Radar Sulbar

RADAR SULBAR Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

www.radar-sulbar.com

0426-22138

KAMIS, 19 APRIL 2012

Rp 3.000 RADAR/AMRI MAKKARUBA

SENDIRI. Seorang siswa SLB Polewali, Iswar, mengerjakan soal UN, Rabu 18 April 2012. Ia diawasi dua orang pengawas.

Pintar mengatur ruang Pintar juga dong mengatur biaya listriknya Kreativitas Anda mengatur tata ruang rumah makin sempurna dengan kepintara Mengatur biaya listrik. Nikmati Kemudahan dan kenyamanan Listrik Pintar, solusi isi ulang dari PLN. Dengan Listrik Pintar, biaya listrik sepenuhnya Anda yang atur. Tidak perlu repot bayar bulanan. Anda cukup membeli pulsa listrik sesuai kebutuhan. Bebas kesalahan catat meter, bebas dari sanksi pemutusan dan ketidaknyamanan lainnya.

Hubungi Kantor Pelayanan PLN terdekat dan pasang listrik pintar sekarang juga !

PT. PLN (Persero) AREA MAMUJU

www.pln.co.id

Satu Siswa SLB Dijaga Dua Pengawas POLEWALI -- Walaupun mengalami keterbatasan kemampuan fisik, tetapi seorang siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) Polewali, Iswar Syahputra, tetap mengukuti ujian nasional (UN) SMA.

KOLOM SENATOR

Hari Kartini "Ibu Kita Kartini. Putri sejati. Putri Indonesia.

Harum Namanya. Sungguh Besar Cita-citamu. Bagi Indonesia..."

PEMBACA Radar yang Kami Hormati.

Mungkin sebagian diantara kita masih ingat dengan sepenggal lirik lagu nasional itu.

Yah, lirik lagu itu untuk menggambarkan betapa Ibu Kartini dikenal sebagai sosok pejuang bangsa, penegak harkat dan martabat kaum perempuan.

Baca HAL 7

UNIK

Prov Sulbar Mamuju Majene Polewali mandar Mamuju Utara Mamasa

65 176 96 43 437 13

orang orang orang orang orang orang

EDITOR: MUHAMMD ILHAM

Dugaan Suap dan Rekayasa Data Honorer

Pemkab Matra

DILAPOR

JAKARTA -- Aliansi Anti Korupsi (AAK) Sulawesi Barat melaporkan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara (Matra) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Aliansi ini melaporkan adanya praktek KKN dalam proses penyusunan data base honorer K1 lingkup Pemkab Matra. Sehingga dalam pengajuannya ke BKN (Badan Kepegawaian Nasional), pemda setempat dinilai telah melakukan rekayasa dokumen.

Kirim FOTO UNIK Anda ke

Mercusuar Iskandariah

JAKARTA -- Sudah 120 hari atau 4 bulan, Abraham Samad, memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tapi tanda-tanda lembaga super body ini akan berlari cepat belum juga terlihat.

Jika situasinya tetap seperti ini, 120 hari ke depan, Abraham tampaknya harus siap-siap mundur dan pulang kampung, seperti janjinya sebelum dilantik sebagai Ketua KPK. Indonesian Police Watch (IPW) yang juga deklarator Komite Pengawas KPK menilai lambannya KPK berlari karena ada indikasi keberpihakan yang luar biasa terhadap penguasa yang dipertontonkan KPK saat ini.

Sehingga kasus-kasus besar yang pernah dijanjikan Samad cs akan diungkap menjadi kabur. Keberpihakan ini terlihat pula dari alot dan rumitnya KPK untuk memproses dan menangkap figure-figur yang dekat dengan kekuasaan, meski sejumlah saksi sudah menyebut-nyebut mereka terlibat korupsi.

Contohnya, Angielia Sondakh, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi belum juga ditahan dan proses hukumnya berjalan lamban seperti keong. Anas Urbaningrum sejumlah saksi sudah mengungkap dugaan keterlibatannya dalam kasus Nazarudin tapi belum juga diproses. Begitu juga kasus yang diduga melibatkan Menakertrans Muhaimin Iskandar.

Baca HAL 7

radarsulbar01@gmail.com

MERCUSUAR Iskandariah atau Pharos Alexandria adalah sebuah mercusuar yang dibangun pada abad ke-3 SM di pulau Pharos berdekatan dengan kota Iskandariah kuna, Mesir Kuno.

Ketinggiannya diperkirakan melebihi 115 meter dan merupakan antara struktur tertinggi ciptaan manusia selama beratus-ratus tahun.

KPK Jalan di Tempat

Daftar Honorer KI se-Sulbar

Sumber: BKN

Asri Anas Anggota DPD/MPR RI

foto

Baca HAL 7

Baca HAL 7

Pemimpin Mamasa Bukan dari Gubernur Obed:

Di era otonomi sekarang ini, pemimpin daerah itu bukan dari pemerintah, bukan dari gubernur.

Tapi dari rakyat".

JAKARTA -- Mantan Bupati Mamasa Obed Nego Depparinding menyatakan bahwa pemimpin Mamasa tidak ditunjuk oleh pemerintah provinsi ataupun pusat.

Melainkan dipilih dari hati nurani rakyat. "Di era otonomi sekarang ini, pemimpin daerah itu bukan dari pemerintah, bukan dari gubernur.

Tapi dari rakyat," sebutnya, Rabu 18 April.

Obed Nego Depparinding

Suradi Yasil:

Balanipa Harus Kembali ke Misi Awal TINAMBUNG -- Perjuangan pembentukan Kabupaten Balanipa, harus kembali ke misi awalnya, yaitu demi kepentingan rakyat.

Dalam proses sekarang ini, para pejuang pembentukan Kabupaten Balanipa idealnya tidak memanfaatkan perjuangan pembentukan Kabupaten balanipa sebagai demi kepentingan politik sesaat, terkhusus kaitannya dengan pilbup Polman.

Baca HAL 7

Baca HAL 7

MAMUJU CUP 2012

RADAR SULBAR Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

Gol Semata Wayang Loloskan Pesat Tapalang

Persiam Cekal Langkah Angkasa LAPORAN: Andi Indra Laga Hari ini Simboro FC

VS PS Bone Raya

PS Bhayangkara Tobadak

VS

PS Prima Putra

PORTAL RADAR SULBAR

MAMUJU -- Babak 12 besar Turnamen Sepakbola Mamuju Cup 2012, sudah dimulai. Pada hari pertama putaran ketiga ini, dua klub berhasil merebut tiket ke babak selanjutnya, yakni PS Persisam Salomanurung dan PS Pesat Tapalang.

Pada partai pertama mempertandingkan Angkasa Putra versus Persisam. Pada laga itu, Persisam berhasil mendulang kemenangan atas Angkasa dengan skor tipis 2-1.

Dua gol PS Persisam diciptakan kapten kesebelasan, Sarlian (9), pada menit ke 19 dan Mustafa (19) pada menit ke 48. Sementara, gol PS angkasa berhasil diciptakan Kifli (19) pada menit ke 21.

Sejak awal kedua keseblasan bermain agresif. Bagaimana tidak, kemenangan pada sesi terakhir sistem gugur ini menjadi peluang emas untuk memudahkan langkah

REBUT BOLA. Pemain PS Pesat dan Landi FC berebut bola pada laga yang berlangsung di Stadion Manakarra Mamuju, Rabu sore, 18 April 2012 RADAR/ANDI INDRA

meraih kemenangan di ajang Mamuju Cup 2012.

PS Angkasa dengan kapten keseblasan Restu ini terus melakukan serangan ke jantung pertahanan lawan. Sementara PS Persisam, tak mau lengah menghadapin serangan. Pengamanan bola di sektor pertahanan dijaga sangat ketat agar tidak

kebobolan gol.

Tim besutan Azwar Dg Padindo ini justru memanfaatkan serangan balik ke jantung pertahanan PS Angkasa. Alhasil, baru saja pada menit ke 19, Sarlian berhasil membobol gawang Angkasa yang dijaga Irfan. Skor 1-0.

Baca HAL 7

radarsulbar01@gmail.com

2

Ekonomi

RADAR SULBAR Kamis, 19 April 2012 PANC A KAR YA PEMBANGUNAN SULA WESI BARA T PHASE II ANCA KARY SULAWESI BARAT G AI KEBIJ AKAN S TRA TEGI PEMBANGUNAN PR O VINSI SULA WESI BARA T 20 1 1 - 20 16 201 SEBAG KEBIJAKAN STRA TRATEGI PRO SULAWESI BARAT 201 SEBA

1. Peningkatan Profesionalisme Aparatur ( personalcapatcy building) Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2. Peningkatan Kualitas dan Perluasan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Vital 3. Peningkatan Promosi dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Baik dalam Negeri maupun Luar Negeri 4. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam H. Anwar Adnan Saleh Gubernur

H. Aladin S Mengga Wakil Gubernur

H. Anwar Adnan Saleh Gubernur Sulbar

H. Ismail Zainuddin Sekretaris

H. Aladin S. Mengga

Kredit Barang Tanpa Uang Muka MAMUJU -- PT Finansial Multi Finance kembali menyuguhkan promo baru bagi masyarakat di Mamuju. Kali ini, PT FMF menggelontorkan paket kredit tanpa uang muka atau Down Payment (DP) bagi masyarakat yang ingin membeli mebel, furniture dan elektronik.

Paket promo ini dijalankan PT Kredit Plus sebagai bagian dari PT FMF yang merupakan perusahaan multifinance dengan beragam portofolio produk.

Produk yang dibiayai oleh Kredit Plus antara lain berbagai jenis elektronik seperti audio video, alat rumah tangga, komputer/notebook, furniture, handphone, game console, alat kantor, alat musik, serta alat kesehatan. Kredit Plus juga membiayai untuk pembelian sepeda dan mebel berbagai jenis misalnya lemari, meja, dan tempat tidur.

Staf Adiminstrasi PT Kredit Plus Cabang Mamuju, Mawardi Rosadi, mengatakan, PT Kredit Plus bekerja sama dengan sejumlah toko di Mamuju yang memiliki barang tersebut. Perusahaan itu hanya sebagai penyalur dan tempat transaksi.

"Kami memberikan kredit tanpa uang muka, untuk memudahkan konsumen dalam memiliki barang apabila biaya mereka tidak mencukupi," kata Mawardi kepada Radar Sulbar, Rabu 18 April.

Lanjut Mawardi, selain perusahaan itu memberikan kredit tanpa uang muka, kredit plus juga memudah konsumen dengan memberikan potongan angsuran. Misalnya jika tenor (jumlah angsurang) 12 bulan maka pembayaran angsuran hanya 11 bulan, dan jika tenor 18 bulan maka angsurannya hanya 15 kali. Akibat tingginya animo masyarakat untuk memiliki barang dengan proses kredit mudah dan cepat, hingga kini jumlah nasabah di perusahaan itu mencapai sekira 1.000 orang.

Untuk bulan ini, PT Kredit Plus berupaya mencapai target sebab beberapa bulan sebelumnya tidak mencapai target yang telah ditentukan. Target untuk pencapaian kredit plus bulan ini sebesar Rp 1 miliar. (rp2/dir)

INFO SULBAR

H. Mujirin M. Yamin

Wakil Gubernur Sulbar

Kepala DIPENDA Prov. Sulbar

BTN Sediakan Kredit Agunan Rumah REPORTER: HASAN BASRI

MAMUJU -- Membutuhkan dana besar untuk keperluan biaya pendidikan, perlengkapan rumah, renovasi rumah, berlibur dan biaya lain, masyarakat tidak sulit lagi mendapatkan dana tersebut. Sebab PT Bank Tabungan Nasional (BTN) telah menyediakan Kredit Agunan Rumah (KAR).

Staf Kredit BTN cabang Mamuju,

EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL

Arianto Abdullah, mengatakan KAR bertujuan membantu masyarakat jika membutuhkan dana dengan cara mudah. Masyarakat hanya memanfaatkan rumah, ruko atau apartemen untuk menjadi agunan atau jaminan.

"Syarat mendapatkan dana dari BTN yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Hak Guna Bangunan (HGB) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB),"

kata Arianto kepada Radar Sulbar, Rabu 17 April.

Untuk mendapatkan dana tersebut, calon nasabah harus mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan atau wiraswasta yang telah menjalankan usaha dengan masa kerja minimal satu tahun. Jika nilai kredit di atas Rp 100 juta harus memiliki NPWP Pribadi.

Sedangkan bila di bawah nilai kredit Rp 100 juta memiliki SPT Pasal 21 Form A1 Arianto mengatakan, keunggulan

KAR tersebut yakni nilai kredit bebas, penggunaan bebas sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, jangka waktu kredit sampai dengan 10 tahun. Selain itu, kredit dicover dengan asuransi jiwa kredit dan asuransi kebakaran.

Jumlah nasabah yang menggunakan KAR tersebut sebanyak 30 persen dari total nasabah BTN yang mencapai sekira 5 ribu nasabah. Adapun nilai bunga KAR tersebut sebesar 12,00 persen. (rp2/dir)

Mio J, Adapsi Mesin Balap dalam Motor Matik MAKASSAR-- Teknologi berkelas tinggi, kembali dihadirkan oleh Yamaha khususnya untuk motor matik, Mio J secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat Sulselbar oleh PT. Suracojaya Abadimotor (SJAM) selaku maindaelar Yamaha di Sulselbar. Acaranya sendiri berlangsung di Atrium Panakkuakang Mall Makassar, Sabtu dan Ahad lalu.

Manager Marketing PT. SJAM Charles Tandiary, menuturkan bahwa Mio J ini, marketnya untuk motor keluarga dan remaja. Sebab pangsa pasar ini cukup intens dalam menggunakan kendaraan roda dua, khususnya motor matik. “Kami yakin, dengan kehadiran Mio J, memberikan alternatif pilihan dan kepuasan dalam berkendara bagi konsumen Yamaha. Disisi lain harga yang kami tawarkan cukup kompetitif dipasaran,” ujar Charles saat konfrensi

pers Ahad kemarin.

Selanjutnya Asisten Manager Service PT. Suracojaya Abadimotor Ketut Suastika menjelaskan bahwa performa Mio J terjamin keunggulannya dengan Diasil Cylinder, Forged Piston dan YMJET-FI. “Penggabungan teknologi ini dibenamkan di matik Mio J, tentunya dengan mengadopsi teknologi mesin motor balap dari segi ketahanan,” tuturnya. Dilanjutkan olehnya, bahwa untuk sistem penggunaan bahan bakar, digunakan sistem pengkabutan. “Untuk gampang dipahami, ibarat orang mandi, teknologi karburator ibarat mandi pakai gayung, teknologi injection ibarat mandi pakai shower, nah kalau teknologi YMJET-FI ibarat mesin mandi sauna,” terangnya.

Soal harga, Mio J dibanderol mulai dari harga Rp 12 jutaan lebih hingga Rp 13 jutaan lebih. Untuk varian sendiri

Aksi peserta dancer competition, saat launching Mio J di Sulselbar, yang dipusatkan di Atrium Mall Panakukang Makassar, Ahad kemarin. ist

ada dua, dengan sepuluh jenis pilihan warna. Soal Bagasi Mio J luasnya 8 liter sehingga bisa menyimpan banyak barang seperti jas hujan, sepatu dan tas

kecil.

Disisi lain pengguna Mio J, tidak perlu sering-sering ke SPBU, karena tangki Mio J bisia diisi 4,8 liter BBM. (*)

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

RADAR/SUDIRMAN SAMUAL

SAMBUTAN. Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh menyampaikan sambutan dalam acara tatap muka dan ramah tamah Komisi VII DPR RI dengan Pemprov Sulbar di auditorium Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 17 April 2012.

Mamuju 3

RADAR SULBAR Kamis, 19 April 2012 VISI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

"Gerakan Membangun Mamuju, Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri (Gerbang Maju)" MISI III Percepatan Pertumbuhan dengan memperkuat data tahan ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Pertanian Infrastruktur dan Energi TUJUAN 6. Pengelolaan Sumberdaya Alam yang berwawasan lingkungan SASARAN Kelestarian sumberdaya alam Terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam Pengelolaan lahan kritis Drs. H. Suhardi Duka, MM Ir. Bustamin Bausat Drs. H. Habsi Wahid, MM Bupati Mamuju

10 SKPD Mangkir, Komisi II Kecewa EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL

MAMUJU -- Sebanyak 10 SKPD lingkup Pemprov Sulbar mangkir atau tidak menghadiri undangan evaluasi dari Komisi II DPRD Sulbar. Kejadian ini merupakan kali kedua, sehingga membuat komisi bidang ekonomi dan pembangunan ini mengaku cukup kecewa.

Kekecewaan itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Sulbar, H Hamid, kepada Radar Sulbar usai mengikuti coffee morning di rumah jabatan Ketua DPRD Sulbar, Rabu 18 April.

Menurut Hamid, agenda kegiatan yang dijadwalkan Komisi II adalah evaluasi kinerja SKPD mitra komisi tersebut untuk triwulan pertama tahun 2012 ini.

Pada agenda yang pertama, sejumlah SKPD mengaku tidak menerima undangan sehingga tidak hadir. Oleh karenanya Komisi II menjadwalkan kembali pertemuan tersebut dan menyurati SKPD terkait tapi tetap juga tidak dihadiri.

"Undangan kami resmi atas nama DPRD Sulbar karena yang mengundang adalah Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan. Undangan itu ditujukan kepada Gubernur Sulbar un-

tuk menghadirkan SKPD mewakili Gubernur tapi SKPD sepertinya tidak menghargai," kata Hamid dengan nada tegas.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan di tempat yang sama mengatakan akan menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai sikap dari SKPD tersebut.

Jika hal ini karena faktor kesengajaan dan tidak dengan alasan yang jelas, Hamzah meminta kepada Gubernur untuk menjadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam evaluasi yang dilakukan.

"Urusan mutasi merupakan prerogatif Gubernur dan kami tidak interven-

si. Kami hanya memberikan pertimbangan ataupun saran, termasuk kejadian ini sebagai bahan evaluasi," kata Hamzah.

Namun yang perlu diketahui terlebih dahulu, apa alasan SKPD tidak hadir dalam rapat evaluasi itu. Jika memang tidak menerima undangan, yang perlu dievaluasi adalah sistem administrasi yang dilaksanakan pada sekretariat Pemprov Sulbar.

"Kita tetap tidak boleh langsung menyalahkan, harus mengetahui apa masalahnya. Tapi kami tetap merasa kecewa kalau SKPD yang harusnya hadir malah mangkir dari undangan itu," sebut Hamzah. (*)

45 Honorer Diusul ke BKN MAMUJU -- Daftar honorer Kategori 1 (K1) yang telah dirilis Badan Kepegawaian Nasional (BKN) beberapa waktu lalu menuai protes sejumlah honorer. Alasannya, banyak honorer memenuhi syarat namun tidak terdaftar.

Menanggapi hal tersebut, Sekkab Mamuju serta Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Mamuju dan Ketua Komisi I DPRD Mamuju mengusulkan 45 honorer yang belum masuk K1 ke BKN. Honorer yang diusul tersebut sebelumnya melakukan protes akibat namanya tidak terdaftar dalam rilis BKN. Ketua Komisi I DPRD Mamuju, Arsal Aras, mengatakan 45 nama honorer yang protes telah diajukan ke BKN. Ia berharap honorer yang protes bersabar dan menunggu keputusan BKN. "Ini sebagai upaya pemerintah daerah bersama DPRD Mamuju untuk mengakomodir semua permasalahan masyarakat," kata Arsal lewat ponselnya, Rabu 18 April.

45 tenaga honor yang diusulkan tersebut, lanjut Arsal, masih akan dilakukan verifikasi oleh BKN. Jika semua persyaratan terpenuhi, BKN akan menetapkan sebagai honorer K1.

"Saat ini masih tahapan pemeriksaan berkas. Untuk kepastiannya kita

Sekda Mamuju

Pejabat Sulbar Belum Kreatif MAMUJU -- Pejabat dalam lingkup SKPD Pemprov Sulbar dinilai belum bisa kreatif dalam melakukan upaya percepatan pembangunan di daerah ini.

