Radar Sulbar

10 Juni 2004 - 10 Juni 2012

SELASA 26 JUNI 2012

RADAR SULBAR Harian Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

www.radar-sulbar.com

RADAR/MUHAMMAD ILHAM

PIMPIN PERTEMUAN. Wakil Gubrnur Sulbar Aladin S Mengga, memimpin pertemuan dengan pejabat Eselon II dan III Pemprov Sulbar, Senin, 25 Juni 2012. Pasca pertemuan ini, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh kembali memimpin rapat tertutup dengan menghadirkan seluruh pimpinan SKPD.

Jelang Mutasi

POLITIK

Gubernur Kumpul Eselon II

Jika Tersangka, Anas Dilengserkan

EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL

JAKARTA -- Kemelut di tubuh Partai Demokrat belum padam. Ada kader yang menginginkan Ketua Umum Anas Urbaningrum mundur, ada pula yang ingin mempertahankannya.

Sinyal yang diberikan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY untuk menyingkirkan Anas, menjadi bola liar. Ketua Departemen Kominfo Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan, Anas secara otomatis akan mundur atau dimundurkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) jika statusnya telah jadi tersangka. “Aturan itu ada. Nyatanya kan bisa dilihat beberapa kasus seperti Angelina Sondakh yang diberhentikan dari jabatan wasekjen, Nazaruddin yang diberhentikan dari bendahara umum, juga ada Gubernur Bengkulu dan juga Walikota Bukit Tinggi serta lainnya, semuanya harus melepas jabatannya. Jadi ada itu aturan dan diketahui oleh semua kader,� ujar Ruhut kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 25 Juni.

MAMUJU -- Selesainya proses pemeriksaan penggunaan APBD tahun 2011 oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) beberapa hari lalu, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, mengumpulkan seluruh kepala SKPD lingkup Pemprov Sulbar di ruang rapat lantai dua Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 25 Juni.

Kabar yang kencang beredar, pertemuan tersebut merupakan langkah awal dalam melaksanakan mutasi. Sesuai dengan janji gubernur, gerbong mutasi mulai bergerak pasca penyera-

Ismail Zainuddin

han Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang rencananya dilakukan pada 2 Juli.

Sayangnya, pertemuan siang kemarin tertutup untuk wartawan, sehingga tidak diketahui masalah apa yang disampaikan Gubernur.

"Sebagian agenda pertemuan ini adalah soal rencana kerja ke depan dan sebagian lagi soal evaluasi kepala SKPD dari LHP BPK tentang APBD tahun 2011," kata sumber Radar Sulbar di Kantor Gubernur siang kemarin.

Baca HAL 7

Dispenda Putihkan Tunggakan Pajak Kendaraan

Baca HAL 7

KEUANGAN

Kebijakan Transfer Daerah Belum Berpihak JAKARTA -- Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menilai sembilan kebijakan transfer ke daerah yang diusulkan oleh pemerintah melalui Rancangan APBN 2013, belum menjawab kebutuhan dan permasalahan yang selama ini dirasakan oleh daerah, terutama dalam mengatasi kesenjangan fiskal, kesenjangan publik dan kesenjangan potensi daerah.

Dari sembilan kebijakan transfer daerah yang dinilai tidak memiliki terobosan antara lain: meningkatkan kapasitas fiskal daerah, menyelaraskan kebutuhan pendanaan daerah, mendukung kesinambungan fiskal nasional dan meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal.

Anggota DPR RI, Yudi Widiana Adia, mengatakan, kebijakan pemerintah tersebut tidak membantu mengatasi permasalahan di daerah. Khususnya kesenjangan fiskal, kesenjangan publik dan kesenjangan potensi daerah. "Kebijakan yang diusulkan bersifat normatif," ujar Yudi, dalam siaran persnya, Senin, 25 Juni.

RADAR/MUHAMMAD ILHAM

Baca HAL 7

MAMUJU -- Tunggakan pajak dan biaya lainnya yang berkaitan dengan administrasi kepemilikan kendaraan bermotor, tidak perlu dibayarkan. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulbar memutuskan membebaskan semua tunggakan tersebut.

Kepala Dispenda Sulbar, Mujirin M Yamin, mengatakan, sampai akhir tahun ini pemilik kendaraan berMujirin M Yamin motor di Sulbar akan diberikan kemudahan oleh pemerintah.

Hasl ini dilakukan agar mulai tahun 2013, semua warga Sulbar yang memiliki kendaraan bermotor termasuk kendaraan di atas permukaan air, tidak ada lagi yang menunggak. Dalam keputusannya, Dispenda memberikan pembebasan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kode DC yang menunggak satu tahun dan seterusnya. Meliputi pokok pajak, denda, dan sanksi administrasi sebesar 100 persen, kecuali pajak pada tahun berjalan.

"Mau tunggakannya satu tahun atau tiga tahun kita bebaskan. Tapi kalau pajak yang akan dibayarkan di tahun berjalan harus tetap dibayar," ujarnya.

TERTUNGGAK. Salah satu kendaraan berplat DC yang menunggak pajak selama dua tahun.

Baca HAL 7

Sulteng Langgar Batas Darat

Sikap Kalsel Dinilai Tak Etis MAMUJU -- Wakil Gubernur Sulbar Aladin S Mengga, menilai Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel) melanggar etika pemerintahan.

Tidak seharusnya Kalsel melawan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam penetapan batas wilayah. Hal itu disampaikan Aladin menanggapi sengketa penetapan status wilayah Pulau Lereklerekang yang kini menjadi rebutan Kabupaten Majene, Sulbar, dengan Kabupaten Kota Baru, Kalsel. "Bagi saya tidak etis kalau pemerintahan yang jenjangnya lebih di bawah melawan keputusan strurtur diatasnya. Seperti Kalsel yang menggugat Pemendagri Nomor 43 Tahun 2011 di Mahkamah Agung. Itu kan menyalahi etika pemerintahan," ujar Aladin, Senin, 25 Juni.

Baca HAL 7

RADAR/SUDIRMAN SAMUAL

CERMATI PETA. Wagub Sulbar Aladin S Mengga mecermati batas wilayah Sulbar-Sulteng dan SulbarKalsel.

Rp 70,7 M Anggaran KPK Diblokir DPR JAKARTA -- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menemukan adanya usulan dana Rp 70,7 miliar untuk pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih diblokir.

Pintar mengatur ruang Pintar juga dong mengatur biaya listriknya Kreativitas Anda mengatur tata ruang rumah makin sempurna dengan kepintara Mengatur biaya listrik. Nikmati Kemudahan dan kenyamanan Listrik Pintar, solusi isi ulang dari PLN. Dengan Listrik Pintar, biaya listrik sepenuhnya Anda yang atur.

Tidak perlu repot bayar bulanan. Anda cukup membeli pulsa listrik sesuai kebutuhan. Bebas kesalahan catat meter, bebas dari sanksi pemutusan dan ketidaknyamanan lainnya.

Hubungi Kantor Pelayanan PLN terdekat dan pasang listrik pintar sekarang juga !

PT. PLN (Persero) AREA MAMUJU

0426-22138

www.pln.co.id

Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan, anggaran itu terdiri dari pos anggaran untuk pembebasan lahan dan pembangunan fisik gedung.

Menurut Uchok, jika mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Rincian APBN tahun 2012, maka alokasi anggaran untuk KPK yang masih diblokir DPR itu terdiri dari anggaran pembebesaan lahan Rp 9,78 miliar. Sedang pembangunan fisik gedungnya Rp 61,09 miliar Menurutnya. dengan dihambatnya anggaran untuk pembangunan gedung KPK maka Komisi III DPR telah menunjukkan itikad tak baik terhadap upaya

radarsulbar01@gmail.com

KPK untuk meningkatklan kinerja dalam pemberantasan korupsi.

Semestinya, lanjut Uchok, Komisi III DPR tidak melakukan blokir anggaran. "Kalau blokir tetap dilakukan, itu

portal radar sulbar

sama saja memperkuat persepsi publik bahwa Komisi III begitu benci terhadap KPK, karena kerjakerja KPK selama ini yang justru banyak menanggap anggota dewan.

Bokir itu sama saja DPR ingin menggerogoti kinerja KPK," tudingnya. Karenanya Uchok mengingatkan, jangan sampai blokir anggaran oleh Komisi III itu karena DPR ingin membarternya dengan kasus-kasus besar yang ditangani KPK. "Jangan sampai dikaitkan dengan ketidaksanggupan komisioner KPK dalam menangani kasus Century untuk ditingkatkan ke penyidikan dengan diikuti tersangkanya," paparnya.

Ditambakannya, sebenarnya pembangunan gedung untuk KPK bukanlah demi pimpinan KPK saat ini. Sebab, periode kepemimpinan KPK hanya selama empat tahun.

Baca HAL 7

Eceran: Rp 3.000 Langganan: Rp 65.000

2

Ekonomi

RADAR SULBAR Selasa, 26 Juni 2012 PANC A KAR YA PEMBANGUNAN SULA WESI BARA T PHASE II ANCA KARY SULAWESI BARAT G AI KEBIJ AKAN S TRA TEGI PEMBANGUNAN PR O VINSI SULA WESI BARA T 20 1 1 - 20 16 SEBAG KEBIJAKAN STRA TRATEGI PRO SULAWESI BARAT 201 201 SEBA

1. Peningkatan Profesionalisme Aparatur ( personalcapatcy building) Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2. Peningkatan Kualitas dan Perluasan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Vital 3. Peningkatan Promosi dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Baik dalam Negeri maupun Luar Negeri 4. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 5. Pengembangan Pemerintahan yang Peduli Lingkungan H. Anwar Adnan Saleh Gubernur

H. Aladin S Mengga Wakil Gubernur

H. Anwar Adnan Saleh Gubernur Sulbar

H. Ismail Zainuddin Sekretaris

H. Aladin S. Mengga

H. Mujirin M. Yamin

Wakil Gubernur Sulbar

Kepala DIPENDA Prov. Sulbar

Banjir Buah Impor, DPR Kecam Mentan

Tak Digunakan, Subsidi Pupuk Organik Granul Diminta Dihentikan

JAKARTA --Ketergantungan Indonesia terhadap buah impor seperti jeruk Mandarin, anggur, apel, dan lain-lain sudah diambang batas. Karena itu sudah saatnya pemerintah mengkampanyekan cinta buah lokal.

"Memangnya kita akan mati tanpa jeruk Mandarin? Garagara pemerintah getol mengimpor jeruk Mandarin, jeruk Pontianak kita malah anjlok harganya," kata Siswono Yudohusodo, anggota Komisi IV DPR RI dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian (Mentan) Suswoyo, Senin 25 Juni, di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Politisi Golkar ini menambahkan, lebih baik meningkatkan produksi jeruk Pontianak yang sudah hampir mati ketim-

JAKARTA -- Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah untuk menghentikan subsidi pupuk organik granul yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasalnya, banyak petani yang tidak menggunakan pupuk tersebut karena kurang cocok dengan tanamannya.

"Saya minta pemerintah menghentikan subsidi pupuk organik granul yang disalurkan BUMN. Di lapangan, petani banyak yang menolak pupuk granul. Mereka memilih pupuk non subsidi karena hasil tanamannya jadi bagus," kata Siswono Yudohusodo, anggota Komisi IV DPR RI dalam rapat kerja dengan

bang mengimpor jeruk Mandarin. "Kenapa pemerintah masih beralasan impor hanya untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan saja? Kenapa tidak memikirkan bagaimana meningkatkan kemandirian pangan? Sekarang bukan zamannya lagi ketahanan pangan oke tapi kita tetap tergantung ke impor," kritik Siswono.

Hal yang sama diungkapkan Mindo Sianipar. Anggota Komisi IV ini juga mengaku prihatin dengan cara berpikir pemerintah yang menurutnya mengajarkan masyarakat mencintai produk luar negeri.

"Pemerintah harus melakukan kampanye serta sosialisasi bahwa buah impor itu kelihatan cantik karena telah melewati chemical treatment. Beda dengan buah lokal, tampilan-

NET

nya memang kurang menarik tapi benar-benar fresh dan belum kesentuh bahan kimia se-

hingga lebih sehat untuk dikonsumsi," terang Mindo. (jpnn)

Menteri Pertanian Suswono, Senin 25 Juni.

Desakan serupa diungkapkan anggota Komisi IV lainnya di antaranya Syaefullah, Rosyid Azhar, dan Honing. Ketiganya beralasan, pemerintah harus membuat PSO untuk penyaluran pupuk organik granul.

"Daripada menghabiskan anggaran banyak ke pupuk tapi pupuknya tidak dipakai petani, mendingan dibelikan alat mesin pertanian," ujar Honing.

Sementara Rosyid mengatakan, PSO dibutuhkan agar penyaluran subsidi bisa terkontrol. BUMN tidak hanya memproduksi terus tapi harus disesuai-

kan dengan daya serap petani.

"Saya sangat setuju dengan usulan pak Siswono agar di tiap kecamatan diberikan alat untuk memproduksi pupuk organik.

Dengan demikian ketergantungan petani akan pupuk subsidi akan berkurang," ujar Rosyid dan Syaefullah.

Siswono mengusulkan pemerintah memperbanyak alat pembuatan pupuk organik di seluruh kecamatan. "Kalau perlu bisa mencapai 6300 kecamatan agar pemerintah tidak perlu menggelontorkan subsidi pupuk miliaran rupiah lagi," tandas politisi Golkar ini. (jpnn)

Rubrik Khusus Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sulawesi Barat BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI BARAT, Pasal 49 (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.

BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 50 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.

(2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permo honan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gu bernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak atau retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jan gka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melu nasi terlebih dahulu utang retribusi.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

INFO SULBAR

Pasal 51 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jan gka waktu 3 (tiga) tahun, sejak terhitung saat terutangnya retribusi, melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pad ayat (1), tertang guh apabila: a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mem punyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

(1) (2) (3)

(1) (2)

(3)

BAB X PENINJAUAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 54 (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Penunjauan tarif retribusi sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 55 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan un tuk meningkatkan: a. kinerja Instansi; b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai Instansi; c. pendapatan Daerah; Pasal 52 d. pelayanan kepada masyarakat.

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan (3) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 3 % penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (tiga persen) dari rencana penerimaan Retribusi Jasa Umum dan ditetapkan Gubernur menetapkan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa dalam APBD tahun angaran berkenaan. sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat besarnya dengan Peraturan Gubernur. insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputu BAB IX san Gubernur.

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN BAB XII Pasal 53 PENYIDIKAN Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pe menuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundangPasal 56 undangan.

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah Wajib retribusi yang diperiksa wajib: daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang retribusi daer a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang ah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidi menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribu kan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam si yang terutang; Undang-Undang Hukum Acara Pidana. b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diang (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai gap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh c. memberikan keterangan yang diperlukan. pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan undangan.

Peraturan Gubernur.

Bersambung

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

RADAR/SUDIRMAN SAMUAL

DISKUSI. Wakil Gubernur Sulbar, Aladin S Mengga, bersama Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar Ismail Zainuddin berdiskusi dengan tim Radar Sulbar mengenai wilayah perbatasan Sulbar di ruang kerja Wakil Gubernur Sulbar, Senin 25 Juni 2012.

RADAR/FIRDAUS PATURUSI

Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh bersama Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DPOKP) Sulbar, Maddareski Salatin, berdiskusi dengan ketua rombongan perwakilan Sulbar yang akan mengikuti Festival Brest di Prancis, Ridwan Alimuddin, di ruang kerja Gubernur Sulbar, Senin 25 Juni 2012.

Mamuju 3

RADAR SULBAR Selasa, 26 Juni 2012 VISI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

"Gerakan Membangun Mamuju, Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri (Gerbang Maju)" MISI II Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui pemberdayaan perekonomian rakyat, pemerataan Pendapatan di Masyarakat, Pembangunan daya Tarik, daya tahan dan daya saing perekonomian daerah TUJUAN 2. Mempersiapkan kader enterpreneur yang handal SASARAN Pembinaan SDM kader-kader entrepreneur yang potensial Fasilitas kader enterpreneur yang ada pada lembaga usaha Fasilitas Permodalan dan akses pasar

Drs. H. Suhardi Duka, MM Ir. Bustamin Bausat Drs. H. Habsi Wahid, MM Bupati Mamuju

Wakil Bupati Mamuju

Sekda Mamuju

Ekspansi Perkebunan Sawit Harus Dihentikan EDITOR: MUHAMMAD ILHAM

MAMUJU -- Pengembangan areal perkebunan kelapa sawit menyebabkan meningkatnya ancaman terhadap keberadaan hutan. Karena perluasan areal Aladin S Mengga perkebunan kelapa sawit, banyak menghasilkan dampak lingkungan.

Wakil Gubernur Sulbar Aladin S Mengga, mengatakan, konversi hutan alam masih terus berlangsung hingga kini di Sulbar, khususnya di Kabupaten Mamuju Utara (Matra) dan Mamuju. Sayangnya, perluasan area perkebunan kelapa sawit hanya menguntungkan pihak perusahaan. Faktanya, kebun inti lebih luas dari plasma (kebun sawit masyarakat).

"Makanya sejak dulu bapak saya (almarhum S Mengga, red) saat menjabat Bupati Polmas menaolak

keras keberadaan perkebunan sawit. Dia tidak mau perkebunan sawit dibuka kalau masyarakatnya masih ada yang tidak memiliki kebun," kenang Aladin, Senin, 25 Juni.

Ia menyebutkan, sebelum memulai investasi perkebunan kelapa sawit. Sejak awal pihak perusahaan sudah mendapat keuntungan besar berupa kayu dari hutan dengan hanya mengurus surat ijin pemanfaatan kayu.

Menurut Aladin, praktik konversi hutan alam untuk pengembangan areal perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan ratusan ribu hektar area hutan kehilangan fungsi alaminya. Dampak negatif yang timbul dari aktivitas perkebunan kelapa sawit adalah memicu kerentanan kondisi alam berupa menurunnya kualitas lahan disertai erosi, hama, dan penyakit. Karena pembukaan lahan sering dilakukan dengan cara land clearing atau pembakaran demi efesiensi biaya dan waktu.

Dampak berikutnya, kata Aladin, cepat atau lambat dikemudian hari akan terjadi kerusakan unsur hara dalam tanah. Hal itu disebabkan kerakusan tanaman terhadap unsur tersebut. Kemudian pertumbu-

han kelapa sawit mesti dirangsang dengan berbagai macam zat kimia. "Hal-hal inilah yang merusak kondisi tanah dan air," beber Aladin.

Aladin juga mengingatkan, penghentian ekspansi perkebunan kelapa sawit sangat perlu dilakukan.

Karena pembangunan perkebunan kelapa sawit seringkali menjadi penyebab utama bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor.

Lebih lanjut Aladin mengemukakan, dengan dampak yang begitu banyak, perusahaan perkebunan kepala sawit di provinsi ini juga tidak memberi andil berarti dalam pembangunan daerah. Kenyataannya, sumbangan dari perusahaan sawit kepada pemerintah daerah hanya lima rupiah dari setiap kilogram sawit yang terjual.

"Yang lebih aneh lagi, hampir setiap perayaan 17 Agustus, pemerintah daerah seolah pergi meminta sumbangan kepada perkebunan sawit. Seharusnya perusahaan itu yang memiliki kesadaran sebab mereka sudah mengeruk keuntungan di daerah kita. Makanya saya tidak pernah setuju kalau lahan sawit mau diperluas lagi," tegas Aladin. (**)

Pelepas Kontingen Pesparawi Sulbar

Aladin: Raih Juara Umum MAMUJU -- Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional X bakal digelar di Kendari Sulawesi Tenggara, 1 hingga 11 Juli mendatang. Acara ini juga diikuti oleh kontingen dari Sulbar yang melibatkan sebanyak 220 anggota atau peserta.

