Radar Sulbar

RADAR SULBAR SENIN, 19 MARET 2012

Baca Hal 15

Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

www.radar-sulbar.com Tercepat dalam Menyajikan Berita

Rp 3.000

Xpresi

BUKU INI AKU PINJAM KOLOM SENATOR

Menolak Kenaikan Harga BBM

Asri Anas

PEMERINTAH mengusulkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Bagai petir di siang bolong kabar ini langsung mengejutkan banyak pihak. Muncul pro dan kontra. Aksi unjuk rasa mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat lainnya mengemuka menolak kenaikan harga BBM. Namun pemerintah bersikukuh tetap akan menaikkan harga BBM.

Anggota DPD/MPR RI

Baca HAL 7

Kaco & Puccecang

Kiriman: Nurdin Solmy

RADAR/AMRI MAKKARUBA

TOLAK KENAIKAN BBM. Demo menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus berlangsung di sejumlah daerah termasuk Sulawesi Barat.

Mutasi Pasca Pelantikan Sekprov

Kipas Angin Ayam Ketawa Menjelang kenaikan harga BBM Kaco gunda-gulana.

Perasaannya kacau-balau seperti situasi di Timur Tengah sekarang ini. Apasaja yang dimakannya terasa pahit seperti biji langsat. Pagi ini Kaco mendatangi sahabat karibnya Puccecang untuk curhat.

Kaco: Cang, kamu tahu Cicci Benu kan?

Puccecang: Bukaknkah kalian sudah lama pacaran?

Kaco: Betul, Cang...

Puccecang: Lantas, kalian bubaran?

Kaco: Inilah yang saya khawatirkan Cang. Anaknya Kepala Lingkungan selalu datang menemui Cicci Benu. Nah, kalau sudah begitu, terus terang saya panas!

Puccecang: Jangan khawatir Co. Saya punya kipas angin hadiah lomba ayam ketawa. Jika anaknya Kepala Lingkungan datang lagi menemui Cicci Benu, nyalakan kipas angin itu dan arahkan ke badanmu, saya jamin 100 persen kamu tidak panas lagi. Okey?

Kirim cerita lucu Anda ke radarsulbar01@gmail.com

unik

AIR LIUR KRISTAL Warga Perumnas Tumpang Permai, Desa Jeru, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dihebohkan oleh bayi bernama Rafael yang liurnya berubah menjadi kristal. Kejadian tersebut bukan hanya sekali. Setiap kali bayi tersebut mengeluarkan liurnya, seketika langsung mengkristal.

EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL MAMUJU — Gerbong mutasi pejabat eselon II dan eselon III Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar kian dekat. Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh menjadwalkan mutasi pejabat pemprov akan dilaksanakan setelah pelantikan sekprov definitif, Ismail Zainuddin.

Sejauh ini jadwal pelantikan Ismail Zainuddin sebagai Sekprov Sulbar belum bisa dipastikan. Gubernur Sulbar yang akan melantik masih berada di Jakarta untuk memantapkan anggaran Sulbar. Jika pembahasan APBN Perubahan di DPRRI tidak dikawal maka dapat saja sejumlah usulan alokasi anggaran untuk program pembangunan di daerah ini beralih ke provinsi lain.

Baca HAL 7

Koridor Sulawesi Serap 680 Ribu Tenaga Kerja JAKARTA — Pelaksanaan kegiatan utama dan pendukung enam koridor Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2012-2014, akan menyerap 9,44 juta tenaga kerja.

Khusus di koridor Sulawesi, akan menyerap sekitar 680 ribu tenaga kerja. Demikian disampaikan Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Sekretariat Kabinet, Ratih Nurdiati, dalam keterangan tertulisnya kepada FAJAR (Grup Radar Sulbar), Minggu, 18 Maret.

Menurut Ratih, dari 9,44 juta tersebut, penyerapan terbesar di sektor industri, sebanyak 4,73 juta.

Sementara sektor pendukung atau

infrastruktur, sebanyak 4,98 juta.

Sementara di koridor Sulawesi, sektor industri menyerap sekitar 460 ribu tenaga kerja. Sektor industri ini sebut Ratih, meliputi nikel, pertanian, minyak dan gas, kakao, dan perikanan.

Penyerapan sektor industri, terbanyak di koridor Kalimantan sebesar 1,7 juta tenaga kerja, menyusul Papua-Maluku 1,4 juta, Sumatera 578 ribu. Koridor Jawa hanya 340 ribu, sedang Bali Nusa Tenggara mendapat penyerapan terkecil sektor industri, 144 ribu tenaga kerja.

Sedangkan perkiraan penyerapan tenaga kerja terbanyak dari kegiatan infrastruktur, adalah Koridor Jawa 2,55 juta orang.

RADAR/CHAERUL MARVAN

SERAHKAN PIALA. Ketua Umum KKMSB Salim Mengga menyerahkan piala bergilir festival tiri’ kepada Kantor Perwakilan Majene Sulbar.

Pemprov Minta Dukungan KKMSB JAKARTA — Pemerintah Provinsi Sulbar meminta dukungan Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat (KKMSB) mempertahankan Pulau Lerelerekang. Penetapan Pulau Lerelerekang ke dalam wilayah administrasi Majene Sulbar membuat tetangga Sulbar, Kalimantan Selatan tidak puas. Kalsel mengajukan gugatan terhadap putusan Kemendagri tersebut.

Asisten I Akhsan Djalaluddin berharap KKMSB yang berpusat di Jakarta dapat turut terlibat mempertahankan kepemilikan Lereklerekang. “Akhir Januari lalu ada tembusan dari gubernur di Kalimantan yang menggugat Lerelelerekang,” sebut Aksan, hari Minggu kemarin.

Pasca munculnya gugatan ini, Pemprov Sulbar kemudian memutuskan membntuk tim Advokasi, melakukan pengumpulan datadata terkait pulau yang luasnya tidak sampai 50 hektar tersebut.

Baca HAL 7 Baca HAL 7

Tradisi Bajak Laut di Selat Makassar (2/Selesai)

Sebagian Besar Sebenarnya Bukan Kriminal Pakur bergerak perlahan di utara Malaysia Timur. Awak Mandar was-was, sebab perahu yang digunakan melintasi kawasan rawan bajak laut. Jelas terlihat Kepulauan Tawi-tawi, Filipina.

Oleh

Muh. Ridwan Alimuddin pemerhati kelautan

w w w. r a d a r - s u l b a r. c o m

Di atas sekilas pengalaman saya bersama nelayan Mandar, ketika mengantar orang-orang Jepang melakukan ekspedisi The Sea Great Journey 2009 lalu.

Salah satu bagian yang dianggap berbahaya adalah perairan utara Malaysia. Sebab, perairan tersebut berada di perairan sempit, yang merupakan perbatasan Malaysia dengan Filipina alias kawasan bajak laut.

Salah satu awak Mandar, (alm) Zainuddin, yang merupakan pelaut tertua dalam pelayaran, masih memahami cerita

nenek moyang akan keganasan lanun. Lanun itu nama lain dari bajak laut atau perompak. Istilah lainnya, “tobelo”.

Baik lanun maupun tobelo berasal dari nama tempat.

Yang pertama adalah suatu daerah di Filipina selatan yang dikenal banyak “menghasilkan” bajak laut, yaitu Ilanun atau Iranun. Adapun Tobelo, nama tempat di Pulau Halmahera, yang juga dianggap banyak “menciptakan” bajak laut

RADAR/RIDWAN ALIMUDDIN

Baca HAL 7

HINDARI BAJAK LAUT. Untuk menghindari bajak laut ekspedisi the great sea journey di kawal kapal militer. redaksi: 0426-22138 - email: radarsulbar01@gmail.com

2

Ekonomi

RADAR SULBAR Senin, 19 Maret 2012 PANC A KAR YA PEMBANGUNAN SULA WESI BARA T PHASE II ANCA KARY SULAWESI BARAT SEBA G AI KEBIJ AKAN S TRA TEGI PEMBANGUNAN PR O VINSI SULA WESI BARA T 20 1 1 - 20 16 KEBIJAKAN STRA TRATEGI PRO SULAWESI BARAT 201 201 SEBAG

1. Peningkatan Profesionalisme Aparatur ( personalcapatcy building) Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2. Peningkatan Kualitas dan Perluasan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Vital 3. Peningkatan Promosi dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Baik dalam Negeri maupun Luar Negeri 4. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 5. Pengembangan Pemerintahan yang Peduli Lingkungan H. Anwar Adnan Saleh Gubernur

H. Aladin S Mengga Wakil Gubernur

Tak Melaut, Nelayan Alih Profesi MAMUJU -- Cuaca buruk beberapa waktu terakhir membuat nelayan tak dapat melaut. Sehingga sejumlah nelayan yang hanya mengandalkan hasil tangkapan ikan terpaksa alih profesi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

"Sejak ombak tinggi kami tidak berani melaut.

Sebab, perahu yang kami gunakan selama ini hanya perahu jenis katinting, ukurannya sangat kecil," ungkap salah seorang nelayan di Lingkungan Karema Selatan Kelurahan Karema, Hasbi, Minggu 18 Maret.

Bahkan akibat ombak tinggi, lanjut Hasbi, perahu dan jaring yang selama ini digunakan sebagai sarana menangkap ikan rusak diterjang ombak.

Padahal selama ini nelayan hanya mengandalkan hasil tangkapan ikan sebagai mata pencaharian mereka. "Biasanya sebagai buruh bangunan. Sebab mau cari kerja lain kami juga tidak memiliki keahlian," ungkapnya.

Rata-rata uang dari hasil tangkapan ikan yang diperoleh Hasbi mencapai Rp 80 ribu per hari. Namun sejak beralih profesi, pendapatannya sebagai buruh bangunan hanya Rp 40 ribu per hari.

Sementara itu, nelayan lain, Suparman, mengungkapkan akibat tidak dapat melaut dirinya terpaksa berperan sebagai pengantar es batu di Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Kasiwa. Dikatakan, keputusan alih profesi tersebut bukan hanya dirinya saja yang melakoni.

"Rata-rata akibat tidak melaut nelayan banyak yang memilih mencari kerja lain seperti menjadi tukang ojek. Tapi, ada juga yang memilih diam di rumah karena tidak memiliki keahlian lain. Nelayan tidak melaut berpengaruh terhadap kondisi ikan di pasar," kata Suparman. (mg6/dir)

Cuaca Buruk, Pasokan Ikan Berkurang Drastis REPORTER: HASAN BASRI EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL MAMUJU -- Cuaca buruk yang terjadi sejak awal pekan ini membuat pasokan ikan berkurang drastis. Hal ini disebabkan para nelayan urung melaut karena ombak yang begitu besar.

Salah seorang penampung ikan, Sanul, mengatakan jika kondisi normal nelayan biasanya menghasilkan ikan dua hingga empat ton per hari. Namun karena cuaca kurang bersahabat, nelayan hanya memperoleh ikan antara 100 kilogram hingga 200 kilogram per hari.

"Pasokan ikan sekarang berkurang, karena tangkapan nelayan sedikit," papar Sanul kepada Radar Sulbar, saat disambangi di Pusat Pelelangan Ikan (PPI), Sabtu 17 Maret.

Sanul menyampaikan, saat ini sejumlah nelayan masih berlabuh di sekitar pantai Mamuju hingga cuaca kembali normal. "Minimnya jumlah ikan berimbas pada pedagang di Mamuju. Sejumlah pengecer ikan terpaksa harus berhenti berdagang karena berkurangnya pasokan ikan" tuturnya.

Sanul menambahkan, baru satu perahu nelayan yang bersandar dan hanya menghasilkan dua keranjang ikan sebanyak 100 kilogram. Maka tidak heran jika ikan tersebut habis dalam waktu seke-

jap. "Jumlah ikan yang ada sekarang tidak memenuhi jumlah pedagang," tuturnya.

Seorang pengecer ikan, Dawiah, mengaku merugi karena tidak dapat berjualan ikan akibat pasokan di tempat pelelangan ikan menurun drastis.

"Meskipun ada ikan yang masuk , namun dalam jumlah terbatas. Sehingga pedagang yang lebih dahulu datang dapat memperoleh ikannya. Kami yang terlambat datang tidak dapat," terangnya.

Dawiah berharap cuaca buruk terse-

but dapat segera membaik agar nelayan dapat melaut. Karena jika tidak, mereka tidak tahu berbuat apa untuk membiayai kebutuhan keluarganya.

"Kami tidak tahu mau mencari nafkah dimana, karena ini satu-satunya mata pencaharian kami," harapnya. (*)

RADAR/M SHOLIHIN

RUSAK. Jaring ikan yang kerap digunakan seorang nelayan untuk mencari nafkah di laut rusak saat ombak besar menerjang Pantai Mamuju.

BLSM Harus Disalurkan Sebelum Harga BBM Naik

RADAR/M SHOLIHIN

SEPI. Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Kasiwa sepi dari aktivitas bongkar muat ikan karena pasokan berkurang.

JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Ahmad Bakir Ihsan mengatakan, rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi pemerintah adalah sesuatu yang tak terelakkan. "Yang harus dipikirkan oleh pemerintah misalnya masalah kompensasi atas kenaikan BBM," kata Bakir dihubungi, Sabtu 17 Maret.

Dia memprediks, jika pemerintah jadi menaikkan BBM, tentu pertamatama masyarakat pasti shock. Karena, menurutnya, kebijakan kenaikan BBM itu pasti memberatkan bagi semua orang. "Terutama masyarakat paling bawah," ujar Bakir.

Bahkan, kata dia, dari awal pemerintah juga sudah memahami dan menyatakan bahwa masyarakat akan merasakan dampak kenaikan BBM itu. "Mereka pasti berat merasakan ini," kata dia.

Ditanya model gerakan-gerakan penolakan jika kenaikan BBM ini benarbenar dilakukan, Bakir menyatakan, se-

cara politik kalau melihat gerakan yang ada selama ini lebih banyak adalah mahasiswa yang menuntut itu. Sedangkan politisi yang kontra, kata dia, sekarang ini tidak terlalu kuat. "Jadi, dampak dari gerakan itu tidak terlalu kuat. Kalau bicara gerakan, akan kuat kalau didukung banyak elemen, didukung politisi. Kalangan DPR juga sepertinya sudah pro kenaikan," kata Bakir.

Di sisi lain, pemerintah harus bisa memaklumkan politisi agar bisa mencapai kesepakatan dalam kenaikan harga BBM ini.

Ditanya antisipasi apa yang harus dilakukan untuk meredam gejolak, dia mengatakan, pemerintah harus konsistensi terhadap janjinya. "Kalau misalnya BBM dinaikkan per 1 April, maka BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) harus dikucurkan langsung pada 1 April juga," kata dia.

Kedua, kata Bakir lagi, nilai bantuan juga harus dinaikkan dari besaran sebe-

lumnya. "Semua elemen harus mengawal ini," tegasnya.

Karena, kata dia, bangsa ini masih mengalami problem korupsi dan penyimpangan dimana-mana. Termasuk potensi penyelewengan dalam penyaluran BLSM ini. Karenanya, dia mengingatkan, perlu dikawal betul-betul agar bantuan benar-benar sampai pada tangan yang berhak. "Kalau tidak ini bisa menurunkan citra pemerintah. Janji kepada masyarakat bawah laksanakan dan kawal bersama-sama, paling tidak bisa menghilangkan beban masyarakat akan kenaikan BBM," kata dia. Oleh karenanya, dia mengingatkan, itu harus dikawal betul agar beban masyarakat tidak berat. "Kemungkinan penyimpangan itu ada, jadi butuh pengawasan dan pengawalan bersama-sama kalau tidak masyarakat kecewa. Bukan hanya pemerintah pusat, tapi sampai ke paling bawah, baik itu bupati hingga kepala desa," katanya. (jpnn)

Penerima Subsidi Harus Berbadan Hukum

Kompensasi Kenaikan Harga BBM untuk Sektor Transportasi

JAKARTA -- Insentif untuk sektor transportasi sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, hanya bisa disalurkan kepada angkutan umum yang berbadan hukum. Angkutan umum yang dikelola oleh perorangan tidak akan bisa mendapatkan fasilitas tersebut.

Dirjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan Suroyo Alimoeso mengatakan, sesuai ketentuan, seluruh armada angkutan umum memang harus berbadan hukum. "Yang masih sulit kan yang

pinjaman senilai Rp 1,767 triliun.

Suroyo menambahkan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk merealisasikan insentif tersebut. "Subsidi itu untuk yang punya trayek, yang punya izin. Ada ujinya juga baik," katanya.

Fasilitas itu diperkirakan menjangkau sekitar 600 ribu unit kendaraan. Semua fasilitas itu terkait dengan peremajaan dan pemeliharaan angkutan publik. Insentif itu diharapkan bisa meredam kenaikan

angkutan kota, masih banyak dimiliki perorangan," kata Suroyo kemarin.

Seperti diketahui, pemerintah tengah mengusulkan anggaran kompensasi kenaikan harga BBM untuk sektor transportasi senilai Rp 4,886 triliun. Subsidi yang disiapkan adalah untuk tambahan PSO (tugas layanan publik) kapal untuk PT Pelni sebesar Rp 126,5 miliar.

Juga, subsidi bagi angkutan laut perintis Rp 71,5 miliar. Kemudian tambahan PSO untuk ASDP (Angkutan

INFO SULBAR

Sungai, Danau, dan Penyeberangan) Rp 41 miliar. Kemudian, subsidi bus perintis tambahan Rp 5 miliar.

Untuk fasilitas angkutan umum darat, dianggarkan fasilitas ban dan suku cadang Rp 1,875 triliun. Kemudian ada pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi angkutan umum senilai Rp 1 triliun. Melalui mekanisme ini, pemerintah pusat membayarkan pajak yang dipungut di Pemda itu. Insentif lainnya adalah fasilitas pembebasan bunga

tarif angkutan umum.

Ketua Dewan Pengurus Pusat Organda Eka Sari Lorena mengatakan, insentif untuk angkutan umum lebih baik disalurkan untuk subsidi BBM khusus angkutan umum. Lagipula, kata dia, porsi subsidi BBM untuk angkutan umum selama ini lebih kecil dibandingkan mobil pribadi. "Transportasi masal kan untuk masyarakat banyak," kata Eka. Seperti diketahui, 1 April mendatang pemerintah berencana menaikkan harga premium dan so-

lar sebesar Rp 1.500 menjadi Rp 6.000 per liter.

Usulan itu menunggu persetujuan parlemen dalam pembahasan RAPBNP 2012. Dalam rancangan anggaran perubahan, pemerintah mengusulkan anggaran subsidi BBM Rp 137,379 triliun, atau lebih tinggi dari APBN-nya sebesar Rp 123,599 triliun.

Subsidi itu dianggarkan dengan perhitungan jatah 40 miliar liter sepanjang tahun ini. (jpnn)

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

RADAR/HASAN BASRI

BERSEPEDA. Wakil Gubernur Sulbar Aladin S Mengga bersama sejumlah staf dan warga Mamuju berpose di Pantai Lombang-lombang Mamuju usai bersepeda.

Mamuju 3

RADAR SULBAR Senin, 19 Maret 2012 VISI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

"Gerakan Membangun Mamuju, Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri (Gerbang Maju)" MISI II Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui pemberdayaan perekonomian rakyat, pemerataan Pendapatan di Masyarakat, Pembangunan daya Tarik, daya tahan dan daya saing perekonomian daerah TUJUAN 2. Mempersiapkan kader enterpreneur yang handal SASARAN Pembinaan SDM kader-kader entrepreneur yang potensial Fasilitas kader enterpreneur yang ada pada lembaga usaha Fasilitas Permodalan dan akses pasar

Drs. H. Suhardi Duka, MM Ir. Bustamin Bausat Drs. H. Habsi Wahid, MM Bupati Mamuju

Jembatan Dusun Babana Pantai Mubasir REPORTER: M. SHOLIHIN EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL MAMUJU -- Pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Dusun Babana Pantai dengan Dusun Buadau Desa Bambu Kecamatan Ma-

muju pada tahun 2009 lalu dinilai sangat mubasir.