Masih banyak pimpinan SKPD yang hanya menunggu kucuran dana tanpa dapat mengejar dana tersebut di pusat.

Hal itu diungkapkan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh di sela-sela acara pantauan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di Mamuju. Menurut Anwar, jika pimpinan SKPD Pemprov Sulbar tidak mengubah pola itu maka tidak akan terjadi perubahan di daerah ini.

"Kita tahu di Senayan banyak orang yang berkepentingan dengan dana sehingga kita harus berjuang. Jangan cuma menunggu dan bersurat tapi harus kreatif mengawal. Kalau tidak begitu, jangan harap ada dana yang mengalir k daerah ini," kata Anwar tegas.

Olehnya, Ia meminta kepada seluruh pimpinan SKPD dan pejabat eselon III di lingkup Pemprov Sulbar untuk terus mengawal program yang telah direncanakan apalagi disepakati dengan pemerintah pusat dan DPR. Jika berharap mendapatkan perhatian hanya dengan mengirim surat, maka hal tersebut sudah harus ditinggalkan dari sekarang. "Sedangkan jika kita kawal belum tentu kita dapat, apalagi jika tidak.

Sebaiknya pejabat Pemprov Sulbar harus bisa lebih kreatif lagi. Lihat saja, apa yang bisa kita hasilkan dalam lima tahun periode pertama saya jika hanya bisa menunggu? Saya harus bolak-balik Jakarta dan memanfaatkan koneksi untuk mendapatkan perhatian bagi daerah ini," papar Anwar. (dir)

Mahasiswa Dilibatkan Identifikasi Potensi Desa

RADAR/M SHOLIHIN

SIBUK. StafSekretariat DPRD Mamuju sedang sibuk bekerja.

harus menunggu dari hasil kerja BKN," imbuhnya.

Sementara itu, mengenai honorer K1

yang telah ditetapkan, pihak BKN juga akan melakukan verifikasi. Sehingga nanti 176 honorer K1 yang telah diteta-

pkan namun terbukti sebagai tenaga honor siluman akan langsung dikeluarkan namanya. (mg6/dir)

SKPD tak Capai Target Bakal Kena Sanksi MAMUJU -- Seluruh SKPD lingkup Pemkab Mamuju harus bekerja lebih maksimal lagi dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, Bupati Mamuju Suhardi Duka siap memberikan sanksi bagi SKPD yang tidak mencapai target.

Hal ini dilakukan untuk lebih mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Mamuju. Salah satu indikator yang digunakan adalah capaian PAD yang harus ditingkatkan.

"Saya tidak main-main. Kalau ada SKPD dalam memungut pendapatan

Wakil Bupati Mamuju

daerah dan tidak mencapai target, maka SKPD tersebut akan diberikan sanksi," kata Suhardi.

Bupati mengatakan, seluruh SKPD telah diberikan target pemasukan pendapatan daerah. Bahkan, setiap SKPD diwajibkan dapat menyetor pendapatan mereka ke kas daerah minimal 12 persen dari total pendapatan yang mereka targetkan untuk menjadi pendapatan daerah sampai pertengahan tahun.

Menurutnya, apabila target yang diberikan tidak tercapai tentu akan ada sanksinya. Sanksi kepada SKPD yang

EKSEKUTIF MAMUJU

tidak mencapai target 12 persen adalah tunjangan kinerja aparat pegawai tidak akan dibayarkan sekaligus, tapi hanya dibayarkan tiap dua bulan secara bertahap dan nanti pada akhir tahun dilunasi.

Sementara, SKPD yang mencapai target 12 persen memasukkan pendapatan daerah akan dibayarkan tunjangannya sekaligus selama satu tahun guna menghargai kinerja dan kerja keras yang dilakukan SKPD tersebut.

"Ini dilakukan karena pemerintah di Mamuju berupaya menggenjot pendapatan agar terus dapat mengalami pen-

ingkatan," tutur Suhardi.

Suhardi meyakini jika pendapatan daerah meningkat, pembangunan juga akan maju. "Makanya kita memberikan target kepada aparat dalam memacu peningkatan pendapatan agar pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat bisa tercapai," terangnya.

Paling tidak, lanjutnya, setiap SKPD Mamuju dapat memacu kinerjanya dalam mengejar target pendapatan daerah, minimal target pendapatan bisa mencapai 50 persen dari target pendapatan yang ingin dicapai setiap SKPD tersebut. (mg1/dir)

MAMUJU -- Keterbatasan kemampuan aparat desa mengelola potensi di wilayah masing-masing menjadi faktor utama penghambat bagi Pemkab Mamuju dalam mendata potensi desa.

Selain itu, keterjangkauan dan keterbatasan aparat utamanya Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) juga menjadi kendala.

Hal ini mengakibatkan proses identifikasi dan inventarisasi potensi desa agak terhambat.

Seiring waktu berjalan, Pemkab Mamuju mencoba melibatkan mahasiswa dari berbagai organisasi ekstrenal kampus dalam proses identifikasi dan inventarisasi potensi, kondisi, dan masalahmasalah di desa.

"Tahun lalu, kita libatkan mahasiswa turun ke desa untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi masalah desa dan hasilnya maksimal," ujar Bupati Mamuju, H Suhardi Duka, kepada sejumlah wartawan usai kunjungan kerja ke BPMD Mamuju, Rabu, 18 April.

Menurut Bupati, pelibatan mahasiswa diyakini memberi hasil maksimal dalam mengidentifikasi potensi desa. Hal itu terbukti pada 2011, ada 40 desa yang telah diidentifikasi hasilnya maksimal. Dari 40 desa yang sudah berjalan, laporannya sangat bagus dan lengkap sebagaimana kondisi desa.

Dengan hasil tersebut, Pemkab memberikan kepercayaan kepada organisasi mahasiswa melakukan pendataan potensi desa tahun ini.

Bahkan direncanakan, pelibatan tersebut akan terus berlanjut tahun depan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

"Sebagaimana yang kita diskusikan, rencananya tahun depan kita akan coba libatkan mahasiswa dalam penyusunan ABPD Desa," terang Suhardi. (mg1/dir)

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Kabupaten Mamuju

HUMAS PEMKAB MAMUJU

Bupati Mamuju H Suhardi Duka, membuka kegiatan olahraga liga pendidikan beberapa waktu lalu.

Bupati Mamuju H Suhardi Duka, secara simbolis memberikan hadiah kepada pemenang liga pendidikan.

4

Parlementaria

RADAR SULBAR Kamis, 19 April 2012

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Bangun Mandar Fokus pada RON R = Resources = Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Melalui Penyadaran Kritis Masyarakat.

O= Organisme / Organisasi = Pengorganisasian Masyarakat dan Penguatan Kelembagaan yang ada di masyarakat.

N= Norma / Nilai = Penguatan / Penghayatan Nilai / Hukum yang sesuai dengan Budaya Malaqbi.

Diwujudkan melalui 2(dua) program utama: PNPM –MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dan Program BANGUNMANDAR (Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat)

H. Anwar Adnan Saleh Drs.H.Mulyadi Bintaha,M.Pd GUBERNUR

PNPM Mandiri Pedesaan / Program Pembangunan Pro Rakyat Citra Prosisiprasi Masyarakat Desa dalam pembangunan * Sosial * Ekonomi * Budaya Pengembangan Sumber Daya Manusia Menuju Masyarakat Maju Sejahtera

KEPALA BPMPD

Dra. HAFNI DJABBAR SEKRETARIS

H. ARSYAD, S.Sos., M.Si

H. BAHARUDDIN, S.Sos

ARIFIN. A, S.Pd

KABID. PEMBDY. PEMDES/KEL & PENGUATAN KELEMBAGAAN

KABID. PEMBDY. EKONOMI & PARTISIPASI MASY

KABID. PEMBINAAN ADAT & PENGEMB. SOSBUD

DPRD Mamuju Terima Dua Ranperda MAMUJU -- Pemkab Mamuju menyerahkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD Mamuju.

Dua ranperda itu diharapkan segera dibahas untuk mendapatkan penyempurnaan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Kedua ranperda yang diserahkan adalah ranperda transparasi, partisipasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mamuju dan ranperda tentang penyertaan modal Pemkab Mamuju pada PT BPD Sulselbar dan Badan Usaha Mi-

REPORTER: M SHOLIHIN

lik Daerah (BUMD).

"Tujuannya adalah membuka ruang pada publik mendapatkan informasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperjelas penyertaan modal daerah pada PT Bank BPD Sulselbar dan BUMD. Kami berharap dua ranperda segera dibahas," sebut Bupati Mamuju Suhardi Duka saat memberi sambutan dalam penyerahan ranperda di ru-

EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL

ang rapat paripurna DPRD Mamuju, Senin 16 April.

Suhardi menambahkan, tujuan pembentukan dua ranperda itu adalah mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membenahi sektor ekonomi.

DPRD Mamuju mengagendakan

pembahasan dua ranperda tersebut dibagi menjadi dua pansus untuk membahas masing-masing satu ranperda.

Ketua DPRD Mamuju, H Sugianto mengatakan menunggu jadwal dari Sekretaris DPRD Mamuju untuk melakukan pembahasanm. Hal ini dimaksudkan agar dapat disinkronkan antara jadwal anggota DPRD Mamuju.

"Mengenai kapan keputusannya diserahkan kepada Sekwan. Sebab kami menghindari jangan sampai ada jadwal, namun banyak anggota DPRD yang dinas diluar," sebut Sugianto. (*)

Minta Kadesnya Diperbolehkan Ikut Pilkades

Warga Pappandangan Mengadu ke DPRD Polman POLEWALI -- Puluhan tokoh masyarakat dan perwakilan warga Desa Pappandangan Kecamatan Anreapi mendatangi DPRD Polewali Mandar, Selasa 17 April kemarin.

Warga Desa Pappandangan ini menyampaikan aspirasi di Komisi I DPRD Polman soal diperbolehkannya Kades Pappandangan, Makmur untuk mencalonkan diri kembali sebagai kades dalam Pilkades yanga akan digelar tahun ini.

Alasannya kemampuan yang dimiliki oleh Kades Pappandangan, Makmur, dalam membawa desanya sesuai harapan warganya. Membuat Makmur yang masa jabatannya akan berakhir di 2013 sebagai Kades diharapkan penuh oleh warganya untuk kembali mencalonkan diri sebagai calon Kades di Pilkades.

Hanya saja saat ini meski masa jabatan Kadesnya belum berakhir, namun yang bersangkutan telah diangkat menjadi PNS dengan jabatan Sekertaris Desa (Sekdes).

Atas permintaan warga dari Pappandangan tersebut, Komisi I yang menerima warga, berjanji akan me-

neruskan aspirasi mereka kepihak terkait. Meski demikian Komisi I juga telah lebih awal meminta warga untuk menerima segala keputusan yang diputuskan berdasarkan kebijakan perundang undangan yang berlaku.

"Sebab pengangkatan Kades Makmur sebagai PNS atas dasar usulan dari Desa Pappandangan juga, dalam rangka mengisi jabatan Kades yang lowong, dan seseorang yang telah diangkat jadi PNS dalam rangka pengisian formasi Sekertaris, tidak lagi diberi kesempatan menjadi Kades," terang Amiruddin, Wakil Ketua Komisi I. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Komisi I, Fariduddin Wahid, bahwa karena Makmur diangkat

PARLEMENTARIA

menjadi PNS berdasarkan kebutuhan Sekdes, maka Komisi I hanya akan berusaha mencari solusi dari aspirasi warga ini.

"Jadi aspirasinya tetap kami terima, tapi soal teknisnya kami serahkan kepada pihak terkait dalam hal ini BPMPD Polman, sebagai institusi yang tahu persis persoalan Kades, nanti hasilnya akan segera kami sampaikan kepada warga Pappandangan," singkat Fariduddin.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pemdes BPMPD Polman, Muh Darwis dihubungi secara terpisah menyatakan bahwa kalau merujuk pada aturan pengangkatan Makmur menjadi PNS, memang yang bersangkutan juga memang tidak dapat diberi kesem-

PILKADES

Rubrik Khusus Humas DPRD Sulawesi Barat

COFFEE MORNING. Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan bersama dua Wakil Ketua, AM Natsir Nawawi dan Muhammad Jayadi, serta Staf Ahli DPRD Sulbar Bidang Humas Ruslan Amrullah saat acara coffee morning di rumah jabatan Ketua DPRD Sulbar, Rabu 18 April 2012.

RADAR/SUDIRMAN SAMUAL

HADIR. Sejumlah legislator Sulbar (dari kiri ke kanan) Kalvin Kalambo, Zainal Abidin, Rahmat Abdullah BR, Indriyani Hastuti, dan Saggaf Katta dalam coffee morning, Rabu 18 April 2012.

patan menjadi Bakal Calon Kades untuk periode berikutnya. Sebab yang bersangkuntan diangkat menjadi PNS adalah melalui formasi Sekertaris Desa (Sekdes) berdasarkan PP 45 Tahun 2007, dan seorang PNS dari formasi Sekdes baru dapat melepaskan jabatan sekdesnya setelah enam tahun menjadi PNS. "Jadi Makmur bisa saja dicalonkan menjadi Kades Pappandangan kembali, tapi yang bersangkutan harus memilih, apakah menjadi Calon Kades atau melepaskan PNSnya dalam artian yang bersangkutan harus berhenti jadi PNS," urai Darwis.

Memang ada Kades yang juga berasal dari PNS dan selama menjabat Kades mereka hanya non aktif. Tapi itu diperuntukan bagi PNS yang bukan terangkat melalui jalur formasi Sekdes.

"Sebab formasi Sekdes kemarin memang diangkat karena yang bersangkutan memang adalah Sekdes yang siap ditempatkan di desa tersebut," kunci Darwis. (k1/mkb)

Rubrik Khusus Humas DPRD Kabupaten Mamuju

DPD Uji Publik Naskah Perubahan UUD POLEWALI -- Anggota DPD Sulbar melakukan uji publik terhadap naskah perubahan ke5 UUD 1945 yang dilaksanakan atas kerjasama DPD-Unasman di Hotel Ratih Polewali, Rabu, 18 April. Anggota DPD RI Polman, Asri Anas pada kesempatan tersebut menyampaikan, dalam 10 tahun terakhir DPD RI kembali giat dalam melakukan penataan konstitusi untuk merumuskan amandemen UUD 1945.

"Ada banyak poin didalamnya yang akan diamandemen salah satunya adalah tentang otonomi daerah," kata Asri Anas.

Dalam pokok-pokok usul perubahan kelima UUD 1945, selain otoda hal lain adalah optimalisasi peran Mahkamah Konstitusi, forum previlegiatum, penambahan pasal HAM, penambahan bab komisi negara, penajaman bab tentang pendidikan dan perekonomian, calon presiden perseorangan, pemilahan pemilu nasional dan pemilu lokal, memperkuat sistem presidensial, dan memperkuat lembaga perwakilan.

Sementara itu, Sekkab Polewali Mandar, M Natsir Rahmat saat menyampaikan sambutan Bupati Polman mengemukakan, amandemen merupakan perubahan terhadap UUD 1945 dengan mekanisme dan syarat tertentu.

"Olehnya itu, amandemen merupakan sebuah hal alamiah yang mungkin saja dibutuhkan pada suatu kondisi tertentu seperti yang diupayakan saat ini,' kata Natsir Rahmat.

Ia juga menyampaikan, sebagai sebauh konstitusi, UUD 1945 selayaknya bersifat dinamis.

Perkembangan sebuah negara, termasuk didalmnya sistem ketatanegaraan dengan berbagi perubahan didalmnya menuntut sebuah upaya adaptasi untuk menyelaraskan dengan kondisi kekinian. Tapi, bukan berarti pual, bahwa dengan kebijakan yang memungkinkan dilakukan amandemen, maka pertimbangan urgensitas sebagai landasan diusulkan perubahan tersebut diabaikan.

Dalam uji publik tersebut selain dihadiri oleh anggota DPD RI utusan Sulbar, juga hadir Prof Zainal Ali Muhtar dan Prof Hambali Thalib sebagai pembicara. (afr/mkb)

LEGISLATIF MAMUJU

DIALOG. Ketua Badan Legeslasi (Baleg) DPRD Mamuju, H Hajrul Malik berasama dengan anggota Baleg, Irwan Pababari, Ashad Tomborang dan Imran AB sedang berdialog di ruang Komisi II DPRD Mamuju, Rabu 18 April.

RADAR/M SHOLIHIN

DISKUSI. Sejumlah anggota DPRD Mamuju sedang berdiskusi di teras Sekretariat DPRD Mamuju, Rabu 18 April.

Pemilukada 5

RADAR SULBAR Kamis, 19 April 2012

DPRD Kabupaten Mamasa 1.

2.

3.

4.

Komitmen dan Konsistensi Menjalankan Amanat Rakyat Memberi Perlindungan Hukum dan Rasa Nyaman Terhadap Rakyat Kabupaten Mamasa Menghargai Setiap Aspirasi Rakyat Demi Pembangunan di Kabupaten Mamasa Senangtiasa Menjaga Persatuan dan Kesatuan Dalam Bingkai Mesa Kada Diputuo Pantan Kada Dipomate

Menuju Pemilukada Polman

H Muhammdiyah Mansyur

Simon, SH

Thomas D

Ketua DPRD Kabupaten Mamasa

Wakil Ketua DPRD Mamasa

Wakil Ketua DPRD Mamasa

Golkar tak Bakal Dikendarai Kader Lain

Barnas Minta Jaga Kondusifitas Wilayah

MAMUJU -- Partai Golkar belum menetapkan siapa figur yang akan diusung di Pemilukada Polman, sebab survei kandidat baru dimulai pada Januari 2013. Meski begitu, di permukaan sudah kelihatan kader Golkar yang kemungkinan akan diusung di pemilukada.

Fungsionaris Partai Golkar Sulbar H Hamid, mengatakan dalam menentukan calon bupati di pemilukada Polman, pilihan parpol ini hanya ada tiga, yakni; kader Golkar, kader Golkar, dan kader Golkar.

"Artinya, kader-kader Golkar memiliki kematangan dalam

POLEWALI -- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Barisan Nasional (Barnas) melalui ketuanya Muh Tahir Arifin, meminta semua pihak untuk tetap menjaga kondusifitas ketertiban masyarakat dan keamanan daerah menuju proses Pemilukada Polman 2013.

Menurut Tahir, munculnya beberapa nama dan wajah yang menyatakan siap menjadi kandidat calon di Pemilukada Polman, sangat riskan menjadi pemicu konflik bila kemudian masing-masing pihak tidak mampu memenej simpatisan maupun pendukungnya. Sebab itu akan membuat kondisi terganggu baik dalam hal ketertiban maupun dalam hal keamanan.

"Makanya kami memiliki kewajiban untuk menyampaikan himbauan ini, agar hingga kita nanti tiba dihari pelaksanaan Pemilukada daerah ini tetap kondusif," tutur Tahir.

Katanya, peran sentral menjaga kondisi ini tetap dalam suasana kondusif jelang Pemilukada Polman juga sepenuhnya ada ditangan bupati sebagai pemegang kekuasaan tertinggi penguasaan wilayah Polewali Mandar. Sudah barang tentu melalui haknya membuat kebijakan untuk mengeluarkan kebijakan yang mampu menjaga ketertiban dan keamanan daerah ini.

"Sehingga proses politik yakni pesta demokrasi lokal didaerah ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan apapun kemudian hasilnya kelak dapat diterima oleh masyarakat diberbagai lapisan," kunci Tahir. (k1/mkb)

tingkat desa sampai kecamatan untuk mengusungnya sebagai Calon Bupati Polman.

"Dan itu akan menjadi pertimbangan bagi pengurus DPD Golkar Sulbar dan pengurus DPP Golkar, tanpa mengesampingkan hasil survei," urai Hamid.