Kontingen Sulbar akan mengikuti sembilan dari 11 kategori yang diperlombakan, yaitu Paduan Suara Campuran (PSDC), Paduan Suara Remaja Pemuda (PSRP), Paduan Suara Anak (PSA), Paduan Suara Wanita (PSW), Paduan Suara Etnik ( Folklore), Solo Remaja Putra/Putri, Solo Anak Putra/Putri. Kategori

yang tidak diikuti kontingen Sulbar adalah Paduan Suara Pria (PSP), dan Vocal Group.

Pada acara pelepasan kontingen Sulbar di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Senin 25 Juli, Wakil Gubernur Sulbar Aladin S Mengga menitipkan harapan agar kontingen Sulbar meraih juara umum dan mengharumkan nama provinsi termuda di Indonesia ini.

Dalam sambutannya, Aladin mengingatkan seluruh kontingen agar selalu menjaga kesehatan serta saling mengingatkan untuk tampil maksimal selama kegiatan itu berlangsung. Sebab, perjalanan yang cukup jauh cukup melelahkan

dan membutuhkan perjuangan panjang.

"Mari bawa nama Sulbar dalam lomba tingkat nasional untuk menjadi juara umum, sehingga pada tingkat nasional Sulbar semakin dikenal. Pemprov Sulbar selalu mendukung kegiatan yang besifat keagamaan dalam membangun SDM (Sumber Daya Manusia,red) yang berkualitas," ujar Aladin.

Dengan even seperti ini, lanjutnya, akan memotivasi umat Kristiani mengembangkan dan membangun bangsa di bidang seni dan budaya yang bernafaskan keagamaan. (fir/dir)

Bimtek Videografi dan Dokumentasi

Dorong Peningkatan SDM Kehumasan MAMUJU -- Bagian Humas Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulbar menggelar acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Videografi dan Dokumentasi se-Sulbar. Acara yang dibuka, Senin 25 Juni, malam, digagas untuk mendorong peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola kehumasan dan dokumentasi.

Bimtek ini diikuti peserta yang merupakan pengelola kehumasan pada setiap SKPD lingkup Pemprov Sulbar serta perwakilan kabupaten se-Sulbar. "Tujuan kegiatan ini, agar semua kegiatan pemerintahan dapat terekam dan terdoku-

mentasi dengan baik sehingga menjadi sumber data dan informasi yang akurat," ujar Kepala Bagian Humas Pemprov Sulbar, M Salil, kepada Radar Sulbar.

Harus diakui, kata Salil, kompetensi pengelola kehumasan masih minim dari segi jumlah khususnya untuk videografi sehingga sehingga dilaksanakan Bimtek yang digelar di Hotel Srikandi Mamuju ini.

"Kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan. Harapan kita, pengelolaan data dan informasi melalui video dapat terkelola secara profesional," imbuh Salil.

Sementara itu, Asisten I Pem-

EKSEKUTIF MAMUJU

prov Sulbar Aksan Djalaluddin saat membuka acara juga menekankan agar humas dilatih untuk lebih memahami perkembangan teknologi di dalam melakukan dokumentasi dan penyiaran hasil liputan.

Selain itu, Aksan berharap pengelola kehumasan memperhatikan file atau arsip agar tidak kehilangan momentum. "Pengarsipan dokumentasi harus teliti agar begitu kita membutuhkan maka langsung dapat ditemukan. Ini penting karena ada momentum yang sangat penting untuk menjadi rujukan," simpulnya. (dir)

RADAR/MUHAMMAD ILHAM

KEBUN SAWIT. Area perkebunan sawit di Kecamatan Karossa Mamuju.

Kami Segenap Komisaris, Direksi & Manajemen PT. Asuransi Bangun Askrida

Mengucapkan

Selamat dan Sukses Atas: Peresmian Gedung Kantor PT Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju Selasa 26 Juni 2012 di Mamuju H. Mahmuda Rivai, SH.,MM

Drs. H. Ai Sobaryadi, AAAIK

Komisaris Utama

Direktur Utama

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Kabupaten Mamuju

HUMAS PEMKAB MAMUJU

BUPATI Mamuju Suhardi Duka, foto bersama Ikatan Keke Baine Keke Muane Mamuju.

HUMAS PEMKAB MAMUJU

BUPATI Mamuju Suhardi Duka, berbincang dengan staf Sekretariat Pemkab Mamuju.

4

Parlementaria

RADAR SULBAR Selasa, 26 Juni 2012

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Bangun Mandar Fokus pada RON R = Resources = Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Melalui Penyadaran Kritis Masyarakat.

O= Organisme / Organisasi = Pengorganisasian Masyarakat dan Penguatan Kelembagaan yang ada di masyarakat.

N= Norma / Nilai = Penguatan / Penghayatan Nilai / Hukum yang sesuai dengan Budaya Malaqbi.

Anwar Adnan Saleh GUBERNUR

Drs.H.Mulyadi Bintaha,M.Pd KEPALA BPMPD

PNPM Mandiri Pedesaan / Program Pembangunan Pro Rakyat Citra Prosisiprasi Masyarakat Desa dalam pembangunan * Sosial * Ekonomi * Budaya Pengembangan Sumber Daya Manusia Menuju Masyarakat Maju Sejahtera

Diwujudkan melalui 2(dua) program utama: PNPM –MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dan Program BANGUNMANDAR (Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat)

Legislator Polman Dukung Revisi UU Pemilukada REPORTER: JHAMHUR ANJASMARA EDITOR: AMRI MAKKARUBA

POLEWALI -- Rancangan Undang Undang (RUU) Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang sedang bergulir pembahasannya di DPR RI mendapat apresiasi sejumlah legislator di DPRD Polewali Mandar. Bahkan mereka berharap dapat disahkan sebelum akhir 2012.

"Saya kira wacana pemotongan dinasti sebagaiman dituliskan dalam salah satu pasal di RUU Pemilukada, patut diapresiasi secara menyeluruh oleh sejumlah pihak dalam rangka melahirkan iklim demokrasi yang kompetitif," harap Juanda anggota Komisi III DPRD Polman.

Hal yang sama juga diakui legislator asal PAN, Nahar Bakri. Ia mengakui jika

dibutuhkan sebuah perangkat hukum atau kebijakan dalam rangka memotong dinasti kekuasaan disuatu daerah. Olehnya roh melakukan itu ada pada RUU yang saat ini sedang dibahas di DPR RI. "Saya kira kita semua patut menyepakati itu, dalam rangka transisi penguatan demokrasi di daerah. Sebab bila sebuah kekuasaan dilanggengkan dalam ruang politik dinasti, maka yakinlah pada sebuah priode hanya ada ketidakpuasan rakyat yang muncul," terang Nahar.

Selain Juanda dan Nahar Bakri, legislator lainnya yang juga saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Pelopor Sulbar, Abdul Rahim, menyampaikan kesepahamannya pada penggagas RUU Pemilukada. Bahkan secara tegas Rahim menyarankan kiranya RUU itu dapat disahkan sebelum tahun 2012.

PARLEMENTARIA

Sehingga efektivitas pemberlakuannya dapat dilakukan di Pemilukada Polman 2013.

Bagi Rahim, melihat fenomena trend kekuasaan di Polewali Mandar, dinasti kekuasaan menjadi sentra peran politik pemimpin di daerah ini. Sehingga dalam banyak hal praktek kekuasaan dinasti yang terjadi di daerah termasuk Polewali Mandar seolah menjadi merk ideal bagi penguasa.

"Olehnya saya sangat sepakat mendukung percepatan pengesahan RUU itu menjadi UU, agar pemberlakuannya dapat digunakan di Polewali Mandar yang sebentar lagi akan menghadapi Pemilukada. Saya melihat RUU tersebut sangat ideal menjadi penahan bagi berkembangnya kekuasaan dinasti," singkat Rahim. (*)

Rubrik Khusus Humas DPRD Sulawesi Barat

Dra. HAFNI JABBAR SEKRETARIS

H. ARSYAD, S.Sos., M.Si

H. BAHARUDDIN, S.Sos

KABID. PEMBDY. PEMDES/KEL & PENGUATAN KELEMBAGAAN

KABID. PEMBDY. EKONOMI & PARTISIPASI MASY

ARIFIN. A, S.Pd KABID. PEMBINAAN ADAT & PENGEMB. SOSBUD

Kebut RUUK DIY, Sultan Diajak Rapat di DPR JAKARTA -- Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum juga rampung. Agar segera kelar, Komisi II DPR menjanjikan segera mengambil langkah.

Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa, mengatakan, komisinya sudah menggelar rapat intern yang salah satu keputusannya akan memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk didorong cepat merampungkan RUUK DIY tersebut bersama DPR. "Untuk merampungkan RUUK DI, Komisi II dalam rapat internnya memutuskan akan mengadakan pertemuan antara Komisi II dengan Kemendagri yang juga menghadirkan Gubernur DIY," kata Agun, Senin 25 Juni, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Rubrik Khusus Humas DPRD Kabupaten Mamuju

Hal itu, lanjut dia, agar dapat segera diselesaikan dalam masa sidang ini untuk menyelesaikan hal-hal krusial yang menjadi hambatan. "Seperti masalah pengisian jabatan dan pertanahan," kata Agun yang juga politisi Partai Golkar itu.

Dia mengakui, masalah mekanisme pengisian kursi gubernur itu memang

alot."Serta sejumlah persyaratan dan mekanisme pengisian jabatan Gubernur DIY," tegasnya. Soal kapan memanggil Mendagri , menurut Agun, waktunya belum bisa dipastikan. "Kita masih menunggu konfirmasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam pertemuan konsultasi tersebut," kata Agun. (jpnn)

LEGISLATIF MAMUJU

Ketua DPRD Mamuju Sugianto hendak mengundi pemenang unduan jalan santai pada Minggu 24 Juni 2012.

RADAR/FIRDAUS PATURUSI

ANGGOTA DPRD Sulbar H Hamid, Marigun Rasyid, Andi Ibrahim Masdar, M Yamin Saleh, saat berbincang dengan Ketua DPRD Mamasa Muhammadiyah Mansyur., Minggu 24 Juni 2012.

Anggota DPRD Mamuju Arsal Aras terlibat pembicaraan serius dengan anggota DPRD Matra Musawir Isham, Minggu 24 Juni 2012.

Pemilukada 5

RADAR SULBAR Selasa, 26 Juni 2012

DPRD Kabupaten Mamasa 1.

2.

3.

4.

Komitmen dan Konsistensi Menjalankan Amanat Rakyat Memberi Perlindungan Hukum dan Rasa Nyaman Terhadap Rakyat Kabupaten Mamasa Menghargai Setiap Aspirasi Rakyat Demi Pembangunan di Kabupaten Mamasa Senantiasa Menjaga Persatuan dan Kesatuan Dalam Bingkai Mesa Kada Diputuo Pantan Kada Dipomate

H Muhammdiyah Mansyur

Simon, SH

Thomas D

Ketua DPRD Kabupaten Mamasa

Wakil Ketua DPRD Mamasa

Wakil Ketua DPRD Mamasa

Percepatan Pemilukada Baru Wacana EDITOR: AMRI MAKKARUBA

POLEWALI -- Menanggapi berbagai respon atas wacana percepatan Pemilukada Polewali Mandar 2013 yang dilontarkan Komisi Pemilihan U m u m (KPU) Polewali Mandar. Hal ini mendapat tanggapan Usman Suhuriah balik dari Ketua KPU Polman KPU Polewali Mandar bahwa hal tersebut tidak perlu ditanggapi secara berlebihan karena baru sekedar wacanan.

Ketua KPU Polewali Mandar, Usman Suhuriah, Senin 25 Juni kemarin mengatakan adapun munculnya pihak yang menilai dan menguatirkan KPU masuk dalam perangkap politik golongan tertentu, hal tersebut salah kaprah. KPU Polewali Mandar sebagai penyelenggara pemilukada tentu saja akan tetap memperluas komunikasi jika perkembangan alasan percepatan Pemilukada dianggap mapan terutama diinternal KPU Polman. Menurut Usman, meskipun sebenarnya keputusan ini jika memang dipandang semakin penting dan wacana tersebut akan mengarah ke sana maka kewenangan itu tetap ada di KPU Polman. Namun tetap saja akan mengedepankan pola partisipasi yang partisipan itu bukan saja bersumber dari peran lembaga pemerintahan seperti DPRD atau pranata politik di daerah seperti parpol tetapi juga terhadap organisasi masyarakat sipil.

"Yang sebut terakhir ini tentu

Menuju Pemilukada Polman

Hartop dapat Dukungan dari Perantau

RADAR/AMRI MAKKARUBA

SOSIALISASI. KPU Polewali Mandar mengadakan sosialisasi pendidikan dan penyadaran pemilih yang dilaksanakan di salah satu desa di Kabupaten Polman menjelang Pemilukada Sulbar 2011 lalu.

juga akan dimintai pandanganpandangannya," tutur Usman. Terkait adanya ajakan anggota dewan untuk mendiskusikan di DPRD mengenai wacana percepatan Pemilukada, Ia menganggap ini juga berlebihan dan salah kamar.

Perkara Pemilukada ini dengan segala tetek bengeknya adalah bukan bagian dari rezim pemerintah daerah sehingga perangkat pemerintahan daerah seperti lembaga DPRD harus dihadap-hadapkan untuk membicarakan soal pemilukada yang bersifat opini. Perkara yang dapat dihubungkan untuk forum penjelasan ke DPRD yang murni harus dilakukan adalah menyangkut anggaran. Sementara yang lain-lain itu bisa tidak dilakukan.

"Dari sini kita bisa belajar mengenai pengertian pemilukada saat ini bentuknya sudah murni rezim pemilu. Sehingga dalam urusan kelembagaan KPUD dengan lembaga pemerintahan lain di daerah adalah hubungan interdefenden,

POLEWALI -- Salah seorang kandidat bakal Calon Wakil Bupati (Cawabup) Polewali Mandar di Pemilukada 2013.

Haji Arifuddin Toppo (Hartop) selain mendapat dukungan dari komunitas lokal, juga mendapat dukungan dari komunitas luar daerah. Bahkan datang dari Kalimantan Timur,

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Terbit Sejak 10 Juni 2004 Dalam melaksanakan tugas Jurnalistik, wartawan Radar Sulbar dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima maupun meminta imbalan dari nara sumber

bukan hubungan seolah ada di atas ada di bawah. Oleh sebab itu pihak-pihak yang merefsentasikan diri berasal lembaga DPRD misalnya justru bisa juga melakukan sebaliknya, yakni bisa datang bersilaturrahmi ke KPU Polewali Mandar untuk meminta penjelasan atas masalah apapun mengenai soal pemilukada," jelasnya.

Usman menjelaskan pemulikada tetap punya peluang untuk disepakti, bila semua pihak memiliki ketepatan alasan yang sama bahwa semata mata adalah untuk membuat hasil pemilukada menjadi efektif, efesien. Bisa dikemukakan bahwa jadwal yang ada nantinya akan membuat penyelenggara sangat kerepotan. Ini karena beririsan dengan tahapan pemilihan legislatif (Pileg) 2014.

"Pileg misalnya untuk pencalegan sudah akan dimulai April 2013 sementara tahapan Pemilukada Polman juga demikian. Belum tahap sebelum dan selanjutnya sudah padat seperti pemuta-

hal tersebut diungkapkan Arifuddin Toppo, Ahad 24 Juni, kemarin.

Menurut Arifuddin, sejumlah komunitas masyarakat dari wilayah Balanipa dan Campalagian yang berada diperantauan juga telah memberikan dukungan kepada dirinya untuk tetap maju dan

khiran data pemilih baik untuk tahapan pemilu maupun pemilukada. Belum dihitung verifikasi parpol calon peserta pemilu. Dengan demikian penyelenggara praktis akan mengalami kerja ganda.

Dalam keadaan ini menjadi sangat sulit untuk dikontrol oleh dua pekerjaan yang sangat bertepatan.

"Perlu dicatat bahwa sumberdaya pendukung di KPU itu sangat terbatas, sementara pekerjaan mengelola tahapan itu adalah akan saling berkejaran dengan waktu. Berdasarkan hitungan ini sebenrnya bisa menjadi alasan untuk membicarakan percepatan pemilukada.

Alasan-alasan tersebut belum kita hitung efektifitasnya jika dikaitkan dengan jadwal Pemilukada Mamasa yang bisa dibikin serentak atau bersamaan dengan Polewali Mandar. Dengan alasan menghidari mobiliasasi pemilih daerah perbatasan," terangnya.

Berkaitan dengan aturan apakah memungkinkan untuk dilakukan percepatan pemilukada,

makin giat melaksanakan sosialisasi bakal kandidat Cawabup.

Sehingga masyarakat di Polewali Mandar dapat memberikan respon yang besar kepadanya.

"Jadi sebuah penghargaan bagi saya, karena komunitas yang memberikan dukungannya, bukan hanya mereka

kata Usman, sebenarnya tetap punya peluang jika semua pihak bisa bersepakat terhadap alasan tersebut. Karena aturan paling baik untuk menetapkan jadwal tahapan pemilukada menurut ketentuan yang ada adalah paling lambat tahapan resmi dilakukan enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

"Ini klausulnya menyebut paling lambat, berarti bisa lebih awal.

Adapun pentapan jadwal dimulai dari hitungan paling lambat akan dibuat dalam bentuk tahapan yang akan diputuskan oleh KPU Polewali Mandar, namun terlebih dahulu tentu akan dikonsultasikan dengan KPU Sulbar dan KPU pusat oleh karena hubungan kerja hirarkis. Jadi soal aturan tidak ada yang saling bertentangan," jelasnya.

Perlu diketahui percepatan Pilkada dimana-mana diberbagai daerah sudah biasa dilakukan. Ini seringkali dilihat dengan adanya Pemilukada serentak. Seperti di Kalbar baru-baru ini, atau di Sulsel pada Pilgub 2008 lalu termasuk Pilgub Sulsel 2013 bersamaan dengan beberapa kabupaten seperti Palopo. Dengan cara ini berbagai daerah sudah pasti melakukan percepatan jadwal dari jadwal normal.

"Jadi wacana Pemilukada dipercepat bukanlah hal baru bahkan sudah beberapa kali dilakukan, dan itu bukan lagi wacana di daerah lain. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa percepatan Pemilukada itu jika menjadi keputusan kita nantinya, sebenarnya tidak mengurangi akhir lama periode dari kepala daerah sebelumnya. Sebab jadwal peresmian dari kepala daerah dan wakil daerah terpilih tetap menunggu akhir masa jabatan kepala daerah," tandasnya. (*)

yang berasal dari dalam daerah, tapi juga dari luar daerah seperti beberapa komunitas masyarakat diperantauan yang ada di Kalimantan Timur," tutur Arifuddin.

Lanjut Arifuddin, dukungan warga perantauan di Kalimantan Timur disampaikan oleh utusannya akhir pekan

AIM Cari Birokrat MAMUJU -- Ketua DPD Partai Golkar Polewali Mandar (Polman), Andi Ibrahim Masdar (AIM) memastikan diri akan maju sebagai calon bupati polman. Untuk memuluskan langkahnya di Pemilukada 2013 nanri, ia akan menggandeng birokrat sebagai pasangannya.

"Saya ini politisi, jadi harus cari pasangan yang paham kebirokrasian. Kalau politisi bergandengan dengan birokrat, saya kira memimpin dan menjalankan roda pembangunan di daerah tidak akan kelabakan. Dan saya mau seperti itu, ada kombinasi karakter dan gaya berpikir," tutur Andi Ibrahim, saat mengikuti Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Partai Golkar Sulbar, di Mamuju, akhir pekan lalu.