"Awalnya kami meminta pembangunan jembatan gantung. Sebab kami melihat jumlah penduduk di Dusun Buadau tidak sampai 70 Kepala Keluarga (KK)," sebut seorang tokoh

masyarakat Dusun Babana Pantai, Irwan, Minggu 18 Maret.

Namun, pemerintah malah melakukan pembangunan jembatan melebihi permintaan masyarakat. Pemkab Mamuju membangun jembatan beton memiliki ukuran panjang sekira 20 meter

RADAR/M SHOLIHIN

PAGAR BAMBU. Salah satu ujung jembatan di Dusun Babana Pantai ditutup pagar bambu.

dan lebar mencapai 4 meter.

Ukuran jembatan yang dibangun tidak sesuai, bahkan melebihi dengan kebutuhan warga setempat. Hal ini yang membuat jembatan itu menjadi sangat mubasir, sebab setiap hari jembatan hanya dilalui beberapa anak sekolah dan sejumlah ternak dari Desa Buadau.

"Sejak awal hingga sekarang jembatan tersebut tidak pernah dilalui kendaraan.

Bahkan kebanyakan masyarakat menggunakan jembatan tersebut sebagai sarana menggiring hewan ternak mereka. Di ujung jembatan, masyarakat sekitar membuat pagar penutup di jembatan untuk menahan ternak agar tidak berkeliaran," imbuhnya.

Warga lain, Kasmawati, mengungkapkan sangat menyayangkan pembangunan jembatan yang dinilai mubasir tersebut. Menurutnya, harusnya pemerintah mengalihkan sebagian dana pembangunan tersebut untuk membuat tanggul penahan ombak.

"Memang jembatan tersebut juga penting dibangun sebagai sarana penghubung Dusun Babana Pantai dan Dusun Buadau. Namun pembangunan jembatan jangan terlalu berlebihan, sebab kami juga membutuhkan tanggul untuk penahan ombak," ketusnya. (*)

Pantai Lombang-lombang Perlu Tambahan Sarana MAMUJU -- Keindahan pantai Lombang-lombang Kecamatan Kalukku Mamuju mampu mengundang wisatawan untuk menikmatinya. Namun sangat disayangkan infrastruktur wisata tersebut masih sangat minim.

Hal ini terbukti dengan berbagai infrastruktur seperti jalan masuk masih dalam seadanya dan fasilitas pondokan untu istirahat juga masih sangat kurang.

Seorang pengunjung asal daerah Mamuju, Ahmad, mengatakan wisata Pantai Lombang-lombang menjadi salah satu tempat favoritnya, sebab daerah tersebut memiliki keindahan yang masih sangat alami.

"Saya lebih memilih Lombang-lombang sebagai tempat berlibur sebab disini keindahaannya sungguh sangat bagus. Namun yang jadi kendala karena fasilitasnya tidak ada," kata Ahmad kepada Radar Sulbar, saat dikonfirmasi,

Minggu 18 Maret.

Menurut Ahmad, dengan kondisi ini, animo wisatawan masih sangat minim sebab infrastruktur sangat kurang. "Seandainya fasilitas lengkap, saya yakin pengunjung bertambah banyak, karena kita melihat keindahannya yang masih natural," terangnya.

Ahmad mengaku, peningkatan fasilitas wisata pantai Lombang-lombang masih sangat sulit, sebab wilayah itu masih dikelola oleh masyarakat setempat. "Kondisinya akan selamanya seperti ini jika pemerintah tidak langsung turun tangan," paparnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Sulbar, Aladin S Mengga, saat berada di lokasi tersebut mengatakan, wisata Lombang-lombang yang belum memasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kewenangan Pemkab Mamuju.

Namun untuk pembangunan tersebut

akan diusahakan kerjasama dengan Pemkab Mamuju "Mudah-mudahan tahun mendatang sudah ada penyediaan infrastruktur seperti perbaikan jalan, jembatan dan penyediaan air bersih karena seperti ini harus secara bertahap. Untuk pembangunan fasilitas lain kami tidak lakukan karena ingin tempat wisata ini natural," papar yang tiba di Lombanglombang menggunakan sepeda bersama sekira 30 orang lainnya.

Aladin mengatakan, rendahnya animo masyarakat berwisata ke tempat ini sebab promosi yang masih sangat minim. "Keindahan wisata kita sangat bagus, namun pengunjung masih minim karena kurang promosi," terangnya.

Ia berharap masyarakat dan Pemkab Mamuju bisa melakukan kerjasama sehingga tempat wisata bisa terbenahi. (rp2/dir)

Wakil Bupati Mamuju

Sekda Mamuju

Rute Bis Perdesaan Diminta Lebih Jauh MAMUJU -- Kinerja bis angkutan perdesaan di setiap kecamatan yang merupakan bantuan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Mamuju belum berjalan maksimal.

Sejumlah warga sangat menyayangkan kondisi pelayanan bis pedesaan bantuan tahun 2011 tersebut. Salah satunya, warga Lingkungan Malawa Desa Sumare Kecamatan Simboro Mamuju, Suriani, mengungkapkan selama ini bis perdesaan tidak pernah masuk di lokasi tempat tinggalnya. Lokasi yang didatangi bis itu hanya sekitar Kantor Camat Simboro.

"Kami tidak pernah merasakan fasilitas bis angkutan perdesaan. Padahal seharusnya sarana transportasi tersebut membantu kami melakukan aktifitas sehari-hari," sebutnya, Minggu 18 Maret.

Ia berharap, aparat kecamatan yang berwenang sebagai pengelola bis angkutan perdesaan masuk di desanya. Sebab, banyak warga di wilayah Desa Sumare yang merupakan penghasil kemiri sangat membutuhkan sarana transportasi.

"Besar harapan kami seluruh hasil usaha masyarakat seperti kemiri, hasil tangkapan ikan, dan sejumlah hasil usaha lain dapat dipasarkan dengan baik dan membantu meningkatkan ekonomi. Sehingga kami sangat berharap agar bis angkutan perdesaan juga masuk di desa kami," keluhnya.

Senada, warga lain, Nurdiana, mengungkapkan sangat berharap agar bis angkutan perdesan beroperasi di Desa Sumare. Sebab selama ini Ia mengaku harus mengeluarkan banyak biaya untuk menyewa ojek. "Sewa ojek dari tempat kami hingga kota Mamuju mencapai Rp 20 ribu. Jika dilihat pendapatan kami dari menjual kemiri dan ikan, hasilnya akan habis untuk membayar ojek," kata Nurdiana. (mg6/dir)

RADAR/HASAN BASRI

BAWA BAN. Seorang wisatawan membawa ban usai digunakan saat mandi di Pantai Lombang-lombang Mamuju.

Berkas Sulkifli-Burhanuddin Belum Rampung

3 Bulan, Polisi Ungkap Dua Kasus Narkoba

MAMUJU -- Dugaan kasus korupsi proyek pembangunan sarana irigasi Bokaboka di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju tahun 2009 yang ditangani penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Polres Mamuju belum ada tanda-tanda kejelasan.

Berkas perkara Kuasa Anggaran (KA) Sulkifli Rahman yang juga merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Mamuju dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Burhanuddin, yang dikembalikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju ke pe-

MAMUJU -- Selama rentang waktu tiga bulan terakhir, yakni Januari hingga Maret 2012, Polres Mamuju berhasil mengungkap dua kasus narkoba. Berbeda pada tahun sebelumnya, kasus narkoba yang berhasil diungkap sebanyak empat kasus.

Kapolres Mamuju, AKBP Darwis Rincing, mengatakan pengguna narkoba di wilayah hukum Polres Mamuju tidak terlalu banyak. Ini merupakan kabar baik karena daerah kita, kasus seperti ini bisa dika-

nyidik Polres Mamuju masih dalam proses perampungan dengan memenuhi petunjuk pihak Kejari Mamuju.

Kapolres Mamuju, AKBP Darwis Rincing, menuturkan kasus itu masih dalam proses penyelidikan tim penyidik untuk perampungan berkas sebagaimana petunjuk pihak kejaksaan.

"Kita masih melakukan proses perampungan berkasnya. Berkas keduanya (Sulkifli Rahman dan Burhanuddin,red) yang sudah kita limpahkan dinyatakan P18 oleh pi-

EKSEKUTIF MAMUJU

hak kejaksaan atau diminta untuk dirampungkan kembali berkasnya," ujar Darwis kepada Radar Sulbar, akhir pekan lalu.

Menurut Kapolres, dalam penyelidikan kasus yang terjadi, khususnya dugaan korupsi proyek irigasi Boka-boka pihaknya tidak akan tebang pilih terhadap para tersangka. "Kita tidak tebang pilih terhadap kasus yang terjadi. Soal kasus irigasi Boka-boka, kami akan segera merampungkan untuk dilimpahkan ke pihak Kejari Mamuju," tandasnya. (mg1/dir)

takan hampir tidak ada.

"Mudah-mudahan ini tetap bisa terjaga, karena kita tidak mengharapkan adanya kasus seperti ini,"ujar AKBP Darwis kepada Radar Sulbar, pekan kemarin.

Olehnya itu, perwira dua melati tersebut berharap seluruh warga Mamuju lebih proaktif dan memberikan informasi akurat kepada aparat Polres Mamuju jika mengetahui informasi tentang narkoba.

"Kita berharap kerjasama yang baik dengan masyarakat dalam

membasmi tindakan yang meresahkan lingkungan," tandasnya.

Pernyataan ini bertolak belakang dengan data Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menyatakan wilayah ini merupakan daerah rawan narkotika dan obat-onatan terlarang.

Sulbar, apalagi Mamuju, merupakan segitiga emas peredaran karena wilayah ini memiliki tiga pintu masuk strategis yakni Sulawesi Tengah, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan. (mg1/dir)

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Kabupaten Mamuju

HUMAS PEMKAB MAMUJU

DIALOG. Bupati Mamuju H Suhardi Duka, berdialog dengan kelompok tani dalam sebuah acara di Mamuju.

4

Parlementaria

RADAR SULBAR Senin, 19 Maret 2012

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA VISI

“Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Mampu Memberdayakan Masyarakat, Maju, Mandiri, dan Amanah“.

MISI

5. Mendorong upaya pemberdayaan ekonomi 1. Menata dan membina penyelenggaran fungsi – fungsi keluarga pemerintah desa 6. Mendorong peningkatan kapasitas 2. Membina dan memfasilitasi upaya pengembangan keluarga miskin 7. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tepat sumber – sumber pendapatan desa.

Guna dan SDA 3. Membina dan meningkatkan kapasitas aparat desa 8. Mengembangkan Pranata Sosial Budaya dan 4. Membantu upaya pengembangan dan pembinaan usaha Adat Istiadat Masyarakat ekonomi masyarakat desa H. Anwar Adnan Saleh Drs.H.Mulyadi Bintaha,M.Pd Diwujudkan melalui 2(dua) program utama: KEPALA BPMPD GUBERNUR PNPM –MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dan Program BANGUNMANDAR (Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat)

Dra. HAFNI DJABBAR SEKRETARIS

H. ARSYAD, S.Sos., M.Si

H. BAHARUDDIN, S.Sos

ARIFIN. A, S.Pd

KABID. PEMBDY. PEMDES/KEL & PENGUATAN KELEMBAGAAN

KABID. PEMBDY. EKONOMI & PARTISIPASI MASY

KABID. PEMBINAAN ADAT & PENGEMB. SOSBUD

Legislator Minta DPRD Bersikap REPORTER: JHAMHUR ANJASMARA EDITOR: AMRI MAKKARUBA

RADAR/CHALID MAWARDI

ANGKUT SAWIT. Sebuah truk mengangkut bibit pohon sawit siap tanam ke perkebunan di Mamuju Utara.

Dewan Sayangkan Insiden Demo BBM POLEWALI -- Wakil Ketua DPRD Polewali Mandar, Jamar Jasin Badu, menyangkan terjadinya insiden antara mahasiswa dan aparat kepolisian saat demo menolak kenaikan harga BBM di Kantor DPRD Polman, Jumat 16 Maret lalu.

Apalagi dalam insiden ini sempat ada mahasiswa yang terluka di bagian kepala hingga mengeluarkan darah. "Kami sesali insiden tersebut. Mestinya insiden itu tidak terjadi jika kedua belah pihak menahan diri. Siapapun melakukan kekerasan, dewan tentunya sangat tidak setuju termasuk aparat kepolisian yang harus mempo-

sisikan diri sebagai pengayom masyarakat," ujar Jamar saat konfrensi pers beberapa elemen di Kafe Amola Pekkabata, Ahad kemarin.

Mestinya dalam mengawal aksi penyampaian aspirasi pihak pengamanan melakukan langka prefentif agar tidak terjadi gesekan dilapangan. Polisi harus menempatkan diri sebagai pengayom yang baik. "Secara pribadi maupun anggota dewan mengutuk insiden tersebut menyebabkan seorang mahasiswa terluka hingga mendapat perawatan di RSUD Polewali," ujar Jamar.

PARLEMENTARIA

Selain itu, Ia juga meminta kepada mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi agar betul-betul tujuannya murni menyuarakan aspirasi masyarakat. Selain itu juga melakukan dengan prosedur yang sesuai keidah undang-undang termasuk pemberitahuan ke aparat kepolisian dan dewan jauh hari sebelumnya.

"Apapun sipatnya kekerasan mesti dihindari sehingga saya berharap kedepan tidak terjadi lagi aksi bentrokan antara pengamanan dengan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di dewan," tandasnya. (mkb)

Rubrik Khusus Humas DPRD Sulawesi Barat

POLEWALI -- Rencana Pemkab Polewali Mandar membuka perkebunan kelapa sawit di beberapa tempat dalam wilayah Kecamatan Luyo dan Kecamatan Tutar, terus menuai gelombang protes dari anggota DPRD Polewali Mandar.

Bahkan penolakan terhadap rencana Pemkab untuk menjadikan Polewali Mandar salah satu penghasil sawit, diharapkan juga seruan secara kelembagaan di DPRD Polman. Agar kampanye penolakan sawit tidak hanya sekedar penolakan biasa.

"Jadi kiranya penolakan ini tidak sekedar menjadi penolakan biasa dengan skala kecil, maka penting bagi DPRD Polman segera melakukan investigasi dan advokasi guna menjadi pintu masuk bagi DPRD melihat lansung kesempurnaan penting tidaknya pengembanagan kebun sawit di Polewali Mandar," papar Abd Rahim anggota DPRD Polewali Mandar.

Menurut Rahim, persoalan sawit yang mulai melahirkan pro kontra dikalangan masyarakat saat ini mestinya menjadi urgensi lembaga DPRD Polewali Mandar. Karena tidak menutup kemungkinan pro kontra yang mulai menghadang rencana perkebunan sawit, merupakan cikal bakal kasus yang serupa terjadi dibeberapa tempat di Indonesia. Bahkan kasus terakhir yang terjadi di Ende, NTT membuat konflik dengan masyarakat.

"Ini adalah persoalan kerakyatan yang mungkin saja bakal memicu konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan dan pemerintah, bila tidak dari awal disikapi akan berdampak buruk bagi daerah ini kedepan. Makanya

Rubrik Khusus Humas DPRD Kabupaten Mamuju

saya berharap DPRD secara kelembagaan penting untuk bersikap," tutur Rahim.

Katanya, Polewali Mandar berdasarkan kebijakan nasional pangan Kementerian Pertanian (Kementan) didorong menjadi daerah swasembada beras yang dimulai pada tahun 2014 dengan target 10 ribu ton beras. Tapi bila Pemkab Polewali Mandar justru bertolak belakang dengan kebijakan yang mendesain Polewali Mandar sebagai daerah penghasil dan pemasok beras dengan memasakkan masuknya investasi perkebunan sawit di Kecamatan Luyo dan Kecamatan Tutar. Itu akan kontraparadoks dengan kebijakan Kementan.

"Sebab disatu sisi sawit akan merusak hutan andalan penjaga area resapan utama pemasok air Sungai Mandar yang menjadi sumber air irigasi Sekka Sekka. Disisi lain kelestarian hutan menjadi kunci suksesnya swasembada beras 2014, disinilah kemudian dibutuhkan kearifan pemkab dalam memilah skala prioritas komoditas yang akan dikembangkan," kata Rahim.

Lanjut Rahim, kearifan Pemkab Polewali Mandar dalam menentukan pilihan akan dihadapkan pada apakah sawit dengan mengorbankan 60 persen sawah produktif dari 22 ribu hektar sawah seluruh Sulbar, atau mengorbankan kebijakan tanam sawit dengan menyelamatkan 60 persen sawah produktif.

"Komoditas sawah ini menghidupi sebagian besar masyarakat Polewali Mandar yang tinggal di daerah pantai, jadi hutan di gunung yang diganggu, tapi 70 persen penduduk daerah ini yang tinggal di pantai akan terusik sumber pendapatannya," kunci Rahim. (k1/mkb)

LEGISLATIF MAMUJU

Wakil Ketua DPRD Mamuju, Masram Jaya, sedang berdialog dengan anggota DPRD Mamuju, M Imran AB dan Syahrir Abdullah, di ruang Wakil Ketua DPRD Mamuju, beberapa hari lalu

RADAR/M SHOLIHIN

HADIRI. Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan bersama Wakil Gubernur Sulbar Aladin S Mengga menghadiri acara acara Karang Taruna Sulbar di Hotel Grand Mutiara, Jumat 16 Maret 2012. Hadir pula dalam acara, Sekretaris DPRD Sulbar Muzakkir Kullase (jaket hitam/foto bawah).

RADAR/M SHOLIHIN

Anggota Komisi II DPRD Mamuju, Abdul Malik Ballako dan Hajrul Malik saat menerima aspirasi dari sejumlah mahasiswa yang melakukan demo beberapa hari lalu.

Pemilukada 5

RADAR SULBAR Senin, 19 Maret 2012

H.Agus Ambo Djiwa

H.Muhammad Saal

Bupati Matra

Wakil Bupati Matra

Iklan Layanan Ini Dipersembahkan Oleh Dinas Pengelolaan, Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah Kab. Matra

H.Abdul Wahid Kepala Dinas Pengelolaan Pengeluaran dan Asset Daerah Matra

Juni, Demokrat Survei Cabup-Cawabup Polman REPORTER: JHAMHUR ANJASMARA EDITOR: AMRI MAKKARUBA

POLEWALI -- Partai Demokrat baru akan melakukan survei Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Polewali Mandar, bulan Juni 2012. Kepastian Partai Demokrat melakukan survei pada bulan Juni disampaikan lansung oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Polman, Andi Mappangara, Ahad, 18 Maret.

Saat dihubungi Andi Mappangara, membantah isu yang beredar selama ini bila partai yang dipimpinnya telah melakukan survey, meskipun bersifat internal. Karena Partai Demokrat baru akan melakukan survei pada bulan Juni 2012.

"Jadi tidak benar bila ada isu yang menyatakan survei internal Cabup-Cawabup Polman dari Partai Demokrat telah berjalan.

Sebab resminya baru akan dilaksanakan pada bulan Juni 2012," sanggah Mappangara.

Ia memaparkan jika survei Partai Demokrat untuk menjaring CabupCawabup Polman menuju Pemilukada Po-

lman 2013, baik survei bersifat internal maupun survei eksternal tetap akan dibuka kepublik informasinya lebih awal. Sehingga terjadinya kesimpangsiuran informasi dapat teratasi.

