca HALAMAN 7

Belajar di Pulau Terdepan Nusantara, ke Pulau Aru SENIN, 15 Oktober, saya memulai penerbangan dari Makassar pukul 04:30 Wita.

Tiba di Ambon pukul 07:51. Di Ambon lebih dulu satu jam daripada Mandar dan Makassar.

Panitia bernama Tommy telah lama menunggu. Saya bersama peserta lain diarahkan ke Wisma BKKBN Maluku untuk istirahat.

Di sana sekitar dua jam.

Sudah ada Pak Hadrawi dari SMA 1 Polewali, yang duluan sehari berangkat daripada saya. ♦10 Juni 2004

LAPORAN FOTO: JUNAEDI

Peta Kepulauan Aru

website: www.radar-sulbar.com | email: radarsulbar01@gmail.com | facebook: portal radar sulbar

Sahabuddin Mahganna (Guru Seni Budaya SMA 1 Tinambung)

Kemudian kami melanjutkan ponerbangan menuju ke Kepulauan Aru. Sebelumnya transit di Bandara Langgur guna mengisi bahan bakar.

Penerbangan tadi memakan waktu 1 jam 25 menit dengan rata-rata ketinggian 1500 kaki dari permukaan laut. Kemudian melanjutkan penerbangan ke Dofu. Jaraknya lebih singkat, itu dibuktikan dengan penerbangan hanya makan waktu 25 menit dengan ketinggian pesawat 500 kaki. Begitu berkesan, saat tiba, kami dijemput tarian burung.

Baca HALAMAN 7 10 Juni 2012 ♦

2

PARIWARA

RADAR SULBAR

KAMIS 18 OKTOBER 2012

PANC A KAR YA PEMBANGUNAN SULA WESI BARA T PHASE II ANCA KARY SULAWESI BARAT SEBA G AI KEBIJ AKAN S TRA TEGI PEMBANGUNAN PR O VINSI SULA WESI BARA T 20 1 1 - 20 16 SEBAG KEBIJAKAN STRA TRATEGI PRO SULAWESI BARAT 201 201

1. Peningkatan Profesionalisme Aparatur ( personalcapatcy building) Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2. Peningkatan Kualitas dan Perluasan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Vital 3. Peningkatan Promosi dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Baik dalam Negeri maupun Luar Negeri 4. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 5. Pengembangan Pemerintahan yang Peduli Lingkungan H. Anwar Adnan Saleh Gubernur

H. Aladin S Mengga Wakil Gubernur

H. Anwar Adnan Saleh Gubernur Sulbar

H. Ismail Zainuddin Sekretaris

H. Aladin S. Mengga

H. Mujirin M. Yamin

Wakil Gubernur Sulbar

Kepala DISPENDA Prov. Sulbar

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SE PROVINSI SULAWESI BARAT Alamat Sekretariat : Jl. Patalundru No.17B(Depan Hotel Srikandi) Mamuju Telp/Fax. (0426) 325266

PERPANJANGAN JADWAL PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KABUPATEN SE-SULAWESI BARAT PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SE-PROVINSI SULAWESI BARAT Nomor : 02/TIMSEL-PANWASLU/SB/X/2012 Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Se Provinsi Sulawesi Barat, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat. Nomor 001-Kep Tahun 2012 Tentang Penetapan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Se-Sulawesi Barat, membuka kesempatan bagi semua pihak yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.

Adapun ketentuan pendaftaran adalah sebagai berikut: 1. Persyaratan calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten adalah sebagai berikut : a. Warga negara Indonesia; b. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun; c. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil; d. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang yang berkaitan dengan pengawasan; e. Berpendidikan paling rendah S-1 (Strata Satu); f . Berdomisili di wilayah Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Barat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (dilegalisir); g. Mampu secara jasmani dan rohani; h. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau tidak pernah menjadi anggota Partai Politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (melampirkan surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir). i. Mengundurkan diri dari, jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon; j. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; k. Bersedia bekerja penuh waktu; l. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan m. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

2. Mengajukan surat lamaran yang ditulis dengan tinta warna hitam, ditujukan kepada Tim Seleksi calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dengan dilampiri : a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir; b. Pas foto warna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar; c. Daftar Riwayat Hidup (DRH); d. Fotocopi Surat Kenal Lahir/Akte Kelahiran; e. Fotocopi ijasah paling rendah S-1 yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; f . Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atau Rumah Sakit Pemerintah setempat atau yang terdekat; g. Surat pernyataan diri yang ditandatangani di atas materai Rp 6000,- yang menyatakan :

3.

4.

5.

6.

7.

1) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; 2) Tidak pernah menjadi anggota partai politik 3) (bagi yang pernah menjadi anggota partai politik melampirkan surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir); 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan hukum tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih tidak termasuk tindak pidana politik dan/atau tindak pidana karena kealpaan; 5) mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon bagi pendaftar yang memiliki jabatan; 6) Bersedia bekerja penuh waktu; 7) Bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan; 8) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.

Dibuat masing-masing rangkap 5 (lima) terdiri dari 1 (satu) asli dan 4(empat) fotocopi.

Waktu penerimaan berkas pendaftaran diperpanjang sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012 dengan ketentuan sebagai berikut : a. Surat lamaran dan berkas pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kabupaten dimasukkan ke dalam amplop dan diberi tulisan “nama Kabupaten” di sisi kiri atas, ditujukan kepada Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Panwaslu Kabupaten dan dikirim ke Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Panwaslu Kabupaten; b. Waktu penerimaan berkas pendaftaran yang diantar langsung ke Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Panwaslu Kabupaten setiap hari dimulai pukul 09.00-16.00 WITA dan ditutup pada tanggal 23 Oktober 2012 pada pukul 18.00 WITA; c. Berkas pendaftaran yang dikirim melalui Pos diterima paling lambat tanggal 21 Oktober 2012 pukul 18.00 WITA (cap pos); d. Tim Seleksi Calon Anggota Panwaslu Kabupaten berhak untuk menolak berkas pendaftaran yang diantar atau dikirim pos sesudah tanggal yang ditentukan.

Calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten yang lulus wawancara wajib menyerahkan berkas sebagai berikut : a. Surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau Rumah Sakit Pemerintah setempat; b. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri sesuai domisili peserta yang berisikan pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan hukum tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih tidak termasuk tindak pidana politik dan/atau tindak pidana karena kealpaan; c. Surat Keterangan mengundurkan diri dari atasan apabila pernah menduduki jabatan Politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Formulir kelengkapan persyaratan administrasi calon dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota atau dapat diunduh di website www.bawaslu.go.id.

Mamuju, 17 Oktober 2012

INFO SULBAR

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

RADAR SULBAR/CHAERUL MARFAN

BERJABAT TANGAN. Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh berjabat tangan dengan Menteri ESDM Jero Wacik saat penyerahan penghargaan Energi Prabawa beberapa waktu lalu.

OPINI

RADAR SULBAR

Tajuk

Bertamu ke Rumah Tuhan

Aksi Brutal Sang Perwira

Oleh: SUSANTO AL-YAMIN

AKSI brutal kembali melanda jurnalis di provinsi Riau. Kali ini korbannya adalah jurnalis yang bertugas di media cetak dan elektronik.

Beruntungnya, aksi kekerasan yang dialami itu terekam oleh kamera elektronik, sehingga siapapun tidak bisa membantah atau menyangkal persitiwa yang sangat melukai insan pers di seluruh tanah air.

Sikap tidak bijak dan atau tidak terpuji dari seorang oknum perwira berpangkat Letkol, sontak mengundang perhatian hampir seluruh insan pers. Ini mengundang solidaritas yang cukup tinggi dari sesama jurnalis.

Untuk di Provinsi Riau, insan pers di Kabupaten Rokan Hilir sudah menggelar aksi solidaritas. Dan untuk dukungan berikutnya, sesuai agenda yang sudah disebarkan melalui jejaring sosial dan bahkan sudah minta izin ke Polri, Rabu (17/10) insan pers dari berbagai komunitas dan organisasi, baik di Provinsi Riau maupun di Ibu Kota Jakarta, akan menggelar aksi serupa dalam bentuk demonstrasi dalam rangka ketidak setujuan atas sikap tidak terpuji dan atau tindakan tidak manusiawi yang dialami jurnalis, pascajatuhnya pesawat tempur jenis Hawk 200 milik TNI AU Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru.

Akan seperti apa aksi solidaritas itu memiliki tempat di hati masyarakat Indonesia, tentu saja akan segera diketahui.

Yang pasti, aksi brutal yang sudah menggoncang insan pers di seluruh tanah air dan sudah pula menjadi tontotan masyarakat Indonesia, tentu saja akan menjadi catatan tersendiri di hati masing-masing rakyat Indonesia dari Sabang sampai Marauke.

Untuk diketahui, pascajatuhnya pesawat tempur milik TNI AU, sebenarnya sudah pasti ada kerugian negara. Hanya saja kerugian itu tidak sampai merenggut korban jiwa disebabkan pilot pesawat Hawk 200 selamat karena kursi pelontar berfungsi dengan baik.

Di tengah kabar gembira itu, ternyata muncul kabar duka, karena terjadi aksi brutal. Ini menjadikan persitiwa jatuhnya pesawat tempur itu, seolah terkalahkan dengan aksi brutal yang dilakoni oknum TNI AU. Sebagai bagian dari masyarakat taat hukum, korban melaporkan peristiwa duka itu kepada institusi resmi yaitu POM TNI AU. Atas dasar laporan yang telah dibuat, tentu saja dibutuhkan ketangguhan dan keberanian penyidik untuk membuktikan, apakah pemeriksaan itu benar-benar berpihak pada kebenaran.

Untuk mengetahui seperti apa kebenaran yang akan dibuktikan oleh petugas hukum di lembaga itu, waktu jualah yang akan memutuskan.

Yang pasti, perjalanan kasus itu akan terus dikawal sampai tuntas. Siapakah pengawalnya, sudah pasti seluruh jurnalis yang ada di Provinsi Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya. (*)

RADAR SULBAR

3

KAMIS 18 OKTOBER 2012

RIBUAN tahun yang lalu, di tanah kering dan tandus, di tengah kegersangan kawasan yang meranggas, di antara bukit-bukit bebatuan yang ganas, sebuah panggilan suci dikumandangkan.

Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim AS untuk mengumandangkan seruan haji: “Kumandangkanlah panggilan kepada manusia untuk melaksanakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh” (QS. Al-Hajj: 27).

Lalu Nabi Ibrahim menjawab: “Suaraku tidak akan dapat didengar oleh mereka ya Allah”. Kemudian Allah berfirman: “Engkau hanya mengumandangkan, Aku (Allah, red) yang akan memperdengarkannya”.

Kemudian Nabi Ibrahim berdiri di dekat Kabah untuk mengumandangkan panggilan suci itu kepada seluruh umat manusia.

Sejak saat itu, panggilan haji telah didengar dan diketahui oleh setiap muslim melalui kitab suci (Alquran) dan risalah para nabi. Allah mewajibkan bagi setiap muslim yang mampu (istitho’ah) untuk memenuhinya. Istitho’ah adalah persyaratan utama ibadah haji secara mutlaq menurut ulama fikih berdasarkan QS Ali Imran/3: 97.

Makna mampu di sini meliputi keuangan, ilmu, kondisi keamanan, kendaraan (transportasi) serta kondisi fisiknya. Jadi, tidak wajib hukumnya memenuhi panggilan ibadah haji, ketika kondisi fisik lemah, finansial juga lemah.

Tetapi, jika dia bisa sampai ke Makkah, kemudian bisa melaksanakan haji dengan sebaik-baiknya, maka hajinya sah.

Dengan demikian, tidak diterima alasan seorang muslim yang mampu (istitha’ah) untuk tidak menunaikan ibadah haji dengan alasan tidak ada panggilan atau undangan dari Allah.

Undangan untuk menunaikan haji adalah undangan Allah yang Maha Pengasih, sehingga jamaah haji disebut Dhuyuf al-Rahman (tamutamu Allah Yang Maha Pengasih) karena mereka berkunjung ke Baitullah (Rumah Allah).

Baitullah adalah tempat suci dan mulia. Setiap tamu yang ingin mengunjunginya dituntut untuk membersihkan diri lahir dan batin (tadzkiyah al-nafs) terlebih dahulu.

Karenanya, pelaksanaan ibadah haji dimulai dengan miqat di tempat yang telah ditentukan.

Di miqat, para tamu Allah diwajibkan mengenakan dua helai pakaian berwarna putih, sebagaimana yang akan membalut tubuh manusia ketika ia mengakhiri perjalanan hidup di dunia ini.

Pakaian adalah lambang status yang dapat memicu sikap diskriminasi, keakuan, kesombo ngan, dan egois.

Pakaian juga dapat memberi pengaruh psikologis pada pemakainya.

Pakaian telah memecah belah anak-anak Adam, karena itu, para tamu Allah diperintahkan untuk melepaskan pakaian kemewahan duniawi dan menggantinya dengan pakaian kerendahan hati.

Pakaian ihram menuntun

warning Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan

manusia untuk mengubur pandangan yang mengukur keunggulan seseorang karena kedudukan, harta, gelar, ras dan keturunan.

Setelah memakai pakaian ihram, para tamu Allah disuguhkan dengan sejumlah “hidangan spiritual” yang sangat nikmat dan penuh makna.

Para tamu dipersilahkan menikmatinya secara berurutan, mulai dari thawaf (mengelilingi Kabah), sa’i (berlari kecil antara bukit shafa dan marwa), wukuf di Arafah, mabit (bermalam) di Muzdalifah dan Mina, melontar jumrah hingga tahallul.

Ketika menikmati hidangan tersebut, para tamu harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan serta menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti berbantah-bantahan, berhubungan suami-istri, berburu atau membunuh binatang, dan sejumlah larangan ihram lainnya.

Ibadah haji merupakan ritual yang sarat dengan simbolisasi makna. Ketika jamaah haji thawaf mengelilingi Kabah, maka para pelakunya akan merenungkan keunikan Kabah yang menghadap ke segala arah, yang melambangkan universalitas dan kemutlakan Allah SWT; suatu sifat Allah yang tidak berpihak tetapi merahmati seluruh alam.

Dengan thawaf, umat manusia dididik aktif bergaul menjaring komunikasi dengan Allah dan antar sesam manusia. Selain itu, thawaf juga mendemonstrasikan cara kerja alam semesta.

Bagaimana bumi, dan planet-planet di jagat raya ini berotasi dan mengelilingi orbitnya. Thawaf mem-

beri pesan tersirat bahwa apa pun yang dilakukan manusia dalam hidupnya hendaknya selalu menjadikan Allah sebagai tujuan utama, bukan yang lain.

Selanjutnya jamaah haji harus melakukan sa’i. Sa’i atau berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwa mengandung pesan bahwa ritual tersebut melambangkan kegigihan dalam berjuang mengarungi tantangan hidup.

Sa’i, yang merupakan rekonstruksi peristiwa Siti Hajar mencari air untuk putranya Ismail yang kehausan.

Di tengah padang pasir yang tandus, Siti Hajar berlari-lari kecil dari Bukit Shafa menuju Marwa, melambangkan figur manusia yang berjuang dari niat yang tulus (shafa), tanpa patah semangat mencapai tujuan (marwa).

Kemudian, para tamu Allah harus wukuf di Arafah.

Arafah merupakan sebuah padang yang luas. Di tempat ini jutaan umat manusia dari berbagai suku dan bangsa larut dalam suasana bathin yang damai, mereka berkumpul sambil berdoa mengharap ridha Ilahi, merenung dan memohon ampun atas segala kesalahan yang telah dilakukan.

Padang Arafah adalah miniatur padang Mahsyar tempat manusia berkumpul di hari kiamat kelak, untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan selama di dunia.

Setelah wukuf di Arafah, para jamaah menuju Muzdalifah untuk mabit.

Wukuf dilakukan pada siang hari, sementara mabit pada malam hari.

Siang, melambangkan amal dan kerja keras, sedangkan malam melambangkan tahap kesadaran diri dengan lebih banyak

Pengirim naskah artikel/opini/SdP harus melampirkan foto copy identitas dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Tulisan diterima dalam bentuk flash disk/disket. naskah tulisan/opini minimal 4 halaman.

melakukan konsentrasi di keheningan malam. Kemudian di Mina, jamaah melempar Jumrah.

Ritual haji ini melambangkan bahwa manusia harus senantiasa berjuang melawan bujuk rayu setan yang dengan segala cara berusaha menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus.

Melempar jumrah juga merupakan lambang perlawanan manusia melawan penindasan dan kebiadaban.

Demikianlah serangkaian kegiatan haji penuh makna yang harus diikuti oleh setiap tamu Allah. Ibadah haji bukanlah sekadar prosesi lahiriah formal belaka, melainkan sebuah momen revolusi lahir dan batin untuk mencapai kesejatian diri sebagai manusia. Dengan kata lain, orang yang sudah bertamu ke rumah Allah (berhaji) haruslah menjadi manusia yang “tampil beda” (lebih baik hidupnya) dibanding sebelumnya (haji mabrur). Ini adalah kemestian. Kalau tidak, maka ibadah haji tak ubahnya seperti berlibur ke tanah suci di musim haji.

Ibadah haji juga mengandung nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Dalam konteks ini, tak salah jika dikatakan bahwa ibadah haji merupakan “madrasah” perdamaian dan toleransi sesuai dengan misi Islam rahmatan lil alamin. Jika para tamu Allah mampu menyelami makna ritual haji yang dihidangkan, tidak hanya ritual fisik belaka, maka mereka akan menjadi “duta-duta” perdamaian yang diharapkan mampu menyebarkan dan mewujudkan perdamaian di daerah masing-masing. Inilah “hadiah” berharga dari Tuhan kepada para tamuNya. Selamat kepada para tamu Allah 1433 H, semoga meraih haji mabrur. Amin. (rp)

Artikel dapat dikirim via email:radarsulbar01@gmail.com

IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL

DIBUTUHKAN SEGERA

HAKASIMA MEDIA TV Membutuhkan KARYAWAN/KARYAWATI

UNTUK STAFF * Adm. Marketing * Bagian Gudang * Collector * Pasilitas Gaji * Mess *Uang Makan LAMARAN DIANTAR LANGSUNG ke Jl. kurungan Bassi No. 3, dekat RSUD Mamuju Telp. (0426) 21702

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Pasang Iklan Atau Tidak Terima Koran Hubungi: Sirkulasi : Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman.

Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138 Majene : Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin) Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin) Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/ HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin.M), PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT

Rp 65.000

/

Bulan

4

PARLEMENTARIA

RADAR SULBAR

KAMIS 18 OKTOBER 2012

Penolakan Perkebunan Sawit

Masa Pembahasan APBD Perubahan

Komisi II Minta Pembahasan Jangan Dibatasi REPORTER: JHAMHUR ANJASMARA EDITOR: AMRI MAKKARUBA POLEWALI — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar, berharap kepada pimpinan kiranya masa pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan agak diperpanjang waktunya.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi II, Mahyadin Mahdi, Rabu, 17 Oktober. Permintaan Komisi II, kiranya masa pembahasan APBD Perubahan waktunya diberi ruang yang cukup panjang. Hal ini untuk me-

nempatkan proporsi anggaran sesuai peruntukannya secara tepat sasaran program. Mengingat pemanfaatan APBD Perubahan memang waktunya juga sangat sedikit.

“Makanya kami mohon kepada pimpinan untuk memaklumi alasan yang kami sampaikan ini. Mengapa kemudian kami butuh ruang waktu yang agak penjang membahas APBD Perubahan,” papar Mahyadin.

Menurut Mahyadin, janji Pemkab Polewali Mandar le-

wat pengantar nota keuangan APBD Perubahan yang disampaikan beberapa waktu lalu. Akan mengejar ketertinggalan pendapatan di APBD Perubahan. Merupakan janji yang sangat sulit terpenuhi, meningat realisasi pendapatan dalam APBD Pokok saja kini baru akan mencapai 50 persen.

“Sehingga kami sangat sanksi dengan janji melalui penjelasan nota keuangan Pemkab Polewali Mandar.

Bahwa mereka akan dapat mencapai target pendapatan sesuai janjinya di APBD Perubahan. Makanya kami lebih memilih meminta waktu

untuk lebih menelisik lebih dalam kepentingan belanja mana yang mesti didahulukan. Ini dalam rangka menghindari beban APBD Perubahan yang terproyeksi bisa mengalami defisit Rp21 miliar,” tutur Mahyadin.

Ia menambahkan, banyaknya ruang waktu pembahasan memberikan kesempatan bagi Komisi, menalaah benar program akhir anggaran yang diajukan oleh SKPD. “Agar pemanfaatan APBD Perubahan jelas dapat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Polewali Mandar,” kunci Mahyadin. (*)

Anggota Dewan Minta Lembaga Ambil Sikap Tegas POLEWALI — Munculnya penolakan baik dari masyarakat maupun dari kalangan mahasiswa. Terhadap rencana Pemkab Polewali Mandar, membuka perkebunan sawit di beberapa kecamatan. Membuat salah seorang anggota dewan meminta DPRD secara kelembagaan bersikap.

