Radar Sulbar

redaksi:

RADAR SULBAR JUMAT, 30 MARET 2012

0426-22138 website:

www.radar-sulbar.com Tercepat Menyajikan Berita

email: radarsulbar01@gmail.com

Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

Rp 3.000

BBM Naik,

Gaji PASTI NAIK

AMANKAN UNJUK RASA. Seorang polantas mengamankan unjukrasa mahasiswa di Mamuju.

BACA HAL 15

INFOTAINMENT

SENATOR

Foto Anggota DPD Dibakar, Konstituen Tersinggung JAKARTA -- Aksi pembakaran foto anggota DPD RI asal Sulawesi Barat di Mamuju, menuai kemarahan konstituen dari masing-masing wakil daerah ini.

Terutama dari masyarakat Mamuju Sulbar. Pasca pengrusakan, sejumlah konstituen Anggota Komite I DPD Hj Mulyana Isham, sempat marah dan berniat melakukan aksi balasan.

Baca HAL 7

Hari Ini Harga BBM

Diputuskan Demokrat Ngotot, Golkar Menolak

Kirim CERITA LUCU Anda ke

radarsulbar01@gmail.com

SIAPA YANG LEBIH GOBLOK? SUATU hari ada seorang nenek-nenek tua sekali berjalan di tepi jalan raya keluar dari pasar dekat kampungnya. Karena kondisi jalan yang sepi, tiba-tiba itu nenek nyebrang. Apesnya datang seorang pemuda mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Kontan saja pemuda itu menekan rem keras-keras.

Sontak pemuda itu marah "Dasar neneknenek goblok!! nyebrang tak lihat-lihat dulu!!"

Karena kaget mau ditabrak dan dibentak nenek itu pun marah "Yang gobloknya bukan main itu kamu!! masak nabrak nenek-nenek saja tidak kena??!!!!"

foto

UNIK

Kirim FOTO UNIK Anda ke

radarsulbar01@gmail.com

Jumlah Anggota Fraksi DPR RI Fraksi Demokrat Fraksi Golkar Fraksi PDIP Fraksi PKS Fraksi PAN Fraksi PPP Fraksi PKB Fraksi Gerindra Fraksi Hanura

148 orang 106 orang 94 orang 57 orang 46 orang 38 orang 28 orang 26 orang 17 orang

REPORTER: CHAERUL MARVAN EDITOR: MUHAMMAD ILHAM

JAKARTA -- Hari ini, 30 Maret, DPR RI menjadwalkan paripurna untuk menentukan sikap apakah mendukung atau menolak rancana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

RADAR/SOLIHIN

TEATERIKAL. Mahasiswa Mamuju menggelar aksi teaterikal bertajuk rakyat menderita ketika harga BBM tetap dinaikkan pemerintah, Kamis, 29 Maret 2012.

Menpan Telah Terbitkan Surat Edaran Terkait Pengumuman Honorer K1 di Media “Pengumuman tenaga honorer yang memenuhi kriteria (MK) melalui papan pengumuman, media cetak lokal dan media online selama 14 (empat belas) hari kepada publik."

Baca HAL 7

NIP 299 PTT Sudah Turun JALAN TEBING Jalanan yang dibangun pada tebing di Thunersee, menjadi objek wisata yang sangat populer di Switzerland.

Ramli Nebaho

MAMUJU -- Perjuangan panjang menyelesaikan persoalan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) lingkup Pemprov Sulbar membuahkan hasil. Hingga kini, sebanyak 299 Nomor Induk Pegawai (NIP) tenaga PTT Pemprov Sulbar telah diterima Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Anwar Adnan Saleh (BKDD) Sulbar.

Namun demikian, PTT belum dapat menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS dengan alasan menunggu NIP tenaga PTT lain yang bakal menyusul. Diperkirakan, dalam pekan ini akan kembali turun sekira 77 NIP untuk PTT.

WAJIB DIUMUMKAN. Surat edaran Menpan RB terkait pengumuman tenaga honorer kategori I (K1) di Media.

Baca HAL 7

JAKARTA -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) mengaku telah mengeluarkan surat edaran terkait terkait keharusan pemerintah daerah mengumumkan ke media terkait Honorer kategori I (K1).

Surat edaran tersebut telah dikeluarkan pertanggal 12 Maret 2012.

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2012 tentang data tenaga honorer kategori I (K1) dan daftar nama tenaga honorer gategori II ditujukan kepada dua instansi. Kedua intansi yang merupakan tujuan surat edaran tersebut yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat. Kedua, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Deputi Bidang Aparatur Kemenpan, Ramli Nebaho menegaskan, surat edaran tersebut menegaskan dan menjelaskan surat pengumuman horer kategori I di media. Nomer empat poin (a) nomer 1. menyebutkan.

Baca HAL 7

The Japan East Asia Network of Exchange for Student and Youth

Pelajar Matra-Mamuju Wakili Sulbar ke Jepang The Japan East Asia Network of Exchange for Student and Youth (Jenesys) adalah program persahabatan Jepang dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Tenggara. lain, seperti Australia, Cina, India, Selandia Baru, dan Korea. Salah seorang siswa SMAN 1 Pasangkayu Matra turut mewakili pelajar Indonesia ke Jepang pada April mendatang.

Dia adalah Ilham Yunus, siswa Kelas II IPA I. Ilham sungguh sangat senang bisa membawa nama daerah ke luar negeri. "Saya sangat senang karena bisa membawa nama daerah dan negara di level internasional," kata Ilham. Kendati Ilham, hanya anak dari pemilik warung kecil di Jalan Andi Depu Pasangkayu, namun ia memiliki tekad kuat.

TUJUANNYA, menciptakan dan memperdalam rasa saling pengertian di antara para remaja yang merupakan generasi penerus yang akan berperan penting di masa yang akan datang.

Tahun ini, Provinsi Sulbar akan diwakili dua pelajar. Masing-masing satu orang dari Kabupaten Mamuju Utara dan Mamuju.

Program ini diikuti negara-negara Asia Tenggara, dan beberapa negara

Baca HAL 7 Ilham Yunus

w w w. r a d a r - s u l b a r. c o m

Syifa Fauzia R redaksi: 0426-22138 - email: radarsulbar01@gmail.com

2

Ekonomi

RADAR SULBAR Jumat, 30 Maret 2012 PANC A KAR YA PEMBANGUNAN SULA WESI BARA T PHASE II ANCA KARY SULAWESI BARAT G AI KEBIJ AKAN S TRA TEGI PEMBANGUNAN PR O VINSI SULA WESI BARA T 20 1 1 - 20 16 SEBAG KEBIJAKAN STRA TRATEGI PRO SULAWESI BARAT 201 201 SEBA

1. Peningkatan Profesionalisme Aparatur ( personalcapatcy building) Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2. Peningkatan Kualitas dan Perluasan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Vital 3. Peningkatan Promosi dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Baik dalam Negeri maupun Luar Negeri 4. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 5. Pengembangan Pemerintahan yang Peduli Lingkungan H. Anwar Adnan Saleh Gubernur

H. Aladin S Mengga Wakil Gubernur

H. Ismail Zainuddin Sekretaris

Sullbar Belum Miliki LPKD MAMUJU -- Sulitnya pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Sulbar dalam mengembangkan usahanya, disebabkan beberapa faktor. Salah satunya karena pemerintah belum membenruk wadah penyaluran bantuan modal.

Wakil Ketua DPRD Sulbar, H Arifin Nurdin, menyampaikan, selain berharap pada perbankan, pemerintah juga harus turun tangan meningkatkan geliat usaha kecil dan menengah dengan cara membentuk Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD).

"Para pelaku UKM di Sulbar masih terkendala pada kurangnya modal. Tapi kita bisa bantu mereka kalau pemerintah mau membentuk LPKD," sebut Arifin Nurdin.

Menurutnya, kehadiran LKPD dapat meningkatkan jumlah kredit bagi para pelaku UKM. Harapannya usaha dapat berkembang yang berujung pada meningkatnya angka penyerapan tenaga kerja dan peningkatan Pendapat Asli Daerah (PAD). "Tapi di Sulbar belum ada LKPD. Di situ masalahnya," ungkapnya.

Hal lain, sambung Arifin, kualitas UKM dalam mengelolah usaha juga masih sangat standar. Olehnya ia berharap para pelaku UKM bisa mendapatkan pelatihan untuk peningkatan kualitas dalam pengelolaan usaha.

"Pemerintah daerah seharusnya bisa memberikan pelatihan bagi pelaku UKM. Sehingga mereka memiliki pengetahuan memenej usaha," ungkapnya.

Mengapa LPKD sangat penting? Jika tidak ada, kata Arifin, maka pelaku UKM akan selalu kesulitan mengembangkan usahanya. Padahal potensi UKM sendiri sangat besar. "Pelaku usaha kesulitan mendapat pinjaminan modal dari bank, karena persyaratannya terlalu banyak dan prosesnya yang berbelit-belit," ungakp Arifin. (rp2/ham)

Panin Bank Turunkan Bunga KPR 1,5% REPORTER: HASAN BASRI EDITOR: MUHAMMAD ILHAM MAMUJU -- Di tengah rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), harga rumah sudah mulai mengalami kenaikan. Sehingga banyak orang yang ingin mendapatkan tempat hunian, terpaksa menunda keinginannya.

Di tengah kesulitan yang dihadapi

masyarakat, Panin Bank memberikan kemudahan dengan menurunkan suku bungan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) sekira 1,5 persen. Sebelumnya bunga KPR di Panin Bank sebesar 10,5 persen. Sekarang sudah turin menjadi 9 persen. Penurunan tersebut terjadi akibat penurunan Bank Indonesia (BI) Rate.

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance

kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Fungsinya, untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter dan mempertimbangkan pula faktorfaktor lain dalam perekonomian. Bank Indonesia menurunkan BI Rate karena inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

Bank Indonesia telah menurunkan BI Rate hingga dua kali. Penurunan perta-

RADAR/HASAN BASRI

ATM. Sejumlah nasabah sedang menarik uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRI.

ma sebesar 25 basis poin terjadi pada awal Oktober 2011, hingga menjadi 6,5 persen. Kemudian awal November 2011, kembali diturunkan 50 basis poin menjadi 6 persen.

"Kami menurunkan bunga KPR Panin Bank sebab terjadi penuruna bunga KPR BI Rate yang menjadi acuan kami. Bunga turun dari 10,5 persen menjadi 9 persen," kata Accoun Officer (AO) Bank Panin, Mahmud, Kamis 29 Maret.

Lanjut Mahmud, penurunan terjadi sebagai respon untuk menarik minat massyarakat untuk menjadi nasabah KPR di Panin Bank. "Penurunan bunga KPR sangat mempengaruhi jumlah nasabah," ungkapnya.

Penurunan bunga KPR yang terjadi sejak awal maret 2012 tersebut akan mempengaruhi jumlah nasabah. "Kalau pembiayaan nasabah akan diuntungkan, berbeda dengan yang menabung justru akan merugi," terangnya.

Selain itu, menjadi nasabah pada KPR Panin Bank akan memperoleh keuntungan yakni mendapatkan suku bunga rendah, proses persetujuan cepat hanya dalam tiga hari kerja, dan lebih fleksibel.

Mahmud juga menjelaskan, kredit rumah di Panin Bank memiliki banyak kemudaha yaitu, kemudahan mendapatkan angsuran, dimana saja bisa dan aman tersimpan. "Cukup dengan menyediakan dana di rekening Panin Bank, kami akan melakukan pendebetan setiap bulan angsuran kredit rumah nasabah," tuturnya. (rp2/ham)

BRI Siapkan Rp 48 M Dana KUR MAMUJU -- Guna membantu permodalan bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UKM), Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Mamuju menyiapkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar RP 48 miliar.

Accoun Officer (AO) BRI Cabang Mamuju, Hasanuddin, mengatakan, dana KUR tersebut diharapkan dapat membuat pelaku UKM menjadi lebih mandiri.

Menurutnya, nasabah KUR berasal dari semua sektor perdagangan, pertanian, perkebunan, usaha penjualan makanan, hingga kerajinan dan peternakan.

Jumlah besaran pinjaman KUR bagi pelaku usaha mikro maksimal Rp 20 juta dan untuk usaha menengah maksimal Rp 500 juta. "Banyak sedikitnya pinjaman yang diberikan pada pelaku UKM itu disesuaikan dengan besar kecilnya usaha," ujarnya.

Ia menjelaskan, pengurus KUR cukup mudah. Pelaku usaha cukup kantor BRI terdekat, mengisi formulir, menyertakan fotokopi identitas, rekening listrik/ telpon, surat keterangan usaha yang disahkan oleh kepala desa dan usaha sudah bejalan minimal satu tahun.

"Setelah permohonan diajukan, petugas akan menyurvei ke lapangan untuk

memastikan kelayakan usaha pihak pemohon. Bila dinilai layak, paling lama lima hari setelah pengajuan permohonan dananya langsung dikucurkan," tuturnya.

Hasanuddin berharap, dengan adanya pinjaman KUR, nasabah dapat maju dan berkembang sehingga perekonomian masyarakat meningkat.

Ia menambahkan, suku bunga KUR terbilang sangat rendah dan umur angsurannya relatif lama. "Ini akan menjadi peluang bagi UKM untuk menambah modal untuk meningkatkan usahanya," ungkapnya. (rp2/ham)

RADAR/HASAN BASRI

PEDAGANG KECIL. Mayoritas pedagang kecil di Pasar Sentral dan Regional Mamuju membutuhkan bantuan modal usaha.

Okupansi Hotel Mamuju Beach Naik 10 Persen

RADAR/HASAN BARESEPTIONIS

TUNGGU PENGUNJUNG. Receptionis Hotel Mamuju Beach menuggu kedatangan para pengunjung.

INFO SULBAR

MAMUJU -- Jumlah pengunjung Hotel di Sulbar mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Seperti tingkat okupansi Hotel Mamuju Beach yang juga mengalami kenaikan 10 persen.

Kenaikan jumlah pengunjung hotel tersebut dimulai sejak awal tahun 2012 yang mencapai hingga 500 penghuni, kemudian memasuki Februari tercatat ada 560 orang yang menghuni.

"Rata-rata perbulannya tingkat hunian naik hingga 10 persen. Ini terjadi karena banyaknya lembaga pemerintah yang menyewa fasilitas hotel ini

untuk setiap kegiatan," sebut Manager Operasional Hotel Mamuju Beach, Edi. Menurut Edi, jumlah pengunjung Hotel Mamuju Beach sejak Maret, belum bisa diramungkan. Namun ia mengasumsikan jumlahnya sudah mendekati dari target yang ditentukan.

"Kami targetkan jumlah pengunjung bisa mencapai 80 persen dari jumlah kamar hotel sebanyak 33 kamar, karena setiap hari tercatat jumlah kegiatan pemerintah semakin banyak," ungkapnya.

Lanjut Edi, walaupun Mamuju Becah belum memilki fasilitas seperti hotel lainnya. Namun mereka tetap optimis jumlah penghuni terus mengalami kenaikan, karena kualitas layanan.

"Kami akan memberikan pelayanan yang baik, walaupun fasilitas seperti spa dan karaoke belum ada di hotel ini," ujarnya.

Edi mengatakan, perbandingan sektor pemeritahan dengan sektor swasta yang menghuni di hotel tersebut sekira 60 banding 40 persen. (rp2/ham)

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

RADAR/SUDIRMAN SAMUAL

HADIRI PELANTIKAN. Pejabat eselon Pemprov Sulbar dan sejumlah unsur muspida menghadiri pelantikan Sekprov Sulbar.

RADAR/SUDIRMAN SAMUAL

DISUMPAH. H Ismail Zainuddin, ketika disumpah sebagai Sekprov Sulbar.

Mamuju 3

RADAR SULBAR Jumat, 30 Maret 2012 VISI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

"Gerakan Membangun Mamuju, Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri (Gerbang Maju)" MISI II Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui pemberdayaan perekonomian rakyat, pemerataan Pendapatan di Masyarakat, Pembangunan daya Tarik, daya tahan dan daya saing perekonomian daerah TUJUAN 4. Peningkatan Fungsi Pasar Rakyat SASARAN Tersedianya pasar-pasar pada kawasan ekonomi strategis, Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat, Tercapainya target PAD dari Sektor pasar sesuai dengan potensinya tersedianya data base pasar rakyat sebagai asset daerah, serta tersedianya regulasi yang mengatur ketertiban hari pasar

Drs. H. Suhardi Duka, MM Ir. Bustamin Bausat Drs. H. Habsi Wahid, MM Bupati Mamuju

Wakil Bupati Mamuju

Sekda Mamuju

Jolok APBN, Pemkab Harap Peran DPD REPORTER: ANDI INDRA EDITOR: MUHAMMAD ILHAM MAMUJU -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju mengusulkan beberapa program kerja kepada tim III komite IV DPD RI. Ini sebagai bahan pertimbangan DPD saat penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Negara (RAPBN) 2013.

Usulan program yang disampaikan kepada DPD tersebut merupakan program prioritas Pemkab Mamuju yang dianggap perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat agar pendanaannya dapat dialokasikan melalui APBN. Misalnya perbaikan infrastruktur, program pertanian, maupun peningkatan sarana dan kualitas pendidikan.

Bupati Mamuju, H Suhardi Duka, menyampaikan Mamuju adalah daerah yang baru memulai melakukan pembangunan khususnya pada infrastruktur jalan, sarana air bersih, pertanian maupun pendidikan.

Dengan luas wilayah yang dimiliki Mamuju, beberapa wilayah belum bisa tersentuh sehingga diharapkan usulan program yang disampaikan kepada Komite IV DPD RI bisa memberikan hasil agar program yang direncanakan pada 2013 mendatang bisa lebih maksimal.

Selain itu, Suhardi Duka juga menyampaikan kepada DPD untuk mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) guna peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparat yang ada.

"Dalam menyukseskan program pem-

bangunan di Kabupaten Mamuju, SDM aparat sangat menentukan sehingga bisa tercipta birokrasi yang baik dalam melayani masyarakat," ujar Suhardi Duka, dalam rapat kerja bersama DPD RI di lantai III Aula Kantor Bupati, Kamis 29 Maret.

Dinkes Usulkan Mobil Jenazah Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Mamuju tidak mau ketinggalan untuk mengajukan usulan kepada DPD. Meski

DPD tidak mempunyai kewenangan dalam penganggaran, setidaknya dengan aspirasi tersebut DPD bisa memberikan pertimbangan atas usulan daerah.

Pada kesempatan itu, Dinkes Mamuju mangajukan usulan berupa pengadaan kendaraan khusus jenazah untuk ditempatkan pada puskesmas di 15 kecamatan di Mamuju. Sebab, dari 15 puskesmas dikecamatan tidak ada yang memiliki mobil pengangkut jenazah.

