Radar Sulbar by Radar Sulbar

redaksi:

RADAR SULBAR

0426-22138 website:

www.radar-sulbar.com Tercepat Menyajikan Berita

email: radarsulbar01@gmail.com

Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

RABU, 4 APRIL 2012

Rp 3.000

Menyaksikan Hukum Pancung dari Dekat ALHAMDULILLAH, pesawat Garuda Indonesia yang membawa rombongan ibadah umrah yang dipimpin Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh mendarat dengan mulus di Bandara Haji Kota Jeddah Saudi Arabiah.

Dewi Sandra

SIAP JADI IBU

Laporan:

Suhu udara Kota Jeddah saat rombongan tiba sekira pukul 16.55 waktu setempat mencapai sekira 30 derajat celsius. Rombongan yang berjumlah sekira 28 orang dari Sulbar langsung bergerak menuju terminal bandara yang baru difungsikan dua tahun lalu.

Sudirman Samual Jeddah

Baca HAL 7

SAMPAIKAN LHP. Ketua BPK RI Hadi Poernomo menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II

BACA HAL 15

INFOTAINMENT

Kirim CERITA LUCU Anda ke

radarsulbar01@gmail.com

Pemadaman Listrik AKHIR-AKHIR ini kampung Kaco sering mengalami gangguan aliran listrik. Sehari bisa terjadi tiga kali pemadaman. Bahkan waktu pemadamannya bisa berjam-jam. Kaco pun mengajak warga mendatangi kantor perusahaan listrik. "hentikan PEMADAMAN LISTRIK BERGILIR," desak Kaco. Direktur perusahaan listrik menyanggupi untuk meniadakan pemadaman bergilir. Sebagai bukti dipasanglah iklan besar di media massa. "Mulai hari ini PEMADAMAN LISTRIK BERGILIR ditiadakan, diganti dengan PENYALAAN LISTRIK BERGILIR".

foto

UNIK

Kirim FOTO UNIK Anda ke

radarsulbar01@gmail.com

Goa Ajanta GOA AJANTA di Maharashtra, salah satu dari banyak peninggalan kuno yang ada di India. Yang menakjubkan di goa ini banyak terdapat lukisan juga patung-patung Buddha bernilai seni tinggi. Diperkirakan, monumen-monumen yang ada dalam goa ini mulai digarap pada abad ke 2 sebelum masehi. Tapi goa di Ajanta ini kemudian ditinggalkan. Selama 1.300 tahun goa ini terbengkalai, di bagian luar, belukar tumbuh tinggi, akhirnya menjadi hutan yang otomatis menyembunyikan keberadaan goa ini. Tidak ada yang pernah tahu bahwa di sana tersimpan ‘warisan dunia’ yang luar biasa. Sampai akhirnya pada musim semi tahun 1819 seorang perwira Inggris, tanpa sengaja memasuki ngarai yang curam. Semakin dalam dia masuk ke sana, dan dia luar biasa kaget karena ia menemukan sebuah pintu tersembunyi di salah satu gua. Inilah kunjungan pertama manusia setelah ribuan tahun. Ketika ditemukan goa itu hanyalah ‘rumah’ burung dan kalelawar serta binatang lainnya. Kapten Smith kemudian melakukan eksplorasi pertama untuk mengetahui ‘isi’ dari goa misterius itu. Nama Kapten Smith ini diketahui, karena yang bersangkutan menuliskan namanya pada dinding goa dan tahun kedatangannya. Ia menulis, “Kapten Smith, April 1819”.

BPK Setor LHP Semester II 2011

BPK Opinion Terhadap Pemerintah Daerah di Sulbar LKPD

2006 2007 2008

2009

2010

Sulbar Majene Mamasa Mamuju Matra Polman

WDP WDP TMP TMP WDP WDP

WDP WDP WDP WDP WDP WDP

WDP WDP TMP WDP WDP WDP

WDP WDP TMP WDP TMP WDP

2010, Pemda se Sulbar WDP

Keterangan: : Belum Memasukkan Laporan WDP : Wajar Dengan Pengecualian TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) Untuk diketahui, Opini 'Disclaimer' diberikan oleh BPK karena tidak adanya kejelasan laporan pemerintah terkait.

Kalma Teken MoU Perumnas PNS

JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II (IHPS II)

Tahun 2011 kepada DPR RI. Dokumen tersebut diserahkan oleh Ketua BPK Hadi Poernomo, dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa 3 Maret. Baca HAL 7

Paripurna DPR Batal Sahkan dua RUU JAKARTA -- Sidang Paripurna DPR RI, Selasa 3 April, gagal mengesahkan dua Rancangan Undang-undang (RUU) sesuai agenda yang direncanakan. Yakni, RUU Penanganan Konflik Sosial dan RUU Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Kedok-

Untuk pembangunan, pemerintah harus siapkan lahan. Ini sementara yang kita lakukan secara bertahap, sesuai anggaran daerah.” H Kalma Katta

EDITOR: CHAERUL MARFAN

Oleh

Bupati Majene Sulawesi Barat

JAKARTA -- Bupati Majene Sulawesi Barat, H Kalma Katta melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil Majene. Penandatanganan dilakukan di kompleks Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat, Selasa 3 April. Perumahan ini juga diperuntukkan bagi masyarakat berpendapatan rendah. "Kita bersyukur ada bantuan dari Kementerian bersama dengan Perumnas untuk membangun perumahan bagi PNS dan masyarakat kita," sebut Kalma, siang kemarin. Secara khusus, bupati belum mendapat gambaran mengenai jumlah rumah yang akan dibangun. Baca HAL 7

Muhammad Syarkawi Rauf (Kepala Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Bisnis, FE Unhas/ Regional Chief Economist BNI WMK)

teran. Fraksi-fraksi di DPR masih berbeda pendapat terkait bentuk penanganan konflik yang tercantum dalam RUU tersebut. Khusus RUU Penanganan Konflik Sosial, perdebatan berpusat pada Pasal 34 dan 35. Baca HAL 7

Mengapa Saya Tidak Setuju Subsidi BBM? SUBSIDI BBM ditinjau dari banyak aspek sangat merugikan dan tidak adil bagi penduduk miskin. Subsidi BBM yang jumlahnya ratusan trilyun rupiah tidak tepat sasaran. Dimana BBM bersubsidi sebesar 37 juta kiloliter pada tahun 2011, sekitar 70 persen dinikmati penduduk kaya, 20 persen dinikmati penduduk miskin, dan 10 persen diselundupkan ke luar negeri karena perbedaan harga domestik dengan luar

negeri (LPEM UI, 2011). Konsekwensinya, dari sekitar 110 trilyun dana subsidi BBM, sebesar 80 trilyun dinikmati orang kaya, 22 trilyun dinikmati penduduk miskin, dan 8 trilyun adalah penyelundupan ke luar negeri. Artinya, orang kayalah yang paling banyak menikmati BBM bersubsidi bukan penduduk miskin yang sebenarnya lebih berhak. Baca HAL 7

Kooci FC Pesta Gol, Ababil Menang Adu Pinalti

RADAR/ANDI INDRA

MENYERANG. Pemain PS Ababil menyerang pertahanan Benteng Kassa FC. w w w. r a d a r - s u l b a r. c o m

SUDAH hampir sepekan Turnamen Sepakbola Mamuju Cup 2012, digulirkan. Selasa, 3 April, giliran Putra Jaya FC melawan Kooci FC dan Benteng Kassa melawan Ababif FC. Keempat keseblasan yang berlaga tersebut disaksikan ratusan penggila bola di Mamuju. Pada laga pertama, Putra Jaya FC melawan Kooci FC. Namun, keseblasan Putra Jaya harus rela angkat kopor setelah ditaklukkan Kooci FC dengan skor 0-5. Kedua keseblasan beradu dengan penuh hati-hati. Keduanya tidak mau kecolongan diwal-awal pertandingan. Namun, menjelang turun minum babak, Kooci FC berhasil mencetak gol pertama melalui sontekan, Jaya (7) pada menit ke 29.

MAMUJU CUP 2012 Hasil Pertandingan Selasa 3 April Kooci FC Vs Putra Jaya FC : 5-0 Benteng Kassa Ahuni Vs Ababil FC : 0-2 Pertandingan Rabu 4 April Persiam Salotawar Vs ROma FC (15.30 Wita) Botten Utara Vs Gastap Tapalang (16.15 Wita) Pertandingan Kamis 5 April Siga FC Vs Aredat FC (15.30 Wita) KFC Kasiwa Vs Swadiri FC (16.15 Wita)

Baca HAL 7

redaksi: 0426-22138 - email: radarsulbar01@gmail.com

Ekonomi

RADAR SULBAR Rabu, 4 April 2012 PANC A KAR YA PEMBANGUNAN SULA WESI BARA T PHASE II ANCA KARY SULAWESI BARAT G AI KEBIJ AKAN S TRA TEGI PEMBANGUNAN PR O VINSI SULA WESI BARA T 20 1 1 - 20 16 SEBAG KEBIJAKAN STRA TRATEGI PRO SULAWESI BARAT 201 201 SEBA

1. Peningkatan Profesionalisme Aparatur ( personalcapatcy building) Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2. Peningkatan Kualitas dan Perluasan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Vital 3. Peningkatan Promosi dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Baik dalam Negeri maupun Luar Negeri 4. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 5. Pengembangan Pemerintahan yang Peduli Lingkungan H. Anwar Adnan Saleh Gubernur

H. Aladin S Mengga Wakil Gubernur

H. Ismail Zainuddin Sekretaris

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 120772 Telp. 021 7942373774

DAFTAR PESERTA SELEKSI AKTIF CALON FASILITATOR PEMBERDAYAAN KECAMATAN (FK) PNPM MANDIRI PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2012 No Nama

Jenis

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Alamat

Kelamin

Latar Belakang Pendidikan Nama Perguruan

Mattotorang, S.Sos

Wonomulyo

7/4/1977

Abdul Rahman S. Or

Itterung

9/30/1984

JL. Poros Majene Desa Botto Kec Campalagian Jl. Abdul Syakur Mamuju

Rahmat, S.Pd.I

Ambawe

12/31/1981

Hamzah, S.P

Rappang

8/30/1979

Sukri, S.Pd.I

Poniang

5/22/1986

Muh. Afdal Nur. SH

Lembang-lembang 3/31/1982

Abdul Gafur, S. PdI

Baturoro

9/29/1984

Muliadi

Bambangan

12/19/1982

Rahman, Skm

Sirindu

5/24/1987

Dsn. Tangnga-Tangnga, Desa Tubo Selatan Jl. Durian, No. 01, Desa Bambangan, Kec. Malunda Sirindu

Nasrul, S.Pd

Karombang

5/14/1982

Desa Bulo Kec, Bulo Kab. Polman

Universitas Al Asyariah Mandar STIKES Bina Bangsa Majene (UVRI) Makassar

Sadri Hamid, S.Hi

Teppo

2/10/1976

Melliun. P, S.Pd

Salu

5/6/1981

Mas’Ud, S.Pd.I

Mosso

12/31/1981

14 15

Edi Rasyid Muhammad Subaer

L L

Polmas Poniang

6/28/1979 12/10/1985

Saoda

Tenggelang

3/1/1978

Ernawaty, SE

Limboro Timur

5/22/1985

Yulius Buntugayang

Pongko

7/21/1973

Muhammad Said, Sp

Wajo

5/12/1977

Teppo Desa Lembang-Lembang, Kec. Limboro, Kab. Polman Salu, Desa Salu Makki, Kec. Kalumpang, Kab. Mamuju Lingk. Mosso, Kel. Mosso Dhua, Kec. Sendana, Kab. Mamuju, Sulbar Desa Bulo Kec, Bulo Kab. Polman Camba-Camba Desa Tallu Banua Kec. Sendana, Kab. Majene Tabassala Desa Tenggelang Kec. Luyo Desa Galung Lombok, Kec. Tinambung Ramme’ Marampan Orobua Kec. Sesenapadang, Kab. Mamasa Jl. Cumi-Cumi No. 17 Tambi, Mamuju, Sulbar

IAIN Alauddin Makassar Universitas Cokroaminoto IAIN Alauddin Makassar UMI Makassar UIN Alauddin Makassar Institut Agama Islam Neg. makassar STIEM Bongaya Makassar Theologia Injilia Indonesia Universitas Tadulako Palu

Dsn. Panawar, Kec. Pamboang, Majene Btn Binanga Griya Permai Blok C11 Mamuju Poniang, Desa Tallu Banua Kec. Sendana, Kab. Majene Lembang-lembang Kec. Limboro

Jenjang Tinggi

Fakultas/Jurusan Pendidikan

Tahun Lulus

Kesehatan

2010

Ilmu Keolahragaan

2007

Pendidikan Islam

2009

Pertanian

2005

P. Agama Islam

2010

Ilmu Hukum

2006

P. Bahasa Inggris

2008

P. Pancasila dan Kewarganegaraan Kesehatan

2007

2010

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Syari’ah

P. Bahasa Inggris

2009

P. Agama Islam

2005

S1 S1

Hukum Bahasa Arab

2006 2008

Hukum Islam

2002

Manajemen

2007

Theologia

2005

Pertanian

2003

7 STIKES Makassar Universitas Negeri Makassar STAIN Pare-pare Universitas Islam Makassar STAI Al Mardhiyah Majene Universitas 45 Makassar STAIN Pare-pare

S1 S1

2010

2002

DIREKTUR KELEMBAGAAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT

CATATAN : Bagi yang tersebut namanya di atas agar mengikuti Tes seleksi Aktif pada : Hari / Tanggal : Senin - Selasa, tanggal 9 - 10 April 2012 Tempat : Kantor BPMPD Prov. Sulbar Jl. Abd. Malik Pattana Endeng kantor Gubernur Prov. Sulbar Wings. 6 Lt. 2 Waktu : Pukul 08.00 (Wita) sampai selesai

INFO SULBAR

Drs. KUN WILDAN, MBA Pembina Utama Muda NIP. 19600519.198603.1.001

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

HUMAS PEMPROV SULBAR

Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh saat menghadiri pembukaan pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan II dan III, Kamis, 29 Maret 2012

Mamuju 3

RADAR SULBAR Rabu, 4 April 2012 VISI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

"Gerakan Membangun Mamuju, Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri (Gerbang Maju)" MISI II Percepatan Pertumbuhan dengan memperkuat data tahan ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Pertanian Infrastruktur dan Energi TUJUAN 2. Penguatan Ketahanan Pangan Dasar daerah SASARAN Sasaran Prosentase Ketersedian energi & protein Perkapital Prosentase Penguatan cadangan pangan Prosentase Stabilitas harga dan pasikan pangan Prosentase skor Pola Pangan Harapan (PPH) Keamanan Pangan

Drs. H. Suhardi Duka, MM Ir. Bustamin Bausat Drs. H. Habsi Wahid, MM Bupati Mamuju

Pemkab Yakin Capai PAD Rp36 M REPORTER: ANDI INDRA

EDITOR: MUHAMMAD ILHAM

MAMUJU -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, optimis target pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2012 mencapai target yang ditetapkan sebanyak Rp36 miliar. "Kita target bisa meningkatakan pencapaian PAD Mamuju sebesar Rp36 milliar dari PAD tahun 2011 sebanyak Rp 31 milliar," kata Bupati Mamuju H Suhardi Duka, beberapa waktu lalu. Bupati Suhardi Duka, menyadari target PAD yang ditetapkan tersebut tentunya minim jika dibandingkan dengan PAD daerah tetangga Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang mencapai sepuluh kali lipat dari PAD Mamuju. Namun, kita juga sadar bahwa Mamuju adalah daerah yang baru membangun. Perlahan, kata Bupati, target PAD Mamuju dari tahun ke tahun kita upayakan bisa tingkatkan seiring dengan perkembangan Mamuju dimasa yang akan datang. Selain itu, luas wilayah Mamuju yang cukup luas jika dilihat dari target PAD tentu tidak akan cukup. Sehingga, pelaksanaan pembangunan yang dilakukan harus betul-betul yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kepela Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Mamuju, Hamzah Sula,

mengaku optimis dengan target tersebut. Menurutnya, terget tersebut sangat realistis dan diyakini bisa dicapai secara optimal. Beberapa sektor andalan untuk menambah PAD diantaranya pajak reklame,

pajak perhotelan, pajak tambang galian C, pajak rumah makan, dan berbagai sektor pendapatan lainnya diyakini bisa memenuhi target tersebut. Potensi tersebut tentunya diharapkan bisa menambah PAD dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di Mamuju. Menurut Hamzah, dari total belanja APBD tahun 2012, sekitar 51 persen

untuk belanja pembangunan dan 49 persen untuk belanja pegawai. Sehingga, dari persentase tersebut, APBD kita masih didominasi belanja pembangunan fisik ketimbang belanja pegawai. "Artinya, APBD Mamuju masih berpihak untuk kepentingan rakyat,"jelas Hamzah Sula. (**)

Sekda Mamuju

Tak Masuk Daftar, Seorang Honor Protes MAMUJU -- Daftar nominatif honorer kategori I (K1) yang dianggap memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi dan validasi BKN, diprotes. Dalam daftar yang dirilis di www.bkn.go.id, Pemkab Mamuju hanya mendapat jatah 176 orang honorer yang memungkinkan diangkat menjadi CPNS. Namun sejumlah guru yang tidak masuk dalam daftar tersebut. Sehingga protes pun bermunculan. "Saya tidak terima dengan data yang di rilis BKN ini, karena sepertinya ada hal yang ganjal dari data itu. Kemana berkas honorer lainnya. Padahal berkas kami sudah lengkap dan kami sudah lama mengabdi. Kenapa saya tidak masuk dalam daftar itu," keluh Abd Halib, honorer Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Mamuju, Selasa 3 April. Lanjut Halib, permasalahan juga dalam penentuan honorer K1 yang dinilai memenuhi kriteria itu, karena mereka tidak diumumkan ke media. Abd Halib yang mengabdi sejak 2004 ini mengaku sudah menyampaikan keluhannya ke BKDD Mamuju, namun tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Abd Halib menjelaskan, berkas yang dimiliki akan dibawah ke BKN jika pihak Pemkab Mamuju tidak menanggapi permintaannya tersebut. Karena itu menyankut masa depannya. "Saya sudah berumur 40 tahun, untuk masuk pendaftaran umum kami tidak bisa lagi. Untuk itu saya dan sejumlah tenaga honorer k1 siap membawa berkas ini ke BKN jika ada yang memfasilitasi," tuturnya. Halib menambahkan, sekira 50 orang yang tidak masuk dalam daftar nominatif honorer K1 berdasarkan hasil verifikasi dan validasi BKN. (rp2/ham)

RADAR/ANDI INDRA

REKLAME. Salah satu objek pajak yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mamuju. Tahun 2012, Pemkab menargetkan PAD mencapai Rp36 milliar.