Meski peluang sudah ada, Hamid tetap mengingatkan agar Andi Ibrahim tetap bekerja keras. Sebab di Pemilukada Polman 2013, akan banyak calon yang akan maju, entah melalui usungan partai politik, gabungan partai politik, atau melalui jalur perseorangan. (ham)

EDITOR: MUHAMMAD ILHAM

berpolitik, mapan, dan berpengalaman. Makanya, pilihannya akan selalu dominan kepada kader. Itulah Golkar, selalu memberi ruang dan dukungan besar kepada kadernya," tutur Hamid, Rabu 18 April di Mamuju.

Disebutkan, secara teknis Partai Golkar baru akan menggelar survei kandidat calon bupati Polman pada Januari 2013. Survei kedua pada enam bulan sebelum hari 'H' pemilukada, dan survei ketiga

dilakukan tiga bulan sebelum hari 'H' pemilukada pada Oktober 2013.

Dalam survei tersebut, semua kader Golkar yang dinilai punya potensi di pemilukada akan diukur tingkat elektabilitas, puparitas, hingga peluang keterpilihannya. Kemudian, setelah ada hasil, dewan pimpinan pusat (DPP) akan memutuskan siapa yang berhak mengendarai partai ini.

Sejauh ini, kata Hamid, peluang untuk mengendarai 'Ber-

ingin' di Pemilukada Polman ada pada Andi Ibrahim Masdar. Peluang Ibrahim cukup besar karena saat ini dia adalah kader Golkar terbaik di Polman. "Kan tidak mungkin Ibrahim jadi Ketua DPD Golkar Polman jika dia dianggap tidak penya kemampuan dan kematangan sebagai seorang pemimpin," ujar Hamid.

Faktor lain yang membuat Ibrahim bakal mengendarai Golkar adalah adanya keputusan semua pengurus dari

Menuju Pemilukada Polman

Asri Anas: Masyarakat Harus Cerdas Memilih Pemimpinnya HIASI KOTA. Sejumlah baliho kandidat calon Cabup dan Cawabup di Pemilukada Polewali Mandar 2013, menghiasi kota disepanjang jalan utama di Polewali Mandar.

Barnas Calonkan Naharuddin RADAR/JHAMHUR ANJASMARA

MAMUJU -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Barnas akhirnya setuju dan memberi rekomendasi kepada Ketua DPW Partai Barnas Sulbar Naharuddin, sebagai Calon Bupati Polman.

Naharuddin mengungkapkan, keputusan itu lahir pada rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Barnas, di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) baru-baru ini. Dukungan tersebut diberikan setelah DPP melihat perkembangan pergerakan politik yang dilakukan Naharuddin.

DPP juga menilai visi strategis yang diusung Naharuddin yakni terwujudnya Polman sebagai kawasan industri terbaik dengan menciptakan kawasan ekonomi baru, khususnya daerah-daerah yang selama ini termarjinanlkan.

Selain itu, Naharuddin juga sudah memasan sejumlah baliho di beberapa tempat di Polman. Untuk menguatkan perkerakannya, ia kerap menggelar pertemuan dengan masyarakat. (ham)

POLEWALI -- Aroma Pemilukada Polewali Mandar akhirnya makin membumi di Polewali Mandar, sejumlah tokoh lokal maupun nasional mulai angkat bicara mencermati fenomena Pemilukada Polewali Mandar. Dari yang menyatakan siap maju hingga mereka yang hanya mencoba berdiri sebagai penonton.

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Terbit Sejak 10 Juni 2004 Dalam melaksanakan tugas Jurnalistik, wartawan Radar Sulbar dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima maupun meminta imbalan dari nara sumber

Salah satu tokoh muda dari Polewali Mandar yang namanya juga gencar disebut ditengah masyarakat, bakal ikut meramaikan bursa kandidat calon pemimpinan Polewali Mandar, pasca Ali Baal Masdar, adalah angggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Muh Asri Anas. Meski secara resmi belum pernah menge-

luarkan pernyataan kepastian akan ikut bertarung di Pemilukada Polman, namun dalam banyak kesempatan selalu mendapat banyak pertanyaan dari masyarakat bahwa apakah Asri Anas akan maju di sebagai salah satu kontestan di Pemilukada Polman.

Merespon pertanyaan yang mengalir dari berbagai kalan-

gan, dengan diplomatis Asri hanya menyampaikan bahwa bukan saatnya dirinya memberikan jawaban kepada mereka apakah akan maju atau tidak. Sebab dirinya hanya ingin masyarakat makin cerdas dalam menentukan pemimpinnya.

"Jadi saya hanya kadang memberikan jawaban kepada

mereka, bahwa belajarlah untuk memilih pemimpin yang cerdas. Tidak penting apakah saya akan maju atau tidak, sebab subtansi kepemimpinan di Polewali Mandar ini kembali pada masyarakatnya, untuk mampu melahirkan pemimpin yang ideal bagi daerah ini" ujar Asri Anas, Selasa sore 17 April.

Menurut Asri, pemimpin yang cerdas yang diharapkan oleh masyarakat Polewali Mandar adalah mereka yang memiliki konsep dan perencanaan yang matang terhadap kebutuhan daerah ini kedepan. Bukan kemudian mereka yang lahir hanya sekedar sowan ke masyarakat untuk dipilih demi kekuasaan.

"Sebab pemimpin yang hanya mengandalkan simpati masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan memimpin daerah ini, sudah pasti mereka tidak akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan daerah ini. Makanya ketika saya ditanya dimana mana soal kesiapan, saya hanya menjawab secara diplomatis, bahwa belajarlah memilih pemimpin yang cerdas dan punya konsep," kunci Asri. (k1/mkb)

PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT, Pembina: HM Alwi Hamu, H Syamsu Nur, Komisaris Utama: H Andi Syafiuddin Makka, Komisaris: HM Subhan Alwi, Irwan Zainuddin Direktur: Naskah M. Nabhan, Wakil Direktur Pemasaran: Muhammad Ilham, Penasehat Hukum: Ridwan J. Silamma, SH. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Naskah M Nabhan, Wakil Pemimpin Redaksi/Wakil PenanggungJawab: Muhammad Ilham, Redaktur Pelaksana: Sudirman Samual Redaktur: Muh. Amri Makkaruba, Chaerul Marfan, Dewan Redaksi: Naskah M. Nabhan, Muh. Ilham, Sudirman Samual Reporter: Jamhur Anjasmara, Syamsuddin Rahman, Syamsuddin HB, Hasan Basri, Muhammad Sholihin, Juniardi, Layouter/Desain Grafis: Shofiandhy BT., Irwansyah HB, Rahmat, Hendra, IT - Website: Muh. Ridwan Alimuddin, Chalid Mawardi.

Keuangan: Yuli Sulianti (Manager), Virra Eka Fitra Sari, Iklan/Sponsorship: Mawarni Simargolang (Manager), Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman.

Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138, Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin M), Makassar: Graha Pena, Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Telp. 04115238913/085299874232 (Agussalim), Jakarta: Jl. Kebayoran Lama No. 17, Telp. 021- 5322632 (Andi Syamsuri), Surabaya: Jl. Pasar Kembang Ruko Green Flowers Blok B1 No. 20 Surabaya, Telp.081342763676 (Sukri) Percetakan: PT Fajar Utama Intermedia Cabang Sulbar. Harga Langganan: Rp 65.000/Bulan, Harga Eceran: Rp 3.000/Eksamplar. Harga Iklan: Iklan Umum/Display: Berwarna (FC) Rp25.000/mmk, Hitam Putih (BW) Rp15.000/mmk, Iklan Reguler Rp 6.000/mmk, Iklan Duka Cita Rp 8.000/mmk, Iklan Mungil (FC) Rp 4.000/mmk, Iklan Mungil (BW) Rp 2.000/mmk, Iklan Kolektif Rp1 juta/ ktk, Iklan Baris Rp 5.000/baris, Radar Society: 1/2 hal. Rp 5.000.000, 1 hal. Rp 10.000.000.

Rekening Bank: PT. Radar Sulawesi Barat, BRI Cabang Mamuju, No. 0218-01-012598-50-9

PARLEMENTARIA

Rubrik Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar

RADAR/JHAMHUR ANJASMARA

RADAR/JHAMHUR ANJASMARA

RDP. Komisi I DPRD melakukan RDP dengan BPMPD Polewali Mandar menyoal penempatan sekertaris desa dari PNS di Polman.

TOLAK. Sejumlah warga dari desa Ambopadang Tutar, mendatangi kantor DPRD Polewali Mandar, sampaikan aspirasi penolakan perkebunan sawit diwilayah mereka.

6

Opini Peranan Strategis KPID Sulbar Oleh: H. Bakhtiar Ahmad Pella

Pemerhati Penyiaran dan Pendidikan

TUJUH calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulbar periode 2012-2015 telah dinyatakan terpilih berdasarkan hasil pleno Komisi I DPRD Sulbar, belum lama ini. Proses perekrutan periode kedua ini telah melalui serangkaian tes mulai dari seleksi berkas sampai uji kelayakan dan kepatutan.

Sebuah perjuangan yang cukup berat. Apalagi ditandai dengan bergesernya beberapa jadwal dari yang direncanakan karena adanya “silang pendapat” antara panitia seleksi dengan Komisi I DPRD Sulbar selaku pemegang otoritas pelaksanaan fit and proper test yang mendebarkan jantung keempat belas calon komisioner waktu itu.

Tetapi karena jiwa mala’bi’ tetap dijunjung tinggi oleh pihak-pihak terkait, akhirnya perbedaan itu dapat diurai dengan manis dan melegakan.

KPID Sulbar dibentuk pada tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulbar Nomor 256 Tahun 2008 dengan struktur organisasi bidang isi siaran, bidang struktur sistem penyiaran dan bidang kelembagaan merupakan amanah besar bagi komisioner terpilih.

Mereka diharapkan dapat meneruskan perjuangan komisioner terdahulu yang telah meletakkan pondasi dan cita-cita luhur insan media penyiaran di provinsi pemasok utama komoditas kakao tingkat nasional ini.

Moment pelantikan menjadi sejarah bagi ketujuh pemikir dunia penyiaran tersebut. Mereka

hendaknya dapat menjaga semangat dan dinamisasi tim untuk melanjutkan tugas-tugas komisioner sebelumnya. Terlebih karena mereka berlatarbelakang beragam dan merupakan kombinasi “pemain” lama dan baru. Pasti akan menjadi sebuah kekuatan.

Masa kerja KPID yang hanya tiga tahun terhitung sangat singkat apabila dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara lainnya di republik ini mungkin menjadi penyebab adanya beberapa program strategis yang belum sempat dijamah oleh kawan-kawan komisioner periode lalu.

Durasi waktu yang pendek secara otomatis memberikan pengaruh signifikan terhadap kwantitas program yang dapat dijalankan.

Termasuk menjadi alasan kenapa lembaga independent body ini masih kurang dikenal atau kurang pamor. Ini terjadi di tingkat daerah maupun pusat.

KPID Sulbar minimal merupakan harapan bagi insan media penyiaran. Sejatinya harapan seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.

Lembaga ini semestinya dapat memainkan peranan-peranan

warning Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan

RADAR SULBAR

penting dan strategis. Seperti peranan dalam penguatan dan pemberdayaan sektor budaya, pariwisata, ekonomi, pendidikan formal dan non formal, lapangan kerja, Sumber Daya Manusia dan lainnya.

KPID yang dipayungi Undangundang No.32 Tahun 2002, sangat ideal berperan sebagai inisiator pemberdayaan sektor-sektor tersebut karena pada dasarnya tugas pokok lembaga ini meningkatkan kesejahteraan bangsa dalam berbagai aspek. Lebih utama terjaganya keluhuran moral bangsa.

Kepmen Kominfo No.43/PER/ M.KOMINFO/10/2009 tentang penyelenggaraan Penyiaran melalui Sistem Siaran Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta untuk Jasa Penyiaran Televisi mempertegas konsep desentralisasi lembaga penyiaran terutama dalam hal Diversity of Ownership dan Diversity of Content (Keberagaman kepemilikan dan keberagaman isi siaran).

Sistem Siaran Jaringan (SSJ) yang diberlakukan mulai 28 Desember 2009 itu dapat diterjemahkan sebagai upaya desentralisasi yang memiliki andil besar dalam penguatan ekonomi dan sektor-sektor lain di tingkat daerah. Hal ini selaras dengan amanat undang-undang otonomi daerah. Saatnya KPID Sulbar lebih gencar melakukan inisiasi kepada lembaga-lembaga penyiaran lokal dan nasional berjaringan dengan cara mendorong ruang-ruang diskusi dan dialog dengan pihak pemerintah, lembaga legislatif dan elemen-elemen lain.

Bukan hanya mengurusi perizinan dan mengawasi content siaran.

Pengirim naskah artikel/opini/SdP harus melampirkan foto copy identitas dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Tulisan diterima dalam bentuk flash disk/disket. naskah tulisan/opini minimal 4 halaman.

Langkah ini secara perlahan akan menjawab keraguan masyarakat tentang keberadaan KPID yang kurang greget selama ini.

Upaya pemerintah melalui gerakan reformasi birokrasi nasional yang langsung disikapi dengan tanggap oleh pemerintah kabupaten Mamuju dengan melakukan deklarasi program BBM atau Birokrasi Bersih dan Melayani juga sangat memungkinkan menjadi salah satu agenda KPID Sulbar ke depan.

Terobosan cerdas yang mewajibkan setiap pejabat eselon II kabupaten Mamuju menyerahkan daftar kekayaan dan menandatangani fakta integritas dengan tujuan memerangi korupsi ini membuka ruang untuk dikerjasamakan dengan pihak pemerintah di tingkat kabupaten maupun provinsi. KPID Sulbar sebaiknya menjadi penyemangat media-media penyiaran untuk lebih menggaungkan langkah strategis pemerintah itu melalui forumforum dialog atau diskusi publik dalam kemasan cantik ala seniman media.

KPID Sulbar dengan dukungan sekretariat setingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah pun ideal bersinergi dengan berbagai dinas.

Misalnya dinas pendidikan untuk mensosialisasikan program AMeSSa atau Ayo Menonton Secara Sehat.

Tag line KPID Sulbar ini kurang membumi. Hanya diketahui oleh jajaran komisioner dan pihak-pihak terdekatnya karena kurangnya sosialisasi dan publikasi. Padahal para komisioner adalah refresentasi media penyiaran setempat.

Baca HAL.7

Artikel dapat dikirim via email:radarsulbar01@gmail.com

RADAR SULBAR Kamis, 19 April 2012

Tajuk Pembelaan’’ untuk PNS Pernyataan ‘’pembelaan’’ dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) agaknya bisa dijadikan angin segar bagi pengemban tugas negara yang bernama Pegawai Negeri Sipil (PNS), terutama bagi yang menjabat tugas di jabatan eselon.

Sebab, di balik tugas berat yang diemban mereka selama ini, masih tenggelam dengan sikap dan nada miring terhadap mereka dari masyarakat.

Misalnya saja, dalam hal pelayanan, sudah cukup banyak kritik datang setiap hari, dari hal mengurus KTP sampai membayar pajak, selalu tidak ada kata sempurna.

Meski demikian, permintaan pasar untuk menjadi PNS sebagai sebuah pekerjaan yang menjanjikan masa depan masih sangat ramai, bahkan menjadi favorit. Padahal, jika dilerusuri dengan kondisi saat ini, tugas-tugas mereka setiap hari, bersinggungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan resiko lainnya. Jika tidak hati-hati dan cuai dalam bekerja mengelola keuangan negara, maka mereka akan menanggung resiko yang tidak ringan.

Dalam kondisi seperti itu, hampir tidak ada pembelaan dari masyarakat secara umum untuk mereka. Wajar, jika pernyataan menteri itu, bak air seteguk di padang pasir.

Seperti yang ditulis koran ini kemarin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB), Azwar Abubakar, menegaskan, tak boleh ada lagi kepala daerah yang sesuka hati mengganti pejabat di daerahnya. Selama proses reformasi birokrasi, kepala daerah tak bisa asal ganti pejabat di daerahnya.

Menurut Azwar, ganti kepala daerah bukan berarti pejabat lainnya di lingkungan Pemda juga harus ganti. ‘’Reformasi birokrasi menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani. Bersih dari KKN dan dari pengaruh Politik. Jadi jangan ada lagi ganti kepala daerah ganti semua pejabat yang ada,’’ tegas Azwar.

Bagi Negeri Lancang Kuning ini, ihwal pergantian pejabat selalu dikait-kaitkan dengan persoalan politik. ‘’Jika pejabatnya yang ini, maka kepala dinas dan instansinya pasti kelompoknya, alias tim sukses’’. Jadi, ketika sang menteri mengeluarkan pernyataan ‘’pembelaan’’ itu, juga menjadi pernyataan yang dianggap biasa-biasa saja.

Selain pernyataan itu adalah normatif alias tidak memiliki aturan hukum positif, bagi pejabat yang menjadi gubernur, bupati dan wali kota, selalu bersandar pada ketentuan bahwa itu sesuai dengan kebutuhan dan pejabat memiliki hak proregatif untuk itu.

Lalu dimana letaknya istimewanya pembelaan menteri pada PNS yang mengemban tugas negara itu? Yang jelas, bagi pejabat itu adalah panggilan moral, agar iklim perbaikan di birokrasi bisa terjadi dalam waktu yang cukup. Sang menteri yakin, ini adalah salah satu strategi untuk reformasi birokrasi yang sudah dituntut lama, dan mengandung pasan kepada PNS untuk bekerja dengan sungguhsungguh, meskipun ada yang membela atau tidak. (*)

IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL

Radar Sulbar

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

Pasang IKLAN Atau Tidak Terima KORAN Hubungi:

Mau Pasang IKLAN

Website ATAU Koran

Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman.

Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend.

Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138 Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin.M),

HUBUNGI

PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT

Rp 65.000

/Bulan

081 241 843 180

Office: Jl. Dr. Ratulangi No.3 Pekkabata Polewali Mandar Sulbar Telp: 0428-22284 E-mail: st933fm@telkom.net

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat Pasang IKLAN Atau Tidak Terima KORAN Hubungi: Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman.

Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138 Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin.M), PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT

Rp 65.000

/Bulan

Sambungan 7

RADAR SULBAR KAMIS 19 APRIL 2012

Satu Siswa SLB LANJUTAN HALAMAN 1

Walau hanya seorang diri, Iswar tetap semangat, karena ia terdaftar dalam KR 02. Iswar tetap konsentrasi layaknya siswa sekolah lain yang mengikuti ujian yang dilaksanakan salah satu ruangan di sekolah tersebut.

Iswar mengikuti UN sejak Senin 16 April hingga Rabu 18 April dengan tiga mata pelajaran yakni, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika.

Panitia Pelaksana UN SLB Polewali, Simon, mengatakan walaupun hanya satu siswanya yang mengikuti UN tetapi pengawasan ujian sama halnya dengan sekolah lainnya. Selain pengawas ruangan juga ada pengawas independen dan pihak kepolisian.

Simon menjelaskan sebelum siswanya mengikuti UN, pihak SLB Polewali telah membimbing dan memberikan perhatian agar siswanya, Iswar dapat lulus dalam UN. "Pelaksanaan UN di SLB Polewali berjalan lancar pak, tidak ada kendala. Kami berharap siswa SLB yang ikut ujian dapat lulus nantinya," terang Simon, yang juga guru SLB Polewali.

Selain seorang siswa tingkat SMA yang mengikuti UN, dua orang siswa setingkat SLTP nantinya juga akan mengikuti UN di SLB Polewali. Sementara ujian akhir nasional tingkat SD ada empat muridnya juga akan ikut ujian.

"Kami berharap siswa yang ikut ujian dapat hadir dan mengerjakan soal ujian dengan baik agar mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi," tandas Simon. (mkb)

Hari Kartini LANJUTAN HALAMAN 1

Sebuah cita-cita luhur anak bangsa menjadikan kaum perempuan keluar dari ketertindasan dan diskriminasi gender.