Salah seorang anggota DPRD Polman, Abdul Rahim, mendesak kiranya DPRD secara kelembagaan bersikap. Ini merupakan bentuk apresiasinya terhadap aspirasi penolakan rencana masuknya investasi sawit di daerah ini.

Ia tidak menampik bahwa memang sejak awal dirinya sudah berada pada sikap me-

nolak rencana membukan perkebunan Sawit. Sebab menimbang segala plus minusnya, sangat tidak mungkin daerah ini yang masuk dalam rencana menjadi pusat pengembangan swasembada pangan secara nasional. Justru disulap menjadi kawasan perkebunan sawit.

“Olehnya saya menyatakan dari awal secara tegas penolakan rencana pemkab menjadikan Polewali Mandar sebagai kawasan perkebunan sawit.

Karena memang bertentangan dengan tujuan kawasan daerah ini sendiri sebagai pusat pengembangan swasembada beras,” tegas Rahim.

Selain terkait pemetaan komoditas wilayah, kata Rahim,

sejumlah prasyarat sebuah perusahaan yang berinvestasi dibidang perkebunan sawit.

Dua perusahaan yang berencana membuka perkebunan sawit memang sudah diragukan.

Karena idealnya sebuah perusahaan perkebunan, tidak ditemukan di PT. Mandar Subur Sejahtera (MSS) dan PT. Polman Agro Makmur (PAM).

“Jadi soal lisensi sumber bibit saja mereka sudah menjadi pertanyaan kita semua.

Makanya saya meminta kepada pimpinan, untuk segera melahirkan sikap lembaga secara menyeluruh demi rakyat Polewali Mandar,” tergas Rahim. (k1/mkb)

Mengintip Misi Hatta Rajasa Menggandeng Dua Macan Asia Jepang-Korea (3)

Melesat Kencang Secepat Kereta Shinkansen KAPAN the third wave investment, dengan total projek senilai Rp 410 Triliun dari Jepang itu landing dan menjadi motor penggerak Koridor II? Kapan 45 projek prioritas, 18 projek cepat, dan 5 projek MPA Flagship itu naik level menjadi realisasi? Bukan hanya bangsa ini yang bosan menunggu ketidakpastian? PM Jepang Yoshihiko Noda pun tak sabar meninggu peluit start in actions?

Menko Hatta Rajasa pun geregetan, ketika disentil dengan pertan-

yaan “kapan” itu? Dia seperti habis tersengat ulat matahari, yang membuat muka dan telinganya memerah. Panas, gatal, cemas, berbaur menaikkan tensi dan detak jantung. “Terus terang, saya ingin berlari kencang, secepat kereta peluru Shinkansen!” jawabnya serius.

Tak ada satu alasan pun yang membuatnya galau, untuk melangkah lebih cepat dan melompat lebih jauh. Working group terus berproses, joint meeting terus mengalami kemajuan yang berarti, bahkan intensitasnya lebih ditingkatkan. Regulasi baru dalam hal investment area juga terus disosialisasi. Semua progres mengarah kuat menuju realisasi. “Kami jaga ritmenya agar lebih cepat, minimal masih dalam frame time yang sudah tersus-

PARLEMENTARIA

un, sambil membenahi kondusivitas iklim investasi dalam negeri,” ucap Hatta Rajasa.

Iklim? Memang ada apa dengan iklim investasi? “Jujur sajalah, nggak usah ditutup-tutupi, masih banyak hal yang secara internal harus dibereskan. Karena keluhan itu juga muncul dalam The Third Steering Committee Meeting of MPA for Investment and Industry itu,” kata Hatta, sambil mengenang permohonan Menlu Jepang Koichiro Gemba dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Yukio Edano di Likura Guest House, Tokyo, 9 Oktober lalu itu.

Perburuhan yang mereka contohkan, sudah bukan menjadi rahasia lagi, sekarang bahkan menjadi warning amat krusial dalam investasi. Demo-demo buruh itu sudah sampai pada tingkat “mengkhawatirkan” iklim penanaman investasi di Indonesia. “Berapa kali saya sendiri harus menyelesaikan persoalan perburuhan dan demo-demo itu? Yang terakhir, saya sampai lima jam berdialog dengan mereka. Harusnya mereka merencanakan mogok lima hari, dan itu sangat berbahaya. Saya turun tangan sendiri! Ini sepulang ke tanah air juga sudah ditunggu oleh mereka. Anda bisa bayangkan, sebegitu serius suasana perburuhan itu di mata investor yang akan menggelontorkan modal projek Rp 410 Triliun?” ungkapnya.

Hatta mengakui, tidak gampang menuntaskan urusan perburuhan itu.

Tidak gampang itu bukan berarti tidak bisa. “Outsourching itu tidak dibenarkan lagi dalam UU kita. Tetapi karena ada keterlanjuran, maka harus ada transisi. Kuncinya di situ, berundingnya adalah berapa lama masa transisi itu? Bukan lagi pada boleh dan tidak boleh outsourching? Lelah, mendiskusikan hal yang tidak ada

ujungpangkalnya,” kata Hatta mantan Presiden Direktur Arthindo, yang nota bene juga mantan pengusaha itu.

Menurut Hatta, hanya ada lima jenis yang masih diperbolehkan. Yakni, perusahaan perminyakan, perusahaan keamanan atau security, perusahaan cleaning service, transportasi dan catering. Lalu bagaimana kalau perusahaan itu hanya membutuhkan tenaga kerja tambahan dan berjangka waktu pendek?

Misalnya tiga-empat bulan saja? “Nah, itu bisa saja, tetapi istilahnya kontrak kerja. Bukan outsourching, jangan disiasati. Perusahaannya berjangka panjang, tetapi menggunakan model outsourching. Labour supplay ini menyangkut kesejahteraan, jadi bisa menjadi persoalan krusial. Contohnya, di Jabodetabek buruh dibayar Rp 1,5 juta? Mana cukup? PNS saja sudah di atas Rp 2 juta?” ungkapnya.

Goalnya adalah, buruh harus ada jaminan kesejahteraan, tetapi perusahaan juga harus tetap sehat. Spiritnya, mencari solusi terbaik, bukan saling memaksakan kehendak. Semangatnya, harus saling mendukung, agar iklim investasi tetap kondusif, dan sustainable.

Soal penghematan energi, pengurangan BBM bersubsidi yang terkatung-katung itu, lanjut Hatta, juga disayangkan.

“Coba kalau skema penghematan itu bisa dijalankan sesuai perencanaan? Lalu, sebagian diplot untuk melanjutkan connectivity dengan membangun infrastruktur? Wow, luar biasa percepatan dan pergerakan ekonomi kita?” kata Hatta, sambil mengibaratkan jika mengendarai mobil, sudah seperti naik Ferrari.

Tinggal tancap gas saja.

Tahun pertama, sisihkan Rp 60 Triliun, untuk membangun Trans Sumatera dari Aceh sampai Lampung. Tidak harus jalan tol, tetapi jalan dengan kualitas highway. Tahun kedua, bangun Trans

Kalimantan dan Trans Sulawesi, dengan Rp 100 Triliun. Tahun ketiga, membangun Trans Papua Rp 100 Triliun.

Tahun keempat, baru Jawa Selatan dengan nilai Rp 100 Triliun juga. “Baru, swasta kita beri kesempatan untuk membangun jalur Pantura atau Jawa Utara di tepian pantai dengan investasi Rp 200 Triliun. Diuruk dulu, dibuat waterfront city, dibuat kota baru, di atasnya dibangun tol. Itu akan menjadi pengungkit lompatan ekonomi yang luar biasa tajam,” idenya.

Bagaimana dengan pembebasan lahan? Itu problem yang saat ini lebih krusial dibandingkan soal ketenagakerjaan?

“Tidak perlu pembebasan? Itu kan berada di pantai, cukup diuruk, tidak mengambil tanah milik orang lain?” jawab Hatta. Bagaimana dengan izin pemerintah daerah, yang kadang juga menjadi persoalan tersendiri? “Kalau dibangun bagus, pasti tidak ada alasan untuk tidak setuju? Karena daerahnya juga akan terangkat naik. Mana ada pimpinan daerah yang tidak mau daerahnya maju pesat?” lagi-lagi jawab Hatta berapi-api.

Soal prosedur administratif dalam pembangunan infrastruktur, lanjut Hatta, juga harus ada langkah akseleratif.

“Saatnya Perpres No 54 itu dirombak.

Diganti dengan Keppres yang bisa menunjuk langsung. Kalau melalui proses tender, pasti lama lagi, berpotensi banyak permainan, ada yang membuat penawaran di bawah harga, tidak akan mundur kalau tidak diberi fee, sengketa tender, dan persoalan pelik lain. Itu yang sering menyandera skedul projek dan bikin frustasi,” kata Hatta.

Kembali pada pertanyaan “kapan” dimulai gelombang ketiga investasi Negeri Matahari itu landing ke Indonesia? Jawabnya, Ayo percepat landasan untuk mendaratkan pesawat yang bernama “the third wave investment” itu!. (advertorial)

Rubrik Khusus DPRD Sulawesi Barat

FOTO: JUNAEDI

RAPAT PARIPURNA. Anggota DPRD Sulbar saat mengikuti rapat paripurna pembahasan anggaran.

PEMILUKADA

RADAR SULBAR

KAMIS 18 OKTOBER 2012

5

DPRD Kabupaten Mamasa 1.

2.

3.

4.

Komitmen dan Konsistensi Menjalankan Amanat Rakyat Memberi Perlindungan Hukum dan Rasa Nyaman Terhadap Rakyat Kabupaten Mamasa Menghargai Setiap Aspirasi Rakyat Demi Pembangunan di Kabupaten Mamasa Senantiasa Menjaga Persatuan dan Kesatuan Dalam Bingkai Mesa Kada Diputuo Pantan Kada Dipomate

H Muhammdiyah Mansyur

Simon, SH

Thomas D

Ketua DPRD Kabupaten Mamasa

Wakil Ketua DPRD Mamasa

Wakil Ketua DPRD Mamasa

FGB Sesalkan Pernyataan Jamar POLEWALI -- Pernyataan salah seorang kader Partai Amanat Nasional (PAN) Polewali Mandar, Jamar Jasin Badu. Dimana Ia menyatakan kemampuan retorika bu-

kan modal utama seorang pemimpin masa depan Polewali Mandar.

Pernyataan ini sangat disesalkan berbagai pihak termasuk dari

Forum Generasi Baru (FGB) Polewali Mandar. Koordinator FGB Polman, Mahmud Sanjaya mengatakan pernyataan Jamar merupakan upaya pembungkaman ber-

RADAR SULBAR/AMRI MAKKARUBA

Parpol Harus Siap Diverifikasi Faktual

SIBUK. Dua staf KPU Polewali Mandar, Sri Nuraeni Tenri Ulang dan Kurniati sementara melakukan verifikasi KTA Parpol dengan data yang ada dalam situs Sipol KPU Pusat. Gambar ini direkam, Rabu 17 Oktober 2012.

23 Oktober, Pengumuman Verifikasi Administrasi Parpol EDITOR : AMRI MAKKARUBA

POLEWALI -- Dari 24 Partai Politik (Parpol) yang mendaftar dan memasukkan persyaratan tanda keanggotaan ke KPU Polewali Mandar. Akan bersiap mengikuti verifikasi faktual setelah sebelumnya dilakukan verifikasi administrasi. Hanya saja, Parpol mana yang akan dilakukan verifikasi faktual ditentukan Selasa 23 Oktober mendatang. Dimana KPU mengumumkan Parpol yang lolos verifikasi administrasi. Jika tidak lolos verifikasi administrasi maka tidak akan dilakukan verifikasi faktual di lapangan.

Ketua KPU Polewali Mandar, Usman Suhuriah mengatakan pihaknya akan memulai melakukan verifikasi faktual kepengurusan, kantor dan KTA Parpol mulai 26 Oktober hingga 20 November. Tetapi veri-

fikasi faktual ini dilakukan bagi Parpol yang lolos verifikasi administrasi. "Bisa saja kami hanya melakukan verifikasi faktual kurang dari 24 Parpol yang mendaftar ke KPU. Hal ini jika ada Parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi," jelas Usman.

Dalam verifikasi faktual nanti, Parpol diminta mempersiapkan diri.

Dimana KPU akan ke lapangan melakukan verifikasi mulai dari SK kepengurusan Parpol, bukti kepemilikan kantor Parpol termasuk keanggotaan Parpol.

Terkait dengan kantor partai, pengurus Parpol harus mampu menunjukkan bukti-bukti kepemilikan atau sewa/kontrak serta hibah jika itu telah dihibahkan. Khusus untuk kantor yang disewa harus sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu yakni pelantikan anggota DPRD. "Jika kelengkapan kepemili-

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Terbit Sejak 10 Juni 2004 Dalam melaksanakan tugas Jurnalistik, wartawan Radar Sulbar dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima maupun meminta imbalan dari nara sumber

kan, sewa atau kontrak tidak sesuai ketentuan maka KPU akan menyatakan kantor Parpol Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sementara domisili kantor tidak selamanya berada di ibukota kabupaten. Tetapi harus berada dalam wilayah administrasi kabupaten," terang Usman.

Termasuk saat verifikasi faktual dilakukan, pengurus teras Parpol harus hadir di kantornya saat tim KPU melakukan verifikasi. Jika berhalangan hadir karena alasan tertentu seperti sakit dan naik haji. Maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait. Jika pengurus Parpol tidak hadir tanpa alasan maka diminta untuk datang ke Kantor KPU melaporkan diri.

"Kami juga akan menelisik kepengurusan parpol. Khususnya keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen," tambah Usman. (*)

demokrasi secara terbuka. Menurut Mahmud, apa yang diutarakan oleh kader PAN tersebut tidak mencerminkan karakter seorang politisi.

Mestinya berada digaris paling depan melakukan pencerdasan kepada rakyat.

Sebab salah satu ukuran majunya sebuah demokrasi, adalah ketika semua figur terlihat dengan jelas kecerdasannya dalam menyampaikan pendapat dalam ruang diskusi.

"Tapi apa yang disampaikan oleh Jamar, tidak mencerminkan karakter seorang politisi yang mampu memberikan pencerahan politik kepada rakyat Polewali Mandar.

Dimana ukuran seorang calon pemimpin memang harus

dilihat sejauh mana mereka mampu melakukan transfusi kecerdasan didepan umum dalam ruang ruang diskusi," tutur Mahmud.

Katanya, mestinya mendukung proses dialektika dalam diskusi terbuka yang mulai marak dilakukan di Polewali Mandar. Ini dalam rangka transpormasi demokrasi yang transparan.

"Jadi jangan dicampur aduk prinsip demokrasi dengan prinsip kultural. Sebab itu bisa menjebak rakyat dalam kerangka berpikir yang sulit menerima idealnya sebuah perubahan.

Biarkan demokrasi itu berdiri dikoridornya sendiri, biarkan juga kultus itu berjalan dalam bingkainya. Kalau kita mau secar utuh mendorong transisi demokrasi

yang ideal di Polewali Mandar," kata Mahmud.

Sangat naif kemudian, seorang politisi yang melakukan kritisi atas upaya sejumlah pihak membuka ruang diskusi. Padahal tujuannya menguji kompetensi kepemimpinan seseorang lewat dialektika.

"Ini sangat mengancam proses transisi demokrasi di Polewali Mandar. Sudah saat ini rakyat Polewali Mandar, menjadi pemilih yang cerdas, dengan tidak membeli kucing dalam karung.

Seorang calon pemimpin harus teruji lebih dahulu, terlepas dia punya kendaraan atau tidak. Intinya rakyat harus tahu sejauh apa kemampuan kecerdasan calon pemimpinnya," kunci Mahmud. (k1/mkb)

Akbar Sebut Dahlan Berpotensi jadi Capres

Wiranto Ingatkan Kader Hanura Konsisten Jauhi Korupsi

JAKARTA -- Mantan Ketua DPR RI Akbar Tandjung menyebut Menteri BUMN, Dahlan Iskan sebagai figur potensial untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mendatang. Menurut Akbar, Dahlan bisa menjadi calon presiden (capres) ataupun calon wakil presiden (cawapres). Akbar berpendapat, Dahlan punya modal untuk maju di Pilpres karena saat menjadi Menteri BUMN sudah melakukan berbagai terobosan. Hanya saja, kata Akbar, terobosan saja belum cukup karena Capres/ cawapres harus diusung partai politik.

“Masih ada waktu dua tahun lagi bagi Dahlan untuk meningkatkan performa kinerja dan kapasitasnya,” kata Akbar Tandjung, kepada pers, di Jakarta, Rabu 17 Oktober.

Selain soal kendaraan partai politik yang mau mengusung, lanjut Akbar, yang tak kalah penting adalah membangun koalisi dengan partai lain. Hal ini penting karena koalisi akan menguatkan pencalonan dan dukungan bagi pasangan capres.

Hanya saja Akbar mengatakan, masih terlalu dini bicara soal pasangan caprescawapres. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan, saat ini situasi maupun kondisi politiknya masih terlalu cair, sehingga hanya beberapa nama saja yang sudah berani mendeklarasikan diri.

Namun demikian Akbar mengatakan, dalam politik selalu muncul berbagai kemungkinan. ”Kita liat saja nanti. Politik itu kan dinamis,” kilahnya. (jpnn)

JAKARTA -- Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, Wiranto menyatakan bahwa dirinya akan terus menggenjot kinerja kaderkadernya supaya lebih baik lagi. Dia pun meminta kadernya tidak jumawa meski hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) menyebut Hanura merupakan partai yang paling bersih dari korupsi.

"Hasil survei ini harus terus ditindaklanjuti dengan usaha-usaha yang cukup keras dari para kader Partai Hanura," kata Wiranto usai membuka Dialog Publik Kesatuan Buruh Hanura dengan tema "Stop Outsourcing dan Bayar Upah Layak" di DPP Partai Hanura, Jakarta, Rabu (17/10).

Wiranto berharap hasil survei LSN yang itu bisa benar-benar menjadi indikasi yang baik bagi Partai Hanura. "Untuk itu terus kita pertahankan, karena saat ini kan masyarakat sendiri sudah muak dengan korupsi-korupsi yang jelas-jelas merugikan rakyat indonesia," kata mantan Panglima

TNI, itu. Wiranto menegaskan, kader-kadernya di DPR yang terus menyuarakan kebenaran dan suara rakyat juga merupakan cerminan bahwa Hanura benar-benar menginginkan Indonesia menjadi bersih yang nanti hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat. "Hasil survei yang dilakukan LSN, alhamdulilah Partai Hanura kemarin sudah sampai ke angka elektabilitas 5,6 persen, jauh lebih tinggi dari batas parliamentary threshold yang 3,5 persen," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan temuan LSN ternyata partai yang dipersepsikan publik paling "bersih" adalah Partai Hanura. Hanya 0,1 persen responden yang menilai Partai Hanura pernah terlibat kasus korupsi. Persepsi publik yang memandang Partai Hanura partai bersih itu berimplikasi terhadap elektabilitas partai tersebut.

Bahkan, jika pemilihan umum dilaksanakan hari ini sebanyak 5,6 persen publik mengaku akan memilih Partai Hanura. (jpnn)

PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT, Pembina: HM Alwi Hamu, H Syamsu Nur, Komisaris Utama: H Andi Syafiuddin Makka, Komisaris: HM Subhan Alwi, Irwan Zainuddin Direktur: Naskah M. Nabhan, Wakil Direktur Pemasaran: Muhammad Ilham, Penasehat Hukum: Ridwan J. Silamma, SH. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Naskah M Nabhan, Wakil Pemimpin Redaksi/Wakil PenanggungJawab: Muhammad Ilham, Redaktur Pelaksana: Sudirman Samual Redaktur: Muh. Amri Makkaruba, Chaerul Marfan, Dewan Redaksi: Naskah M. Nabhan, Muh. Ilham, Sudirman Samual Reporter: Jamhur Anjasmara, Syamsuddin Rahman, Syamsuddin HB, Muhammad Sholihin, Juniardi, Layouter/Desain Grafis: Chalid Mawardi, Shofiandhy BT, Irwansyah HB, Rahmat, Endra, IT - Website: Muh. Ridwan Alimuddin, Chalid Mawardi.

Keuangan: Yuli Sulianti (Manager), Virra Eka Fitra Sari, Iklan/Sponsorship: Mawarni Simargolang (Manager), Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman.

Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138, Majene: Jl. Gatot Subroto, Pusat Pertokoan Majene Lt. 2 Telp. 0422-22123 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin M), Makassar: Graha Pena, Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Telp. 0411-5238913/085299874232 (Agussalim), Jakarta: Jl. Kebayoran Lama No. 17, Telp. 021- 5322632 (Andi Syamsuri), Surabaya: Jl. Pasar Kembang Ruko Green Flowers Blok B1 No. 20 Surabaya, Telp.081342763676 (Sukri) Percetakan: PT Fajar Utama Intermedia Cabang Sulbar, Jalan H Andi Depu No. 39 Polewali. Harga Langganan: Rp 65.000/Bulan, Harga Eceran: Rp 3.000/Eksamplar. Harga Iklan: Iklan Umum/Display: Berwarna (FC) Rp25.000/mmk, Hitam Putih (BW) Rp15.000/mmk, Iklan Reguler Rp 6.000/mmk, Iklan Duka Cita Rp 8.000/mmk, Iklan Mungil (FC) Rp 4.000/mmk, Iklan Mungil (BW) Rp 2.000/mmk, Iklan Kolektif Rp1 juta/ktk, Iklan Baris Rp 5.000/baris, Radar Society: 1/2 hal. Rp 5.000.000, 1 hal. Rp 10.000.000.

