RADAR SULBAR Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat
JUMAT, 20 APRIL 2012
Rp 3.000
Refly Harun
KPK Harus Percepat Kasus Besar
Saatnya Anda beralih ke listrik pintar Jutaan keluarga Indonesia telah merasakan kemudahan dan kenyamanan menikmati listrik pintar, solusi isi ulang dari PLN. Kini giliran Anda. Dengan listrik pintar, biaya listrik sepenuhnya Anda yang atur. Tidak perlu repot bayar bulanan. Anda cukup membeli pulsa listrik sesuai kebutuhan. Bebas kesalahan catat meter, bebas dari sanksi pemutusan dan ketidaknyamanan lainnya. Hubungi Kantor Pelayanan PLN terdekat dan pasang listrik pintar sekarang juga! www.pln.co.id
cerita
humor
EDITOR: MUHAMMD ILHAM
JAKARTA -- Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun, menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilema dalam menuntaskan kasus korupsi yang melibatkan petinggi politik atau orang penting lainnya. Di satu sisi KPK kerap mengatakan kalau menyelesaikan kasus tidak boleh karena pesanan, tapi di sisi lain publik menuntut penyelesaian kasus yang high profile atau melibatkan orang-orang penting di tanah air, seperti pada kasus wisma atlet, Bank Century, BLBI, maupun yang melibatkan pimpinan Banggar DPR.
Kirim CERITA LUCU Anda ke
radarsulbar01@gmail.com
Buku Horror Paling Seram Alkisah seorang pemuda mau pergi ke luar kota naik Bus. Saat malam itu datanglah seorang Bapak Tua yg menjualkan buku padanya. Pak Tua : Mau beli buku nak? Pemuda: Buku Horor ada gak Pak? Pak Tua : Ada, judulnya "Bus Maut" Pemuda: Berapa harganya Pak? Pak Tua : Rp150.000 Pemuda : Haaaaah! Mahal sekali Pak? Uang saya cuma Rp160.000, trus masa saya nanti Jalan kaki? Pak Tua: Ini buku Best Seler. Paling laris dan dijamin paling seraaaam!. Akhirnya si pemuda membeli buku itu. Walau duit cuma sisa Rp10.000. Pak Tua: Nak, saya pesan kalo sudah selesai baca bukunya, halaman terakhir buku itu jangan di bacaya, soalnya terakhir orang yang membaca halaman itu langsung meninggal kena serangan jantung karena saking seramnya. Pemuda : iya Pak! Lanjut pemuda itu membaca buku horor. Ternyata memang seram, apalagi suasana dalam Bus sepi dan waktu itu lagi malam Jumat. Bikin bulu kuduk merinding. Dan akhirnya sampailah pemuda itu pada halaman akhir buku itu. Ia penasaran, masa sih halaman terakhir buku itu lebih seram, Padahal ceritanya sudah hampir habis. Ternyata dihalaman terakhir tertulis: Penerbit: Cv. Buku Horor Judul Buku : Bus Maut Kategori : Horor Harga : Rp15.000
foto
UNIK
Kirim FOTO UNIK Anda ke
radarsulbar01@gmail.com
Al-Quran Terbesar Pesantren Indo Global Mandiri Suak Bujang Gandus, Palembang, memamerkan karya besar para santrinya yaitu Al-Quran terbesar di dunia yang terbuat dari kepingan kayu. AlQuran itu terbuat dari 315 lembar kayu tembesi dan menjadi 630 halaman Al-Quran.
Baca HAL 7
RADAR/SOLIHIN
ISI LJUN. Seorang siswi SMA PGRI Mamuju mengisi LJUN di rumahnya.
Perubahan Status Kabupaten Mamuju Jadi Kota
Depresi, Soal Dirobek MAMUJU -- Satu kursi peserta Ujian Nasional (UN) di ruang 15 SMAN 1 Mamuju, tampak kosong. Peserta UN dengan nomor ujian 01-013-029-4, sudah tiga hari tidak masuk. Setelah ditelusuri, ternyata pemilik nomor ujian tersebut sedang
sakit. Belum sembuh dari penyakit malaria, seorang siswi SMA PGRI Mamuju, Ay, diduga mengalami depresi saat mengikuti Ujian Nasional (UN). Baca HAL 7
Untuk Balanipa, Polman Harus Tunjukkan Kemajuan JAKARTA -- Pembentukan Kabupaten Balanipa mesti didahului oleh kemajuan kabupaten induknya, Polewali Mandar (Polman). Anggota DPR RI Salim Mengga mengkhawatirkan jika pembentukan Kabupaten Balanipa dipaksakan hanya akan menimbulkan lebih banyak kesengsaraan bagi masyarakat Pol-
man. Sebab pembiayaan daerah pemekaran masih harus ditanggung oleh daerah induk. "Konsekuensinya kalau Balanipa mekar, PAD Polman akan terbagi dua, Rp8 miliar untuk Polman dan Rp8 miliar untuk Balanipa," terang Salim, Kamis 19 April. Baca HAL 7
Salim Mengga
DPRD Sulbar Bakal Terlibat Sejak Dini MAMUJU -- Dalam mendorong upaya pengalihan status kabupaten ini menjadi Kota Mamuju, DPRD Mamuju bakal melibatkan diri sejak dini. Keputusan ini diambil karena melihat upaya pengalihan status masih bergerak lamban. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan Hamzah Hapati Hasan saat memimpin acara coffee morning antara legislator Sulbar dari daerah pemilihan (dapil) Mamuju dengan puluhan wartawan di rumah jabatan Ketua DPRD Sulbar, Rabu 18 April. Dalam kegiatan tersebut, Hamzah mengatakan pembentukan kota sangat penting sebab merupakan syarat undang-undang. Terlebih lagi, provinsi yang ibukotanya masih berstatus kabupaten di negara ini hanyalah Sulawesi Barat dan Papua Barat. Baca HAL 7
Soal Mamasa, Obed Serahkan ke Mendagri JAKARATA -- Keputusan terkait orang nomor satu di Kabupaten Mamasa diserahkan sepenuhnya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamwan Fauzi. Meski telah mengajukan permohonan dan mendapat legitimasi kuat dari DPRD setempat, namun mantan Bupati Obed Nego Deppa-
Obed Nego Depparinding
Kalau permohonan kita sudah ajukan. Tapi namanya juga kan memohon. Bagaimana nanti, tergantung pak menteri.�
rinding tetap menyerahkan keputusan usulan pengangkatan dirinya kepada Mendagri. Saat menghubungi Radar Sulbar, Kamis 19 April 2012, Obed menyatakan bahwa pihaknya akan mengormati keputusan yang akan diambil oleh Mendagri. "Kalau permohonan kita sudah ajukan. Tapi namanya juga
MAMUJU CUP 2012 LAPORAN:
kan memohon. Bagaimana nanti, tergantung pak menteri," ucap Obed. Ia mengaku menghormati segala proses yang kini tengah ditempuh pihak Kemendagri menyusul terbitnya putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung yang menyatakan Baca HAL 7
RADAR SULBAR Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat
Tersisa Dua Tiket ke Enam Besar
Andi Indra Laga Sabtu, 21 April 2012
RADAR/ANDI INDRA
REBUT BOLA. Pemain PS Bone Raya saat berlaga di Stadion Manakarra, Kamis 19 April 2012.
PS Persisam Salomanurung
Vs PS Prima Putera
0426-22138
www.radar-sulbar.com
Hari ini, 20 April, putaran ketiga Turnamen Mamuju Cup 2012 akan mempertandingkan laga terakhir, sebelum masuk babak enam besar. EMPAT kesebelasan akan berlaga akan memperebutkan tiket ke babak selanjutnya. Pertandingan masih dibagi dua partai. Partai pertama mempertemu-
SEMARAK. Ratusan Penonton dari di Stadion Manakarra menyaksikan pertandingan sepak bola , Kamis Sore, 19 April 2012.
kan Ratulangi versus Peluru FC, dan partai kedua mempertemukan Swadiri FC versus Taeso. Hanya pemenang yang berhak mendapatkan tempat di babak enam besar. Pertandingan sore ini dipastikan bakal berlangsung seru. Empat tim yang berlaga akan unjuk gigi memperlihatkan ketangguhannya. Pada laga 24 besar (putaran kedua, red), Peluru FC menoreh hasil signifikan dengan men-
radarsulbar01@gmail.com
dulang lima gol saat bertemu dengan Persib Botteng. Tidak jauh berbeda dengan Ratulangi FC yang juga meraih hasil signifikan dengan mempersembahkan tiga gol saat bertemu dengan Roma Tapalang. Begitupun dengan Swadiri FC. Dua gol telah dipersembahkan saat bertemu dengan Mahkota FC.
Baca HAL 7
portal radar sulbar
2
Ekonomi
RADAR SULBAR JUMAT, 20 April 2012 PANC A KAR YA PEMBANGUNAN SULA WESI BARA T PHASE II ANCA KARY SULAWESI BARAT G AI KEBIJ AKAN S TRA TEGI PEMBANGUNAN PR O VINSI SULA WESI BARA T 20 1 1 - 20 16 201 SEBAG KEBIJAKAN STRA TRATEGI PRO SULAWESI BARAT 201 SEBA
1. Peningkatan Profesionalisme Aparatur ( personalcapatcy building) Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2. Peningkatan Kualitas dan Perluasan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Vital 3. Peningkatan Promosi dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Baik dalam Negeri maupun Luar Negeri 4. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam H. Anwar Adnan Saleh Gubernur
H. Aladin S Mengga Wakil Gubernur
H. Anwar Adnan Saleh Gubernur Sulbar
H. Ismail Zainuddin Sekretaris
H. Aladin S. Mengga
H. Mujirin M. Yamin
Wakil Gubernur Sulbar
Kepala DIPENDA Prov. Sulbar
Pemerintah Mesti Awasi Perdagangan Gabah REPORTER: HASAN BASRI
EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL
MAMUJU -- Kegiatan perdagangan gabah di Kecamatan Mapilli, Luyo, dan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), cenderung tidak menguntungkan petani. Sebab di tiga wilayah itu ditemukan kecurangan cara menimbang gabah oleh oknum pedagang gabah. Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian bagi petani 30 hingga 40 persen per karung isi
100 kg. Kecurangan ini terjadi sejak dua kali masa panen terakhir ini, tapi panen belakangan ini kondisi yang paling parah bahkan sudah mengundang keresahan petani. Kondisi tersebut dilaporkan Anggota DPRD Sulbar Naharuddin, ketika melakukan kunjungan konstituen selama sepekan di tiga kecamatan tersebut. "Sebelum menanam padi, para petani sudah
berutang lebih awal agar bisa menggarap sawahnya. Tapi setelah panen mereka tidak bisa bayar utang karena adanya kecurangan saat pedagang membeli gabah mereka," ungkap Naharuddin, menceritakan pengakuan petani. Naharuddin menjelaskan, harga berli gabah yang rendah dan tidak seragam diantara pedagang mengakibatkan semakin suburnya peran pengijon (pembeli gabah) di daerah ini. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi petani, Naharuddin
meminta agar Gubernur Sulbar dan Bupati Polman, serta SKPD yang terkait dengan keadaan ini harus turun tangan. Pemerintah harus menera ulang seluruh timbangan bagah dan alat ukur satuan lainya, baik yang digunakan di pasar pasar tradisional terlebih yang digunakan oleh pengusaha. "Karena itu sudah merugikan or-
ang banyak," sebut Naharuddin. Pemerintah harus proaktif mengawasi pelaksanaan dan aktifitas perdagangan gabah yang menggunakan timbangan yang sudah ditera ulang pemerintah. Kemudian, harga dasar gabah pada tingkat petani harus ditentukan pemerintah sekaligus memberikan jaminan bahwa hasil panen patani
akan terserap pasar dengan harga yang pantas. "Plus dengan timbangan yang benar," imbuhnya. Naharuddin juga meminta pemerintah meciptakan iklim usaha sehat agar tidak ada salah satu pihak yang memonopoli perdagangan gabah. Apa lagi kalau aktifitas usahanya merugikan petani gabah. (**)
KELUARGA BESAR Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Mengucapkan
Turut Berduka Cita Sedalam-dalamnya Atas Meninggalnya Almarhum Dra. Hj. Sukmawati. B (Istri H. Basri K. MM, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Majene) " Semoga Amal Ibadahnya Diterima disisi Allah SWT. Dan Keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran�
Drs. H. Mukhlis Latif. M.Si Kakanwil
INFO SULBAR
RADAR/HASAN BASRI
Sejumlah motor Suzuki promo baru tahun ini dipajang dalam show room PT Suzuki Berlian Motor
Suzuki Bidik Kalangan PNS MAMUJU -- PT Suzuki Berlian Motor Mamuju mengeluarkan promo baru untuk mencapai target sebesar 3.000 konsumen tahun ini. Promo itu diperuntukkan bagi Pengawai Negeri Sipil (PNS) dengan membebaskan pembayaran uang muka atau Down Payment (DP). Pimpinan PT Suzuki Berlian Motor Mamuju, Arianto, mengatakan target pencapaian hingga memasuki bulan pertama triwulan kedua realisasi
penjualan baru mencapai 20 persen dari total target. "Kami mengeluarkan program baru bulan ini yaitu tidak menggunakan DP khusus bagi PNS. Untuk hasil penjualannya sudah mencapai 10 unit," kata Arianto kepada Radar Sulbar, Kamis 19 April. Arianto mengatakan, PNS sebagai sebuah pilihan karena memiliki gaji sehingga tidak diragukan dalam pembayaran, meski sudah memasuki masa pensiun.
Untuk mencapai target 3.000 konsumen, PT Suzuki Berlian Motor juga masih berharap pada penjulana produk Suzuki Nex. Produk tersebut memiliki keunggulan seperti irit bahan bakar, harga terjangkau, dan ramah terhadap lingkungan. "Iritnya BBM motor ini mencapai 79,6 kilometer per liter, sehingga Suzuki Nex mendapat rekor MuRI motor matic paling irit," terangnya. (rp2/dir)
Rubrik Khusus Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
RADAR/SUDIRMAN SAMUAL
CINDERAMATA. Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh menyerahkan cinderamatayang disaksikan pejabat eselon II Pemprov Sulbar dalam acara tatap muka dan ramah tamah Komisi VII DPR RI dengan Pemprov Sulbar di auditorium Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 17 April 2012.
Mamuju 3
RADAR SULBAR Jumat, 20 April 2012 VISI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
"Gerakan Membangun Mamuju, Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri (Gerbang Maju)" MISI III Percepatan Pertumbuhan dengan memperkuat data tahan ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Pertanian Infrastruktur dan Energi TUJUAN 6. Pengelolaan Sumberdaya Alam yang berwawasan lingkungan SASARAN Kelestarian sumberdaya alam Terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam Pengelolaan lahan kritis Drs. H. Suhardi Duka, MM Ir. Bustamin Bausat Drs. H. Habsi Wahid, MM Bupati Mamuju
Wakil Bupati Mamuju
Sekda Mamuju
Seleksi Sekolah Adiwiyata
KUNJUNGAN MEDIA. Pengurus Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Barat dipimpin Ketua Lukman Umar dan sejumlah pengurus harian melakukan kunjungan media ke Kantor Radar Sulbar, terkait rencana Musyawarah Wilayah I pemuda Muhammadiyah Sulawesi Barat yang rencananya dilaksanakan di Mamuju tanggal 22 April 2012. Rombongan diterima langsung direktur Radar Sulbar Naskah M Nabhan, Kamis 19 April 2012.
Pemkab Belum Pastikan Penerimaan CPNS REPORTER: ANDI INDRA
MAMUJU -- Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkup Pemkab Mamuju tahun 2012 belum ada kejalasan. Pemkab Mamuju belum dapat memastikan karena masih merampungkan syarat penerimaan CPNS yang diminta Kemenpan-RB. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mamuju, Habsi Wahid, mengakui adanya rencana pemerintah membuka penerimaan CPNS tahun 2012. Namun, bagi Pemkab Mamuju, hal itu belum bisa dipastikan. Terkait penerimaan CPNS, Pemkab sudah memberikan usulan kebutuhan pegawai ke BKN pusat pada 2011 lalu. Namun, usulan tersebut ternyata dianggap belum cukup. Daerah diminta melampirkan dua persyaratan lagi yakni analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). "Anjab sudah kita kirim, tinggal ABK yang sementara dirampungkan," singkat Habsi kepada Radar Sulbar, Kamis 19 April. Habsi belum memberi kepastian penerimaan CPNS Mamuju sebelum semua syarat yang diminta rampung. Kendala saat ini, adalah masa waktu yang diberikan Kemenpa-RB sangat
EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL
singkat untuk penyusunan ABK. Pemkab baru menerima surat Kemenpan pada 4 April, sementara batas waktu menyerahkan ABK adalah 30 April. "Waktunya sangat mepet, sementara untuk menyusun ABK tidak mudah
dan diperlukan analisis sesuai kondisi yang ada," terang Habsi. Syarat penerimaan CPNS kali ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Kali ini ada dua persyaratan lagi seperti Anjab dan ABK, padahal sebelumnya hanya mengajukan usulan kebutuhan. Meski waktunya mepet, Pemkab Mamuju akan tetap berupaya untuk sece-
patnya merampungkan persyaratan yang diminta sebelum batas waktu terakhir. Namun, kata Habsi, penerimaan CPNS tahun ini sifatnya tidak umum, tapi hanya sebatas untuk tenaga medis, guru, dan jabatan-jabatan tertentu yang dibutuhkan sebagaimana kebijakan moratorium. (*)
ISTIRAHAT. Sejumlah PNS lingkup Pemkab Mamuju terlihat sedang bersantai pada jam istirahat.