Sengaja kita mengangkat topik Ibu Kartini dalam kolom tulisan ini sebab Sabtu 21 April nanti adalah peringatan Hari Kartini.

Peringatan Hari Kartini digelar setiap tahun namun kita prihatin sebab kadang hanya diperingati secara seremonial saja tanpa memetik esensi makna yang terkandung didalamnya.

Sebuah makna filosofis yang mengajarkan kepada kita seluruh umat manusia bahwa kaum perempuan tidak boleh dianggap remeh. Mereka punya kekuatan naluriah yang bisa membawa perubahan sebuah bangsa ke arah lebih baik.

Makna kesetaraan gender yang sering kita labeli kepada kaum perempuan bukan dalam pengertian sempit menyaingi kekuatan fisik kaum laki-laki.

Namun kaum perempuan tidak boleh mendapatkan diskriminasi gender. Penghormatan terhadap peran perempuan dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat baik dari aspek ekonomi, sosial-budaya, politik, dan sebagainya.

Perjuangan Kartini telah menempatkan perempuan tidak lagi dikebiri untuk mendapatkan hakhaknya memperoleh pendidikan, hak berpendapat, hak ekonomi, hak politik, dan hak asasi manusia pada umumnya. Jujur saja. Banyak kaum perempuan secara profesional lebih hebat dari kaum lelaki. Kita pernah melewati masa-masa dipimpin Presiden dari kaum perempuan. Anggota DPR, gubernur, menteri, sopir, dan berbagai profesi lainnya telah dirambah kaum perempuan.

Namun satu yang tidak bisa dilupakan yakni kodrat kaum perempuan yang ditakdirkan untuk menjadi ibu dari anak-anaknya.

Naluri ibu yang tidak dimiliki kaum lelaki. Yang dengan cucuran keringat dan air mata melahirkan anak-anaknya, memberinya susu ASI hingga merawat anak-anaknya menjadi orang besar yang kelak berguna bagi bangsa dan negara. Lihatlah. Betapa mulianya peran seorang Ibu. Rasanya tak keliru jika menyebut kaum perempuan sebagai "Super Woman". Banyak diantara kaum perempuan yang memerankan kepala rumah tangga. Selain bekerja menghidupi kebutuhan keluarga, kaum ibu juga pulang ke rumah mengurus anakanaknya. Itulah peran ganda yang diambil kaum kartini masa kini. Selain bertanggungjawab dalam mengelola rumah tangga banyak perempuan mandiri yang bahkan menghidupi kebutuhan ekonomi keluarga.

Dalam konteks yang lebih luas. Kaum perempuan berperan penting dalam pembangunan bangsa.

Bahkan dalam percaturan global saat ini, kaum perempuan lebih banyak memberi warna baru dengan mengisi semua ruang-ruang penting bagi peradaban dunia.

Lihatlah misalnya tokoh perempuan Indonesia Sri Mulyani Indrawati yang kini menjabat Direktur Pelaksana di Bank Dunia (World Bank). Atau Megawati Soekarno Putri mantan Presiden RI. Di bidang fisik, olahragawan angkat besi asal Indonesia Sherly Novita dikenal sebagai jawara Asean. Dan masih banyak lagi para perempuan berprestasi yang dilahirkan Indonesia saat ini.

Begitu besarnya potensi yang dimiliki kaum perempuan Indonesia. Sehingga tak salah jika Bung Karno berpuluh-puluh tahun yang lalu menyebut "...Perempuan Indonesia, kewajibanmu telah terang!

Sekarang ikutlah serta mutlak dalam usaha menyelamatkan Republik, dan jika Republik telah selamat, ikutlah serta mutlak dalam usaha menyusun Negara Nasional”.

Dengan semangat itu, kita harapkan kaum perempuan Indonesia menumbuh kembangkan citacita dan motivasi diri agar bisa berperan aktif terutama memberikan konstribusi di tengah masyarakat.

Sehingga dalam tahun-tahun mendatang Indonesia tidak akan kekurangan stok pemimpin terutama dari kalangan perempuan yang berkualitas.

Kita memberi apresiasi tinggi terhadap kaum perempuan yang telah berperan penting membangun bangsa, dulu dan kini serta yang akan datang.

Kita tidak ingin lagi di era reformasi ini ada diskriminasi gender. Dan yang tak kalah penting adalah komitmen pemerintah untuk memajukan nasib kaum perempuan.

Rasanya masih sering kita mendengar betapa banyaknya masalah yang melanda kaum perempuan.

Mulai dari Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri yang siap menghadapi hukuman mati, angka kematian ibu melahirkan yang kian menanjak, pelecehan terhadap perempuan di tempat umum, kekerasan terhadap perempuan, distorsi kaum ibu yang dianggap kurang gesit dalam bekerja, dan sebagainya. Semua ini perlu perhatian serius pemerintah dan kita semua. Mari perjuangkan hak-hak kaum perempuan. Selamat Hari Kartini.

(Kirimkan tanggapan Anda atas tulisan ini melalui E-mail : muhasrianas@yahoo.com atau Facebook : Muhammad Asri Anas II dan Twitter:@AsriAnas). (advertorial)

Peranan Strategis KPID Sulbar

KPK Jalan di Tempat

LANJUTAN HALAMAN 6

Sangat disayangkan kalau program ini tidak tersosialisasi dengan maksimal.

Isinya padat dengan pesanpesan moral yang dapat menyelamatkan masa depan anak-anak kita. Berisikan sembilan ajakan memilih acara televisi yang layak ditonton, mendampingi anak saat menonton, menentukan tujuan menonton, membatasi waktu menonton anak, memperhatikan jadwal acara televisi, mendiskusikan apa yang ditonton, memperhatikan jarak menonton, disiplin terhadap alokasi waktu menonton dan meng-offkan televisi pada waktunya. Ini menjadi jawaban tegas KPID Sulbar dalam upaya meningkatkan kesadaran orang

LANJUTAN HALAMAN 1

tua dan anak pada pengaruh negatif media penyiaran televisi.

Hal penting lain adalah mendorong semangat investasi pengusaha lokal di dunia penyiaran, menggelar seminar-seminar budaya yang berdampak ekonomi yang akhirnya berakibat pada kemandirian dan peningkatan kemampuan berkreasi, mendorong animo berkesenian melalui karya berkearifan lokal, mengagendakan kegiatan road show dan pembinaan pelaku media penyiaran secara berkesinambungan untuk tujuan pengayaan komptensi, mendorong pihak terkait mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan pengembangan

minat dan talenta penyiaran baik swasta maupun negeri. KPID Sulbar seharusnya dapat menjadi energizer atau lokomotif pemberdayaan ekonomi, budaya dan sektor-sektor lain yang mengarah pada kemandirian lokal.

Inilah antara lain agenda-agenda besar yang perlu digagas oleh komisioner KPID Sulbar priode 2012-2015 pada menitmenit awal setelah pelantikan.

Dengan ketulusan bekerja yang dibakar oleh semangat kecintaan pada kampung halaman kita berharap semoga programprogram strategis ini dapat direalisasikan dengan dukungan semua pihak. (*)

Pemkab Matra Dilapor LANJUTAN HALAMAN 1

Laporan dugaan KKN ini juga ditujukan kepada Presiden SBY dan Kepolisian RI di Jakarta, ditembuskan ke Kementerian PANRB, BKN dan pihak-pihak terkait lainnya.

Usai menyampaikan laporan, anggota AAK, Syahrul menjelaskan bahwa pihaknya menitikberatkan laporan pada dugaan suap dan pemalsuan data base tenaga honorer K1 Kabupaten Matra.

"Kami melaporkan dugaan suap dan rekayasa data base," ucapnya, Rabu 18 April di Jakarta.

Setidaknya, kata dia, terdapat setengah dari 437 orang usulan BKDD Matra yang lolos verifikasi BKN, tidak memenuhi kriteria berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2005 jo PP Nomor 43 tahun 2007.

"Dari penelusuran kami di sana, dan informasi dari DPRD Matra, ada sekira 50 persen dari 437 orang itu, tidak memenuhi syarat. Tapi sudah diatur di daerah," ujarnya.

Ironsinya, kata dia, justru orang-orang yang layak, telah tujuh tahun mengabdi tapi tidak masuk dalam daftar honorer K1. Sekkab dan BKDD Matra, lanjutnya, malah menyalahkan BKN. Matra adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju pada tahun 2003, dan merupakan gabungan dari kecamatan Pasangkayu bersama kecamatan Sarudu, Baras dan Bambalamotu.

"Secara logika, kan tidak rasional kalau Matra yang masih tergolong daerah pemekaran baru, tapi paling banyak meloloskan honorer diantara seluruh daerah di

Sulbar, seperti Mamuju, Polman, dan Majene," ungkapnya.

Syahrul menyebut adanya setoran sebesar Rp30 juta dari mereka yang ingin namanya dimasukkan pada format KI Matra. "Ada yang dikenakan setoran Rp30 juta per orang," sebutnya.

Aliansi yang dipimpin Said Hasan ini juga menegaskan jika pihaknya akan terus mengawal proses laporan yang telah mereka serahkan melalui surat bernomor 021/AAk-SB/IV/ 2012 tentang dugaan suap dan pemalsuan data base.

"Tentu kita kan kawal terus prosesnya di pusat.

Besok (hari ini,red) kami juga akan memberikan laporan kepada pihak kepolisian," tutup Sahrul. (rul/fmc)

Sementara figur-figur yang tidak punya jalur kepada kekuasaan bisa dengan cepat diproses dan tersangkanya ditahan KPK. Belakangan KPK malah terlihat mengalihkan perhatian publik kepada kasuskasus korupsi di daerah, yang jumlah kerugiannya tak signifikan.

Komite Pengawas KPK mencatat setidaknya ada 8 kasus besar yang harus dituntaskan Samad. Yaitu, kasus BLBI, Kasus Gayus yang melibatkan pejabat (terutama pati Polri), Bank Century, Wisma Atlet yang melibatkan bos besar dan ketua besar, kasus Hambalang, dugaan mafia anggaran DPR yang diungkap Wa Ode, cek pelawat, dan kasus di Kemenakertrans.

Jika ke 8 kasus itu tak kunjung tuntas, 120 hari ke depan Samad tampaknya harus siapsiap memenuhi janjinya, yakni mundur dan pulang kampung.

Rangkul KPK Berantas Korupsi Sehari sebelumnya, gerakan nasional pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di kementrian, lembaga, dan daerah resmi dicanangkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bekerjasama dengan Kemendagri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/4) di Jakarta.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar mengatakan dan menghimbau kepada kepala daerah dalam mempercepat pencapaian tujuan reformasi birokrasi, Kemenpan telah menyusun 9 program percepatan yakni penataan struktur

birokrasi, penataan jumlah dan distribusi PNS, sistem seleksi CPNS dan promosi PNS secara terbuka, profesionalisme PNS, pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-goverment), peningkatan pelayanan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur, peningkatan kesejahteraan PNS, dan efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja PNS. Dari program itu, lanjut Azwar, hasil yang diharapkan dapat segera dirasakan dalam waktu yang singkat, utamanya birokrasi yang ramping dan efisien melalui evaluasi terhadap lembaga nonstruktural, perampingan (down sizing) dan penyederhanaan jenjang birokrasi. Selain itu, adanya peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pola rekrutmen dan penempatan jabatan yang terbuka.

Dalam kesempatan yang sama, pimpinan KPK, Busyro Muqoddas memaparkan peta kasus korupsi di Indonesia.

Dimana banyak terjadi pada sektor penerimaan non pajak, penerimaan pajak, DAU, DAK, Dekonsentrasi, pungutan daerah, bantuan sosial, dan pengadaan belanja barang dan jasa. Busyro mengatakan korupsi terjadi karena terpaksa, memaksa, dan dipaksa. Hal inidilakukan karena ingin memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang gajinya tidak terpenuhi, juga karena adanya keserakahan untuk hidup bermewah-mewahan, dan adanya niat dan kesempatan.

Dengan adanya zona integritas bebas korupsi ini, nantinya pelaksanaan program kerja akan dibagi dalam berbagai macam zona dengan melibatkan KPK, pungkasnya. (fmc/ham)

Suradi Yasil: Balanipa Harus Kembali ke Misi Awal LANJUTAN HALAMAN 1

Itu disampaikan budayawan Mandar, Suradi Yasil, menyusul terjadinya gunjang ganjing di tengah kalangan yang merasa sama-sama memperjuangkan pembentukan Balanipa menjadi kabupaten, Rabu 18 April.

Via telepon, Suradi menyampaikan sangat setuju dengan perjuangan pembentukan Kabupaten Balanipa, asalkan proses pembentukannya didasarkan pada nilai kejujuran. Tidak boleh ada manipulasi data. "Apakah memang kita layak menjadi kabupaten atau tidak, tidak ada money politic atau sogok menyogok agar dengan pihak di Jakarta, dan perjuangan ini tidak dijadikan komoditas atau jualan politik dalam kampanye-kampanye. Sebab bagi saya, dari aspek SDM dan wilayah, sudah sangat layak. Adapun dari SDA, saya masih ragu," ungkap tokoh kelahiran Limboro, 11 Mei 1945 ini.

Perbandingannya sangat gampang, kata Suradi, yaitu

Kabupaten Majene. Kabupaten ini sudah lama berdiri, tapi masih dikategorikan kabupaten tidak maju atau APBD-nya yang tidak mencukupi membiayai daerahnya. Apakah Kabupaten Balanipa tidak akan menjadi seperti itu?

Sebab bila itu yang terjadi, yang korban masyarakat sendiri. Alangkah memalukan bila akhirnya Kabupaten Balanipa dilebur kembali ke kabupaten induk.

"Jadi intinya adalah, kita harus kembali ke nurani dan nilai kejujuran. Ini bukan masalah setuju dan tidak setuju. Tapi proses menuju itu haruslah benar. Bila prosesnya sogok menyogok juga dan disertai manipulasi data, kabupaten ini tidak akan ma'barakkaq," sebut pria yang rajin menulis buku ini.

Adapun bagi pejuang pembentukan, sambung Suradi, persatuan tetap harus diutamakan dan jangan menjadikan isu pembentukan kabupaten balanipa sebagai

'kecap' kampanye.

Seharusnya yang 'dijual' oleh orang-orang yang ingin menjadi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar (polman), baik yang terlibat maupun tidak terlibat dalam perjuangan pembentukan Kabupaten Balanipa adalah program nyata yang harus dia lakukan bila menjabat.

"Dulu, sewaktu saya melempar wacana mencalonkan diri di Majene, saya menulis buku yang berjudul 'Seandainya Saya Menjadi Pelayan Rakyat”. Di dalam buku yang tebalnya ratusan halaman tersebut, saya menuliskan beberapa program atau janji yang harus saya penuhi. Di dalam ada tenggang waktu, yang bila program tersebut tidak terpenuhi, saya harus mundur," ujar tokoh yang juga aktif mengamati fenomena politik ini.

Semua perlu dituangkan dalam bentuk tulisan agar ada yang dipegang

masyarakat. Bukan ucapan di mulut saja atau janji-janji di baliho, sebab itu bisa saja diingkari di masa mendatang.

Kembali tentang perjuangan pembentukan Kabupaten Balanipa, kaitannya ada dikotomi atau kubu-kubuan dalam pembentukannya, itu wajar saja dalam sebuah dinamika politik. Suradi mengaku berada di tengah-tengah.

"Sebab kabar yang saya dengar, antara satu sama lain tidak bebas nilai. Maksud saya, sepertinya ada motif politik juga. Di sisi lain, pihak yang dikritik harus sadar diri. Sebab tidak akan ada asap bila tak ada api. Bagaimana pun juga, masyarakat tidak bodoh.

Mereka membaca juga berita dan apa yang terjadi selama ini. Atau setidaknya membandingkan perkembangan politik yang terjadi,” tuturnya.

Ia mengemukakan, perjuangan pembentukan Kabupaten Balanipa sudah berjalan beberapa tahun. Masyarakat pasti menunggu perkemban-

gannya. Terlepas ide atau proses Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) lebih dulu, masyarakat pasti membandingkan. "Atau muncul pertanyaan, koq Balanipa belum?” imbuh Suradi.

Di sisi lain, sambungnya, pengalaman pemilihan gubernur waktu lalu, ada kabar bahwa Kabupaten Balanipa juga menjadi salah satu bahan kampanye oleh beberapa kandidat.

Dan sepertinya hal itu juga terjadi di Pemilukada Polman. Ini harus menjadi bahan perenungan bagi para pejuang pembentukan Kabupaten Balanipa. Idealnya memang tidak boleh ada konflik kepentingan.

“Jadi saya pribadi mendukung perjuangan pembentukan Kabupaten Balanipa yang berdasar pada kejujuran, tanpa manipulasi data. Sekali lagi, kabupaten kita nantinya haruslah berberkah,” pesan Suradi. (mra/ham)

Obed: Pemimpin Mamasa Bukan dari Gubernur LANJUTAN HALAMAN 1

Demikian disampaikan menyikapi hasil paripurna DPRD Mamasa yang meminta Obed untuk diangkat kembali sebagai bupati Kabupaten Mamasa Provinsi Sulbar.

Kepada Radar Sulbar, Obed mengaku bahagia dengan hasil tersebut. Membuktikan bahwa rakyat Mamasa melalui perwakilan mereka di DPRD memang menginginkan pemerintahan dibawah kendali Obed.

"Tinggal legitimasi saja, saya kira sudah oke dari rakyat Mamasa," ujarnya.

Jabatan Obed selaku bu-

pati, dicopot oleh Mendagri setelah Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis Kasasi setahun delapan bulan.

Namun, Obed kemudian mendapat vonis bebas dan rehabilitasi melalui putusan PK (Peninjauan Kembali), juga dari MA. Olehnya, para pendukung Obed di Mamasa terus menunutut pengembalian jabatan tersebut atau menggeser kembali wakil bupati Mamasa Ramlan Badawi yang telah diangkat menjadi bupati.

Disamping dukungan, sikap DPRD Mamasa ini juga telah menuai kecaman. Fo-

rum Komunikasi Gerakan Muda Indonesia Timur (FKGMIT) menilai, DPRD Mamasa telah mengusik ketenangan dan memancing gejolak sosial masyarakat setempat.

Ketua Umum FKGMIT, Arifin Baso menyatakan bahwa para legislator pengusul tidak memahami kondisi masyarakat yang telah sejalan dengan kepemimpinan bupati Mamasa saat ini.

Sehingga ia menghkawatirkan sikap tersebut dapat kembali menuai kisruh seperti yang terjadi sebelumnya.

Sementara itu, hingga kemarin, belum ada kejelasan terkait masalah ini. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum menentukan langkah apakah melaksanakan tuntutan pendukung Obed atau membiarkan kepemimpinan Ramlan hingga berakhir pada 2013 nanti.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Reydonnizar Moenok, saat dihubungi mengaku baru mendengar indormasi putusan paripurna DPRD Mamasa yang meminta agar Obed diangkat kembali. Sehingga Ia belum dapat memberi keterangan resmi

terkait hasil tersebut.

Terkait kepemimpinan di Mamasa, Pemerintah Provinsi Sulbar juga menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Kemendagri. Sebab pengangkatan maupun pencopotan dianggap merupakan kewenangan penuh dari kementerian.

Pada beberapa kesempatannya di Jakarta, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, menegaskan bahwa Mamasa kini dalam keadaan kondusif.

Masyarakat telah nyaman dengan kepemimpinan Bupati Ramlan. (rul/fmc)

ang, beberapa kali peluang emas tak mampu dikonversi menjadi gol.

Justru PS Pesat Tapalang yang mampu mencuri gol.

Menjelang turun minum, Pesat melalui tendangan jarak jauh Supriadi, berhasil mengelabui gawang Landi FC yang dijaga Syahril pada menit ke 28. Skor hingga turun minum tetap 1-0.

