Radar Sulbar

RADAR SULBAR

www.radar-sulbar.com Tercepat dalam Menyajikan Berita

Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

RABU, 22 FEBRUARI 2012

Rp 3.000

Sulbar Masuki Era Industri Pemerintah Pusat Datangkan Investor Singapura dan Malaysia EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL

MAMUJU -- Babak baru dalam perkembangan pembangunan Sulbar dimulai. Sulbar menancapkan komitmen untuk memulai era industrialisasi dengan membangun kerjasama bidang pengolahan hasil produksi pertanian.

Baca Hal 15 Infotainment JADI FRONTMAN QUEEN

Kunjungan tiga menteri ke Mamuju, Selasa 21 Februari, merupakan penanda bahwa era baru tersebut dimulai. Pada kunjungan ini, ketiga menteri yaitu Menteri Perindustrian Muhammad S Hidayat, Men-

teri Perdagangan, Gita Irawan Wirjawan dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan siap membantu dan membuka peluang yang sangat besar bagi Sulawesi untuk membangun industri pengolahan di

Sulbar.

Ketiga kementerian akan membentuk tim terpadu yang juga melibatkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Baca HAL 7

Potensi Perkebunan

Mendongkrak Kredit Sektor Pertanian (2-Selesai)

Luas areal kakao 132.000 Ha dengan produksi mencapai 96.461 ton.

Kelapa sawit dengan luas areal 84.248 Ha dengan produksi 1.182.908 ton TBS, Kelapa dalam dan kelapa hibrida 68.804 Ha dengan produksi 71.688 ton. Kopi Rebustra dan Kopi Arabika seluas 31.215 Ha dengan produksi 10.753 ton.

Oleh: Dr. Syarkawi Rauf, ME

Bandara Tampapadang

(Dosen FE Unhas/Regional Chief Economist BNI) Pelabuhan Belang-belang

Permasalahan utama bank sebagai lembaga intermedasi keuangan adalah bagaimana memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Kondisi ini berimplikasi pada pentingnya bank memberikan kredit kepada orang yang tepat sehingga setiap kredit yang disalurkan oleh bank dapat memberikan keuntungan bagi bank.

Implikasinya, dalam operasional perbankan, hal yang paling penting adalah bagaimana bank mengetahui secara baik profile debiturnya (peminjam). Sehingga tidak terjadi asymmetric information (informasi yang tidak simetris) yang berpotensi menyebabkan terjadinya moral hazard.

Baca HAL 7

Humor Rencana Studi Banding ke Jepang

RADAR/M

UHAMMAD

ENTERI. an AN TIGA M as KUNJUNG hutanan Zulkifli H an e ng Menteri K , Menteri Perdaga i) (paling kir an dan Menteri w Gita Wirja an MS Hidayat g 21 n a g a rd Pe r, Selasa a ngi Sulba y mengunju alam kunjung-ann i D njung u g n e Februari. m t nteri iku ketiga me ngan asli Sulbar. ta n a jin ra e k

Potensi Kehutanan Potensi hutan kurang lebih 1.131.908 Ha, dengan potensi hasil hutan umumnya meliputi: Eboni, Meranti, Getah Pinus, Jati, Palapi, Durian, Damar, Rotan, Kemiri, dan Kayu Campuran lainnya.

Potensi Tanaman Pangan dan Hortikultura Produksi komoditas potensial yang telah dicapai antara lain : padi 348.859 ton GKP, jagung 14.616 ton, ubi jalar 9.216 ton, kacang tanah 896 ton, kedele 970 ton, kacang hijau 1.487 ton, ubi kayu 68.624 ton, jeruk 109.483 ton, rambutan 17.378 ton, manggis 13,8 ton, durian 81.595 ton, dan markisa 63,4 ton.

Pasangkayu

Kab. Matra

Kab. Mamasa Kabupaten Kab. Mamuju Polewali Mandar Mamuju

Kab. Majene

sejumlah titik infrastruktur strategis

u

Potensi Kelautan dan Perikanan

Potensi perikanan air payau cukup besar daya ketersediaan lahan seluas 13.584,6 Ha tersebar di Kabupaten Polman, Majene, dan Mamuju belum sepenuhnya tergarap. Sementara ini, luas lahan yang sudah berproduksi adalah 10.043,2 Ha dengan produksi bandeng dan udang, 842 ton.

-grafis:radar/irwansyah-

Pemakaman Syahabuddin Dihadiri Kapolres Polman Tahanan yang Tewas di Sel Polsek Tinambung RADAR/SYAM

Kiriman: Rachmat Pengamat politik Indonesia sedang bingung. Biasanya rakyat sangat keras mengecam studi banding anggota DPR, yang dianggap cuma plesir dengan anggaran dinas. Tetapi, khusus studi banding ke Jepang, rakyat ramai-ramai mendukung, agar studi banding segera dilaksanakan dan hasilnya cepat diaplikasikan. Merasa penasaran, pengamat politik itu pun bertanya kepada seorang pedagang asongan, yang mangkal di depan gerbang DPR: "Mengapa Bapak mendukung studi banding anggota DPR ke Jepang?" "Ohh, itu....," sahut si bapak. "Saya mendukung penuh, sebab anggota DPR itu akan belajar teknik harakiri massal di Jepang. Semoga segera diterapkan untuk seluruh anggota DPR..."

Kirim cerita lucu Anda ke radarsulbar01@gmail.com

SUDDIN

olewali Kapolres P MELAYAT. P I Gusti Ngurah Rai B Mandar, AK i Kasat Intelkam, ng MP didampi g ketika melayat di an ruddin AKP Kiram aman Syaha l Polsek rumah kedi di se as w te ng tahanan ya .

Tinambung

MAJENE -- Kapolres Polewali Mandar, AKBP I Gusti Ngurah Rai MP melayat dan menghadiri pemakaman Syaharuddin, tahanan yang ditemukan tewas di sel Polsek Tinambung, Selasa kemarin di Keca-

matan Pamboang Kabupaten Majene. Selain melayat Kapolres juga ikut mengantar Syahabuddin ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) didampingi Kapolsek Pamboang, AKP Nano berserta Kapolsek Tinambung

dan Kapolsek Campalagian, AKP Masdar Masyur.

Kapolres Gusti Ngurah Rai di sela pemakaman mengaku, kasus Syahabuddin murni bunuh diri.

Baca HAL 7

Kisah Petualangan Dedi, "Robin Hood" dari Batam (1)

UNIK

Sekolahkan Anak Tetangga dan Bangun Masjid

JPNN

Jantung di Luar Tubuh RYAN Marquiss benar-benar merasakan keajaiban. Meski lahir dengan jantung di luar tubuh, bocah laki-laki asal Washington AS itu bisa bertahan hidup sampai kini. Dia menjadi orang pertama di dunia yang bisa hidup dengan jantung berada di luar tubuh. w w w. r a d a r - s u l b a r. c o m

R ALI AKBA

memiliki kapasitas sekitar 10.000 ton dengan panjang dermaga sekitar 101 meter dan lebarnya sekitar 15 meter, sementara panjang trestlenya sekitar 91 meter dengan lebar enam meter dengan dilengkapi dua gudang serta luas kawasannya sekitar lima hektare

Approan (area perkir pesawat) seluas 5.000 meter persegi, serta panjang runway (landasan pacu) sepanjang 2.500 meter.

Bak Robin Hood, tokoh legendaris dalam cerita rakyat Inggris, Dedi malang melintang sebagai perampok yang baik hati.

Harta hasil kejahatan dia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Nah, ketika Dedi tertangkap, banyak warga yang bersedih.

Laporan Galih Adi S Batam SEKILAS perawakan Dedi tidak meyakinkan sebagai perampok kelas kakap. Rambutnya acak-acakan. Sebagian besar malah sudah beruban. Siapa sangka, Dedi adalah pentolan kawanan perampok spesialis rumah mewah di Batam.

Meski begitu, Dedi adalah perampok yang dermawan. Paling tidak, itulah anggapan orangorang dekatnya yang tidak tahu profesi sebenarnya pria 38 tahun tersebut.

Dedi punya rumah di Cipta

Emerald Batam. Namun, pria kelahiran Plaju, Palembang, Sumatera Selatan, itu ternyata sosok yang misterius. Ketua RT dan seluruh warga yang tinggal di perumahan tersebut tak mengenal Dedi.

Sehari-hari Dedi lebih banyak menghabiskan waktu di Kantor Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Nusantara yang didirikannya pada 2010. LSM itu berada di Ruli Melchem RT 02, RW 05, Tanjungsengkuang. Bangunan LSM Peduli Nusantara terbuat dari papan berukuran 5 x 4 meter tepat di tengah perkampungan Sei Tering Melchem.

Baca HAL 7 redaksi: 0426-22138 - email: radarsulbar01@gmail.com

2

Ekonomi

RADAR SULBAR Rabu, 22 Februari 2012 PANC A KAR YA PEMBANGUNAN SULA WESI BARA T PHASE II ANCA KARY SULAWESI BARAT SEBA G AI KEBIJ AKAN S TRA TEGI PEMBANGUNAN PR O VINSI SULA WESI BARA T 20 1 1 - 20 16 KEBIJAKAN STRA TRATEGI PRO SULAWESI BARAT 201 201 SEBAG

1. Peningkatan Profesionalisme Aparatur ( personalcapatcy building) Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2. Peningkatan Kualitas dan Perluasan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Vital 3. Peningkatan Promosi dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Baik dalam Negeri maupun Luar Negeri 4. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 5. Pengembangan Pemerintahan yang Peduli Lingkungan H. Anwar Adnan Saleh Gubernur

H. Aladin S Mengga Wakil Gubernur

Sumbangan Perusahaan Sawit Ke Pemda Rendah juga dengan keuntungan tambahan yang didapatkan dari hasil pengolahan beberapa bagian dari tanaman tersebut.

"Seharusnya sumbangan yang diberikan kepada kami (pemerintah daerah, red) jauh lebih besar. Sehingga konstribusinya pada pembangunan daerah juga lebih kelihatan," kata Suhardi, Selasa 21 Februari.

Pandangan berbeda disampaikan Gubernur Sulbar H Anwar Adnan Saleh. Menurutnya, sumbangan perusahaan kepala sawit sebesar Rp 5 dari penjualan per kilogram CPO, secara

EDITOR: MUHAMMAD ILHAM MAMUJU -- Sumbangan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Mamuju dan Mamuj Utara (Matra) terhadap pemerintah daerah (pemda), dianggap masih sangat rendah.

Menurut Bupati Mamuju H Suhardi Duka (SDK), sudah bertahun-tahun semua perusahaan perkebunan kelapa sawit di Mamuju dan Matra mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari hasil pengelolaan Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit. Demikian

kasat memang sangat rendah. Sebab dana bagi hasil dari penjualan CPO, telah disetor ke pemerintah pusat.

Namun keuntungan lain yang didapatkan pemerintah daerah adalah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terus meningkat setiap tahun. "Sebenarnya sumber DAU dan DAK itu dari dana bagi hasil pengelolaan sumberdayaan alam sejumlah perusahaan ke pemerintah pusat. Keuntungan itu kemudian yang disalurkan ke pemerintah daerah dalam bentuk lain. Kan setiap tahun APBD kita bertambah," kata Anwar.

Meski demikian, sambung Anwar, pihaknya tetap melakukan upaya agar terjadi pertambahan sumbangan pihak ketiga (perusahaan perkebunan kelapa sawit) kepada daerah. Ia mengungkap, pada pertemuan asosiasi pemerintah provinsi beberapa waktu lalu, penambahan dana bagi hasil juga telah dibahas. "Memang sih seharusnya ada peningkatan, karena perusahaan itu mendapat keuntungan luar biasa dari pengelolaan sumberdaya alam daerah ini," ujar Anwar. (**)

Suku Bunga KPR Turun Jadi 7 Persen MAMUJU -- Suku bunga Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) kembali mengalami penurunan sejak tanggal 13 Februari lalu.

Penurunan suku bunga KPR kali ini berada di kisaran 7 persen per tahun. Staf operasional umum Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Mamuju, Teguh Ikrawansyah, mengungkapkan, suku bunga KPR sebelum mengalami penurunan berada di kisaran angka 8,5 persen per tahun. Sehingga dari kebijakan penurunan suku bunga KPR tersebut pihaknya berharap peranan BTN untuk menyediakan hunian bagi masyarakat semakin meningkat.

Sebelum keputusan penurunan tersebut berlaku, sempat terjadi ketegangan antara Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dengan sejumlah bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara. Ketegangan tersebut barawal dari penawaran suku bunga KPR dari Kemenpera yang dinilai berpotensi menimbulkan kerugian pihak perbankan.

"Tawaran suku bunga yang diberikan oleh Kemenpera semula berkisar 5 sampai 6 persen. Jika hal ini berlaku maka sejumlah perbankan yang mengelola KPR termasuk BTN akan mengalami kerugian," beber Teguh.

Sementara itu, lanjut Teguh, Bank BUMN yang tergabung dalam penetapan penurunan suku bunga KPR bersama Kemenpera sebanyak empat Bank yaitu, PT Bank Tabungan Negara (BTN), PT Bank Negara Indonesia (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT Bank Mandiri. Sehingga selain BTN, tiga Bank BUMN yang ikut dalam memutuskan suku bunga KPR bersama Kemenpera tersebut juga menetapkan suku bunga KPR berkisar 7 persen per tahun. "Penetapan hasil negosiasi antara Kemenpera bersama kami dan tiga Bank BUMN lainnya untuk menentukan besaran angka suku bunga KPR menggunakan pola Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dari pola FLPP ini Kemenpera dan Bank BUMN masing-masing memberi penyertaan dana sebesar 50 persen," kuncinya. (mg6/mba) RADAR/M SOLIHIN

LAYANI NASABAH. Costumer Service Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Mamuju sedang melayani nasabahnya.

RADAR/M SOLIHIN

SAWIT. Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, bersama Ketua DPRD Mamuju, Sugianto, melihat hasil perkebunan sawit saat berkunjung di stand pameran hasil Sawit PT Surya Lestari 2 beberapa hari lalu.

Penerima KUBe Baru 40 Persen

PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH KAHMI SULAWESI BARAT DAN SILATURAHIM AKBAR ALUMNI HMI DIRANGKAIKAN TEMU KADER HMI SE-SULAWESI BARAT

MAMUJU -- Dinas Sosial (Dinsos) Sulbar mengaku jumlah penerima bantuan Kelompok Usaha Ber-

UNDANGAN TERBUKA Kepada Yang Terhormat, Seluruh Alumni dan Kader HMI se- Sulawesi Barat Di –

TEMPAT

Assalamu Alaikum Wr. Wb Teriring salam dan Do’a semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Amin Sehubungan dengan rencana MUSYAWARAH KAHMI SULBAR DAN SILATURAHIM AKBAR ALUMNI HMI DIRANGKAIKAN TEMU KADER HMI SE-SULAWESI BARAT, maka dengan ini Kami mengundang Seluruh Alumni dan Kader HMI Se-sulawesi Barat untuk dapat hadir dalam kegiatan tersebut yang Insya Allah akan dilaksanakan pada : Hari/Tanggal : Rabu, 22 Februari 2012 Waktu : Pukul 13.30 Wita – sampai selesai Tempat : Aula Green Mutiara Hotel Demikian Undangan ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Billahittaufiq Wal Hidayah Wassalamu Alaikum wr.wb

TRAVEL EXECUTIF CLASS

ANTAR JEMPUT

Imam Stainless Steel MAMUJU PASANGKAYU PALU PP

Mamuju, 25 Rabiul Awal 1433 H 18 Februari 2012 M

8 KURSI

Panitia Pelaksana MUH. RUSDI. S. LANGGOPA’, S.IP Ketua Pengurus KAHMI Sulbar DR. MUH. JAMIL BARAMBANGI, M.Pd Ketua

INFO SULBAR

INDO UPE Sekretaris Mengetahui

PEMBERANGKATAN TIAP HARI PUKUL. 08.00

Majelis Penasehat KAHMI Sulbar Drs. H. ANWAR ADNAN SALEH Ketua

Mamuju : Jl. Ir. H. Juanda No. 22 Hp. 0853 5803 0000 PALU : Jl. Trans Sulawesi No.596 Telp. 0451 - 457868 - 0811 454 260 Jl. Jambu No. 33 Hp. 0852 5648 8000

sama (KUBe) baru sekira 40 persen. Padahal jumlah yang membutuhkan dana tersebut masih sangat banyak.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial (Dinsos) Sulbar, Syahrul, mengatakan, tahun 2012 ada 110 kelompok yang akan menerima dana KUBe. "Masih ada sekira 60 persen belum mendapat bantuan ini," kata Syahrul, kepada Radar Sulbar, Selasa 21 Februari.

"Jumlah penerima KUBe di lima kabupaten ini menggunakan dana APBN sebesar Rp 1,2 miliar," tambahnya.

Untuk masing-masing kelompok dana dari APBN sebesar Rp 20 juta. "Uang itu digunakan sesuai dengan ketrampilan dan kebutuhannya untuk dikelola. Untuk bantuan ini tidak ada pengembalian," paparnya. (rp2/mba)

Perda Zakat Belum Maksimal MAMUJU -- Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Mamuju nomor 8 tahun 2009 tentang pungutan zakat profesi PNS Daerah belum berjalan dengan maksimal. Masih terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Mamuju yang belum meyetordana zakat profesi ke Badan Amil Zakat (BAZ) Mamuju.

Persentase jumlah SKPD Mamuju yang belum menyetorkan dana zakat ke BAZ Mamuju mencapai 31 persen dari total wajib zakat 45 SKPD Mamuju. BAZ Mamuju berharap SKPD yang belum menyetor zakat profesi agar menaati Perda tentang zakat.

"Saya kira Perda Mamuju tentang Zakat bukan berupa hal yang menyulitkan PNS. Sebab dalam isi Perda nomor 8 tahun 2009 menyebutkan kadar zakat profesi ditetapkan sebesar 2,5 persen dari total penghasilan gaji PNS," ungkap Ketua BAZ Mamuju, H Arifin HP Dara, saat ditemui, Selasa 21 Februari.

Arifin menambahkan, pembayaran zakat tersebut nantinya digunakan untuk membantu pemerintah daerah menekan angka kemiskinan. Sehingga sangat disayangkan jika terdapat SKPD yang tidak mentaati Perda tersebut.

"Dana yang terkumpul dari penyetoran zakat kami gunakan untuk kepentingan masyarakat kurang mampu. Seperti pembiayaan pengobatan, pinjaman modal usaha serta pemberian bantuan jika terjadi bencana. Sehingga masyarakat harus menyadari banyak manfaat yang ditimbulkan dari program zakat yang telah diperdakan pemerintah Mamuju," imbuhnya. (mg6/mba)

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

RADAR/MUHAMMAD ALI AKBAR

RADAR/ MUHAMMAD ALI AKBAR

BERBINCANG. Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh didampingi Wakil Gubernur Sulbar Aladin S Mengga berbincang dengan Menteri Perdagangan Gita Irawan Wirjawan sebelum melakukan penanaman pohon di halaman depan Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 21 Februari 2012.

BERBINCANG. Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh berbincang dengan Menteri Perindustrian MS Hidayat dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan sebelum melakukan penanaman pohon di halaman depan Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 21 Februari 2012.

