Radar Sulbar

10 Juni 2004 - 10 Juni 2012

RABU 4 JULI 2012

RADAR SULBAR Harian Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

Putusan PTUN Diserahkan ke Medagri JAKARTA — Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait polemik kepemimpinan di Mamasa telah diterima oleh kuasa hukum Bupati Mamasa, Rabu, 4 Juli.

Melalui kuasa hukumnya, Pemkab Mamasa akan segera melaporkan putusan PTUN tersebut kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Jakarta.

PTUN Jakarta memutus-

kan bahwa SK pengangkatan Wakil Bupati Ramlan Badawi menjadi Bupati Mamasa, telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berBaca HAL 7

Kreativitas Anda mengatur tata ruang rumah makin sempurna dengan kepintara Mengatur biaya listrik. Nikmati Kemudahan dan kenyamanan Listrik Pintar, solusi isi ulang dari PLN. Dengan Listrik Pintar, biaya listrik sepenuhnya Anda yang atur.

Tidak perlu repot bayar bulanan. Anda cukup membeli pulsa listrik sesuai kebutuhan. Bebas kesalahan catat meter, bebas dari sanksi pemutusan dan ketidaknya-

www.pln.co.id

KOLOM SENATOR

LKPD Sulbar 2011 Dinilai WDP

Bantu Korban

Baca HAL 7

PERBANKAN

BNI Bank Perjuangan

M. Syarkawi Rauf (Regional Chief Economist BNI

BANK Negara Indonesia (BNI) pada hari ini, tanggal 5 Juli 2012 memasuki usia 66 tahun. BNI didirikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1946, kurang satu tahun setelah Indonesia merdeka. Ibarat manusia, BNI sudah memasuki usia yang sangat mapan dengan segudang prestasi dan juga masalah yang tidak mudah dipecahkan.

Peranan BNI sejak awal pendiriannya terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan perekonomian nasional yang baru saja keluar dari periode kelam, masa penjajahan. Sulit membayangkan tantangan yang dihadapi BNI sebagai lembaga intermediasi keuangan pada periode awal kemerdekaan dengan carut marut kondisi perekonomian nasional.

BNI adalah bank pertama yang didirikan pemerintah Indonesia. Tidak mengherankan jika pada episode awal Baca HAL 7

Pasal 19 - (1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.

- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sumber: UU No.15 Tahun 2004 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

Hubungi Kantor Pelayanan PLN terdekat dan pasang listrik pintar sekarang juga !

PENGUNGKAPAN korban agresi Belanda di Galung Lombok, Kecamatan Tinambung, Polman, mulai memasuki babak baru. Dalam pertemuan saya dengan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) dan Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat (KKMSB) di kantor Komnas HAM Jakarta pekan ini muncul sejumlah upaya konkret untuk Asri Anas secepatnya memperjuangkan hak para Anggota DPD/ keluarga korban Galung Lombok, yang MPR RI termasuk di dalamnya korban 40.000 jiwa. Secara umum KUKB akan mengadakan aksi nasional sebagai wadah untuk mempererat tali persatuan diantara korban kekerasan Belanda di zaman perang.

Saya sudah berbicara dengan Ketua DPD RI Bapak Irman Gusman soal ini. Beliau memberikan respon positif. Saya juga menggalang dukungan dari rekan-rekan anggota DPD RI dari berbagai daerah. Korban kejahatan HAM berat yang dilakukan Belanda dan sekutunya di za-

Mekanisme Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Audit BPK

Pasal 20 - (1) Pejabat wajib menindak lanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

- (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan ke pada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

- (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat – lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

- (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

- (6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

Pintar mengatur ruang Pintar juga dong mengatur biaya listriknya

PT. PLN (Persero) AREA MAMUJU

www.radar-sulbar.com

FOTO: FAUSI RIZAL

KULIWA MANDAR PRANCIS. Menjelang keberangkatan pelaut Mandar ke Prancis, yang akan mewakili Asia dalam Festival Perahu Layar Dunia, Brest Festival 2012, diadakan ritual "Kuliwa Mandar Prancis" oleh Forum Lopi Sandeq bekerjasama Forum Sipakaraya yang didukung harian Radar Sulbar. Acara diadakan di Gedung Tammejarra, Tinambung, Selasa, 3 Juli 2012, pukul 21.00 wita. Acara dihadiri beberapa tokoh masyarakat dan pekerja seni budaya di Tinambung, pelaut yang akan ke Prancis, Cammana, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Polewali Mandar Darwin Badaruddin, Andi Masri Masdar sebagai pendamping tim, dan anggota tim lain yang akan ke Prancis.

