Radar Sulbar

RADAR SULBAR Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

KAMIS, 26 APRIL 2012

Saya sudah mengumpulkan laporan dan menilai ada dugaan kesalahan pihak kontraktor.”

Ini memang ada indikasi kelalaian dan kecerobohan dari kontraktor.”

Aladin S Mengga

Arifin Nurdin

Kontraktor Diduga Lalai

Wakil Ketua DPRD Sulbar

Wakil Gubernur Sulbar

www.radar-sulbar.com

REPORTER: JUNIARDI EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL

MAMUJU -- Tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Tubo Sendana beberapa hari lalu diduga bukan bencana biasa. Kejadian ini memiliki indikasi adanya human error atau kesalahan manusia dalam proyek pelebaran jalan di tempat tersebut.

Alasannya, pekerjaan pelebaran dan pengerukan tebing di sisi jalan diduga menyalahi aturan atau mekanisme.

Sejumlah warga menyatakan

Pintar mengatur ruang Pintar juga dong mengatur biaya listriknya Kreativitas Anda mengatur tata ruang rumah makin sempurna dengan kepintara Mengatur biaya listrik. Nikmati Kemudahan dan kenyamanan Listrik Pintar, solusi isi ulang dari PLN. Dengan Listrik Pintar, biaya listrik sepenuhnya Anda yang atur. Tidak perlu repot bayar bulanan. Anda cukup membeli pulsa listrik sesuai kebutuhan. Bebas kesalahan catat meter, bebas dari sanksi pemutusan dan ketidaknyamanan lainnya.

Hubungi Kantor Pelayanan PLN terdekat dan pasang listrik pintar sekarang juga !

PT. PLN (Persero) AREA MAMUJU

pengikisan tebing tidak menggunakan sistem teras atau mengeruk yang di atas lebih dahulu baru mengeruk bagian bawah.

Sehingga longsor terjadi akibat tanah rubuh karena bagian bawah tidak mampu menyangga beban dari atas.

Baca HAL 7

TERTIMBUN. Mobil tangki pengakut BBM milik PT Pertamina jatuh ke jurang dan tertimbun longsor di Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana, Majene.

www.pln.co.id

ANALISIS

Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi (2)

Oleh

:

Muhammad Syarkawi Rauf (Kepala Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Bisnis, FE Unhas/ Regional Chief Economist BNI WMK)

Apa yang membuat investor global dari Eropa, Amerika Serikat, dan Asia Timur menempatkan dananya di Indonesia, khususnya di pasar modal? Investor membaca hasil pemeringkatan lembaga survey internasional Mooody’s dan FITCH yang menggolongkan Indonesia sebagai negara dengan prospek investasi sangat baik, yaitu memiliki resiko investasi rendah.

Investment grade berarti bahwa jika pemodal asing menempatkan dananya untuk berusaha di Indonesia maka peluang untuk rugi sangat kecil. Atau dengan kata lain probability of default sangat rendah. Setiap dollar yang diinvestasikan di Indonesia akan memperoleh keuntungan yang besar.

Baca HAL 7

KOLOM SENATOR

Nasib Desa dan Kepala Desa

Belum lama ini DPD RI mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan seluruh Kepala Desa di Kecamatan Balanipa, Polman. RDP dimaksudkan untuk menyerap aspirasi dari para kepala desa kemudian diperjuangkan di pusat dan daerah. Sebelum rapat dimulai saya mengobrol dengan Kepala

Asri Anas

Anggota DPD/MPR RI

Baca HAL 7

akkan beberapa anggota badannya. Penasaran, saya lalu bertanya apa penyebabnya.

Ternyata Beliau pernah mengalami kecelakaan lalu lintas ketika menjalankan tugasnya sebagai kepala desa. Diceritakan mengenai biaya puluhan juta yang harus dikeluarkan untuk berobat. Syukur Alhamdulillah, Beliau mendapat biaya bantuan dan sumbangan dari rekan-rekan para kepala desa.

Baca HAL 7

UU Pemilu Masih 'Fasilitasi' Money Politics

Aladin Lantik Thahir Jadi Staf Ahli Gubernur MAMUJU -- Wakil Gubernur Sulbar, Aladin S Mengga, mengambil sumpah dan melantik Muhammad Thahir K sebagai staf ahli Gubernur Sulbar bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pelantikan diikuti Ketua DPRD Sulbar yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar Arifin Nurdin, Asisten II Pemprov Sulbar Naim Tahir, dan sejumlah pejabat eselon II dan III lingkup Pemprov Sulbar.

Dalam pelantikan terhadap mantan Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (Yanresos) Dinas Sosial Sulbar siang kemarin,

Desa Pambusuang.

Berdiskusi mengenai perkembangan warga Pambusuang serta apa yang sekiranya bisa kami bantu perjuangkan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Di tengah obrolan, saya menanyakan kondisi kesehatan Beliau. Soalnya Kepala Desa menghadiri rapat dengan kaki pincang sebab sebagian organ kakinya diamputasi.

Apalagi kelihatannya Beliau susah mengger-

RADAR/SUDIRMAN SAMUAL

LANTIK. Wakil Gubernur Sulbar, Aladin S Mengga, mengambil sumpah dan melantik Muhammad Thahir Kainang sebagai Staf Ahli Gubernur Sulbar bidang Kemasyarakatan dan SDM, Rabu 25 April 2012.

Agung Laksono

Hasil Babak Enam Besar Grup A PS. Persisam vs PS Prima Putera : 0 - 2 Peluru FC vs PS Prima Putera : 3 - 0 Peluru FC vs PS. Persisam : 4-2

JAKARTA -- Undang-undang Pemilu (UU Pemilu) yang baru saja disahkan oleh DPR dinilai masih ‘memfasilitasi’ praktek-praktek Money Politics.

Penetapan sistem Pemilu dengan daftar calon terbuka (open list) di UU Pemilu 2014 mendatang dinilai telah wajar, hanya saja tidak diikuti dengan pembatasan dana kampanye bagi seorang Calon Legislatif (Caleg).

"Proporsional terbuka, sayangnya tidak diikat dengan pengaturan dana kampanye pemilu, akibatnya hanya parpol yang wajib melaporkan sedangkan calon tidak. Disinilah pangkal money politics di daerahdaerah," ucap Pengamat politik, Iberamsjah, Rabu 25 April.

Baca HAL 7

MAMUJU

RADAR SULBAR

CUP 2012

Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

PS Prima Dampingi Peluru ke Semifinal LAPORAN:

Grup B Pesat Tapalang vs Bone Raya: 2 - 1 Bone raya vs Swadiri FC: 2-1 Swadiri FC vs Pesat Tapalang : (Kamis, 26 April 2012) Andi Indra

GIRING BOLA.

RADAR/CHAERUL MARFAN

PARIPURNA. Pimpinan DPR RI saat rapat paripurna penetapan RUU Pemilu di Senayan Jakarta.

Hari Ini, Laga Penentu Grup B LANGKAH Peluru FC menuju semi final Turnamen Sepakbola Mamuju Cup 2012 tak terbendung. Tim besutan Jufri ini merebut posisi Juara Grup A setelah mendulang enam poin. Poin sempurna itu diraih setelah menundukkan Prima Putera dengan skor 30, dan membungkam Persisam Salomanurung dengan skor 4-2.

Pemain Peluru FC (baju orange) menggiring bola dan menghindari hadangan pemain Persisam Salomanurung, Rabu 25 April 2012, di Stadion Manakarra Mamuju.

Saat menghadapi Persisam, sore kemarin. Empat gol Peluru FC, dipersembahkan Asram pada menit 22 dan 66. Dua gol lainnya dicetak Irwan pada menit ke 43 dan Anca pada menit 68. Sementara, dua gol Persisam dicetak melalui Simon Peres pada menit ke 5 dan Udhin pada menit ke 76.

Pada laga kemarin, Persisam lebih dulu mencetak gol. Tapi serangan Peluru FC tidak patah semangat, malah serangan makin kencang. Alhasil sebelum turun minum, tendangan Asram berhasil menyamakan kedudukan Peluru FC. Dibabak kedua, Peluru FC tak mau memberikan kesempatan pada Persisam. Target juara grup adalah misi Peluru FC.

Baca HAL 7

0426-22138

radarsulbar01@gmail.com

portal radar sulbar

Eceran: Rp 3.000 Langganan: Rp 65.000

2

Ekonomi

RADAR SULBAR Kamis, 26 April 2012 PANC A KAR YA PEMBANGUNAN SULA WESI BARA T PHASE II ANCA KARY SULAWESI BARAT G AI KEBIJ AKAN S TRA TEGI PEMBANGUNAN PR O VINSI SULA WESI BARA T 20 1 1 - 20 16 201 SEBAG KEBIJAKAN STRA TRATEGI PRO SULAWESI BARAT 201 SEBA

1. Peningkatan Profesionalisme Aparatur ( personalcapatcy building) Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2. Peningkatan Kualitas dan Perluasan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Vital 3. Peningkatan Promosi dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Baik dalam Negeri maupun Luar Negeri 4. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam H. Anwar Adnan Saleh Gubernur

H. Aladin S Mengga Wakil Gubernur

H. Anwar Adnan Saleh Gubernur Sulbar

H. Ismail Zainuddin Sekretaris

H. Aladin S. Mengga

Penumpang Pesawat Didominasi Kegiatan Dinas MAMUJU -- Jumlah penumpang pesawat di Bandara Tampa Padang Mamuju masih didominasi penumpang yang akan melakukan perjalanan kegiatan dinas.

"Pembeli tiket di travel ini rata-rata pegawai yang melakukan kegiatan dinas luar daerah seperti ke Makassar. Jika kita bandingkan dengan jumlah penumpang lain yaitu sekira 60 banding 40 persen," kata Pimpinan Cipta Tour dan Travel Mamuju, Muh Taufik, kepada Radar Sulbar, Rabu 25 April.

Menurut Taufik, dominasi penumpang dari pegawai disebabkan karena masyarakat umum di Mamuju belum banyak menggunakan moda transportasi udara.

"Penjualan tiket pada travel kami setiap hari bisa mencapai hingga 20 orang, sedangkan dua tahun sebelumnya hanya 5 hingga 10 orang saja," paparnya.

Adapun harga tiket di travel terjadi kenaikan sejak dua bulan sebelumnya, namun kenaikan tersebut tidak mempengaruhi jumlah penumpang.

Harga tiket paling rendah sebelumnya hanya Rp 370 ribu sedangkan sekarang sudah menjadi Rp 445 ribu, dan untuk harga tinggi sebelumnya hanya Rp 800 ribu sekarang sudah mencapai Rp 830.000.

Hal serupa juga dikatakan pimpinan Kenari Wisata Tour dan Travel Mamuju, Urif Damayanto.

Penjualan tiket di tempatnya mengalami kenaikan cukup signifikan. Kenaikan itu terjadi akibat masyarakat mulai merasakan manfaat dengan naik transportasi udara. (rp2/dir)

INFO SULBAR

H. Mujirin M. Yamin

Wakil Gubernur Sulbar

Kepala DIPENDA Prov. Sulbar

Tingkatkan KPR, BRI Tingkatkan Kerjasama Developer REPORTER: HASAN BASRI EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL

MAMUJU -- PT BRI Cabang Mamuju sedang meningkatkan penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) melalui dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Olehya, BRI meningkatkan kerjasama dengan para developer atau pengembang perumahan.

Account Officer Bank BRI Cabang Mamuju, Ahmad Hatta, mengatakan BRI telah menyalurkan KPR yang mencapai sekira Rp 12 miliar hingga Maret 2012. Meskipun BRI tidak memiliki target, namun pembiayaan KPR tersebut terus ditingkatkan.

"BRI akan menambah lagi jumlah kerjasama dengan developer, karena sebelumnya hanya PT Passokorang, namun kami akan mengusulkan kerjasama dengan PT Cahaya Perkasa," kata Ahmad kepada Radar Sulbar, Rabu 25 April.

Menurutnya, peningkatan penyaluran KPR dinilai sangat berdampak positif terhadap BRI berupa memberikan kontribusi laba. Selain itu, manfaat juga diperoleh dari segi sosial yaitu mem-

RADAR/HASAN BASRI

ANTRE. Sejumlah nasabah antre di ATM BRI Mamuju.

bantu masyarakat yang sangat butuh perumahan namun tidak cukup dana.

Ahmad Hatta mengatakan, jumlah penyaluran KPR BRI tidak kalah dengan bank lain. Untuk tahun 2012 BRI memberikan kemudahan pada kon-

sumen dengan menurunkan bunga sebesar 2 persen.

"Tahun lalu bunga KPR mencapai 10 persen, dan untuk tahun pertama ini bunga KPR hanya 8 persen saja," ungkapnya.

Ia menambahkan, selain penyaluran KPR, BRI juga menyediakan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dengan realisasi penyaluran Rp 2,5 miliar. Total penyaluran pembiayaan tersebut mencapai sekira Rp 17, 8 Miliar. (*)

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

RADAR/SUDIRMAN SAMUAL

PELANTIKAN STAF AHLI. Wakil Gubernur Sulbar Aladin S Mengga, memimpin jalannya pelantikan sumpah jabatan dan pelantikan Staf Ahli Gubernur Sulbar Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Rabu 25 April 2012.

Mamuju 3

RADAR SULBAR Kamis, 26 April 2012 VISI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

"Gerakan Membangun Mamuju, Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri (Gerbang Maju)" MISI I Meneruskan Layanan Pendidikan dan Kesehatan gratis yang semakin dimantapkan TUJUAN Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan SASARAN Pelayanan Pendidikan gratis yang berkualitas Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kependidikan yang memadai Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan Terselenggaranya Pendidikan Anal Usia Dini

Drs. H. Suhardi Duka, MM Ir. Bustamin Bausat Drs. H. Habsi Wahid, MM Bupati Mamuju

Wakil Bupati Mamuju

Sekda Mamuju

Penerapan e-KTP Tertunda

Dua Kecamatan tak Peroleh Alat Visat

RADAR/M SHOLIHIN

ANTRE. Masyarakat mengantre di ruang pelayanan pendaftaran KTP dan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Mamuju

1.700 Honorer K2 Lolos Verifikasi REPORTER: ANDI INDRA EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL

MAMUJU -- Proses pendataan honorer kategori dua (K2) atau honorer non APBN dari masing-masing SKPD lingkup Pemkab Mamuju mulai berlangsung.

Saat ini, jumlah honorer K2 yang telah masuk daftar Badan Kepegawaian Daerah Diklat (BKDD) Mamuju mencapai 1.700 orang.

"Kami sedang mendata honorer K2.

Jumlah sementara honorer K2 mencapai 1.700 orang," ujar Kepala BKDD Mamuju Hj Saharibulan usai mengikuti pemandangan umum dua Ranperda

di Kantor DPRD Mamuju, Selasa, 24 April.

Menurut dia, jumlah tersebut belum final karena masih dalam proses pendataan. "Kemungkinan masih akan bertambah karena masih dalam proses pendataan,"tutur Saharibulan.

Dikatakannya, jumlah K2 tersebut telah diverifikasi sebelum di ajukan ke

pusat. Namun untuk saat ini, pihaknya masih melakukan proses pendataan.

Setelah selesai, pihaknya akan merampungkan kemudian mengajukan ke pusat.

"Sebelum dikirim ke pusat, kita akan melakukan verifikasi awal, diolah semua data-datanya baru kita kirim ke pusat," kata Saharibulan. (*)

Tak Ada Blangko, Pengadaan KTP Terhenti MAMUJU -- Tidak tersedianya blangko pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Mamuju, membuat pelayanan pembuatan KTP terhenti.

Salah seorang warga Mamuju, Muh Ruslan, mengatakan sudah lebih dua bulan mengajukan permohonan un-

tuk pembuatan KTP. Namun dengan alasan tak tidak ada blangko, hingga saat ini belum dibuatkan KTP tersebut.

"Alasannya, tidak ada blangko. Saya dijanji hanya dua pekan menunggu hingga blangko KTP ada namun ternyata selama dua bulan belum juga ada," kata Ruslan.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Mamuju, Mas Agung, menepis pihaknya tidak memberikan perhatian terhadap pelayanan KTP. Ia mengatakan, ketiadaan blangko membuat warga tidak dapat dilayani untuk membuat KTP. "Memang terkadang kami tidak dapat melayani jika blangkonya kosong.

Namun, setiap dua pekan blangko KTP datang sebanyak 1.000 eksampler," kata Mas Agung.

Ia menambahkan, meskipun saat ini pihak Disdukcapil Mamuju lebih fokus pada pelayanan e-KTP, namun pihaknya tetap akan melayani masyarakat yang sangat membutuhkan KTP. (mg6/dir)

KPK Pasang Kamera di Ruang Sidang Tipikor MAMUJU -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasang kamera di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mamuju. Pemasangan alat tersebut untuk mempermudah pengawasan KPK dalam menyelesaikan masalah korupsi khususnya di Mamuju.

Kamera yang dipasang KPK sebanyak empat unit, yang diharapkan mampu mengambil suara serta gambar seluruh aktifitas di ruang sidang tersebut.

Untuk mendukung kualitas gambar serta suara, KPK juga memasang empat unit voice kamera sebagai perekam suara yang sangat sensitif agar semua permasalahan yang dibahas di ruang sidang tipikor dapat dikontrol KPK. "Pemasangan ini tujuannya untuk transparasi penyelesaian masalah tindak pidana korupsi," sebut Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Ko-

misi dan Intansi KPK, Muh Rafiq Arrosyd di Pengadilan Tipikor Mamuju, Rabu 25 April.

Untuk mempermudah proses pemantauan sidang tindak pidana korupsi, KPK bekerja sama dengan Universitas Tomakaka (Unika) Mamuju.

Sehingga pelaksanaan pemantuan serta pengawasan seperti yang disebutkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dapat berjalan sesuai prosedur.

"Hasil dari rekaman tersebut nanti akan digandakan menjadi tiga. Satu untuk arsip kami, satu lagi untuk arsip PN dan satu juga untuk mahasiswa," imbuhnya.

Alasan mahasiswa dilibatkan dalam pemantauan proses penyelesaian tindak pidana korupsi adalah agar dapat dijadikan kajian. Dengan harapan mahasiswa juga ikut mengontrol jika terdapat proses penyelesian kasus koropsi yang tidak sesuai. (mg6/dir)

EKSEKUTIF MAMUJU

RADAR/M SHOLIHIN

PASANG KAMERA. Salah seorang mahasiswa Universitas Tomakaka (Unika) Mamuju memasang kamera di Pengadilan Tipikor Mamuju, Rabu 25 April 2012.

MAMUJU -- Penerapan KTP Elektronik (e-KTP) di Mamuju belum ada kejelasan. Jadwal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pelaksanaan e-KTP harusnya dimulai 1 Februari lalu, namun hingga pekan terakhir April belum juga terlaksana.

Hingga kini, peralatan pelaksanaan e-KTP yang diterima dari Kemendagri hanya jaringan komunikasi data (visat). Parahnya lagi, visat tersebut tidak mencukupi untuk seluruh kecamatan di Mamuju.

Visat yang telah disalurkan hanya 13 unit, sehingga Kecamatan Kalumpang dan Bonehau tidak memperoleh alat visat Sementara itu, alat lain yang masih dibutuhkan diantaranya alat sidik jari, kamera pendeteksi iris mata dan perangkat komputer belum ada kejelasan. . "Jika seperti ini kondisinya, pelaksanaan E-KTP di Mamuju terancam gagal. Kita sangat sulit melakukan koordinasi dengan pihak pusat. Sehingga untuk kejelasan dua kecamatan tersebut belum ada kepastian," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Mamuju, Mas Agung, Rabu 25 April.

13 unit visat yang telah masih dalam tahap penyaluran. Sedangkan alat visat yang telah dipasang baru di Kecamatan Mamuju dan Simboro. "Alat visat yang ada juga belum jelas kapan rampung dipasang," keluhnya.