RADAR/ANDI INDRA
Dinas PU Serap 12 Persen APBD MAMUJU -- Sekira 12 persen dari jumlah total APBD Mamuju tahun 2012 terserap ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Mamuju. Total ABPD Mamuju mencapai Rp 700 miliar, dimana sebanyak Rp 85 miliar diperuntukkan pada Dinas PU Mamuju. Bupati Mamuju, Suhardi Duka, mengatakan, anggaran tersebut untuk kegiatan peningkatan infrastruktur di daerah. Misalnya, infrastruktur jalan, sarana air bersih, dan beberapa infras-
truktur lainnya. Anggaran sebanyak Rp 85 miliar tersebut terbagi pada beberapa kebutuhan seperti belanja pegawai, belanja publik dan sebagainya. Sehingga anggaran yang diterima Dinas PU Mamuju diyakini belum mencukupi untuk pelaksanaan pembangunan seluruh wilayah. "Meskipun kecil tapi manfaatnya diharapkan bisa dirasakan. Secara bertahap, pembangunan infrastruktur
EKSEKUTIF MAMUJU
akan terus kita pacu," ujar Suhardi, di Dinas PU Mamuju beberapa waktu lalu. Dalam pelaksanaan pembangunan, Bupati meminta Dinas PU bekerja berdasarkan perencanaan yang tepat. Hal ini agar pekerjaan bisa lebih terarah dan terlaksana dengan maksimal. "Kalau ada proyek yang mungkin tidak fungsional jangan dilaksanakan. Dan lakukan penilaian setiap pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kondisi terakhir," tegas Bupati Suhar-
di. Saat ini, sekira 51 persen atau 586 kilometer dari sepanjang 1.128 kilometer jalan kabupaten masuk ketegori jalan rusak. Sisanya dalam keadaan baik. Jalan tersebut dibagi dalam beberapa kategori yakni rusak berat 17.61 persen atau 203 kilometer, rusak ringan 19 persen atau 214 kilometer, dan rusak sedang 15 persen atau 169 kilometer. (mg1/dir)
Bapedalda Lakukan Verifikasi Saat Ujian MAMUJU -- Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Mamuju melakukan verifikasi di semua sekolah tingkat SD, SMP dan SMA untuk kemudian diseleksi sebagai sekolah adiwiyata. Namun, sayangnya proses seleksi dilaksanakan bertepatan dengan ujian nasional SMA sederajat. Kepala SMAN 1 Mamuju, Muh Asrul, saat didatangi tim verifikasi seleksi sekolah adiwiyata sangat menyayangkan proses verifikasi saat ujian nasional. "Saat ini kita sedang melaksanakan ujian nasional. Sehingga jika ingin melakukan verifikasi hanya boleh di luar ruangan, itupun kami berharap agar tidak melintas di depan ruangan pelaksanaan ujian," kata Muh Asrul saat didatangi tim verifikasi Bapedalda Mamuju, Kamis 19 April. Sementara itu, Kepala Seksi Informasi Bapedalda Mamuju, Abu Bakar, saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya harus melakukan verifikasi itu dengan segera. Alasannya, sekolah yang mau dilakukan verifikasi cukup banyak. "Sekolah yang akan kami verifikasi cukup banyak, sementara deadline pengumpulan berkas laporan akhir bulan Mei. Dasar inilah sehingga kami harus segera melakukan verifikasi bersamaan dengan UN," kilahnya. Abu menambahkan, penyeleksian ini dimaksudkan untuk mengetahui sekolah di Kabupaten Mamuju yang peduli dan berbudaya lingkungan. Diharapkan dari hasil seleksi tersebut tahun 2013 mendatang semua sekolah telah memiliki sertifikat Sekolah Adiwiyata. Proses seleksi sekolah adiwiyata pada hari pertama kemarin dilakukan di SMAN 1 Mamuju dan SMAN 2 Mamuju. Selanjutnya, jadwal verifikasi dengan lokasi sekolah SD, SMP dan SMA sederajat di Mamuju. Dasar penilaian sekolah adiwiyata adalah tingkat kebersihan serta penataan taman sekolah. Sehingga tujuan dasar program ini adalah untuk menciptakan siswa peduli lingkungan. "Tujuan yang terpenting adalah untuk menciptakan kesadaran siswa memelihara lingkungan," tutupnya. (mg6/dir)
Camat Tommo Pimpin Desa Buana Sakti MAMUJU -- Sudah hampir enam bulan, Desa Buana Sakti Kecamatan Tommo Mamuju, tidak memiliki Kepala Desa (Kades). Kades yang sebelumnya menjabat tersandung masalah hukum dan memilih mengundurkan diri. Untuk menjalankan roda pemerintahan di desa tersebut, Camat Tommo Fahruddin, mengambil alih sementara kepemimpinan hingga waktu yang tidak ditentukan. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mamuju, Habsi Wahid, mengatakan kasus yang dialami Kades Buana Sakti adalah dugaan penggelapan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) selama empat tahun. Proses hukum pada kasus ini telah berjalan. "Roda pemerintahan di desa tersebut harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Untuk sementara, penjabat Kades diambil alih camat hingga menunggu usulan pelaksanaan Pilkades di desa tersebut," ujar Habsi. Habsi mengatakan, sangat berharap secepatnya ada pengganti dengan dilakukan pemilihan kades baru agar pelaksanaan pelayanan di kantor desa bisa lebih maksimal. (mg1/dir)
Rubrik Khusus Humas Pemerintah Kabupaten Mamuju
HUMAS PEMKAB MAMUJU
Bupati Mamuju H Suhardi Duka, saat memberikan sambutan pada acara pelatihan petugas siaga bencana beberapa waktu lalu.
Bupati Mamuju H Suhardi Duka, secara simbolis menyematkan seragam kepada petugas siaga bencana beberapa waktu lalu.
4
Parlementaria
RADAR SULBAR Jumat, 20 April 2012
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA VISI
“Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Mampu Memberdayakan Masyarakat, Maju, Mandiri, dan Amanah“.
MISI
5. Mendorong upaya pemberdayaan ekonomi 1. Menata dan membina penyelenggaran fungsi – fungsi keluarga pemerintah desa 6. Mendorong peningkatan kapasitas 2. Membina dan memfasilitasi upaya pengembangan keluarga miskin 7. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tepat sumber – sumber pendapatan desa. Guna dan SDA 3. Membina dan meningkatkan kapasitas aparat desa 8. Mengembangkan Pranata Sosial Budaya dan 4. Membantu upaya pengembangan dan pembinaan usaha Adat Istiadat Masyarakat ekonomi masyarakat desa H. Anwar Adnan Saleh Drs.H.Mulyadi Bintaha,M.Pd Diwujudkan melalui 2(dua) program utama: KEPALA BPMPD GUBERNUR PNPM –MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dan Program BANGUNMANDAR (Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat)
Dra. HAFNI DJABBAR SEKRETARIS
H. ARSYAD, S.Sos., M.Si
H. BAHARUDDIN, S.Sos
ARIFIN. A, S.Pd
KABID. PEMBDY. PEMDES/KEL & PENGUATAN KELEMBAGAAN
KABID. PEMBDY. EKONOMI & PARTISIPASI MASY
KABID. PEMBINAAN ADAT & PENGEMB. SOSBUD
Anggota Komite III DPD RI Sosialisasi Infrastruktur REPORTER: JHAMHUR ANJASMARA
POLEWALI -- Anggota Komite III DPD RI, Muhammad Asri Anas, melakukan sosialisasi infrastruktur di empat kecamatan di Polewali Mandar, yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013. Dihubungi usai melakukan sosialisasi infrastruktur, M Asri Anas, mengungkapkan bahwa ada empat Kecamatan di Polewali Mandar untuk tahun 2013 ini mendapatkan angga-
EDITOR: AMRI MAKKARUBA
ran infrastruktur bidang irigasi dan pengairan. Keempat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Balanipa, Kecamatan Tapango, Kecamatan Tinambung dan Kecamatan Mapilli. "Jadi anggaran yang disiapkan dan dititip di Balai Besar Air Pompengan Jene Berang untuk empat kecamatan merupakan hasil upaya kerja keras kami di Jakarta dalam memperjuangkan kepentingan daerah mencapai Rp100 miliar," ungkap Asri.
Menurut Asri, untuk Rp100 miliar tersebut dialokasikan guna penanganan dan perbaikan irigasi, penanganan abrasi pantai, revitalisasi sungai dan pengerukan sedimentasi yang terjadi di Sungai Mapilli. "Untuk anggaran perencanaan dan desain saja telah kucur sebesar Rp300 juta, dan khusus di Kecamatan Tinambung akan dilakukan perbaikan bantara sungai, di Mapilli untuk perbaikan dasar sungai dengan dikeruk, sementara di Balanipa untuk penangan abrasi pantai dan sungai," tutur Asri.
Untuk itu, Asri menyampaikan kepada masyarakat bahwa keseluruhan anggaran yang mencapai Rp100 miliar tersebut pada tahun ini juga akan dilaksanakan sampai selesai. "Namun untuk lebih mempercepat pelaksanaannya, maka tinggal diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar untuk melakukan sharing anggaran sekitar pembiayaan pembebasan lahan yang kemungkinan terkena beberapa proyek tersebut diatas," kunci Asri. (*)
Tambang Galian C Bakal Ditertibkan MAMUJU -- Maraknya pemanfaatan tambang galian C di Mamuju belum mendapat perhatian serius pemerintah. Hingga saat ini, tambang galian C belum diatur sehingga tidak memberikan kontribusi yang cukup besar kepada daerah. Ketua Komisi II DPRD Mamuju, Irwan Pababari, mengatakan akan mendorong maksimalisasi pengelolaan potensi tambang di Mamuju. Maksimalisasi tambang akan dimulai setelah mengikuti sosialisasi revisi Undang-undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009. "Saat ini kami sedang mengikuti sosialisasi revisi Undang-undang minerba. Sekembalinya kami dari mengikuti sosialisasi tersebut, maka kami akan mengoptimalkan potensi tambang daerah kita," sebut Irwan. Dikatakan, Komisi II DPRD Mamuju akan memperjelas izin pelaksanaan tambang, proses pengelolaan, serta kasuskasus yang terdapat dalam pelaksanaan tambang tersebut. Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Mamuju, H Andi Dody Hermawan, mengatakan jika potensi tambang galian C dikelola dengan baik, tidak menutup menjadi sumber pendapatan daerah yang cukup besar. Ia mencontohkan potensi tambang galian C di Kecamatan Kalukku hingga saat ini belum
RADAR/M SHOLIHIN
GALI. Sejumlah pekerja sedang menggali di tebing untuk mendapatkan material timbunan.
memberikian pemasukan PAD yang cukup besar ke daerah. "Agar potensi ini lebih maksimal, kami akan meminta pemkab untuk melakukan evaluasi. Sebab selama ini PAD dari tambang galian C masih kecil," kata H Dody. Ia menambahkan salah satu contoh
PARLEMENTARIA
potensi galian C yang cukup besar adalah di Kecamatan Kalukku. Di daerah tersebut hasil tambang galian C dikirim langsung ke pulau Kalimantan. Bahkan, data yang diperoleh dari lapangan, Ia menyebutkan potensi PAD galian C di Kecamatan Kalukku melebihi Rp 100
Rubrik Khusus Humas DPRD Sulawesi Barat
juta. "Ini masih potensi satu tambang. Jika ke depan potensi tambang lain dapat dikelola, akan memberikan PAD yang cukup besar ke daerah, tinggal bagaimana kita mengatur seluruh tambang tersebut," tutupnya. (mg6/dir)
Rubrik Khusus Humas DPRD Kabupaten Mamuju
Komisi I Desak BKDD Isi Jabatan Sekdes PNS POLEWALI -- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polman untuk segera menempatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Sekertaris Desa (Sekdes) di desa yang belum memiliki Sekdes PNS. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I, Amiruddin, Kamis 19 April.cIa menyampaikan bahwa berdasarkan data di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Polewali Mandar, hingga kini masih ada 51 desa dari 144 desa di Polewali Mandar, yang jabatan Sekdesnya belum dijabat oleh PNS. Sehingga Komisi I merasa perlu mengingatkan Pemkab Polman untuk segera menempatkan satu orang PNS menjadi sekertaris desa di 51 desa. "Makanya berdasarkan PP Nomor 72 tahun 2005 pemerintah wajib menempatkan Sekdes dari kalangan PNS, dimana hal tersebut diperkuat oleh PP 57 tahun 2007," ujar Amiruddin. Menurut Amiruddin dalam PP 72 Tahun 2005, jabatan Sekdes dipegang oleh PNS yang ditunjuk maupun diangkat menjadi PNS minimal punya kompetensi pendidikan SMU sederajat. Sementara di Polewali Mandar PNS dari kompetensi pendidikan SMU sederajat diduga masih mencapai ratusan orang jumlahnya. "Sehingga tidak ada alasan bagi BKDD untuk tidak mengisi jabatan Sekdes yang masih lowong dan tidak terisi oleh PNS. Sebab jumlah PNS dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana diisyaratkan oleh PP 72 Tahun 2005 minimal SMU sederajat," tutur Amiruddin. Sementara itu, Kabid Pemdes BPMPD, Muh Darwis, menyatakan bila pihaknya memang telah lama mengusulkan permintaan penempatan PNS jadi Sekdes di beberapa desa yang belum memiliki Sekdes PNS. Namun sampai kini pihak BKDD belum merealisasikan usulan BMPD. "Makanya kami tetap menunggu kebijakan dari BKDD, soal penempatan PNS menjadi Sekdes di 51 desa yang belum memiliki Sekdes dari PNS," ujar Darwis. Menyikapi pernyataan BPMPD, Kabidang Antusija BKDD, Andi Amrin, menyatakan bila benar ada sebanyak 144 PNS yang memiliki kompetensi pendidikan SMU dan sederajat. Namun BKDD tidak dapat dengan serta merta memutasi sebagian dari mereka untuk ditempatkan dijabatan Sekdes. "Makanya untuk kebutuhan itu kami saat ini sedang melakukan pendekatan, untuk memberitahu dan meminta kesiapan mereka ditempatkan di desa sebagai Sekdes, kalau mereka tidak mau, terpaksa kami akan mencoba mengusulkan nanti pasca moratorium PNS," singkat Amrin. (k1/mkb)
LEGISLATIF MAMUJU
RADAR/SUDIRMAN SAMUAL
SAMPAIKAN PENDAPAT. Anggota DPRD Sulbar Asnuddin Sokong menyampaikan pendapat dalam acara coffee morning di rumah jabatan Ketua DPRD Sulbar, Rabu 18 April 2012.
RADAR/SUDIRMAN SAMUAL
HADIR. Sejumlah anggota DPRD Sulbar mengikuti acara coffee morning di rumah jabatan Ketua DPRD Sulbar, Rabu 18 April 2012.
TATAP MUKA. Ketua DPRD Mamuju, Sugianto, menghadiri acara tatap muka dengan Komisi VII DPR RI di auditorium Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 17 April 2012.
Pemilukada 5
RADAR SULBAR Jumat, 20 April 2012
DPRD Kabupaten Mamasa 1. 2. 3. 4.
Komitmen dan Konsistensi Menjalankan Amanat Rakyat Memberi Perlindungan Hukum dan Rasa Nyaman Terhadap Rakyat Kabupaten Mamasa Menghargai Setiap Aspirasi Rakyat Demi Pembangunan di Kabupaten Mamasa Senangtiasa Menjaga Persatuan dan Kesatuan Dalam Bingkai Mesa Kada Diputuo Pantan Kada Dipomate
Biaya Kampanye Harus Dibatasi
H Muhammdiyah Mansyur
Simon, SH
Thomas D
Ketua DPRD Kabupaten Mamasa
Wakil Ketua DPRD Mamasa
Wakil Ketua DPRD Mamasa
Salim Mengga:
JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Malik Haramain, menyatakan bahwa tingginya biaya bagi politisi yang bersaing di Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada) ikut menyuburkan prilaku koruptif. Untuk mengganti biaya yang sudah dikeluarkan, maka APBD menjadi sasaran. Menueur Malik, sulit dinalar jika gaji kepala daerah yang kurang dari Rp 8 juta harus mengeluarkan dana hingga miliaran rupiah demi kursi kepala daerah. “Akibatnya banyak kepala daerah mencari dana dengan jalan pintas yang bertentangan dengan perundang-undangan,” kata Malik, dihubungi wartawan, Kamis 19 Maret. Untuk mengantisipasinya, kata Malik, maka dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilukada yang akan dibahas pada masa sidang mendatang, harus diatur batasan maksimal biaya kampanye yang dikeluarkan masing-masing kepala daerah. Selain itu, kata Malik, akuntan publik independen perlu dilibatkan dalam proses audit keuangan calin kepala daerah. " KPUD harus melakukan audit berkala sampai hari H pemungutan suara,” tegasnya. Malik juga mengatakan, Panwaslu juga harus lebih tegas terhadap setiap pelanggaran pada ptahapan Pemilukada. Panwaslu harus benar-benar mengawasi penggunaan dana oleh masingmasing calon kepala daerah. Lantas berapa batasan biaya kampanye yang pantas? Menurutnya, tergantung jumlah pemilihnya. Tapi sekedar perkiraan, untuk kabupaten/kota maksimal Rp1 miliar. Sedangkan untuk pemilihan gubernur maksimal Rp5 miliar. “Dan itu harus disampaikan ke akuntan publik termasuk peruntukan dananya,” ujarnya. (jpnn)
Kamil Mesti Bangun Karakter Sendiri EDITOR: CHAERUL MARFAN
Salim Mengga
JAKARTA -- Salim S Mengga menyebut bahwa setiap pemimpin mesti memiliki karakter sendiri, bukan karena bayang-bayang pendahulunya. Hal tersebut juga berlaku bagi putranya sendiri, Kamil yang diwacanakan akan turut bertarung di Pemilukada Polewali Mandar Sulbar 2013 mendatang. "Ia (Kamil,red) harus bangun karakter sendiri," sebut Salim, di Jakarta, Rabu 19 April 2012.