Mamuju 3

RADAR SULBAR Rabu, 22 Februari 2012 VISI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

"Gerakan Membangun Mamuju, Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri (Gerbang Maju)" MISI I Meneruskan Layanan Pendidikan dan Kesehatan gratis yang semakin dimantapkan TUJUAN Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan SASARAN Pelayanan Pendidikan gratis yang berkualitas Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kependidikan yang memadai Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan Terselenggaranya Pendidikan Anal Usia Dini

RSBI Terancam Turun Status MAMUJU -- Keberadaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Mamuju terancam. Ini menyusul adanya kebijakan pemerintah untuk menurunkan status RSBI menjadi Sekolah Standar Nasional (SSN) jika dalam tujuh tahun sekolah tersebut tidak berhasil memenuhi syarat SBI. Kepala Seksi Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Mamuju, I Wayan Tingka, mengatakan, perubahan RSBI menjadi SBI masih terkendala sarana dan prasarana, seperti yang terjadi di SDN 1 unggulan.

"Masih ada yang perlu dibenahi seperti sarana dan prasarana berupa RKB (Ruang Kelas Belajar) karena jumlah siswa masih tidak sesuai dengan persyaratan," kata I Wayan kepada Radar Sulbar, saat disambangi di ruang kerjanya, Selasa 21 Februari.

Wayan menargetkan, SDN 1 Unggulan baru bisa mencapai status SBI dalam jangka waktu dua tahun. Menurutnya pembenahan sekolah berstatus RSBI akan secepatnya dilaksanakan. "Kami optimis bisa memenuhi persyaratan untuk mencapai status SBI dalam dua tahun ke depan," paparnya.

Kepala SDN 1 Unggulan Mamuju, ST Salma Duka, mengaku, sekolah yang ia pimpin belum memenuhi persyaratan.

Syarat syarat yang belum dipenuhi SDN 1 unggulan di Mamuju misalnya tenaga guru, masih ada yang kontrak dan tidak berstatus sarjana. Selain itu jumlah murid masih tidak sesuai standar. "Kami masih kelebihan murid di setiap ruangan," jelasnya.

Salma menyatakan, jumlah murid berdasarkan standar nasional sebanyak 28 siswa, namun ia memiliki murid di setiap ruangan sebanyak 30 sampai 40. "Kami akan mengurangi penerimaan tahun berikutnya untuk bisa mencapai SBI, karena jumlah murid di sini sangat banyak," tuturnya. (rp2/mba)

Drs. H. Suhardi Duka, MM Ir. Bustamin Bausat Drs. H. Habsi Wahid, MM Bupati Mamuju

Wakil Bupati Mamuju

Sekda Mamuju

Penanganan Genangan, Mamuju Dapat Rp 12,62 M EDITOR: CHAERUL MARVAN JAKARTA -- Provinsi Sulawesi Barat, mendapatkan anggaran sebesarRp12,62 miliar untuk menangani genangan yang kerap terjadi di provinsi termuda ini.

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum menggelontorkan anggaran tersebut untuk periode 2010-2014. Demikian disampaikan Dirjen Cipta Karya, Budi Yuwono dalam Rapat Dengar

Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Senin kemarin.

Anggaran ini, antara lain diperuntukkan pembangunan saluran air untuk mengantisipai terjadinya genangan air. Utamanya usai hujan melanda Sulbar.

"Bertahap sejak 2010 lalu. Kami telah menyusun rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dengan sasaran sektor drainase," jelas Budi.

Khusus daerah ini, terdata seluas

19,88 hektare genangan air yang tersebar pada beberapa titik. hal ini sering terjadi pasca hujan deras, khususnya di Ibukota Sulbar, Mamuju.

Diharapkan RPJMN tersebut, bisa mengurangi areal genangan di Sulbar. Untuk itu, lanjut budi, pemerintah provinsi dan kabupaten dituntut dapat lebih serius dalam program penanganan ini. Termasuk pula dalam hal penganggarannya di masing-masing daerah.

"Untuk pemerintah pusat melalui Kementerian PU, program penanganan genangan ditarget seluas 4.600 hektare," jelas Budi.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PU sendiri mendata sebanyak 50 kabupaten kota se Indonesia yang mengalami masalah genangan dan banjir. Melalui program ini, juga diharapkan agar drainase yang ada terbebas dari penumpukan sampah sehingga berfungsi sebagaimana mestinya. (*)

RADAR/ MUHAMMAD ALI AKBAR

TERGENANG. Kawasan BTN Axuri ini selalu menjadi langganan banjir.

DPRD Gusar Tanggul Pantai Bone-Bone Belum Dibangun MAMUJU -- Perbaikan tanggul pantai Dusun Bone-Bone Desa Bambu Kecamatan Mamuju sejak dua tahun terakhir sudah dianggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bamun hingga saat ini belum dimulai pengerjaannya.

Tanggul tersebut sangat dibutuhkan warga setempat karena air pasang sering mengenangi rumah mereka. Bahkan, sebanyak 75 rumah warga di area tersebut saat ini terancam hanyut jika terjadi abrasi pantai.

Wakil Ketua II DPRD Mamuju, Masram Jaya, mengungkapkan, anggaran pembangunan tanggul Dusun Bone-Bone telah dianggarkan sejak dua tahun lalu sebesar Rp 250 juta.

"Kami berharap pembangunan tanggul pantai Dusun Bone-Bone menjadi prioritas pemkab. Namun sayangnya hingga saat ini pembangunannya belum juga dilaksanakan," ungkap legislator dari PAN ini saat ditemui di Kantor DPRD Mamuju, Selasa 21 Februari.

Masram menambahkan, sebelumnya saat kampanye Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Mamuju, Bupati Suhardi Duka telah sepakat untuk membangun tanggul Dusun Bonebone. Ia kembali mengingatkan kepada Pemkab agar janji tersebut segara dilaksanakan.

"Hal ini sebagai antisipasi agar korban abrasi pantai seperti yang terjadi di Desa Tapalang beberapa waktu lalu lalu tidak terjadi di tempat lain, seperti Dusun Bone-Bone," imbuhnya.

Masram menegaskan agar pemkab serius membangun tanggul tersebut. Paling tidak tahun ini pembangunan tanggul sudah mulai dikerjakan.

"Jangan sampai sudah terjadi abrasi pemkab baru kelabakan membangun tanggul. Sedangkan kondisi pantai Dusun Bone-Bone saat ini sangat memprihatinkan," beber Masram. (mg6/mba)

EKSEKUTIF MAMUJU

Persiapan PON, Atlet Pakai Dana Sendiri MAMUJU -- Enam bulan menjelang Pekan Olahraga Nasional (PON) yang diselenggarakan di Riau September mendatang, persiapan atlet untuk cabang olahraga sepak takraw masih sangat minim.

Atlet yang diharapkan meraih medali emas ini terpaksa latihan dengan menggunakan dana sendiri.

Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Sulbar, M Sabir, mengatakan, pelatihan hanya dilakukan di lingkup Sulbar saja,

sebab mereka tidak mempunyai dana untuk uji coba ke luar daerah.

"Para atlet seharusnya diuji dengan atlet daerah lain untuk bisa mencapai hasil yang maksimal. Namun karena faktor anggaran pelatihan dilakukan hanya di dalam daerah saja. Tapi pelatihan selalu dilakukan untuk mengasah ketrampilan mereka," kata Sabir kepada Radar Sulbar, Selasa 21 Februari.

Menurutnya, akibat anggaran yang minim, dana pelatihan masih menggunakan dana atlet sendiri.

"Untuk melakukan pelatihan mereka gunakan biaya sendiri karena dana belum ada," paparnya.

Sabir mengatakan, Training Center (TC) awal untuk persiapan PON belum pasti karena anggaran belum ada. "Kami rencananya ingin lakukan TC awal, namun terhambat karena kami menunggu pelaksanaan musda, sehingga dana belum cair. Jika dana tidak ada, maka pelatihannya begini terus," ujarnya.

Kualitas atlet untuk berbagai ca-

bang olahraga di Sulbar masih berbeda jauh dengan daerah lain. "Seluruh atlet kita sangat berpotensi, namun kurangnya persiapan karena faktor sarana dan keuangan membuat kami selalu ketinggalan jauh dari daerah luar," ujarnya.

Sabir mengatakan, jika bulan Maret pelatihan TC awal bisa dilaksanakan, ia menargetkan bisa meraih medali emas. Namun jika tidak dilakukan mereka khawatir tidak bisa mendapat medali. (rp2/mba)

Pembayaran Rapel PNS, Tunggu Surat Edaran MAMUJU -- Pembayaran rapel kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 10 persen di Kabupupaten Mamuju belum jelas kapan dilakukan. Penyebabnya, sampai hari ini belum ada Surat Edaran (SE) sebagai panduan teknis kenaikan gaji dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kami belum bisa memastikan kapan dibayarkan, karena belum menerima keputusan dari pusat.

Keputusan itu adalah acuan untuk pembayaran rapelan PNS," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Amin Jasa, kepada Radar Sulbar, Selasa 21 Februari.

Menurutnya, tanpa petunjuk Kemenkeu pembayaran rapelan tersebut tidak dapat dilakukan. Petunjuk itu adalah dasar pijakan untuk membayar kenaikan gaji PNS tahun 2012.

"Jika keputusan kemenkeu diteri-

ma Maret, April kita bayarkan. Begitupun kalau diterima April maka pembayaran rapel PNS bulan mei.

Jadi sekarang kami menunggu keputusan itu baru pembayaran ini dilakukan," jelasnya.

Amin Jasa, mengatakan, pembayaran rapelan sebesar 10 persen menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sekira Rp 18 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran rapel

sekira 6.000 PNS. Amin mengatakan, pembayaran rapelan kenaikan gaji PNS, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Namun PP tersebut Pemkab Mamuju belum diterima. Sedangkan untuk besaran repelan setiap PNS disesuaikan dengan golongannya dan kepangkatan. Ia menambahkan, pembayaran rapelan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para PNS. (rp2/mba)

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Kabupaten Mamuju

RADAR/MUHAMMAD ALI AKBAR

TUNGGU MENTERI. Bupati Mamuju, H Suhardi Duka, berbincang dengan Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan saat menunggu kedatangan menteri di Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 21 Februari 2012.

RADAR/MUHAMMAD ALI AKBAR

SAMBUT. Bupati Mamuju, H Suhardi Duka, bersama Ketua DPRD Sulbar Hamzah hapati Hasan menyambut Menteri Perindustrian MS Hidayat di Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 21 Februari 2012.

4

Parlementaria

Fraksi Demokrat Bersatu Nilai Pengajuan RPJMD Salah MAJENE -- Fraksi Demokrat Bersatu DPRD Majene menilai pengajuan rencana peraturan daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilakukan eksekutif ke legislatif keliru. Pasalnya Ranperda RPJMD ini tidak masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda). Sehingga DPRD Majene meminta Pemkab Majene agar terlebih dahulu menyerahkan Prolegda sebelum penyerahan Ranperda RPJMD. "Jika seperti ini caranya pemerintah mengajukan, maka akan ada Ranperda yang terabaikan, padahal ada prolegda kabupaten. Sebenarnya saya pribadi mau menolak, tapi apa boleh buat, kalau saya sendiri juga tidak ada gunanya, biarlah kita terima, tapi lain kali jangan lagi kejadian ini terulang," ungkap Hasriadi dalam sidang paripurna DPRD Majene, Senin lalu.

Darmansyah, Anggota Fraksi Madani, juga beranggapan sama karena pembahasan ranperda RPJMD ke dewan tanpa melalui tahapan pembahasan ditingkat kecamatan akan berdampak ketidak sinkrongannya antara program di kecamatan dengan program kabupaten. "Seharusnya pemkab terlebih dahulu melakukan pembahasan Ranperda RPJMD ditingkat kecamatan guna mengetahui seluruh program yang diharapkan oleh warga sebelum RPJMD ini dibahas ditingkat kabupaten dan diserahkan kepada DPRD untuk dibahas," jelasnya.

Dari usulan tersebut, sejumlah anggota DPRD mengharapkan agar Pemkab Majene tetap menyerahkan prolegda kepada DPRD hingga sepekan mendatang agar pembahasan ranperda RPJMD bisa disempurnakan.

Selain itu, DPRD juga mengharapkan agar kejadian serupa tidak terulang lagi, di antaranya penyerahan prolegda terlambat diserahkan serta pembahasan ranperda RPJMD tidak dilakukan di tingkat kecamatan sebelum dibahas di kabupaten. Wakil Bupati Majene, Fahmi Massiara mengaku akan segera menyerahkan draf prolegda dalam waktu dekat sesuai yang diharapkan dari DPRD Majene. Karena Ia mengakui bahwa pembahasan ranperda RPJMD tetap dilakukan secara kolektif ditingkat kabupaten termasuk usulan dari tingkat kecamatan. (k3/mkb)

DPR Pertanyakan Bantuan Dephan AS JAKARTA -- Komisi I DPR RI akan mempertanyakan bantuan yang diberikan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI. Dana bantuan sebesar USD 14 juta yang diberikan Dephan AS itu menjadi tanda tanya politisi di Senayan.

"Apakah bantuan itu mengikat atau ada syarat-syarat lain?

Dan mengapa Kemenhan tak pernah menyampaikannya kepada DPR?" kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanudin, Minggu 19 Februari.

Hasanudin mengatakan, konon bantuan sebesar itu diperuntukkan untuk membangun Pusat Latihan Pengamat Militer dan Pasukan Penjaga Perdamaian (Military Observer and Peace Keeping Force Training Centre) di Bogor.

"Bantuan itu patut dipertanyakan mengingat DPR juga telah menyetujui anggaran untuk pembangunan fasilitas tersebut sebesar lebih dari Rp 100 miliar dari APBN 2011 dan APBNP 2011," jelas Hasanudin.

Pusat latihan itu, kata Hasanudin, memang diperlukan untuk pelatihan para prajurit TNI yang akan melaksanakan misi perdamaian dunia. "Bahkan rencananya juga mau dipakai tempat latihan angkatan perang negara2 sahabat," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Hasanudin, dalam waktu dekat ini, Komisi I akan memanggil Menhan untuk menjelaskan persoalan tersebut. (jpnn)

PARLEMENTARIA

RADAR SULBAR Rabu, 22 Februari 2012

Anggota Dewan Diminta tak Umbar Janji REPORTER: JHAMHUR ANJASMARA EDITOR: AMRI MAKKARUBA

POLEWALI -- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar mengingatkan anggota dewan untuk tidak mudah memberikan janji pemekaran desa. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua I Andi Mappangara saat memimpin rapat tingkat pimpinan.

Ia mengingatkan anggota dewan didasarkan pada Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diaju-

kan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar beberapa waktu lalu, tidak ada satupun tercatat Ranperda Pemekaran Desa.

"Jadi ini menjadi isyarat bila pemkab dalam tahun ini tidak akan melaksanakan pemekaran desa. Sebab faktanya dari 12 Ranperda yang saat ini digodok di Badan Legislasi (Baleg) untuk diajukan menjadi Program Legislasi Daerah (Prolegda) tidak satupun tercatat adanya Ranperda Pemekaran Desa," ungkap Mappangara. Untuk itu, Mappangara mengin-

gatkan kepada semua anggota dewan untuk tidak mengumbar janji pemekaran desa kepada masyarakat baik yang langsung ke DPRD maupun yang hanya menyampaikan dalam pertemuan ditingkat desa dan kecamatan menyampaikan keinginan memekarkan desanya. Ini akan berakibat fatal jika janji terbesebut tidak terwujud.

"Seandainya kita sudah mendapat kepastian dari pemkab dengan memasukan Ranperda Pemekaran Desa, mungkin tidak akan jadi persoalan.

Di lembaga kita memiliki kewenangan untuk mengkaji dan menyeleksi desa mana yang layak dimekarkan," urai Mappangara.

Gampangnya mengumbar janji justru akan menjadi bumerang bagi anggota dewan sendiri bila tahun ini justru tidak ada pelaksanaan pemekaran desa. "Makanya kembali saya mengingatkan kepada anggota dewan untuk memperhatikan persoalan ini, sebab jangan sampai justru bakal menyulitkan langkah politik rekan rekan semua," kunci Mappangara. (*)

RADAR/ MUHAMMAD ALI AKBAR

KETUA DPRD Sulbar H Hamzah Hapati Hasan, berbincang lepas dengan Bupati Matra dan Bupati Mamasa, Selasa 21 Februari 2012.

Pembatasan Media, Bentuk Kekeliruan DPR JAKARTA -- Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri mengatakan usulan tatib tersebut bentuk kekeliruan memposisikan peran media.

Sikap "diam" pun sebenarnya juga bentuk penyikapan seorang anggota DPR terhadap suatu isu atau kebijakan.

“Oleh karena itu tidak perlu difasilitasi dengan sebuah aturan yang melindunginya. Atau seperti keharusan menyatakan jumlah pendapatan, relatif tidak ada kaitannya dengan optimalisasi dukungan media terhadap DPR,” ujar Ronald, kepada wartawan, kemarin.

Dalam konteks yang lain, jelasnya perlu diingat pula bahwa potensi dibatasinya akses informasi bagi media sebenarnya sudah muncul sejak Juli

Rubrik Khusus Humas DPRD Sulawesi Barat

2010, saat beberapa orang anggota DPR merespon negatif pemberitaan tentang absensi atau tingkat kehadiran (anggota DPR) pada rapat paripurna.

“Ada desakan dari sebagian kecil anggota DPR kepada Setjen DPR agar (dokumentasi tertulis) absensi tidak diberikan langsung kepada media, tapi lebih dulu kepada fraksi. Seperti halnya profesi lain, wartawan atau bahkan media, juga sudah diikat dengan sejumlah aturan, mulai dari UU hingga kode etik. Bahkan jika wartawan atau media secara nyata melanggar, wartawan atau media itu sendiri yang akan rugi, bahkan "terkucilkan",” tegasnya, Secara legislativ drafting atau lebih populer dengan sebutan legal drafting, maka sesungguhnya draf Tatib Peliputan tersebut lebih didominasi

kewajiban satu pihak, yaitu awak media dan media sendiri. Seharusnya ada keseimbangan antara hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, baik media dan Setjen DPR. “Sebagai contoh, mari perhatikan Pasal 12 dan Pasal 13. Kalimat awal dari kedua pasal tersebut yang berbunyi "Wartawan dapat memperoleh dan seterusnya" sesungguhnya tidak memerintahkan sebuah kewajiban kepada Setjen DPR atau dalam hal ini Bagian Pemberitaan dan Penerbitan.” tambahnya.

Formula tersebut, jelas Rondal, masih sebatas opsi atau pilihan, yang bisa saja tidak dipenuhi Setjen DPR, apapun alasannya nanti. Padahal di beberapa ketentuan, posisi awak media diikat oleh sejumlah kewajiban (bukan hanya Pasal 7 dan Pasal 8, tapi dimulai sejak Pasal 4, dilanjutkan

Rubrik Khusus Humas DPRD Kabupaten Mamuju

Pasal 20an).