Rekening Bank: PT. Radar Sulawesi Barat, BRI Cabang Mamuju, No. 0218-01-012598-50-9

PARLEMENTARIA

Rubrik Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar

RADAR SULBAR/JHAMHUR ANJASMARA

RDP. Komisi III DPRD Polewali Mandar, dipimpin ketuanya Hamzah Haya, diikuti sejumlah anggota Komisi III, Ruslan Baso, Abdul Rahim, Andi Kamaluddin, Abdul Halim dan H.M Tahir Arifin, saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Polewali Mandar.

RADAR SULBAR/JHAMHUR ANJASMARA

SIDAK. Ketua Komisi IV, Abdul Latif Abbas, didampingi dua orang anggotanya, Sahabuddin Muhammad Sunusi dan Nurbaety, sedang melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Unit Laboratorium Daerah.

6

PENDIDIKAN

RADAR SULBAR

KAMIS 18 OKTOBER 2012

H.Agus Ambo Djiwa

H.Muhammad Saal

H. M. Natsir

H.Abdul Wahid

Bupati Matra

Wakil Bupati Matra

Sekretaris Pemkab Matra

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Matra

Iklan Layanan Ini Dipersembahkan Oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Matra

Salman Ali: Usulan Disdikpora tak Diakomodir Pemprov MAMUJU — Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Mamuju menuding, adanya tunjangan khusus bagi guru wilayah terpencil yang tidak terbayarkan serta munculnya sejumlah nama penerima fiktif, disebabkan usulan pada tahun 2012 tidak diakomodir Pemprov Sulbar.

Sekretaris Disdikpora Mamuju, Salman Ali, mengatakan tidak diakomodirnya usulan tunjangan khusus guru PNS dan non PNS untuk periode 2012 menjadi penyebab ada sejumlah guru di 16 kecamatan di Mamuju tidak mendapatkan tunjangan diantaranya Kecamatan Bonehau.

Pedoman Pemprov Sulbar, dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik) Sulbar, untuk pemberian tunjangan masih pada daftar nama tahun 2011. Padahal ada beberapa guru yang sudah pindah tugas ataupun berhenti. “Maka dari itu, perlu memberikan usulan nama-nama baru penerima tunjangan khusus pada tahun 2012,” ungkapnya saat di temui di ruang kerjanya, Rabu 17 Oktober.

Salman menjelaskan, tunjangan khusus bagi guru PNS dan non PNS yang bertugas di wilayah terpencil berasal dari dana dekonsentrasi dari Disdik Sulbar. Setelah itu, Disdik Sulbar menyalurkan langsung ke rekening penerima tunjangan. “Kami hanya sebatas memberikan usulan sejumlah nama yang masih aktif. Soal nama fiktif lima penerima tunjangan tersebut akan kami pertanyakan ke Disdik Sulbar nantinya,” tuturnya.

Salman mengakui kuota penerimaan jatah tunjangan guru terpencil tidak cukup atau terbatas untuk memenuhi sejumlah sekolah yang tersebar di 16 kecamatan. “Olehnya, Kepala Disdikpora Mamuju memanggil semua KCD (Kepala Cabang Sekolah,red) untuk duduk bersama membahas masalah tersebut. Hasil kesepakatan itu, memberhentikan sementara tunjangan khusus guru yang sering menerima, dan akan diberikan kepada guru yang belum pernah mendapatkan sama sekali. Tetapi kenyataannya nama yang kami usulkan tidak sesuai dengan yang diharapkan,” sesalnya. (mg1/dir)

Cegah Tawuran, Tambah Poin Akreditasi

RADAR SULBAR/ MAHMUDDIN

WISUDA. Ketua Stikes Marendeng Majene, Hj. St. Hatisah Dj. M.Ap didampingi Bupati Majene, Kalma Katta ketika melakukan pengalungan selempang kepada mahasiswa yang diwisuda di Gedung Assamalewuang Majene, Rabu 17 Oktober 2012.

Stikmar Telorkan 226 Sarjana MAJENE — Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Marendeng (Stikmar) Majene kembali menelorkan 226 Sarjana.

Wisuda sarjana Stikmar Majene dilakukan Rabu, 17 Oktober di Gedung Assamalewuang Majene.

Dari 226 mahasiswa yang diwisuda terdiri dari S1 Keperawatan sebanyak 133 orang dan DIII Kebidanan sebanyak 93 orang. Ketua Stikmar Majene, St Hatisah mengatakan, dalam perjalanan S1 Keperawatan selama kurang lebih 5 tahun. Berhasil menyelesaikan studi pada angkatan per-

tama tahun 2011 sebanyak 24 orang dari 130 orang jumlah mahasiswa yang diterima.

Untuk angkatan kedua periode 2012, jumlah mahasiswa S1 Keperawatan yang berhasil menyelesaikan studi sebanyak 133 orang dari 192 orang dari jumlah mahasiswa yang ada.”Jadi yang tertunda adalah sebanyak 59 orang itu karena tidak memenuhi syarat,” sebutnya.

Ia mengaku Program S1 Keperawatan telah terakredi-

tasi pada Oktober tahun 2011 yang lalu dengan nomor 027/ BAN-PT/AK-XIV/S1/IX/2011.

Saat ini telah memperoleh ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Ners (Pendidikan Profesi Keperawatan) dari Direktur Jenderal pendidikan Tinggi dengan nomor Mandat 1783/E/T/2011/tanggal 11 November 2011.

Sedangkan angkatan ketiga Diploma III Kebidanan periode Oktober tahun 2012 sebanyak 93 orang dari 110

mahasiswa yang diterima.”Untuk angkatan ketiga hanya 21 orang yang tertunda juga karena belum memenuhi syarat,”akunya.

Ketua pembina Stikmar Majene, Kalma Katta mengatakan, Stikmar Majene harus memiliki daya saing untuk berkiprah di pemerintahan maupun swasta.

Kalma juga berpesan agar alumni Stikmar terus meningkatkan kemampuan dalam pelayanan kesehatan. “Alum-

ni Stikmar mesti memanfaatkan ilmu yang dimiliki. Kalau tidak, berarti sia-sia sebagai alumni kesehatan,” tuturnya.

Ia juga mengaku bahwa saat ini, Pemkab Majene masih banyak kekurangan tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan sejumlah desa pemekaran.

Apalagi dua tahun terkhir Majene tidak diberikan kuota PNS karena belanja pegawainya diatas 50 persen dari APBD. “Ini lah yang tidak dipahami pemerintah pusat, seperti apa kondisnya kita di daerah,” ujar Kalma. (*)

Kasus Faisal Pelajaran Berharga

Mohammad Nuh

JAKARTA - Meletusnya aksi tawuran mahasiswa di Universitas Negeri Makassar (UNM) yang merenggut dua nyawa pekan lalu, berbuntut panjang. Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menambah poin atau kriteria pengajuan akreditasi.

Saat memimpin pertemuan seluruh rektor PTN dan Kopertis (koordinator perguruan tinggi swasta) di Jakarta kemarin, Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan sistem akreditasi saat ini luput tidak memantau potensi-potensi pecahnya tawuran di sebuah kampus. "Selama ini akreditasi masih menyangkut aspek-aspek akademik murni saja," katanya.

Setelah ada insiden tawuran mahasiswa itu, Nuh menugaskan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT) untuk menyusun formulasi tambahan penentuan akreditasi kampus hingga program studi (prodi). Mantan rektor ITS itu mengatakan, poin akreditasi bisa ditambang dengan aspek kemampuan kampus mengelola lingkungan sosial, budaya, dan kemanusian mereka.

Menurut Nuh, jika aspek-aspek tadi bisa dikelola dengan baik, maka potensi terjadinya tawuran mahasiswa bisa dicegah. Iklim akademik yang bagus, juga perlu ditopang suasana sosial dan kemanusiaan yang baik juga.

Jika upaya pencegahan sudah dilakukan tetapi tawuran masih pecah, Nuh mengamini perlu ada sanksi tegas. Seperti pemecatan mahasiswa yang terkibat tawuran hingga pencopotan pejabat-pejabat kampus yang terkait. Bisa mulai dari ketua prodi, dekan, sampai rektor.

Tindakan lainnya, Kemendikbud akan menerjunkan tim penyelidikan indipenden untuk menelusuri kasus tawuran mahasiswa. Melalui tim penyelidikan ini, diharapkan muncul laporan objektif tanpa ditutup-tutupi terkait kejadian tawuran mahasiswa. Nuh sekali lagi meminta pendekatan fisik sudah tidak tepat lagi untuk dijadikan cara mengambil keputusan. Apalagi di lingkungan pendidikan tinggi. Dia mengatakan, sekarang sudah zamannya demokratis modern yang meminta setiap perbedaan pendapat atau pandangan diselesaikan di meja musyawarah. (jpnn)

REPORTER : SYAMSUDDIN MAUPA | EDITOR : AMRI MAKKARUBA

FAIZAL (10) bocah yang tidak bersekolah lantaran Akte Kelahiran (AK), merupakan tamparan yang harus menjadi pelajaran bagi banyak pihak. Misinformasi soal akta kelahiran sebagai persyaratan mendaftar sekolah, lantaran minimnya sosialisasi sehingga terjadi salah faham di kalangan masyarakat.

CATATAN : M DANIAL (Kabag Humas Pemkab Polman dan Koordinator Jurnalis Peduli Anak)

Malah, persyaratan soal akte kelahiran sudah menjadi anggapan umum yang seolah dibiarkan bergulir.

Jika akta kelahiran menjadi persyaratan bagi setiap anak untuk mendaftar sekolah, seharusnya dibarengi upaya sungguh-sungguh dan terintegrasi agar semua anak memiliki akta kelahiran.

Menjadi persoalan, adalah surat/akta nikah orang tua anak yang belum dimiliki oleh ribuan pasangan suami istri yang telah beranak-bercucu. Pengantar dari desa/ lurah atau surat keterangan kelahiran dari RS/klinik untuk mendaftar akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, merupakan persyaratan penting yang harus juga melalui proses untuk memerolehnya.

Malah, pengantar akte kelahiran kerap masih menjadi obyek aparat di tingkat bawah dan menjadi beban masyarakat.

Soal AK dan persyaratan mendaftar bersekolah, diperkirakan masih banyak anak-anak lain menghadapi masalah seperti Faisal. Sudah saatnya, dilakukan langkah kongkrit oleh pihak terkait yang didasari pertimbangan untuk kepentingan terbaik anak, khususnya pemenuhan haknya di bidang pendidikan.

Pemahaman masyarakat, termasuk kalangan kepala sekolah yang beranggapan bahwa akta kelahiran adalah persyaratan, harus diluruskan dan tidak dibiarkan tanpa peduli bahwa hal tersebut akan menghambat upaya penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Ini merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang harus tegas terhadap jajarannya, khususnya para kepala sekolah yang juga kerap membuat aturan tersendiri tanpa. Mempertimbangkan akibatnya.

RADAR SULBAR/AMRI MAKKARUBA

BERSEKOLAH. Kadisdikpora Polman, Arifuddin Toppo bersama Ketua LBH Sulbar, Abd Kadir mengantar Faizal ke SDN 023 Dara untuk bersekolah.

Sebagai contoh, tidak sedikit kepala sekolah memahami bahwa anak yang umurnya belum mencapai 12 tahun, tidak bisa mengikuti ujian tingkat SD. Banyak orang tua yang resah karena anaknya masuk SD lebih cepat dan kini duduk di kelas VI (siap mengikuti ujian)untuk lanjut ke SMP. Ketentuan yang tidak berdasar tersebut, sudah menjadi pemahaman sebagian kepala sekolah yang

menyebabkan banyak orang tua resah. Ada kepala sekolah yang memberi solusi yang sangat keliru, yaitu mengganti akte kelahiran anak dengan menyesuaikan usianya dengan kelas VI. Solusi tersebut, selain menyesatkan, juga melanggar hukum karena berarti pemalsuan. Ini, lagi-lagi terkait dengan Dinas KCS yang harus cermat dan teliti dalam pengelolaan administrasi pendaftaran kelahiran.

Soal peningkatan cakupan akta kelahiran, perlu segera tindak lanjut Surat Edaran Mahkamah Agung untuk memudahkan masyarakat mendaftarkan kelahiran anak yang sesuai ketentuan UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa harus mendapat pengesahan PN jika anak yang dilahirkan telah melebihi 60 hari baru didaftarkan untuk mendapat akte kelahiran. (*)

NASIONAL

RADAR SULBAR

KAMIS 18 OKTOBER 2012

Bangkai Pesawat Tempur Hawk 200 Dievakuasi

FOTO: TEGUH PRIHATNA/JPNN

EVAKUASI. Bangkai pesawat Hawk 200 petang tadi telah dievakuasi ke Lanud Riesmin Nurjadin Pekanbaru. Badan pesawat dibawa menggunakan sebuah truk.

PEKANBARU - Bangkai pesawat tempur TNI-AU jenis Hawk 200 yang jatuh Selasa kemarin (16/10) pukul 09.30 WIB di Jalan Amal Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Kampar, Riau, Rabu petang tadi (17/10) pukul 16.00 WIB dievakuasi. Dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) bangkai pesawat itu dibawa ke Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru. Puluhan anggota TNIAU Pekanbaru di TKP jatuhnya pesawat nampak bahu-membahu mengangkat bagian pesawat yang masih tersisa bagian belakangnya saja. Sedangkan bagian kepala pesawat tempur

naas itu sudah hancur lebur berkeping-keping. Bangkai pesawat buatan Inggris itu diangkat pakai crane dan diletakkan di atas truk tronton bak terbuka.

Dalam pantauan Riau Pos Online (JPNN Group), badan pesawat tempur yang tersisa itu tidak terlalu besar, lebarnya hanya mencapai sekitar 5,5 meter.

Ketika dievakuasi dari TKP dan

LANJUTAN HALAMAN 1

Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah disebutkan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sementara Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBNyang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dimana DBH ini bersumber dari pajak dan hasil kekayaansumber daya alam (SDA) daerah seperti tambang migas, kehutanan dan perikanan.

UU ini telah berusia 8 tahun dan merupakan revisi UU sebelumnya yakni UU Nomor 25 tahun 1999 yang saat itu terkesan dibuat untuk menampung aspirasi daerah akan euforia reformasi.

Dalam perkembangannya UU Nomor 33 Tahun 2004 ini mendapat kritik dari berbagai kalangan karena sudah tidak sesuai dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara serta situasi semangat Otonomi Daerah.

Memang saat ini proporsi DBH yakni 70 persen untuk pusat dan 30 persen untuk daerah.

Banyak yang berpendapat bagaimana mungkin sumber

daya yang dimiliki daerah dieksploitasi kemudian hasilnya dikirim ke pusat lalu daerah bersangkutan memperoleh proporsi DBH yang lebih sedikit? Bukankah daerah “lebih berkeringat”. Kekayaaan sumber daya di daerah dieksploitas dan dampak dari eksploitasi alam itu kemudian ditanggung sendiri oleh daerah?

Dampak lingkungan dari eksplorasi kekayaan alam seperti tambang dan industri lainnya yang menyisakan kerusakan lingkungan dan kemiskinan masyarakat sekitarnya.

Untuk Sulbar kita juga terus mendorong agar mendapat DBH yang proposional dari tahun ke tahun. Tujuannya satu dengan penambahan anggaran itu bisa lebih mensejahterakan rakyat, perekonomian bergerak, pengangguran berkurang, lapangan pekerjaan terbuka, dan tingkat kemiskinan menurun.

Jadi tidak salah jika mengemuka usulan sejumlah kalangan untuk melakukan revisi terhadap UU Nomor 33 Tahun 2004 itu sebab disadari bahwa UU itu tidak lagi memberikan ruang kreasi yang tegas bagi daerah untuk maju dan berkembang, terutama mendapatkan keadilan ekonomi.

Sejak awal DPD RI menyadari hal tersebut. Sebagai Anggota Dewan yang murni dipilih konstituen di daerah pemilihan maka DPD tentu saja menyuarakan aspirasi masyarakat daerah.

Keseriusan DPD diawali

dengan membentuk Panitia Khusus atau Pansus DBH. Pertama-tama menampung aspirasi dari seluruh daerah soal alokasi dana transfer ke daerah terutatama DBH, dilanjutkan dengan pengumpulan data, kemudian melakukan hearing atau rapat dengar pendapat dengan pakar di bidangnya, Pemda, pemerintah pusat, dan sebagainya, Setelah itu Pansus DBH DPD RI mengajukan “judicial review” ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UndangUndang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 ini.

Diharapkan dari situ muncul harapan baru pembagian DBH yang adil untuk daerah.

Kami yakin pembangunan harus dimulai dari daerah dan sentrum pembangunan sebenarnya berada di daerah. Oleh karena itu untuk memajukan rakyat Indonesia harus terlebih dahulu memajukan masyarakat didaerah.

Masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan penambahan DBH itu diharapkan bisa dimanfaatkan tepat sasaran sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tidak disalahgunakan atau diselewengkan oleh oknum dan kelompok tertentu.

Kita semua perlu mengawal anggaran perimbangan untuk daerah sehingga tidak ada lagi laporan disalahgunakan dan tidak tepat sasaran.

Kirimkan tanggapan Anda atas tulisan ini melalui E-mail : asri.anas@yahoo.co.id atau Facebok : Muhammad Asri Anas II dan Twitter : @AsriAnas). (advertorial)

Tiga Jamaah asal Mamuju Kena Musibah LANJUTAN HALAMAN 1

Sekira pukul satu dinihari waktu Mekkah, salah seorang jamaah asal Mamuju yang baru saja melaksanakan tawaf, dicegat seorang tak dikenal.

Orang itu berlaga sebagai petugas yang memeriksa tas saku jamaah didekat pintu keluar Masjidil Haram.

Saat memeriksa saku, orang

itu langsung membawa kabur tas saku jamaah asal Mamuju.

Uangnya pun raib Rp 10 juta.

Untuk mengurangi kesedihan korban, rencanya kami rencana akan mengumpul uang minimal satu real dari setiap jamaah.

Malam sebelumnya, seorang jamaah laki-laki asal Mamuju juga mengalami tindak kriminalitas. Ia ditodong se-

orang supir taxi. Untungnya, ia bisa meloloskan diri. Dua malam sebelumnya juga seorang rekan kami juga kena musibah, dompetnya tertinggal di taxi.

Uang dalam dompet itu senilai 500 real. Terhadap kejadian itu, kami semua mengambil hikmahnya. Paling tidak saat bepergian kami akan berhati-hati. (**)

JANGAN REMEHKAN SAKIT MAAG! Penyakit maag terkadang dianggap ringan oleh penderitanya.

Padahal jika sakitnya sudah kronis, dapat meningkatkan risiko kanker lambung dan jika dibiarkan tidak terawat dapat menyebabkan peptic ulcers dan pendarahan pada lambung. Kita perlu mengetahui cara mengatur kebiasaan makan dan mengerti mengenai peranan posisi tubuh kita. Cara lainnya adalah dengan mengkonsumsi Gentong Mas, minuman herbal dengan kandungan vitamin dan nutrisi bermutu yang berbahan dasar Gula Aren dan Nigella Sativa (Habbatussauda).

Pengalaman Saharang, 48 tahun, penderita asam lambung patut kita simak.

Telah 5 tahun lamanya, ayah 2 orang anak tersebut menderita sakit maag. Ia mengeluhkan, seringkali merasakan mual ketika penyakit itu datang menyerang, “Mungkin karena kebiasaan yang kurang sehat, saya menderita sakit maag. Rasanya mengganggu sekali... saya sering mual karenanya. Tapi sejak minum Gentong Mas, Alhamdulillah sekarang badan jadi sehat,

keluhan karena sakit maag sudah tidak terasa lagi. Stamina jadi fit, tidak mudah capek.” Jelas Saharang yang telah mengkonsumsi Gentong Mas secara rutin selama 1, 5 tahun.

Gastritis atau lebih dikenal sebagai maag berasal dari bahasa Yunani yaitu Gastro, yang berarti perut/lambung dan Itis yang berarti inflamasi/peradangan dengan gejala-gejala seperti perih atau sakit seperti terbakar pada perut bagian atas yang dapat menjadi lebih baik atau lebih buruk ketika makan, mual, muntah, kehilangan selera, kembung, terasa penuh pada perut bagian atas setelah makan, kehilangan berat badan.

Pria yang berprofesi sebagai pegawai swasta itu pun kini ingin sekali membagi pengalaman baiknya tersebut dengan orang lain, “Semoga pengalaman saya ini dapat bermanfaat bagi orang lain.” Harap warga Perum Bosawa, Makassar, Sulawesi Selatan tersebut.