Anggota DPR RI dan tokoh masyarakat Polman itu menegaskan bahwa ia sama sekali tidak memiliki niat untuk menciptakan dinasti kekuasaan di Polman. Namun, Salim sendiri tidak menutup jalan kepada Kamil untuk turut serta bersosialisasi guna mengetahui tingkat elektabilitasnya di masyarakat Polman. Selanjutnya, Anggota Komisi I DPR RI tersebut mengaku menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Kamil. "Kalau dia mampu silakan, tapi bukan karena faktor saya," cetusnya.
Hingga kini, beberapa figur telah mendeklarasikan diri untuk maju bertarung memperebutkan kursi nomor nomor satu di Polman 2013 mendatang. Beberapa diantaranya juga telah meminta restu dan dukungan dari Salim. Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat (KKMSB) ini, mengaku tetap merangkul seluruh kandidat. "Saya sampaikan kepada mereka silakan asal memiliki visi yang jelas untuk Polman," cetus Salim yang senang dengan figur muda ini. (*)
PKS Optimistis Dulang Suara Signifikan KELOMPOK masyarakat tingkat ekonomi menengah ke atas berpotensi mendongkrak perolehan suara bagi pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini pada tahap pencoblosan/pencontrengan Pilkada tanggal 11 Juli 2012. Dukungan suara tersebut tentunya di luar jumlah kader dan pendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta yang hingga kini diyakini tetap solid. Ketua DPW PKS KI Jakarta Selamat Nurdin mengatakan, pihaknya terus mengalkulasi angka dukungan suara bagi
pasangan tersebut. Bila kader dan pendukung tetap solid dengan jumlah 1 juta pemilih, maka tinggal menambah dukungan suara dari kalangan menengah ke atas yang selama ini dianggap sebagai massa mengambang (floating mass). Upaya yang dilakukan oleh kader militan PKS saat ini, kata Selamat, yakni dengan menggencarkan aksi ‘ketuk sejuta pintu’. Selain itu, berbagai program kegiatan untuk mendulang dukungan masyarakat terus dilakukan oleh tim pemenangan. “Gerakan di internal terus
mengalami peningkatan. Kami bekerja dari berbagai sisi,” ujar pria yang juga selaku Wakil Ketua Tim Pemenangan Hidayat-Didik. Di sisi lain, Cagub Hidayat Nurwahid berjanji tidak akan meninggalkan jabatan bila terpilih sebagai gubernur DKI. Hal ini menepis rumor kemungkinan mantan ketua MPR RI itu akan loncat sebagai calon presiden pada Pilpres 2014. Alasan menetapkan hati bila menjabat kursi DKI 1, lantaran jabatan dinilai sebagai amanah. Sehingga tidak
mungkin ditinggalkan. “Sangat tidak tepat jadi gubernur-wakil gubernur kemudian melihat rumput tetangga membiarkan diri meninggalkan amanah pemilihnya,” tandas Hidayat. Sebagai barometer politik nasional, Ibu Kota DKI Jakarta sepantasnya memberikan contoh baik dalam menerapkan kehidupan demokrasi. Meninggalkan amanah pemilih sama artinya dengan merusak demokrasi, sekaligus memberikan contoh yang tidak baik kepada daerah lain. (jpnn)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mamuju Utara
Segmen Khusus
RADAR/ANDI SAFRIN
GEMA D'SMART. Pemerintah melakukan penyuluhan ekonomi masyarakat dalam pelaksanaan program Gema D'Smart di Desa Tikke Kecamatan Tikke Raya. Kadis PPKAD Matra H Wahid tampil sebagai pembicara. Kegiatan ini juga dihadiri Sekkab Matra HM Natsir.
RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat
Terbit Sejak 10 Juni 2004 Dalam melaksanakan tugas Jurnalistik, wartawan Radar Sulbar dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima maupun meminta imbalan dari nara sumber
PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT, Pembina: HM Alwi Hamu, H Syamsu Nur, Komisaris Utama: H Andi Syafiuddin Makka, Komisaris: HM Subhan Alwi, Irwan Zainuddin Direktur: Naskah M. Nabhan, Wakil Direktur Pemasaran: Muhammad Ilham, Penasehat Hukum: Ridwan J. Silamma, SH. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Naskah M Nabhan, Wakil Pemimpin Redaksi/Wakil PenanggungJawab: Muhammad Ilham, Redaktur Pelaksana: Sudirman Samual Redaktur: Muh. Amri Makkaruba, Chaerul Marfan, Dewan Redaksi: Naskah M. Nabhan, Muh. Ilham, Sudirman Samual Reporter: Jamhur Anjasmara, Syamsuddin Rahman, Syamsuddin HB, Hasan Basri, Muhammad Sholihin, Juniardi, Layouter/Desain Grafis: Shofiandhy BT., Irwansyah HB, Rahmat, Hendra, IT - Website: Muh. Ridwan Alimuddin, Chalid Mawardi. Keuangan: Yuli Sulianti (Manager), Virra Eka Fitra Sari, Iklan/Sponsorship: Mawarni Simargolang (Manager), Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman. Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138, Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin M), Makassar: Graha Pena, Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Telp. 04115238913/085299874232 (Agussalim), Jakarta: Jl. Kebayoran Lama No. 17, Telp. 021- 5322632 (Andi Syamsuri), Surabaya: Jl. Pasar Kembang Ruko Green Flowers Blok B1 No. 20 Surabaya, Telp.081342763676 (Sukri) Percetakan: PT Fajar Utama Intermedia Cabang Sulbar. Harga Langganan: Rp 65.000/Bulan, Harga Eceran: Rp 3.000/Eksamplar. Harga Iklan: Iklan Umum/Display: Berwarna (FC) Rp25.000/mmk, Hitam Putih (BW) Rp15.000/mmk, Iklan Reguler Rp 6.000/mmk, Iklan Duka Cita Rp 8.000/mmk, Iklan Mungil (FC) Rp 4.000/mmk, Iklan Mungil (BW) Rp 2.000/mmk, Iklan Kolektif Rp1 juta/ ktk, Iklan Baris Rp 5.000/baris, Radar Society: 1/2 hal. Rp 5.000.000, 1 hal. Rp 10.000.000.
Rekening Bank: PT. Radar Sulawesi Barat, BRI Cabang Mamuju, No. 0218-01-012598-50-9
PARLEMENTARIA
Rubrik Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar
RADAR/JHAMHUR ANJASMARA
RADAR/JHAMHUR ANJASMARA
DESAK. Sejumlah masyarakat dari Desa Pappandangan, Kecamatan Anreapi, Polewali Mandar, saat menyampaikan aspirasi ke Komisi I, untuk meminta Kades Pappandangan saat ini kiranya diberi ijin kembali mencalonkan diri.
SOFTWARE. Asosiasi Kepala Desa (Akdesi) Polewali Mandar, saat bertemu dengan anggota DPRD Polewali Mandar, menyampaikan tambahan anggaran pengadaan software.
6 Opini Belajar dari Para Pembujuk Profesional Oleh: Hartanto, S.Ksi
Alumnus UNIFA Makassar 1997
ERA persuasi (kampanye) politik modern dimulai oleh Franklin Delano Roosevelt. Para ahli komunikasi pada jamannya menggambarkan Roosevelt sebagi tokoh populer yang blak blakan, lancar, positif dan jelas. Beliau akrab dengan para wartawan dan para staf kehumasan. Roosevelt dalam pemerintahannya mulai membina humas pemerintahanya dan menjadikannya menjadi jantung dalam menjalankan pemerintahan di AS. Roosevelt bahkan tercatat sebagai presiden Amerika Serikat yang paling lama menjabat presiden dalam sejarah para pemimpin AS berkat peran Public Relation (PR) yang telah dibinanya dengan seksama. PR dalam melaksanakan tugas profesionalitasnya memiliki dua peran penting yang harus dapat diterapkan dalam rangka mempertahankan citra institusi bawaannya. Peran yang dimaksud adalah peran eksternal sosial kemasyarakatan dan peran internal kepegawaian. Peran eksternal menyangkut hubungan dengan dunia luar dalam rangka mempertahankan citra dan brand institusi. Hubungan yang dimaksud, seperti cara berhadapan dengan media, penyusunan pidato dengan skala yang jelas, dan juga bagaimana mendeskripsikan dan menciptakan persuasi yang jelas terhadap masalah-masalah yang timbul dalam organisasi dimana humas itu bernaung. Peran internal lebih memfokuskan pekerjaan humas terhadap bagaimana menciptakan citra organisasi dipandang dari luar. Salah satu contoh, membangun prilaku setiap insan pegawai dalam menjaga image orang yang datang ke kantor agar dapat
menyenangkan hati setiap person. Intinya melakatkan etika moralitas yang juga sebagai dasar etika kehumasan agar orang yang datang mendapat kesan dan mendapat brand pelayanan yang prima. Roosevelt menerapkan prinsip etika kehumasan di Gedung Putih dengan menekankan kepada segenap pegawainya bahwa mereka semua adalah insan humas yang harus menjaga kewibawaan pemerintah baik di luar maupun dalam lingkungan kantor. Bahkan humas Gedung Putih menempelkan setiap bagian di kantor kepresidenan dengan tulisan “The Green Smile” (kawasan bebas senyum). Dalam hal ini setiap pegawai di Gedung Putih dianggap sebagai agen pelaku kehumasan. Mereka dituntut untuk tersenyum kepada setiap tamu yang datang ke kantor kepresidenan, walaupun dalam keadaan bersedih. Seorang pegawai yang didapati sang presiden manyum di depan pintu masuk Gedung Putih ditegur keras dan disuruh pulang. Hal itu menunjukkan betapa Roosevelt sangat memerhatikan etika kehumasan. Bukti keberhasilan Roosevelt mendapat acungan jempol dari rakyat dan dalam jangka 100 hari pemerintahannya, Rosevelt yang namanya juga biasa di singkat dengan FDR (Franklin Delano Roosevelt) berhasil
warning Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan
RADAR SULBAR
memulihkan keadaan ekonomi Amerika yang hancur, lulu lantak sebagai akibat akhir dari perang Dunia kedua. Keberhasilan FDR dalam segala hal di AS tidak terlepas dari peran Humas Pemerintah dan juga peran media dalam mempopulerkan kepiawaian sang presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahannya. Raymond Clapper, kolumnis paling dihormati di masa itu bahkan memuji peran pegawai humas FDR sebagai “para pembujuk profesional”. Sempat beliau ternoda dengan program New Deal yang dianggap kurang berpihak kepada rakyat. Tetapi kembali pula dengan peran humas dan pers Amerika memberikan persuasi kepada masyarakat AS bahwa presiden pun manusia biasa, bukan malaikat. Berkat peran kepiawaian humas dalam membangun persuasi kepada rakyat AS, maka pada pemilihan umum presiden tahun 1936 FDR nyaris tidak mendapat saingan dari Partai Republik yang berani menentang dalam pertarungan politik. FDR kemudian melenggang ke Gedung Putih yang kedua kalinya tanpa rintangan yang berarti. Saingan terdekatnya, yakni Gubernur Alfred Landon dan Senator Arthur Candenberg masing-masing hanya memperoleh 8 persen suara, selebihnya diraih oleh FDR. Cerita singkat tentang kepiawaian FDR mengingatkan kita tentang hakikat pegawai dalam menjalankan tugas pelayanannya yang terkadang sedikit arogan dimata masyarakat. Pelayanan prima dan mengesankan tampaknya sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas kepegawaian untuk mencapai profesionalisme pelayanan publik yang benar-benar prima dan berhati nurani tulus dan murni. Pelayanan masyarakat dengan senyum memang
Pengirim naskah artikel/opini/SdP harus melampirkan foto copy identitas dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Tulisan diterima dalam bentuk flash disk/disket. naskah tulisan/opini minimal 4 halaman.
RADAR SULBAR Jumat, 20 April 2012
Tajuk
mutlah dibutuhkan bukan dengan arogansi. Hal ini penting mengingat pencitraan lembaga baik badan swasta maupun pemerintah tergantung dari bagaimana pegawai yang pertama ditemui di kantor menyapa konsumen. Etika kehumasan harus dipahami oleh setiap person pegawai untuk menetapkan brand dan citra positif pemerintah dalam menjalankan tugas pelayanan publik secara prima. Perilaku seorang pegawai adalah cerminan dari bagaimana karakter pemimpinnya. Wartawan vs Humas Pemerintah Masalah lain yang kadang kala dapat menjatuhkan wibawa lembaga pemerintahan dan juga lembaga swasta adalah ketika hubungan eksternal antara para pekerja media dan humas kurang harmonis. Humas pemerintah terkadang menganggap media massa sebagai penghambat dalam mengembangkan karier. Ketegangan antara para pekerja media dan pemerintah menyebabkan hubungan komunikasi mereka berimbas pada pencitraan karakter dan popularitas pemerintah (pengambil kebijakan), merosot karena pemberitaan media yang buruk di mata khalayak. Dewasa ini dibutuhkan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan media massa dalam membentuk karakter pemerintahan yang berwibawa, beretika dan berahklak. Profesi kehumasan sangat penting untuk membentuk pencitraan tersebut sambil terus memberikan masukan positif bagi pimpinan institusi dalam membentuk pencitraan yang baik. Baca HAL.7
Artikel dapat dikirim via email:radarsulbar01@gmail.com
Hati-hati Interpelasi Berbuah Tak Simpati Salah satu hak DPR, adalah hak bertanya atau diisitilahkan dengan hak interpelasi. Interpelasi dilakukan untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan hukum dan perundangundangan yang berlaku.Terkait interpelasi, ada berita yang hangat di media saat ini, yaitu rencana DPR mengajukan usulan hak tersebut untuk mempertanyakan kebijakan yang dibuat oleh Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan. Menteri yang terkenal dengan jargon “Kerja, Kerja, Kerja” ini dinilai telah membuat kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang sebelumnya. Aturan yang dikeluarkan Meneg BUMN ini, adalah Kepmen BUMN Nomor 236/MBU/2011, yang secara umum berisi semangat debirokrasi di lingkungan BUMN. Sedangkan aturan undang-undang yang dilanggar, di antaranya, UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 19/2003 tentang BUMN, UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, dan UU Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Menurut Dahlan, alasannya mengeluarkan Kepmen itu, adalah supaya Kementerian BUMN lebih memperkuat nilai-nilai korporasi daripada birokrasi. Menurut dia, majunya BUMN di Cina misalnya, tersebab iklim korporasi yang sangat bagus. Namun, niat baik ini justeru dinilai DPR melanggar undang-undang dan pantas dipertanyakan kepada pemerintah. Namun, bukan saja soal rencana interpelasinya yang layak dicermati. Suara-suara pro kontra terhadap rencana ini justeru membuat ramai. Mulai dari pengamat, praktisi hukum, sampai politisi sendiri bahkan masyarakat secara luas ikut bersuara. Riuhnya suara pro kontra malah cenderung lebih ramai dari rencana interpelasi itu sendiri. Ada yang menilai, rencana interpelasi ini kurang pas, di tengah-tengah semangat seorang Dahlan Iskan untuk memajukan dan memperbaiki perusahaan di lingkup BUMN. Bahkan lebih tegas lagi disebutkan, kalau interpelasi ini dilaksanakan, malah akan menambah citra buruk DPR yang sedang mengalami penurunan citra di mata rakyat. Untuk itu, interpelasi sebaiknya tidak dilaksanakan. Uniknya, komentar seperti ini juga datang dari kalangan DPR sendiri. Bahkan ada petinggi partai politik yang melarang anggotanya DPR untuk ikut-ikutan latah mendukun interpelasi ini. Ada pula yang secara lebih elegan menyarankan, tidak perlu buru-buru interpelasi, tapi bisa lewat rapat kerja mitra di komisi yang bersangkutan. Lalu, apa betul yang mendorong para politisi yang masih kukuh mendorong adanya interpelasi? Hmmm, ada juga yang bilang, jangan-jangan ada muatan politisnya. Yah, biasalah. Menjelang Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif, para politisi di Senanyan buat gebrakan-gebrakan politis untuk menarik simpati rakyat. (*)
IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL
Radar Sulbar
RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat
Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat
Pasang IKLAN Atau Tidak Terima KORAN Hubungi:
Mau Pasang IKLAN
Website ATAU Koran
Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman. Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138 Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin.M),
HUBUNGI
PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT
Rp 65.000
/Bulan
081 241 843 180
Office: Jl. Dr. Ratulangi No.3 Pekkabata Polewali Mandar Sulbar Telp: 0428-22284 E-mail: st933fm@telkom.net
RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat Pasang IKLAN Atau Tidak Terima KORAN Hubungi: Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman. Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138 Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin.M), PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT
Rp 65.000
/Bulan
Sambungan 7
RADAR SULBAR JUMAT 20 APRIL 2012
Untuk Balanipa, Polman Harus Tunjukkan Kemajuan LANJUTAN HALAMAN 1
Oleh karena itu, tegasnya, daerah induk harus menunjukkan kemajuann, hingga sampai pada kesimpulan bahwa Balanipa layak dimekarkan. "Jangan dipikirkan pokoknya mekar. Pemekaran itu tidak serta merta memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Tapi bagaimana kualitas SDM dan pembangunan," jelasnya. Pemerintah kini tengah menggodok UU pemekaran, menurut Salim, tidak menutup kemungkinan akan ada daerah yang dimekarkan dan digabung. Apalagi, kata dia, pemerintah menilai sebesar 80 persen daerah pemekaran belum menunjukkan adanya keberhasilan dalam mendongkrak taraf hidup masyarakat setempat. "Memang pemekaran ini kerap menjadi komoditi politik. Sebaiknya jangan selalu dibawa ke ranah politik hal-hal seperti ini," tuturnya. Sebelumnya, tokoh masyarakat Polman itu menilai jika KAPP Balanipa telah memberikan dokumen yang tidak benar terkait upaya pemekaran Balanipa. Utamanya terkait jumlah PAD Polman. Ia pun mendapat sejumlah protes dan masukan karena dianggap tidak setuju dengan agenda pemekaran Balanipa. "Saat disana, saya mendengar mereka mengatakan, Salim tidak setuju Balanipa. Bukannya kita tidak sepakat dengan Balanipa. Tapi memang perlu pematangan daerah induknya dulu," ucap anggota Komisi I DPR RI itu menegaskan. (rul/fmc)
DPRD Sulbar Bakal Terlibat Sejak Dini LANJUTAN HALAMAN 1