"Yang ada hanya mobil ambulance un-

tuk orang sakit. Namun mobil itu juga yang digunakan memuat jika jenazah," kata Kapela Dinkes Mamuju drg Firmon.

Menurutnya, kondisi tersebut terkadang mendapatkan protes dari masyarakat karena mobil yang digunakan memuat orang sakit juga digunakan untuk mengangkut jenazah. Namun, hal tersebut terpaksa harus dilakukan karena tidak ada lagi kendaraan selain ambulance yang saat ini tersedia.

"Saya berharap ini bisa menjadi per-

timbangan DPD sehingga apa yang telah menjadi masalah pada kami khususnya mengenai kendaraan jenazah bisa segera teratasi," tuturnya.

Ketua Tim Komite IV DPD RI, Iskandar Muda Baharuddin Lopa, mengatakan, usulan yang telah disampaikan oleh Pemkab Mamuju akan menjadi bahan masukan bagi DPD RI untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pleno dan diusulkan dalam rapat paripurna bersama DPR RI. (**)

RADAR/ANDI INDRA

SERAHKAN BERKAS. Bupati Mamuju H Suhardi Duka (kiri) menyerahkan berkas usulan program prioritas Pemkab Mamuju kepada Ketua Tim III Komite IV DPD RI Iskandar Muda Baharuddin Lopa, usai rapat kerja yang berlangsung di lantai III Aula kantor Bupati Mamuju, Kamis, 29 Maret 2012.

Pemkab Fokus Pada Tiga Sektor

RADAR/HASAN BASRI

BERSIHKAN TANAMAN. Seorang petani di Kalukku sedang membersikan sawahnya dari tanaman pengganggu.

MAMUJU -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju pada tahun 2013, akan memfokuskan program pembangunan pada sektor infrastruktur, pertanian, dan sektor pendidikan.

Bupati Mamuju, H Suhardi Duka, menjelaskan, dalam mencapai hasil masksimal pada tiga sektor tersebut, sangat diharapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk serius dalam menjalankan program yang dilakukan.

Infrastruktur di Kabupaten Mamuju baik dari itu jalan, sarana air bersih dan fasilitas umum lainnya hingga saat ini masih belum memadai. Sebagai ibukota provinsi hal tersebut harus menjadi perhatian serius untuk

Realisasi Pajak Reklame Capai 37,91 Persen MAMUJU -- Realiasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju dari sektor pajak reklame dalam kurun waktu tiga bulan mencapai Rp157.742.500 atau 37,91 persen dari target sebesar 406.000.000 pada tahun 2012.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Mamuju, Hamzah Sula, mengatakan, 37,91 persen PAD yang dihasilkan dari pajak reklame tersebut efektif dilakukan selama kurang lebih satu bulan, setelah terbitnya surat edaran Bupati Mamuju untuk

menertibkan reklame yang tidak wajib pajak.

Sebenarnya, dalam surat tersebut, Bupati meminta untuk dilakukan penertiban reklame yang tidak wajib pajak.

Seiring waktu berjalan, dengan kebijakan khusus, penertiban untuk sementara ditunda setelah melihat antusias para pengusaha yang ada memenuhi kewajiban untuk membayar pajak reklamenya.

"Kita berikan kebijakan dan menunda untuk sementara waktu melakukan penertiban reklame,"ujar Hamzah ke-

EKSEKUTIF MAMUJU

pada Radar Sulbar Kamis, 29 Maret.

Wajib pajak pada tahun 2011 di Mamuju sebanyak Rp314.000.000 selama 12 bulan. Untuk tahun 2012, wajib pajak yang ditargetkan bertambah menjadi Rp406.000.000.

Menurut Hamzah Sula, dalam upaya mewujudkan program Birokrasi Bersih Melayani (BBM), diharapkan kepada seluruh wajib pajak bahwa semua pembayaran yang dilakukan menggunaan kertas berharga yang sah sehingga terjamin bahwa dana masyarakat masuk ke dalam kas daerah. (mg1/ham)

didorong demi mewujudkan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Begitupun di sektor pertanian. Dengan potensi yang dimiliki, maka perlu dilakukan peningkatan program pada sektor tersebut sebagai pemicu membaiknya ekonomi masyarakat Mamuju.

Hal yang tak kala penting, kata Suhardi Duka, adalah sektor pendidikan. Harus diakui, sarana pendidikan di Mamuju belum terjangkau secara merata dan adil, khususnya pada wilayah yang berada di daerah pelosok.

"Fasilitas pendidikannya masih sangat kurang memadai sehingga mau tidak mau anak-anak harus secara rela secara bergan-

tian untuk bersekolah. Sementara, hal ini tidak bisa dibiarkan secara berlarut-larut,"ujar Suhardi, Kamis 29 Maret.

Menurut Suhardi Duka, meski tiga sektor tersebut menjadi prioritas program pembanguan pada 2013, namun pemerintah tidak akan mengabaikan pembangunan di sektor lain.

"Pembangunan harus terus bersinergi dengan apa yang sudah dicanangkan pad atahun sebelumnya. Selain itu, pelayanan birokrasi yang baik harus tetap dipertahankan guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan baik," turur kepala daerah dua periode ini. (mg1/ham)

RADAR/ANDI INDRA

BILBOARD. Salah satu bilboard yang menjadi objek pajak reklame Pemkab Mamuju.

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Kabupaten Mamuju

HUMAS PEMKAB MAMUJU

MUSRENBANG. Bupati Mamuju Suhardi Duka saat membuka peresmian sarana air bersih di Kecamatan Pangale.

4

Parlementaria

RADAR SULBAR Jumat, 30 Maret 2012

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA VISI

“Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Mampu Memberdayakan Masyarakat, Maju, Mandiri, dan Amanah“.

MISI

5. Mendorong upaya pemberdayaan ekonomi 1. Menata dan membina penyelenggaran fungsi – fungsi keluarga pemerintah desa 6. Mendorong peningkatan kapasitas 2. Membina dan memfasilitasi upaya pengembangan keluarga miskin 7. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tepat sumber – sumber pendapatan desa.

Guna dan SDA 3. Membina dan meningkatkan kapasitas aparat desa 8. Mengembangkan Pranata Sosial Budaya dan 4. Membantu upaya pengembangan dan pembinaan usaha Adat Istiadat Masyarakat ekonomi masyarakat desa H. Anwar Adnan Saleh Drs.H.Mulyadi Bintaha,M.Pd Diwujudkan melalui 2(dua) program utama: KEPALA BPMPD GUBERNUR PNPM –MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dan Program BANGUNMANDAR (Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat)

Dra. HAFNI DJABBAR SEKRETARIS

H. ARSYAD, S.Sos., M.Si

H. BAHARUDDIN, S.Sos

ARIFIN. A, S.Pd

KABID. PEMBDY. PEMDES/KEL & PENGUATAN KELEMBAGAAN

KABID. PEMBDY. EKONOMI & PARTISIPASI MASY

KABID. PEMBINAAN ADAT & PENGEMB. SOSBUD

Delapan Ranperda Segera Disahkan

Tolak Kenaikan Harga BBM

Demonstran Gelar ‘Salat Jenazah’ REPORTER: M. SHOLIHIN EDITOR: MUHAMMAD ILHAM MAMUJU -- Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM terus berlanjut.

Ratusan mahasiswa yang menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM, menggelar shalat jenazah sebagai simbol matinya sensitifitas sosial rezim kepemimpinan SBY-Beodiono.

Aksi itu mereka gelar di Jalan Ahmad Yani, persis di depan Gedung DPRD Mamuju, Kamis, 29 Maret. Salat

jenazah ini dilakukan sebagai gambaran matinya kepedulian pemerintah terhadap penderitaan rakyat yang tetap bersikeras menaikan harga BBM per 1 April mendatang.

Sementara itu, bagi sejumlah mahasiswa non muslim yang tidak mengukuti ritual shalat jenazah tetap tergabung dengan tertib dalam barisan aliansi OKP Sulbar menolak kenaikan harga BBM. Sebelumnya, pengunjuk rasa dari perwakilan sejumlah OKP yang ter-

gabung melakukan orasi di depan Gedung DPRD Mamuju. Orasi yang dilakukan secara bergantian tersebut mendesak pihak DPRD Mamuju agar memberikan pernyataan secara kelembagaan menolak rencana kenaikan harga BBM. "Kami berharap agar DPRD Mamuju selaku perwakilan rakyat membuat pernyataan menolak rencana kenaikan harga BBM. Sebab, kami menilai saat ini pemerintah pusat tidak lagi memperhatikan rakyat," kata Koordinator

RADAR/M SHOLIHIN

SALAT JENAZAH. Mahasiswa yang melakukan demontrasi di depan Sekretariat Mamuju menggelar salat jenazah sebagai simbol matinnya sensifitas sosial rezim SBYBoediono, Kamis 29 Maret.

Ekspose Reklamasi Pantai Manakarra MAMUJU -- Desakan agar proyek reklamasi pantai Manakarra diekspose di DPRD Mamuju semakin mengencang.

Sejumlah anggota DPRD meminta agar Ketua DPRD Mamuju dapat mempertanggung jawabkan pernyataan sebelumnya yang menyebutkan bahwa tidak perlu dilakukan ekspose terhadap rencana reklamasi. Itu sebabnya anggota DPRD membuat surat kepada Ketua DPRD Mamuju agar menggelar rapat pleno ekspose reklamasi pantai

Pimpinan DPRD Diminta Gelar Pleno

Manakarra.

"Surat ini kami maksudkan sebagai desakan kepada Ketua untuk memberikan kejelasan terhadap ekspose mega proyek reklamasi," sebut Ketua Komisi II DPRD Mamuju, Irwan Pababari, yang juga turut bertanda tangan mendesak Ketua DPRD Mamuju menggelar rapat pleno.

Jumlah anggota DPRD Mamuju yang turut bertanda tangan dalam surat desakan kepada Ketua DPRD menggelar

PARLEMENTARIA

Aksi, Ikhsan Hidayat.

Dalam orasinya, mahasiswa juga menyebutkan kenaikan harga BBM yang direncanakan pemerintah pada hakekatnya akan memiskinkan rakyatnya sendiri.

Selain itu, mahasiswa juga melakukan aksi berjalan mundur menuju Gedung DPRD Mamuju. Aksi tersebut sebagai simbol desakan mundurnya rezim SBY-Boediono.

Sementara itu, Ketua DPRD Mamuju, H Sugianto, didampingi Wakil Ketua DPRD Mamuju, Hj St Suraidah Duka, serta sejumlah anggota DPRD Mamuju, Ashad Tomborang dan Sudirman, langsung menemui demonstran. Sugianto menyatakan sangat mengapresiasi perjuangan mahasiswa menolak kenaikan harga BBM. "Secara kelembagaan kami juga menolak rencana kenaikan harga BBM," kata Sugianto di depan mahasiswa.

Terhadap desakan mahasiswa agar secara kelembagaan membuat rekomendasi menolak rencana kenaikan harga BBM, Sugianto berujar akan membuat pernyataan tersebut pada esok hari (hari ini, red).

"Kami berjanji besok (hari ini, red) rekomendasi kami secara kelembagaan menolak rencana kenaikan harga BBM akan kami buat," sebut Sugianto. (**)

rapat pleno sebanyak 11 orang. Diantaranya dari Fraksi Persaudaraan, H Syahrir, H Damris, dan Lalu Syamsul Rijal. Sedangkan dari Fraksi Hanura, Irwan Pababari, H Andi Dody Hermawan, H Hasanuddin dan Ahmad Iksan Syarif. Selain itu, dari Fraksi Demokrat antara lain Hj Fatmawati dan Hj Nirmala Sari. Kemudian dari Fraksi Golkar, Hj Soraya, dan dari Fraksi PAN Sejahtera, Hj Ratnawati.

"Inti persoalan bukan pada dana

Rubrik Khusus Humas DPRD Sulawesi Barat

PERSIAPAN PELANTIKAN. Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapiti Hasan, mengetes mic di ruang paripurna DPRD Sulbar yang akan digunakan pada pelantikan Saggaf Katta sebagai anggota DPRD Sulbar.

yang digunakan dalam pelaksanaan proyek reklamsi pantai. Namun, kami lebih melihat pada persoalan kebijakan," sebut Irwan.

Dikatakan, dalam kebijakan tersebut yang menjadi dasar pertimbangan adalah bagaimana mengenai estetika kota kedepan. Selain itu, yang juga harus dipertimbangkan adalah bagaimana dari proses peruntukan, fungsi serta perencanaan tata ruang. (mg6/ham)

Rubrik Khusus Humas DPRD Kabupaten Mamuju

MAJENE -- DPRD Majene segera mengesahkan delapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam waktu dekat ini. Delapan Ranperda ini telah dibahas bersama antara Panitia Khusus (Pansus) A DPRD Majene dengan tim prolegda Pemkab Majene.

Delapan Ranperda segera disahkan yakni Ranperda Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Ranperda Perencanaan Pembangunan Desa, Ranperda Kerjasama Desa, Ranperda Pedoman dan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Ranperda Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Pertanggunjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun tentang Badan Permusyaratan Desa serta Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Empat Ranperda terakhir ini merupakan usulan inisiatif anggota DPRD Majene.

Ketua Pansus A DPRD Majene, Darmansyah menyatakan, kedelapan Ranperda menyangkut desa itu akan disahkan pekan ini dalam rapat paripurna DPRD. "Delapan Ranperda sudah selesai kita bahas dan akan segera disahkan," kata Darmansyah.

Ada empat Ranperda usulan inisiatif DPRD yang lahir lantaran regulasi perda sebelumnyad inilai tidak menciptakan rasa adil khususnya para kepala desa dan BPD yang hendak mencalonkan diri pada pemilihan kepala desa (pilkades).

Dimana selama ini kata legislator PAN ini, jika maju di Pilkades harus mengundurkan diri dari jabatannya.

"Salah satu perda yang akan disahkan adalah perda meyangkut tentang pencalonan kepada desa dan BPD. Sebelumnya kepala desa dan BPD ketika ingin mencalonkan diri harus mengundurkan diri, tapi dengan perda yang baru tahun ini mereka tidak perlu lagi mundur, cukup cuti saat kampanye," tandasnya. (k3/mkb)

LEGISLATIF MAMUJU

TERIMA ASPIRASI. Ketua DPRD Mamuju, H Sugianto, bersama Wakil Ketua DPRD Mamuju, Hj St Suraidah Duka, dan anggota DPRD Mamuju, Sudirman serta Ashad Tomborang saat menanggapi aspirasi dari mahasiwa menolak rencana kenaikan harga BBM, Kamis 29 Maret.

RADAR/SUDIRMAN SAMUAL

RADAR/M SHOLIHIN

PERIKSA KARPET. Sekretaris DPRD Sulbar H Muzakkir Kulasse, Anggota DPRD Sulbar H Rakhmat AR dan HM Gaus Bastary, memeriksa karpet di ruang paripurna DPRD Sulbar.

DISKUSI. Wakil Ketua DPRD Mamuju, Masram Jaya sedang berdiskusi dengan Ketua Komisi II DPRD Mamuju, Irwan Pababari, serta anggota Komisi III DPRD Mamuju Ahmad Iksan Syarif di ruang Wakil Ketua DPRD Mamuju, Kamis 29 Maret.

Pemilukada 5

RADAR SULBAR Jumat, 30 Maret 2012

H Muhammdiyah Mansyur

Simon, SH

Thomas D

Ketua DPRD Kabupaten Mamasa

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa

Menuju Pemilukada Polman

Hasnawi Siap Kendarai Hanura POLEWALI -- Meski secara kelembagaan hingga kini Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Polewali Mandar belum menyatakan secara resmi akan mengusung kader atau non kader di Pemilukada Polewali Mandar 2013.

Namun sejumlah kader partai besutan Jenderal Wiranto ini secara pribadi siap diusung oleh partainya bertarung di Pemilukada Polman.

Salah seorang kader Partai

Hanura yang menyatakan secara pribadi siap mengendarai partainya, yakni Anggota DPRD Polewali Mandar, Hasnawi Hamarong. Pernyataan kesiapannya disampaikan langsung anggota Komisi IV DPRD Polman ini ketika dihubungi, Kamis 29 Maret kemarin.

Hasnawi menyatakan setelah melakukan diskusi dengan beberapa kader Partai Hanura, Ia mendapatkan dukungan dari

internal partainya, untuk mengendarai partai Hanura. Meski demikian dirinya tetap menghargai segala kebijakan partai yang diterapkan dalam menghadapi Pemilukada Polewali Mandar.

"Jadi intinya sebenarnya ini adalah aspirasi kami sebagai kader partai, yang ingin kami sampaikan kepada partai, bahwa ada baiknya partai dalam bicara konteks Pemilukada Polman, sebaiknya terlebih dahulu

mengedepankan potensi masingmasing kader, sebelum mengambil kesimpulan akhir," kata Hasnawi.

Menurut Hasnawi, meski pada akhirnya partai akan melakukan survey terhadap figur yang akan mengendarai partai, namun mendahulukan kader semestinya jangan dilupakan. Terlebih kemudian Hanura di DPRD Polewali Mandar memiliki empat kursi.

"Sehingga saya sebagai kader, hanya menyampaikan aspirasi yang berkembang dari diskusi saya dengan sesama kader diinternal partai. Jika ada baiknya saya sebagai kader, mendapatkan kesempatan yang sama dengan figur lainnya untuk mendapatkan kesempatan mengendarai partai," tutur Hasnawi.

Lanjut Hasnawi, apakah target calon bupati atau calon wakil bupati, semua kembali pada mekanisme survey yang nantinya akan dilakukan partai. Tapi prinsipnya sebagai kader dirinya siap dicalonkan dari Partai Hanura.

"Jadi saya siap mengendarai Hanura di Pemilukada Polman, soal langkah selanjutnya saya kembalikan pada garis kebijakan partai, sebab ini hanyalah aspirasi saya sebagai kader," kunci Hasnawi. (k1/mkb)

PNS Kampanye Mengancam Incumbent PANWASLU DKI Jakarta akan menindaklanjuti dugaan perilaku pejabat birokrasi yang mewajibkan seluruh anggota ormas untuk mendukungan pasangan tertentu di Pilkada DKI 2012. Pasalnya perilaku itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap keberadaan PNS yang harus bersikap netral dalam ajang pesta demokrasi.

Belakangan ini terungkap seruan Walikota Jakarta Timur Murdhani selaku Ketua Umum Forkabi yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk mendukung incumbent (Fauzi Bowo).

Bahkan anggota yang tidak mendukung incumbent terancam dipecat dari Forkabi. Padahal sosok Murdhani tidak terlepas sebagai PNS yang terikat dalam undang-undang dan peraturan pemerintah untuk menjaga

netralitasnya.