Namun demikian, penentuan siapa yang akan menjadi pasangannya diserahkan pada proses survei. Sebab dirinya pun tengah menjalani survei.

"Siapa pasangan saya nantinya, itu juga tergantung hasil survei Partai Golkar. Karena saya juga masih menunggu rekomendasi pencalonan saya dari Partai Golkar.

Tapi kalau bisa memilih, saya mau menggandeng birokrat," ujar Ibrahim.

Mengenai wacana '50 Tahun Masdar Berkuasa' yang mencuat jelang pemilukada, Ibrahim menganggap hal itu sebagai upaya untuk menghentikan dominasinya saat ini. "Ini hanya untuk memojokkan keluarga kami. Soal kakak saya (Ali Baal, red) sekarang jadi bupati, itu jangan dihubungkan. Saya juga punya hak berpolitik. Dan sejarah mencatat kalau saya pernah berhadapan dengan Ali di pemilukada yang lalu," ungkap Ibrahim.

Saat ini, kata dia, banyak wacana miring yang menghantam dirinya. Termasuk soal melanjutkan kekuasaan Ali Baal, melanjutkan tradisi bangsawan harus berkuasa, dan banyak lagi. Tapi, Ibrahim mengaku tidak pusing dengan wacana tersebut.

"Saya tak perlu risau. Karena saya maju di pemilukada itu membawa visi pembangunan untuk rakyat Polman," kata anggota DPRD Sulbar dua periode ini. (ham)

kemarin dalam pertemuan keluarga besar masyarakat Balanipa dan Campalagian perantauan dengan dirinya beserta sejumlah pemuka masyarakat dari berbagai komunitas lokal.

Untuk itu, Arifuddin, dalam merespon dukungan warga perantauan tersebut. Menyatakan akan bekerja keras mewujudkan

apa yang mereka titip pada dirinya dalam mewujudkan cita cita poltiknya di Bumi Tipalayo.

"Yang jelas ini adalah amanah, dan saya berjanji akan memperjuangkan amanah yang telah mereka titipkan pada saya," kunci Arifuddin. (k1/mkb)

PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT, Pembina: HM Alwi Hamu, H Syamsu Nur, Komisaris Utama: H Andi Syafiuddin Makka, Komisaris: HM Subhan Alwi, Irwan Zainuddin Direktur: Naskah M. Nabhan, Wakil Direktur Pemasaran: Muhammad Ilham, Penasehat Hukum: Ridwan J. Silamma, SH. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Naskah M Nabhan, Wakil Pemimpin Redaksi/Wakil PenanggungJawab: Muhammad Ilham, Redaktur Pelaksana: Sudirman Samual Redaktur: Muh. Amri Makkaruba, Chaerul Marfan, Dewan Redaksi: Naskah M. Nabhan, Muh. Ilham, Sudirman Samual Reporter: Jamhur Anjasmara, Syamsuddin Rahman, Syamsuddin HB, Muhammad Sholihin, Juniardi, Layouter/Desain Grafis: Shofiandhy BT, Irwansyah HB, Rahmat, Hendra, IT - Website: Muh. Ridwan Alimuddin, Chalid Mawardi.

Keuangan: Yuli Sulianti (Manager), Virra Eka Fitra Sari, Iklan/Sponsorship: Mawarni Simargolang (Manager), Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman.

Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138, Majene: Jl. Gatot Subroto, Pusat Pertokoan Majene Lt. 2 Telp. 0422-22123 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin M), Makassar: Graha Pena, Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Telp. 0411-5238913/085299874232 (Agussalim), Jakarta: Jl. Kebayoran Lama No. 17, Telp. 021- 5322632 (Andi Syamsuri), Surabaya: Jl. Pasar Kembang Ruko Green Flowers Blok B1 No. 20 Surabaya, Telp.081342763676 (Sukri) Percetakan: PT Fajar Utama Intermedia Cabang Sulbar. Harga Langganan: Rp 65.000/Bulan, Harga Eceran: Rp 3.000/Eksamplar. Harga Iklan: Iklan Umum/Display: Berwarna (FC) Rp25.000/mmk, Hitam Putih (BW) Rp15.000/mmk, Iklan Reguler Rp 6.000/mmk, Iklan Duka Cita Rp 8.000/mmk, Iklan Mungil (FC) Rp 4.000/mmk, Iklan Mungil (BW) Rp 2.000/mmk, Iklan Kolektif Rp1 juta/ ktk, Iklan Baris Rp 5.000/baris, Radar Society: 1/2 hal. Rp 5.000.000, 1 hal. Rp 10.000.000.

Rekening Bank: PT. Radar Sulawesi Barat, BRI Cabang Mamuju, No. 0218-01-012598-50-9

PARLEMENTARIA

Rubrik Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar

RADAR/JHAMHUR ANJASMARA

DISKUSI. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar, Juanda, Nahar Bakri, Busman M Yunus dan Abd Rahim, serius mendiskusikan berbagai persoalan yang ada di DPRD Polman terkait fenomena yang berkembang di masyarakat Polewali Mandar.

6 Opini

RADAR SULBAR Selasa, 26 Juni 2012

Tajuk

Konsep Musyawarah (dalam Islam) Oleh:

Saifuddin Muslim

Jika sang ustadz mengutip ayat tersebut lalu menghubungkannya dengan peristiwa isra’ mi’raj lantas mengurai secara panjang lebar tentang perintah shalat lima waktu serta perbincangan seputar gambaran atau ilustrasi peristiwa luar biasa yang dialami oleh Muhammad saat mengikuti prosesi perjalanan suci dari Masjidil Haram di Makkah al-mukarramah ke masjid al-aqsa di Palestina hingga naik ke sidratul muntaha.

Maka melalui opini ini, saya hanya berfokus pada uraian sederhana tentang makna kata ‘syuura’. Dan secara kebetulan ayat 38 dari surah As-Syuura di atas pernah menjadi tema tulisan saya di Radar Sulbar yang dimuat bersambung (Islam: Musyawarah, Wakil Rakyat dan Syarat Menjadi Pemimpin, edisi 7, 8, 9 Juli 2008).

Mudah-mudahan tidak salah apabila saya mengangkatnya kembali, tentu dengan sedikit perubahan dan proses editing.

Kata ‘Syuura’ merupakan sebuah istilah yang penting tapi mulai dilupakan oleh (sebagian besar kita) umat Islam. Kita lebih suka menyontek dan mengadopsi konsep dari barat yakni sistem demokrasi yang tidak lebih sempurna dari konsep Islam ini.

Syuura menurut bahasa aslinya mengandung makna ‘Mengeluarkan madu dari sarang lebah’.

Makna ini berkembang ketika kata syuura ditransfer kedalam bahasa Indonesia menjadi ‘musyawarah’ serta dijadikan sebagai kata kunci dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berkonstitusi.

Pemilihan kata ini sangat tepat. Kandungan maknanya sangat luas dan dalam. Seperti diketahui bahwa madu mengand-

PADA suatu kesempatan menghadiri acara peringatan isra’ mi’raj Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, hari ahad 27 Rajab 1433 hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 17 Juni 2012 M, saya menggaris bawahi nukilan firman Allah Subhanah Wa Ta’ala yang disampaikan oleh pembawa hikmah isra’ mi’raj, yang terjemahannya berbunyi : “Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka” (QS. Asy-Syuura : 38). Ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifat orang beriman antara lain mendirikan shalat dan bermusyawarah atas urusan mereka.

ung saripati makanan yang menyehatkan. Seperti termaktub dalam al-qur’an yang terjemahannya : “Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia.

Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang berpikir” (QS. An-Nahl : 69). Khasiat madu sudah dikenal sejak sejak zaman dahulu. Masyarakat tradisional dan modern sangat menyukainya. Enak dan bermanfaat untuk meningkatkan vitalitas dan daya tahan tubuh.

Para dokter biasanya menyarankan kepada pasien untuk mengkonsumsinya.

Esensi dan Obyek Musyawarah Musyawarah dilakukan untuk menghasilkan ‘madu’. Artinya madu dikonotasikan dan dianalogikan sebagai ide atau gagasan yang cemerlang, menyehatkan sekaligus mengandung ‘obat’ yang menyembuhkan. Bukan sekadar manuver pemikiran dan kebijakan (yang justru sering tidak bijaksana) yang berpotensi menciptakan polemik di masyarakat. Karena rakyat yang sudah lama ‘sakit’ bisa semakin parah penderitaannya.

Madu tidak mungkin dihasilkan oleh sembarang binatang.

Hanya lebah dengan karakter istimewanya yang sanggup melakukannya. Dan hubungannya dengan musyawarah yang dilakukan oleh manusia, maka peran mereka yang bermusyawarah sangat menentu-

warning Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan

RADAR SULBAR

kan hasil yang bakal dicapai dan diputuskan. Maka peserta musyawarah tadi dituntut untuk produktif menghasilkan keputusan yang menyehatkan sebagai ‘madu’-nya sebagaimana aktifitas lebah.

Logikanya, jika madu mustahil dihasilkan oleh sembarang binatang, maka keputusan yang baik dan benar sebagai ‘madu’ dari aktifitas muyawarahpun tentu saja mustahil dihasilkan oleh sembarang manusia. Hanya mereka yang mampu dan mau “menguswah” lebah yang dapat melakukannya.

Dalam sebuah hadits Rasulullah Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wa Sallam dikatakan : “Perumpamaan orang yang beriman itu bagaikan lebah. Ia makan yang bersih, hinggap di tempat yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih dan tidak merusak dan mematahkan yang dihinggapinya” (HR. Ahmad, Al-Hakim dan Al-Bazzar).

Ada beberapa perilaku lebah yang perlu “diteladani”. Dalam hal ini manusia pertama yang semestinya mencontoh lebah dalam aktifitas sehari-harinya adalah para (calon) pemimpin, (calon) wakil rakyat, dan pejabat pada umumnya.

Pertama, lebah itu sangat disiplin. Misalnya soal makanan.

Hanya sari bunga saja yang dimakannya. Mereka enggan hinggap di tumpukan sampah.

Berbeda dengan lalat, tikus, semut dan kecoa yang suka bergerombol di tempat kotor lalu menyebarkan lagi wabah penyakit di tempat bersih dan makanan yang terbuka. Tikus cs pembawa virus malapetaka.

Namun kebanyakan manusia senang mencontohnya. Misalnya segelintir manusia yang

berpredikat pemimpin dan wakil rakyat/rela bergelimang noda di tempat maksiat sambil berfoya-foya menghamburkan uang (biasanya hasil korupsi) lantas membaur lagi ke tempattempat yang bersih di tengahtengah masyarakat dengan ekspresi atau mimik wajah tak berdosa.

Kedua, tidak pernah merusak.

Lebah bukan komunitas massa yang doyan bikin kerusuhan.

Tak seekorpun dari mereka yang menjadi provokator lalu mempropokasi sesamanya untuk berbuat anarkis. “We are not a fighter, We are a lover !” demikian semboyan hidupnya. Lihat saja, biarpun lebah hinggap di ranting bahkan di pucuk bunga sekalipun, tak akan merontokkan sesuatu. Sebaliknya kakikaki halusnya yang menginjak bunga itu justru bermanfaat mengawinkan putik bunga dengan sarinya. Namun lagi-lagi manusia sangat berat untuk berperilaku elok seperti lebah ini.

Ketiga, tidak pernah menyengat kalau mereka tidak diusik lebih dahulu. Pantang bagi lebah menjadi biang keonaran dan kerusuhan. Tapi bila gangguan dari luar menyerang maka merekapun sudah siaga dengan senjata sengatannya yang menyakitkan. Bila diumpamakan kedalam kehidupan manusia, maka karakter ini identik dengan prinsip “Musuh Jangan dicari, Ketemu Jangan Lari”. Tidak defensif tetapi ofensif. Sebuah konsekwensi yang harus dijalani bila kita ingin menyuarakan kebenaran pasti akan berhadapan dengan tantangan yang berat. Manusia yang mencoba untuk meneladani karakter lebah ini pasti sarat dengan tudingan miring bahkan fitnah

Pengirim naskah artikel/opini/SdP harus melampirkan foto copy identitas dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Tulisan diterima dalam bentuk flash disk/disket. naskah tulisan/opini minimal 4 halaman.

keji yang ditujukan kepada mereka.

Sikap konsisten terhadap misi amar ma’ruf dan mencegah kemunkaran terkadang pihak lain menganggapnya sebagai suatu tindakan anarkisme. Padahal jika ada kelompok yang mengusik sensitifitas keberagamaan kita itu sama halnya dengan lebah yang diusik. Sangat wajar jika ada respon perlawanan. Ada aksi akan timbul reaksi.

Ciri khas dan karakter istimewa dari lebah (an-nahl) inilah yang sangat bernilai positif karena tidak dimiliki oleh hewan lainnya. Meskipun namanya sama-sama dijadikan nama surah dalam al-qur’an. Misalnya sapi (al-baqarah), semut (annaml), dan laba-laba (al-ankabut).

Ada ulama yang menafsirkan bahwa diantara maksud Allah SWT menjadikan nama hewan sebagai nama surah adalah sebagai penggambaran sikap dan sifat positif maupun negatif pada diri manusia.

An-Naml atau semut mempunyai sifat yang suka bergotong royong tetapi serakah. Albaqarah atau sapi memiliki watak yang tahunya hanya menurut kepada yang menggiringnya kemanapun ia pergi. Tak punya pendirian. Laba-laba atau alankabut memiliki sifat bejat terhadap sesamanya. Yakni bila usai melakukan hubungan antara jantan dan betina maka si betina akan membunuh si jantan. Sebuah gambaran akan sifat manusia yang doyan terhadap tindak asusila dan kekerasan.

Semua urusan manusia bisa dimusyawarahkan. Baik urusan Bersambung ke hal.7

Artikel dapat dikirim via email:radarsulbar01@gmail.com

Menyikapi Klaim Malaysia ENTAH mengapa, hubungan antara Indonesia dan Malaysia selalu diwarnai perseteruan. Rivalitas yang kadang berlangsung dalam atmosfer yang sangat panas itu menjalar ke banyak hal.

Mulai politik, sosial, budaya, sampai olahraga.

Di arena olahraga, entah mengapa, perseteruan antara Indonesia dan Malaysia begitu panasnya. Melebihi ketika kita menghadapi tim lainnya.

Dalam pertandingan apa pun, kalau kedua negara serumpun itu bersua, suasananya pasti panas. Boleh kalah oleh tim lain, asalkan tidak melawan Malaysia. Semangat itu selalu digelorakan saat tim sepakbola atau bulutangkis kita menghadapi wakil dari negeri jiran.

Kalau sudah seperti itu, sentimen antimalaysia langsung merebak di penjuru tanah air. Bak api yang di-guyur minyak. Membara di manamana. Kelompok-kelompok yang mengklaim sebagai pembela kedaulatan Indonesia pun tiba-tiba bermunculan. Dalam sekejap, nasionalisme kita seperti dibakar.

Di sisi lain, Malaysia, entah mengapa, seolaholah sengaja memancing. Hal itu terlihat dari seringnya negara bekas jajahan Inggris tersebut mengklaim aneka budaya yang sejatinya sudah sangat lekat dengan bangsa Indonesia.

Mulai kesenian reog Ponorogo, tari pendet, musik angklung, dan batik. Yang terbaru, Malaysia juga mengklaim tari tortor dan gordang sembilan.

Dalam catatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Malaysia setidaknya telah tujuh kali mengklaim budaya Indonesia.

Tidak hanya dalam bentuk kesenian, negeri tetangga kita itu juga pernah mengklaim beras Adan Krayan asli Nunukan, Kalimantan Timur. Beras organik tersebut lantas dijual di Malaysia dengan merek Bario Rice.

Melihat perjalanan sejarah kedua negara, wajar bila antara Indonesia dan Malaysia memiliki banyak kesamaan. Wajar pula jika kemudian ada beberapa budaya kedua negara yang serupa.

Kalau kita punya reog, bisa jadi Malaysia juga punya kesenian serupa dengan nama berbeda.

Kalau Indonesia punya batik, sangat mungkin Malaysia juga punya dengan nama yang lain.

Pun demikian dengan tari tortor dan gordang sembilan. Tari tersebut memang sudah sangat familiar dengan kita. Tapi, bukan tidak mungkin tari serupa ada di Malaysia.

Kabarnya, di Malaysia ada komunitas Mandailing yang memiliki banyak ragam budaya. Nah, di antaranya adalah tari tortor dan gordang sembilan itu. Lantas, siapa yang salah?

Yang jelas, kita harus menyikapi kondisi ini dengan kepala dingin. Jangan terpancing emosi dan cepat panas. Tidak elok jika masalah ini membuat hubungan manis kedua negara terganggu.

Lebih baik kita tunggu klarifikasi resmi dari Pemerintah Malaysia. Siapa tahu, Malaysia menyadari kesalahan dan kemudian meminta maaf. (rp)

IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL

LOWONGAN Kami perusahaan Pembiayaan Konsumen / Multi Finance yang sedang berkembang, membutuhkan karyawanuntuk posisi: 1. Head Kios. Untuk penempatan wonomulyo 2. Kolektor 3. Account Officer / Survey 4. Adm Collection / Adm Kredit 5. Loandoc.

PERSYARATAN: a. Pria/Wanita Usia Max 30 Tahun (2,3,4,5). Pria Max 35 Tahun (1) b. Pendidikan Min D III (1,4,5) Min. SMU/Sederajat (2,3) c. Memiliki SIM C dan Kendaraan Sendiri (1,2,3) d. Mampu bekerja sama dalam Team Work e. Memiliki motifasi kerja yang tinggi, jujur dan bertanggung jawab. f. Berpengalaman di Bidangnya g. Survey dan Kolektor untuk penempatan Cab Mamuju dan Kios Wonomulyo.

MELAMPIRKAN: Surat Lamaran Kerja, CV, Foto Copy KTP, Foto Copy SIM, Foto Copy Ijazah Terakhir beserta Transkip Nilai dan Pas Poto Ukuran 4x6 CM 2 Lembar.

KIRIM ATAU ANTAR LANGSUNG LAMARAN ANDA KE:

PT. BESS FINANCE Jl. Andi Makkasau (Depan Gudang Coklat ) Kel. Karema. Kab. Mamuju Telp. 0426-2323682 Call : 0812 5222 5022/0853 9694 4880 " Harap Cantumkan Kode Lamaran di Sudut Kiri Atas Amplop"

LOWONGAN Perumahan Mutiara Gading Residence Membutuhkan Karyawati sebagai tenaga Marketing dengan Persyaratan Sbb : 1. Pendidikan Min. SMU/ Sederajat 2. Usia 20-25 Tahun 3. Berpenampilan menarik 4. Memiliki komunikasi yang baik 5. Menyukai Tantangan kerja Lamaran Paling Lambat dikirim tgl 23 Juni 2012, diantar langsung di Kantor Pemasaran di Jl. Jend. Sudirman No 25 (Karema) Mamuju (jam kerja).

Informasi Lebih Lanjut Hub : 0426-21889

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Pasang Iklan Atau Tidak Terima Koran Hubungi: Sirkulasi : Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman.

Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138 Majene : Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin) Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin) Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/ HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin.M), PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT

Rp 65.000

Office: Jl. Dr. Ratulangi No.3 Pekkabata Polewali Mandar Sulbar Telp: 0428-22284 E-mail: st933fm@telkom.net

/

Bulan

Sambungan 7

RADAR SULBAR SELASA, 26 Juni 2012

Jika Tersangka, Anas Dilengserkan LANJUTAN HALAMAN 1

Ruhut juga membantah isu bahwa posisi Anas meski sudah tersangka tidak bisa diganggu gugat, karena kode etik itu sebenarnya belum pernah ditandatangani oleh Anas sebagai ketua umum. ”Kalau ada yang mengatakan itu mereka itu adalah kelompok Anas yang khawatir kalau Anas kena mereka juga kena dampaknya. Mereka pasti takut hal itu terjadi,” tambahnya.