"Jadi kita akan melakukan berbagai macam rangkaian kegiatan untuk mendorong pengalihan status ini. Mulai dari melakukan kajiankajian, hingga komunikasi intensif dengan pihak kabupaten terkait serta tidak lupa pemerintah pusat," sebut Hamzah. Sementara itu, salah satu legislator Amran HB mengaku masih ragu atas keseriusan Pemkab Mamuju dalam mendorong upaya pengalihan status ini. Hal tersebut didasari pada pertimbangan belum ada usulan langsung dari Pemkab Mamuju terhadap keinginan melakukan pengalihan yang dimaksud. "Bisa saja Pemkab Mamuju tidak serius ingin mengalihkan kabupaten ini menjadi berstatus kota karena Pemkab tidak rela. Ini yang harus menjadi satu pertimbangan yang perlu dikaji," ujar Amran. Namun pernyataan ini mendapat tanggapan dari legislator lain, Kalvin Kalambo, yang menyatakan tetap yakin Pemkab Mamuju tidak berupaya menghalangi pengalihan status tersebut. "Saya sepakat kalau kita membentuk Pansus dan melakukan silaturrahmi untuk sama-sama membangun gagasan dan komitmen atas pengalihan status ini," ujar Kalvin. Dalam pertemuan kemarin, juga dibahas mengenai kesiapan Kabupaten Mamuju Tengah sebagai salah satu daerah otonomi baru (DOB). Ada hal yang dinilai sangat perlu disiapkan sebelum pembentukan Mateng dapat terealisasi, yakni pendanaan. Tidak bisa dipungkiri, dalam rangka mewujudkan keinginan membentuk Mateng sangat perlu pendanaan untuk memperlancar segala keperluan utamanya mobilitas dalam mengawal pembahasan undang-undang di DPR RI. "Butuh dorongan politik yang kuat dari daerah. Kita perlu melakukan komunikasi pada lembaga-lembaga terkait sekaligus mengantisipasi pendanaan. Konsekuensi daerah baru harus punya kesiapan pendanaan. Yang jelas kita berharap agar Mateng terbentuk sebelum Pemilu agar tidak terpending lagi," kata Kalvin. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulbar Muhammad Jayadi mengatakan mestinya dalam proses ini dilakukan dengan sistem bottom up atau dari bawah ke atas. "Seharusnya dimulai dari masyarakat sehingga terbangun kesadaran bersama," sebutnya. (dir)
Usul Interpelasi Jalan Terus
Dahlan Sudah Kaya Tidak Cari Pundi-pundi JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengatakan, tiga keputusan menteri BUMN yang baru diteken isinya bukan merevisi atau mencabut Kepmen No. 236/2011. Tiga kepmen baru itu hanya merinci kepmen yang memicu usul hak interpelasi DPR tersebut. “Menteri Dahlan Iskan sendiri kepada wartawan kan mengatakan begitu. Jadi, tiga kepmen baru itu malah meneguhkan Kepmen No. 236/ 2011 yang dinilai melanggar undang-undang. Karena itu, usul interpelasi jalan terus,” kata politisi PDI Perjuangan ini dalam release yang dikirimkannya kepada wartawan, Kamis 19 April. Dirinya menyayangkan petinggi Partai Golkar dan PKS yang menyatakan akan mencabut dukungannya terhadap usul interpelasi. “Kawan-kawan Partai Golkar dan PKS hanya salah paham. Mereka mengira Menteri BUMN telah merevisi atau mencabut Kepmen No. 236/ 2011 dengan menerbitkan tiga kepmen baru,” kata Aria
Bima. Diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan telah mengeluarkan Kepmen No. 164/2012, No. 165/2012, dan No. 166/2012. Ketiga kepmen diteken 13 April 2012, menyusul adanya usul interpelasi DPR terkait Kepmen No. 236/2011 tentang pelimpahan wewenang menteri BUMN. Kepada wartawan, Dahlan Iskan menyatakan tiga Kepmen tersebut tidak berbeda dengan Kepmen No. 236/ 2011 yang dipersoalkan DPR. Ketiga kepmen hanya memerinci bagaimana pemberian wewenang menteri kepada jajaran di bawahnya. Kepmen 164 berisi pedoman penetapan kewenangan menteri kepada dewan komisaris dan direksi. Kepmen 165 tentang pedoman penetapan kewenangan menteri kepada Dewan Pengawas dan Direksi. Kepmen 166 mengenai penetapan kewenangan menteri kepada pejabat BUMN Eselon 1. [] Sementara itu Wakil Ketua DPR yang juga Ketua DPP
Partai Golkar, Priyo Budi Santoso mengatakan interplasi itu adalah masalah biasa saja dan tidak pernah ditujukan untuk seorang menteri. Interpelasi kalau ditujukan hanya untuk seorang mentri tentunya akan terlalu kecil karena interpelasi sebenarnya ditujukan untuk presiden. “Tetapi karena kemarin dianggap yang akan dipertanyakan pada menteri BUMN sudah terjawab, dianggap menteri BUMN sudah menarik dan mengganti SKNya. Maka mungkin pimpinan fraksi menarik dukungan ke fraksi-fraksi. Tapi kan itu pendapat fraksi, apakah nantia anggota akan resmi menarik atau tidak akan ketauan di persidangan ke depan. Hari ini tidak ketauan karena masih reses, di sidang ke depan ketauan jadi menarik atau tidaknya,” jelasnya. Priyo menganjurkan untuk mengurungkan niat interpelasi itu, karena hal yang akan akan ditanyakan pada presiden sudah dikoreksi.
Dirinya melihat kehebohan justru disebabkan karena adanya dugaan masalah Mentri BUMN Dahlan Iskan yang sudah disebut-sebut sebagai capres. ”K onon Pak Dahlan kan disebut-sebut sebagai capres. Mungkin ya. Karena itu menjadi heboh. Tapi menurut saya baik-baik saja. Dan beliau punya bakat untuk memberikan kejutan pada publik dengan caranya, dan harus dihormati itu,” tegasnya. Dalam kesempatan itu Priyo juga membantah bahwa kehebohan masalah keputusan mentri keuangan itu karena dengan keputusan itu maka kapling-kapling yang selama ini digunakan oleh Parpol sebagai salah satu sumber dana dengan menempatkan para direksi BUMN dari orangorang parpol jadi tergerus. “Gak ada itu, gak ada kaplingkaplingan,” tandasnya. Dihubungi secara terpisah, salah satu Dirut BUMN, PT RNI, Ismet Hasan Putro mengatakan keputusan mentri BUMN non 236 itu adalah langkah strategis untuk men-
ingkatkan kinerja BUMN untuk menjadi korporasi yang baik dan benar. Dirinya pun mencontohkan bahwa keputusan itu berdampak positif di BUMN yang dipimpinnya. “Ini memberikan jalan bagi direksi BUMN untuk menjalankan korporasi yang baik, solid dan kuat. Kepmen itu bukan dicabut tapi malah diperkuat kok. Kami diberikan keleluasaan untuk memilih sendiri jajaran direksi yang disetujui oleh pemegang saham. Di RNI direksinya jelas profesional berdasarkan profesionalitas, kapabilitas dan intergritas. Tolong jangan dikait-kaitkan dengan urusan parpol atau titip-titipan. Ini juga berlaku di BUMN lainnya,” tegasnya. Dirinya juga membantah sekaligus sinyalemen dan isu yang mengatakan bahwa kepmen itu adalah salah satu langkah dari Dahlan Iskan untuk mengumpulkan pundipundi untuk maju sebagai capres maupun cawapres berpasasangan dengan Menko Perekonomian Hatta Radjasa. (fmc)
tersebut belum juga sehat," kata Anhar, Kamis 19 April. Anhar menceritakan, awalnya Ay terserang malaria dua hari sebelum UN digelar. Saat itu Ay sedang berada di sekolah untuk mencari ruangan ujian yang akan ia termpati. Samun semua temannya kaget saat Ay tiba-tiba jatuh pingsan. Bahkan kondisi mental Ay juga sering terganggu akibat sakit yang diderita. Selain itu, ia malas berbic-
ara lagi. Tak seperti ketika ia dalam keadaan sehat. "Hari ketiga pelaksanaan ujian nasional, ia sempat terganggu mentalmya. Parahnya soal ujian Matematika sempat ia robek," imbuh Anhar. Sementara itu tante Ay, Yosefiana, mengungkapkan baru kali ini keponakannya terserang malaria. Tapi ia tidak menyangka kalau sampai mental Ay pun seperti terganggu. Ia menceritakan, pernah
suatu watu, Ay bangun dari dari tidur dan langsung berjalan ke luar rumah. Untuk ada keluarga yang liat. "Tapi kalau pingsan memang sering," ujar dia. Yosefiana mengaku tidak tahu persis apa yang menyebabkan keponakannya itu tiba-tiba depresi. "Saya juga tidak tahu apa masalah pribadinya, sebab belakangan ia jarang sekali bicara sama semua orang di rumah," tutur Yosefiana. (mg6/ham)
terjadi. Sepanjang itu cuma kesalahan prosedur tak jadi masalah, tapi kalau libatkan mafia di internal KPK maka itu tentunya menjadi masalah. Tetapi kalaupun kondisi itu terjadi, KPK menurut saya tidak bisa bicara begitu saja, dalam bekerja memang harus betulbetul tidak gaduh," tandasnya.
Pada ranah lain, Majelis Hakim (MH) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, dalam sidang Kamis, 19 April, memenangkan gugatan perdata hakim non aktif Syarifuddin Umar terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memerintahkan KPK untuk membayar ganti rugi Rp100 juta. Putusan nomor 469/
Pdt.G/2011/PN Jaksel tersebut, dibacakan ketua majelis hakim Mathius Samiaji SH, dan disaksikan dua anggota majelis, Suwanto SH, dan Sukoharsono SH. Hakim Syarifuddin, menggugat KPK karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum, dengan menggeledah dan menyita uang asing pribadi milik Syarifuddin. Selain menghukum KPK untuk membayar Rp100 juta, majelis hakim juga menghukum KPK untuk mengembalikan harta benda pribadi milik Hakim Syarifuddin. Kuasa hukum Syarifuddin, Irwan Muin SH mengaku sangat puas dengan putusan hakim. Menurutnya, itu merupakan pelajaran bagi lembaga super bodi tersebut, untuk tidak gegabah dalam melakukan penggeledahan. (fmc)
Rahman (9) pada menit ke 35, dan dua gol dari Tison pada menit ke 49 dan 59. Pada partai kedua, Simboro FC bertemu Bone Raya FC. Kemenangan diraih oleh Bone Raya FC dengan skor 1-0 atas Simboro FC. Gol semata wayang tersebut dipersembahkan Amran (17) pada menit ke 18. Saat pertandingan berlang-
sung, pola permainan tampak seimbang. Tap hingga pertandingan ini berakhir, Simboro FC tak mampu melakukan pembalasan. Dengan hasil tersebut, Bone Raya berhasil merebut tiket ke babak enam besar yang akan digelar dengan sistem setengah kompetisi. (**)
tanggung jawab dan betul-betul dapat menjadi mitra pemerintah dalam mengembangkan kebijakan pembangunan. Kritik yang membangun tentunya sangat dibutuhkan dari media disaat pemerintah sedang dalam keterpurukan tetapi bukan bukan berupa protes. Sebaliknya pemerintah perlu melirik masukan dari pers untuk membentuk pen-
citraan baru dalam menjaga hubungan pemerintah dan khalayak sebagai customer sejati. Pers dan juga humas sejatinya adalah perantara yang baik dalam membentuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat sebagai komponen utama persatuan dan kesatuan dalam memajukan peradaban bangsa. (*)
Depresi, Soal Dirobek LANJUTAN HALAMAN 1
Sejak awal, remaja putri ini tidak sempat mengikuti UN di sekolah. Karena ia terserang malaria. Namun gejala depresi mulai tampak pada diri Ay ketika ia tibatiba merobek soal mata pelajaran Matematika. Bahkan ia takut melihat polisi. Itu sebabnya, polisi yang mengawasi Ay, hanya duduk diterah rumah Ay. Entah apa sebabnya, belum ada yang tahu. Sudah sepekan Ay sakit. Mulanya ia terserang malaria. Tapi
belakangan ia jarang bicara, bahkan serng jatuh pingsan. Sejak dimulainya UN 16 April, hingga kemarin Ay hanya bisa mengisi LJUN di rumah. Pengawas UN yang mengawasi Ay, Anhar, mengatakan pelaksaan ujian di rumah terpaksa dilakukan karena alasan sakit. "Memang masih ada ujian susulan pekan depan. Tetapi, pertimbangannya jangan sampai saat pelaksanaan ujian susulan kondisi siswa
KPK Harus Percepat Kasus Besar LANJUTAN HALAMAN 1
"Kita harus adil melihatnya. Jalan tengah KPK seharusnya bisa bekerja sebagaimana mestinya dan untuk kasus yang high profile KPK seharusnya memberikan prioritas. Ini harus dilakukan dengan kinerja tinggi dan intensitas yang tinggi. Lima pimpinan tak bisa kerja sendiri, tergantung pada suply dari bawah, kalau mesin dibawah tidak mulus tapi ada perkoneksian dan intervensi maka bisa saja ini semua tidak berjalan mulus," ujar Refly. KPK harus mempercepat berbagai kasus high profile atau yang menarik perhatian publik diantara ratusan kasus korupsi yang terjadi, karena menurutnya kasus-kasus ini sangat mengganggu proses ketatanegaraan. Jika pemberantasan korupsi KPK tak jalan, maka
jelas ada dampak. KPK harus bekerja cepat untuk menuntaskan kasus yang ada terutama yang melibatkan pejabat publik, sehingga tidak tersandera dengan proses yang lambat atau desas desus yang beredar "Yang namanya ketatanegaraan ada agenda tertentu. Agenda dilaksanakan oleh orang-orang yang melaksanakan praktek ketatanegaraan baik eksekutif, yudikatif dan legislatif serta state independent body, seperti KPU, bawaslu dan KPK," sebutnya. Kalau seandainya suatu kasus berlarut-larut seperti yang melibatkan anggota DPR, kata Refly, pasti akan memengaruhi kinerja mereka. Energi mereka seperti yang sudah ditetapkan tersangka ataupun yang sudah kerap disebut-sebut
akan terkuras untuk menanggapi isu itu padahal mereka memiliki tugas utama lainnya. Dirinya memahami secara positif bahwa yang namanya proses untuk penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tidak mudah, sehingga perlu kehati-hatian, tapi di sisi lain KPK pun harus introspeksi sejauh mana KPK kebal dari intervensi baik di level pimpinan yang lima atau di level yang dibawah lagi. Sehingga mereka betul-betul bisa bekerja secara profesional mandiri dan tidak tengok kanan dan kiri. "Saya memahami kalau pimpinan dianggap tidak jujur mengutarakan ada apa dibalik mandeknya kasuskasus yang mereka tangani. Mereka tidak bisa bicara semua tentang apa yang
KPK Dihukum
Tersisa Dua Tiket ke Enam Besar LANJUTAN HALAMAN 1
Soal Mamasa, Obed Serahkan ke Mendagri LANJUTAN HALAMAN 1
Obed dan 23 anggota DPRD Mamasa periode 2004-2009 tidak bersalah dan layak menerima pemulihan nama baik. Hingga kini Mendagri belum memberi kejelasan. "Soal putusannya nanti, kita serahkan kepada Mendagri," imbuh Obed. Sikap ini senada dengan pernyataan gubernur Sulbar Anwar Saleh yang mengaku hanya dapat menindaklanjuti langkah yang akan diputuskan oleh Mendagri. Perkembangan terkahir, DPRD Mamasa telah sepakat melalui paripurna untuk mengangkat Obed kembali menjadi bupati Mamasa yang saat ini dijabat Ramlan Badawi. "Hasil dewan kemarin itu adalah keinginan masyarakat dan memperkuat permohonan kami," ujar Obed yang juga mantan Ketua DPRD Mamasa. Namun terpenting, sambung Obed, ketenangan masyarakat Mamasa saat ini tetap terjaga. Ia kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah berupaya melakukan provokasi kepada masyarakat agar tuntutannya dipenuhi. (rul/fmc)
Hal yang sama dicatatkan Taeso FC yang mendulang dua gol tanpa balas ketika meladeni Poras Sumare. Lantas, apakah gol-gol yang dipersembahkan keempat kesebelasan tersebut akan terulang pada pertandingan penentuan terakhir? Sebab sore ini dua tim harus gugur. Yang akan maju ke putaran enam besar han-
yalah mereka yang berhasil mendulang kemenangan. Pada pertandingan sore kemarin, 19 April, dua partai yang dipertandingkan yakni, partai pertama mempertemukan Bhayangkara Tobadak versus PS Prima Putra. Sementara, partai kedua mempertemukan Simboro FC versus Bone Raya FC. Pada partai pertama, ke-
menangan diraih PS Prima Putra dengan skor 3-0 tanpa balas atas Bhayangkara Tobadak. Hasil pertandingan ini membuat impian tim besutan Rais ini harus kandas. PS Prima pun harus bersiapsiap untuk laga yang makin keras di babak enam besar. Tim besutan Abd Azis Ali yang mendulang tiga gol tersebut dipersembahkan
Belajar dari Para Pembujuk Profesional LANJUTAN HALAMAN 6
Menjamurnya bisnis pers setelah berakhirnya era pemerintahan orde baru kadang kala membingungkan humas pemerintah untuk menentukan pilihan media mana yang cocok untuk menjadi “corong pemerintah” dalam menyampaikan kebijakan dan propaganda pemerintahan. Jika Humas tidak profesianal dalam menghadapi media
yang begitu banyak, ditambah lagi dengan persoalan minimnya alokasi dana untuk berlangganan dengan sejumlah media tersebut, maka hal itu dapat menyebabkan kles antara media dan institusi kehumasan. Mencermati fenomena tersebut dibutuhkan kebesaran hati antara insan pers dan humas untuk saling memaha-
mi antara profesi masingmasing. Pers diharapkan menjunjung tinggi etika jurnalistik yang insani, bermartabat dan tetap mengedepankan indepandensi pemberitaan. Sementara humas harus dapat mengedepankan pelayanannya sebagai pembujuk profesional. Kebebasan pers harus dapat digunakan secara ber-
8
RADAR POLEWALI
26.585 PUS Belum Ber-KB
Pemekaran Desa Tunggu Pengesahan UU Pemdes POLEWALI -- Rencana pemekaran sejumlah desa di Kabupaten Polewali Mandar dalam tahun ini bakal terganjal. Pasalnya Bupati Polewali Mandar, Ali Baal Masdar menegaskan pemekaran desa akan menunggu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintaha Desa. Saat ini DPR RI sementara mengAli Baal Masdar godok RUU PemerBupati Polewali Mandar intahan Desa sehingga pemekaran desa di Polewali Mandar tidak akan dilakukan sebelum disahkannya RUU Pemerintahan Desa. Hal ini ditegaskan Bupati Ali Baal Masdar menanggapi adanya usulan 22 desa yang akan dimekarkan. Ia kembali menegaskan tidak ada pemekaran desa yang dilakukan di Polewali Mandar sebelum RUU Pemerintahan Desa disahkan. "Tidak ada desa yang boleh dimekarkan sebelum UU tersebut disahkan. Saat ini pun sudah ada moratorium dari Kemendagri terkait pemekaran desa sehingga tidak ada desa yang boleh dimekarkan," tandas Ali Baal Masdar, Kamis, 19 April. Sesuai data di BPMPD Polewali Mandar pada saat pertamuan di DPRD Polewali Mandar beberapa waktu lalu terdapat 22 desa yang mengusulkan melakukan pemekaran, terdiri dari tiga desa di Kecamatan Campalagian, dua desa di Kecamatan Tutar, tiga desa di Kecamatan Luyo, dua desa di Kecamatan Tapango, satu desa di Kecamatan Matangnga, lima desa di Kecamatan Binuang, satu desa di Kecamaan Bulo, tiga desa di Kecamatan Mapilli, dan satu desa Kecamatan Limboro. (afr/mkb)
Puppuring dapat Bantuan PLTMH POLEWALI -- Desa Puppuring, Kecamatan Alu akan mendapatkan bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tahun 2012. PLTMH yang akan dibangun di Desa Puppuring memiliki daya sebesar 25 kwh. Sehingga kebutuhan akan listrik yang menjadi kendala masyarakat saat ini dapat teratasi dengan dibangunnya PLTMH ini. Kepala Distamben Polewali Mandar, Hamdan Ahmad, Kamis, 19 April menyampaikan, dari hasil visibilty studi yang dilakukan dari Kementrian ESDM beberapa waktu lalu, Desa Puppuring layak mendapatkan bantuan PLTMH. Disebutkan, untuk PLTMH tersebut, anggarannya sebesar Rp2,5 miliar. Namun, untuk tahap awal, anggaran yang tersedia dari DAK hanya sebesar Rp1,1 miliar lebih, sementara pendampingan dari APBD sebesar Rp100 juta lebih, sehingga masih ada kekurangan anggaran sebesar Rp1,2 miliar lebih. "Kekurangan dari anggaran tersebut telah diusahkan ke Kementrian PDT. Kami telah melayangkan proposal untuk PLTMH tersebut dan kemungkinan akan diberikan anggaran tahun depan," terang Hamdan. (afr/mkb)
EKSEKUTIF
RADAR SULBAR Jumat, 20 April 2012
Mujtahid Kepala BKKBPP Polewali Mandar
POLEWALI -- Peserta program Keluarga Berencana (KB) di Polewali Mandar setiap tahunnya terus meningkat. Tetapi dari 61.896 Pasangan Usia Subur (PUS) di Polewali Mandar masih ada 26.585 PUS belum mengikuti program KB. Sehingga membuat petugas KB Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP) Polman meningkatkan kinerja agar peserta KB setiap tahunnya dapat meningkat.