"Yang jelas proses survei di partai kami tetap akan dibuka kepublik, dalam rangka menghindari miskomunikasi antar pihak saat survey berlangsung. Jadi adanya info bahwa kami telah melakukan survei itu tidak benar," jelas Mappangara.

Kata Mappangara, survei yang dilansungkan bulan Juni mendatang, selain mengutamakan kader partai Demokrat, pihaknya juga akan mensurvei figur lain termasuk Andi Ibrahim Masdar Ketua DPD II Partai Golkar dan Endong Patompo pengusaha sukses asal Polewali Mandar.

"Jadi termasuk Andi Ibrahim Masdar dan Endong Patompo juga akan kami survei bersama dengan nama figur yang telah mencuat selama ini. Namun demikian dalam melakukan survei, demokrat tidak melakukan survey paket, tapi survei sendiri sendiri sehingga memang berjalan dua, satu survei penjaringan Cabup dan satu lagi survei penjaringan Cawabup," kunci Mappangara. (k1/mkb)

Golkar Gelar Pildacil MAJENE -- Partai Golongan Karya (Golkar) Majene menggelar lomba Pemilihan Da'i Cilik (Pildacil), Sabtu 17 Maret di Boyang Assamalewuang Majene. Kegiatan ini dihadiri ratusan warga yang datang dari berbagai kecamatan.

Katua Harian Golkar Majene, HS Tamsil Al Qadri, mengungkapkan, eksistensi partai Golkar di tengah masyarakat sebenarnya tidak hanya berorientasi pada sesuatu yang bersifat politik saja. Namun lebih dari itu, Partai Golkar sebenarnya memiliki visi serta misi yang berorientasi pada karya dan kekaryaan, khususnya yang berkenaan dengan masalah sosial kemasyarakatan, seperti kegiatan yang bernuansa keagamaan.

"Kegiatan ini bertujuan untuk mencari bakat para talenta muda yang dapat ditempah menjadi manusia yang religius, khususnya yang ada di Kabupaten Majene. Apalagi daerah ini di proyeksi sebagai pusat pendidikan di Sulbar," ungkap Tamsil.

Setiap pengurus Golkar kecamatan di Majene diminta untuk mengirimkan utusannya maksimal empat orang dengan klasifikasi usia dari

PKS Polman Bantu Korban Angin Puting Beliung

tujuh hingga 15 tahun. Namun karena rasa antusias yang begitu tinggi dari beberapa kontingen kecamatan, surveipeserta yang akan mengikuti even tersebut membludak.

"Selain bertujuan untuk menanamkan jiwa keislaman pada kalangan generasi muda, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat menjadi penempah kader Partai Golkar dalam menjalan setiap tanggungjawabnya," lanjutnya.

Menurut Tamsil, peserta yang dinyatakan juara pada even tersebut, akan diupayankan untuk mengikuti lomba selanjutnya pada even nasional yang akan dilaksanakan pada Juli mendatang di Lampung.

Selain menggelar Pildacil, Partai Golkar juga menggelar lomba baca Al-Barasanji yang diikuti oleh empat orang perwakilan setiap kecamatan dengan kategori yang berbeda.

"Kami berharap kegiatan tersebut dapat menjadi even tahunan dan dapat menjadi salah satu sarana untuk menambah pengetahuan masyarakat Majene khususnya benuansa keagamaan," tandasnya. (mg4/mkb)

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Terbit Sejak 10 Juni 2004 Dalam melaksanakan tugas Jurnalistik, wartawan Radar Sulbar dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima maupun meminta imbalan dari nara sumber

POLEWALI -- Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Polewali Mandar mengunjungi korban angin puting beliung di Dusun Lambe Desa Karama Kecamatan Tinambung, Ahad 17 Maret kemarin. Dalam kunjungan ini DPD PKS Polewali Mandar memberikan bantuan kepada para korban angin puting beliung. Selain jajaran pengurus DPD PKS Polewali Mandar juga hadir anggota DPRD Sulbar, Zainal Abidin saat penyerahan bantuan kepada korban bencana puting beliung.

Ketua DPD PKS Polewali Mandar, Gazali Patonangi mengatakan pihaknya ikut serta membantu meringankan beban warga Lambe Karma yang terkena bencana dengan memberikan bantuan. Bantuan tersebut jangan diliat nilainya tetapi niat murni pengurus DPD PKS dalam meringankan beban warga.

Aksi ini merupakan kepedulian PKS dalam membantu masyarakat yang terkena musibah. Bukan hanya kali ini pihaknya membantu masyarakat terkena musibah puting beliung. Beberapa bulan lalu di Campalagian setelah mendengarkan ada masyarakat terkena bencana langsung pihaknya mengunjungi korban dan memberikan bantuan. (mkb)

PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT, Pembina: HM Alwi Hamu, H Syamsu Nur, Komisaris Utama: H Andi Syafiuddin Makka, Komisaris: HM Subhan Alwi, Irwan Zainuddin Direktur: Naskah M. Nabhan, Wakil Direktur SDM & Produksi: Mahbub Amiruddin, Wakil Direktur Pemasaran: Muhammad Ilham, Penasehat Hukum: Ridwan J. Silamma, SH & Parnert, Pemimpin Redaksi: Mahbub Amiruddin, Wakil Pemimpin Redaksi: Muhammad Ilham, Koordinator Liputan: Sudirman Samual Redaktur: Muh. Amri Makkaruba, Chaerul Marfan, Dewan Redaksi: Naskah M. Nabhan, Mahbub Amiruddin, Muh. Ilham, Reporter: Jamhur Anjasmara, Syamsuddin Rahman, Syamsuddin HB, Hasan Basri, Muhammad Sholihin, Juniardi, Layouter/Desain Grafis: Shofiandhy BT., Muhammad Ali Akbar, Rahmat, IT - Website: Muh. Ridwan Alimuddin, Chalid Mawardi.

Keuangan: Yuli Sulianti (Manager), Virra Eka Fitra Sari, Iklan/Sponsorship: Mawarni Simargolang (Manager), Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman.

Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138, Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin M), Makassar: Graha Pena, Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Telp. 04115238913/085299874232 (Agussalim), Jakarta: Jl. Kebayoran Lama No. 17, Telp. 021- 5322632 (Andi Syamsuri), Surabaya: Jl. Pasar Kembang Ruko Green Flowers Blok B1 No. 20 Surabaya, Telp.081342763676 (Sukri) Percetakan: PT Fajar Utama Intermedia Cabang Sulbar. Harga Langganan: Rp 65.000/Bulan, Harga Eceran: Rp 3.000/Eksamplar. Harga Iklan: Iklan Umum/Display: Berwarna (FC) Rp25.000/mmk, Hitam Putih (BW) Rp15.000/mmk, Iklan Reguler Rp 6.000/mmk, Iklan Duka Cita Rp 8.000/mmk, Iklan Mungil (FC) Rp 4.000/mmk, Iklan Mungil (BW) Rp 2.000/mmk, Iklan Kolektif Rp1 juta/ ktk, Iklan Baris Rp 5.000/baris, Radar Society: 1/2 hal. Rp 5.000.000, 1 hal. Rp 10.000.000.

Rekening Bank: PT. Radar Sulawesi Barat, BRI Cabang Mamuju, No. 0218-01-012598-50-9

PARLEMENTARIA

Rubrik Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar

HUMAS DPRD POLMAN

SIDAK. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar, sedang melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Camat Binuang, terkait pelaksanaan e-KTP.

HUMAS DPRD POLMAN

RAPAT. Sejumlah anggota dan komisi dan fraksi sedang mengikuti rapat koordinasi di tingkat pimpinan di DPRD Polewali Mandar.

6

Opini

RADAR SULBAR Senin, 19 Maret 2012

Tajuk

Gubernur DKI, Kreatif dan Problem Solver Oleh:

Andrinov Chaniago

Empat bulan ke depan - tepatnya 11 Juli 2012 -, Jakarta akan menggelar hajatan akbar, pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Hiruk-pikuk politik menyambut pesta demokrasi tingkat lokal itu sudah sangat terasa.

Bahkan, suhu politik terkesan kian memanas seiring dengan aksi dukung-mendukung pencalonan gubernur-wakil gubernur DKI periode 2012-2017.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah membuka pendaftaran calon gubernur-calon wakil gubernur (cagub-cawagub) sejak Senin, 13 Maret dan ditutup Senin, 19 Maret 2012. Namun, hingga menjelang hari terakhir, baru satu calon perseorangan/independen Faisal Basri-Biem Benyamin yang telah mendaftarkan diri.

Lalu, bagaimana dengan calon-calon dari partai politik? Koalisi Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Damai Sejahtera (PDS) yang mengusung pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono, kabarnya akan mendaftarkan diri pada Senin, 19 Maret 2012. Sedangkan, incumbent Gubernur DKI Fauzi Bowo yang telah mengantongi dukungan dari sejumlah parpol, PKB, PAN, Hanura, PDIP dan mengharap didukung Partai Demokrat belum mendaftar, bahkan lamban untuk mendeklarasikan bersama siapa pasangannya.

Terkait Pilkada DKI, lebih kurang 6,2 juta warga Ibu Kota akan memilih pemimpin, yang diharapkan mampu

membawa Jakarta menjadi Ibu Kota Negara yang lebih baik, lebih maju, lebih bermartabat, sehingga sejajar dengan kota-kota besar di dunia. Wartawan Harian Umum Suara Karya Yon Parjiyono mewancarai Direktur Eksekutif Center for Indonesian Regional and Urban Studies (Cirus) Andrinov Chaniago untuk memberi gambaran tipe gubernur seperti apa yang dibutuhkan untuk memimpin Jakarta dengan segudang masalah.

Dengan kompleksitas masalah Jakarta, figur gubernur seperti apa yang ideal untuk memimpin Jakarta ke depan?

Ya, menurut saya, figur gubernur yang memiliki tiga kriteria penting, di samping kriteria lain sebagai tambahan. Pertama, orang yang betulbetul paham persoalan Jakarta, dengan cara melihat yang benar. Artinya, dia punya wawasan tentang masalah kota besar, tahu mana yang akar persoalan, pucuknya yang mana, sampah persoalan yang mana.

Kedua, gaya kepemimpinan yang action dan problem solver (orang yang mampu memecahkan masalah).

Tidak figur bergaya birokrat yang rutin rapat-rapat, minta tanggung jawab bawahan, marah-marah. Tapi, orang yang memang menggerakkan sebagai pemimpin. Tipe kepemimpinannya juga harus keras.

Ketiga, orang yang secara pribadi punya integritas bisa dipercaya, ini terkait godaan-godaan yang besar sekali sebagai pejabat publik termasuk tekanan dari partai politik. Dia itu

warning Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan

RADAR SULBAR

harus bisa menyampingkan kepentingan pribadinya. Karena, uang yang akan dikelola, dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah itu, besar sekali.

APBD DKI dari tahun ke tahun terus bertambah. Potensi sumber pendapatan daerah yang dapat digali jauh lebih besar daripada yang terealisasi.

Komentar Anda?

Tahun 2012, besarnya APBD DKI mencapai Rp 36,2 triliun. Jadi, kalau terpilih menjadi gubernur, tinggal mematangkan konsep, dan membuat terobosan bagaimana supaya Jakarta ini bisa berubah. Sebagai pemimpin yang pandai melihat persoalan, ya tentu sekaligus pendengar yang baik. Dia juga ada keinginan untuk mengatasi sumber masalah, menjadi pendengar yang baik masukan. Gubernur juga jangan seperti seorang pengamat.

Cuma bisa menjawab apa yang ada di pikirannya saja, tetapi juga bisa merealisasikan rekomendasi-rekomendasi untuk jalan keluar.

Sebagai seorang problem solver, dia harus lebih banyak turun ke masyarakat, ke kantor itu cukup 2-3 jam sehari. Sedangkan 5-6 jam di lapangan, ketemu masyarakat keliling lihat ke bawah, ya di samping menghimpun masukan, sekaligus memecahkan masalah. Mana yang kewenangannya diserahkan ke dinas, wali kota, camat, dan lurah, saat di lapangan itu juga bisa diputuskan.

Minggu depannya dipantau untuk aplikasinya. Tipe gubernur seperti itu yang dibutuhkan.

Masalah Jakarta bukan saja tanggung jawab Pemprov DKI, tetapi juga pemerintah pusat dan pemda sekitar.

Banyak problem krusial (kemacetan, banjir, urbanisasi, ketertiban umum) tidak terselesaikan karena kurangnya

Pengirim naskah artikel/opini/SdP harus melampirkan foto copy identitas dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Tulisan diterima dalam bentuk flash disk/disket. naskah tulisan/opini minimal 4 halaman.

koordinasi. Benarkah?

Betul, memang belum ada pembagian urusan dan kewenangan yang jelas antara Pemprov DKI, pemerintah pusat dan pemerintah daerah khusus tentang Ibu Kota. Ya, memang tidak cukup hanya UU atau peraturan pemerintah. Itu harus dibuat aturan khusus. Tapi, sementara belum ada perundang-undangan yang menjadi pedoman, untuk menyelesaikan itu, mestinya bisa meyakinkan pemerintah pusat. Jadi, jangan hanya mengeluh, protes seperti sok pahlawan. Jangan juga seperti kepala negara dalam negara. Jakarta ini kan bukan negara dalam negara.

Jadi Gubernur DKI harus kreatif dan punya kemampuan melobi, sekaligus bisa mengusulkan perubahan perundang-undangan tentang kewenangan gubernur dan pemerintah pusat. Itu bisa dibikin, tapi jangan hanya melempar-lempar masalah, sambil menyembunyikan kelemahannya sendiri.

APBD DKI, sebagian besar untuk belanja aparatur (gaji, tunjangan, honor) dan perlengkapan pegawai.

Untuk belanja modal dan peningkatan pelayanan masyarakat kecil sekali. Pendapat Anda?

Sebenarnya, persoalan mendasar Jakarta adalah pengelolaan anggaran.

Bagaimana menghimpun potensi pemasukan pendapatan dan membelanjakannya dengan benar. Yang diperlukan bukan orang yang berani secara militeristik, berani menghadapi preman, bukan itu karena masalah keamanan sudah ada yang bertanggung jawab di lembaga lain. Yang diperlukan memang orang yang berani, tetapi berani bersikap terhadap masalah anggaran. (net) Artikel dapat dikirim via email:radarsulbar01@gmail.com

Bersatulah PSSI DARI hari ke hari, dunia sepakbola nasional kian memusingkan. Belum sembuh kekecewaan kita setelah dibabat habis Bahrain 0-10, kemudian dikalahkan tim terlamah di Asia Tenggara Brunei Darussalam 0-2, kini kita dibuat pusing dengan kongres PSSI yang dilakukan dua kubu.

PSSI versi Djohar Arifin menggelar kongres tahunan di Palangkaraya Kalimantan Tengah. Sementara di saat bersamaan Komite Penyelamatan Sepakbola Indonesia (KPSI) menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel Mercure.

KLB versi KPSI kemudian mengangkat La Nyalla Mattalitti sebagai Ketua Umum PSSI. Terpilihnya La Nyalla bukanlah sesatu kejutan.

Sesuai prediksi awal, La Nyalla Mattalitti, terpilih menakhodai PSSI Periode 2012-2016 dengan mengantongi 79 suara. Ada 81 suara yang diperebutkan, dan 79 suara menjadi milik mantan anggota exco PSSI ini.

Anehnya, dua Ketua Umum PSSI sama-sama menyatakan ingin menyatukan dua kompetisi, yakni Indonesian Super League (ISL) dan Indonesia Premier League (IPL).

Jika ini yang terjadi tentunya tidak mudah untuk menyatukan kembali persepakbolaan nasional. Tapi kondisi menjadi rumit karena kedua ketua Umum PSSI merasa lebih berhak menahkodai penyatuan liga.

Tentunya kita tidak ingin terjebak dengan dualisme kepengurusan PSSI ini. Harapan kita dua kompetisi bisa dipersatukan untuk menguatkan tim nasional.

Olehnya itu, niat PSSI kembali untuk lebih pro aktif mengajak klub-klub ISL untuk bisa kembali bergabung dengan PSSI sangat didukung. Upaya tersebut merupakan bagian dari rekonsiliasi yang mereka kerjakan.

Pecahnya kompetisi sangat merugikan pemain itu sendiri. Banyak pemain-pemain hebat tapi direnggut haknya masuk ke timnas karena berada di kompetisi tertentu.

Apalagi jika pengurus sekarang sibuk balas dendam pada pengurus sebelumnya, karena pernah merasa dijegal. Jika itu yang terjadi, dapat dipastikan ke depan PSSI hanya akan sibuk dengan urusan kepengurusan dan melupakan prestasi.

Ingat, sejak terakhir meraih gelar juara di SEA Games XVI/1991 Manila, tim nasional tidak pernah lagi merebut gelar bergengsi. Jika ingin maju, ingin berprestasi, jalan satu-satunya adalah menghimpun seluruh kemampuan/ kekuatan yang ada. (**)

IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL

RADAR SULBAR

Radar Sulbar

Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

Pasang IKLAN Atau Tidak Terima KORAN Hubungi:

Mau Pasang IKLAN

Website ATAU Koran

Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman.

Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend.

Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138 Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin.M),

HUBUNGI

PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT

Rp 65.000

/Bulan

081 241 843 180

Office: Jl. Dr. Ratulangi No.3 Pekkabata Polewali Mandar Sulbar Telp: 0428-22284 E-mail: st933fm@telkom.net

KESEMPATAN BERKARIR Multifinance yang telah Go Publik dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dan memiliki lebih dari 130 Cabang di seluruh indonesia membuka kesempatan bagi anda yang memiliki motivasi kerja tinggi, ulet, dan gigih untuk menempati posisi sebagai : SURVEYOR MOBIL (ME) SURVEYOR MOTOR (AE) FIELD COLLECTOR (FC) OPERASIONAL STAFF (ADM) Kualifikasi : - Pendidikan Minimal D3 (khusus AE minimal SMU) - Berpenampilan menarik (pria/wanita) - Leadership, Berjiwa marketing, Komunikatif, Ulet, Energik dan inisiatif - Memiliki SIM (C/A) Aktif ((ME,AE,FC) - Menyerahkan CV (Daftar Riwayat Hidup) FC KTP, FC Ijasah dan transkrip nilai terakhir, - Pas Photo 3x4 = 2 Lembar.

Bersedia di tempatkan di daerah SULAWESI BARAT Lamaran beserta CV dikirim ke : PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Jl. Abd Wahab Azasi No. 44 Tlp. 0426-2323899 / Hp 085 255 606 232 Mamuju - Sulawesi Barat 91511 (To : Adi Zuhrah L - HRD)

Sambungan 7

RADAR SULBAR Senin, 19 Maret 2012

Menolak Kenaikan Harga BBM LANJUTAN HALAMAN 1

Rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tertuang dalam draf RUU APBN-Perubahan 2012 yang diajukan ke DPR. Dimana harga BBM bersubsidi jenis bensin premium diusulkan naik Rp 1.500 per liter. Harga bensin premium saat ini Rp 4.500 per liter. Dengan demikian jika usulan pemerintah disetujui Dewan maka harganya menjadi Rp 6.000 per liter.

Polemik rencana kenaikan harga BBM bersubsidi kian tak terbendung. Apalagi pemerintah menginginkan kenaikan harga bisa diberlakukan per April 2012, bulan depan.

Meski baru sebatas rencana namun dampaknya mulai terasa di tengah masyarakat. Harga sejumlah kebutuhan pokok mulai terasa di masyarakat.