Bulog Target Pembelian Beras Naik 80 Persen

Distanak Kejar Produksi GKG 148.478 Ton MAMUJU -- Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Mamuju menarget produksi Gabah Kering Giling (GKG) tahun ini mencapai sekira 148.478 ton. Hingga musim panen September 2011, produksi GKG mencapai 141.340 ton. Kepala Distanak Mamuju, Mulyadi, mengatakan untuk keseluruhan hasil produksi GKG di Mamuju baru diketahui akhir 2012, tepatnya pada saat musim panen berakhir. "Untuk tahun ini kami belum tahu berapa jumlah produksi yang sudah terealisasi, karena belum rampung semua datanya. Tetapi ini kami menarget jumlah produksi gabah kering

Wakil Bupati Mamuju

giling sebesar 148.478 ton," kata Mulyadi, Selasa 3 April. Lanjut Mulyadi, realisasi produksi gabah kering tahun 2011 pun melampaui target yang ditentukan. Target produksi tersebut sebanyak 140.173 ton. "Hasil produksi tahun lalu mengalami kenaikan, jadi kami optimis untuk tahun ini bisa sama seperti tahun lalu yang bisa melampau target," terangnya. Menurut Mulyadi, upaya yang dilakukan Distanak untuk meningkatkan produksi gabah kering adalah memberikan bantuan kepada petani berupa benih padi unggul, bantuan pupuk

dan bantuan obat pembasmi hama. Tambah Mulyadi, jumlah benih padi yang diberikan kepada petani sebanyak 587.500 kilogram, dengan luas lahan sebanyak 23.500 hektar. Perhektarnya mendapat 25 kilogram. Dengan adanya pupuk tersebut, hasil panen akan meningkat menjadi 4,5 ton. Semantara jika tidak diberikan pupuk hasil penennya hanya 3 ton per hektar. Target Pembelian Naik Terpisah, target pembelian beras yang dihasilkan petani yang dilakukan oleh Perum Bulog Sub Divre Mamuju

RADAR/HASAN BASRI

BERAS BULOG. Salah seorang karyawan Perum Bulog Sub Divre Mamuju saat menyusun beras yang akan disalurkan ke masyarakat.

EKSEKUTIF MAMUJU

April 2012 mengalami kenaikan hingga 80 persen. Target bulan ini bisa mencapai sekira 800 ton, sedangkan bulan sebelumnya hanya mencapai 225 ton. Kepala Perum Bulog Sub Divre Mamuju, Sabaruddin Amrullah, mengatakan, realisasi pembelian beras Maret mencapai higga 400 persen atau 225 ton. "Target pembelian bulan ini sebanyak 800 ton, sedangkan dalam satu tahunnya kami targetkan bisa mencapai 6.000 ton," kata Sabaruddin, Selasa 3 April. Menurut Sabaruddin, jika target pembelian dalam setahun bisa tercapai, maka akan terjadi penigkatkan jumlah penyaluran beras kepada masyarakat di Mamuju. Untuk mencapai target tersebut, Bulog akan melakukan penigkatana pelayanan. Sabaruddin mengungkapkan, pembelian beras petani telah sesuai dangan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah sesuai Harga Pokok Pembelian (HPP) senilai Rp6.600 per kilogram. "Harga pembelian beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14 persen, butiran patah maksimum 20 persen, kadar minimun 2 persen dan derajat sosok minimun 95 persen adalah Rp 6.600 per kilogram," ungkapnya. (rp2/ham)

Warga Tapandullu Kekurangan Air Bersih MAMUJU -- Pelayanan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) pada beberapa daerah terpencil di Mamuju, ternyata masih kurang maksimal. Misalnya, di Dusun Tanpandullu, Kecamatan Simboro, ratusan warga belum bisa menikmati layanan air bersih dari PDAM. "Kami terpaksa mencari air bersih ke desa tetangga karena di desa kami tidak ada layanan air bersih dari PDAM yang memadai," ujar Irmayanti, Ketua Majelis Ta'lim Tapandullu, saat menghadiri pertemuan dengan DPD RI di Pemkab beberapa hari lalu. Dengan kondisi tersebut, warga setempat meminta kepada Pemkab Mamuju menyalurkan sambungan pipa dari PDAM. Karena di daerah tersebut sama sekali tidak ada akses sarana air bersih. Menurut dia, selama ini kampung yang dihuni ratusan kepala keluarga (KK) itu hanya mengandalkan sumur, namun terkadang juga susah apalagi pada saat musim kemarau. Kebutuhan sarana air bersih merupakan persoalan mendasar yang paling mendesak dan menjadi kebutuhan utama masyarakat. Warga menganggap perhatian pemerintah selama ini masih minim. Akses Jalan Kurang Memadai Selain tidak adanya layanan air bersih di desa tersebut, warga juga meresahkan sarana jalan yang tidak memadai. Untuk bisa tembus ke desa tersebut, warga harus melintasi sungai. Kadang-kadang warga setempat tidak bisa menyeberang jika air sungai dalam dan arusnya kencang. "Kami tidak hanya kekurangan air bersih, tapi juga sarana jalan seperti jembatan penyemberangan yang tidak ada," ujar Irmayanti. Masyarakat berharap perhatian dari pemerintah kabupaten untuk memberikan perhatian serius terhadap kondisi tersebut. Kalau perlu, sesekali pemkab malakukan kunjungan agar bisa melihat langsung kondisi yang ada di desa tersebut. Irmayanti juga berharap kepada DPD untuk bisa memberikan perhatian dalam memperjuangkan anggaran dari pusat guna perbaikan sarana jalan menuju desa tersebut. (mg1/ham)

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Kabupaten Mamuju

HUMAS PEMKAB MAMUJU

NIKAH MASSAL. Bupati Mamuju, H Suhardi DUka saat memberikan berkas pernikahan kepada peserta nikah massal di Kecamatan Tommo. Acara ini juga dihadiri Ketua DPRD Mamuju H Sugianto.

Parlementaria

RADAR SULBAR Rabu, 4 April 2012

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA VISI

“Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Mampu Memberdayakan Masyarakat, Maju, Mandiri, dan Amanah“.

MISI

5. Mendorong upaya pemberdayaan ekonomi 1. Menata dan membina penyelenggaran fungsi – fungsi keluarga pemerintah desa 6. Mendorong peningkatan kapasitas 2. Membina dan memfasilitasi upaya pengembangan keluarga miskin 7. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tepat sumber – sumber pendapatan desa. Guna dan SDA 3. Membina dan meningkatkan kapasitas aparat desa 8. Mengembangkan Pranata Sosial Budaya dan 4. Membantu upaya pengembangan dan pembinaan usaha Adat Istiadat Masyarakat ekonomi masyarakat desa H. Anwar Adnan Saleh Drs.H.Mulyadi Bintaha,M.Pd Diwujudkan melalui 2(dua) program utama: KEPALA BPMPD GUBERNUR PNPM –MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dan Program BANGUNMANDAR (Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat)

Perda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Direvisi REPORTER: M. SHOLIHIN

EDITOR: MUHAMMAD ILHAM

MAMUJU -- Belum genap setahun ditetapkan, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga terpaksa direvisi. Hal ini disebabkan, DPRD Mamuju kurang teliti saat membahas perda tersebut. Dalam perda yang ditetapkan pada 28 Desember 2011 lalu itu, tidak tercantum besaran tarif retribusi untuk penggunaan stadion. Padahal dalam pasal 9 semua tempat olahraga yang dikenakan tarif seperti lapangan tenis, bulu tangkis, volly, basket, takraw, futsall dan tenis meja memiliki tarif yang jelas. Kekurangtelitian itu diakui Ketua Badan Legislasi DPRD Mamuju, Hajrul Malik. Dia mengatakan, saat Perda tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga itu dibahas, pihaknya mengira tarif penggunaan stadion sudah ada dalam daftar. "Besaran tarif untuk penggunaan stadion belum tercantum, mengenai penyebabnya hingga sampai bigini kami tidak dapat memberi kepastian. Yang saya ingat perda ini sebelum ditetapkan telah kami bahas dalam rapat pleno," aku Hajrul. Akibat kekurang telitian tersebut, Badan Legislasi DPRD Mamuju bersama Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten (Setda) Mamuju dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Mamuju menggelar rapat di gedung DPRD Mamuju, Selasa, 3 April. Rapat itu untuk merevisi perda

tersebut dan menetapkan besaran tarif penggunaan stadion. Namun, dalam rapat yang digelar kemarin, Baleg DPRD Mamuju belum menemukan kesepakatan jumlah tarif penggunaan stadion. Sehingga DPRD Mamuju terpaksa akan menggelar rapat kembali pada Kamis 5 April, besok. "Pokok permasalahan hingga rapat ini belum final adalah pada penetapan jenis kegiatan yang akan menggunakan stadion. Sebab dalam rapat teman-teman dari anggota DPRD memiliki usulan yang berbeda, yaitu menggolongkan tarif berdasarkan kegiatan," kata Hajrul. Kegiatan yang akan dikenakan tarif memiliki dua fersi. Yang pertama jika kegiatan tersebut dikomersialkan, maka tarif yang akan dipungut sebesar 15 persen dari total pendapatan, sedangkan untuk kegiatan yang sifatnya non komersial maka penentuan tarifnya belum ada kejelasan. "Kita belum tahu mana kegiatan yang masuk komersial dan yang mana masuk non komersial. Contohnya jika ada kegiatan ujian atau kegiatan pembelajaran olah raga bagi anak sekolah di stadion apakah akan dikenakan tarif atau tidak," kata Hajrul. Agar lebih teliti dan tidak ada lagi kesalahan dalam penetapan tarif, akhirnya DPRD Mamuju memberikan waktu kepada Bagian Hukum

PARLEMENTARIA

Setda Mamuju untuk menyusun secara rinci besaran yang akan dikenakan sebagai tarif penggunaan stadion. "Silahkan pihak Bagian Hukum Setda Mamuju agar menyusun besaran tarif penggunaan stadion. Pada rapat yang akan datang kami akan mempertimbangkan usulan tersebut," tuturnya. DPRD Minta Perhatikan Stadion Stadion Mamuju adalah salah satu ikon kebanggaan masyarakat Mamuju. Namun, hingga sat ini pembangunan stadion yang telah menelan anggaran hingga Rp28 miliar belum rampung proses pengerjaannya. Hajrul Malik, dengan tegas menyatakan agar Pemkab Mamuju lebih memperhatikan penyelesaian pembangunan stadion tersebut. Alasannya adalah pembangunan sarana olehraga tersebut telah menelan banyak angaran, sehingga perlu ada pengawasan yang lebih baik lagi. "Jangan sampai banyaknya dana yang telah digelontorkan untuk pembuatan stadion tersebut berbanding terbalik dengan hasil pembanguanannya," sebut Hajrul. Sehingga, lanjut Hajrul, pihaknya akan mangawal proses pembangunan serta penyelesaian stadion Mamuju, agar manfaatnya nanti dapat dirasakan oleh masyarakat. "Jika perlu pemkab harus lebih prioritas melakukan pengawasan pembangunan stadion Mamuju. Sehingga kejadian rubuhnya pagar batas stadion yang pernah terjadi tidak terulang kembali," kuncinya. (**)

Rubrik Khusus Humas DPRD Sulawesi Barat

MINTA PERSETUJUAN. Anggota DPRD Sulbar Hj Jumiati menyodorkan dukumen kepada Wakil Ketua DPRD Sulbar H Arifin Nurdin, untuk ditandatangani, Selasa 3 April 2012.

RADAR/MUHAMMAD ILHAM

BAHAS ANGGARAN. Anggota Komisi I DPRD Sulbar Sudirman Darius bersama Wakil Ketua DPRD Sulbar membahas anggaran pengadaan gorden di Gedung DPRD Sulbar.

Dra. HAFNI DJABBAR SEKRETARIS

H. ARSYAD, S.Sos., M.Si

H. BAHARUDDIN, S.Sos

ARIFIN. A, S.Pd

KABID. PEMBDY. PEMDES/KEL & PENGUATAN KELEMBAGAAN

KABID. PEMBDY. EKONOMI & PARTISIPASI MASY

KABID. PEMBINAAN ADAT & PENGEMB. SOSBUD

Dinas PU akan Berkoordinasi dengan BBAPJB

Komisi III Sidak Proyek Tanggul Pantai Bahari

RADAR/JHAMHUR ANJASMARA

SIDAK. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar, melakukan Sidak dilokasi proyek pembangunan tanggul Pantai Bahari yang berpolemik terkait konstruksinya yang akan merobohkan tanggul lama yang telah ditutup dengan tegel.

POLEWALI -- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) dilokasi proyek pembangunan tanggul Pantai Bahari. Sidak ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Hamzah Haya bersama sejumlah anggota komisi III, Andi Kamaluddin, Andi Mappauda, Tanda, dan Juanda. Dilokasi rombongan diterima oleh pengawas proyek pembangunan tanggul Pantai Bahari. Kepada pengawas proyek Komisi III meminta penjelasan duduk persoalan yang menjadikan proyek tersebut berpolemik saat ini dan dari penjelasan pengawas bahwa polemik terjadi karena pertama pengurus Masjid Al-Muttaqin meminta lahan parkir bagi jamaah masjid, sehingga tanggul yang ada didepan masjid saat ini harus digeser hingga empat meter kearah pantai dengan panjang 80 meter. Kedua ada aspirasi yang berkembang bahwa mestinya tanggul lama yang dibungkus tegel jangan dibongkar tapi tanggul baru yang akan

dibangun digeser kearah pantai dua tiga meter. Dari penjelasan pengawas proyek Komisi III akhirnya langsung meninggalkan lokasi dan menemui Kadis PU Polewali Mandar. Dalam pertemuan Kadis PU Polman, Abdul Rahman, Komisi III mendapatkan penjelasan bila memang terhadap pembangunan tanggul pantai Bahari ada beberapa opsi yang ditawarkan oleh Bupati Polewali Mandar diantaranya penambahan luasan area parkir masjid, kedua peletakan tanggul baru tiga sampai empat meter dari tanggul awal. "Namun terhadap opsi tersebut semua memiliki konsekuensi anggaran yang cukup besar, sehingga diputuskan untuk kembali dikoordinasikan ke Balai Besar Air Pompengan Jenne Berang (BBAPJB). Besok (Rabu hari ini) saya akan menemui Balai untuk menyampaikan aspirasi pemkab dan mencari solusi bersama," ujar Abd Rahman. Namun Rahman menjelaskan kepada Komisi III, bahwa jalan keluar terhadap polemik proyek

Rubrik Khusus Humas DPRD Kabupaten Mamuju

tersebut jangan sampai membuat ketersinggungan pihak balai. Sehingga daerah sebagai pihak yang diberi proyek itu harus memang lebih sedikit dapat memahami posisi balai. Sebab anggaran terhadap pembangunan tanggul Pantai Bahari Rp14 miliar dengan panjang 850 meter pasti akan mengalami penambahan anggaran bila konstruksi awalnya mesti dipaksakan berubah. "Makanya kita memang harus bertemu langsung dengan balai untuk duduk bersama membicarakan jalan keluarnya," jelas Rahman. Terhadap penjelasan Kadis PU, Komisi III melalui ketuanya Hamzah Haya dapat memahami apa yang disampaikan oleh PU, dan akan mengawal kebijakan PU tersebut. "Jadi kalau memang pihak Dinas PU segera melakukan koordinasi dengan pihak Balai, maka kami komisi III sangat mendukung, dan siap mengawal kebijakan tersebut untuk disampaikan ke masyarakat," tandas Hamzah. (k1/mkb)

LEGISLATIF MAMUJU

PIMPIN RAPAT. Ketua Badan Legeslasi DPRD Mamuju, Hajrul Malik dan Wakil Ketua DPRD Mamuju, Hj St Suraidah Suhardi, meminpin rapat revisi perda retribusi tempat rekreasi dan olahraga, Selasa 3 April 2012.

RADAR/M SHOLIHIN

IKUTI RAPAT. Anggota Badan Legeslasi DPRD Mamuju, Arsal Aras, Ashad Tomborang, Lalu Syamsul Rijal, A Rudi S dan H Syahrul Sukardi, mengikuti rapat revisi Perda retribusi tempat rekreasi dan olahraga, Selasa 3 April 2012.

Pemilukada 5

RADAR SULBAR Rabu, 4 April 2012

DPRD Kabupaten Mamasa 1. 2. 3. 4.

Komitmen dan Konsistensi Menjalankan Amanat Rakyat Memberi Perlindungan Hukum dan Rasa Nyaman Terhadap Rakyat Kabupaten Mamasa Menghargai Setiap Aspirasi Rakyat Demi Pembangunan di Kabupaten Mamasa Senangtiasa Menjaga Persatuan dan Kesatuan Dalam Bingkai Mesa Kada Diputuo Pantan Kada Dipomate

Asri Anas Harap Banyak Calon MAMUJU -- Persaingan antar darah kedepan akan semakin kompetitif. Sehingga kepala daerah dituntut tidak hanya memiliki visi yang baik, tapi mesti memiliki keberanian melakukan terobosan pembangunan. Menghasilkan pemimpin berkualitas, masyarakat punya kesempatan menyeleksi di Pemilukada Polman 2013. Itu sebabnya, semakin banyak figur yang berkompetisi sebagai calon bupati dan wakil bupati, akan memberi manfaat besar kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Anggota DPD RI M Asri Anas, menanggapi fenomen politik yang berkembang saat ini di Kabupaten Polman. Sebagai putra daerah, Asri mengaku juga memiliki visi dan komitmen membangun Polman. Alasannya, ia mengetahui betul bahwa kompetisi antara daerah saat ini semakin terbuka. Daerah yg dipimpin oleh kepala daerah dengan kapasitas bagus, punya networking yang baik, serta mampu membangun tatakelolah pemerintahanlah yang bisa kompetitif kedepan. "Tidak cukup kepala daerah yang hanya mengharap dari dana alokasi khusus (DAU, red). Apalagi Polman hanya memiliki PAD Rp14 miliar saja," ujarnya, kemarin. Sehingga dalam menyambut pemilukada Polman, Asri Anas berharap tokoh-tokoh politik yang ingin maju mendapatkan kursi 01 dan 02 Polman, mestinya berkompetisi dengan baik agar dapat memberi pendidikan politik yang benar kepada masyarakat. Mengenai disebut-sebutnya nama Asri Anas di internal Partai Amant Nasional (PAN), ia mengaku biasa-biasa saja. Sebab hubungannya dengan sejumlah petinggi PAN sangat harmonis. "Saya dengan pak Hendra Singkarru sering komunikasi. Kami sama-sama punya komitmen memajukan daerah ini, bukan hanya Polman tapi Sulbar. Begitu juga dengan pak Jawas Gani. Di mata saya beliu itu adalah ketua partai yang tahu sipa yang pantas dicalonkan di Polman," ujar Asri Anas. Asri juga menambahkan, jika belakangan ini ada beberapa partai politik yang sudah membangun komunikasi dengan dirinya, termasuk beberapa politisi senior di Golkar. Tapi ia belum bisa memberikan kepastian. "Biarlah berjalan seperti air mengalir, pasti akan ke muara. Kalau saya ditanya apa mau jadi bupati polman, saya hanya berharap kalau ada yang lebih baik pasti saya mendukungnya," tutur Asri. (ham)

REPORTER: JHAMHUR ANJASMARA

MAMASA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamasa mengusulkan anggaran pelaksanaan Pemilukada Mamasa 2013 sebesar Rp19 miliar. Jumlah ini belum termasuk anggaran untuk Panwaslukada dan pengamanan.