“Itu bisa dikategorikan kode etik sebagai PNS. Kami bisa menindaklanjuti itu bila ada saksi dan bukti berupa rekaman,” ujar Ketua Panwaslu DKI Jakarta, Ramdhansyah.

Menurut Ramdhan, masalah itu belum bisa dipastikan tergolong pidana pilkada. Sebab beberapa klausul di dalam undang-undang terkait masih dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) RI. Hanya saja, peraturan pemerintah yang mengatur PNS, tentunya kondisi demikian bisa menjadi bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. “Setelah bukti dan saksi terkumpul, kita bisa meminta tindak lanjut ke Sekretaris Daerah Pemprov DKI,” tuturnya.

Apabila proses gugatan klausul

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Terbit Sejak 10 Juni 2004 Dalam melaksanakan tugas Jurnalistik, wartawan Radar Sulbar dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima maupun meminta imbalan dari nara sumber

disetujui oleh MK, kata pria berkacamata itu, tentunya perilaku oknum PNS itu bisa terseret ke ranah pidana pilkada. “Kami lihat pada bulan April mendatang. Kami (panwaslu) berharap agar gugatan dimaksud bisa disetujui MK. Sehingga kasus-kasus seperti bisa ada kepastian hukum,” tandas Ramdhan.

Seperti diketahui, perilaku menyalahi netralitas PNS itu terungkap dalam pernyataan Ketua Bidang Politik dan Hukum Forkabi Asraf Ali yang bersedia dipecat dari ormas etnis Betawi itu. Betapa tidak, seruan Ketua Umum Forkabi dinilai telah menyalahi AD/ART organisasi. Selain tidak memiliki fungsi politik praktis, di dalam Forkabi tergabung para anggota dan kader sejumlah parpol. Apalagi pada Pilkada DKI 2012, sejumlah

parpol mengusung pasangan berbeda. Tentunya setiap anggota parpol diwajibkan mengikuti kebijakan parpol bersangkutan.

Salah satu contoh, DPD Partai Golkar DKI Jakarta telah menerbitkan instruksi tertulis Nomor Ins-29/DPD-I/Golkar/D/3/2012 yang mewajibkan kader Golkar menjunjung tinggi, patuh dan loyal dalam kebijakan mensukseskan Pilkada DKI Tahun 2012 dengan mendukung pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono.

Surat tersebut juga meminta seluruh kader bekerja keras memenangkan pasangan Alex dan Nono. Bagi kader yang tidak patuh terhadap instruksi ini akan dikenai sanksi peraturan organisasi (PO) No. PO-13/DPP/Golkar/X/2012, tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi. (jpnn)

Syamsul Sudah Kantongi Nama Cagub JAKARTA -- Meski berada di rutan Salemba, Gubernur Sumut nonaktif Syamsul Arifin, terus mengikuti dinamika politik di Sumut menjelang pilgub 2013. Dari Salemba, mantan bupati Langkat yang terjerat kasus korupsi APBD Langkat itu juga mengikuti pemberitaan-pemberitaan media massa terkait bursa pencalonan, meski lewat orang-orang terdekatnya.

Pernyataan Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Leo Nababan yang mengatakan Syamsul merupakan tokoh penting Partai Golkar Sumut sehingga pendapatnya cukup menentukan nama cagub yang akan diusung Golkar, juga sampai ke telinga Syamsul.

Bagaimana respon Syamsul menanggapi pernyataan Leo itu? "Tunggu petunjuk saya," kata Syamsul. Pernyataan Syamsul itu disampaikan kepada salah satu orang dekatnya, J Naibaho, yang diteruskan ke JPNN. Di rutan Salemba, Syamsul juga sering berdiskusi mengenai nama-nama kandidat muncul di publik.

Syamsul juga sudah mengarah ke satu nama. Hanya saja, Naibaho enggan menyebutkan ke koran ini.

"Tidak etis kalau saya sampaikan. Beliau bilang, ini masih rahasia, karena belum final," kilahnya.

Sumber lain JPNN menyebutkan, dalam beberapa bulan belakangan ini, sejumlah kader Golkar Sumut sudah menyambangi Syamsul di rutan Salemba.

Urusannya, selain silaturahmi, sekaligus membicarakan mengenai pencalonan pilgub 2013. Syamsul juga selalu dimintai petunjuk terkait persoalan internal di tubuh Golkar Sumut.

"Golkar Sumut kan sekarang ada konflik. Nah, Datuk (Syamsul Arifin, red) jadi tempat mereka mengadu," cerita sumber. Mengenai siapa kandidat yang sudah sowan minta restu Syamsul, sumber menyebut, hingga kini belum ada.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Leo Nababan, mengatakan, dirinya sebagai Korwil Golkar Sumut sudah minta pendapat ke Syamsul terkait dengan siapa yang layak dimajukan sebagai cagub di pilgub Sumut 2013 mendatang. "Pak Syamsul Arifin merupakan seorang tokoh besar. Soal bagaimana pendapat beliau, tak mesti saya ekspos kan?" kata Leo. Berkali-kali Leo memuji kiprah Syamsul selama memimpin Golkar Sumut. "Pak Syamsul itu senior dan telah berbuat yang terbaik di Sumut," ujar Leo. Berarti restu dari Syamsul penting dong? Leo tidak membantahnya. Bagi para kandidat pun disarankan minta arahan dari mantan bupati Langkat itu. DPP Golkar juga akan sangat mendengarkan pendapat Syamsul.

"Alangkah baiknya pendapat Pak Syamsul Arifin tetap didengar dalam penyusunan jabatan di Sumut," imbuhnya lagi. (jpnn)

PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT, Pembina: HM Alwi Hamu, H Syamsu Nur, Komisaris Utama: H Andi Syafiuddin Makka, Komisaris: HM Subhan Alwi, Irwan Zainuddin Direktur: Naskah M. Nabhan, Wakil Direktur SDM & Produksi: Mahbub Amiruddin, Wakil Direktur Pemasaran: Muhammad Ilham, Penasehat Hukum: Ridwan J. Silamma, SH. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Naskah M Nabhan, Wakil Pemimpin Redaksi/Wakil PenanggungJawab: Muhammad Ilham, Redaktur Pelaksana: Sudirman Samual Redaktur: Muh. Amri Makkaruba, Chaerul Marfan, Dewan Redaksi: Naskah M. Nabhan, Muh. Ilham, Sudirman Samual Reporter: Jamhur Anjasmara, Syamsuddin Rahman, Syamsuddin HB, Hasan Basri, Muhammad Sholihin, Juniardi, Layouter/Desain Grafis: Shofiandhy BT., Irwansyah HB, Rahmat, Hendra, IT - Website: Muh. Ridwan Alimuddin, Chalid Mawardi.

Keuangan: Yuli Sulianti (Manager), Virra Eka Fitra Sari, Iklan/Sponsorship: Mawarni Simargolang (Manager), Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman.

Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138, Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin M), Makassar: Graha Pena, Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Telp. 04115238913/085299874232 (Agussalim), Jakarta: Jl. Kebayoran Lama No. 17, Telp. 021- 5322632 (Andi Syamsuri), Surabaya: Jl. Pasar Kembang Ruko Green Flowers Blok B1 No. 20 Surabaya, Telp.081342763676 (Sukri) Percetakan: PT Fajar Utama Intermedia Cabang Sulbar. Harga Langganan: Rp 65.000/Bulan, Harga Eceran: Rp 3.000/Eksamplar. Harga Iklan: Iklan Umum/Display: Berwarna (FC) Rp25.000/mmk, Hitam Putih (BW) Rp15.000/mmk, Iklan Reguler Rp 6.000/mmk, Iklan Duka Cita Rp 8.000/mmk, Iklan Mungil (FC) Rp 4.000/mmk, Iklan Mungil (BW) Rp 2.000/mmk, Iklan Kolektif Rp1 juta/ ktk, Iklan Baris Rp 5.000/baris, Radar Society: 1/2 hal. Rp 5.000.000, 1 hal. Rp 10.000.000.

Rekening Bank: PT. Radar Sulawesi Barat, BRI Cabang Mamuju, No. 0218-01-012598-50-9

PARLEMENTARIA

Rubrik Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar

RADAR/JHAMHUR ANJASMARA

BERDEBAT. Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar, Andi Mappangara, berdebat dengan sejumlah mahasiswa yang sedang berunjuk rasa tolak kenaikan harga BBM.

RADAR/JHAMHUR ANJASMARA

ORASI. Sejumlah pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar, sedang melayani permintaan pengunjuk rasa yang menolak kenaikan harga BBM.

6

Opini

RADAR SULBAR Jumat, 30 Maret 2012

Berpolitik secara Bermartabat Oleh:

Thomas Koten

PENGGARONGAN uang negara oleh para politisi nasional sungguh memperburuk citra politik dan politisi negeri ini. Lebih memiriskan lagi, di antara anggota dewan di Senayan juga ikut dalam sindikat korupsi. Sehingga, pantas jika para seniman beberapa waktu lalu menggelar aksi di depan Gedung DPR dengan menampilkan gambar WC umum. Sebuah gambaran yang tentu sangat memalukan mengingat Gedung DPR merupakan tempat sidang para dewan dan/atau tempat kerjanya para wakil rakyat yang terhormat.

Dhus, kehidupan politik nasional pun semakin jauh dari upaya penciptaan kesejahteraan rakyat dan sarana pencerdasan politik rakyat. Dengan kata lain, keuntungan diri para politisi menjadi prioritas paling utama, sehingga perbaikan nasib rakyat semakin jauh panggang dari api. Keagungan negara dan keterhormatan bangsa pun kian terkubur.

Jika dalam menjalankan tugas-tugas politik atau tugas-tugas kenegaraan, para politisi hanya memikirkan keuntungan diri sendiri dan kelompok, maka politisi kita sesungguhnya telah kehilangan martabat. Politisi yang telah kehilangan martabat, tidak lebih seperti yang dikatakan Dennis Thompson, sebagai politisi yang tidak memiliki tanggung jawab moral politik. Karena bagi Thompson, tanggung jawab moral politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diri para politisi. Karena, di dalam setiap kekuasaan atau jabatan politik ter-

kandung secara inheren tanggung jawab moral untuk berbuat sesuai tuntutan jabatan dan untuk kepentingan umum. Dan, betapa mengerikan jika politisi kita sungguh telah kehilangan martabat dan membuat mereka terpuruk wibawanya. Karena, tugas para politisi adalah memberikan pencerahan politik rakyat dan menjaga keagungan negara dan kehormatan bangsa serta menciptakan keluhuran budi masyarakat lewat aktivitas-aktivitas politiknya. Tetapi, tragis di mana dalam realitasnya politik Indonesia belakangan ini sungguh dijalankan oleh para politisi yang telah kehilangan martabat itu. Karena, yang diperjuangkan mereka hanyalah materi dan kenikmatan-kenikmatan badani dan segala sesuatu yang menguntungkan diri dan kelompok.

Politik yang dirasuki semangat egoisme pribadi dan kelompok itulah, yang kemudian berujung pada kian lebarnya jarak antara komitmen politik para politisi dan pilihan tindakan kekuasaan (negara) dalam pengurusan kehidupan publik atau warga negara. Rakyat kian berada dalam situasi terbatas atau tidak berdaya dan menakutkan dengan ketidakpastian perlindungan sosial, politik, ekonomi dan hukum.

Padahal, keberpihakan politik terhadap rakyat yang dijerat kesulitan ekonomi adalah tugas suci dewan dan citra politik agung yang mesti dijalankan oleh para politisi bermartabat dan bernurani. Mengacu pada filsuf Yunani Aristoteles, politisi yang memil-

warning Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan

RADAR SULBAR

iki martabat berjuang mengubah rakyat dari sekadar 'hidup belaka' (bare life) menjadi 'hidup yang baik' (good life). Keagungan politik terpancar dari keberanian, usaha yang keras, komitmen yang tinggi, serta konsistensi dari para politisi bermartabat dalam memperjuangkan nasib rakyat dari hidup tidak layak menjadi hidup layak, bukannya semakin memperparah penderitaan rakyat lewat korupsi alias terus menggarong uang rakyat.

Oleh karena kebobrokan terus terjadi di ruang-ruang politik dan terus dipertontonkan oleh para politisi dalam aktivitas-aktivitas politiknya, maka di ranah masyarakat senantiasa dikatakan bahwa politik itu kotor, dekil dan menjijikkan. Akhirnya, politik yang dikatakan indah dan terhormat sebagaimana adagium Aristoteles dan Plato pun dinilai hanyalah terpahat di dinding kosong.

Dan, tidak heran pula, dalam ranah kehidupan berbangsa dari sisi penghormatan antarwarga negara, para politisilah yang selalu mendapat label di keningnya sebagai sosok yang licik, menyebalkan dan memuakkan. Pertanyaan penting, sampai kapan kebobrokan-kebobrokan ini berakhir dan para politisi yang tidak memiliki martabat berhenti beraksi, dan politisi korup digiring ke meja pengadilan?

Untuk mewujudkan cinta Tanah Air, maka citra politik mesti segera dicerahkan dan keagungan politik secepat mungkin dibangun. Terbangunnya keagungan politik, akan membuka peluang bagi pencerahan kehidupan masyarakat umumnya dan citra politik terangkat ke tingkat yang terhormat.

Namun, semua ini dapat terjadi jika para politisi lebih dulu terbangun ke-

Pengirim naskah artikel/opini/SdP harus melampirkan foto copy identitas dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Tulisan diterima dalam bentuk flash disk/disket. naskah tulisan/opini minimal 4 halaman.

sadaran moral dan tercerah nuraninya. Kesadaran moral dalam bahasa sehari-hari disebut suara hati. Ciri khas suara hati, di antaranya, ia tidak dapat ditawar-tawar atau tergoda oleh bujuk rayu pertimbangan untung rugi secara ekonomi.

Bagi politisi yang bersuara hati, ia akan malu jika melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Dan, seorang politisi yang selalu berbuat tidak bermoral, ia dapat dikatakan tidak memiliki suara hati. Tindakan moral hanya dapat terbentuk oleh kebiasaan, etos dan segala tindakan baik dalam berpolitik. Dalam hal ini, para politisi, dan para pengelola negara diharuskan memiliki nurani atau suara hati yang baik sebagai keutamaan moral untuk bisa membangun politik secara bermartabat agar dapat membawa negara ini ke tingkat kemajuan peradabannya yang lebih baik.

Tanpa itu, mereka tidak layak menjadi panutan politik dan seorang yang bukan panutan politik tidak pantas disebut politisi.

Untuk itu, jangan heran jika kehidupan bangsa dan negara saat ini semakin terpuruk. Ini tidak lain karena negara saat ini hanya memiliki orang-orang yang tidak pantas menjadi politisi atau hanya memiliki sedikit orang yang layak disebut politisi. Suatu keadaan negara yang memang sangat memprihatinkan.

Kita hanya berharap dari zaman kegelapan bangsa yang tidak memiliki politisi-politisi bermartabat itu, segera lahir zaman baru penuh pencerahan dengan munculnya politisi-politisi yang bernurani dan bermartabat.

Dari situ, kehidupan rakyat dapat diperbaiki, dan kehormatan bangsa dapat terpatri. (***) Artikel dapat dikirim via email:radarsulbar01@gmail.com

Tajuk Demi BBM, Jangan Korbankan Nasib Rakyat TINGGAL hitungan jam sama, pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Walau belum diketahui secara pasti, apakah pemerintah berani mewujudkan dan mengumumkan kebijakan itu secara terbuka, namun dari gelagat DPR RI, sepertinya kebijakan itu tak bisa ditawar. Ya, nasib rakyat benar-benar dipertaruhan.

Sebegitu tegakah pemerintah. Apa tak ada lagi kata tawar atau apalah namanya, yang penting luka di hati rakyat bisa sembuh, bukan sekedar menghilangkan rasa sakit sementara waktu saja.

Tidak kah pemerintah melihat, protes dimana-mana.

Demontrasi anti kebijakan pemerintah meluas dari Jakarta sampai ke Sulbar. Bukalah mata. bukan sekadar mata kepala, tetapi mata hati yang bisa menggerakkan hati nurani merasakan apa yang dirasakan rakyat.

Pemerintah beralasan, harga BBM mesti naik karena takut APBN jebol. Alasan lain, subsidi BBM terus membengkak tiap tahun. Tapi rasanya patut dipertanyakan dan dibuka ke publik secara jujur dan bertanggung jawab. Apa benar bila harga BBM dinaikkan ABPN tidak akan jebol dan subsidi buat rakyat tidak lagi membengkak dan membebani keuangan negara? Lalu, kalau bukan untuk rakyat kemana lagi dan buat siapa lagi uang negara ini.

Di sejumlah negara penghasil minyak di dunia, pun jelas-jelas membuat rakyat sadar kalau harga BBM di Indonesia terlalu tinggi. Pertanyaan besar yang muncul, apa benar alasan menaikkan harga BBM ini untuk kepentingan rakyat?

Rakyat sudah bosan dibohongi. Makanya, demonstrasi yang terjadi saat ini adalah lonceng peringatan untuk rezim berkuasa. Kiranya, itu adalah klimaks dari kejengkalan akibat perilaku pemerintah.

Sadarlah. Hati pemerintah dan hati para wakil rakyat di parlemen terketuk dan tergeraklah untuk mengevaluasi kembali kebijakan menaikkan harga BBM. Karena hati nurani pasti tidak akan bohong.

Mari melihat dengan mata hati, jangan hanya dengan kasat mata.

Hari ini harga BBM ditentukan. Semoga tidak akan ada lagi keributan sampai harus menurunkan presiden segala, hanya gara-gara menaikkan harga BBM. Semoga. (**)

IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL

Radar Sulbar

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

Pasang IKLAN Atau Tidak Terima KORAN Hubungi:

Mau Pasang IKLAN

Website ATAU Koran

Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman.

Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend.

Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138 Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin.M),

HUBUNGI

PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT

Rp 65.000

/Bulan

081 241 843 180

Office: Jl. Dr. Ratulangi No.3 Pekkabata Polewali Mandar Sulbar Telp: 0428-22284 E-mail: st933fm@telkom.net

LOWONGAN KERJA Perusahaan distribusi / pemasaran Rokok BokorMas membutuhkan : 1. Koordinator (KD) 2. Salesman Kanvas (SK) 3. Motoris (MT) 4. Driver (DR) Dengan kriteria sbb : 1. Pria, berpenampilan menarik, jujur, ulet, disiplin, bertang gung jawab dan mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik.