Memasuki babak kedua, serangan terlihat masih di dominasi oleh tim besutan Arifin AR. PS Pesat sepertinya harus lebih fokus lagi men-

jaga bola. Hingga pertandingan usai kedudukan tidak berubah. Gol semata wayang PS Pesat berhasil mengantar mereka ke babal enam besar.

Pelatih Pesat Tapalang, Imsyar Ismail, mengaku bangga dengan kemenangan yang diraih timnya.

"Pertandingan tadi merupakan langkah awal untuk menuju kemenangan. Pada babak enam besar nanti, kita akan meningkatkan permainan dengan strategi sistem serang," kata Imsyar. (**)

Persiam Cekal Langkah Angkasa LANJUTAN HALAMAN 1

Tertinggal 0-1, permainan Angkasa semakin jadi, serangan cepat dilakukan ke pertahanan Persisam. Baru saja tiga menit lalu kebobolan gol, tim besutan Abd Rahman ini berhasil membobol gawang PS Persisam yang dijaga Hediansyah melalui tendangan keras Kifli (19) pada menit ke 21. Skor imbang 1-1.

Memasuki babak kedua, PS Persisam sepertinya lebih fokus lagi. Begitupun dengan PS Angkasa, yang juga meningkatkan tensi permainannya untuk merebut kemenan-

gan. PS Angkasa terlihat lebih mendominasi. Beberapa kali peluang emas terlewatkan begitu saja. Sementara, Persisam tampak lebih fokus mengarahkan bola dari sayap kanan menusuk jatung pertahanan Angkasa Buah manis bagi Persisam, pada menit ke 48, Persisam kembali meraih satu gol dengan memanfaatkan kemelut di depan gawang. Gol tercipta melalui sontekan Mustafa (19). Skor 2-1 untuk Angkasa. Skor ini sekaligus mengantarkan Persisam ke babak

enam besar.

Pada pertandingan lain, PS Pesat Tapalang bertemu Landi FC. Pada laga ini, langkah Landi FC ke babak enam besar kandas setelah PS Pesat memenangkan pertandingan dengan skor 1-0 untuk Landi FC. Satu gol yang diciptakan tim besutan Imsyar Ismail ini berhasil ditorehkan Supriadi (31) pada menit ke 28.

Mulanya, laga ini didominasi Landi FC. Rudi, kapten keseblasan tak henti-hentinya melakukan serangan. Say-

RADAR POLEWALI

8

BLH akan Adakan Lomba Adiwiyata POLEWALI -- Badan Lingkungan Hidup (BLH) Polewali Mandar akan melakukan penilaian lomba dalam hal lingkungan hidup bagi sekolah yang ada di daerah ini. Hal ini dikatakan Kepala BLH Polewali Mandar, Burhanuddin ketika ditemui, Rabu 18 April kemarin. Menurut Buhanuddin lomba adiwiyata adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat.

Lomba adiwiyata ini akan dilakukan penilaian mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

"Dalam program ini kami akan membentuk tim penilai yang terdiri dari berbagai unsur instansi terkait termasuk akademisi, LSM, pers dan tentunya BLH sendiri," ujar Burhanuddin.

Melalui penilaian ini diharapkan nantinya sekolah dapat peduli pada lingkungan, bersih, memiliki banyak tanaman pengijauan. (mkb)

Penanganan Gizi Buruk Butuh Keseriusan POLEWALI -- Rencana tindak lanjut penanganan terpadu kasus gizi buruk yang terjadi pada sejumlah anak di Polewali Mandar diharapkan bisa dilakukan secara serius oleh tim yang melibatkan sejumlah SKPD. Hal tersebut disampaikan Wabup Polewali Mandar, Najamuddin Ibrahinm saat mengadakan pertemuan dengan sejumlah SKPD di Aula Bappeda Polman, Rabu,18 April membahas rencana tindak lanjut penanganan terpadu kasus gizi buruk.

Untuk tahap awal, akan diintervensi 84 penderita gizi buruk yang sebelumnya juga sudah diintervensi namun hingga kini masih menderita gizi buruk.

"Data dari Dinkes sudah siap, siapa-siapa yang akan diintervensi. Untuk itulah harus dilakukan pembentukan tim. Tim itulah nantinya yang akan turun melakukan kros cek ke lapangan. Diharapkan tim yang terbentuk betul-betul serius memberikan penanganan sehingga kasus gizi buruk yang ada saat ini bisa tuntas dan diupayakan tidak bertambah lagi," terang Najamuddin Ibrahim.

Ia juga menyampaikan, untuk tahun ini fokus pada penuntasan kasus gizi buruk terhadap 84 anak, kalupun nantinya di lapangan setelah pendataan dilakukan oleh Dinkes akan diupapyakan penuntasannya tahun mendatang. Penuntasan terhadap kasus tersebut penting dilakukan sebagai salah satu upaya agar IPM Polman bisa meningkat karena dari lima kabupaten di Sulbar, Polman merupakan salah satu kabupaten yang IPMnya sangat rendah.

Pengelola gizi Dinkes Polewali Mandar, Mudrah juga menyampaikan bahwa jumlah penderita gizi buruk yang ada saat ini bisa saja bertambah.

"Saat ini, Dinkes melalui puskesmas melakukan penimbangan berat badan terhadap anak-anak. Dengan mengetahui berat badan mereka bisa diketahui apakah menderita gizi kurang atau gizi buruk," tandas Mudrah. (afr/mkb)

EKSEKUTIF

RADAR SULBAR Kamis, 19 April 2012

Investor Kelapa Sawit Belum Kantongi Amdal EDITOR : AMRI MAKKARUBA POLEWALI -- Dua perusahaan yang akan menginvestasikan modalnya dibidang perkebunan kelapa sawit di Polewali Mandar hingga saat ini belum mengantongi dokumen analisi mengenail dampak lingkungan (Amdal). Kedua perusahaan yang akan membuka lahan perkebunan kelapa sawit yakni PTU Mandar Maju Sejahtera (MMS) dan PT Polman Agro Makmur.

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Polewali Mandar membenarkan kedua perusahaan yang berencana akan membukan perkebunan kelapa sawit di Polewali Mandar belum mengantongi izin dokumen amdal. Kepala BLH Polewali Mandar, Burhanuddin ketika ditemui, Rabu 18 April membenarkan kedua perusahaan tersebut belum mengantongi dokumen amdal. Tetapi kedua investor ini sudah memasukkan usulan permintaan dokumen amdal hanya saja masih dalam proses.

Kepala Bidang Lingkungan Hidup BLH, Mujahidin menambahkan dua perusahaan Mandar Maju Sejahtera dan Polman Agro Makmur sementara dalam proses pengurusan Amdal di BLH. Perusahaan yang akan mengurus dokumen amdal harus memiliki lima dokumen yakni Kerangka Acuan Amdal (Kamdal), Analisa dampak lingkungan (andal), rencana pengelolan lingkungan (RPL), rencana pemantauan lingkungan (RPL) dan Executive summary. Kelima dokumen ini belum ada yang dimiliki perusahaan tersebut tetapi masih dalam proses pembuatannya. "Baru tahap pembuatan

dokumen Kamdal yang pernah dilakukan dengan dinilai oleh tim komisi Amdal dan tim teknis. Tahap pertama ini baru rapat intern untuk menilai dokumen Amdal yang diajukan dan diberi beberapa koreksi dan masukan perbaikan sebelum melengkapi dokumen lainnya," jelas Mujahidin.

Nantinya dokumen Amdal yang diajukan perusahaan tersebut harus diseminarkan dan dihadiri sejumlah kalangan termasuk pemerintah setempat dan tokoh masyarakat.

"Sepanjang belum lengkap dokumen amdalnya perusahaan belum bisa melakukan kegiatan berupa pembukaan lahan," terangnya.

Sementara itu secara terpisah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Polewali Mandar menyampaikan, pihaknya sebelumnya telah bersurat kepada perusahan tersebut untuk tidak melakukan aktivitas apapun sebelum adanya dokumen amdal terhadap rencana pembukaan lahan sawit.

"Sampai saat ini amdalnya belum ada.

Jika memang perusahan benar telah melakukan pematokan pada sejumlah wilayah untuk pembukaan lahan sawit itu illegal karena perusahaan tidak dibenarkan melakukan aktivitas apapun sebelum kajian amdalnya diserahkan. Sampai saat ini dokumen amdalnya belum ada," kata Abd Salam.

Itulah sebabnya, lanjutnya sampai saat ini belum ada sosialisasi resmi yang disampaikan kepada masyarakat terhadap rencana pembukaan lahan sawit karena masih menunggu amdal dari perusahaan yang bersangkutan. (mkb)

Kawasan Mampie akan Ditanami Bakau POLEWALI -- Kawasan Pantai Mampie Desa Galeso Kecamatan Wonomulyoi akan ditanami bakau.

Penanaman bakau yang akan dilakukan direal seluas 3.500 hektar oleh Dishutbun Polewali Mandar.

Penanaman bakau ini sebagai langkah untuk mencegah terjadinya abrasi pantai.

Selain Kawasan Mampie, juga direncanakan dilakukan penanaman bakau di Desa Tonyaman Kecamatan Binuang.

Kepala Dishutbun Polewali Mandar, Abd Salam, menyampai-

kan, dari 35 hektar yang direncanakan ditanami tanaman bakau, sekitar 800 meter sudah ditanami yang bersumber dari kesisahan bibit yang lalu, akan tetapi baru 50 persen. "Itu terjadi karena kondisi ombak yang cukup besar. Terkadang air pasang juga cukup tinggi sehingga agak menghambat pertumbuhan tanaman bakau," kata Abd Salam.

Untuk kelanjutan penanaman 3500 hektar tersebut telah diusulkan pengadaannya melaui dana APBN. (afr/mkb)

RADAR/AMRI MAKKARUBA

PENGUMUMAN. Seorang PNS sementara melihat pengumuman tenaga honorer K1 yang dipasang di papan pengumuman BKDD Polman, Selasa 17 April.

DPRD-BKDD Silang Pendapat Soal K1 POLEWALI--Baik Dewan Perwakilan Ralyat Daerah (DPRD) maupun Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) si-

lang pendapat soal Kategori 1 (K1). Pasalnya ada sembilan orang honorer dari tenaga guru yang diduga memenuhi syarat

RADAR/JHAMHUR ANJASMARA

BERDEBAT. Kepala BKDD Polewali Mandar, Burhanuddin, saat berdebat dengan sejumlah tenaga honorer yang dinyatakan tidak terverifikasi dalam Kategori (K1), didepan ruang Komisi I DPRD Polewali Mandar, Rabu, 18 April 2012.

dalam K1 namun tidak tercantum dalam data base hasil verifikasi versi BAKN. Sehingga melalui inisiatifnya, kesem-

bilan orang tersebut melayangkan surat langsung ke BAKN, dan mendapatkan balasan dari BAKN yang bahwa ke sembilan orang berkasnya layak untuk diverifikasi dan diteliti oleh BKDD. Hanya saja perbedaan persepsi kemudian memicu silang pendapat antara DPRD dan BKDD sebab surat jawaban BAKN terhadap surat yang dilayangkan ke sembilan orang tersebut baru diterima oleh BKDD Polman pasca pengajuan berkas K1. Sehingga mereka hanya diverifikasi dan masuk dalam K2.

Akan tetapi pernyataan yang disampaikan oleh BKDD tidak diterima oleh Komisi I dalam pertemuan antara BKDD dengan DPRD. Sebab Komisi I tetap menganggap dengan rujukan pada surat BAKN atas jawaban surat yang dilayangkan kesembilan orang tersebut, mestinya mereka langsung diverifikasi dan diusulkan dalam K1. Akan tetapi BKDD berkelik bahwa sampai saat ini belum pernah melihat berkas kesembilan orang tersebut terutama berkas Najibe, karena pengusul berkas adalah SKPD masing-masing.

Solusi dari silang pendapat tersebut, BKDD mempersilahkan kesembilan orang memasukan berkasnya untuk diteliti, paling khusus untuk Najibe yang memang tidak pernah masuk dalam verifikasi tahap pertama, kalau memang layak, maka berkasnya akan diteruskan ke BAKN untuk dikonsultasikan. (k1/mkb)

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

RADAR/HUMAS PEMKAB POLMAN

GIZI BURUK. Wakil Bupati Polewali Mandar, Nadjamuddin Ibrahim didampingi Kepala Bappeda, Kallang Marzuki dan Kabag Kesra, Burhanuddin Ahmad ketika memimpin pertemuan penuntasan gizi buruk di aula Bappeda, Rabu 18 April 2012.

UJI PUBLIK. Sekkab Polman, M Natsir Rahmat bersama Anggota DPD RI, M Asri Anas dan Rektor Unasman, Chuduriah Sahabuddin ketika menghadiri uji publik amandemen UUD 1945 di Hotel Ratih Polewali, Rabu 18 April 2012.

ADVERTORIAL

RADAR SULBAR

KAMIS, 19 APRIL 2012

9

Dipersembahkan Biro Humas dan Protokoler Pemprov Sulbar

KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI DI PROVINSI SULAWESI BARAT 16-17 April 2012

Pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI berfoto bersama Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh (tengah/batik kuning) usai acara tatap muka di auditorium Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 17 April 2012 malam.

WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI, Zainuddin Amali menyampaikan kesimpulan kunjungan.

PENYERAHAN cinderamata dari PT PLN Sultanbatara

ANGGOTA DPRD Sulbar menghadiri acara tatap muka

KETUA TP PKK Sulbar, Hj Enny Anggraeny Anwar (kedua dari kanan)

WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI, Zainuddin Amali, selaku ketua rombongan menerima cinderamata Pemprov Sulbar.

SAMBUTAN Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh

PESERTA tatap muka

ROMBONGAN Komisi VII DPR RI duduk bersama Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh.

PIMPINAN SKPD lingkup Pemprov Sulbar dan instansi vertikal

VOKAL Grup Tim Penggerak PKK Pemprov Sulbar.

FOTO.RADAR/SUDIRMAN SAMUAL

10

Kesehatan

RADAR SULBAR

Kamis, 19 April 2012

Problem Utama Saat Datang Bulan PERHELATAN Indonesia Fashion Week 2012 tak hanya menampilkan panggung fashion perancang kenamaan dan lenggak-lenggok model di catwalk.

Seminar sarat informasi seputar wanita pun dihadirkan. Martha Tilaar Group menggelar bincang-bincang perihal pengobatan holistik saat datang bulan berlangsung.

Pada dasarnya, ada dua masalah besar saat datang bulan melanda wanita.

"Problem ada dua macam, fisik dan psikis. Fisik seperti kepala pusing, mual, keram perut, tak nafsu makan, cepat lelah. Psikis, biasanya wanita jadi bad mood, malas dan tak bergairah," kata pakar holistik Lidia Astuti di acara Jakarta Fashion Week 2012, Main Lobby, Jakarta Convention Center, Sabtu (25/2)

sore.

Biasanya, beberapa hari sebelum menstruasi, wanita kerap mengalami nyeri di sekitar payudara. Terkadang, rasa nyeri itu masih bisa 'ditoleransi' keberadaannya. Namun, tak jarang pula rasa nyeri itu berlebihan. "Nyeri pada payudara adalah salah satu gejala yang dialami wanita. Sebenarnya itu tak berbahaya. Nyeri itu terjadi akibat ketidakseimbangan hormon pada wanita karena kelenjar susu membesar, dan bisa-bisa kesenggol saja sakit," kata Lidia.

Selain nyeri di sekitar payudara, biasanya wanita juga mengalami sakit pada perut bagian bawah. Hal itu adalah proses luruhnya sel telur alias ovum yang tak dibuahi. Prosesnya

pun agak nyeri. "Itu namanya dismenoria, gejala kaum wanita saat menstruasi. Volume sakitnya beragam, ada yang sakit atau tidak. Itu merupakan proses runtuhnya sel telur yang tidak dibuahi. Kita akan sakit kalau punya kista," kata Lidia.

Jika Anda mengalami hal-hal demikian, sangat disarankan untuk segera ditangani. Cara yang paling pas untuk 'mengusir' rasa nyeri itu adalah dengan pengobatan holistik alias alamiah.

"Sangat dianjurkan penangan holistik tanpa ada tindakan dengan bahan kimiawi atau ada hal yang menyebabkan efek samping, bisa dari dalam atau dari luar," tegas Lidia. (net)

Rubrik ini Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

BOK Sulawesi Barat Go To WTP

oleh:

Realisasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Provinsi Sulawesi Barat yang mencapai 98,82% ditahun 2011 perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan di tahun 2012 ini, namun harus diikuti dengan kemampuan pengelola program BOK untuk memanfaatkan dana tersebut secara tepat sasaran dan dengan pertangung jawaban yang akuntabel.

Untuk meningkatkan capaian program dan mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel tersebut, pengelola BOK Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan Pengelola Kabupaten, bertekad meningkatkan realisasi ditahun 2012 disertai dengan kesepakatan untuk mewujudkan pertanggung jawaban dana yang akuntabel dengan berusah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pertanggung jawaban keuangan di tahun 2012 ini.

Kadis Kesehatan dr. H. Achmad Azis,

kurang, (2) Terbatasnya jumlah tenaga pengelola keuangan ditambah dengan penggabungan pengelola keuangan BOK dengan Jamkesmas menjadi beban dan membingungkan, (3) Perbedaan persepsi terhadap juknis BOK antara verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan Puskesmas dan (4) Perbedaan persepsi antara pelaksana BOK dengan KPPN. Untuk mengantisipasi dan meminimalkan masalah-masalah tersebut, maka pengelola BOK Provinsi melaksanakan Orientasi Manajemen Pengelolaan Keuangan BOK Tingkat Kab/Kota, sehingga para pengelola ini mampu memberikan bimbingan teknis, asistensi kepada Puskesmas agar penyelenggarakan administrasi keuangan dana BOK dapat terlaksana secara efektif, efisien dan akuntabel menuju WTP. “Bersama! kita pasti bisa mewujudkan BOK Sulbar Go To WTP”

M.Kes menyampaikan bahwa komitmen seluruh pengelola BOK untuk meraih WTP, sebagai bentuk komitmen mereka untuk mewujudkan tekad pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meraih WTP di tahun 2012.

Sebagai usaha untuk memperoleh mempertahankan realisasi anggaran yang pro rakyat ini dan guna mencapai pertanggung jawaban keuangan WTP, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat mengadakan “Orientasi Pengelolaan Keuangan BOK tingkat Provinsi” yang diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Bendahara BOK Provinsi dan di lima Kabupaten.

Berdasarkan evaluasi proses pelaksanaan program BOK tahun lalu, beberapa permasalahan yang dirangkum berkaitan dengan pengelolaan administrasi keuangan diantaranya : (1) Pemahaman administrasi keuangan TP BOK yang masih

Kasman Makkasau/ Armawati

RADAR/M SHOLIHIN

RAWAT. Petugas kesehatan RSUD sedang melakukan tindakan medis kepada pasien.

Pendidikan 11

RADAR SULBAR Kamis, 19 April 2012

H.Agus Ambo Djiwa

H.Muhammad Saal

Bupati Matra

H. M. Natsir

H.Abdul Wahid

Wakil Bupati Matra

Sekretaris

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Matra

Iklan Layanan Ini Dipersembahkan Oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Matra

Soal UN SMP Mulai Didistribusi REPORTER : DIAN AFRIANTY EDITOR : AMRI MAKKARUBA POLEWALI -- Pelaksanaan UN untuk tingkat SMP/sederajat akan berlangsung, mulai Senin 23 April hingga Kamis 26 April. Meski demikian, distribusi soal untuk UN SMP sudah mulai didistribusi sejak Selasa, 17 April. Untuk UN SMP jumlah

peserta yang terdata di KR 02 sebanyak 6703 yang terdiri dari 5381 peserta dari SMPN dan 1322 peserta dari MTS. Pelaksanaan UN SMP akan berlangsung mulai 23-26 April untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Kimia. Kabid Dikmen Disdikpora Polewali Mandar, Mar-

sawal, 18 April menyampaikan, soal sudah tiba di Polres sejak Senin, 16 April. "Hari ini, sekolah-sekolah jauh sudah datang mengambil soalnya untuk kemudian dititipkan di polsek setempat, sedangkan sekolah yang berada dalam kota tetap dititip di Polres. Pada saat hari H pelaksanaan sekolah mengam-

bil dengan tetap pengawalan pihak keamanan," kata Marsawal.