Andi Suryani : Saya Tidak Terganggu diamanahkan padanya tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya. "Jadi saya tidak ada persoalan ataupun terganggu dengan persoalan isu ancaman PAW yang dikemukakan oleh sejumlah pengurus partai," tutur Suryani. Menurut anggota DPRD Polman Dapil IV ini, dirinya mengakui bahwa memang soal absennya dibeberapa pertemuan rapat partai sering terjadi. Namun itu dikarenakan undangan yang diterimanya saat dirin-

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Terbit Sejak 10 Juni 2004 Dalam melaksanakan tugas Jurnalistik, wartawan Radar Sulbar dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima maupun meminta imbalan dari nara sumber

Simon, SH

Thomas D

Ketua DPRD Kabupaten Mamasa

Wakil Ketua DPRD Mamasa

KPU Mamasa Usul Anggaran Pemilukada Rp19 M

Terkait Ancaman PAW Kader Hanura

POLEWALI -- Isu Pergantian Antar Waktu (PAW) yang digelindingkan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura Polewali Mandar, terhadap sejumlah kader Partai Hanura di DPRD Polewali Mandar. Isu ini ditanggapi oleh salah seorang kader Hanura, Andi Suryani, Selasa 3 April. Menurutnya sampai saat ini dirinya tidak merasa melakukan pelanggaran diinternal partainya. Sebab semua perintah partai yang

H Muhammdiyah Mansyur

ya sudah memiliki program perjalanan di DPRD, sehingga dirinya tidak menghandiri undangan rapat. "Mestinya pihak pengurus partai satu minggu sebelum pertemuan sudah menyampaikan agenda pertemuan, sehingga dirinya dapat melakukan penyusuaian jadwal dengan program perjalanan di DPRD. Untuk itu saya tegaskan kembali kalau saya tidak terganggu dengan ancaman PAW," tandas Suryani. (k1/mkb)

EDITOR: AMRI MAKKARUBA

Ketua KPU Mamasa, Yakob F Solong mengungkapkan hal ini saat dihubungi, Selasa 3 April kemarin. Yakob menyampaikan meski sampai saat ini anggaran yang akan timbul dalam pelaksanaan Pemilukada Mamasa 2013 belum tertuang dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mamasa. Namun dari pertemuan rapat koordinasi antara Pemkab Mamasa dengan KPU, pihak Pemkab Mamasa bersedia memasukan anggaran Pemilukada Mamasa di APBD Perubahan. "Jadi dari estimasi anggaran sesuai perhitungan KPU Mamasa, ke-

butuhan penyelenggaraan Pemilukada Mamasa akan menghambiskan anggaran sebesar Rp19 miliar, hanya saja baru akan dimasukan dalam APBD Perubahan tahun 2012," kata Yakob. Menurut Yakob, anggaran Rp19 miliar tersebut belum termasuk dalam anggaran Pangawas Pemilukada (Panwaslukada) dan pengamanan penyelenggaraan Pemilukada. Besaran anggaran Rp19 miliar itu baru untuk kebutuhan internal KPU hingga penyelenggaranya ditingkat paling bawa seperti KPPS. "Makanya dalam pertemuan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekkab Mamasa beberapa waktu lalu, disepakati kiranya Panwaslukada Mamasa dan pihak Polres Mamasa diminta segera memasukan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) agar dapat dihitung secara bersama sama untuk dituangkan di APBD Perubahan nanti," tutur Yakob. Ia menambahkan gemuknya anggaran penyelenggaraan Pemilukada Mamasa disebabkan pada perhitungan honor penyelenggara dan tenaga pembantu yang akan digunakan oleh KPU mengalami kenaikan. "Untuk itu terdengar cukup besar dari segi angka, karena honor penyelenggara dengan pembantu penyelenggara sudah naik," kunci Yakob. (*)

Sri Dianggap Blunder, Jamar Cepat Panik MAMUJU -- Silang pendapat antara Sekretaris DPW PAN Sulbar Sri Nuraisyah dengan Legislator PAN Polman, Jamar JB, sebenarnya tidak perlu terjadi. Terlebih perdebatan itu muncul ke pemukaan. Wakil Ketua DPW PAN Sulbar, Abd Muis, mengatakan, perbedaan pendapat itu pada dasarnya merupakan hal lumrah. Tapi tidak semestinya serumit itu. Masalah awalnya adalah karena Sekretaris DPW PAN Sulbar hanya memunculkan dua nama yang

potensial diusung PAN Pemilukada Polman. Yakni H Hendra S Singkaru dan M Asri Anas. "Pernyataan Sekretaris DPW saya menilai lebih kepada kepentingan institusi partai. Namun cerobohnya karena ada nama selain H. Hendra Singkarru di sebut," ujar Abd Muis, Selasa 3 April. Namun demikian, Jamar juga tidak perlu gambalang dalam menanggapi pernyataan Sekretaris DPW PAN Sulbar. Apalagi sampai menyampaikan kalau itu

dapat merugikan kaderp PAN. "Jamar terlalu sensitif dan terkesan panik kalau ada kader yang berpendapat berbeda menganai Pemilukada Polman," tutur Muis. Seharusnya, sesama kader PAN, yang harus dipikirkan adalah kontribusi dalam membesarkan partai ini. Apapun keputusan akhir nantinya, semua kader harus menghormati dan mematuhinya. "Kita tunggu saja siapa yang akan diusung oleh PAN," tutup Muis. (ham)

PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT, Pembina: HM Alwi Hamu, H Syamsu Nur, Komisaris Utama: H Andi Syafiuddin Makka, Komisaris: HM Subhan Alwi, Irwan Zainuddin Direktur: Naskah M. Nabhan, Wakil Direktur SDM & Produksi: Mahbub Amiruddin, Wakil Direktur Pemasaran: Muhammad Ilham, Penasehat Hukum: Ridwan J. Silamma, SH. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Naskah M Nabhan, Wakil Pemimpin Redaksi/Wakil PenanggungJawab: Muhammad Ilham, Redaktur Pelaksana: Sudirman Samual Redaktur: Muh. Amri Makkaruba, Chaerul Marfan, Dewan Redaksi: Naskah M. Nabhan, Muh. Ilham, Sudirman Samual Reporter: Jamhur Anjasmara, Syamsuddin Rahman, Syamsuddin HB, Hasan Basri, Muhammad Sholihin, Juniardi, Layouter/Desain Grafis: Shofiandhy BT., Irwansyah HB, Rahmat, Hendra, IT - Website: Muh. Ridwan Alimuddin, Chalid Mawardi. Keuangan: Yuli Sulianti (Manager), Virra Eka Fitra Sari, Iklan/Sponsorship: Mawarni Simargolang (Manager), Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman. Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138, Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin M), Makassar: Graha Pena, Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Telp. 04115238913/085299874232 (Agussalim), Jakarta: Jl. Kebayoran Lama No. 17, Telp. 021- 5322632 (Andi Syamsuri), Surabaya: Jl. Pasar Kembang Ruko Green Flowers Blok B1 No. 20 Surabaya, Telp.081342763676 (Sukri) Percetakan: PT Fajar Utama Intermedia Cabang Sulbar. Harga Langganan: Rp 65.000/Bulan, Harga Eceran: Rp 3.000/Eksamplar. Harga Iklan: Iklan Umum/Display: Berwarna (FC) Rp25.000/mmk, Hitam Putih (BW) Rp15.000/mmk, Iklan Reguler Rp 6.000/mmk, Iklan Duka Cita Rp 8.000/mmk, Iklan Mungil (FC) Rp 4.000/mmk, Iklan Mungil (BW) Rp 2.000/mmk, Iklan Kolektif Rp1 juta/ ktk, Iklan Baris Rp 5.000/baris, Radar Society: 1/2 hal. Rp 5.000.000, 1 hal. Rp 10.000.000.

Rekening Bank: PT. Radar Sulawesi Barat, BRI Cabang Mamuju, No. 0218-01-012598-50-9

PARLEMENTARIA

Rubrik Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar

RADAR/JHAMHUR ANJASMARA

LIHAT. Sejumlah anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar, dipimpin oleh ketuanya Hamzah Haya, sedang berada dilokasi pembangunan tanggul Pantai Bahari untuk melihat lihat konstruksi bangunan tanggul yang akan menghabiskan anggaran Rp.14 miliar dari APBN dengan volume 850 meter panjangnya.

Opini

RADAR SULBAR Selasa, 3 April 2012

Akhir dari Proses Kenaikan Harga BBM Oleh:

Putera Astomo Nadir, S.H., M.H

AKHIR-akhir ini, perhatian publik lebih berfokus pada kebijakan Pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan Pemerintah tersebut justru diprotes oleh kalangan mahasiswa dengan melakukan demonstrasi di berbagai daerah di tanah air menolak kenaikan harga BBM. Gerakan demonstrasi para mahasiswa berujung konflik secara vertikal antara mahasiswa dengan aparat keamanan. Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Ikut Demonstrasi Tidak kalah pentingnya gerakan demonstrasi melibatkan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Ada wakil kepala daerah ikut-ikutan demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Alasan keikutsertaan berdemonstrasi tersebut adalah karena sebagai kader partai politik wajib untuk memperjuangkan kepentingan rakyat terhadap kenaikan harga BBM. Alasan wakil kepala daerah tidak dapat dibenarkan karena partai politik hanya sebagai alat perantara untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil daerah. Ketika terpilih dalam Pemilukada maka kepala daerah atau wakil kepala daerah bukanlah wakil partai politik, tetapi bagian dari struktur pemerintahan yang secara khusus sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah. Kepala daerah atau wakil

kepala daerah adalah jabatan publik dan wajib menjalankan roda pemerintahan yang bersifat struktural dan hirarkis artinya memiliki kewajiban menjalankan segala kebijakan Pemerintahan Pusat dalam kerangka NKRI sehingga menaikkan harga BBM merupakan kebijakan Pemerintahan Pusat yang juga harus dilaksanakan oleh kepala daerah atau wakil kepala daerah. Oleh karena itu, sudah tepat Menteri Dalam Negeri melarang kepala daerah atau wakil kepala daerah ikut demonstrasi karena melanggar wewenang ataupun sumpah jabatan. Konfigurasi Politik Kenaikan Harga BBM dan Masa Depan Koalisi Setgab Konfigurasi politik merupakan suatu konstalasi atau kekuatan politik yang saling berinteraksi dan bersaing antara yang satu dengan yang lain. Konfigurasi politik dapat dicermati dalam Rapat Paripurna DPR terkait kenaikan harga BBM. Proses menentang kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh para mahasiswa sudah menjalar di Gedung DPR. Para mahasiswa yang konflik dengan aparat keamanan di depan Gedung DPR bahkan merusak pagar halaman Gedung DPR. Gedung DPR sendiri menjadi panggung politik untuk mempertontonkan berbagai langkah manuver politik masingmasing fraksi DPR yang berdalih ingin memperjuangkan nasib rakyat atas kenaikan harga BBM. Fraksi-

warning Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan

RADAR SULBAR

fraksi di DPR terkotak-kotakan dalam pusaran politik dan terpecah menjadi dua bagian, yaitu fraksi yang pro dan menolak atas kenaikan harga BBM. Fraksi-fraksi yang mendukung Pemerintah menaikkan harga BBM tergabung dalam parpol koalisi Setgab, yakni: Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PPP, dan PKB. Sedangkan, fraksi-fraksi yang menolak kenaikan harga BBM adalah PDIP, Gerindra, dan Hanura. Konstalasi politik yang sangat kuat menjadi pertarungan yang hebat bagi fraksi-fraksi DPR untuk mempertahankan kepentingan politiknya masing-masing dalam membahas RUU tentang APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 yang secara krusial masih mempersoalkan Pasal 7 ayat (6) ditambah ayat (6a). Pasal 7 ayat (6) berbunyi bahwa tidak ada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, sementara dalam ayat (6a) berbunyi bahwa dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen, dari ICP yang diasumsikan dalam Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi dan kebijakan pendukungnya. Dalam pembahasan RUU APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 tersebut menimbulkan perdebatan yang sangat sengit antar fraksi dalam Rapat Paripurna DPR sehingga tidak menemukan kesepakatan dalam musyawarah sehingga berujung kepada voting yang mengerucut pada dua opsi. Opsi pertama, adalah tetap

Pengirim naskah artikel/opini/SdP harus melampirkan foto copy identitas dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Tulisan diterima dalam bentuk flash disk/disket. naskah tulisan/opini minimal 4 halaman.

mempertahankan Pasal 7 ayat (6) tanpa menambah ayat (6a). Opsi kedua, adalah tetap mempertahankan Pasal 7 ayat (6), tetapi ditambahkan dengan ayat (6a). Namun, sebelum voting terhadap opsi pertama dan kedua dilakukan justru anggota fraksi PDIP dan Hanura keluar (walk out) dari Rapat Paripurna sehingga voting tetap dilanjutkan. Fraksi-fraksi yang memilih opsi pertama adalah PKS, Gerindra, dan dua orang dari PKB yang berjumlah 82 suara. Sedangkan fraksi-fraksi yang memilih opsi kedua adalah Demokrat, Golkar, PAN, PPP, dan PKB yang berjumlah 356 suara. Hasil voting menggambarkan kemenangan atas opsi pertama dengan jumlah suara 356 yang berakhir dengan menyetujui RUU APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 menjadi UU APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012. Pasca Sidang Paripurna DPR, masa depan koalisi setgab pun mulai diperbincangkan oleh Partai Demokrat yang mengevaluasi koalisi setgab pendukung Pemerintahan SBY-Boediono karena sikap PKS yang tidak konsisten terhadap koalisi setgab untuk mendukung Pemerintah menaikkan harga BBM. Dikatakan bahwa PKS berkali-kali melanggar kontrak koalisi setgab contohnya: PKS memilih opsi C dalam hak angket Bank Century yaitu kebijakan bailout dan aliran dana diduga terdapat penyimpangan sehingga diserahkan kepada proses hukum. Selain itu, PKS ikut mendukung hak angket mafia pajak meskipun kalah dalam Rapat Paripurna DPR. Bersambung ke hal. 7

Artikel dapat dikirim via email:radarsulbar01@gmail.com

Tajuk Honorer Makin Diperbincangkan BAGI sebahagian penduduk Sulbar, bahkan Indonesia, menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bekerja di kantor pemerintah, seperti sudah menjadi tujuan hidup. Latar belakang komitmen itu, seolah menjadikan setiap orang mengejar posisi untuk masuk menjadi PNS. Akibat PNS menjadi tujuan, tidak sedikit orang menggunakan berbagai cara, yang penitng bisa diangkat menjadi PNS. Salah satu jalannya, menjadi tenaga honorer. Tingginya keinginan banyak orang untuk mengejar tiket PNS, menjadikanpengambil kebijakan daerah maupun pusat, memperketat regulasi penyeleksian. Termasuk menyeleksi honorer kategori I (K1) yang bakal diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Walau masih memungkinkan terjadi penyimpangan. Waktu yang terus berjalan seiring tumbuhnya penerimaan PNS secara tidak proporsional, menjadikan pemerintah kebingungan sendiri pada akhirnya. Apalagi angka kelebihan jumlah PNS secara nasional mencapai 1,2 juta orang. Luar biasa dan itulah faktanya. Di tengah kegelisahan pemerintah yang setiap saat selalu berfikir tentang kuota PNS yang berlebih, di waktu itu pula, pemerintah kembali membuka peluang untuk tenaga baru PNS bahkan tenaga honor. Tidak jelas alasan konkritnya seperti apa, tetapi peluang untuk mengurangi jumlah PNS dan peluang membuka kembali penerimaan PNS seimbang. Kondisi ini, jelas saja membingungkan rakyat dalam menentukan sikap, terutama, pihak-pihak yang masih saja menjadikan PNS sebagai tujuan hidup. Dengan kondisi itu, mau dibawa kemana situasi ini, sebab masih ada saja honorer yang mengaku sudah memenuhi syarat namun tidak masuk dalam daftar nominatif honorer K1 yang dianggap memenuhi syarat oleh BKN untuk diangkat menjadi CPNS. (**)

IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL

Radar Sulbar

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

Pasang IKLAN Atau Tidak Terima KORAN Hubungi:

Mau Pasang IKLAN

Website ATAU Koran

Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman. Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138 Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin.M),

HUBUNGI

PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT

Rp 65.000

/Bulan

081 241 843 180

Office: Jl. Dr. Ratulangi No.3 Pekkabata Polewali Mandar Sulbar Telp: 0428-22284 E-mail: st933fm@telkom.net

LOWONGAN KERJA Perusahaan distribusi / pemasaran Rokok BokorMas membutuhkan : 1. Koordinator (KD) 2. Salesman Kanvas (SK) 3. Motoris (MT) 4. Driver (DR) Dengan kriteria sbb : 1. Pria, berpenampilan menarik, jujur, ulet, disiplin, bertang gung jawab dan mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik. 2. Pendidikan minimal S1 untuk koordinator. 3. Pendidikan min. SLTA / pernah kuliah (2,3, dan 4) 4. Umur maksimal 35 Tahun. 5. Memiliki sepeda motor untuk motoris. 6. Memiliki Sim B1 untuk driver dan pengalaman keluar kota. Lamaran diterima paling lambat dua minggu setelah iklan dimuat (cap pos) ke Alamat : PT. TIGAHA SEJAHTERA Jl. Ar. Dg. Ngunjung III / 17 Makassar Kode Pos 90216

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Pasang IKLAN Atau Tidak Terima KORAN Hubungi: Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman. Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 042622138 Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin.M), PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT

Rp 65.000/Bulan

RADAR SULBAR RABU 4 APRIL 2012

Paripurna DPR Batal Sahkan Dua RUU LANJUTAN HALAMAN 1

Pada pasal 34 mengatur penggunaan kekuatan TNI dalam menangani konflik sosial, baik tingkat pemerintah kabupaten maupun provinsi. Kondisi ini dinilai keliru. Sedang dalam Pasal 35 disebutkan, pengerahan pasukan TNI dikoordinasikan dengan Polri, dan diatur dengan peraturan bersama antara Kapolri serta Panglima TNI. "Permasalahannya adalah formula dalam konflik lokal. Apakah harus ada persetujuan DPR atau cukup dengan perintah bupati, muspida plus pihak berwenang," kata Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso di DPR RI, Selasa 3 April. Karena belum menemui jalan tengah, akhirnya sidang yang dipimpin Priyo, menyepakati agar Pansus RUU Penanganan Konflik Sosial kembali menggodok solusi terkait keterlibatan TNI dalam konflik sosial dalam waktu sepekan. "Perlu formula tepat apakah kalau sudah gawat darurat TNI perlu ambil bagian," imbuhnya. Seperti, ketika dalam perang, Presiden dapat mengerahkan dengan persetujuan DPR. Suasana sidang sendiri tidaklah seheboh seperti saat paripurna membahas rencana penaikan BBM bersubsidi. Namun, paripurna kali ini, tak menghasilkan keputusan bulat. RUU lain yang juga tertunda penetapannya, adalah pengambilan keputusan terhadap RUU Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Kedokteran. Sidang yang dihadiri 300 dari 560 anggota DPR RI, terpaksa melakukan penundaan karena pihak Komisi X DPR yang menangani masalah pendidikan, dinilai belum siap. "Karena ada belum siap dari Komisi X, bagaimana kalau kita tunda tanggal 10 April 2012?" kata Priyo saat memimpin sidang. Anggota DPR yang hadir menyetujui usulan tersebut. Sidang kemudian dilanjutkan dengan agenda penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2012. (rul/fmc)