Ruhut memastikan jika Anas jadi tersangka, maka sudah otomatis akan ada KLB. ”Tapi kalau saya sendiri berpikir daripada ada KLB nantinya lebih baik legowo saja mundur dari sekarang. Kan lebih baik seperti itu,” tegasnya.

Sementara itu Anggota Dewan Pembina PD yang juga Wakil Ketua MPR Melani Laimena mengaku tidak tahu adanya isu bahwa kode etik PD belum ditandatangani oleh Anas. Dirinya menyerahkan urusan seperti itu kepada DPP PD. “Saya nggak berhak berkomentar mengenai hal itu. Saya tidak tahu dan saya harus pelajari dulu dari pada saya komentar hal yang saya tidak tahu,” ujar Melani usai diskusi empat pilar demokrasi.

Ketika ditanyakan apakah kondisi saat ini masih bisa dikatakan PD melakukan politik yang bersih, cerdas dan santun meski tidak terlihat ketiga hal itu dimana ada saling serang antar kader yang melibatkan Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum, Anggota Dewan Pembina, Ketua DPP sampai Sekretaris DPD PD, Melani hanya bisa mengimbau kepada seluruh kader PD untuk menegakkan sloga di PD tersebut.

“Saya cuma dapat mengimbau, tetap ingat untuk bersih, santun dan cerdas. Yang penting diri saya sendiri saya dulu selebihnya saya seperti yang saya bilang tadi hanya bisa menghimbau, kembalilah jadi kader PD seperti yang Pak SBY inginkan dan itu harus dimulai dari diri sendiri,” tegasnya. (fmc/ham)

Kebijakan Transfer Daerah Belum Berpihak

Sikap Kalsel Dinilai Tak Etis LANJUTAN HALAMAN 1

Ia menjelaskan, permendagri itu sudah mempertegas Pulau Lereklerekang sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Majene.

Permendagri ini lahir karena merujuk pada undang undang yang sebelumnya sudah menegaskan batas-batas wilayah Sulsel yang kemudian sebagian menjadi Sulbar.

"Kalaupun permendagri itu dibatalkan oleh MA, lalu bagaimana aturan lain yang secara hirarki lebih di atas kedudukannya," ujar Aladin.

Kemudian, sambung Aladin, selama undang undang pembentukan Provinsi Sulbar dan dasar pendirian Kabupaten Majene masih berlaku, maka Pulau Lereklerekang masih sah menjadi wilayah provinsi ini. Ia mengungkap jika persiteruan

yang melibatkan Sulbar dan Kalsel mengenai Pulau Lereklerekang, seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah pusat bisa mengambil sikap tegas dan MA memberi keputusan objektif.

Dijelaskan pula, jika saja Pulau Lereklerekang tidak terekspose memiliki kandungan sumberdaya alam melimpah, mungkin tidak akan ada pihak yang meributkannya. "Tapi tidak perlu juga masalah ini merusak hubungan pemerintahan antara Kalsel dengan Sulbar. Kita ini serumpun. Jadi ini harus diselesaikan baik-baik," tutur Aladin.

Soal pengelolaan sumberdaya alam berupa migas di Blok Sebuku, Lereklerekang, Aladin berpendangan kalau hal tersebut sudah jelas aturan

bagi hasilnya.

"Semuanya akan tetap mendapat keuntungan. Jadi tidak perlu kita harus bermusuhan. Seandainya Malaysia yang mencoba merebut pulau tersebut, boleh kita marah besar," ujarnya.

Menurutnya, dengan mencuatnya persoalan Lereklerekang, kiranya semua pihak berkompeten di provinsi ini menjadikannya pelajaran berharga.

Kedepan perhatian terhadap pulau-pulau kecil harus ditingkatkan, terlebih jika pulau tersebut ada penghuninya.

"Karena intinya adalah perhartian. Sebab sebesar apapun klaim kita terhadap suatu wilayah jika tidak didukung dengan perhatian besar, saya kira itu akan sia-sia saja," sebut Aladin.

Sengketa Batas Darat Menanggapi, penyerobotan yang dilakukan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), terhadap batas Provinsi Sulbar di Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara (Matra), seharusnya tidak terjadi jika saja provinsi tetangga Sulbar itu menaati peraturan.

Wakil Gubernur Sulbar Aladin S Mengga menegaskan, sebelum Sulbat terbentuk, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) telah memperjelas batas-batas wilayahnya dengan Sulteng.

Titik koordinat itu tidak pernah berubah, bahkan itu yang menjadi rujukan penentuan batas dengan Sulteng setelah Sulbar terbentuk.

Menurut dia, Topdam Kodam VII Wirabuana Makassar, sudah menegaskan

batas wilayah antara Sulbar dengan Sulteng. Jadi wilayah pemukiman Suku Bunggu di Dusun Ngovi Desa Pakawa Kecamatan Pasangkayu, Matra, jelas wilayah Sulbar.

Makanya, ia sangat heran dengan sikap Sulteng yang mencaplok Ngovi sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala.

"Itu sudah terlalu jauh masuk ke wilayah kita.

Mereka sudah melanggar penetapan batas wilayah.

Sebab koordinat batas antara provinsi ini Sulteng itu tidak bisa berubah, kendati patok batasnya dipindahkan," ujar Aladin.

Untuk itu, ia berharap, Pemkab Donggala maupun Pemprov Sulteng, dapat mematuhi batas-batas wilayah yang sudah ditetapkan. (ham)

pertengahan anggaran ini.

Kita jangan berprinsip seperti membuka hutan, karena kita yang buka maka harus kita pula yang mengelola," kata Ismail.

Menurutnya, tidak perlu kepala SKPD sekarang karena mengusulkan anggaran atau program pada APBD tahun ini sehingga mereka yang harus mengelola. Malah dengan mutasi ini, bisa dikontrol agar tidak terjadi

pelanggaran karena nepotisme dan lainnya yang bisa menjadi jeratan hukum.

"Saya tegaskan, kepala SKPD jangan main-masing dengan pekerjaannya karena tidak selamanya berada di jabatan itu. Jangan sampai ada yang membangun komitmen yang salah dengan rekanan, apalagi memberikan jaminan pekerjaan pada sebuah proyek. Itu salah satu fungsi mutasi, agar semua bekerja giat

dan segar kembali," imbuh Ismail.

Meski begitu, Ismail menampik jika mutasi bakal dilaksanakan dalam waktu dekat ini dan mengaku usulan nama-nama pejabat masih berada di mejanya.

"Saya belum usulkan, karena kita mau melihat dulu hasil LHP BPK yang akan diserahkan pekan depan," pungkasnya. (**)

Gubernur Kumpul Eselon II LANJUTAN HALAMAN 1

Mengenai mutasi ini, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Ismail Zainuddin menegaskan hal tersebut merupakan kejadian biasa.

Demi penyegaran organisasi, perlu dilakukan mutasi agar suasana kerja lebih kondusif demi efektifitas dan efisiensi pelayanan pada masyarakat serta pelaksanaan program kerja.

Ismail meminta agar kepala SKPD tidak merasa

khawatir dengan rencana mutasi itu, apalagi jika beralasan dalam pertengahan tahun tidak perlu mutasi karena program APBD sedang berjalan.

"Kalau saya, malah dalam pertengahan tahun ini perlu ada mutasi, walaupun memang tidak harus setiap tahun kita melakukan mutasi. Dengan mutasi kita bisa mengontrol anggaran, makanya perlu dilakukan pada

Dispenda Putihkan Tunggakan Pajak Kendaraan

LANJUTAN HALAMAN 1

LANJUTAN HALAMAN 1

Kata dia, seharusnya kebijakan transfer daerah dapat meningkatkan daya saing daerah, serta memberi ruang dan celah bagi daerah dalam mengelola alokasi yang dimilikinya. Dengan demikian, diharapkan nantinya daerah akan bisa mengalokasikan dana transfer ke daerah, sesuai dengan kebutuhan dan rencana pembangunan daerah.

Yudi yang juga anggota Komisi V DPR-RI ini secara khusus menyorot kebijakan mengenai dana penyesuaian yang terdapat dalam transfer ke daerah khususnya mengenai Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID).

Menurut Yudi, kedua dana tersebut tetap harus dipertahankan, mengingat manfaat dan kegunaannya yang lebih dirasakan oleh daerah. Yudi juga menyarankan agar pemerintah membuat formulasi dan kriteria-kriteria yang lebih jelas, sehingga memenuhi ketentuan governance yang berlaku.

Lebih jauh Yudi meminta pemerintah memberikan penjelasan yang komprehensif dan lengkap, mengenai kebijakan transfer ke daerah tersebut.

"Terutama sejauh mana kebijakan tersebut berdampak bagi pembangunan di daerah dan keselarasannya dengan rencana pembangunan nasional dalam RKP 2013 yang juga sedang dibahas oleh Banggar DPR," katanya. (fmc/ham)

Kemudian, pembebasan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) serta PKB yang tertunggak dan denda serta sanksi administrasi yang dimutasi dari kode DC ke kode DC. Tapi itu tidak termasuk pajak tahun berjalan.

Kemudahan selanjutnya yang diberikan pemerintah adalah pembebasan BBN-KB kedua serta PKB tahun berjalan bagi kendaraan yang dimutasikan dari kode non DC ke Kode DC. Khusus kendaraan bermotor berkode DD atau kode

kita yang pada umumnya memiliki ketergantungan tinggi pada obat kimia, belum mengetahui manfaat dari obat alami tersebut. Padahal, obat alami itu tanpa efek samping. Sangngala Paleway adalah salah seorang yang kini mulai beralih pada pengobatan yang alami.

Kurang lebih 2 bulan lamanya, pria berusia 65 tahun ini sering merasa aktifitasnya terganggu karena sakit maag.

Gastritis atau lebih dikenal sebagai maag berasal dari bahasa Yunani yaitu Gastro, yang berarti perut/lambung dan Itis yang berarti inflamasi/peradangan dengan gejala-gejala seperti perih atau sakit seperti terbakar pada perut bagian atas yang dapat menjadi lebih baik atau lebih buruk ketika makan, mual, muntah, kehilangan selera, kembung, terasa penuh pada perut bagian atas setelah makan, kehilangan berat badan.

Beberapa bentuk Gastritis kronis dapat meningkatkan risiko kanker lambung dan jika dibiarkan tidak terawat dapat menyebabkan peptic ulcers dan

pendarahan pada lambung.

Kakek 1 orang cucu ini selalu berupaya untuk mengatasi keluhannya itu, sampai akhirnya… ia mengetahui tentang Gentong Mas dan tertarik untuk mencoba.

Hasilnya...”Setelah minum Gentong Mas secara rutin, kini sakit maag saya sudah hilang.” Terang pria yang telah pensiun dari masa kerjanya ini dengan gembira.

Karena telah merasakan manfaatnya, ia berharap semoga pengalaman baiknya itu dapat bermanfaat bagi orang lain, “Mudah-mudahan pengalaman saya ini dapat bermanfaat bagi orang lain.” Harap warga Kel. Bojo Barru, Makassar, Sulawesi Selatan tersebut.

Gentong Mas adalah minuman herbal dengan kandungan vitamin dan nutrisi bermutu. Bahan utama Gentong Mas yaitu Gula Aren dan Nigella Sativa (Habbatussauda) terbukti memiliki banyak manfaat.

Habbatussauda bermanfaat untuk memelihara pembuluh darah, perbaikan sistem saraf, optimalisasi aktifitas hormon, meningkatkan proses penyembuhan dinding lambung, meningkatkan daya tahan tubuh dan bersifat anti bakteri.

Selain itu juga, Habbatussauda dapat mengatasi gangguan tidur dan relaksasi. Cabe Jamu yang terdapat dalam Gentong Mas bermanfaat untuk mempercepat penyembuhan mukosa lambung.

Sedangkan kandungan yang terdapat dalam Kayu Manis bersifat anti kembung dan mules. Kapulaga dalam Gentong Mas berman-

hanya dikenakan hanya dikenai pajak sebesar 1,5 persen, termasuk kendaraan milik pribadi di atas air GT (Gross Tonnage) lima sampai tujuh.

Lanjut Mujirin, khusus tunggakan PKB di atas air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di atas air kedua dan seterusnya dengan ukuran isi kotor lima sampai tujuh GT akan dibebaskan 100 persen.

"Kalau pajak tahun berjalan, tetap harus dibayarkan," sebut dia lagi.

Mujirin mengurai, pemberian pembebasan

pajak tersebut diberikan kepada pemilik kendaraan orang pribadi, badan/ Institusi atau perusahaan, lembaga sosial dan keagamaan. Kecuali kendaraan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI dan Polri.

Ia menambahkan, pemberian pembebasan pajak tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan disertai dengan kelengkapan surat dan atau keterangan yang sah.

Pemilik kendaraan yang mengajukan permohonan pembebasan pajak harus mengurusnya di UPTD

Samsat Dispenda Sulbar.

Selanjutnya seua dokumen itu diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Kadispenda Sulbar.

"Semoga saja dengan adanya keputusan ini, tertib pajak kendaraan di Sulbar dapat dipatuhi. Sebab untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak kendaraan, pemerintah masih menggunakan cara persiasif. Saya harap masyarakat juga lebih proaktif mengurus pajak kendaraan tahun berjalan, apalagi tunggakannya tidak perlu dibayar," harap Mujirin. (ham)

gunan gedung baru KPK," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, saat jumpa pers, Senin, 25 Juni, di gedung KPK. Dia mengaku terkejut karena ternyata dukungan tidak hanya datang dari Jakarta seperti yang dilakukan DPP PPKLI, tapi juga datang dari luar Jakarta. Itu sebagai bukti bahwa sensitifitas dan kepedulian masyarakat sangat tinggi terhadap KPK. "Ternyata informasi ini jauh dari masyarakat di luar jakarta, ada di NTT, Papua, Riau. Mereka punya sensitifitas tinggi. Kami ucapkan terimakasih," kata Bambang.

Seperti diberitakan, tadi

siang KPK menerima kedatangan DPP Persatuan pedagang kali lima indonesia (PPKLI) yang memberikan dukungan untuk pembangunan gedung KPK melalui program "Gerakan Seribu Rupiah" setiap PKL se Indonesia yang akan dimulai 1 Juli 2012 nanti.

Dari gerakan itu akan terkumpul dana Rp 162 miliar. Karena 52 juta orang PKL se Indonesia akan menyumbang Rp 1000 per orang setiap hari selama tiga hari. Penggalangan dana itu bentuk partisipasi PKL dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. (jpnn)

Rp 70,7 M Anggaran KPK Diblokir DPR LANJUTAN HALAMAN 1

"Komisioner KPK besok masa jabatan habis, tapi gedung KPK sebagai simbol pemberantasan korupsi masih tetap ada,"

KINI SAKITNYA MAAGNYA SUDAH HILANG S e b e narnya, banyak bahanbahan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai obat, n a m u n masyarakat

wilayah kabupaten yang berada di wilayah Sulbar yang dimutasikan menjadi kode DC, diberikan pembebasan tunggakan PKB, denda pajak,serta sanksi administrasi dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya.

Kecuali pajak tahun berjalan.

Dalam surat keputusan yang diterbitkan Kepala Dispenda Sulbar itu, para pemilik kendaraan juga diberikan pengurangan pajak progresif kepemilikan kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya bagi kendaraan milik orang pribadi. Masing-masing

faat sebagai anti muntah serta radang lambung. Dan Gula Aren bermanfaat untuk menurunkan penyerapan lemak dan perbaikan sistem saraf.

Untuk hasil cepat dan maksimal dianjurkan untuk makan teratur, hindari alkohol, rokok, kendalikan stress, dan jika memungkinkan hindari obat penghilang nyeri.

Manfaat yang hebat bagi kesehatan dan rasa yang lezat membuat semakin banyak masyarakat yang mengkonsumsi Gentong Mas. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi www.gentongmas.com.

Bagi Anda yang membutuhkan Gentong Mas bisa didapatkan di apotek/ toko obat terdekat atau hubungi: Sulbar/Mamuju : 085 242 056 818 Apotik Marannu, Apotik Sinar Wajo, Apotik Mawar, Apotik Mentari, Apotik Sumberkasih, Apotik Iftikar, Apotik Mulia Farma, Toko Obat Pondok Herbal Polman : Apotik Lestari, Apotik Ilham Putra Wonomulyo : Apotik Marannu 1, Apotik Makmur Farma Majene : Apotik Fadilah, Apotik Rustia Syafta Farma D e p k e s : IRT:812.3205.01.114 www.gentongmas.com

P

-

pungkasnya.

Seperti diketahui, usulan anggaran dari KPK ke DPR untuk pos pembangunan gedung baru masih mendapat tanda bintang yang artinya belum mendapat persetujuan.

Padahal sudah sejak lama KPK memerlukan adanya gedung baru karena gedung yang saat ini ditempati dianggap tak memadai lagi.

Kantor KPK di Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan yang ditempati saat ini adalah gedung bekas bank beku operasi. Namun tidak semua unsur KPK berkantor di gedung itu. Bahkan ada beberapa arsip yang terpaksa disimpan di gedung lain.

Pimpinan KPK Terima Banyak SMS Terganjalnya pembangunan gedung KPK dalam pengesahan anggaran di DPR, mendorong dukungan masyarakat mengalir kepada lembaga superbody itu. Tak hanya di Jakarta, masyarakat di daerah ternyata lebih banyak menyampaikan SMS dukungan kepada pimpinan KPK. "Hampir sebagian besar pimpinan, pejabat struktural, deputi dan penasehat KPK menerima sms menanyakan soal wacana dan tindaklanjut pemban-

Konsep Musyawarah (dalam Islam) LANJUTAN HALAMAN 6

yang kecil maupun besar yang melibatkan banyak orang. Obyek musyawarah sangat luas. Menyangkut semua urusan duniawi.

Sedangkan persoalan ukhrawi yang sudah jelas nash dan ketentuannya tak perlu lagi dimusyawarahkan.

Dalam hal ini sebenarnya tidak ada dikotomi antara urusan dunia dan urusan akhirat. Itu semata-mata hanya istilah untuk menyederhakan fokus pembicaraan.

Contoh lazim, bekerja

mencari nafkah itu adalah duniawi sementara shalat itu sifatnya ukhrawi.

Padahal hakikatnya bekerja dan shalat merupakan aktifitas dunia akhirat dan bernilai ibadah yang diganjar pahala bagi yang melakukannya. Istilahnya ibadah umum dan khusus.

Untuk hal-hal yang berkaitan dengan urusan ukhrawi berlaku dalil yang menegaskan : “Tidaklah wajar bagi seorang mu’min apabila Allah SWT dan

Rasul-Nya telah menetapkan suatu hukum, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusannya” (QS. AlAhzab : 36).

Jika urusan itu datang dari Allah SWT dan Rasul-Nya maka tak perlu lagi dimusyawarahkan. Sebagai mu’min yang muslim tidak ada pilihan lain kecuali menerima dan melaksanakan. Sami’na Wa Ata’na. bukan sami’na wa pikir-pikir dulu. Atau sami’na wa diseminarkan dulu.