DPRD Harap Temuan BPK Dituntaskan 29 Persen Sudah Kembali ke Kas Negara MAMUJU — Terhitung mulai tahun 2005 hingga 2010, terdapat temuan BPK sebesar Rp80 miliar dalam pengelolaan keuangan Pemprov Sulbar. Dari total temuan, baru 26 persen yang dikembalikan ke kas negara.

Terhadap temuan itu, tim Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) lebih maksimal menindaklanjuti rekomendasi BPK. Ini disampaikan Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan, Rabu, 4 Juli, usai memimpin rapat paripurna penyelarahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulbar 2011.

Hamzah mengatakan, hal yang masih menjadi perhatian adalah belum tuntasnya tindak lanjut temuan BPK

2005-2010. Apalagi yang ditindaklanjuti masih minim.

Meski kemudian terdapat perbedaan cara perhitungan antara BPK dengan TPTGR. Dalam melihat tindaklanjutnya, BPK hanya melihat berapa dana yang kembali ke kas negara. Sementara TPTGR tidak hanya menghitung dana tapi juga surat-surat berharga milik mereka yang diminta melakukan pengembalian.

Makanya dalam hitungan TPTGR, rekomendasi BPK

yang sudah ditindaklanjuti mendapai Rp45 miliar. “Ini aset objek terperiksa yang diambil untuk menutupi temuan. Hanya proses ini agak lama karena harus menunggu proses lelang,” kata Hamzah, kemarin.

Banyak temuan tersebut, sambung Hamzah, disebabkan oleh banyak hal. Misalnya pertanggungjawaban keuangan yang tidak lengkap, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).

Oleh karena itu ia berharap agar Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh segera membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Pembendaharaan dan Ganti Rugi Daerah. Karena selama ini TPTGR belum mampu memenuhi rekomenasi-re-

Temuan BPK Belum Dibuka EDITOR: MUHAMMAD ILHAM MAMUJU — Hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulbar tahun anggaran 2011, mendapat penilaian atau opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Penilaian itu diberikan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap rasionalsiasi realisasi anggaran.

Penilaian tersebut disampaikan Anggota III BPK RI, Agung Firman Sempurna, dalam rapat paripurna istimewa DPRD Sulbar, Rabu, 4 Juli.

Menurut Firman, Pemprov Sulbar masih menghadapi beberapa permasalahan mendasar dan belum mampu melakukan peningkatan pengelolaan keuangan daerah.

Khususnya dalam pengelolaan kas di bendahara pengeluaran, investasi jangka panjang non permanen dana bergulir, pencatatan aset tetap SKPD, pengelolaan pendapatan retribusi daerah, dan pengelolaan belanja barang dan jasa.

Lebih lanjut ia menyampaikan, tindaklanjut hasil pemeriksaan belum dilaksanakan secara maksimal. Kemudian, pelaksanaan prosedur penyelesaian tindaklanjut penyelesaian gantirugi kerugian daerah melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Daerah, juga belum optimal.

Ia berharap, ada peningkatan peran pengawasan DPRD Sulbar guna mendorong Pemprov Sulbar mencapai opini yang lebih baik di masa datang.

Pekan Depan Diumumkan Masih di Gedung DPRD Sulbar, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, menyampaikan, guna menindaklanjuti hasil audit BPK tahun anggaran 2011, ia sudah menyiap-

Baca HAL 7

Baca HAL 7

Masalah Sampah Harumkan Nama Sulbar MAMUJU — Nama provinsi ini kembali disebutsebut dengan cukup membanggakan di Istana Wakil Presiden RI, akhir pekan lalu.

Dengan membahas masalah persampahan, duta Sulbar berhasil menempati posisi Juara II tentang SIKIB (Solidaritas Istri Kabinet Indonesia bersatu) pada Jambore Nasional Sanitasi, 24-31 Juni lalu di Jakarta.

Adalah Budhi Perwira Bhakti, siswa SMP Negeri 3 Polewali yang berhasil menyisihkan 31 provinsi lain dalam event tersebut. Bahkan, Sulsel sebagai provinsi induk Sulbar hanya mampu berada pada urutan 3 dalam lomba karya tulis itu.