Kalma Teken MoU Perumnas PNS LANJUTAN HALAMAN 1

"Untuk pembangunan, pemerintah harus siapkan lahan. Ini sementara yang kita lakukan secara bertahap, sesuai anggaran daerah," imbuhnya. Pemkab Majene menyiapkan lahan pembangunan Perumnas di Kecamatan Banggae Majene. Sebagai tindak lanjut dari MoU kemarin, pemerintah daerah kembali akan berkoordinasi dengan pihak Perumnas dan Kemenpera. Kerja sama ini dianggap salah satu upaya pemerintah Majene dalam mendongkrak kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Tipe rumah minimal yang akan dibangun adalah 36 meter persegi, luas minimal 60 meter persegi. Hadir dalam penandatangan MoU, Mendagri Gamawan Fauzi, Menpera (Menteri Perumahan Rakya) Djan Faridz, Menko Kesra, Direktur Utama Perumnas Arief Sugoto serta pimpinan dari 50 kabupaten/kota di Indonesia penerima program Perumnas. Secara keseluruhan Kemenpera akan membangun sebanyak 100 ribu unit rumah murah yang tersebar di 50 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Djan Faridz menuturkan, Menpera memberikan bantuan penyediaan sarana umum, dan Perumnas ditugaskan menyediakan bangunan fisik di atas lahan yang tidak bermasalah. Program kepemilikan rumah oleh Kemenpera ini, tergabung dalam Fasilitas Likuiditas Pemilikan Perumahan (FLPP) yang lebih diperuntukkan bagi PNS, TNI, Polri dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Direktur Utama Perumnas Arief Sugoto mengatakan, pihaknya dapat merampungkan pembangunan yang direncanakan pertengahan April ini hingga dua tahun ke depan. Daerah lain penerima program serupa, yakni, Kabupaten Pidie, Aceh Tenggara, Nias, Tapanuli Tengah, Pasaman Barat, Kaur, Bengkulu Selatan, Seluma, Rokan Hilir, Majalengka, Purworejo, Temanggung, Pacitan, Malang, Banyuwangi Karangasem, Kota Baru, Hulu Sungai Selatan, Kapuas, Pulang pisau, Paser, Penajam Paser Utara. Bolaang Mangondow Utara, Bolaang Mangadow Selatan, Gorontalo Utara, Pahuwato, Tojo Una-una, Bulukamba, Manggarai Timur, Bellu, Alor, Asmat, Dogiyai, Nduga, Maluku Barat Daya, Bolaang Mangandow Timur, Sabu Raljua, Buton Utara, Buru, Halmahera Utara. Selanjutnya, Kota Palembang, Kota Batam, Kota Samarinda, Kota Tarakan, Kota Balikpapan, Kota Palu, Kota Kendari, Kota BauBau, Kota Kupang, Kota Mataram, dan Kota Ternate. (rul/fmc)

Akhir d ari Pr oses K en aik an H ar ga B BM dari Pro Ken enaik aikan Har arg BB

Sambungan 7

LANJUTAN HALAMAN 6

Berbagai macam sikap politik PKS yang dinilai oleh Partai Demokrat menyimpang kontrak koalisi menjadi pertimbangan bagi koalisi setgab untuk memberikan sanksi terhadap PKS. Sanksi yang diberikan mungkin saja berupa ketegasan agar PKS dikeluarkan dalam koalisi setgab ataupun dalam bentuk peringatan. Semuanya akan berpulang kepada kehendak politik koalisi setgab itu sendiri. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga negara yang bertugas sebagai pengawal dan penjaga UUD Tahun 1945. Di era demokrasi di Negara Indonesia ini apabila terdapat suatu Undang-

Undang yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang membatalkan berlakunya Undang-Undang tersebut. Seperti diketahui bersama bahwa hasil voting yang berlangsung pada Rapat Paripurna DPR kemudian menyetujui RUU APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 menjadi UU APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 berpotensi untuk dilakukan pengujian (judicial review), baik secara formal maupun material di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tentunya mempersilahkan kepada rakyat yang merasakan telah dirugikan kemaslahatannya terhadap kebija-

Menyaksikan Hukum Pancung dari Dekat LANJUTAN HALAMAN 1

Hari pertama kunjungan, sebagian rombongan menuju Masjid Al Qisosh untuk menyaksikan proses pelaksanaan hukuman potong leher. Proses ini dikawal ketat aparat kepolisian setempat yang berbaris keliling mengawasi kerumunan orang di tempat eksekusi. Menurut Ahmad, supir mobil yang mengantar rombongan, hukuman pancung itu dilakukan pada pelaku kasus narkoba. Supir asal Cirebon ini menjelaskan, hukuman ini lebih sering digelar setiap hari Jumat. Kebanyakan orang yang mendapat hukuman adalah warga keturunan Somalia atau negara lain di luar Arab Saudi. Kasus-kasus yang terjadi biasanya pemerkosaan, pencurian, dan pembunuhan. Sedangkan jika warga Arab, biasanya untuk kasus narkoba. "Sebenarnya pelaksanaan hukuman jarang di-

lakukan pada hari Selasa," jelas Ahmad. Selain mengunjungi masjid Al-Qisosh, Ahmad juga mengantarkan mengelilingi Kota Jeddah yang cukup lengang di pagi hari. Kebiasaan di Arab, toko-toko baru dibuka pada sore hari hingga malam sehingga pada pagi hari jarang terlihat orang-orang lalu-lalang depan toko. Perempuan-perempuan arab juga baru berani keluar pada sore hari. Alasannya, keselamatan mereka terancam jika keluar di pagi hari apalagi seorang diri. Kerap terjadi kasus perampasan dan pemerkosaan bagi perempuan yang berjalan di pagi hari. Sebelum menuju Kota Mekkah untuk menunaikan ibadah Tawaf, Sa'i, dan Tahallu, rombongan juga mengunjungi makam Sitti Hawa serta Masjid Terapung di tepi Laut Merah. (*)

kan hukum (legal policy) kenaikan harga BBM tersebut untuk mengajukan permohonan judicial review apakah UU APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 atau tidak. Sehingga dengan proses judicial review yang akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi nantinya akan melahirkan suatu putusan yang bersifat final, mengikat, dan memberi rasa keadilan kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia. Oleh karena itu, inilah akhir dari proses atas kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM

berawal dari demonstrasi mahasiswa menolak kenaikan harga BBM yang menimbulkan konflik secara vertikal antara mahasiswa dengan aparat keamanan. Demonstrasi mahasiswa merebak sampai keikutsertaan wakil kepala daerah mendukung penolakan kenaikan harga BBM yang secara moral juga tidak dapat dibenarkan. Aksi penolakan kenaikan harga BBM juga merambah sampai ke ranah politik yang ditandai dengan sikap politik para wakil rakyat di Gedung DPR yang saling beradu kepentingan terkait dengan harga BBM. Bahkan pasca Sidang Paripurna DPR masa depan koalisi setgab diperbincangkan dalam

rangka mengevaluasi partai politik yang tergabung dalam setgab. Terakhir adalah potensi untuk menguji (judicial review) terhadap UU APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 yang dirasakan sangat bertentangan dengan semangat UUD Tahun 1945. Rakyat dapat bersuara kembali tentunya dengan mengajukan permohonan judicial review atas UU APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 kepada Mahkamah Konstitusi dengan harapan putusan yang dilahirkan dapat mencerminkan rasa keadilan kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia. (*)

BPK Setor LHP Semester II 2011 LANJUTAN HALAMAN 1

Laporan ini memuat hasil pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2011, hasil pemantauan pelaksanaan, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah. "Objek pemeriksaan BPK pada Semester II Tahun 2011 terdiri atas, entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan BHMN/BLU yang mengelola keuangan negara, seluruhnya berjumlah 927 objek pemeriksaan," sebut Hadi. Pemeriksaan, terangnya, diprioritaskan pada kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Hasilnya, BPK menemukan 12.612 kasus senilai Rp20,25 triliun. Sebanyak 4.941 kasus diantaranya senilai Rp13,25 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan negara. Dari temuan senilai Rp13,25 triliun tersebut, te-

lah ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa, dengan penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp81,71 miliar. Dengan rincian temuan kerugian senilai Rp35,99 miliar, potensi kerugian senilai Rp9,53 miliar dan kekurangan penerimaan senilai Rp36,17 miliar. Selain itu, BPK juga telah melaksanakan pemeriksaan keuangan atas 158 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2010, serta delapan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan badan lainnya. Sehingga dalam tahun 2011, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaaan atas 516 LKPD tahun 2010 dari 524 Pemda seluruh Indonesia yang wajib menyusun LKPD tahun 2010. Hasilnya, BPK memberikan opini WTP atas 34 LKPD, WDP atas 341 LKPD. Kemudian, opini TW atas 26 LKPD serta sebanyak 115 LKPD yang tidak mendapat opini (TMP) atau Disclaimer . "Opini LKPD tahun 2010

menunjukan kenaikan proporsi opini WTP dan WDP dibandingkan opini LKPD tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan sistem pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah khususnya dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah oleh Pemda," imbuhnya. Dalam laporannya, BPK melampirkan hasil pemeriksaan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Termasuk hasil pemeriksaan terhadap Pemda Se Sulawesi Barat. Untuk tahun 2010, BPK telah memeriksa LKPD se Sulbar. Dalam kurun lima tahun terakhir Opini disclaimer adalah penilaian terendah yang pernah diterima oleh LKPD di Sulbar, yakni Kabupaten Mamasa. Pecahan Polewali Mandar itu, pernah menyandang Disclaimer selama tiga tahun berturu-turut, yakni pada 2006, 2007 dan 2008. Namun dalam dua tahun selanjutnya, Pemkab Mamasa mulai menunjukkan perkembangan. (rul/fmc)

berbalik menjadi menolak. Tekanan parlemen jalanan yang begitu massif membuat DPR mengabulkan tuntutan demonstran. Ketetapan paripurna DPR sudah optimal, yaitu di satu sisi memberikan diskresi (fleksibilitas) kepada pemerintah untuk merespons situasi emergensi, di sisi lain memberikan arahan (rule). Ketetapan yang diusulkan partai Golkar tidak bermaksud menyandera pemerintah, sehingga secara fleksibel dapat merespons situasi yang tidak menentu. Aturan mainnya, jika harga minyak dunia naik sebesar 15 persen dari patokan harga dalam APBN selama enam bulan terakhir, maka pemerintah tanpa persetujuan DPR bisa menaikkan harga BBM. Sebaliknya, pada saat harga minyak dunia turun 15 persen dibandingkan patokan harga APBN, pemerintah bisa menurunkan harga BBM tanpa persetujuan DPR. Artinya, pemerintah baru bisa menaikkan harga BBM jika harga minyak dunia selama enam bulan terakhir lebih besar dari 120 dollar as per barrel. Sebaliknya, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menurunkan harga BBM domestik jika harga minyak di pasar internasional selama enam bulan terakhir lebih kecil dari 88 dollar as per barrel. Implikasinya, terlepas dari hasil judicial review UU APBNP di Mahkamah Konstitusi (MK), harga BBM domestik akan sangat tergantung pada

mekanisme pasar minyak dunia. Perkembangan harga BBM domestik tidak bisa lagi dilepaskan dari perkembangan harga di pasar internasional. Inilah konsekwensi dari globalisasi. Lalu pertanyaannya, apakah ketetapan paripurna DPR hanya akal-akalan untuk menunda kenaikan harga BBM? Jawabnya bukan, justru ketetapan tersebut sudah sangat baik. Ketetapan tersebut memberikan opsi bagi pemerintah untuk bertindak cepat dalam situasi perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian harga minyak dunia. Bayangkan saja, jika opsi mematok harga BBM sebesar 4.500 rupiah yang dipilih maka dalam situasi harga minyak dunia naik secara drastis maka pemerintah tidak bisa bertindak cepat. Pemerintah harus kembali mengajukan usulan ke DPR untuk mengubah APBN yang dirapatkan secara marathon mulai dari Badan Anggaran (BANGGAR) hingga diusulkan ke paripurna. Sudah rahasia umum, kebijakan yang melibatkan DPR akan cenderung dipolitisasi. Sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih bernuansa politis yang cenderung mengabaikan kalkulasi rasional ekonomi. Ujung-ujungnya, rakyat juga yang dirugikan. Aspirasi rakyat terabaikan karena cenderung lebih mengutamakan kepentingan partai. (*)

Mengapa Saya Tidak Setuju Subsidi BBM? LANJUTAN HALAMAN 1

Logikanya sederhana saja, penduduk miskin adalah mereka yang konsumsinya kurang dari 2 dollar as per kapita per hari atau setara dengan 18.000 rupiah per kapita per hari (World Bank, 2010). Standar pengeluaran sebesar 2 dollar as per kapita per hari sudah diadopsi oleh banyak negara di dunia termasuk negara-negara termiskin di Afrika. Penduduk miskin di Indonesia adalah sekitar 11 persen dari total jumlah penduduk yang jumlahnya 237 juta. Hal ini setara dengan 26 juta orang pada tahun 2011. Jika ditambah dengan penduduk yang nyaris miskin maka jumlahnya sekitar 36 juta orang. Sebenarnya merekalah yang paling berhak atas BBM bersubsidi. Anggaplah, penduduk miskin dan hampir miskin jumlahnya sekitar 36 juta orang dan mengonsumsi BBM hanya 1 liter per hari. Maka dalam satu hari konsumsi BBM bersubsidi seharusnya hanya 36 juta liter. Sehingga dalam sebulan konsumsinya menjadi 1,08 juta kiloliter atau setara dengan 12,96 juta kiloliter per tahun. Hitung-hitungan ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan konsumsi BBM bersubsidi pada tahun 2011 yang mencapai sekitar 37 juta kiloliter. Atau jauh lebih kecil dibandingkan dengan target BBM bersubsidi dalam APBNP 2012 yang jumlahnya 40 juta kiloliter. Angka ini masih

bisa naik menjadi 47 juta kiloliter jika harga pertamax semakin mahal. Terjadi perpindahan konsumen dari yang selama ini menggunakan pertamax beralih ke BBM bersubsidi. Artinya, jika subsidi BBM dalam APBN tepat sasaran maka pemerintah cukup mengalokasikan anggaran subsidi BBM sekitar 45 trilyun rupiah berdasarkan Indonesia crude oil price (ICP) sebesar 105 dollar as per barrel. ICP adalah harga minyak mentah Indonesia yang dijual ke pasar internasional. Tentu hitung-gitungan di atas sangat sederhana namun cukup untuk menjelaskan mengapa subsidi BBM tidak adil bagi penduduk miskin. Sehingga, alokasi subsidi BBM sebesar 137 trilyun dalam APBNP 2012 sangat tidak rasional. Hal ini terjadi karena selama ini, BBM bersubsidi tidak tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh orang kaya. Faktamya, penduduk miskin pada umumnya tidak punya kendaraan sehingga kebutuhan BBM-nya sangat kecil. Sebaliknya orang kaya memiliki kendaraan yang haus BBM. Idealnya, nelayan yang melaut dengan perahu bermotor dan petani yang membajak sawah menggunakan traktor tangan paling berhak atas subsidi BBM. Selama ini justru sebaliknya, BBM bersubsidi selalu langka di sentra-sentra perikanan dan juga pertanian. Sehingga ketika

nelayan akan melaut menjadi terhambat karena kehabisan bahan bakar. Demikian juga petani berhenti membajak sawah karena kehabisan BBM. Ironisnya, BBM bersubsidi di sentra-sentra permukiman orang kaya selalu tersedia secara memadai dan dalam jumlah yang tidak terbatas. Artinya, orang kaya yang menggunakan innova, accord, corolla, bmw, mercy, fortuner, CR-V, alphard, grand vitara, hummer, landcruiser, dan lainnya yang paling banyak menggunakan BBM bersubsidi. Singaktnya, pemerintah dituntut menyediakan transportasi publik yang nyaman, aman, tepat waktu, dan murah. Sasarannya, memberikan akses kepada penduduk miskin yang tidak punya kendaraan pribadi menikmati transportasi publik yang manusiawi. Dan juga mendorong orang kaya yang selama ini bepergian menggunakan mobil pribadi beralih ke transportasi publik. Tujuan akhirnya adalah mengurangi konsumsi BBM, khususnya BBM bersubsidi. Ketetapan Optimal Sejalan dengan itu, demo mahasiswa dalam dua bulan terakhir menentang rencana kenaikan harga BBM boleh dibilang sukses. Indikasinya, rapat paripurna DPR RI yang awalnya cenderung mendukung langkah pemerintah

Kooci FC Pesta Gol, Ababil Menang Adu Pinalti LANJUTAN HALAMAN 1

Setelah turun minum, kedua keseblasan kembali memperlihatkan kejantanannya. Sayang seribu sayang, Putra Jaya FC tak mampu membendung serangan bertubi-tubi dari Kooci FC. Putra Jaya justru beberapa kali kecolongan. Keseblasan Kooci FC kembali mencetak gol keduanya melalui, Ziro (10) pada menit ke 45. Beberapa menit kemudian, Kooci FC kembali membobol gawang Putra Jaya melalui sepakan indah, Asbar (18), pada menit ke 51. Meski sudah mencetak tiga gol, pemain Kooci FC tak

mau mengendurkan serangan. Alhasil gol keempat tercipta melalui sepakan keras, Pernando ES (19). Bahkan di saat injurytime, Kooci FC berhasil menutup laga dengan gol kelima melalui, Pandi (13) pada menit ke 65. Hingga wasit meniup pluit panjang, skor tak berubah. Kooci FC berhasil membawa pulang emenangan atas Putra Jaya. Kemenangan Kooci FC membuat anak asuhan Mastar ini melaju pada putaran selanjutnya untuk memperebutkan piala Mamuju

Cup 2012. Sementara itu, pada laga kedua, giliran keseblasan Benteng Kassa melawan Ababil FC. Selama 60 menit waktu pertandingan, keseblasan Benteng Kassa mendapat serangan bertubitubi. Hingga menjelang turun minum, kedua keseblasan tak mampu mencetak gol, meski keseblasan Benteng Kassa terus diserang, namun ia mampu menghadang serangan keseblasan Ababil. Memasuki babak kedua, keseblasan Ababil semakin meningkatkan volume se-

rangan. Hingga gol pertama Ababil pada menit ke 40 berhasil dicetak oleh Arfan (9) melalui tendangan tipis di depan gawang Benteng Kassa. Meski sudah kebobolan gol, Benteng Kassa melakukan serangan balik kepada Ababil dan membuahkan gol melalui tendangan Sultan (7) pada menit ke 44. Sekor menjadi 1-1. Meski keseblasan Benten Kassa terus mendapat serangan bertubi-tubi, namun ia mampu mencetak gol kedua melalui sontekan Ona (8) pada menit 55. Skor berubah men-

jadi (2-1). Meski tertinggal satu gol, lima menit menjelang permainan berakhir, Ababil berhasil menyamakan skor menjadi 2-2 setelah Fahrizal (8) mencetak gol pada menit ke 57. Keseblasan Ababil terus berusaha mencari solusi agar memenangkan pertandingan ini tanpa adu pinalti. Namun, hingga pertandingan berakhir, skor kedua keseblasan masih imbang. Pada laga adu pinalti, keseblasan Ababil akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor tipis 2-1. (mg1/ham)