Musyawarah dalam hal ini tidak mampu mengubah hukum dan ketetapan-Nya. Misalnya soal khmar/ miras, judi, mencuri, zina dan lain-lain. Meskipun se Indonesia bahkan seluruh manusia sejagad raya sepakat untuk menghalalkan bahkan sekadar memubahkannya sekalipun, akan tetap haram hukumnya. Masih banyak persoalan lain yang membuka peluang bagi manusia untuk memusyawarahkannya. Wallahu A’lam. (*)

8

RADAR POLEWALI

RADAR SULBAR Selasa, 26 Juni 2012

Empat Kabupaten Bermasalah Kesehatan Kuat & Ekonomis Tidak Panas Tidak Berisik Nyaman & Aman digunakan Atap Djabesmen telah digunakan di Indonesia lebih dari 40 tahun. Atap Djabesmen tahan terhadap segala cuaca. Sangat cocok untuk iklim daerah tropis dan pesisir pantai. Sudah diekspor ke berbagai negara.

Atap Djabesmen diproduksi dengan kualitas yang sesua Standar Nasional Indonesia (SNI). Kini tersedia dalam berbagai bentuk yang menarik. Silahkan hubungi di toko-toko bangunan yang terdekat

PT. Djabesmen Jl. Suryo Pranoto 28 - Jakarta 10130 Telp. (021) 632 1818; Fax. (021) 632 5649 www.djabesmen.co.id Email : marketing@djabesmen.co.id Mega Pacific - (0411) 317397 - Makassar TK. Surya - (0411) 442635/36 - Makassar

Eksekutif

RADAR/DIAN AFRIANTY

KALAKARYA. Bupati Ali Baal Masdar memberikan arahan saat kalakarya Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (P-DKB) di Pendopo Rujab Bupati Polman, Senin, 25 Juni 2012.

REPORTER : DIAN AFRIANTY EDITOR : AMRI MAKKARUBA

No. 03 - 2050 - 2006 No. 03 - 1027 - 2006

POLEWALI -- Empat kabupaten di Sulbar yakni Polewali Mandar, Mamuju, Mamuju Utara dan Mamasa merupakan kabupaten bermasalah kesehatan. Kecuali, Kabupaten Majene

yang bebas dari masalah kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulbar, dr Achmad Azis mengungkapkan hal ini saat pertemuan pasca Kalakarya Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (P-DKB) di Pendopo Rujab Bupati Polman, Senin, 25 Juni. dr Achmad Azis menyampaikan, Polman merupakan salah satu kabupaten bermasalah kesehatan, karena penduduk Polman memang lebih besar diantara kabupaten yang ada di Sulbar. Begitupun dengan kabupaten lainnya. Sedangkan, Kabupaten Majene tidak termasuk dalam kabupaten yang bermasalah dalam kesehatan karena memang penduduknya memang lebih sedikit dibanding kabupaten lainnya. Untuk itulah, diperlukan intervensi terhadap kabupaten yang bermasalah dengan kesehatan sehingga bisa keluar dari permasalahan yang selama ini terjadi.

Mantan Kadinkes Polman ini menyebutkan, ada 24 indikator indeks pelayanan kesehatan. Dari 24 indikator tersebut, terdiri atas satu indikator mutlak, delapan indikator penting dan lima indikator perlu.

"Permasalahan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itulah dibutuhkan kesepahaman diantara pemangku kebijakan sehingga apa yang menjadi permasalahan selama ini bisa dicarikan solusi bersama," kata Achmad Azis.

Sementara itu, salah satu tim dari Kemenkes, Prof dr Amran Junaidi menyampaikan, kedatangan tim dari Kemenkes ke Polewali Mandar merupakan kunjungan kedua kalinya. Tim tersebut sengaja dibentuk untuk mendampingi kabupaten yang memang bermasalah dengan menaggulangan kesehatan sehingga nantinya pada tahun 2013

bisa keluar dari permasalahan kesehatan sesuai dengan target Kemenkes.

"Dalam kunjungan tersebut, tim akan turun ke masyarakat melakukan pemantauan dengan harapan nantinya seluruh masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan bisa terlayani," kata Amran Junaidi.

Bupati Polewali Mandar, Ali Baal Masdar dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan, status daerah bermasalah kesehatan bagi Polewali Mandar ditunjukkan oleh rendahnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM). Hal tersebut merupakan peringatan dini, agar segera membenahi berbagai permasalahn terkait faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya IPKM tersebut, agar Polman segera kekuar dari status tersebut. .

"Untuk itulah, diperlukan sinergitas kepada semua stakehloder, termasuk dukungan dan bantuan pemprov dan pemerintah pusat khususnya yang terkait dengan perencanaan program kegiatan," kata Ali Baal Masdar.

Ali Baal juga menyampaikan, terkait keterbatasan anggaran tidak selayaknya menjadi masalah. yang terpenting adalah bagaimana anggaran tersebut lebih difokuskan pada program/kegiatan yang lebih banyak menyentuh langsung kepada kepada masyarakat, khususnya pada wilayah kecamatan dan desa yang bermasalah kesehatan. Selain itu, juga sangat penting, bagaimana segera menyusun langkahlangkah strategis terkait penganggulangan daerah bermasalah kesehatan. Disampaikan, yang paling sering disorot maslaha kesehatan adalah gizi buruk. Pemda pun telah melakukan intervensi terhadap penderita tersebut sehingga jumlahnya dari tahun ke tahun semakin berkurang. (*)

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Masyarakat Diminta Tanggap Bencana

RADAR/AMRI MAKKARUBA

SOSIALISASI. Wabup Polewali Mandar, Nadjamuddin Ibrahim saat membuka sosialisasi dan Kontijensi Potensi Bencana Geologi Polman yang berlangsung di Ruang Pertemuan Pemkab Polman, Senin, 25 Juni 2012.

POLEWALI -- Masyarakat Polewali Mandar diminta untuk selalu tanggap memberi pemahaman dan menciptakan kesiapan terhadap bencana alam geologi, sehingga resiko bahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat dapat dihindarkan.

Hal tersebut dikemukakan Wakil Bupati Polman, Nadjamuddin Ibrahim saat menyampaikan sambutan pada Pembukaan Sosialisasi dan Kontijensi Potensi Bencana Geologi Polman yang berlangsung di ruang

rapat Pemkab Polman, Senin, 25 Juni.

Dalam sosialisasi tersebut, Wabup Nadjamuddin Ibrahim menyampaikan, Kabupaten Polman merupakan salah satu wilayah yang memiliki curah hujan cukup tinggi, dengan kontentur tanah yang cenderung yang subur dan mudah menghisap air.

Secara geologi, Polman merupakan bagian dari mandala geologi wilayah Sulbar, dengan ciri bentang alam berupa kawasan pendataran, perbukitan, alur-alur

lembah dan pendataran tinggi.

"Melihat kondisi tersebut, sangat diperlukan kepekaan dalam dan kesiapan tehadap kemungkinan terjadinya bencana geologi," kata Nadjamuddin.

Ia juga mengharapkan sosialisasi tersebut tidak terbaas pada jajaran Distamben saja, akan tetapi bia lebih luas dan mampu memfasilitasi hal-hal yang diharapkan diketahui oleh masyarakat, utamanya terkait upaya penyelamatan diri pribadi dan masyarakat pada umumnya. (afr/mkb)

POLANDIA-UKRAINA

PIALA EROPA 2012

RADAR SULBAR

SELASA 26 JUNI 2012

9

Spanyol dan Portugal

Dua Gaya Latin

GNIEWINO -- Pertemuan Spanyol dan Portugal di babak semifinal Piala Eropa bukan cuma pertaruhan merebut satu tiket ke final. Laga ini juga akan menegaskan gengsi, penguasa Semenanjung Iberia. Duel akan menarik karena kedua tim mempresentasikan dua gaya Latin di ranah Eropa.

Permainan Spanyol lebih mirip dengan tarian tango Argentina. Adapun Portugal mewakili gaya permainan Seleccao Brasil. Siapa pun nanti pemenangnya, para penggila bola juga mengharapkan tersajinya sepak bola indah.

Sejauh ini keduanya sudah menunjukkan penampilan yang memukau. Spanyol melewati hadangan tim kuat Kroasia dan Perancis. Sementara Portugal menunjukkan wibawa saat menaklukkan Belanda.

Jika melihat statistik pertemuan Spanyol dan Portugal, kedua tim terakhir kali bertarung di babak 16 besar Piala Dunia 2010. Saat itu, Spanyol keluar sebagai pemenang lewat gol tunggal David Villa. Spanyol pun akhirnya menjadi juara dunia.

Pada ajang Piala Eropa, kedua tim terakhir bertarung pada edisi 2004. Saat itu, Portugal yang memenangi laga lewat gol Nuno Gomes. Akibat dari pertandingan ini, Spanyol harus angkat kaki.

Sementara Portugal melaju ke final meski akhirnya kalah dari Yunani di final.

Pada Piala Eropa 1984 di Perancis, kedua tim juga bertemu di penyisihan Grup B. Hasilnya sama kuat 1-1 yang membuat keduanya lolos ke perempat final. Namun, Portugal terhenti di semifinal oleh Perancis, sedangkan Spanyol melaju ke final sebelum dikalahkan sang juara Perancis.

Fakta yang cukup unik adalah setiap kali Portugal dan Spanyol bertemu, salah satunya melaju hingga partai puncak.

Pertemuan kali ini pun demikian, Pemenangnya akan tampil di partai puncak menghadapi pemenang laga antara Jerman dan pemenang laga Inggris versus Italia.

Saling mengenal Fakta lain yang membuat laga Portugal

melawan Spanyol menjadi menarik adalah karena pemain kedua kubu sudah saling mengenal karakter masing-masing. Ini disebabkan banyak pemain Portugal yang bermain di Liga Spanyol. Bintang Portugal, Cristiano Ronaldo dan bek Pepe adalah pemain klub Real Madrid. Mereka akan menghadapi rekan setimnya, seperti Iker Casillas, Xabi Alonso, dan Sergio Ramos.

Portugal sedikit lebih diuntungkan karena punya waktu istirahat lebih lama.

Namun, itu tidak akan dijadikan alasan tim Spanyol. ”Memang ada pengaruh, tetapi itu bukan alasan kalau kami kalah,” kata pelatih fisik tim Spanyol, Javier Minano.

Spanyol, Sabtu pekan lalu, mengalahkan Perancis 2-0 di perempat final karena ”Les Bleus” gagal merevolusi permainan.

Seperti yang dilaporkan wartawan Kompas, Agung Setyahadi, dari Ukraina, Perancis menghadapi laga krusial ini dalam kondisi goyah seusai dikalahkan Swedia 0-2 di laga terakhir Grup D. (net)

PANITIA MUSYAWARAH DAERAH II (MUSDA II) DPD PARTAI DEMOKRAT PROVINSI SULAWESI BARAT

Sekretariat ; Jl.urip Sumohardjo Nomor 39B Tlp : (0426) 22458 Mamuju 91511

PENGUMUMAN Nomor : 01/Pan-musda II/VI/12 Panitia MUSDA II PARTAI DEMOKRAT Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 dengan ini Menyampaikan : 1. Menjelang MUSDA II PARTAI DEMOKRAT Provinsi Sulawesi Barat, melalui panitia MUSDA II PARTAI DEMOKRAT tahun 2012, memberi kesempatan kepada Pengurus, Kader, dan Anggota PARTAI DEMOKRAT serta Masyarakat yang berkeinginan menjadi bakal calon ketua DPD PARTAI DEMOKRAT Provinsi Sulawesi Barat Priode 2012 – 2017 untuk mendaftarkan diri dengan mengambil formulir pendaftaran pada sekretariat 2. Pendaftaran di buka mulai pada hari selasa 26 Juni 2012 dan berakhir pada hari senin 02 Juli 2012.

3. Formulir pendaftaran dapat di ambil di sekretariat panitia setiap jam kerja JL. Urip sumohardjo no. 39 B tlp (0426) 22458 / 081355561928 Mamuju.

Mamuju , 25 Juni 2012

Panitia Pelaksana Sekretaris

Ketua

Ir. H. Abidin

Mengetahui KETUA DPD PARTAI DEMOKRAT PROVINSI SULAWESI BARAT

H. Aras Tammauni,SE

Yuslifar Yunus,SH

10

Kesehatan

RADAR SULBAR Selasa, 26 Juni 2012

Teh Tingkatkan Resiko Kanker Prostat

Malaria Sebabkan Resiko Keguguran

GLASGOW - Sejak dulu teh dipercaya banyak memiliki khasiat menjaga kesehatan bagi para peminumnya. Tapi tahukah anda jika meminum teh bagi pria dapat meningkatkan resiko terkena penyakit kanker prostat?

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh para ahli di Glasgow University, Skotlandia menyebutkan bahwa pria yang mengkonsumsi teh lebih banyak memiliki peluang terkena kanker prostat lebih tinggi dari mereka yang mengkonsumsinya dalam jumlah yang lebih kecil atau tidak sama sekali.

Penelitian ini dilakukan terhadap lebih dari enam ribu sukarelawan sejak 1970 lalu. Para responden ini berusia diantara 21 hingga 75 tahun yang ditanyai mengenai kebiasaan mereka meminum teh, kopi, minuman beralkohol dan rokok. Dimana dari total responden sekitar seperempat diantaranya yang meminum teh.

Hasilnya mereka yang meminum lebih dari tujuh gelas teh dalam satu hari 50 persen lebih beresiko terkena kangker prostate dari mereka yang mengkonsumsi kurang dari tujuh gelas atau tidak sama sekali. ‘’Sebagian besar penelitian terdahulu menunjukkan tidak ada hubungan antara kanker prostat dengan (mengkonsumsi) teh hitam atau sejumlah efek pencegahan dari teh hijau,’’ ujar Dr Kashif

PENYAKIT malaria ternyata sangat berbahaya. Penyakit infeksi yang disebabkan parasit plasmodium yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia itu berisiko tiga kali lipat menyebabkan keguguran ibu hamil.

Malaria membahayakan karena menyebabkan anemia atau kekurangan darah. Plasmodium malaria membuat sel-sel darah merah banyak yang hancur. Hal itu membuat efek malaria sangat berbahaya pada 3 bulan pertama kehamilan. Karena itu, deteksi dini pada wanita hamil serta pengobatan yang efektif sangat penting untuk mengurangi risiko itu.

Demikian diungkapkan spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tc. Hillers Maumere, dr. Asep Purnama di kepada anggota DPRD Flores Timur dalam workshop yang diselenggarakan LSM Yayasan Sosial Pembangunan Masyarakat (Yaspem) Maumere, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur.

Dikatakan mantan Direktur RSUD Tc. Hilers Maumere ini, anemia akibat malaria juga dapat menyebabkan pertumbuhan janin kurang baik. Selain itu, malaria menjadi penyumbang risiko kematian bayi, ibu dan balita. Setengah dari jumlah kematian bayi, ibu dan balita, kata dia, disebabkan oleh malaria. "Penyakit mematikan ini memang telah lama diketahui menyebabkan kelahiran prematur dan berat lahir rendah," katanya.

Berdasarkan data yang ada, sebutnya, pada tahun 2009 jumlah kematian bayi, ibu dan balita di NTT mencapai angka 1.400 orang. Jika dibagikan, maka setiap bulannya ada 100 kasus kematian bayi, ibu dan balita.

Sementara itu, anak yang berhasil hidup 17 ribu orang menderita kurang gizi.

Selain risiko kematian, malaria juga menyebabkan "economic lost" atau kerugian ekonomi yang besar.

Data di RSUD Tc Hilers Maumere, jelasnya, total biaya yang harus dibayar oleh negara melalui program jamkesmas untuk masyarakat yang sakit karena malaria sebesar Rp 2 miliar lebih.

Di Flores Timur, pada tahun 2006, kerugian yang diderita akibat malaria sebesar Rp 3,6 miliar. Angka tersebut meningkat di tahun 2007. Pada tahun itu, kerugian akibat malaria menjadi Rp 5,5 miliar. Sementara di tahun 2010 sebesar Rp 4,4 miliar.

Jumlah kerugian tersebut dihitung setelah membuat total biaya berobat, transportasi untuk berobat dan biaya perawatan. "Malaria juga membuat produktivitas menjadi menurun. Kalau tidak kerja, berapa kerugian ekonomi yang diderita?" ujarnya. (jpnn)

Shafique peneliti dari Institute of Health and Wellbeing, Glasgow University seperti dikutip halaman BBC, Selasa (19/6).

"Namun demikian kami melakukan pengukuran untuk perbedaan ini dalam penelitian kami dan kami tetap menemukan bahwa pria yang meminum lebih banyak teh akan ber resiko terkena kanker prostat lebih besar,’’ imbuhnya.

Tapi tidak semua orang terpengaruh dengan hasil penelitian ini. Pasalnya di sejumlah negara di dunia, minum teh banyak dijadikan bagian dari terapi penyembuhan penyakit tertentu termasuk kanker prostat.

Chris Garner, misalnya.

Pria asal Eidinburg, ini oleh dokter didiagnosa mengidap kangker prostat sejak 10 tahun lalu. Kemudian ia merasa lebih baik setelah mengikuti program diet sehat dengan mengkonsumsi teh hijau. Karena itulah ia mengaku tidak akan berhenti minum teh meski hasil penelitian tersebut berlawanan dengan apa yang dijalaninya. ‘’Seperti biasa anda mendapatkan bukti di satu sisi dan bukti lainnya di sisi berbeda dan anda berada di tengah-tengah upaya utuk menentukan siapakah yang benar tapi saya akan berkata, saya tidak merasa teh tidak beresiko tinggi jika anda mengkonsumsinya untuk diet, gaya hidup dan lainnya,’’ ujarnya dalam situs yang sama. (jpnn)

Rubrik ini Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

Peran Instalasi Gawat Darurat (IGD) dalam Hospital Disaster Plan INSTALASI Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit memainkan peran utama untuk penanggulangan gawat darurat untuk melakukan pemeriksaan awal kasus gawat darurat, resusitasi dan stabilisasi. Rumah Sakit harus mampu berperan sebagai active responder menerima korban bencana, active responder & coordinator tingkat lokal bagi RS sekitarnya, dan active responder yang mampu bergerak ke tingkat nasional.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan (BUK), dr. Supriyan-

toro, Sp.P, MARS saat membuka dan menyampaikan arahan kegiatan Bimbingan Teknis Kebijakan Nasional Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Jakarta (30/5).

“Setiap Rumah Sakit wajib menyesuaikan pelayanan gawat daruratnya minimal sesuai dengan kelas rumah sakitnya. Selain itu memiliki mapping disaster plan yang merupakan bagian dari disaster plan regional, membuat area penanganan korban bencana, dan perlu kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah sekitarnya,”

tambah Dirjen BUK. Dengan pemanfaatan IGD secara maksimal diharapkan menurunkan angka kematian dan kecacatan, diantaranya dengan melakukan penanganan kasus “true emergency” maupun “false emergency. Rumah Sakit harus menerima rujukan pasien atau melakukan rujukan balik, baik secara horizontal maupun vertikal. Rumah Sakit juga wajib turut serta dalam melakukan penanganan korban musibah massal dan bencana yang terjadi di dalam maupun di luar rumah sakit. (int)

Pendidikan 11

RADAR SULBAR Selasa, 26 Juni 2012

H.Agus Ambo Djiwa

H.Muhammad Saal

Bupati Matra

H. M. Natsir

H.Abdul Wahid

Wakil Bupati Matra

Sekretaris

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Matra

Iklan Layanan Ini Dipersembahkan Oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Matra

Tunjangan Sertifikasi Segera Dibayarkan MAJENE -- Harapan guru sertifikasi untuk segera menikmati tunjangan profesi sertifikasi akan terwujud. Pemkab Majene dalam pekan ini akan membayarkan tunjangan sertifikasi guru dan langsung dicairkan melalui Bank Sulselbar. Sebelumnya guru penerima tunjangans sertifikasi mengeluhkan belum kucurnya pembayaran tunjangannya. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah (DPKPAD) Kabupaten Majene, Ramli Puloo, Senin 25 Juni, mengatakan tunjangan tersebut sedianya akan dibayarkan akhir Maret lalu. Setelah adanya transfer dana untuk tunjangan sertifikasi guru triwulan pertama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Saat itu kami sudah menyampaikan hal tersebut ke pada Disdik Majene hingga beberapa kali. Namun tidak ada jawaban pasti, bahkan DPRD Majene juga sempat melakukan hearing dengan Disdik dan DPKPAD dan saat itu alasan yang dikemukakan Disdik tidak rasional," ungkap Ramli.