“Sedangkan Setjen DPR tidak demikian, contohnya Pasal 12 dan Pasal 13 tadi. Ini wujud paling telanjang dari ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban, sebagai sebuah prinsip dan nilai dari peraturan perundang-undangan yang baik,” katanya lagi.

Pengaturan seperti akreditasi melalui penambahan syarat peliputan dengan menerbitkan kartu tambahan, penempatan posisi wartawan atau penyiapan perangkat peliputan beberapa jam sebelum acara berlangsung, aku pikir teman-teman wartawan jauh lebih shahih bisa menjawab. “Ini teknis peliputan. Tentu saja nggak semuanya perlu diatur dan responsif terhadap materi tatib tersebut. Sepertinya ada kesulitan-kesulitan bukan?,” tegasnya. (fik/fmc)

LEGISLATIF MAMUJU

KETUA DPRD Sulbar H Hamzah Hapati Hasan foto bersama Bupati Mamuju Utara H Agus Ambo Djiwa foto bersama , sebelum mengikuti pertemuan dengan Menteri Kehutanan, Menteri Perdagangan, serta Menteri Perindustrian, Selasa 21 Februari 2012.

WAKIL Ketua DPRD Mamuju, Masram Jaya berbincang dengan anggota Komisi III DPRD Mamuju Syahrul Sukardi, Selasa 21 Februari 2012.

KETUA DPRD Sulbar H Hamzah Hapati Hasan berbincang dengan Bupati Mamuju H Suhardi Duka di pintu masuk Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 21 Februari 2012.

ANGGOTA Komisi III DPRD Mamuju, H Damris bersama Syahrul Sukardi, foto bersama di teras Sekretariat DPRD Mamuju sesaat sebelum rapat komisi.

RADAR/ M SOLIHIN

Pemilukada 5

RADAR SULBAR Rabu, 22 Februari 2012

Tiga Figur Satukan Visi Pemilukada Polman 2013 EDITOR: CHAERUL MARVAN JAKARTA -- Sebanyak tiga tokoh muda asal Polewali Mandar (Polman) melakukan pertemuan di Senayan Jakarta terkait agenda Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Polewali Mandar (Polman) tahun 2013.

Mereka adalah dua anggota DPD RI KH Syibli Sahabuddin dan Muh Asri Anas serta Kepala Perwakilan Sulawesi Barat untuk Jakarta dan Makassar HM Hamzih.

Informasi yang diperoleh menyebutkan jika ketiganya makin intens melakukan pertemuan untuk menyatukan visi menghadapi Pemilukada Polman 2013 mendatang. Dalam pertemuan Senin sore kemarin, dua tokoh muda lainnya agak condong mendorong Hamzih untuk turut bertarung di Polman.

"Dari pembicaraan yang berkembang, semua mengarah ke kami," sebut Hamzih, Senin malam lalu.

Meski demikian ia belum dapat memastikan apakah Syibli maupun Asri sendiri telah bulat mendukung kepala perwakilan Sulbar itu. "Kita liat saja bagaimana ke depannya. Tapi memang ada kecendrungan dua tokoh kita itu memilih Hamzih," sebut Hamzih lagi.

Baik Syibli maupun Asri belum dapat dimintai keterangan lebih jauh terkait pertemuan yang berlangsung di kawasan gedung DPD RI tersebut.

Sebelumnya Syibli sendiri telah menyatakan diri untuk mendorong dan mendukung figur muda yang kapabel untuk membawa perubahan di

DPT Bagus, Bisa Tekan Konflik Pasca Pemilu

Polman. Pembina Unasman ini mengaku siap merangkul seluruh kandidat pro perubahan.

Sementara Asri yang juga disebutsebut bakal turut meramaikan Pemilukada Polman, belum menyampaikan kepastiannya secara terang-terangan. Kepada Radar Sulbar Anggota Komite II DPD RI Asri mengatakan bahwa pihaknya belum dapat menyatakan iya atau tidak.

Apalagi Anggota DPD lainnya, yakni Iskandar Muda juga digadanggadang turut bertarung di Pilkada Polman mendatang. (*)

RADAR/AMRI MAKKARUBA

BALIHO. Salah satu baliho milik Nadjamuddin Ibrahim (Naib) di perempatan lampu merah Lapangan Pancasila Pekkabata dengan slogan pengayom semua golongan.

KPPM-PM Jalan Rusa Dukung Naib POLEWALI -- Salah satu figur yang gencar disebut bakal kandidat Calon Bupati (Cabup) Polewali Mandar di Pemilukada 2013, Nadjamuddin Ibrahim (Naib) mulai mendapat dukungan dari beberapa kalangan. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Media Centre Naib, Muhammad Abid A. Lidda, kepada Radar Sulbar, Selasa 20 Februari 2012.

Menurut Abid, dalam pertemuan antara Naib dengan sejumlah alumni Kerukunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar (KPPMPM) Jalan Rusa Makassar angkatan 60-an menyatakan dukungannya ke Naib. Dalam pertemuan tersebut dihadiri sebagian besar tokoh dari Polewali Mandar, diantaranya Hasan Sulur, Syahrir Hamdani, Al-

imuddin Lidda, Syukri Madjid, M Sabir, Bustamin, dan Abdullah Karman serta beberapa alumni yang juga dari KPPM. Para alumni KPPM Jalan Rusa dan mahasiswa yang masih aktif menyatakan dukungannya kepada Naib untuk maju menjadi salah satu Cabup Polewali Mandar di Pemilukada 2013.

"Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh sejumlah tokoh yang hadir dalam pertemuan dengan Naib yang berlangsung di Makassar," tutur Abid.

Ia menjelaskan meskipun dukungan yang disampaikan oleh sejumlah tokoh dalam pertemuan tersebut masih bersifat dukungan personality. Namun bagi KPPM Polewali Mandar secara kelembagaan telah

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Terbit Sejak 10 Juni 2004 Dalam melaksanakan tugas Jurnalistik, wartawan Radar Sulbar dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima maupun meminta imbalan dari nara sumber

PARLEMENTARIA

membangun komitmen sosial dengan Naib. Sebab KPPM Polewali Mandar Jalan Rusa, melihat figur Naib adalah harapan masa depan bagi Polewali Mandar secara keseluruhan dimasa akan datang.

"Jadi meski ini baru komitmen sosial, namun komitmen ini didasari oleh kekuatiran sejumlah pengurus KPPM terhadap roda pembangunan yang dipacu oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Gubernur Anwar Adnan Saleh. Hanya saja kebijakan untuk mengimbangi laju pembangunan regional yang dipacu oleh pemprov tidak dapat diimbangi oleh pengambil kebijakan tertinggi di Polewali Mandar saat ini.

Pengalaman serta rekam jejak Naib ini KPPM menemukan jawabannya, dan mempercayakan dukungannya

kepada Naib demi perbaikan Polewali Mandar," jelas Abid.

Kondisi percepatan pembangunan yang dilakukan oleh Gubernur Sulbar ini dalam kajian KPPM Polewali Mandar kongsi Jalan Rusa, menunjukan jika tidak ada grand desain yang strategi kedepan dan dikomandoi oleh orang yang kapabel ditingkat pengambil kebijakan maka Polewali Mandar akan semakin menjadi daerah yang enggang dikunjungi oleh orang.

"Olehnya KPPM kongsi Jalan Rusa memberikan kepercayaan kepada Naib melalui komitmen sosial antara KPPM dengan Naib. KPPM percaya Naib adalah orang yang paling tepat melaksanakan tanggungjawab itu," kunci Abid. (k1/mkb)

Pemimpin Redaksi: Naskah M. Nabhan Wakil Pemimpin Redaksi: Mahbub Amiruddin Redaktur Pelaksana: Muhammad Ilham, Koordinator Liputan: Sudirman Samual Redaktur: Muh. Amri Makkaruba, Chaerul Marfan Dewan Redaksi: H. Syamsu Nur, Naskah M. Nabhan, Mahbub Amiruddin, Muh. Ilham Reporter: Jamhur Anjasmara, Syamsuddin Rahman, Syamsuddin HB, Hasan Basri.

Layouter/Desain Grafis: Muhammad Ali Akbar, Shofiandhy BT. IT - Website: Muh. Ridwan Alimuddin, Chalid Mawardi. Percetakan: PT Fajar Utama Intermedia Cabang Sulbar. Harga Langganan: Rp 65.000/Bulan, Harga Eceran: Rp 3.000/Eksamplar. Harga Iklan: Iklan Umum/Display: Berwarna (FC) Rp 25.000/mmk, Hitam Putih (BW) Rp15.000/mmk, Iklan Reguler Rp 6.000/mmk, Iklan Duka Cita Rp 8.000/mmk, Iklan Mungil (FC) Rp 4.000/mmk, Iklan Mungil (BW) Rp 2.000/mmk, Iklan Kolektif Rp1 juta/ktk, Iklan Baris Rp 5.000/baris, Radar Society: 1/2 hal. Rp 5.000.000, 1 hal. Rp 10.000.000.

Rekening Bank: PT. Radar Sulawesi Barat BRI Cabang Mamuju, No. 0218-01-012598-50-9

E-KTP Jadi Kunci JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai pentingnya menyelesaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu yang menjadi sorotan pada pemilu sebelumnya adalah persoalan DPT, bukan hanya sebelum pemilu namun seusai pemilu pun masih menjadi pembahasan.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Anis Matta, untuk menghindari persoalan sama pada pemilu 2014 mendatang, sebaiknya DPT secepatnya diselesiakan. Selain itu akan mencerminkan proses demokrasi yang lebih baik.

"Dengan DPT yang sudah mantap, bisa menekan konflik pasca pemilu. Ini juga mencerminkan prinsip keadilan, dumulai dari proses pemilu, dan mengurangi potensi konflik pasca pemilu,\" ujarnya, Selasa kemarin di Senayan, Jakarta.

Politisi asal Sulsel ini juga menilai jika desakan DPR terhadap pemerintah untuk segera menyelesaikan pendataaan DPT Pemilu 2014, ini dimaksudkan agar kesiapan pemilu 2014 lebih mantap dan lancar. Apalagi UU Pemilu ditargetkan tuntas pada Maret mendatang.

Sekjen Partai Keadilan Sejahtera ini perlunya kesepahaman antara KPU dan MK (Mahkamah Konsitusi) serta Parpol peserta pemilu soal DPT. "Secepatnya perlu ada penandatanganan DPT yang disepakati antara KPU, MK dan Parpol peserta pemilu," imbuhnya.

Wakil Ketua DPR lainnya, Pramono Anung juga mendorong percepatan penyelesaian DPT demi kelancaran proses pemilu. Menurutnya, demokrasi yang baik jika pemilu berlangsung transparan dan akuntabilas. "DPT menjadi persoalan pada Pemilu 2009 lalu, DPT diharapkan selesai di 2012 untuk pemilu 2014," harap politisi PDI-P ini.

Jika DPT selesai 2012 sangat bagus, dan menjelang pemilu nantinya tinggal di update, untuk mengurangi kecurangan dalam pemilu. Apalagi dengan adanya e-KTP merupakan salah satu langkah perbaikan, sehingga tidak ada lagi gugatan berdasar DPT nantinya.

Optimisme juga datang dari anggota Komisi II DPR RI Markus Nari, menurutnya e-KTP bisa menjadi kunci penyelesaian DPT. DPT nantinya bisa berdasarkan KTP elektronik (e-KTP), sesuai janji pemerintah akan menyelesaikan e-KTP hingga April mendatang. "Kita terus evaluasi, Mendagri janji akan mundur jika tidak selesai hingga waktu yang ditentukan," bebernya.

Politisi asal partai Golkar ini juga menilai, dengan menggunakan e-KTP dapat menghindari pemilih ganda seperti pemilu 2009 lalu, ditemukan sedikitnya 600 ribu pemilih ganda. "Dengan e-KTP tidak adalagi KTP ganda, sehingga jelas wajib pilih," terang politisi Sulsel ini. (fat)

Calon Independen Tak Mampu Persuasi Warga JAKARTA -- Tahapan verifikasi faktual dukungan calon independen benar-benar menguras tenaga dan pikiran petugas KPU Provinsi DKI Jakarta. Apalagi jika ada warga yang diundang untuk verifikasi faktual tidak hadir. Bagaimana tidak, mereka terpaksa harus mendatangi satu per satu rumah warga yang jaraknya tentu tidak bersebelahan satu sama lain.

“Ada salah satu pasangan calon, tidak bisa menghadirkan seluruh warga pendukungnya saat verifikasi faktual. Dari seribu orang yang diundang misalnya, hanya 100 orang yang datang. Contohnya di Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan,” ujar anggota KPU Jakarta Selatan, Abdul Salam.

“Bahkan tim pasangannya di kelurahan itu sudah mengaku tidak bisa mendatangkan warganya. Mereka meminta agar petugas PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang mendatangi rumah warga,” imbuhnya.

Hal itu kata dia, membuat petugas PPS menjadi berat. Pasalnya, waktu verifikasi faktual dibatasi mulai 17 hingga 27 Februari. Belum tentu juga saat didatangi ke rumah warga, yang bersangkutan ada di kediamannya. “Namun kami akan pastikan untuk memverifikasi faktual. Entah itu datangnya malam hari atau jam berapapun, kami ladeni,” jelas Abdul Salam.

Sementara itu di Jakarta Utara, juga didapati pasangan calon independen tidak bisa menghadirkan warganya seratus persen saat verifikasi faktual. Bahkan, pada hari Sabtu dan Minggu, yang notabene hari libur. (jpnn)

PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT Pembina: HM Alwi Hamu, H Syamsu Nur, Komisaris Utama: H Andi Syafiuddin Makka, Komisaris: HM Subhan Alwi, Irwan Zainuddin Direktur: Naskah M. Nabhan, Wakil Direktur SDM & Produksi: Mahbub Amiruddin Wakil Direktur Pemasaran: Muhammad Ilham, Penasehat Hukum: Ridwan J. Silamma, SH & Parnert, Keuangan: Yuli Sulianti (Manager), Iklan/Sponsorship: Mawarni Simargolang (Manager),

Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman.

Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138 Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin.M), Makassar: Graha Pena, Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Telp. 0411-5238913/085299874232 (Agussalim), Jakarta: Jl. Kebayoran Lama No. 17, Telp. 021- 5322632 (Andi Syamsuri), Surabaya: Jl. Pasar Kembang Ruko Green Flowers Blok B1 No. 20 SBY Telp.081342763676 (Sukri)

Rubrik Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar

RADAR/ JHAMHUR ANJASMARA

KOMISI III. Anggota Komisi III M Tahir Arifin, Nahar Bakri dan Juanda sedang berdiskusi soal program kerja di Komisi III.

RADAR/ JHAMHUR ANJASMARA

KOMISI IV. Wakil Ketua Komisi IV, Tasmin Djalaluddin, berbincang dengan dua anggota Komisi IV, Hj. Nurbaity dan H.M Amin Said terkait rencana kunjungan lapangan.

6

Opini

RADAR SULBAR RABU, 22 Februari 2012

Kesehatan dan Produktivitas Bangsa KESEHATAN sangat erat kaitannya dengan produktivitas bangsa.

Salah satu faktor penentu kesehatan adalah gizi. Dalam bukunya berjudul Fortifikasi: Program Gizi Masa Depan? Prof Soekirman, Ketua Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI) menggarisbawahi pernyataan Bank Dunia (2006).

Pada waktu para pakar ekonomi terkenal dunia yang sedang berkonferensi di Copenhagen tahun 2004 ditanya oleh peserta, dari dana 50 miliar dolar AS yang disediakan untuk investasi pembangunan negara-negara berkembang, prioritas alokasi sebaiknya diberikan pada program apa?

Mereka menjawab, prioritas pertama pada program penanggulangan HIV/AIDS. Dan, yang kedua, pada program gizi untuk menanggulangi masalah kekurangan vitamin dan mineral atau kekurangan gizi mikro.

Uniknya, tiga di antara para pakar ekonomi di atas adalah pemenang nobel. Masalahnya, selama ini kita jarang sekali mendengar pakar ekonomi berbicara tentang masalah gizi, apalagi menjadikan masalah gizi sebagai salah satu prioritas pembangunan. Bagi banyak orang, masalah gizi dianggap sebagai masalah kesehatan semata, dan bukan masalah ekonomi ataupun masalah pembangunan.

Banyak perencana dan pengambil

kebijakan pembangunan, kurang menghargai pentingnya investasi di bidang gizi untuk pembangunan, khususnya pembangunan sumberdaya manusia (SDM). Mereka baru ramai-ramai bicara soal gizi ketika sedang terjadi bencana kelaparan dan munculnya banyak balita yang gizi buruk akibat kurang energi (kalori) dan protein yang dikenal dengan Kurang Energi Protein (KEP).

Sehingga menurut Prof Soekirman, perlu adanya transformasi "bahasa gizi" ke dalam "bahasa ekonomi".

Secara ekonomis, membiarkan anggota keluarga atau masyarakat mempunyai masalah gizi berarti membiarkan potensi keluarga, masyarakat atau bahkan bangsa hilang begitu saja. Potensi itu dapat berupa pendapatan keluarga yang tidak dapat diwujudkan oleh karena anggota keluarga yang produktivitasnya rendah akibat kekurangan gizi waktu balita. Bagi suatu negara, potensi yang hilang itu dapat berupa pendapatan nasional atau PDB (Pendapatan Domestik Bruto) atau PDB. Menurut penelitian, PDB yang hilang akibat kekurangan energi protein, kurang zat besi dan kurang yodium pada anak dan dewasa di Pakistan dan Bangladesh berkisar 25% dari PDB. Keluarga dan masyarakat yang menyandang masalah gizi, maka bangsa ini akan kehilangan potensi SDM yang berkualitas. Masalah yang

warning Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan

RADAR SULBAR

akan dihadapi, antara lain banyak anak tidak maju dalam pendidikan di sekolah, karena kecerdasannya berkurang. Banyak anggota masyarakat dewasa yang produktivitasnya rendah, karena pendidikan dan kecerdasannya kurang atau kemampuan kerja fisiknya juga kurang, keluarga dan pemerintah mengeluarkan biaya kesehatan yang tinggi, karena banyak warganya yang mudah jatuh sakit karena kurang gizi; serta meningkatnya angka kematian pada usia produktif sehingga merupakan penggerogotan SDM. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa membangun masyarakat tidak cukup dengan membangun jalan, jembatan, gedung, pabrik, perkebunan dan prasarana ekonomi lainnya.

Investasi di bidang prasarana ekonomi tidak akan dinikmati rakyat banyak tanpa disertai investasi yang sepadan untuk pembangunan sosial terutama di bidang pangan, gizi, kesehatan dan pendidikan.

Terlepas dari kontroversi angka kemiskinan yang hingga kini belum usai, yang jelas kemiskinan ini hanya bisa diatasi manakala setiap individu yang masuk dalam kategori produktif, mempunyai akses ke dunia kerja.

Dengan kata lain, mampu bekerja.

Terungkap bahwa struktur pendidikan angkatan kerja kita sangatlah rendah.

Yakni, lebih dari 63,2% angkatan kerja kita berlatar belakang pendidikan

Pengirim naskah artikel/opini/SdP harus melampirkan foto copy identitas dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Tulisan diterima dalam bentuk flash disk/disket. naskah tulisan/opini minimal 4 halaman.