Data yang diperoleh dari BKKBPP Polewali Mandar baru 35.311 PUS yang mengikuti program KB dengan berbagai jenis alat kontrasepsi. Kepala BKKBPP Polewali Mandar, Mujtahid, mengatakan tahun 2012 pihaknya menargetkan sebanyak 16.657 peserta BK baru. Dari 35.311 pencapaian KB baru aktif di Polewali Mandar terdiri dari 1637 peserta KB di Kecamatan Tinambung, 2407 di Kecamatan Campalagian, 5292
di Kecamatan Campalagian, 4843 di Kecamatan Polewali, 1860 di Kecamatan Tutar, 2743 di Kecamatan Binuang, 2432 di Kecamatan Tapango, 2642 di Kecamatan Mapilli, 754 di Kecamatan Matangnga, 3052 di Kecamatan Luyo, 738 di Kecamatan Limboro, 1667 di Kecamatan Balanipa, 1032 di Kecamatan Anreapi, 1741 di Kecamatan Matakali, 889 di Kecamatan Alu, dan 1582 di Kecamatan Bulo. "Untuk target pencapaian peser-
ta KB baru 16.657 yang ditargetkan tahun ini optimis. Hal tersebut bisa dilihat pada tahun sebelumya dimana realisasi selalu melampaui dari target," kata Mujtahid. Ia juga menyampaikan, khusus pada keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera, ditargetkan 4832 peserta KB aktif, terdiri dari 90 pengguna kontrasepesi IUD, 20 kontrasepsi MOW, 1 MOP, 105 kondom, 421 implant, 593 suntik, dan 3599 pil. (afr/mkb)
Pemasukan Berkas Honorer K2 Diperpanjang REPORTER : KADIR TANNIEWA EDITOR : AMRI MAKKARUBA
RADAR/AMRI MAKKARUBA
LAMPU JALAN. Petugas Bagian Umum Pemkab Polman memperbaiki lampu jalan yang rusak di Jalan Andi Depu Lantora Polewali.
Terkait Investasi Kelapa Sawit
KOPAS Minta Duduk Bersama POLEWALI -- Salah satu kelompok usaha yang mendompleng pada PT. Mandar Subur Sejahtera (MSS) yang berencana membuka investasi perkebunan kelapa sawit di Polewali Mandar, yakni Koperasi Polman Alam Sejahtera (KOPAS) meminta kepada semua pihak untuk duduk bersama. Ketua Kopas, Abd Rasyid Syamsi, bahwa rencana perkebunan kelapa sawit dibeberapa kecamatan di Polewali Mandar, sementara masuh dalam proses pemetaan lahan sebagaimana kebutuhan investor terhadap ketersediaan lahan. "Atas penjelasan Kepala BLH Polewali Mandar memang patut diamini sehingga kita semua tidak perlu terburuburu terlalu jauh, dalam berkesimpulan. Sebab masih banyak hal yang harus dilewati oleh proses hingga sampai pada kesimpulan investor dapat berkebun," kata Rasyid saat bertandang di Redaksi Radar Sulbar, Kamis 19 April kemarin.
Menurutnya, berdasarkan izin prinsip perkebunan yang dikeluarkan oleh bupati dan diberikan kepada PT. MSS, pihak investor memanfaatkan dalam batas pengambilan potensi lahan yang layak dikembangkan menjadi areal perkebunan kelapa sawit. "Jadi kita tunggu saja prosesnya, dan kita kembalikan kepada masyarakat. Sebab rencananya dalam program perkebunan sawit akan dilakukan secara kemitraan antara pemilik lahan dengan investor," tutur Rasyid. Ia menambahkan, yang terpenting kita semua harus pahami baik PT. MSS maupun PT. Polman Agro Makmur (PAM) saat ini masih dalam dan masih harus melalui banyak tahapan. "Kita masih harus melakukan uji publik seperti seminar, sosialisasi instansi terkait, dan lain-lain, kalau kemudian kesimpulannya nanti warga tidak setuju, yah kita tolak, jadi biarkan semua prosesnya berjalan dulu," imbuh Rasyid. (k1/mkb)
POLEWALI -- Walaupun BKDD Polewali Mandar telah menetapkan pemasukan berkas honorer Kategori II (K2) berakhir, Kamis 19 April. Tetapi karena melihat kondisi masih banyaknya berkas yang belum rampung khususnya dari kecamatan yang jauh maka BKDD memberikan toleransi perpanjangan waktu pemasukan berkas. Hal ini diungkapkan Kabid Analisis Kebutuhan dan Evaluasi (Antusija) BKDD Polman, Andi Amrin Sipakkari, Kamis 19 April kemarin. Ia menjelaskan, kebijakan ini diberikan karena memikirkan kondisi sejumlah daerah terpencil yang kesulitan menjangkau kota dalam waktu singkat. Khususnya jajaran Disdikpora yang melayani tenaga honorer dengan jumlah yang tidak sedikit tentu harus dimaklumi. "Tanggal 30 April bahan sudah harus diserahkan ke BKAN, sehingga diharapkan 25 April seluruh bahan sudah rampung," terang Andi Amrin yang juga koordinator Pengaduan Honorer K2. Amrin menambahkan pelayanan pengaduan K2 di BKDD tidak melayani
secara orang perorangan namun harus diwakili oleh setiap Kasubag kepegawaian tiap SKPD. Sehingga diharapkan kepada honorer yang mempunyai pengaduan dan perbaikan berkas disampaikan kepada pihak yang berwenang di instansi masing-masing. Sementara Ia menjelaskan, berkas tenaga honorer kategori II (K2) yang telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tidak menutup memungkinkan dapat kembali terakomodir menjadi kategori Memenuhi Syarat (MS). "Sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan datanya secara detail dan ternyata berkasnya memenuhi syarat selaku tenaga honorer tentu saja akan dilakukan perbaikan dan dikategorikan MS,"ungkapnya. Namun soal umur dan klasifikasi tahun kelulusan sudah jelas tenaga honorer tersebut tidak memenuhi syarat. Demikian juga sebaliknya bagi tenaga honorer yang dikategorikan Bahan Tidak Lengkap (BTL) ada kemungkinan menjadi TMS. Sebab kategori BTL memiliki sejumlah kekurangan bahan, misalnya SK 2005 s/d 2007 tidak lengkap sementara honorer bersangkutan tidak dapat membuktikan SKnya itu maka Ia akan dikategorikan menjadi TMS. (*)
RADAR/AMRI MAKKARUBA
MENUNGGU. Sejumlah honorer menunggu di lobi Kantor BKDD Polewali Mandar untuk mendapatkan kejelasan terkait pemasukan berkas honorer K2.
Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
RADAR/DIAN AFRIANTY
KARATE. Bupati Polewali Mandar, Ali Baal Masdar foto bersama dengan Guru Besar Shotokan, Fernandus Ferdinan dan pengurus Shotokai Polman usai pelantikan di Rujab Bupati Polman akhir pekan lalu
SUNATAN MASSAL. Sekkab Polewali Mandar, Natsir Rahmat menyaksikan salah satu anak yang disunat pada sunatan massal di Desa Mambu, Kecamatan Luyo, Kamis, 19 April 2012.
ADVERTORIAL
RADAR SULBAR
JUMAT, 20 APRIL 2012
9
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat Mengucapkan Selamat Hari Jadi Ke-9 Kabupaten Mamuju Utara Rabu, 18 April 2012 MERVIE PARASAN
H. ASNUDDIN SOKONG, ST
KETUA
WAKIL KETUA
SUKARDI MUHAMMAD NOER SEKRETARIS
DR. MARIGU RASYID, S.Sos., MM
Drs. H.M. GAUS BASTARY
ANGGOTA
ANGGOTA
H. ANDI USMAN, SE
H. TAHIR MADANI, SH., MM
ANGGOTA
ANGGOTA
ARMAN SALIMIN
Drs. NAHARUDDIN, M.Si
Ir. H. ANDI IBRAHIM MP
H.M. THAMRIN ENDENG, S.Sos., M.A.P
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat Mengucapkan Selamat Hari Jadi Ke-9 Kabupaten Mamuju Utara Rabu, 18 April 2012 Ir. HANZAH SUNUBA, M.Kes
Drs. H. HARUN, MM
KETUA
WAKIL KETUA
SEKRETARIS
H. MUHAMMAD YAMIN SALEH
Ir. H. MUH. TAUFAN, MM
Dra. Hj. JUMIATI MAHMUD
ANGGOTA
ANGGOTA
ERFAN KAMIL, ST
RAYU
ANGGOTA
ANGGOTA
Ir. IRBAD KAIMUDDIN
ANGGOTA
YUKI PERMANA, ST ANGGOTA
Hj. ANDI ADRIANI HERDIN ANGGOTA
10
Kesehatan
RADAR SULBAR
Jumat, 20 April 2012
Atasi Kebotakan Kepala dengan Rekayasa Genetika TOKYO -- Masalah kebotakan telah menjadi momok menakutkan bagi setiap pria atau wanita di seluruh belahan dunia. Namun beberapa ilmuwan di Jepang, tinggal beberapa langkah lagi menemukan obat efektif untuk mengatasi kebotakan. Ini seiring keberhasilan para ilmuwan menumbuhkan rambut tikus melalui rekayasa genetis. Sebuah tim peneliti dari Universitas Sains Tokyo Rabu 18 Maret mengumumkan bahwa mereka berhasil menumbuhkan rambut beberapa tikus tak berbulu dengan menanamkan folikel-folikel rambut yang dibuat dari sel induk. Bulu atau rambut pada tikus-tikus tersebut kemudian diketahui tumbuh dalam siklus normal dan terus-menerus beregenerasi setelah rambut yang tua dan rusak mulai rontok. Profesor Takashi Tsuji yang memimpin penelitian tersebut mengatakan, sel induk yang ditanamkam pada jaringan tubuh
atau organ manusia dan hewan biasanya harus diambil dari embrio. Tetapi berdasarkan penelitian yang mereka lakukan, folikel rambut ternyata bisa dikembangkan dari sel induk yang berasal dari subjek yang sudah dewasa. “Temuan kami merupakan terobosan penting dalam usaha regenerasi rambut,” ucap Tsuji. Menurutnya, kombinasi teknologi baru dan yang sudah lama ada akan memperbaiki pengobatan kebotakan sehingga penderita kebotakan bisa menggunakan sel induk mereka sendiri untuk proses implan yang akan mengembalikan rambut mereka. “Kami ingin memulai penelitian klinis dalam tiga atau lima tahun ke depan sehingga perawatan aktual untuk pasien kebotakan secara umum bisa dimulai dalam 10 tahun ke depan,” kata Koh-ei Toyoshima yang juga ikut dalam tim peneliti. (jpnn)
Rubrik ini Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Pelayanan Akupresr Profesional di Puskesmas Guna mewujudkan terselenggaranya Upaya Kesehatan Tradisional (Kestrad), secara nasional telah ditetapkan Indikator Kebijakan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer yakni disetiap Provinsi di Indonesia minimal memiliki dua kabupaten yang menyelenggarakan kestrad pada minimal dua puskesmas di setiap kabupaten meyiapkan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan serta aman bagi masyarakat. Salah satu pelayanan kesehatan tradisional yang menunjukkan trend penggunaan yang kian meningkat adalah Akupresur atau lebih dikenal di masyarakat sebagai Pemijatan. Akupresur sebagai salah satu bentuk
pengembangan pelayanan kesehatan tradisional merupakan bentuk pelayanan kesehatan dasar pilihan yang dapat diterapkan di tingkat puskesmas. Mengawali upaya tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, bermitra dengan Balai Kesehatan Tradisional Kesehatan Masyarakat (BKTM) Makassar, Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar, dan Pengajar dari Poltekes Kemenkes Makassar, menyelenggarakan “Pelatihan Akupresur bagi Petugas Puskesmas”. Pengelola Program Kestad Dinkes Provinsi Sulawesi Barat, Kasma Makkasau menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 16 orang tenagan kesehatan yang terdiri dari 8 orang perawat dan 8 orang bidan, yang berasal dari 8 puskesmas di dua Kabupaten
yakni Mamuju dan Majene, sebagai kabupaten pengembangan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer. Pelatihan ini dilaksanakan di Hotel Bumi Asih selama delapan hari dari tanggal 17 s/d 24 Maret 2012. Hasil dari pelatihan ini akan menghasilkan tenaga kesehatan yang mampu memberikan pelayanan akupresur yang terstandarisasi, bermutu dan aman bagi masyarakat di puskesmasnya masingmasing, Penyediaan pelayanan akupresur di puskesmas merupakan wujud dari kominten pemerintah provinsi Sulawesi Barat untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, sehingga masyarakat Sulawesi Barat memiliki alternatif dalam pengobatan penyakitnya.