Setelah menunggu selama tiga bulan berkas kelengkapan dari Disdik Majene baru dapat dilangkapi.

Alasannya Surat Keputusan (SK) nama-nama penerima tunjangan sertifikasi guru terlambat diterima. Berkas mengenai tunjangan sertifiasi guru dari Disdik Majene baru diterima pekan lalu.

"Saya sudah menandatangani SP2Dnya Kamis lalu.

Saat ini semua berkas yang berkaitan dengan tunjangan itu sudah diserahkan ke Bank Sulselbar.

Jadi setelah diproses disana akan segera dicairkan.

Pencairan mungkin satu atau dua hari kedepan," tandas Ramli. (mg4/mkb)

Raker SMAN 2 Libatkan Stakeholder MAJENE -- SMAN 2 Majene menggelar rapat kerja (Raker) di Pantai Wisata Barane Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur, Minggu 24 Juni kemarin.

Raker ini melibat seluruh stakeholder SMAN 2 Majene. Diantaranya guru, staf, osis dan dharma wanita serta komite sekolah. Bahkan diikuti seluruh keluarga besar SMAN 2 Majene sekaligus memanfaatkan waktu liburan.

Kepala SMAN 2 Majene, Nur Syamsu, mengatakan, Reker dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan empat tahun kedepan. Baik yang bersifat kebijakan mutu prestasi, maupun kegiatan kesiswaan lainnya. "Semunya kita bahas dalam raker ini termasuk sarana prasarana, hubungan kemitraan, ketatausahaan, komite sekolah, dharma wanita maupun program prioritas lainnya yang dapat mendongkrak prestasi siswa SMAN 2 kedepan," tutur Nur Syamsu.

Tujuan lain dalam Raker, sebutnya untuk memupuk silaturrahmi antar keluarga SMAN 2 Majene, sekaligus menjalankan amanah Peraturan Menteri Pendidikan (Permendiknas) 2007, yaitu kepala sekolah menjalankan tugas di sekolah hanya empat tahun. "Kita semua evalusi program yang sudah dijalankan dan membicarakan program lainnya yang baru mau dijalankan, makanya kita libatkan seluruh pihak yang berkompeten di SMAN 2 Majene," jelasnya.

Ia menambahkan, dipilihnya wisata Pantai Barane sebagai tempat Raker adalah untuk merefres rutinitas yang dijalankan seluruh tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan SMAN 2 Majene. "Kami juga ingin memasuki ajaran baru dengan perasaan segar bugar," cetus Syamsu. (k3/mkb)

Makhmudi: Kami Butuh Tambahan RKB dan Mobiler

Siswa SMKN 1 Tapalang Barat Melantai EDITOR: MUHAMMAD ILHAM

MAMUJU -- Setelah menempati bangunan baru, siswa SMKN 1 Tapalang Barat, Mamuju, masih harus belajar dengan kondisi memprihatinkan.

Sekolah ini belum dilengkapi mobiler.

Kepala SMKN 1 Tapalang, Makhmudi, mengatakan, meski masih melantai, kondisi ini sudah sedikit lebih maju.

Karena sebelumnya, siswa sekolah ini menumpang di gedung SMPN 1 Pasa'bu, Tapalang Barat.

Ia menjelaskan, gedung baru yang dimiliki sekolah ini berjumlah empat

Ruang Kelas Belajar (RKB). Satu ruangan dimanfaatkan untuk kantor, selebihnya sebagai ruang kelas. Bangunan tersebut merupaka bantuan pemerintah pusat yang dilobi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Mamuju.

"Kami bersyukur dengan adanya bantuan dan upaya Disdikpora Mamuju. Tapi kalau bisa kami minta lima RKB lagi. Sebab jumlah ruang kelas kami tidak cukup untuk menampung siswa," katanya.

Di sekolah ini, terdapat enam kelompok belajar. Sehingga untuk men-

cukupkan ruangan, ada siswa yang masuk pada pagi hari dan ada yang masuk siang hari. "Kondisi ini baru bisa normal kalau ada tambahan lima RKB lagi," tutur Makhmudi.

Peserta PSB Melantai Kemarin, 25 Juni, Panitia Penerimaan Siswa Baru (PSB) SMKN 1 Tapalang Barat melaksanakan tes ujian masuk bagi calon siswa baru. Jumlah siswa baru yang mengikuti seleksi sebanyak 97 siswa dari 111 siswa pendaftar.

Dalam seleksi ini, semua peserta terpak-

sa melantai. Siswa yang mendaftar tersebut akan diterima pada tiga jurusan, yakni; Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), Teknik Otomotif Sepeda Motor, dan Agribisnis.

Seleksi berlangsung selama sehari penuh dengan materi seleksi terdiri dari mata pelajaran Matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia.

Selain materi tersebut, juga diujikan mata pelajaran sesuai pilihan pogram studi yang diminati. Seleksi dilaksanakan pada lokasi gedung sekolah baru dengan kondisi yang masih perlu pembenahan. (**)

Syamsu : Kecuali Daerah Terpencil

GTT tak Boleh Terima Tunjangan Berturut-turut MAJENE -- Guru Tidak Tetap (GTT) di Majene akan menerima Subsidi Tunjangan Fungsional (STF). Tetapi pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Majene menegaskan guru yang telah menerima STF tahun lalu tidak akan menerima lagi kecuali yang mengajar di daerah terpencil. Tahun 2012 ini, Majene mendapatkan 354 kuota STF untuk GTT. Kasubag Peningkatan Mutu Pendidik Tengaga Kependidikan (PMPTK) Disdik Majene, Syamsu Rais, Senin 25 Juni menegaskan GTT penerima STF tahun lalu, dipastikan tidak akan menerima tunjagan tahun ini, terutama yang mengajar dalam kota. "Kecuali GTT yang bertugas di daerah terpencil dan benar-benar memegang satu kelas pasti dapat tunjangan biar berturut turut. Itu tidak ada masalah, tapi kalau dalam kota kita akan diroling," ujar Syamsu.

Terkait adanya guru PNS, yang namanya terdaftar sebagai menerima tunjangan fungsional, Syamsu menegaskan, tunjangan tersebut diperuntukkan bagi guru non PNS. "Itu juga sudah kita evaluasi, yang pastinya tidak akan ada guru PNS menerima tunjangan fungsional," tegasnya.

Sesuai petunjuk tekhnis (Juknis) penerima tunjangan fungsional kata Syamsu, adalah GTT yang mengabdi minimal lima tahun dan memiliki Nomor Unik Pendidik Tenaga Kependidikan (NUPTK). Selain itu, mengajar 24 jam dalam sepekan. "Ini syarat utama penerima tunjangan fungsional yang harus dipenuhi," jelas Syamsu. Selain tunjangan fungsional bagi GTT, Disdik Majene juga menerima kuota bantuan biaya peningkatan kualifikasi (BBPK) dan Subsidi Tujangan Khusus atau tunjangan guru yang mengajar pada daerah terpencil.

"Jumlah penerima tunjangan tahun ini meningkat semua, BBPK sebelumnya 72 orang sekarang 104 orang, begitu juga penerima tunjangan terpencil dari 21 orang menjadi 72 orang sedangkan tunjangan fungsional tahun kemarin cuma 117 orang," sebutnya.

Menyankut tunjangan guru tahun 2012, Komisi III DPRD Majene pada rapat dengar pendapat (RDP) meminta data ke Disdik. Baik data 2011 maupun data penerima tahun 2012. Bahkan Komisi III pada pertemuan lalu menjadwalkan melakukan kembali pertemuan dengan Disdik, Senin 25 Juni kemarin, namun pertemuan itu urung dilakukan karena Ketua Komisi III dan beserta beberapa anggota tidak ada ditempat.(k3/mkb)

RADAR/MUHAMMAD ILHAM

MELANTAI. Peserta seleksi calon siswa SMKN 1 Tapalang Barat, terpaksa melantai saat mengikuti seleksi, Senin 25 Juni 2012.

SMK YPPP Wonomulyo Peroleh ISO 9000:2008 POLEWALI -- SMK YPPP Wonomulyo Polewali Mandar telah mengantongi ISO 9000:2008 dalam pengolaan manajemen pendidikan.

Sehingga sekolah ini terus berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan termasuk luarannya. Pada tahun ajaran baru 2012/2013 ini berkomitmen meningkatkan kualitas karena telah dinyatakan lulus verifikasi oleh pusat sebagai sekolah tiga besar SMK Model di Sulbar.

Sehingga penerimaan siswa baru (PSB), pihak yayasan memperketat seleksi siswa baru. Dari 700 pendaftar tahun ini sebanyak

100 calon siswa ditolak lantaran setiap kelas mesti memenuhi unsur kelayakan standar 32 siswa. Sementara setiap kelas terbagi lima jurusan yakni Tehnik Komputer Jaringan (TKJ), Keperawatan, Akuntansi, Kelistrikan, dan Kakao.

Menutur Kepala Tata Usaha, Muh Tahir, tahun ini kesepakatan hanya mengintensifkan proses belajar di pagi hari tidak lagi pagi dan sore seperti sebelumnya. "Kalau belajar pagi dan sore guru juga pastinya kelelahan, maka untuk lebih produktifitas mengajar sesui kompetensi jurusan, kami hanya melaksan-

akn pagi saja,� kata Tahir.

Lebih lanjut dengan terapan kurikulum keahlian/keterampilan (life skill), SMK YPPP Wonomulyo, lolos ISO ketiga di Sulbar setelah SMK Mejene dan SMKN 1 Polewali.

Sistem pembelajaran tidak lagi lintas jurusan, kata Tahir, tiap tiga bulan sekali dilakukan suvervisi tenaga pengajar dengan komitmen menjadi guru profesional dibidangnya.

"Dengan adanya sertifikasi ISO maka dengan sendiri bantuan sarana dan prasrana dari pusat akan terealisasi," tandasnya. (mkb)

Ponpes Al-Wasilah Terima Santri Baru PENGOBATAN MATA PAKISTAN TANPA OPERASI Ahli Pengobatan Mata dan Ambeyen Tanpa Operasi Ditangani langsung Tabib KHAN keturunan dari Pakistan. KHAN seorang ahli Pengobatan Alternatif penyakit mata , ambeyen lemah syahwat dan berbagai penyakit lainnya.

KHAN yang asli Pakistan sudah berpengalaman lebih dari 22 tahun memiliki keahlian menyembuhkan penyakit mata tanpa operasi. Seperti Mata Min, Plus, Rabun, Merah, Berair, Glukoma, Katarak, Silinder. Ilmu pengobatan tersebut diperoleh leluhurnya dari Pakistan. Dengan keahlian yang jarang dimiliki orang banyak, kini telah membuka Klinik Mata Pakistan di Mamuju dan Wonomulyo dengan pengalaman puluhan tahun tersebut, KHAN telah berhasil menyembuhkan puluhan ribu pasien keluhan mata, diantaranya glaucoma, katarak, radang kornea, iritasi mata minus, cylindris, plus, retinitis, syaraf mata rendah, serta lainnya. KHAN juga mengobati penyakit Ambeyen baru atau lama tanpa operasi, lemah syahwat, kencing manis, stroke, persendian tulang, Tumor, Kanker, Kista, Mioma, Gondok, Gondok Beracun, Hepatitis, Ginjal Lever, Malaria, Sesak Nafas, Asam Urat, Rematik, Impoten, Kolesterol, Paru-paru, Kewanitaan dengan harga terjangkau.

Metode yang digunakan dengan menggunakan ramuan herbal murni dari Pakistan dan tumbuh-tumbuhan dari Indonesia tanpa menggunakan obat-obatan kimia sehingga tanpa efek samping.

Alamat : Wonomulyo

Alamat : Mamuju

Jl. Jend.Sudirman No.55 (Dekat Kantor PU/Lampu Merah) Wonomulyo Polewali Mandar Buka setiap tanggal 01-15 Pukul 08.00 – 20-00 Wita Khan Hp: 085 397 082 333

Jl. Sultan Hasanuddin No. 88 (di Rental Mobil SILVI) Mamuju Buka setiap tanggal 16-30 Pukul 08.00 – 20-00 Wita Hp: 085 242 219 895

POLEWALI -- Pondok Pesantren (Ponpes) Al Wasilah Lemo, Desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar menerima santri baru tahun pelajaran 2012/2013.

Calon santri yang meminati Ponpes ini dengan dua tingkatan madrasyah yakni tsanawiah dan aliyah cukup banyak.

Dari 500 formulir yang disebarkan, sekitar 250 calon santri mengembalikan dan menyatakan siap menimbah ilmu di Ponpes Al Wasilah Lemo.

Direktur Ponpes Al Wasilah Lemo, Suardi Cammana mengatakan sejak berdirinya, baru tahun pelajaran (2012/2013) ini betul-betul pendaftar calon santri membludak. Pendaftar calon santri bukan saja warga Kabupaten Polewali Mandar tetapi ada juga dari provinsi tetangga.

Seperti dari Sulsel 40 orang dan Sultra tujuh orang. Mereka ada yang masuk di tingkat tsanawiyah maupun aliyah. Sebanyak 237 calon santri mengikuti ujian

kompetensi untuk memperebutkan tiket masuk. 107 Orang diantaranya untuk tingkat tsanawiah dan 130 orang untuk tingkat aliyah.

"Untuk tingkat tsanawiyah sebanyak 107 anak yang mengikuti tes masuk. Rencananya diterima semuanya.

Tes yang dilaksanakan Senin hari ini (kemarin), ada dua kategori yaitu, tes tertulis dan tes lisan atau wawancara. Wawancara laksanakan karena ingin mengetahui sampai dimana kemampuan calon santri mengenal baca tulis Al Qur'an," terang Suardi.

Pihaknya melakukan ujian kompetensi baca tulis Al Qur'an khusus ditingkat tsanawiyah karena ingin diketahui sampai dimana kemampuan anak dalam mengaji Al Qur'an. "Kita akan klasifikasi, yang bisa mengaji ditempatkan di kelas A, hanya setengah tau di kelas B dan yang sama sekali tidak tau mengaji ditempatkan di kelas C. Yang

tidak tau sama sekali mengaji kita akan bina, karena merupakan visi pondok," tuturnya.

Salah seorang panitia penerimaan santri baru, Hanidah mengatakan calon santri mengikuti ujian tulis berupa mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan Pelajaran Agama Islam (PAI).

Calon santri aliyah mengikuti ujian tulis terdiri dari mata pelajaran, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggiris, Matematika dan PKN. Selain itu mata pelajaran agama yakni Fiqhi dan Tajwid.

Sementara ujian mengaji dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan anak dalam membaca baca Al Qur'an.

Sementara untuk tingkat aliyah, Ponpes ini hanya berkemampuan menampung calon santri tiga kelas. Santri Aliyah akan ditampung di asrama khususnya yang berasal dari Sulsel, Sultra, Kecamatan Tutar dan Kecamatan Matangnga. (mkb)

12

Radar Majene

RADAR SULBAR Selasa, 26 Juni 2012

Banggae Pesimis Perekaman e-KTP Sesuai Target REPORTER : SYAMSUDDIN EDITOR : AMRI MAKKARUBA

MAJENE -- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Majene menargetkan perekaman data elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) akan rampung akhir September 2012.

Tetapi bagi Kecamatan Banggae mengaku pesimis akan merampungkan perekaman data e-KTP, September mendatang. Karena jumlah penduduk di Kecamatan Banggae lebih banyak dengan kecamatan lainnya di Majene.

Ketua tim kerja perekaman data e-KTP Kecamatan Banggae, Dullah Masa, mengaku, pesimis bisa merampungkan proses perekaman data e-KTP sesui jadwal yang telah ditentukan Dukcapil. Hal ini melihat proses rekam data warga yang mengambil e-KTP, Senin 25 Juni kemarin di Kantor Kecamatan Banggae.

Dari 300 wajib e-KTP yang ditargetkan setiap harinya, tim eKTP hanya mampu menyelesaikan 30 orang dalam waktu empat jam. "Kalau alat perekaman data cuma satu, kami yakin tidak mam-

pu menyelesaikan perekaman sesuai waktu yang ditentukan. Terbukti hari ini (kemarin) kami baru bisa menyelesaikan 30 orang, supaya program ini berjalan sesuia jadwal, alatnya perlu ditambah," keluh Dullah Masa saat ditemui, Senin siang kemarin.

Dullah menyebutkan, wajib eKTP di Kecamatan Banggae mencapai 27.704 orang. Jika dikalkulasi jumlah tersebut, jelasnya, tidak mungkin bisa dirampungkan dalam waktu 90 hari. "Jika kita tidak mampu merampungkan perekaman data 300 orang setiap

harinya, berarti kita menyalahi jadwal yang telah ditetapkan. Kalau kecamatan yang sedikit penduduknya mungkin tidak ada masalah," sebutnya.

Terkait masalah ini dirinya akan segera menyampaikan ke Dukcapil untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Untuk Kecamatan Banggae perekaman data mulai dilakukan Senin kemarin dan akan berakhir 27 September mendatang.

Tim akan bekerja mulai pagi hingga pukul 22:00 wita berdasarkan hari kerja. (*)

RADAR/SYAMSUDDIN

e-KTP. Seorang warga sementara melakukan perekaman data e-KTP di Kecamatan Banggae, Senin, 25 Juni kemarin.

Tidak Bayar Pajak, Reklame Ditertibkan MAJENE -- Dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene Nomor 11 tahun 2010 tentang pajak reklame. Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah (DPKPAD) Majene dalam pekan ini akan menertibkan reklame yang dipasang tanpa bayar pajak.

Kepala Bidang Pendapatan DPKPAD Majene, Muh. Yusuf Tahir, mengaku sudah geram dengan perusahaan yang tidak mengindahkan surat peringatan yang dilayangkan hingga beberapa kali. Sehingga dalam waktu satu hingga dua pekan kedepan akan dilakukan penertiban bagi reklame yang tidak bayar pajak.

"Sebelumnya kami sudah melayankan surat pemberitahuan kepada beberapa perusahaan yang mendirikan reklame namun lalai dalam membayar pajak, bahkan sudah dilakukan penyegelan dan berikan toleransi hingga dua bulan," ungkap Yusuf.

Dijelaskan, selama ini ada tiga perusahaan yang sudah disurati untuk segera melakukan pelunasan pajak reklame. Dua diantaranya sudah menunjukkan niat baiknya dengan menyatakan kesediaanya untuk membayar, namun belum ada informasi dari perusahaan yang satunya lagi.

Menurutnya, dalam dua pekan kedepan reklame milik salah satu perusahaan sarung yang bersekala nasional tersebut bila tidak mengindahkan surat teguran, maka akan ditertibkan. (mg4/mkb)

RADAR/AMRI MAKKARUBA

SEGEL. DPKPAD Majene menyegel sebuah reklame di depan pusat pertokoan Majene karena tidak membayar pajak.