Habbatussauda dalam Gentong Mas bermanfaat untuk memelihara pembuluh darah, perbaikan sistem saraf, optimalisasi aktifitas hormon, meningkatkan proses penyembuhan dinding lambung, meningkatkan daya tahan tubuh dan bersifat anti bakteri. Selain itu juga, Habbatussauda dapat mengatasi gangguan tidur dan relaksasi. Cabe Jamu yang terdapat dalam Gentong Mas bermanfaat untuk

mempercepat penyembuhan mukosa lambung. Sedangkan kandungan yang terdapat dalam Kayu Manis bersifat anti kembung dan mules.

Kapulaga dalam Gentong Mas bermanfaat sebagai anti muntah serta radang lambung. Dan Gula Aren bermanfaat untuk menurunkan penyerapan lemak dan perbaikan sistem saraf.

Untuk hasil cepat dan maksimal dianjurkan untuk makan teratur, hindari alkohol, rokok, kendalikan stress, dan jika memungkinkan hindari obat penghilang nyeri.

Manfaat yang hebat bagi kesehatan dan rasa yang lezat membuat semakin banyak masyarakat yang mengkonsumsi Gentong Mas. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi www.gentongmas.com Bagi Anda yang membutuhkan Gentong Mas bisa didapatkan di apotek/ toko obat terdekat atau hubungi: Sulbar/Mamuju : 085 242 056 818 Apotik Marannu, Apotik Sinar Wajo, Apotik Mawar, Apotik Mentari, Apotik Sumberkasih, Apotik Iftikar, Apotik Mulia Farma, Toko Obat Pondok Herbal Polman : Apotik Lestari, Apotik Ilham Putra Wonomulyo : Apotik Marannu 1, Apotik Makmur Farma Majene : Apotik Fadilah, Apotik Rustia Syafta Farma Depkes:P-IRT:812.3205.01.114 www.gentongmas.com

sawattempuritumasukkedalam gerbang Lanud Pekanbaru yang dijaga piket TNI-AU, pintu gerbang akhirnya ditutup sementara dan pengendara umum dilarang masuk ke Jalan Adi Sucipto Lanud Pekanbaru tersebut.

Untuk mengantisipasi kemacetan, lalu lintas dialihkan ke Jalan Rawabening menuju Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru.

Saat ini bangkai pesawat tempur yang tersisa itu sudah diamankan dan diinapkan di komplek Lanud Pekanbaru. (jpnn)

Kemendagri Gelar Konsinyering Panja dan Timus LANJUTAN HALAMAN 1

Keadilan Buat Daerah

melintasi jalan raya yang dilaluinya, hampir tidak ada mengalami kendala. Proses evakuasi dari lokasi jatuhnya sampai memasuki Jalan Kaharuddin Nasution Pekanbaru berjalan lancar.

Saat dibawa menggunakan pakai truk, bangkai pesawat tersebut dibungkus terpal warna hijau khas tentara. Satu mobil pengawal memandu di

depan truk, dan satu lagi mengawal di belakang truk. Ratusan pengendara motor yang berada di belakang mobil pengangkut pesawat itu terpaksa antre karena sulit mendahului. Ketika lewat di depan kampus Universitas Islam Riau (UIR) Marpoyan Pekanbaru kecepatan truk yang membawa bangkai pesawat hanya sekitar 10 Km per jam.

Sekitar pukul 17.38 WIB tadi bangkai pesawat itu memasuki gerbang Lanud Pekanbaru sebelah timur. Setelah bangkai pe-

7

kepada Gubernur Sulbar, kemarin, disebutkan bahwa konsinyering itu akan digelar pada 20 Oktober 2012, mulai pukul 09.00 hingga 12.00 Wita, di Hotel The Beleza Suites Permata Hijau, Jakarta Selatan. Surat ini diserahkan ke Gubernur melalui Ketua Tim Lobi KAPP Mateng Jamil Barambangi.

“Adanya surat ini merupakan angin segar. Sebab Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju sebagai kabupaten induk diharuskan hadir dalam rapat tersebut. Apalagi konsinyering itu diagendakan oleh Dirjen Otda Kemendagri. Semoga saya hasilnya dapat menguatkan rencana pengesahan Pembentukan Kabupaten Mateng,” tutur Jamil Barambangi.

Jamil menyebutkan, sampai saat ini seluruh dokumen yang dipersyaratkan untuk membentuk Kabupaten Mateng,

telah dipenuhi. Termasuk peta persiapan Kabupaten Mateng yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survei Tanah Nasional (Bakosurtanal).

“Peta itu sedang ditunggu.

Kebetulan ada beberapa orang utusan KAPP Mateng yang menunggu terbitnya peta itu.

Dan kabar yang saya dapatkan, peta itu sudah ada. Jadi boleh dibilang tidak ada masalah lagi,” sebut Jamil, kemarin.

Terpisah, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh mengemukakan, untuk menghadiri konsinyering tersebut pihaknya akan mengutus Asisten I Pemprov Sulbar Aksan Djalaluddin. “Biar Aksan yang menjelaskan detailnya dalam pertemuan itu,” sebut Anwar.

Anwar tidak hadir dalam pertemuan itu karena menganggap semua syarat yang diminta oleh Kemendagri sudah dipenuhi. Selain itu ia juga sudah berkomunikasi dengan Ketua Komisi II DPR RI di

Jakarta akhir pekan lalu. “Saat itu saya menjelaskan kalau kami sudah menyiapkan anggaran untuk Kabupaten Mateng. Saya juga sampaikan kalau Mamuju sebagai kabupaten induk Mateng juga telah menyiapkan anggaran untuk menunjang operasional aparatur pemerintahan di Mateng nantinya,” papar Anwar.

Anwar berharap, Kabupaten Mateng bisa segera terbentuk sebelum Desember 2012. Sehingga pada tahun 2013, infrastruktur pemerintahannya sudah bisa dibentuk berdasarkan petunjuk undang undang.

Sebelumnya, pada pekan pertama Oktober, tim dari Kemendagri melakukan tinjauan di Kecamatan Pangale, Budong-budong, Tobadak, Topoyo, dan Karossa, sebagai calon wilayah Mateng. Dalam observasinya, mereka meninjau lokasi calon ibukota Mateng. Ketua Tim Observa-

si, Budi Santoso menyampaikan hasil observasinya akan diserahkan ke Mendagri saat sidang otonomi daerah. Disini akan menjadi penentu apakah Mateng layak dimekarkan atau tidak. Kehati-hatian Mendagri ini didasarkan pada banyaknya daerah yang gagal menjalankan otonomi.

Pada kunjungan tim Kemendagri ketika itu, Bupati Mamuju Suhardi Duka menyampaikan jika tidak semua daerah pemekaran itu bermasalah. Dia pun mencontohkan Kabupaten Mamuju Utara (Matra) yang berhasil memajukan ekonomi masyarakatnya.

Suhardi sangat yakin pembentukan Kabupaten Mateng tidak akan menemui kendala, mengingat persiapannya lebih bagus dibanding daerah-daerah yang disulkan sebagai daerah otonomi baru (DOB) lainnya. (**)

Kadistanak Sulbar Belajar Pertanian ke Belanda LANJUTAN HALAMAN 1

Di Belanda, Abduh juga ikut menghadiri sebuah kegiatan yang bembahas masalah pertanian dunia yang dihadiri negara-negara yang rawan pangan dan negara yang potensi menjadi penyanggah pangan dunia.

Terhadap keberangkatan Kadistanak Sulbar, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh menyampaikan jika pembiayaanya tidak membeni

APBD Sulbar, karena itu merupakan program Kementan.

Namun ia berharap, Abduh belajar banyak hal di Belanda, terutama yang bisa diimplementasikan dalam upaya peningkatan produksi pertanian di Sulbar.

“Setelah kembali dari sana, Abduh harus melakukan presesntasi. Setelah itu kita buat rumusan, hal apa saja yang dipetik di Belanda yang bisa diterapkan di daerah ini guna mengejar produksi padi satu

Komisi II Minta Perbaikan Dokumen Balanipa LANJUTAN HALAMAN 1

Polewali Mandar (Polman) yang merupakan daerah induk Balanipa. Termasuk pula dari provinsi.

Awal pekan ini, Mujirin menyambangi pihak komisi II DPR yang memang menangani masalah pemekaran. Agendanya adalah meminta kesediaan komisi untuk menerima KAPP secara kelembagaan.

Rencananya, KAPP Balanipa bersama pihak-pihak terkait di Sulbar akan menyerahkan dokumen kelengkapan Balanipa secara langsung ke komisi II DPR. “Soal penguatan aspirasi Balanipa dari stakeholders, akan dterima di Jakarta stelah ditentukan waktunya oleh komisi II DPR RI,” papar Mujirin yang kini menjabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sulbar. (rul)

juta ton,” harap Anwar, Rabu, 17 Oktober.

Anwar menegaskan, beberapa waktu lalu Sulbar sudah diminta untuk ikut menopang Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) 10 juta ton pada 2014. Sehingga salah satu upaya yang dilakukan adalah mengejar realisasi cetak sawah baru seluas 25.000 hektar.

Saat ini sendiri, Sulbar telah surplus beras. Sehingga daerah ini masuk sebagai salah satu dari sembilan provinsi yang mendapatkan penghargaan P2BN, karena mengala-

mi surplus atau penghasil beras.

Saat ini Sulbar telah berhasil melakukan percetakan sawah baru kurang lebih 65.000 hektare yang tersebar di beberapa kabupaten, seperti Mamuju, Polman, dan Matra. Gubernur dua periode ini menyampaikan, program lain yang akan diusulkan untuk meningkatkan produksi beras adalah pembangunan bendungan skala besar untuk ditempatkan pada daerah yang belum memiliki bendungan skala besar. (ham)

Hanura Diminta Kawal Kebijakan Pemprov LANJUTAN HALAMAN 1

Kepada media ini, ia mengaku banyak menerima laporan berbagai masalah di Provinsi Sulbar. “Saya menerima banyak informasi tentang keganjilan-keganjilan pemerintahan Sulbar,” cetusnya.

Olehnya, kata dia, politisi Hanura di provinsi termuda

itu mestinya turut bersuara, dan tidak tinggal diam melihat kejanggalan-kejanggalan kebijakan dari Pemprov Sulbar.

“Kita memang mendukung Anwar Adnan Saleh sebagai gubernur pada Pilgub lalu, tapi kami tidak memberikan cek kosong,” tandasnya. (rul)

Belajar di Pulau Terdepan Nusantara, ke Pulau Aru LANJUTAN HALAMAN 1

Bukan apa-apa, bersama kami juga ada pejabat, yaitu Perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Triana Wulandari. Juga ada Bapak Susanto Zuhdi dari kementrian Pertahanan. Sekedar informasi, Bapak Susanto Zuhdi pernah ke Polewali Mandar untuk sebuah diskusi sejarah.

Kegiatan yang saya ikuti adalah Perkemahan Kawasan Wilayah Perbatasan Tingkat Nasional. Pelaksanaannya di Kepulauan Aru. Perairan Aru cukup terkenal dalam pelajaran sejarah, sewaktu pahlawan Yos Sudarso gugur dalam perebutan Irian Barat di perang kemerdekaan.

Dalam perkemahan tersebut, saya dan Pak Hadrawi mewakili Provinsi Sulawesi Barat. Bersama 53 peserta dari seluruh Indonesia, kami dibagi ke dalam enam kelompok.

Kegiatan utama kami adalah observasi lingkungan khususya di kawasan perbatasan Indonesia dengan Australia.

Dalam pelaksanaannya kami menggunakan kapal perang TNI Angkatan Laut.

Maksud dan tujuan kegiatan yang saya ikuti ialah meningkatkan kemampuan ber-

pikir kritis oleh para guru dalam menghadapi permasalahan bangsa. Guru adalah agen perubahan (agen of change), agen transmisi dan transformasi ilmu pengetahuan. Bukan hanya itu, guru juga adalah agen nilau, sikap, dan keterampilan yang mempunyai peran strategis untuk membangun jiwa dan semangat nasionalisme.

Merasakan Pagi Kepulauan Aru Hari kedua, 16 Oktober.

Udara yang sejuk, burung-burung bernyanyi. Petanda ada kedamaian. Pertama kali saya merasakan paginya di Kepulauan Aru. Cerahnya menyinari daun-daun yang masih diselimuti embun. Selesai sarapan, kami melanjutkan kegiatan.

Dalam observasi, khususnya di Kelompok 1 tempat saya bergabung, kami diminta mengenal kondisi alam dan prilaku masyarakat. Untuk itu, kami mengunjungi sekolahsekolah, pasar, pusat transmigrasi orang Jawa, pelelangan ikan salah satu terbesar di Indonesia, dan Pos Penjagaan kawasan perbatasan.

Di kelompok saya terdiri

teman-teman dari Papua, Jakarta, Manado, Jawa Timur dan Kepulauan Aru. Sewaktu menuju pos penjagaan, kami menggunakan kapal motor dinas Bupati Aru. Luar biasa, canggih. Seingatku, barusan saya melakukan pelayaran lumayan jauh. Apalagi ini menggunakan speedi boat. Orang Mandar menyebutnya “jongsong”.

Di atas speedboat, ada GPS yang menuntun pelayaran kami. Di atas speedboat juga ada Komandan Militer Lanal Aru, Sugeng Harianto dan pak Susanto Zuhdi. Lama pelayaran dari Pelabuhan Dobo sekitar tiga jam. Kelihatan lama, tapi itu jauh lebih cepat daripada kapal kayu yang lama pelayarannya sampai enam jam.

Rombongan tiba, kami dijemput secara adat oleh taritarian. Menariknya, kami disuguhi daun siri untuk dikunyah. Mirip-mirip kebiasaan orang-orang tua di Mandar.

Perkenalan adalah kegiatan berikutnya diikuti diskusi dan observasi.

Malamnya, kami diminta membuat makalah tentang hasil observasi. Dalam diskusi sesama anggota kelompok, suasana begitu hangat walau kami begitu lelah. Hampir tak

pernah istirahat.

Nonton Film Dokumenter Hari ketiga, 17 Oktober.

Selesai olahraga, para peserta dan sebagian guru di Kepulauan akan menonton film dokomenter. Acara dimulai dengan penyerahan buku dan penandatanganan prasasti kawasan secara simbolis.

Pemaparan tentang Aru juga dilangsungkan, agar kami para peserta tahu lebih banyak tentang Kepulauan Aru. Rencana esok, 18 0ktober semua peserta akan melakukan pelayaran ke salah satu pulau terdepan Indonesia, yaitu Pulau Enu. Di sana kami akan berdiskusi dengan teman-teman guru di perbatasan, observasi Pulau Penambulai, melihat penyu bertelur untuk kemudian mengadakan acara pelepasan tukik ke laut.

Setelah kegiatan tersebut di atas selesai, kami kembali ke Dobo untuk menjalani upacara penutupan. Ada sambutan Bupati Aru, Wakil Menteri Bidang Kebudayaan dan Dirjen Kebudayaan. Layaknya perkemahan, ada acara api unggun dan bakar-bakar ikan. (*)

8

RADAR SULBAR

RADAR POLEWALI

KAMIS 18 OKTOBER 2012

Sejumlah e-KTP Tidak Bisa Digunakan POLEWALI -- Sejumlah e-KTP warga yang telah diterbitkan di Kecamatan Alu tidak bisa dipergunakan oleh warga pemilik KTP. Penyebabnya, e-KTP yang telah mereka terima tersebut tidak bisa konek saat dilakukan uji coba sidik jari.

Salah seorang warga Allu saat menerima KTP-nya di Kantor Kecamatan Alu. Menyampaikan bahwa e-KTP yang telah Ia terima sesuai informasi yang diterima dari pemerintah kecamatan saat diserahkan KTP tersebut tidak bisa konek.

Camat Alu, Hasbi Hannan membenarkan bahwa e-KTP yang telah diterbitkan dan didistribusi ke masyarakat sebagian tidak diberikan kepada pemiliknya karena tidak bisa konek.

"Ada sekitar 20-an KTP yang tidak kami berikan kepada pemiliknya dan masih kami simpan sambil menunggu petunjuk dari Dinas KCS. Apakah akan dikembalikan atau bagaimana selanjut-

nya terhadap KTP tersebut," kata Hasbi Hannan.

Ia juga menyampaikan, selain masih ada sejumlah e-KTP yang tidak dibagikan karena tidak konek. Masih terdapat 100-an warga Kecamatan Alu yang hingga saat ini belum melakukan enrolment atau perekaman data. Diantaranya sebagian masyarakat Desa Puppuring, Desa Kalumammang dan Desa Saragian yang belum melakukan enrolment di Kantor Kecamatan. Ini karena faktor berusia rentan dan tidak mau lagi ke kantor kecamatan untuk melakukan foto, kondisi desa yang jauh dari kantor kecamatan.

Diharapkan dari pihak Dinas KCS ada alat mobile yang diturunkan untuk membantu melakukan pelayanan khususnya daerah yang sangat susah dijangkau. e-KTP di Kecamatan Alu sudah mencapai 87,48 persen atau sebesar 211,058 dari jumlah wajib KTP 241.

254. (afr/mkb)

Percetakan Sawah Baru

Polman dapat Jatah 100 Hektar REPORTER : DIAN AFRIANTY EDITOR : AMRI MAKKARUBA

RADAR SULBAR/AMRI MAKKARUBA

SEMPROT. Seorang petani di Desa Tonrolima Kecamatan Matakali sementara menyemprot tanaman padinya. Tahun 2013 mendatang areal sawah di Polman akan bertambah.

Panitia Pilkades Harus Netral POLEWALI -- Wakil Bupati Polewali Mandar, Nadjamuddin Ibrahim mengimbau kepada panitia pilakdes untuk bersikap netral.

Selain itu, Ia juga berharap masyarakat menciptakan suasana yang aman dan kondusif dalam pelaksanaan pilkades. Tahun ini sebanyak 34 desa yang akan menggelar pilkades.

Khusus di Kecamatan Campalagian sebanyak 10 desa yang akan menggelar pilkades.

"Saya mengajak warga untuk tetap menjaga suasana sehingga berjalan aman dan kondusif. Serta tetap mengacu pada aturan yang telah ditetap-

kan," terangnya. Panitia desa dan panitia kabupaten diharapkan sedapat mungkin bisa berlaku netral dalam menjalankan pilkades sehingga bisa berjalan tertib sesuai aturan. Berikan kesempatan kepada semua calon untuk bersosialisasi, dan berikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan.

"Jangan ada intimidasi dari siapapun sehingga pelaksanaannya berlangsung demokratis, bukan karena kepentingan tertentu. Percayakan kepada panitia untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik," tandas Nadjamuddin. (afr/mkb)

Eksekutif

POLEWALI -- Polewali Mandar tahun 2013 mendapatkan jatah dari Kementerian Pertanian untuk program percetakan sawah baru. Sebanyak 100 hektar jatah Polewali Mandar untuk percetakan sawah baru tahun 2013 mendatang.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Polman, Basir Halim, mengungkapkan hal ini dalam acara syukuran turun sawah di Desa Katumbangan Lemo Campalagian, Rabu, 17 Oktober.

Kadistanak Basir Halim, menuturkan saat rapat turun sawah di Kecamatan Campalagian beberapa waktu lalu didapatkan informasi di Desa Katumbangan Lemo ada lahan yang

berpotensi untuk dibuka program percetakan sawah baru. Sehingga Distanak akan menurunkan tim untuk melakukan verifikasi terhadap calon pemilik calon lahan (CPCL).

"Untuk verifikasi tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Utamanya sumber air dan kondisi lahannya karena jangan sampai terjadi hal serupa seperti tahun sebelumnya program percetakan sawah baru bermasalah," kata Basir Halim.

Ia juga menyampaikan, jika di Desa Katumbangan Lemo tidak memungkinkan semua untuk dibuka percatakan sawah baru.

Maka akan dilakukan pendataan di daerah lain yang memang memungkinkan, asalkan memang memenuhi persyaratan. (*)

KT Tubu Minta Jalan Tani dan Irigasi POLEWALI -- Kelompok Tani (KT) Tubu Desa Katumbangan Lemo Kecamatan Campalagian meminta perbaikan jalan usaha tani dan perbaikan saluran irigasi tehnis yang mengairi sawah mereka. Hal tersebut disampaikan salah seorang warga Desa Katumbangan Lemo, Abdullah saat mengadakan dialog dengan Wabup Polewali Mandar, Nadjamuddin Ibrahim, Tabu 17 Oktober. Kegiatan ini juga dihadiri Ketua DPRD Abdullah Tato dan sejumlah pimpinan SKPD dalam syukuran tanam sawah. Selain

meminta untuk dilakukan perbaikan jalan usaha tani. Petani juga meminta dilakukan rehabilitasi sawah irigasi. Sebab, jika perbaikan itu tidak dilakukan, sawah yang mengaliri persawahan KT Tubu selalu kebanjiran saat musim rendengan tiba.

"Untuk itu, kami meminta perhatian pemerintah sehingga persawahan bisa menghasilkan produksi yang bagus yang bisa mendukung tercapainya hasil produksi," kata Abdullah.

Abdullah juga menyampaikan, untuk areal persawahan di KT

Tubu, luas hamparannya 60 hektar. Namun baru sekitar 700 meter yang telah dialiri jaringan irigasi tehnis.