Tajuk

Oleh:

Solidaritas Sepnimar

Siti Nurhayati Pekerja seni, alumnus IPB

dasar, bukan pendidikan tinggi. Yang justru tertampung di dunia kerja adalah mereka yang hanya berlatar belakang pendidikan hingga tamat SD, atau tidak sekolah sama sekali.

Berbicara kaitan gizi dan ekonomi, peraih hadiah Nobel Ekonomi, Armatya Sen, mengatakan, terjadinya gizi buruk dan kelaparan bukan semata-mata terkait kurangnya bahan pangan di suatu negara, tapi juga akibat akses pangan yang rendah serta lemahnya daya beli masyarakat.

Artinya, ketersediaan pangan secara nasional tidak cukup untuk menjamin kecukupan pangan di tingkat rumah tangga.

Oleh karena itu, seperti temuan Sen, tidak ada jaminan bahwa masalah kurang pangan otomatis terhindari walau makanan berlimpah.

Sebab, masalah kelaparan terkait dengan soal apakah harganya terjangkau atau barang terkait bisa diperoleh karena distribusinya yang baik.

Sen, dalam bukunya Inequality Reexamined (1992) menandaskan tentang pentingnya akses dan aspek kebebasan. Sen memberi contoh, seorang yang berpuasa mungkin memiliki kemiripan dalam hal jumlah makanan dan gizi dibandingkan dengan mereka yang miskin dan terpaksa lapar. Namun, mereka yang berpuasa dan tidak miskin memiliki kapabilitas yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang miskin. (**)

Artikel dapat dikirim via email:radarsulbar01@gmail.com

PELAYANAN kesehatan di Sulawesi Barat memang masih harus ditingkatkan. Ada kekurangan di sana-sini, terutama terkait pengadaan tenaga medis, sarana dan prasarana dan anggaran kesehatan.

Jauhnya tempat pelayanan kesehatan membuat pengetahuan masyarakat terhadap arti pentingnya penanganan dini masih kurang. Akibatnya, penanganan sering terlambat dan memperparah kondisi kesehatan anggota masyarakat.

Hal seperti inilah yang dialami pasangan Robinhood dan Meince, warga asal Dusun Atuk-atuk Desa Banua Ada Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju. Kurangnya cepatnya penanganan kesehatan membuat balita laki-lakinya, Sepnimar menderita Hydrosepallus yang tergolong sudah parah.

Mungkin karena kurangnya pemahaman, penyakit yang mendera Sepnimar kian parah. Pertumbuhan Sepnimar, khususnya di bagian kepala menjadi tidak normal akibat menumpuknya cairan. Dari hari ke hari kepala Sepnimar makin membesar melewati batas normal.

Sepnimar baru mendapat pelayanan secara maksimal setelah diberitakan media-media lokal. Perhatian masyarakat dan pemerintah betul-betul tertuju pada bocah yang kini dirawat di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo (RSWS) Makassar itu.

Ada hal menarik dalam kasus Sepnimar. Hampir seluruh lapisan masyarakat berbondong-bondong ingin menyaksikan Sepnimar secara dekat. Ruang inap di Rumah Sakit Regional Sulbar menjadi ramai seketika.

Masyarakat dari segala lapisan, mulai dari mahasiswa, PNS dan pengusaha datang menjenguk Sepinar. Warga Mamuju dan sekitarnya tak hanya memberikan dorongan moril tapi juga memberikan sumbangan ala kadarnya. Hingga sesaat sebelum pesawat yang akan ditumpangi Sepnimar akan lepas landas ke Makassar, sumbangan tersebut terus mengalir. Pejabat yang memberikan bantuan juga tidak kalah banyak. Mulai dari Direktur Rumah Sakit Regional Sulbar dr Suparman, Kepala Dinkes Sulbar Achmad Azis, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh hingga Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono juga ikut memberi bantuan.

Hal seperti inilah yang sebenarnya kita butuhkan untuk membangun Sulbar. Masalah yang dihadapi harus diselesaikan secara bersama, tanpa melihat golongan dan organisasi mana dia berasal.

Kita menyadari kekurangan pelayanan kesehatan di Sulbar. Tapi kita patut bersyukur, bahwa dalam kasus Sepnimar tidak ada pihak yang harus kita salahkan. Kasus Sepnimar malah menjadi tonggak dalam membangun solidaritas di Sulbar. (**)

IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL

LOWONGAN KERJA

Radar Sulbar

Sebuah Perusahaan yang tergabung dalam "CMO GROUP" mengadakan ekspansi untuk membuka lowongan KANTOR WILAYAH di SULAWESI BARAT membutuhkan segera Karyawan - karyawati untuk posisi sebagai berikut : 1. Kepala Kantor Wilayah (KKW) 2. Pimpinan Cabang (PC) 3. Staf Keuangan (SK) 4. Kasir (KS) 5. Staf Logistik (SL) Dengan klasifikasi sbb : - Untuk posisi No. 1 Pendidikan Minimal Sarjana Muda - Untuk posisi No. 2 s/d No. 5 Pendidikan minimal SMU Sederajat - Cantumkan Kode Job Jabatan disebelah kiri Amplop Lamaran Dengan menyertakan : 1. Fc. Ijazah Terakhir 2. Surat Lamaran Kerja 3. Daftar Riwayat Hidup singkat 4. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 5. 3 Lembar Foto Ukuran 3 x 4, & 2 Lembar 2 x 3 6. Surat keterangan lain yang dapat mendukung.

Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

Mau Pasang IKLAN

Website ATAU Koran HUBUNGI

Lamaran di antar langsung kepada bagian personalia " CMO GROUP" Alamat Jl. H. Andi Dai No. 23 Mamuju (HOTEL MARANNU GOLDEN HOTEL) Paling lambat 1 (satu) Minggu setelah iklan ini terbit.

081 241 843 180

Office: Jl. Dr. Ratulangi No.3 Pekkabata Polewali Mandar Sulbar Telp: 0428-22284 E-mail: st933fm@telkom.net

KESEMPATAN BERKARIR Multifinance yang telah Go Publik dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dan memiliki lebih dari 130 Cabang di seluruh indonesia membuka kesempatan bagi anda yang memiliki motivasi kerja tinggi, ulet, dan gigih untuk menempati posisi sebagai : SURVEYOR MOBIL (ME) SURVEYOR MOTOR (AE) FIELD COLLECTOR (FC) OPERASIONAL STAFF (ADM) Kualifikasi : - Pendidikan Minimal D3 (khusus AE minimal SMU) - Berpenampilan menarik (pria/wanita) - Leadership, Berjiwa marketing, Komunikatif, Ulet, Energik dan inisiatif - Memiliki SIM (C/A) Aktif ((ME,AE,FC) - Menyerahkan CV (Daftar Riwayat Hidup) FC KTP, FC Ijasah dan transkrip nilai terakhir, - Pas Photo 3x4 = 2 Lembar.

Bersedia di tempatkan di daerah SULAWESI BARAT Lamaran beserta CV dikirim ke : PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Jl. Abd Wahab Azasi No. 44 Tlp. 0426-2323899 / Hp 085 255 606 232 Mamuju - Sulawesi Barat 91511 (To : Adi Zuhrah L - HRD)

sambungan 7

RADAR SULBAR Rabu, 22 Februari 2012 Pengetatan Abdi Negara

Honorer KII Harus Lolos Test Bahasa Inggris JAKARTA -- Upaya memperketat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi abdi Negara baik melalui jalur umum maupun honorer terus dimaksimalkan pemerintah. Selain mengeluarkan kebijakan moratorium PNS khususnya dijalur umum, pemerintah juga memperketat pengangkatan melalui jalur honorer.

Setelah menutup penerimaan pengangkatan honorer sejak tahun awal 2006 hingga sekarang, sisa tenaga honorer yang akan diangkat dengan tahun pengangkatan dibawah tahun 2005 juga diperketat dengan verifikasi dan validasi data yang kemudian dibagi dalam dua kategori yakni kategori satu (K1) dan kategori (K2).

Untuk honorer K2, jalan untuk menjadi abdi Negara boleh dikatakan terbilang sulit, tidak seperti K1 yang langsung diangkat, Honorer K2 harus mengikuti seleksi tertulis yang wajib dilaluinya. Salah satu test yang wajib diikuti K2 adalah harus lulus test Bahasa Inggris namun dirnya belum menyebutkan kapan waktu test tertulis itu dilaksanakan.

Wakil Menteri PAN dan RB, Eko Prasojo menuturkan test Bahasa Inggris kepada Ketegori II wajib diikuti honorer Kategori II dalam tes tertulis nanti.

Proses pengangkatan tenaga honorer ini lanjutnya juga akan disesuaikan dengan kebutuhan analisis kebutuhan dan jabatan yang ada di setiap Instansi dengan kekhususnya. K2 yang terangkat akan dilakukan redistribusi ditempatkan kemana.

Dirinyapun juga menyampaikan, untuk pengangkatan honorer K2 pemerintah kemungkinan besar hanya akan mengakomodir sekitar 30 persen saja dari total K2 yang ada. “Jumlah honorer K2 saat ini mencapai 650 ribu untuk semua sector dan yang bisa kita terima nanti hanya 30 persen saja,� sebutnya saat ditemui di kantor Kemenpan dan RB, Jakarta, Selasa 21 Februari. (gus/fmc)

Mendongkrak Kredit Sektor Pertanian (2-Selesai) LANJUTAN HALAMAN 1

Hal ini juga yang membuat bank melakukan verifikasi secara intensif terhadap semua informasi yang diberikan oleh calon peminjam. Bank akan berusaha mengetahui secara detail semua hal yang terkait dengan usaha yang dilakukan peminjamnya. Tentunya termasuk status dan nilai jaminan (agunan) yang diserahkan oleh pihak peminjam kepada bank.

Lalu bagaimana dengan petani yang dari sisi usaha tidak berbadan hukum, tidak memiliki agunan, sangat rentan kegagalan usaha karena adanya tekanan eksternal termasuk perubahan iklim, dan lainnya. Selama ini, usaha pertanian cenderung tidak produktif dan cenderung mengalami kegagalan karena manajemen usaha tani yang kurang baik.

Hal ini berdampak pada besarnya porsi kredit macet yang dihasilkan sektor pertanian dibanding sektor lainnya. Data Bank Indonesia (BI) menujukkan bahwa penyaluran kredit ke sektor pertanian paling kecil tetapi dengan kredit macet paling besar. Hal ini mengindikasikan bahwa usaha pertanian bagi bank relatif berisiko dengan potensi kredit macet yang besar.

Bagaimana menyiasatinya, sehingga daerah seperti Sulbar yang didominasi oleh sektor pertanian tetap bisa memberikan keyakinan bagi bank untuk menyalurkan kredit ke sektor pertanian? Caranya tidak sulit, resiko yang selama ini dibebankan kepada bank jika terjadi kredit macet sebaiknya ditanggung bersama dengan pihak pemerintah daerah.

Artinya, pemerintah daerah turut serta dalam menjamin kredit yang disalurkan bank khususnya ke sektor pertanian dalam afrti luas (tidak untuk sektor lainnya). Sehingga jika terjadi gagal bayar atau kredit macet maka bank tidak perlu takut dananya hilang karena semuanya sudah dijamin pemerintah. Mekanisme penjaminannya kurang lebih sama dengan pola penjaminan yang dilakukan ASKRINDO dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

Bagaimana pemerintah daerah melakukan penjaminan? Sulit jika pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara langsung melalui dinas terkait melakukan penjaminan kredit. Caranya dapat dilakukan dengan membentuk lembaga yang di beberapa daerah dikenal dengan lembaga penjamin kredit daerah. Sebagai contoh Sulsel yang sedang dalam tahap finalisasi pembentukan lembaga penjamin kredit daerah.

Argumentasinya, penjaminan kredit untuk sektor pertanian sangat penting karena memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah.

Hal ini ditunjukkan oleh share (kontribusi) sektor pertanian di Sulbar lebih dari separuh dari kegiatan ekonomi yang ada di Sulbar. Sektor pertanian juga menyerap lebih dari separuh tenaga kerja yang ada di Sulbar.

Pembentukan lembaga penjamin kredit daerah lagi-lagi merupakan tanggungjawab BAPPEDA untuk memikirkannya. Caranya undang Bank Indonesia (BI), forum komunikasi perbankan daerah, libatkan petani, ASKRINDO, dan undang pihak kampus yang kompeten untuk duduk bersama. Sulit bagi BAPPEDA (PEMPROV) untuk melakukannya sendiri karena SDM-nya terbatas dan juga pekerjaannya relatif kompleks. (**)

Akuntabilitas Kinerja Pemprov Perlu Perbaikan Hasil Penilaian Kemenpan & RB JAKARTA -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meraih predikat C untuk Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Provinsi dan kabupaten/kota dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bersama 11 provinsi lain, penilaian akuntabilitas kinerja Pemprov Sulbar masih agak kurang sehingga perlu banyak perbaikan, utamanya pada perubahan-perubahan mendasar, seperti untuk perencanaan kinerja.

LHE tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabiitas Aparatur, Herry Yana Sutisna.

Dikatakan, komponen penilaian, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.

Pemprov Sulbar meraih predikat C bersama, Provinsi Lampung, Bengkulu, Banten, Jambi, Sulsel, Gorontalo, Kalteng, Bangka Belitung, NAD, dan Provinsi Papua.

"Predikat C dengan nilai 3050 yang interprestasinya agak kurang, masih memerlukan banyak perbaikan," sebut Her-

ry, Selasa 21 Februari di Jakarta.

Dijelaskan pula, terdapat 17 Pemprov mendapatkan berpredikat CC dengan nilai 50-65 dengan interprestasi cukup baik (memadai) perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar.

Sebanyak dua Pemprov berhasil meraih predikat B dengan nilai antara 65-75.

Dua provinsi yang dianggap memiliki akuntabilitas baik ini adalah Provinsi Kalimantan Timur dan Jawa Tengah.

Evaluasi akuntabilitas kinerja ini bertujuan meningkatkan kualitas serta menilai kinerja sluruh instansi pemerintah, melihat kemajuan penerapan manajemen sektor publik berbasis kinerja serta memberikan saran perbaikan guna peningkatan kinerja dan penguatan akuntabililtas instansi.

"Cakupan evaluasi di tingkat pemerintah provinsi dilakukan hampir seluruhnya, sedangkan pemerintah kabupaten/kota secara bertahap setiap tahun dengan prioritas pada kabupaten/kota yang belum dievaluasi sebelumnya. Sedang daerah yang

IDRIS PRASETIAWAN/FMC

TERIMA PENGHARGAAN. Menteri PAN-RB, Azwar Abubakar menyerahkan piagam pengargaan kepada Gubernur Kaltim H Awang Farouk Ishak atas prestasinya membawa Kaltim meraih predikat B pada laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemprov dan pemkab/kota.

telah dievaluasi tetap dilakukan monitoring dan pembinaan agar tetap terjadi peningkatan akuntabilitas," paparnya. Sementara itu, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten/ kota tahun 2011, masih terdapat 65 yang mendapat predikat D. Predikat D sendiri diberikan bagi daerah yang mendapat nilai absolut di bawah 30 dengan interprestasi kurang dan perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

Sebanyak 92 kabupaten/ kota mendapat predikat C serta terdapat 21 kabupaten/ kota berpredikat CC. Kota Sukabumi menjadi satu-satunya daerah yang meraih predikat B. Secara keseluruhan, evaluasi kinerja tahun 2011, dilakukan terhadap 30 Pemprov dan 40 pemerintah kabupaten/ kota. Hingga tahun 2011, terdapat peningkatan akuntabilitas dengan predikat nilai baik (kriteria CC keatas) untuk kategori pemerintah provinsi.

Dari 31,03 % pada 2010 lalu,

menjadi 63,33% di tahun 2011. Demikian pula di lingkungan pemerintah kabupaten/kota. Meski terkesan lambat, namun terdapat peningkatan menjadi sebesar 12,78 % di tahun 2011 dari 4,26 % di Tahun 2010.

Bertempat di Gedung Kemenpan dan Reformasi Birokrasi, kepada 19 pemerintah provinsi dan 21 pemerintah kabupaten/kota berpredikat CC ke atas, juga diberikan penghargaan sebagai daerah berprestasi. (rul/fmc)

produk khususnya rotan harus ramah lingkungan. Zulkifli mengakui, potensi Sulbar sangat besar karena luas wilayah hutan Sulbar 70 persen lebih besar dibandingkan daratan.

"Harus diingat, masyarakat kita harus dibina agar pengolahan hasil hutan tidak merusak lingkungan.

Saya juga menyarankan, penguasaan investasi haruslah pada alat produksi bukan penguasaan lahan. Biarkan lahan seperti perkebunan untuk kakao tetap milik rakyat sehingga mereka punya saham berupa lahan," ujar Zulkifli.

Dalam pengembangan industri di Sulbar, peran Kemenakertrans adalah menyiapkan tenaga atau pekerja ahli agar membina pekerja

lokal. Direncanakan dilakukan suatu program transmigrasi pekerja rotan di Cirebon ke daerah pengolahan rotan baru yang akan ditanggung pemerintah setempat selama satu tahun. Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh menyatakan kesediaan untuk menyiapkan lahan seluas lima hektar untuk pembangunan pabrik dan gudang rotan dan kakao di Sulbar.

"Saya juga menunggu program transmigrasi pekerja rotan yang memiliki pengalaman dan kemampuan tinggi dari Cirebon untuk melatih warga kita di sini. Sementara desainnya nanti kita akan menggunakan desain dari negara luar karena tidak mungkin kita produksi barang yang tidak laku di luar," sebut Anwar. (**)

Sulbar Masuki Era Industri LANJUTAN HALAMAN 1

Tim ini akan melakukan studi kelayakan selama satu bulan lebih untuk menilai segala kesiapan dan kendala pembangunan industri di daerah ini.

Setelah itu, akan dilakukan perumusan untuk memastikan pelaksanaan dari pembangunan industri serta wilayah pemasaran hasil olahan Sulbar. Sementara, Pemprov Sulbar diminta menyiapkan lahan minimal lima hektar untuk pembangunan pabrik pengolahan rotan dan kakao yang akan dikembangkan.

"Kita target tahun ini sudah berjalan kegiatan pembangunan industrinya. Sudah ada dua calon investor yang siap menanamkan modal, yaitu pengolahan rotan dari Singapura dan pengolahan

kakao dari Malaysia," terang Menteri Perindustrian Muhammad S Hidayat.

Hal tersebut sebagai konsekuensi dari pencanangan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

MP3EI bertujuan mendorong investasi menyebar ke daerah penghasil, membangun sinkronisasi cara berfikir pengusaha dan pemerintah, serta klusterisasi pengembangan industri.

"Tapi yang paling penting adalah bagaimana agar Pemprov Sulbar mendukung investasi utamanya dengan memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit serta mengurangi celah terhadap pungutan yang membebani

investor," ujarnya.

Menteri Perdagangan Gita Irawan Wirjawan mengatakan, pembangunan industri di daerah penghasil bahan baku seperti Sulbar juga merupakan sebuah jawaban atas kebijakan pemerintah yang melarang ekspor rotan dan pembatasan ekspor biji kakao.