Untuk pemasangan alat visat, konsosarium membagi dua tim kerja. Tim pertama sementara memasang alat visat di delapan kecamatan, namun tim kerja kedua yang akan memasang alat visat di Kecamatan Karossa, Tommo, Topoyo, Kalumpang, Tobadak dan Bonehau belum jelas kapan akan mulai pemasangan alat tersebut.

"Ini disebabkan tim kedua juga menangani pelaksanaan pemasangan visat di Kabupaten Matra," keluhnya. (mg6/dir)

Ratusan PNS Belum Terima SK Tunjangan Profesi MAMUJU -- Sekira 200 PNS lingkup Pemprov Sulbar mempertanyakan penerbitan SK Fungsional. Sebab, SK tersebut sangat dibutuhkan untuk sejumlah keperluan sebagai abdi negara.

Tidak terbitnya SK Fungsional yang dimaksud membuat para PNS ini tak dapat menerima tunjangan fungsional sebagaimana mestinya. Selain itu, mereka juga mendapatkan hambatan saat ingin mengajukan permohonan kenaikan golongan.

"Kami sangat terhambat untuk naik golongan karena harus menunjukkan atau berdasarkan pada SK fungsional. Sejak menjadi PNS tahun 2008 lalu, hingga kini saya belum menerima SK tersebut," ujar salah seorang dokter di RSU Regional Sulbar yang enggan disebutkan identitasnya.

Menurutnya, sesuai dengan buku petunjuk profil jabatan fungsional yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) bahwa setiap PNS harus menerima SK fungsional.

"Artinya, sejak menjadi PNS maka seharusnya kami langsung menerima SK Fungsional. Tapi sampai hari ini kami sebanyak 200 orang lebih tak juga mendapatkan SK itu," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Sulbar Ansar Nur Hasanuddin menyatakan telah mempersiapkan SK yang dimaksud. "Iya, kami sudah menyiapkannya dan akan dibagikan," ujar Ansar singkat dan berlalu. (dir)

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Kabupaten Mamuju

RADAR/M SHOLIHIN

SOSIALISASI. Bupati Mamuju, H Suhardi Duka, mengahadiri kegiatan sosialisasi program Pamsimas Kabupaten Mamuju, Selasa 24 April 2012.

4

Parlementaria

RADAR SULBAR Kamis, 26 April 2012

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Bangun Mandar Fokus pada RON R = Resources = Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Melalui Penyadaran Kritis Masyarakat.

O= Organisme / Organisasi = Pengorganisasian Masyarakat dan Penguatan Kelembagaan yang ada di masyarakat.

N= Norma / Nilai = Penguatan / Penghayatan Nilai / Hukum yang sesuai dengan Budaya Malaqbi.

H. Anwar Adnan Saleh Drs.H.Mulyadi Bintaha,M.Pd GUBERNUR

KEPALA BPMPD

PNPM Mandiri Pedesaan / Program Pembangunan Pro Rakyat Citra Prosisiprasi Masyarakat Desa dalam pembangunan * Sosial * Ekonomi * Budaya Pengembangan Sumber Daya Manusia Menuju Masyarakat Maju Sejahtera

Diwujudkan melalui 2(dua) program utama: PNPM –MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dan Program BANGUNMANDAR (Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat)

Dra. HAFNI DJABBAR SEKRETARIS

H. ARSYAD, S.Sos., M.Si

H. BAHARUDDIN, S.Sos

ARIFIN. A, S.Pd

KABID. PEMBDY. PEMDES/KEL & PENGUATAN KELEMBAGAAN

KABID. PEMBDY. EKONOMI & PARTISIPASI MASY

KABID. PEMBINAAN ADAT & PENGEMB. SOSBUD

Komisi II Deadline Dishubkominfo REPORTER: ANDI INDRA

MAMUJU -- Pelaksanaan retribusi parkir di Mamuju yang dinilai tak sesuai prosedur tarif pelaksanaan retribusi maupun tempat pelaksanaannya harus segera dibenahi. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Mamuju diberikan deadline melakukan pembenahan selama kurang

EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL

lebih satu bulan.

Jika masih ditemukan kejanggalan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan retribusi tersebut, DPRD Mamuju akan kembali memanggil dinas tersebut untuk dihearing.

Demikian dikatakan anggota Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Mamuju, Lalu Syamsul

Rijal, kepada Radar Sulbar, saat ditemui di Sekretariat DPRD Mamuju, Rabu, 25 April.

Menurutnya, terkait pemungutan retribusi parkir di Mamuju Dishibkominfo harus segera melakukan pembenahan baik mengenai areal parkir maupun besaran biaya retribusi yang diberlakukan. Sebab, ada beberapa keluhan masyarakat bahwa biaya retribusi parkir di Mamuju mencapai 2.000 bagi kendaraan

bermotor, sementara dalam perda nomor 16 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, tarif parkir bagi kendaraan roda dua Rp1.000. Untuk, roda empat sepeti mini bus Rp2000, dan 5000 bagi truk angkutan besar.

Dalam pelaksanaan retribusi, petugas parkir wajib memberikan kertas tanda bukti retribusi.

Jika tidak ada, berarti parkir tersebut ilegal atau retribusi yang di-

tarik tidak masuk dalam kas pendapatan daerah.

Ditanya mengenai upaya dilahirkannya sebuah Perbup mengenai retribusi tersebut, memang perlu dilakukan. Namun, harus dilihat kembali perda yang sudah ada. "Jika memang dalam perda sudah jelas semua, saya kira tidak perlu ada Perbupnya. Sebab, Perbup itu untuk memperjelas dari Perda yang telah ada,"terang Lalu. (mg1/dir)

Realisasi Pembangunan Belum Merata

RADAR/MUHAMMAD ILHAM

DIALOG. Warga di tiga desa di Kecamatan Campalagian Polman, mengikuti dialog dengan anggota DPRD Sulbar, Ajbar Abd Kadir, Rabu 25 April 2012.

Anggota DPRD Sulbar Ditagih Soal Listrik POLEWALI -- Temu Konstituen yang digelar DPRD Provinsi Sulbar, Irbad Kaimuddin Selasa, 24 April kemarin ditagih soal realisasi listrik PLN. Pasalnya warga Desa Batupanga Daala Kecamatan Luyo merasa kuatir adanya isu yang berkembang di masyarakat bahwa pengadaan listrik akan batal. Hal itu disebabkan adanya masalah yang disebabkan kesalahpahaman warga kepada instalatir.

Ketua BPD Batupanga, Camek mengatakan saat ini warga semakin ragu atas kebenaran isu tersebut. Sebab beberapa desa di

Kecamatan Mapilli dan Bulo sudah dilakukan pemancangan tiang. Sementara di Desa Batupanga Daala sampai saat ini belum disalurkan tiang listrik.

Menanggapi hal itu, Irbad Kaimuddin akan menindak lanjuti keluhan tersebut kepada pihak PLN. Menurutnya akan melakukan konfirmasi dan memperjelas jadwal realisasinya jaringan listrik dari PLN. Sebab selama hal ini belum jelas warga Batupanga Daala akan resah dan tetap ragu. Apalagi dibeberapa desa sudah dilakukan pendistribusian tiang listrik.

PARLEMENTARIA

Kepala Dusun Pallembongan, membenarkan keresahan warganya. Menurutnya persoalan yang terjadi beberapa waktu lalu sesungguhnya hanya merupakan kesalahpahaman. Itu karena rendahnya tingkat pemahaman warga dibarengi adanya pihak ketiga yang sengaja memperkeruh suasana sehingga mengorbankan warga Batupanga Daala.

Padahal sesunggunya pengadaan listrik PLN di daerah itu merupakan impian warga yang diidamkan selama ini. (k2/mkb)

Rubrik Khusus Humas DPRD Sulawesi Barat

RADAR/MUHAMMAD ILHAM

RESES. Aparat desa di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman, foto bersama dengan Sekretaris Komisi I DPRD Sulbar Ajbar Abd Kadir, Rabu 25 April 2012.

MAMUJU -- Program pembangunan yang didengungkan pemerintah daerah, rupanya belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara ril.

Bahkan masih banyak wilayah yang belum tersentuh.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi I DPRD Sulbar, Ajbar Abd Kadir, usai melakukan reses di beberapa kecamatan di Kabupaten Polman, Rabu 25 April.

Saat melakukan reses di Kecamatan Campalagian, Polman, ia menemukan fakta memiriskan di Desa Katumbangan Lemo dan Desa Padang Timur, dan Desa Padang Timur. Di daerah ini Ajbar melakukan pertemuan dengan melibatkan kepala desa dan masyarakatnya.

Ia mengungkapkan, kondisi seperti itu juga ia jumpai pada masa reses yang lalu. Persoalan utamanya adalah tidak tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai, serta sarana irigasi.

Di Desa Katumbangan Lemo misalnya, hampir seratus persen kondisi jalan rusak

parah. Keadaan ini menimbulkan keprihatinan mendalam.

"Makanya untuk sementara saya hanya memberi bantuan seadanya saja," kata Ajbar.

Kasus lain, masyarakat melakukan alih fungsi lahan menjadi lahan persawahan tidak dibarengi dengan pembangunan irigasi yang maksimal. Sehingga mereka tidak dapat memanfatkan secara maksimal lahan persawahan hasil percetakan sawah baru.

"Ini adalah salah satu kasus tidak maksimalnya program percetakan sawah baru. Harapan saya kedepan pemerintah tidak boleh lagi melakukan percetakan sawah baru kalau tidak ditopang dengan prasarana irigasi," ujarnya.

Ajbar mengungkapkan, di Desa Padang Timur, Ongko, dan Padang, juga ditemukan kondisi infrastruktur jalan yang sangat dikeluhkan masyarakat. "Masalah ini akan saya sampaikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten agar bisa disikapi sesuai kewenangan masing-masing," sebut Ajbar. (ham)

Rubrik Khusus Humas DPRD Kabupaten Mamuju

DPRD Mamuju Usul Perda PPA MAMUJU -- Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kerap terjadi dalam kehidupan rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat mendapat respon DPRD Mamuju, khususnya legislator perempuan.

Bahkan, DPRD Mamuju mendorong Pemkab untuk membuat rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang perlindungan perempuan dan anak (PPA).

"Usulan tentang Perda tersebut sudah diwacanakan internal DPRD. Makanya, melalui rapat puripurna dua hari lalu, Fraksi Golkar mengusulkan hal ini ke Pemkab," kata salah seorang Anggota DPRD Mamuju, Hj Nirmalasari Aras, kepada Radar Sulbar, di Kantor DPRD Mamuju, Rabu, 25 April.

Menurut dia, Perda tentang PPA dianggap penting dalam upaya memberikan penguatan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagaimana yang diamanatkan undangundang tentang perlindungan perempuan dan anak.

Pentingnya Perda tersebut guna penguatan amanah undang-undang di daerah. Sebab, tidak bisa dipungkiri, kasus-kasus kekerasan perempuan dalam rumah tangga masih terjadi. Bahkan, kepada anak yang seharusnya tidak wajar mendapat perlakuan kasar dari orang tua kerap terjadi.

"Inilah yang menjadi keprihatinan kami, sehingga meminta kepada Pemkab untuk membuatkan Ranperdanya untuk disahkan di DPRD,"tutur Nirmalasari.

Paling tidak, lanjutnya, dengan Perda tersebut diyakini akan mengurangi resiko terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun, hal ini juga perlu sosialisasi instansi terkait," terang Nirmalasari. (mg1/dir)

LEGISLATIF MAMUJU

PIMPIN RAPAT. Ketua Komisi I DPRD Mamuju H Arsal Aras (kanan) memimpin rapat pleno pembahasan Ranperda Transparansi di ruang Komisi I DPRD Mamuju, Rabu, 25 April 2012.

RADAR/ANDI INDRA

HADIRI RAPAT. Anggota DPRD Mamuju, H Hasanuddin Sailon, Muhammad Amin, Hj Ratnawati, dan A Iksan Syarif, mengikuti rapat pembahasan ranperda di ruang Komisi I DPRD Mamuju, Rabu 25 April 2012.

Pemilukada 5

RADAR SULBAR Kamis, 26 April 2012

DPRD Kabupaten Mamasa 1.

2.

3.

4.

Komitmen dan Konsistensi Menjalankan Amanat Rakyat Memberi Perlindungan Hukum dan Rasa Nyaman Terhadap Rakyat Kabupaten Mamasa Menghargai Setiap Aspirasi Rakyat Demi Pembangunan di Kabupaten Mamasa Senangtiasa Menjaga Persatuan dan Kesatuan Dalam Bingkai Mesa Kada Diputuo Pantan Kada Dipomate

EDITOR: CHAERUL MARFAN

POLEWALI -- Dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum 2014, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Barat menggelar rapat konsilidasi.

Hal tersebut diungkapkan Hasan Bado oleh Ketua DPW PKB Sulbar, Hasan Bado, Rabu 25 April. Menurut, Hasan, meski pelaksanaan Pemilu masih berlangsung kurang lebih dua tahun lagi. Namun dalam rangka penguatan struktur organisasi hingga ditingkat paling bawa, maka DPW berkewajiban segera melakukan konsilidasi partai.

"Sebab kalau tidak dilaksanakan dari sekarang, maka akan terlambat rasanya melakukan konsilidasi ditingkat pengurus," tutur Hasan.

Katanya, konsilidasi tersebut juga menjadi bagian dari sosialisasi awal pra pemberlakuan Undang undang Nomor 15 tahun 2012, tentang Partai Politik, sehingga ditingkat kader juga lebih awal memahami makna dari Undang undang tersebut.

"Jadi ini hanya konsilidasi biasa saja, disamping itu merupakan sosialisasi awal bagi kami di PKB terhadap pemberlakuan UU Parpol yang terbaru," kata anggota DPRD Sulbar ini.

Menyinggung soal Pemilukada Polewali Mandar, Hasan Bado menyampaikan dalam konsilidasi tersebut tidak disinggung. Sebab bagi PKB momen membicarakan Pemilukada dibicarakan dilain waktu dan tempat pada momen yang berbeda.

"Makanya kami belum membawanya dalam bagian konsilidasi, sebab kami masih berpikir internal partai kami dulu, soal Pemilukada nanti setelah struktur partai hingga tingkat terkecil usai kami benahi baru masuk wacana Pemilukada di PKB," kunci Hasan. (k1/mkb)

Waspadai Politik Pecah Belah di Internal Demokrat

Simon, SH

Thomas D

Ketua DPRD Kabupaten Mamasa

Wakil Ketua DPRD Mamasa

Wakil Ketua DPRD Mamasa

Tren Partai Menengah akan Naik

Hadapi Pemilu 2014, DPW PKB Konsilidasi

Pilkada Kota Cirebon

H Muhammdiyah Mansyur

JAKARTA -Mendekati Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang, tren partai-partai menengah diprediksi akan terus meningkat.

August Mellaz Sebaliknya, partai besar yang selama ini mendominasi dinilai bakal merosot. Hal ini terlihat dengan semakin meluasnya peta politik di daerah-daerah.

"Peta politik pasca pemilu 2009, terjadi fragmentasi pilitik yg meluas utamanya pada daerah. Tren partai-

partai utama turun. Ada peluang partai menengah naik," cetus Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), August Mellaz saat menyampaikan analisisnya dalam sebuah dialog di Jakarta, Rabu 25 April.

Iberamsjah Menurut dia, Demokrat, Golkar maupun PDIP harus dapat memaksimalkan potensi yang mereka miliki saat ini untuk mempertahankan dan mendongkrak suara mereka hingga 2014 mendatang.

Namun demikian, sambungnya, ambang batas keterwakilan di parle-

men atau parliamentary threshold (PT) merupakan indikator utama yang menjadi perhatian jelang Pemilu 2014.

Idealnya adalah 1,03 persen, bukan 3,5 persen seperti yang ditetapkan dalam paripurna DPR. PT 3,5 persen dan berlaku nasional, akan membuat suara pemilu semakin tidak proposional. Pada Pemilu 2009 lalu, sebanyak 19 juta suara terbuang siasia karena banyak partai politik yang tak mencapai suara 2,5 persen. "Bila PT 3,5 berlaku nasional, suara hilang bukan hanya di DPR, juga di tingkat DPRD provinsi, kabupaten/ kota.

Seharusnya 1,03 persen, propinsi 2,83 atau 3 persen, tapi di kabupaten kota haruslah 3-5 persen," tambahnya.

Terkait tren peningkatan suara dari

Parpol di Pemilu 2014 mendatang, pakar politik UI Prof Iberamsjah mengaku sepakat dengan pernyataan August.

Ia menjelaskan, saat beberapa RUU digodok di DPR RI, utamanya RUU Pemilu, masyarakat sudah dapat menilai partai mana yang memang layak didukung. "Meragukan, perhitungan seakan-akan partai besar meningkat di 2014. Ada juga survei yang menilai Parpol besar menurun," ungkapnya.

Keputusan politik, kata dia, adalah hasil konsesus kompromi kesepakatan elit politik nasional yang akan memengaruhi politik lokal.

"Dan penetapan UU Pemilu dilakukan saat kepercayaan masyarakat kepada partai di parlemen menurun," imbuhnya menegaskan. (*)

NET

CIREBON -- Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron mengingatkan agar kader partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mewaspadai politik pecah belah menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Cirebon, Jawa Barat. Menurutnya, seiring dengan pertumbuhan partai berlambang mercy itu yang semakin besar, maka tidak menutup kemungkinan ada pihak tertentu yang hendak memecah belah kader dengan memanfaatkan isu persaingan calon yang bakal diusung.

Herman yang juga wakil ketua Komisi

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Terbit Sejak 10 Juni 2004 Dalam melaksanakan tugas Jurnalistik, wartawan Radar Sulbar dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima maupun meminta imbalan dari nara sumber

IV DPR menjelaskan, saat ini ada tiga nama kader yang bersaing untuk dicalonkan sebagai Wali Kota Cirebon.

Mereka adalah, Ketua DPC Demokrat Cirebon, Nasrudin Azis yang juga ketua DPRD Kota Cirebon, Agus Prayoga (Pengurus DPC), dan Cecep Suhardiman (Sekretaris DPC Kota Cirebon).

"Ini patut diwaspadai. Jangan mudah terpecah. Kalau ada yang datang untuk memecah belah, boleh jadi (orang) itu titipan. Kedepankan persatuan, semangat bersama harus dipegang teguh," kata Herman pada peresmian Sekretariat Bersama Pemenangan Pilkada Kota

Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Rabu (25/ 4).

Dijelaskan pula Herman, setiap kader berhak untuk dicalonkan dan diusung oleh partai. Namun, harus melalui mekanisme anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Demokrat.

"Nama-nama yang dijaring dari DPC akan berakhir di Majelis Tinggi Partai Demokrat yang diketuai SBY. Syaratsyarat seperti tingkat elektabilitas akan menjadi pertimbangan," katanya.

Menurut Herman, siapa pun nama yang akan direkomendasikan dari Partai Demokrat, semua kader harus memberi

dukungan penuh. "Mari kita saling memuji, saling meninggikan harkat dan martabat sesama kader. Jangan saling menyinggung. Siapapun calonya yang direkomendasikan dari DPP nantinya itu kita akan dukung," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Pilkada Kota Cirebon akan digelar pada Februari 2013. Sebelum melakukan penjaringan bakal calon, Demokrat kini tengah mempersiapkan sekretariat bersama pemenangan. Selain meresmikan sekretariat bersama pemenangan, Herman juga membagikan 20 becak kepada warga kota Cirebon. (jpnn)

PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT, Pembina: HM Alwi Hamu, H Syamsu Nur, Komisaris Utama: H Andi Syafiuddin Makka, Komisaris: HM Subhan Alwi, Irwan Zainuddin Direktur: Naskah M. Nabhan, Wakil Direktur Pemasaran: Muhammad Ilham, Penasehat Hukum: Ridwan J. Silamma, SH. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Naskah M Nabhan, Wakil Pemimpin Redaksi/Wakil PenanggungJawab: Muhammad Ilham, Redaktur Pelaksana: Sudirman Samual Redaktur: Muh. Amri Makkaruba, Chaerul Marfan, Dewan Redaksi: Naskah M. Nabhan, Muh. Ilham, Sudirman Samual Reporter: Jamhur Anjasmara, Syamsuddin Rahman, Syamsuddin HB, Hasan Basri, Muhammad Sholihin, Juniardi, Layouter/Desain Grafis: Shofiandhy BT., Irwansyah HB, Rahmat, Hendra, IT - Website: Muh. Ridwan Alimuddin, Chalid Mawardi.