Di berbagai daerah, polisi menemukan terjadi penimbunan BBM. Terbukti sejumlah kalangan mengail di air keruh, mencari keuntungan di tengah masalah yang mendera rakyat.

Menyikapi hal tersebut, sebagai Anggota DPD RI wakil Sulbar kami terus mengadakan dialog dengan sejumlah unsur masyarakat, pengamat ekonomi, pelaku usaha, mahasiswa, dan sejumlah unsur masyarakat lainnya. Tujuannya untuk menyerap masukan mengenai rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Kami mengkaji dengan seksama alasan pemerintah hendak menaikkan harga BBM. Termasuk alasan klasik mengantisipasi kenaikan harga BBM dunia akibat memanasnya situasi politik dan keamanan di selat Hormuz. Sebab selama ini konflik politik dan keamanan di Timur Tengah selalu berdampak kepada harga minyak dunia termasuk harga BBM dalam negeri.

Namun sebenarnya bagi kami itu bukan yang utama jika kebijakan energi dalam negeri bisa dimaksimalkan dan lebih pro rakyat.

Dalam rapat paripurna DPD yang digelar pekan lalu di Jakarta akhirnya disetujui bahwa secara kelembagaan DPD RI menolak rencana kenaikan harga BBM. Dengan satu prinsip logis, DPD tidak mau kenaikan harga BBM merugikan dan tambah membenani rakyat. Membuat rakyat yang sudah miskin tambah melarat dan rakyat kelas menengah bawah mendekati garis kemiskinan.

Pengalaman pada tahun 2005 ketika harga BBM dinaikkan kemiskinan juga bertambah. Sejak harga BBM dinaikkan pada tahun 2005 kemiskinan menjadi 35,1 juta jiwa (15,9%) pada Februari 2005. Kemudian pada Maret 2006 jumlah penduduk miskin menjadi 39,30 juta jiwa (17,75%).

Jika harga BBM dinaikkan Rp 1.500 per liter maka diperkirakan kemiskinan bertambah 1,5 persen atau bertambah 3,5 juta jiwa. Dimana data BPS per Maret 2011 jumlah penduduk miskin mencapai 30,02 juta jiwa (12,49 persen). Kenaikan harga BBM juga berdampak ke sektor politik, hukum, dan keamananan sosial.

DPD RI tidak begitu saja menolak kenaikan harga BBM. Tentu ada solusi yang kami tawarkan.

Memang, pengurangan subsidi BBM yang berakibat pada perubahan konfigurasi APBN 2012 dapat diterima sebagai alternatif akhir untuk menyelematkan anggaran tahun berjalan.

Dampak pengurangan subsidi memang tidak bisa dihindari dan hal tersebut akan berakibat pada kenaikan harga BBM. Akan tetapi tidak seharusnya akibat kenaikan BBM di pasar dunia akan diakomodasi oleh RUU APBN-Perubahan 2012.

Untuk itu harus ada solusi dengan meningkatkan penerimaan negara dan menghemat belanja atau pengeluaran negara. Peningkatan penerimaan negara saat ini didominasi penerimaan pajak dimana dalam RUU APBN-P 2012 penerimaan pajak yang anehnya justru turun sekitar Rp 20,832 miliar.

Dengan asumsi penerimaan pajak sesuai APBN 2012 Rp 1.032.570,2 miliar dan penerimaan pajak RUU APBN-P 2012 sebesar Rp 1.011.737,9 miliar.

Kebijakan tersebut tidak rasional mengingat akhir-akhir ini sedang dilakukan pengawasan komprehensif terhadap pejabat pajak dan wajib pajak dalam melaksanakan sistem perpajakan self assesment.

Dari sisi penghematan belanja negara ternyata dalam RUU APBN-P 2012 terdapat kenaikan belanja sejumlah Rp 99.175,4 miliar untuk 13 kementerian dan lembaga dan non kementerian/ lembaga (K/L) yang meliputi K/L RP 93.321,2 miliar dan belanja non K/L Rp 26.728 miliar.

Maka sangat perlu penghematan anggaran dilakukan pengkajian ulang secara selektif untuk K/ L dan non K/L mana yang perlu dikurangi. Termasuk dengan belanja aparatur negara yang tidak perlu ditiadakan sebab ini bisa menghemat anggaran triliunan rupiah.

Kebocoran energi terutama BBM bersubsidi juga harus diminimalisir. Penimbunan bahkan penyelundupan BBM bersubsidi antarpulau ke luar negeri juga harus ditertibkan sebab ternyata jumlahnya cukup signifikan. Penggunaan BBM bersubsidi juga harus tepat sasaran hanya untuk kalangan masyarakat tidak mampu.

Jika ini bisa dimaksimalkan maka anggaran negara bisa dihemat dan kenaikan harga BBM bisa dihindari.

Jika ada solusi bantuan langsung tunai (BLT) ini hanya merupakan shock therapy jangka waktu pendek untuk mengatasi gejolak harga bagi masyarakat kecil. Untuk itu besarnya bantuan jangan sampai terjadi kebocoran dengan mengupayakan mekanisme yang tidak berbelit-belit serta transparan. Untuk menjaga independensi energi maka jangka panjang agar dipersiapkan secara sungguh-sungguh alternatif pengganti BBM ke BBG serta mengembangkan diversifikasi energi seperti angin, biofuel, energi yang baru, dan kebijakan baruan energi (energy mix) serta mengganti bahan bakar yang tersedia di Indonesia dengan harga murah.

(Kirimkan tanggapan Anda atas tulisan ini melalui E-mail: muhasrianas@yahoo.co.id atau Facebook: Muhammad Asri Anas II). (adv)

Momentum Menyatukan Sulbar SALAWAT bergemuruh menandai dimulainya peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW oleh Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat (BPP-KKMSB), Jakarta 18 Maret.

RADAR/CHAERUL MARVAN

MAULID. Ketua Umum BPP KKMSB bersama para undangan dalam peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di Jakarta, Minggu 18 Maret 2012.

Oleh: Chaerul Marfan Pagi kemarin, atmosfer Sulbar sangat kental di gedung serbaguna kompleks perumahan DPR RI Jakarta. Dialek Mandar dari orang-orang di dalam gedung membuat penulis merasa berada di kampung sendiri.

Di lantai II gedung Serbanguna ini, terdapat ratusan masyarakat dari berbagai daerah di Sulbar. Pada bagian panggung panggung depan terpampang baliho menginfokan tentang peringatan Maulid. Logo Provinsi dan lima kabupaten di Sulbar juga terpasang di baliho berukuran besar itu.

Untuk tahun kedua ini, Badan Pengurus Pusat KKMSB mengangkat tema maulid, “Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kita Teladani Sifat dan Perbuatan Rasulullah dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Keimananan dan Keislaman”.

Ratusan masyarakat Sulbar yang hadir, diantaranya, Asisten I Pemprov Sulbar Akhsan Djalaluddin, Wakil Ketua

DPRD Sulbar Arifin Nurdin, Pembina KKMSB H Arifuddin, Anggota DPD RI Muh Asri Anas, Uksin Djaluluddin.

Hadir pula Ketua KKMSB Sultra dan Sulteng Abd Azis dan Muh Saal serta tokoh Mandar Sulbar Prof Mangitung. Dan tentunya, para pengurus BPP KKMSB Jakarta.

Dalam sambutannya, Ketua Umum BPP KKMSB Salim S Mengga mengingatkan pentingnya menjaga integritas diri. Terdapat dua hal yang cenderung sulit dipertahankan dan sangat terkait dengan integritas seorang manusia.

Yakni, sifat malu dan jujur.

Kecenderungan saat ini, semakin menipisnya rasa malu dan semakin parahnya praktek-praktek dusta. Ironisnya, kondisi tersebut, mewabah dikalangan pejabat publik.

Manusia berintegritas adalah mereka yang dapat mampu menselaraskan perkataan dan perbuatan. “Loana anna’ gau’na situru’i (perbuatan dan perkataannya sejalan).

Mudah-mudahan kalau belum, mari kita mulai,” tegas Salim.

Tahun ini menghadirkan Habib Husain sebagai pembawa hikmah maulid. Salawat dan tahfidz dari anak-anak pondok pesantren Tahfidz Al Quran Silmi Kaffah MandarJakarta turut memeriahkan jalannya acara yang juga diisi lantunan lagu-lagu Mandar.

Tak ketinggalan festival tiri’ yang diikuti beberapa elemen masyarakat dari provinsi termuda ini. Kantor perwakilan Majene keluar sebagai juara umum dan berhak atas piala bergilir. Kelompok arisan keluarga Mandar ‘Paraita’ dan DPP Ikatan Alumni Pelajar Mandar di urutan kedua dan ketiga.

Singkatnya, peringatan

maulid warga Sulbar di Jakarta tidak jauh beda dengan di Sulbar.

Layaknya agenda tahunan di buttu Salabose Majene, penghujung acara kemarin juga diwarnai dengan rebutan telur, meski acara belum sepenuhnya berakhir.

Namun demikian, substansi agenda tahunan ini tidaklah hilang. Menanamkan nilai-nilai budaya Mandar bagi para generasi muda, khususnya bagi mereka di perantauan telah menjadi bagian dari keberadaan KKMSB. Momentum kemarin juga menjadi ajang untuk semakin memperat silaturahmi sesama masyarakat Sulbar. Seperti pernyataan Ketua Panitia Padlia Parakasi dalam laporannya.

Bahwa seluruh elemen di Sulbar dapat kembali melebur bersama “Apabila ada benang kusut, baik itu eksternal atau internal, maupun politik, mari kita kembali bersama-sama, bersatu untuk Sulbar lebih baik,” ucapnya.

Harapan senada diutarakan perwakilan Pemprov Sulbar Akhsan Djalaluddin. Mewakili gubernur Sulbar, ia meminta setiap komponen masyarakat, termasuk KKMSB untuk bersama-sama mengembangkan provinsi ke33 tersebut.

Tentunya, semangat peringatan maulid Nabi Muhammad SAW ini, diharapkan dapat tetap terjaga dan menjadi jembatan emas pembangunn Sulbar menjadi lebih baik dan malaqbiq. (*)

Mutasi Pasca Pelantikan Sekprov LANJUTAN HALAMAN 1

“Salah satu alasannya, saya harus mengawal pembahasan anggaran perubahan di Jakarta. Selain itu, saya memang masih harus melakukan kontrol kesehatan di rumah sakit setelah beberapa hari beristirahat akibat kelelahan,” sebut Anwar kepada Radar Sulbar via ponsel malam tadi.

Dikatakannya, walaupun Ismail belum dilantik sebagai Sekprov Sulbar yang definitif namun berbagai kewenangan telah diberikan agar semua kegiatan dapat berjalan dengan maksimal. Kewenangan yang dimaksud di antaranya sebagai Kuasa Pengguna Ang-

garan (KPA) di lingkup Pemprov Sulbar.

“Jadi Ismail dapat mengambil kebijakan sebagaimana Sekprov definitif. Saya sudah mengeluarkan surat untuk memberikan kewenangan itu, hanya tingga seremoni pelantikan yang belum dapat dilaksanakan karena ada kegiatan lain,” imbuhnya.

Anwar menegaskan, pelantikan tidak akan dilaksanakan pada Kamis 22 Maret.

Namun hal itu tidak akan memberi pengaruh terhadap seluruh pelaksanaan program pembangunan di Sulbar.

Semua perangkat daerah mulai dari Wakil Gubernur Sulbar hingga ke bawah tetap

bekerja dan melakukan koordinasi atau laporan sehingga tak satu pun sistem yang tidak berjalan. “Saya juga terus memantau apa yang terjadi di Sulbar. Hanya karena kebetulan saya juga lagi sakit sehingga perlu sedikit check up di rumah sakit,” urainya.

Sementara itu, mutasi pejabat pada lingkup Pemprov Sulbar yang rencananya dilakukan dalam waktu dekat pun harus bergeser. Malam tadi, Anwar menegaskan tetap akan melakukan mutasi khususnya bagi pejabat eselon II dan III untuk menyegarkan suasana kerja sekaligus meningkatkan prestasi pegawai Pemprov Sulbar.

Koridor Sulawesi Serap 680 Ribu Tenaga Kerja LANJUTAN HALAMAN 1

Sementara untuk koridor Sumatera 942 ribu orang, Koridor Papua-Maluku 654 ribu orang, Koridor Kalimantan sebanyak 450 ribu orang, Koridor Sulawesi se-

banyak 220 ribu orang, dan Koridor Bali–Nusa Tenggara 155 ribu orang.

Infrastruktur yang akan dibangun di enam koridor sebut Ratih, antara lain, jalan, pelabuhan, pembangkit listrik, bandara, rel kere-

ta api, air bersih, dan telematika.

“Total nilai investasi pelaksanaan kegiatan industri dan infrastruktur pada enam koridor MP3EI, mencapai Rp 3,775 triliun,” beber Ratih. (asw/fmc)

“Insya Allah mutasi akan kita gelar pasca pelantikan nanti. Sekali lagi, mutasi merupakan hal yang biasa agar sistem pemerintahan

kita tetap segar dan kita harap pejabat dapat bekerja sesuai dengan kapasitas masingmasing,” kuncinya. (*)

Pemprov Minta Dukungan KKMSB “Melalui pertemuan ini, kalau ada yang jalur bisa dilakukan, kami meminta dukungan KKMSB dan masyarakat Sulbar diperantauan,” cetus Akhsan dalam acara Maulid Nabi Besar Muhammada SAW di yang dilaksanakan KKMSB di Jakarta,.

Disampaikan bahwa perhatian Pemprov Sulbar tidak hanya pada Lerelerekang yang berada dalam Blok Sebuku. Tapi juga sejumlah pulau-pulau kecil yang merupakan barisan kepulauan Balakbalakang.

“Di dekat daerah Kaltim juga ada sekitar 32 pulau, kalau kita tidak perhatikan bisa juga dikuasai oleh Kabupaten Paser. Mudah-mudahan kita

bisa dibantu menjaga aset-aset ini,” lanjutnya.

Lebih jauh dikatakan, Sulbar sebentar lagi menuju daerah industri, bukan lagi sebatas pembangunan pertanian.

Sehingga diperlukan tenaga Sumber daya Manusia yang handal.

Pemprov mengimbau warga Sulbar yang memperoleh kesempatan sekolah lebih baik, mulai mengarahkan anak-anaknya ke sekolahsekolah keahlian di bidang tambang. “Tentunya kita tidak mau menjadi penonton di negeri sendiri. Mulai sekarang bisa menyekolahkan anak-anak kita untuk menjadi ahli di bidang minyak dan gas karena nantinya kita akan butuh banyak tenaga ini,” tandas Akhsan. (rul/fmc)

hanya kawasan Mandar utara yang banyak bajak lautnya.

Kawasan selatan juga, khususnya perairan antara Polewali dengan Ujung Lero. Perompakan dilakukan oleh orangorang setempat. Agar terhindar dari usaha perompakan, saat akan menuju Ujung Lero atau Makassar, perahu-perahu Mandar tidak berlayar dekat pesisir, tapi agak jauh keluar. Ketika perahu yang mereka gunakan tak tampak dari daratan.

Perahu-perahu yang digunakan perompak ada beberapa jenis, seperti padewakang dan palari. Sandeq atau pakur tidak digunakan sebab kapasitas orang dan bawaan tidak bisa banyak. Faktor lain, sulit untuk melakukan navigasi mendekat ke perahu yang akan dirompak.

Beda dengan padewakang dan palari, yang bisa memuat banyak orang, logistik dan hasil rampasan. Padewakang dan palari adalah evolusi awal dari perahu pinisi. Kadang perahu lambo dan perahu jenis niaga lainnya juga digunakan.

Sekarang, kapal yang digunakan perompak adalah kapal modern, cepat tapi mudah bergerak, seperti “speed boat”. Kapal digunakan untuk menuju kapal yang akan dirompak. Setelah kapal disamarkan (misalnya den-

gan mengganti nama perahu atau nomor lambung), kapal dibawa ke tempat lait di daratan. Hasil rampasan diturunkan, kapal ditinggalkan.

Meskipun dalam beberapa dekade ini perompakan di laut di Selat Makassar bagian tengah hanya terjadi satu kali (setidaknya yang terjadi awal Maret 2012 lalu), peristiwa tersebut patut diwaspadai.

Bagaimana pun, ke depan, di masa yang akan datang, Selat Makassar akan menjadi salah satu selat terpadat di dunia.

Pada gilirannya, makin banyak harta yang lalu lalang yang akan menggiurkan para sindikat bajak laut dunia.Kita yang berada di Sulawesi Barat patut mewaspadai hal tersebut. Bisa saja generasi kita akan direkrut sebagai perompak. Sebab orang-orang Sulawesi Barat lebih paham geografis wilayah ini. Tahu di mana tempat bersembunyi, berlabuh, dan memindahkan hasil rampasan.

Salah satu upaya mencegah adalah, pemerintah harus membuka lapangan kerja yang memadai bagi rakyatnya.

Bila BBM begitu membebani rakyat, tidak menutup kemungkinan warga yang putus asa mudah menerima godaan menerima tawaran sebagai bajak laut. Cara merompak mudah, imbalannya pun jutaan. (**)

LANJUTAN HALAMAN 1

Sebagian Besar Sebenarnya Bukan Kriminal LANJUTAN HALAMAN 1

di perairan Nusantara. Maka tak mengherankan bila nama generik perompak, khususnya di waktu lampau, adalah “lanun” atau “tobelo”.

Sebab bajak laut disebut “lanun” dalam bahasa Mandar, maka bisa dipastikan kawasan pesisir Mandar dulunya pernah disambangi bajak laut. Baik dalam rangka perompakan perahu-perahu dari/ke Mandar maupun perampokan di perkampungan penduduk.

Konon, di utara Pulau Karampuang, pernah dilakukan penyerangan atas orangorang dari Mindanao (seasal dengan Lanun) yang akan menyerang Mamuju. Bila memang betul demikian, patut diduga orang-orang tersebut adalah para bajak laut. Sebab “mangindanao” juga salah satu nama generik untuk perompak, khususnya di Gorontalo hingga Sulawesi Utara.

Bajak laut dalam bayangan generasi sekarang adalah orang jahat, perampok di laut, bermata satu, awaknya berewokan, botak, penuh tato, berbendera tengkorak dan berbagai cap lainnya, sebagaimana yang disaksikan di filmfilm, khususnya Pirates From Carribian.

Sebenarnya, itu tipikal bajak laut di dalam budaya barat

(Eropa dan Amerika), yaitu “pirata”. Dalam bahasa Inggris dan Prancis disebut “pirate”, Spanyol, Portugis dan Italia “pirata”; bahasa Belanda “piraat” atau “zeerover”; dan bahasa Jerman “pirat”.

Istilah di atas identik dengan penjahat kriminal. Oleh sebab itu, tidak serta merta para “bajak laut” di Nusantara (khususnya di waktu lampau) langsung diistilahkan “pirate”. Alasannya, “bajak laut” sebagian besar bukanlah kriminal. Mereka adalah para prajurit atau pejuang atas suatu kerajaan di pesisir.

Yang ketika kapal asing memasuki wilayahnya, kapalkapal tersebut dirampas barangnya atau dibawa paksa ke daratan. Jadi sebenarnya mereka berlandaskan hukumsetempat.

Kelompok masyarakat lain yang juga kadang dianggap bajak laut adalah orang-orang laut, yaitu orang Bajau.

Perbedaan antara bajak laut, raja laut, dan orang laut dibahas banyak oleh sejarawan maritim tersohor Nusantara, (almarhum) Adrian Bernard Lapian, dalam bukunya “Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX”.

Namun dikotomi istilah tersebut seakan terhapus alias tinggal satu, ketika perang ke-

merdekaan berakhir; ketika sistem kerajaan dihapus.