"Kebijakan pelarangan itu membuat jumlah pemasukan negara dari industri kita malah jauh lebih tinggi. Untuk rotan, kita mampu mencapai USD 27 juta hanya dalam satu bulan lebih. Padahal angka ini merupakan hasil kita selama satu tahun pada 2011 lalu," sebut Gita.

Dukungan juga datang dari Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Namun, ia meminta agar pengolahan

Pemakaman Syahabuddin Dihadiri Kapolres Polman LANJUTAN HALAMAN 1

Motifnya diduga karena korban malu atas perbuatannya mencuri HP. Gusti juga mengaku, walau telah ada hasil visum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polman bahwa tidak ada tanda kekerasan ditubuh Syahabuddin, namun pihaknya mempersilakan keluarga korban untuk mengotopsi korban di Makassar sebelum dimakamkan.

"Kami sempat menawarkan kepada pihak keluarga jika belum puas supaya jenazah korban dibawa ke Makassar untuk diotopsi. Namun keluarga korban menolak dan tidak mempermasalahkan meninggalnya Syahabuddin.

Karena tidak mungkin juga otopsi dilakukan jika tidak ada persetujuan dari keluarga korban," tutur Gusti.

Mengenai kemungkinan

korban tidak diberi makan saat berada ditahanan, Gusti membantahnya.

"Saya rasa tidak benar jika ada anggapan seperti itu sebab sebelum korban meninggal, Senin kemarin, saya sempat singgah di Polsek Tinambung, Sabtu siang dan bertemu langsung korban.

Bahkan saya sempat ngobrol kepada korban saya bertanya kenapa celana kamu sobek

dan tanganmu luka-luka?

Apakah dipukul anggota saya, kemudian dia menjawab sobek memang pak dan tangan saya luka karena sempat dipukul warga saat diamankan," ungkap Gusti.

Terpisah keluarga korban, Aminuddin, menyatakan telah mengiklaskan kematian Syahabuddin. Keputusan untuk tidak melakukan otopsi diputuskan dalam rapat kelu-

arga. "Orang tua Syahabuddin tidak mempermasalahkan.

Keputusan untuk tidak melakukan otopsi kita ambil setelah berembuk dengan beberapa pihak keluarga lainnya, walaupun ada pihak keluarga lainnya menganggap ada kejanggalan atas meninggalnya Syahabuddin, tapi kita ikhlaskan, apa boleh buat ini sudah takdir," pungkas Aminuddin. (k3/mkb)

Sekolahkan Anak Tetangga dan Bangun Masjid LANJUTAN HALAMAN 1

Mencapai kantor LSM itu tidak mudah. Harus menaklukkan jalan berliku. Sekitar 2 kilometer sebelum sampai ke kantor LSM, hampir semua warga sudah mengenal sosok Dedi.

"Pak Dedi itu sukanya hanya pelihara dan kasih makan ayam. Setelah besar, justru warga yang menikmati.

Tak pernah sekali pun ayam peliharaannya itu dijual," ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Meski bangunannya sederhana, papan nama LSM Peduli Nusantara begitu mencolok. Tulisan besar berwarna hitam dan merah menghiasi papan nama sepanjang 3 meter tersebut.

"Sebelum kantor ini digerebek, warga tiap sore dan malam selalu berkumpul di sini. Ngobrol-ngobrol aja. Pak

Dedi tak pernah melarang warga main di kantornya. Justru dia menyarankan warga untuk tak segan main di kantornya," ujar Agus, ketua RW setempat.

Hanya, kata Agus, orang yang keluar masuk kantor itu tak pernah bersosialisasi dengan warga. Selama LSM Peduli Nusantara berdiri, tak banyak yang diajak Dedi ke kantornya. Sejak kantor LSM milik Dedi diberi garis polisi, warga tidak berani mendekat.

Lebih-lebih berkumpul seperti sebelumnya. "Zaman sekarang ini susah mencari orang seperti Pak Dedi. Kebaikan dan kedermawanannya kepada warga yang membutuhkan sangat luar biasa.

Akses masuk menuju kampung ini maupun penerangan di makam warga, semua dibiayai oleh Pak Dedi," ujarnya.

Ketika kabar bahwa Dedi adalah perampok yang bikin heboh Batam, banyak warga yang tidak percaya. Yang mereka tahu, Dedi adalah sosok baik dan gemar membantu warga. "Saya berharap agar Pak Dedi tidak dihukum berat. Dia orangnya seperti Si Pitung di Betawi yang muncul lagi pada zaman ini," ujar Wartini, perempuan paro baya asal Jakarta.

Dedi pun begitu tenang saat menjalani pemeriksaan di Polresta Barelang. Tak tampak sedikit pun raut wajah stres atau ketakutan.

Dedi punya empat anak hasil pernikahan dengan dua istri. Dia bercerai dari istri pertamanya beberapa tahun lalu. Mantan istri dan kedua anak Dedi kini tinggal di Palembang. Terkait dengan dukungan warga kepadanya,

Dedi menanggapi dengan ringan. Dia hanya tersenyum dan berkata: Amin. Dedi mengaku tidak pernah berkoar sering membantu warga.

Dia juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa harta hasil merampok dipakai untuk membangun Masjid An Nur di kawasan Melchem. Dedi ditangkap polisi karena menjadi otak pembobol beberapa rumah mewah di Batam. Dalam beraksi, dia tak sendiri. Dedi dibantu oleh tiga kawannya.

Yakni, Bambang, 28; Rusli, 30; dan Suep. Hanya Suep yang saat ini masih buron.

Saat menjalankan aksi, Dedi mengaku hanya menjadi sopir dan memantau kondisi rumah target. Sebelumnya empat pelaku membuat rancangan yang matang, mulai cara masuk ke rumah sam-

pai strategi kabur.

Komplotan Dedi benarbenar jeli. Mereka mempelajari seluk-beluk rumah dan aktivitas penghuninya. Mulai kapan pemilik rumah keluar, bagaimana pengamanan di perumahan tersebut, akses keluar masuk, hingga kebiasaan pemilik rumah. Semua itu dipelajari selama tiga hari.

"Tak jarang pengintaian kami sampai seminggu, baru beraksi. Setiap beraksi, kami tak pernah lupa membawa satu linggis ukuran pendek. Itu wajib dibawa untuk mencongkel jendela dan pintu," sambungnya. Sepak terjang Dedi dan komplotannya tidak hanya di Batas. Mereka juga go international. Sepak terjang kawanan perampok itu sampai Malaysia, Singapura, Thailand, dan Hongkong. (bersambung)

Radar Polewali

8

Sanitasi Kurang Diperhatikan POLEWALI -- Persoalan sanitasi kurang diperhatikan.

Indonesia merupakan terburuk ketiga di Asia Tenggara.

Hal tersebut dikemukakan salah fasilitator Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pembangunan (PPSP) Sulbar, Firdaus saat sosialisasi PPSP di Aula Bappeda, Selasa, 21 Februari.

"Sanitasi selama ini diker-

jakan sendiri-sendiri oleh SKPD. Permasalahan sanitasi harusnya dilakukan secara terkordinasi, karena urusan bersama seluruh pihak," kata Firdaus.

Abd Rahman, fasilitator lain menyampaikan PPSP merupakan program pembangunan sanitasi yang terintegrasi dari pusat hingga ke daerah, yang melibatkan seluruh pe-

mangku kepentingan dari kalangan pemerintah dan non pemerintah .

Asisten Ekbang Pemkab Polewali Mandar, Hartini Azis, mengatakan program PSPP memang harus terkoordinasi dengan yang lain. PPSP juga sejalan dengan program MDGs yang didalamnya juga termuat program sanitasi lingkungan.

"Program sanitasi di Polman sudah ada yang dilaksanakan seperti WSLIC dan Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM). Namun, setelah kedua program tersebut rampung tidak ada lagi program sanitasi lingkungan yang dijalankan.

Diharapkan dengan PPSP provinsi dan kabupaten bisa melakukan kordinasi," terangnya. (afr/mkb)

RADAR SULBAR Rabu, 22 Februari 2012

Polman dapat Anggaran Jalan Rp 30 M

RADAR/AMRI MAKKARUBA

BERLUBANG. Jalan Poros Luyo-Tutar berlubang dan becek sehingga dikeluhkan. Warga berharap jalan ini mendapat perhatian pemerintah untuk diperbaiki.

POLEWALI -- Dalam rangka membuka aksesibility, Pemkab Polewali Mandar mendapatkan alokasi anggaran perbaikan jalan sebesar Rp30 miliar. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Barat, Prof Akbar Tahir, Selasa 21 Februari.

Menurut, Prof Akbar Tahir, lima kabupaten di Sulbar tahun 2012 ini mendapatkan alokasi masing masing sebesar Rp 30 miliar untuk perbaikan jalan. Namun titik jalan akan diserahkan kepada setiap kabupaten.

"Jadi anggaran Rp 30 miliar untuk tiap kabupaten itu dikembalikan kepada masing masing kabupaten untuk me-

nentukan titik jalan yang akan dibiayai oleh anggaran Rp30 miliar tersebut," tutur Prof Akbar.

Kata Prof Akbar, total anggaran dari Rp 30 miliar yang dibagi ke setiap kabupaten adalah Rp 200 miliar. Dimana Rp 50 miliar untuk dikelola provinsi, sementara Rp 150 miliar memang ini yang dibagi kelima kabupaten di Sulbar.

"Hanya saja memang untuk mendapatkan anggaran tersebut dapat cair cepat, dibutuhkan komitmen dari masing masing pemda untuk melakukan free financing (mengerjakan lebih dahulu) programnya. Nanti setelah program tersebut dilaksanakan baru anggarannya dicairkan, dan semua kabupaten

memang sudah bersedia dengan komitmen tersebut," katanya. Ia menjelaskan sumber anggaran Rp 200 miliar ini merupakan dana hibah dari Australian Government, yang saat ini sudah disimpan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia sembari menunggu penyelesaian administrasinya untuk ditransfer ke rekening Pemprov Sulbar.

"Jad rencananya Rabu (hari ini), dananya sudah ditransfer ke rekening pemprov untuk disimpan. Nanti masing masing kabupaten telah memasukan laporan free financing baru dicairkan, dan anggaran ini akan akan hangus jika tidak digunakan," kunci Prof Akbar. (k1/mkb)

Polman Targetkan WTP POLEWALI -- Pemkab Polewali Mandar tahun ini menargetkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat WTP tersebut bisa dicapai jika ada kemauan, kesungguhan dan kerjasama dari semua pihak yang terkait, tentunya dalam sistem pengelolaan keuangan yang tertib administrasi dan akuntabel.

Hal tersebut disampaikan Inspektur Inspektorat Polewali Mandar, Syamsu Rijal saat Sosialisasi Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berlangsung di Gedung PKK, Selasa, 21 Februari.

Syamsu Rijal juga mengemukakan, untuk pemberian WTP dapat diberikan jika memenuhi kriteria seperti sistem pengendalian internal yang memadai dan tidak ada salah saji material atas pos-pos

EKSEKUTIF

laporan keuangan, dan secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

"Dengan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan diharapkan akan menekan angka penyimpangan yang mungkin terjadi," kata Syamsu Rijal.

Ia juga mengharapkan kedepan pengelolaan keuangan di setiap SKPD senantiasa berhati-hati dan merujuk pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Diharapkan dalam pengelolaan keuangan khususnya yang terkait dengan belanja anggaran (pengadaan dan pembiyaan lainnya) menghindari praktek kegiatan fiktif dan mark up anggaran.

"Jika ada SKPD yang bermasalah terkait temuan BPK

diharapkan perhatian untuk segra menindaklanjuti sebelum pimpinan mengambil tindakan tegas," jelas Syamsu Rijal.

Sementara Tim Auditor BPK Perwakilan Sulbar, Masrur yang menjadi narasumber dalam sosialisasi tersebut menyampaikan, dalam rangka pemeriksaan pelaporan keuangan diharapkan untuk mengerjakan sesuai dengan komponen pelaporan yang ada.

Terkait opini WTP yang ditargetkan oleh Polewali Mandar, Masrur menyampaikan, tim auditor BPK yang bertugas pada wilayah yang telah diberikan akan berusaha sekeras-kerasnya membantu agar pelaporan keuangan bisa memenuhi WTP karena itu juga akan menjadi penilaian keberhasilan bagi tim auditor yang bertugas di wilayah tersebut. (afr/mkb)

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

RADAR/DIAN AFRIANTY

BUPATI Polewali Mandar, Ali Baal Masdar, menyampaikan sambutan saat pengesahan Perda BPBD dalam rapat paripurna dewan, Jumat lalu.

KABAG HUMAS PEMKAB POLMAN, M Danial bersama Kadiskes, dr Ayub Ali serta sejumlah stafnya melakukan konfrensi pers dengan sejumlah wartawan terkait kasus TBC Dusun Songi Desa Ratte Kecamatan Tutar. Konfrensi pers ini diadakan di Kantor Bagian Humas Setda, Senin 20 Februari 2012.

Sport

RADAR SULBAR Rabu, 22 Februari 2012

9

Sandeq Lolos ke Perempat Final Polman Selection Butuh Hasil Seri KUNJUNGI KANTOR NSS TERDEKAT * NSS Mamuju Jl. KS Tubun No 36 (Samping Polres) 08121063279

* NSS Majene Jl. Gatot Subroto No. 34 (Depan Pertokoan) 08112719065

*

NSS Mamasa Jl. Ahmad Yani (Pasar Mamasa Depan Rumah Makan Padang)

* NSS Topoyo Jl. Masjid Raya Topoyo (Depan Lapangan Bola Topoyo) 08112747323

* NSS Pasangkayu Jl. Poros Pasangkayu (Samping Pegadaian Pasangkayu) 08112747033

Advertorial

EDITOR: AMRI MAKKARUBA

POLEWALI -- Kesebelasan kebanggaan masyarakat Polewali Mandar, PS Sandeq meraih satu tiket ke babak perempat final turnamen Polewali Mandar Cup 2012 setelah dalam partai penyisihan di grup B, mengalahkan Gasbar Barru dengan skor 2-1.

Berkat kemenangan ini PS Sandeq memuncaki Grub B dengan nilai 3. Sementara Gasbar Barru berharap keberuntungan untuk tetap bertahan di turnamen ini, jika Makassar Tribudi FC kalah dari Sandeq dengan donasi gol lebih banyak. Karena partai sebelumnya Gasbar Barru hanya mampu bermain imbang 1-1 dengan Tribudi FC. Partai antara PS Sandeq Polman dengan Gasbar Barru di Stadion HS Mengga Manding, Selasa 21 Februari kemarin disaksikan puluhan ribu pecinta bola. Partai ini berlangsung menarik karena awal babak pertama anak asuhan Enzo Tenggara sempat tertekan. Tetapi menit demi menit permainan dikuasai PS Sandeq Polman.

Bermodalkan pemain senior seperti, Ramadhan Aras,

Erik Maulana, Risman dan Jahran serta dua penyerangnya Saing Salas dan Taufiq, Sandeq mengurung pertahanan Gasbar Barru yang dikawal Taufiq Hidayat dan Yusran. Pola permainan satu dua sentuhan dari kaki ke kaki yang diperagakan anak Sandeq mampu merepotkan pertahanan Gasbar Barru. Hingga akhirnya, Taufiq penyerang Sandeq dilanggar beberapa meter dari garis pinalti. Kesempatan emas ini dapat dimanfaatkan Kapten PS Sandeq, Ramadhan Aras yang mampu mengetarkan gawang Barru yang dijaga Subhan.

Bola sempat ditepis Subhan tetapi kerasnya tembakan Ramadhan Aras membuat bola tetap masuk ke gawang.

Gol ini membuat anak-anak Sandeq makin bersemangat dan terus menambah daya serang ke jantung pertahanan Gasbar Barru. Melihat anak asuhannya tertekan pelatih Gasbar Barru, Azis Rahayu mengganti gelandangnya, Akbar dan memasukkan Kuncoro. Permainan Barru kembali bisa berkembang.

Tetapi melalui sebuah serangan balik yang cepat pada menit ke 21, penyerang San-

Klasemen Sementara Polman Cup 2012 Grup A 1. Gaswa Wajo 2. Polman Selection 3. PLN Makassar

Main 1 1 2

Menang 1 -

Seri 1 1

Kalah GP-GK 2-1 2-2 1 3-4

Nilai 3 1 1

Grup B 1. PS Sandeq Polman 2. Makassar Tribudi FC 3. Gasbar Barru

Main 1 1 2

Menang 1 -

Seri Kalah GP-GK 0 0 2-1 1 1-1 1 1 2-3

Nilai 3 1 1

Grup C 1. F2C Majene 2. Persema Mamasa 3. Perspin Pinrang

Main 1 2 1

Menang 1 1 -

Seri Kalah GP-GK 2-0 1 1-2 1 0-1

Nilai 3 3 0

Grup D 1. Persipare Parepare 2. PS Taeso Putra Mamuju 3. Persidrap Sidrap

Main 1 1 -

Menang -

Seri Kalah GP-GK 1 1-1 1 1-1 -

Nilai 1 1 -

deq Saing Salas berhasil lolos dari perangkap offsite pertahanan Barru. Dengan satu sentuhan kaki kanannya, Saing berhasil memberikan umpang manis ke rekannya, Taufiq yang memperdaya Subhan untuk kedua kalinya.

Gol ini membuat skor berubah 2-0 untuk Sandeq Polman. Tetapi memasuki waktu injury time babak pertama, pemain Sandeq lengah, sehingga pada menit ke 44 babak pertama, bek kanan Sandeq, Arman melanggar penyerang Barru, lima meter dari garis gawang. Tendangan bebas ini diambil M Fadli yang mampu mengecoh penjaga gawang Sandeq, Gafur hingga skor berubah 2-1.

Hingga wasit Ali Idrus dari

Segmen ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat

Kunjungan Kerja dan Tatap Muka Menteri Perdagangan RI Gita Irawan Wirjawan, Menteri Perindustrian RI MS. Hidayat, Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan beserta rombongan di Auditorium Kantor Gubernur Sulbar di Selasa 21 Februari 2012.

Makassar meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama skor tetap 2-1 untuk Sandeq. Sementara babak kedua permainan kedua kesebelasan berimbang dimana keduanya saling jual beli serangan untuk menciptakan gol tetapi hingga akhir babak kedua skor tidak berubah 2-1 untuk kemenangan PS Sandeq.

Satu lagi kesebelasan tuan rumah, Polman Selection yang disponsori Yayasan ASA Sulbar akan melakoni laga keduanya, Selasa 22 Februari hari ini. Polman Selection akan menghadapi Gaswa Wajo. Jika ingin lolos ke babak selanjutnya, Polman Selection butuh poin seri atau tetap memenangkan pertan-dingan ini. (*)

10

Kesehatan

RADAR SULBAR

RABU 22 Februari 2012

Hal-hal yang Sebaiknya Dilakukan Setelah Berolahraga JAKARTA, Sebagian besar orang berolahraga untuk mendapatkan manfaatnya.

Agar manfaat yang didapat maksimal, lakukan hal-hal ini setelah berolahraga.

Sebelum berolahraga seseorang disarankan untuk melakukan peregangan agar menghindari cedera dan sakit-sakit di tubuh.