Keuangan: Yuli Sulianti (Manager), Virra Eka Fitra Sari, Iklan/Sponsorship: Mawarni Simargolang (Manager), Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman.

Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138, Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin M), Makassar: Graha Pena, Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Telp. 04115238913/085299874232 (Agussalim), Jakarta: Jl. Kebayoran Lama No. 17, Telp. 021- 5322632 (Andi Syamsuri), Surabaya: Jl. Pasar Kembang Ruko Green Flowers Blok B1 No. 20 Surabaya, Telp.081342763676 (Sukri) Percetakan: PT Fajar Utama Intermedia Cabang Sulbar. Harga Langganan: Rp 65.000/Bulan, Harga Eceran: Rp 3.000/Eksamplar. Harga Iklan: Iklan Umum/Display: Berwarna (FC) Rp25.000/mmk, Hitam Putih (BW) Rp15.000/mmk, Iklan Reguler Rp 6.000/mmk, Iklan Duka Cita Rp 8.000/mmk, Iklan Mungil (FC) Rp 4.000/mmk, Iklan Mungil (BW) Rp 2.000/mmk, Iklan Kolektif Rp1 juta/ ktk, Iklan Baris Rp 5.000/baris, Radar Society: 1/2 hal. Rp 5.000.000, 1 hal. Rp 10.000.000.

Rekening Bank: PT. Radar Sulawesi Barat, BRI Cabang Mamuju, No. 0218-01-012598-50-9

PARLEMENTARIA

Rubrik Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar

RADAR/JHAMHUR ANJASMARA

JEDAH RAPAT. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar, memanfaatkan waktu jedah usai menghadiri agenda rapat paripurna penetapan Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2012.

6

Opini

RADAR SULBAR Kamis, 26 April 2012

Tajuk

Dengan Sensus Pajak Nasional Menuju Kemandirian Sejarah bangsa Indonesia telah bercerita banyak kepada kita tentang sebuah arti perjuangan. Langkah demi langkah yang mengiringi cerita kehidupan bangsa kita telah terisi dengan cerita yang bisa menginspirasi kita. Kita tentu sudah sering mendengar bagaimana para pejuangpejuang bangsa kita mengorbankan kebebasan bahkan hidupnya demi sebuah cita-cita mulia, membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa lain. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus asa, tidak ada kata berhenti bagi mereka.

Selama hayat masih dikandung badan, maka mereka akan terus berjalan demi satu kata, kemerdekaan.

Bangsa yang besar ini tidak boleh tunduk hina di hadapan bangsa lain, karena Allah telah menciptakan kemerdekaan bagi kita, dan tidak ada seorang pun yang berhak merampas kemerdekaan itu. Bisa terbayangkan betapa sulit menggapai kemerdekaan itu.

Bung Karno, Bung Hatta dan para pahlawan lainnya harus mengalami dinginnya sel penjara, diasingkan, dibelenggu kebebasannya, demi perjuangan yang memang tidak akan pernah mudah. Namun tidak ada kata berhenti bagi mereka, karena mereka adalah pejuang. Mereka berjuang karena sesuatu hal yang mereka yakini kebenarannya, bahwa bangsa yang besar ini tidak boleh duduk terhina di hadapan bangsa lain, namun harus menjadi bangsa yang besar.

Oleh:

Bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang. Tidak ada yang bisa memungkiri itu. Perjuangan bangsa Indonesia dalam menggapai kemerdekaan bukanlah digapai dengan pemberian, tetapi digapai dengan pengorbanan harta dan darah yang membasahi bumi tanah air tercinta kita ini. Perjuangan itu berasal dari keinginan luhur para founding father untuk mewujudkan suatu bangsa yang mandiri, mempunyai rasa percaya diri serta sejajar di hadapan bangsa-bangsa lain.

Salah satu proklamator kemerdekaan kita, Bung Karno, sangat mengidam-idamkan terwujudnya kemandirian bangsa. Kemandirian atau berdikari menurut beliau harus merupakan prinsip dari cara kita mencapai tujuan itu, prinsip untuk melaksanakan pembangunan dengan tidak menyandarkan diri kepada bantuan negara atau bangsa lain.

Cita-cita mulia tersebut masih menjadi perjuangan bangsa Indonesia sampai sekarang sampai henti.

Salah satu mewujudkan kemandirian tersebut adalah melalui pajak.

Dengan peran aktif masyarakat dalam perpajakan insya Allah kita

Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Pasang IKLAN Atau Tidak Terima KORAN Hubungi: Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman.

Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend.

Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138 Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin.M), PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT

Rp 65.000

/Bulan

(PNS KPP Pratama Mamuju)

“BANGSA yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka.� (Pidato HUT Proklamasi 1963 Bung Karno)

warning RADAR SULBAR

ANDI ZULFIKAR

akan dapat mewujudkan cita-cita tersebut.

Sensus Pajak Nasional dan Kemandirian Direktorat Jenderal Pajak melalui dukungan masyarakat saat ini telah berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan cita-cita bung Karno tersebut. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempunyai misi menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Misi tersebut tentu saja mengalami hambatan dan tantangan yang tidak mudah, namun DJP terus berusaha menggapai misi tersebut hingga tidak menjadi impian belaka.

Target penerimaan pajak sebesar Rp1019,3 triliun dalam RAPBN 2012 (revisi dari target semula sebesar Rp 1.032,6 triliun) menggambarkan bahwa betapa tugas yang diemban Direktorat Jenderal Pajak adalah tidak mudah.

Langkah-langkah untuk mencapai misi kemandirian telah dijalankan

Pengirim naskah artikel/opini/SdP harus melampirkan foto copy identitas dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Tulisan diterima dalam bentuk flash disk/disket. naskah tulisan/opini minimal 4 halaman.

dengan sebaik mungkin, misalnya dengan modernisasi Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai gambaran, pada tahun 2007 sebelum modernisasi dilakukan secara menyeluruh di DJP, realisasi penerimaan pajak adalah sebesar Rp426,23 triliun, sedangkan pada tahun 2011 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 872,6 triliun. Angka realisasi penerimaan ini sudah menceritakan bahwa ada kenaikan realisasi penerimaan sebesar lebih dari 200 persen bila dibandingkan masa pra modernisasi secara menyeluruh dan masa setelah modernisasi.

Langkah yang dilakukan DJP tidak berhenti sampai di situ. Terobosan demi terobosan demi mewujudkan cita-cita kemandirian bangsa terus diupayakan. Salah satu terobosan yang dilakukan DJP adalah melalui Sensus Pajak Nasional (SPN).

Sensus Pajak Nasional pada tahun 2012 akan dimulai pada tanggal 01 Mei 2012.

SPN merupakan kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak (orang pribadi atau badan) di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Roda pembangunan nasional dapat terus bergerak dan perekonomian negara dapat terus tumbuh karena adanya penerimaan negara.

Baca HAL.7

Artikel dapat dikirim via email:radarsulbar01@gmail.com

Longsor Onang Bencana Alam atau Human Error?

ENIN 23 April 2012, longsor terjadi pada jalur lintas barat Sulawesi. Tepatnya di Desa Obang Kecamatan Tobo Sendana, Majene. Itu seolah menjadi peringatan untuk kita semua betapa masih berbahanya melintas di poros ini.

Tiga mobil tertimbun, dua motor, lima orang terluka, dan hilangnya nyawa seorang supir, kian menambah buruk catatan dampak longsor di poros trans Sulbar.

Namun ada hal yang belum bisa dijawab adalah apakah longsor itu terjadi karena murni mencana alam atau malah karena kesalahan manusia (human error).

Warga setempat memberi pengakuan, jika beberapa sebelum terjadinya longsor, tidak ada hujan deras. Yang ada adalah gerimis. Makanya mengherankan ketika struktur tebing itu tiba-tiba mengalami longsor. Bisa saja, itu karena proses pelebaran jalan yang mengeruk tebing mengalami saha perhitungan? Bisa juga karena memang kondisi tanah yang labil? Semuanya masih perlu ditelusuri lebih dalam.

Akibat bencana itu, Wakil Gubernur Sulbar Aladin S Mengga dan Wakil Ketua DPRD Sulbar Arifin Nurdin, meminta dilakukan penyelidikan. Sebab mereka melihat longsor itu tak murni karena bencana alam, melainkan human error. Mungkin ada yang salah prosedur.

Akhirnya, teknis pelebaran jalan itu dipertanyakan, termasuk pengawasannya. Karena terindikasi, potensi longsor itu tidak diperhitungkan. Sementara kemiringan dan ketinggian tebing sangat potensial menimbulkan musibah, jika tidak ditangani dengan baik. Semoga saja ini bisa dituntaskan. (**)

S

IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL

LOWONGAN KERJA Sebuah Perusahaan yang bergerak di Bidang Otomotif, membutuhkan Karyawan dgn posisi sbb: 1.Servise Manager 2.Sales Consultan 3.Administrasi Persyaratan: 1.Pria/Wanita Usia Max 27 Thn. 2.Pendidikan Minimal D3/S1 3.Memiliki Kendaraan Pribadi dan Sim C/A 4.Mampu Bekerjasama dlm Team Work 5.Mampu Bekerja dibawah Tekanan 6.Berpengalaman dibidangnya Apabila anda berminat,segera kirim atau antar langsung Lamaran, Foto & Identitas terbaru,CV. Ke Alamat PT.Megahputra Sejahtera Cab. Polman. Paling Lambat 10 Hari Setelah Iklan Terbit PT . MEGAHPUTRA SEJAHTERA POLMAN JL.A.YANI NO. 200 POLEWALI TELP. 0428-2410975

Office: Jl. Dr. Ratulangi No.3 Pekkabata Polewali Mandar Sulbar Telp: 0428-22284 E-mail: st933fm@telkom.net

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat Pasang IKLAN Atau Tidak Terima KORAN Hubungi: Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman.

Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138 Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin.M), PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT

Rp 65.000

/Bulan

Sambungan 7

RADAR SULBAR KAMIS 26 APRIL 2012 Dengan Sensus Pajak Nasional Menuju Kemandirian LANJUTAN HALAMAN 6

Semakin besar penerimaan negara tentu akan semakin banyak fasilitas publik yang dapat disediakan pemerintah. Penerimaan negara dapat ditingkatkan jika ada perluasan basis pajak. Perluasan basis pajak tersebut dapat diwujudkan jika terdapat data yang akurat mengenai potensi pajak. Itulah mengapa SPN sangat diperlukan agar keadilan dan kesejahteraan rakyat terwujud melalui pengunaan uang pajak.

Manfaat SPN adalah meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional, mewujudkan keadilan peran serta subyek pajak dalam pembiayaan pembangunan nasional, mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pinjaman asing, mewujudkan pembangunan nasional yang lebih baik, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Manfaat tersebut muaranya adalah perjuangan bangsa Indonesia untuk berdikari, yaitu prinsip prinsip untuk melaksanakan pembangunan dengan tidak menyandarkan diri kepada bantuan negara atau bangsa lain.

Sistem perpajakan yang kita memakai self assessment system. Sistem ini memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada masyarakat untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Di sini diperlukan peran aktif dari masyarakat untuk memberikan data sebenar-benarnya, dan salah satu caranya adalah melalui SPN tersebut.

Dengan adanya data yang benar maka diharapkan akan berefek kepada keadilan terhadap wajib pajak, di mana wajib pajak melaksanakan peran sertanya dalam perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sungguh tidak adil apabila ada sebagian masyarakat yang telah membayar pajak tapi masih banyak lagi yang belum membayar pajak. Masyarakat haruslah memiliki rasa bangga ketika telah memenuhi kewajibannya membayar pajak. Melalui Sensus Pajak Nasional yang dilaksanakan pemerintah, diharapkan seluruh masyarakat bisa mewujudkan rasa bangga bayar pajak.

Pemerintah berharap dengan adanya keadilan tersebut, maka ketergantungan pembiayaan dari pinjaman asing akan berkurang. Utang luar negeri pada tahun 2011 adalah sebesar Rp1.816 triliun atau naik sekitar Rp 500 triliun dari total utang Luar Negeri pada tahun 2004 yang sebesar Rp1.299 triliun. Utang tersebut melahirkan kewajiban pembayaran bunga utang sebesar Rp 106,584 triliun pada tahun 2011 dan sebesar Rp 122,218 triliun pada tahun 2012.

Diharapkan dengan tercapainya target penerimaan pajak 2012, maka ketergantungan pembiayaan dari pinjaman asing akan berkurang. Dengan data SPN yang akurat maka diharapkan harapan tersebut bisa terwujud.

Dengan adanya SPN diharapkan juga kita secara bersama-sama dapat mewujudkan pembangunan nasional yang lebih baik, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun, tentu saja untuk mewujudkan itu semua, diperlukan dukungan dari masyarakat terhadap pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Dengan demikian cita-cita para founding father kita yang ingin mewujudkan kemandirian bangsa melalui peran serta aktif masyarakat dapat segera tercapai. Mari kita dukung bersama Sensus Pajak Nasional tahun 2012 untuk mewujudkan harapan tersebut. (*)

UU Pemilu Masih 'Fasilitasi' Money Politics LANJUTAN HALAMAN 1

Akibatnya, para Caleg hanya akan menghalalkan segala cara untuk menang. "Inilah yang merusak sikap mental bangsa. Dana kampanye itu menyangkut moral," imbuhnya dalam diskusi publik terkait UU Pemilu di Intercontinental Midplaza, Jakarta.

Untuk itu, ia berharap aturan dana kampanye tersebut dapat lebih diperketat. "Mungkin bisa dicarikan celah untuk mengaturnya. UU ini, sampai Pemilu memang masih perlu kita kritisi bersama," terang professor dari Universitas Indonesia itu.

Demikian pula diutarakan pembicara lain, Abdul Malik Haramail. Ia mengaku kecewa sebab tidak ditentukannya pembatasan dana kampanye Caleg akanmengarah pada liberalisasi politik. Seorang caleg dalam pemilu 2009 lalu saja, kata dia, dapat menghabiskan dana Rp500 juta, hingga miliaran rupiah.

"Bagaimana pemilu bersih, jika seorang caleg menghabiskan begitu banyak dana. Jika pengaturan itu ada, seorang caleg akan bertarung secara jujur," urai anggota Komisi II DPR RI tersebut. (rul/fmc)

PS Prima Dampingi Peluru ke Semifinal LANJUTAN HALAMAN 1

Alhasil mereka mampu menambah tiga gol lagi. Meski tertinggal jauh, namun Persisam sempat memperpendek selisih setelah mencetak gol tambahan pada menit ke 76 melalui tendangan keras Udhin.

Pelatih Peluru FC, Jufri, sangat salut dengan permainan timnya. "Kami selalu optimis dan tampil maksimal.

Strategi menyerang merupakan cara kami bertahan.

Sebab dengan cara itu lawan-lawna kami tidak punya kesempatan menyerang," kata jufri.

Bone Raya Menunggu Hasil Sementara pada Grup B, penentuan siapa yang akan melaju ke semifinal ditentukan hasil pertandingan Pesat Tapalang vesus Swadiri FC, Kamis 26 April, sore ini.

Sementara, Bone Raya, yang sudah menjalani dua pertandingan di penyisihan grup hanya mampu meraih tiga poin. Artinya, itu belum menjamin tiket ke semi final. Jika Pesat Tapalang mendulang kemenangan saat berhadapan dengan Swadiri FC, maka Pesat keluar sebagai juara grup. Sementara, Bone Raya di Posisi Runner Up. Tetapi, jika kemenangan direbut Swadiri FC, maka memungkinkan Pesat akan tersingkir. Itupun jika Swadiri FC menang telak.

Pertandingan lanjutan sore ini menentukan nasib ketiga keseblasan di Grup B. Dibabak semifinal nanti, PS Prima Putra akan berhadapan dengan juara Grup B. Selanjutnya, Peluru FC sebagai juara grup A akan berhadapan dengan runner up Grub B. (**)

Aladin Lantik Thahir Jadi Staf Ahli Gubernur LANJUTAN HALAMAN 6

Aladin meminta kepada Thahir untuk menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dan lebih mementingkan pengabdian kepada negara dibandingkan kepentingan probadi atau golongan.

"Harus ada laporan dari seluruh PNS di lingkup Pemprov Sulbar mengenai kinerja pejabat kita, termasuk yang baru dilantik ini. Kalau memang tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik dan sungguh-sungguh maka kita akan menggantikannya dengan yang lain. Ini juga sebagai bentuk kaderisasi dan regenerasi di lingkup kerja kita," ujar Aladin. (dir)

Kontraktor Diduga Lalai LANJUTAN HALAMAN 6

Wakil Ketua DPRD Sulbar, Arifin Nurdin, yang langsung turun ke lokasi kejadian menyatakan aparat polisi harus melakukan langkah penyelidikan mendalam atas kasus ini.

Sebab perusahaan kontraktor diduga tidak memperhatikan keselamatan pengguna jalan di sekitar area pekerjaan. Selain itu, kontraktor juga harus memberikan perhatian dan tanggung jawab terhadap keluarga korban meninggal dunia.

"Ini memang ada indikasi kelalaian dan kecerobohan dari kontraktor, sehingga kami minta diselesaikan se-

cara hukum. Saya juga meminta Komisi III DPRD Sulbar melakukan hearing dengan kontraktor dan balai jalan dan jembatan," tegas Arifin di ruang kerjanya.

Hal senada disampaikan Wakil Gubernur Sulbar Aladin S Mengga. Menurutnya, meskipun longsor itu merupakan sebuah bencana namun penyebab dari kejadian itu harus dituntaskan aparat berwenang.

Untuk itu, Aladin juga meminta agar kepolisian segera turun tangan. "Saya sudah mengumpulkan laporan dan menilai ada dugaan

kesalahan pihak kontraktor.

Masalah sepele saja seperti pemasangan rambu hatihati di lokasi pekerjaan tidak dilakukan, kontraktor juga tidak memasang orang untuk mengatur lalu lintas di sekitarnya. Makanya, saya minta segera diproses hukum karena kami melihat ada kesalahan dalam teknis kegiatan," ungkap mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulbar ini.

Polisi Belum Lakukan Penyelidikan Di tempat berbeda, Wakapolres Majene, Kompol

Sajaruddin, menjelaskan jika pihaknya belum melakukan penyelidikan terkait longsor yang terjadi di Kecamatan Tubo Sendana pada 23 April lalu. Sebab belum ada perintah dari Kapolres Majene.

"Kapolres hingga saat ini (kemarin, red) masih berada di Makassar, sehingga kami belum dapat menentukan tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya," ungkap Wakapolres, Rabu 25 April.

Dijelaskan, sejak pagi kemarin telah dilakukan proses pemindahan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premiun pada mobil tangki yang terper-

osok ke Jurang sedalam 10 meter. Mobil itu jatih karena tertimba longsoran.

"Rencananya Kapolres Majene akan tiba pada hari Senin depan. Kami akan menunggu arahan dari pak Kapolres," lanjutnya Menurutnya, walaupun belum dilakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut, namun pihaknya telah menugaskan beberapa orang anggota Satlantas Polres Majene yang dan personil Polsek Sendana mengatur arus lalu lintas di jalur trans Sulawesi di Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana. (*)

Nasib Desa dan Kepala Desa LANJUTAN HALAMAN 1

Saya terkesima mendengar keluhan itu. Rasa sedih dan prihatin bercampur aduk jadi satu. Ini membuktikan kurangnya perhatian pemda dan pemerintah pusat akan nasib para kepala desa yang sedianya harus mendapat prioritas pelayanan kesehatan sebab mereka adalah ujung tombak dari pembangunan.