Terkait perbaikan jalan usaha tani, Kepala Distanak Polman, Basir Halim menyampaikan, ada beberapa pertimbangan sehingga jalan usaha tani belum dilakukan perbaikan. Sebab, jangan sampai setelah dilakukan perbaikan, ada peralihan fungsi dan petani menjadikannya sebagai lahan pemukiman. Padahal, itu tidak diperbolehkan dari Kementrian Pertanian. Sedangkan untuk perbaikan

jaringan tersier. Kementerian juga sudah ada aturan tersenidri dan tidak serta merta jumlah yang tidak teraliri tersebut semua bisa diberikan jaringan irigasi.

Kadis PU Polman, Abd Rahman menyampaikan, untuk perbaikan jaringan irigasi, beberapa jaringan irigasi di Polman ada yang masuk dalam kewenangan kabupaten ataupun provinsi.

Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tetap akan diakomodir untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan pihak terkait. (afr/mkb)

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

RADAR SULBAR/HUMAS PEMKAB POLMAN

RAPAT TURUN SAWAH. Wabup Polman, Nadjamuddin Ibrahim didampingi Ketua DPRD, Abdullah Tato dan sejumlah pimpinan SKPD pada acara syukuran turun sawah KT di Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Rabu, 17 Oktober 2012.

AdVertorial

RADAR SULBAR/HUMAS PEMKAB POLMAN

SPM. Asisten Administrasi Umum, Sukirman Saleh didampingi Staf Ahli Bupati Bidang SDM, Anwar Sewang dan saat mengadakan pertemuan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Aula Bappeda Senin, 15 Oktober 2012

WISUDA PELANTIKAN DAN PENYUMPAHAN LULUSAN S1 KEPERAWATAN DAN D III KEBIDANAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MARENDENG MAJENE TAHUN AJARAN 2011/2012 DI GEDUNG ASSAMALEWUANG MAJENE, RABU TANGGAL 17 OKTOBER 2012 KETUA Stikes Marendeng Majene Hj. St. Hatisah Dj. M.Ap (tengah) bersama Pembantu Ketua Stikmar Majene

DARI KIRI Ketua Stikes Marendeng Majene Hj. St. Hatisah Dj. M.Ap, Bupati Majene H. Kalma Katta, S.sos, MM, Kepala Dinkes Provinsi Sulawesi Barat Dr. H. Ahmad Azis. M.Kes, Kabag Akademik dan kemahasiwaan Kopertis Wilayah IX Sulawesi dan Ketua Yayasan Stikes Marendeng Majene H. Arifuddin Katta

SAMBUTAN Ketua Yayasan Stikes Marendeng H. Arifuddin Katta

SAMBUTAN Ketua STIKMAR Majene Hj. St. Hatisah Dj. M.Ap

METROPOLIS

KAMIS 18 OKTOBER 2012

9

RADAR SULBAR

DPRD Anggarkan Pembelian Armada Damkar

KELEMBAGAAN

Irwan Tuding BAZ Tidak Steril

REPORTER: JASMAN RANTEDODA EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL

Arifin: Itu Fitnah

MAMUJU -- Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dinas Tata Ruang dan Kebersihan (Distarungber) Mamuju, Syamsul H, akhirnya sumringah. Harapan akan adanya unit mobil pemadam kebakaran (damkar) baru untuk menunjang kinerja personilnya akhirnya terkabulkan.

Dalam rapat penyelarasan

MAMUJU -- Ketua Komisi II DPRD Mamuju, Irwan SP Pababari, menuding pengelolaan Badan Amil Zakat (BAZ) Mamuju tidak steril.

Alasan Irwan, individu yang menahkodai lembaga pengelola berbagai macaam zakat itu adalah politisi.

"BAZ Mamuju sebagai lembaga keagamaan Baca HALAMAN 15

hasil pembahasan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tiap-tiap komisi di DPRD Mamuju dengan SKPD siang kemarin, DPRD Mamuju menganggarkan pengadaan satu unit armada damkar yang anggarannya mencapai Rp 1,2 miliar.

Baca HALAMAN 15

Kasus Penderita Lumpuh Layu di Mamuju

ANGGARAN

Dinkes-Dinsos Sulbar Diharap Turun Tangan

Pengesahan APBD-P Ditarget Sebelum Idul Adha MAMUJU -- Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan tahun 2012 Kabupaten Mamuju ditargetkan sebelum memasuki hari raya Idul Adha. Saat ini, DPRD Mamuju masih melakukan penyelarasan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari masing-masing komisi.

RADAR SULBAR/JASMAN RANTEDODA

Baca HALAMAN 15

PEROSNIL Kepala Bidang Pemadang Kebakaran (Kabid-Damkar) Mamuju, bersama beberapa personolnya saat rapat dengar pendapat dengan DPRD mamuju. Rabu 17 Oktober.

advertorial

MAMUJU -- Kasus Marianti, penderita lumpuh layu yang telah terbaring di Rumah Sakit Umum (RSUD) Majene lebih dari 20 hari, hendaknya menjadi perhatian semua pihak. Perhatian itu diharapkan diantaranya datang dari Dinas Kesehatan (Dinkes) serta Dinas Sosial (Dinsos) Sulbar.

"Walau bagaimana pun, Marianti adalah warga Sulbar

sehingga perlu ada perhatian dari Pemprov Sulbar yang dalam hal ini oleh Dinkes serta Dinsos. Hendaknya bantuan apa saja yang memungkinkan, bisa diturunkan dari provinsi untuk Marianti," sebut Wakil Ketua DPRD Sulbar, Arifin Nurdin, kepada Radar Sulbar siang kemarin.

Baca HALAMAN 15

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat Rapat Pengendalian Pelaksanaan P2MKT

Transamigrasi Upaya Bangun Kemandirian Masyarakat

SAMBUTAN. Kepala Disnakertrans Sulbar, Drs. Benyamin YD,M.Pd memberikan sambutan sekaligus membuka rapat pengendalian pelaksanaan program (P2MKT) di Hotel Grand Mutiara, Selasa 16 Oktober 2012, malam.

MATERI. Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Ditjen P2MKT RI, Ir. Suharto,MM menyampaikan materi bahan arahan Sisditjen P2MKT.

MAMUJU -- Kepadatan penduduk suatu wilayah kadang tidak memiliki keberimbangan dengan wilayah lain yang sangat kecil jumlah penduduknya.

Sehingga perlu dilakukan transmigrasi, dengan tujuan pemerataan penduduk.

Selain itu, transmigrasi memiliki peranan membangun sikap kemandirian masyarakat. Dengan harapan, masyarakat yang telah mandiri mampu melahirkan kesejahteraan bangsa.

Hal ini disampaikan Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT), Suharto.

Ia menambahkan, selain mampu membangun kemandirian masyarakat, transimgasi juga diharapkan meningkatkan dan memeratakan pembangunan daerah.

SIMAK. Peserta rapat pengendalian pelaksanaan program P2MKT serius menyimak materi.

"Ini berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang ketransmigrasian," tegas Suharto saat memberikan materi rapat pengendalian pelaksanaan program P2MKT di Hotel Grand Mutiara, Selasa 16 Oktober.

Tujuan lain, imbuh Suharto, pelaksanaan transmigrasi diharapkan meningkatkan kemampuan dan produktifitas masyarakat.

Bahkan, transmigrasi juga diharapkan mampu mencipatakan integrasi di permukiman transmigrasi, sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Ia menambahkan, seharusnya sejak awal telah ada keterlibatan pemerintah provinsi maupun kabupaten dalam program transmigrasi. Hal tersebut dimaksdukan agar pelaksanaan transmigrasi dapat berjalan dengan baik jika ada

koordinasi dengan pemerintah setempat.

"Artinya, pelaksanaan program ini pemerintah provinsi maupun kabupaten harus sejak awal mengajukan konsepnya," imbuh Suharto.

Di tempat sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Sulbar, Benyamin YD, mengatakan pihaknya telah melaksanakan program transmigrasi dengan membangun pemukiman. Pemukiman yang telah dibangun tahun ini mencapai 250 unit rumah. Jumlah tersebut dibagi di dua tempat yaitu Kabupaten Mamasa dan Majene.

"Rumah pemukiman yang kami bangun di Kabupaten Mamasa 100 unit, sedangkan di Kabupaten Majene 150 unit. Untuk kabupeten lainnya, kami akan programkan tahun mendatang," ungkapnya. (mg6/dir)

LAPORAN. Ketua Panitia Rapat Pengendalian Pelaksanaan Program P2MKT, Drs Muhiddin menyampaikan laporan.

10

RADAR MAMUJU

RADAR SULBAR

KAMIS 18 OKTOBER 2012

VISI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

"Gerakan Membangun Mamuju, Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri (Gerbang Maju)" MISI I Meneruskan Layanan Pendidikan dan Kesehatan gratis yang semakin dimantapkan TUJUAN Peningkatan Kualitas Generasi Muda, Keolahragaan dan Pengarusutamaan Gender SASARAN Terciptanya peran generasi muda dan perempuan dalam pembangunan Terciptanya Ketahanan Generasi muda dalam permasalahan social Terwujudnya potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan Tersedianya infrastruktur ruang public pemuda untuk berekspresi Tersedianya sarana dan prasarana keolahragaan Pembentukan dan Pembinaan KB/KS Ketersedian alkon (alat kontrasepsi)

Kami Perusahaan Nasional Membutuhkan :

KARYAWAN a. Pria/Wanita Usia Max 30 Thn. b. Pendidikan Min. SMU/D3/S1. c. Memiliki SIM C dan Kendaraan Sendiri.

d. Mampu Bekerjasama Dengan Team Work. e. Memiliki Motivasi Kerja Yang Tinggi, Jujur, dan Bertanggung Jawab. f . Berpengalaman di Bidangnya.

MELAMPIRKAN : Surat Lamaran Kerja, CV, Foto Copy KTP, Foto Copy SIM, Foto Copy Ijazah Terakhir beserta Transkip Nilai dan Pas Fhoto Ukuran 4x6 CM 2 Lembar.

ANTAR LANGSUNG LAMARAN ANDA KE KANTOR CABANG KAMI YANG TERDEKAT : - Cab. Mamuju : Jl. Jendral Sudirman (samping TK Karema) - Cab. Topoyo : Jl. Trans Sulawesi - Palu (depan Suzuki Topoyo)

- Cab. Pasangkayu Jl. Trans Sulawesi (samping Hotel Blok M) - Cab. Polman : Jl. H. A. Depu (depan Kantor Radar Sulbar)

Mandala Finance Melayani Kredit - Kepemilikan motor baru Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki - Pembiayaan BPKB Motor

advertorial

Bupati Mamuju

Wakil Bupati Mamuju

Sekda Mamuju

Peringatan HUT Hadji Kalla Group ke-60

LOWONGAN

PERSYARATAN :

Drs. H. Suhardi Duka, MM Ir. Bustamin Bausat Drs. H. Habsi Wahid, MM

Kalla Mamuju Gelar Donor Darah REPORTER: M.SHOLIHIN EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL MAMUJU -- Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kalla Group yang ke-60, PT Hadji Kalla Cabang Mamuju menggelar sejumlah kegiatan sosial. Kegiatan tersebut sebagai upaya Kalla Group memberikan pelayanan serta kontribusi positif kepada masyarakat.

Kegiatan sosial yang dilakukan PT Hadji Kalla Cabang Mamuju berupa donor darah dari karyawan serta pimpinan PT Hadji Kalla Cabang Mamuju. Donor darah juga diikuti

oleh sejumlah leasing atau perusahaan pembiayaan yang selama ini menjadi mitra PT Hadji Kalla Cabang Mamuju.

Tidak ketinggalan, sejumlah bank, pelajar, bahkan dealer kendaraan di Mamuju juga mengikuti kegiatan ini. "Setelah ini kami akan melakukan kunjungan sekaligus memberikan bantuan kepada lima panti asuhan di Mamuju," ungkap Kepala Cabang PT Hadji Kalla Cabang Mamuju, H Mansyur Madong, di ruang kerjanya, Rabu 17 Oktober.

RADAR SULBAR/M SHOLIHIN

DONOR DARAH. Seorang staf PT Hadji Kalla Cabang Mamuju sedang mendonorkan darah, Rabu 17 Oktober 2012.

Untuk kegiatan donor darah, lanjut Mansyur, PT Hadji Kalla Cabang Mamuju bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Ca-

bang Polewali Mandar. Dengan jumlah tim PMI yang terlibat dalam kegiatan tersebut mencapai 15 orang.

"Darah yang berhasil kami

kumpulkan dalam kegiatan ini mencapai 100 kantong. Kami berharap hasil ini dapat memberikan manfaat kepada sesama," imbuhnya. (*)

PT Hadji Kalla Cabang Mamuju Peringatan HUT PT Hadji Kalla Group ke-60 BERPOSE. Kepala PT Hadji Kalla Cabang Mamuju, H Mansur Madong berpose bersama pimpinan PT Kumala Motor, PT Bintang Jaya Motor, Bank Syariah Mandiri, PT Jujur Jaya Sakti, Bank Panin, Amanah Finance, Adira Finance, Bosowa Berlian Motor, BFI dan Bumi Sarana Utama disela-sela kegiatan donor darah.

Administrasi Head PT Hadji Kalla Cabang Mamuju, H Mahmuddin turut mendonorkan darah dalam rangka peringatan HUT PT Hadji Kalla Group ke-60 di Kantor PT Hadji Kalla Cabang Mamuju, Rabu 17 Oktober 2012.

Sejumlah leasing, karyawan perusahaan PT Hadji Kalla Group, serta pelajar berpartisipasi dalam kegiatan donor darah dalam rangka peringatan HUT PT Hadji Kalla Group ke-60.

EKSEKUTIF MAMUJU

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Kabupaten Mamuju

SALAMAN. Bupati Mamuju Suhardi Duka bersalaman dengan sejumlah pejabat Pemkab Mamuju usai acara pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV lingkup Pemkab Mamuju di ruang kerja Bupati Mamuju, Senin 15 Oktober 2012.

HUMAS PEMKAB MAMUJU

SALAMAN. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mamuju Habsi Wahid bersalaman dengan pejabat Pemkab Mamuju usai pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV lingkup Pemkab Mamuju di ruang kerja Bupati Mamuju, Senin 15 Oktober 2012.

Rubrik Khusus DPRD Kabupaten Mamuju

LEGISLATIF MAMUJU

HUMAS DPRD Mamuju Haedar mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di ruangan Komisi II DPRD Mamuju.

RADAR SULBAR/JASMAN RANTEDODA

RAPAT. Dengar pendapat dengan Sekretariat DPRD Mamuju.

RADAR MAJENE

RADAR SULBAR

KAMIS 18 OKTOBER 2012

11

Terkait Kekurangan Guru SD

RUU ASN Beri Peluang Kerja MAJENE -- Undang-undang Aparat Sipil Negara (ASN) yang sementara dibahas oleh komisi II DPR-RI. Ini dinilai akan memberikan kesempatan bagi Kabupaten Majene untuk mengisi sejumlah formasi kerja yang hingga saat ini dinilai masih kurang.

Sekkab Majene, Syamsiar Muchtar Mahmud, mengata-

kan saat ini Rancangan Undang-Undang Aparat Sipil Negara (RUU ASN) sementara digodok oleh DPR-RI. Sehingga jika nantinya undangundang tersebut telah disahkan maka akan memberikan peluang bagi Majene untuk mengusulkan daftar kebutuhan sejumlah guru yang dinilai masih kurag. "Tahun ini memang kabupaten kita tidak

memperoleh jatah penambahan jumlah PNS. Walaupun kita tahu jika masih kekurangan guru agama dan guru olahraga pada sejumlah SD," ungkapnya.

Menurut Syamsiar, nantinya dalam ungdang-undang tersebut akan diatur, selain ada penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah pusat juga akan melakukan

penerimaan pada Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Sehingga pada penerimaan PTT nantinya, bisa menjadi cela yang dimanfaatkan untuk meminta formasi akan kebutuhan penambahan kuota guru agama yang masih kurang 90 persen dan guru olahraga yang masih kurang hingga 80 persen. (mg4/mkb)

RADAR SULBAR/SYAMSUDDIN

WISUDA. Sebanyak 226 mahasiswa Stikmar Majene diwisuda setelah menyelesaikan pendidikannya.

Sekkab Tepis Isu Pesangon PNS MAJENE -- Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Majene Syamsiar Muchtar menepis berkembanya isu pemberian pesangon terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki purna bakti. Syamsiar meminta PNS tidak lagi memperbincangkan isu pesangon yang tak jelas sumbernya.

Menurut Syamsiar dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Aparat Sipil Negara (ASN) tidak disebutkan pemberian pesangon PNS. "Hasil pertemuan 3 Oktober lalu di Jakarta, sama sekali tidak membahas masalah pesangon. Namun yang direncakan justru kenaikan standar gaji pokok," kata Syamsiar.

Ia mengaku tidak adanya pemberian pesangon diketahui setelah melakukan pertemuan dengan Komisi II DPR RI, Menpan, Mendagri, Sekjen Kementerian Keuangan, Anggota Pansus RUU ASN dan sejumlah Pakar.

"Pertemuan ini dalam rangka membedah RUU ASN, seluruh Sekprov dan Sekkab se Indonesia di Undang dalam pertemuan itu," ujar Syamsiar. Dalam pertemuan tersebut

Syamsiar mengaku masuk dalam Komisi C membahas masalah kesejahteraan. Meliputi gaji, tunjangan dan masa pensiun.

Pada pertemuan itu lanjutnya dihasilkan rekomendasi untuk menaikan standar gaji PNS. Dengan mekanisme yang berbeda dari yang berlaku saat ini. Dimana tunjangan justru lebih tinggi dari gaji pokok, sehingga pada masa pensiun justru banyak pensiunan PNS yang tidak sejahterah.

Sistim tersebut lanjutnya menjadi salah satu pemicu terjadinya korupsi di pemerintahan. Karena ingin mempekaya diri sebelum masa pensiun. "Hal ini yang kami rekomendasikan kepada anggota Pansus RUU ASN. Jadi hentikan diskusi pemberian pesangon sebab itu adalah harapan yang tak kunjung tiba. Tidak usah dipikir. Bekerja saja dengan baik, yang jelas pemerintah akan memperhatikan kesejateraan PNS," pintanya.

Terkait masalah tunjangan juga direkomendasikan untuk berbasis beban kerja

dan jabatan. Artinya pemberian tinjangan kepada PNS tidak akan sama dengan PNS yang memiliki beban kerja lebih banyak.

Salah seorang PNS lingkup Setda Majene, Muh Taufik M, mengaku setuju dengan tidak adanya sistem pesangon. Ia beralasan dengan sistem penggajian pensiun saat ini sedikit banyak membantu beban dihari tua. "Saya kurang setuju dengan sistem pesangon, itukan hanya di swasta bukan negeri. Apalagi diusulkan untuk dinaikkan gaji tentunya akan membantu kesejahteraan PNS,� paparnya. Berbada diungkap, Sukmawati salah seorang PNS lingkup Setda Majene.

PNS ini mengaku setuju dengan sistem pesangon. Ia beralasan dengan pesangon PNS tidak akan lagi jadi primadona bagi para pencari kerja. Apalagi selama ini gaji pensiunan yang menjadi daya tarik PNS. �Sebenarnya saya setuju dengan pesangon. Tapi kita kembalikan lagi seperti apa metode yang baik untuk mensejahterakan PNS,� terangnya. (k3/mkb)

RADAR SULBAR/ AMRI MAKKARUBA

JEMBATAN. Sejumlah jembatan Trans Sulawesi di Kabupaten Majene saat ini sementara diperbaiki. Sehingga untuk sementara kendaraan melintasi jembatan darurat.

Masyarakat Diminta Awasi PTT

Dinkes Ancam Sanksi PTT Malas REPORTER : SYAMSUDDIN MAUPA EDITOR : AMRI MAKKARUBA

MAJENE -- Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawsei Barat akan memberikan sanksi tegas kepada sejumlah bidan atau dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang malas melaksanakan tugas. Penegasan ini disampaikan Kepala Dinkes Sulbar dr Achmad Asis ketika dikonfirmasi disela acara wisuda Stikmar Majene, Rabu 17 Oktober. Menu-

Rubrik Khusus Pemerintah EKSEKUTIF Kabupaten Majene

rut Achmad Asis pemberikan sanksi ini sebagai upaya pendisiplinan bidan dan dokter PTT . Ia meminta masyarakat melakukan pengawasan terhadap bidan dan dokter PTT yang bertugas di daerahnya.

Menurut Ahmad Asis, PTT harus disiplin menjalankan tugas, mereka digaji untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

khususnya di daerah terpencil. "Jika ada PTT tiga kali tidak masuk bekerja, tolong laporkan ke Dinas Kesehatan," tegas Ahmad Asis. Ia mengaku, jika ada laporan masyarakat yang masuk ke Dinkes Provinsi Sulbar tentang PTT malas, maka laporan tersebut akan ditindaklanjuti.

"Laporkan saja, nanti kami yang sampaikan ke pusat. Biar gajinya ditahan. Buat apa mereka digaji tinggi kalau

tidak melaksanakan tugas," tuturnya. Ahmad Asis juga berpesan kepada Pemkab Majene untuk memberikan apresiasi kepada alumni terbaik Stikmar khususnya yang masuk peringkat sepuluh besar.