Begitu pula setelah beberapa olahraga ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan untuk mendapatkan manfaat maksimal.

Hal ini karena ketika seseorang berolahraga, maka ada kerusakan pada otot, fragmen kecil protein dalam sel-sel otot pecah. Karenanya ketika selesai berolahraga seseorang harus mengganti bagian otot yang hilang tersebut.

Jika otot tidak diberikan waktu yang cukup untuk pulih sepenuhnya lalu melakukan olahraga lagi, maka otot akan menjadi lebih kecil.

Karenanya pemulihan setelah olahraga sangat penting untuk otot dan perbaikan jaringan, membangun kekuatan dan pengisian energi.

Merawat tubuh setelah olahraga akan berdampak baik untuk otot, seberapa baik manfaat yang didapat dan berapa banyak ketegangan pada jantung. Berikut ini hal-hal yang sebaiknya dilakukan setelah olahraga, seperti dikutip dari Lifemojo, Selasa (21/2/2012) yaitu:

proses perbaikan dan pemulihan terjadi.

3. Meditasi Meditasi memiliki banyak manfaat seperti membantu mengurangi stres dan menenangkan pikiran yang membuat orang menjadi lebih rileks.

1. Melakukan peregangan Hal ini membantu otot menjadi hangat dan lebih elastis serta meningkatkan fleksibilitas dan memaksimalkan jangkauan gerak di sekitar sendi. Peregangan dilakukan di semua kelompok otot utama yang terlibat dalam olahraga.

4. Mandi Setelah istirahat beberapa saat, mandilah dengan air hangat selama 3-4 menit lalu kemudian dibilas dengan air dingin selama 1 menit.

Air hangat akan mendorong pembuluh darah untuk diperluas sedangkan air dingin membuatnya kontraksi atau mengecil kembali.

Kondisi ini akan mempercepat aliran darah.

2. Istirahat atau melakukan cool down Tubuh memiliki kapasitas yang luar biasa untuk mengurus dirinya sendiri jika diberikan beberapa waktu. Beristirahat dan menunggu setelah olahraga memungkinkan

5. Makan setelah olahraga Seseorang perlu mengisi bahan bakar lagi untuk memulihkan, memperbaiki jaringan sehingga semakin kuat dan siap untuk tantangan berikutnya. Idealnya adalah makan 60 menit setelah

olahraga dan mengonsumsi protein berkualitas tinggi serta karbohidrat kompleks.

6. Mengganti cairan Minum air selama olahraga sama pentingnya dengan menjaga tetap terhidrasi setelah olahraga. Para ahli biasanya menyarankan minum 2-3 gelas dalam waktu 2 jam setelah olahraga kemudian minum secara teratur untukmencegah dehidrasi.

7. Melakukan pijatan Pijat bisa membuat dan memperbaiki sirkulasi lebih baik sehingga jadi lebih santai. Pijat yang baik secara teratur adalah hal yang penting, meski kebanyakan dilakuakn sebulan sekali.

8. Hindari overtraining Salah satu cara sederhana agar pemulihan lebih cepat adalah merancang olahraga yang cerdas dan rutin, karena olahraga berlebihan membuat seseorang tidak mendapatkan manfaat dan kadang terasa lebih menyiksa. (net)

PUSAT PENGOBATAN SPECIALIS ALAT VITAL DARI SUKABUMI Langsung ditangani Biang Kejantanan Terbesar Terpercaya Bikin Pria Perkasa Ditangani Langsung Cucunya Hj. Mak Erot SPESIALIS TERAPI ALAT VITAL PALING SPEKTAKULER LANGSUNG BESAR & PANJANG DITEMPAT TIDAK MENGGUNAKAN SUNTIK /SILIKON DIJAMIN TANPA EFEK SAMPING BEBAS PANTANGAN UNTUK SEMUA USIA, RAS DAN AGAMA (BERGARANSI)

Anda Punya Keluhan Seputar Alat Vital ?

Loyo, Kecil dan Kurang Perkasa Atau anda sudah bosan berobat kemana-mana belum mendapatkan hasiljuga?disini jawabannya Disini jadi ajang pembuktian bagi yang kurang percaya, setengah percaya, yang masih ragu-ragu yang mau coba-cobadan gagal berobat ditempat lain.

Bukan sekedar janji-janji belaka tapi berdasarkan fakta dengan penanganan secara profesional paling aman.

Cukup 1 kali berobat kemampuannya luar biasa !!!!

Dijamin Joss * Langsung terbukti ditempat, menjadikan alat vital kuat, keras dan tahan lama,. Sanggup melakukan hubungan secara berulang-ulang tanpa obat/doping. * Mengobati lemah syahwat, Impotensi, kencing manis(diabetes) mengatasi disfungsi ereksi, loyo, kurang gairah, kembali perkasa. * Silahkan memilih ukuran : panjang 15 cm diameter 3 cm, Panjang 17 cm diameter 4 cm, Panjang 20 cm diameter 5 cm. Cukup 1 kali berobat keampuhannya luar biasa !!! Dan juga menangani masalah rumah tangga, ingin cepat dapat jodSegala jenis usaha dagangoh, penglaris * Segala jenis usaha dagang * Raja pelet/pengasihan Banten Selatan : Aji Semar Mesem, Jalan Sutera, Pelet pemikat Sukma, Pelet sihurung Pendung, dan pasang segala Susuk Banyu-bany, Susuk Emas, Susuk Cahaya Rembulan, dll Hubungi : Penginapan Sederhana Kamar 09, Lantai 2 Kota Mamuju 081 210 057 522

Rubrik ini Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

Wujudkan Perilaku Sehat dan Bersih Sekarang Juga HEALTH is not everything, but without health everything is nothing. Ungkapan ini menyadarkan kita bahwa tidak ada yang dapat diperbuat secara sempurna tanpa kesehatan optimal.

Untuk memasyarakatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibutuhkan pemahaman yang sama antara lintas program dan lintas sektor.

Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulbar dalam menyosialisasikan PHBS adalah melaksanakan koordinasi lintas sektor/lintas program peningkatan promosi kesehatan bidang PHBS Provinsi Sulbar di Grand Mutiara Hotel and Convention Centre Mamuju, 17-18 Februari 2012.

Ketua panitia pelaksana kegiatan, Kasman

“Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah membangun komitmen dan kepedulian lintas program dan lintas sektor untuk mewujudkan PHBS di lima tatanan."

Kasman

Makkasau, M.Kes, mengungkapkan, rumah tangga sehat yang wajib diwujudkan oleh kab/ kota merupakan rumah tangga yang memenuhi 10 indikator.

Yakni informasi tentang pertolongan persalinan oleh nakes, memiliki JPKM, tidak merokok, aktivitas fisik, makan sayur dan sayur setiap hari, bayi diberi ASI eksklusif, tersedianya air bersih,

pemanfaatan jamban, kesesuaian luas lantai dan jumlah penghuni.

Untuk lebih mempercepat pencapaian dan terciptanya PHBS di lima tatanan diperlukan kerjasama dan kemitraan dengan lintas program di dinas kesehatan dan lintas sektor yang ada.

"Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah membangun komitmen dan kepedulian lintas program dan lintas sektor untuk mewujudkan PHBS di lima tatanan," jelas Kasman.

Kegiatan ini dibuka Plt Sekretaris Provinsi (Sekprov) Ismail Zainuddin.

Dalam sambutannya, Plt Sekprov menekankan arti penting koordinasi dalam suatu organisasi sistematis.

Ia juga mengungkapkan, pemerintah telah

banyak melakukan upaya mewujudkan grand strategi pembangunan.

Di antaranya melakukan program Pembangunan Masyarakat Mandiri Berbasis Masyarakat atau yang lebih dikenal dengan nama Bangun Mandar, termasuk didalamnya mandiri di bidang kesehatan.

Mandiri di bidang kesehatan bukan berarti bahwa jika sakit, masyarakat mampu mengenali, memahami gejala dan masalah kesehatan yang mungkin timbul dalam lingkungannya. Serta mampu melakukan upaya pencegahan sesuai dengan kemampuan dan sumber daya di wilayahnya.

(Kasman-Ahmad)

Pendidikan 11

RADAR SULBAR Rabu, 22 Februari 2012

Tim Pemkab Klarifikasi ke UNHAS Terkait Sanksi Diskualifikasi Jalur Undangan REPORTER : DIAN AFRIANTY EDITOR : AMRI MAKKARUBA POLEWALI -- Tim bentukan Pemkab Polewali Mandar terkait sanksi diskualifikasi jalur undangan terhadap RSBI SMAN 1 Polewali berkunjung ke Perguruan Tingi (PT) Unhas, Selasa, 21 Februari untuk melakukan klarifikasi terhadap persoalan tersebut. Sebelumnya diberitakan bahwa

SMAN 1 Polewali selama tiga tahun diberikan diskualifikasi jalur undangan atas dugaan rekayasa nilai yang dilakukan oleh pihak sekolah.

Salah seorang anggota tim verifikasi yang juga merupakan Kabid Dikmen Disdikpora Polman, Marsawal, Selasa, 21 Februari mengatakan, tim bentukan pemkab telah bertemu dengan pembantu I Rektor Unhas untuk melakukan klarifikasi.

"Pihak sekolah menyampaikan bahwa dugaan rekayasa nilai itu tidaklah benar sehingga kami melakukan klarifiasi dan meminta kepada kepada pihak Unhas memberikan toleransi kebijakan bisa memberikan kembali jalur undangan seleksi UNPMTN kepada SMAN 1 Polewali. Sebab, jika diskualifikasi hingga tiga tahun diberikan kepada SMAN1 Polewali akan sangat merugikan," kata Marsawal. (*)

NET

Ribuan Guru Desak SBY Teken RPP Pendidik Honorer JAKARTA -- Ribuan guru honor seIndonesia didukung Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pengangkatan tenaga pengajar honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Hingga berita ini diturunkan pukul 22.00 WIB mereka masih bertahan berunjukrasa di depan Istana Negara, Senin (20/2).

"Kami meminta agar PP yang mengangkat guru honorer tersebut segera ditandatangani oleh Presiden," kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI), Sahiri Hermawan, di depan Istana Negara Jakarta, Senin (20/2) .

Sebagaimana diketahui para guru honorer menerima gaji antara Rp50.000 hingga Rp300.000 per bulan. Honor sebesar itu, jelas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, para guru hononer berharap pemerintah harus lebih memperhatikan nasib guru, khususnya para guru honorer sebab secara matematis, tak mungkin seorang guru honorer mampu memenuhi kebutuhan hidupnya hanya dengan mengandalkan upah yang sangat kecil.

Ketua Forum Aliansi Guru dan Karyawan Sukarelawan Kabupaten Garut, Jawa Barat, Saefulloh mengatakan, sudah terlalu lama pemerintah tidak menjadikan permasalahan guru sebagai hal yang patut diprioritaskan.

Saefulloh, yang telah 20 tahun menjadi guru honorer di SMPN 1 Karang Tengah, Garut, Jawa Barat, mengaku dipaksa bertahan hidup dengan upah yang jauh dari kata layak.

Umumnya, upah yang diterima para guru honorer di Provinsi Garut hanya berkisar ratusan ribu rupiah. "Upah guru honorer antara seratus ribu, dan yang tertinggi hanya tiga ratus ribu sebulan. Tentu tidak cukup," tegasnya.

Dari data yang ada, sekitar 946.000 guru honorer di Indonesia belum diangkat menjadi PNS. Pengangkatan Guru Honorer itu akan mengatur mekanisme pengangkatan guru honorer di seluruh Indonesia. Karena sampai saat ini, nasib guru honorer tidak pernah jelas soal kapan dan bagaimana mekanisme pengangkatannya.

"Nasib kami akan seperti apa, belum jelas. Apakah otomatis diangkat atau melewati tes. Itulah mengapa kami mendesak Presiden segera menandatangani PP tersebut," ujarnya.

Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) di Jakarta mencurigai adanya permainan politis dalam penguluran waktu pengesahan peraturan pemerintah tentang pengangkatan guru honorer kategori satu dan dua.

"Saya rasa terhambatnya pengesahan peraturan pemerintah tentang pengangkatan guru honorer kategori satu dan dua menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena adanya konsep politis yang sudah jelas terlihat. (net)

RADAR/AMRI MAKKARUBA

BERMAIN. Sejumlah siswa SMAN 1 Polewali sementara bermain basket di halaman sekolahnya saat jam istirahat pelajaran.

Segmen ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

bersambung...

12

Radar Majene

DPKPAD Tertibkan Reklame Ilegal MAJENE -- Sejumlah reklame tanpa izin atau ilegal yang terpasang disejumlah tempat di Majene akan ditertibkan.

Karena pemasangan reklame ilegal akan merugikan Pemkab Majene khususnya pemasukan PAD. Kepala Bidang Pendapatan, Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (DPKPAD) Kabupaten Majene, Muh Yusuf Tahir, mengatakan akan melakukan penertiban terhadap reklame yang marak dipasang diberbagai tempat tanpa izin.

Pemasangan reklame seharusnya terlebih dahulu dilaporkan kepada dinas terkait, sesuai dengan Peraturan Daerah

(Perda) Kabupaten Majene Nomor 11 tahun 2010 tentang pajak reklame, dimana telah diatur penggunaan tanah atau bangunan yang dikuasai, harus dibawa pengawasan pemerintah daerah, perlu pengawasan penataan dan pembinaan agar tercipta lingkungan perkotaan yang bersih, indah, aman, tertib dan bermoral.

"Dalam waktu dekat, reklame yang belum melaporkan secara resmi akan disegel bahkan bisa saja dibongkar serta diturunkan.

Namun kami berharap pemilik reklame datang dan melapor secara resmi sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan, namun bila tidak reklame tersebut akan menjadi milik Pemkab Majene," tandasnya. (mg4/mkb)

Gakin dapat Bantuan Modal MAJENE -- Wakil Bupati Majene, Fahmi Massiara, Senin 20 Februari, menyerahkan bantuan modal usaha kepada lebih dari seratus orang kepala keluarga miskin (gakin) yang memiliki usaha, namun tergolong pada usaha ekonomi lemah.

Pemberian modal tersebut dimaksudkan untuk me-nambah modal usaha gakin sum-bernya dari bantuan zakat.

"Saya berharap agar bantuan ini dapat menjadi penambah bagi modal usaha yang sudah ada, sehingga usaha yang telah ada saat ini dapat dikembangkan, serta bernilai berkah pula pada proses perjalanan kehidupan kita selanjutnya," ungkapnya.

Fahmi Massiara mengungkapkan bila modal yang diperoleh hari ini dapat dikelola dengan manajemen yang baik oleh setiap person

yang dibantu, maka bukan hal yang mustahil bagi semua penerima bantuan zakat pada hari ini untuk dapat mengembangkan kualitas kesejahteraan hidup yang lebih baik.

Fahmi menambahkan bantuan modal usaha yang diberikan hari ini juga bertujuan untuk mengangkat harkat penerima bantuan, agar kedepan dapat pula tergolong sebagai muzakki (Pembayar zakat), minimal meringankan sebagian kebutuhan gakin.

"Kami sangat mengapresiasi pengurus Bazda Kabupaten Majene yang telah berusaha menyalurkan bantuan zakat yang diperoleh sepanjang tahun 2011 dan bersumber dari setoran BPIH, serta sejumlah kalangan pejabat dan pribadi, dimana kegiatan tersebut bersifat social benefit," tandasnya. (mg4/mkb)

RADAR SULBAR Rabu, 22 Februari 2012

Pemkab Majene Berupaya Tekan Angka Kemiskinan REPORTER : SYAMSUDDIN EDITOR : AMRI MAKKARUBA MAJENE -- Pemkab Majene berupaya menekan angka kemiskinan yang mencapai 18,09 persen dari total penduduk Majene yang mencapai Rp150 ribu jiwa. Dengan berbagai program pembangunan yang dilakukan Pemkab Majene optimis akan menurunkan angka kemiskinan secara bertahap setiap tahunnya. "Patut diakui, angka kemiskinan di Majene masih sangat tinggi dibanding total jumlah penduduk. Hal tersebut harus segera diantisipasi secara bertahap setiap

Disperkimber Minta Warga Urus IMB MAJENE -- Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan (Disperkimber) Kabupaten Majene, Effendy Gasong meminta kepada warga yang akan melakukan pembangunan baru maupun melekukan renovasi bangun agar mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Sampai saat ini kami masih terus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk mengurus IMB jika mendirikan maupun melakukan renovasi terhadap bangunan yang mereka miliki," ungkap Effendy. Ia juga mengakui bila terjadi beberapa kasus, dimana masyarakat mendirikan terlebih dahulu bangunan sebelum mengurus IMB. Namun kasus demikin presentasenya tidak seberapa besar, sebab pihak Disperkimber sesegera mungkin menyurati masyarakat yang dinilai lalai.

"Sampai saat ini pihaknya terus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, apakah sosialisasi tersebut dilakukan melalui pemasangan reklame, maupun melakukan kontak langsung ke masyarakat," tandasnya. (mg4/mkb)

tahun agar jumlah warga miskin di daerah ini tidak semakin bertambah," ungkap Fahmi Massiara, Wakil Bupati Majene, Senin lalu di Kantor DPRD Majene.

Menurutnya, Pemkab Majene menjadikan pengurangan jumlah kemiskinan sebagai prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 20122016. Setiap tahunnya diupayakan rata-rata penurunan antara satu hingga lima persen setiap tahunnya.

Selama beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan dianggap telah mengalami penurunan setiap tahun melalui upaya pe-

nyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi masyarakat miskin melalui pengembangkan kemandirian, baik melalui sarana kewirausahaan maupun bantuan permodalan. "Disadari bahwa kemiskinan yang terjadi di masyarakat bukan hanya berasal dari faktor minimnya bantuan permodalan yang diserahkan, melainkan hal tersebut dipengaruhi oleh karakter masyarakat yang selama ini masih sulit untuk dilepaskan dari pola yang digunakan," tuturnya. Fahmi mengharapkan, upaya pengurangan kemiskinan jangan hanya dilakukan pemerintah, tetapi tersebut juga harus didukung oleh peran serta masyarakat

RADAR/SYAMSUDDIN

RUMAH warga yang tertimpa pohon kelapa akibat angin kencang beberapa waktu lalu di Lingkungan Camba Utara Kelurahan Baru Kecamatan Banggae

Rubrik ini Dipersembahkan Oleh Pemkab Majene Melalui Badan Penaggulangan Bencana Daerah PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAJENE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJENE, Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE DAN BUPATI MAJENE MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAJENE. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

EKSEKUTIF

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

dalam melepaskan diri dari belenggu yang selama ini menghambat untuk setara dengan masyarakat lain berpenghasilan baik.

Untuk itu, lanjut Fahmi bantuan maupun penyediaan sarana dan prasarana bagi warga miskin harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. "Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan juga mempengaruhi kondisi warga berada pada garis kemiskinan utamanya pada kawasan terpencil sebab akan berdampak terhadap perekonomian bahkan bisa berlangsung dalam jangka waktu tertentu," terangnya. (*)

Daerah adalah Kabupaten Majene; Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Majene; Bupati adalah Bupati Majene; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Majene sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas penanggulangan bencana di Kabupaten Majene; Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor nonalam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis; Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

(Ttd, Drs. Mansyur T) Kepala BPBD

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit; Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror; Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya, meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi; Kegiatan pencegahan bencana serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/ atau mengurangi ancaman bencana; Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna dan berdaya guna; Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evaluasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana; Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan public atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana; Pekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, bersambung ...