Cerita mengenai nasib memilukan kepala desa juga saya dengar dari seorang kepala desa di Kecamatan Mappili. Dalam sebuah pertemuan, kepala desa mengeluhkan kurangnya perhatian Pemda tentang jaminan asuransi kesehatan mereka. Dia mencontohkan bagaimana harus berjuang keras menutupi biaya berobat puluhan juta rupiah.

Sebab tidak ada jaminan dan fasilitas asuransi kesehatan yang disediakan Pemda maupun pemerintah pusat.

Apa yang kami paparkan diatas hanyalah sekelumit fakta tentang nasib getir para kepala desa. Sangat ironis ketika kepala desa diharapkan sebagai ujung tombak pembangunan di daerah justru tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Cerita mengenai kehidupan kepala desa memang tidak seperti yang banyak dibenak orang. Kepala desa banyak diekspektasikan publik memiliki pendapatan berlebih dibandingkan warga masyarakat lainnya. Namun fakta berbicara lain.

Gaji seorang kepala desa sekitar Rp 1.800.000 per bulan dan diterima setiap triwulanan. Namun pengeluaran kepala desa tidak bisa dianggap sepele. Contoh saja, dalam sebulan saja seorang kepala

desa menghadiri banyak undangan pernikahan warganya.

Memang bukan sebuah kewajiban namun sebagai seorang pemimpin di desa tentu mengedepankan sifat tenggang rasa. Apalagi jiwa kepemimpinan itu secara naluriah muncul saat warganya membutuhkan perhatian lebih.

Selaku Anggota DPD RI kami terus mengupayakan RUU tentang Desa disahkan secepatnya. Dimana dalam RUU Desa ini memuat sejumlah pasal penting tentang upaya untuk memajukan masyarakat desa agar tidak lagi termarjinalkan misalnya dengan penambahan anggaran desa pada APBN. Dalam hitungan matematis serta referensi kami untuk membiayai desa dibutuhkan sekitar Rp 7 triliun. Kami harap dalam RUU Desa nanti APBN bisa mengalokasikan sekitar Rp 58 triliun per tahun untuk seluruh desa di Indonesia. Jika dibandingkan besaran APBN sekitar Rp 1.300 per tahun maka alokasi sebesar itu tidak terlalu membebankan APBN. Sembari menunggu UU Desa disahkan maka sedianya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terlebih dulu mengambil langkah konkrit dengan menambah alokasi anggaran desa yang lebih signifikan. Tujuannya agar pembangunan desa lebih strategis.

Jangan menjadikan desa terus-menerus sebagai komoditas politik tapi harus diberdayakan mulai dari perangkat desa sampai sistem pembangunan desa.

Memang saat ini pemerintah memberikan Alokasi

Dana Desa (ADD). Untuk Polman misalnya sudah dianggarkan ADD rata-rata sekitar Rp 100 juta per tahun.

Namun itu belumlah cukup.

Apalagi dalam hitungan kami alokasi ADD di Polman tidak strategis karena disatukan antara anggaran pembangunan desa dengan biaya operasional.

Konsep ADD untuk pembangunan desa dan operasional desa harusnya dipisahkan sebab kita tidak menginginkan ADD menjadi sumber prasangka buruk.

Misalnya ketika kepala desa membeli motor baru kadang muncul prasangka dananya diambil dari ADD. Padahal bisa jadi kepala desa membeli sepeda motor karena menjual kebun atau dari sumber dana lain diluar ADD. Alokasi ADD memang disatukan untuk biaya operasional desa dan biaya pembangunan desa. Biaya operasional dialokasikan untuk gaji seluruh perangkat desa, termasuk staf pegawai, kepala dusun, dan RT/RW. Belum lagi untuk alokasi lain seperti pembangunan infrastruktur desa yang nilainya tidak sedikit.

Penambahan ADD dimaksudkan untuk pembangunan dan kemandirian desa. Misalnya jika di Polman ada 167 desa dengan menambah alokasi ADD menjai Rp 300 juta per desa maka dibutuhkan sekitar Rp 50 miliar.

Dibandingkan Dana Alokasi Khusus (DAU) Polman sekitar Rp 700 miliar per tahun maka ADD Rp 50 miliar per tahun bukanlah sebuah nilai yang perlu

diperdebatkan jika tujuan kita mulia, hendak memajukan desa. Dengan penambahan alokasi itu maka pembangunan desa diharapkan tumbuh lebih cepat, khususnya untuk menjawab ketertinggalan pembangunan desa.

Pembangunan desa dimaksud sangat umum dimulai dari program pendidikan dan pola pikir. Termasuk yang terpenting didalamnya terkait peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung baik untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur fisik jalan raya, jembatan, dan irigasi.

desa. Termasuk yang paling penting kami mengupayakan agar jaminan asuransi perangkat desa, termasuk kepala desa beserta keluarganya dimasukkan dalam RUU tentang Desa ini. Sehingga kita tidak menemukan lagi seorang kepala desa atau perangkat desa lainnya pontang-panting ketika harus berobat ke rumah sakit.

Untuk pembangunan desa perlu kiranya menyerupai konsep PNPM dimana dalam pelaksanaannya melibatkan lebih dalam seluruh unsur masyarakat terkait dengan melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai realisasi pembangunan.

Diluar itu, program PNPM di perdesaan serta program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP) juga tetap dilanjutkan dengan model pendekatan partisipatif tampa embel-embel politik di belakangnya.

Khusus untuk ADD benarbenar bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk biaya operasional kepala desa dan seluruh perangkat desa. Sementara untuk PPIP sebaiknya dialokasikan secara transparan jangan semata hanya sebagai titipan anggaran dari Dewan untuk kepentingan politik semata.

Ada baiknya sekarang para perangkat desa diberikan kewenangan dan anggaran besar mengelola desa masingmasing, termasuk anggaran

Saya sangat menghargai kinerja kepala desa sebab bagaimana pun mereka terdepan dalam pembangunan bangsa. Bapak saya mantan kepala desa sehingga saya mengenal betul sejauh mana para kepala desa berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Masyarakat tidak mungkin selalu setiap saat berinteraksi langsung dengan bupati atau gubernur sebab sistem birokrasi kita tidak mengatur demikian.

Oleh karena itu maka kepala desa dan seluruh perangkat desa harus mendapat perhatian serius Pemda dan pemerintah pusat. Mari membangun paradigma membangun dari desa sebab di desalah semua sumber daya berasal. Tentu pemberdayaan dan upaya membangun desa saatnya tidak saja melibatkan satu pihak pemerintah apalagi partai politik. Semua elemen masyarakat baik swasta, LSM, kampus, tokoh dan umat beragama, wajib terjun untuk memajukan dan memuliakan masyarakat desa.(Kirimkan tanggapan Anda atas tulisan ini melalui E-mail : asri.anas@yahoo.co.id atau Facebook : Muhammad Asri Anas II dan Twitter :@AsriAnas). (advertorial)

terpilih. Penilaian pejabat daerah harusnya mengadopsi cara-cara penilaian pejabat di lingkungan bisnis yang didasarkan pada key performance indicator (KPI). Tidak ada faktor suka dan tidak suka dalam promosi jabatan, tetapi didasarkan pada prestasi untuk menciptakan birokrat yang professional.

Pemerintah Sulbar harus bisa berkaca pada perekonomian Jepang. Secara politik, negara yang paling tidak stabil di dunia adalah Jepang.

Dalam 10 tahun terakhir sudah sekitar kurang lebih 4 kali pergantian perdana menteri. Namun demikian, peringkat investasi Jepang tetap berada pada peringkat paling tinggi di dunia.

Pergantian perdana menteri tidak akan mengubah kebijakan pemerintah Jepang dalam memperlakukan investor. Pemerintah Jepang sudah memiliki standar nasional pelayanan terhadap dunia usaha yang dipedomani oleh seluruh pemerintah daerahnya.

Sehingga siapapun yang memerintah, kualitas pelayanannya tidak akan berubah.

Kondisi yang 1000 persen berbeda terjadi dalam kasus Indonesia. Perubahan kebijakan bisa terjadi setiap saat meskipun tidak ada perubahan pimpinan. Hal ini disebabkan oleh tidak dijalankannya Standar Operating Precedure (SOP) yang baku mengenai pelayanan terhadap dunia usaha. Sebagai contoh, pengurusan izin usaha harusnya bisa selesai dalam hitungan hari sama seperti Singapura yang hanya membutuhkan waktu tiga hari bagi investor untuk melakukan aktifitas usahanya.

Akhirnya, pekerjaan rumah pemerintah Sulbar yang

harus segera dituntaskan adalah melakukan perbaikan terhadap pelayanan investor. Pemerintah harus memberikan kepastian lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus izin usaha, kepastian biaya (tidak ada pungutan liar), pelayanan dilakukan secara online, memberikan kepastian kebijakan, dan lainnya.

Jika diperlukan, kantor pelayanan perizinan usaha didisain sama seperti kantor bank dengan banking hole yang nyaman, ber-AC, tempat duduk yang tersusun rapih, dijaga oleh satpol PP yang tidak perlu bermuka seram tapi berbadan tegap, dilayani oleh pegawai (laki-laki dan perempuan) yang berpakain rapih dengan seragam yang berbeda dengan seragam pegawai daerah sekarang yang terkesan kaku, dan customer services melayani pengusaha dengan senyum.

Hal ini baru merupakan syarat perlu (necessary condition) tetapi belum cukup.

Sufficient condition-nya adalah pemerintah harus menyiapkan infrastruktur dasar seperti listrik, jalan, pelabuhan, bandara udara, gudang, dan lainnya.

Dan kalau ini bisa dilakukan, yakin saja pertumbuhan ekonomi Sulbar bukan 12 persen tetapi 15 – 20 persen karena investor akan berlomba-lomba menempatkan dananya di Sulbar. Industri pengolahan hasil bumi (agroindustry) yang menjadi andalan Sulbar akan berkembang di seluruh Sulbar. Lapangan kerja akan terbuka luas sehingga tidak perlu lagi ada orang Sulbar yang ke Malaysia hanya untuk mencari pekerjaan, semuanya ada di Sulbar. Semoga sukses. (*)

Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi (2) LANJUTAN HALAMAN 1

Pertanyaannya sekarang, apa hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi? Setiap dollar yang masuk ke Indonesia akan berdampak pada semakin besarnya potensi pembiayaan di dalam negeri.

Artinya, perekonomian Indonesia akan kelebihan dana (sangat likuid) untuk membiayai kegiatan investasi di sektor riil dalam rangka membuka pabrik atau melakukan manufaktur (pengolahan).

Lalu mengapa ada istilah “hot money” atau “uang panas”? Istilah ini juga sangat erat kaitannya dengan aliran uang yang masuk ek Indonesia, khususnya uang yang hanya digunakan untuk melipatgandakan keuntungan melalui transaksi di pasar uang (jual beli valuta asing). Kegiatan transaksi seperti ini memang bisa merugikan karena tidak ada kaitannya dengan kegiatan industri.

“Uang panas” merujuk pada aliran investasi yang masuk ke pasar uang (jual beli uang) dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sifatnya sesaat. Sehingga aliran hot money juga disebut sebagai dana-dana jangka pendek yang keluar-masuk ke suatu negara mencari potensi laba paling tinggi. Uanguang ini gentayangan kesana kemari, yaitu dari satu negara ke negara lain, tergantung pada keuntungan tertinggi yang dapat diperoleh.

Lalu, apakah investasi seperti ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi? Jawabnya bisa, dengan syarat pemerintah dapat mendorong agar pemilik uangnya memindahkan dananya ke investasi riil yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Investasi di pasar uang sifatnya jangka pendek dengan resiko

tinggi. Sementara investasi di sektor riil dengan membuka pabrik sifatnya jangka panjang dengan resiko kecil.

Atau jangan-jangan banyak pemilik modal tidak mau memindahkan dananya dari pasar uang (jual beli instrument keuangan) karena menganggap bahwa membuka industri atau pabrik di Indonesia sangat berisiko, khususnya dari sisi kepastian kebijakan. Alasannya sederhana saja, berinvestasi di sektor riil di Indonesia memang masih sangat beresiko khususnya terkait dengan kondisi infrastruktur dasar yang tidak memadai.

Sebagai contoh, logistic performance index (LGI) Indonesia sangat rendah dibandingkan negara lainnya.

Daerah-daerah di Indonesia pada umumnya mengalami defisit ketersediaan listrik, kondisi jalan yang buruk, pelabuhan yang tidak efisien, gudang yang tidak ada, dan dukungan kebijakan pemerintah lemah.

Permasalahan ini menyebabkan biaya menjalankan usaha di Indonesia menjadi sangat mahal yang biasa disebut high cost economy (ekonomi biaya tinggi).

Implikasinya, investor menghadapi banyak ketidakpastian dari sisi kalkulasi bisnis karena banyak faktor yang sulit diprediksi. Belum lagi terkait dengan pungutan tidak resmi oleh pejabat daerah yang jumlahnya juga susah diperkirakan dan semakin besar dari tahun ke tahun.

Uang yang salama ini banyak terparkir di pasar uang, saham, lembaga dana pensiun, asuransi, dan perbankan tidak dapat dialirkan ke sektor riil untuk membiayai pembangunan pabrik.

Penyebabnya karena iklim investasi di Indonesia masih buruk. Iklim investasi di Indonesia masih kalah dari Malaysia.

Akibatnya, meskipun Sulbar memiliki banyak kakao tetapi perusahaan raksasa internasional Nestle lebih senang membuka pabrik pengolahan kakao menjadi beragam jenis cokelat siap konsumsi, minuman milo, dan lainnya di Malaysia yang kakaonya sedikit atau bahkan tidak ada. Demikian juga dengan perusahaan cokelat lainnya, justru perusahaan terbesar ada di Siwss, Belgia, Perancis, dan Spanyol yang tidak punya tanaman kakao.

Seharusnya tenaga kerja orang Sulbar yang ke Malaysia mencari kerja pergi membawa milo dan cokelat sebagai bekal ke Malaysia.

Bukan sebaliknya, mereka para tenaga kerja Sulbar pulang dengan membawa Milo yang sebenarnya kakaonya juga diambil dari bumi Sulbar. Idealnya, wisatawan banyak yang ke Polman dan Mamuju hanya untuk makan cokelat karena makanan cokelat paling enak di dunia ada di sana.

Singkatnya, pemerintah daerah masih harus berpikir keras mencari cara merelokasi pabrik cokelat yang sekarang masih di Malaysia ke Sulbar. Pemerintah daerah harus berpikir sebagai pelayan, bukan yang dilayani. Langkah ini tidak sulit untuk dilakukan karena gubernurnya adalah pengusaha yang mengerti betul kebutuhan pengusaha.

Sekarang, tinggal pejabat dibawahnya yang harus kompeten menjalankan program-program Gubernur

8

RADAR POLEWALI

Kuota Pupuk Polman 14.295 Ton POLEWALI -- Kuota pupuk bersubsidi sektor Pertanian Polman pada tahun 2012 sebesar 14.295 ton. Kuota ini terdiri dari pupuk urea sebesar 7000 ton, pupuk superphoska 1.174 ton, pupuk ZA 2.274 ton, pupuk NPK 3.507 ton, pupuk organik 340 ton.

Kepala Distanak Polewali Mandar, Basir Halim menyampaikan, untuk distribusi pupuk di Polewali Mandar terdapat Basir Halim empat distributor. MasKepala Distanak Polman ing-masing CV Amalia Putra dengan wilayah distribusi Mapilli, Tutar, Binuang, dan Matangnga. Untuk CV Astri dengan wilayah distribusi Balanipa, Tinambung, Wonomulyo, dan Bulo. Distributor Haq Tani dengan wilayah distribusi Polewali, Matakali, Luyo, Campalagian. Untuk distributor Pertani dengan wilayah distribusi Tapango, Limboro, Alu, Anreapi.

"Dengan adanya wilayah distribusi tersebut diharapkan setiap distributor tidak masuk wilayah orang lain, sehingga tidak ada permasalahan diantara para distributor," kata Basir.

Sementara itu Kabag SDA Polman, Natsir Adam menyebutkan, untuk pupuk bersubsidi tersebut, sesuai dengan keputusan bupati tentang kebutuhan pupuk dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanuan Kabupaten Polman Tahun 2012 telah ditentukan harga eceran tertinggi (HET) pupuk.

Untuk pupuk urea sebesar Rp1.800 per kg, pupuk Sp.36 sebesar Rp2.000 per kg, untuk pupuk ZA sebesar Rp1.400 per kg, pupuk superphos sebesar Rp2.000 per kg, pupuk NPK phonska (15:15:15) sebesar Rp.2.300 per kg, pupuk NPK pelangi (20:10:10) sebesar Rp2.300 per kg, pupuk organik sebesar Rp500 per kg.

"Dengan adanya penetapan HET dan wilayah distribusi diharapkan distribusi mematuhinya dan tidak memasuki wilayah orang lain. Selama ini terkadang terjadi kelangkaan pupuk disebabkan karena pengecer di tingkat bawah yang memang berlaku nakal," tandas Natsir Adam. (afr/mkb)

RADAR SULBAR Kamis, 26 April 2012

Keluhan Pemotongan Timbangan Gabah

Petani Diminta Tidak Layani Pengusaha Curang REPORTER : DIAN AFRIANTY EDITOR : AMRI MAKKARUBA POLEWALI -- Banyaknya keluhan dari para petani atas pemotongan timbangan gabah yang dilakukan oleh para pengusaha mendapat tanggapan dari Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak).

Kepala Distanak Polewali Mandar, Basir Halim, Rabu, 25 April menyampaikan, jika memang terjadi hal seperti itu, petani harus berani mempertahankan harga gabah dan berani mengambil sikap untuk tidak menjual harga gabah kepada pengusaha yang melakukan tindakan curang dengan memotong hasil timbangan. Selain itu, saat penimbangan petani harus mendampingi pengusaha melakukan penimbangan gabah.

"Yang terjadi selama ini, terkadang juga para pengusaha gabah membiarkan sendiri melakukan penimbangan. Padahal, itu seharusnya mereka awasi. Jika memang terjadi kecurangan sebaiknya petani berani bersikap untuk tidak menjual kepada pengusaha seperti itu," kata Basir. Ia juga mengatakan, dengan adan-

ya keluhan para petani tersebut, akan melakukan pertemuan dengan Perpadi supaya memberikan pembinaan terhadap pengusaha padi yang ada dibawah naungan mereka sehingga tidak bertindak melakukan pemotongan timbangan gabah yang bisa merugikan petani.

Sementara itu Sekretaris Perpadi, Hamzah menyampaikan, bahwa Perpadi hanya sebatas menerima barang dari tengkulak. Untuk itulah diharapkan kepada pemerintah melalui Distanak jangan hanya turun sawah yang dirapatkan tapi juga pada saat panen juga melakukan rapat dengan mengundang petani, pengusaha (Perpadi) dan para tengkulak untuk membicarakan pemotongan yang layak, kalau memang ada pelanggaran diberikan tindakan.

"Pertemuan itu penting dilakukan agar ada kesepakatan dengan petani, tengkulak, Perpadi dan pemerintah jika memang harus ada pemotongan timbangan. Jangan sampai Perpadi yang dianggap melakukan pemotongan. Kami dari perpadi hanya menerima gabah

RADAR/AMRI MAKKARUBA

GABAH. Tumpukan karung gabah berjejer di jalan siap untuk ditimbang. Petani diminta tidak menimbang gabahnya kepada pengusaha yang curang.

yang dijual dari para tengkulak," kata Hamzah Zainuddin.

Ia juga menyampaikan, untuk mengantisipasi pemotongan timbangan gabah, Perpadi juga telah mengeluarkan surat edaran kepada petani menghindari penimbangan yang dilakukan pada malam hari serta membatasi penimban-

gan hanya bisa dilakukan hingga pukul 18.00 wita karena jika dilakukan pada malam hari sangat rawan merugikan petani.