oleh:
Kasman Makkasau/ Armawati
Pendidikan 11
RADAR SULBAR Jumat, 20 April 2012
H.Agus Ambo Djiwa
H.Muhammad Saal
Bupati Matra
H. M. Natsir
H.Abdul Wahid
Wakil Bupati Matra
Sekretaris
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Matra
Iklan Layanan Ini Dipersembahkan Oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Matra
Siswa SMAN 1 Polewali
2013, Soal UN Dibuat 10 Paket
Raih Prestasi
JAKARTA -- Pelaksanaan ujian nasional (Unas) 2012 belum selesai. Tapi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah menyiapkan kebijakan baru untuk pelaksanaan ujian tahun depan. Salah satunya dengan menambah jumlah paket soal menjadi 10. Saat ini, ada 5 paket soal yang disiapkan untuk siswa. Langkah tersebut untuk meminimalisir kecurangan dan mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan Indonesia. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang) Khairil Anwar Notodiputro mengatakan, penambahan paket soal adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu dan mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan dari negara tentangga. Namun, tingkat kesulitas soal tetap disesuaikan dengan standar masingi-masing jenjang pendidikan. "Kita harus membandingkan dengan negara lain, agar tidak semakin tertinggal. Semakin tahun, siswa harus dituntut memiliki kemampuan yang lebih tinggi sehingga mampu menyelesaikan Unas yang kesulitannya semakin tinggi pula," ungkap Kharil di Jakarta. Menurutnya, penambahan paket soal juga sudah pernah diungkapkan Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh. Alasannya, selain untuk meningkatkan mutu juga untuk menekan praktik kecurangan dalam pelaksanaan ujian. Tidak hanya itu, kata Khairil, percetakan juga akan diperbaiki. Beberapa percetakan yang kurang akan diberikan teguran. Hal tersebut dibuat untuk menentukan percetakan berikutnya. Saat ini ada 4 daerah mencetak naskah, yaitu Surabaya, Kudus, Semarang, dan Riau. Khairil menegaskan, data peserta Unas yang dibuat Kemendikbud sudah akuran. Sejak dikumpulkan, sudah dilakukan verifikasi sebanyak 3 kali hingga Februari. Kemudian, Februari data diberikan ke percetakan. Setelah selesai mencetak pun, akan verifikasi ulang. Contohnya percetakan di Surabaya data dicek selama 1 bulan. Sementara itu, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Aman Wirakartakusumah mengatakan, masyarakat jangan terlalu khawatir dengan rencana pemerintah menambah jumlah paket dan tingkat kesulitan pada soal Unas tahun depan. Pasalnya, semua akan dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku, dan semua siswa akan dibiasakan dengan soal-soal tertentu dalam bentuk kisi-kisi soal ujian. "Kalau bisa mengerjakan kisi-kisi, mestinya masyarakat tak perlu khawatir. Bayangkan, Malaysia itu standar kelulusannya 7, sedangkan kita masih 5,5. Maka kita harus menaikkan nilai tukar pendidikan kita," tegasnya. (jpnn)
Di ISPO 2012 EDITOR : AMRI MAKKARUBA POLEWALI -- Satu lagi prestasi yang diraih siswa SMAN 1 Polewali dalam ajang penelitian ilmiah Indonesia Science Project Olympiad (ISPO) tahun 2012 yang dilaksanakan di Balairung Universitas Indonesia (UI) Jakarta belum lama ini. Dua peneliti muda dari SMAN 1 Polewali Mandar dibidang Biologi, Nurmawaddah Rustam dan Syarifah Nur Hikmah berhasil menjuarai salah satu kategori ajang ISPO yang diikuti sejumlah sekolah dari berbagai daerah di Indonesia. Nurmawaddah Rustam dan Syarifah Nur Hikmah masuk babak final dan meraih predikat Honorable Mention dengan judul penelitian "The Use of Chicken Fat and Kalanchoe Pin-
nata Alternative Medication to quickly Heal the Wounds". Humas SMAN 1 Polewali, Basri mengatakan dalam lomba ISPO 2012 ini sebenarnya ada dua tim yang lolos ke babak final. Satu bidang penelitian biologi dan satu lagi bidang penelitian lingkungan tetapi yang berhasil meraih prestasi di final tim peneliti biologi yang diikuti dua siswa SMAN 1 Polewali, Nurmawaddah Rustam dan Syarifah Nur Hikmah. Sementara tim bidang lingkungan diwakili Debby Utami Pratiwi Bakri dan A. Ardiansyah N dengan judul penelitian "Plastik Biolegrabledari Tumbuhan Talas (Xanthosoma Sagitifolium) sebagai Pengganti
Plastik Konvensional" hanya sampai di final. Guru pembimbing SMAN 1 Polewali, Hj Ilmiah mengatakan proyek penelitian yang dilakukan siswa SMAN 1 Polewali dalam ajang ini sudah dirancang jauh hari karena sudah menjadi tuntutan RSBI untuk bisa senantiasa berprestasi di ajang nasional dan internasional� kata Ilmiah. Event seperti ini memang menjadi sangat bergengsi karena menunjukkan tingkat kreatifitas di bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga SMAN 1 Polewali selalu mengikuti perkembangan event ini sejak menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional pada tahun 2009 hingga kini. (*)
RADAR/IST
JUARA. Dua orang siswa SMAN 1 Polewali, Nurmawaddah Rustam dan Syarifah Nur Hikmah berhasil menjuarai salah satu kategori ajang ISPO 2012 di Balirung Univeristas Indonesia dalam bidang penelitian biologi.
Beli Bocoran Soal Rp 5 Juta, Peserta UN Tertipu
RADAR/IST
POSE BERSAMA. Tim SMAN 1 Polewali berpose bersama dengan guru pembimbingnya saat mengikuti ajang ISPO 2012 di Balirung Universits Indonesia Jakarta belum lama ini.
PAUD Juara Lima, Polman Diundang ke China POLEWALI -- Setelah berhasil meraih predikat juara lima pelaksana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terbaik tingkat nasional. Maka pemerintah pusat mengundang Pemkab Polewali Mandar melakukan studi banding ke negara China. Studi banding ke China diprakarsai Dirjen PAUD Kemendiknas dengan tujuan melihat dan membandingkan
pengelolaan PAUD di negeri tirai bambu ini. Polman diungdang sebagai apresiasi dari Dirjen PAUD terhadap pengelolaan PAUD di Polewali Mandar yang telah berhasil meraih predikat kelima terbaik nasional beberapa waktu lalu. "Untuk rencana studi banding tersebut akan dilaksanakan mulai 22 April hingga 30 April.
Pemkab Polewali Mandar akan diwakili oleh Kepala Bappeda mengikuti kegiatan studi banding ini," kata Yohanis Piterson Kabid PLS Didikpora Polman. Ia menyampaikan, PAUD menjadi tempat studi banding untuk melihat pengelolaan PAUD karena Cina merupakan salah satu negara yang dinilai paling bagus dalam pengelolaan PAUD di dunia. (afr/mkb)
KEMENTERIAN AGAMA KANTOR URUSAN AGAMA KEC. PAMBOANG Turut Berduka Cita yang Sedalam-dalamnya atas Berpulangnya ke Rahmatullah
Ibu Dra. Hj. Sukmawati, B (Istri Bpk Drs. H. M. Basri K, MM)
Kepala Kantor Kemenag Kab. Majene Pada Hari Rabu, 18 April 2012, di Makassar Semoga Amal Ibadah Almarhum diterima oleh Allah SWT, Amin
H. Hasyim, Lc, M. Ag Kepala
KENDARI -- Berbagai cara siap ditempuh para siswa peserta Ujian Nasional (UN) agar bisa lulus. Termasuk bagaimana cara mendapat bocoran soal ujian. Momentum itu pun dimanfaatkan bagi pelaku penipuan. Buktinya, ratusan siswa SMA dan SMK di Kendari tertipu setelah membeli soal UN yang ternyata palsu. Bahkan para siswa mengeluarkan uang sebesar Rp 5 juta rupiah demi mengetahui bocoran tiga soal mata pelajaran. Polisi pun dengan cepat mengungkap pelaku penipuan tersebut. Identitasnya bernama Esa Sakti (19) oknum mahasiswa Fakultas Hukum, Unhalu. Ia kini telah diamankan bersama barang bukti soal UN palsu dan Compact Disc berisi seluruh soal mata pelajaran UN. Keterlibatan Esa yang berdomisili di Perumnas Poasia, Kendari itu sebenarnya bermula ketika kekasihnya bernama Anggraini alias Rani, siswi kelas 3 SMK Tunas Husada Kendari, menerima telepon dari seorang lelaki yang mengaku memiliki bocoran soal-soal UN 2012. Mendapat informasi tersebut akhirnya Rani menyampaikan kepada Esa Sakti untuk menemani menemui pria yang kini menjadi target utama buruan polisi tersebut. Waktu itu, masih bulan Januari 2012. Nanti pada awal April 2012 sekitar pukul 19.00 Wita, mereka pun bertemu di sekitar pantai Kendari. Pria yang menjadi pelaku utama itu sempat bertemu dan memberikan syarat kepada Rani dan Esa, kala itu. Pertama jika ingin mendapatkan soal dan kunci jawaban UN 2012 harus menyediakan uang sebesar Rp 5 juta. Akhirnya, Rani pun memberikan informasi kepada rekan-rekannya untuk mengumpulkan uang demi mendapatkan CD yang berisi soal UN. Sukses mengumpulkan uang tersebut dari ratusan siswa SMA dan SMK di Kendari, Esa pun mengcopy seluruh soal-soal tersebut. Para
siswa masih harus membayar Rp 18 ribu demi tiga mata pelajaran yang ujiankan. Selasa (17/4) sekitar pukul 20.00 Wita puluhan siswa dari SMK dan SMA mendatang kamar kontrakan Esa Sakti, di Kost Rumah Bambu, Jalan Kijang, Poasia. Puluhan siswa itu datang meminta uang karena soal yang diberikan tidak satu pun ada dalam soal UN resmi, hari itu. Dinda Nursafitri (17) siswa SMK Tunas Husada mengatakan jika dirinya datang menemui Rani hanya untuk memastikan apakah Esa bertanggungjawab dengan melakukan penipuan atau tidak. Setibanya di sana Dinda bersama rekan-rekannya kaget ketika melihat banyak siswa SMU dan SMK yang menuntut uang kembali. "Tapi Esa mengatakan jika uang itu sudah tidak ada melainkan sudah diserahkan kepada pembeli CD soal UN," katanya, kemarin saat berada di Polsek Poasia. Dinda semula sudah memiliki firasat tidak percaya dengan soal dan jawaban yang hanya dijual Rp 18 ribu rupiah. Namun karena Esa, memberikan keyakinan jika dirinya tidak mungkin berbohong. Untuk diketahui Esa juga adalah alumnus SMK Tunas Husada Kendari. Dengan dalil itu maka ratusan siswa percaya dan mau memberikan uang yang diminta dan diberikan kepada Rani. Anehnya lagi, Esa memberikan soal tersebut pada pukul 04.00 Wita. Kecurigaan soal palsu makin yakin akhirnya Dinda dan korban-korban lainnya tidak mempercayai soal tersebut. Diperkuat ketika UN pertama berlangsung, tak satu pun soal yang sama. Rupanya, soal-soal itu adalah materi ujian pada tahun 2008 yang disusun secara acak sehingga tidak diketahui para korban. Karena merasa tertipu akhirnya puluhan siswa tersebut memberikan informasi kepada Polsek Poasia. Saat itu juga Esa Sakti ditangkap aparat kepolisian. Polisi pun masih terus mengembangkan kasus tersebut. (jpnn)
NET
12
Radar Majene
RADAR SULBAR Jumat, 20 April 2012
Komisi I Sorot CPNS Keluar Daerah MAJENE -- Komisi I DPRD Majene menyoroti adanya oknum Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) yang sering keluar daerah mendampingi Wakil Bupati Majene, Fahmi Massiara. Menurut Darmansyah, CPNSD belum memiliki kapasitas untuk mendampingi kunjungan wakil bupati keluar daerah. "Apa sih kapasitasnya pak Sufyan Ilbas sering keluar daerah mendampingi wakil bupati, dia itu kan masih CPNS," tegas Darmansyah saat rapat dengan beberapa SKPD termasuk Inspektorat di Gedung DPRD Rabu 18 April kemarin. Menurut Darmansyah biaya perjalanan dinas tersebut lebih menyentuh jika digunakan untuk membayar
SPPD supir, apalagi biaya perjalanan digunakan nilainya tidak sedikit. "DPRD ini adalah mitranya pemerintah. Masih banyak permasalahan yang muncul tapi tidak usalah kita mencari celah, tinggal bagaimana kita memperbaikinya untuk menuju yang lebih baik," ujar legislator Sendana ini mengingatkan. Pertemuan ini, Darmansyah juga meminta kepada lurah untuk menyampaikan ke Komisi I estimasi kebutuhan anggaran terutama kelurahan baru dimekarkan. "Pengadaan Kantor Kelurahan sudah mendesak untuk dianggarkan inilah yang perlu diprioritaskan," tukasnya. (k3/mkb)
Polres Majene Bina Klub Motor MAJENE -- Terkait maraknya aksi kekerasan yang dilakukan oleh berbagai geng motor di berbagai daerah di Indonesia, pihak Reskrim Polres Majene terus melakukan sosialisasi terhadap klub motor yang ada di Majene. Kasat Reskrim Polres Majene, AKP Jubaidi, Kamis 19 April, mengatakan dalam beberapa pekan terakhir ini, hampir di seluruh daerah marak diberitakan seputar perilaku negatif geng motor, sehingga harus segera dilakukan proteksi terhadap kemungkinan yang juga dapat diadopsi oleh anak muda di Majene. "Kami terus melakukan pemantauan terhadap tempat-tempat yang disinyalir menjadi sarang berkumpulnya klub motor di Majene. Walaupun kami belum menemukan adanya geng motor di Majene seperti yang ada di kabupaten lain dan
melakukan berbagai macam tindakan kriminal," ungkap Jubaidi. Dikatakan, salah satu bentuk proteksi yang terus dilakukan oleh pihak Polres Majene hingga saat ini adalah dengan meningkatkan sosialisasi di berbagai tempat wisata yang cenderung menjadi pilihan klub motor untuk berkumpul. Cara tersebut dianggap cukup ampuh dalam mengantisipasi timbulnya geng motor di Majene. Saat sosialisasi mereka diberikan berbagai macam pemahaman yang mengandung nilai edukatif serta dampak negatif yang akan mereka terima. Selain meningkatkan sosialisasi, AKP Jubaidi juga mengaku, Polres Majene menerjungkan beberapa satuan untuk melakukan patroli di beberapa titik yang disinyalir rentang dilakukan sebagai arena balap liar. (mg4/mkb)
Pemkab Majene Apresiasi Program DPD RI MAJENE -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene melalui Sekretaris Kabupaten, Syamsiar Muchtar mengapresiasi sejumlah program yang dilaksanakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Majene. Salah satunya adalah sarasehan daerah yang digelar di Aula Tasha Centre 19 April kemarin. Acara DPD RI ini menyampaikan mengapa perlu upaya mendorong perubahan atau amandemen kelima UUD 1945. Kegiatan ini melibatkan unsur Pers, LSM,dan Mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat di Sulbar. Syamsiar mengungkapkan DPD RI perwakilan Sulbar di Jakarta sudah banyak andil dalam mendorong meningkatkan wawasan masyarakat Majene seperti adanya kegiatan sosialisasi penyelenggaraan otonomi daerah (otoda) ke masyarakat oleh
EKSEKUTIF
DPD. "Otonomi daerah adalah urat nadi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, namun seringkali masih ada cara pandang atau penafsiran yang berbeda karenanya masih banyak harus dibenahi termasuk pemahaman kondisi ril daerah sebab tidak semua daerah berpendapatan sama," ujar Syamsiar. Ia menyebutkan pada umumnya daerah mengalami defisit karena itu, pelibatan pers, mahasiswa dan LSM diharapkan bisa menjadi wadah untuk menyuarakan kendala yang dihadapi daerah sebagai daerah otonomi. Misalakan upaya pemisahan gaji pegawai dari Dana Alokasi Umum (DAU). "Ini juga yang menjadi kendala. Jika DAU bisa terpisah dari gaji pegawai, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan lebih baik," kuncinya. (k3/mkb)
RADAR/JUNIARDI
LANTIK. Bupati Majene, Kalma Katta, melantik Kepala Desa Binanga Kecamatan Sendana, Masnawi Mangku Alam di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Rabu 18 April 2012.