Dengan kata lain, yang disebut raja laut menjadi tidak ada. Adapun orang laut (Bajau) tidak lagi banyak beraktifitas sebagai perampok.

Demikian juga Tobelo dan kawasan-kawasan lain yang dikenal sebagai penghasil SDM bajak laut.

Sedangkan bajak laut, terus berlangsung hingga saat ini. Hanya saja, untuk perairan Nusantara, hanya ada di tempat tertentu. Khususnya Selat Malaka dan bagian utara Selat Makassar. Yang di bagian Selat Makassar pun hanya di tempat khusus, yaitu perairan Tarakan.

Perompak di perairan Tarakan umumnya melakukan kekerasan saat merampas perahu pembawa udang. Atau langsung melakukan penyerbuan ke tambak-tambak yang siap panen.

Adapun perampok di Malaysia dan Filipina, lebih dipengaruhi faktor politis.

Beberapa perompak di kawasan tersebut adalah Pemberontak/Pejuang Moro(MILF). Mereka melakukan perompakan untuk mendapat dana untuk membiayai perjuangan. Tapi harus juga diakui, ada yang melakukan demi kepentingan pribadi. Menurut cerita nelayannelayan tua Mandar, bukan

RADAR POLEWALI

8

Stusa Record Gelar Festival Lagu Mandar BALANIPA -- Studa Record akan menggelar Festival Lagu Mandar di Desa Sabang Subik Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar. Lomba lagu daerah ini rencananya akan digelar Sabtu, 24 Maret 2012.

Produser Stusa Record, M Irbad Kaimuddin selaku pelaksana kegiatan menjelaskan, festival lagu daerah tersebut bertujuan untuk mencari bibit penyanyi di Polewali Mandar yang berbakat didunia blantika musik. Sehingga bagi pemenang satu sampai tiga pada festival nanti akan diikutkan rekaman. Anggota DPRD Sulbar ini mengatakan, tidak menutup kemungkinan harapan satu juga akan ikut serta. "Tergantung kondisi dan kemampuan karakter suara yang dimiliki peserta. Jika dipandang berbakat dan berpotensi, juara harapan satu juga akan kami berikan kesempatan rekaman," ucap Irbad. (k2/mkb)

Warga Razia Penjualan Miras POLEWALI -- Sejumlah warga Lingkungan Tandakan Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang nekad melakukan pengerebekan disebuah rumah milik warga yang selama ini diduga sering menjual minuman keras. Ahad 18 Maret kemarin sekitar pukul 19.00 wita warga Tandakan dipimpin Kepala Lingkungan Tandakan, Abd Azis bersama sejumlah warga melakukan pengrebekan di rumah milik A Ansar dan menemukan sebanyak 20 minuman keras dari berbagai merk kemudian dihancurkan.

Tindakan warga ini karena mereka risau dengan adanya aktivitas penjualan minuman keras yang sering memancing keributan antar pemuda jika sudah dalam kondisi mabuk-mabukan. Menurut warga masyarakat bertindak sendiri karena sebelumnya sudah memperingatkan pemilik kios untuk berhenti menjual minuman keras secara kekeluarga. Selain itu warga juga telah menyampaikan ke pihak kelurahan dan dilaporkan ke Polsek Binuang namun aktivitas penjualan miras tidak diindahkan.

Akhirnya warga berinisiatif sendiri melakukan razia penjualan miras ini.

"Kami sangat tergangu adanya penjualan miras ini pak, karena sering memicu perkelahian antara pemuda jika sudah mabuk saat acara keramaian," tandas Aras warga Sappoang. (mkb)

EKSEKUTIF

RADAR SULBAR Senin, 19 Maret 2012

Kontra Tolak Kriminalisasi Mahasiswa

Insiden Pemukulan Mahasiswa Dikutuk EDITOR : AMRI MAKKARUBA POLEWALI -- Sejumlah elemen mengutuk keras terjadinya aksi pemukulan yang dialami mahasiswa oleh aparat kepolisian saat menggelar aksi menolak kenaikan BBM, Jumat 16 Maret di DPRD Polewali Mandar lalu. Pasalnya dalam insiden tersebut seorang mahasiswa Unasman, Abdul Azis mengalami luka di kepalanya hingga mendapatkan perawatan di RSUD Polewali. Pernyataan sikap berbagai elemen seperti Koalisi Nasional untuk Keadilan Rakyat (Kontra), Universitas Al Asyariah Mandar (Unasman), Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (NU) Sulbar, Dewan Pendidikan Sulbar dan Wakil Ketua DPRD Polewali Mandar, Jamar JB saat melakukan konfrensi pers di Kafe Amola, Pekkabata, Ahad 18 Maret kemarin.

Munawir Arifin dari Kontra mengatakan pihaknya sangat menyesali sikap aparat yang melakukan pengamanan demo mahasiswa tolak kenaikan BBM yang berujung pemukulan rekannya.

Sikap arogansi kekerasan terhadap gerakan penyampaian aspirasi merupakan sebuah pelanggaran HAM. Padahal demo yang dilakukan Kontra merupakan aksi biasa tetapi ditanggapi berlebihan oleh aparat pengamanan.

Hal sama diungkapkan Sekretaris DPW NU Sulbar, Aswan Acca, bahwa aksi yang dilakukan mahasiswa dalam memperjuangkan penolakan terhadap kenaikan harga BBM merupakan hal lumrah untuk menyalurkan pendapat dalam berdemokrasi.

Tetapi justru ditanggapi refresif oleh aparat kepolisian hingga terjadi bentrokan. Apalagi informasi yang diterima, kata Aswan, mahasiswa tidak melakukan tindakan anarkis. "Kami sangat menyangkan tindakan refresif aparat membuat seorang mahasiswa luka hingga

mendapat jahitan di kepalanya," tutur Aswan.

Sementara Wakil Ketua Dewan Pendidikan Sulbar, DR Basnang Said mengatakan tindakan refresif aparat kepolisian dalam mengamankan aksi demo Jumat lalu merupakan upaya membungkam kebebasan menyampaikan pendapat. Karena sikap refresif polisi terhadap mahasiswa merupakan bagian pembungkaman pendapat karena mereka hanya memperjuangkan nasib yang akan dialami masyarat jika betulbetul terjadi kenaikan harga BBM. Pihak Unasman juga mengutuk insiden tersebut.

Dosen Unasman, Solihin Azis menyatakan tidak ada kebenaran dalam sebuah kekerasan. Sehingga tidak ada alasan sebenarnya aparat kepolisian memukuli mahasiswa hanya kerena menyampaikan aspirasi menolak BBM. Apalagi yang diperjuangkan merupakan suara masyarakat yang akan menerima dampak kenaikan harga BBM. "Terlepas apa yang disuarakan mahasiswa pihak kepolisian tidak perlu arogan hingga mencederai pendemo," terangnya.

Atas kejadian ini pihak Kontra akan membentuk tim untuk melaporkan kejadian tersebut. Selain itu Kontra mendesak polisi agar mengamankan aksi demo tidak melakukan langka refrensi apalagi aksi yang dilakukan hanya aksi damai.

Kontra kata Munawir, juga mendesak Kapolri dan Kapolda agar mereformasi dan merekturisasi kepolisian yang ada di Polman untuk memiliki sense of morality dan humanity dalam mengamankan setiap aksi mahasiswa dalam menyatakan pendapat.

"Kami akan melaporkan kejadian ini kepihak berwenang agar pelaku pemulukan teman kami diproses," tandasnya. (mkb)

RADAR/AMRI MAKKARUBA

KONFRENSI PERS. Sejumlah elemen di Polewali mengutuk keras aksi pemukulan mahasiswa saat menyampaikan aspirasi di DPRD Polewali Mandar Jumat lalu.

530 Nelayan Diusul Dapat Bantuan Perumahan POLEWALI -- 530 nelayan yanag ada pada tiga kecamatan di Polewali Mandar diusulkan ke Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan bantuan perumahan nelayan. Tiga kecamatan yang diusul adalah Kecamatan Polewali, Tinambung, dan Balanipa.

Kabid Perikanan Tangkap, Kelautan dan Pesisir DKP Polewali Mandar, Budi Mustari, Ahad, 18 Maret menyampaikan, program ini masih dalam tahap usulan kemudian dilakukan verifikasi di Kementrian Kelautan dan Perikanan.

"530 nelayan yang diusul jika nantinya terakomodir mendapat-

kan bantuan berupa perbaikan atap, lantai, dan dinding," kata Budi Mustari. Ia juga menyampaikan, sesuai informasi yang diperoleh dari Rapat Kerja Teknis (Rakernis) di Bandung, setiap rumah akan mendapatkan sebesar Rp6 juta untuk perbaikan atap, dinding dan lantai, kecuali untuk rumah murah sebesar Rp 11 juta.

Untuk pembangunan rumah nelayan tersebut diprioritaskan bagi mereka yang memang dianggap betul-betul layak mendapatkan bantuan khususnya bagi nelayan yang tidak memiliki rumah, ataupun memiliki rumah namun tidak layak huni. (afr/mkb)

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

Pemimpin Harus Menjadi Teladan Bawahan Laporan

M Danial (Kabag Humas Pemkab Polman)

DALAM budaya timur, pemimpin dinilai berhasil jika mencapai tingkat kearifan dan wibawa di tengah masyarakat. Sedangkan di barat, pemimpin dinilai berhasil karena prestasi dan sumbangsihnya kepada masyarakat.

Tapi, secara umum wibawa atau prestasi tidak akan langgeng tanpa disertai pemahaman tentang substansi pelayanan.

Mantan Kepala Lembaga Administrasi Negara, Dr Asmawi Rewansyah, MSc, mengatakan pemimpin harus dapat memahami dan berempati terhadap kondisi dan masalah yang dihadapi orang yang dipimpin, serta masyarakat sekitar. Seorang pemimpin, harus mampu pula menciptakan lingkungan yang mendukung lahirnya pemikiran-pemikiran besar pada perspektif konseptual dan menghargai proses kreatif yang terjadi. "Dan yang tidak kalah pentingnya adalah 'persuasion', yakni kemampuan melakukan pendekatan persuasif, bukan pendekatan kekuasaan," ujarnya.

Hal tersebut dikemukakan di depan peserta Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) III Angkatan I Tahun 2012 di Pusat Kajian dan Pendidikan dan Penelitian Aparatur II Lembaga Administrasi Negara, Makassar, Jumat 16 Maret. Diklatpim III bertema: "Penguatan etika dan integritas kepemimpinan

dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang kredibel", dibuka Kepala PKP2A LAN Dr Muh Idrus, Kamis 15 Maret akan berlangsung hingga 2 Mei, diikuti 39 orang pejabat eselon III beberapa kabupaten dan provinsi se Indonesia Timur. Ceramah Asmawi Rewansyah tentang Kepemimpinan dalam Pelayanan Publik, disertai diskusi yang dipandu Kepala Bidang Diklat PKP2A LAN Makassar, Muh Aswad. Dia berharap peserta diklat makin terbuka pikiran untuk lebih memahami substansi kepemimpinan dalam pelayanan publik dengan terlibat secara aktif mendiskusi isu-isu strategis pada setiap kajian, baik kajian paradigma, kebijakan publik, maupun manajamen strategis.

Dengan demikian, lanjutnya, sebagai pejabat strutural eselon III akan mampu mengenali sekaligus mempraktekkan konsep dan paradigma baru tentang kepemimpinan. (*)

RADAR/HUMAS POLEWALI MANDAR

OUTBOND. Peserta Diklatpim III Angkatan I Tahun 2012, sementara mengikuti outbond di PKP2 LAN Makassar.

Pariwara

RADAR SULBAR SENIN, 19 Maret 2012

9 SWADAYA MITRA BANGSA

Program Tata Kelola Anggaran yang Berpihak pada Perempuan dan Masyarakat Miskin di Kabupaten Polewali Mandar, Mamuju, dan Provinsi Sulawesi Barat.

Kabupaten Mamuju Menuju Keselamatan Ibu dan Anak Serta Perbaikan Gizi Buruk Masyarakat Upaya Pencapaian Target MDG’s Perspektif Analisis Anggaran Daerah Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan September 2000, sebanyak 189 negara anggota PBB termasuk Indonesia sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Milenium yang kemudian dijabarkan dalam kerangka praktis Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs). MDG’s menempatkan pembangunan manusia sebagai focus utama pembangunan, memiliki tenggat waktu (2015). MDG’s juga merupakan komitmen nasional dalam upaya lebih menyejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan lingkungan. Dari 8 tujuan MDGs yang menjadi tanggung-jawab Kementerian Kesehatan yaitu : MDG 1, 4, 5, 6 dan 7. Setiap tujuan memiliki satu atau beberapa target beserta indikatornya.

Upaya percepatan pencapaian target MDGs menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergis kebijakan perencanaan dari tingkat Pusat hingga Daerah. Sesuai Inpres No.3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai unsur pemerintahan diwajibkan untuk melaksanakan percepatan pencapaian MDG’s yang tertuang dalam suatu Rencana Aksi Daerah (RAD).

Keselamatan ibu dan anak merupakan salah satu isu kesehatan MDG’s yang menjadi target bagi pemerintah daerah hingga tahun 2015. Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam mengimplementasikan programprogram pembangunan juga tidak terlepas dari upaya untuk pemenuhan akan target tersebut. Melalui perencanaan dan penganggaran dapat dilihat bagaiman komitmen pemerintah daerah dalam merespon isu tersebut.

Proses perencanaan dan penganggaran merupakan salah satu indicator keberpihakan pemerintah dalam turut mempercepat proses pencapaian target 4 (menurunkan kematian anak) dan target 5 (meningkatkan kesehatan Ibu) MDG’s. Selain indicator penganggaran melalui APBD maka hal yang penting juga adalah implementasi program yang direncanakan tersebut, apakah benar-benar menyentuh masyarakat miskin, perempuan dan kelompok marginal lainya.

Rp.61.759.800.000,- dengan nilai konstan Rp.55.043.600.000,Dalam ketentuan berdasarkan UU No.39 tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanahkan alokasi anggaran minimal 10 persen untuk belanja kesesehatan oleh Pemerintah Daerah diluar belanja pegawai. Total Belanja Langsung Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Mamuju Tahun 2011 (P) misalnya yaitu sebesar Rp.36.116.030.796. atau 19 persen dari Total Belanja Daerah Rp. 710,251,023,030,- (APBD Perubahan tahun 2011). Prosentase tersebut belum diakumulasi dengan dinas dan SKPD di luar Dinkes dan RSUD untuk urusan kesehatan. Dengan demikian maka Pemerintah Daerah sudah menjalankan amanah UU No.39 tersebut, karena di dalam Perda Kabupaten Mamuju No.7 Tahun 2007 juga jelas dan mempertegas komitmen Pemerintah Daerah dalam penyelesaian masalah kesehatan.s

1. Trand Belanja APBD Kabupaten Mamuju

3. Infrastruktur Trand Belanja Infrastruktu Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) APBD Kabupaten Mamuju Tahun 2008 sampai 2011 (P) mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderun menurun pada tahun 2011 (P). Pada tahun 2008 alokasi anggaran sebesar Rp.14.828.920.000,- dan mengalami pertumbuhan 32% di tahun 2009 menjadi Rp.19.500.000.000,- dan pertumbuhannya sebesar 7% pada tahun 2010 menjadi Rp.21.935.000.000,- tetapi pada tahun 2011 (p) menjadi Rp.16.077.620.000,- (-30%). Penurunan ini disebabkan oleh pembangunan infrastruktur Puskesmas dan RSUD yang di prioritaskan pada tahun 2009 dan 2010, sedangkan pada tahun 2011 (P) lebih banyak diarahkan untuk pengadaan alat, obat dan tenaga medis (Mutu, Akses dan Rutin) walaupun masih dalam jumlah yang terbatas.

Trend belanja APBD tahun 2008 – 2011 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan belanja Kabupaten Mamuju dalam 4 tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2009 mengalami pertumbuhan 43% dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2010 pertumbuhan belanja hanya 5%, dan tahun 2011 sebesar 27%. Berdasarkan harga konstan tahun 2008, Kabupaten Mamuju maka pada tahun 2009 nilai riil belanja daerah sebesar Rp.552.069.580.000 dari nominal Rp.531.362.420.000,- sedangkan pada tahun 2010 harga konstan lebih rendah dari tahunsebelumnya, yaitu Rp.521.588.000.000,- dari nominal belanja daerah sebesar Rp.558.053.000.000,- dan pada tahun 2011 dari APBD (P) total nominal belanja daerah sebesar Rp.710.251.020.000 namun berdasarkan harga konstan 2008 maka nilai riil adalah Rp.633.013.250.000.

A. KESEHATAN Dari 8 target yang hendak dituju dalam MDG’s Tahun 2015 terdapat 5 (lima) target yang berkaitan erat dengan bidang kesehatan. Kelima target MDG’s yakni ; kesehatan ibu dan anak, pemberantasan penyakit menular, gizi dan kesehatan lingkungan. Karena itu dari sisa waktu yang tersisa sekitar tiga tahun kedepan program yang dilaksanakan adalah bagaimana mempercepat pencapaian target MDG’s tersebut.

Khusus untuk kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Mamuju sudah semakin membaik, terlihat dengan angka kematian ibu melahirkan dan bayi berada dibawah target Nasional. Berdasarkan data BPS Kabupaten Mamuju jumlah kematian ibu dan anak serta Gizi Buruk adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Situasi Angka Kematian Ibu Melahirkan, Balita, Bayi dan Gizi Buruk Uraian Angka Kematian Balita (AKABA) Per 1.000 Kelahiran Hidup Jumlah Kematian Ibu Per 1.000 Kelahiran Hidup Jumlah Kematian ibu Maternal Hamil Nifas Jumlah penderita Gizi Buruk

2009

2010

11 (Balita)

12 (Balita)

18 (orang)

10 (orang)

9 (Ibu) 9 (Ibu) 30 (orang)

7 (Ibu) 3 (Ibu) 18 (orang)

4. Belanja Mutu, Akses dan Rutin Pertumbuhan belanja Mutu, Akses dan Rutin Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamuju cenderung meningkat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Belanja Mutu ditujukan untuk peningkatan kapasitas tenaga medis dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, Akses adalah program/kegiatan yang meudahkan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dalam memperoleh pelayanan kesehatan seara memadai. Dan belanja rutin diperuntukkan perawatan peralatan, honor dan sebagainya.

Belanja Mutu, akses dan rutin mengalami perkembangan yang relatif stabil dalam proporsinya dalam 4 (empat) tahun terakhir.

Sumber : Data BPS Kabupaten Mamuju 2011, Baseline Survei YASMIB Sulsebar, Angka kematian Balita 11 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2009 dan 12 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2010, kematian ibu melahirkan 18 tahun 2009 dan 10 tahun 2010 (kematian ibu maternal, nifas dan hamil), sedangkan untuk dan Gizi Buruk 30 tahun 2009 dan 18 tahun 2010

2. Belanja Dinkes dan RSUD Belanja Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamuju dalam 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan yang tidak terlalu besar. Bahkan di tahun 2009 mengalami penurunan alokasi dari Rp.61.536.430.000,- tahun 2008 menjadi Rp.52.223.290.000,- dengan nilai riil Rp.51.309.970.000.- Pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 7% dari Rp.52.223.290.000,menjadi Rp.55.996.410.000,- dan pada APBD tahun 2011 (P) mengalami kenaikan sebesar 10% menjadi

Bersambung ke halaman 16

10

Kesehatan 6 Makanan Pembangkit Mood

Mengalami bad mood saat kegiatan sedang padat tentu menjengkelkan. Apa yang harus Anda lakukan?