RADAR POLEWALI

Pensiun Terima Gaji Di BRI

Pemkab Polman Luncurkan Kartu PNS Elektronik POLEWALI -- PNS yang ada di lingkup Pemkab Polewali Mandar sebentar lagi akan menggunakan Kartu PNS elektronik (KPE) yang telah diluncurkan oleh BKN. Untuk tahap awal, pembuatan kartu PNS elektronik, APBN akan menanggung pembiayaan kartu elektronik PNS di lingkup Pemkab Polewali Mandar sebanyak 2110 PNS. Kasubid Evaluasi Kinerja BKDD Polewali Mandar, Zeth Dianto, Selasa, 3 April menyampaikan, dari 2110 tersebut, tanggal 9 April mendatang direncanakan bagi 110 PNS yang dikhususkan bagi para pejabat seperti Bupati, Sekkab, pimpinan SKPD hingga camat (Pejabat eselon II hingga eselon III A) Pembuatan kartu PNS elektronik untuk 110 tersebut akan ditanggung oleh Bank Sulsel, karena dalam kartu PNS tersebut juga bekerjasama dengan Bank Sulselbar. Disampaikan, untuk pemotretan dan sidik jari yang direncanakan 9 April bagi 110 PNS tersebut akan dilakukan di Kantor BKDD Polewali Mandar oleh PT Susofindo sebagai pemenang tender untuk proyek tersebut. "Selebihnya 2000an PNS yang akan ditanggung oleh APBN direncanakan 21-24 Mei. Namun sebelum hal itu dilakukan, akan ada tim sosialisasi yang turun menyampaikan," kata Zeth Dianto. Secara keseluruhan PNS di Polman mencapai 7000an lebih, dan pembuatan KPE akan dilakukan secara bertahap hingga 2014 dan semua akan ditanggung oleh APBN. Itulah sebabnya dilakukan secara bertahap karena kuota dari BKN juga tidak secara keseluruhan. (afr/mkb)

Warga Tolak Pengalihan Fungsian BPP Wonomulyo POLEWALI -- Rencana Pemkab Polewali Mandar untuk mengalih fungsikan lahan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Wonomulyo menjadi SMK Pertanian mendapat reaksi penolakan dari sejumlah kalangan. Setelah tokoh masyarakat Wonomulyo, Rahman Bande beberapa waktu lalu melakukan penolakan kini giliran salah seorang tokoh pemuda dari Wonomulyo, Abd Halim mengutarakan hal sama Menurut Halim yang juga anggota legislator Polman ini, pengalihan status BPP Wonomulyo menjadi SMK Pertanian akan menghilangkan identitas Wonomulyo sebagai salah kawasan pertanian di Polewali Mandar. "Makanya sejumlah tokoh masyarakat dan warga di Wonomulyo menyampaikan penolakannya kepada Pemkab Polman, sekaitan rencana pengalih fungsian BPP Wonomulyo menjadi SMK Pertanian," ujar Halim. Menurut Halim, masyarakat tidak menolak kehadiran SMK Pertanian, tapi masyarakat hanya menyayangkan bila BPP yang dialihfungsikan menjadi sekolah. Sehingga pihaknya bersama sejumlah tokoh masyarakat menolak rencana pemerintah tersebut. "Saran kami dari masyarakat dan tokoh masyarakat, mestinya Pemkab Polman mencari lahan baru untuk kepentingan sekolah dari pada BPP yang dialihfungsikan. Karena itu akan menghilangkan identitas wilayah Wonomulyo," tutur Halim. Untuk itu, Halim mengungkapkan sejumlah masyarakat dan tokoh masyarakat akan ke DPRD Polewali Mandar menyampaikan aspirasi penolakannya pada rencana Pemkab Polman untuk mengalihfungsikan BBP menjadi SMK Pertanian. "Jadi penolakan ini juga akan kami sampaikan kepada DPRD Polewali Mandar untuk ditindak lanjuti. Sebab bagi kami rencana tersebut adalah rencana yang tidak tepat berdasarkan kebutuhan masyarakat Wonomulyo," kunci Halim. (k1/mkb)

EKSEKUTIF

RADAR SULBAR Rabu, 4 April 2012

RADAR/AMRI MAKKARUBA

PERINGATAN.

Tikungan tajam di Jalan Trans Sulawesi di Sappoang Kelurahan Amassangan Binuang sering menelan korban sehingga warga membuat tanda peringatan agar pengendara berhati-hati.

Soal Pengumuman K1

BKDD Dinilai Tidak Transparan Reporter : JHAMHUR ANJASMARA Editor : AMRI MAKKARUBA POLEWALI -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar mengeluarkan kritikan kepada Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Polewali Mandar. Pasalnya BKDD dinilai tidak transparan dalam mengumumkan daftar nama Honorer Kategori I (K1) yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan penilian oleh publik. Hal ini disampaikan anggota Komisi I DPRD Polewali Mandar, Muhiddin Muchtar, Selasa 3 April kemarin. Menurut Muhiddin, patut diduga ada sebuah permainan

yang dilakukan oleh BKDD Polewali Mandar yang hanya mengumumkan tenaga honorer K1 melalui websitenya. Karena dapat saja website milik BKDD dengan alamat situs bkdd.polewalimandarkab.go.id data data didalamnya telah direkayasa karena tidak semua masyarakat mudah mengakses internet. "Jadi ini adalah bentuk ketidaktransparanan BKDD Polewali Mandar, padahal sangat mudah diakses masyarakat bila pihak BKDD mengumumkan lewat media cetak," tutur Muhiddin. Untuk itu Muhiddin, menya-

takan bahwa BKDD sebagai pemilik data soal K1 mestinya mengumumkan hasil K1 yang diterima oleh pihak BAKN untuk memenuhi syarat guna diangkat sebagai CPNS nanti. Tidak ada alasan apapun, lanjut legislator Partai Golkar ini untuk tidak memasukkan di media cetak pengumuman hasil K1. Sehingga masyarakat tidak menaruh curiga kepada BKDD. "Untuk itu kiranya pihak BKDD harus mengumumkan lewat media cetak agar semua masyarakat dapat mengakses dengan mudah informasi terkait pengumuman K1," kunci Muhiddin. (k1/mkb)

Ratusan Tenaga Sukarela akan Dirumahkan POLEWALI -- Dalam rangka meningkatkan kinerja PNS, Bupati Polewali Mandar, Ali Baal Masdar mengimbau kepada semua SKPD untuk merumahkan tenaga sukarela sementara waktu. Khususnya untuk tenaga administrasi, kecuali bagi tenaga pembersih. Hal tersebut dikemukakan Bupati Polewali Mandar, Ali Baal Masdar saat memberikan pengarahan kepada sejumlah tenaga pembersih di lingkup

Sekretariat Pemkab Polman di Aula Bappeda, Selasa, 3 April. "Untuk sementara waktu, tenaga sukarela terkhusus tenaga administrasi yang bertumpuk pada SKPD dirumahkan dulu sambil melakukan analisis kebutuhan pegawai. Selama ini, sangat banyak tenaga sukarela yang bekerja di instansi yang membuat PNS tidak maksimal bekerja karena pekerjaan dilimpahkan kepada

sukarela. Untuk itulah, tenaga sukarela dirumahkan saja dulu, "kata Ali Baal. Ia juga menekankan kepada semua SKPD agar tidak menambah tenaga sukarela di lingkup kerjanya karena itu bisa membebani anggaran mereka. "Jangan menambah lagi tenaga sukarela yang ada saat ini, karena yang ada saat ini justru akan dirumahkan," tandasnya. (afr/mkb)

POLEWALI -- Pembayaran gaji pensiun yang sebelumnya dibayarkan di Kantor Pos Wonomulyo telah dialihkan ke Bank BRI Wonomulyo. Kepala unit BRI Bumiayu Kecamatan Wonomulyo, Imran Anwar mengatakan mutasi gaji pensiunan tersebut mulai diberlakukan sejak, 2 April lalu. Sehingga setiap pensiunan saat ini dengan mudah dapat menerima gaji mereka pada kantor BRI terdekat secara on line. "Bagi setiap pensiunan saat ini dapat menerima gaji mereka sesuai kantor BRI yang diinginkan. Sepanjang Ia membawa KTP dan buku tabungan Simpedes atau Britama yang mereka telah miliki," ujar Imran. Ia menambahkan, peralihan pembayaran gaji tersebut juga berlaku bagi veteran yang selama ini dilayani melalui PT Taspen. Sehingga beberapa veteran diluar pelayanan PT Taspen masih dilakukan di Kantor Pos, sebab peralihan ini berdasarkan usulan PT Taspen. Pelayanan gaji pensiunan tersebut, menurut Imran sesungguhnya sudah dilakukan oleh BRI sejak beberapa tahun sebelumnya. Namun masih terdapat beberapa pensiunan yang dibayarkan di kantor Pos sehingga PT Taspen menyatukan pembayaran bagi pensiunan di BRI. (k2/mkb)

Tenaga Pembersih Sukarela dapat Uang Makan POLEWALI -- Sejumlah tenaga pembersih yang bekerja di lingkup Sekretariat Pemkab Polewali Mandar yang berstatus sukarela (non PNS) mendapatkan perhatian dari Pemkab Polewali Mandar. Mereka mendapatkan tambahan uang makan sebesar Rp6500 per hari. Pemberian uang makan tersebut akan dipotong jika mereka tidak masuk kerja. Selama ini, tenaga pembersih dilingkup Sekretariat Pemkab Polewali Mandar yang terdiri dari PNS dan non PNS tidak semua mendapatkan uang makan, karena yang diberikan tambahan uang makan hanyalah tenaga pembersih yang berstatus PNS, sementara non PNS hanya dapat insentif. Untuk insentif tenaga pembersih, selama ini setiap orang diberikan sebesar Rp625 ribu per bulan. Pemberian uang tambahan bagi tenaga pembersih sukarela disampaikan Bupati Polewali Mandar, Ali Baal Masdar pada pertemuan dengan para pembersih di Aula Bappeda, Selasa, 3 April yang juga dihadiri oleh Kepala Bappeda, Kallang Marzuki, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Andi Ismail, Kabag Umum, Januari Raden, dan sejumlah pembersih. "Keindahan dan kebersihan kota Polewali Mandar termasuk lingkup Sekretariat ada di pundak kalian. Untuk itu, kalian harus bekerja dengan baik sesuai tugas dan tanggung jawab," tandas Ali Baal Masdar. (afr/mkb)

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

RADAR/HUMAS PEMKAB POLMAN

BUPATI Polewali Mandar, Ali Baal Masdar saat memberikan pengarahan kepada peserta Raimuna Daerah di Lemcadika Manding, Selasa, 3 April 2012

SEKKAB Polewali Mandar, Natsir Rahmat bersama Ketua DPRD Polewali Mandar H Abdullah Tato, mengadakan pertemuan dengan Bupati Lamongan H. Fadeli ketika melakukan studi banding terkait Adipura akhir pekan lalu.

RADAR SULBAR

RABU, 4 APRIL 2012

SPORT

Siap Bermain Lagi,

Cassano?

MILAN - Sudah hampir setengah tahun Antonio Cassano tak lagi bermain bola karena masalah jantung. Kini setelah mendekati kepulihannya, Cassano diperkirakan bisa kembali beraksi dalam waktu dekat. Cassano sudah absen sejak Oktober lalu karena bermasalah dengan jantungnya pasca laga kontra AS Roma. Sepekan kemudian Cassano pun harus menjalani operasi kecil pada jantungnya untuk memperbaiki fungsi cardiac-nya. Bulan demi bulan berlalu hingga akhirnya Cassano kembali berlatih bersama rekan-rekan setimnya di bulan Maret lalu. Jika sudah berlatih, lalu kapan pemain berjuluk 'Peter Pan' itu bisa bermain? Sepuluh orang ahli medis yang ditunjuk oleh Federasi Kesehatan Olahraga Italia sudah memeriksa kondisi eks pemain Bari itu dan diklaim Cassano sudah menunjukkan perkembangan bagus. Kini pesepakbola 29 tahun itu tinggal menunggu keputusan akhir sebelum dirinya bisa bermain bersama Milan lagi. Diprediksi Cassano akan tampil sebelum musim ini berakhir dan ini bisa jadi pintu Cassano menuju skuad timnas Italia di Piala Eropa 2012 "Federasi Kesehatan Olahraga Italia hari ini telah mengumumkan hasil yang positif terkait kesehatan Antonio Cassano." "Institut Medis Milan dan Kepala Medis Milan, Rodolfo Tavana, sekarang akan membuat keputusan akhir, apakah Cassano bisa bermain lagi," demikian pernyataan resmi Milan yang dikutip Soccernet. (net)

Cissokho Hanya Ingin ke United LYON - Fullback Olimpique Lyon, Aly Cissokho sangat mengharapkan untuk bisa hengkang ke Premier League musim panas nanti. Dan, klub yang diinginkan oleh pemain Timnas Prancis ini adalah Manchester United. Sebenarnya klub-klub Eropa banyak yang menginginkan tanda tangan pemain berdarah Senegal ini. Cissokho pernah dilirik oleh Manchester City, bahkan Newcastle United pernah menawarkan Cissokho sebesar 7 juta pounds di musim panas lalu. Tapi sayang dia menolaknya. Bek yang beroperasi di sayap kiri pertahanan Lyon ini juga sempat menarik perhatian pelatih Manchester United sir Alex Ferguson. Fergie ingin menjadikan Cissokho pemain jangka panjang United, sekaligus untuk menjadi pelapis Patrice Evra. â&#x20AC;&#x153;Aly (Cissokho) ingin bermain di Premier League karena dia merasa cocok dengan permainannya. Dia telah menolak ketertarikan dari AC Milan dan Juventus, karena dia ingin ke Premier League dan pilihannya hanya Manchster United,â&#x20AC;? ujar agen Cissokho, Ali Barat, seperti disitat Sports 360, Selasa (3/4/ 2012). Sebelum bergabung ke Lyon, Cissokho sempat dekat dengan klub raksasa Italia, AC Milan. Tapi transfer tersebut batal, akibat gagal saat tes medis. Saat itu dia mengalami cedera tulang belakang. (net)

Kunjungi Kantor NSS Terdekat NSS Mamuju Jl. KS Tubun No 36 (Samping Polres) 08121063279 NSS Mamasa Jl. Ahmad Yani (Pasar Mamasa Depan Rumah Makan Padang) 08112702860

NSS Majene Jl. Gatot Subroto No. 34 (Depan Pertokoan) 08112719065 NSS Pasangkayu Jl. Poros Pasangkayu (Samping Pegadaian Pasangkayu) 08112747033 NSS Topoyo Jl. Masjid Raya Topoyo (Depan Lapangan Bola Topoyo) 08112747323

Kesehatan Mamuju-Matra Zona Rawan Malaria

RADAR SULBAR

Rabu, 4 April 2012

REPORTER: M. SHOLIHIN

MAMUJU -- Malaria adalah penyakit menular yang masih menjadi masalah utama bagi Dinas Kesehatan. Karena malaria menjadi salah satu jenis penyakit yang mengancam jiwa masyarakat. Daerah yang endemik penyakit yang disebabkan nyamuk anopheles di Sulbar adalah Mamuju dan Mamuju Utara (Matra). Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Sulbar, penemuan posisitif warga yang terjangkit malaria tahun 2011 untuk wilayah Mamuju sebanyak 1.677 orang, kabupaten Polewali Mandar sebanyak 133 orang, kabupaten Mamasa sebanyak 253 orang dan Matra sebanyak 885 orang. "Dari data tersebut jelas terlihat Mamuju dan Matra adalah zona yang sangat rawan terhadap penyebaran panyakit malaria," sebut Kapala Dinas Kesehatan Sulbar, dr Achmad Aziz, Selasa 3 April. Ia mengatakan, penyebab rawannya daerah tersebut terjangkit penyakit malaria adalah akibat dari kondisi daerah masih banyak terdapat pemukiman warga yang ter-

EDITOR: MUHAMMAD ILHAM

genang air dan berada di kawasan pemukiman kumuh. Selain itu kesadaran penduduk juga memberikan pengaruh terhadap berkembangnya penyakit tersebut. "Dari itu kami berharap kepada masyarakat agar membiasakan hidup sehat dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan mereka," imbuhnya. Kepala Dinkes Sulbar juga berharap kepada semua elemen melakukan usaha bersama untuk mengurangi penularan penyakit malaria. Sebab, penyakit ini berpotensi menimbulkan kematian. Ia menyebutkan intansi yang juga diharapkan untuk turut mengurangi penyebaran penyakit tersebut adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH). "Kalau kami dari Dinas Kesehatan sendiri telah berupaya mengurangi penyebaran penyakit malaria dengan membagikan kelambu berinsektisida sebanyak 52.482 buah di Mamuju Utara, 131.518 di Mamuju, 3.941 di Mamasa, 5.435 di Majene dan 7.091 di Polewali Mandar," kuncinya. (**)

RADAR/HASAN BASRI

TERGENANG. Pemukiman warga Desa Bambu Kecamatan Mamuju, tergenang air.