Pengunjung Kolam Renang Membludak MAJENE -- Memasuki masa libur sekolah, pengunjung kolam renang Pemkab Majene yang dikelola Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) membludak. Menurut petugas loket kolam renang, Rial, Senin 25

Juni, mengatakan peningkatan tersebut terjadi sejak akhir pekan kemarin. Banyak diantara para pengunjung yang datang dari luar kota Majene, bahkan ada yang berasal dari luar daerah. Beberapa pengunjug datang dengan berombongan dengan

menggunakan lebih dari tiga kendaraan roda empat.

"Bila sebelumnya pengunjung hanya sekitar 15 orang perhari, kali ini jumlahnya diatas 60 orang perhari," ungkap Rial.

Sementara itu salah seorang pengunjung yang juga Kepala

Sekolah TK PGRI Parappe, Sulasna, mengungkapkan lebih memilih kolam renang sebagai tempat rekreasi karena keinginan dari muridnya.

"Sebelumnya ada usulan untuk berekreasi ke Pantai Wisata Barene, namun karena

faktor keamanan siswa yang kami pertimbangkan. Apalagi saat ini musim timur yang biasanya disertai dengan tinggi gelombang dan kecepatan angin jadi lebih baik ke tempat ini," tukasnya. (mg4/mkb)

Dishubkominfo Benahi Jalan Terminal MAJENE -- Rusaknya jalan di dalam kompleks terminal Majene di Kelurahan Tande Timur Kecamatan Banggae Timur membuat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) berupaya memperbaikinya.

Perbaikan jalan ini dilakukan secara swadaya oleh Dishubkominfo.

Kepala Dishubkominfo Majene, Syamsuddin Ahmad, mengungkapkan kerusakan tanah akibat air hujan di terminal yang baru ditempati beberapa bulan lalu menyebabkan jalan dalam terminal berlubang.

"Kami berinisiatif untuk melakukan penimbunan dangan menggunakan anggaran pribadi secara swadaya dari semua bidang di Dishubkominfo.

Hal ini karena tidak ada pos anggaran dari APBD untuk memperbaiki jalan dalam terminal.

Jika menunggu anggaran dari pemkab, kami kuatir kerusakan jalan tambah parah," ungkap Syamsuddin.

Akibat cuaca ekstrim yang sempat melanda kawasan Majene dan sekitarnya dalam beberapa bulan terakhir, kondisi tersebut sudah terjadi hingga dua kali.

Menurutnya untuk mengurangi resiko kerusan air disekitar terminal nantinya akan ditanami beberapa pepohonan, sehingga terjadi peresapan air di sekitar terminal.

"Kami berharap dengan ditanamnya pepohonan di sekitar terminal, penyerapan air hujan akan terjadi. Sehingga tidak menimbulkan aliran dan genangan air dibeberapa bagin jalan," tukasnya. (mg4/mkb)

Pengembangan Wilayah Mengacu ke RTRW

RADAR/JUNIARDI

KOLAM RENANG. Puluhan pengunjung terlihak menikmati suasana rekreasi di dalam kawasan kolam renang yang dikelola oleh Disporabudpar.

EKSEKUTIF

MAJENE -- Pengembangan wilayah harus mengacu kepada Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sehingga pembangunan kawasan dapat tertata dengan baik karena sudah dirancang sedemikian rupa dalam RTRW. Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Kebersihan (Disperkimber) Kabupaten Majene, Effendy Gasong, mengatakan perkembangan populasi penduduk dan mobilisasi masyarakat di Majene menyebabkan membludaknya jumlah penduduk di daerah ini.

"Kita membutuhkan rencana tata ruang yang baik untuk menyiapkan segala kemungkinan yang terjadi hanya dalam hitungan beberapa tahun kedepan," ujar Effendy.

Menurutnya, kawasan perkotaan Majene saat ini membutuhkan penataan yang lebih strategis. Bila tidak kawasan kota akan sangat sulit berkembang.

Karena sesuai dengan ketentuan yang ada untuk kawasan perkotaan saja harus menyisahkan 30 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH), 20 persen un-

tuk ruang publik, serta 10 untuk ruang privat.

"Saya pikir diperlukan langkah cepat dalam membangun beberapa fasilitas umum pada tempat-tempat yang masih belum dihuni oleh warga yang ada di wilayah perkotaan.

Contohnya pembangunan jalan harus segera diperlebar dan menggunakan jalur baru, serta mewantiwanti warga untuk tidak membangun rumah beberapa meter dari jalan yang telah dibangun nantinya," tandasnya. (mg4/mkb)

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Majene

RADAR/SYAMSUDDIN

RADAR/SYAMSUDDIN

SAMBUTAN. Bupati Majene, Kalma Katta, memberikan sambuatan saat acara penamatan siswa SD se-Kecamatan Banggae Timur di Lapangan Korban 40.000 Jiwa Kelurahan Baruga, 16 Juni 2012.

DOORPRIZE. Wakil Bupati Majene Fahmi Massiara, menyerahkan doorprize kepada Peserta jalan santai pada peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (Hani) di Pelataran Boyang Assamalewuang, Jumat, 21 Juni 2012.

Radar Mamasa 13

RADAR SULBAR Selasa, 26 Juni 2012

Kabupaten Mamasa

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mamasa yang Madani Dalam Ikatan Kondosapata Wai Sapalelean

Empat Strategi Pembangunan Kabupaten Mamasa 1. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik/goog governance.

2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui Pembangunan Berbasis Masyarakat (Gerbang Sismark).

3. Mendorong berkembangnya dunia usaha para pelaku ekonomi.

4. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan norma budaya dalam kehidupan masyarakat.

Ramlan Badawi

Benhard Buntutiboyong

Bupati Mamasa

Sekkab Mamasa

Galang Dana Sendiri,

KPK Rawan Dikriminalisasi

NET

Proyek Vaksin Flu Burung Bermasalah

JAKARTA -- Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi, menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti proses hukum jika terbukti ada kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan yang mengerjakan proyek vaksin flu burung. Selain itu, Nafsiah tak segan-segan akan memberikan sanksi administratif terhadap perusahaan tersebut.

"Sanksi administrasi itu macam-macam. Akan tetapi black list kalau itu temuanya akan dibahas kembali dengan BPK, bagaimananya dan sebagainya, kalau memang harus melalui proses hukum kita akan lakukan," tuturnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/6/ 2012).

Namun Nafsiah tidak menyebutkan perusahaan apa saja yang akan dikenai sanksi tersebut.

Dia hanya mengatakan bahwa ada sembilan perusahaan yang kemungkinan besar akan dikenai sanksi.

"Betul, jadi itu sudah ada rekomendasi dari BPK, perusahaan satu, dua, tiga, harus di black list, karena ini, nanti kita bahas lagi. Aduh saya enggak hafal, ada sembilan," paparnya.

Dia juga mengaku masih belum dapat memastikan apa penyebab dari pemberian sanksi tersebut. Yang pasti, sanksi tidak hanya diberikan kepada perusahaan, tapi juga kepada per orangan.

"Meneketehe (penyebabnya), saya belum baca lengkap laporannya. Saya tidak tahu. Ini menurut mereka, jadi ada ini, ah temuan lah BPK, nanti tanya sama Irjen. Ada yang ke perusahaan ada yang ke pegawai, ada yang sudah keluar malah sudah dipecat," tegasnya.

Lebih lanjut Nafsiah juga menambahkan bahwa dirinya tidak akan menghalang-halangi proses hukum yang sedang berjalan, meskipun jika melibatkan pegawai di dalam kementeriannya.

"Kalau memang ada yang terkena proses hukum saya tidak akan mempermasalahi dan menghalangi," pungkasnya.

Hal yang sama diungkapkan oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Yudhi Prayudha, Yudhi mengaku belum mengetahui perusahaan apa saja yang akan dikenai sanksi terkait laporan dugaan penyelewengan yang ditemukan oleh BPK. "Saya enggak hafal," kata Yudhi saat ditemui wartawan si Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/ 06/2012).

Menurut Yudhi, sanksi diberikan lantaran perusahaan-perusahaan tersebut melakukan keterlambatan dalam pengadaan. "Karena ada keterlambatan. Keterlambatan pengadaan," imbuh Yudhi.

Selain itu, Yudhi juga membenarkan jika bukan hanya perusahaan yang dikenai sanksi, namun juga karyawan dari perusahaan tersebut.

"Iya, karena misalnya penguasa anggaran ditegor segala macem, itukan pengawasan internal," pungkasnya. (net)

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diingatkan agar tidak nekad menggalang dana publik untuk membangun gedung baru melalui gerakan Coin for KPK. Bukan hanya karena KPK tidak punya dasar hukum untuk mencari dana publik, tapi penggalangan dana untuk KPK itu juga rawan disalahgunakan.

Pengamat ekonomi yang juga mantan anggota Komisi Keuangan DPR, Dradjad H Wibowo mengatakan, negara saja tidak bisa sembarangan menghimpun dana tanpa dasar hukum.

"Jika wacana ini (Coin for KPK) diteruskan, bagaimana kalau nanti MA, Polri, TNI, BIN dan bahkan pemda ikut meng-

galang dana dari masyarakat meski tidak ada aturan yang memberi kewenangan untuk itu?" kata Dradjad dalam sebuah forum diskusi di Jakarta, Senin (25/6).

Dradjad pun mengungkapkan kehawatirannya jika KPK meneruskan gerakan "Coin for KPK" untuk menggalang dana publik. "Masalahnya bagaimana kalau malah digunakan untuk "memeras" lalu dibungkus dengan penggalangan dana? Jelas wacana ini bisa menjadi preseden buruk dalam hal penerimaan negara," ulasnya.

Drajad sendiri mengaku sempat ditegur oleh salah satu seniornya di Partai Amanat Nasional (PAN) karena mengkritisi Coin for KPK. Terlebih lagi,

saat ini DPR dipersepsikan sebagai institusi kotor.

Senior Dradjad di PAN itu menyebut PP Nomor 6 tahun 2006 tentang definisi Barang Milik Negara. Dalam beleid itu, definisi barang milik negara adalah semua yang diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Namun menurut Dradjad, PP itu bukan justifikasi bagi penggalangan dana bagi institusi manapun. "PP ini tidak memberikan kewenangan menggalang dana kepada siapapun. Perolehan yang sah adalah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan," ucapnya.

Kekhawatiran serupa juga disampaikan anggota Komisi III

DPR, Bambang Soesatyo. Menurut politisi Golkar ini, penggalangan KPK sangat rawan diselewengkan.

"Coba bayangkan, misalnya istana ngambek karena tidak diizinkan DPR membeli pesawat, lantas mengalang dana sendiri.

Siapa yang berani menolak pengalangan dana istana, terutama pengusaha-pengusaha hitam?" ulasnya.

Sedangkan pemerhati kebijakan publik, Ichasnuddin Noorsy mengatakan, jika KPK salah langkah karena tidak memiliki pijakan hukum maka bisabisa gerakan Coin for KPK menjadi blunder bagi komisi pimpinan Abraham Samad itu. "KPK bisa-bisa dikriminalisasi," katanya. Menurutnya, jika benar

yang dilakukan adalah penggalangan maka artinya KPK bertindak aktif. Hal ini berbeda jika publik yang melakukan penggalangan dan memberikan donasi.

"Aturan tidak dilanggar kalau publik yang aktif menggalang dan memberikan donasi seperti panti asuhan yang dikelola pemerintah," kata Noorsy.

Namun ada kekhawatiran di benak Noorsy di balik gerakan Coin for KPK. Menurutnya, upaya KPK itu justru membuktikan adanya kegagalan struktural.

"Kalau persepsinya KPK menggalang langsung, artinya KPK juga sama dengan panti asuhan bagi orang-orang yang yang gagal menjalankan peran pemerintahan," ulasnya. (jpnn)

Kebut RUUK DIY, Sultan Diajak Rapat di DPR JAKARTA -- Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum juga rampung. Agar segera kelar, Komisi II DPR menjanjikan segera mengambil langkah.

Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa, mengatakan, komisinya sudah menggelar rapat intern yang salah satu keputusannya akan memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk didorong cepat merampungkan RUUK DIY tersebut bersama DPR. "Untuk merampungkan RUUK DI, Komisi II dalam rapat internnya memutuskan akan mengadakan pertemuan antara Komisi II dengan Kemendagri yang juga menghadirkan Gubernur DIY," kata Agun, Senin (25/ 6), kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Hal itu, lanjut dia, agar dapat segera diselesaikan dalam masa sidang ini untuk menyelesaikan hal-hal krusial yang menjadi hambatan. "Seperti masalah pengisian jabatan dan pertanahan," kata Agun yang juga politisi Partai Golkar itu.

"Serta sejumlah persyaratan dan mekanisme pengisian jabatan Gubernur DIY," tegasnya.

Soal kapan memanggil Mendagri , menurut Agun, waktunya belum bisa dipastikan.

"Kita masih menunggu konfirmasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam pertemuan konsultasi tersebut," kata Agun. (jpnn)

NET

PT. Freeport.

Briptu Mujahidin Ditembak di Area Freeport JAKARTA -- Kasus penembakan kembali terjadi di wilayah PT Freeport Indonesia, di Papua. Sabtu (23/6) lalu, kasus penembakan menimpa Briptu Mujahidin, salah satu petugas kepolisian yang sedang menjaga mil 45, Freeport.

"Saat itu Briptu Mujahidin sedang berjaga bersama Briptu Suprapto. Mujahidin ini akan buang air kecil di belakang pos jaganya lalu tiba-tiba didatan-

gi tiga orang dan mereka merampas senjata. Ia (Mujahdin) ditembak saat itu," kata Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal (Pol) Saud Usman Nasution di Jakarta, Senin (25/6).

Para pelaku, kata Saud, menembak Mujahidin dengan senjata laras pendek hasil rampasan sebelumnya. Saat berusaha menyelamatkan diri dari penembakan tersebut, Mujahi-

din terjatuh sehingga mengalami patah tulang di kakinya.

Saat ini Mujahidin dirawat intensif di Rumah Sakit Kencana, Timika, Papua. "Briptu Suprapto melakukan tembakan balasan terhadap pelaku. Tapi mereka sudah melarikan diri ke hutan," jelasnya.

Saud menambahkan, saat ini kepolisian belum mengetahui motif penembakan di area Freeport tersebut. Sebel-

umnya, tahun lalu sejumlah kasus penembakan juga terjadi di wilayah itu. Beberapa korban adalah petugas polisi maupun karyawan PT Freeport.

Namun, selama ini, polisi belum berhasil mengungkap pihak di balik sejumlah kasus penembakan tersebut.

Keadaan geografis selalu menjadi alasan polisi susah menangkap pelaku penembakan. (jpnn)

Rubrik Ini Dipersembahkan oleh Humas Pemkab Mamasa

RADAR/ANDI SUMARYADI

RADAR/ANDI SUMARYADI

RAPAT. Sekkab Mamasa, Benhard Buntutiboyong melakukan rapat internal dengan sejumlah Kades di ruangan kerjanya, Rabu 6 Juni 2012.

HADIR. Bupati Mamasa, Ramlan Badawi bersama Ketua DPRD Mamasa, Muhammadiyah Mansur dan Ketua Komisi I DPRD Sulbar, M Darwis ketika melakukan rapat dengan Komisi I DPRD Mamasa.

14

Radar Pasangkayu Sistem Manusia Alam Ruang Teknologi

RADAR SULBAR Selasa, 26 Juni 2012

MAMUJU UTARA SMART

Pembenahan dan Penyempurnaan Sistem Penyelanggaraan Pemerintahan, Kebijakan dan Regulasi, Program dan Kegiatan, Infrastruktur Keuangan Daerah.

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur, Masyarakat dan Private Sektor.

Mengelola dan Memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan Arif, Adil, dan Bijak untuk Kemakmuran Rakyat dan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.

Konsisten Melakukan Penataan Ruang, dan Wilayah dengan Mengacu pada Kebijakan dan Regulasi Serta Berwawasan Lingkungan Menggembangakan dan Memanfaatkan Tekhnologi Tepat Guna yang Selaras dengan Perkembangan dan Kebutuhan

H. MUHAMMAD SAAL WAKIL BUPATI

H. AGUS AMBO DJIWA BUPATI HM. NATSIR. MM SEKKAB

Anggota DPRD Matra Belajar ke Lampung LAPORAN:

ANGGOTA DPRD Mamuju Utara (Matra) melakukan perjalanan dinas ke Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung.

Tujuannya adalah bertukar pandang mengenai upaya penyelesaian sengketa lahan perkebunan kelapa sawit.

Selain itu anggota DPRD Matra juga ingin mengambil perbandingan regulasi penetapan nilai sumbangan pihak keSYAMSUDIN HB tiga (perusahaan perkebunan kelapa sawdari Lampung it) kepada pemerintah daerah. Adapun anggota DPRD Matra yang turut dalam kunjungan tersebut adalah; Putu Suardana, Putu Purjaya, Nasri Syahrir Odja, M Ali, serta Pahala Sigalingging.

Senin, 25 Juni, Anggota DPRD Matra berangkat melalui Bandara Mutiara Palu pada pukul 07.00 Wita menuju Bandara Hasanuddin Makassar. Kami tiba di Makassar sekira pukul 08.15 Wita dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT 0781.

Setelah transit di bandara ini. Perjalanan dilanjutkan menuju bendara Soekarno-Hatta. Pesawat yang kami tumpangi tiba di Jakarta di Jakarta sekira pukul 12.00 Wita atau pukul 11.00 WIB. Sebelum meneruskan penerbangan ke Lapung, kami menunggu selama empat jam. Itu disebabkan penerbangan tujuan daerah itu baru ada pada pukul 16.20 WIB. Sambil menunggu waktu pemberangkatan, kami mencari makan. Maklum, perjalan kami cukup jauh.

Tak terasa, peswat yang mengangkut kami bersiap terbang ke Lampung. Sekira pukul 17.50 WIB, kami tiba di Bandara Tanjung Karang Lampung. Kami lalu menuju hotel dekat bandara. Rencananya, anggota DPRD akan berkunjung ke Kota Gunung Sugih, pada Selasa 26 Juni, untuk melakukan pertemuan dengan DPRD setempat.

Kabupaten Lampung Tengah berada di tengah Propinsi Lampung dengan luas 4.789,82 Km2. Daerah ini cukup strategis dalam hal pengembangan wilayah, sebab selain dilintasi oleh jalur lintas regional yang menghubungkan antar propinsi maupun kabupaten/kota di propinsi Lampung. Di sini juga terdapat jalur lintas kereta api jurusan Bandar Lampung menuju Palembang. Kota Lampung Tengah memiliki Motto “Beguai Jejamo Wawai” yang artinya Berbuat Bersama untuk Kebaikan.

Namun salah satu potensi daerah yang bisa menjadi referensi bagi Kabupaten Matra adalah area perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Area perkebunan sawit di daerah itu luasnya 18.292,50 hektare dengan produksi 46.281.000 ton. Sementara produktivitasnya mencapai 2.755,04 kilo gram per hektar. (Bersambung)

POTRET PASANGKAYU

RADAR/ SYAMSUDDIN HB

GALI DRAINASE. Guna menghindari timbulnya genangan air di permukaan jalan, proyek penggalian drainase di Poros Matra, gendar dilakukan.

Perusahaan Bermasalah Harus di Black List PASANGKAYU — Jelang pelaksanaan tender program fisik 2012, DPRD mulai mengingatkan agar SKPD di Matra agar selektif.

Mekanisme pengadaan barang dan jasa harus dipedomani secara utuh.

Jika ad aperusahaan yang tidak memenuhi kualifikasi, jangan dipaksakan jadi pemenang tender.