Makan makanan kaya vitamin B12 dan asam folat Menurut Edward Reynolds, MD dari Institute of Epileptology, King’s College, London, vitamin B12 dan folat berguna untuk mencegah gangguan pada sistem saraf pusat, gangguan mood , dan demensia. Asam folat biasanya ditemukan pada kacang-kacangan dan sayuran. Sedangkan vitamin B12 banyak terdapat pada ikan, unggas, daging, dan susu.

Banyak mengonsumsi buah dan sayur Buah dan sayuran “sepaket” dengan ban-

yak nutrisi penting dan fitokimia antioksidan, yang berkontribusi langsung terhadap kesehatan, dan kesehatan berkaitan erat dengan kualitas hidup. Sebuah penelitian menyebutkan, mengonsumsi dua porsi atau lebih buah dan sayur dalam sehari dapat meningkatkan kesehatan sebesar 11 persen.

Tiada hari tanpa makanan kaya selenium Selenium merupakan mineral yang bekerja seperti antioksidan bagi tubuh. Sebuah penelitian mengevaluasi tingkat depresi dari orang-orang dewasa yang melakukan diet dengan mengonsumsi selenium atau plasebo. Meski butuh penelitian lebih lanjut untuk meyakinkan hasil penelitian ini, kelom-

pok yang mengonsumsi selenium memiliki jumlah selenium yang lebih tinggi dalam sirkulasi darah di tubuhnya. Selenium inilah yang secara signifikan menurunkan tingkat depresi.

Biji-bijian utuh merupakan sumber terbaik selenium. Dengan mengonsumsi beberapa porsi biji-bijian utuh seperti oatmeal, roti gandum, dan beras merah setiap hari, kebutuhan selenium harian Anda akan tercukupi. Makanan kaya selenium lainnya antara lain susu rendah lemak, ayam tanpa kulit, kacang-kacangan, ikan, kepiting, tiram, dan sarden.

Konsumsi ikan beberapa kali seminggu Beberapa penelitian menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan me-

miliki risiko terkena depresi yang lebih rendah bila banyak mengonsumsi ikan, terutama yang mengandung lemak omega 3.

Menurut Jay Whelan, PhD, dekan Department of Nutrition dari University of Tennessee, omega 3 diduga memiliki efek positif dalam menaikkan mood , termasuk mengurangi depresi setelah melahirkan. Selain pada salmon, omega 3 juga banyak terdapat pada sarden dan tuna.

Konsumsi vitamin D setiap hari Pamela K. Murphy, PhD, peneliti dari Medical University of South Carolina mengatakan, kita bisa memiliki mood yang baik bila mengonsumsi 1000-2000 IU vitamin D setiap hari.

Sayangnya, sangat sedikit makanan yang

RADAR SULBAR

Senin, 19 Maret 2012

mengandung vitamin D, antara lain hati sapi, tuna, salmon, keju, dan kuning telur.

Selain dari makanan, Pamela menyarankan untuk mendapatkan vitamin D lewat paparan sinar matahari atau suplemen.

Makan cokelat Rasanya, hanya sedikit perempuan yang tak suka cokelat. Meski hanya dikonsumsi sedikit, dark chocolate bisa menaikkan hormon endorfin di otak, yang pada akhirnya membuat seseorang merasa bahagia.

Penelitian di Belanda menyebutkan, pria di sana yang mengonsumsi sepertiga batang cokelat setiap hari memiliki kadar tekanan darah dan penyakit jantung yang lebih rendah. (net)

Rubrik ini Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

Kemenkes Tetapkan Harga Obat KENAIKAN harga obat telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan rekomendasi dari tim evaluasi harga obat.

Tahun ini, Harga Eceran Tertinggi (HET) obat generik ditetapkan sejak tanggal 23 Februari 2012. Penentuan HET ini sudah melalui bermacam-macam pertimbangan, diantaranya kemungkinan pembatasan BBM bersubsidi, kenaikan bahan baku obat, kenaikan upah minimal regional dan sebagainya.

Demikian penjelasan Menteri Kesehatan dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH., Dr.PH mengenai harga obat terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Tim evaluasi harga obat yang terdiri LSM, organisasi profesi, Kemenkes, BPOM, pakar ekonomi, pakar farmasi dan pakar kesehatan, mempertimbangkan 498 obat yang dirinci harganya. Menkes menyebutkan, ada kenaikan harga pada 170 obat namun harga pada 327 jenis obat malah turun. Hanya 34% dari selu-

ruh jenis obat yang akan mengalami kenaikan harga.

Dari 170 jenis obat yang HET nya naik, 28 item adalah sediaan injeksi dengan rata-rata kenaikan harga per item sebesar Rp 343; sebanyak 123 jenis tablet dan kapsul naik rata-rata Rp 31; sebanyak 8 item sirup rata-rata naik sebesar Rp 30, dan 3 macam salep dengan rata-rata kenaikan Rp 221. Dengan demikian kenaikan harga obat tersebut berkisar 6 - 9 %, terang Menkes.

“Kenaikan harga obat berbeda dengan kenaikan harga bahan pokok lainnya di pasar, karena harga obat ada pengaturannya oleh pemerintah. Selain itu, bagi para penduduk yang dijamin oleh Jamkesmas ataupun Jamkesda sebetulnya kenaikan ini tidak akan mempengaruhi mereka karena sudah discover,” tambah Menkes.

Menkes menjelaskan, HET ditetapkan setiap tahun. Ada beberapa obat yang sudah berproduksi saat ini memakai harga lama. Tahun depan pemerintah akan

mempertimbangkannya lagi.

“Biasanya yang akan mengusulkan penyesuaian harga obat adalah industri farmasi karena pada umumnya produsen tidak memproduksi satu macam saja, bisa subsidi silang. Contohnya, ada harga obat yang sekarang naik tapi sebenarnya jenis tersebut belum naik dalam 2-3 tahun. Jadi produsen bisa mengaturnya disitu,” jelas Menkes.

Untuk mengontrol agar tidak ada kecurangan di lapangan ketika pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi, Menkes menyatakan telah memberikan HET dari setiap obat generik.

“Masalahnya adalah ada obat-obat di luar obat generik yaitu obat-obat generik bermerk (branded) yang hingga saat ini masih sukar diatur. Harusnya harga obat branded itu tidak terlalu jauh dari obat generik karena prosedurnya sama, mutunya sama. Memang ada selisih karena packagingnya lebih bagus dan promosi yang gencar. Pemerintah memang belum

net

mengatur selisih harga antara obat branded dan generik ini,” ujar Menkes Menkes meminta agar masyarakat percaya pada apa yang dilakukan pemerintah. Disatu pihak memang ada tindakan-

tindakan yang harus diambil namun dipihak lain pemerintah berupaya agar tindakan yang diambil itu tidak memberikan dampak yang berat bagi masyarakat yang tidak mampu. (**)

Pendidikan 11

RADAR SULBAR Senin, 19 Maret 2012

Pencetakan Soal UN di Surabaya

Soal UN Diharap Tidak Tiba Malam Hari Reporte : DIAN AFRIANTY Editor : AMRI MAKKARUBA POLEWALI -- Pencetakan soal ujian nasional (UN) pada tahun ini dilakukan di Surabaya.

Untuk itulah distribusi soal UN nantinya diharapkan tidak tiba pada malam hari di kabupaten/ kota masing-masing.

Kabid Dikmen Disdikpora Polewali Mandar, Marsawal, Ahad, 18 Maret menyampaikan, sesuai informasi yang diperoleh dari provinsi, pencetakan soal UN dilakukan di Surabaya.

"Karena pencetakannya dilaku-

kan di Surabaya diharapkan pengawasannya juga bisa lebih ketat karena soal sebelum tiba di daerah masing-masing beberapa kali akan transit," kata Marsawal.

Selain pengawasan yang harus dilakukan secara ketat, distribusi soal diharapkan tidak tiba pada malam hari. Sehingga panitia yang ada di kabupaten bisa melakukan verifikasi terhadap paket soal dan LJK dengan baik. Sebab, jika soal tersebut tiba pada malam hari ada kekhawatiran panitia tidak memeriksanya dengan baik. Soal

UN akan tiba di polres masingmasing kabupaten.

Hal lain yang perlu diperhatikan, lanjut Marsawal adalah paket soal dan LJK yang berada dalam satu amplop sebelum dimasukkan diperhatikan baikbaik jangan sampai berbeda soal dan LJK ataukah ada kekurangan lembaran soal ataupun LJK seperti yang terjadi pada salah satu SMK tahun lalu.

Untuk tahun ini, jumlah peserta UN Polewali Mandar mencapai 11.291 orang dengan rincian 2019 peserta UN SMAN/ MAN, dari SMA/MA swasta se-

banyak 717, 1134 siswa SMKN, 740 siswa SMK swasta, 5282 siswa SMPN/MTSN, dan 1399 siswa SMP/MTS swasta. Sementara pelaksanaan UN, tingkat SMA akan digelar pada 16-19 April 2012. Sementara UN susulan akan dilaksanakan 23-16 April 2012. Untuk jenjang SMP/ MTs dan SMPLB, UN akan dilaksanakan pada 23-26 April 2012 dan UN susulan berlangsung pada 30 April-4 Mei 2012.

Untuk jenjang SD/MI/SDLB UN akan digelar pada 7-9 Mei 2012 dan UN susulan akan dilaksanakan pada 14-16 Mei 2012. (*)

Terkait Hasil UKA Periode I, Diperlukan Diklat Khusus Guru JAKARTA -- Pemerintah berencana menyusun sistem atau pola pendidikan dan pelatihan khusus untuk guru dan pengawas semua jenjang pendidikan, terkait dengan hasil ujian kompetensi awal (UKA) periode pertama.

Sebab, dari peta hasil UKA ternyata hasilnya belum merata, baik dari sisi mutu maupun daerah tingkat kabupaten/kota.

"Kita memang ke depan perlu membuat atau menyusun treatmen khusus bagi guru dan pengawas ini. Sebagaimana hasil peta UKA yang baru diolah.

Jadi, memang tidak bisa digebrah-uyah atau pukul rata perlakuan pendidikan dan pelatihan guru maupun pengawas.

Begitu juga daerah antara kabupaten dan kota yang ada," jelas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh disela-sela penjelasan hasil UKA tahap I di Kantor Kemdikbud, Jumat (16/3).

Dia prihatin atas kualitas pengawas sekolah (PS) di tanah air setelah melihat hasil UKA. Padahal, harusnya, pengawas itu lebih bagus dari guru biasa. Sebab, umumnya yang menjadi pengawas itu pernah jadi guru senior dan kepala sekolah. Namun ken-

yataannya, justeru mereka kalah dibandingkan guru. "Berdasarkan hasil pemetaan dari uji kompetensi awal, nilai rata-rata PS menunjukkan angka yang menyedihkan, nilainya paling rendah di antara profesi keguruan lain," tegas Nuh. Menurut hasil UKA 2012, jumlah PS yang mengikuti tes ada 606 orang dari 33 provinsi atau sebanyak 0,2 persen dari keseluruhan peserta yaitu mulai dari guru Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Nilai rata-rata untuk pengawas hanya 32,58, dengan nilai terendah 10 dan tertinggi 72. Nilai tersebut adalah yang paling rendah di antara nilai rata-rata peserta dari guru sekolah. Nilai rata-rata berdasarkan urutan adalah; TK 58,87, SD 36,86, SMP 46,15, SMA 51,35, dan SMK 50,02, serta SLB 49,07. Lebih lanjut menteri menyatakan, seharusnya kualitas PS bisa lebih tinggi dari kualitas para guru karena mereka bertugas mengawasi. Oleh karena itu, ia mengimbau penataan ulang dalam sistem perekrutan PS di masa datang. (net)

Gerakan Mahasiswa Dulu dan Kini

NET

JAKARTA -- Kenaikan harga BBM yang rencananya akan dilaksanakan awal April,menuai protes dari kalangan mahasiswa. Sebagian pergerakan mahasiswa menyikapinya dengan aksi massa besar-besaran.

Pada umumnya mereka melakukan tindakan-tindakan di luar otoritas kita sebagai kaum akademis intelektual, seperti aksi pemblokiran jalan,truk minyak, dan SPBU. Bahkan bukan rahasia umum,bila sebagian elemen mahasiswa melakukan kegiatan yang tak produktif(cenderung destruktif) dalam melakukan aksi. Alhasil,tak jarang kita menemui di setiap aksi mahasiswa akan berbuah bentrokan dengan aparat keamanan. Yang terjadi kemudian adalah mahasiswa menyalahkan aparat yang cenderung “resesif”,sementara aparat menyalahkan mahasiswa yang cenderung “anarkis”.

Melihat mekanisme aksi massa atau demontrasi saat ini, amat disayangkan.

Apalagi mayoritas dari kita tak men-

dalami esensi dan urgensi dari pelaksanaan aksi tersebut. Dalam melaksanakan aksi, biasanya kajian dan diskusi isu tak begitu didalami dan diperhatikan. Padahal,hal tersebut yang menjadi dasar kita melaksanakan aksi.

Kajian dan diskusi amat diperlukan untuk nantinya merumuskan keputusan tindakan kita dalam isu dan masalah yang beredar di masyarakat.

Hal ini yang biasanya dilupakan oleh para aktivis mahasiswa, baik yang telah senior ataupun masih junior.

Padahal,aksi angkatan 66 dan angkatan 98 terwujud dikarenakan kajian dan diskusi mendalam mengenai isu permasalahan yang ada.

Melihat kenyataan yang ada, telah terjadi sedikit perbedaan antara tertangkapnya aktivis mahasiswa di era lalu dengan era sekarang. Di era yang lalu (66 dan 98), aktivis mahasiswa ditangkap dan dipenjara karena “ideologis dan pemikiran” mereka yang berseberangan dengan pemerintah. (net)

Segmen ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

bersambung...

12

Radar Majene

Klub Motor Harus Jadi Contoh MAJENE -- Kepala Satlantas Polres Majene, AKP Saharuddin, Sabtu 17 Maret, mengungkapkan bahwa para anggota klub motor yang ada di Kabupaten Majene harus membantu polisi sekaligus menjadi contoh yang baik bagi seluruh warga pengguna kendaraan roda dua lainnya.

"Kami berharap seluruh anggota maupun klub motor mematuhi aturan lalulintas saat mengendara sebab aktivitas klub motor kebanyakan berada di jalan, sehingga seluruh anggota maupun klub motor harus mematuhi aturan lalulintas saat mengendara sebab aktivitas klub motor kebanyakan berada di jalan," lanjutnya.

Dikatakan, para anggota klub motor juga harus memiliki kelengkapan berlalulintas dibanding pengguna motor lainnya dan jangan sampai menjadikan klubnya sebagai senjata untuk lolos dari aturan lalulintas yang selama ini ditegakkan oleh pihak kepolisian.

Menurutnya, antusias para pemuda untuk bergabung dalam komunitas motor di daerah itu juga sudah terbilang tinggi sehingga perlu mendapat perhatian dari Satlantas agar mampu mendapat bimbingan dan pembinaan dan tidak mengganggu pengendara lain.

"Kami merasa bangga dengan adanya klub motor tersebut sebab akan menjadi salah satu penyaluran bakat dan minat pemuda yang dianggap akan berdampak positif sebab membantu tugas kepolisian sekaligus bisa melakukan kegiatan kemanusiaan," tandasnya. (mg4/mkb)

LSUP Galang Dana untuk Korban Puting Beliung MAJENE -- Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Lingkar Studi Untuk Perubahan (LSUP) Majene menggelar aksi galang dana untuk membantu korban puting beliung yang terjadi di Dusun Lambe Desa Karama Tinambung Kabupaten Polman.

Aksi galang dana yang telah dilakukan sejak 15 Maret lalu, akan dilakukan hingga beberapa hari kedepan dan hasilnya nanti akan digunakan membeli sembako serta berbagai kebutuhan yang dinilai dapat membantu korban angin puting beliung. Ketua LSUP, Suaib, mengatakan aksi galang dana dilakukan dibeberapa tempat yang dinilai strategis untuk mendapat simpatisan warga Majene. Penggalangan dana ini dilakukan di Pasar Sentral Majene, serta dibeberapa ruas jalan. "Korban bencana puting beliung di Desa Karama sangat memperihatinkan sebab mayoritas warganya yang tertimpa musibah tersebut dapat digolongkan sebagai warga yang kurang mampu. Sehingga dana yang kami kumpulkan, nantinya akan kami gunakan untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok, pakaian, dan jika memungkinkan kami akan menyerahkan uang tunai kepada korban sebab beberapa hari terakhir mereka belum dapat bekerja untuk menafkahi anggota keluarganya," ungkap Suaib.

Dikatakan meskipun dana yang dapat terkumpul tidak mungkin mampu menutupi seluruh kerugian warga yang tertimpah musibah tersebut, namun bantuan tersebut diharapkan mampu sedikit meringankan beban mereka. (mg4/mkb)

RADAR SULBAR Senin, 19 Maret 2012

PNPM Gelar Pelatihan Jurnalistik MAJENE -- Kelompok Kerja (Pokja) Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) bidang media menggelar pelatihan dasar jurnalistik, Ahad 18 Maret di Kantor Bupati Majene.

Pelatihan ini, selain diikuti para pelaku PNPM ditingkat desa kelurahan juga dikuti masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap PNPM. Ketua pantia pelaksana, M. Yunus Alibin mengatakan, pelatihan jurnalistik dimaksudkan untuk mendorong pengetahuan masyarakat dan pelaku PNPM bahwa informasi sangat penting dalam menjalankan program pembangunan.

"Pelatihan ini bertujuan agar pelaku PNPM dan masyarakat mampu memberikan informasi tentang kegiatan program, apalagi RBM kabupaten juga telah menerbitkan Tabloid PNPM," kata Yunus.

Ia mengaku bahwa para peserta pelatihan dasar jurnalistik, merupakan orang terpilih dari pelaku PNPM di kecamatan. Melalui pelatihan ini, katanya peserta diharapkan mampu mengadopsi ilmu dari nara sumber sesuai dengan kebutuhan dengan sasaran usai pelatihan bisa memberikan informasi atau sosialisasi tentang program PNPM kepada masyarakat secara jelas. "Pesertanya dari pelaku PNPM empat orang setiap kecamatan.

Selain itu pesertanya adalah masyarakat yang peduli dengan PNPM. Kedepannya pelatihan ini akan dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai dengan adanya program ini," ujarnya.

Pelatihan dasar jurnalistik mendapat perhatian serius dari Kepala Badan Pemerintahan Desa Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPDPMP-KB)Kabupaten Majene Muh Ali Side. (k3/mkb)

Spesialis Pencuri Bagasi Motor Marak Reporter : SYAMSUDDIN Editor : AMRI MAKKARUBA MAJENE-- Aksi pencurian spesialis bagasi motor marak di Kabupaten Majene. Aksi yang tergolong nekat ini telah meresahkan sejumlah warga.

Pelaku melancarkan aksinya dengan cara menggasak isi bagasi motor yang diparkir pemiliknya terutama ditempat umum bahkan di halaman rumah. Tidak sedikit barang berharga seperti uang, HP, STNK SIM dan barang berharga lainnya raib.

Salah seorang korban pencurian, Suaib mengaku bahwa bukan hanya dirinya menjadi korban pencurian, namun beberapa teman serta tetangganya juga pernah mengalami kejadian serupa, tele-

pon genggam serta dompetnya raib digasak maling.

"Saya sudah dua kali mengalami peristiwa ini, pertama dompet berisi uang hilang. Kajadian selanjutnya telepon genggam saya yang hilang dan sampai saat ini belum menemukan barang tersebut. Kejadian ini sudah saya laporkan ke polisi dengan harapan pelaku tertangkap." ujar Suaib.