Rubrik ini Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

oleh Firman Gazali, SKM, M.KES

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakansalah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dan termasuk salah satu penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah sehingga setiap penderita termasuktersangka DBD harus segera dilaporkan selambat-

lambatnya dalam waktu 24 jam oleh unit pelayanan kesehatan. Sejak tahun 1968 jumlah kasusnya cenderung meningkat dan penyebarannya bertambah luas. Kasus DBD di Sulawesi Barat tahun 2011 sebanyak 205 kasus (IR : 17,69/100.000 penduduk dan CFR : 0,97%). Keadaan ini erat kaitannya dengan sanitasi lingkungan, perilaku hidup sehat dan peningkatan mobilitas penduduk sejalan dengan semakin lancarnya hubungan transportasi serta tersebarluasnya virus dengue dan nyamukpenularnya di berbagai wilayah Indonesia. Penegakan diagnosis DBD secara kli-

nis sesuai kriteria WHO, demam tinggi mendadak, tanpa sebab jelas, terus menerus selama 2-7 hari dan uji Rumple Leede positif. Secara Laboratorium dengan pemeriksaan darah untuk mengetahui jumlah trombosit dan hematokrit. Penatalaksanaankasus DBD harus secara adekuat untuk penyembuhan dan mencegahkematian. Mengingat pentingnya pengendalian penyakit DBD, maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menjalankan tupoksi untuk peningkatan kemampuan SDM (Capacity Building) dengan melakukan Pertemuan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Tatalaksana Ka-

sus DBD dari tanggal 3-5 April 2011 di Mamuju dan mengundang 25 pesertayang terdiri dari 1 orang Pengelola DBD dari 5 Dinas Kesehatan kabupaten dan 4 orang Pengelola DBD Puskesmasdari 5 kabupaten. Pertemuan tersebut dilaksanakan oleh Seksi PPBB, PPML dan PPTM BidangPPPL menggunakan dana APBD t.a. 2011 dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr. H. Acmad Aziz, M.kes pada tanggal 3 April 2011. Luaran yang diharapkan pada kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas akantata laksa-

na kasus DBD yang adekuatsehingga program pengendalianpenyakit DBD dapat dilaksanakan secara maksimal. Belumter sedianya obat untuk membunuh virus dan vaksin untukmencegah DBD, maka cara yang paling utamadalammengendalikan DBD adalah melalui pengendalian nyamuk penularnya, baik nyamuk dewasa maupun jentiknya. Untuk itu peran serta masyarakat sangatlah penting dalam pengendalian DBD melalui kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan cara 3M (Menguras, Menutup dan Mengubur) yang dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus. (adv)

Pendidikan 11

RADAR SULBAR Rabu, 4 April 2012

H.Agus Ambo Djiwa

H.Muhammad Saal

H.Abdul Wahid

Bupati Matra

Wakil Bupati Matra

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Matra

Iklan Layanan Ini Dipersembahkan Oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Matra

Guru Diminta Proaktif

GTT 2009 Tidak Diberikan NUPTK REPORTER : SYAMSUDDIN EDITOR : AMRI MAKKARUBA MAJENE -- Guru honorer atau guru tidak tetap (GTT) lingkup Dinas Pendidikan (Disdik) Majene yang mengabdi tahun 2009 di sekolah nampaknya masih harus bersabar untuk bisa mendapatkan nomor unik pendidik tenaga kependidikan (NUPTK) dari direktorat pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Usulan penerbitan NUPTK guru honorer ke pusat, bisa dilakukan jika yang bersangkutan mengajar minimal sejak tahun 2008. "Guru honorer tahun 2008 keatas tidak bisa diusulkan untuk diterbitkan NUPTK-nya kecuali guru yang sudah PNS. Karena mereka sudah diwajibkan memiliki UNPTK," Kata Abd Jalil, staf NUPTK Dis-

dik Kabupaten Majene. Olehnya itu bagi sekolah baru, baik itu, TK,SD, SMP, SMA dan SMK diwajibkan untuk memasukkan profil sekolah. Profil tersebut merupakan syarat guru yang mengajar pada sekolah baru untuk mendapatkan NUPTK. Selain itu, Abd Jalil juga mengimbau kepada seluruh guru agar proaktif dan sering melaporkan perubahan data guru ke Disdik minimal sekali dalam tiga bulan demi kelancaran data guru dari daerah ke pusat. "NUPTK ini sangat erat kaitannya dengan tunjangan dari pusat jika datanya, salah atau kurang, maka tunjangannya bisa tidak kucur," terangnya. (*)

SMK Pertanian akan Buka Jurusan Keswan POLEWALI -- SMK Pertanian Pembangunan Rea Timur merencanakan buka jurusan baru pada tahun ajaran 2012/2013. Jurusan baru yang direncanakan dibuka adalah kesehatan hewan (keswan). Kepala SMK Pertanian, Mulyadi Nusir kepada Radar Sulbar belum lama ini mengungkapkan, jurusan keswan dianggap perlu untuk dibuka dengan pertimbangan banyaknya kasus yang yang terjadi pada ternak yang membutuhkan perhatian.

Namun, karena keterbatasan SDM sehingga belum bisa diatasi secara optimal. "Untuk membuka jurusan tersebut, SMK Pertanian nantinya membutuhkan dokter hewan yang bisa memback up dalam pengajaran jurusan baru tersebut. Untuk itu, diharapkan, jika ada perekrutan CPNS juga menerima dokter hewan yang nantinya bisa ditempatkan di sekolah tersebut," kata Mulyadi. (afr/mkb)

SDN 060 Pekkabata Budayakan Membaca POLEWALI -- SDN 060 Pekkabata berupaya menumbuhkan minat baca bagi muridnya. Salah satu upaya agar murid membiasakan membaca buku maka setiap hari Jumat sekolah ini memprogramkan membaca selama 10 menit. Seluruh murid mulai kelas I hingga VI membaca buku walaupun hanya 10 menit agar mereka terbiasa membaca sejak dini. Menurut Kepala SDN 060 Pekkabata, Hj Nurjannah, kegiatan ini dilaksanakan sekali dalam dua pekan pada hari Jumat. Selain membaca buku pengetahuan juga setiap hari Jumat diselingi membaca Alquran bagi murid yang beragama Islam. Hal ini juga sebagai upaya memberantas buta aksara Alquran. "Dalam beberapa pekan ini budaya membaca

telah kami mulai lagi setelah tidak dilaksanakan. Seluruh murid diminta mengambil buku bacaan kesukaannya sendiri di Perpustakaan kemudian dibaca tetapi tidak monoton di dalam ruangan kelas," ujarnya. Diharpakan nantinya gerakan budaya membaca ini diharapkan murid dapat mendongeng dan mengarang. Nantinya mereka akan dilombakan antar kelas. Sama halnya dengan budaya membaca Alquran surat pendek dan Yasinan hal ini dilakukan agar murid rajin membaca Alquran. "Untuk menunjang program membaca pihaknya akan menambah bahan bacaan di Perpustakaan sekolah. Minimal satu anak satu set buku paket pelajaran," tandasnya. (mkb)

NET

RADAR/AMRI MAKKARUBA

PRAMUKA. Sejumlah anggota pramuka sementara mengikuti upacara pembukaan Raimuna Daerah II Kwarda Sulbar yang dilaksanakan di Lamcadika Manding Polewali.

Jadi Kuli Bangunan, Siswa SD Tak Ikuti Ujian TARAKAN -- Ujian sekolah yang digelar Senin (2/4) kemarin, tak diikuti seluruh siswa. Sorang murid di SD 030 Kelurahan Sebengkok, memilih bekerja menjadi kuli bangunan daripada mengikuti ujian sekolah. “Sudah kita bujuk untuk ikut ujian tapi hari ini belum bisa datang, mungkin di ujian susulan bisa datang,” terang Kepala SD 030 Sebengkok, Jhoni Fransiskus kepada Radar Tarakan (JPNN Grup). Fakta ini sungguh membuat miris lantaran pemerintah meluncurkan wajib belajar 12 tahun. Namun, karena alasan ekonomi akibat kemiskinan siswa tersebut memilih menjadi kuli bangunan di saat teman sekolahnya mengikuti Ujian Akhir Sekolah. Sementara itu, Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Anwar menyampaikan, Ujian Sekolah dilaksanakan di 62 sekolah, meliputi 45 SD negeri, 4 MI (Madrasah Ibtidaiyah), dan 2 SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa). Selebihnya adalah SD swasta. Peserta ujian sekolah sebanyak 3.507 murid itu meliputi, laki-laki 1.762, dan perempuan 1.746 orang. "Jumlah ini meningkat dari sebelumnya, namun belum ada laporan berapa yang hadir dan yang tidak hadir hari ini," terang pejabat Dinas Pendidikan Tarakan itu. Sesuai dengan jadwal, ribuan murid ini harus menuntaskan puluhan soal dari mata pelajaran Agama, Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Matematika. Setiap hari pula, kata Anwar, lembar jawaban computer (LJK) siswa langsung di-scane untuk mendapatkan nilai. “Kita menggunakan sistem pengawasan silang. Setiap kelas ada 2 pengawas,” katanya. (jpnn)

Tanggapi Demo BBM, Mahasiswa Harus Realistis JAKARTA -- Kendati kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ditunda, tapi mahasiswa di sejumlah daerah di Indonesia masih terus melakukan unjukrasa. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Mohammad Nuh menilah hal itu tidak realistis. "Kan sekarang kenaikan BBM ngga jadi, tetapi mahasiswaa tetap saja demo, apa yang mau didemokan? Kan nggak realistis lagi. Mahasiswa harus kritsis, tapi orang kritis itu yang tahu kapan harus demo dan apa yang materi yang di demokan. Kalau tidak ada angin, demo terus, itu bukan kritis, malah menjadi pekerjaan," jelas Nuh, di Jakarta. Mendikbud menantang silahkan mahasiswa kritis, tapi konstruktif dan beradab. Jangan anarkis, itu yang harus kita dorong. Gerakan kemahasiswaan harus memegang teguh prinsip mahasiswa. Jangan sampai ketika masuk ke kelompok masyarakat tidak tahu apa yang akan disampaikan. Mengenai aksi mahasiswa yang masih terus berlanjut intinya itu, kampus itu kan memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatan intelektualitas. Sekaligus sumber nilai sehingga semuanya harus disesuaikan dengan realisitis atau tidak. Pada bagian lain mendikbud mengemukakan, walau kenaikan bahan bakar minyak (BBM) ditun-

da, tetapi Anggaraaan Pendapatan Belanja Negaara Perubahaan (APBN-P) tetap berjalan terus. "Kalau programnya, ada yang ditujukan untuk kompensasi kenaikan BBM. APBN-P itu kan setiap tahun ada, yang sekarang kan di desain karena ada kenaikan BBM. Tetapi untuk urusan pengembangan atau perluasan pun kan tidak ada kaitan dengan BBM. Jadi harus dipilah program mana yang perlu di review," jelas dia. Dia mengemukakan, kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tetap akan memberikan beasiswa kepada siswa dari keluarga miskin untuk tetap bisa melanjutkan pendidikan. Kebijakan ini tidak sedikit pun terpengaruh oleh penundaan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). "Ada atau tidak ada kompensasi dari penaikan BBM, program beasiswa miskin tetap berjalan, yang berpengaruh dari tertundanya penaikan BBM adalah perluasan cakupan pemberian beasiswanya," tegas mendikbud. Setidaknya, tahun ini Kemendikbud mengalokasikan beasiswa bagi tiga juta siswa miskin tingkat SD di seluruh Indonesia. Mulai tahun 2012 ini, besarannya dari Rp360.000 per siswa per tahundari tahun sebelumnya naik menjadi Rp450,000 per siswa per tahun. (net)

Rubrik ini Dipersembahkan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa

RADAR/ANDI SUMARYADI

BENHARD Buntu tibayong, Muhammadiyah Mansyur, Asdar Wahab, saat paripurna DPRD mamasa, 3 April.

RADAR/ANDI SUMARYADI

KABAG Humas Nati SH, bersama dengan stafnya.

Radar Majene

Catut Nama Kajari Tipu Kadis Perkimber MAJENE -- Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan (Perkimber) Majene, Effendy Gasong menjadi korban penipuan. Pelaku penipuan mencatut nama Kajari Majene, Kusnadi SH, untuk menipu sejumlah kepala SKPD di Majene. Tetapi hanya Kadisperkimber yang sempat diperdaya. Effendy sempat percaya begitu saja saat dihubungi oleh penelpon dengan alasan anak Kajari akan ke Sulawesi dan minta dikirimi uang sebanyak Rp3 juta. "Iya benar saya mengtranfer uang kepada penelpon,"singkat Effendy saat dihubungi. Penipuan ini dengan modus menghubungi sejumlah kepala SKPD untuk meminta sejumlah uang yang mengatasnamakan Kajari.Penelepon misterius ini menggunakan nomor handpone (HP) 081281711516 dan meminta para calon korbannya mengtransfer uang ke rekening Rizki Ariyadi. Penelpon yang mencatut nama Kajari menghubungi sejumlah pimpinan SKPD diantaranya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Majene, Mansyur T, Kadis Pertambangan dan Energi (Distambeng), Ahmad Rafli Nur, Kepala BKDD, Fattah Katta, Kadis Kesehatan, dr. Evawati Sufyan, Kabid Pertanian, Ketua KPU Majene Hadidjah Katta dan sejumlah pimpinan SKPD lainya. Dari penuturan pimpinan SKPD yang mengaku perna dihubungi oleh

oknum tersebut. Dalam dialog via Hand Pone (HP) oknum ini mengaku sebagai Kajari Majene dan butuh sejumlah uang untuk kebutuhan pribadinya. "Saya juga perna dihubungi penelpon ini, dan mengaku sebagai pak Kajari dan minta dikirimkan uang kereningnya, tapi saya tidak percaya, saya tahu betul ini pasti penipu tidak mungkin pak Kajari mau berbuat seperti itu," tutur Mansyur T. Kajari Majene, M. Kusnadi ketika dikonfirmasi membantah jika dirinya meminta sejumlah uang kepada sejumlah pejabat di Majene lewat telepon. "Tidak benar itu, saya tidak pernah melakukan itu apalagi sampai menelpon pimpinan SKPD untuk minta uang," bantah Kusnadi. Kusnadi juga mengaku sebelumnya perna didatangi sejumlah pejabat perihal telepon tersebut, lantaran para pejabat yang dihubungi memahami betul kalau telepon yang diterimanya dilakukan oleh penipu bukan dari Kajari Majene. "Kepala BKDD belum lama ini juga perna menyampaikan ini kepada saya. Ia mengaku ditelpon seseoang untuk minta uang. Karena itu kita akan menyampaikan kepada pimpinan SKPD agar jangan mudah percaya jika ada telepon dengan mengatasnakan saya," tututnya. Sementara itu, Kasi Intel Dwi Ciptotunggal, SH, mengatakan pihaknya akan terus menelusuri penelpon yang mencatut nama pimpinannya itu. (k3/mkb)

RADAR SULBAR Rabu, 4 April 2012

Wisata Pantai Barane Perlu Jalan Alternatif MAJENE -- Dalam memaksimalkan penarikan retribusi terhadap pengunjung di lokasi wisata Pantai Barane Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur diperlukan dukungan kuat dari Pemkab Majene. Salah satu yang esensi dan perlu dilakukan adalah membuat jalan alternatif agar warga yang bermukim disekitar lokasi tidak lagi menggunakan jalan tersebut sebagai jalan utama. "Kita sudah pernah mengusulkan supaya di lokasi Pantai Barane ada jalan alternatif untuk

warga, dengan begitu warga yang ingin kerumahnya tidak lagi melewati jalan yang ada saat ini," kata Mithhar Thala Ali, Sekretaris Disporabudpar, Selasa 4 April kemarin. Menurutnya, saat ini pihaknya hampir tidak bisa membedakan antara warga sekitar dengan pengunjung Pantai Barane. Sehingga setiap orang masuk dilokasi wisata Pantai Barane terlebih dahulu akan ditanyai oleh Petugas Disporabudpar. "Seringkali ada pengunjung beralasan ingin ke rumah keluarg-

anya atau hanya sekedar numpang lewat saat ditanya petugas kita, tapi setelah diloloskan masuk ternyata tujuannya memang untuk masuk di lokasi wisata jika sudah begitu mau dia apa lagi,"ujarnya. Mithhar optimis jika ada alternatif jalan di Pantai Barane pendapatan dari retribusi pengunjung akan jauh melampaui target. Bahkan Pantai Barane bisa menjadi objek wisata pantai terbaik di Sulbar, apalagi Majene termasuk daerah strategis.

Ia juga menyatakan, jika ada warga merasa berat dengan tarif retribusi yang berlaku saat ini di lokasi Pantai Barane agar menyampaikan ke pemkab dan DPRD Majene sebab regulasi yang diberlakukan berdasarkan Peraturan Daerah (perda) yang telah disepakati antara Pemkab dan DPRD. "Jika ada merasa berat dengan tarif silahkan mengadukan ke dewan. Tapi selama ini kalau pendatang belum ada yang merasa berat dengan tarif yang kita berlakukan," ujarnya. (k3/mkb)

Ternak Liar Ganggu Pengguna Jalan MAJENE -- Pengguna jalan Trans Sulawesi mengeluhkan ternak liar yang berkeliaran di badan jalan. Pengendara berharap ternak yang berkeliaran seharusnya di tertibkan. Karena ternak yang berkeliaran disisi jalan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalulintas. Salah seorang warga, Alam, mengaku sangat resah dengan ternak yang dibiarkan berkeliaran, sebab tidak jarang saat mengendarai kendaraan di tengah jalan tiba-tiba melintas ternak dan hampir menabraknya. "Jika kondisi tersebut dibiarkan, maka bukan tidak mungkin pengguna jalan akan mengalami kecelakaan, dan bisa saja menyebabkan jatuhnya korban jiwa, kami berharap dinas terkait dapat melakukan penertiban terhadap ternak liar tersebut," ungkap Alam. Menurutnya, dengan berkeliarannya ternak liar

di sepanjang sisi jalan Trans Sulawesi, tidak hanya dapat menyebabkan pengendara jalan dapat mengalami kecelakaan. Tetapi kebersiahan kota juga sangat terganggu, karena ternak membuang kotoran mereka di sembarang tempat. Kepala Bidang Peternakan Distanak Majene, Achmad Rezki K, mengaku telah berulang kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya dengan menyurati setiap kepala lingkungan dan kepala desa, agar melakukan himbauan kepada warganya untuk mengkandangkan ternaknya. "Menjadi persoalan selama ini adalah sebagian peternak tidak memiliki lahan pakan ternak mereka, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ternaknya mereka biasanya membiarkan ternaknya untuk mencari makanan sendiri," tandasnya. (mg4/mkb)

RADAR/SYAMSUDDIN

ANAK usia sekolah menjajalkan jasa perahu sampan di lokasi wisata Pantai Barane Kecamatan Banggae Timur. Pemandangan seperti ini terlihat setiap sore terutama hari libur dan hari hari besar lainnya.

PLTS akan Dibangun Tallangbalao Reporter : JUNIARDI Editor : AMRI MAKKARUB MAJENE -- Warga Tembok Jaya Dusun Pa'dangan Desa Tallangbalao Kecamatan Tammeroddo Majene sebentar lagi akan menikmati listrik tenaga surya. Pasalnya Pemkab Majene menjanjikan akan membangun Pembakit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di daerah ini karena belum menikmati aliran listrik.