BPBD Kerjasama Disdik
Pengintegrasian Pengurangan Resiko Banjir REPORTER : JUNIADI EDITOR : AMRI MAKKARUBA MAJENE -- Menyikapi kondisi dibeberapa daerah yang rawan dengan segala kemungkinan terjadinya bencana alam khususnya banjir. Maka pihak BPBD Majene akan bekerjasama dengan Disdik Majene melakukan pengintegrasian penguranagan resiko banjir melalui pembuatan kurikulum. Sekolah Dasar (SD) sebagai salah satu gugus terpenting dalam memperkenalkan berbagai macam hal yang harus dilakukan, ketika suatu bencana melanda, sebab sejak dini pengenalan dalam
melakukan penyelamatan diri sendiri adalah bagian yang harus ikut diajarkan kepada para siswa SD. "Dalam waktu dekat akan dilakukan pertemuan dengan pihak Disdik untuk memantapkan segala persiapan pengintegrasian pengurangan resiko banjir pada kurikulum yang ada," tutur Mansyur T, Kepala BPBD Kabupaten Majene. Dikatakan, salah-satu dasar pemikiran kenapa sekolah dasar penting untuk dikelolah sebagai sarana dalam memberikan penyadaran terhadap pengurangan resiko banjir bagi masyarakat adalah agar mereka dapat menyela-
matkan dirinya tampa harus menagis dan berlari tampa tujuan. Keterbatasan sarana evakuasi, serta siswa SD yang diprediksi hanya akan dapat menangis dan kemungkinan para guru juga memiliki beban pikiran tentang keluarganya saat terjadi bencana, membuat suasana di sekolah akan semakin tidak terkontrol. "Hal tersebut mungkin akan sedikit dapat teratasi bila pihak sekolah telah mendapatkan materi-materi yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana baik melalui mata pelajaran maupun dalam kegiatan ekstra lainnya akan sangat berpengaruh," lanjutnya. Menurutnya siswa SD lebih
mudah dalam menyerap ilmu pengetahuan, bila dibandingkan dengan orang dewasa yang memiliki agenda serta berbagai macam kegiatan sendiri. Melalui pemberian materi yang terprogram dengan baik, maka informasi tentang Pengurangan Resiko bencana akan mudah ditanamkan ke dalam pikiran siswa SD melalui proses belajar mengajar. "Kami berharap setiap siswa SD di Majene nantinya yang telah mendapat pengetahuan seputar pengurangan resiko bencana sekolah, akan menularkan pengetahuan mereka kepada saudara serta orang tua mereka di rumah," tandasnya. (*)
Kompensasi Jamsostek Dipertanyakan MAJENE -- Bupati Majene, Kalma Katta mempertanyakan kompensasi jaminan kesehatan khususnya bagi pengguna asuransi yang tidak mengalami kecelakaan saat bekerja. Pihak asuransi perlu mengatur sistim pengasuransian melaui pemberian kompensasi terutama pekerja yang tidak mengalami kecelakaan saat mereka bekerja, dengan begitu premi diterima tidak seluruhnya dinikmati oleh penyedia jasa asuransi. �Kalau tidak kecelakaan, semua dipegang oleh penyedia jasa, apa tidak boleh ada kompensasi ke daerah dalam bentuk PAD," terang
Kalma saat rapat kerja bersama PT Jamsostek Cabang Makassar, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kamis kemarin. Pertemuan ini juga membahas Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2010 tentang penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor jasa konstruksi lingkup Pemkab Majene. PT Jamsostek Makassar, Frederik Gerrits menjelaskan hingga kini belum ada penjelasan terkait hal tersebut. Meski demikian, menurutnya tetap ada kompensasi tapi dalam bentuk kegiatan sep-
erti sosialisasi ketenagakerjaan sebesar 15 persen dari dana yang terkumpul. "kompensasinya bukan dalam bentuk santunan, tapi diberikan dalam bentuk kegiatan, untuk memberikan kompensasi ke daerah tidak bisa dilakukan karena terindikasi sebagai gratifikasi oleh BPK," paparnya . Terkait asuransi bagi nelayan, Kadis Kelautan dan Perikanan (DKP) Majene, Fadlyn Rasyid, mempertanyakan mekanisme asuransi nelayan. Mengingat nelayan di Majene dominan nelayan lepas dan tidak di pekerjakan oleh perusahaan. Kabid Pengawasan Tenaga Ker-
ja Disosnakertrans Lawaji menjelaskan, saat ini cukup susah untuk mengakomodir pemberian asuransi bagi pekerja lepas termasuk nelayan. Untuk itu, perlu wadah yang akan mengakomodir kepentingan mereka. "Apalagi sangat sedikit pendapatan yang di terima nelayan karena itu kami akan wacanakan pemberian iuran untuk membantu meningkatkan pendapatan “ paparnya. Dalam kesempatan ini juga bupati menginstruksikan kepada pimpinan SKPD untuk memasukan perencanaan asuransi pada dokumen perencanan. (k3/mkb)
Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Majene
RADARJUNIARDI
RADAR/JUNIARDI
SAMBUTAN. Sekkab Majene Syamsiar Muchtar memberikan sambutan pada acara sarasehan bertema Urgensi Perubahan Kelima UUD 1945 di Gedung Tashan Centre, Kamis 19 April 2012.
SARASEHAN. Sekkab Majene Syamsiar Muchtar dan Koordinator Jaringan Jurnalis MDGs (JJM) Sulawesi Barat, Farhanuddin di Aula Tasha Center 19 April kemarin.
Radar Mamasa 13
RADAR SULBAR Jumat, 20 April 2012
Kabupaten Mamasa
Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mamasa yang Madani Dalam Ikatan Kondosapata Wai Sapalelean
Empat Strategi Pembangunan Kabupaten Mamasa 1. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik/goog governance. 2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui Pembangunan Berbasis Masyarakat (Gerbang Sismark). 3. Mendorong berkembangnya dunia usaha para pelaku ekonomi. 4. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan norma budaya dalam kehidupan masyarakat.
Dinkes Mamasa Seleksi Tenaga Perawat REPORTER : ANDI SUMARYADI' EDITOR : AMRI MAKKARUBA MAMASA -- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mamasa melakukan seleksi penerimaan tenaga perawat penugasan khusus di Kabupaten Mamasa. Seleksi ini diadakan di aula mini Mamasa, Kamis 19 April yang diikuti 84 pelamar. Tetapi Dinkes Mamasa hanya akan menerima empat orang tenaga perawat yang diberikan tugas khusus. Kepala Personalia Dinkes Mamasa, Frans membenarkan adanya seleksi tenaga perawat khusus Dinkes Mamasa. Dalam seleksi ini mendapat pemantauan dari Sekkab Mamasa, Benhard Buntutiboyong didampingi Kadinkes Mamasa, dr Niko B Pulio. Perawat yang dinyatakan lulus nantinya akan ditempatkan di dua kecamatan yakni Desa Mehalaan tiga orang dan Aralle satu orang. Perawat yang lulus nantinya akan mendapatkan SK dari Kementerian Kesehatan RI selain itu mendapat tunjangan dari pusat.
Menurut Frans penentuan lulus seleksi, langsung ditentukan oleh pusat, melalui Provinsi Sulbar. Data peserta dikirim ke provinsi, kemudian menyelenggarakan pendaftaran dan seleksi dilakukan di Mamasa. Menurut Kadinkes Mamasa, dr Niko, penerimaan tenaga perawat khusus nantinya akan mengatasi kekurangan tenaga medis di daerah terpencil yang selama ini dirasakan. Ini merupakan upaya dari Kementerian Kesehatan bekerja sama Dinkes Mamasa dalam mewujudkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamasa terutama masyarakat yang berada dipelosok desa yang terkadang sulit mendapatkan jangkauan pelayanan kesehatan selama ini. Petugas kesehatan ini nantinya sangat membantu dalam peningkatan cakupan pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan indeks pembangunan kesehatan Kabuapten Mamasa dengan sasaran pencapaian MDGs. (*)
RADAR/AMRI MAKKARUBA
PERAWAT. Sebanyak 84 perawat mengikuti seleksi penerimaan tenaga perawat penugasan khusus yang dilaksanakan Dinkes Mamasa, Kamis 19 April 2012 di Aula Mini Pemkab Mamasa.
BKDD Mamasa Belum Umumkan Honorer K1
RADAR/ANDI SUMARYADI
PNS. Sejumlah PNS Pemkab Mamasa sementara melakukan aktifitas di kantornya.
MAMASA -- Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Mamasa hingga saat ini belum mengumumkan secara resmi data honorer Kategori Satu (K1) yang dinyatakan lolos oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Padahal sesuai dengan edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) data honorer K1 yang dinyatakan lolos harus diumumkan di media lokal. Sementara hingga saat ini BKDD Mamasa belum mengumumkan honorer K1 di media lokal. Hal ini membuat sejumlah kalangan menyoroti kinerja BKDD Mamasa
Rubrik ini Dipersembahkan Oleh
Humas Pemkab Mamasa
yang belum mengumumkan honorer K1 yang lolos berkas. Sementara data dari Kemenpan data honorer K1 Mamasa yang lolos sebanyak 13 orang. Belum diumumkannya nama honorer K1 yang lolos menjadi kebingungan bagi tenaga honorer di Kabupaten Mamasa. Termasuk informasi untuk kategori K2. LSM Pemantau Kinerja Pemerintah dan Legislatif (PKPL) Mamasa, Yusak NL, tidak transparanya BKDD Mamasa membuat sejumlah pihak meragukan data honorer yang lolos. Ia juga mengungkapkan Pemkab
Mamasa sebaiknya dapat melihat peluang untuk pemberdayaan masyarakat Mamasa. "Jangan sampai para oknum pejabat yang berupaya meloloskan keluarganya untuk masuk di kategori satu dengan mengorbankan orang lain. Hal ini karena hingga saat ini belum diumumkannya honorer K1 yang lolos," ujar Yusak. Seharusnya BKDD Mamasa transparan terkait pendataan honorer K1 dan K2. Selain itu pejabat jangan hanya mementingkat kepentingan pribadinya dengan mengutamakan kelaurganya se-
mentara mengorbankan masyarakat umum. "Saya kiri kita harus transparan dan tidak merahasiakan peluang itu. Bukan pejabat yang bersangkutan akan mengurusi jika lolos tetapi negara. Coba contoh Kabupaten Matra yang meloloskan tenaga honorer K1 sebanyak 437 orang," terang Yusak. Ia juga meminta DPRD Mamasa untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur daerah termasuk proses pendataan honorer K1 dan K2. Keberpihakan terhadap rakyat harus diutamakan karena dewan adalah wakil rakyat. (k5/mkb)
Rubrik ini Dipersembahkan Oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa
RADAR/ANDI SUMARYADI
RADAR/ANDI SUMARYADI
PENGARAHAN. Sekkab Mamasa, Bendhard Buntutiboyong didampingi Kadinkes, dr Nico B Polio memberikan pengarahan kepada peserta seleksi perawat di aula mini Pemkab Mamasa, Kamis 19 April 2012.
SIDANG. Ketua DPRD Mamasa, Muhammadiyah Mansyur didampingi Wakil Ketua DPRD, Simon dan Bupati Mamasa, Ramlan Badawi saat memimpin sidang paripurna dewan belum lama ini.
RADAR/ANDI SUMARYADI
RADAR/ANDI SUMARYADI
ISTIRAHAT. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikpora Mamasa, Muh Syukur beristirahat di ruang kerjanya usai melakukan pemantauan UN di sejumlah sekolah.
BERDISKUSI. Sejumlah anggota DPRD Mamasa sementara berdiskusi terkait agenda dewan di ruangan kerja Ketua DPRD Mamasa.
14
Radar Pasangkayu Sistem Manusia Alam Ruang Teknologi
RADAR SULBAR Jumat, 20 April 2012
MAMUJU UTARA SMART
Pembenahan dan Penyempurnaan Sistem Penyelanggaraan Pemerintahan, Kebijakan dan Regulasi, Program dan Kegiatan, Infrastruktur Keuangan Daerah. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur, Masyarakat dan Private Sektor. Mengelola dan Memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan Arif, Adil, dan Bijak untuk Kemakmuran Rakyat dan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah. Konsisten Melakukan Penataan Ruang, dan Wilayah dengan Mengacu pada Kebijakan dan Regulasi Serta Berwawasan Lingkungan Menggembangakan dan Memanfaatkan Tekhnologi Tepat Guna yang Selaras dengan Perkembangan dan Kebutuhan
Pemprov Siap Bantu Matra REPORTER: SYAMSUDDIN HB
Pemkab Matra yang ingin meningkatkan derajat ekonomi masyarakat, terlebih setelah diresmikannya Pasar Smart Matra. Ia berjanji akan membantu pembangunan pasar tradisional lainnya yang ada di Kabupaten Matra. “Selaku pemerintah
EDITOR: MUHAMMAD ILHAM
provinsi saya akan membantu pembangunan pasar tradisional lainnya yang ada di wilayah Matra,” janji Aladin. Menurut Aladin, pasar merupakan salah satu pusat perputaran ekonomi masyarakat, baik itu di ibukota kabupaten maupun di kecamatan
dan desa. Agar terjadi keseimbangan pertumbuhan ekonomi, pasar tradisional di kecamatan ataupun di desa harus dihidupkan. Ia juga menambahkan, selain akan mengusahakan bantuan APBD, Pemrov Sulbar juga akan memfasilitasi
HM. NATSIR. MM SEKKAB
Polres Bekuk Pengedar Sabu
Kembangkan Pasar Tradisional
PASANGKAYU — Pemprov Sulbar rencananya akan mengucurkan bantuan kepada Pemkab Matra untuk pembangunan pasar tradisional. Ini disampaikan Wakil Gubernur Sulbar Aladin S Mengga, ketika melakukan kunjungan ke daerah ini, Rabu 14 April. Aladin mengaku sangat memberi dukungan kepada
H. MUHAMMAD SAAL WAKIL BUPATI
H. AGUS AMBO DJIWA BUPATI
Pemkab Matra agar mendapatkan bantuan APBN. Tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Matra melebihi rata pertumbuhan ekonomi nasional yakni mencapai sekitar 13 persen. “Sehingga pasar tradisional perlu dikembangkan lagi seperti di wilayah transmigrasi Kecamatan Baras dan Sarudu,” kata Aladin. (**)
RADAR/SYAMSUDDIN HB
PERLIHATKAN BARANG BUKTI. Kapolres Matra AKBP Adri Irniadi bersama Kasat Narkoba Polres Matra AKP Abd Rahman, memperlihatkan barang bukti dari hasil penangkapan pengedar Sabu.
RADAR/SYAMSUDDIN HB
MENINJAU. Wakil Gubernur Sulbar Aladin S Mengga didampingi Bupati Matra H Agus Ambo Djiwa meninjau Pasar Smart Kabupaten Matra, Rabu 18 April 2012.
Asuransi Bumi Putra Syahriah Siap Expose Jawab Permintaan Dewan PASANGKAYU — Menjawab banyaknya sorotan dari anggota DPRD Matra, Asuransi Bumi Putra Syahriah siap
melakukan ekspose terkait hak dan kewajiban asuransi terhadap 25 anggota DPRD Matra. Kepala Cabang Asuransi Bumi Putra Syahriah Pasangkayu, Damang, mengatakan pihaknya bukan tidak ingin melakukan ekspose di hadapan 25 Anggota DPRD Matra, na-
POTRET PASANGKAYU
mun jauh sebelum pihaknya mengikuti proses tender di Unit Layanan Pengadaan (ULP) permintaan untuk melakukan expose sudah disampaikan. Tapi waktu belum ada kesiapan yang diberikan Sekertaris DPRD. “Sebagai pemenang tender
asuransi anggota dewan, kami akan tetap melakukan ekspose. Tapi itu tergantung pada jadwal yang diberikan kepada kami,” jelasnya. Ia menambahkan, sebagai perusahaan asuransi, pihaknya mempunyai keawajiban melakukan ekspose kepada na-
Rubrik Khusus Humas Pemkab Mamuju Utara
sabah, terutama menyangkut prosedur serta kewajiban dan hak asuransi dengan 25 anggota DPRD. Dengan adanya ekspose, tidak adalah lagi anggota dewan yang mempertanyakan prosedur yang telah disepakati bersama nantinya. (ndi/ham)
LEGISLATIF MATRA
PASANGKAYU — Pengedar sabu di Kabupaten Matra dibekuk Polres Matra. Sebanyak 10 gram sabu senilai Rp20 juta disita sebagai barang bukti. Pengedar barang haram tersebut dibekuk di Dusun Labuang Kecamatan Sarudu. Pengedar yang ditangkap bernama Abd Hafid (29), berasal dari Kabupaten Pinrang, Sulsel. Pelaku baru sebulan tinggal di Dusun Labuang. Pelaku diciduk oleh anggota Satnarkoba Polres Matra di kediaman pamannya pada pukul lima sore, 15 April lalu, berdasarkan informasi dari Intel Polres Matra. Kapolres Matra AKBP Adri Irniadi mengatakan, dari hasil interogasi, diketahui jika pelaku adalah pemain lama dan sering beroperasi di Kabupaten Pinrang. Sementara di Matra, pelaku bari mengembangkan bisnis haramnya. Dalan menjalankan aksinya, Hafid, hanya sendiri. Adri menyatakan, pelaku mengakui kalau aksinya di wilayah Matra untuk mengedar. Ia juga sering memakai sabu. Akibat aksinya, pelaku akan dijerat dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 pasal 114 dengan ancaman kurungan penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara Lanjut Adri menambahkan, jajaran Polres Matra khususnya Satnarkoba akan tetap konsisten memberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya. “Kami akan tetap konsisten memberantas narkoba untuk menyelamatkan generasi muda,” pungkasnya. (sym/ham)
Rubrik Khusus DPRD Kabupaten Mamuju Utara
BERFOSE. Ketua DPRD Matra Yaumil RM bersama Katua DPD Demokrat Sulbar Aras Tammauni,Ketua PN Pasangkayu, Kapolres Matra ,Kajari Pasangkayu,Pejabat Pemhubung Damdin Matra -Mamuju usai Sidang Peripurna hari jadi Kabupaten Mamuju Utara.
RADAR/SYAMSUDDIN HB
SIDANG PARIPURNA. Wakil Gubernur Sulbar Aladin S. Mengga didampingi Bupati Matra Agus Ambo djiwa dan Wakil Bupati Matra HM.Saal dalam sidang paripurna hari jadi ke -9 Kabupaten Mamuju Utara, 18 April 2012.
RADAR/SYAMSUDDIN HB
FOTO BERSAMA. Anggota DPRD Matra H Andi Enong, Safaruddin, Muzawir M Isham, Aksan foto bersama di Ruang Sidang DPRD Matra pada peringatan hari jadi ke -9 Kabupaten Mamuju Utara, 18 April 2012.
RESEP KITA
Gurami Asam Manis
CARA MEMBUAT: 1. 2. 3. 4.
Bersihkan ikan gurami, belah, lumuri tepung sagu Goreng hingga kering lalu angkat Iris daun bawang panjang-panjang Iris cabe merah, cabe hijau dan wordtel iris panjangpanjang/memanjang 5. Jahe dan bawang putih dikeprak lalu dituis bersama dengan irisan di atas 6. Masukkan sayurannya dan beri air kira-kira 1/2 liter 7. Terakhir masukkan saos tomat, cuka, kecap manis, garam, gula pasir. 8. Agar saos kental, masukkan tepung sagu yang telah dicairkan dengan air.