Korban lainnya, Firman mengaku juga mengalami kejadian sama dan dompet berisi uang serta surat kelengkapan bermotornya ikut di gasak maling. Diapun mengaku bahwa beberapa temannya juga pernah mengalami kejadian yang sama.

"Saya memperkirakan pelaku tidak membongkar sadel motor yang terkunci rapat, melainkan hanya

melipat sadel, karena lentur dan mudah dilipat sehingga pelaku hanya memasukkan tangannya dan mengambil barang yang ada di dalam bagasi motor," jelasnya.

Meskipun nilai barang yang dicuri tidak terlalu besar namun dianggap cukup meresahkan sebab surat kendaraan yang sering disimpan pemiliknya di dalam bagasi ikut dibawa kabur meskipun hal tersebut tidak dibutuhkan pelaku namun sangat penting bagi pemiliknya. "Saya berharap kejadian ini bisa segera diungkap polisi sebab semakin lama semakin banyak korban dan membuat kami resah dan tidak tenang saat memarkir kendaraan di kawasan publik seperti pertokoan maupun pasar," ungkap Muliati yang juga merupakan korban. (*)

RADAR/JUNIARDI

BACA AL-BARASANJI. Beberapa orang peserta sedang membaca al-Barazanji, selaina lomba baca al-Barazanji juga dilaksanakan lomba Pildacil, kegiatan tersebut rencananya akan berlangsung selama tiga hari.

Rubrik ini Dipersembahkan Oleh Humas Pemkab Majene BAB I KETENTUAN UMUM

BUPATI MAJENE PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJENE, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE dan BUPATI MAJENE MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

EKSEKUTIF

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Majene.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.

3. Bupati adalah Bupati Majene.

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatu an baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditeir, perseroan lainnya, Badan Usaham Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, rganisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.

6. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

7. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

8. Tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat parkir yang khusus disedi

akan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Nega ra, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

9. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

10.Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang mendapat pelayanan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelo la oleh Pemerintah Daerah.

11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan ba tas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

12.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD ad alah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

13.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daer ah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dis ingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

15.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD

Bersambung...

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Majene

RADAR/SYAMSUDDIN

BUPATI Majene Kalma Katta menghadiri acara wisuda kelima Amik Tomakaka di Gedung Assamalewuang Majene Kamis 15 Maret 2012.

RADAR/SYAMSUDDIN

SEKKAB Majene Syamsiar Muchtar bersama Wakil Ketua DPRD Majene Lukman dan Ketua DPRD Majene Hajar Nuhung menghadiri salah satu kegiatan di Gedung Assamalewuang waktu lalu.

Radar Mamasa 13

RADAR SULBAR Senin, 19 Maret 2012

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mamasa yang Madani Dalam Ikatan Kondosapata Wai Sapalelean

Kabupaten Mamasa Empat Strategi Pembangunan Kabupaten Mamasa

1. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik/goog governance.

2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui Pembangunan Berbasis Masyarakat (Gerbang Sismark).

3. Mendorong berkembangnya dunia usaha para pelaku ekonomi.

4. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan norma budaya dalam kehidupan masyarakat.

Ramlan Badawi Bupati

Benhard Buntutiboyong Sekkab

30 Ribu Buruh Mogok JAKARTA -- Aksi unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) semakin marak, meluas, intensitasnya makin meningkat.

Arahnya, selain menolak kenaikan BBM, juga untuk melengserkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Budiono.

Untuk itu, Selasa (20/3), sekitar 30 ribu buruh dan mahasiswa akan melakukan aksi bersama ke DPR dan Istana. Bahkan buruh akan mogok kerja.

Setelah itu, puluhan ribu mahasiswa, buruh, petani, aktivis LSM dan kekuatan rakyat lainnya kembali menggelar demo pada 27 Maret 2012.

"Kami juga akan melakukan aksi turun ke jalan selama satu minggu mulai 27 Mei sampai 3 April 2012," kata Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, La-

RADAR/ANDI SUMARYADI

SEORANG pedagang di Pasar Mamasa sementara menjual minyak tanah. harga minyak tanah di Mamasa melambung tinggi karena pengaruh rencana kenaikan BBM.

men Hendra Saputra.

Menurutnya, Presiden SBY menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) atau tidak seluruh mahasiswa dan pemuda tetap akan melengserkannya. Hal itu disebabkan SBY sudah menciderai hati rakyat.

Ia mengemukakan, pada 27 Maret nanti bisa dikatakan merupakan rentetan aksi demo menjelang 1 April rencana kenaikan harga BBM. Dalam aksi pekan mogok nasional ini akan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, seperti buruh transfortasi dan pabrik, pemuda, mahasiswa serta supir angkot.

"Rencana 27 Maret itu saat ini sedang dikoordinasikan, karena ada sekitar 20 provinsi yang akan adatang ke Jakarta. Mereka datang dengan biaya sendiri dan apa adanya," tegas Lamen.

Sementara itu, Humas Aksi

Bersama Buruh Transportasi, Rosid, mengatakan, memang rencana aksi massa buruh akan dilakukan sekitar tanggal 20 Mei 2012.

Serikat-serikat Buruh Transportasi dan Pelabuhan sudah membulatkan tekat untuk malakukan perlawanan atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM dalam bentuk pemogokan besar-besaran.

"Dalam aksi tanggal 20, isu hubungan kerja mitra yang menjadi momok bagi buruh transportasi akan kami usung sebagai isu sektoral.

Kemungkinan kami akan datangi kantor Menteri Tenaga Kerja untuk membuat edaran ke jajaran di bawahnya bahwa hubungan kerja antara supir dan pengusaha harus mengacu pada hubungan industrial," ujar Rosid.

Selain membawa isu sektoral, buruh transportasi dan

pelabuhan juga bakal mengusung isu penolakan kenaikan harga BBM sebagai harga mati.

"Dalam kenaikan BBM kami pasti akan menjadi korban pertama karena di tiap perusahaan sudah berpuluh tahun mereka hanya hitung biaya bahan bakarnya saja. Sementara kebutuhan hidup buruh tak pernah diperhatikan," ungkapnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Petisi 28 Haris Rusli Moti, sepertinya Presiden SBY tetap akan menaikan harga BBM. Sosok presiden yang satu ini memang sudah tidak perduli lagi dengan rakyat miskin.

"Untuk itu, seluruh rakyat akan tetap melakukan aksi demo untuk tetap melengserkan SBY. Presiden SBY saat ini dianggap sudah gagal memimpin bangsa Indonesia," tegasnya. (net)

Rubrik ini Dipersembahkan Oleh Humas Pemkab Mamasa

RADAR/ANDI SUMARYADI

SEKRETARIS Kabupaten Mamasa, Benhard Buntutiboyong bersama Gubernur Anawar Adnan Saleh saat pembukan MTQ di Aralle.

RADAR/ANDI SUMARYADI

BUPATI Mamasa, Ramlan Badawi bersama Gubernur Anawar Adnan Saleh saat pembukkan MTQ di Aralle.

>>>>>> HUBUNGI BAGIAN PERIKLANAN: MAWARNI SUMARGOLANG, 0426-22138 Hp: 081241843180

HOT LINE:

E-mail: radarsulbar01@gmail.com

Online: radar-sulbar.com IKLAN BARIS RADAR SULBAR

MAMUJU -- JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50,TLP. 0426 -22138. MAJENE -- JL. JEND SUDIRMAN NO. 167,TLP. 0422-21157. POLMAN -- JL. MR.MUH.YAMIN NO. 76,TLP. 0428-23203.

Dikontrakkan GRAHA MANDALA HOME STAY Jl. A. Makasau Mamuju-Sulbar (Belakang Kantor BRI Mamuju) menerima kontrakan perbulan/ pertahun fasilitas : 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 garasi mobil, 1 pantri, WC, RM, PLN, PDAM, TV kabel. unit terbatas Kontak person: 081342225500081524000037

Dijual Rumah DIJUAL RUMAH DIBUKIT ASRI LESTARI TIPE 90/117. NO. A2, NO 4 & 6 LENGKAP SUMUR BO, MESIN AIR, TANDON AIR, TERALIS BESI (PINTI & JENDELA), LISTRIK 1300 WATT, GUDANG BEBAS BANJIR BEBAS POLUSI, SHM SERTIFIKAT, DEKAT KANTOR BUPATI MAMUJU & PASAR BARU HARGA 395 JUTA (NEGO) TANPA PERANTARA HUB : HIDAYAT 085 255 902 634

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dan Bangunan ukuran 9x20 di Rangas Mamuju.

Kuran lebih 500 m dari Kantor Gubernur Sulbar. Harga Rp. 150 Jt, tanpa perantara.

HUB: 085398239889

Serbaneka NUSANTARA TEHNIK Jl. Andi Makasau Melayani : Las Panggil, Terali, Kanupi, Pintu Ruko Balkon disesuaikan Model Rumah Hub : YUSMAN (HP 081342086507 - 085340617777)

Dijual Mobil DIJUAL : Mobil Honda Stream (2004) Kondisi Mulus Hubungi : 08124159627

Dijual Rumah DIJUAL Rumah : Luas 325 M2 di Jl. H.A. Endeng No.1 Tanah : 610 M2 di Jl. Muh. Husni Thamrin Hub : Hp 081 355 399 133 Alamat: Jl. Urip Sumoharjo No. 51 Mamuju

Dijual Rumah DIJUAL Rumah+Tanah LB:110 M2 LT:613 M2, Di JL. Cut Nyak Dien Karema Mamuju Kota Berada di zona Exklusif dan cocok untuk Usaha Ruko-Resto Hub : 081 354 699 588 / 082 191 254 686

Dijual Tanah DIJUAL TANAH Ukuran 10x15 M2 di Jl. Sallang Baru Manding Polewali (Belakang Perumahan Taman Manding Raya) Hrg. 25 juta (nego). Hub: 081355051455

Dijual Tanah DIJUAL TANAH UKURAN 2.400 M² LOKASI ¹500 M DARI PERSIMANGAN LIMA. ARAH KE KALI MAMUJU (DEPAN INSTALASI 1 PDAM) TANPA PERANTARA. HUB : 081354683755

Serbaneka TOKO HARAPAN JAYA Grosir Pakaian Jadi, Alamat: Ruko Blok A. No. 16 Pasar Baru Mamuju-Sulbar, HP. 081 210 174 222

Dijual Tanah KTanah Pekarangan Jl. Poros Cendrawasih Polewali Mandar Samping Selatan Pintu Masuk BTN Bumi Cendrawasih L 9,5 Meter X P 34 Meter Hubungi : 08124159627

Dijual Tanah DIJUAL TANAH Dengan Ukuran 30x60 = 1800 M2, Terletak di Jl. Poros Kalukku- Tasiuk. Desa Salulayo HUB : 081355212555/082189917971

Dijual Mobil DIJUAL Cepat Kijang Innoa Biru 2007. Harga 180 Juta (bisa nego) masih berasuransi All Risk Hub : 081241457790 082191504944

Dijual Ruko DIJUAL Ruko 1 Lantai, Luas 6 x 13 lengkap dengan Usaha (ATK Swalayan) di Jl. Diponegoro (Depan Alya Nayab ATK Mart) Hub: 081241457790 082191504944

Dijual Tanah JUAL TANAH. + Ukuran 4,4 Hektar Di Jalan Baru (Jalur Dua) Hub; 08124252975

Dijual Tanah DIJUAL Rumah/Lokasi di Batupannu ukuran 7 X 13 m dengan harga 70 juta, bersertifikat tanpa perantara Hub : 085 342 900 751

Dijual Tanah DIJUAL Tanah Perumahan ukuran 10 x 15 m2 dekat Villa Gubernur Sul-Bar di Jalan Tueke Rangas.

Harga Rp 13 Juta tanpa perantara Hub : 085255506373 081241200073

Bengkel Las Bengkel Las Masagena Steel Mengerjakan Steel Construction, Pagar Tempa, ralis, Stainless, Canopy, Aluminum Dll Hub : Muhammad Bahri, 085 299 299 559 Alamat : Jl. Pababari No. 77 Mamuju-Sulbar

Dijual Tanah DIJUAL TANAH DENGAN UKURAN 17x35 DI JALAN POROS TAMPA PADANG (400 M DARI BANDARA) HUB : 081 343 900 351

Jual Pupuk DIJUAL Pupuk Organik Terlengkap: Bio-Exstrim, Organox dan Hormax menyuburkan tanah & dapat mengatasi/mengendalikan berbagai penyakit disebabkan Bakteri & Virus. Testimoni petani sukses, Baca Tabloid Sinar Tani atau www.bangkittan.com Dicari Agen yang serius hub: 081355559396

Dijual Mobil DIJUAL Mobil Toyota Yaris Tipe S Over Cicilan Berminat Hub : 081244820810

Peluang Bisnis MAU Penghasilan Rp 1 jt - 2 jt/ bulan Dirumah Buka Usaha Rental Game. Jual PS2/PS3 Hardisk Baru/ Bekas, Komputer, Laptop, Hrg Murah Beli 2 Unit PS Gratis HP Cross U / 2 orang. Minat Bos. Hub.MR.14 Com Hp.085 214 011 193 / 087 842 276 439

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dengan ukuran 10 x 45 = 450 m2 Terletak di Jalan Poros Kalukku Tasiuk Hub: 081355038844 - 082191606888

Dijual Rumah DIJUAL Rumah Tinggal Permanen beserta lokasi di Jl. Manunggal, Lr. IV, Polman (samping rumah kosan sekkab polman) L. 14 Meter x P. 24 Meter.

Harga Rp. 250 juta bisa nego Hub: 085299924217

Dijual Mobil DIJUAL Mobil Toyota Yaris tipe S matic, merah/ mulus tahun 2006, velg inport Hub. 08124213782

Serbaneka ALAT PERAGA DAK SD & SMP ready stok (100%) sesuai juknis 2010, rekanan yg menang tender / uji petik 085214141201 / 081519464055 - kdn.co.id

Dijual Mobil DIJUAL Feroza 1994 warna Silver, alamat Jl. Ranggong Mamuju, No.2. Harga bisa nego, berminat hub. 085299637019

Dijual Tanah DIJUAL Tanah Uk. 9 X 27 m Sertifikat Lokasi di Sese (Sampimg SD Sese) Harga 25 Juta Nego, Hp. 0811440435

Dijual Tanah DIJUAL Tanah 13X17 M depan terminal simbuang. Lengkap Sporadik. Hub 0852 4204 5499, Harga 65 Juta.

Dijual Mobil DIJUAL Cepat Mobil Timor DOHC Tahun 97 Warna Hitam Full variasi, velg import Harga Nego, Hub : 081342680058

Dijual Motor DIJUAL Motor Yamaha New vixion Variasi 2010 Warna Hitam masih mulus Harga : 17 Juta, Hp : 0811440435

Dijual Tanah DIJUAL Tanah Luas 11 X 12 M Jl. P. Endeng (Samping SPBU Simboro) Harga : 65 Juta Nego Hp : 0811440435

Dijual Ruko DIJUAL Cepat Ruko ukuran 5 x 18 Meter Jln Ahmad Yani No 71 Polewali (Depan Hotel Ratih) Berminat Hub 085270777000 08124159627

Pengumuman KAMI dari Toko Djaya sentausa Jl. A. makasau Mengumumkan Nama Rusdi/Sandi/Santoso mulai hari jumat Tanggal 9 Maret 2012 Bukan lagi pegawai Toko Djaya Sentausa, sehingga mulai saat ini segala tindakannya tidak berhubungan lagi dan diluar tanggung jawab Toko Djaya Sentausa.

14

Radar Pasangkayu Sistem Manusia Alam Ruang Teknologi

RADAR SULBAR Senin, 19 Maret 2012

MAMUJU UTARA SMART

Pembenahan dan Penyempurnaan Sistem Penyelanggaraan Pemerintahan, Kebijakan dan Regulasi, Program dan Kegiatan, Infrastruktur Keuangan Daerah.

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur, Masyarakat dan Private Sektor.

Mengelola dan Memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan Arif, Adil, dan Bijak untuk Kemakmuran Rakyat dan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.

Konsisten Melakukan Penataan Ruang, dan Wilayah dengan Mengacu pada Kebijakan dan Regulasi Serta Berwawasan Lingkungan Menggembangakan dan Memanfaatkan Tekhnologi Tepat Guna yang Selaras dengan Perkembangan dan Kebutuhan

Evaluasi Program Pansimas REPORTER: SYAMSUDDIN HB EDITOR: MAHBUB AMIRUDDIN PASANGKAYU -- Realisasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Mamuju Utara (Matra) perlu evaluasi. Program pamsimas di beberapa titik sungguh memprihatinkan dan lari dari asas mamfaat yang sesungguhnya.

Tampaknya program ini perlu perencanaan matang sehingga dapat terealisasi secara maksimal dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu warga Desa Singgani

Iksan mengeluhkan, program pamsimas hanya terealisasi pembangunannya. Namun manfaatny sendiri belum dirasakan masyarakat.

Air yang konsumsi masyarakat hanyalah hasil penyulingan air sumur yang berwarna.

Pamsimas hingga kini belum berfungsi padahal program ini masuk sudah sejak tahun 2011 lalu. "Bangunannya selesai namun belum berfungsi. Itu tong belum ada isinya," kesal Iksan sambil menunjukkan tong di depan rumahnya, Ahad 18 Maret.

Kepala Desa Kasano, Sumri Hasan mengatakan, pamsimas harusnya mampu mengatasi kebutuhan warga. Sehingga air yang kon-

sumsi benar-benar sesuai standarisasi kelayakan. Di dusun Limbara dan Dusun Burangge, air bersih sangat memprihatinkan. Selain asin, air di daerah itu berwarna kecoklatan. "Tapi hanya itulah yang bisa dikonsumsi dengan melakukan penyaringan," kata Sumri.

Di lapangan, ditemukan beberapa proyek pamsimas yang belum dimanfaatkan, seperti di Desa Singgani dan Desa Kasano Kecamatan Baras. Program ini dinilai belum berjalan maksimal sehingga perlu ada evaluasi jumlah titik pencapaian dari program ini di setiap desa di Matra. (**) RADAR/CHALID MAWARDI

SAWIT. Perkebunan sawit menjadi andalan Kabupaten Mamuju Utara.

Desa Kasano Minim Fasilitas PASANGKAYU -- Minimnya pembangunan fasilitas umum di Desa Kasano menjadikan masyarakat daerah ini kesulitan memasarkan hasil pertaniannya. Desa Kasano yang merupakan pemekaran dari Desa Bambaloka Kecamatan Baras tahun 2007 memiliki sekitar 900 kepala keluarga.

Aktivitas warga di daerah itu sebagian besar sebagai petani kakao dan kelapa sawit. Pemerintah diharapkan memberi perhatian.

Selain tidak memiliki akses jalan tani, Desa Kasano juga belum memiliki kantor setelah dilanda gempa bumi 2010 lalu.

Kepala Desa Kasano Sumri Hasan, menu-

turkan, petani sangat membutuhkan akses jalan tani. Saat memasarkan hasil taninya masyarakat mengeluarkan biaya yang cukup tinggi.

Topografi lahan tani masyarakat berada di dataran tinggi sehingga masyarakat sulit mengangkut hasil taninya. "Kami sangat butuh pembukaan jalan tani dan saya berharap masyarakat berdoa agar ada perhatian pemerintah karena pemerintah tidak hanya memikirkan satu desa saja melainkan banyak desa di Matra," tutur Sumri yang masih terbaring sakit di kediamannya setelah kecelakaan, Ahad 18 Maret.