Kasat Intel Polres Polman, AKP Kiramang membenarkan bahwa distribusi soal untuk UN SMP tiba sejak Senin, 16 April, namun baru didistribusikan karena saat soal tiba dilakukan pemeriksaan lebih dahulu terhadap kelengkapan soal dan

LJUN. "Untuk distribusinya sampai ke sekolah tetap dilakukan pengawalan untuk menghindari terjadinya kebocoran soal. Pada saat hari H, hingga ke sekolah juga disertai dengan pengawalan pihak keamanan sehingga tidak akan terjadi kebocoran soal," sebut Kiramang. (afr/mkb)

Senin, UN Susulan SLTA POLEWALI -- Sejumlah siswa yang tidak ikut sejak UN utama berlangsung hingga berakhir Kamis, 18 April hari ini akan mengikuti UN susulan yang akan berlangsung Senin 23 April hingga Kamis 26 April.

Kabid Dikmen Disdikpora, Marsawal menyampaikan, data yang masuk ke Disdikpora, pada saat UN utama berlangsung, sekitar 80an siswa yang tidak ikut UN yang tersebar pada sejumlah sekolah.

"Namun, sekolah yang datang melaporkan siswanya untuk ikut UN susulan baru sekitar empat orang dari dua sekolah. Untuk sekolah yang lain belum diketahui apakah juga akan mengikutkan siswanya UN susulan atau tidak," kata Marsawal.

Terkait LJUN yang telah dikerjakan oleh siswa, saat ini masih disimpan di Disdiskpora Polewali Mandar. Kecuali unntuk sembilan sekolah lainnya yang jauh seperti Tinambung, Alu, Limboro, Tutar, masih tersimpan di Polsek setempat.

"Untuk LJUN siswa SMK, hari ini (kemarin,red) terakhir disimpan di polsek untuk selanjutnya harus disetor ke Disdikpora karena LJUN akan diantar ke UNM untuk diperiksa. LJUN tersebut direncanakan diantar Jumat, 20 April subuh,"sebut Marsawal.

Untuk pelaksanaan UN susulan, jika pesertanya didominasi dari sekolah dari wilayah Tinambung, Alu, Limboro maka direncanakan di rayon Wonomulyo dan membuka satu sekolah untuk tempat ujian susulan. (afr/mkb)

Nuh Akui UN Ada Penyimpangan

RADAR/SYAMSUDDIN

PANTAU. Kakanwil Kemenag Sulbar Mukhlis Latif saat memantau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di MAN Majene.

Antikorupsi Masuk Kurikulum SD-SMA JAKARTA -- Materi pemberantasan korupsi bakal masuk kurikulum. Meski baru sebatas wacana, namun menurut Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB) Eko Prasojo, pihaknya sudah membahas masalah tersebut dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Saya sudah membahas

masalah ini dengan Wamendikbud dan Alhamdulillah mendapatkan respon baik. Karena memang untuk memberantas korupsi harus dimulai sedini mungkin dengan mendidik anakanak tentang apa itu korupsi," kata Eko di sela-sela seminar Perspektif Global dan Gerakan Nasional Menciptakan Wilayah Bebas Korupsi di Jakarta, Rabu (18/4).

Guru besar Universitas Indonesia ini menegaskan, penyakit masyarakat Indonesia adalah bermental korup. Parahnya ini tidak disadari masyarakat karena menganggap korupsi itu hanya memakai uang negara.

"Korupsi itu bukan hanya pakai uang negara. Di masyarakat banyak contoh riilnya, seperti minta uang rokok ketika urus surat-suratan di instansi, men-

erima uang ceperan dari pengemudi bus, kerja hanya asalasalan (lebih banyak santainya, red). Itu merupakan contoh tindakan korupsi kecil," tuturnya.

Untuk mengubah mindset dan mental korup ini, lanjutnya, bisa ditempuh lewat pendidikan.

Siswa mulai SD sampai SMA diberikan mata pelajaran tentang pemberantasan korupsi.

Dengan mendidik mental sejak

dini ini, diharapkan ketika mereka berkarir kelak, sudah terbentuk karakter yang idealis, bahwa korupsi itu merusak bangsa.

"Membentuk masyarakat yang mempunyai integritas, harus dimulai sejak dini. Kami berharap, ke depan pemberantasan korupsi ini bisa masuk dalam kurikum siswa SD-SMA," pungkasnya. (net)

120 SMK se-Indonesia Gelar Karya Unggulan Kreatif Siswa JAKARTA -- Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) akan menggelar Pameran Produk Unggulan Sekolah Menengah Kejuruan Se-Indonesia, pada 17-20 Mei 2012, di Kampus Ikopin, Kawasan Pendidikan Jatinangor, Bandung.

Pameran yang mengambil momentum Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Pendidikan Nasional ini diikuti sekitar 120 SMK dari seluruh Indonesia.

Menampilkan berbagai produk karya siswanya, mulai teknologi dan rekayasa, tekologi komunikasi dan informasi, kesehatan, seni dan kerajinan, agrinisnis dan agroteknologi.

Sejumlah SMK, akan memajang produk yang belakangan ini sangat populer, seperti mobil, laptop, bahkan pesawat terbang.

Tentu saja, banyak juga SMK yang akan tampil dengan produk tepat guna, seperti peralatan pertanian.

"Dengan berbagai produk yang berhasil diciptakannya, siswa SMK telah membuktikan diri sebagai remaja yang mempunyai keterampilan tingkat tinggi dan inovatif," ujar Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, Ketua Umum DPP KNPI, kemarin.

Penggagas Pemeran Produk Unggulan SMK, menilai selama ini siswa SMK cenderung hanya diarahkan menjadi pekerja terampil untuk memenuhi kebutuhan industri. Padahal, mereka juga berpotensi besar untuk dikembangkan lebih jauh lagi, sebagai wirausaha.

Dikatakan, kegiatan pameran kali ini, diarahkan untuk memberikan nuansa baru dalam orientasi lulusan SMK, yaitu menjadikan mereka sebagai bibit wirausahawan. Karena itu, dalam rangkaian kegiatan ini, juga akan diadakan seminar dan lokakarya tentang kewirausahaan, mempertemukan mereka dengan kalangan dunia industri dan perbankan. (net)

NET

JAKARTA -- Dalam pelaksanaan ujian nasional (UN) kendati tergolong kecil diakui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh ada penyimpangan. Misalnya, menyontek, membawa tas, handphone (hp) ke dalam kelas. Karenanya, tidak mungkin dari 2,5 juta peserta UN di seluruh Indonesia tidak terdapat penyimpangan. "Kami sudah mengirimkan tim untuk menyelidiki isu kebocoran soal UN di Jombang. Saya sendiri sudah cek ke Pak Kapolda, Kapolres serta dinas pendidikan setempat untuk mengetahui duduk perkaranya. Yang sebenarnya terjadi ada pihak yang menjanjikan memberi kunci jawaban dengan membayar Rp3,5 juta. Pembayarannya ada kuitansi," jelas mendikbud di sela-sela sidak pelaksanaan UN hari kedua di SMKN 6 dan SMKN 29 Jakarta, Selasa (17/4).

Menurut dia, sampai sehari sebelum UN kunci jawaban itu belum ada. Karena merasa tertipu kasus ini dilaporkan ke pihak berwajib. Setelah dicek ternyata alamat palsu dan nomor hp tidak bisa dihubungi. Isu kebocoran soal ini berkembang berubah-ubah, ada yang nengatakan kebenarannya 80 persen hingga 50 persen.

Karenanya, Mendikbud mengimbau kepada semua peserta UN agar konsentrasi dan jangan terpengaruh. Karena bisa merugikan siswa baik rugi materi maupun harkat martabat. "Saya boleh lihat soal UN," tanya Mendikbud Mohammad Nuh kepada kepala sekolah saat inspeksi mendadak ke SMK Negeri 6 Jakarta Selatan, sebelum jam ujian dimulai. Kepala Sekolah SMK Negeri 6 M. Husin, MM dengan tegas menolak permintaan menteri dan berkata soal tidak boleh dilihat sebelum waktunya. "Naskah kami simpan ditempat yang disegel. Jadi tidak bisa dilihat oleh siapapun," kata M Husin.

Namun Pak Menteri tampak berusaha keras agar membocorkan soal. Kepala sekolah tetap bertahan mengatakan tidak bisa. Dijelaskan dengan pengawalan dan mekanisme pendistribusian sesuai kentuan kecil kemungkinan ada kebocoran soal.

Kepala Dinas Pendidikan DKI, Taufik Yudi yang turut mendampingi Mendikbud sidak mengatakan, dengan mekanisme pendistribusian soal yang diatur pemerintah pusat sangat membantu daerah untuk menepis bahwa kebocoran soal banyak terjadi di daerah. "Dengan pencetakan soal ditentukan pemerintah lebih meringankan tugas di daerah. Selain irit tenaga, kami tidak direpoti urusan soal UN," kata Taufik Yudi.

Pengawalan oleh polisi dilakukan dari pihak percetakan hingga berada di lima wilayah DKI. Setelah soal diterima barulah daerah melanjutkan dengan memilah soal untuk dibagikan di 30 rayon di DKI. Soal ujian kemudian diberikan ke sekolah dan sebelum waktu UN ruangan disegel. Soal UN baru diambil dan dibuka dihadapan saksi dan pengawas. (net)

12

Radar Majene

RADAR SULBAR Kamis, 19 April 2012

Berdayakan Bidan Desa

24 Pelaku Judi Jangkrik Diamankan MAJENE -- Polres Majene berhasil mengamankan 24 pelaku judi jangkrik, di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Rabu sore 17 April. Dalam penggerebekan judi jangkrik ini Polres Majene menerjunkan sedikitnya 35 personil.

Kasat Reskrim Polres Majene, AKP Jubaidi, Kamis 18 April, mengungkapkan penggerebekan dilakukan berdasarkan banyaknya laporan dari masyarakat sekitar mengeluhkan aktivitas pelaku judi jangkrik yang sangat meresahkan.

"Berbekal pengaduan warga yang kami terima, segera dilakukan penyelidikan terhadap kebenaran aktivitas perjudian di sekitar TKP. Setelah dipastikan kebenarannya kami kemudian menuju lokasi dan berhasil mengamankan beberapa orang serta beberapa barang bukti yang ikut disita," papar Jubaidi.

Dikatakan, saat dilakukan penangkapan ditemukan begitu banyak orang yang ikut dalam perjudian adu jangkrit tersebut, namun hanya 24 orang saja yang dapat ditangkap, sebab sebagian

lainnya berhasil meloloskan diri.

"Untuk sementara kami masih melakukan pengembangan kasus dari penangkapan 24 orang tersebut, diharapkan dengan pengembangan kasus tersebut dapat terkuak pelaku lain yang dapat kita ikut amankan, sebab disinyalir terdapat tempat lain yang digunakan untuk judi adu jangkrik," terangnya.

Dalam penangkapan tersebut polisi menyita barang bukti uang tunai hingga Rp7,5 juta, 10 unit kendaraan roda dua, 18 handphone, 60 jengkrik serta 18 buah kandang jangkrik, dan tiga arena pertarungan jangkrik.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh warga sekitar kegiatan tersebut telah berlangsung cukup lama, bahkan dari hasil penggerebekan yang dilakukan beberapa orang yang tertangkap merupakan warga yang berasal dari kabupaten lain, namun ikut dalam pejudian tersebut.

Para pelaku judi ini dikenakan pasal 303 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. (mg4/mkb)

REPORTER : SYAMSUDDIN EDITOR : AMRI MAKKARUBA

RADAR/SYAMSUDDIN

RAPAT. Ketua Komisi I DPRD Majene, Darmansyah memimpin rapat kerja dengan para SKPD, Rabu 18 April kemarin di Gedung DPRD Majene.

MAJENE -- Dinas Kesehatan (Dinkes) Majene meminta dukungan dari DPRD dalam pemberdayaan bidan desa.

Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan khususnya di daerah terpencil di Majene.

Dukungan yang diharapkan dari dewan khususnya Komisi I DPRD Majene berupa anggaran yang memadai dibidang kesehatan.

Kepala Dinkes Majene, dr Evawaty megatakan, untuk mengatasi kesenjangan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, pemberdayaan bidan desa merupakan langkah terbaik atau alternatif pilihan.

"Kami minta dukungan dari Komisi I untuk memberdayakan bidan desa di daerah terpencil melalui dana APBD. Mereka perlu kita berikan honor, tapi jangan disamakan dengan honor yang ada di instansi lainnya, karena mereka itu benar-benar akan bekerja, tidak sama dengan lainnya," tutur Evawaty saat rapat dengan komsi I di

gedung DPRD Majene kemarin.

Menurut Evawaty, jumlah bidan desa di daerah terpencil saat ini telah memadai.

Jika dari mereka diberdayakan, maka pelayanan kesahatan masyarakat di daerah terpencil akan maksimal ketimbang mengangkat bidan desa dari kota untuk ditugaskan di daerah pelosok. "Kalau bidan desa yang bertempat tinggal di desa pasti tidak pindah, karena mereka adalah tenaga kesehatan setempat," ujarnya.

Ketua Komisi I DPRD Majene, Darmnasyah menyatakan, saat ini pengangkatan bidan desa di daerah terpencil melalui dana APBD kabupaten sudah perlu dilakukan.

Usulan tersebut kata dia, akan direkomendasikan kepada Bupati Majene selaku pengambil kebijakan di daerah. "Program itu memang butuh dukungan politik, tidak sedikit program diusulkan dari bawah gagal, bahkan sering kali ada program sama sekali tidak diusulkan itu yang masuk. (*)

Irfan Pimpin HMI Cabang Majene

80 Persen Tanaman Kakao Diremajakan MAJENE -- Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Majene melakukan peremajaan terhadap 80 persen tanan kakao.

Saat ini tanaman kakao di Majene mencapai 10.254 pohon kakao dengan luas area 12.412 haktar.

Peremajaan ini karena usia rata-rata tanaman kakao di Majene sudah diatas 20 tahun.

Kepala Bidang Perkabunan Dishutbun, Burhan, Kamis 18 April, mengungkapkan peremajaan yang dilakukan hingga saat ini, baru akan dirasakan hasilnya sekitar empat tahun sejak awal peremajaan kakao dilakukan.

"Diharapkan dengan peremajaan yang dilakukan, produksi kakao di Majene dapat terus mengalami peningkatan, sebab usia pohon kakao yang diatas 20 tahun dianggap sudah tidak produktif lagi, sehingga harus segera diremajakan," ungkap Burhan.

Menurutnya, potensi kakao di Majene mencapai 3.000 kilogram per hektar, sebelum gernas kakao digalangkan, produksi kakao di Majene hanya mencapai 600

Dinkes Minta Dukungan Dewan

kilogram perhektar. Namun setelah tersentuh gernas maka capaian produksi kakao meningkat hingga 850 kilogram perhektar.

"Pada tahun ini, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggara sebesar Rp4,6 miliar, dana tersebut dialokasikan bagi ketersediaan lahan, biaya oprasional, pembibitan, serta pemeliharaan," lanjutnya.

Selain melakukan peremajaan, pihak Dishutbun Majene juga melakukan rehabilitasi serta intensifikasi.

Rehabilitasi dilakukan bila produktivitas tanaman kakao telah mulai menurun, cara melakukan proses rehabilitasi adalah dengan melakukan sambung samping, sementara intensifikasi merupakan pola pemeliharaan terpadu.

Konsentrasi peremajaan tanaman kakao di Majene akan difokuskan pada lima kecamatan, yaitu Sendana, Tammeroddo, Tubo, Ulumanda, serta Malunda. Lima kecamatan tersebut dinilai sebagai kawasan penghasil kakao dari delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Mejene. (mg4/mkb)

MAJENE -- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) diharapakan menjadi organisasi penyeimbang bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah, sehingga HMI kedepan akan punya sumbangsih nyata dalam mengawal kebijakan pembangunan.

Hal ini dikatakan Pengurus Badko HMI wilayah Sulselbar, Andi Abbas Aco saat melantik pengurus dan Ketua Umum HMI Cabang Majene di Ruang Auditorium SMKN 2 Majene selasa 17 April kemarin.

Acara pelantikan HMI Cabang Majene dihadiri Wakil Bupati Majene, Fahmi Massiara, Wakil Ketua DPRD Majene Lukman, Mantan ketua umum HMI Cabang Polemaju dan Ketua KNPI Majene, Surakhmat.

Wakil Bupati Majene Fahmi Massiara memberikan apresiasasi kuat kepada pengurus HMI Cabang Majene. Pemkab Majene siap membantu organisasi kemahasiswaan demi kelancaran dan suksesnya kegiatan yang dilaksanakan.

Ketua HMI Cabang Majene yang baru dilantik Muh Irfan Jalaluddin mengaku akan melakukan pembenahan dan penguatan in-

ternal organisasi HMI Majene untuk mengawal agenda pemerintahan. "Kedepan HMI akan dikuatkan baik secara intelektual maupun spiritual hal ini untuk menyikapi berbagai persoalan yang muncul di masyarakat," kata Muh Irfan. Mahasiswa Fakultas

Ekonomi Universitas Sulawesi Barat ini mengaku beberapa persoalan yang akan terus diteropong HMI Cabang Majene adalah kasus kemiskinan, seperti busung lapar, pengangguran maupun melemahnya sistem pendidikan yang dijalankan pengambil kebijakan di

daerah sebagai pusat pendidikan di Sulbar.

"Ini semua akan menjadi agenda utama HMI Cabang Majene, terutama pendidikan, apalagi daerah ini di proyeksikan sebagai pusat pendidikan di Sulbar," jelasnya. (k3/mkb)

RADAR/SYAMSUDDIN

DIKUKUHKAN. Pengurus Badko HMI Sulselbar melantik dan mengukuhkan pengurus HMI Cabang Majene di Auditorium SMKN 2 Majene, Selasa 17 April kemarin.

Kades Diminta Turunkan Angka Kemiskinan MAJENE -- Kepala desa (Kades) di Kabupaten Majene diminta berupaya maksimal dalam menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya.

Salah satu upaya yang akan dilakukan dengan membuat terobosoan untuk meningkatkan kesejahteraan

EKSEKUTIF

masyarakat. Penegasan ini disampaikan Bupati Majene, Kalma Katta ketika memberikan sambutan saat melantik Kades Binanga Kecamatan Sendana, Masnwai Mangku Alam di ruang pola Kantor Bupati Majene, Rabu 18 April kemarin. Selain itu Ia

meminta tiap Kades mendata keluarga miskin (Gakin) yang ada diwilayahnya. Indikator keberhasilan kades dapat diliat dari upaya menurunkan angka kemiskinan didaerahnya. "Setiap Kades harus mengetahui jumlah warganya yang masih

hidup dalam garis kemiskinan, sebab tujuan seorang pemimpin yang paling esensial adalah meningkatkan taraf perekonomian warganya," ungkap Kalma. Dikatakan, setiap kepala desa harus memiliki prinsip agar angka kemiskinan di

desanya dapat berkurang selama dipercayakan oleh warganya untuk memegang tampuk kepemimpinan.

"Seorang kepala desa harus bisa melayani masyarakat dan bukan malah sebaliknya, masyarakat yang melayani kepala desa," tegas Kalma.

Menurut Kalma, seorang kepala desa harus kreatif dan inovatif, sehingga dapat melahirkan berbagai macam gagasan yang dapat berdampak pada peningkatan taraf perekonomian warga miskin di daerahnya. (mg4/mkb)

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Majene

RADARJUNIARDI

POSE BERSAMA. Wakil Bupati Majene Fahmi Massiara berfoto bersama dengan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Majene di Aula SMKN 2 Majene selasa 17 April kemarin.