"Kalau mereka tidak bisa diangkat jadi PNS. Paling tidak, mereka itu bisa dijadikan sebagai tenaga sukarela dengan diberi insentif," pinta mantan Kadinkes Polman ini. (*)

Rubrik Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Majene

RADAR SULBAR/JUNIARDI

BUPATI Majene H. Kalma Katta menyampaikan sambutan pada acara Wisuda Stikmar Majene di Gedung Assamalewuang, Rabu 17 Oktober 2012

RADAR SULBAR/JUNIARDI

WAKIL Bupati Majene H. Fahmi Massiara (kiri) menghadiri acara Wisuda Stikmar Majene di Gedung Assamalewuang, Rabu 17 Oktober 2012

RADAR SULBAR/MUHAMMAD YUNUS

DIREKTUR Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene Dr. Rahmat Malik saat mmeninjau pasien dirumah sakit umum majene dan didampingi beberapa petugas lain

12

RADAR MAMASA

RADAR SULBAR

KAMIS 18 OKTOBER 2012

Kabupaten Mamasa

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mamasa yang Madani Dalam Ikatan Kondosapata Wai Sapalelean

Empat Strategi Pembangunan Kabupaten Mamasa 1. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik/goog governance.

2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui Pembangunan Berbasis Masyarakat (Gerbang Sismark).

3. Mendorong berkembangnya dunia usaha para pelaku ekonomi.

4. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan norma budaya dalam kehidupan masyarakat.

Ramlan Badawi

Benhard Buntutiboyong

Bupati Mamasa

Sekkab Mamasa

Jika Tak Merekomendasikan Muhammadiyah

Pengurus Golkar Mamasa Ancam Mundur EDITOR : AMRI MAKKARUBA

Batal Terima Bantuan Perumahan

Warga Osango Demo Kantor Bupati MAMASA -- Puluhan warga Desa Osango Kecamatan Mamasa melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Mamasa, Rabu 17 Oktober kemarin.

Mereka menuntu agar 90 warga Osango yang telah dinyatakan sebagai penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dari Kementerian Perumahan Rakyat dapat segera dibayarkan.

Karena setelah mereka akan mencairkan dana tersebut tidak dilayani. Karena ada kesalahan antara nomor NIK KTP dengan fotocopy KTP yang ada di rekening. Sehingga pihak BRI Unit Mamasa tidak mencairkan dana bantuan tersebut.

Aksi warga Desa Osango ini, didampingi Barisan Muda Pembaharuan (Bapernas) Mamasa. Warga mempertanyakan batalnya mereka menerima bantuan.

Ketua Bapernas, Sudiarno memintah penjelasan Pemkab terkait batalnya 90 warga Osango menerima bantuan perbaikan rumah. Padahal mere-

ka sudah melengkapi persyaratan untuk mendapatkan bantuan. Warga sudah melengkapi semua prosedur administrasi. Tetapi harapan mereka memperbaiki rumah sirna seketika. Alasannya pihak BRI Mamasa tidak mencairkan dananya karena data NIK KTP tidak sesuai dengan fotocopy yang ada pada rekening. Sementara sudah banyak warga yang lainnya menerima bantuan itu. Aspirasi warga Osango ini diterima, Sekretaris Kabupaten Mamasa, Benhard Buntutiboyong.

Perwakilan warga diterima di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut perwakilan warga meminta kepada Pemkab Mamasa untuk turun ke lapangan memeriksa personilnya yang melakukan kegiatan disana. "Supaya jangan ada pemahaman yang tumpang tindih antara warga masyarakat itu sendiri. Namun yang lebih parahnya sebab warga sudah memesan papan, maupun atap seng di toko bangunan karena

kami yakin dana bantuan akan cair. Tetapi kenyataan tidak demikian," terang salah seorang warga.

Menanggapi keluhan warga, Sekkab Mamasa, Benhard Buntutiboyong mengatakan pihaknya akan memperbaiki data yang salah. Karena program tersebut diperuntukkan untuk rakyat yang tidak mampu membangun rumah.

Warga juga membeberkan adanya oknum PNS mendapat bagian dari bantuan perumahan tidak layak huni di Osango. Sehingga meminta pemkab untuk mengusutnya. Warga juga menolak alasan pengelola dan pihak BRI Cabang Mamasa adanya berbeda NIK KTP asli dengan NIK di rekening masing-masing warga. Sebab masyarakat hanya menyetor KTP asli kepada pengelola di desa mereka. Sekkab Mamasa, Benhard berjanji akan menuntaskan persoalan ini sehingga nantinya yang menerima adalah warga yang betul betul sesuai ketentuan. (k5/mkb)

MAMASA -- Sejumlah pengurus Partai Golkar Mamasa mulai dari Dewan Pengurus Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) dan Pimpinan Desa mengancam mundur. Jika Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar tidak merekomendasikan Ketua Golkar Mamasa, Muhammadiyah Mansyur sebagai calon Bupati Mamasa dalam Pemilukada 2013 mendatang. Pernyataan pengurus Golkar Mamasa ini disampaikan dalam rilis yang diterima Radar Sulbar, Rabu 17 Oktober. Juru bicara DPD dan DPK Partai Golkar Mamasa, Jufri Sambo Madika mengatakan sejumlah pengurus DPD dan 17 DPK Partai Golkar Mamasa menyatakan sikap akan mundur dalam konfrensi pers yang digelar di Sekretariat DPD Partai Golkar Mamasa, Rabu kemarin.

Wakil Sekertaris DPD Golkar Mamasa ini mengatakan bahwa konferensi pers ini dalam rangka kembali mempertegas dukungan DPD Kabupaten Mamasa dan 17 DPK serta 178 Pimpinan Desa kepada Muhammadiyah Mansyur. Jika DPP tidak mendengarkan aspirasi pengurus DPD Golkar Mamasa dan 17 DPK maka mengancam untuk ramai-ramai mundur dari Partai Golkar. Pernyataan ini juga pernah disampaikan kepada DPD Partai Golkar Sulawesi Barat pada pertemuan di Mamuju beberapa waktu yang lalu. "Selain itu jika DPP tidak memenuhi tuntutan DPD dan DPK Kabupaten Mamasa dengan alasan hasil survei. Maka kader Golkar di Kabupaten Mamasa akan memaksakan Ketua DPD Partai

RADAR SULBAR/IST

KONFRENSI PERS. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Mamasa, H. Muhammadiyah Mansyur melakukan Konfrensi Pers di Sekertariat Golkar Mamasa, Rabu 17 Oktober 2012 didampingi Wakil Ketua Golkar Mamasa, Adrian Jayadi dan H Sudirman.

Golkar Kabupaten untuk tetap maju pada Pilkada Mamasa 2013 berpasangan dengan calon bupati lainnya," terang Jufri.

Menurutnya hasil survei tidak bisa jadi patokan untuk mengambil keputusan di Mamasa. Karena pemilih di Kabupaten Mamasa sangat unik dan pada umumnya bukanlah pemilih cerdas. "Apa lagi kami melihat ada indikasi rekayasa hasil survei oleh oknum tertentu yang pernah diserahkan ke Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Barat untuk mempengaruhi keputusan DPP," tuturnya.

Hal ini perlu dipertegas karena ada indikasi oleh oknum di DPP Partai Golkar yang hendak memaksakan orang yang tidak punya konstribusi terhadap kader Partai Golkar Kabupaten Mamasa untuk diusung Golkar pada Pilkada Mamasa 2013. Hal sama dikatakan, Ketua DPK Golkar Tabang,

Nurdin. Menurutnya dirinya sudah menjadi Pengurus Golkar sejak tahun 1995 namun baru kali ini akan meninggalkan Partai Golkar jika DPP mengambil sikap tidak sejalan dengan DPD dan DPK serta pimpinan Golkar tingkat desa. "Percuma berpartai kalau suara kami dari arus bawah tidak didengarkan. Hal ini merupakan kebulatan tekad semua pimpinan DPK dan pimpinan desa," terang Nurdin.

Adrian Jayadi, Wakil Ketua DPD Kabupaten Mamasa yang juga Anggota DPRD Kabupaten Mamasa meminta agar DPD Golkar Sulawesi Barat dan DPP Partai Golkar harus mempertimbangkan aspirasi dari kader Golkar Kabupaten Mamasa. Dalam penentuan calon Bupati Mamasa yang akan diusung partai beringin ini.

Karena ini demi keutuhan Partai Golkar di Kabupaten Mamasa . (*)

RADAR SULBAR/ ANDI SUMARYADI

ASPIRASI. Sekkab Mamasa, Benhard Buntutiboyong menerima aspirasi dari perwakilan warga Osango di ruang kerjanya, Rabu 17 Oktober 2012.

PENGOBATAN MATA

PAKISTAN HERBAL TANPA OPERASI

Wartawan Aceh Bergerak, Tuntut Pecat Letkol Robert Simanjuntak LHOKSEUMAWE -- Tingkah polah Letkol Pnb Robet Simanjutak, memukul wartawan mendapat kecaman cukup serius dari Dewan Pimpinan Pusat -Persatuan Wartawan Aceh (DPP-PWA) yang bermarkas di Lhokseumawe, Rabu (17/10).

DPP PWA menilai, setingkat oknum militer berpangkat dua melati di pundaknya saja bisa bertindak brutal terhadap pekerja pers. "Kita tidak tinggal diam walau pun berada di ujung Barat pulau Sumatera. Bawa Letkol Robert Simanjuntak sampai ke meja hijau atas perlakuannya itu,” kata Sekretaris Jendral (Sekjen) DPP PWA, kepada Rakya Aceh (Grup JPNN). Puluhan wartawan

mengelar aksi berjalan kaki dan berkumpul di bundaran simpang jam depan Kantor Pos Lhokseumawe. Para awak jurnalis ini bergantian berorasi. Sambil membentak poster, silih berganti mereka mengecam tindak kekerasan yang dialami Didik (Fotografer Riau Pos), Rian Anggoro (LKBN Antara), Muhammad Arifin (TV One), Andika dan Robi (Kameramen Riau TV). Semua mengecam tindakan Robert Simanjuntak, yang melakukan aksi tak bermartabat di Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau, kepada pekerja pers.“Proses hukum harus dikedepankan. Sedangkan untuk Dewan Pers kita minta mengawal proses hukum sampai Letkol Robert

Simanjuntak, dijatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum di negeri ini,” kata Rahmad Fotegrafer wartawan Antara kepada Rakyat Aceh (Grup JPNN), di Lhokseumawe.

Sementara itu, pencetus lahirnya PWA Ibrahim Ahmad, mengharapkan petinggi TNI AU jangan hanya pandai meminta maaf setelah melakukan tindakan kekerasan terhadap pekerja pers.

Sanksi hukum pidana dan hukum disiplin harus terapkan kepada Letkol Pnb Robert Simanjuntak.

“TNI itu sebagai lembaga ketahanan negara dengan fasilitas berbagai senjata ampuh dan diberikan gaji secukupnya plus tanda jasa bertugas melindungi rakyat Indonesia. (jpnn)

Ahli Pengobatan Mata dan Ambeyen Tanpa Operasi ditangani langsung oleh Tabib Khan keturunan dari Pakistan. Khan seorang ahli Pengobatan Alternatif Mata, Ambeyen, Lemah Syahwat, dan berbagai penyakit lainnya. Khan yang keturunan Pakistan sudah berpengalaman lebih dari 23 tahun memilki keahlian yang diperoleh dari leluhurnya di Pakistan. Dengan Keahlian yang tidak dimiliki orang banyak, Khan kini telah membuka Pengobatan Mata di Wonomulyo dan Mamuju. Dengan pengalaman puluhan tahun tersebut, Khan telah berhasil menyembuhkan puluhan ribu pasien keluhan Mata, diantaranya: Glukoma, Min Plus, Retina Pati Deabetik, Katarak Pendarahan Retina, dan Syaraf mata rendah, serta Cuci & Perawatan Mata.

Metode yang digunakan yaitu, menggunakan Ramuan herbal murni dari Pakistan dan tumbuh-tumbuhan dari Indonesia tanpa menggunakan obat-obatan kimia sehingga Tanpa Efek Samping Khan juga mengobati penyakit lainnya, seperti : √ AMBEIEN

√ TERAPI STRUK

√ REMATIK

√ TERAPI PUNGGUNG

√ KEPUTIHAN

√ KANKER

√ TERAPI ASAM URAT

√ OSTEOPOROSIS

√ TERAPI KEPALA

√ GONDOGAN

√ TUMOR

√ TERAPI KOLESTEROL

√ LEMAH

√ GINJAL

√ KISTA

√ TERAPI REMATIK

√ TERAPI MENAMBAH TINGGI BADAN

√ MIOMA

√ TERAPI MENGECILKAN PERUT

√ ASAM URAT

√ HEPATITIS

√ STRUK

SYAHWAT √ IMPOTEN √ EJAKULASI DINI

√ MAAG

√ LIVER √ DIABETES

Alamat : Wonomulyo

Alamat : Mamuju

Jl. Jend.Sudirman No.55 (Dekat Kantor PU/Lampu Merah) Wonomulyo Polewali Mandar Buka setiap tanggal 01 sampai 15. Pukul 08.00 – 20-00 Wita Khan Hp: 085 397 082 333

Jl. Sultan Hasanuddin No. 88 (di Rental Mobil SILVI) Mamuju Buka setiap tanggal 16 sampai 30 Pukul 08.00 – 20-00 Wita Hp: 085 242 219 895

“TANPA OPERASI”

Rubrik Ini Dipersembahkan oleh Humas Pemkab Mamasa

RADAR SULBAR/HUMAS PEMKAB MAMASA

RADAR SULBAR/HUMAS PEMKAB MAMASA

SAMBUTAN. Bupati Mamasa, Ramlan Badawi saat menyampaikan sambutan dalam rapat Paripurna DPRD Mamasa membahas APBD Perubahan 2012.

BANTUAN. Kepala Dinas Pertanian Mamasa, Ir Mambu bersama Bupati Mamasa, Ramlan Badawi dalam acara penyerahan alat dan mesin pertanian kepada sejumlah kelompok tani.

RADAR PASANGKAYU Sistem Manusia Alam Ruang Teknologi

RADAR SULBAR

KAMIS 18 OKTOBER 2012

MAMUJU UTARA SMART

Pembenahan dan Penyempurnaan Sistem Penyelanggaraan Pemerintahan, Kebijakan dan Regulasi, Program dan Kegiatan, Infrastruktur Keuangan Daerah.

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur, Masyarakat dan Private Sektor.

Mengelola dan Memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan Arif, Adil, dan Bijak untuk Kemakmuran Rakyat dan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.

Konsisten Melakukan Penataan Ruang, dan Wilayah dengan Mengacu pada Kebijakan dan Regulasi Serta Berwawasan Lingkungan Menggembangakan dan Memanfaatkan Tekhnologi Tepat Guna yang Selaras dengan Perkembangan dan Kebutuhan

Tak Surut Bongkar Kasus Centruy, Misbakhun Dipuji JAKARTA -- Anggota Tim Pengawas Century DPR, Hendrawan Supratikno mengapresiasi perjuangan mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mukhamad Misbakhun. Menurutnya, meskipun Misbakhun telah dikriminalisasi saat membongkar misteri pemberian dana talangan Rp6,7 triliun kepada Bank Century oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun semangatnya tak pernah surut.

Dia menilai, Misbakhun telah menunjukkan keberanian yang secara langsung mengarahkan bidikannya ke epicentrum kekuatan. Makanya, usahanya itu layak diapresiasi karena belum tentu semua Anggota DPR berani melakukannya.

"Itu harus kita puji dan apresiasi," ujar Hendrawan, kepada wartawan, usat rapat Timwas Century di DPR, dengan dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di gedung parlemen, di Jakarta, Rabu 17 Oktober.

Ia menilai, Misbakhun merupakan sosok yang lantang, berani, konsisten dan berusaha mengungkap skandal besar ini. Karenanya, dia menegaskan, orang seperti ini selalu menjadi sasaran tembak.

Hendrawan menyatakan, perlawanan Misbakhun saat akan ditahan polisi karena memiliki keyakinan dirinya benar. "Itu menunjukkan kasus yang sifatnya perdata perjanjian transaksi antar bank dan nasabah dibawa ke ranah pidana. Itu artinya ada maksud-maksud tertentu. Ada upaya untuk mencemarkan dan belokkan arah kasus Century," katanya.

Seperti diketahui, Senin (15/10), Misbakhun meluncurkan bukunya yang berjudul "Melawan Takluk: Perlawanan dari Penjara Century", di Jakarta.

Dalam bukunya, itu Misbakhun bercerita bagaimana dia bersikeras tidak melihat ada setitik alasan pun berdasarkan logika keadilan hukum dan hak-hak kewarganegaraan untuk menandatangani dokumen penangkapan dirinya pada saat itu. Misbakhun harus menjalani hukuman, hingga akhirnya putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung membebaskannya.

Hendrawan menyarankan, Misbakhun harus terus melakukan sosialisasi terkait kasusnya dan melakukan edukasi ke organisasi-organisasi kemasyarakatan termasuk LSM. "Supaya concern dia, keprihatinan dia atas kasus dia menjadi bagian dari proses pembelajaran kolektif," ujarnya.

Lebih jauh, Hendrawan juga mengamini pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa meskipun sudah tiga tahun, upaya penuntasan kasus Century tetap rumit.

"Jangan sampai yang terjadi operasi senyap dan solusinya solusi senyap," pungkas Hendrawan. (jpnn)

POTRET PASANGKAYU

13

H. MUHAMMAD SAAL WAKIL BUPATI

H. AGUS AMBO DJIWA BUPATI HM. NATSIR. MM SEKKAB

Listrik Sering Padam

Warga Datangi Kantor PLN REPORTER: SYAMSUDDIN HB EDITOR: MUHAMMAD ILHAM PASANGKAYU -- Listrik yang sering padam beberapa hari terakhir, membuat warga menjdi berang. Selasa malam, 16 Oktober, sebanyak 30 warga mendatangi Kantor PLN Rayon Pasangkayu, Matra). Warga protes, karena pemadaman itu terjadi tanpa pemberitahuan atau pengumuman.

Salah seorang warga Jalan Andi Bandacong Pasangkayu, Arman, pemadaman sering terjadi tanpa ada pemberitahuan kepada masyarakat. Seperti yang terjadi pada pemukiman warga di Jalan Andi Bandacong dan Jalan Bandeng, serta sejumlah titik lainnya yang suplai listriknya dari Donggala, Sulteng. Namun warga kembali dapat menikmati listrik setelah ada bantuan mesin diesel milik PLN, sementara wilayah Andi Bandacong terus mengalami pe-

madaman.

"Kami tidak mempermasalahkan pemadaman asalkan tidak terjadi diskriminasi. Kami kecewa karena setelah ada bantuan suplai listrik dari PLN Pasangkayu, sebagian wilayah sudah bisa dialiri listrik, namun kami di Jalan Andi bandacong masih saja padam. Mestinya ini digilir," sesal Arman.

Jaringan listrik yang suplai dari Kabupaten Donggala memang terjadi pemadaman sekitar pukul 18.00 Wita. Namun kabar yang beredar, sebagian wilayah sudah mendapat suplai listrik dari mesin PLN Pasangkayu. Tidak meratanya pembagian listrik diduga daya mesin milik PLN Pasangkayu sangat terbatas.

Untuk mendapatkan penjelasan resmi dari manajemen PLN Pasangkayu, war-

RADAR SULBAR/SYAMSUDDIN HB

DATANGI KANTOR PLN. Warga Pasangkayu yang memerotes pemadaman listrik mendatangi Kantor PLN Pasangkayu.

ga juga belum mendapatkan hasil. Bahkan saat hendak

dikonfirmasi, pihak managemen PLN Pasangkayu Ra-

maluddin sedang tidak berada di tempat. (**)

Anggaran Program Fisik di Dinas PU Rp 48 M

Realisasinya Mencapai 50 Persen PASANGKAYU -- Di APBD 2012, Dinas PU Matra mengelola anggaran untuk program fisik sebesar Rp 48,1 miliar. Anggaran itu dibagi pada 24 proyek penunjukkan langsung dan 63 paket yang ditenderkan.

Secara keseluruhan realisasi proyek fisik sudah mencapai sekitar 50 persen. Dinas PU Matra optimis proyek-proyek yang telah diprogramkan akan rampung 100 persen pada Desember

2012. Dengan syarat, kondisi alam mendukung di lapangan.

Kepala Dinas PU Matra Basri Yunus menyatakan, proses pengerjaan proyek sudah berjalan dan sebagian sudah selesai dan siap dievaluasi oleh panitia Profesional Hand Over (PHO).

Namun demikian, tingkat realisasi di lapangan masih bervariasi, ada yang sudah terealisasi 5 persen, 20 persen dan 70 persen, dan bah-

Rubrik Khusus Humas Pemkab Mamuju Utara

BUKA. Asisten II Sekertariat Daerah Matra Ir. Irman saat membuka pelaksanaan sosialisasi lingkungan hidup di Hotel Blok M Pasangkayu.

RADAR SULBAR/ANDI SAFRIN

HADIR. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Matra H Jamal menghadiri acara sosialisasi Pemuda Berwawasan Lingkungan di Hotel Blok M Pasangkayu.

kan sudah ada proyek yang tuntas.