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Majene

RADAR/SYAMSUDDIN RADAR/SYAMSUDDIN

WAKIL Bupati Majene Fahmi Massiara memberikan penjelasan dihadapan anggota dewan terkait RPJMD 2012-2016

WAKIL Bupati Fahmi Massiara memberikan sambuatan pada acara pelantikan taruna-taruni SMK kelautan belum lama ini.

Radar Mamasa 13

RADAR SULBAR Rabu, 22 Februari 2012

Kabupaten Mamasa

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mamasa yang Madani Dalam Ikatan Kondosapata Wai Sapalelean

Empat Strategi Pembangunan Kabupaten Mamasa 1. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik/goog governance.

2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui Pembangunan Berbasis Masyarakat (Gerbang Sismark).

3. Mendorong berkembangnya dunia usaha para pelaku ekonomi.

4. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan norma budaya dalam kehidupan masyarakat.

Mulai Januari 2013 KTP Lama tak Berlaku JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamwan Fauzi menyatakan, mulai 1 Januari 2013, Kartu Tanda Penduduk (KTP) format lama tidak berlaku lagi karena saat bersamaan secara nasional diberlakukan KTP elektronik (e-KTP).

Di hadapan ratusan bupati/wali kota serta para Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) dari seluruh Indonesia itu Mendagri menyatakan, kini sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahu 2011 yang mengubah ketentuan Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan e-KTP. Ditegaskan, berdasarkan Perpres itu maka setiap penduduk hanya boleh memiliki satu KTP yang dipergunakan untuk layanan di pemerintahan, swasta dan perbankan. "Semua termasuk perbankan wajib melayani identitas berbasis e-KTP tanpa memperhitungkan lokasi penerbitan. Sampai 31 Desember 2012 itu masa akhir, tapi 1 Januari 2013 harus sudah e-KTP," kata dia.

Dikatakan Mendagri, pihaknya masih terus menyisir pemilik Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda.

Bahkan di beberapa daerah, seseorang bisa memiliki lebih dari dua KTP dengan NIK yang berbeda-beda.

Pertengahan 2011 lalu, ditemukan lebih dari 7 juta NIK ganda. Namun, dari penyisiran terakhir dengan menggunakan sidik jari dan iris, dari 45 juta NIK yang diterbitkan tinggal 42.600 saja yang ganda. "Itu kan artinya di bawah satu persen. Jadi asumsinya kalau nanti diterbitkan 172 juta e-KTP, kasarnya yang NIK ganda tinggal 172 ribuan."

Sementara untuk menggenjot penerbitan e-KTP, ditargetkan April 2012 seluruh alat sudah terdistribusi hingga tingkat kecamatan. "Targetnya April, tapi malah kita ajukan Maret sudah terdistribusi seluruhnya," kata dia. (net)

Ramlan Badawi Bupati

Benhard Buntutiboyong Sekkab

Ramlan Minta Ketegasan Mendagri-MA EDITOR : MUHAMMAD ILHAM MAMUJU -- Kisruh terkait dikabulkannya Peninjauan Kembali (PK) mantan Bupati Mamasa Obednego Depparinding atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA), belum juga tuntas. Akibatnya, opini yang terbentuk di tengah masyarakat Mamasa juga beragam. Sebagian menganggap

Obednego Depparing akan mendapatkan kembali jabatannya sebagai Bupati Mamasa. Tapi tidak sedikit yang menilai Ramlan Badawi yang sudah dilantik sebagai pengganti Obed akan tetap melaksanakan tugas hingga akhir masa jabatannya.

Terhadap situasi ini, Ramlan Badawi, meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi,

dapat memberikan kejelasan mengenai solusi atas persoalan tersebut. Selain Mendagri, Ramlan juga meminta agar Mahkamah Agung (MA) segera memberikan fatwa. "Supaya masyarakat dan kami juga bisa tenang jika ada petunjuk hukum yang lebih jelas dan tegas. Mendagri dan MA harus memberi kepastian," pinta Ramlan, di Mamuju, Selasa 21 Februari.

Mengenai kondisi Mamasa saat ini, Ramlan menjelaskan jika daerah yang dipimpinnya masih aman dan terkendali. Kalaupun terjadi demonstrasi, menurutnya itu hal yang lumrah.

"Kalau ada demo itu kan biasa.

Sekarang ini kan orang sudah bebas menyampaikan pendapatnya di depan umum, sepanjang tidak anarkis," tutur Ramlan. (*)

RADAR/ANDI SUMARYADI

DEMO. Sejumlah warga pendukung mantan Bupati Mamasa, Obednego Depparinding dan enam anggota DPRD Mamasa kembali melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Mamasa, Selasa 21 Februari 2012.

Massa Obed Kembali Duduki Kantor DPRD Mamasa

NET

PEMBUATAN e-KTP

MAMASA -- Puluhan massa pendukung mantan Bupati Mamasa, Obednego Depparinding dan enam orang anggota DPRD Mamasa yang diberhentikan sepihak kembali meduduki kantor DPRD Mamasa, Selasa 21 Februari kemarin. Mereka tetap menyuarakan agar Obednego Depparinding dan enam anggota DPRD Mamasa kembali diaktifkan pada jabatannya semula setelah dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) melalui

putusan peninjauan kembali (PK).

Walaupun massa yang melakukan demo berkurang dari sebelumnya tetapi aparat keamanan dari Polres Mamasa tetap melakukan pengama-nan secara ketat.

Kordinator Lapangan (Korlap), Andi Daen Bonggadatu menegaskan pihaknya akan menuntut pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan agar Obednego dan enam anggota DPRD Mamasa dikembalikan jabatannya. Sejak dibebaskannya dari

tahanan hingga 30 hari harus menduduki jabatannya. Kalau sampai mereka belum juga mendapat perhatian dari pemerintah pusat, maka pihaknya akan turun dengan jumlah massa yang lebih besar. Selain itu, Andi Daen Bonggadatu mengancam akan melakukan pengadilan rakyat.

Selain itu, Daen akan memberikan batas waktu hingga, Selasa 28 Februari mendatang. Jika tidak ada keputusan dari pemerintah pusat maka pihaknya akan turun dengan massa yang lebih

besar dan melakukan pengadilan rakyat.

Ia juga mencontohkan beberapa kasus yang dialami Obednego sama dengan bupati lain di Indonesia namun setelah ada putusan bebas dari MA bupati tersebut kembali menduduku jabatan semula seperti biasa. "Mengapa Bupati Mamasa Obednego tidak mendapat perlakuan yang sama. Jadi saya tetap menuntut keadilan di negeri ini," tandas Daen. (k5/mkb)

>>>>>> HUBUNGI BAGIAN PERIKLANAN: MAWARNI SUMARGOLANG, 0426-22138 Hp: 081241843180

HOT LINE:

E-mail: radarsulbar01@gmail.com

Online: radar-sulbar.com IKLAN BARIS RADAR SULBAR

MAMUJU -- JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50,TLP. 0426 -22138. MAJENE -- JL. JEND SUDIRMAN NO. 167,TLP. 0422-21157. POLMAN -- JL. MR.MUH.YAMIN NO. 76,TLP. 0428-23203.

DIKONTRAKKAN

DIJUAL RUMAH

DIJUAL TANAH

BENGKEL LAS

LOWONGAN

DIJUAL TANAH

SERBANEKA

GRAHA MANDALA HOME STAY Jl. A. Makasau Mamuju-Sulbar (Belakang Kantor BRI Mamuju) menerima kontrakan perbulan/ pertahun fasilitas : 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 garasi mobil, 1 pantri, WC, RM, PLN, PDAM, TV kabel. unit terbatas Kontak person: 081342225500-081524000037

DIJUAL Rumah : Luas 325 M2 di Jl. H.A. Endeng No.1 Tanah : 610 M2 di Jl. Muh. Husni Thamrin Hub : Hp 081 355 399 133 Alamat: Jl. Urip Sumoharjo No. 51 Mamuju

DIJUAL TANAH Dengan Ukuran 30x60 = 1800 M 2, Terletak di Jl. Poros Kalukku- Tasiuk. Desa Salulayo HUB : 081355212555/082189917971

Bengkel Las Masagena Steel Mengerjakan Steel Construction, Pagar Tempa, ralis, Stainless, Canopy, Aluminum Dll Hub : Muhammad Bahri, 085 299 299 559 Alamat : Jl. Pababari No. 77 Mamuju-Sulbar

DIJUAL Tanah dengan ukuran

ALAT PERAGA DAK SD & SMP ready stok (100%) sesuai juknis 2010, rekanan yg menang tender / uji petik 085214141201 /081519464055 - kdn.co.id

DIJUAL RUMAH

BURSA OTOMOTIF

DIJUAL Rumah+Tanah LB:110 M2 LT:613 M2, Di JL. Cut Nyak Dien Karema Mamuju Kota Berada di zona Exklusif dan cocok untuk Usaha Ruko-Resto Hub : 081 354 699 588 / 082 191 254 686

DIJUAL Cepat Kijang Innoa Biru 2007. Harga 180 Juta (bisa nego) masih berasuransi All Risk Hub : 081241457790 082191504944

SUMBER BARU MOTOR Membutuhkan segera. A. Kepala Toko dan Tim Promosi.

B.Sales Counter. Persyaratan, Pria, Max 35 tahun (A), Minimal lulusan D3 (A),Berpengalaman dibidang otomotif, Dapat berkomunikasi dengan baik, Berkelakuan baik, Sehat jasmani dan rohani, Tidak kerjasama dengan perusahaan lain, Bertanggung jawab, terampil, jujur, disiplin, Bisa bekerja sama dalam tim, Wanita, Max 30 tahun (B). Lamaran lengkap, foto copy KTP, foto terbaru berwarna 3x4 dikirim ke : SUMBER BARU II Jl. Teuku Umar No. 08 Sarampu Polman. No, Tlp: (0428) 2410434

DIJUAL RUMAH DIJUAL RUMAH DIBUKIT ASRI LESTARI TIPE 90/117. NO. A2, NO 4 & 6 LENGKAP SUMUR BO, MESIN AIR, TANDON AIR, TERALIS BESI (PINTI & JENDELA), LISTRIK 1300 WATT, GUDANG BEBAS BANJIR BEBAS POLUSI, SHM SERTIFIKAT, DEKAT KANTOR BUPATI MAMUJU & PASAR BARU HARGA 395 JUTA (NEGO) TANPA PERANTARA HUB : HIDAYAT 085 255 902 634

DIJUAL TANAH DIJUAL Tanah dan Bangunan ukuran 9x20 di Rangas Mamuju. Kuran lebih 500 m dari Kantor Gubernur Sulbar. Harga Rp. 150 Jt, tanpa perantara.

HUB: 085398239889

SERBA ANEKA TELAH HADIR di Kota Mamuju TOKO ABADI JAYA Grosir Sepatu/ Sandal Menjual berbagai macam jenis Merk Sandal, Sepatu, AP Bots DLL Alamat Jl. H. Abd. Syakur (depan pasar baru) HP : 081 241 684 957

DIJUAL TANAH DIJUAL TANAH Ukuran 10x15 M2 di Jl. Sallang Baru Manding Polewali (Belakang Perumahan Taman Manding Raya) Hrg. 25 juta (nego).

Hub: 081355051455

DIJUAL TANAH DIJUAL TANAH UKURAN 2.400 M² LOKASI ¹500 M DARI PERSIMANGAN LIMA. ARAH KE KALI MAMUJU (DEPAN INSTALASI 1 PDAM) TANPA PERANTARA. HUB : 081354683755

SERBANEKA TOKO HARAPAN JAYA Grosir Pakaian Jadi, Alamat: Ruko Blok A. No. 16 Pasar Baru MamujuSulbar, HP. 081 210 174 222

DIJUAL RUKO

DIJUAL TANAH DIJUAL Tanah Perumahan ukuran 10 x 15 m2 dekat Villa Gubernur Sul-Bar di Jalan Tueke Rangas.

Harga Rp 13 Juta tanpa perantara Hub : 085255506373 081241200073

DIJUAL TANAH

DIJUAL Ruko 1 Lantai, Luas 6 x 13 lengkap dengan Usaha (ATK Swalayan) di Jl. Diponegoro (Depan Alya Nayab ATK Mart) Hub: 081241457790 082191504944

DIJUAL TANAH DENGAN UKURAN 17x35 DI JALAN POROS TAMPA PADANG (400 M DARI BANDARA) HUB : 081 343 900 351

LOWONGAN

DIJUAL TANAH

LEO PRIMA MANDIRI (LPM) Kantor Cabang baru di Polman, Sulbar. Membutuhkan SDM yang Handal dan Berpotensi, serta Bisa Bekerjasama dalam 1 Tim. Untuk posisi bagian : - Wakil Kepala Cabang, - Sekretaris, - Receptionist, - Administrasi, - Gudang, - Supervisor.

Pengalaman Tidak diutamakan Penerimaan/seleksi berkas, 2 hari setelah iklan ini terbit.

Hub Bag. Personalia : 085399575282 - 081998622951

JUAL TANAH. + Ukuran 4,4 Hektar Di Jalan Baru (Jalur Dua) Hub; 08124252975

LOWONGAN DIBUTUHKAN : Sekretaris Administrasi, Driver Lamaran diantar Langsung ke UKM CENTRE Jl. Teuku Umar No1 Mamuju

DIJUAL TANAH DIJUAL Rumah/Lokasi di Batupannu ukuran 7 X 13 m dengan harga 70 juta, bersertifikat tanpa perantara Hub : 085 342 900 751

DIJUAL TANAH JUAL Tanah Luas 4.85 meter X P 14,80 Alamat : Jl. DR. Ratulangi,Mamuju, Sulbar Harga : Rp.185 juta bisa nego Hub. 085 298 808 354/085 399 238 775

JUAL PUPUK DIJUAL Pupuk Organik Terlengkap: Bio-Exstrim, Organox dan Hormax menyuburkan tanah & dapat mengatasi/mengendalikan berbagai penyakit disebabkan Bakteri & Virus. Testimoni petani sukses, Baca Tabloid Sinar Tani atau www.bangkittan.com Dicari Agen yang serius hub: 081355559396

10 x 45 = 450 m2 Terletak di Jalan Poros Kalukku Tasiuk Hub: 081355038844 - 082191606888

Pasang Iklan Sekarang Juga

14

Radar Pasangkayu

RADAR SULBAR RABU 22 Februari 2012

MAMUJU UTARA SMART

Sistem

Pembenahan dan Penyempurnaan Sistem Penyelanggaraan Pemerintahan, Kebijakan dan Regulasi, Program dan Kegiatan, Infrastruktur Keuangan Daerah.

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur, Masyarakat dan Private Sektor.

Mengelola dan Memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan Arif, Adil, dan Bijak untuk Kemakmuran Rakyat dan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.

Konsisten Melakukan Penataan Ruang, dan Wilayah dengan Mengacu pada Kebijakan dan Regulasi Serta Berwawasan Lingkungan Menggembangakan dan Memanfaatkan Tekhnologi Tepat Guna yang Selaras dengan Perkembangan dan Kebutuhan

Manusia Alam Ruang Teknologi

H. MUHAMMAD SAAL WAKIL BUPATI

H. AGUS AMBO DJIWA BUPATI HM. NATSIR. MM SEKKAB

1.000 Rumah Buat PNS REPORTER: SYAMSUDDIN HB EDITOR: MAHBUB AMIRUDDIN PASANGKAYU -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju Utara (Matra) menggandeng Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) untuk membangun 1.000 rumah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Rumah ini akan disubsidi dengan angsuran bunga rendah sebesar enam persen per tahun.

Hal ini tertungkap saat Pemkab dan Bapertarum menggelar sosialisasi bantuan uang muka (UM) Kredit Perumahan Rakyat (KPR) di Ruang Pola Kantor Bupati Matra, Selasa 21 Februari. Acara yang dibuka Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Matra Irman dihadiri Asisten III Badaruddin, Bapertarum pusat diwakili Jaya Irawan, Sekretaris Kopri Amir Lahaseng serta para PNS Matra.

Irman mengatakan, perumahan bagi PNS di Matra belum memadainya. Bapertarum diharapkan dapat menyediakan rumah buat PNS di wilayah paling jauh di provinsi Sulbar ini. "Semoga kehadiran Bapertarum dapat membawa aspirasi PNS di Matra," harapnya.

Kepemilikan perumahan bagi PNS di Matra merupakan upaya pemerintah daerah dan Bapertarum menjadikan PNS hidup layak sehingga mampu memberi dan menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik secara optimal.

"Bagaimana bisa memberi pelayan-

an maksimal saat PNS sendiri belum memiliki rumah layak," terangnya.

Jaya Irawan memuji wilayah Pasangkayu yang dinilai sangat menjanjikan.

Disampaikan, Bapertarum berdiri atas Keputusan Presiden (Keppres) nomor 14 tahun 1993 juncto Keppres nomor 46 tahun 1994 dengan memiliki tiga program.

"Memang sudah banyak perubahan, namun tetap mengacu kepada Keppres nomor 14 tahun 1993," jelasnya. Jaya Irawan juga menyampaikan, penyediaan lokasi perumahan bagi PNS di belakang Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Matra sangat strategis. Pembangunan rumah PNS di Matra perlu fasilitasi pemerintah daerah untuk mendapatkan harga layak. "Alhamdulillah, ada upaya pemerintah memfasilitasi sehingga pembangunan perumahan bisa dilakukan," pujinya.

Sekadar diketahui, besaran iuran Tabungan Perumahan (Taperum) bagi PNS berdasarkan keppres nomor 14 tahun 1993 untuk pangkat golongan I sebesar Rp 3000, golongan II sebear Rp 5000, golongan III sebesar Rp 7000 dan golongan IV sebesar Rp 10.000.

Sementara untuk biaya uang muka yang disubsidi oleh Bapertarum, di antaranya, golongan I sebesar Rp 1,2 juta, golongan II Rp 1,5 juta dan golongan III sebesar Rp 1,8 juta. (**)

BUKA. Asisten II Irman bersama Bapertarum Pusat bidang pertimbangan Tabungan PNS Jaya Irawan membuka sosialisasi bantuan uang muka pembangunan perumahan PNS di ruang Pola Kantor Bupati Matra, Selasa 21 Februari 2012.

Hatta: Royalti Freeport Minimum 3% Lebih Jakarta - Pemerintah meminta Freeport memenuhi aturan soal pemberian royalti tambang. Saat ini Freeport hanya membayar royalti emas 1%, padahal seharusnya royalti yang dibayarkan adalah 3,5%.

"Royalti sudah diatur minimum 3% lebih, sekarang 1%," ujar Hatta di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (21/2/2012).

Sebelumnya Hatta mengatakan

pemerintah ingin royalti Freeport dinaikkan dari 1%. "Tentu jangan satu persen dong. Masak satu persen," tegas Hatta.