POTRET PASANGKAYU

Sumri juga menyampaikan, bencana tahun 2010 lalu memporak-porandakan Kantor Desa Kasano. Hingga kini belum terbangun kembali sehingga pelayanan pemerintahan di desa itu hanya dilakukan di kediamannya.

Namun usulan pembangunan kantor desa sudah disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan.

"Kalau perlu kami minta perhatian untuk pembangunan kantor desa," harap Ketua Komite Pemekaran Kabupaten Matra untuk wilayah Baras ini. (sym/mba)

Rubrik Khusus Humas Pemkab Mamuju Utara

H. MUHAMMAD SAAL WAKIL BUPATI

H. AGUS AMBO DJIWA BUPATI HM. NATSIR. MM SEKKAB

DPR Tolak Rumah Aspirasi DPD Proyek Awal untuk 15 Provinsi Senilai Rp 165 M JAKARTA -- Keinginan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki rumah aspirasi di tiap provinsi terancam kandas. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah siap menjegal usul tambahan anggaran yang diajukan pemerintah untuk DPD. Dalam Nota Keuangan RAPBN Perubahan 2012, pemerintah mengusulkan anggaran DPD senilai Rp 754,8 miliar. Anggaran itu bertambah 25 persen atau Rp 150,7 miliar jika dibandingkan dengan APBNnya, Rp 604,1 miliar. Dalam nota keuangan itu disebutkan, kenaikan anggaran dialokasikan untuk pembangunan rumah aspirasi daerah tahap I di 15 provinsi Rp 165,0 miliar.

Usul itulah yang dipermasalahkan DPR. Anggota Komisi XI DPR Vera Febyanti mengatakan, anggaran tersebut seharusnya tidak menjadi prioritas. "Penolakan ini akan menjadi sikap DPR," kata Vera kemarin (17/ 3).

Legislator asal Fraksi Partai Demokrat itu menambahkan, seluruh anggaran kementerian lembaga telah dipotong dalam APBNP 2012. Dengan demikian, kata Vera, tidak layak jika DPD harus mendapat tambahan anggaran untuk rumah aspirasi. "Itu lebih baik dicoret saja," katanya.

Saat anggaran DPD naik, pos belanja untuk DPR memang dipangkas.

Dalam RAPBNP 2012 disebutkan, anggaran DPR direncanakan menurun Rp 237,4 miliar atau 8,1 persen jika dibandingkan dengan pagu di APBN-nya sebesar Rp 2,943 triliun. Dengan demikian, anggaran untuk DPR diusulkan menjadi Rp 2,705 triliun. Penghematan belanja DPR berasal dari pos belanja pegawai Rp 5,0 miliar dan belanja barang Rp 232,4 miliar.

Di tempat terpisah, anggota Komisi XI DPR dari Partai Golkar Nusron Wahid juga memiliki pandangan senada. Menurut dia, sudah selayaknya pembangunan rumah aspirasi DPD di-pending dulu. "Situasi lagi susah.

Semua sekarang sedang berpikir keras melakukan efisiensi," kata Nusron saat dihubungi kemarin.

Dia lantas menyinggung, beratnya beban anggaran yang kemudian diikuti rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah harus menjadi concern semua pihak. "Jangan sampai beban pembangunan rumah aspirasi ini kemudian ditanggungkan lagi kepada rakyat," tandas politikus yang juga ketua umum PP GP Ansor NU itu.

DPD berencana membangun rumah aspirasi di 33 provinsi. Dibangun empat lantai dengan luas 2.628 meter persegi, satu kantor perwakilan itu akan ditempati empat anggota DPD di provinsi bersangkutan.

Total anggaran diperkirakan Rp 823 miliar.

Meski sempat memicu kritik dari sejumlah pihak, termasuk kalangan DPR, keberadaan kantor perwakilan tersebut sah secara aturan. Sebab, ketentuannya jelas diatur dalam UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD 3). Di situ disebutkan bahwa anggota DPD memiliki kantor di ibu kota dan provinsi daerah pemilihannya.

Meski demikian, Nusron menganggap keberadaan rumah aspirasi DPD tersebut sebenarnya belum urgen. Dia menilai, ada atau tidaknya kantor perwakilan seharusnya tidak menjadi alasan efektivitas kinerja para senator menyerap aspirasi daerah.

"Masak sih, kalau tidak ada rumah aspirasi, tidak bisa bekerja optimal? Saya kok agak tidak percaya," tandas mantan ketua umum PB PMII itu. (jpnn)

LEGISLATIF MATRA

Rubrik Khusus DPRD Kabupaten Mamuju Utara

SEKRETARIS Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Matra Nahida belajar bersama anak sekolahan dalam acara gema dsmart di Desa Kulu Mamuju Utara.

RADAR/ANDI SAFRIN

PENANAMAN POHON. Bupati Matra H Agus Ambo Djiwa didampingi Adm PT Surya Raya Lestari II Harinoto dalam acara penanaman pohon yang digelar Surya Raya Lestari II.

RADAR/ANDI SAFRIN

RAPAT. Anggota DPRD Matra saat melakukan rapat dengar Pendapat Lintas Komisi di Ruang Aspirasi DPRD Matra, Kamis 15 Maret 2012.

PRES

RADAR SULBAR SENIN, 19 Maret 2012

15

Ekspresikan Diri Raih Prestasimu

PERPUSTAKAAN XPRESI RADAR SULBAR

ATA orang bijak, buku adalah gudang ilmu.

Hampir seluruh tokoh dunia yang berpengaruh adalah pembaca buku maniac, tiada hari tanpa membaca buku.

Dari dalam negeri sang plokmator Soekarno, sejak remaja sudah senang membaca buku-buku filsafat Voltaire dan Rousseau, tokoh-tokoh Marx, Karl Kautsky dan Lenin. Ia juga gemar membaca buku Washington, Jefferson, dan Lincoln. Ada juga Ernest Renan dan H.G Wells. Soekarno juga belajar berpidato selain dari Tjokroaminoto juga dari membaca buku seperti dari Adler dan Jean Léon Jaurès (1859-1914), pemimpin sosialis Prancis.

Lalu Mohammad Hatta. Sang proklamator kita ini memiliki perpustakaan besar, sangat besar. Jumlah bukunya? 30.000 buah. Ia sudah sangat gemar membaca sejak kecil. Semua Bapak bangsa Indonesia sejak sekolah menengah (Hbs) menguasai 4 bahasa sekaligus, Belanda, Prancis, Inggris, Jerman.

K

Buku Ini Aku Pinjam

Dari luar negeri John F. Kennedy yang merupakan mantan Presiden Amerika Serikat tidak hanya pembaca buku. Ia menulis buku “Profiles in Courage” yang meraih penghargaan tertinggi Pulitzer tahun 1957.

Lalu ada Bill Gates pendiri Microsoft, (mantan orang terkaya di dunia). Ia menghabisi seluruh buku komputer di perpustakaan sekolahnya hanya dalam waktu beberapa minggu.

Jadi sudah sangat jelas kan mengapa mereka berpengaruh. Karena tokoh tersebut punya pengetahuan besar yang mereka peroleh dari buku.

Mungkin dari sisi ini banyak sahabat Xpresi yang enggan mengembalikan buku teman atau perpustakaan. Kalau sudah mengalami hal seperti ini, janganjangan sahabat Xpresi kapok minjamin buku.

Nah, jika sahabat Xpresi menemui orang yang selalu telat mengembalikan buku harusnya bersikap bijak. Pertama tetaplah sopan. Meski teman kita salah, kita harus menjaga perasaannya untuk

tidak mempermalukan di tempat umum.

Tagihlah dengan cara-cara halus, misalnya “Bro, saya lagi ada PR aku butuh buku yang kemarin.” atau “Buku yang kemarin dimana ya? Sepertinya menarik untuk dibahas lagi.”

Kalau masih tidak mempan gimana? Coba hubungi keluarganya atau kerabatnya, bisa lewat telepon atau bertemu langsung, ceritakan masalah pinjaman buku ini. Bila keluarganya tahu, mungkin bisa membantu si peminjam untuk melunasi utangnya. Kalaupun tidak, ada pressure dari pihak keluarga agar.

Bila masih tidak berhasil mungkin sahabat Xpresi butuh kesepakatan Baru. ajak si peminjam untuk membuat kesepakatan baru. Kalau masih tidak berhasil, siap-siap saja beli buku baru. (**)

Merawat Buku

TIPS

Pastikan tempat buku tidak lembab dan memiliki sirkulasi udara yang memadai. Untuk mendapatkan udara yang cukup, tempat buku harus memiliki jendela atau lubang keluarmasuk udara secara cukup.

1

2

Usahakan letak buku tidak berdekatan dengan lantai. Artinya tempat buku jangan di bagian paling bawah lemari. Pilihlah tempat yang memungkinkan buku enak dilihat dan mudah dijangkau. Pilihan bisa di bagian tengah atau atas.

3

Posisi buku sebaiknya berdiri dan berjajar ke samping. Posisi ini memungkinkan udara masuk ke selasela buku lewat celah lembaran. Jika posisi buku bertumpuk dikhawatirkan udara tidak bisa masuk dan mempercepat kelembaban.

4

Taburlah kamper di sela-sela buku atau di pojok-pojok lemari. Fungsi kamper untuk mengusir ngengat dan mengurangi bau tak sedap.

Lakukan rotasi posisi buku setiap dua pekan sekali. Jika memungkinkan keluarkanlah buku-buku dari lemari dan letakan selama sehari di luar lemari. Bisa di atas meja atau di ruang terbuka yang tidak lembab.

5

6

Tak ada salahnya memberi lampu khusus dalam lemari buku hingga buku mendapat cahaya yang cukup. Sinar lampu menghambat ngengat masuk ke sela-sela buku.

7

Cara paling aman adalah membungkus buku dalam kemasan plastik dan ditaburi kamper.

8

Khusus buku langka berusia di atas 100 tahun yang lengket antar satu halaman dengan halaman lain tidak perlu dipaksa memisahkannya. Ada cara tersendiri. Rendamlah kertas yang lengket itu ke dalam air selama setengah jam. Lalu angkat dan angin-anginkan di tempat sejuk. Jangan sekali-kali menjemur di bawah terik matahari agar kertas tidak bergelombang setelah kering.

Email: xpresiradarsulbar@ymail.com Pengen Jadi Sobat XPRESI? nggak susah kok!

Rajin aja komen di FB Ekspresi RADAR SULBAR. Di jamin seru...

Ekspresi Radar Sulbar

AYO... EKSPRESIKAN DIRI RAIH PRESTASIMU

Bla...

Bla...

Bla...

Bla...

AKU sih minjamin buku pakai jangka waktu. Kalau waktunya sudah habis terpaksa ditagih buat di balikin. Jangan sampai bukunya hilang.

Oowh.. no, i don’t have think about that. (**)

Bla...

Bla...

Bla...

Shinta Devi Mahasiswa Fakultas Hukum Unsulbar Majene

BIARKAN saja dipinjam terus, biar kita dapat pahala. Kitakan harus berbagi ilmu. Tapi kalau minjamnya sudah 2 kali, ya maaf saja Anda harus mengembalikan buku yang sebelumnya ... ha ha ha (**)

Bla...

Bla...

Bla...

Blazter Gembel Mahasiswa Tomakaka Mamuju

KATA teman: Orang goblok itu yang tidak punya buku.

Lebih goblok lagi yang punya buku terus dipinjamkan ke orang lain. Tapi masih lebih goblok lagi yang dah pinjam buku trus dikembalikan. Mungkin ini prinsip orang-orang yang tidak balikin bukuku. (**)

Bla...

Bla...

Muh. Firdaus Guru MIN Simullu Majene

SAYA akan memintanya secara baik-baik agar buku saya dikembalikan. Contohnya dengan cara mengiriminya pesan singkat secara jujur bahwa saya ingin agar buku yang telah dipinjamnya, segera untuk dikembalikan. (**)

Yudhi Pelajar SMAN 2 Polewali Mandar

16

Pariwara

RADAR SULBAR SENIN, 19 Maret 2012

Sambungan halaman 9

Program Tata Kelola Anggaran yang Berpihak pada Perempuan dan Masyarakat Miskin di Kabupaten Polewali Mandar, Mamuju, dan Provinsi Sulawesi Barat.

5. Mutu

9. Gizi Buruk

Belanja Mutu dinas kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju sebesar 5,2 milyar tahun 2008. Dengan nilai konstan tahun 2008 maka pada tahun 2009 total belanja mutu mengalami pertumbuhan 6% (nominal Rp.5.582.430.000,- dengan harga konstan/riil Rp.5.484.800.000,-). Tahun 2010 menurun (-3%) menjadi Rp.5.547.000.000,- dengan harga konstan 5,1 milyar dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2011 (P) total belanja Mutu naik 29% dari tahun sebelumnya menjadi 7,1 milyar dengan harga konstan 6,3 milyar.

Belanja dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Sakit Umum Daerah (RSUD) tahun 2008 sebesar Rp.538.390.000,-. Anggaran tersebut menurun 49% pada tahun 2009 menjadi Rp.275.640.000,- namun pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 14% Rp.314.470.000 dengan nilai konstan Rp.293.920.000,- dan tahun 2011 (P) pertumbuhannya mencapai 29% Rp.404.680.000 dengan nilai konstan Rp.360.670.000,- Jumlah penderita Gizi Buruk berdasarkan data BPS Kabupaten Mamuju tahun 2010 sebanyak 30 orang tahun 2009 dan menurun menjadi 18 orang tahun 2010. Dengan jumlah anggaran untuk penanganan Gizi Buruk tersebut diharapkan dapat menurunkan jumlah penderita Gizi Buruk di setiap tahunnya.

Alokasi anggaran daerah tahun 2009 Dinkes dan RSUD untuk kegiatan gizi Buruk sebesar Rp.275.640.000,dari jumlah anggaran tersebut dapat menyelesaikan 12 orang. Jika kondisi seperti ini terus dipertahankan maka persoalan Gizi Buruk di Kabupaten Mamuju akan dapat dituntaskan pada tahun anggaran 2011 atau tahun 2012.

6. Akses Tahun 2008 Trend belanja Akses Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kabupaten Mamuju 3,042 milyar rupiah, tahun 2009 mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar (-24%) menjadi 2,3 milyar rupiah. Pertumbuhan di tahun 2010 sebesar 69% (3,9 milyar rupiah dengan nilai konstan 3,6 milyar rupiah). Dan pada tahun 2011 (P), pertumbuhan belanja Akses naik 10% menjadi 4,3 milyar dengan nilai konstan 3,8 milyar rupiah. Alokasi anggaran pada aspek ini memungkinkan semua lapisan masyarakat dapat mengakses pelayanan dengan mudah atas perogram pemerintah.

B. Pendidikan 1. Belanja Dinas Pendidikan

7. Belanja Rutin Belanja Rutin di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum (RSUD) Kabupaten Mamuju tahun 2008 sebesar Rp.6.320.530.000,- dan turun 16% di tahun 2009 menjadi Rp.5.290.800.000,- dengan nilai riil 5,1 milyar. Tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 28% menjadi Rp.6.767.000.000,- dengan harga konstan 6,3 milyar rupiah. Dan di tahun 2011 (P) juga mengalami peningkatan sebesar 22% yang setara dengan Rp.8.234.390.000 dengan nilai riil Rp.7.338.920.000,Belanja dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju tahun 2008 sebesar 53,9 milyar rupiah. Pertumbuhan penganggaran di tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 95% secara nominal Rp.105,4 milyar rupiah dengan nilai konstan setara dengan 92,5 milyar rupiah. Pada tahun 2010 turun menjadi Rp.79.667.020.000,- dengan nilai riil 66,4 milyar rupiah. Sedangkan untuk 2011 (P) naik 59% secara nominal sebesar Rp.126.983.530.000,- dengan nilai riil Rp.101.057.620.000,-. Berdasarkan data BPS Kabupaten Mamuju angka putus sekolah dan melek huruf masih cukup tinggi. Maka dengan jumlah penganggaran di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga diharapkan mampu menyelesaikan masalah tersebut, khususnya pendidikan dasar bagi semua sebagai salah satu target pencapaian MDG’s

2. Putus sekolah dan Melek Huruf

8. Keselamatan Ibu dan Anak Trend belanja Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupten Mamuju tahun 2008 dianggarkan sebesar Rp.165.580.000,- naik 164% menjadi Rp.437.240.000,- dengan nilai riil Rp.429.600.000,Pada tahun 2010 menurun 9% menjadi Rp.369.630.000,- dengan nilai riil Rp.270.720.000,- dan pada tahun 2011 naik 82% sebesar Rp.723.690.000,- dengan nilai riil Rp.622.770.000,- Berdasarkan data BPS Kabupaten Mamuju tahun 2011 Angka kematian Balita 11 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2009 dan 12 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2010, kematian ibu melahirkan 18 tahun 2009 dan 10 tahun 2010 (kematian ibu maternal, nifas dan hamil). Dengan data ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran untuk program/ kegiatan untuk keselamatan ibu dan anak cukup relevan. Jika pada tahun 2009 terdapat 18 kematian ibu dan 12 kematian anak, dengan demikian maka terdapat 30 kasus keselamatan ibu dan anak. Dan penganggaran di tahun 2009 sebesar Rp.437.240.000, maka masing-masing kasus memperoleh alokasi penganggaran sebesar Rp.14.574.600,- Jika anggaran tersebut sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan keselamatan ibu dan anak maka jumlah kematian ibu dan anak bisa dikurangi.

Kenyataanya alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk : Pengadaan sarana penyuluhan KB, Sarana penyuluhan klinik KB, Pengadaan alat kontrasepsi, Sarana perlengkapan penyuluh KB, Pemeriksaan rahim mulut, Dan pelatihan petugas kesehatan ibu dan anak.

Walaupun Kabupaten Mamuju sudah menekan angka kematian ibu dan anak tetapi hal ini tetap menjadi perhatian dalam pengalokasian anggaran sehingga pelayanan kesehatan ibu hamil, melahirkan dan anakanak tetap terlayani secara baik dalam proses pembangunan di Kabupaten Mamuju.

pada tahun 2008 total anggaran belanja Dispora Kabupate Mamuju untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan penyelesaian Melek Huruf sebesar Rp.833.420.000.000,-namun pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi Rp.367.640.000,- (-140%) dengan nilai riil Rp.322.540.000,- penurunan belanja juga terjadi di tahun 2010 turun menjadi Rp.97.310.000 (-227%) dengan nilai konstan Rp.81.210.000,Untuk tahun 2011 (P) sudah mengalami sedikit perkembangan dengan pertumbuhan sebesar 37% menjadi Rp.153.650.000,- dengan nilai konstan/riil Rp.122.280.000,- Berdasarkan Data BPS Kabupaten Mamuju tahu 2010 jumlah anak putus sekolah sebanyak 382 orang tahun 2009 dan menurun menjadi 324 orang tahun 2010. Sedangkan angka melek huruf untuk laki-laki mencapai 7,22% dari 173.413 orang dan perempuan 13,07% dari 163.650 orang tahun 2010.

Sumber Data: APBD Kabupaten Mamuju Tahun 2008-2011 (P), setelah diolah, B3WP YASMIB Sulselbar, 2011.

YASMIB SULSELBAR Kantor : SulSel 1. Jl. Tamalate IV No. 9, Telp/Fax 0411-883427, Makasar 90222, Sulawesi Selatan , INDONESIA 2. Jl. Andi Latanratu No. 175, Telp/Fax 0428-22546, Polman 91311, Sulawesi Barat 3. Jl. Soekarno Hatta, Komp. BTN Bukit Wisata Karema Blok A No.14, Mamuju-Sulbar E-mail : yasmib-sulselbar@indosat.net.id Website : Http//www.sulawesibudgetinfo.org