"Saya optimis kami bisa rampungkan akhir tahun dengan cuaca seperti ini.

Tetapi kedepan ketika kita menghadapi perubahan cuaca hujan yang tiba-tiba terus terjadi, maka rencana yang sudah sesuai program sulit untuk dicapai," terang Basri Yunus, Rabu, 17 Oktober.

Ia juga meningatkan, jika terdapat proyek yang tidak rampung sesuai kontrak ker-

ja, maka anggaran yang dicairkan kepada rekanan akan disesuaikan volume atau bobot pengerjaan. Selain itu ada sanksi yang menanti kontraktor yang tidak mengerjakan proyek tepat waktu.

Selanjutnya, selain kendala cuaca, kondisi sosial juga ikut memengaruhi kondisi pelaksanaan proyek. Menurutnya, masyarakat kadang kurang memahami aturan dan mekanisme kegiatan di lapangan.

LEGISLATIF MATRA

Ia mencontohkan, proyek yang masuk ke wilayahnya, proyek tersebut harus pula dikerjakan oleh masyarakat itu sendiri.

Sementara itu, terkait proyek yang menjadi prioritas di Matra, yakni pembangunan jalan. Ini mendominasi program pembangunan fisik tahun ini karena jalan merupakan akses penting mendorong arus peningkatan ekonomi masyarakat. (sym/ham)

Rubrik Khusus DPRD Kabupaten Mamuju Utara

BAHAS LAYANAN KESEHATAN. Komisi I DPRD Matra membahas pola pelayanan di RSUD Matra di ruang Komisi I DPRD Matra.

RADAR SULBAR/ANDI SAFRIN

USAI RAPAT. Anggota DPRD Matra Nasri Syahrir Odja (kanan), I Putu Suardana dan Saverius Save usai mengikuti rapat di Komisi III DPRD Matra.

14

INFOTAINMENT

RADAR SULBAR

KAMIS 18 OKTOBER 2012

Syahrini:

Sharena Gunawan Tolak Komentari Soal Kekerasan Eza Gionino

Stop Urusin

Pribadi Aku Biografi

SYAHRINI Perempuan, Islam 01 Agustus 1982, Bogor PERSONAL Syahrini, penyanyi berumur 27 tahun ini lahir di Bogor, Jawa Barat pada 1 Agustus 1982. Penyanyi cantik ini adalah seorang sarjana dari Universitas Pakuan Bogor Jurusan Hukum.

JAKARTA - Hubungan asmara antara Ardina Rasti dan Eza Gionino memang sudah berakhir sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu. Namun, baru-baru ini beredar kabar bahwa bintang sinetron Putih Abu Abu itu telah melakukan kekerasan terhadap Rasti.

Hal ini berawal dari sahabat Rasti, Sharena Gunawan, yang berkicau lewat akun twitter pribadinya. Disinyalir, kicauan itu menjadi pemicu tersebarluasnya kabar tersebut.

"Buat gue, cowo yang melakukan kekerasan fisik apapun terhadap cewek itu banci! Apalagi kalo cewenya ga ngelawan, cuma nangis2 minta tolong," tulis Sharena lewat akun pribadinya, @MissSharena.

Saat dikonfirmasi lewat telepon genggamnya, Sharena tak mau berkomentar banyak.

Namun ia tak menyangkal bahwa benar itu adalah akun pribadinya. “Iya bener, aku emang nge-tweet itu, dan itu bener kok akun twitter-ku. Tapi kalau selebihnya, aku no comment ya," ujarnya.

Saat ditanya kebenaran kabar kekerasan yang menimpa sahabatnya itu, Sharena berusaha mengelak dan enggan berkomentar. "Aku ngga mau komentar ya Mas kalo soal itu. Udah ya aku mau shooting dulu," tuturnya di ujung telepon. (net)

JAKARTA - Syahrini masih terus bungkam menguak penyebab kandasnya hubungan asmaranya dengan Bubu.

Penyanyi kelahiran Sukabumi itu berharap media tidak lagi mengungkit hubungannya dengan Bubu.

"Stop deh ngurusin urusan pribadi aku. Jangan terus-terusan, Syahrini Bubu, Syahrini Bubu," kata Syahrini saat ditemui di Studio RCTI Kebon Jeruk Jakarta Barat, Rabu17 oktober.

Ia meminta media lebih menyorot persoalan negara seperti busung lapar, atau kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri yang menurutnya belum tuntas.

"Rasa-rasanya urusan aku biar menjadi wilayah privasiku, sejak kapan dimana," ungkap mantan pasangan duet Anang Hermansyah tersebut.

Ia mengungkapkan cukup banyak persoalan negara yang harusnya lebih diangkat ke permukaan. Hal itu, kata Syahrini, lebih penting dibanding kehidupan pribadinya.

"Orang enggak bisa masuk rumah sakit karena enggak punya uang, mau dikuburin juga enggak punya uang, yang mau sekolah enggak bisa sekolah, gelandangan masih merajarela, yang lapar masih banyak. Kita semua wajib nih merangkul hal itu, ketimbang bicara masakah pribadi," jelasnya. (jpnn)

Trik Jitu Berhenti Merokok Ala Ernest Cokelat JAKARTA - Kesehatan menjadi perhatian yang lebih bagi keluarga Ernest Cokelat dan Nirina Zubir. Meski tak bisa sekaligus, namun Nirina sedikit demi sedikit menerapkan pola hidup sehat dalam keluarganya.

"Kurangi junk food, suami berhenti merokok, lumayan cicil pelan-pelan.

Kalau kita sayang dengan diri dan lingkungan, kita harus berani dari diri sendiri.

Ayo kumpulkan keberanian," ucap Nirina saat ditemui di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat 16 Oktober.

Nirina mengaku tak melarang suami untuk merokok, namun karena berangkat dari sebuah kesadaran bersa-

ma, Ernest pun rela menghilangkan kebiasaannya.

Apalagi mengingat telah ada 2 orang anak dalam rumah tangga mereka.

"Bukan dilarang, tapi sama-sama kesadaran. Saya enggak pernah merokok, dia juga enggak merokok di depan saya, tapi enggak sengaja itu nempel di baju, akhirnya gendong anak dan nempel, akhirnya ada kemungkinan itu," lanjut Nirina.

Tak seperti kebanyakan orang lain, proses berhenti merokok gitaris Cokelat inipun terbilang mudah. "Enggak lama, dia sayang anak, makanya enggak sampai sebulan, kurang lebih dua minggu malahan," tukasnya. (net)

HUBUNGI

HOT LINE:

RADAR SULBAR

BAGIAN PERIKLANAN: MAWARNI SIMARGOLANG, 0426-22138 Hp: 081241843180

Harian Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

E-mail: radarsulbar01@gmail.com

Online: radar-sulbar.com

MAMUJU -- JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50,TLP. 0426 -22138. MAJENE -- JL. JEND SUDIRMAN NO. 167,TLP. 0422-21157. POLMAN -- JL. H. A. DEPU NO. 39 ,TLP. 0428-23203.

Serbaneka TOKO HARAPAN JAYA Grosir Pakaian Jadi, Alamat: Ruko Blok A. No. 16 Pasar Baru Mamuju-Sulbar, HP. 081 210 174 222 H2D KOMPUTER, Menerima sevice komputer, laptop, notebook & rakit komputer, juga melayani servis panggil, harga terjangkau.

Alamat Jl. Stadion, Hp: 085399769243,081342626268, 081342077428 ANDA Butuh Dana Tunai? atau untuk lebaran? Jaminkan BPKB Motor Anda di NSC FINANCE .

Hub. No : 0821 9037 5101 ( Dibutuhkan Karyawan/ Karyawati untuk menjadi Marketing, Pendidikan Min. SMA, GAJI + KOMISI + REWARD) BENGKEL LAS Masagena Alamat Jl. Pababari Mamuju, Tlp 081 342 209 988 DIZI MEUBEL Alamat, Jl. Martadinata (samping Kantor BPS Mamuju) Tlp 081 342 209 988 NUSANTARA TEKHNIK Jl. Andi Makasau, Melayani : Las panggil, Terali kanupi, Pintu Ruko Balkon, disesuaikan Model Rumah Hub : Yusman (Hp. 081 342 086 507-085 340 617 777) ALAT PERAGA DAK SD & SMP ready stok (100%) sesuai juknis 2010, rekanan yg menang tender / uji petik 085214141201 / 081519464055 - kdn.co.id

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dengan ukuran 10 x 45 = 450 m2 Terletak di Jalan Poros Kalukku Tasiuk Hub: 081355038844 - 082191606888 Dijual Tanpa perantara lokasi siap bangun ukuran 10 x 20. Di sikboro Mamuju Sulawesi Barat Dekat Dari kantor kanwil DEPAG Harga Rp 70 jutah Masih Bisa NEGO. HUB. 082 192 900 558 / 082 197 314663 DIJUAL Tanah dan Bangunan ukuran 9x20 di Rangas Mamuju.

Kuran lebih 500 m dari Kantor Gubernur Sulbar. Harga Rp. 150 Jt, tanpa perantara.

HUB: 085398239889 +

JUAL TANAH. Ukuran 4,4 Hektar Di Jalan Baru (Jalur Dua) Hub; 08124252975 DIJUAL Tanah dengan luas 15x28 m2, terletak di depan SMK Pelayaran Mamuju Harga Murah Tanpa perantara.

Hub : 085 398 062 912 Jual Tanah Kaplingan siap Ba-ngun Uk. 10 X 20 Dirangas-Mamuju.

Kurang Lebih 500 M dari Kantor Gubernur Sulbar Harga 26 juta, tanpa perantara Hub : 081241200073

Dijual tanah ukuran 5650 M2 di Tahaya Haya Jln. Poros Air Panas Mamuju Harga Rp. 60 Juta bisa Nego. Hub. Hp. 082 188 101 225

Dijual Rumah Dioper cicilan rumah tipe 36 di BTN Griya Marwah Residence Sarampu, Desa Tonyaman Kecamatan Binuang blok B nomor 1 dgn harga 50 juta. Harga bisa nego.

Hubungi: 085214476078 DIJUAL Rumah : Luas 325 M2 di Jl. H.A. Endeng No.1 Tanah : 610 M2 di Jl. Muh. Husni Thamrin Hub : Hp 081 355 399 133 Alamat: Jl. Urip Sumoharjo No. 51 Mamuju DI JUAL rumah permanen, fasilitas lengkap: PLN 2300 wat, AC, AIR PAM, SUMUR BOR, TEL RMH, 4 KMR TIDUR. STRATEGIS, DEPAN KANTOR BUPATI POLMAN, LUAS 171 M2. ADA KELEBIHAN TANAH 1 KAPLING. HUB. 082188775060.

HARGA DAMAI.

Dijual Rumah Baru Jl. Diponegoro (Dekat Pasar Baru Mamuju) Tipe 80, Luas Tanah 122 M2, 3 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi Sertifikat Hak Milik Harga : rp. 370.

Juta (nego) Hub : Hp. 0812 4141 Dijual Tanah dengan luas 2.400 m2 8818/0813 9990 7885 Depan Instalasi I PDAM Kurang Lebih 500 Meter dari Persimpangan Lima DIJUAL RUMAH: Di Cerbon Belaarah ke Kali Mamuju kang Kantor Camat Wonomulyo Tanpa Perantara Hubungi: 081241501981 HUB : 081 354 683 755

DI JUAL rumah di Bukit Asri Lestari Tipe 90/117. A2. No. 4 & A2 No. 6 (2 Unit) lengkap sumur bor, mesin air, tandon air, terali besi (pintu dan jendela), canopi garasi mobil. Listrik 1300 watt, gudang, bebas banjir, bebas polusi, SHM Sertifikat, dekat kantor Bupati Mamuju dan Pasar Regional. Harga 335 juta/345 juta. Tanpa perantara Hub. Hidayat 085255902634. Bisa KPR & CASH. DIJUAL Rumah di Jl. K.H.M. Saleh No.2 Wonomulyo, Belakan Masjid Merdeka samping RS. Bersalin.

Luas Tanah dibangun 10x24,5 M. Hub Bpk Drs. Kamaruddin. S. HP : 081355998373

Dijual Ruko DIJUAL Ruko 2 petak, 2 lantai di sudut, ukuran 9 x 14 Jln. Poros Sentral Tasiu /Kompleks Pasar Hub : 082 189 917 971 Dijual Ruko 2 Lantai Uk. 5 X 15 Komples Launa Graha Kalukku Hub : 082 189 917 971 Dijual Ruko Baru 4 petak 2 lt.

Parkiran 18 m dari as Jalan Jl. Poros Majene dekat pasar wonomulyo polman Hub : 082 348 739 846

Dijual Motor 1 buah Sepeda Motor Suzuki FL 125 RCD, Tahun 2008 Warna Hitam mulus Alamat Rumah di BTN Passokorang, Blok J. No. 14 Mamuju-Sulbar

Dijual Mobil Dijual Mobil Kijang LGX Solar Tahun 2001 Warna Biru Hub : 082 191 939 711 / 081 355 223 271

Dikontrakkan Dikontrakkan Ruko Strategis dan nyaman di Jl. RE. Martadinatha Simbuang Hub : 081 242 001 019/ 081 944 533 688 Dikontrakkan 1 buah rumah, lengkap dengan perabot. Di Jl. BTN Maspol F4 No. 1 Mamuju Hub : 085 255 801 557 DIJUAL tanah kosong, luas 1004 m2 Jl. Bau Massepe depan Gereja Katolik. Dikontrakkan tanah, luas 11x40 m Jl. Tuna samping somel kayu Maspul. Hub 085322255554 - 085394702774 Dikontrakkan/Dijual Rumah tinggal Dijalan RE Martadinata Belakang Wisma Babana Mamuju Hub: 081 355 942 684 081 944 200 477 DIKONTRAKKAN RUMAH Tipe 50 di Mutiara Gading Residence Harga Nego Hub : 085 341 108 333

Rental Mobil CV. Jaya Bersama Menyediakan Jasa Rental Avanza, Zenia, Apv, Rush, Pick Up. Jl. Pattana Bone No. 9 Mamuju Hp. 085 399 333 536085 298 301 045

Peluang Bisnis MAU Penghasilan Rp 1 jt - 2 jt/ bulan Dirumah Buka Usaha Rental Game. Jual PS2/PS3 Hardisk Baru/ Bekas, Komputer, Laptop, Hrg Murah Beli 2 Unit PS Gratis HP Cross U / 2 orang. Minat Bos. Hub. MR.14 Com Hp.085 214 011 193 / 087 842 276 439 Saatnya uang bekerja untuk Anda.

Nikmati hasil 12% per bulan dari Virgin Gold Mining Corp. Terbukti sejak 2010. Gratis BB/LCD, TV/Sepeda hanya di bulan Juni Info Irawan 081 342 954 305. BB 29553809. www.vgmc.com

Lowongan Kerja Butuh Karyawan Pengawas Jalanan minimal pengalaman kerja 2 tahun Hub : CV. Anugerah Cipta Dimensi, Hp : 081141 362, Jalan Stadion C8 -Samping N3 Karaoke Mamuju.

Butuh cepat karyawan/ti dengan penempatan Kantor Cabang Baru Polman. Posisi : Receptionist, Administrasi, Sekretaris, Kepala Cabang. Persyaratan: Pria / wanita, usia Max 28 tahun Lulusan SMU/ SMK, Diploma, & Sarjana Tidak sedang Kuliah / kerja / kursus Berpenampilan Menarik Belum Berkeluarga Surat Lamaran di lengkapi dengan FC Ijasah terakhir,FC KTP / KK,Daftar Riwayat Hidup, Pas Photo 3x4 (warna) 2 lbr. Info lebih lanjut hubungi: CP. 0823 4683 8055 – 0819 9831 0039 LPM Jl. Budi Utomo No. 05 (Belakang Salon Agita) PEKKABATA -POLMAN

Serbaneka INDO WC Kerja tanpa bongkar melayani 24 jam atasi wc bnt/full westfel-sal-got krs smr tnp bngkar, hub: 04282719263, 082347109777

KESEHATAN Irwan Tuding BAZ Tidak Steril LANJUTAN HALAMAN 9

yang mengelola bermacam-macam zakat mulai dari zakat profesi, zakat mall, serta zakat fitrah idealnya menjadi lembaga yang elegan dan bebas dari tendensi tertentu. Akibat BAZ Mamuju tidak steril, pertimbangan dalam mendistribusikan bantuan selalu tendensius," sebut Irwan.

Setiap pemberian bantuan, kata Irwan, tidak pernah lepas dari pertimbangan pengurus dan dewan pembina yang tak lain adalah orang-orang partai.

Dengan begitu, sangat dimungkinkan memiliki kepentingan tertentu karena perilaku politisi tak pernah lepas dari kepentingan.

"Sebagai contoh, sebut saja pelaksanaan sunatan massal beberapa waktu lalu kenapa ada simbol-simbol partai tertentu yang melatari disana," sulut Irwan di Gedung DPRD Mamuju usai rapat paripurna, Senin 16 Oktober.

Olehnya, Irwan mendesak BAZ Mamuju mesti disterilkan jika ingin menjadi lembaga yang dapat dipercaya masyarakat untuk mengelola zakat. "Saya pikir masih banyak ulama atau ustadz di Mamuju yang tidak berpartai. Itu lebih bagus daripada selalu mengundang polemik," kunci Irwan.

Menanggapi sorotan itu, Ketua BAZ Mamuju Arifin HP Dara bersikap dingin. Menurut Arifin, anggapan bahwa pengelolaan BAZ Mamuju belum steril adalah sangkaan buruk alias fitnah.

"Saya hanya mau mengingatkan, agama kita melarang berburuk sangka. Jika dianggap ada yang tidak steril dalam tubuh BAZ Mamuju, tolong dispesifikasikan di bagian mana yang dianggap tidak steril itu," ujar Arifin, Rabu 17 Oktober.

Lagi pula belum ada peraturan atau Undang-undang yang melarang pengurus partai menjadi pengelola BAZ. Bahkan Undang-undang Nomor, 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan Bupati sebagai Ketua Badan Pengawas BAZ di tingkat kabupaten. "Bupati itu adalah jabatan politis," terangnya.

Jika dikatakan BAZ pilih kasih dalam memberikan bantuan, lanjut Arifin, maka silakan diidentifikasi semua warga yang mendapatkan bantuan. Sebab BAZ Mamuju tak pernah membeda-bedakan warga mana, lebih-lebih pendukung partai apa yang harus dibantu.

"Kami distribusikan bantuan sesuai dengan hasil survei terhadap warga yang berhak mendapatkan bantuan, yakni dari delapan asnad sesuai yang diamanhkan Al-Quran yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf, budak, orang-orang yang berhutang, fisabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ini sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah sehingga kita tidak berhak mengubahnya," kutip Arifin.

Tehadap kegiatan khitanan massal yang dianggap ada simbol partai tertentu misalnya warna kantongan atau tas, BAZ Mamuju sama sekali tidak penah mengkontekskan itu dengan partai tertentu.

"Kalau memang dianggap politis, berarti BAZ harus menyiapkan kantongan atau tas warna-warni, karena hampir semua warna dimiliki partai," tutupnya. (mg3/dir)

Pengesahan APBD-P Ditarget Sebelum Idul Adha LANJUTAN HALAMAN 9

"Rencananya, ini akan berlangsung selama tiga hari. Setelah rampung nanti, kita akan menyurat ke provinsi untuk asistensi APBD Perubahan. Insya Allah, Senin 22 Oktober, sudah bisa digelar rapat paripurna pemandangan akhir fraksi," ujar Sekretaris DPRD Mamuju Muhammad Akhyar Arifin, yang dikonfirmasi di Sekretariat DPRD Mamuju usai mengikuti rapat penyelarasan hasil RDP Komisi, Rabu 17 Oktober.

Pengesahan ini terbilang lambat, mengingat ada beberapa penambahan program dari SKPD yang membutuhkan waktu untuk dibahas seperti usulan perlengkapan personil pemadam kebakaran (damkar).

Di samping itu, penyerahan rancangan program dari SKPD ke DPRD Mamuju terlambat sehingga ikut menjadi faktor penghambat percepatan pengesahan APBD Perubahan.

"Sekarang kita patok target, paling lambat 25 Oktober rapat paripurna pengesahan APBD Perubahan sudah dilakukan. Bahkan kita optimis bisa menggelar pengesahan 24 Oktober mendatang," kunci Akhyar. (mg3/dir)

RADAR SULBAR

KAMIS 18 OKTOBER 2012

15

Diduga Teroris, Petugas Kehutanan Disergap Aparat Beberapa Saat Kemudian Dilepas EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL MAMUJU -- Sebanyak enam pegawai Balai Pemantapan Hutan Wilayah VII Makassar ditangkap aparat gabungan, Rabu 17 Oktober. Keenam pegawai tersebut diduga sebagai anggota jaringan terorisme yang bersembunyi di area hutan Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Mamuju.

Informasi yang berhasil dihimpun Radar Sulbar, pen-

angkapan diawali dari kecurigaan masyarakat setempat yang melihat aktivitas keenam orang tersebut. Beberapa hari terakhir ini, mereka terlihat kerap keluar masuk hutan dengan membawa sesuatu yang sangat mencurigakan.