Dia mengatakan, pemerintah saat ini sudah dalam tahap awal pelaksanaan renegosiasi kontrak dengan perusahaan tambang di Indonesia yang salah satunya adalah Freeport dan Newmont. "(Freeport) baru menyatakan kesediaan melakukan renegoisiasi," jelas Hatta.

POTRET PASANGKAYU

Kemarin Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan Freeport dan Newmont sudah bersedia melakukan renegosiasi kontraknya.

Seperti diketahui, Presiden SBY memang telah membentuk Tim Evaluasi penyesuaian kontrak karya dan perjanjian karya pertambangan. Tim ini dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2012 tertanggal 10 Januari 2012. Tim ini dipimpin Menko Pereko-

Rubrik Khusus Humas Pemkab Mamuju Utara

nomian Hatta Rajasa dan Menteri ESDM Jero Wacik sebagai ketua harian merangkap anggota.

Anggota tim terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kepala BPKP, dan Kepala BKPM.

LEGISLATIF MATRA

Keppres menyebutkan tugas tim untuk mengevaluasi ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan. Tim akan menyelesaikan penyesuaian seluruh kontrak yang mencakup prinsip luas wilayah, divestasi, pengelolaan lingkungan, royalti, dan kewajiban menggunakan jasa dalam negeri sebagaimana diamanatkan UU No. 4 Tahun 2009 tetang Minerba.

Rubrik Khusus DPRD Kabupaten Mamuju Utara

BUPATI Matra H Agus Ambo Djiwa berbincang dengan Bupati Mamuju H Suhardi Duka dan Anggota DPR-RI H Ibnu Munzir, di Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 21 Februari 2012.

KETUA DPRD Matra HM Yaumil RM memerhatikan ruang praktek Jurusan Otomotif di SMK 2 Desa Letawa.

BUPATI Matra H Agus Ambo Djiwa foto bersama Ketua DPRD Sulbar H Hamzah Hapati Hasan, Wakil Ketua DPRD Sulbar HM Jayadi, dan Bupati Mamasa Ramlan Badawi, di Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 21 Februari 2012.

KETUA DPRD Matra HM Yaumil RM dengan didampingi Ketua BK DPRD Matra Ahdar Dg Pagiling, mengunjungi SD Letawa.

Rabu, 22 Februari 2012

Transformers 4 Diisi Pemain Baru

Infotainment 15

RADAR SULBAR

Personel SNSD di Pekan Mode London

Adam Lambert

Jadi Frontman Queen

JIKA sebelumnya dipastikan sutradara Michael Bay akan kembali menyutradarai film keempat Transformers, maka tidak halnya dengan para pemain. Ini dikabarkan setelah Josh Duhamel, pemeran William Lenox dalam tiga seri film robot luar angkasa ini, angkat bicara.

Kepada NME, ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan kembali dan begitu juga dengan Tyrese Gibson atau bahkan Shia LaBeouf. Keduanya dipastikan tidak akan hadir di Transformers 4.

“Saya rasa tidak akan ada yang melakukannya. Saya tahu Shia LaBeouf tidak. Saya tidak berpikir bahwa Tyrese Gibson atau Rosie (Huntington-Whiteley) atau siapapun itu akan ikut,” jelas Duhamel.

Hal serupa ternyata juga sempat dibocorkan oleh produser Lorenzo di Bonaventura saat diwawancarai oleh MTV, bahwa akan ada seluruh pemeran baru pada sekuel selanjutnya dari Transformers.

Proses pengerjaan film sendiri baru akan dimulai pada akhir tahun, sedang perilisan baru dapat dilakukan pada tahun 2014.

Seri ketiga dari film arahan Michael Bay dan Steven Spielberg, Transformers: Dark of The Moon, merupakan film tersukses sepanjang sejarah box office, dengan pendapatan di seluruh dunia mencapai 1,12 miliar dollar AS. (net)

Sinopsis

Fearless Hyena 2 Big Movies Rabu, 22 Februari 2012 pkl 23.00 WIB Sepasang pendekar kungfu yang jahat, Heaven & Earth, sedang membantai seluruh perkumpulan Yin-Yang. Cerita ini dimulai dengan dua anggota dari perkumpulan itu sedang dikejar oleh oleh Heaven, Earth dan beberapa orang jahat lagi.

Kedua orang itu bisa melarikan diri pada akhirnya. 20 tahun kemudian kita melihat Jacky sedang berburu kodok dan ular dan menyimpannya di celana. Jangan lewatkan Fearless Hyena 2, hanya di Global TV 100% Seru.

Desas-desus tentang kembalinya Adam Lambert, finalis American Idol musim kedelapan, menjadi frontman band rock legendaris, Queen, akhirnya terjawab sudah. Ini dipastikan setelah Lambert berkicau lewat akun Twitter-nya, @Adamlambert, kemarin sore 20 Februari waktu setempat.

“Seperti dugaan banyak orang, saya akhirnya dapat mengkonfirmasi: Saya telah diundang Queen untuk bernyanyi di sebuah konser yang sangat spesial! Sonisphere di Knebworth pada 7 Juli” Kabar ini ditegaskan juga oleh gitaris Queen, Brian May, melalui pernyataannya kepada NME. Menurut gitaris 64 tahun ini, ia percaya bahwa rencana penampilan live band-nya dengan Lambert akan mendapatkan restu dari sang vokalis terdahulu, mendiang Freddie Mercury.

“Keputusan ini akan membuat banyak orang senang. Ini adalah kesempatan yang bagus bagi kami, dan saya yakin Adam akan menerima restu dari Freddie! Dan tempat apalagi yang lebih baik untuk dikunjungi, dan menjalankan bagian emosional ini selain di Knebworth? Ini akan jadi heboh,” jelas May yang sudah sepanggung dengan Lambert saat ia masih menjadi finalis American Idol tahun 2009.

Mengenai hal ini, Lambert sendiri juga berharap dapat “melakukan sebuah penghormatan atas kenangan Freddie” sebagaimana yang ia capai di masa lalu dalam mencapai tonggak prestasi yang besar bagi perjalanan band Queen.

“Saya benar-benar kagum pada fenomena Queen. Konsep mereka dalam membagi panggung untuk satu set penuh (penampilan) benar-benar begitu rapi. Saya merasa terhormat untuk bisa memberikan penghormatan pada kenangan Freddie. Ia adalah pahlawan pribadi saya dan saya san-

gat berterima kasih atas kesempatan untuk menyanyikan musik yang begitu kuat bagi para penggemar band legendaris ini,” kata Lambert.

Sebelumnya, kabar ini sempat bocor ke publik awal bulan ini oleh seorang sumber dari label Lambert, Hollywood Records. Walaupun sumber itu belum dapat memastikan, namun ia mengatakan bahwa pelantun “Whataya Want from Me” ini kemungkinan akan tampil dengan Queen di acara Sonisphere. “Bagaimanapun, jika ini (penampilan di Sonisphere) terjadi, Queen akan kembali membuat tata panggung seperti pada saat konser terakhir mereka dengan Freddie Mercury di tahun 1986,” ungkap sumber yang tidak mau menyebutkan identitasnya itu.

Sekadar informasi, penampilan terakhir Queen bersama Freddie yang terjadi pada tahun 1986 juga bertempat di venue yang sama dengan penampilan mereka dengan Lambert Juli nanti, yakni di Knebworth.

Sebelumnya, Lambert juga memukau Brian May cs dalam sebuah kolaborasi di MTV European Music Award akhir tahun lalu. Ketika itu Queen, dengan frontman Lambert membawakan tiga lagu hits: "The Show Must Go On," "We will Rock You" dan "We Are The Champion."

Di festival Sonisphere musim panas nanti, Queen juga akan tampil dengan beberapa headliner lainnya, di antaranya Kiss, Faith No More, Evanescence, Incubus, The Darkness, Mastodon, dan Refused. (net)

Goodnight Electric Mulai Garap Album Ketiga Trio electro-pop ibu kota, Goodnight Electric, terakhir merilis album penuh pada 2007 dengan Electroduce Yourself.

Jarak album tersebut dengan Love and Turbo Action adalah tiga tahun.

Sekarang sudah 2012, lima tahun sejak Goodnight Electric terakhir merilis album, dan tidak ada tanda-tanda bahwa mereka akan merilis album baru. Sampai beberapa hari lalu.

Melalui akun Twitter resmi di @goodnightelctrc, mereka mengungkapkan bahwa sudah ada dua belas materi yang disiapkan untuk album penuh ketiga dan bahkan membocorkan judul beberapa lagu, yaitu “Autumn Request”, “Cherry Come On”, “The Entertainer”, “The Savior”, dan “Shut It Down”.

Frontman Henry Irawan alias Henry Foundation pun mengonfirmasi kabar tersebut ketika dihubungi Rolling Stone via telepon. Ia berujar: “Album ketiga kami akan diisi dengan gabungan materi sisa dan baru. Kami giat menggodok materi sejak 2011 lalu dan sudah mulai rekaman di studio kalangan sendiri di Ciputat. Sudah ada empat atau lima lagu yang benar-benar jadi dan sedang mixing. Rencananya kelar April mendatang.”

Perlu diingat bahwa album perdana dan kedua Goodnight Electric memiliki perbedaan yang cukup mencolok, di mana yang Love and Turbo Action memiliki konsep minimalis sementara

Electroduce Yourself memiliki suara lebih mengkilap. Bagaimana dengan album ketiga?

“Berubah drastis, tapi masih ada benang merahnya. Jarak lima tahun itu cukup lama dan pasti ada inspirasi-inspirasi baru. Yang pasti album ini nantinya akan sangat variatif,” terang Henry.

Henry lalu mengungkapkan bahwa dikarenakan label rekaman independen Aksara Records telah ditutup, Goodnight Electric kini berstatus unsigned dan harus mencari label rekaman terlebih dahulu sebelum dapat merilis album yang belum memiliki tajuk ini.

Ia menjelaskan, “Kami harus lempar materi ke label rekaman dulu, Demajors dan Organic Records adalah yang kami incar. Kalau nggak tembus,

rilis sendiri tapi distribusinya dibantu.

Namun kalau rilis sendiri otomatis harus promo sendiri, nggak ada yang bantu. Padahal label rekaman lebih mengerti urusan itu.”

Soal alasan mereka tak menggeliat dalam beberapa tahun belakangan ini, Henry menjawab, “Masalah personal sih. Gue menikah, Bondi (Goodboy, synth) menikah, dan Oomleo (synth) sibuk kerja. Gue juga aktif lagi di seni rupa, terutama video art dan sempat gelar pameran tunggal.”

Henry juga sempat membeberkan rencana bandnya untuk merilis album baru dalam format kaset. “Kami memang sempat terpikir seperti itu, namun kalau dapat label rekaman pasti perlu diskusi lagi. Seandainya iya, mungkin terbatas dan untuk collectible item saja, selebihnya CD,” pungkasnya. (net)

Selain disibukkan dengan kegiatan menyanyi, personel girlband Korea Selatan SNSD juga kerap diundang ke berbagai acara. Barubaru ini, tiga personel SNSD, Tiffany, Yoona, dan Seohyun diundang oleh Chief Creative Officer Burberry untuk mewakili Korea Selatan di ajang Pekan Mode London.

Dilansir dari laman Koreaboo, Tiffany, Yoona, dan Seohyun tampak berpose di depan para media yang meliput Pekan Mode London. Ketiganya juga terlihat duduk di barisan depan bersama dengan selebritas papan atas dunia, seperti Rosie Huntington-Whiteley, Will.i.am, dan Kate Bosworth.

Sementara itu akun Twitter resmi Burberry tampak mengunggah foto personel SNSD yang tampak di acara Pekan Mode London yang menampilkan koleksi Burberry Prorsum 2012 Autumn/Winter. Dalam foto tersebut, salah seorang personel SNSD, Yoona terlihat cantik dalam balutan gaun panjang berwarna hijau dan rambut terurai. (net)

Heart Chocolate Chips Cookies

Bahan: 225 g mentega tawar 150 g gula pasir 50 g gula palem 2 butir telur ayam ½ sdt vanili bubuk 200 g chocolate chips Ayak jadi satu: 300 g tepung terigu 1 sdt soda kue Cara membuat: - Biarkan mentega dalam suhu ruangan hingga agak lembek.

- Kocok mentega bersama gula dan gula palem hingga lembut.

- Masukkan telur stau per satu sambil kocok hingga rata.

- Tambahkan campuran terigu, aduk rata.

- Masukkan chocolate chips, aduk rata.

- Sipakan loyang datar. Bentuk adonan dengan bantuan cetakan berbentuk hati hingga terbentuk pola hati (dengan lubang di tengah) - Panggang dalam oven panas 180 C selama 20 menit hingga aroamnya wangi dan warnanya kecokelatan.

- Angkat dan dinginkan.

- Gunakan pita untuk merangkai cookies berbentuk hati ini.

Untuk 800 gram

Jadwal Acara Rabu, 22 Februari 2012

Gitaris The Who Raup Untung Penjualan Hak Terbit Karyanya PETE TOWNSHEND, gitaris band rock paling berpengaruh di tahun '60an hingga '70-an, The Who, dikabarkan telah menjual hak terbit dari sekian banyak katalog lagu-lagu The Who yang ia ciptakan kepada penerbit musik Amerika, Spirit Music Group.

Tercatat sekitar empat ratus lagu Townshend telah dibeli perusahan yang juga menangani hak terbit musisi-musisi kawakan, mulai dari band rock tahun '60-an, Grateful Dead, hingga mantan vokalis band rock The Velvet Underground yang juga sukses berkarier solo, Lou Reed.

Bahkan, kabarnya Spirit Music akan bertindak lebih agresif dengan mengenakan biaya hak terbit itu kepada siapa saja yang memakai lagu-lagu The Who di televisi, film, juga media-media lainnya.

Kesepakatan ini telah disetujui ked-

ua belah pihak, baik Townshend maupun Spirit Music, pada 24 Januari lalu dan diramalkan akan mendatangkan keuntungan hingga puluhan juta. Bahkan Rolling Stone menyebutkan keuntungan itu bisa mencapai seratus juta dollar AS. Dengan menyusun kesepakatan bersama Townshend sejak tiga tahun lalu, Spirit Music memiliki visi besar atas katalog lagu-lagu yang dimiliki gitaris berusia 66 tahun ini. Dari sekitar empat ratus lagu yang telah ditulis, setidaknya tujuh lagu, dua di antaranya ialah “Won’t Get Fooled Again” dan “Who Are You”, akhir-akhir ini menghasilkan pendapatan sekitar 96 persen lisensi yang dimiliki The Who di media televisi dan di film.

Sedangkan Townshend sendiri menyatakan bahwa dirinya berencana mempergunakan uang itu untuk

mendanai "proyek baru"-nya ketimbang bergantung pada dana pendapatan tur tahun depan. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa proyek baru itu adalah proyek opera jangka panjangnya, "Floss". "Untuk tingkatan tertentu, kesepakatan ini memungkinkan Pete untuk dibebaskan dari band besarnya, The Who. Proyek lain, seperti seri konser panggung akustiknya 'In The Attic' atau solo-solo albumnya, akan kami pandang sebagai ekstrakurikuler -- saat ini ia bisa lebih fokus pada (lagu-lagu) mereka," ungkap Carrie Cooke, direktur proyek khusus Townshend.

Sekadar catatan, hak terbit, yang menghasilkan nilai royalti dan diterima oleh si penulis lagu setiap kali lagu itu dimainkan, ditampilkan, atau jika tidak dilisensikan, adalah sebuah nilai penting yang dapat berlipat ganda dalam usaha di bisnis musik. (net)

01:00 SCTV FTV Utama 01:30 Liputan 6 Malam 02:00 Buser 02:30 SCTV Sinema Malam: End Game 04:30 Sinetron Dini Hari 05:00 Program Rohani : "Kata Ustaz Solmed" 05:30 SL Liputan 6 Pagi 07:00 Infotainment : "Was Was" 08:00 SCTV Musik : "SL Inbox" 10:00 Infotainment : "Halo Selebriti" 11:00 SCTV FTV Pagi: Teka Teki Cinta Mayang 12:00 Liputan 6 Terkini 12:03 SCTV FTV Pagi: Teka Teki Cinta Mayang 13:00 SL Liputan 6 Siang 13:30 SCTV FTV Siang 15:30 Infotainment : "Status Selebriti" 16:00 SCTV Reality : "Uya Emang Kuya" 17:00 Liputan 6 Terkini 17:03 SCTV Reality : "Jebakan Betmen New" 18:00 SL Liputan 6 Petang 18:30 FTV Cinta Istimewa : "Cinta Ungu Pur ple Love The Series " 20:30 SCTV Sinetron : "Putih Abu-Abu" 21:30 SCTV Sinetron : "Cahaya Gemilang" 22:30 SCTV Sinetron : "Anissa Dan Anissa " 23:30 Liputan 6 Terkini 23:33 SCTV FTV Utama Catatan: Wita

RADAR SULBAR RABU, 22 Februari 2012

Kunjungan Kerja dan Tatap Muka

ADVERTORIAL

Menteri Perindustrian Muhammad S Hidayat Menteri Perdagangan Gita Irawan Wirjawan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan Mamuju, Selasa 21 Februari

SULBAR kembali mendapat kunjungan menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Selasa 21 Februari. Ketiga menteri yang melakukan kunjungan kerja dan tatap muka di daerah ini yaitu Menteri Perindustrian (Menperin) RI Muhammad S Hidayat, Menteri Perdagangan (Mendag) RI Gita Irawan Wirjawan, dan Menteri Kehutanan (Menhut) RI Zulkifli Hasan.

Tiba di Mamuju, ketiga menteri bersama rombongan langsung menuju Kantor Gubernur Sulbar. Di tempat ini, acara dimulai dengan aksi penanaman pohon oleh ketiga menteri bersama Anggota DPR-RI Ibnu Munzir dan Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan.

Selanjutnya dilakukan acara tatap muka Pemerintah Daerah se-Sulbar, pelaku usaha, dan masyarakat bersama ketiga menteri. Acara ini dimulai dengan sambutan penerimaan oleh Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, dan disambung dengan dialog mengenai strategi kebijakan pembangunan ekonomi di Sulawesi dan rencana industrialisasi di daerah ini.

Usai dialog, ketiga menteri yang masing-masing menyertakan pejabat eselon I pada kementerian tersebut meninjau hasil kerajinan tangan dari Sulbar sekaligus mengikuti jamuan makan di rumah jabatan Gubernur Sulbar.

Usai santap siang, rombongan melihat pameran hasil perkebunan sawit dan kakao di belakang rujab. Selanjutnya, rombongan menuju Desa Beru-beru Kecamatan Kalukku Mamuju untuk meninjau industri rotan. Acara berakhir dengan konferensi pers di Bandara Tampa Padang Mamuju sebelum rombongan meninggalkan Mamuju dengan pesawat carteran.

Dalam rombongan, ikut salah satu pejabat eselon I dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan sejumlah investor skala nasional serta internasional. Juga hadir wakil gubernur se-Sulawesi, serta belasan wartawan nasional yang ikut dalam rombongan menteri. (adv)

Layanan ini dipersembahkan Biro Humas dan Protokol Pemrov Sulbar

FOTO: IPUL

16