RADAR/JUNIARDI

BERBINCANG. Camat Sendana Busri K, bersama Lurah Mosso Misbahuddin berbincang usai rapat dengan komisi I di Gedung DPRD Majene 18 April kemarin.

Radar Mamasa 13

RADAR SULBAR Kamis, 19 April 2012

Kabupaten Mamasa

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mamasa yang Madani Dalam Ikatan Kondosapata Wai Sapalelean

Empat Strategi Pembangunan Kabupaten Mamasa 1. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik/goog governance.

2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui Pembangunan Berbasis Masyarakat (Gerbang Sismark).

3. Mendorong berkembangnya dunia usaha para pelaku ekonomi.

4. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan norma budaya dalam kehidupan masyarakat.

Kader PPIB Mamasa akan Maju di Pemilukada REPORTER : ANDI SUMARYADI EDITOR : AMRI MAKKARUBA

Thomas wakil ketua DPRD

MAMASA -- Perhelatan pesta demokrasi di Bumi Kondosapata bakal ramai karena akan diikuti sejumlah politisi, birokrasi, akademisi, pengusaha bahkan tokoh masyarakat. Salah satu kandidat yang akan maju di Pemilukada Mamasa 2013 mendatang yakni kader Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), Thomas D. Tetapi dalam

melakukan sosialisasi Thomas belum tertarik melakukan pemasangan baliho, karena dirinya menganggap sudah dikenal oleh masyarakat Mamasa.

Menurut Thomas, bahwa partainya akan mengusungnya untuk maju di Pemilukada Mamasa 2013 mendatang.

"Dengan perolehan kursi tiga di DPRD Mamasa, saya tidak dengan dukungan partai karena tingga mencari satu kursi lagi bisa diusung di Pemilukada Mamasa,"

MA Vonis Pembunuh Wartawan Ridwan 4 Tahun Bui JAKARTA -- Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas terhadap 3 terdakwa pembunuhan reporter Sun TV, Ridwan Salamun. Mahkamah pun menyatakan para terdakwa terbukti melakukan pembunuhan. Mahkamah pun mengganjar mereka 4 tahun penjara.

"Dalam putusan, MA memvonis 4 tahun penjara kepada masing-masing pelaku," kata Kepala Divisi Litigasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Sholeh Ali dalam keterangan yang diterima VIVAnews.com, Rabu 18 April 2012.

Putusan itu dibacakan pada 2 Januari 2012 oleh Majelis Kasasi yang diketuai Salman Luthan, dengan anggota Mansur Kartayasa dan R Imam Harjadi.

Tiga terdakwa itu adalah Hasan Tamnge, Ibrahim Raharusun, dan Sahar Renuat. Mereka dinyatakan terbukti bersalah melakukan pengeroyokan Ridwan Salamun saat meliput kerusuhan warga di Tual Maluku Tenggara pada 21 Agustus 2010.

Meski pelaku telah divonis 4 tahun penjara, namun Oda, istri almarhum masih tidak puas. Oda menilai vonis itu masih terlalu rendah. "Lagipula

nama baik suami saya dan keluarga selaku wartawan Sun TV yang dibunuh saat menjalankan tugas wartawan agar dipulihkan," kata Oda. Selain itu, Oda juga akan berkoordinasi dengan keluarganya mengenai vonis yang dinilai ringan itu. "Kami akan berkoordinasi dengan keluarga dan kawan-kawan lain untuk melakukan upaya lain agar dapat keadilan," ujarnya.

Vonis ringan ini juga dikecam oleh LBH Pers. Meski demikian, LBH Pers meminta agar Pengadilan Negeri Tual segera memerintahkan Kejaksaan Negeri Tual untuk menjalankan eksekusi atas putusan tersebut. "Kmi juga mengimbau para pihak untuk menghormati profesi wartawan saat menjalankan tugas peliputan," ujar Sholeh Ali. Pada 9 Maret 2011, Pengadilan Negeri Tual memvonis bebas 3 terdakwa pembunuhan Ridwan. Majelis hakim menilai ketiga terdakwa, Hasan Tamnge, Ibrahim Raharusun dan Sahar Renuat tidak bersalah melakukan tindakan pembunuhan terhadap Ridwan. Sebelumnya jaksa penuntut umum (JPU) Jafet Ohelo, menuntut tiga terdakwa delapan bulan penjara. (net)

ujarnya.

Thomas yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Mamasa periode 2009-2014, dihitung masih figur muda yang pantas memimpin daerah ini termasuk memiliki basis massa keluarga yang banyak di Mamasa. "Saat ini saya belum menentukan sikap apakah akan maju untuk calon bupati atau wakil bupati. Karena nantinya saya akan lihat hasil survei yang dilakukan partai saya (PPIB)," terang Thomas.

Ia berharap dalam Pemilukada Mamasa nantinya warga dapat membuka mata pemimpin yang pantas dipilih untuk Mamasa lima tahun kedepan.

Masyarakat harus cerdas memilih melihat per-kembangan daerah ini lima tahun terakhir yang masih belum berkembang sesuai dengan harapan masyarakat Mamasa. "Makanya sebagai generasi muda saya terpanggil untuk maju di Pemiulukada untuk membawa perubah-

an dan paradigma baru di Mamasa dengan meninggalkan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat," tambahnya.

Thomas juga mengatakan saat ini partainya, PPIB telah menyusun berbagai program untuk memenangkan pemilukada 2013 di Mamasa, dengan mengusung dirinya.

Saat ini, dirinya juga telah mempersiapkan tim pemenangan dan amunisi pendanaan untuk maju di Pemilukada Mamasa. (*)

Jatah Kursi CPNS Pelamar Umum Tergantung Honorer JAKARTA -- Angka kuota CPNS 2012 dari pelamar umum tergantung dari jumlah honorer kategori satu (KI) yang lolos publikasi.

Hingga saat ini, pemerintah pusat masih menunggu pelaporan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menetapkan honorer KI yang lolos masa publikasi.

"Kami belum bisa menentukan berapa prosentase pelamar umum (tenaga pendidik, kesehatan, kebutuhan mendesak) karena masih menunggu data honorer KInya," kata Wakil Menteri PAN&RB Eko Prasojo di selasela seminar Perspektif Global dan Gerakan Naional Menciptakan Wilayah Bebas Korupsi di Jakarta, Rabu (18/4).

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan kuota CPNS sebanyak 134 ribu yang terdiri dari honorer dan pelamar umum untuk kategori yang dikecualikan dalam moratorium CPNS. Jumlah tersebut terdiri dari 38 ribu untuk kur-

Rubrik ini Dipersembahkan Oleh

Humas Pemkab Mamasa

RADAR/ANDI SUMARYADI

DISKUSI. Kepala Badan Lingkungan Hidup Mamasa, Frans Kila, sementara berdiskusi dengan bawahannya di ruangan kerjanya, Rabu 18 April 2012.

si CPNS di pusat dan 96 ribu kursi untuk daerah. Sedangkan untuk honorer KI yang dipublikasikan sebanyak 72 ribu.

Eko memprediksikan, jumlah tersebut akan berkurang karena banyaknya laporan pengaduan masyarakat yang masuk.

"Jumlah honorer yang lolos tidak akan banyak. Karena itu tim kita akan turun ke daerahdaerah untuk mengecek langsung.

Sebab, banyak juga daerah yang tidak memasukkan laporan pengaduan," ujarnya.

Ditambahkannya, pekan depan tim pusat akan mengecek seluruh publikasi honorer KI yang dilakukan pemda.

Langkah tersebut sebagai antisipasi bila BKD sengaja tidak melanjutkan laporan pengaduan masyarakat ke pusat.

"Jadi meski BKD diberi kewenangan untuk melaporkan laporan pengaduannya, tapi kami tetap aktif mengecek ke lapangan.

Tidak ada istilahnya laporan masyarakat diendapkan," tegasnya. (jpnn)

NET

Rubrik ini Dipersembahkan Oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa

RADAR/ANDI SUMARYADI

SILATURRAHMI. Anggota DPRD Mamasa, Andi Asdar Wahab bersama Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh ketika menghadiri acara silaturrahmi di Kecamatan Aralle.

RADAR/ANDI SUMARYADI

ABSENSI. Sejumlah staf Dinas Perhubungan dan Infokom Mamasa mengisi absensi untuk meningkatkan kedisiplinan kerja.

RADAR/ANDI SUMARYADI

HADIRI HUT. Anggota DPRD Mamasa, Darius Totuan saat menghadiri HUT Mamasa ke - 10.

14

Radar Pasangkayu Sistem Manusia Alam Ruang Teknologi

RADAR SULBAR Kamis, 19 April 2012

MAMUJU UTARA SMART

Pembenahan dan Penyempurnaan Sistem Penyelanggaraan Pemerintahan, Kebijakan dan Regulasi, Program dan Kegiatan, Infrastruktur Keuangan Daerah.

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur, Masyarakat dan Private Sektor.

Mengelola dan Memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan Arif, Adil, dan Bijak untuk Kemakmuran Rakyat dan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.

Konsisten Melakukan Penataan Ruang, dan Wilayah dengan Mengacu pada Kebijakan dan Regulasi Serta Berwawasan Lingkungan Menggembangakan dan Memanfaatkan Tekhnologi Tepat Guna yang Selaras dengan Perkembangan dan Kebutuhan

Paripurna Hari Jadi Matra Ke IX

DPRD: Matra Berkembang dalam Kebersamaan

RADAR/SYAMSUDDIN HB

PARIPURNA. Ketua DPRD Matra H Yaumil RM saat membuka rapat paripurna istemewa tentang peringatan hari jadi Matra ke IX di Ruang Paripurna DPRD Matra, Rabu 18 April 2012.

REPORTER: SYAMSUDDIN HB

PASANGKAYU -- Rapat paripurna istemwa DPRD Matra tentang peringatan hari jadi Kabupaten Matra ke IX, digelar epenuh hikmat, Rabu 18 April. Tema yang diangkat adalah 'Bekerja dan Membangun dalam Kebhinekaan Menuju Mamuju Utara yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat (Smart).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Matra H Yaumil RM bersama Wakil Ketua DPRD Matra H Lukman Said dan Uksin Djamaluddin. Undangan yang hadir sekira 750 orang. Di jejeran kursi depan, duduk Wakil Gubernur Sulbar Ala-

EDITOR: MUHAMMAD ILHAM

din S Mengga, Bupati Matra H Agus Ambo Djiwa, Wakil Bupati Matra HM Saal, unsur muspida Matra, anggota DPRD Sulbar dan Matra, para pejabat eselon II dan III lingkup Pemkab Matra, tokoh masyarakat dan mantan Bupati Matra H Abdullah Rasyid.

Ketua DPRD Matra H Yaumil RM mengatakan, peringatan hari jadi Matra yang ke IX merupakan momentum untuk merefleksikan proses perjuangan pemekaran daerah ini. Pembentukan kabupaten Matra membutuhkan waktu dua tahun delapan bulan sepuluh hari.

POTRET PASANGKAYU

Mengenai tema yang diangkat pada pada momentum kali ini, Yaumil nilai sudah sangat tepat. Karena itu mencerminkan kebersamaan dalam membangun daerahini.

"Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, DPRD bersama-sama Pemkab Matra telah berusaha meningkatkan pendapan Asli Daerah(PAD) dengan mengesahkan beberapa peraturan daerah, khususnya mengenai pajak dan restribusi," sahutnya.

Di pihak eksekutif, Bupati Matra H Agus Ambo Djiwa mengatakan, peringatan hari jadi Matra merupakan bentuk sujud sukur kepada Allah SWT. "Sekaligus menjadi motivasi bagi kita untuk terus bekerja

Rubrik Khusus Humas Pemkab Mamuju Utara

TINJAU PASAR SMART. Wakil Gubernur Sulbar Aladin S Mengga bersama Bupati Matra H Agus Ambo Djiwa dan Wakil Bupati Matra HM Saal meninjau pembangunan Pasar Smart Matra, Rabu 18 April 2012.

dan membangun kabupaten ini," ujarnya.

Bupati menyampaikan, Matra dibagi menjadi tiga periode kepemimpinan, yakni periode 2003-2005 yang merupakan masa transisi. Saat itu Matra dikenal sebagai daerah tertinggal dari segala aspek baik SDM, pendapatan daerah, infrastruktur dan lain sebagainya. Pada periode 2005-2010, Matra mulai bangkit. Disinilah awal atau fase peletakan pondasi pembangunan dalam segala bidang. Kemudian, pada fase 2010-2012, ada era penajaman program yang telah dicapai sebelumnya dengan target peningkatan kesejahteraan mayarakat.

Untuk menuju pada visi misi tersebut saat ini dalam bidang pendidikan pemerintah daerah telah membebaskan biaya pendidikan hingga tingkat SMA serta menyediakan bis sekolah secara gratis yang ditempatkan di beberapa wilayah.

Pada sektor kesehatan, pemda telah membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat kurang mampu serta menyediakan ambulans gratis di setiap kecamatan.

Pada sektor ekonomi, pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Matra untuktahun 2011 mencapai Rp12 juta yang menjadikan pendapatan tertinggi se Sulbar.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Matra tahun 2011 mencapai angka 14,23 persen merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulbar diatas pertumbuhan ekonomi Sulbar dan nasional. Untuk program pembangunan jangka menengah 2010-2015,pemerintah daerah akan menitik beratkan empat bidang yaitu peningkatan sumberdaya manusia, infrastruktur, ekonomi dan tata kelola pemerintahan. (**)

H. MUHAMMAD SAAL WAKIL BUPATI

H. AGUS AMBO DJIWA BUPATI HM. NATSIR. MM SEKKAB

Pasar Smart, Ikon Ekonomi Matra

RADAR/SYAMSUDDIN HB

GUNTING PITA. Wakil Gubernur Sulbar Aladin S Mengga yang di dampingi Bupati Matra H Agus Ambo Djiwa dan wakil Bupati Matra HM Saal saat pengguntingan pita peresmian Pasar Smart Matra, Rabu 18 April 2012.

PASANGKAYU -- Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemkab Mamuju Utara (Matra) meluncurkan program Pasar Smart.

Program Pasar Smart ini resmi dimulai setelah Wakil Gubernur Sulbar, Aladin S Mengga, meresmikannya persis bertepatan dengan peringatan HUT Matra ke IX, Rabu 18 April.

Menurut Aladin S Mengga, Pasar Smart akan menjadi tempat aktifitas perekonomian masyarakat. Pasar ini juga di harapkan memancing pertumbuhan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Aladin, kadang-kadang pertumbuhan ekonomi sangat tinggi, tetapi tidak memberikan kesejahteraan. Hal ini pernah terjadi juga di Sulbar dimana pertumbuhan ekonomi tumbuh mencapai 13 persen, akan tetapi masih banyak pengangguran.

"Padahal pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sesuai dengan perhitungan ekonomi yang digunakan," ungkap Aladin.

Pembangunan pasar Smart di Matra, kata Aladin, sangat diapresiasi oleh Pemprov Sulbar. Ia juga mengaku sangat terkejut dengan kemajuan pembangunan yang cukup besar di Matra.

"Tujuan kita adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kemudahan dan seluruh aktifitasnya. Aaya ucapkan terima kasih sebagai bentuk dukungannya terhadap pembangunan Sulbar," ucap Aladin.

Sementara itu Bupati Matra H Agus Ambo Djiwa menyatakan, Pasar Smart merupakan perpaduan pasar modern dan tradisional yang nantinya akan dimamfaatkan oleh masyarakat Matra. Anggaran pembangunan pasar ini bersumber dari APBN tahun 2011 sebesar Rp12,5 miliar.

"Matra sebagai daerah baru tentu sangat membutuhkan sarana ekonomi untuk lebih mempercepat perputaran ekonomi di Matra.

Ia berharap Pasar Smart memberikan nilai tambah dalam rangka memajukan Kabupaten Matra," harapnya.

Sebagai pemerintah daerah ia juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Wakil Gubernur Sulbar dalam bersedia meresmikan Pasar Smart. (sym/ham)

LEGISLATIF MATRA

Rubrik Khusus DPRD Kabupaten Mamuju Utara

PERESMIAN. Wakil ketua DPRD Matra H Lukman Said saat menghadiri peresmian Pasar Smart Matra, Rabu 18 April 2012.

RADAR/SYAMSUDDIN HB

RADAR/SYAMSUDDIN HB

FOTO BERSAMA. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Matra bersama jajarannya berpose di depan Pasar Smart Kabupaten Matra, Rabu 18 April 2012.

FOTO BERSAMA. Wakil Ketua DPRD Matra Uksin Djamaluddin, Ketua Baleg DPRD Matra Musawir AZ Isham, dan mantan komisioner KPU Mamuju Mahyuddin, foto bersama usai rapat paripurna DPRD Matra, Rabu 18 April 2012.

RESEP KITA

Bola-Bola Mie

CARA MEMBUAT: 1. Panaskan sedikit margarin 2. Masukkan bawang merah, b.putih dan cabe rawit yang telah di haluskan lalu tumis sampai wangi,masukkan potongan buncis dan wortel tumis hingga setengah matang.

3. Campurkan hasil tumisan diatas dgn tepung terigu, mentega, garam, gula, penyedap rasa ayam, aduk, lalu tambahkan sedikit air aduk terus hingga kental.

4. Masukkan mie ke dalam campuran diatas aduk rata, kemudian bentuk seperti bola kecil.

5. Celupkan bola mie kedalam telur kemudian guling-gulingkan ke dalam tepung panir.

6. Goreng dalam minyak panas hingga ke kuningan angkat dan tiriskan.Sajikan selagi hangat.

BAHAN: Buncis 10 bh (potong kurang lebih 1/2 cm) wortel 1 bh ( potong dadu kecil) Cabe rawit 10 bh (haluskan) Bawang Merah 3 siung ( haluskan ) Bawang Putih 2 siung ( haluskan ) Telur 2 butir ( kocok lepas ) Tepung terigu secukupnya Tepung panir secukupnya Margarin secukupnya Mie instan 2 bungkus ( Rebus lalu tiriskan ) Garam, gula, penyedap rasa ayam secukupnya.

INFOTAINMENT

RADAR SULBAR

15

gaya hidup - artis - film - resep makanan - Keluarga

KAMIS, 19 APRIL 2012

Cornelia Agatha:

Teater Itu Lebih

Sheza Idris Turunkan Berat Tubuh Dengan Nasi Merah Jelly

Challenging CORNELIA Agatha telah menjalani kehidupan yang bahagia bersama dengan suaminya Sonny Lalwan, dan kedua buah hatinya, Tristan dan Makalia.

Namun batinnya tak akan tenang sebelum bisa tampil di atas panggung teater.

Tentu saja seperti itu sebab Ia telah berkecimpung di dunia teater sejak tahun 1997. Pementasan pertamanya adalah BAYI DI ALIRAN SUNGAI. "Awalnya takut-takut, maen teater serem banget. Aku jadi perempuan seribu tahun. Ternyata ga sesulit untuk dibayangkan ga sesudah kayak di depan kamera," ceritanya singkat. Bagi Ia pengalaman bermain teater berbeda dengan bermain film. Dan ia sendiri mengaku lebih suka bermain di pentas teater karena tantangannya.

"Teater lebih challenging.

Ekploitasi permainannya lebih baik," ujarnya. Dan setelah kurang lebih 15 tahun berkecimpung di

dunia teater, Ia melakukan langkah berani dengan menyutradarai sebuah pementasan monoplay, KORLA. Keputusannya menjadi sutradara dalam pementasan ini adalah bentuk pendewasaan dirinya dalam berteater.

"Saya ingin berbuat sesuatu yang lebih, jangan cuma main.

Suatu saat saya akan memikirkan dunianya," tegasnya. Dalam dunia teater, Ia mendapat banyak sekali pelajaran lewat keikutsertaannya dalam teater. "Saya ngerasain dimarah-marahin. Di sinetron kan dimanja," tambahnya.

Gemblengan Nano R Riantiarnio dalam Teater Koma yang diikutinya membentuknya menjadi lebih matang.