Aktivitas itu dilakukan tanpa meminta izin atau menyampaikan laporan baik

kepada aparat desa atau camat setempat. Juga tidak ada laporan pada pihak Dinas Kehutanan Mamuju.

"Kami mendapatkan laporan sehingga intel kepolisian serta petugas Kodim Mamuju turun untuk melakukan pemantauan. Beberapa hari diamati dan dilakukan krosscek mengenai izin atau laporan aktivitas, ternyata tidak ada sehingga kami menangkap," ujar seorang

petugas yang minta identitasnya dirahasiakan.

Namun setelah digiring ke Markas Kodim 1418 Mamuju untuk dimintai keterangan, keenam terduga teroris ini kemudian dilepaskan.

Sebab, setelah dikonfirmasi pada kantor yang disebutkan sebagai tempat mereka bekerja ternyata keenamnya adalah pegawai yang tengah melakukan pengamatan lahan di wilayah itu.

"Mereka orang kehutanan.

Kejadian tadi bukanlah penangkapan. Selesai kerja, mereka akan pulang ke Makassar sehingga kami mintai keterangan," kilah Komandan Kodim 1418 Mamuju, Letkol Inf Satyo Ariyanto, saat dikonfirmasi via ponsel malam tadi.

Tapi sayangnya, Radar Sulbar tidak berhasil mengorek keterangan lebih lanjut sebab Letkol Inf Satyo Ariyanto keburu menutup teleponnya. (*)

Kecanduan Alkohol Lebih Mematikan Bagi Wanita MINUM minuman beralkohol saja sudah tak baik bagi kesehatan, apalagi sampai kecanduan. Parahnya lagi, sebuah studi baru menemukan bahwa wanita yang kecanduan alkohol bisa terkena dampak yang lebih fatal ketimbang pecandu pria.

Lewat studi yang digelar selama 14 tahun itu, tim peneliti asal Jerman bisa memastikan jika wanita pecandu alkohol lima kali lebih cepat meninggal ketimbang wanita biasa atau bukan pecandu. Padahal pada pria pecandu alkohol peluang kematiannya hanya dua kali lipat daripada pria biasa.

Bahkan partisipan yang sempat menjalani pengobatan khusus atau program detoksifikasi tak lebih lama bertahan hidup ketimbang partisipan yang tidak mencari pengobatan apapun. "Sistem pengobatan terhadap kecanduan alkohol sejauh ini belum mampu

meningkatkan tingkat keberlangsungan hidup penderitanya," tandas peneliti Ulrich John, seorang pakar epidemiologi dari University of Greifswald Medical School.

Untuk memperoleh kesimpulan itu, peneliti melibatkan 4.070 orang biasa yang tinggal di Jerman utara untuk ditanyai tentang kadar konsumsi alkoholnya.

Dilihat dari kriteria pecandu alkohol menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 153 partisipan didefinisikan sebagai pecandu alkohol.

Namun hampir seperlima pecandu alkohol telah meninggal dalam kurun waktu 14 tahun yaitu 7 orang dari 30 partisipan wanita dan 21 orang dari 119 partisipan pria. Dari situ peneliti dapat menyimpulkan bahwa tingkat kematian tahunan wanita pecandu alkohol

mencapai 1,67 persen padahal pada wanita bukan pecandu tingkat kematian tahunannya hanya sebesar 0,36 persen.

Sedangkan bagi pria pecandu alkohol, tingkat kematian tahunannya mencapai 1,26 persen padahal pada pria biasa tingkat kematian tahunannya hanyalah 0,66 persen.

"Wanita pecandu alkohol juga cenderung mengalami lebih banyak risiko kesehatan.

Dengan usia yang lebih pendek wanita pecandu lebih berisiko menderita sejumlah penyakit seperti sirosis hati," tutur John seperti dilansir dari nbcnews, Rabu 17 Oktober.

Diantara partisipan yang didefinisikan sebagai pecandu alkohol, 34 partisipan telah menjalani pengobatan yang disediakan pemerintah Jerman untuk membantu para pasien agar dapat sembuh dari kecanduannya seperti dengan

konseling dan terapi berkelompok.

10 partisipan lainnya pernah menjalani program detoksifikasi dimana pasiennya berhenti minum tapi terus diterapi selama gejala-gejala penarikannya (withdrawal) muncul.

Kendati begitu, tingkat kematian pada pecandu alkohol yang sempat berobat nyatanya sama saja dengan pecandu yang tidak berobat sama sekali. Bahkan tingkat kematian partisipan yang menjalani detoks justru lebih tinggi ketimbang partisipan yang tidak didetoks.

Menanggapi studi yang dipublikasikan dalam jurnal Alcoholism: Clinical & Experimental Research ini, Susan Foster, direktur riset kebijakan dan analisis dari National Center on Addiction and Substance Abuse, Columbia University menyatakan, "Ke-

canduan itu merupakan penyakit yang melibatkan berbagai aspek karena biasanya pecandu alkohol juga kecanduan hal lain seperti narkotika. Jadi pengobatannya harus dapat mengakomodir berbagai aspek itu. Justru jika kita hanya memberikan pengobatan untuk kecanduan alkoholnya saja, hal itu dapat membatasi efektivitas pengobatan itu sendiri."

Namun yang lebih penting lagi adalah mencegah munculnya kecanduan alkohol karena itu dapat menurunkan angka kematian misalnya dengan melatih dokter keluarga agar dapat melakukan tes kecanduan alkohol mandiri berikut berbagai masalah kesehatan yang terkait dengan kondisi itu, ungkap J端rgen Rehm, direktur riset episdemiologi dan sosial dari Centre for Addiction and Mental Health di Toronto. (net)

DPRD Anggarkan Pembelian Armada Damkar LANJUTAN HALAMAN 9

Sudah sekian lama pihaknya mengeluhkan kondisi beberapa armadanya damkar yang sudah tidak layak pakai. Namun belum diusulkan, karena khawair program baru tidak diakomodir dalam APBD Perubahan. Syamsul hanya mengusulkan penganggaran untuk kelengkapan personil Damkar seperti baju dan helm kesela-

matan dalam memadamkan api.

"Kita merasa prihatin terhadap kondisi damkar. Betapa tidak, setiap ada kebakaran mereka yang selalu harus tanggap. Belum lagi jika terlambat melakukan pemadaman akan menjadi bulan-bulanan warga. Dibilang tak becus, malas, sengaja membiarkan kebakaran, bahkan tidak jarang mereka dilempari saat

melakukan pemadaman," kata ketua DPRD Mamuju Sugianto yang dikonfirmasi usai rapat di DPRD Mamuju, Rabu 17 Oktober.

Padahal, lanjutnya, keterlambatan itu disebabkan oleh armada yang mereka punyai tidak memadai. Olehnya, DPRD Mamuju memberikan anggaran pembelian armada damkar dengan pertimbangan bahwa itu kebutuhan se-

luruh masyarakat Mamuju.

"Kalaupun harus devisit demi pemenuhan kebutuhan warga yang sangat mendesak itu, kita pun harus rela," tegas Sugianto.

Atas penganggaran itu, Syamsul mengaku sangat berterima kasih mengingat saat ini hanya tersisa tiga unit armada damkar yang masih beroperasi di Mamuju. Sementara, beberapa lainnya

sudah rusak.

"Kami sangat senang dengan penganggaran itu. Sebab itu yang menjadi kendala utama kami dalam melakukan pemadaman. Apalagi dalam rapat tadi (kemarin, red), juga disampaikan bahwa pada APBD Pokok tahun 2013 nanti perlengkapan personil damkar seperti baju, sepatu, dan sebagainya juga bakal dianggarakan," tutupnya. (*)

Dinkes-Dinsos Sulbar Diharap Turun Tangan LANJUTAN HALAMAN 9

Marianti adalah seorang gadis cilik berusia 10 tahun. Lebih dari dua pekan, anak asal Desa Tippulu Kecamatan Tammeroddo Majene ini terbaring di salah satu ruang perawatan RSUD Majene. Memilukannya lagi, karena sejak usia enam tahun, Marianti sudah ditinggal pergi ayahnya menghadap Sang Pencipta.

Kini tubuhnya kurus. Untuk membantu daya tahan tubuhnya, cairan infus terpaksa dis-

untikkan ke nadi di lengan mungilnya. Bahkan untuk menyambung hidup, dokter memasang selang bantuan pernapasan.

Pihak RSUD Majene sendiri sudah berjanji akan tetap berupaya memberi pelayanan kesehatan terbaik demi kesembuhan setiap pasien yang dirawat, termasuk Marianti. Namun hal itu perlu didukung dengan upaya lainnya. Apalagi, bocah malang ini masuk golongan keluarga tidak mampu dan mir-

isnya karena tak memiliki jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) yang notabene merupakan senjata ampuh bagi warga miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Marianti seharusnya mendapatkan perawatan rujukan ke Makassar, namun karena tak dibekali kartu jamkesmas akhirnya niat itu urung dilaksanakan. Masalah lainnya, ibu pasien ini adalah petani yang tidak memiliki cukup dana untuk bertahan di

Makassar menemani buah hatinya.

Arifin Nurdin sendiri telah menjenguk bocah itu akhir pekan lalu. Melihat anaknya dikunjungi oleh salah seorang legislator Sulbar asal Majene, Nurliah, ibunda Marianti tidak bisa menahan tangis. Ia tak habis pikir jika ada pejabat yang mau membesuk.

Arifin mengaku, saat membaca berita tentang penderitaan Marianti yang diterbitkan Radar Sulbar, dirinya kaget. Kemudian ia memutus-

kan untuk mengunjungi Marianti. "Umurnya baru 10 tahun, tidak punya ayah dan memiliki banyak saudara. Ibunya pun hanya seorang petani, ini yang membuat hati saya tersentuh dan memutuskan berangkat dari Mamuju ke Majene," ungkap Arifin.

Dalam kunjungannya tersebut, selain memberikan bantuan kepada keluarga Marianti, Arifin juga sempat memberikan bantuan kepada salah seorang pasien yang satu kamar dengan Marianti. (dir)

Rubrik ini Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

UNFPA Perkuat Kesehatan Reproduksi di Mamuju Utara Oleh: Kasman Makkasau Dewasa ini kesehatan reproduksi mendapat perhatian khusus secara global sejak diangkatnya isu tersebut dalam Konferensi ICPD di Kairo Mesir pada tahun 1994. Hal penting dalam konferensi tersebut adalah disepakatinya perubahan paradigma dalam pengelolaan masalah kependudukan dan pembangunan dari pendekatan pengendalian populasi dan penurunan fertilitas menjadi pendekatan yang terfokus pada kesehatan reproduksi serta upaya

pemenuhan hak-hak reproduksi secara terpadu dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

United Nations Populations Fund (UNFPA), lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Dana Kependudukan yang konsen terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan reproduksi, telah melakukan intervensi program di Kabupaten Mamuju Utara.

Ruang lingkup kespro yang diintervensi oleh UNFPA meliputi Kesehatan

Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Saluran Reproduksi (ISR), Pencegahan dan Penanggulangan Komplikasi Aborsi, Kesehatan Reproduksi Remaja, Pencegahan dan Penanganan Infertilitas dan Kanker pada usia lanjut serta osteoporosis.

Kepala dinas kesehatan Prov. Sulbar dalam kesempatan melakukan monitoring dan evaluasi terpadu dengan tim UNFPA Kab. Matra mengemukakan diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terutama tenaga bidan dalam meningkatkan capaian indikator

pelayanan kesehatan ibu, seperti kunjungan pertama kali pada saat kehamilan.

Menurut aturan bahwa kunjungan pertama (K1) harus dilakukan pada saat tiga bulan pertama masa kehamilan, untuk mendapatkan pelayanan K1 tersebut seorang bidan dituntut melakukan kunjungan rumah dan senantiasa memberikan penyuluhan untuk melakukan pemeriksaan secara rutin, serta membimbing ibu hamil untuk melaksanakan persalinan yang aman di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya yang telah melakukan perjanjian

kerjasama Program Jaminan Persalinan (Jampersal) dengan dinas kesehatan Kabupaten Mamuju Utara.

Jampersal yang telah dicanangkan oleh Kementrian Kesehatan sejak tahun 2011 telah memberikan manfaat dengan peningkatan K1, K4 dan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan.

Untuk meningkatkan capaian persalinan oleh nakes di fasilitas kesehatan pada Puskesmas Pasangkayu, telah ditempuh langkalangka dengan membuka ruang persalinan yang representative dan melakukan kerjasama antara Bidan

Praktek Swasta dengan bidan-bidan yang ada dipuskesmas. Model kerjasama BPS dengan Bidan Puskesmas ini merupakan salah satu terobosan yang ditempuh untuk mendekatkan pelayanan persalinan kepada masyaraka di daerah perkotaan.

Untuk peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dipuskesmas, Field Coordinator UNFPA Junardi, SE menyatakan telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti halnya penyediaan listrik dan air bersih di puskesmas, Pustu dan

Poskesdes. Sedang untuk peningkatan kualitas tenaga kesehatan dr. H. Achmad Azis, M.Kes meminta pada UNFPA agar menerapkan sharing dana pelatihan dengan dinas kesehatan Kabupaten Matra dan mengharapkan seluruh pemangku kepentingan termasuk LSM, dunia usaha, organisasi profesi, donor agency yang bergerak dalam program kesehatan reproduksi diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dengan meningkatkan dukungan dalam fasilitasi, advokasi bagi kesehatan reproduksi di Kabupaten Mamuju Utara.

16

PARIWARA

RADAR SULBAR

KAMIS 18 OKTOBER 2012

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.KANTOR CABANG POLEWALIJalan Jenderal Ahmad Yani No. 8 PolewaliTelepon (0428) 21019, 21469, 22309, Facsimile 22310.

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN No : B. 4463 – KC – XIII/ADK/10/2012 Menunjuk Pengumuman Lelang Pertama Nomor : B.4229-KC-XIII/ADK/10/2012, tanggal 03 Oktober 2012, PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Polewali dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Parepare, akan melakukan penjualan di muka umum (lelang) eksekusi terhadap objek hak tanggungan dari debitur :

1 H. Ismail Hafid. b. Sebidang tanah pekarangan seluas 1.600 M2, SHM No.29/Baru atas nama Jati yang terletak di Jl. Poros Mambu Desa Baru Kec. Campalagian (sekarang Kec.Luyo) Kabupaten Polewali Mandar berikut segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri diatasnya dengan harga limit Rp.70.000.000,- Uang Jaminan Rp.14.000.000,-

a. Sebidang tanah pekarangan seluas 597 M2, SHM No.334/ Campurjo atas nama Ismail Hafid yang terletak di Jl. Jend Sudirman No. 110 Desa Campurejo Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan harga limit Rp. 1.100.000.000,- Uang Jaminan Rp. 220.000.000,-

5· Sainab b. Sebidang tanah pekarangan seluas 286 M2, SHM No.1288/ Sumberjo atas nama Nurdin Karim yang terletak di Jl. Jend Sudirman Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar berikut bangunan yang berdiri diatasnyadengan harga limit Rp. 240.000.000,- Uang Jaminan Rp.48.000.000,-

Sebidang Tanah seluas 42 M2, SHGB No. 39/Pekkabata atas nama Sainab terletak di Kel. Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar (dahulu Polewali Mamasa) berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan harga limit Rp. 350.000.000,- Uang Jaminan Rp.70.000.000,-

6· Samuel c. Sebidang tanah pekarangan seluas 263 M2, SHM No.1803/ Sidodadi atas nama Nelly yang terletak di Jl. Jend Sudirman Kelurahan Sidodadi Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar berikut bangunan yang berdiri diatasnyadengan harga limit Rp.275.000.000,- Uang Jaminan Rp.55.000.000,-

a. Sebidang tanah pertanian seluas 3740 M2, SHM No. 34/Tapango atas nama Samuel terletak di Desa Tapango Kecamatan Tapango (dahulu Kecamatan Wonomulyo) Kabupaten Polewali Mandar (dahulu Polewali Mamasa) dengan harga limit Rp.30.000.000,Uang Jaminan Rp.6.000.000,-

d. Sebidang tanah pekarangan seluas 1034 M2, SHM No.401/ Ugi Baru atas nama Johora yang terletak di Jl. Poros Majene Desa Ugi Baru Kec. Mapilli Kabupaten Polewali Mandar berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan harga limit Rp.390.000.000,- Uang Jaminan Rp. 78.000.000,-

b. Sebidang tanah seluas 32 M2, SHGB No. 51/Kel. Pelitakan atas nama Samuel terletak di Kelurahan Pelitakan Kec. Tapango Kabupaten Polewali Mandar (dahulu Polewali Mamasa), berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan harga limit Rp. 50.000.000,- Uang Jaminan Rp.10.000.000,-

e. Sebidang tanah sawah seluas 2.027 M2, SHM No.61/Ugi Baru atas nama Haji Katong yang terletak di Desa Ugi Baru Kec. Mapilli Kabupaten Polewali Mandar berikut segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya dengan harga limit Rp.35.000.000,- Uang Jaminan Rp.7.000.000,-

c. Sebidang tanah seluas 32 M2, SHGB No. 47/Pelitakan atas nama Samuel terletak di Kel. Pelitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar (dahulu Polewali Mamasa), berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan harga limit Rp.70.000.000,- Uang Jaminan Rp.14.000.000,-

f. Sebidang tanah sawah seluas 4.921 M2, SHM No.645/Ugi Baru atas nama Haji Katong yang terletak di Desa Ugi Baru Kec. Mapilli Kabupaten Polewali Mandar berikut segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya dengan harga limit Rp.86.000.000,- Uang Jaminan Rp.17.200.000,-.

7. Hj. Suryani Sebidang Tanah pekarangan seluas 166 M2 sesuai SHM No. 528/ Wattang atas nama Hajja Suryani terletak di Kel. Wattang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar (dahulu Kabupaten Polewali Mamasa) berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan harga limit Rp. 280.000.000,- Uang Jaminan Rp. 56.000.000,-

2. PT. Fisma Anugerah Utama Sebidang tanah pertanian (sekarang tanah pekarangan) seluas 3.526 M2, SHM No.1251/Matakali atas nama Haji Ismail Hafid yang terletak di Jl. Poros Polewali-Majene Kel. Matakali Kec. Matakali Kabupaten Polewali Mandar berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan harga limit Rp. 1.805.000.000,- Uang Jaminan Rp. 361.000.000,-

8. Hj. Mira · Sebidang tanah pekarangan seluas 267 M2, SHM No. 304/Lampoko atas nama Muhammad Tahir, Terletak di lingkungan Lampoko Desa Lampoko Kec.Campalagian Kab. Polewali Mandar, berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan harga limit Rp. 120.000.000,- uang jaminan Rp. 24.000.000,-

3. Abdul Rauf Sebidang tanah pekarangan seluas 432 M2, SHM No.535/Polewali atas nama Hajja Ida yang terletak di Jl. Cendana Kel. Wattang Kec. Polewali Kabupaten Polewali Mandar berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan harga limit Rp.220.000.000,- Uang Jaminan Rp. 44.000.000,-

Waktu danTempat Lelang :

·

Lelang dilaksanakan pada : Hari / Tanggal : Kamis / 01 November 2012 Waktu : 10.00 WITA Tempat : Kantor PT. BRI (Persero) Tbk Cab.Polewali.

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 8 Polewali.

4. Muh. Yakub a. Sebidang tanah pekarangan seluas 307 M2, SHM No.10/Luyo atas nama Salmiah yang terletak di Jl. Poros Mambu Kec.Luyo Kabupaten Polewali Mandar berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan harga limit Rp.145.000.000,- Uang Jaminan Rp. 29.000.000,-

Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi : · · · ·

Point Point Point Point

1,2,3,4 5 6 7

: : : :

Sdr. Sdr. Sdr. Sdr.

H.Abd.Samad Rahmat Perdana Darwis Rezky

Hp.0815 255 4060 HP.0813 4262 4550 Hp.0811 426 063 Hp.081 354 884 491

Syarat – syarat lelang : 1 Penawaran lelang dilakukan langsung secara lisan naik-naik.

2 Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang ke rekening penampungan lelang KPKNL Pare-pare Nomor : 0064-01-000441-30-3 pada PT. BRI (Persero) Cabang Pare-pare paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan lelang sudah harus efektif, kecuali uang jaminan kurang dari Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dapat disetorkan langsung secara tunai kepada Pejabat lelang 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan lelang dimulai.

3 Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang, wajib melakukan pelunasan pembayaran lelang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

4 Peminat lelang dapat melihat barang dimaksud di alamat tersebut di atas.

5 Peserta lelang dianggap telah mengetahui keberadaan dan kondisi objek lelang.

6 Objek yang akan dilelang sewaktu-waktu dapat ditunda/dibatalkan sebelum pelaksanaan lelang berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan calon pembeli tidak diperkenankan mengajukan tuntutan apapun.

7 Keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Polewali, telepon 0428- 21019, atau KPKNL Pare-pare, Jl. Chalik No. 10 (depan Brimob) Pare-pare, Telepon 0421-26678.

Polewali, 18 Oktober 2012 ttd

Imam Kusuma Budirahardjo Pemimpin Cabang