“Juara I adalah DKI Jakarta. Kita patut berbangga den-

0426-22138

radarsulbar01@gmail.com

IST

PERINGKAT DUA NASIONAL. Budhi Perwira Bhakti (keempat dari kanan), meraih juara dua nasional lomba poster sanitasi, foto bersama duta Sulbar dan Kepala PPLP Sulbar Firdaus.

portal radar sulbar

gan prestasi duta Sulbar di ajang itu karena mampu melampaui beberapa daerah yang diprediksi bakal menjadi juara di jambore tahunan ini,” kata Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (Satker PPLP), Firdaus, saat disambangi di ruang kerjanya, Rabu 4 Juli.

Sebelumnya, Budhi berhasil menjadi juara I pada lomba poster pada Jambore Sanitasi tingkat Sulbar yang digelar beberapa bulan lalu.

“Hasil lukisan poster itu dipaparkan dalam karya tulis.

Budhi berhasil meraih simpati juri yang terdiri dari beberapa pakar seperti Arswendo Atmowiloto, serta perwakilan Kementerian PendidiBaca HAL 7

Eceran: Rp 3.000 Langganan: Rp 65.000

2

Ekonomi

RADAR SULBAR Kamis, 5 Juli 2012 PANC A KAR YA PEMBANGUNAN SULA WESI BARA T PHASE II ANCA KARY SULAWESI BARAT G AI KEBIJ AKAN S TRA TEGI PEMBANGUNAN PR O VINSI SULA WESI BARA T 20 1 1 - 20 16 SEBAG KEBIJAKAN STRA TRATEGI PRO SULAWESI BARAT 201 201 SEBA

1. Peningkatan Profesionalisme Aparatur ( personalcapatcy building) Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2. Peningkatan Kualitas dan Perluasan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Vital 3. Peningkatan Promosi dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Baik dalam Negeri maupun Luar Negeri 4. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 5. Pengembangan Pemerintahan yang Peduli Lingkungan H. Anwar Adnan Saleh Gubernur

H. Aladin S Mengga Wakil Gubernur

H. Anwar Adnan Saleh Gubernur Sulbar

H. Ismail Zainuddin Sekretaris

H. Aladin S. Mengga

H. Mujirin M. Yamin

Wakil Gubernur Sulbar

Kepala DIPENDA Prov. Sulbar

Gathering dan Service Campaign

Suzuki Gelar Servis Gratis REPORTER: JASMAN RANTEDODA EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL

MAMUJU -- Demi memenuhi komitmen akan kepuasan pengguna kendaraan pabrikan Suzuki, PT Megah Putra Sejahtera Mamuju mengadakan program layanan purna jual, Rabu 4 Juli.

Layanan yang dikemas dalam program Suzuki Free Service Campaign ini sebelumnya telah sukses diadakan pertama kali di Bali beberapa waktu lalu, dan kini hadir di Kota Mamuju dengan kegiatan utama berupa layanan servis gratis bagi seluruh kendaraan merk suzuki.

Dalam Suzuki Free Service Campaign ini dilakukan pelayanan penggantian oli mesin secara gratis untuk setiap unit kendaraan suzuki, disertai pemeriksaan kendaraan secara gratis pula. Pelanggan yang datang hanya perlu membayar penggantian part berupa filter oli sesuai jenis kendaraan milik pelanggan suzuki dan diberikan pula diskon sebesar 25 persen untuk penggantian part tersebut.

23 poin item pemeriksaan gratis dilakukan meliputi pemeriksaan elektrikal kendaraan, kaki-kaki kendaraan dan juga kondisi cairan-cairan pada kendaraan seperti pelumas, air radiator, wiper, dan minyak rem.

Akibat atensi pengguna kendaraam suzuki terhadap program promosi ini cukup tinggi, promo tersebut hanya berlaku bagi pelanggan yang telah melakukan reservasi di bengkel resmi suzuki di Mamuju.

"Untuk manajemen reservasi tersebut, dealer kami telah mengatur proses reservasi dan penawaran kepada pelanggan yang sudah pernah masuk dealer Suzuki," ungkap Doli, koordinator manajemen Suzuki.

Dalam kegiatan itu, Suzuki juga mengundang tiga anak dari panti asuhan di Mamuju sebagai bentuk kepedulian.