Anggota DPRD Matra, Amran S Nuhung, mengatakan, berdasarkan

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2011 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulbar, banyak temuan yang menjerat pihak ketiga atau rekanan yang mengerjakan program fisik.

Untuk itu, lanjutnya, dengan adanya pengalaman dari tahun kemarin, tahun ini seharusnya pemerintah daerah harus berani mem-blacklist perusahaan-perusahaan

Rubrik Khusus Humas Pemkab Mamuju Utara

MEDIASI. Wakil Bupati Matra HM.Saal bersama Unsur Muspida Kapolres Matra AKBP Adri Irniadi, Dandim Mamuju Letkol Sutiyo dalam rapat mediasi senketa tapal batas HGU dan laham masyarakat dengan pihak perusahaan diruang Pola Kantor Bupati.

RADAR/SYAMSUDDIN HB

HADIRI. Para Kepala SKPD Lingkup Pemda Matra saat menghadiri rapat mediasi senketa tapal batas HGU dan lahan masyarakat dengan pihak perusahaan diruang Pola Kantor Bupati.

yang masuk dalam daftar temuan BPK, khususnya yang tahun lalu mengerjakan proyek di Dinas PU Matra, tapi pada akhirnya dianggap bermasalah oleh BPK. “Saya rasa SKPD sudah tahu perusahaan-perusahaan yang bermasalah pekerjaannya tahun kemarin. Data perusahaan yang masuk temuan BPK pasti sudah ada di Bagian Hukum Pemkab Matra.

Makanya, kalau bisa

perusahaan bermasalah itu jangan diikutkan lagi dalam proses lelang,” pinta Amran, Senin, 25 Juni.

Ia mengharapkan kedepan pemerintah lebih profesional. Penentuan pemenang tender jangan dipengaruhi utang budi atau semacamnya.

Pemerintah daerah harus lebih ketat dalam menjalankan aturan, terlebih panitia tender harus benar-benar mengacu pada turan. (**)

LEGISLATIF MATRA

Amran S Nuhung Anggota Komisi I DPRD Matra

Rubrik Khusus DPRD Kabupaten Mamuju Utara

PARIPURNA . Wakil Ketua DPRD Matra Uksin Djamaluddin saat memimpim Sidang Paripurna Ramperda Pajak dan Retribusi di ruang sidang DPRD Matra

RADAR/ANDI SAFRIN

PARIPURNA. Anggota DPRD Matra Dahrin bersama Saverius Save saat mengikuti Sidang Paripurna Ramperda Pajak dan Retribusi di ruang sidang DPRD Matra

INFOTAINMENT

RADAR SULBAR

SELASA

15

gaya hidup - artis - film - resep makanan - Keluarga

26 Juni 2012

Atiqah Hasiholan Temukan Kenikmatan Menyanyi

FILM

Cinta di Saku Celana

AKTRIS cantik Atiqah Hasiholan tak menyangka dirinya akan mencicipi dunia tarik suara. Kekasih Rio Dewanto itu pun mengaku akhirnya bisa menemukan kenikmatan saat bernyanyi.

Atiqah berduet dengan penyanyi asal Korea Eru untuk soundtrack film terbarunya, 'Hello Goodbye'. Ini merupakan pengalaman perdana Atiqah sebagai penyanyi.

"Ini buat kepentingan promosi film, tapi nyanyi itu ternyata emang enak. Nyokap pernah bilang artis harus bisa nyanyi, tapi aku nggak pernah belajar," ujarnya saat ditemui di Studio RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin 25 Juni 2012.

"Setelah coba, oh pantes ya orang suka nyanyi," lanjut perempuan kelahiran Jakarta, 3 Januari 1982 itu.

Lalu, apakah Atiqah akan serius menjadi penyanyi setelah ini?

"Lihat nanti, tapi kalau emang mau jadi penyanyi ya harus bener-bener siap nyanyi," jawabnya.

'Hello Goodbye' merupakan film drama garapan sutradara Titien Wattimena.

Dalam film yang syuting di Korea itu, Atiqah beradu akting dengan sang kekasih. (net)

Dituduh Curi Nama, One Direction Tuntut Balik APRIL lalu sebuah boyband asal Amerika dengan nama One Direction tiba-tiba muncul mengklaim nama mereka telah dicuri boyband Inggris. Yang dituduh adalah One Direction yang digawangi Zayn Malik, Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson dan Niall Horan.

One Direction Amerika meminta boyband yang sedang naik daun itu untuk mengganti namanya. Mereka mengklaim muncul duluan sebelum One Direction Inggris dan sudah melegalkan nama mereka di Amerika.

Setelah sebelumnya tak mau ambil pusing, kini mereka akhirnya bertindak. Simon beserta Syco Entertainment dan Sony Music mengajukan tuntutan balik atas

gugatan One Direction Amerika itu.

Demikian dilansir Rolling Stone, Senin 25 Juni 2012. Pengacara One Direction Inggris telah mengajukan jawaban atas gugatan sebelumnya dan melakukan pembelaan.

Mereka bersikeras akan mempertahankan nama One Direction dipakai Zayn cs.

One Direction Inggris merasa lawannya hanya mencoba mencari ketenaran dari mereka. One Direction Amerika memang lahir setahun lebih tua dari One Direction Inggris. Tapi hingga kini mereka belum dikenal luas dan diketahui tak punya kontrak rekaman. (net)

CINTA pada pandangan pertama memang misterius. Bisa datang kapan saja, di mana saja. Termasuk dari rutinitas berangkat kerja naik KRL setiap pagi. Transportasi massal itulah yang mempertemukan Ahmad (Donny Alamsyah) dengan Bening (Joanna Alexandra).

Karena sejak kecil yatim piatu dan tinggal di panti asuhan, Ahmad tak pernah merasakan cinta. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan seseorang saat tengah merasakan jatuh cinta. Selama setahun, ia hanya mengagumi seorang wanita dalam diam. Merekam setiap aktivitas Bening lewat handycam tuanya. Alasannya, Ahmad merasa tak pantas karena dirinya hanya orang biasa, pegawai negeri rendahan yang bekerja di kantor pos.

Kesempatan menyapa Bening tiap hari selalu disia-siakan Ahmad, membuat Gifar (Dion Wiyoko) geregetan. Ia melapor pada ibu panti yang mengasuh mereka waktu kecil.

“Katanya kamu anak pintar, tapi soal cewek Gifar selalu berhasil. Sekarang, kamu tulis surat sama dia,” saran sang ibu (Vita Ramona) pada Ahmad.

Meski canggung dan tak biasa menulis surat cinta, hal itu dilakoninya. Ia pun memantapkan hati memberikan surat cinta itu pada Bening. Surat itu, diselipkannya pada dompet di saku belakang celananya.

Sayang, tinggal selangkah mendekati Bening, Ahmad kecopetan. Melayanglah surat cinta yang susah payah dibuatnya itu. Namun hal itu memberinya ide, untuk ‘mencopet’ cinta Bening lewat bantuan seorang pangeran copet di Pasar Senen, bernama Gubeng (Ramon Y Tungka). Seminggu dari pertemuan pertama di sebuah lorong sepi di kawasan Senen, keduanya berjanji bertemu lagi. Ketika waktunya tiba, Gubeng ingkar, ia tak datang.

Ternyata, preman asal Surabaya itu mendekam di sel tahanan dan bertobat.

Seminggu belakangan, ia berhasil mencopet cinta dari Bening, tapi bukan untuk Ahmad, melainkan untuknya.

Pesannya pada Ahmad, kalau memang punya nyali, ambillah cinta di saku

celana jeans-nya yang sedang di-laundry.

Keberuntungan belum berpihak pada Ahmad. Laundry tempatnya mengambil celana Gubeng, ternyata laundry gadungan tempat transaksi narkoba. Bukannya mendapatkan cinta, ia malah digerebek polisi. Lagipula, Roy (Gading Marten) pemilik laundry, mengklaim cinta Bening sudah menjadi miliknya.

Perjalanan Ahmad berikutnya, mempertemukan ia dengan Briptu Nila (Endhita) yang di akhir ternyata ‘disiapkan’ takdir menjadi pacarnya. Juga Bagas (Lukman Sardi), tunangan Bening yang selama ini ber- pindah negara dan rajin mengiriminya kartu pos. Ahmad pun mengalah, membiarkan cintanya pergi dengan orang yang memang selama ini ditunggu dan dirindu.

Ini semua adalah penggalan kisah dari film baru 'Cinta di Saku Celana' .

Dengan gaya unik dan komedi yang sederhana, sutradara Fajar

Nugros menuturkan film tentang pentingnya keberanian berusaha ini. Selalu ada kejutan dalam setiap scene-nya, menampilkan karakter yang berbeda-beda dan alur cerita yang terbolak-balik. Penampilan spesial dari artis papan atas seperti Luna Maya, Masayu Anastasia, Agus Kuncoro, Yati Surachman, dan beberapa nama tenar lain, ikut mewarnai dinamisasi cerita Cinta di Saku Celana. Dan yang patut dicermati, adalah kepiawaian Donny Alamsyah beradaptasi dari film laga ke drama. Film yang diangkat dari cerpen berjudul Cinta di Saku Belakang Celana ini, tayang di bioskop mulai 28 Juni 2012. Bersiaplah untuk tidak menyimpan cinta di saku celana, segera bertindak dan utarakan jika tak ingin kehilangan. Setiap momen adalah kesempatan, di momen yang mana cinta akan berpihak pada Anda? “Tidak selamanya orang bodoh kalah dengan orang pintar, orang pintar kalah dengan orang cerdas, orang cerdas kalah dengan orang licik, dan orang licik kalah oleh orang beruntung,” kata Fajar Nugros. (net)

>>>>>> HUBUNGI BAGIAN PERIKLANAN: MAWARNI SIMARGOLANG, 0426-22138 Hp: 081241843180

HOT LINE:

E-mail: radarsulbar01@gmail.com

Online: radar-sulbar.com IKLAN BARIS RADAR SULBAR

MAMUJU -- JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50,TLP. 0426 -22138. MAJENE -- JL. JEND SUDIRMAN NO. 167,TLP. 0422-21157. POLMAN -- JL. MR.MUH.YAMIN NO. 76,TLP. 0428-23203.

Serbaneka Penghasilan tambahan untuk anda: jual motor baru dapat komisi s/d 1 Jt per unit.

Hub Adit: 08112719065

Serbaneka TOKO HARAPAN JAYA Grosir Pakaian Jadi, Alamat: Ruko Blok A. No. 16 Pasar Baru Mamuju-Sulbar, HP. 081 210 174 222

Serbaneka ALAT PERAGA DAK SD & SMP ready stok (100%) sesuai juknis 2010, rekanan yg menang tender / uji petik 085214141201 / 081519464055 - kdn.co.id

Serbaneka H2D KOMPUTER, Menerima sevice komputer, laptop, notebook & rakit komputer, juga melayani servis panggil, harga terjangkau.

Alamat Jl. Stadion, Hp: 085399769243,081342626268, 081342077428

Dijual Rumah Dijual 1 Paket Terdiri dari : Lokasi Empang (4 Hektar), 1 Unit Rumah Empang, 1 Unit Rumah di Jalan Poros ke Bandara Tampa Padang, Kampung Baru Desa Babanga Kab. Mamuju Hub : Hp. 081 355 223 222/081 246 243 416/085 327 772 822

Dijual Tanah JUAL TANAH. + Ukuran 4,4 Hektar Di Jalan Baru (Jalur Dua) Hub; 08124252975

Serbaneka BENGKEL LAS Masagena Alamat Jl. Pababari Mamuju, Tlp 081 342 209 988 DIZI MEUBEL Alamat, Jl. Martadinata (samping Kantor BPS Mamuju) Tlp 081 342 209 988

Rental Mobil CV. Jaya Bersama Menyediakan Jasa Rental Avanza, Zenia, Apv, Rush, Pick Up. Jl. Pattana Bone No. 9 Mamuju Hp. 085 399 333 536085 298 301 045

Dijual Rumah DIJUAL Rumah : Luas 325 M2 di Jl. H.A. Endeng No.1 Tanah : 610 M2 di Jl. Muh. Husni Thamrin Hub : Hp 081 355 399 133 Alamat: Jl. Urip Sumoharjo No. 51 Mamuju

Dijual Ruko Dijual Ruko 2 petak, 2 lantai disudut, ukuran 9 x 14 Jln. Poros Sentral Tasiu /Kompleks Pasar Hub : 082 189 917 971

Serbaneka Penghasilan tambahan untuk anda: jual motor baru dapat komisi s/d 1 Jt per unit.

Hub Andrea: 08121063279

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dan Bangunan ukuran 9x20 di Rangas Mamuju.

Kuran lebih 500 m dari Kantor Gubernur Sulbar. Harga Rp. 150 Jt, tanpa perantara.

HUB: 085398239889

Lowongan KOPERASI PERKEBUNAN SINAR FAJAR Membutuhkan Karyawan(i) Syarat:Surat Lamaran, Minimal Tamatan SLTA dan Sederajat, Foto Copy KTP, Foto Copy KK, Punya Kendaraan dan Berpenampilan Menarik Berminat antar lamaran anda ke Jl. SMP Muhammadiyah, Nomor 7, Kec. Wonomulyo, Polman atau Hubungi 081347577669

Dikontrakkan DIKONTRAKAN PERUMAHAN H. BASYIR BLOK G 22 (BELAKANG TOYOTA) HUBUNGI : 081 342 633 337 ATAU 081 342 795 999

Dikontrakkan Dikontrakkan 1 buah rumah, lengkap dengan perabot. Di Jl. BTN Maspol F4 No. 1 Mamuju Hub : 085 255 801 557

Dijual / Dikontrakkan Tanah DIJUAL tanah kosong, luas 1004 m2 Jl. Bau Massepe depan Gereja Katolik. Dikontrakkan tanah, luas 11x40 m Jl. Tuna samping somel kayu Maspul. Hub 085322255554 - 085394702774

Dijual Mobil DIJUAL Cepat Mobil Toyota Kijang Grand Extra Tahun 1996 Ac. Sentral, DVD, Power stering, Power Window, Sentral Lock, kondisi baik masih Orisinil Mesin kering siap Pakai Hub : 081 355 064 032

Peluang Bisnis MAU Penghasilan Rp 1 jt - 2 jt/bulan Dirumah Buka Usaha Rental Game. Jual PS2/PS3 Hardisk Baru/ Bekas, Komputer, Laptop, Hrg Murah Beli 2 Unit PS Gratis HP Cross U / 2 orang. Minat Bos. Hub. MR.14 Com Hp.085 214 011 193 / 087 842 276 439

Serbaneka ANDA Butuh Dana Tunai, Jaminkan Bpkb Motor Anda di NSC FINANCE . Hub. No : 0853 4085 7205 ( Dibutuhkan Karyawan/Karyawati, Pendidikan Min. SMA, GAJI + KOMISI + REWARD)

Dijual Rumah Di jual rumah permanen, fasilitas lengkap: PLN 2300 wat, AC, AIR PAM, SUMUR BOR, TEL RMH, 4 KMR TIDUR. STRATEGIS, DEPAN KANTOR BUPATI POLMAN, LUAS 171 M2. ADA KELEBIHAN TANAH 1 KAPLING. HUB. 082188775060.

HARGA DAMAI.

Serbaneka Dioper cicilan rumah tipe 36 di BTN Griya Marwah Residence Sarampu, Desa Tonyaman Kecamatan Binuang blok B nomor 1 dgn harga 50 juta. Harga bisa nego.Hubungi: 085214476078

Dijual Rumah JUAL Murah Rumah, BTN Cendrawasih, Polewali sudah renovasi, Harga Rp. 185 Jt Hub : 081 355 076 354

Dikontrakkan Dikontrakkan Ruko Strategis dan nyaman di Jl. RE. Martadinatha Simbuang Hub : 081 242 001 019/ 081 944 533 688

Dijual Rumah DIJUAL Rumah Tinggal Permanen beserta lokasi di Jl. Manunggal, Lr. IV, Polman (samping rumah kosan sekkab polman) L. 14 Meter x P. 24 Meter.

Harga Rp. 250 juta bisa nego Hub: 085299924217

Dijual Rumah DIJUAL Rumah di Jalan Cerbon Belakang Kantor Camat Wonomulyo. Ukuran 21x11 M. Hub : 081241501981

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dengan ukuran 10 x 45 = 450 m2 Terletak di Jalan Poros Kalukku Tasiuk Hub: 081355038844 - 082191606888

Lowongan LOWONGAN Kerja untuk Cabang baru di Polman dibutuhkan Karyawan/Ti. Syarat : FC. Ijasah terakhir min. SMU/Sederajat, FC.KTP dan Daftar Riwayat Hidup(CV.), PAS Foto 2l br U. 3X4 wrna, tidak sedang kuliah dan kursus. I nformasi lebih lanjut hubungi: LEO PRIMA MANDIRI. Jl.Budi Utomo No.05 Pekkabata HUB: CP. 0819 9862 2951 – 0853 9957 5282 Antar Berkas Secepatnya (Posisi Terbatas).

Dijual Rumah DIJUAL Rumah di Jl. Kapten Jumhana No. 22 Wonomulyo Polman Sebelah Kanan Lapangan Gaswon (Depan Pasar Wonomulyo) Hubungi : 085 299 128 480 081 342 209 988 085 236 277 002

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dengan luas 15x28 m2, terletak di depan SMK Pelayaran Mamuju Harga Murah Tanpa perantara.

Hub : 085 398 062 912

Lowongan Dicari 1 org receptionis wanita, blm menikah, syarat SMA/sederajat, berpenampilan menarik, domisili di Polewali dan sekitarnya, lamaran langsung di antar ke : HOTEL LILIANTO jl. Ahmad Yani No.54-B, Tlp. (0428) 2410499

Berita Kehilangamn TELAH tercecer BPKB Motor A.n SUPARMAN. No Polisi DC-4777-JA Merk Suzuki/FU 150, Warna Abuabu Hitam. Bagi yang menemukan harap Hub : 081 353 045 050

Dijual Tanah Jual Tanah Kaplingan siap Bangun Uk. 10 X 20 Dirangas-Mamuju. Kurang Lebih 500 M dari Kantor Gubernur Sulbar Harga 26 juta, tanpa perantara Hub : 081241200073

Dijual Tanah DIJUAL Lokasi siap bangun Rp. 60 JT Uk. 10 m x 20 m.

Ada Sertifikat Jl. Atiek Suteja Belakang Kantor Bupati.

Hub. 085 255 742 258

Serbaneka NUSANTARA TEKHNIK Jl. Andi Makasau, Melayani : Las panggil, Terali kanupi, Pintu Ruko Balkon, disesuaikan Model Rumah Hub : Yusman (Hp. 081 342 086 507-085 340 617 777)

Peluang Investasi Cerdas Saatnya uang bekerja untuk Anda.

Nikmati hasil 12% per bulan dari Virgin Gold Mining Corp. Terbukti sejak 2010. Gratis BB/LCD, TV/Sepeda hanya di bulan Juni Info Irawan 081 342 954 305. BB 29553809. www.vgmc.com

Jual Mobil DIJUAL MOBIL Apv, Warna Hitam Metalic Tipe : 6C415V-Apv DLX Hub : 085 298 308 800

Jual Mobil DIJUAL Honda City thn 2010.

Automatic. 220 Juta Hub. 081 241 566 050

16

ADVERTORIAL Dipersembahkan Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulbar Bimbingan Teknis Videografi dan Dokumentasi se-Provinsi Sulbar Hotel Srikandi Mamuju, Senin 25 Juni 2012

Pelepasan Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional X Mamuju, Senin 25 Juni 2012

RADAR SULBAR

SELASA 26 JUNI 2012