2. Pendidikan minimal S1 untuk koordinator.

3. Pendidikan min. SLTA / pernah kuliah (2,3, dan 4) 4. Umur maksimal 35 Tahun.

5. Memiliki sepeda motor untuk motoris.

6. Memiliki Sim B1 untuk driver dan pengalaman keluar kota.

Lamaran diterima paling lambat dua minggu setelah iklan dimuat (cap pos) ke Alamat : PT. TIGAHA SEJAHTERA Jl. Ar. Dg. Ngunjung III / 17 Makassar Kode Pos 90216

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Pasang IKLAN Atau Tidak Terima KORAN Hubungi: Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman.

Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend.

Sudirman No. 50, Telp./Fax. 042622138 Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin.M), PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT

Rp 65.000/Bulan

Sambungan 7

RADAR SULBAR JUMAT, 30 MARET 2012

NIP 299 PTT Sudah Turun LANJUTAN HALAMAN 1

"Total NIP yang akan kita terima hingga pekan ini sebanyak 376. Sementara ini, berkas masih terus berproses sehingga Gubernur belum mengeluarkan SK. Nanti kalau sudah rampung semua, baru akan kita serahkan secara bersamaan," kata Kepala BKDD Sulbar Ansar Nur Hasanuddin saat dikonfirmasi usai mengikuti pembukaan Diklat Prajabatan Eselon II dan III Lingkup Pemprov Sulbar tahun 2012 di auditorium Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 29 Maret.

Lebih lanjut Ansar mengatakan, proses verifikasi berkas cukup panjang sebab setelah di periksa di Kantor BKP Pusat di Jakarta, kemudian dikirim ke BKN kantor Regional (Kanreg) IV Makassar. Setelah itu, dikembalikan lagi ke pusat untuk diinput kemudian keluar NIP. Di tempat yang sama, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh menyatakan diperkirakan paling lambat akhir April mendatang proses verifikasi berkas PTT Pemprov Sulbar akan rampung di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menurut Anwar, tenaga PTT yang diperkirakan lulus seleksi terakhir adalah sekira 600 orang dari sebanyak 794 PTT yang masih tersisa. Beberapa PTT tak dapat lulus verifikasi karena umur tidak memenuhi syarat serta memalsukan berkas.

"Kalau mau saya, seharusnya semua PTT yang sudah aktif bekerja bisa lulus semua. Tapi ternyata ada kendala yang tidak bisa kita lawan. Kita sudah berjuang semaksimal mungkin dan berharap mendapatkan hasil terbaik," kata Anwar. (dir)

Foto Anggota DPD Dibakar, Konstituen Tersinggung LANJUTAN HALAMAN 1

Namun Mulyana yang merupakan warga asli Mamuju melarang agar masalah ini tidak melebar.

"Itulah akibatnya, karena foto-foto kita juga dibakar, jadinya banyak konstituen yang tersinggung. Tapi sudah saya sampaikan agar tetap tenang," jelasnya kepada Radar Sulbar, kemarin.

Berunjuk rasa, kata dia, adalah hak asasi setiap warga negara di era demokrasi saat ini, asalkan tetap pada koridor-koridor yang beretika.

Mulyana sangat menyesalkan pengrusakan kantor perwakilan DPD RI di Sulbar oleh massa yang berunjuk rasa menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga subsidi bahan bakar minyak (BBM). "Saya juga heran kenapa kita juga jadi sasaran, padahal kan kita di DPD yang justru menolak naiknya harga BBM itu," imbuh srikandi Sulbar tersebut. Namun demikian, ia juga mengutarakan jika beberapa oknum perusak kantor perwakilan DPD RI di Sulbar, telah mengajukan permohonan maaf atas sikap mereka.

Pasca kejadian, Rabu malam, beberapa dari oknum tersebut mendatangi kediaman Mulyana.

"Mereka beramai-ramai yang datang ke rumah dan meminta maaf," sebutnya.

Tangkap Pelaku Sementara itu, anggota Komite II DPD RI, Muh Asri Anas kembali menegaskan bahwa aksi para pendemo yang merusak simbol-simbol negara, sebagai sikap yang tidak terpuji.

Bahkan dinilai sebagai bentuk pelanggaran konstitusi. Karenanya, ia meminta kepada Polres Mamuju untuk bertindak tegas menangkap para pelaku. "Kami meminta ke Polres Mamuju untuk sesegera mungkin menangkap siapapun yang melakukan pengrusakan di kantor DPD perwakilan Sulbar. Sebab, bukti-bukti ada," terangnya.

Tidak hanya itu, DPD juga mencurigai adanya upaya untuk menyudutkan para wakil Sulbar di Senayan. Hal ini dilakukan pihak-pihak tak bertanggung jawab yang sengaja mendesain aksi tersebut.

Hal ini patut dipertanyakan, mengingat DPD RI adalah lembaga tinggi negara yang terdepan menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Untuk itu, polisi diminta tidak melakukan pembiaran. Apalagi para pelaku disebu masih bebas berkeliaran.

"Termasuk mengusut bilamana ada yang memang mendesain gerakannya, sengaja untuk mendiskreditkan DPD RI," jelas Asri menambahkan.

Irman Sesalkan Kantor DPD di Mamuju Dirusak Massa Ketua DPD Irman Gusman menyesalkan terjadinya tindakan pengrusakan Kantor Perwakilan DPD di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat yang dilakukan oleh sejumlah massa demonstran pada Rabu (28/3). Tindakan tersebut, kata Irman seharusnya tidak terjadi karena kantor perwakilan DPD merupakan tempat masyarakat menyampaikan aspirasinya.

“Saya menyesalkan tindakan perusakan kantor DPD di Provinsi Sulawesi Barat kemarin karena kantor itu fasilitas masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya,” kata Irman Gusman, saat dihubungi, Kamis 29 Maret.

Menurut Irman, demo adalah hak warga negara dalam menyampaikan aspirasi dan hal tersebut dijamin oleh UU. Namun demonstrasi hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang baik dan tidak merusak fasilitas publik yang merupakan fasilitas untuk aktivitas masyarakat juga.

Dijelaskan Irman, penyebab dirusaknya kantor DPD di Mamuju akibat dari aksi demo massa yang menentang rencana penaikan harga BBM bersubsidi yang akan dilakukan pemerintah 1 April nanti. DPD sendiri melalui sidang paripurnanya sudah memutuskan menolak rencana penaikan harga BBM subsidi itu.

“Pada 15 Maret 2012 kemarin DPD telah menggelar sidang paripurna untuk membahas rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Melihat kondisi masyarakat di daerah-daerah yang masih sulit, DPD telah menolak dan meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM dan Keputusan resmi DPD sudah disampaikan kepada DPR untuk dijadikan pertimbangan”, tegas Irman. (rul-jpnn/ham)

Opsi Penolakan Diprediksi Menang JAKARTA -- Pernyataan resmi DPP Partai Golkar yang dibacakan Sekretaris Jenderal Idrus Marham, mengubah konstalasi politik menjelang paripurna pengajuan opsi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Partai Golkar yang menjadi penentu dengan 106 kursi, menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Dengan demikian, gerbong pengusung kenaikan harga BBM, tinggal empat partai, Partai Demokrat (148 kursi), PAN (46 kursi), PPP (38 kursi),

dan PKB (28 kursi) dengan akumulasi 260 suara.

Sementara, partai yang menolak dengan masuknya Partai Golkar, memiliki kekuatan 300 suara, antara lain, PDIP (94 kursi), Gerindra (26 kursi), Hanura (17 kursi) serta PKS (57 kursi). Meski PKS belum menegaskan sikap, namun, partai berlambang bulan sabit kembar ini, mengaku siap keluar dari koalisi.

Wakil Sekjen PKS, Refrizal kepada wartawan menjelaskan, pilihan PKS itu demi rakyat. Menurut

Refrizal, Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq dalam orasi politiknya pada penutupan Mukernas di Medan kemarin, menegaskan kembali kesiapan PKS, untuk menempati posisi apapun.

Namun, pihak pendukung kenaikan harga BBM, masih tetap optimis.

Optimisme itu dikatakan Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah di Gedung DPR RI, kemarin.

Namun, optimisme Jafar itu, diungkapkan sebelum Partai Golkar mengeluar-

kan pernyataan resmi menolak kenaikan harga BBM. Senada Jafar, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa yang juga Ketua Umum DPP PAN, juga masih yakin dengan soliditas enam Partai Politik Koalisi pendukung pemerintah.

Menurutnya, dirinya yakin kekuatan itu juga akan mendukung usulan pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi. "Wong koalisinya bagus. Enam koalisi itu bagus, solid. Dan

apa yang sudah dihasilkan itu, hasil kerja sama semua," tegas Hatta, di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis 29 Maret.

Secara terpisah, Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani tak ambil pusing dengan realitas politik itu. "Ini bukan masalah menang atau kalah, tapi bagaimana memperjuangkan kepentingan rakyat. Walaupun nanti saat voting suara, kami tidak bisa melebihi suara temanteman koalisi, kami tidak pernah merasa kalah," tegas Puan. (fmc)

Jafar Hafsah Dicopot dari Ketua Fraksi JAKARTA -- Jabatan Ketua Fraksi Demokrat DPR RI akhirnya dicopot.

Pencopotan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Belum ada anggota fraksi PD yang menggantikan posisi Jafar.

Anas mengatakan, untuk sementara fungsi Ketua Fraksi PD di DPR RI, dijalankan langsung oleh Anas dan Skjen PD Edhie Baskoro Yudhoyono.

"Untuk sementara waktu tugas-tugas ketua fraksi saya

ambil langsung. Ketum mengkoordinasi langsung seluruh anggota fraksi DPR. Saya dan Sekjen bertanggungjawab langsung, menjadi panglima dalam proses di DPR," kata Anas, saat jumpa pers, di kantor Fraksi Demokrat DPR RI, Kamis, 29 Maret, malam.

Pencopotan Jafar diduga karena pernyataannya di media masa menyangkut Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, terkait kenaikan BBM. Anas juga mengklarifikasi langsung

pernyataan Jafar.

"Partai Demokrat mengoreksi pernyataan ketua fraksi Demokrat DPR RI, yang menyatakan bahwa ketua umum Golkar mengusulkan kenaikan harga BBM dengan angka tertentu yang kemudian menyebabkan, dinaimika politik dan kesalahfahaman. Jadi saya ketum dan sekjen mengoreksi bahwa pernyataan itu tidak benar, dan ketua fraksi juga sudah sampaikan kepada DPP bahwa pernyataan itu tak

seeperti itu, dan tak dimaksudkan mengaanggu dinamika relasi yang sehat dalam koalisi," tandas Anas.

Anas tak menjelaskan berapa lama pengambil alih tugas ketua fraksi. Dan apakah jabatan ketua fraksi akan dikembalikan lagi ke Jafar atau anggota lain.

Dalam jumpa pers Anas yang didampingi Ibas tak memberikan kesempatan wartawan bertanya.

Namun pengambil alih tugas dan fungsi ketua fraksi Demokrat DPR RI, oleh Anas

mengundang spekulasi.

Karena Anas bukan merupakan anggota DPR RI lagi.

Apakah memungkinkan menjalankan fungsi ketua fraksi.

Sementara itu, usai jumpa pers, Jafar Hafsah mengambil aksi bungkam. Saat dicegat wartawan untuk menanyakan pencopotan tersebut, Jafar tak peduli. Dia berlalu begitu saja menuju ruang rapat, tanpa sepatah katapun keluar tanpa sepatah katapun keluar dari mulutnya. (fik/fmc)

atau tidak menaikkan harga BBM merupakan domain pemerintah, maka Golkar menyerahkan kepada pemerintah untuk menetukan sikap.

Sejalan dengan itu, Golkar meminta para kadernya di Senayan untuk mengawal bilamana kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.

"Sikap politik ini menjadi instruksi kepada Fraksi Partai Golkar di DPR untuk dilaksanakan," tegas Idrus.

Sikap Golkar, tambah Idrus, telah disampaikan sebelumnya oleh Ketua Umum partai berlambang beringin itu. "Sejak semula sudah memaparkan bahwa tidak perlu menaikkan harga BBM pada saat sekarang ini,"

imbuhnya.

Selain Golkar, fraksi PDI-P, Gerindra, dan Hanura telah lebih dulu menyuarakan penolakan terhadap kebijakan terkait harga BBM subsidi tahun ini. Demikian pula fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). FPKS menyatakan siap keluar dari koalisi pendukung pemerintah, demi kepentingan rakyat.

Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq dikbarkan telah menyampaikan penegasannya menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, sikap dari fraksi PPP masih belum jelas, apakah mendukung atau menolak. (**)

honorer kategori dua (K2) untuk mengikuti ujian kompetensi melalui seleksi tertulis nantinya.

Untuk K1 sedang dilakukan verifikasi ulang, untuk memastikan mereka yang nanti akan diangkat menjadi PNS adalah benar-benar honorer yang memenuhi syarat. Penghentian sementara pengangkatan CPNS jalur umum berlaku hingga akhir tahun ini, artinya tahun ini belum ada pengangkatan PNS melalui jalur umum.

Olehnya itu, untuk jalur honorer dirinya meminta

setiap daerah agar mengumumkan data tenaga honorer K1 kepada publik.

Sehingga publik bisa mengetahui tenaga honorer tersebut.

Sekaligus memberikan masukan dan koreksi jika terdapat ada honorer siuman yang sengaja disisipkan masuk dipengangkatan K1.

“Makanya kita terbitkan surat edaran ini, yang salah satu pointnya, kita minta agar data tenaga honorer diumumkan dipublik melalui media massa lokal agar diketahui,” ulangnya. (fmc)

Hari Ini Harga BBM Diputuskan LANJUTAN HALAMAN 1

Melalui paripurna DPR tentang penetapan APBN Perubahan 2012, akan akan diputuskan harga BBM bersubsidi naik atau dibatalkan.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Umar Arsal menegaskan sikap FPD untuk tetap mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi dari Rp4.500 menjadi Rp6.000.

"Oh iya, memang pahit tapi kita tidak bisa menunda lagi. Demokrat akan tetap mendukung," sebutnya, di Jakarta, Kamis 29 Maret.

Maraknya aksi penolakan terhadap kebijakan harga BBM, dianggap wajar, namun Demokrat berharap dilakukan secara tertib.

"Silakan demo tapi jangan anarkis. Aparat juga harusnya melakukan pendekatan persuasif," ujar Koordinator pemenangan Demokrat wilayah Sulawesi itu. Ditambahkan, FPD sangat mendukung kebijakan pemerintah yang telah menyiapkan kompensasi harga BBM tahun ini.

Menurut Umar, langkah tersebut telah tepat.

"Banyak kompensasinya.

Selain BLT juga diputuskan ada program pembangunan infrstruktur perdesaan.

Hampir 30.000 desa, akan mendapat Rp250 juta per desa. Ini supaya bisa mencapai padat karya.

Lainnya melalui rumah swadya," urainya.

Keputusan DPR RI

terhadap rencana kenaikan harga BBM, kembali akan diambil melalui voting.

Sejauh ini, suara anggota koalisi partai pendukung pemerintah di DPR adalah suara mayoritas. Yakni Demokrat, PPP, PAN, PKB, PKS, dan Golkar.

Akan tetapi Partai Golkar sendiri kemudian melakukan manuver dengan menyatakan menolak kebijakan pemerintah tersebut.

"Merespon isu kenaikan harga BBM, Golkar berpandangan bahwa pada saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM," terang Sekjen Golkar Idrus Marham dalam konfrensi pers di Jakarta, malam tadi.

Dijelaskan, menaikkan

Menpan Telah Terbitkan Surat Edaran LANJUTAN HALAMAN 1

"Pengumuman tenaga honorer yang memenuhi kriteria (MK) melalui papan pengumuman, media cetak lokal dan media online selama 14 (empat belas) hari kepada publik." tegasnya, di Jakarta kemarin.

Lebih lanjut dikatakan, pengumuman di media tersebut berdasarkan pengaduan beberapa elemen masyarakat atau pejabat yang masih terdapat dugaan akan pemalsuan dokumen pengangkatan sebagai tenaga honorer kategori I yang memenuhi kriteria (MK).

Selain itu KemenPAN dan RB juga memastikan memastikan belum akan membuka penerimaan CPNS tahun ini, mengingat mayoritas intansi pusat dan daerah belum menyerahkan data analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK) kepada intansinya.

Dua data analisis yang wajib diserahkan itu, merupakan data yang diperlukan KemenPAN dan RB untuk mengetahui berapa besar kuota CPNS setiap daerah.

“Jika mereka tidak menyerahkannya, kami tidak akan memberikan

kouta penerimaan. Karena ini yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan berapa besar kuota pengangkatan diseluruh Indonesia,” ungkap Ramli Data tersebut juga akan digunakan untuk melihat bagaimana kemampuan keuangan negara dalam mengaji aparaturnya disetiap kali pengangkatan PNS. Saat ini pengangkatan CPNS yang sedang yang difinalkan adalah pengangkatan honorer kategoti satu (K1). Dan mendataan

Pelajar Matra-Mamuju Wakili Sulbar ke Jepang LANJUTAN HALAMAN 1

Terbukti di setiap even-even antar pelajar, ia terbilang sukses, termasuk di Olympiade Sains maupun English Debate Competition.

Salah seorang guru pembimbing Ilham, Herman Tono, Program Jenesys yang diikuti para siswa ini disponsori Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora). Untuk mengikuti program ini, ia

terus menggembleng Ilham.

"Kami terus melatih Ilham agar lebih fasih berbahasa Inggris,"tutur Herman, Kamis 29 Maret.

Bangga Kunjungi Negeri Sakura Bukan hanya Ilham yang berkesempatan ke Jepang.

Program The Japan East Asia Network of Exchange

for Student and Youth (Jenesys) yang akan digelar di Negeri Sakura, Jepang, juga diikuti siswi Kelas X A SMAN 1 Mamuju, Syifa Fauziah.

Ketekunan serta besarnya rasa semangat terlihat dari ketekunan serta semangat belajar yang sangat tinggi dalam diri Syifa Fauziah. Itu tak siasia, ia pun terpilih sebagai

delegasi Sulbar ke Jepang mulai 17 hingga 24 April 2012.

"Yang jelas sebelum saya berangkat ke Jepang segala sesuatunya sudah siap.

Terlebih dalam penguasaan Bahasa Inggris, sehingga harapannya adalah dapat belajar banyak hal dari sebuah negara yang terkenal dengan kemajuan teknologinya," kata Fauziah.

Selain itu, lanjut Fauziah, dirinya juga akan berusaha semaksimal mungkin agar dalam kegiatan pertukaran pelajar nantinya dapat memperoleh banyak pelajaran.

Sebelum berangkat ke Jepang ia nanti akan mengikuti pelatihan di Jakarta pada tanggal 13 hingga 16 April. (mg6/ham)

8

RADAR POLEWALI

Uang Makan Petugas Kebersihan Diduga Dipotong POLEWALI -- Sekitar 10 orang petugas kebersihan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Polewali Mandar mengadu karena honor uang makan diduga dipotong.