Namun, hal tersebut tidak diindahkan dan tetap saja petani menjual dan membiarkan pengusaha menimbang gabahnya hingga malam hari. (*)

Potensi Kerajinan Sulbar Perlu Promosi POLEWALI -- Legislator Sulbar, Erfan Kamil menilai sejumlah hasil kerajinan Sulbar memiliki nilai budaya dan seni yang tinggi. Khususnya kerajinan sarung tenun sutra Mandar dan beberapa kerajinan tangan Mamasa serta kain tenun Kalumpang merupakan potensi daerah yang tak kalah saing dengan daerah lain. Namun karena kurangnya promosi sehingga kerajinan asli Sulbar tersebut belum dikenal secara meluas. Sehingga Ia mewacanakan akan menggelar promosi sejumlah hasil kerajinan asli buatan Sulbar dibeberapa daerah wisata.

"Sasaran promosi adalah TMII, Yogya dan Bali.

Ketiga daerah wisata tersebut merupakan tempat kunjungan wisatawan mancanegara sehingga sangat tepat untuk mempromosikan produk Sulbar dimata dunia," jelasnya.

Selain itu kata Erfan, Ia juga akan mempromosikan beberapa tempat wisata yang terdapat di Sulbar. Sehingga diharapkan melalui promosi tersebut dapat menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung ke Sulbar. Terkait wacana tersebut menurut Erfan akan diusulkan untuk program diakhir tahun sembari menyiapkan segala perlengkapannya. (k2/mkb)

EKSEKUTIF

RADAR/AMRI MAKKARUBA

E-KTP. Petugas operator e-KTP di Kantor Kecamatan Polewali sementara melakukan perekaman iris mata kepada salah satu warga baru-baru ini.

Realisasi KTP Capai 203.923 POLEWALI -- Pelaksanaan E-KTP massal akan berakhir 30 April mendatang. Dari hasil enrolment pada 16 kecamatan yang mulai dilakukan sejak 28 September, total warga yang sudah dienrolment hingga 21 April sebanyak 203.217 penduduk atau sebesar 84,23 persen.

Jumlah tersebut berkurang sebanyak 38.037 wajib KTP dari total kuota yang diberikan secara nasional kepada Polewali Mandar yakni sebanyak 241.254.

Kepala Dinas KCS Polewali Mandar, Sarja, Selasa, 24 April menyampaikan, 38.037 wajib KTP yang tidak bisa melakukan perekaman data (enrolment) disebabkan beberapa hal antara lain, meninggal dunia, pindah alamat (pekerjaan dan pendidikan), sakit keras (stroke, sakit jiwa, uzur) data ganda dan kondisi geografis kecamatan terutama di Kecamatan pegunungan (Bulo, Matangnga dan Tutar).

"Itulah sebabnya, enrolment E-KTP

tidak akan terealisasi seratus persen hingga berakhirnya batas perekaman data secara massal tanggal 30 April nanti.

Meski demikian, pelayanan E-KTP nantinya tetap akan dilanjutkan secara reguler,"kata Sarja didampingi Kabid Dafduk, Suasti.

Sesuai data dari Dinas KCS, untuk Kecamatan Polewali telah melakukan enrolment sebanyak 28.196 (88,44%), Kecamatan Matakali sebanyak 11.154 (80,93%), Kecamatan Wonomulyo sebanyak 25.490 (86,25%), Kecamatan Mapilli sebanyak 14.493 (84,62%), Kecamatan Campalagian sebanyak 25.488

(76,38%), Kecamatan Balanipa sebanyak 12.488 (81,14%), Kecamatan Tinambung sebanyak 12.298 (89,73%), Kecamatan Limboro sebanyak 9.613 (90,73%), Kecamatan Binuang sebanyak 15.870 (86,81%), Kecamatan Anreapi sebanyak 4.881 (88,90%), Kecamatan Tapango sebanyak 11.328 (90,34%), Kecamatan Luyo sebanyak 13.032 (86,82%), Kecamatan Alu sebanyak 6.296 (84,18%), Kecamatan Bulo sebanyak 3.850 (67,19%), Kecamatan Matangnga sebanyak 2.696 (82,97%), Kecamatan Tutar sebanyak 6.327 (74,75%). (afr/mkb)

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

RADAR/DIAN AFRIANTY

PERUMAHAN. Bupati Polewali Mandar, Ali Baal Masdar bersalaman dengan Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz usai penandatanganan komitmen dalam hal penanganan kualitas peningkatan rumah tidak layak huni di Jakarta, Selasa, 24 April 2012.

POSE BERSAMA. Wabup Polewali Mandar, Najamuddin Ibrahim foto bersama dengan Ketua TP PKK, Andi Ruskati Ali Baal dan Kepala BKKBPP, Mujthaid pada Peringatan HUT PKK ke-40 dan Hari Kartini ke-133 di Gedung Gadis, Senin, 23 April 2012

SPORT

RADAR SULBAR

KAMIS, 26 APRIL 2012

9

Juli, Aguero Dkk Ujicoba di Malaysia KUALA LUMPUR – Kabar baik buat para penggemar Manchester City di Malaysia. Klub Premier League itu akan melakukan ujicoba dengan Tim Malaysia XI di Kuala Lumpur.

Ini jadi momen bersejarah buat Sergio Aguero dkk. Pasalnya, ini pertama kalinya The Citizens bermain di Stadion Bukit Jalil, yang memiliki kapasitas 90 ribu tempat duduk tersebut. Pertandingan ini akan berlangsung 30 Juli mendatang.

“Kami akan sangat terima kasih menjamu Manchester City, mengingat kami adalah satu-satunya tim dari Asia yang mendapatkan kesempatan langka ini,” demikian wakil ketua Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah dilaporkan i Rabu (25/4/2012). Dengan demikian, maka klub kaya tersebut menjadi tim dari Inggris kedua yang sudah

memutuskan untuk melakukan ujicoba di Malaysia. Sebelumnya, Arsenal juga sudah mengumumkan hal yang sama pada bulan ini.

Sementara itu, Malaysia juga mengharapkan ada tim ketiga yang bersedia bermain di Kuala Lumpur.

Tahun lalu, Arsenal, Chelsea dan Liverpool melakukan ujicoba untuk berhadapan dengan tim Malaysia XI. Selain di Malaysia, City dan Arsenal juga akan bermain di Bird Nest Stadium, Beijing, China pada 27 Juli mendatang. Itu adalah hari yang sama dengan pembukaan pertandingan Olimpiade di London Itu adalah tur pertama City di Asia, yang mana tahun lalu melakukan tur pramusim di Amerika Serikat. Sejak Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan membeli Citizens, skuad Roberto Mancini memang menjadi salah satu klub pesaing berat di Premier League. (net)

“Kami akan sangat terima kasih menjamu Manchester City, mengingat kami adalah satu-satunya tim dari Asia yang mendapatkan kesempatan langka ini,” Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah Wakil ketua Federasi Sepakbola Malaysia (FAM)

RADAR SULBAR Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

Mengucapkan Selamat dan Sukses atas Pelantikan Muhammad Thahir K Sebagai

Staf Ahli Gubernur Sulbar Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

NSS Mamuju Jl. KS Tubun No 36 (Samping Polres) 08121063279 NSS Mamasa Jl. Ahmad Yani (Pasar Mamasa Depan Rumah Makan Padang) 08112702860

Naskah M. Nabhan Direktur

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Mengucapkan Selamat dan Sukses Atas Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan

NSS Majene Jl. Gatot Subroto No. 34 (Depan Pertokoan) 08112719065

Kunjungi Kantor NSS Terdekat

NSS Pasangkayu Jl. Poros Pasangkayu (Samping Pegadaian Pasangkayu) 08112747033 NSS Topoyo Jl. Masjid Raya Topoyo (Depan Lapangan Bola Topoyo) 08112747323

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Mengucapkan Selamat dan Sukses AtasPelantikan

Muhammad Thahir K Sebagai

Muhammad Thahir K

Staf Ahli Gubernur Sulbar

Sebagai

Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Staf Ahli Gubernur Sulbar

Oleh

Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Wakil Gubernur Sulbar

Oleh

Aladin S Mengga

Wakil Gubernur Sulbar

Mamuju, Rabu 25 April 2012

Aladin S Mengga Mamuju, Rabu 25 April 2012

H. Anwar Adnan Saleh

Aladin S Mengga

H. Ismail Zainuddin

Gubernur Sulbar

Wakil Gubernur Sulbar

Sekretaris Daerah

H Hamzah Hapati Hasan

H. AM Natsir Nawawi

H Muhammad Jayadi

H Arifin Nurdin

Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

H Muzakkir Kulasse Ketua

10

Kesehatan

RADAR SULBAR

Kamis, 26 April 2012

Rakerda I IBI Sulbar Tak Sesuai Prosedur REPORTER: M.SHOLIHIN

EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL

MAMUJU -- Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Sulbar dinilai menyalahi prosedur.

Rakerda ini baru dilaksanakan setelah pengurus IBI Sulbar sudah berjalan empat tahun.

Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulbar, dr Achmad Azis. Ia mengatakan pelaksanaan rakerda I IBI Sulbar seharusnya dilaksanakan empat tahun lalu

atau sejak pertama terbentuknya IBI di Sulbar.

"Prosesnya memang menyalahi aturan.

Sebab, sebelum kita berbuat harus ada program kerja yang disusun melalui rakerda," tegas Azis usai mengikuti pembukaan rakerda I IBI Sulbar, di Gedung Pemuda Mamuju, Rabu 25 April.

Sementara itu, Ketua IBI Sulbar, Hj Satinah, saat dikonfirmasi mengakui

Bidan Pertanyakan Potongan Jampersal

pelaksanaan rakerda I IBI Sulbar tidak sesuai prosedur. Ia mengatakan pihaknya telah berupaya melaksanakan rekerda sejak terbentuk IBI Sulbar, namun masih terkendala dengan proses pematangan pengurus.

"Kami telah mengajukan kepada pengurus pusat agar digelar rakerda sejak terbentuk IBI Sulbar. Namun, baru pada tahun keempat setelah terbentuk IBI Sulbar baru dapat dilaksanakan proses rakerdanya," kata Hj Satinah usai memberikan sambutan pada acara pembukaan rakerda I IBI Sulbar.

Meskipun demikian, lanjut Hj Satinah, pihaknya berusaha terus membenahi program kerja IBI Sulbar. (*)

MAMUJU -- Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI tentang Jaminan Persalinan (Jampersal), dana klaim Jampersal tidak boleh mendapat pemotongan.

Namun peraturan ini berbeda dengan yang diberlakukan Puskesmas Tampa Padang Kecamatan Kalukku Mamuju. Sejumlah bidang mengaku klaim atas jasa persalinan melalui Jampersal terpotong sebesar 17 persen tanpa ada alasan yang jelas mengenai penggunaan anggarannya.

"Kami menerima dana dari klaim pelayanan persalinan untuk Jampersal. Namun saat pembayaran, ternyata dana itu dipotong di Puskesmas sebanyak 17 persen. Kami tidak tahu pasti apa alasan pemotongan itu," kata salah seorang bidan yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Olehnya, para bidan bersangkutan meminta kepada pihak terkait termasuk Dinas Kesehatan (Dinkes) Mamuju untuk memberikan penjelasan terkait masalah ini. Sebab pembayaran klaim dana Jampersal merupakan hak para bidan yang telah memberikan jasa persalinan. (dir)

Rubrik ini Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

Pencapaian MDGs Butuh Inovasi TANTANGAN sangat besar target pencapaian MDGs tahun 2015 karena ada beberapa goal yang pencapaiannya perlu upaya yang sangat keras untuk mencapainya. Target penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dan Balita menghadapi kendala karena penurunannya sangat lambat. Upaya inovasi serta memiliki daya ungkit yang tinggi harus kita kedepankan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, dr.

Ratna Rosita, di Makassar, dua hari lalu.

Beberapa kajian di tingkat global dan data di Indonesia menunjukkan bahwa kematian ibu dan kematian bayi terutama terjadi pada saat persalinan, pada hari-hari pertama dan minggu pertama

setelah persalinan. Angka Kematian Ibu 228/100.000 dan Angka Kematian Bayi 34/1000 kelahiran hidup merupakan “tragedi�, apabila kita tidak memberi makna dan berusaha keras untuk mencegah kematian agar tidak terjadi, kata Sesjen.

Berdasarkan Riskesdas 2007 dan 2010, Rifaskes, study on equity serta laporan rutin, disparitas outcome, cakupan upaya intervensi yang evidence base dan ketersediaan sumber daya kesehatan sangatlah nyata antar regional, antar provinsi.

Kesenjangan ini ditemukan pula antar sosial ekonomi, serta mereka yang bertempat tinggal di pedesaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesenjangan ini

sangat terkait dengan kemudahan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta keterbukaan daerah terhadap pembangunan ekonomi, ketersediaan sumber daya dan kebijakan/komitmen/tanggung jawab yang ada di masing-masing daerah.

Sesjen menyampaikan, berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita.

Penempatan bidan di desa, pemberdayaan keluarga dan masyarakat dengan menggunakan Buku KIA dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi, penyediaan fasilitas kesehatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan

Komprehensif (PONEK) terus dikerjakan. Upaya trobosan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) diharapkan memberikan kontribusi besar agar kejadian kematian ibu dan bayi baru lahir dapat dihindari. “Keberhasilan pelaksanaan berbagai upaya tersebut sangat ditentukan oleh terlaksananya good governance di tingkat Kabupaten/Kota yang memiliki otonomi dan tanggung jawab sangat besar dalam era desentralisasi ini.

Perangkat Dinas Kesehatan dan jajarannya, Rumah Sakit serta fasilitas kesehatan lain termasuk swasta merupakan suatu kesatuan yang bertanggungjawab atas implementasi berbagai upaya tersebut di atas. Penguatan sistem

kesehatan secara komprehensif di tingkat Kabupaten/Kota menjadi kunci keberhasilannya," ujar Sesjen.

Sesjen mengatakan bahwa penguatan sistem kesehatan hendaknya menjadi komitmen yang diwujudkan oleh pemerintah kabupaten/kota dan difasilitasi oleh pemerintah provinsi.

Sistem kesehatan yang meliputi ketersediaan dari upaya pelayaan kesehatan komprehensif, SDM, obat dan alat, pembiayaan, penguatan tata kelola di tingkat kabupaten/kota, pemberdayaan masyarakat, sistem informasi dan regulasi serta penelitan yang mendukung kesehatan ibu dan anak dapat terwujud. (*)

Pendidikan 11

RADAR SULBAR Kamis, 26 April 2012

H.Agus Ambo Djiwa

H.Muhammad Saal

Bupati Matra

H. M. Natsir

H.Abdul Wahid

Wakil Bupati Matra

Sekretaris

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Matra

Iklan Layanan Ini Dipersembahkan Oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Matra

Polres Imbau Siswa Hindari

Konvoi dan Corat-coret POLEWALI - Mengantisipasi aksi konvoi dan corat-coret dilakukan oleh siswa SMP usai pelaksanaan UN yang berakhir Kamis, 26 April hari ini, Polres Polewali Mandar mengimbau kepada siswa untuk tidak melakukan aksi konvoi pada saat setelah UN. Kasatlantas Polres Polewali Mandar, AKP Pawe Judda, Rabu, 25 April menyampaikan, setelah selesai UN, biasan-

ya siswa melakukan aksi konvoi di jalan, dan itu sangat rawan dengan kecelakaan lalu lintas. "Kepada pihak sekolah dan orang tua siswa diharapkan melarang anak-anaknya tidak melakukan konvoi di jalan, karena jangan sampai terjadi kecelakaan lalu lintas," kata Pawe Judda.

Ia menyampaikan, sebagai orang terpelajar harusnya sadar bahwa aksi konvoi ataupun arak-arakan di jalan bisa

membahayakan dirinya ataupun orang lain sebagai pengguna jalan. Sangat banyak dijumpai kejadian selama ini konvoi yang dilakukan setelah pelaksanaan UN. Selain konvoi, aksi corat-coret juga diharapkan tidak dilakukan karena baju yang mereka gunakan bisa lebih berarti jika diberikan kepada yang lebih membutuhkan daripada dicoreti. (afr/mkb)

SMP Kartika Gratiskan Seragam Sekolah EDITOR : AMRI MAKKARUBA POLEWALI -- Jelang penerimaan siswa baru tahun ajaran 2012/2013 sejumlah sekolah memberikan kemudahan bagi anak yang ingin melanjutkan pendidikannya lebih tinggi.

Begitu halnya di SMP Kartika Jaya Polewali, dalam penerimaan siswa baru memberikan kemudahan bagi siswa baru berupa seragam sekolah secara gratis. Langkah ini agar menarik minat lulusan sekolah dasar agar melanjutkan pendidikan disekolah ini.

Kepala SMP Kartika Jaya Polewali, Kasman ketika dihubungi Rabu 25 April membenarkan kebijakan sekolahnya menggratiskan seragam sekolah berupa pakaian putih biru lengkap dengan dasi dan topi dan baju olahraga. Selain itu pihak sekolah juga menyiapkan 10 buku tulis bagi setiap siswa baru dan sekolah menggratiskan biaya komite hingga tamat sekolah.

"Langkah penggratisan bagi siswa baru ini dilakukan untuk menarik siswa bersekolah di SMP Kartika Jaya Polewali. Khususnya siswa dari kalangan keluarga miskin yang terbebani biaya seragam dan keperluan sekolah bagi anaknya saat tahun ajaran baru," terang Kasman.

Menurutnya dana pengadaan seragam gratis dan buku tulis gratis merupakan sumbangan dari para guru yang telah memperoleh tunjangan sertifikasi.

Sehingga setiap guru sertifikasi secara sukarela menyumbangkan sebagian penghasilannya untuk pengadaan se-

ragam sekolah dan buku tulis. "Hal ini dilakukan mengantisipasi penerimaan siswa baru untuk bersekolah di sekolah kami. Karena saat penerimaan siswa baru, sekolah negeri sering kali tidak membatasi siswanya yang diterima walaupun kapasitas ruanganya sudah penuh.

Sementara tidak ada lagi perbedaan sekolah negeri dan swasta yang tujuannya sama-sama membina anak untuk

dapat mengenyam pendidikan," ujar Kasman.

Jumlah siswa SMP Kartika saat ini mencapai 124 siswa sementara yang sementara mengikuti ujian nasional (UN) sebanyak 55 orang.

Pendaftaran siswa baru di sekolah ini sudah dimulai, 7 Mei mendatang sementara pengembalian formulir saat siswa dinyatakan telah lulus di SD/MI dimana mereka bersekolah. (*)

RADAR/AMRI MAKKARUBA

UN. Siswa SMPN 2 Polewali sementara mengerjakan soal UN, mereka berharap dapat lulus dalam UN.

Kelebihan Soal UN Disimpan di Polres POLEWALI -- Kelebihan soal UN SMA/SMK sederajat yang tidak terpakai pada saat UN hingga saat ini masih tersimpan di Polres Polewali Mandar.

Pada saat UN lalu, banyak terdapat kesisahann soal dan LJUN karena banyak peserta yang tidak hadir.

Begitupun dengan soal dan

LJUN susulan juga hingga saat ini masih tersimpan di Polres Polewali Mandar.

"Yang diambil oleh sekolah hanya sesuai kebutuhan. Soal dan LJUN sisa masih disimpan di kantor polisi.

Dalam POS tidak tercantum apakah soal sisa dibakar ataukah bisa diberikan kepada sekolah untuk dipelajari oleh

siswa," kata Marsawal.

Terkait pelaksanaan UN SMP, Ia menyampaikan hingga saat ini belum ada masalah baik itu soal ataupun LJUN tertukar dan kurang.

Untuk pelaksanaan UN SMP akan berakhir Kamis, 26 April hari ini dan akan dilanjutkan dengan UN susulan 30 April. (afr/mkb)

Sambut Hardiknas

30 Peserta Ikut Lomba Karya Tulis

RADAR/AMRI MAKKARUBA

GRATIS. SMP Kartika Jaya Polewali dalam penerimaan siswa baru tahun ajaran 2012/2013 akan menggratiskan biaya pendidikan dan seragam sekolah serta buku tulis.