Janji ini disampaikan Wakil Bupati Majene, Fahmi Massiara ketika melakukan kunjungan kerja bersama sejumlah pimpinan SKPD, serta Wakil Ketua DPRD Majene, Lukman belum lama ini. Untuk pembangunan PLTS ini, Fahmi akan melakukan koordinasi dengan SKPD terkait, agar permintaan warga dapat direalisasikan. Apalagi kata Fahmi kebutuhan listrik bagi masyarakat

di era modern ini sangat penting dalam menunjang aktivitas masyarakat dalam bekerja. "Semua keinginan warga yang diusulkan tetap akan diakomorir, sebab hal tersebut bagian dari aspirasi warga, apalagi desa mereka tergolong sangat jauh dari kota, namun untuk merealisasikannya kami berharap warga tidak terburu-buru, sebab harus melalui rangkaian tahapan," un-

gkapnya. Sementara, keinginan warga agar akses jalan yang dinilai tidak layak, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Majene, Adam Yahya, yang turut hadir dalam kunjungan tersebut, mengaku tetap akan mengakomodir permintaan warga tersebut. Pemkab sebenarnya menginginkan seluruh akses jalan yang ada di Kabupaten Majene memiliki kondisi yang baik. (*)

PNPM Pedesaan Bagun Jalan Tani MAJENE -- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPMPedesaan) Kabupaten Majene, bangun jalan tani bagi masyarakat Dusun Pa'dangan, Kecamatan Tammeroddo. Jalan tani yang panjangnya mencapai tiga kilo meter tersebut, dengan menggunakan dana Rp349 juta. Wakil Bupati Majene, Fahmi Massiara meresmikan penggunaan jalan tani ini. Dalam kesempatan tersebut mengatakan warga sekitar Dusun Pa'dangan yang mayoritas bekerja sebagai petani cengkeh dapat dengan mudah melakukan aktivitas, khusus-

EKSEKUTIF

nya ketika akan membawa hasil pertaniannya. "Kami berharap dengan dibangunnya jalan tani oleh PNPM Perdesaan sebagai mitra kerja Pemkab Majene, menepis anggapan ditengah-tengah masyarakat, jika seluruh wilayah kabupaten ini memiliki hak yang sama dalam mendapatkan fasilitas umum," ungkap Fahmi. Pemkab Majene juga akan memberikan bantuan berupa bibit cengkeh kepada masyarakat setempat, mengingat hingga saat ini masyarakat di desa tersebut sangat kesulitan dalam mengembangkat lahan cengkeh

mereka, karena terkendala bibit cengkeh yang sulit didapatkan. Apalagi salah satu RT di dusun tersebut yang bernama Tembok Jaya, berbatasan dengan Desa Besoanging Kabupaten Polman. Beberapa orang warga mengaku, jika kunjungan Wakil Bupati ke desa mereka merupakan kunjungan pertama kali yang dilakukan oleh seorang pejabat Majene, mengingat jarak yang cukup jauh dari perkotaan serta akses jalan yang hanya dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua, karena rusak dan terjal. (mg4/mkb)

RADAR/SYAMSUDDIN

DINAS Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah menyegel reklame yang lalai membayar pajak. Penegasan ini membuahkan hasil, triwulan pertama tahun ini target pajak reklame telah melampaui target

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Majene

RADAR/JUNIARDI

WAKIL Bupati Majene, Fahmi Massiara, saat meresmikan sebuah gedung TK di Desa Tallangbalao, Kecamatan Tammeroddo

RADAR/JUNIARDI

Wakil Bupati Majene, Fahmi Massiara, Saat meresmikan jalan tani sepanjang 3 kilo meter di Dusun Pa'dangan, Kecamatan Tammeroddo

Radar Mamasa 13

RADAR SULBAR Rabu, 4 April 2012

Kabupaten Mamasa

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mamasa yang Madani Dalam Ikatan Kondosapata Wai Sapalelean

Empat Strategi Pembangunan Kabupaten Mamasa 1. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik/goog governance. 2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui Pembangunan Berbasis Masyarakat (Gerbang Sismark). 3. Mendorong berkembangnya dunia usaha para pelaku ekonomi. 4. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan norma budaya dalam kehidupan masyarakat.

Enam Anggota Dewan Kembali Ikuti Sidang Paripurna MAMASA -- Enam anggota DPRD Mamasa yang sempat tersandung kasus hukum dan diberentikan sementara kemudian diangkat kembali menjadi anggota DPRD Mamasa kembali melaksanakan tugas. Tetapi, Selasa 3 April kemarin keenam anggota DPRD Mamasa yakni Asdar Wahab, Sudirman, Aco Mea Amri, Junaedi, Ridwan dan Yohanis Karatong kembali mengikuti agenda dewan rapat paripurna membahas Randerda Pembentukan Desa. Walaupun beberapa bulan sempat tidak aktif tetapi keenam anggota dewan Mamasa ini tidak janggung melaksanakan tugasnya seperti biasanya. Aktifnya enam anggota dewan ini membuat kinerja dewan diharapkan semakin meningkat. Aktifnya kembali anggota dewan Mamasa ini menjadi kebanggaan DPRD Mamasa. Saat paripurna dewan, salah seorang anggota dewan yang pernah tersandung kasus tetapi dibebaskan dengan putusan PK MA, Aco Mea Amri mengusulkan kepada sekretariat dewan agar enam anggota dewan tetap diberikan kendaraan operasional seperti dengan rekannya yang lain. Karena saat pembahasan kendaraan operasional roda dua bagi anggota dewan enam anggota dewan ini sementara dalam proses hukum tetapi karena sudah dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah maka mereka juga selayaknya mendapatkan kendaraan roda dua. "Jadi saya tidak mengerti kalau kami tidak diberikan juga motor seperti teman-teman dewan lainnya," tandas Aco Mea Amri. (k5/mkb)

APBN Perubahan Resmi Digugat JAKARTA -- Mantan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (Menkum HAM), Yusril Ihza Mahendra resmi mengajukan gugatan (judicial review baik secara materi maupun formil terhadap ketentuan dalam Pasal 7 ayat 6 (a) UU APBN Perubahan 2012 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan Yusril itu diserahkan ke MK, Senin (2/4). "Kami melakukan register dulu permohonan untuk judicial review. Intinya permohonan uji materi ini Pasal 7 ayat 6 dan ayat 6 huruf a terhadap Pasal 28 d ayat 1, Pasal 28 h ayat 1 dan Pasal 33 UUD 1945," kata pakar hukum tata negara ini usai menyerahkan gugatannya MK. Seperti diketahui, Pasal 7ayat 6 berbunyi; harga jual BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Sementara dalam Pasal 7 ayat 6 (a) disebutkan, dalam hal harga rata-rata Minyak Mentah Indonesia (ICP) dalam kurun waktu berjalan selama enam bulan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen maka pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya. Menurut Yusril, telah terjadi pertentangan antara ayat 6 dengan ayat 6 huruf (a) dimana dalam ayat 6 menyebut harga BBM bersubsidi tidak naik. Namun di ayat 6 huruf a harga dapat naik nantinya dengan syarat tertentu. "Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat yang merasakan dampak langsung dari kebijakan harga BBM," tegas Yusril. Selain melakukan pengujian materil, Yusril juga melakukan pengujian formil, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat 6 dan ayat 6 huruf a dalam perumusan UU APBN-P 2012 juga dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur UU No 12/ 2011. (net)

Pencipta Lambang Mamasa Kecewa

Nusvin Umiman Putra Mandadung Pencipta Logo Mamasa

RADAR/ANDI SUMARYADI

PARIPURNA.

Sejumlah Anggota DPRD Mamasa mengikuti Sidang Paripurna pembahasan Ranperna Pembentukan Desa, Selasa 3 April 2012.

DPRD Bahas Ranperda Pembentukan Desa Baru

Desa di Mamasa Bakal Bertambah Reporter : ANDI SUMARYADI Editor : AMRI MAKKARUBA MAMASA -- Jumlah desa di Kabupaten Mamasa bakal bertambah. Pasalnya DPRD Mamasa saat ini menggodok Ranperda Pembentukan Desa. Saat ini jumlah desa dan kelurahan 178 bakal bertambah karena DPRD membahas usulan pembentukan 43 desa baru dari beberapa kecamatan di Mamasa. DPRD Mamasa, Selasa 3 April melakukan rapat paripurna dewan membahas usulan Ranperda Pembentukan 43 Desa. Paripurna dewan ini

dipimpin langsung Ketua DPRD Mamasa, Muhammadiyah Mansyur didamping anggota DPRD Mamasa, Asdar Wahab serta dihadiri Sekkab Mamasa, Bendhard Buntutiboyong dan sejumlah pejabat eselon II Pemkab Mamasa. Dalam Ranperda Pembentukan Desa dari desa persiapan menjadi desa defenitif tahun ini diusulkan 43 desa. Tetapi kepastian 43 desa persiapan menjadi desa defenitif ini masih harus memenuhi persyarakatan. Karena dari 43 desa yang diusulkan dewan melihat ada beberapa desa yang belum memenuhi syarat untuk menjadi desa de-

fenitif. Apalagi ada desa yang diusulkan jumlah penduduknya belum mencukupi dengan persyaratan pembentukan desa. Menurut Ketua DPRD Mamasa, Muhammadiyah Mansur bahwa pihaknya tidak akan mempersulit semua desa yang sudah pantas untuk menjadi desa defenitif. Pihaknya mendorong pembantukan desa jika syaratnya dapat dipenuhi. Karena hal itu sangat penting untuk dapat memudahkan dan mempercepat desa untuk mendapatkan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti desa lainnya di Indonesia. (*)

Bongkar Pengadaan Fiktif Pesawat Merpati JAKARTA -- Belum lagi tuntas kasus Banggar DPR, kini muncul lagi kasus baru terkait mark up proyek pengadaan pesawat Merpati dari China oleh DPR-RI senilai 200 juta dolar AS. Namun siapa yang bermain itu harus segera ditemukan pelakunya. Karena itu, pimpinan DPR harus segera membongkar kasus tersebut karena ini termasuk tindakan korupsi. Pengamar politik dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Iberamsyah dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zulkarnaen sepakat kalau proyek tersebut harus segera di-

bongkar dan dapat diketahui berapa anggota legislatif yang terlibat. "Nazaruddin sebaiknya harus berani menyebutkan siapa anggota DPR yang terlibat. Bila tidak uang rakyat akan selalu dirampok oleh anggota DPR tersebut," kata pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. Iberamsyah. Dia menilai proyek pengadaan pesawat tersebut tidak lain hanya proyek bagi-bagi uang di DPR. Ini berarti anggota DPR ingin memperkaya diri sendiri, sementara rakyat miskin dan kelaparan masih

banyak di Indonesia. "Saya pikir untuk membongkar siapa saja anggota DPR yang terlibat sangat mudah, karena bisa diketahui siapa bagian anggarannya dan siapa saja yang memegang proyek tersebut. Pasti ada orang-orang yang memegang proyek tersebut," jelasnya. Pengakuan ini, katanya, akan menjadi bom waktu bagi anggota DPR yang siap meledak. Anggota DPR yang terlibat, pasti akan ketar ketir dan akan mempersiapkan jurus-jurus untuk menangkalnya. (net)

MAMASA -- Pencipta lambang Kabupaten Mamasa, Nusvin Umiman Putra Mandadung mengaku kecewa terhadap Pemkab Mamasa. Pasalnya setelah dirinya menciptakan lambang Kabupaten Mamasa tetapi karyanya tidak pernah dihargai oleh Pemkab Mamasa. "Kabupaten Mamasa sudah berumur satu dasawarsa tetapi nasib saya masih seperti ini. Saya merasa sedih karena perhatian pemkab terhadap jasa kami menciptakan logo kabupaten tidak dihargai. Buktinya tidak ada satu kalipun penghargaan yang diberikan ataupun ucapan terima kasih," tutur Nusvin. Berbeda dengan kabupaten lain maupun provinsi lain yang memberikan penghargaan kepada warganya yang berjasa membuat logo kabupaten maupun provinsi berupa royalti. "Melalui kesempatan ini saya mengajak para pemegang kebijakan untuk membuka pintu nuraninya untuk memperhatikan kami selaku rakyat kecil. Tapi mempunyai andil dalam pembangunan Mamasa," tegas Nusvin. Menurut Nusvin bukan hanya lambang Kabupaten Mamasa yang diciptakannya. Tetapi dirinya juga berhasil menciptakan mars Provinsi Sulbar. Tetapi kesemuanya tidak mendapatkan penghargaan. Sama halnya dengan Pemkab Mamasa, hasil karya juga seakan tidak dihargai Pemprov Sulbar. Padahal daerah lain memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa temasuk pencipta lambang dan mars kabupaten atau provinsi. Menjadi kesediahnya karena pada peringatan HUT Mamasa ke 10 lalu dirinya semakin dilupakan hal itu membuatnya sedih. "Kami meminta pemkab memperhatikan orang yang telah berjasa untuk daerah ini," tandasnya. (k5/mkb)

Rubrik ini Dipersembahkan Oleh Humas Pemkab Mamasa

RADAR/ANDI SUMARYADI

KASATPOL PP Kabupaten Mamasa, Dominang Mogot memberikan arahan kepada stafnya saat akan melakukan sidak BBM.

RADAR/ANDI SUMARYADI

JAJARAN Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa melakukan rapat kerja Senin 2 April yang berlangsung di Kantor Disdikpora Mamamasa.

Radar Pasangkayu Sistem Manusia Alam Ruang Teknologi

RADAR SULBAR Rabu, 4 April 2012

MAMUJU UTARA SMART

Pembenahan dan Penyempurnaan Sistem Penyelanggaraan Pemerintahan, Kebijakan dan Regulasi, Program dan Kegiatan, Infrastruktur Keuangan Daerah. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur, Masyarakat dan Private Sektor. Mengelola dan Memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan Arif, Adil, dan Bijak untuk Kemakmuran Rakyat dan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah. Konsisten Melakukan Penataan Ruang, dan Wilayah dengan Mengacu pada Kebijakan dan Regulasi Serta Berwawasan Lingkungan Menggembangakan dan Memanfaatkan Tekhnologi Tepat Guna yang Selaras dengan Perkembangan dan Kebutuhan

H. MUHAMMAD SAAL WAKIL BUPATI

H. AGUS AMBO DJIWA BUPATI HM. NATSIR. MM SEKKAB

Baleg Mengadu ke Kemdagri

Distribusi Peralatan e-KTP Lamban REPORTER: SYAMSUDDIN HB

EDITOR: MUHAMMAD ILHAM

torat Pendaftaran PenPASANGKAYU -duduk di Kemdagri Menyikapi keterlammenghasilkan keputubatan pendistribusan, bahwa pendistrisian peralatan pembusian peralatan ebuatan e-KTP di KTP di Matra paling Kabupaten Mamuju lambat dilakukan pada Utara (Matra), Badan pekan kedua April Legislasi (Baleg) 2012. DPRD Matra bersama Dan jika peralatan Dinas Catatan Sipil tersebut masih juga bedan Kependudukan (Capilduk) Matra Muzawir Az Isham lum datang sesuai dengan jadwal yang direnakhirnya mendatangi di Kementerian Dalam Negeri canakan, maka DPRD Matra diharapkan untuk segera melapor (Kemdagri). Ketua Baleg DPRD Matra, kembali ke Kemdagri. "Jika pendistribusian peralatan Musawir Az Isham, mengatakan, pertemuan dengan Direktorat pembuatan e-KTP belum ada Penyerasian Kebijakan dan Direk- pada minggu kedua April, pihak

DPRD Matra diminta secara langsung melaporkan ke Kemdagri," ungkap Musawir. Menurutnya, karena pelaksanaan penerapan e-KTP sudah harus direalisasikan pada pekan kedua Maret 2012, maka seharusnya pendistribusian peralatan sudah harus rampung ke 12 kecamatan di Matra. Namun faktanya, peralatan tersebut baru terdistribusi ke Kecamatan Lariang dan Kecamatan Bulu Taba. Musawir juga menambahkan, karena masih ada tenggat waktu selama tujuh bulan, diharapkan pelaksanaan e-KTP benar-benar bisa dioptimalkan sehingga target penyelesaian e-KTP sebanyak 147.577 jiwa untuk Matra dapat di capai hingga Oktober 2012. (**) RADAR/ANDI INDRA

Distribusi Pupuk Bersubsidi Berdasarkan RDKK PASANGKAYU -- Asumsi kelangkaan pupuk bersubsidi, khususnya pupuk jenis Urea beberapa pekan lalu di Matra, ditampik Distributor Pupuk wilayah Matra, CV Ridha Abadi. Penyaluran pupuk terkesan lambat karena proses pendistribusian pupuk bersubsidi harus berdasarkan mekanisme. Untuk mendapatkan kebutuhan

H Asmardy

tersebut, Petani harus memiliki Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Hal itu diungkapkan Direktur CV Ridha Abadi H Asmardy. "Tidak ada kelangkaan pupuk di Kabupaten Matra. Adapun petani yang mengatakan tidak mendapatkan pupuk bersubsidi itu karena mereka tidak mempunyai RDKK," ungkapnya. Menurutnya, ketersediaan stok pupuk di gudang mencapai 740 ton dan penyaluran pupuk perbulan Maret 2012 lalu mencapai sekitar 400 ton. "Jadi, bagi para petani yang belum tergabung di RDKK, wajib membentuk kelompok kemudian diusulkan ke dinas terkait agar mendaptkan pupuk bersubsidi ini. RDKK itu juga menjadi acuan bagi kami meminta suplai pupuk ke PT Pupuk Kalimantan

POTRET PASANGKAYU

Timur Bontang," terang Asmardy. Asmardy juga mengatakan, seharusnya instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan bekerjasama dengan penyuluh lapangan untuk pro aktif mengindentifikasi para petani yang belum memiliki RDKK agar para petani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Asmardy menyebutkan, CV Ridha Abadi saat ini memiliki 14 pengecer pupuk yang tersebar di sembilan di Kecamatan Sarjo, Bambaira, Bambalamotu, Pasangkayu, Pedongga, Tikke Raya, Lariang, Bulu Taba dan Baras. Sementara untuk Kecamatan Sarudu, Duripoku dan Dapurang memiliki Distributor sendiri yang di tangani oleh PT Amalia. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk pupuk urea Rp 90 ribu persak atau per 50 kg. Sementara untuk pupuk NPK Pelangi Rp 115 ribu persak atau per 50 kg. (sym/ham)

Rubrik Khusus Humas Pemkab Mamuju Utara

PENGALUNGAN. Bupati Matra H Agus Ambo Djiwa saat menberikan tanda peserta kepada salah satu peserta dari Polri yang mengikuti acara Pelatihan Keprotokoleran yang dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokoleran Pemkab Matra.

RADAR/ANDI SAFRIN

PELATIHAN. Sekertaris Daerah Matra HM.Natsir bersama Pejabat Penghubung Damdin Mamuju Matra Mayor Agus Salim dan Wakapolres Matra Kompol Addas saat menghadiri Pelatihan Keprotokoleran di Hotel Blok M Pasangkayu.

BELUM TEREALISASI . Pelaksanaan program nasional e-KTP di Mamuju Utara belum terealisasi akibat lambatnya distribusi peralatan untuk menunjang pelaksanaan program tersebut.

DPR Dinilai Menghina DPD JAKARTA -- Praktisi hukum Todung Mulya mengatakan, DPR telah melakukan penghinaan (contempt of parlement) terkait tindakan DPR yang tidak mengakomodasi hasil rapat Paripurna DPD yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). "Paripurna DPR yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menaikan harga BBM diduga kuat telah mengarah pada contempt of parlement," kata Todung Mulya Lubis, dalam acara diskusi bertema "Peran, Fungsi dan Aktualisasi Senat Dalam Sistem Parlemen di Berbagai Negara, di Senayan, Jakarta, Selasa 3 Maret.