Karena sepengetahuan mereka uang makan setiap hari yang diterimanya sebesar Rp20 ribu tetapi berkurang menjadi Rp10 ribu. Keluhan petugas kebersihan ini disampaikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar, Muhiddin Muchtar.

Anggota Fraksi Golkar ini saat dikonfirmasi, Kamis 29 Maret membeberkan jika pihaknya telah ditemui oleh sekitar 10 orang petugas kebersihan di Kecamatan Polewali, yang mempertanyakan pemotongan uang makan dari Rp20 ribu menjadi Rp10 ribu per hari untuk setiap orang.

"Jadi mereka selama ini mendapatkan pembayaran honor uang makan sebesar Rp20 ribu perhari perorang, tapi memasuki tahun 2012 ini tiba-tiba honor uang makan mereka hanya dibayarkan Rp10 ribu perorang setiap kerja, makanya mereka kebingungan dengan kebijakan pemotongan itu," beber Muhiddin.

Anggota Komisi I DPRD Polman ini mengatakan akibat kebingungan yang dihadapi oleh petugas kebersihan ini. Mereka minta kepada dirinya untuk mempertanyakan kebijakan pemotongan honor uang makan oleh Distarkim.

"Saya sudah menghubungi kepala bidangnya namun jawaban yang didapatkan bila kebijakan pemotongan itu dibuat oleh pihak keuangan, tapi saya ketika saya menghubungi Bagian Keuangan dalam hal ini pak Mukim, justru pihak keuangan membantah keras bahwa mereka yang membuat kebijakan itu. Bahkan kebijakan penganggaran murni di Distarkim, pihak Keuangan telah menyerahkan semua anggarannya ke Distarkim," beber Muhiddin.

Untuk itu, Muhiddin menyampaikan semestinya Distarkim tidak mengambil kebijakan pemotongan honor uang makan petugas kebersihan, tapi seharusnya ditambah.

"Karena mereka adalah ujung tombak Distarkim di lapangan dalam mengelola kebersihan di daerah ini, dan kebijakan pemotongan itu diduga bukan kebijakan resmi tapi itu adalah penilapan," tandas Muhiddin.

Sementara itu Kepala Distarkim Polewali Mandar, Edy Wibowo, ketika dikonfirmasi secara terpisah membantah keras bila honor uang makan petugas kebersihan dipotong.

Menurutnya yang terjadi adalah kebijakan pengurangan karena ketidak cukupan anggaran dikelola oleh Distarkim. Selain itu volume waktu kerja para petugas kebersihan yang memang tidak cukup satu hari.

"Karena mereka hanya bekerja dari pagi hingga pukul 11 siang perhari, maka kami di Distarkim mengambil kebijakan pengurangan pembiayaan pembayaran honor uang makan hanya Rp10 rib.

Itu juga diberlakukan pada tingkat pengawas," papar Edi. Lanjut Edi, berdasarkan SK Bupati yang mengatur soal pembiayaan makan minum, diatur jika pembiayaan makan minum kategori snack tidak bisa dianggarkan diatas Rp10 ribu, sementara para petugas kebersihan sampah hanya bekerja hingga pukul 11 siang dan mereka hanya dikategorikan standar makan minumnya diberi snack.

"Jadi mestinya mereka tidak langsung mengadu ke anggota dewan soal seperti ini, sebab persoalan ini masih bisa kami jelaskan kepada mereka.

Saya juga sudah lama mendengarkan keluhan itu, tapi saya sayangkan kenapa tidak ada yang langsung menanyakan pada kami," kunci Edi. (k1/mkb)

EKSEKUTIF

RADAR SULBAR Jumat, 30 Maret 2012

Tolak Kenaikan BBM, Mahasiswa Duduki Kantor Dewan Reporter : JHAMHUR ANJASMARA - DIAN AFRIANTY Editor : AMRI MAKKARUBA POLEWALI -- Sejumlah elemen mahasiswa di Polewali Mandar yang melakukan aksi penolakan kenaikan harga BBM, Kamis 29 Maret. Mereka menduduki Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polman. Aksi ini dilakukan mahasiswa dari berbagai elemen yang tergabung dalam Koalisi Nasional untuk Keadilan Rakyat (Kontra) serta Resist Comunity karena pimpinan dan sejumlah anggota dewan yang menemui mahasiswa menolak menandatangani surat pernyataan penolakan kenaikan harga BBM yang diserahkan mahasiswa.

Akibat penolakan menandatangani petisi yang diajukan oleh elemen mahasiswa, akhirnya mahasiswa memutuskan untuk menduduki kantor DPRD Polewali Mandar, hingga seluruh anggota DPRD Polewali Mandar sebanyak 40 orang menandatangani surat

peryataan penolakan kenaikan harga BBM. Namun saat baru mulai melakukan pendudukan, dua orang anggota dewan Amiruddin dari PKB dan Andi Suryani dari Hanura bersedia menandatangani petisi yang diajukan oleh mahasiswa, sehingga kesisaan anggota dewan yang bertandatangan tinggal 38 orang.

Aksi mahasiswa menolak kenaikan harga BBM ini sempat diterima oleh dua pimpinan DPRD Polman, Andi Mappangara dan Jamar Jasin Badu, didampingi oleh tiga anggota DPRD, masing masing Abd Muin Saleh, Amiruddin dan Muhiddin Muchtar didepan pintu masuk halaman Kantor DPRD Polman. Dalam pernyataan politisnya pimpinan yang menerima pendemo menyampaikan statemennya menolak semua kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat namun meski menolak kebijakan

yang tidak menguntungkan rakyat, tapi enggang bertanda tangan.

Sehingga eleman mahasiswa yang terdiri dari PMII, GMKI, dan PRP menyusul dua jam kemudian Resist Comunity memutuskan menduduki gedung DPRD hingga mendapatkan tanda tangan 38 anggota dewan yang belum bertanda tangan. Aksi dihelat sejumlah elemen mahasiswa itu berlangsung cukup damai dengan pengawalan dari aparat kepolisian Polewali Mandar berpakaian lengkap, dan mahasiswa berjanji baru akan meninggalkan gedung DPRD Polman kalau telah mendapatkan tanda tangan semua anggota dewan dan berjanji aksi pendudukan kantor DPRD yang mereka lakukan akan berlansung damai. Hingga pukul 18.00 Wita mahasiswa masih bertahan di Kantor DPRD Polewali Mandar. Bahkan mereka menguasai ruang paripurna dewan.

RADAR/AMRI MAKKARUBA

ORASI. Salah seorang mahasiswa dari Kontra, Munawir Arifin, melakukan orasi saat menggelar aksi demo di Lampu Merah Lapangan Pancasila Pekkabata. Selain itu mahasiswa menduduki Kantor DPRD Polman karena sebagian anggota menolak menandatangani pernyataan penolakan kenaikan harga BBM.

Pemkab Diminta Antisipasi Lonjakan Harga Saat bersamaan puluhan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Sulbar mendatangi Kantor Pemkab Polewali Mandar, Kamis, 29 Maret. Kedatangan mereka menyampaikan aspirasi penolakan terhadap kenaikan BBM sekaligus meminta kepada Pemkab Polewali Mandar membuat Satgas dalam mengantisipasi lonjakan kenaikan harga kebutuhan pokok di masyarakat jika kenaikan BBM terjadi.

"Kalaupun kenaikan harga BBM tidak bisa dihindari, kami meminta kepada pemerintah untuk membuat kompensasi politik berupa garansi kepada masyarakat, serta mengambil langkah-langkah agar kebutuhan lainnya tidak mengalami lonjakan harga yang sangat tinggi diatas persentase kenaikan harga BBM," kata Maemunis salah seorang Aliansi Pemuda Sulbar. Selain itu aliansi ini juga minta kepada pemerintah adalah pernyataaan persetujuan menolak kenaikan BBM. Asisten Administrasi Pemkab Polman, Sukirman didampingi Kepala Kantor Kesbang Nursaid Mustafa dan Kabag Ekonomi Andi Wana saat menerima Aliansi Pemuda menyampaikan, dalam rangka mengahadapi kenaikan BBM yang akan dilakukan pemerintah 1 April mendatang, Bupati Polman telah membuat SK pembentukan Satgas yang akan bertugas turun ke lapangan memantau dan mengawasi jangan sampai ada pengusaha atau pedagang yang menaikkan harga melampaui harga kewajaran.

Selain itu, pemkab juga telah menyurat kepada camat, kades dan Disperindag untuk tidak mengeluarkan rekomendasi bagi petani atau nelayan yang ingin membeli bensin diatas 10 liter. Hal tersebut untuk menghindari jangan sampai ada penimbunan yang dilakukan jelang kenaikan BBM 1 April. (*)

Jelang Harga Naik, BBM Langka

MUI Perekat Umat Islam POLEWALI -- Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Polewali Mandar dilantik bersamaan dengan perayaan maulid Nabi Muhammad SAW di Kantor Kemenag Polman, Kamis, 29 Maret.

Pengurus MUI yang dilantik diketuai KH Tsabit Najamuddin, Sekretaris, Basnang Said, dan bendahara Andi Sukri. Sementara Ketua Dewan Pembina dijabat Bupati Ali Baal Masdar.

Dalam kesempatan ini Bupati Ali Baal Masdar mengharapkan MUI dapat menjadi perekat umat

Islam dan merangkul semua umat Islam yang ada di Polewali Mandar.

"Yang jelas aliran tersebut berpedoman pada Alquran dan hadis.

MUI harus bisa menghimpun mereka semua," kata Ali Baal Masdar.

Ia juga meminta kepada pengurus MUI yang baru bisa bekerja maksimal dalam rangka pembinaan umat beragama untuk terwujudnya kerukunan antar umat beragama. MUI juga diharapkan menjadi mitra pemerintah dalam

menyelesaikan masalah sosial dan budaya lainnya. "Saya mengharapkan kepada pengurus MUI Polewali Mandar bisa membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sengketa Unasman-DDI. Perjanjian perdamaian yang telah ditandatangani kedua belah pihak yang disaksikan oleh unsur muspida beberapa waktu lalu harus dihargai sehingga tidak perlu lagi ada eksekusi yang tentunya akan menimbulkan keributan," tandas Ali Baal Masdar. (afr/mkb)

POLEWALI -- Menjelang kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sejumlah daerah di Kabupaten Polewali Mandar kesulitan mendapatkan premium (Bensin). Khususnya daerah pegunungan bensin menjadi langka. Seperti halnya di Kecamatan Bulo umumnya pengecer tidak lagi menjual dengan alasan kehabisan stok. Kelangkaan tersebut sangat dikeluhkan warga karena mempengaruhi kelancaran aktivitas mereka untuk mencari reski.

Salah seorang warga Desa Pulliwa Kecamatan Bulo, Bakri mengatakan beberapa hari terakhir bensin semakin langka. Padahal pekan lalu sejumlah pengecer masih terlihat menjual.

Namun tiga hari terakhir sepanjang jalan umumnya sudah menutup jualan mereka dengan alasan stok habis. Jika kebetulan ada itupun sangat tidak wajar karena takaran semakin berkurang, sebab isi bensin hanya setengah botol dijual seharga Rp5000. Untuk mendapatkan bensin sejumlah warga Pulliwa mencoba membeli langsung di SPBU Wonomulyo namun terkadang juga kehabisan bensin. Akibat kelangkaan tersebut beberapa tukang ojek langsat dan penjual ikan terpaksa berhenti beraktivitas menunggu hingga kondisi kembali stabil Hal serupa juga terjadi di beberapa kecamatan, seperti di Kecamatan Tutar, Luyo dan Matangnga.

Pekan ini banyak warga ditemukan mengeluh akibat kelangkaan premium.

Warga menduga rencana kenaikan BBM tersebut banyak oknum yang sengaja memanfaatkan kondisi untuk melakukan penimbunan. (k2/mkb)

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

RADAR/HUMAS PEMKAB POLMAN

BUPATI Polewali Mandar, Ali Baal Masdar ketika memberikan sambutan saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kantor Kemenag Polman, Kamis 29 Maret 2012.

BUPATI Polewali Mandar, Ali Baal Masdar bersama Kapolres AKBP I Gusti Ngurah Rai MP, Ketua PA Polewali, Kepala Kemenag Polewali dan Ketua MUI Polman ketika menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kantor Kemenag Polewali, Kamis 29 Maret 2012.

PARIWARA

RADAR SULBAR

JUMAT, 30 MARET 2012

9

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Mengucapkan

Selamat & Sukses Atas Pelantikan

Drs. H. Saggaf Katta, MM Sebagai Anggota DPRD Sulbar Pengganti Antar Waktu Periode 2009-2014 Oleh Drs. H. Hamzah Hapati Hasan, M.Si (Ketua DPRD Sulawesi Barat) di Mamuju, 30 Maret 2012

H. Anwar Adnan Saleh Gubernur

Kunjungi Kantor NSS Terdekat NSS Mamuju Jl. KS Tubun No 36 (Samping Polres) 08121063279 NSS Mamasa Jl. Ahmad Yani (Pasar Mamasa Depan Rumah Makan Padang) 08112702860

NSS Majene Jl. Gatot Subroto No. 34 (Depan Pertokoan) 08112719065 NSS Pasangkayu Jl. Poros Pasangkayu (Samping Pegadaian Pasangkayu) 08112747033 NSS Topoyo Jl. Masjid Raya Topoyo (Depan Lapangan Bola Topoyo) 08112747323

Aladin S Mengga Wakil Gubernur

H. Ismail Zainuddin Sekretaris Provinsi

10

Kesehatan

RADAR SULBAR

Jumat, 30 Maret 2012

Biji Kopi Mentah Bisa Turunkan Berat Badan Biji kopi yang belum dipanggang atau yang masih hijau karena dipetik hari itu juga bisa jadi memegang kunci penurunan berat badan yang murah dan efektif.

Hal tersebut berdasarkan studi yang dipresentasikan di pertemuan American Chemical Society di San Diego.

Joe Vinson, ahli kimia dari Universitas Scranton yang memimpin studi tersebut menyatakan bahwa ekstrak biji kopi hijau mengurangi penyerapan lemak dan glukosa dalam usus serta mengurangi kadar insulin yang akan meningkatkan fungsi metabolisme. Vinson pun melaporkan tidak

ada tanda-tanda efek samping pada partisipan. Selama 6 minggu, seluruh partisipan menelan kapsul suplemen 3 butir sehari, meminum 700-1.050 mg ekstrak kopi hijau sehari atau memakai plasebo. Partisipan pun tidak mengubah asupan kalori selama proses percobaan. Hasilnya, seluruh partisipan mengurangi lemak tubuh ratarata sebesar 16 persen.

Satu-satunya kekurangan ekstrak kopi hijau adalah rasanya 'sangat pahit', bahkan ekstrak ini akan sulit untuk diminum tanpa banyak air, ungkap Vinson seperti dilansir dari The Seattle Times, Kamis (29/3/2012).

Dengan biaya 20 dolar AS (sekitar Rp 184.000) per bulan, bisa dibilang konsumsi ekstrak kopi hijau jauh lebih murah daripada pengobatan penurunan berat badan khusus atau dengan resep dokter.

Percobaan tersebut dilakukan di India dan dibiayai oleh Applied Food Sciences di Austin, Texas, sebuah perusahaan produsen ekstrak kopi hijau.

Sebagai sebuah suplemen diet, ekstrak kopi hijau tak membutuhkan persetujuan FDA. Bahkan faktanya, ekstrak ini sudah tersedia sebagai salah satu pengobatan naturopati dan antioksidan. (net)

Rubrik ini Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

Pendistribusian Kelambu Berinsektisida di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Oleh: Firman Gazali, SKM,M.Kes, Fadliati, SKM

Kebijakan Program Pengendalian Malaria adalah dengan memutuskan rantai penularan malaria, diantaranya melalui program penggunaan kelambu berinsektisida (LLIN’s). Pengembangan program penggunaan kelambu berinsektisida bertujuan untuk menghindari gigitan nyamuk atau mencegah terjadinya kontak langsung antara manusia dengan nyamuk sehingga diharapkan mata rantai penularan malaria dapat terputus. Untuk mendukung program tersebut, maka melalui proyek Global Fund Komponen Malaria akan dilakukan mendistribusikan kelambu berinsektisida (LLIN’s) secara gratis Pendistribusian kelambu dilakukan pada daerah endemis tinggi(Mamuju dan Mamuju utara) secara massal kepada semua Kepala keluarga. Jumlah kelambu yang didistribusikan pada tahun 2010 di Kabupaten Mamuju sebanyak 131.518 dan Kabupaten Mamuju Utara sebanyak 52.482.

Pendistribusian di Daerah endemis sedang

(Mamasa dan Majene) dilakukan secara rutin kepada semua ibu hamil yang mendapat pelayanan K1 dan bayi yang mempunyai imunisasi lengkap. Jumlah kelambu yang didistribusikan di tahun 2010 Kabupaten Majene 5.453 dan Kabupaten Mamasa 4.343 dan tahun 2011 jumlah kelambu yang didistribusikan di Kabupaten Majene 7091 dan Mamasa 3.941 Berdasarkan Monitoring dan evaluasi Phase I bahwa Pendistribusian kelambu berinsektisida bantuan dari Global Fund Round 8 ini terus dilanjutkan di Tahun 2012 pada 3 Kabupaten.

Sasaran pendistribusian kelambu di Kabupaten Mamuju sebanyak 3,639 dan Mamuju Utara sebanyak 1,694 pada Ibu hamil yang melakukan pemeriksaannya pada triwulan pertama (K1 Murni) dan bayi mendapatkan imunisasi lengkap.

Kabupaten Polewali Mandar karena ada kejadian luar biasa (KLB) pada bulan Agustus Tahun 2010 desa Lenggo Kec Bulo, se-

hingga Global Fund memberikan perlakuan khusus sehingga sasarannya sebanyak 536. Dari jumlah sasaran tersebut diatas kemungkinan tidak semua mendapatkan kelambu akan tetapi akan disesuaikan dengan drofing / ketersediaan kelambu dari Global Fund (GF).

Masyarakat sangat senang dan bahagia menerima kelambu secara gratis. Salah satu masyarakat di Kabupaten Mamuju Utara berpendapat bahwa “ kelambu ini sangat bagus, tidak panas, nyamuk sudah tidak ada karena mati kalau melengket di kelambu dan tidur juga nyenyak tidak sama dengan kelambu biasa “ Pada saat ini sebagian besar sadar menggunakan kelambu dan manfaat dari kelambu selain nyaman dan dapat menyelamatkan nyawa manusia dan hidup secara produktif tanpa mengganggu kesehatan. Upaya ini untuk menghindarkan dari gigitan nyamuk sehingga terhindar dari penyakit Malaria, DBD, Filariasis.