Dewan Serukan Perubahan Nama Sekolah MAJENE -- Wakil Ketua Komisi III DPRD Majene, Basri Ibrahim menekankan supaya Dinas Pendidikan (Disdik) Majene secepatnya melakukan perubahan nama sekolah khusunya di Kecamatan Ulumanda sebagai wilayah yang pernah dimekarkan.

Basri Ibrahim mengaku secara umum masih terdapat sejumlah sekolah di Majene Basri Ibrahim belum mengalami peWakil Ketua Komisi III rubahan nama. Ia menDPRD Majene contohkan SMPN 4 Salutambung dan SMPN 5 Kabiraan Kecamatan Ulumanda sampai saat ini kedua sekolah itu masih menggunakan nama Kecamatan Malunda. "Mestinya sekolah ini sudah berubah nama, apalagi secara nota bene sekolah ini sudah masuk wilayah adminstratif Kecamatan Ulumanda," katanya.

Menurut Basri Ibrahim jika perubahan nama sekolah dilakukan di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) maka Disdik Majene perlu segera melakukan usulan perubahan nama ke Jakarta.

Perubahan nama katanya, bertujuan untuk mempermudah menghitung jumlah sekolah disetiap kecamatan.

"Perubahan nama itu sangat penting sebab ini juga terkait dengan data sekolah disetiap kecamatan," tukas legislator Ulumanda ini. (k3/mkb)

Nilai UN Belum Jadi Syarat Masuk Universitas Negeri YOGYAKARTA -- Perbedaan sistem penilaian antara tes masuk perguruan tinggi negeri dengan ujian nasional, menjadikan nilai hasil UN belum bisa dijadikan syarat masuk perguruan tinggi negeri.

"Sistem penilaian ujian nasional dengan ujian masuk perguruan tinggi negeri masih tidak sebanding. Ukuran kemampuan yang dinilai di kedua ujian tersebut berbeda," kata Wakil Rektor I Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Nurfina Aznam di Yogyakarta, Selasa (24/4).

Menurut dia, ujian nasional lebih menekankan untuk menguji kemampuan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar selama tiga tahun di SMA, sedangkan untuk masuk perguruan tinggi negeri, tes yang diberikan berbeda.

Ia menyebutkan, dalam penerimaan mahasiswa baru terdapat jalur undangan yang menjadikan nilai rapor sebagai salah satu bagian persyaratan, selain prestasi lain dari siswa.

Seharusnya, lanjut dia, penilaian dalam rapor tersebut bisa dilakukan secara benar dan jujur sesuai dengan kemampuan siswa tanpa harus mengatrol nilai.

"Tetapi, penilaian rapor untuk satu daerah dengan daerah lain masih berbeda. Perlu ada standar dalam penilaiannya," katanya.

Jika guru tidak memberikan penilaian secara objektif, maka Nurfina mengatakan akan ada banyak pihak yang dirugikan seperti perguruan tinggi negeri termasuk siswa yang bersangkutan.

Nurfina menambahkan, agar perguruan tinggi negeri bisa menerima hasil ujian nasional sebagai salah satu syarat masuk, maka pelaksanaan ujian nasional harus benar-benar dilakukan secara kredibel dan penilaian yang diberikan guru benar-benar objektif sesuai dengan kemampuan siswa. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Nasional berharap hasil Ujian Nasional bisa dijadikan syarat masuk ke perguruan tinggi tanpa harus melalui seleksi lagi. (net)

Perawati P Ketua Panitia Lomba Karya Tulis Ilmiah

MAMUJU -- Lomba karya tulis ilmiah yang digelar Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulbar, diikuti 36 peserta.

Lomba yang digelar guna menyambut Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei, dibungkus dengan tema 'Peran Generasi Muda dalam Percepatan Pembangunan'.

Lomba penulisan karya tulis ini dikuti para pelajar, mahasiswa, dan elemen pemuda.

Menurut Ketua Panitia Lomba Karya Tulis Ilmiah, Perawati P, proses penjurian atau penilaian terhadap karya tulis

peserta akan dilakukan pada 29 April. Dan para pemenang akan diumumkan namanya pada 2 Mei 2012, di Radar Sulbar.

Ia menjelaskan, yang paling dinilai lomba ini adalah keaslian karya tulis peserta, kemudian belum pernah dimuat atau dilombakan, dan yang lebih penting tulisan itu berbobot dan bukan hasil saduran.

"Singkatnya, kami akan menilai kesesuaian dengan tema, kreatifitas dan keaslian, kualitas isi, tat bahasa, dan data pendukung dalam tulisan," sebut Perawati, Rabu 25 April, malam. (ham)

UN Siswa Inklusi tak Dibedakan JAKARTA -- Daya serap dan kemampuan berpikir siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi sama dengan siswa normal sehingga tidak dibuat dan tidak diberikan naskah soal ujian nasional (UN) dalam pelaksanaan UN tahun 2012 ini.

"Treatmennya sama dengan orang normal, hanya dibantu dibacakan soalnya dan diberi tambahan waktu 30 menit. Justru mereka bahagia dengan cara seperti itu.

Jika ada keluhan, maka mereka tentu akan memilih SLB," kata Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan, Musliar Kasim di Jakarta, Selasa (24/4).

Menurut dia, cara ini merupakan sikap pemerintah untuk memposisikan siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi agar sejajar dengan siswa normal di sekolah lainnya. Ini juga berguna untuk melatih para siswa di sekolah inklusi agar lebih percaya diri.

"Mengapa hanya inklusi yang ditiadakan karena kita memposisikan mereka seperti orang normal. Supaya mereka lebih percaya diri. Sebab, mere-

ka memiliki daya serap yang sama dengan siswa di sekolah normal," jelas Musliar.

Ditempat terpisah Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, peniadaan naskah untuk siswa tunanetra di sekolah inklusi memang perlu dibahas lebih lanjut standar operasional prosedur dan aturan pelaksanaan UN di sekolah-sekolah inklusi perlu lebih dipertegas kembali.

"Sebab, kebijakan yang ada selama ini adalah memberikan pelayanan khusus dengan cara membacakan soal dan memberikan tambahan waktu 30 menit. Kalau soalnya dibacakan, itu sudah tidak rahasia lagi," ujarnya.

Taufik menegaskan, dirinya sudah pernah menyampaikan argumennya tentang pelaksanaan UN di sekolah inklusi kepada pemerintah pusat. Namun, semua keputusan terkait dengan pelaksanaan UN ada di tangan Kemdikbud dan akhirnya sekolah inklusi tetap tidak mendapatkan naskah soal UN dengan huruf braille.

Akan lebih baik jika siswa tuna netra di sekolah inklusi

diberikan naskah berhuruf braille. Hal itu berguna untuk memberikan rasa nyaman, dan melatih siswa berkebutuhan khusus memahami permasalahan yang tersaji dalam soal UN. "Selain memudahkan pelaksanaan dan pengawasan, para siswa juga dapat lebih memahami permasalahan yang ada di soal UN itu," katanya.

Di SMPN 132, Kedaung Kali angke, Jakarta Barat, naskah soal UN hari Selasa (24/4) seharusnya Bahasa Inggris tertukar dengan Matematika. Panitia pelaksana ujian mendapatkan naskah soal mata pelajaran Matematika di dalam paket soal Bahasa Inggris. Ini menyebabkan pelaksanaan ujian di sekolah tersebut tertunda hingga 15 menit.

Harsono, panitia pelaksana ujian SMPN 132, membenarkan adanya insiden kecil saat ujian hendak dimulai. Naskah soal yang ditemukan adalah soal Matematika yang harusnya diujikan pada Rabu (25/4). Namun, ia menegaskan panitia bisa segera mengantisipasi dan ujian bisa dilanjutkan setelah soal diambil ke sub-rayon 06 di SMPN 45 Cengkareng. (net)

12

Radar Majene

RADAR SULBAR Kamis, 26 April 2012

Sejumlah Proyek DAK Ditengarai Bermasalah REPORTER : JUNIARDI EDITOR : AMRI MAKKARUBA

RADAR/SYAMSUDDIN

DEMO. Mahasiswa Unsulbar saat melakukan aksi demo beberapa waktu lalu terkait percepatan penegerian Unsulbar.

Penegerian Unsulbar Segera Diproses MAJENE -- Kabara gembira menghampiri seluruh mahasiswa Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), karena dalam waktu dekat penegerian Unsulbar akan segera diproses. Hal tersebut disampaiakan langsung Staf Khusus Wakil Presiden RI, Lutfi A Mufti kepada Bupati Majene, H Kalma Katta di Jakarta belum lama ini.

Bupati Majene, Kalma Katta, mengatakan pertemuan dengan Staf Khusus Kalma Katta Wapres berlangsung di Bupati Majene Jakarta beberapa waktu lalu saat mengikuti salah satu pertemuan kepala daerah se-Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, mantan Bupati Luwu Utara ini sempat bertemu dengan dirinya dan memberikan informasi soal Unsulbar.

"Saat itu Lutfi menyampaikan kepada saya, penegerian Unsulbar akan segera di proses dan seluruh persyaratan yang dibutuhkan akan segera disampaikan kepada Wapres untuk mendapat persetujuan," tutur Kalma. Dikatakan, adanya komunikasi antara dirinya dan Staf Khusus Wapres, menunjukkan respon yang baik termasuk upaya yang dilakukan ribuan mahasiswa Unsulbar untuk menuntut agar kampus tersebut segera dinegerikan.

"Kami berharap agar seluruh mahasiswa Unsulbar tetap bersabar menunggu proses yang selama ini telah ditempuh termasuk pembentukan tim dari Pemprov Sulbar dan pengurus universitas agar seluruh persyaratan penegerian segera terpenuhi," ucapnya.

Sebelumnya, Anwar Adnan Saleh, juga telah berjanji kepada seluruh mahasiswa dalam dialog akademik yang dilakukan di Majene beberapa waktu lalu untuk memperjelas dan mempertegas rencana pemerintah mempercepat penergerian Unsulbar.

Saat dilakukan dialog akademik tersebut, bukan hanya proses penegerian serta beberapa kendala yang dihadapi mahasiswa terkait masalah akreditasi sejumlah fakultas, bahkan beberapa fakultas belum memiliki legalitas formal dari Dirjen Tingkat Tinggi (Dikti). (mg4/mkb)

EKSEKUTIF

Terkait Agenda Rapat

MAJENE -- Sejumlah proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tersebar disejumlah SKPD ditengarai bermasalah. Pasalnya Wakil Bupati Majene, Fahmi Massiara meminta pimpinan SKPD agar melaporkan segera penggelolaan DAK yang dianggap bermasalah ke Bappeda untuk dicarikan jalan keluar. Pengasan ini disampaikan Fahmi Massiara, Rabu 25 April, dihadapan pimpinan SKPD berdasarkan ditemukannya beberapa item pelaksanaan DAK yang menghadapi kendala. Bahkan beberapa diantaranya dianggap bermasalah dan berpeluang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Seharusnya, kata Fahmi seluruh SKPD pengelola DAK tidak hanya tinggal diam jika menghadapi kendala dan salah satu program yang dilaksanakan ber-

masalah. Dalam forum SKPD terdapat sistem evaluasi berkala dan hal tersebut bisa menjadi ruang untuk menyelesaikan seluruh masalah yang dihadapi.

"Sebagian besar kesalahan penggunaan DAK tahun lalu akibat kelalaian sejumlah SKPD karena tidak mampu menemukan solusi. Pada lain pihak kendala serta beberapa masalah yang dihadapi tersebut tidak dikonsultasikan kepada pihak yang memiliki wewenang," ungkap Fahmi.

Ia meminta kepada Bappeda agar tetap melakukan kontrol secara berkala kepada seluruh SKPD yang menjalankan program DAK. Karena tanggungjawab pelaksanaan anggaran tidak sepenuhnya ditanggung oleh SKPD, melainkan berasal dari beberapa lembaga yang menjalankan organisasi pemerintahan.

"Kita memiliki target untuk beranjak dari predikat WDP (Wajar

Dengan Pengecualian) ke perdikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) berdasarkan seluruh program yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pemerintah pusat. Hal itu juga menjadi ukuran pemkab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," terangnya.

Seluruh SKPD, tambah Fahmi diingatkan tetap menggunakan layanan pengadaan sistem online agar kontrol pengelolaan anggaran lebih mudah dikontrol baik dari Inspektorat kabupaten dan provinsi, maupun BPK sebagai lembaga pengawas keuangan pemerintah pusat.

Menurut Fahmi, pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program tidak hanya dilakukan setelah proses pengerjaan diselesaikan oleh pihak ke tiga, tetapi juga dapat dilakukan saat pengerjaan sementara dikerjakan. (*)

Dewan Dituding “Bekingi” Potensi Rotan Ulumanda tak Tergarap Pimpinan SKPD MAJENE -- Kepala Dinas Pengelolalan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (DPKPAD) Ramli Puloo menduga ketidakhadiran para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada setiap pembahasan agenda penting di DPRD karena dibekingi oleh oknum anggota dewan.

Tudingan ini dilayangkan ke anggota dewan mengingat pembahasan setiap agenda di DPRD wajib diikuti pimpinan SKPD. Hal ini sering ditegaskan Sekkab Majene, Syamsiar Muchtar dan Bupati Majene Kalma Katta.

"Jangan-jangan ketidakhadiran pimpinan SKPD mengikuti rapat di DPRD karena dibekingi anggota dewan," ungkap Ramli saat melakukan rapat dengan Komisi II di Gedung DPRD Majene, Senin malam 23 April lalu.

Ramli juga mengusulkan pembahasan, atau rapat di DPRD termasuk LKPj tidak dilakukan pada malam hari, tapi agenda itu idealnya digelar di siang hari. "Kalau bisa rapat jangan dilaksanakan malam hari, saya rasa teman teman SKPD juga perlu istirahat setelah bekerja siang hari," pintanya.

Ketua Komisi II, Rusbi Hamid menegaskan pembahasan setiap agenda dewan tidak ada unsur mainmain. "Kita tidak main main melakukan pembasan LKPj, saya juga minta pak Kadis Pengelolaan Keuangan mencabut pernyataan itu, karena di DPRD tidak ada kongkalikong kalau ada sebut siapa orangnya," tegas Rusbi.

Menyangkut rapat malam di DPRD mengaku pertimbangannya adalah, jika dilaksanakan siang hari dapat mengganggu pelayanan masyarakat.

Legislator Partai Golkar, Hasbinah juga meminta kepada Kadis Pengelolaan Keuangan supaya tidak menutupnutupi jika benar terjadi permainan antara pimpinan SKPD dengan anggota dewan.

"Katakan saja secara transparan siapa anggota dewan yang membekingi SKPD biar kita tau semua," imbuhnya. (k3/mkb)

MAJENE -- Potensi tanaman rotan di Kabupaten Majene belum dikelolah dengan baik. Padahal rotan merupakan salah satu andalan daerah Ulumanda Majene khususnya di empat desa yang ada disana.

Potensi rotan di Ulumanda mencapai ribuan ton per tahun tetapi belum maksimal dimanfaatkan.

Camat Ulumanda, Ahmad S, Rabu 25 April, mengungkapkan potensi rotan yang ada di kecamatannya cukup menjanjikan, bahkan beberapa tahun sebelumnya pernah dimanfaatkan oleh warga yang ketika itu memiliki distributor dari luar daerah.

"Namun dalam beberapa tahun terakhir aktivitas perda-

gangan tersebut kini terbengkalai, sehingga warga yang bekerja sebagai pengumpul tumbuhan tersebut kini memilih beralih pekerjaan," ungkap Ahmad.

Dijelaskan, terbengkalainya potensi tanaman rotan dalam dua tahun terakhir di kecamatan tersebut disebabkan oleh distributor yang berasal dari Kota Makassar, Sulsel tidak pernah lagi datang ke Ulumanda.

Padahal empat desa yang menjadi sentra tanaman rotan yaitu Desa Ulumanda, Poppenga, Tandeallo, serta Panggalo, namun karena pasaran rotan saat ini belum jelas para pengumpul rotan beralih untuk mengerjakan hal lain yang dapat menopang perekonomian keluarganya.

Sebagaian besar dari warga yang dulunya menjadi pengumpul tanaman rotan, kini memilih untuk membudidayakan tanaman kakao serta merawat area persawahan miliknya.

Ahmad mengaku tengah mengupayakan peningkatan sosialisasi di beberapa derah lain di luar Sulbar, khususnya bila sedang melakukan perjalanan dinas keluar kota, sebab dengan potensi rotan yang dimiliki, perekonomian masyarakat dapat berkembang.

Dalam satu bulan kecamatan tersebut berpotensi menghasilkan rotan dari 30 hingga 40 ton, sehingga sangat disayangkan bila potensi sedemikian besar tersebut dibiarkan terbengkalai. (mg4/mkb)

Longsor di Onang Dinilai “Human Error” MAJENE -- Longsor yang terjadi di Desa Onang Utara Kecamatan Tubo Sendana, Senin 23 April lalu menewaskan warga Dusun Belalang Desa Onang, Adnan (40) mendapat tanggapan dari Ketua Komisi III DPRD Majene, Hasriadi.

Legislator dapil Kecamatan Malunda-Ulumanda itu menganggap musibah tersebut, terjadi karena faktor kelalaian manusia atau human error bukan karena bencana alam. "Tidak bisa dikatakan bencana alam, itu terjadi

karena faktor kelalaian manusianya,"sebut Hasriadi.

Karena itu, lanjutnya, perusahaan yang melakukan pengerukan jalan di Desa Onang mesti bertanggungjawab terhadap kejadian naas itu.

Menurut Hasriadi, jika perusahaan memiliki tingkat kehatian-hatian saat melaksanaan pengerukan jalan, musibah tersebut tidak perlu terjadi hingga menewaskan orang yang melintas.

"Pihak keluarganya yang meninggal bisa saja menuntut perusa-

haan yang melaksanakan pengerjaan. Saya menilai pihak perusahaan kurang profesional melaksanakan pekerjaan, mereka tidak pekah melihat dampak yang bisa ditimbulkan," ujar Hasriadi.

Longsor di Onang sempat melumpuhkan trans Sulawesi kurang lebih sembilan jam. Selain menewaskan pengemudi AVP, Adnan juga menyisahkan kerugian pengguna kendaraan lainnya karena terperangkap ketebing menghindari timbunan longsor. (k3/mkb)

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Majene

RADARJUNIARDI

RADAR/JUNIARDI

SAMBUTAN. Wakil Bupati Majene, Fahmi Massiara, menyampaikan sambutaannya saat dilaksanakan rapat monitorin dan evaluasi triwulan pertama, di ruang pola kantor Bupati Majene, Rabu 24 April.

KERJASAMA. Wakil Bupati Majene, Fahmi Massiara, melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan balai pengelolaan DAS lariang Mamasa

Radar Mamasa 13

RADAR SULBAR Kamis, 26 April 2012

Kabupaten Mamasa

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mamasa yang Madani Dalam Ikatan Kondosapata Wai Sapalelean

Empat Strategi Pembangunan Kabupaten Mamasa 1. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik/goog governance.

2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui Pembangunan Berbasis Masyarakat (Gerbang Sismark).

3. Mendorong berkembangnya dunia usaha para pelaku ekonomi.

4. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan norma budaya dalam kehidupan masyarakat.

Legislator PDIP Temu Konstituen di Perbatasan Polman-Mamasa

Warga Leppan dan Lekke Minta Air Bersih REPORTER : DIAN AFRIANTY EDITOR : AMRI MAKKARUBA POLEWALI -- Legislator Sulbar asal Partai PDIP, Andi Nurrahma Nurdin melakukan temu konstituen di daerah perbatasan Kabupaten Polewali Mandar dengan Mamasa.

Kegiatan ini untuk menjaring aspirasi masyarakat yang berada didaer-

ah perbatasan antara dua kabupaten. Pertemuan dengan sejumlah warga di Dusun Leppan dan Lekke Desa Kelapa Dua Kecamatan Anreapi, Andi Nurrahma mendapat banyak masukan terkait aspirasi masyarakat. Warga Leppan dan Lekke sangat mengeluhkan ketersediaan air bersih sehingga mereka

meminta diperjuangkan adanya pembangunan sarana air bersih.