BAHAN: 1 Ekor ikan gurami 2 Buah wortel 2 Ruas jari daun bawang 2 Siung bawang putih Saos tomat, kecap manis, cuka, garam, lada, gula pasir, tepung sagu secukupnya Cabe merah Cabe hijau
INFOTAINMENT
RADAR SULBAR
15
gaya hidup - artis - film - resep makanan - Keluarga
JUMAT, 20 APRIL 2012
POPPY SOVIA Siap Jadi PENYANYI A
KTRIS Poppy Sovia sepertinya menikmati menjadi penyanyi. Ia pun ikut memamerkan kemampuan vokalnya di acara perilisan album band Slank di KFC, Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (17/4/2012). Bermula dari kolaborasi bersama Slank di lagu “Kupu Biru”, Poppy Sovia berencana untuk menseriusi dunia tarik suara. Apalagi, dirinya mendapat tantangan dari Bimbim untuk bisa jadi penyanyi solo. Jika memang diharuskan menunjukan akting terbaiknya, maka tantangan itu pun pasti dilahap oleh Poppy Sovia. Namun apa jadinya jika ia harus menjadi seorang penyanyi, yang rupanya menjadi profesi baru bagi pemain film dan FTV tersebut. Poppy bahkan siap bersaing dengan penyanyi-penyanyi
yang lebih mahir lainnya, Poppy mengaku mengandalkan suara serak-serak basahnya sebagai daya tarik Poppy di dunia tarik suara. “Aku ada proyek sendiri, sekarang baru ada empat lagu. Ini awalnya Mas Bimbim yang nantangin,” ujar Poppy. Saat ini, bintang film “Mengejar Masmas” itu sedang mempersiapkan diri. Salah satunya dengan mengumpulkan lagu. Cewek yang kerap tampil tomboy ini memang hanya ingin menyanyikan lagunya sendiri. Dengan cara ini, dia merasa lebih puas. “Dulu aku pernah ngeband. Sejak dulu memang pengen nyanyin lagu sendiri. Paling enak begitu,” bilangnya. (net)
THE VIRGIN Tengah Nikmati Dunia Seni Peran THE VIRGIN kini tak hanya disibukkan oleh jadwal manggung dan tur. Dua gadis ini sedang keasyikan merambah dunia seni peran. Meski awalnya mereka merasa kelelahan lantaran kegiatan yang cukup padat, namun mereka menikmatinya. Mitha mengaku menikmati profesi baru mereka ini. "Pertama kita capek, pas dah break enak yah. Sekarang sudah menikmati akting, dan kalau masih masuk akal kita terima," ungkapnya saat dijumpai di Studio RCTI. Selama merambah dunia akting di awal tahun 2012 ini, Mitha dan Dara sudah membintangi 4 judul FTV. Pada bulan Mei mendatang, mereka akan menyelesaikan 2 judul lagi. Dan tampaknya mereka ketagihan untuk mendalami dunia akting. Mereka belajar seluk-beluk akting dari para senior. "Kalau kita belajar sama senior-senior, dan kita dapat sutradara yang bisa bimbing kita. Yang paling penting kita kerja ikhlas," ujar Mitha di Kebon Jeruk, Rabu (18/ 4) kemarin. (net)
Rossa Pantau Kegiatan Anak 24 Jam SEBAGAI ibu bagi Rizky Langit Ramadhan, Rossa bersyukur diberi anak lakilaki dari pernikahannya dengan Yoyo Padi, meskipun pernikahan mereka berakhir dengan perceraian. Namun keduanya telah sepakat untuk mendidik anak bersamasama. "Anak sehat, dia mau masuk SD. Enggak ada permintaan dari anak, anak fun banget, senangnya main, anak sedikit nakal, namanya juga laki. Main sepedahan, ipad," ungkap Rossa tentang anaknya yang kini berusia hampir 12 tahun itu. Sesibuk apapun Rossa tetap memberikan perhatian pada Rizky. Bahwa tidak jarang dia mengajak sang anak ke lokasi pekerjaan, sepanjang dia juga nyaman. "Aku selalu pantau anak, malam aku ajarin baca. Tetap pantau 24 jam," ungkapnya. Namun demikian, pelantun lagu Ayat-ayat Cinta itu tidak mau terlalu mengekang sang anak. Dia tetap memberi kebebasan saat bermain gadget. Hanya Rossa yang harus tetap memberikan kontrol. Khawatir membuka situs-situs yang berbahaya bagi usianya. "Misalkan main ipad cuma pakai wifi, ada historynya selalu aku lihat, dan sudah aku program," tegasnya. (net)
>>>>>> HUBUNGI BAGIAN PERIKLANAN: MAWARNI SUMARGOLANG, 0426-22138 Hp: 081241843180
HOT LINE:
E-mail: radarsulbar01@gmail.com
Online: radar-sulbar.com
IKLAN BARIS RADAR SULBAR
MAMUJU -- JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50,TLP. 0426 -22138. MAJENE -- JL. JEND SUDIRMAN NO. 167,TLP. 0422-21157. POLMAN -- JL. MR.MUH.YAMIN NO. 76,TLP. 0428-23203.
Serbaneka AQUA TECHNO MAKASSAR Spesialis Pemasangan Depot Air Minum Isi Ulang / Air Minum Dalam Kemasan Harga Mulai dari 18 Jt 55 Jt. Bonus Galon Hub : (0411) 2345878 / 085345844199
Serbaneka HOREEEEEEEE....... Harga Discount. Belanja Bahan Bangunan, Alat Listrik Dll. Dapatkan Discount 10% dengan minimal belanja Rp 300.000 (selama Bulan April) Hanya di TOKO SINAR REJEKI. Alamat Jl. St. Hasanuddin No. 119 (samping toko Ganda Dewata) Mamuju Bawa Guntingan Potongan kertas iklan ini.
Serbaneka NUSANTARA TEHNIK Jl. Andi Makasau Melayani : Las Panggil, Terali, Kanupi, Pintu Ruko Balkon disesuaikan Model Rumah Hub : YUSMAN (HP 081342086507 - 085340617777)
Dijual Rumah DIJUAL Rumah di Bukit Asri Lestari Type 90/117. No A2 No. 4 & 6 Lengkap Sumur Bor, Mesin Air, Tandon Air, Teralis Besi (Pintu & Jendela) Listrik 1300 Watt, Gudang bebas banjir, bebas polusi, SHM Sertifikat. Dekat kantor Bupati Mamuju & Pasar Baru, Harga 460 Jt (Nego). Tanpa Perantara Hub : Hidayat 085 255 902 634
Dijual Pupuk Organox dan hormax menyuburkan tanah & dapat mengatasi / mengendalikan berbagai penyakit disebabkan Bakteri & virus, Testimoni Petani sukses, Baca Tabloid Sinar Tani Hub : 081 355 559 396
Dijual Rumah DIJUAL Rumah : Luas 325 M2 di Jl. H.A. Endeng No.1 Tanah : 610 M2 di Jl. Muh. Husni Thamrin Hub : Hp 081 355 399 133 Alamat: Jl. Urip Sumoharjo No. 51 Mamuju
Dijual Tanah Dijual 1 Paket Terdiri dari : Lokasi Empang (4 Hektar), 1 Unit Rumah Empang, 1 Unit Rumah di Jalan Poros ke Bandara Tampa Padang, Kampung Baru Desa Babanga Kab. Mamuju Hub : Hp. 081 355 223 222/081 246 243 416/085 327 772 822
Dijual Tanah DIJUAL TANAH UKURAN 2.400 M² LOKASI ±500 M DARI PERSIMANGAN LIMA. ARAH KE KALI MAMUJU (DEPAN INSTALASI 1 PDAM) TANPA PERANTARA. HUB : 081354683755
Serbaneka TOKO HARAPAN JAYA Grosir Pakaian Jadi, Alamat: Ruko Blok A. No. 16 Pasar Baru Mamuju-Sulbar, HP. 081 210 174 222
Dijual Tanah DIJUAL Tanah Uk. 9 X 27 m Sertifikat Lokasi di Sese (Sampimg SD Sese) Harga 25 Juta Nego, Hp. 0811440435
Peluang Bisnis MAU Penghasilan Rp 1 jt - 2 jt/ bulan Dirumah Buka Usaha Rental Game. Jual PS2/PS3 Hardisk Baru/ Bekas, Komputer, Laptop, Hrg Murah Beli 2 Unit PS Gratis HP Cross U / 2 orang. Minat Bos. Hub. MR.14 Com Hp.085 214 011 193 / 087 842 276 439
Dijual Tanah DIJUAL TANAH Dengan Ukuran 30x60 = 1800 M2, Terletak di Jl. Poros Kalukku- Tasiuk. Desa Salulayo HUB : 081355212555/082189917971
Dijual Ruko DIJUAL Ruko 1 Lantai, Luas 6 x 13 lengkap dengan Usaha (ATK Swalayan) di Jl. Diponegoro (Depan Alya Nayab ATK Mart) Hub: 081241457790 - 082191504944
Dijual Tanah JUAL TANAH. + Ukuran 4,4 Hektar Di Jalan Baru (Jalur Dua) Hub; 08124252975
Dijual Mobil DIJUAL Mobil Toyota Yaris Tipe S Over Cicilan Berminat Hub : 081244820810
Dijual Tanah DIJUAL Rumah/Lokasi di Batupannu ukuran 7 X 13 m dengan harga 70 juta, bersertifikat tanpa perantara Hub : 085 342 900 751
Serbaneka HEBOH..... HONDA BEAT, Angsuran 571 Ribu. Potongan Angsuran 2x, Motor Baru. Stok Terbatas... Buruan s/d 20 April Hub : 082347169153
Serbaneka ALAT PERAGA DAK SD & SMP ready stok (100%) sesuai juknis 2010, rekanan yg menang tender / uji petik 085214141201 / 081519464055 - kdn.co.id
Serbaneka BENGKEL LAS Masagena Alamat Jl. Pababari Mamuju, Tlp 081 342 209 988 DIZI MEUBEL Alamat, Jl. Martadinata (samping Kantor BPS Mamuju) Tlp 081 342 209 988
Dijual Tanah DIJUAL Tanah dengan luas 15x28 m2, terletak di depan SMK Pelayaran Mamuju Harga Murah Tanpa perantara. Hub : 085 398 062 912
Dijual Tanah DIJUAL Tanah Luas 11 X 12 M Jl. P. Endeng (Samping SPBU Simboro) Harga : 65 Juta Nego Hp : 0811440435
Pengumuman KAMI dari Toko Djaya sentausa Jl. A. makasau Mengumumkan Nama Rusdi/Sandi/Santoso mulai hari jumat Tanggal 9 Maret 2012 Bukan lagi pegawai Toko Djaya Sentausa, sehingga mulai saat ini segala tindakannya tidak berhubungan lagi dan diluar tanggung jawab Toko Djaya Sentausa.
Bisnis Independent KESEMPATAN Bisnis independent untuk usaha paruh waktu atau penuh waktu, berpotensi mendapatkan Rata-rata Rp 3.000.000 sampai Rp 8.000.000 perbulan. terbuka untuk umum, Ibu rumah tangga, Mahasiswa, Kayawan/wati. tidak dibutuhkan pengalaman. untuk Info lebih lanjut Hub : Bpk Jordan 081342129708 Ibu Rhina 081241313688
Dijual Tanah DIJUAL Tanah dengan ukuran 10 x 45 = 450 m2 Terletak di Jalan Poros Kalukku Tasiuk Hub: 081355038844 - 082191606888
Dijual Rumah DIJUAL Rumah Tinggal Permanen beserta lokasi di Jl. Manunggal, Lr. IV, Polman (samping rumah kosan sekkab polman) L. 14 Meter x P. 24 Meter. Harga Rp. 250 juta bisa nego Hub: 085299924217
Dijual Rumah Jual Murah Rumah, BTN Cendrawasih, Polewali sudah renovasi, Harga Rp. 185 Jt Hub : 081 355 076 354
Berita Kehilangan TELAH tercecer 1 Buah Sertifikat Tanah : SHM No. 2225 / Kalukku SHT I No. 00280/HT/2008 Tgl.23/ 06/2008 A.n Hj. Nur. Bagi yang menemukan harap menghubungi Ibu Dewi, Alamat Jl. Pengayoman No Tlp. 0426 - 2716827 HP : 085 399 353 382
Serbaneka KUNJUNGI : Warkop Daeng Kita dengan beberapa jenis Menu : Kopi, Kopi Susu, Teh, Teh Susu, Aneka Macam Jus, Songkolo Begadang, Nasi Kuning, Aneka kue Khas Mamuju & Coto Makassar Paraikatte. Anda juga dapat mengakses internet karena tersedia Hotspot. Alamat Jl. Cik Ditiro. Depan Penjual Sepeda polygon.
Lowongan STAF NOTARIS - PPAT Membutuhkan staf dengan kualifikasi sbb : Wanita, maks. 25 thn, min. SLTA/ Sederajat, bisa komputer, memiliki kendaraan, berpenampilan menarik. Lamaran diantar/dikirim ke : Kantor Notaris PPAT Minta Jaya Ginting, SH, Mkn Komp. Ruko LTC Kav. 1 Jl. Jend Sudirman, Karema Selatan, Mamuju (depan Richest Sport Center)
Dijual Rumah DIJUAL Rumah di Jalan Cerbon Belakang Kantor Camat Wonomulyo. Ukuran 21x11 M. Hub : 081241501981
Dijual Tanah DIJUAL Tanah dan Bangunan ukuran 9x20 di Rangas Mamuju. Kuran lebih 500 m dari Kantor Gubernur Sulbar. Harga Rp. 150 Jt, tanpa perantara. HUB: 085398239889
Lowongan DIBUTUHKAN Driver, Syarat : Pendidikan Min. SMA/Sederajat, Memiliki Sim B1 Lamaran di antar langsung ke PT. Cakra Guna Karya Nusa Alamat: Jl. Tuna No. 50/52 (samping pabrik es) Mamuju
Lowongan JOIN WITH NSS, dealer resmi Honda, Marketing eksekutif, gaji s/d 5 jt + jenjang karir. Bawa langsung lamaran ke alamat : Jl. KS. Tubun No. 36 Hub: Andrea 08121063279
Dijual / Dikontrakkan Tanah DIJUAL tanah kosong, luas 1004 m2 Jl. Bau Massepe depan Gereja Katolik. Dikontrakkan tanah, luas 11x40 m Jl. Tuna samping somel kayu Maspul. Hub 085322255554 - 085394702774
Lowongan LOWONGAN Kerja untuk Cabang baru di Polman dibutuhkan Karyawan/Ti. Syarat : FC. Ijasah terakhir min.SMU/Sederajat, FC.KTP dan Daftar Riwayat Hidup(CV.), PAS Foto 2l br U.3X4 wrna, tidak sedang kuliah dan kursus. I nformasi lebih lanjut hubungi: LEO PRIMA MANDIRI Jl.Budi Utomo No.05 Pekkabata HUB: CP. 0819 9862 2951 – 0853 9957 5282 Antar Berkas Secepatnya (Posisi Terbatas).
Dijual Rumah DIJUAL Rumah di Jl. Kapten Jumhana No. 22 Wonomulyo Polman Sebelah Kanan Lapangan Gaswon (Depan Pasar Wonomulyo) Hubungi : 085 299 128 480 081 342 209 988 085 236 277 002
Lowongan Dibutuhkan 1 org perempuan, bisa potong rambut, berminat hub LILY SALON, Jl. A Depu Polman HP 085215957392
Dikontrakkan Dikontrakkan 1 buah Ruko, lengkap dengan perabot. Di Jl. BTN Maspol F4 No. 1 Hub : 085 255 801 557
ADVERTORIAL
16
RADAR SULBAR JUMAT, 20 APRIL 2012
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) & Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat Mengucapkan Selamat Hari Jadi Ke-9 Kabupaten Mamuju Utara Rabu, 18 April 2012
Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si
Ir. H.A.M. NATSIR NAWAWI, M.A.P
H. MUHAMMAD JAYADI, S.Ag., SH
H. ARIFIN NURDIN, SE., Ms.Ak
KETUA
WAKIL KETUA
WAKIL KETUA
WAKIL KETUA
Drs. H. MUZAKKRIR KULASSE SEKRETARIS DPRD
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat Mengucapkan Selamat Hari Jadi Ke-9 Kabupaten Mamuju Utara Rabu, 18 April 2012 Drs. H. MUHAMMAD DARWIS
Hj. ANDI NURRAHMA NURDIN, SE
KETUA
WAKIL KETUA
SEKRETARIS
H.M. RAKHMAT ABDULLAH BR, S.Sos., MM
H. ALMALIK PABABARI
Drs. H. BUSTAMIN BADDOLO
ANGGOTA
ANGGOTA
HASTUTI INDRIANI
SYAHARIAH, SE
ANGGOTA
ANGGOTA
AJBAR ABD. KADIR
ANGGOTA
SUDIRMAN DARIUS ANGGOTA
H.M. DARWIS SEWAI ANGGOTA
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat Mengucapkan Selamat Hari Jadi Ke-9 Kabupaten Mamuju Utara Rabu, 18 April 2012 H. HAMID Bc.Ku
H. ZAINAL ABIDIN, LC
KETUA
WAKIL KETUA
SEKRETARIS
Drs. H. SAGGAF KATTA, MM
H. AMRAN HB, M.Pd
YUSUF DEPPARINDING, SH
ANGGOTA
ANGGOTA
BENEDICK TEKAY
Drs. H. HASAN BADO
ANGGOTA
ANGGOTA
Ir. H. ABIDIN ABDULLAH
ANGGOTA
H. GAZALI BAHARUDDIN LOPA, SE ANGGOTA
Pdt. KALVIN KALAMBO, M.Th ANGGOTA