Pendidikan 11

RADAR SULBAR Jumat, 30 Maret 2012

H.Agus Ambo Djiwa

H.Muhammad Saal

H.Abdul Wahid

Bupati Matra

Wakil Bupati Matra

Kepala Dinas Pengelolaan Pengeluaran dan Asset Daerah Matra

Iklan Layanan Ini Dipersembahkan Oleh Dinas Pengelolaan, Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah Kab. Matra

Semua Jenis Kampus Boleh Cetak Doktor JAKARTA -- Pemerintah mulai menemukan cara untuk mengatasi minimnya populasi dosen bergelar doktor.

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan Tinggi (Dikti), diatur semua jenis perguruan tinggi (PT) boleh menjalankan program S3 untuk mencetak doktor.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, selama ini PT yang boleh menjalankan program S3 hanya yang berjenis universitas dan institut saja. "Dalam RUU ini (Dikti, red) sekolah tinggi dan politeknik juga boleh menjalankan program doktor," tutur menteri asal Surabaya itu, Selasa (27/3).

Dua jenis PT ini, keragaman disiplin ilmunya lebih sedikit dibandingkan dengan universitas atau institut. Dengan adanya perkemban-

gan ini, Nuh menjelaskan kelangkaan dosen bergelar doktor di Indonesia bisa teratasi.

Saat ini, jumlah dosen yang ada di Indonesia mencapai 165.331 orang. Dari jumlah tersebut, dosen yang bergelar doktor hanya berkisar 14.542 orang atau sekitar 8,7 persen. Dengan semakin luasnya akses meraih gelar doktor ini, Nuh mengatakan target prosentase dosen doktor tadi bisa naik menjadi 15 persen.

Menurut mantan Menkominfo itu, kebijakan memuka luas akses meraih gelar doktor ini menimbulkan beberapa konsekuensi.

Diantaranya adalah, Kemendikbud juga harus memperlanjar kelanjutan studi mahasiswa dari program S1 ke S2. Jika akses mahasiswa dari program S1 ke S2 masih seret, maka akses S3 yang dibuka luas tadi bakal

percuma.

Untuk itu, Nuh mengatakan Kemendikbud sedang merancang ada beasiswa cukup besar untuk mahasiswa lulusan S1 yang berprestasi dan berniat melanjutkan studi ke S2.

"Kan tidak bisa ujuk-ujuk (tibatiba, red) studi S3, harus tetap melewati jenjang yang sudah ada," katanya.

Konsekuensi berikutnya adalah, penguatan kapasitas dosen-dosen yang ada di kampus berjenis sekolah tinggi dan politeknik. Diantara penguatan ini adalah, secarea bertahap menyediakan dosen-dosen bergelar doktor di kampus itu.

Jika kondisinya terbatas, untuk sementara bisa bekerjasama dengan kampus-kampus yang memiliki stok dosen doktor melimpah.

Nuh menegaskan, intinya maha-

siswa program doktor tidak bisa diajar oleh dosen tamatan S2.

Tantangan berikutnya dalam menjalankan rencanan ini adalah, penyiapan laboratorium dan pendanaan kampus-kampus yang baru menjalankan program doktor.

Dia menegaskan, pendidikan program S3 tetap membutuhkan laboratorium yang berkualitas. Untuk urusan ini, Nuh berjanji Kemendikbud tidak akan tinggal diam.

Jika program ini berjalan lancar, Nuh mengatakan kedepan bakal banyak dosen-dosen bergelar doktor dengan rata-rata berumur 27 tahun. Sementara untuk saat ini, umur dosen meraih gelar doctor rata-rata 36 tahun ke atas.

Percepatan regenerasi dosen bergelar doktor ini, diyakini bisa mendongkrak kualitas pendidikan tinggi tanah air. (Wan/jpnn)

NET

Muhaimin Siapkan Sekolah Khusus Bagi Pekerja Anak BEKASI -- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa kementrian yang dipimpinnya bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), pada tahun ini akan membangun sekolah khusus. Sekolah hasil kerjasama dua kementrian itu akan dimanfaatkan untuk menampung para pekerja anak yang putus sekolah.

Menurut Muhaimin, saat ini masih banyak pekerja anak yang tidak bersekolah karena harus bekerja. "Pemerintah sudah memiliki program untuk penanggulangan pekerja anak. Tahun ini bersama Kemdikbud, kami akan mempersiapkan sekolah untuk menampung para pekerja anak yang akan melanjutkan pendidikannya," kata Muhaimin di sela-sela kunjungannya

ke Pusat Kegiatan Anak, Yayasan Dinamika Indonesia, TPA Bantar Gebang, Bekasi, Kamis (29/3).

Menurut menteri yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, rencana ini juga sudah dibahs dengan Wakil Presiden RI, Boediono selaku Ketua Komite Pendidikan. "Wapres sendiri yang memimpin koordinasinya bahwa ke depan, anak-anak harus kembali

ke sekolah," imbuhnya. Jika nanti ada pekerja anak yang tetap ingin bekerja dengan alasan untuk membantu orang tua, maka pemerintah akan tetap mengupayakan agar mereka dapat bersekolah kembali.

Sebaliknya, jika ada orang tua memaksa anaknya yang masih dalam usia sekolah untuk bekerja, maka pemerintah akan melakukan pendekatan persuasif. Bukan tidak

mungkin, kata Muhaimin, pemerintah akan mengambil tindakan terhadap orang tua yang memaksa anaknya yang sebenarnya masih dalam usia belajar, untuk terus bekerja.

"Alasan untuk membantu orang tua, it"s OK! Tapi tetap ada batas waktunya. Kita juga ingatkan supaya orang tua dalam perlindungan anak tidak boleh mempekerja-

Dana PTN Terancam Dipotong, Dilarang Tarik SPP Tinggi

NET

Standar Pendidikan Afrika Buruk Karena Bank Dunia KAMPALA -- Pengajar terkenal di Afrika, Prof Mahmood Mamdani menyalahkan Bank Dunia karena menurunkan kualitas pendidikan perguruan tinggi di Uganda dan seluruh Afrika.

Mamdani mencontohkan kesengsaraan yang saat ini dialami salah satu universitas di Uganda, Makerere University.

Dia juga menyoroti kebijakan penyesuaian struktural (SAP) untuk pendidikan milik Bank Dunia yang dinilai salah besar.

Menurutnya, Bank Dunia melakukan kesalahan dengan menyarankan pemerintah Afrika, termasuk Uganda, untuk mengalihkan fokus investasi dari pendidikan tinggi ke pendidikan dasar pada 1980. Menurutnya, kebijakan tersebut membunuh kualitas pendidikan tinggi dan pendidikan dasar.

“Bank Dunia meyakinkan pemerintah bahwa pendidikan universitas elitis dan mewah, sehingga masyarakat tidak mampu menjangkaunya,” jelas Mamdani.

Akibatnya, pemerintah Afrika fokus pada pendidikan dasar dan meninggalkan universitas

dengan skema swasta. “Logikanya memang elegan, namun cacat. Hal ini menimbulkan bencana untuk pendidikan tinggi, bukan hanya di Uganda tapi di mana pun di Afrika, “ tuturnya seperti dikutip dari All Africa, Kamis (29/3/2012).

Mamdani membatalkan kebijakan pendidikan Bank Dunia, dengan alasan sistem sekolah dasar tidak dapat berkembang tanpa mengembangkan sistem pendidikan tinggi. “Siapa yang akan melatih administrator dan guru untuk sekolah dasar? Siapa yang akan merancang kurikulum? Jawabannya adalah universitas,” katanya.

“Adalah omong kosong jika Anda berpikir manfaat pendidikan tinggi dibiarkan berjalan sendiri atau terutama untuk mereka yang mengajar, bekerja atau belajar di sana,” tambahnya.

Mamdani menyatakan ketidakpuasannya karena pemerintah Afrika tertinggal dalam pendanaan untuk pendidikan tinggi, meski pada akhir 90-an, Bank Dunia menyadari kesalahannya dan mengubah kebijakan tersebut.

Karena itu, menurutnya, Bank Dunia harus membayar atas kesalahan membuat kebijakan. “Bank Dunia mengaku juara pasar bebas.

Hukum pertama dari pasar adalah jika Anda membuat investasi yang buruk, Anda harus membayarnya,” jelasnya.

“Bank Dunia memiliki sejarah panjang membuat investasi yang buruk, namun tidak pernah membayar sekalipun atas satu keputusan yang salah. Pada akhirnya, klien yang harus membayar semua tagihan.

Bank Dunia memiliki kemewahan tidak memiliki aturan memaksa kepada orang lain,” Mamdani menandaskan.

Mamdani menyatakan hal ini dalam kegiatan kuliah berseri Afrika di universitas terbesar di Uganda, Makerere University.

Di tempat sama, mantan Perdana Menteri Uganda Prof Apollo Nsibambi menolak klaim Mamdani.

Menurutnya, Mamdani tidak realistis dalam mengritik pemerintah. Pasalnya, pada saat itu, pemerintah Uganda dalam kondisi kesulitan ekonomi. (net)

JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) mengancam akan memotong dana yang diberikan kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) jika menarik sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang tinggi bagi mahasiswa. Langkah tersebut merupakan salah satu sanksi yang diberikan kalau universitas melakukan komersialisasi atau privatisasi pendidikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menjelaskan, ada tiga sumber utama pendapatan sebuah universitas yaitu, subsidi pemerintah, mahasiswa melalui SPP, dan penelitian.

Sudah ada model insentif dan disintensif bagi 61 PTN di lingkup Kemendikbud. Insentifnya adalah menambah dana subsidi, sedangkan disintensifnya mengurangi subsidi, terutama bagi kampus-kampus ternama dan banyak peminatnya. ”Misalnya PTN menerima dana dari SPP sebesar Rp 110 miliar. Karena dinilai terlalu mahal SPP yang dipungut, maka kami akan potong penerimaan mereka. Taruhlah Rp 10 miliar, sehingga yang didapatnya hanya Rp 100 miliar,” jelas Nuh di Jakarta kemarin (28/3).

Nasib berbeda, lanjut Nuh, akan dialami PTN yang mendapatkan pemasukan dari kerja sama dengan pihak ketiga, misalnya dana penelitian. ”Jika dari penelitian dapat Rp 110 miliar, maka akan kita tambah Rp 10 miliar lagi,” tutur mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya tersebut.

Karenanya, lanjut bapak satu puteri ini, PTN dilarang menaikan SPP tahun ini. Jika tidak diingatkan, maka setiap tahun akan ada kenaikan. Hal tersebut yang membuat biaya kuliah semakin mahal. Apalagi, cara termudah mendapatkan tambahan dana melalui menaikkan bayaran.

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini menegaskan, kebijakan insentif dan disintensif tersebut satu paket dengan sistem SPP tunggal. Pembahasannya sedang dilakukan oleh Kemendikbud dan Komisi X DPR dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Pendidikan Tinggi. ”Kalau sudah pasti tahun depan pakai sistem SPP tunggal, maka kami akan segera menyusun insentif dan disintensif tersebut. Kemungkinan pertengahan tahun sudah selesai,” terang Nuh. Menurut dia, pemerintah sudah mnyiapkan dana sebesar Rp 1,2 triliun untuk subsidi PTN. Dana tersebut berasal dari APBN perubahan 2012. ”Itu komitmen pemerintah untuk membuat biaya kuliah terjangkau,” katanya.

Sementara itu, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Idrus Paturusi mengaku mendukung rencana tersebut. Bahkan, sosialisasi sudah dilakukan setiap universitas. ”Semua rektor sudah setuju. Sekarang tinggal panduan teknis dan bimbingan agar PTN tidak salah paham dalam menafsirkan aturan,” ungkap Rektor Universitas Hasanuddin Makassar ini. (cdl/jpnn)

kan anak," imbuhnya. Selain itu Kemenakertrans juga melakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain untuk memfasilitasi pendidikan anak-anak yang terpaksa harus bekerja. "Kalau anak-anak yang mengamen, itu sudah kewenangan Kementerian Sosial. Kita terkonsentrasi pada tempat-tempat bekerja seperti pabrik-pabrik dan TPA," jelasnya. (Cha/jpnn)

Sebagian Besar Warga Miskin tidak Tamat SD JAKARTA -- Hasil penelitian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan jumlah anak yang dimiliki penduduk miskin perkotaan berkisar 36 orang.

Masalah ini akan menyebabkan berbagai masalah sosial seperti tingginya angka kriminalitas dan kesenjangan sosial. Mereka sebagian besar tidak tamat sekolah dasar (SD).

"Riset BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2011 mencapai 29,98 juta orang, dan 10,95 juta berada di perkotaan. Di antara daerah dengan jumlah penduduk miskin tersebut, tiga provinsi yang memiliki penduduk miskin tertinggi mewakili wilayah Jawa Bali adalah Jawa Tengah (14,33%), sedangkan dari wilayah luar Jawa Bali diwakili NTB (28,16%) dan Gorontalo (6,29%)," jelas dr.

Julianto Witjaksono, SpOG-KFER, MGO, Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN dalam acara temu media bertajuk 'Menelisik Lorong Sempit KB untuk Si Miskin Perkotaan' di Aula Kantor Pusat BKKBN, Jakarta, Rabu (28/ 3).

Menurut dia, BKKBN melakukan penelitian pada 3 wilayah tersebut dan menemukan bahwa penduduk miskin perkotaan memiliki anak yang lebih banyak dibanding penduduk nonmiskin.

Anak-anak dari keluarga miskin banyak yang tidak tamat SD dan bekerja sebagai buruh bangunan dan serabutan. Menyikapi hal ini, BKKBN menargetkan agar angka rata-rata jumlah anak yang dimiliki keluarga miskin dan non miskin turun menjadi 2,1 anak di tahun 2014 nanti.

Sejauh ini, upaya yang dilakukan BKKBN cukup optimal. Dari 8,3 juta peserta KB baru, 3,8 juta di antaranya berasal dari kelompok miskin perkotaan.

Sebanyak 60% di antara total peserta tersebut benar-benar memiliki kesadaran ber-KB karena lebih mampu secara ekonomi.

"Yang menyebabkan tingginya jumlah anak pada keluarga miskin nampaknya adalah karena masyarakat miskin susah memahami KB. Resistensi mereka cukup tinggi sehingga merasa kurang pede untuk bergabung. Apalagi masyarakat miskin lebih sulit mengakses pusatpusat hiburan dan rekreasi. Jadi ketika mereka bosan dan ingin hiburan, mereka lebih memilih berduaan di dalam kamar," kata dr. Julianto.

Untuk masalah biaya seharusnya tidak menjadi masalah karena BKKBN telah menggratiskan seluruh pelayanan dan peralatan KB. Namun jika di lapangan ada oknum yang memungut biaya memang sering dijumpai.

Untuk mengatasi kendala ini, diperlulan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat. (net)

12

Radar Majene

RADAR SULBAR Jumat, 30 Maret 2012

Rencana Uji Kandungan Minyak

Dewan Minta Nelayan Jangan Dirugikan Reporter : JUNIARDI Editor : AMRI MAKKARUBA MAJENE -- Rencana perusahaan tambang Statoil dari Norwegia yang akan melakukan uji kandungan minyak di Blok Sout Mandar dan Blok Malunda Kabupaten Majene diharapkan tidak merugikan nelayan. Hal ini ditegaskan Anggota Komisi III, DPRD Kabupaten Majene, Adi Akhsan. Aktivitas uji kandungan minyak diharapkan tidak merugikan nelayan yang sehari-

harinya mecari nafkah di perairan Majene.

Kawasan yang akan dijadikan oleh perusahaan Statoil untuk melakukan pengujian tersebut merupakan kawasan yang menjadi sentral oleh para nelayan Majene untuk melakukan aktivitas mencari ikan. Sehingga jika terdapat kerugian akibat pemutusan rumpon harus mendapatkan ganti rugi.

"Kami berharap aktivitas perusahaan Statoil dapat diketahui oleh seluruh nelayan Majene se-

hingga tidak menimbulkan kecelakaan yang bisa mengakibatkan korban jiwa. Karena perusahaan menggunakan kapal berukuran besar dan berbahaya bagi kapal berukuran kecil, karena dapat tersedot ketika berada pada jarak 500 meter," ungkap Adi Akhsan.

Sebagaian besar aktivitas nelayan Majene dilakukan di perairan yang masuk dalam kawasan blok Sout Mandar dan di blok Malunda, karena jumlah tangkapan mereka di kawasan tersebut

lebih banyak dibandiangkan dengan wilayah lain di perairan Majene.

Sehingga dengan adanya aktivitas perusahaan Statoil, akan merubah pola tangkapan nelayan, sebab beberapa rumpon terpaksa harus diputus akibat aktivitas perusahaan tidak bisa berjalan lancar bila masih terdepat nelayan di sekitar blok tersebut.

Tidak hanya itu, menurutnya bukan hanya ganti rugi terhadap pemutusan rumpon yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan

Statoil, namun ganti rugi terhadap kerugian mereka selama tidak melakukan aktivitas melautnya yang diperkirakan akan berlangsung selama sepuluh hari juga harus diperhitungkan, sehingga kondisi ekonomi mereka tidak semakin terpuruk.

"Setidaknya, nelayan yang tidak dapat melakukan aktivitas melautnya selama beberapa hari diberikan bantuan usaha, agar taraf perekonomian masyarakat nelayan dapat lebih baik," tandasnya. (*)

Rp300 Juta untuk Tangani Lahan Kritis MAJENE -- Pemkab Majene akan berupaya menangani lahan kritis menjadi produktif demi mensejahterakan masyarakat.

Tahun ini, Pemkab Majene menganggarkan sebesar Rp300 Juta untuk penanganan lahan kritis melalui program Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDABM). Anggaran program ini merupakan bantuan dana tugas pembantuan dari Kementerian Dalam Negeri.

Program PLKSDA-BM akan ditangani Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Majene.

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana (Fispra) Bappeda Majene, Hamzah DJ, Kamis 29 Maret, mengungkapkan lokasi yang telah diverifikasi dan dipilih oleh Kemendagri untuk program ini di Dusun Sulae, Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda. Menurut Hamzah, pemanfaatan lahan kritis merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat menambah pendapatan bagi desa setempat.

"Pemanfaatan lahan kritis yang terdapat pada desa sasaran dengan cara ditanami tanaman yang bernilai ekonomis bagi masyarakat setempat, misalnya

pohon mangga, alpokat, serta pohon sengon dengan dikelola sendiri oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat," kata Hamzah.