Panti asuhan tersebut adalah Haqqul Yakin, Manakarra Muhammadiyah dan Campaloga. (*)

INFO SULBAR

RADAR SULBAR/JASMAN RANTEDODA

FREE SERVICE CAMPAIGN. PT Megah Putra Sejahtera Mamuju mengadakan program layanan purna jual, Rabu 4 Juli 2012. Dalam kesempatan ini dilakukan pelayanan penggantian oli mesin secara gratis untuk setiap unit kendaraan suzuki yang disertai pemeriksaan kendaraan.

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

HUMAS PEMROV SULBAR/SAIFUL

SERAHKAN CINDERAMATA. Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh menyerahkan cinderamata saat menerima rombongan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI , Selasa 3 Juli 2012.

Mamuju 3

RADAR SULBAR Kamis, 5 Juli 2012 VISI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

"Gerakan Membangun Mamuju, Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri (Gerbang Maju)" MISI II Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui pemberdayaan perekonomian rakyat, pemerataan Pendapatan di Masyarakat, Pembangunan daya Tarik, daya tahan dan daya saing perekonomian daerah TUJUAN 3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa, Koperasi dan UKM SASARAN Berfungsinya kembali lembaga ekonomi yang ada ditigkat Desa Terjalinnya Kemitraan swasta dengan UKM dalam bentuk bapak angkat Berperannya sektor swasta dalam pembangunan masyarakat melalui CSR/Program Pengembangan Masyarakat

Kali Mamuju Kembali Telan Korban REPORTER: SYAMSUDDIN SALEH EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL

MAMUJU -- Wisata permandian So'do Kali Mamuju kembali menelan korban jiwa, Rabu 4 Juli. Seorang pemuda tanggung yang berusia sekira 20 tahun bernama Deni tewas tenggelam di dasar sungai yang menjadi area wisata favorit warga Mamuju.

Warga Jalan Pongtiku Mamuju ini ditemukan warga sudah tidak bernyawa lagi setelah tenggelam selama dua jam. Korban berada di sungai tersebut bersama dua orang rekannya, Eko dan Ali. Keduanya mengaku sudah melarang korban ikut mandi di sungai, karena mengetahui korban tidak bisa berenang.

"Korban mengatakan tidak bisa berenang, Ketika kami ke tepi sungai, tiba-tiba Deni meloncat ke sungai yang memang agak dalam. Kami berdua panik, dan berupaya menyelamatkan Deni. Tapi kami tidak mampu. Setelah berusaha selama setengah jam, kami minta tolong kepada warga," ujar Eko saat temui Radar Sulbar di RSUD Mamuju siang kemarin.

RADAR SULBAR/ SYAMSUDDIN SALEH

TELAN KORBAN. Kali Mamuju yang tampak tenang, ternyata menghayutkan. Kemarin, 4 Juli 2012, seorang warga tewas tenggelam di tempat wisata ini.

Menurut warga yang juga ikut melakukan pencarian korban, Muhammad Amin, upaya menyelamatkan korban gagal karena kedalaman sungai mencapai sekira tujuh meter.

"Puluhan warga yang ikut serta menyelam tidak mampu menemukan secepatnya, karena air sungai keruh dan memang titik tenggelam-

nya cukup dalam. Nanti setelah dua jam kami baru bisa menemukan korban. Nyawa korban sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Jenasahnya langsung dilarikan ke RSUD Mamuju," pungkas Amin.

Warga setempat yang enggan disebutkan namanya, menyatakan cukup lama sungai itu tidak menelan kor-

ban. Biasanya, terjadi kecelakaan saat menjelang ramadan. Olehnya, Ia berharap masyarakat untuk berhati-hati jika melakukan wisata di area tersebut.

"Kita sudah mendekati Ramadan, biasanya banyak warga yang datang untuk berwisata sebelum memasuki puasa," ujarnya. (*)

RSU Regional Terakreditasi Paling Lambat 2014 MAMUJU -- Setelah sekira dua tahun beroperasi, Rumah Sakit Umum (RSU) Regional Sulbar belum mendapatkan akreditasi. Hal tersebut diakibatkan masih banyaknya fasilitas pelayanan yang belum terpenuhi serta kurangnya ketersediaan tenaga medis.

Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, menargetkan RSU Regional sudah mendapatkan akreditasi dari Komisi Akreditasi Rumah sakit (KARS) paling lambat dalam dua tahun ke depan. Olehnya, Ia berjanji terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan pelayanan di rumah sakit tersebut.