Menurut Todung, meski wewenang DPD saat ini tidak sebagaimana yang diharapkan, tapi ketika institusi DPD mengeluarkan sebuah keputusan melalui forum tertingginya yaitu sidang paripurna DPD, maka DPR semestinya menjadikan keputusan itu sebagai salah satu bahan pertimbangan sebelum DPR mengambil keputusan. Sikap itu yang tidak diperlihatkan oleh sidang Paripurna DPR yang berlangsung selama 16 jam pada tanggal 30 hingga 31 Maret 2012 itu. "Tidak satupun diantara sembilan fraksi di DPR yang mengingatkan bahwa tanggal 15 Maret

LEGISLATIF MATRA

Paripurna DPD sudah menyampaikan keputusan menolak penaikan harga BBM kepada pimpinan DPR. Sikap tersebut diduga telah menghina parlemen karena DPD bahagian sistem parlemen di Indonesia," kata Todung Mulya Lubis. Sebelumnya, Sabtu (31/4) dinihari Paripurna DPR minus Fraksi PDI-P dan Hanura meloloskan penambahan Ayat 6A pada Pasal 7 RUU APBN-P 2012. Pasal tersebut substansinya memberikan kewenangan pada untuk menaikan harga eceran BBM dalam negeri dengan kondisional tertentu. (jpnn)

Rubrik Khusus DPRD Kabupaten Mamuju Utara

RADAR/ANDI SAFRIN

BERBINCANG. Ketua Komisi I DPRD Matra Baharuddin Pulindi bersama Anggota Komisi I DPRD Matra Nasri Sahrir saat berbincang dengan salah satu warga etnis Bali di rungan Komisi I DPRD Matra.

RESEP KITA

Ayam Sakang BAHAN: 2 sdm minyak 2 btg serai, memarkan 3 lbr daun jeruk 2 cm kayumanis 1 sdt gula merah 1 ekor ayam, potong jadi 8 bagian 300 ml air

CARA MEMBUAT:

BUMBU HALUS: 100 g cabai merah besar 50 g bawang merah 20 g bawang putih 1 sdt ketumbar 10 g kemiri 2 cm kunyit 1 cm jahe 1 sdt garam

1. Panaskan minyak, tumis bumbu halus hingga harum, masukkan serai, daun jeruk, dam kayumanis, masak sampai bumbu matang. 2. Masukkan potongan ayam, masak sampai ayam berubah warna. 3. Tambahkan air, masak dengan api kecil, sampai bumbu meresap ke dalam ayam dan kering. 4. Bakar ayam diatas bara api sampai berwarna kecokelatan. Untuk 4 Porsi, Waktu 25 Menit

INFOTAINMENT

RADAR SULBAR

gaya hidup - artis - film - resep makanan - Keluarga

RABU 4 April 2012

Dewi Sandra

SIAP JADI IBU

HINGGA saat ini, belum ada tanda-tanda kalau artis penyanyi Dewi Sandra segera dikaruniai janin di rahimnya. Namun istri Agus Rahman itu akan berusaha dan bersabar, karena memang urusan anak merupakan urusan Yang di Atas. Mereka pun belum memiliki rencana untuk adopsi dalam waktu dekat. "Itu (mancing) sudah dibahas, adopsi. Keponakan saya banyak, pernah ngurusin mereka berenam. Seru. Alhamdulillah merasa sangat bahagia sebagai tante juga punya tanggung jawab dengan keponakan saya. Bisa jadi tante yang baik. Untuk mancing, kalau waktunya tepat ya, soalnya nggak bisa sembarangan adopsi," ungkapnya. “Jadi seorang ibu saya siap. Siap dan pengen banget. Dalam kehidupan

banyak hal yang kita inginkan tapi tidak selalu disampaikan. Pasti ada hikmah dan rencana Allah yang jadi rahasia. Suatu saat saya percaya Allah akan mengabulkannya. Saya berdoa terus, Dewi Sandra Dewi Sandra yang ditemui di acara musik Dahsyat di Studio RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (2/ 4/2012),mengaku siap hamil dan menjadi seorang ibu, akan tetapi dirinya sebagai manusia hanya bisa bersabar menunggu karunia dari Tuhan. "Jadi seorang ibu saya siap. Siap dan pengen banget. Dalam kehidupan banyak hal yang kita inginkan tapi tidak selalu disampaikan. Pasti ada hikmah dan rencana Allah yang jadi rahasia. Suatu saat saya percaya Allah akan mengabulkannya. Saya berdoa

terus," tegasnya. Dewi Sandra menikah untuk kali ketiga dengan Agus Rahman pada Minggu (11/12/2011) lalu. Pernikahan mereka saat itu sangat mengejutkan, karena sebelumnya tidak pernah tercium oleh media. Apalagi prosesi pernikahan yang berlangsung di Plataran Jl. Durian, No. 26, Ragunan, Jakarta Selatan, itu juga berlangsung tertutup. Mereka pun kini baru akan menjalani bulan madu. "Besok saya mau honeymoon. Cuman saya dan suami, kita mau ke luar negeri tapi ada deh. Ada management yang membantu pengaturan semua itu namanya kerja pasti butuh waktu untuk istirahat tahu porsi, nggak diforsir juga. Gak tiap hari kerja seminggu mudah-mudahan ada hasilnya," pungkasnya. (net)

Wow... The Princess Prioritaskan Pendidikan! Meski belum lama lahir dan ikut menyemarakkan fenomena girl band, namun kehadiran The Princess cukup diterima pasar

musik Indonesia. Buktinya, girl band bentukan Kevin Aprilio ini makin sering muncul di layar kaca.

Meski karier sedang menanjak, namun para personel The Princess tetap menomor satukan pendidikan. (net)

>>>>>> HUBUNGI BAGIAN PERIKLANAN: MAWARNI SUMARGOLANG, 0426-22138 Hp: 081241843180

HOT LINE:

E-mail: radarsulbar01@gmail.com

Online: radar-sulbar.com IKLAN BARIS RADAR SULBAR

MAMUJU -- JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50,TLP. 0426 -22138. MAJENE -- JL. JEND SUDIRMAN NO. 167,TLP. 0422-21157. POLMAN -- JL. MR.MUH.YAMIN NO. 76,TLP. 0428-23203.

Dijual Rumah JUAL Rumah BTN Jl. Pembangunan Berlanjut Blok H2 depan Asrama 721 Manding Hubungi 081242710027

Dijual Rumah DIJUAL rumah di Jl. Kapten Jumhana No. 22 Wonomulyo Polman. sebelah Kanan Lapangan Gaswon (Depan pasar wonomulyo) Hub : 085299128480 081342209988 - 085236277002

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dan Bangunan ukuran 9x20 di Rangas Mamuju. Kuran lebih 500 m dari Kantor Gubernur Sulbar. Harga Rp. 150 Jt, tanpa perantara. HUB: 085398239889

Serbaneka NUSANTARA TEHNIK Jl. Andi Makasau Melayani : Las Panggil, Terali, Kanupi, Pintu Ruko Balkon disesuaikan Model Rumah Hub : YUSMAN (HP 081342086507 - 085340617777)

Dijual Mobil DIJUAL : Mobil Honda Stream (2004) Kondisi Mulus Hubungi : 08124159627

Dijual Pupuk Organox dan hormax menyuburkan tanah & dapat mengatasi / mengendalikan berbagai penyakit disebabkan Bakteri & virus, Testimoni Petani sukses, Baca Tabloid Sinar Tani Hub : 081 355 559 396

Dijual Tanah DIJUAL Tanah Uk. 9 X 27 m Sertifikat Lokasi di Sese (Sampimg SD Sese) Harga 25 Juta Nego, Hp. 0811440435

Dijual Rumah

Dijual Tanah

DIJUAL Rumah : Luas 325 M2 di Jl. H.A. Endeng No.1 Tanah : 610 M2 di Jl. Muh. Husni Thamrin Hub : Hp 081 355 399 133 Alamat: Jl. Urip Sumoharjo No. 51 Mamuju

Dijual Rumah DIJUAL Rumah+Tanah LB:110 M2 LT:613 M2, Di JL. Cut Nyak Dien Karema Mamuju Kota Berada di zona Exklusif dan cocok untuk Usaha Ruko-Resto Hub : 081 354 699 588 / 082 191 254 686

Dijual Tanah 2

DIJUAL TANAH Ukuran 10x15 M di Jl. Sallang Baru Manding Polewali (Belakang Perumahan Taman Manding Raya) Hrg. 25 juta (nego). Hub: 081355051455

Dijual Tanah DIJUAL TANAH UKURAN 2.400 M² LOKASI ±500 M DARI PERSIMANGAN LIMA. ARAH KE KALI MAMUJU (DEPAN INSTALASI 1 PDAM) TANPA PERANTARA. HUB : 081354683755

Serbaneka TOKO HARAPAN JAYA Grosir Pakaian Jadi, Alamat: Ruko Blok A. No. 16 Pasar Baru Mamuju-Sulbar, HP. 081 210 174 222

Dijual Tanah KTanah Pekarangan Jl. Poros Cendrawasih Polewali Mandar Samping Selatan Pintu Masuk BTN Bumi Cendrawasih L 9,5 Meter X P 34 Meter Hubungi : 08124159627

DIJUAL TANAH Dengan Ukuran 30x60 = 1800 M2, Terletak di Jl. Poros Kalukku- Tasiuk. Desa Salulayo HUB : 081355212555/082189917971

Dijual Mobil DIJUAL Cepat Kijang Innoa Biru 2007. Harga 180 Juta (bisa nego) masih berasuransi All Risk Hub : 081241457790 082191504944

Dijual Ruko DIJUAL Ruko 1 Lantai, Luas 6 x 13 lengkap dengan Usaha (ATK Swalayan) di Jl. Diponegoro (Depan Alya Nayab ATK Mart) Hub: 081241457790 - 082191504944

Dijual Tanah JUAL TANAH. + Ukuran 4,4 Hektar Di Jalan Baru (Jalur Dua) Hub; 08124252975

Dijual Mobil DIJUAL Mobil Toyota Yaris Tipe S Over Cicilan Berminat Hub : 081244820810

Dijual Tanah DIJUAL Rumah/Lokasi di Batupannu ukuran 7 X 13 m dengan harga 70 juta, bersertifikat tanpa perantara Hub : 085 342 900 751

Dijual Tanah DIJUAL Tanah Perumahan ukuran 10 x 15 m2 dekat Villa Gubernur Sul-Bar di Jalan Tueke Rangas. Harga Rp 13 Juta tanpa perantara Hub : 085255506373 081241200073

Serbaneka BENGKEL LAS Masagena Alamat Jl. Pababari Mamuju, Tlp 081 342 209 988 DIZI MEUBEL Alamat, Jl. Martadinata (samping Kantor BPS Mamuju) Tlp 081 342 209 988

Dijual Tanah DIJUAL TANAH DENGAN UKURAN 17x35 DI JALAN POROS TAMPA PADANG (400 M DARI BANDARA) HUB : 081 343 900 351

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dengan luas 15x28 m2, terletak di depan SMK Pelayaran Mamuju Harga Murah Tanpa perantara. Hub : 085 398 062 912

Peluang Bisnis MAU Penghasilan Rp 1 jt - 2 jt/ bulan Dirumah Buka Usaha Rental Game. Jual PS2/PS3 Hardisk Baru/ Bekas, Komputer, Laptop, Hrg Murah Beli 2 Unit PS Gratis HP Cross U / 2 orang. Minat Bos. Hub.MR.14 Com Hp.085 214 011 193 / 087 842 276 439

Bisnis Independent KESEMPATAN Bisnis independent untuk usaha paruh waktu atau penuh waktu, berpotensi mendapatkan Rata-rata Rp 3.000.000 sampai Rp 8.000.000 perbulan. terbuka untuk umum, Ibu rumah tangga, Mahasiswa, Kayawan/wati. tidak dibutuhkan pengalaman. untuk Info lebih lanjut Hub : Bpk Jordan 081342129708 Ibu Rhina 081241313688

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dengan ukuran 10 x 45 = 450 m2 Terletak di Jalan Poros Kalukku Tasiuk Hub: 081355038844 - 082191606888

Dijual Rumah DIJUAL Rumah Tinggal Permanen beserta lokasi di Jl. Manunggal, Lr. IV, Polman (samping rumah kosan sekkab polman) L. 14 Meter x P. 24 Meter. Harga Rp. 250 juta bisa nego Hub: 085299924217

Dijual Mobil DIJUAL Mobil Toyota Yaris tipe S matic, merah/ mulus tahun 2006, velg inport Hub. 08124213782

Serbaneka ALAT PERAGA DAK SD & SMP ready stok (100%) sesuai juknis 2010, rekanan yg menang tender / uji petik 085214141201 / 081519464055 - kdn.co.id

Dijual Mobil DIJUAL Feroza 1994 warna Silver, alamat Jl. Ranggong Mamuju, No.2. Harga bisa nego, berminat hub. 085299637019

Dijual Tanah DIJUAL Tanah Luas 11 X 12 M Jl. P. Endeng (Samping SPBU Simboro) Harga : 65 Juta Nego Hp : 0811440435

Berita Kehilangan TELAH tercecer BPKB Motor A.n SUPARMAN No. Polisi DC-4777-JA Merk Suzuki/FU 150, Warna AbuAbu Hitam. Bagi yang menemukan harap Hub : 081 353 045 050

Dijual Tanah DIJUAL Tanah 13X17 M depan terminal simbuang. Lengkap Sporadik. Hub 0852 4204 5499, Harga 65 Juta.

Dijual Mobil DIJUAL Cepat Mobil Timor DOHC Tahun 97 Warna Hitam Full variasi, velg import Harga Nego, Hub : 081342680058

Dijual Motor DIJUAL Motor Yamaha New vixion Variasi 2010 Warna Hitam masih mulus Harga : 17 Juta, Hp : 0811440435

Dijual Ruko DIJUAL Cepat Ruko ukuran 5 x 18 Meter Jln Ahmad Yani No 71 Polewali (Depan Hotel Ratih) Berminat Hub 085270777000 08124159627

Pengumuman KAMI dari Toko Djaya sentausa Jl. A. makasau Mengumumkan Nama Rusdi/Sandi/Santoso mulai hari jumat Tanggal 9 Maret 2012 Bukan lagi pegawai Toko Djaya Sentausa, sehingga mulai saat ini segala tindakannya tidak berhubungan lagi dan diluar tanggung jawab Toko Djaya Sentausa.

Berita Kehilangan TELAH tercecer 1 Buah Sertifikat Tanah : SHM No. 2225 / Kalukku SHT I No. 00280/HT/2008 Tgl.23/ 06/2008 A.n Hj. Nur. Bagi yang menemukan harap menghubungi Ibu Dewi, Alamat Jl. Pengayoman No Tlp. 0426 - 2716827 HP : 085 399 353 382

Lowongan STAF NOTARIS - PPAT Membutuhkan staf dengan kualifikasi sbb : Wanita, maks. 25 thn, min. SLTA/ Sederajat, bisa komputer, memiliki kendaraan, berpenampilan menarik. Lamaran diantar/dikirim ke : Kantor Notaris PPAT Minta Jaya Ginting, SH, Mkn Komp. Ruko LTC Kav. 1 Jl. Jend Sudirman, Karema Selatan, Mamuju (depan Richest Sport Center)

DIBUTUHKAN operator alat berat Dozer dua orang dan Tandem tiga orang Persyaratan : Diutamakan yg sudah berpengalaman, Tekun, Ulet, Mau bekerja keras, Bertanggung jawab, Melampirkan Fotocopy KTP dan pas foto 2 lembar Lamaran diantar langsung ke PT. Karya Mandala Putera. Jl. Andi Dai No. 37 Mamuju

Serbaneka KUNJUNGI : Warkop Daeng Kita dengan beberapa jenis Menu : Kopi, Kopi Susu, Teh, Teh Susu, Aneka Macam Jus, Songkolo Begadang, Nasi Kuning, Aneka kue Khas Mamuju & Coto Makassar Paraikatte. Anda juga dapat mengakses internet karena tersedia Hotspot. Alamat Jl. Cik Ditiro. Depan Penjual Sepeda polygon.

Dijual Rumah DIJUAL Rumah di Jalan Cerbon Belakang Kantor Camat Wonomulyo. Ukuran 21x11 M. Hub : 081241501981

PRESI

RADAR SULBAR RABU, 4 APRIL 2012

Ekspresikan Diri Raih Prestasimu

REPORTER: CHALID MAWARDI | EDITOR: MUHAMMAD ILHAM UNGKIN kebanyakan dari kalian yang belum tahu asal muasal bola basket. Bola basket itu adalah olahraga yang diciptakan oleh James A. Naismith, dengan konsep yang sederhana yaitu fun and busy. Bola Basket dianggap sebagai olahraga unik karena diciptakan secara tidak sengaja oleh seorang guru olahraga. Pada tahun 1891, James A. Naismith, seorang guru olahraga asal Kanada yang mengajar di sebuah perguruan tinggi untuk para siswa profesional di YMCA di Springfield, Massachusetts, harus membuat suatu permainan di ruang tertutup untuk mengisi waktu para siswa pada masa liburan. Terinspirasi dari permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario, Naismith menciptakan permainan yang sekarang dikenal sebagai bola basket pada 15 Desember 1891. Siswa terkadang mengisi waktu dengan melakukan kegiatan yang kini sudah menjadi trend bagi kalangan anak-naka sampai orang dewasa, salah satunya adalah bermain bola basket. Kali ini, wartawan Ekspresi Radar Sulbar berkunjung ke SMAN 1 Mamuju. Tim Bola Basket sekolah ini berharap dapat menghasilkan siswa yang berprestasi. Berkaitan dengan hal

tersebut, maka perlu dilaksanakan kegiatan ekstrakurikuler bola basket yang dituangkan dalam kurikulum program belajar di sekolah utamanya pelajaran olahraga. Disaat latihan seorang guru atau pelatih berperan penting demi tercapainya suatu latihan yang maksimal. Olah raga basket di SMAN 1 Mamuju, menjadi andalan kegiatan ekstrakurikuler sekolah (ekskul) di sekolah ini. Di setiap pertandingan, tim basket sekolah ini selalu mengikuti latihan yang dibina oleh guru olahraga pada sore hari guna mempersiapkan diri saat akan digelar pertandingan antar sekolah. “Setiap ada even lomba antar sekolah tingkat kabupaten atau provinsi kami selalu ikut,” ujar Ade Junaidi, siswa Kelas XI IPS I SMAN 1 Mamuju. Lanjutnya, selain kegiatan bola basket juga ada kegiatan olahraga lainnya, seperti sepak bola. “Kalau ada pertandingan sepak bola sekolah kami juga ikut,” ungkapnya. Begitu juga diungkapkan Sri Ariati, siswi Kelas XI IPA 4 SMAN 1 Mamuju, semoga dengan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini mendapat dukungan penuh dari pihak sekolah. “Kami berharap dapat mengangkat nama sekolah ke tingkat nasional,” harapnya. (**)

Email: xpresiradarsulbar@ymail.com Ekspresi Radar Sulbar

Pengen Jadi Sahabat XPRESI? nggak susah kok! Rajin aja komen di FB Ekspresi RADAR SULBAR. Dijamin seru...

AYO... EKSPRESIKAN DIRI RAIH PRESTASIMU