Upaya pelaksanaan, PLKSDABM di Kabupaten Majene dilakukan melalui upaya penanganan yang mengitegrasikan konsep sosial ekonomi, ekologi dan hidrologi dengan mengolaborasikan antara penanganan fisik dan non fisik melalui beberapa kegiatan kebun buah. Program ini diberikan kepada 26 kabupaten dan baru tiga kabupaten di Indonesia yang siap melaksanakan PLKSDA-BM termasuk Kabupaten Majene. Program hanya dilaksanakan di Majene untuk wilayah Sulbar yang tujuannya meningkatkan taraf masyarakat dalam mengolah lahan yang kritis.

Dalam program tersebut akan digunakan tenaga pendamping yang diambil dari masyarakat setempat, dengan harapan masyarakat lokal dapat di berdayakan dan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada di desa mereka sendiri. Selain Bappeda, Dinas Pertanian dan Peternakan juga akan diikutkan dalam mensuksekan program PLKSDBM. (mg4/mkb)

RADAR/JUNIARDI

WAKIL Bupati Majene, H Fahmi Massiara, didampingi SekkabMajene, Syamsiar Muchtar, saat penyerahan SPPT dan DHKP PPB 2012 di ruang pola Kantor Bupati Majene, Kamis 29 Maret.

MAJENE -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene siaga bencana untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Apalagi saat ini di beberapa daerah di Indonesi dilanda bencana alam, seperti angin puting beliung yang menghantam Kabupaten Polman beberapa waktu lalu, serta tanah longsor dan banjir yang merendam daerah lain.

Kepala BPBD Kabupaten Majene, Mansyur T, Kamis 29 Maret, mengungkapkan sudah melakukan beberapa kali himbauan kepada masyarakat melalui pemerintah tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan, untuk tetap waspada potensi terjadinya bencana alam.

"Melihat realitas akhir-akhir ini, dimana bencana melanda hampir sebagian besar daerah di Indonesia, maka pihak Kantor BPBD tetap siaga dalam mengantisipasi segala

Mardiana Raih Mobil Xenia

EKSEKUTIF

MAJENE -- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Majene tahun 2012 mencapai Rp856.790.149. PBB ini terdiri dari, objek pajak yang berada di perkotaan mencapai 30.766 dengan target pencapaian Rp642.513.344. Sedangkan yang berada di pedesaan hingga 40.914 obyek dengan target pencapaian Rp216.276.805. Hal ini tergambar saat penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2012, Kamis 29 Maret.

Penyerahan SPPT dan DHKP PBB dilakukan Wakil Bupati Majene, Fahmi Massiara kepada camat dan para kepala desa dan lurah.

Dalam kesempatan ini, Fahmi, mengungkapkan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara selama ini merupakan sebuah modal dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

"Penerimaan negara di sektor perpajakan sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan nagara, lebih-lebih terhadap daerah kita, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat terus berlanjut," ungkap Fahmi.

Setelah SPPT dan DHKP diterima, diharapkan camat, lurah/kades, serta semua kepala lingkungan dan kepala dusun dapat melakukan penagihan secara sungguh-sungguh, sehingga PBB dapat rampung sebelum September 2012.

"Saya berharap kepada seluruh camat kiranya dapat melunasi PBB dalam waktu yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, kami berharap Sekertaris Daerah selaku ketua Tim intensifikasi PBB, dapat segera mengadakan pertemuan dengan kepala Dinas PKPAD, para camat, lurah dan kades untuk dapat memfokuskan perhatian dan mengambil terobosan untuk mempercepat pelunasan PBB,"tandasnya. (mg4/mkb)

BPBD Siaga Bencana

Undian Simpedes BRI Majene MAJENE -- Nasabah BRI Unit Sendana, Mardiana mendapat keberuntungan. Pemilik nomor rekening 4939-01-006503-53-6 berhasil meraih sebuah mobil Daihatsun Xenia saat pengundian hadiah utama simpedes BRI Majene periode JuliDesember 2011 di Kantor Cabang BRI Majene, Rabu malam 28 Maret.

Saat Kepala Disosnakertrans Majene, Asri Akbar menekan tombol undian, langsung nomor rekening milik Mardiana yang muncul sehingga berhak memperoleh hadiah utama I. Selain hadiah utama I yang diundi

PBB Majene 2012, Rp856 Juta

juga diundi hadiah II dan III. Untuk hadiah utama II berupa motor Suzuki New Shogun diraih Ahyani nomor rekening 4940-01-000532-534 nasabah BRI Unit Banggae.

Selanjutnya hadiah utama III berupa Suzuki Spin CW UY 125 SC diraih nasabah Unit Bangge atas nama Nursiah nomor rekening 4940-01-009411-53-1. Sedangkan hadiah utama IV Suzuki Titan DB FW 115 SD juga diraih nasabah Unit Banggae dengan nomor rekening 4940-01-014927-53-5.

Asisten Manajer Operasional

(AMO) BRI Majene, Gunawan Syah mengungkapkan, perkembangan perkreditan di BRI Majene menggembirakan jumlah pinjaman Desember 2010 sebesar Rp185 miliar sedangkan Desember 2011 kredit mencapai Rp238 miliar terdapat kenaikan Rp53 miliar atau tumbuh sekitar 29 persen. "Angka ini sangat mengembiarakan ternyata BRI Majene memiliki andil yang cukup besar di Kabupaten Majene," kata Gunawan.

Kedepan BRI akan semakin digaris depan dalam membantu menggerak-

kemungkinan yang dapat terjadi," ujar Mansyur.

Dikatakan, selain pihak BPBD yang harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana, masyarakat juga harus memiliki kepekaan terhadap kondisi lingkungan sekitar yang dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya sumber bencana baginya, seperti membuang sampah pada tempatnya serta menanam pohon di lingkungan sekitar, khususnya

kan roda perekonomian masyarakat dan dapat mendorong meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Majene. Dikatakan, dana yang dihimpun di Majene oleh BRI kembali disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat Majene dan tidak keluar daerah. "Acara simpedes ini merupakan agenda rutin BRI dilaksanakan setiap semester dalam setahun. Even ini merupakan ungkapan terima kasih kepada nasabah BRI khususnya para penabung simpedes," terang Gunawan.

Pengundian hadiah utama dan hadiah hiburan Simpedes disaksikan Notaris Nurhidayah, dan pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) serta unsur Kepolisian. (k3/mkb)

yang berada di daerah pegunungan.

Dalam menumbuhkan kewaspadaan masyarakat, lanjutnya, BPBD akan terus melakukan sosialisasi cara pencegahan serta bagaimana kesiapan warga ketika menghadapi bencana.

"Datangnya sebuah bencana tidak akan mungkin dapat kita halau, namun mengurangi dampak dari sebuah bencan bisa saja kita lakukan," tandasnya. (mg4/mkb)

RADAR/SYAMSUDDIN

PENYERAHAN Kunci Mobil secara simbolis oleh kepala Dinas Sosialnaker trans Asri Albar kepada Kepala BRI Unit Sendana Mustakim dalam hal ini mewakili pemenang hadiah utama di ruang Kantor BRI Cabang Majene 28 Maret 2012

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Majene

RADAR/JUNIARDI

Kepala Bidang Pendapatan, M Yusuf Tahir, Wakil Bupati Majene, H Fahmi Massiara, Sekkab Majene, Syamsiar Muchtar, saat mengikuti penyerahan SPPT dan DHKP PBB 2012.

RADAR/JUNIARDI

KEPALA Bidang Pendapatan, M Yusuf Tahir, Wakil Bupati Majene, H Fahmi Massiara, Sekkab Majene, Syamsiar Muchtar, saat mengikuti penyerahan SPPT dan DHKP PBB 2012.

Radar Mamasa 13

RADAR SULBAR Jumat, 30 Maret 2012

Kabupaten Mamasa

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mamasa yang Madani Dalam Ikatan Kondosapata Wai Sapalelean

Empat Strategi Pembangunan Kabupaten Mamasa 1. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik/goog governance.

2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui Pembangunan Berbasis Masyarakat (Gerbang Sismark).

3. Mendorong berkembangnya dunia usaha para pelaku ekonomi.

4. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan norma budaya dalam kehidupan masyarakat.

Ramlan Badawi Bupati

Benhard Buntutiboyong Sekkab

Soal Minyak, Indonesia Kalah dengan Malaysia JAKARTA -- Wakil Menteri ESDM Widjajono mengatakan Indonesia tidak bisa disebut negeri kaya minyak, karena Indonesia masih mengimpor minyak dari luar negeri.

Bahkan untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri, Indonesia masih kalah dengan negara tetangga seperti Malaysia.

"Indonesia gak kaya minyak, Indonesia kalah dengan Malaysia sementara penduduknya hanya 1/9 dari Indonesia," kata Widjajono dalam dialog dengan perwakilan mahasiswa BEM Trisakti yang berunjukrasa di kantor Kementrian ESDM, Kamis (29/3).

Pada dasarnya, kata Wamen ESDM, Indonesia memproduksi 900 ribu barel minyak. Tapi Indonesia masih harus melakukan impor sekitar 800 ribu barel dari luar negeri.

"Tentunya ini tidak bisa dikatakan kaya," kata Wamen yang juga seorang akademisi itu dihadapan 16 orang utusan mahasiswa. (fat/jpnn)

Aboe: Kembalikan TNI ke Barak JAKARTA -- Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah gegabah melibatkan TNI untuk mengamankan aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang belakangan marak terjadi di berbagai daerah.

"Pemerintah gegabah dengan menginstruksi prajurit TNI untuk diperhadapkan dengan masyarakat yang tengah menuntut sebuah keadilan," kata anggota Ko-

misi I DPR RI ini, Rabu (28/ 3).

Dikatakan, dalam basik pendidikan prajurit TNI, tidak pernah dilatih secara penuh untuk menangani aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat sipil. "Kecuali untuk hal-hal yang fundamental seperti mengawal kedaulatan NKRI dan menjaga lambang negara serta menjaga alat-alat vital negara yang strategis. Kita bisa memahaminya."

Dalam doktrinnya, yang

dihadapi TNI adalah musuh yang harus dibunuh dan dilawan. "Saya kira DPR lewat pimpinan perlu merespons, memberikan warning mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak memperhadapkan TNI dengan rakyat," kata Tjahjo.

Menangani aksi demo, katanya, merupakan tugas kepolisian. "Kalau kepolisian kewalahan, boleh di-back up TNI, tetapi polanya tidak memperhadapkan TNI dengan rakyat," jelas dia. (net)

Kemendikbud Dapat Tambahan 3.886 Pegawai JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) secara resmi menyerahkan kewenangan fungsi kebudayaan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Selain anggaran Rp 536 miliar, Kemendikbud menerima limpahan 3.886 pegawai dari Kementerian Parekraf.

Pegawai yang diserahkan tersebut berasal dari Ditjen Sejarah dan Purbakala 2.940 orang. Selain itu, dari Ditjen Nilai Budaya, Seni, dan Film 595 orang serta Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata 351 orang. Diserahkan pula tugas yang ada di Lembaga Sensor Film (LSF), museum berikut seluruh isinya, serta situs dan benda purbakala.

Sebelum diserahkan kepada Kementerian Pariwisata pada 2000, fungsi kebudayaan dilaksanakan delapan eselon dua dan kini telah bertambah satu bidang lagi.

Sembilan kursi eselon dua itu adalah sekretaris Ditjen Kebudayaan, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, serta Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman.

Selanjutnya, Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi, Direktorat Internalisasi dan Diplomasi Kebudayaan, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, serta Pusat Pengembangan SDM Kebudayaan.

Kementerian yang dipimpin Mari Elka Pangestu itu juga menyerahkan 42 unit pelaksana teknis (UPT). Meliputi, 14 Balai Pelestarian Peningkatan Purbakala (BP3), 11 Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT), 5 museum khusus, dan 10 Balai Arkeologi.

Selanjutnya, museum nasional dan galeri nasional masing-masing satu unit. (wan/c7/noe/jpnn)

NET

NET

DAU Dipangkas, Gaji PNS Tetap Dibayar RADAR/AMRI MAKKARUBA

AMBELAS. Jalan Poros Polewali-Mamasa yang berada di Kelurahan Anrepi Kecamatan Anrepai nyaris putus karena sebagian bahu jala sudah ambelas.

Minta Pemda Percepat Perekaman Honorer Kategori II JAKARTA - Seluruh instansi baik tingkat pusat maupun daerah diminta mempercepat proses perekaman data honorer kategori II. Hal ini dikarenakan batas waktu terakhir untuk memasukkan hasil perekaman data ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah 30 April 2012.

"Untuk data Kategori II yang telah disampaikan kepada Menpan&RB dan BKN, harus dilaksanakan perekaman data menggunakan aplikasi yang bisa diunduh di web BKN," ungkap Kabag

Humas BKN Tumpak Hutabarat yang dihubungi, Kamis (29/3).

Data hasil perekaman data tersebut, lanjutnya, harus disampaikan ke BKN dan ditembuskan ke Menpan&RB dalam bentuk soft copy maupun hard copy. "Sesuai Surat Edaran Menpan&RB No 3 Tahun 2012 tentang Honorer Tertinggal, batas terakhirnya 30 April 2012, lewat itu tidak akan kami proses," tegasnya.

Untuk diketahui, data honorer kategori II yang masuk ke BKN sekitar 600 ribuan. Mereka akan di-

angkat CPNS melalui tahap seleksi sesama honorer. Tes yang dilaksanakan hanya sekali itu, akan mengambil kuota CPNS sekitar 30 persen dari jumlah honorer yang ada.

Bagi yang tidak lolos tes, diberikan kesempatan menjadi pegawai tidak tetap pemerintah (PTTP) dengan catatan instansinya masih membutuhkan.

Bila instansinya tidak membutuhkan lagi, yang bersangkutan akan menerima kompensasi sesuai kemampuan daerah masing-masing.

(Esy/jpnn)

JAKARTA -- Ini kabar baik bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup 16 Kabupaten.

Yakni Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Karo, Kabupaten Langkat, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten Alor, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mappi, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Teluk Wondama.

Para PNS di 16 kabupaten itu tidak perlu resah, meski pada akhirnya nanti Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merealisasikan ancamannya memangkas pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) 16 daerah itu hingga 25 persen.

Pakar pengelolaan keuangan daerah dari Direktorat Fasilitasi dan Perimbangan Keuangan Daerah Kemendagri, Fermin Silaban, menjelaskan, memang perencanaan penggunaan anggaran di 16 daerah itu akan ter-

ganggu jika pemotongan DAU benar-benar dilaksanakan.

Hanya saja, lanjutnya, 16 pemda itu tidak akan berani menunda pembayaran gaji PNS, yang alokasi dananya berasal dari DAU yang dikucurkan dari pusat itu. "Gaji PNS pasti tetap dibayar. Pasti dibayar. Apa mau didemo para PNS pemdapemda itu?" ujar Fermin Silaban kepada JPNN. Lantas dari mana dana untuk membayar gaji jika DAU dipotong hingga 25 persen" Dijelaskan, pembayaran gaji PNS tetap diambilkan dari dana DAU, yang 75 persen dibayarkan pusat. "Karena dana DAU itu tidak semuanya untuk membayar gaji pegawai. Jadi yang terganggu adalah anggaran rutin lainnya selain untuk gaji pegawai. Tenang saja, gaji pasti dibayar," cetusnya lagi. Fermin menjelaskan, memang dalam beberapa tahun ini kemenkeu ketat dalam upaya menertibkan pengelolaan keuangan di daerah. (sam/jpnn)

Rubrik ini Dipersembahkan Oleh Humas Pemkab Mamasa

RADAR/ANDI SUMARYADI

SEJUMLAH Kepala SKPD Pemkab Mamasa ketika menghadiri kegiatan Musrenbang Kecamatan dan MAD Prioritas usulan PNPM MP Tahun 2012 di Kecamatan Messawa, Rabu 29 Februari 2012.

14

Radar Pasangkayu Sistem Manusia Alam Ruang Teknologi

RADAR SULBAR Jumat, 30 Maret 2012

MAMUJU UTARA SMART

Pembenahan dan Penyempurnaan Sistem Penyelanggaraan Pemerintahan, Kebijakan dan Regulasi, Program dan Kegiatan, Infrastruktur Keuangan Daerah.

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur, Masyarakat dan Private Sektor.

Mengelola dan Memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan Arif, Adil, dan Bijak untuk Kemakmuran Rakyat dan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.

Konsisten Melakukan Penataan Ruang, dan Wilayah dengan Mengacu pada Kebijakan dan Regulasi Serta Berwawasan Lingkungan Menggembangakan dan Memanfaatkan Tekhnologi Tepat Guna yang Selaras dengan Perkembangan dan Kebutuhan

H. MUHAMMAD SAAL WAKIL BUPATI

H. AGUS AMBO DJIWA BUPATI HM. NATSIR. MM SEKKAB

Tenri Abeng Grup Sensus Kebun Sawit Masyarakat REPORTER: ANDI SAFRIN EDITOR: MUHAMMAD ILHAM PASANGKAYU -- Pemerintah Daerah Mamuju Utara (Matra) bekerjasama dengan PT Tason Putra Mandiri dan PT Piesta Consulting, menggelar sosialisasi dan training tata cara pelaksanaan sensus kebun sawit masyarakat yang bukan plasma perusahaan.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam memetakan potensi pendapatan daerah dari sektor

perkebunan kelapa sawit.

Bupati Matra H Agus Ambo Djiwa, mengatakan, potensi perkebunan kelapa sawit di daerah ini menarik perhatian banyak investor, salah satu nya PT Tason Putra Mandiri yang rencananya membangun beberapa pabrik pengolahan kelapa sawit. Pabri ini bertujuan mengakomodir hasil perkebunan sawit milik masyarakat yang tidak masuk dalam program plasma sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Matra.

Ia berharap dengan masuknya PT Tason

(Tenri Abeng Grup) di Matra dapat menjadi mitra masyarakat dengan meningkatkan kesejahtraan petani.

Salah seorang petani sawit yang mengikuti sosialisasi, Sinar, mengungkapkan, dengan hadirnya PT Tason sangat diharapkan dapat menjadi pihak yang mengakomodir dengan baik hasil panen sawit masyarakat.

"Kurang lebih 10.000 hektar lahan perkebunan sawit masyarakat yang bukan plasma yang selama ini dijual hasilnya ke perusahaan sawit di Matra, meski dengan harga yang rendah," kata Sinar. (ndi/ham)

RADAR/ANDI SAFRIN

SOSIALISASI. Bupati Matra Agus Ambo Djiwa didampingi Kepala Divisi Tambang dan Perkebunan PT Tosan Putra Mandiri Hamzah Muin saat membuka acara sosialisasi dan training tata cara pelaksanaan Sensus perkebunan kelapa sawitmasyarakat bukan plasma.