Permintaan sarana air bersih tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Kelapa Dua, Usman kepada anggota DPRD Sulbar, Andi Nurrahma Nurdin baru-baru ini.

"Kalau musim kemarau tiba, kami kewalahan dan sangat kesusahan

mendapatkan air bersih," kata Usman.

Selain melakukan kunjungan kerja di Leppan dan Lekke, Kecamatan Anreapi, Andi Nurrahma juga melakukan kunjungan kerja di Desa Indomakkombong, Kecamatan Matakali. Di Desa Indomakkombong masyarakat meminta jalan

salah seorang warga.

Menanggapi permintaan masyarakat, Andi Nurrahma Nurdin yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi I tersebut menyampaikan akan menampung aspirasi masyarakat dan berjanji akan memperjuangkannya utamanya yang memang bersifat prioritas. (*)

Bupati tak Lagi Melawan Gubernur

Tersangka Kasus Suap PON Bungkam JAKARTA -- Tersangka kasus dugaan suap PON Riau, M Faisal Aswan (MFA), yang tertangkap tangan menerima suap Rp900 juta dari pegawai Dispora Riau dan karyawan PT PP awal April lalu bungkam saat ditanya soal orang-orang yang terlibat dalam kasus ini.

Namun demikian, pengacara MFA, Sam Daeng Rani SH kepada wartawan mengaku keterlibatan kliennya dalam kasus ini hanya sebatas mengambil uang senilai Rp900 juta itu.

"Sebatas hanya mengambil uang untuk diserahkan kepada Ketua Pansus," kata Daeng Rani usai mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan lanjutan di kantor KPK, (25/4) sore.

Daeng Rani menyebutkan kliennya tidak mengetahui siapa-siapa saja yang akan menerima uang itu, termasuk 20 anggota Pansus DPRD Riau yang membahas revisi Perda nomor 6 tahun 2010 tentang dana venue lapangan tembak PON. "Uang itu untuk rekan-rekannya yang lain, Faisal tidak tahu uang itu untuk berapa orang, karena akan diserahkan ke Ketua Pansus," jelas Daeng.

Saat menjalani pemeriksaan KPK, M Faisal Aswan terlihat mengenakan baju kemeja warna pink. Ia kemudian menerobos belasan wartawan dan masuk ke mobil tahanan dari Rutan Salemba. (jpnn)

produksi dan jalan tani serta drainase. Masyarakat juga meminta diadakan perpustakaan selama ini hanya menumpang di Kantor Desa Indomakkombong.

"Kami harapkan ada perpustakaan sendiri, apalagi perpustakaan pernah meraih juara I TK kabupaten dan juara II TK provinsi," kata

RADAR/DOK

RAWAN LONGSOR. Jalan Poros Polewali-Mamasa rawan terjadi longsor saat musim hujan khususnya di Desa Kelapa Dua Kecamatan Anreapi.

Rubrik ini Dipersembahkan Oleh

Humas Pemkab Mamasa

JAKARTA -- Posisi gubernur seluruh Indonesia bakal diperkuat dihadapan para bupati dan walikota. Selama ini para bupati dan walikota dipandang banyak tidak menghargai posisi gubernur, dan cenderung 'melawan' gubernur.

Untuk menghentikan hal itu pemerintah tengah menyusun revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang salah satunya mengatur kewenangan seorang gubernur sebagai kepala daerah di sebuah provinsi.

Menurut Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen PUM Kemendagri), Made Suwandi kepada wartawan, kemarin menyebutkan salah satu persoalan yang akan diatur antara lain bahwa sebagai seorang kepala daerah, maka semua Peraturan Daerah (Perda) yang akan diberlakukan di daerah tersebut, harus terlebih dahulu di registrasikan ke gubernur.

Untuk kemudian diajukan ke pusat untuk dinilai apakah Perda dimaksud bertentangan atau tidak dengan undang-undang diatasnya. "Gubernur nantinya

Rubrik ini Dipersembahkan Oleh

DPRD Kabupaten Mamasa

RADAR/ANDI SUMARYADI

KEPALA Kemenag mamasa Muhdin saat melaksanakan Sosialisasi Wakaf.

juga akan dilibatkan dalam proses fit and proper test untuk menjaring calon-calon pejabat di kabupaten/kota. Dan ketika bupati atau walikota menolak mengangkat sekretaris daerah, maka gubernur yang akan melantiknya.

Jadi tiga hal ini yang di kunci untuk memperkuat kewenangan gubernur,"ungkap Made.

Untuk itu guna semakin mengefisiensi fungsi dan kinerja para kepala daerah, menurut Made ada beberapa hal lain yang diusulkan.

"Bahwa nantinya ke depan, seorang kepala daerah tidak lagi boleh menjadi pengurus partai politik. Ini kita masukkan dalam RUU Pemilukada."

Selain itu menariknya Made menuturkan bahwa ternyata ada trend baru di daerah saat ini.

Dimana akibat banyaknya kepala daerah maupun pejabat di daerah berurusan dengan pengadilan, "orang takut menjadi pemimpin proyek maupun bendahara. Sebab persoalan administrasi sering dikriminalisasi. (net)

RADAR/ANDI SUMARYADI

KETUA DPRD Mamasa, Muhammdiyah Mansyur saat Peringatan HUT Mamasa.

RADAR/ANDI SUMARYADI RADAR/ANDI SUMARYADI

PARA Esselon 11 hadiri paripurna DPRD Mamasa, 3 April

ANGGOTA DPRD Mamasa Joni Ma'dika bersama mantan Bupati Mamasa, HM Said Saggaf saat Peringatan HUT Mamasa.

14

Radar Pasangkayu Sistem Manusia Alam Ruang Teknologi

RADAR SULBAR Kamis, 26 April 2012

MAMUJU UTARA SMART

Pembenahan dan Penyempurnaan Sistem Penyelanggaraan Pemerintahan, Kebijakan dan Regulasi, Program dan Kegiatan, Infrastruktur Keuangan Daerah.

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur, Masyarakat dan Private Sektor.

Mengelola dan Memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan Arif, Adil, dan Bijak untuk Kemakmuran Rakyat dan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.

Konsisten Melakukan Penataan Ruang, dan Wilayah dengan Mengacu pada Kebijakan dan Regulasi Serta Berwawasan Lingkungan Menggembangakan dan Memanfaatkan Tekhnologi Tepat Guna yang Selaras dengan Perkembangan dan Kebutuhan

H. MUHAMMAD SAAL WAKIL BUPATI

H. AGUS AMBO DJIWA BUPATI HM. NATSIR. MM SEKKAB

Suku Bunggu Laporkan Perambahan Hutan

Penyidikan Kasus Alkes Dinilai Lambat

Kembalikan Tanah Ulayat Suku Bunggu

Polisi Panggil Dirut RSUD

REPORTER: SYAMSUDDIN HB

NET

PASANGKAYU -- Pengusutan kasus hilangnya alat kesehatan (alkes) RSUD Matra, dinilai lambat. Sorotan dari banyak pihak, termasuk DPRD pun makin deras.

Terhadap penilaian itu, Kasat Reskrim Polres Matra, AKP Bahri, menyatakan jika kasus ini tetap terus diproses dan tidak ada upaya memperlambat. Namun menurutnya, pemanggilan Direktur RSUD Matra, Samhari, yang sudah kedua kalinya ini tampaknya akan dipenuhi oleh yang bersangkutan. Menurut AKP Bahri, Dirut RSUD akan memenuhi panggilan polisi pada Jumat 27 April.

"Kami sudah lakukan dua kali pemanggilan. Hasil koordinasinya, Pak Samhari akan hadir Jumat pekan ini," janjinya.

Hilangnya alkes berupa alat USG (Ultrasonografi) senilai Rp1,4 miliar itu sa ngat berdampak pada tidak maksimalnya layanan kesehatan di Matra. Dan lebih penting lagi, daerah sangat dirugikan.

Ketua Komisi I DPRD Matra, Baharuddin Pulindi, mengatakan proses penanganan kasus itu seperti tak jelas ujung pangkalnya. "Sampai sekarang, kami di Komisi I belum menerima laporan tentang perkembangan kasus ini," tegas Bahar di ruang kerjanya, rabu 25 April. (sym/ham)

PASANGKAYU -- Sedikitnya dua puluh orang tokoh masyarakat Suku Bunggu, mendatangi gedung DPRD Matra, Rabu 25 April. Mereka datang untuk menyampaikan sejumlah tuntutan.

Perwakilan masyarakat Suku Bunggu, Amiruddin Dahlan, menyampaikan beberapa tuntutan itu yakni; warga mena gih janji DPRD untuk memediasi warga suku Bunggu khususnya di dusun saluraya untuk mendapatkan hak ulayat atas tanah adat di daerah tersebut. Kemudian, meminta pengembalian lahan masyarakat seluas 200 hektar yang kini dikuasai PT Pasangkayu.

Tuntutan selanjutnya, masyarakat Suku Bunggu melaporkan kegiatan per ambahan di hutan lindung oleh pihak perusahaan. Tidak itu saja, Amiruddin juga mendesak pemerintah menstabilkan harga sawit dan menuntut janji PT Pasangkayu yang akan memberikan bibit sawit siap tanam kepada warga Dusun Saluraya sebanyak 5.000 pohon.

"Kami meminta agar tuntutan masyarakat Adat Suku Bunggu ditindak-

POTRET PASANGKAYU

EDITOR: MUHAMMAD ILHAM

lanjuti. Karena persoalan ini sudah sa ngat urgen. Kalau ini tidak segera ditepati, warga Bunggu bisa saja anarkis. Sebelum ada penyelesaian masalah, kami minta lahan jangan ada aktifitas apapun daerah kami, termasuk kegiatan perusahaan perkebunan," ujar Amiruddin Dah lan. Terpisah, ketua Kelompok Tani (Pokna) Ingin Maju Desa Gunung Sari, Panggo, membenarkan jika harga sawit yang di berlakukan oleh PT Pasangkayu kepada petani sangat bervariasi dan kadang menimbulkan kecemburuan.

Kata Panggo, sawit masa tanam tahun 2005 hanya dikenakan harga TBS sebesar Rp1.215 per Kg, sementara ada sawit masa tanam tahun 2008 justru dikenakan harga Rp1.320 per Kg. Menurut panggo, tidak seragamnya harga beli sawit itu memicu munculnya tuntutan warga. Seharusnya PT Pasangkayu menerima buah sawit petani dengan harga yang wajar dan realistis. "Masa sawit usia ta nam tahun 2005 lebih murah ketimbang sawit usia tanam tahun 2008," keluh panggu yang juga warga Bunggu ini.

Rubrik Khusus Humas Pemkab Mamuju Utara

TABLIGH AKBAR. Bupati Matra Agus Ambo Djiwa, Wakapolres Matra Kompol Addas, beserta Administrator perusahaan sawit mengikuti tabligh akbar yang dibawakan Aa Gym di lapangan Letawa, Minggu 22 April 2012.

RADAR/SYAMSUDDIN HB

SAMPAIKAN ASPIRASI. Masyarakat adat Suku Bunggu menyampaikan aspirasinya di DPRD Matra, Rabu 25 April 2012

Terhadap tuntutan itu, Ketua DPRD Matra H Yaumil RM berjanji segera me ngambil tindakan riil. Rencananya, hari ini, 25 April, DPRD akan segera turun ke lapangan termaksud memanggil pihak Administratur (ADM) dan CDO PT Pasangkayu untuk ikut meninjau lahan bersama tokoh adat Suku Bunggu.

"Kami akan secepatnya menindak lanjuti tuntutan warga dengan menghadir-

LEGISLATIF MATRA

kan ADM dan CDO PT Pasangkayu saat ke lapangan. Kita juga akan lihat lahan yang dianggap sebagai tanah ulayat Bunggu," janji Yaumil.

Dalam petemuan kemarin, Yaumil tidak sendiri menerima aspirasi warga Suku Bunggu. Ia ditemani Ketua Komisi I DPRD Matra Baharuddin Pulindi dan dua anggota DPRD Matra Amran Nuhung dan Arwi M Aqil. (**)

Rubrik Khusus DPRD Kabupaten Mamuju Utara

TERIMA ASPIRASI. Ketua DPRD Matra H Yaumil RM bersama ketua Komisi I DPRD Matra Baharuddin Pulindi didampingi Amran Nuhung dan Arwi M Aqil saat menerima aspirasi masyarakat adat Suku Bunggu di ruang aspirasi DPRD Matra, Rabu 25 April 2012.

RADAR/ANDI SAFRIN

RADAR/ANDI SAFRIN

BERBINCANG. Bupati Matra Agus Ambo Djiwa bersama Sekertaris Daerah Matra HM.Natsir berbincang bersama administrator perusahaan sawit, Indra Irawan usai tabligh akbar.

SUASANA PERTEMUAN. Penyampaian aspirasi masyarakat komunitas adat suku Bunggu di ruang aspirasi DPRD Matra berlangsung cukup aspiratif, Rabu 25 April 2012.

CARA MEMBUAT : 1. Siapkan 3 buah loyang persegi ukuran 18x18x3cm. Oles dengan margarin dan alasi dengan kertas roti, sisihkan. Panaskan oven hingga bersuhu 180 derajat Celsius.

2. Kocok bahan A sampai mengembang dan kental dengan mixer berkecepatan tinggi. Masukkan bahan B, aduk rata. Tambahkan bahan C, aduk rata.

3. Bagi adonan menjadi 3 bagian, kemudian tuang dalam loyang yang sudah di siapkan. Panggang dalam oven selama 20 menit atau sampai matang. Angkat dan dinginkan.

4. Ambil 1 cake , oles dengan selai kacang, tumpuk dengan 1 cake , lakukan sampai cake habis. Potong-potong dan sajikan.

RESEP KITA

Lapis Mocca Kacang BAHAN:

240 g kuning telur 30 g putih telur 120 g gula pasir halus 8 g cake emulsifier 40 g tepung terigu 10 g tepung maizena 20 g susu bubuk 100 g margarin, lelehkan 1 sdt pasta mocca

Tips: sendok teh pasta mocca bisa diganti dengan 1 sendok teh kopi instan yang dilarutkan dengan 3 sendok makan air panas.

OLESAN: 30 g selai kacang

INFOTAINMENT

RADAR SULBAR

15

gaya hidup - artis - film - resep makanan - Keluarga

KAMIS, 26 APRIL 2012

Dapat Peran

LIZ TAYLOR

Terpilihnya Lindsay Lohan memerankan tokoh ikonik Hollywood, Elizabeth Taylor ternyata bukan tugas yang mudah. Terbukti belum lama Lohan terpilih, Rosie O'Donnell langsung mengungkapkan kekecewaannya akan pilihan tersebut.

Pembawa acara tersebut menghina Lohan dengan mengatakan bahwa Lohan adalah pecandu dan tak mampu menggambarkan aura bintang Liz. "Dia itu pecandu!" teriak Rosie saat menghadiri The Today Show dan kata-kata tersebut nampaknya keluar begitu saja. "Aku merasa kasihan kepadanya. Aku pikir di butuh banyak pertolongan. Dia perlu waktu untuk merenung," paparnya menambahkan.

Rosie benar-benar menunjukkan ketidaksenangannya akan pemilihan Lindsay Lohan dalam acara tersebut dengan mengatakan bahwa pemilihan Lohan bukanlah ide bagus. "Dia selalu bermasalah dalam menjalani setiap filmnya," ujarnya. Bahkan Rosie mengolok Donny Deutsch, nara sumber yang ada bersamanya dengan kata "pecandu" saat rekannya tersebut mengatakan bahwa Lohan adalah Elizabeth Taylor di era modern.

Sementara itu, juru bicara Lohan menanggapi perkataan Rosie tersebut dengan membalas, "Aku rasa Rosie perlu fokus kepada karirnya sendiri saat ini dan bukan mengurusi orang lain. Ini sangat memalukan melihat ia berlaku kejam terhadap orang lain untuk tetap eksis dalam berita."

Ayah Lohan pun kabarnya langsung angkat bicara membela putrinya tersebut dengan memberikan pernyataan lewat Radaronline.com.

"Siapa itu Rosie O'Donnell hingga berani menghakimi orang lain, terlebih Lindsay yang punya bakat lebih dibanding yang pernah dimiliki Rosie?" tuturnya geram.

Jelek atau bagusnya akting Lohan kan belum terbukti dalam filmnya. Bisa jadi, perannya ini adalah comeback gemilang untuknya. Kita tunggu saja. (net)

Presiden SBY - Annisa Pohan Akan Nonton Konser Super Junior?

Kedatangan Super Junior yang tinggal menyisakan sehari lagi memang mampu membuat ELF galau. Bagaimana tidak, disebut-sebut konser tunggal pertama Super Junior, Super Show 4 ini merupakan konser terbesar yang pernah digelar di Indonesia dengan fans fanatiknya.

Siang ini sebuah rumor muncul di kalangan ELF, dari fanbase K-Pop di Twitter yakni @We_LoveKorea yang mendapatkan info bahwa ada kemungkinan presiden SBY menonton konser Super Junior. Namun hal itu rupanya hanyalah berita tidak benar lantaran kesibukan negaranya.

Meskipun isu itu tidak benar, namun sebagian dari ELF bahkan menganggap serius. Lantaran sang menantu yang juga selebritis, Annisa Pohan pernah memposting dalam Twitternya bahwa dirinya mengagumi sosok Siwon, salah satu member Super Junior. Di mana Annisa sempat menyatakan ingin menonton Siwon yang akan menggelar konser di Indonesia bersama Super Junior. Entah bercanda atau tidak, kemungkinan keluarga nomor satu di negeri ini menonton sempat membuat banyak orang heboh.

Kehebohan tidak berhenti sampai di situ saja, dirumorkan bahwa member Super Junior yang dijadwalkan akan tiba di Indonesia pada Kamis (26/4) sore mendapatkan pengawalan super ketat. Di mana akan ada 600 bodyguard internasional dan 300 kepolisian Indonesia yang akan mengamankan 9 member Super Junior di bandara Soekarno Hatta.

Hal ini bukan tanpa alasan, lantaran ketika kedatangan Super Junior yang pertama kali tahun lalu sempat membuat suasana di bandara menjadi ricuh lantaran kehebohan di kalangan ELF. Sampai berita ini diturunkan, KapanLagi.com® masih menggali kebenaran infonya ke pihak promotor Showmaxx Entertainment. Jadi sabar ya ELF! (net)

Artis Bollywood Ditemukan Tewas Tanpa Kepala

Pemotretan, Jay Park & Jang Hae Byul Tampil Stylish MENJALANI pemotretan, penyanyi Jay Park dan model Jang Hae Byul kompak berbusana stylish. Warna cokelat susu dalam busana menjadi unsur yang membuat kekompakan keduanya terlihat.

Penyanyi K-pop, Jay Park memang terkenal dengan sisi trendi dalam berbusana.

Karenanya, apapun yang dikenakannya senantiasa menjadi inspirasi banyak orang.

Seperti yang terlihat baru-baru ini saat dirinya melakukan foto session dengan

model cantik Jang Hae Byul. Jay Park dan Jang Hae Byul tampak serasi memamerkan koleksi busana musim semi/panas 2012.

Kali ini, Jay Park memamerkan penampilannya yang sangat kasual namun tetap gaya. Celana panjang cokelat dan tshirt polo berwarna hitam yang dipadukan dengan dasi menjadikan penampilannya menarik. Sementara Jang Hae Byul terlihat trendi menggunakan rok mini cokelat yang dipadukan dengan t-shirt hitam bermotif

garis-garis. Yang menarik, keduanya tampak serasi menggunakan sepatu kets senada dengan perpaduan warna hitam, merah, dan sedikit guratan warna putih. Dalam sesi foto untuk majalah Ceci ini, Jay dan Jang Hae Byul dipasangkan sebagai sepasang kekasih.