Rasa nyamannya di dunia teater membuat Ia jarang menyentuh kembali dunia perfilman.

Dalam setahun ia banyak mengikuti pementasan. "Teater Koma masih, setahun dua kali. Ga bisa bagi lagi. Mungkin nanti lagi lah," pungkasnya. (net)

BiOgrafi :

Cornelia Agatha Perempuan Jakarta, 11 Januari 1973

PERSONAL Cornelia Agatha lahir di Jakarta, pada tanggal 11 Januari 1973. Namanya menjadi populer saat memerankan karakter gadis kaya bernama Sarah dalam serial TV, SI DOEL ANAK SEKOLAHAN. Menikah dengan Sonny M. Lalwani pada tanggal 18 Maret 2006 di Hongkong, Lia kemudian dianugerahi bayi kembar yang lahir melalui operasi caesar, pada tanggal 7 Desember 2006, di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Sepasang bayinya itu diberi nama Makayla Athaya Lalwani (perempuan) dan Tristan Athala Lalwani (lakilaki).

KARIR Karirnya berawal dari dunia modeling. Lewat ajang Cover Girl dan menjadi bintang model sejumlah produk, ia mulai merambah dunia entertaint. Tak puas hanya dengan menjadi model, wanita yang biasa dipanggil Lia ini pun merambah dunia seni peran.

Karir filmnya sebenarnya dimulai pada 1992, lewat film remaja LUPUS. Menyusul kemudian film ELEGI BUAT NANA, RINI TOMBOY, DETIK TERAKHIR, JATUH CINTA LAGI dan JANJI MATAHARI. Bahkan lewat film RINI TOMBOY, dirinya berhasil masuk nominasi untuk kategori Aktris Terbaik Festival Film Indonesia (FFI) 1992.

Tidak hanya cukup sampai di situ, Lia juga mengeluti dunia teater. Sejumlah judul pementasan turut dibintanginya, termasuk keikutsertaanya mendukung pementasan teater Koma pimpinan Nano Riantiarno dan bergabung bersama Butet Kertarajasa.

Artis Sheza Idris memiliki rahasia agar tubuhnya tetap terlihat langsing, dengan tanpa melakukan diet yang berlebihan.

Dia cuma mengontrol pola makan, dan akan segera menggantikan dengan nasi merah jelly, jika pipinya sudah terlihat tembem.

"Merawat tubuh sih enggak, cuma ngurangin makan nasi dan lagi cobain makan nasi merah jelly dan tidak makan malam.

Aku cuma ngurangin berat badan saja bukan yang diet gimana gitu," ungkapnya.

Sheza Idris yang ditemui usai datang di acara grand launching butik Kay’s Gallery di Kali Malang, Bekasi Barat, Minggu (15/4/12) mengungkapkan, kalau langkahnya mengurangi berat badan menjadi sebuah kebutuhan, karena akan berkaitan dengan pakaian yang dikenakan.

"Karena dengan tubuh seperti aku itu pakai pakaian apa saja enak dan pas. Cuma pipi aku aja yang terlalu terlihat tembem," ungkapnya.

Sheza sendiri mengaku sudah dua tahun belakangan ini rajin makan beras merah jelly. Saat tubuhnya terasa berat, dia mulai mengonsumsi atau mencari alternatif sumber makanan yang lain.

"Dari dua tahun lalu, tapi tidak yang setiap hari. Kalau pas merasa berat badan berlebih, aku baru makan beras merah jelly. Tapi kadang nasi itu aku ganti sama kentang. Nasi merah jelly itu hanya mengurangi kadar gula saja sebenarnya," pungkasnya. (net)

>>>>>> HUBUNGI BAGIAN PERIKLANAN: MAWARNI SUMARGOLANG, 0426-22138 Hp: 081241843180

HOT LINE:

E-mail: radarsulbar01@gmail.com

Online: radar-sulbar.com IKLAN BARIS RADAR SULBAR

MAMUJU -- JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50,TLP. 0426 -22138. MAJENE -- JL. JEND SUDIRMAN NO. 167,TLP. 0422-21157. POLMAN -- JL. MR.MUH.YAMIN NO. 76,TLP. 0428-23203.

Serbaneka AQUA TECHNO MAKASSAR Spesialis Pemasangan Depot Air Minum Isi Ulang / Air Minum Dalam Kemasan Harga Mulai dari 18 Jt 55 Jt. Bonus Galon Hub : (0411) 2345878 / 085345844199

Serbaneka HOREEEEEEEE.......

Harga Discount. Belanja Bahan Bangunan, Alat Listrik Dll. Dapatkan Discount 10% dengan minimal belanja Rp 300.000 (selama Bulan April) Hanya di TOKO SINAR REJEKI. Alamat Jl. St. Hasanuddin No. 119 (samping toko Ganda Dewata) Mamuju Bawa Guntingan Potongan kertas iklan ini.

Serbaneka NUSANTARA TEHNIK Jl. Andi Makasau Melayani : Las Panggil, Terali, Kanupi, Pintu Ruko Balkon disesuaikan Model Rumah Hub : YUSMAN (HP 081342086507 - 085340617777)

Dijual Rumah DIJUAL Rumah di Bukit Asri Lestari Type 90/117. No A2 No. 4 & 6 Lengkap Sumur Bor, Mesin Air, Tandon Air, Teralis Besi (Pintu & Jendela) Listrik 1300 Watt, Gudang bebas banjir, bebas polusi, SHM Sertifikat. Dekat kantor Bupati Mamuju & Pasar Baru, Harga 460 Jt (Nego).

Tanpa Perantara Hub : Hidayat 085 255 902 634

Dijual Pupuk Organox dan hormax menyuburkan tanah & dapat mengatasi / mengendalikan berbagai penyakit disebabkan Bakteri & virus, Testimoni Petani sukses, Baca Tabloid Sinar Tani Hub : 081 355 559 396

Dijual Rumah DIJUAL Rumah : Luas 325 M2 di Jl. H.A. Endeng No.1 Tanah : 610 M2 di Jl. Muh. Husni Thamrin Hub : Hp 081 355 399 133 Alamat: Jl. Urip Sumoharjo No. 51 Mamuju

Dijual Tanah Dijual 1 Paket Terdiri dari : Lokasi Empang (4 Hektar), 1 Unit Rumah Empang, 1 Unit Rumah di Jalan Poros ke Bandara Tampa Padang, Kampung Baru Desa Babanga Kab. Mamuju Hub : Hp. 081 355 223 222/081 246 243 416/085 327 772 822

Dijual Tanah DIJUAL TANAH UKURAN 2.400 M² LOKASI ±500 M DARI PERSIMANGAN LIMA. ARAH KE KALI MAMUJU (DEPAN INSTALASI 1 PDAM) TANPA PERANTARA. HUB : 081354683755

Serbaneka TOKO HARAPAN JAYA Grosir Pakaian Jadi, Alamat: Ruko Blok A. No. 16 Pasar Baru Mamuju-Sulbar, HP. 081 210 174 222

Dijual Tanah DIJUAL Tanah Uk. 9 X 27 m Sertifikat Lokasi di Sese (Sampimg SD Sese) Harga 25 Juta Nego, Hp. 0811440435

Peluang Bisnis MAU Penghasilan Rp 1 jt - 2 jt/ bulan Dirumah Buka Usaha Rental Game. Jual PS2/PS3 Hardisk Baru/ Bekas, Komputer, Laptop, Hrg Murah Beli 2 Unit PS Gratis HP Cross U / 2 orang. Minat Bos. Hub. MR.14 Com Hp.085 214 011 193 / 087 842 276 439

Dijual Tanah DIJUAL TANAH Dengan Ukuran 30x60 = 1800 M2, Terletak di Jl. Poros Kalukku- Tasiuk. Desa Salulayo HUB : 081355212555/082189917971

Dijual Ruko DIJUAL Ruko 1 Lantai, Luas 6 x 13 lengkap dengan Usaha (ATK Swalayan) di Jl. Diponegoro (Depan Alya Nayab ATK Mart) Hub: 081241457790 - 082191504944

Dijual Tanah JUAL TANAH. + Ukuran 4,4 Hektar Di Jalan Baru (Jalur Dua) Hub; 08124252975

Dijual Mobil DIJUAL Mobil Toyota Yaris Tipe S Over Cicilan Berminat Hub : 081244820810

Dijual Tanah DIJUAL Rumah/Lokasi di Batupannu ukuran 7 X 13 m dengan harga 70 juta, bersertifikat tanpa perantara Hub : 085 342 900 751

Serbaneka HEBOH.....

HONDA BEAT, Angsuran 571 Ribu.

Potongan Angsuran 2x, Motor Baru.

Stok Terbatas... Buruan s/d 20 April Hub : 082347169153

Serbaneka ALAT PERAGA DAK SD & SMP ready stok (100%) sesuai juknis 2010, rekanan yg menang tender / uji petik 085214141201 / 081519464055 - kdn.co.id

Serbaneka BENGKEL LAS Masagena Alamat Jl. Pababari Mamuju, Tlp 081 342 209 988 DIZI MEUBEL Alamat, Jl. Martadinata (samping Kantor BPS Mamuju) Tlp 081 342 209 988

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dengan luas 15x28 m2, terletak di depan SMK Pelayaran Mamuju Harga Murah Tanpa perantara.

Hub : 085 398 062 912

Dijual Tanah DIJUAL Tanah Luas 11 X 12 M Jl. P. Endeng (Samping SPBU Simboro) Harga : 65 Juta Nego Hp : 0811440435

Pengumuman KAMI dari Toko Djaya sentausa Jl. A. makasau Mengumumkan Nama Rusdi/Sandi/Santoso mulai hari jumat Tanggal 9 Maret 2012 Bukan lagi pegawai Toko Djaya Sentausa, sehingga mulai saat ini segala tindakannya tidak berhubungan lagi dan diluar tanggung jawab Toko Djaya Sentausa.

Bisnis Independent KESEMPATAN Bisnis independent untuk usaha paruh waktu atau penuh waktu, berpotensi mendapatkan Rata-rata Rp 3.000.000 sampai Rp 8.000.000 perbulan. terbuka untuk umum, Ibu rumah tangga, Mahasiswa, Kayawan/wati. tidak dibutuhkan pengalaman. untuk Info lebih lanjut Hub : Bpk Jordan 081342129708 Ibu Rhina 081241313688

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dengan ukuran 10 x 45 = 450 m2 Terletak di Jalan Poros Kalukku Tasiuk Hub: 081355038844 - 082191606888

Dijual Rumah DIJUAL Rumah Tinggal Permanen beserta lokasi di Jl. Manunggal, Lr. IV, Polman (samping rumah kosan sekkab polman) L. 14 Meter x P. 24 Meter.

Harga Rp. 250 juta bisa nego Hub: 085299924217

Dijual Rumah Jual Murah Rumah, BTN Cendrawasih, Polewali sudah renovasi, Harga Rp. 185 Jt Hub : 081 355 076 354

Berita Kehilangan TELAH tercecer 1 Buah Sertifikat Tanah : SHM No. 2225 / Kalukku SHT I No. 00280/HT/2008 Tgl.23/ 06/2008 A.n Hj. Nur. Bagi yang menemukan harap menghubungi Ibu Dewi, Alamat Jl. Pengayoman No Tlp. 0426 - 2716827 HP : 085 399 353 382

Serbaneka KUNJUNGI : Warkop Daeng Kita dengan beberapa jenis Menu : Kopi, Kopi Susu, Teh, Teh Susu, Aneka Macam Jus, Songkolo Begadang, Nasi Kuning, Aneka kue Khas Mamuju & Coto Makassar Paraikatte. Anda juga dapat mengakses internet karena tersedia Hotspot. Alamat Jl. Cik Ditiro.

Depan Penjual Sepeda polygon.

Lowongan STAF NOTARIS - PPAT Membutuhkan staf dengan kualifikasi sbb : Wanita, maks. 25 thn, min. SLTA/ Sederajat, bisa komputer, memiliki kendaraan, berpenampilan menarik.

Lamaran diantar/dikirim ke : Kantor Notaris PPAT Minta Jaya Ginting, SH, Mkn Komp. Ruko LTC Kav. 1 Jl. Jend Sudirman, Karema Selatan, Mamuju (depan Richest Sport Center)

Dijual Rumah DIJUAL Rumah di Jalan Cerbon Belakang Kantor Camat Wonomulyo. Ukuran 21x11 M. Hub : 081241501981

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dan Bangunan ukuran 9x20 di Rangas Mamuju.

Kuran lebih 500 m dari Kantor Gubernur Sulbar. Harga Rp. 150 Jt, tanpa perantara.

HUB: 085398239889

Lowongan DIBUTUHKAN Driver, Syarat : Pendidikan Min. SMA/Sederajat, Memiliki Sim B1 Lamaran di antar langsung ke PT. Cakra Guna Karya Nusa Alamat: Jl. Tuna No. 50/52 (samping pabrik es) Mamuju

Lowongan JOIN WITH NSS, dealer resmi Honda, Marketing eksekutif, gaji s/d 5 jt + jenjang karir.

Bawa langsung lamaran ke alamat : Jl. KS. Tubun No. 36 Hub: Andrea 08121063279

Dijual / Dikontrakkan Tanah DIJUAL tanah kosong, luas 1004 m2 Jl. Bau Massepe depan Gereja Katolik. Dikontrakkan tanah, luas 11x40 m Jl. Tuna samping somel kayu Maspul. Hub 085322255554 - 085394702774

Lowongan LOWONGAN Kerja untuk Cabang baru di Polman dibutuhkan Karyawan/Ti. Syarat : FC. Ijasah terakhir min.SMU/Sederajat, FC.KTP dan Daftar Riwayat Hidup(CV.), PAS Foto 2l br U.3X4 wrna, tidak sedang kuliah dan kursus. I nformasi lebih lanjut hubungi: LEO PRIMA MANDIRI Jl.Budi Utomo No.05 Pekkabata HUB: CP. 0819 9862 2951 – 0853 9957 5282 Antar Berkas Secepatnya (Posisi Terbatas).

Dijual Rumah DIJUAL Rumah di Jl. Kapten Jumhana No. 22 Wonomulyo Polman Sebelah Kanan Lapangan Gaswon (Depan Pasar Wonomulyo) Hubungi : 085 299 128 480 081 342 209 988 085 236 277 002

Lowongan Dibutuhkan 1 org perempuan, bisa potong rambut, berminat hub LILY SALON, Jl. A Depu Polman HP 085215957392

PRESI

16

RADAR SULBAR KAMIS, 19 APRIL 2012

Ekspresikan Diri Raih Prestasimu

Pengajian Membentengi Moral Penulis: M Irwan Hidayatullah Editor: M Ridwan Alimuddin

1

2

MAKAN barakkaq setelah barazanji (foto 1)

3

4

MEMBACA barazanji setiap malam jumat di mesjid (foto 2) USTADZ Muhammad Arid Razak (tengah) bersama beberapa santrinya (foto 3) SUASANA di pengajian Madinatul Ilmi (foto 4)

BERBICARA soal Pambusuang, tak asing lagi di telinga orang Mandar. Ada kekhasan tersendiri. Salah satunya, tempat lahirnya banyak tokoh paling kaliber Mandar yang menasional, yakni Prof, Baharuddin Lopa, Prof. Basri Hasanuddin, Prof. Ahmad Sewang.

T a k kalah pentingnya, ulama kharismatik juga lahir di kampung ini.

Siapa yang tak kenal K.

H. Muhammad Thahir “Imam Lapeo” dan K. H. Muhammad Shaleh. Saat ini, ‘annangguru-annangguru’ muda dari Pambusuang banyak diundang ke berbagai daerah guna mengisi ceramah agama.

Dalam bidang kebudayaan, Pambusuang juga terkenal sebagai sentra produksi perahu sandeq dan sarung sutra Mandar, sehingga jika kita jalan-jalan ke desa yang satu ini, tak lengkap rasanya jika tidak melihat proses pembuatan Sandeq.

Serta pembuatan sarung sutra Mandar.

Pambusuang dikenal sebagai kampung ulama; kampung santri di Sulawesi Barat.

Ada banyak pengajian ‘rumahan’ di Pambusung. Yaitu santri-santri dari berbagai daerah (bukan hanya dari Sulawesi Barat, tapi dari Madura, Papua, Jawa dan Su-

lawesi Selatan) yang tinggal di rumah penduduk bertandang ke rumah ‘annangguru’ pada waktu-waktu tertentu. Pengajian juga dilakukan di mesjid, antara Maghrib dengan Isya.

Salah satunya pengajian yang mengkhusukan pada pembinaan kemampuan beribadah anak kecil hingga remaja adalah “Madinatul Ilmi”.

Kelompok pengajian ini lahir dari ide kreatif Ust. Muh. Arid Razak, guru di Pesantren Nuhiyah Pambusuang. Beliau ingin membentuk suatu pengajian khas di jazirah

Mandar. Melihat kondisi Pambusuang yang sudah kehilangan banyak ulama kharismatik. Harapannya, ada kader/ santri yang akan menjadi penerus ulama di tanah Mandar.

Madinatul Ilmi diambil dari nama julukan sang Rasul Muhammad S.A.W. karena banyaknya Ilmu yang dipelajari dalam pengajian tersebut.

Berdiri pada hari Senin, 1 Januari 2007. Atas gagasan dan niat baik untuk menkader para santri. Materi pengajian juga yang sudah khas di Pambusuang, menjadi materi utama, seperti ilmu Nahwu Sharaf agar bisa membaca kitab kuning atau “kittaq gondol”.

Selain itu, ada zikir “ratibul haddad” untuk menyegarkan hati, Barazanji untuk meresapi kehidupan sang Rasul, Hafalan Juz

Amma, ilmu tajwid supaya dapat lancar membaca Qur’an, serta ilmu fiqhi dan akhlak sebagai modal untuk menempuh kehidupan.

Pengajian juga memiliki beberapa agenda mingguan atau bulanan, seperti kursus bahasa Inggris dan Arab. Serta jelajah alam untuk penyegaran spiritual supaya makin semangat aktif dalam pengajian. Tahun 2009 lalu, “Madinatul Ilmi” menorehkan beberapa prestasi. Seperti juara dalam hafalan Juz Amma, shalawatan dan tadarrusan.

Menjadikan popularitas pengajian bersahaja ini semakin bertambah. Yang dulunya hanya sekitar beberapa orang saja, sekarang sudah puluhan santri yang ingin menimbah ilmu di pengajian ini.

Bukan hanya anak lelaki, kini, kaum Hawa pun juga ikut dalam pengajian sederhana ini, untuk menuntut ilmu bimbingan supaya menjadi sosok wanita muslimah.

Semoga di masa mendatang, generasi muda kita, khususnya anak-anak, semakin banyak yang membina. Bila tidak ada, cepat atau lambat, moralitas generasi akan rusak.

Acara di televisi yang tidak mendidik, kontenkonten internet yang seronok makin mudah diakses, pergaulan di Facebook atau Twitter adalah pintu masuk yang bisa merusak generasi muda Mandar.

Diharapkan, Pengajian Madinatul Ilmi bisa menjadi sinergi untuk membentengi moral generasi muda Mandar.

Sebab peran paling penting adalah peran semua masyarakat Mandar, khusus-

Kunjungi Kantor NSS Terdekat NSS Mamuju Jl. KS Tubun No 36 (Samping Polres) 08121063279 NSS Mamasa Jl. Ahmad Yani (Pasar Mamasa Depan Rumah Makan Padang) 08112702860

nya dari rumah tangga dan pemerintah. Walau Pengajian Madinatul Ilmi hanya membina puluhan anak-anak, dari ribuan anak-anak di Sulawesi Barat, telah ada hal nyata yang dilakukannya. (*)

NSS Majene Jl. Gatot Subroto No. 34 (Depan Pertokoan) 08112719065 NSS Pasangkayu Jl. Poros Pasangkayu (Samping Pegadaian Pasangkayu) 08112747033 NSS Topoyo Jl. Masjid Raya Topoyo (Depan Lapangan Bola Topoyo) 08112747323