Demokrat Desak Menteri PKS Mundur JAKARTA --Politisi Partai Demokrat Rosyid Hidayat meminta politisi Partai PKS Suswono untuk mundur dari jabatan Menteri Pertanian (Mentan). Permintaan tersebut disampaikan Rosyid Hidayat sebagai konsekuensi dari pernyataan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq yang bersikap menolak penaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq telah bersikap menolak rencana penaikan harga BBM. Di sini saudara memaparkan

anggaran Kementerian Pertanian. Seharusnya saudara mundur dari kabinet," tegas Rosyid Hidayat, dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian, dipimpin Herman Khaeron, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis 29 Maret.

Pernyataan Rosyid Hidayat itu mengundang protes dari sejumlah anggota Komisi IV baik dari Demokrat dan PDI-Perjuangan.

"Pernyataan saudara Rosyid Hidayat yang meminta Suswono mundur dari kabinet di luar konteks rapat kerja hari ini. Ini

POTRET PASANGKAYU

agendanya soal anggaran, bukan kenaikan BBM," tegas Sudin dari Fraksi PDI-P. Peringatan yang sama juga dilontarkan oleh Pimpinan raker Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat.

Ditegaskan Herman, agendanya membahas anggaran dan Suswono diundang ke sini sebagai Menteri Pertanian mitrakerja Komisi IV. "Menteri Pertanian kita undang sebagai mitrakerja Komisi IV dan agendanya membahas anggaran. Sebagai pimpinan rapat saya minta

Rubrik Khusus Humas Pemkab Mamuju Utara

RADAR/ANDI SAFRIN

PELATIHAN. Bupati Matra Agus Ambo Djiwa saat memberikan sambutan dalam acara pelatihan keprotokoleran kehumasan yang dilaksanakan oleh Bagian Protokoler dan Kehumasan Pemkab Matra di Hotel Blok M Pasangkayu, Kamis 29 maret 2012

saudara Rosyid mencabut pernyataannya," pinta Herman Rosyid.

Permintaan pimpinan rapat tersebut tidak dipenuhi oleh Rosyid Hidayat. "Sebagai Kapoksi (Ketua Kelompok Komisi) di Komisi IV, saya berhak mengatakan itu," balas Rosyid.

Karena Rosyid tidak memenuhi permintaan pimpinan rapat, Herman pun meminta Suswono tidak menanggapi pernyataan itu.

"Saudara menteri tidak perlu merespon pernyataan saudara Rosyid," kata Herman Khaeron. (jpnn)

LEGISLATIF MATRA

Rubrik Khusus DPRD Kabupaten Mamuju Utara

RADAR/ANDI SAFRIN

RAPAT. Ketua Komisi I Baharaddin Pulindi bersama Ketua Komisi II Ridwan Ali saat memimpin rapat lintas komisi di ruangan aspirasi DPRD Matra.

RESEP KITA

Sayur Tempe Kacang Panjang BAHAN: 2 sdm minyak untuk menumis 2 lbr daun salam 2 btg serai memarkan 300 gr tempe, potong ukuran 1x4 cm, goreng setengah matang 250 ml santan 1 sdt garam ½ sdt gula pasir 1 ikat kacang panjang, potong 4 cm

CARA MEMBUAT:

BUMBU HALUS:

1. Panaskan minyak, tumis bumbu halus, daun salam, dan serai hingga harum.

2. Masukkan tempe, aduk sampai rata.

3. Tuang santan, garam, dan gula pasir. Masak sampai mendidih.

4. Tambahkan kacang panjang, masak kembali sampai semua bahan matang.

3 bh cabai merah 5 bh bawang merah 2 siung bawang putih 2 btr kemiri 1 cm kunyit 1 cm jahe

Untuk 5 porsi

INFOTAINMENT BBM Naik,

RADAR SULBAR

15

gaya hidup - artis - film - resep makanan - Keluarga

JUMAT 30 Maret 2012

Gaji Pasti Naik JAKARTA- Penyanyi Latinka, menganggap kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) pada awal bulan depan merupakan hal yang wajar.

"BBM naik, menurut aku ya mungkin memang sudah sesuatu yang wajar kali ya," ucap Latinka saat ditemui di Studio RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kemarin.

Tapi tak dipungkiri kata Latinka, efek dari kenaikan BBM sangat besar, karena dapat berpengaruh ke semua aspek. Dengan adanya kenaikan BBM, Latinka berharap gaji para pegawai juga akan naik.

"Pasti, karena kalau BBM naik, berpengaruh pada semuanya. Tapi pasti kalau sudah gini, gaji akan naik juga," ujarnya yakin. (net)

Carissa Putri: Saya Mohon Doa CARISSA PUTRI enggan menyebutkan detail akad dan resepsi pernikahannya yang akan berlangsung tanggal 31 Maret 2012. Carissa Putri berjanji akan mengumumkan semuanya di waktu yang tepat.

"Nanti pasti akan dikasih tahu dan teman-teman semua akan diundang," tutur pemeran film

Catatan Harian si Boy ini.

Carissa yang tampak sumringah meminta didoakan agar semua persiapan menjelang acara nikah dan resepsi dapat berjalan dengan lancar.

“Mohon doanya semoga semuanya berjalan lancar," tandasnya. (net)

Segmen ini dipersembakan oleh Dinas Kebudayaan & Pariwisata Mamuju Utara

Objek Wisata Pantai Cinoki TERLETAK dipesisir pantai selat Makassar, Pantai Cinoki Sarudu memiliki daya tarik tersendiri, bentangan pantai yang Panjang sangat Potensial digunakan sebagai objek berwisata.

Salah satu objek wisata unggulan di Kabupaten Mamuju Utara ini memiliki Pantai yang eksotik, hamparan pasir putih dan rimbunan pohon kelapa yang membentang disepanjang pantai menambah elok keindahan dipantai cinoki.

Berjarak ± 500 m dari jalan Poros Trans Sulawesi, 2 km dari kota kecamatan dan ± 75 km dari ibukota Kabupaten, dengan akses

jalan yang beraspal sangat mudah di jangkau dengan kendaraan mobil dan motor. Pemukiman penduduk yang relatif tidak jauh, diantaranya dapat berfungsi sebagai Home Stay.

Pantai Cinoki memiliki keunikan tersendiri, Karena di sekitar areal objek wisata terdapat kuburan tua yang konon berusia ribuan tahun.

Pantai Cinoki Merupakan jenis pantai sekunder atau pantai erosi gelombang yang terbentuk oleh kerja gelombang, pantai ini dapat memiliki garis pantai yang lurus atau beraturan tergantung pada komposisi dan struktur batuan,

jenis pantai seperti ini sangat cocok dikembangkan untuk jadi tempat tujuan wisata karena mamiliki lebar dan panjang pantai yang sangat ideal.

Ruang terbuka hijau dikawasan pantai Cinoki, memungkinkan kawasan ini dikembangakan menjadi sebuah destiansi wisata pantai yang menarik di kabupaten Mamuju Utara ini disebabkan Rimbun Flora pohon menciptakan keteduhan dan kesejukan angin laut dikawasan pantai, memungkinkan pengunjung dapat menikmati keindahan dan suasana pantai yang damai. (adv)

>>>>>> HUBUNGI BAGIAN PERIKLANAN: MAWARNI SUMARGOLANG, 0426-22138 Hp: 081241843180

HOT LINE:

E-mail: radarsulbar01@gmail.com

Online: radar-sulbar.com IKLAN BARIS RADAR SULBAR

MAMUJU -- JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50,TLP. 0426 -22138. MAJENE -- JL. JEND SUDIRMAN NO. 167,TLP. 0422-21157. POLMAN -- JL. MR.MUH.YAMIN NO. 76,TLP. 0428-23203.

Dijual Rumah JUAL Rumah BTN Jl. Pembangunan Berlanjut Blok H2 depan Asrama 721 Manding Hubungi 081242710027

Dijual Rumah DIJUAL rumah di Jl. Kapten Jumhana No. 22 Wonomulyo Polman. sebelah Kanan Lapangan Gaswon (Depan pasar wonomulyo) Hub : 085299128480 081342209988 - 085236277002

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dan Bangunan ukuran 9x20 di Rangas Mamuju.

Kuran lebih 500 m dari Kantor Gubernur Sulbar. Harga Rp. 150 Jt, tanpa perantara.

HUB: 085398239889

Serbaneka NUSANTARA TEHNIK Jl. Andi Makasau Melayani : Las Panggil, Terali, Kanupi, Pintu Ruko Balkon disesuaikan Model Rumah Hub : YUSMAN (HP 081342086507 - 085340617777)

Dijual Mobil DIJUAL : Mobil Honda Stream (2004) Kondisi Mulus Hubungi : 08124159627

Dijual Pupuk Organox dan hormax menyuburkan tanah & dapat mengatasi / mengendalikan berbagai penyakit disebabkan Bakteri & virus, Testimoni Petani sukses, Baca Tabloid Sinar Tani Hub : 081 355 559 396

Dijual Tanah DIJUAL Tanah Uk. 9 X 27 m Sertifikat Lokasi di Sese (Sampimg SD Sese) Harga 25 Juta Nego, Hp. 0811440435

Dijual Rumah

Dijual Tanah

DIJUAL Rumah : Luas 325 M2 di Jl. H.A. Endeng No.1 Tanah : 610 M2 di Jl. Muh. Husni Thamrin Hub : Hp 081 355 399 133 Alamat: Jl. Urip Sumoharjo No. 51 Mamuju

Dijual Rumah DIJUAL Rumah+Tanah LB:110 M2 LT:613 M2, Di JL. Cut Nyak Dien Karema Mamuju Kota Berada di zona Exklusif dan cocok untuk Usaha Ruko-Resto Hub : 081 354 699 588 / 082 191 254 686

Dijual Tanah 2

DIJUAL TANAH Ukuran 10x15 M di Jl. Sallang Baru Manding Polewali (Belakang Perumahan Taman Manding Raya) Hrg. 25 juta (nego). Hub: 081355051455

Dijual Tanah DIJUAL TANAH UKURAN 2.400 M² LOKASI ±500 M DARI PERSIMANGAN LIMA. ARAH KE KALI MAMUJU (DEPAN INSTALASI 1 PDAM) TANPA PERANTARA. HUB : 081354683755

Serbaneka TOKO HARAPAN JAYA Grosir Pakaian Jadi, Alamat: Ruko Blok A. No. 16 Pasar Baru Mamuju-Sulbar, HP. 081 210 174 222

Dijual Tanah KTanah Pekarangan Jl. Poros Cendrawasih Polewali Mandar Samping Selatan Pintu Masuk BTN Bumi Cendrawasih L 9,5 Meter X P 34 Meter Hubungi : 08124159627

DIJUAL TANAH Dengan Ukuran 30x60 = 1800 M2, Terletak di Jl. Poros Kalukku- Tasiuk. Desa Salulayo HUB : 081355212555/082189917971

Dijual Mobil DIJUAL Cepat Kijang Innoa Biru 2007. Harga 180 Juta (bisa nego) masih berasuransi All Risk Hub : 081241457790 082191504944

Dijual Ruko DIJUAL Ruko 1 Lantai, Luas 6 x 13 lengkap dengan Usaha (ATK Swalayan) di Jl. Diponegoro (Depan Alya Nayab ATK Mart) Hub: 081241457790 - 082191504944

Dijual Tanah JUAL TANAH. + Ukuran 4,4 Hektar Di Jalan Baru (Jalur Dua) Hub; 08124252975

Dijual Mobil DIJUAL Mobil Toyota Yaris Tipe S Over Cicilan Berminat Hub : 081244820810

Dijual Tanah DIJUAL Rumah/Lokasi di Batupannu ukuran 7 X 13 m dengan harga 70 juta, bersertifikat tanpa perantara Hub : 085 342 900 751

Dijual Tanah DIJUAL Tanah Perumahan ukuran 10 x 15 m2 dekat Villa Gubernur Sul-Bar di Jalan Tueke Rangas.

Harga Rp 13 Juta tanpa perantara Hub : 085255506373 081241200073

Serbaneka BENGKEL LAS Masagena Alamat Jl. Pababari Mamuju, Tlp 081 342 209 988 DIZI MEUBEL Alamat, Jl. Martadinata (samping Kantor BPS Mamuju) Tlp 081 342 209 988

Dijual Tanah DIJUAL TANAH DENGAN UKURAN 17x35 DI JALAN POROS TAMPA PADANG (400 M DARI BANDARA) HUB : 081 343 900 351

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dengan luas 15x28 m2, terletak di depan SMK Pelayaran Mamuju Harga Murah Tanpa perantara.

Hub : 085 398 062 912

Peluang Bisnis MAU Penghasilan Rp 1 jt - 2 jt/ bulan Dirumah Buka Usaha Rental Game. Jual PS2/PS3 Hardisk Baru/ Bekas, Komputer, Laptop, Hrg Murah Beli 2 Unit PS Gratis HP Cross U / 2 orang. Minat Bos. Hub.MR.14 Com Hp.085 214 011 193 / 087 842 276 439

Bisnis Independent KESEMPATAN Bisnis independent untuk usaha paruh waktu atau penuh waktu, berpotensi mendapatkan Rata-rata Rp 3.000.000 sampai Rp 8.000.000 perbulan. terbuka untuk umum, Ibu rumah tangga, Mahasiswa, Kayawan/wati. tidak dibutuhkan pengalaman. untuk Info lebih lanjut Hub : Bpk Jordan 081342129708 Ibu Rhina 081241313688

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dengan ukuran 10 x 45 = 450 m2 Terletak di Jalan Poros Kalukku Tasiuk Hub: 081355038844 - 082191606888

Dijual Rumah DIJUAL Rumah Tinggal Permanen beserta lokasi di Jl. Manunggal, Lr. IV, Polman (samping rumah kosan sekkab polman) L. 14 Meter x P. 24 Meter.

Harga Rp. 250 juta bisa nego Hub: 085299924217

Dijual Mobil DIJUAL Mobil Toyota Yaris tipe S matic, merah/ mulus tahun 2006, velg inport Hub. 08124213782

Serbaneka ALAT PERAGA DAK SD & SMP ready stok (100%) sesuai juknis 2010, rekanan yg menang tender / uji petik 085214141201 / 081519464055 - kdn.co.id

Dijual Mobil DIJUAL Feroza 1994 warna Silver, alamat Jl. Ranggong Mamuju, No.2. Harga bisa nego, berminat hub. 085299637019

Dijual Tanah DIJUAL Tanah Luas 11 X 12 M Jl. P. Endeng (Samping SPBU Simboro) Harga : 65 Juta Nego Hp : 0811440435

Berita Kehilangan TELAH tercecer BPKB Motor A.n SUPARMAN No. Polisi DC-4777-JA Merk Suzuki/FU 150, Warna AbuAbu Hitam. Bagi yang menemukan harap Hub : 081 353 045 050

Dijual Tanah DIJUAL Tanah 13X17 M depan terminal simbuang. Lengkap Sporadik. Hub 0852 4204 5499, Harga 65 Juta.

Dijual Mobil DIJUAL Cepat Mobil Timor DOHC Tahun 97 Warna Hitam Full variasi, velg import Harga Nego, Hub : 081342680058

Dijual Motor DIJUAL Motor Yamaha New vixion Variasi 2010 Warna Hitam masih mulus Harga : 17 Juta, Hp : 0811440435

Dijual Ruko DIJUAL Cepat Ruko ukuran 5 x 18 Meter Jln Ahmad Yani No 71 Polewali (Depan Hotel Ratih) Berminat Hub 085270777000 08124159627

Pengumuman KAMI dari Toko Djaya sentausa Jl. A. makasau Mengumumkan Nama Rusdi/Sandi/Santoso mulai hari jumat Tanggal 9 Maret 2012 Bukan lagi pegawai Toko Djaya Sentausa, sehingga mulai saat ini segala tindakannya tidak berhubungan lagi dan diluar tanggung jawab Toko Djaya Sentausa.

Berita Kehilangan TELAH tercecer 1 Buah Sertifikat Tanah : SHM No. 2225 / Kalukku SHT I No. 00280/HT/2008 Tgl.23/ 06/2008 A.n Hj. Nur. Bagi yang menemukan harap menghubungi Ibu Dewi, Alamat Jl. Pengayoman No Tlp. 0426 - 2716827 HP : 085 399 353 382

Lowongan DIBUTUHKAN operator alat berat Dozer dua orang dan Tandem tiga orang Persyaratan : Diutamakan yg sudah berpengalaman, Tekun, Ulet, Mau bekerja keras, Bertanggung jawab, Melampirkan Fotocopy KTP dan pas foto 2 lembar Lamaran diantar langsung ke PT. Karya Mandala Putera. Jl. Andi Dai No. 37 Mamuju

Serbaneka KUNJUNGI : Warkop Daeng Kita dengan beberapa jenis Menu : Kopi, Kopi Susu, Teh, Teh Susu, Aneka Macam Jus, Songkolo Begadang, Nasi Kuning, Aneka kue Khas Mamuju & Coto Makassar Paraikatte. Anda juga dapat mengakses internet karena tersedia Hotspot. Alamat Jl. Cik Ditiro.

Depan Penjual Sepeda polygon.

Dijual Rumah DIJUAL Rumah di Jalan Cerbon Belakang Kantor Camat Wonomulyo. Ukuran 21x11 M. Hub : 081241501981

PARIWARA

16

RADAR SULBAR JUMAT, 30 Maret 2012

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat Mengucapkan Selamat & Sukses Atas Pelantikan

Drs. H. Saggaf Katta, MM

Sebagai Anggota DPRD Sulbar Pengganti Antar Waktu Periode 2009-2014 Oleh

Drs. H. Hamzah Hapati Hasan, M.Si (Ketua DPRD Sulawesi Barat) di Mamuju, 30 Maret 2012

Drs. H. Hamzah Hapati Hasan, M.Si Ketua

Ir. H.A.M. Natsir Nawawi, M.A.P.

H. Muh. Jayadi. S.Ag. SH

H. Arifin Nurdin, SE,MS,Ak

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Drs. H. Muzakkir Kulasse, MM Sekwan

Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Sulawesi Barat Mengucapkan Selamat & Sukses Atas Pelantikan

Drs. H. Saggaf Katta, MM Sebagai

Anggota DPRD Sulbar Pengganti Antar Waktu Periode 2009-2014 Oleh Drs. H. Hamzah Hapati Hasan, M.Si (Ketua DPRD Sulawesi Barat) di Mamuju, 30 Maret 2012

H. Anwar Adnan Saleh

H. Suhardi Duka

H. Hamzah Hapati Hasan

Hendra Pradhana

Ketua

Ketua Harian

Sekretaris

Bendahara