Tak heran jika mereka terlihat kompak dalam busana dan ekspresi.

“Mereka tampak serasi dan telihat sangat muda,” komentar penggemar yang melihat foto tersebut, seperti dikutip Allkpop. (net)

Polisi Mumbai dihadapkan pada penemuan mengejutkan pada Rabu (18/4) lalu. Sesosok tubuh tanpa kepala yang diyakini adalah jasad artis sekaligus model Meenakshi Thapa telah ditemukan di kota Mumbai.

Seperti dilansir dari Digital Spy, awalnya polisi memang belum bisa menentukan siapa pemilik jasad tersebut. Namun setelah menangkap dua tersangka bernama Preeti Elvin Soren and Amit Jaiswal, polisi pun yakin bahwa mayat itu adalah tubuh Meenakshi Thapa.

Jenazah yang sudah tidak utuh itu ditemukan polisi di sebuah septic tank. Bukti-bukti di TKP dan keterangan sejumlah saksi akhirnya mengarahkan polisi pada kedua tersangka.

Soren dan Amit mengakui bahwa mereka telah membuang jenazah Meenakshi pada di lokasi tersebut sekitar sebulan lalu. Sebelumnya, mereka telah membunuh artis Bollywood junior tersebut dengan cara dicekik. Setelah dipenggal, kepala korban kemudian dilempar begitu saja dari bus.

"Kami yakin bahwa itu adalah jenazah Meenakshi Thapa berdasarkan keterangan dari tersangka," ungkap perwakilan polisi.

Adapun pembunuhan itu disinyalir karena unsur finansial. Kepala korban sengaja dipotong agar korban tidak dikenali saat ditemukan.

Meenakshi Thapa sendiri berperan dalam film garapan Madhur Bhandarkar yang berjudul HEROINE. Adapun kedua tersangka adalah rekan korban yang juga bermain dalam film yang dibintangi oleh Kareena Kapoor tersebut. (net)

>>>>>> HUBUNGI BAGIAN PERIKLANAN: MAWARNI SUMARGOLANG, 0426-22138 Hp: 081241843180

HOT LINE:

E-mail: radarsulbar01@gmail.com

Online: radar-sulbar.com

IKLAN BARIS RADAR SULBAR

MAMUJU -- JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50,TLP. 0426 -22138. MAJENE -- JL. JEND SUDIRMAN NO. 167,TLP. 0422-21157. POLMAN -- JL. MR.MUH.YAMIN NO. 76,TLP. 0428-23203.

Serbaneka AQUA TECHNO MAKASSAR Spesialis Pemasangan Depot Air Minum Isi Ulang / Air Minum Dalam Kemasan Harga Mulai dari 18 Jt 55 Jt. Bonus Galon Hub : (0411) 2345878 / 085345844199

Serbaneka HOREEEEEEEE.......

Harga Discount. Belanja Bahan Bangunan, Alat Listrik Dll. Dapatkan Discount 10% dengan minimal belanja Rp 300.000 (selama Bulan April) Hanya di TOKO SINAR REJEKI. Alamat Jl. St. Hasanuddin No. 119 (samping toko Ganda Dewata) Mamuju Bawa Guntingan Potongan kertas iklan ini.

Serbaneka NUSANTARA TEHNIK Jl. Andi Makasau Melayani : Las Panggil, Terali, Kanupi, Pintu Ruko Balkon disesuaikan Model Rumah Hub : YUSMAN (HP 081342086507 - 085340617777)

Dijual Rumah DIJUAL Rumah di Bukit Asri Lestari Type 90/117. No A2 No. 4 & 6 Lengkap Sumur Bor, Mesin Air, Tandon Air, Teralis Besi (Pintu & Jendela) Listrik 1300 Watt, Gudang bebas banjir, bebas polusi, SHM Sertifikat. Dekat kantor Bupati Mamuju & Pasar Baru, Harga 460 Jt (Nego).

Tanpa Perantara Hub : Hidayat 085 255 902 634

Dijual Pupuk Organox dan hormax menyuburkan tanah & dapat mengatasi / mengendalikan berbagai penyakit disebabkan Bakteri & virus, Testimoni Petani sukses, Baca Tabloid Sinar Tani Hub : 081 355 559 396

Dijual Rumah DIJUAL Rumah : Luas 325 M2 di Jl. H.A. Endeng No.1 Tanah : 610 M2 di Jl. Muh. Husni Thamrin Hub : Hp 081 355 399 133 Alamat: Jl. Urip Sumoharjo No. 51 Mamuju

Dijual Tanah Dijual 1 Paket Terdiri dari : Lokasi Empang (4 Hektar), 1 Unit Rumah Empang, 1 Unit Rumah di Jalan Poros ke Bandara Tampa Padang, Kampung Baru Desa Babanga Kab. Mamuju Hub : Hp. 081 355 223 222/081 246 243 416/085 327 772 822

Dijual Tanah DIJUAL TANAH UKURAN 2.400 M² LOKASI ±500 M DARI PERSIMANGAN LIMA. ARAH KE KALI MAMUJU (DEPAN INSTALASI 1 PDAM) TANPA PERANTARA. HUB : 081354683755

Serbaneka TOKO HARAPAN JAYA Grosir Pakaian Jadi, Alamat: Ruko Blok A. No. 16 Pasar Baru Mamuju-Sulbar, HP. 081 210 174 222

Dijual Tanah DIJUAL Tanah Uk. 9 X 27 m Sertifikat Lokasi di Sese (Sampimg SD Sese) Harga 25 Juta Nego, Hp. 0811440435

Peluang Bisnis MAU Penghasilan Rp 1 jt - 2 jt/ bulan Dirumah Buka Usaha Rental Game. Jual PS2/PS3 Hardisk Baru/ Bekas, Komputer, Laptop, Hrg Murah Beli 2 Unit PS Gratis HP Cross U / 2 orang. Minat Bos. Hub. MR.14 Com Hp.085 214 011 193 / 087 842 276 439

Dijual Tanah DIJUAL TANAH Dengan Ukuran 30x60 = 1800 M2, Terletak di Jl. Poros Kalukku- Tasiuk. Desa Salulayo HUB : 081355212555/082189917971

Dijual Ruko DIJUAL Ruko 1 Lantai, Luas 6 x 13 lengkap dengan Usaha (ATK Swalayan) di Jl. Diponegoro (Depan Alya Nayab ATK Mart) Hub: 081241457790 - 082191504944

Dijual Tanah JUAL TANAH. + Ukuran 4,4 Hektar Di Jalan Baru (Jalur Dua) Hub; 08124252975

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dan Bangunan ukuran 9x20 di Rangas Mamuju.

Kuran lebih 500 m dari Kantor Gubernur Sulbar. Harga Rp. 150 Jt, tanpa perantara.

HUB: 085398239889

Dijual Tanah DIJUAL Rumah/Lokasi di Batupannu ukuran 7 X 13 m dengan harga 70 juta, bersertifikat tanpa perantara Hub : 085 342 900 751

Serbaneka HEBOH.....

HONDA BEAT, Angsuran 571 Ribu.

Potongan Angsuran 2x, Motor Baru.

Stok Terbatas... Buruan s/d 20 April Hub : 082347169153

Serbaneka ALAT PERAGA DAK SD & SMP ready stok (100%) sesuai juknis 2010, rekanan yg menang tender / uji petik 085214141201 / 081519464055 - kdn.co.id

Serbaneka BENGKEL LAS Masagena Alamat Jl. Pababari Mamuju, Tlp 081 342 209 988 DIZI MEUBEL Alamat, Jl. Martadinata (samping Kantor BPS Mamuju) Tlp 081 342 209 988

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dengan luas 15x28 m2, terletak di depan SMK Pelayaran Mamuju Harga Murah Tanpa perantara.

Hub : 085 398 062 912

Dikontrakkan Dikontrakkan Ruko Strategis dan nyaman di Jl. RE. Martadinatha Simbuang Hub : 081 242 001 019/ 081 944 533 688

Pengumuman KAMI dari Toko Djaya sentausa Jl. A. makasau Mengumumkan Nama Rusdi/Sandi/Santoso mulai hari jumat Tanggal 9 Maret 2012 Bukan lagi pegawai Toko Djaya Sentausa, sehingga mulai saat ini segala tindakannya tidak berhubungan lagi dan diluar tanggung jawab Toko Djaya Sentausa.

Bisnis Independent KESEMPATAN Bisnis independent untuk usaha paruh waktu atau penuh waktu, berpotensi mendapatkan Rata-rata Rp 3.000.000 sampai Rp 8.000.000 perbulan. terbuka untuk umum, Ibu rumah tangga, Mahasiswa, Kayawan/wati. tidak dibutuhkan pengalaman. untuk Info lebih lanjut Hub : Bpk Jordan 081342129708 Ibu Rhina 081241313688

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dengan ukuran 10 x 45 = 450 m2 Terletak di Jalan Poros Kalukku Tasiuk Hub: 081355038844 - 082191606888

Dijual Rumah DIJUAL Rumah Tinggal Permanen beserta lokasi di Jl. Manunggal, Lr. IV, Polman (samping rumah kosan sekkab polman) L. 14 Meter x P. 24 Meter.

Harga Rp. 250 juta bisa nego Hub: 085299924217

Dijual Rumah Jual Murah Rumah, BTN Cendrawasih, Polewali sudah renovasi, Harga Rp. 185 Jt Hub : 081 355 076 354

Dijual Rumah DIJUAL Rumah di Jl. Kapten Jumhana No. 22 Wonomulyo Polman Sebelah Kanan Lapangan Gaswon (Depan Pasar Wonomulyo) Hubungi : 085 299 128 480 081 342 209 988 085 236 277 002

Serbaneka KUNJUNGI : Warkop Daeng Kita dengan beberapa jenis Menu : Kopi, Kopi Susu, Teh, Teh Susu, Aneka Macam Jus, Songkolo Begadang, Nasi Kuning, Aneka kue Khas Mamuju & Coto Makassar Paraikatte. Anda juga dapat mengakses internet karena tersedia Hotspot. Alamat Jl. Cik Ditiro.

Depan Penjual Sepeda polygon.

Lowongan STAF NOTARIS - PPAT Membutuhkan staf dengan kualifikasi sbb : Wanita, maks. 25 thn, min. SLTA/ Sederajat, bisa komputer, memiliki kendaraan, berpenampilan menarik.

Lamaran diantar/dikirim ke : Kantor Notaris PPAT Minta Jaya Ginting, SH, Mkn Komp. Ruko LTC Kav. 1 Jl. Jend Sudirman, Karema Selatan, Mamuju (depan Richest Sport Center)

Dijual Rumah DIJUAL Rumah di Jalan Cerbon Belakang Kantor Camat Wonomulyo. Ukuran 21x11 M. Hub : 081241501981

Lowongan Dibutuhkan 1 org perempuan, bisa potong rambut, berminat hub LILY SALON, Jl. A Depu Polman HP 085215957392

Dikontrakkan Dikontrakkan 1 buah rumah, lengkap dengan perabot. Di Jl. BTN Maspol F4 No. 1 Hub : 085 255 801 557

Lowongan LOWONGAN Kerja untuk Cabang baru di Polman dibutuhkan Karyawan/Ti. Syarat : FC. Ijasah terakhir min.SMU/Sederajat, FC.KTP dan Daftar Riwayat Hidup(CV.), PAS Foto 2l br U.3X4 wrna, tidak sedang kuliah dan kursus. I nformasi lebih lanjut hubungi: LEO PRIMA MANDIRI Jl.Budi Utomo No.05 Pekkabata HUB: CP. 0819 9862 2951 – 0853 9957 5282 Antar Berkas Secepatnya (Posisi Terbatas).

Dijual / Dikontrakkan Tanah DIJUAL tanah kosong, luas 1004 m2 Jl. Bau Massepe depan Gereja Katolik. Dikontrakkan tanah, luas 11x40 m Jl. Tuna samping somel kayu Maspul. Hub 085322255554 - 085394702774

Serbaneka H2D KOMPUTER, Menerima sevice komputer, laptop, notebook & rakit komputer, juga melayani servis panggil, harga terjangkau.

Alamat Jl. Stadion, Hp: 085399769243,081342626268, 081342077428

Dijual Rumah DIJUAL rumah di jalan Umar Dar No. 26 Mamuju LT : 10x13 M2, LB: 10x13 M2 terdiri atas 3 lantai.

Hub: 082 190 197 588

PRESI

16

RADAR SULBAR KAMIS, 26 APRIL 2012

Ekspresikan Diri Raih Prestasimu

MODEL FASHION Bawah Air REPORTER: MUHAMMAD RIDWAN

Hasil Pemotretan Model PIANG BLACKBOX Pur

A

i

DA ratusan, mungkin ribuan, wanita atau gadis yang bisa menjadi “talent” foto model. Tapi yang bisa dipotret di bawah air atau bawah laut, tak banyak. Yang terkenal di Indonesia hanyalah Nadine Chandrawinata. Mantan Putri Indonesia, seorang model, dan juga seorang penyelam.

Di Sulawesi Barat demikian halnya. Ada banyak yang bisa atau biasa dipotret, tapi hampir semuanya menjalani sesi pemotretan di daratan. Baik di dalam studio maupun “outdoor”; baik dalam sebuah kegiatan ”fashion”, menyalurkan hobbi sebagai model, maupun pemotretan “pra wedding”. Sepertinya belum pernah ada yang sengaja mengikuti sesi pemotretan model di bawah air.

Dalam acara Pelatihan Fotografi Bawah Air yang dilaksanakan Atupeq Photography Community yang didukung Radar Sulbar dan Sulbar Ekspress beberapa waktu lalu, terjadi gebrakan. Saat ini Sulawesi Barat, yang dikenal sebagai kawasan pelaut ulung, mulai melahirkan foto model yang bisa dan berani dipotret di dalam air. Bukan di kolam, tapi di perairan terbuka, di laut. Tepatnya perairan di sekitar Pulau Toraja, yang lebih dikenal saat ini dengan sebutan Pulau Pasir Putih.

Dua gadis yang menjadi pionir tersebut adalah Mulia Ardawalia dan Purnama Febriyanti, gadis belia dari Polewali. Diharapkan, dengan adanya kegiatan pemotretan model di bawah air, “talent-talent” foto model dari Sulawesi Barat mulai diperhitungkan.

“Pengalaman pemotretan di bawah air sangat menyenangkan. Meskipun sedkit mengalami kesulitan dan sangat susah, tapi saya puas dengan hasilnya. Dibandingkan dengan pengalaman pemotretan-pemotretan sebelumnya, ini sangat menantang,” ungkap Mulia Ardawalia yang akrab dipanggil Mulia.

Sedang Puri, sapaan Purnama Febriyanti, berpendapat, “Meskipun saya tidak tahu berenang, tapi sebagai model haruslah profesional. Salah satunya mencari pengalaman baru. Dan itu merupakan tantangan buat saya. Saya sangat terkesan.”

Pemotretan bawah air adalah pengambilan gambar di dalam air dengan menggunakan peralatan khusus sehingga kamera dan peralatan lightingnya bisa di bawa sampai kedalaman air. Mulai dari beberapa meter sampai puluhan meter.

Menurut fotografer profesional yang tinggal di Bandung, Anril, “Mengambil gambar di bawah air memberikan nuansa tersendiri yang tak mampu tergantikan oleh pengambilan foto di studio meskipun dengan teknik olah digital tingkat tinggi sekalipun”.

Adapun fotografer papan atas Sulawsi Barat yang memiliki studio di Mamuju, Fian (Blackbox) berpendapat, “Saat ini belum ada yang menekuni fotografi bawah air khusus model di Sulawesi Barat. Saya pribadi sangat ingin memiliki portofolio memotret di bawah air, sebab hasilnya sangat mengagumkan. Telah ada beberapa klien yang mau menjalani pemotretan tersebut.”

Dalam sejarahnya, fotografi bawah air digunakan untuk menangkap keindahBIODATA Nama Tempat tanggal lahir Pendidikan Pengalaman

: Mulia Ardawalia : Makassar, 14 Maret 1995 : SMP 3 Polewali, SMA 3 Polewali : Tahun 2010 Paskibraka Kab. Polman, 2011 Paskibraka Prov. Sulbar, Juara 3 Lomba Pemilihan Top Model Sulbar, Juara 3 Lomba Tomalolo Tomakappa, Juara 1 Lomba Busana Sutra di Makassar, Finalis Duta Lantas Polman, dan Juara 3 Lomba Tari FLS2N

Mu

lia

an alam bawah laut, atau dalam dunia ilmu pengetahuan. Belakangan, dengan semakin maraknya dunia fotografi dan pengembangan kreativitas, memotret di bawah air makin dilirik. Salah satu alasan adalah sifat eksklusivitasnya atau belum banyak alias belum pasaran.

Hal paling penting dalam pemotretan bawah air adalah keamanan (safety).

Kemungkinan terjadi hal tidak diinginkan (kecelakaan) bisa diminimalkan, bisa dengan melakukan pemotretan di kolam renang atau dalam sesi pemotretan, telah disiapkan tenaga keamanan.

Aspek fotografer pun cukup berperan. Dengan kata lain, si pemotret juga harus memiliki keterampilan dalam hal teknik penyelaman, selain sebagai fotografer.

Bagi putra-putri Sulawesi Barat yang ingin mencari pengalaman di fotografi bawah air, modal awalnya adalah keberanian. Sebagaimana yang diungkapkan Purnama Febriyanti. Dia tidak begitu mahir berenang, tapi karena ingin mencari pengalaman baru yang didasari keberanian, dia mau dipotret di bawah air. Bukan mainmain, lokasinya di laut yang dalamnya sekitar 5 meter.

Model hanya cukup untuk mampu menahan nafas beberapa detik saja. Idealnya 30 detik. Setelah itu, memiliki keterampilan dasar sebagai model. Yaitu bergaya dan memainkan mimik muka. Di bawah air tentu berbeda, sebab pandangan sangat tidak sempurna, mata pedis, nafas tertahan, basah, dan posisi tubuh yang harus dikendalikan. Tidak tenggelam, tidak juga terapung.

Inilah kesulitan yang dialami Mulia dan Puri pertama kali menjalani pemotretan bawah air. “Awalnya kami kesulitan mengambil gaya, sebab beberapa bagian pakaian yang dikenakan terapung di permukaan. Bukan hanya itu, menyesuaikan ekspresi muka membutuhkan keterampilan ekstra. Setelah agak lama, kami baru bisa bergaya,” kata mereka.

“Yang juga merepotkan kami adalah mengambil nafas dan jarak pandang. Air yang tidak terlalu jernih menjadikan kami tidak melihat jelas sang fotografer. Ini jauh berbeda dengan pemotretan di darat”, ungkap Mulia yang diiyakan Puri.

Memang idealnya, lokasi pemotretan airnya cukup jernih. Visibility atau jarak pandang minimal 10 meter. Ini dibutuhkan agar fotografer dapat menonjolkan keindahan model yang dipadu dengan keindahan refleksi air. Bila ada property, misalnya ikan atau binatang laut yang aman dipegang, itu akan mempercantik suasana.

“Walau cukup sulit, dan saya sempat hampir tenggelam tiga kali, saya sangat menikmati pemotretan di bawah air. Itu pengalaman berharga bagi saya sebagai foto model,” tutur Puri dengan perasaan senang. Pungkas Mulia, “Saya juga sangat senang menjalani pemotretan di bawah air. Meskipun saya tidak terlalu pandai berenang, saya enjoy menjalaninya. Saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman Atupeq Photography Community yang memberi kesempatan kepada saya dan Puri menjalani sesi pemotretan di bawah air”. (*) BIODATA Nama Tempat tanggal lahir Pendidikan Pengalaman

: Purnama Febriyanti : Polewali, 25 Februari 1994 : SD 004 Polewali, SMP 1 Polewali, SMA 1 Polewali : Ajang Pemilihan Top Model 2011, Model Yamaha, Pemilihan Duta Lantas, penari di Pawai Budaya Nusantara di Jakarta 2009