"Kita provinsi baru, masih berusia hampir delapan tahun. Gubernur definitif di daerah ini baru sekira enam tahun. Sehingga perlu dipahami masih banyak hal yang belum dapat kita penuhi secara keseluruhan.

Tapi kita tidak tinggal diam, banyak hal yang telah kita raih meski belum bisa optimal. Provinsi yang sudah 20 tahun berdiri saja, belum tentu mampu apalagi umur kita masih muda," kilah Anwar saat dicegat usai menghadiri pertemuan dengan tim Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI di ruang rapat Kantor Gubernur Sulbar.

Anwar menyatakan, untuk

EKSEKUTIF MAMUJU

mendapat status terakreditasi maka butuh proses panjang melengkapi segala yang dipersyaratkan seperti tenaga medis maupun peralatan medis di RSUD Regional.

Upaya tersebut membutuhkan anggaran yang besar, sehingga perlu bantuan dari pemerintah pusat melalui dana hibah ataupun bantuan lainnya.

Dikatakan, salah satu alasan mendirikan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) di daerah ini adalah untuk menjawab masalah kekurangan tenaga medis. Sementara dalam mengatasi persoalan kekurangan peralatan, sedikit demi sedikit digelon-

torkan bantuan dari pusat. "Tenaga medis tetap jadi perhatian utama agar pelayanan medis di RSU Regional bisa tertangani dengan baik," ujarnya.

Saat ini, tiga dari enam rumah sakit milik pemerintah telah memiliki akreditasi penuh yaitu RSUD Majene kelas C, RSUD Polewali Mandar dengan predikat kelas C+ dan RSUD Mamuju dengan predikat kelas C. Sedangkan tiga RSUD lainnya belum mendapatkan akreditasi, masingmasing RSUD Kabupaten Mamuju Utara, Mamasa dan RSU Regional Sulbar. (dir)

Drs. H. Suhardi Duka, MM Ir. Bustamin Bausat Drs. H. Habsi Wahid, MM Bupati Mamuju

Wakil Bupati Mamuju

Sekda Mamuju

Bangunan di Area Reklamasi Belum Jelas MAMUJU -- Kegiatan reklamasi di Pantai Manakarra hampir rampung, namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai bangunan di atasnya. Dalam sosialisasi reklamasi disebutkan mengenai rencana pemanfaatan lahan di area tersebut, tetapi tidak ada pengajuan dokumen rencana bangunan di atasnya. “Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan,red) untuk reklamasi sudah terbit beberapa waktu lalu, tidak ada lagi masalah mengenai itu. Sekarang kita hanya pengajuan dokumen jika nanti akan membuat bangunan di atasnya, karena itu tidak dipaketkan dengan dokumen Amdal," kata Ketua Komisi Penilai Amdal Badan Pengendalian dampak Lingkungan Daerah (Bappedalda) Mamuju Mulyadi, Rabu 4 Juli.

Dijelaskan, hasil rapat tim komisi sudah memutuskan mengeluarkan dokumen Amdal reklamasi pantai, karena hal tersebut sudah sesuai. "Semua persyaratan sudah dipenuhi dan berdasarkan kajian tim komisi, diputuskan menerbitkan dokumennya,� sambung Mulyadi.

Reklamasi pantai seluas delapan hektar ini, belum ada kejelasan mengenai bangunan di atasnya. Dalam sosialisasi yang digelar di Hotel d'Maleo sebelum reklamasi dimulai, akan ada beberapa bangunan untuk kegiatan perbelanjaan dan pusat jajanan. Juga akan dibangun taman untuk masyarakat. Namun demikian, dokumen untuk bangunan itu sama sekali belum diajukan. Kapan pembangunan itu? Pihaknya belum bisa memastikan. "Dokumennya belum masuk dan juga masih banyak dokumen lain yang harus dilengkapi, salah satunya IMB," tegas Mulyadi. (mg3/dir)

Gaji 13 Dibayarkan Bulan ini MAMUJU -- Salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada para abdi negara adalah pemberian gaji13. PNS lingkup Pemkab Mamuju, akhirnya bisa bernapas lega karena bulan ini pembayaran gaji 13 akan dituntaskan.

"Bulan ini kita akan memulai proses pembayaran gaji 13.

Sejak awal pekan ini, sudah ada beberapa pengawai yang menerima," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mamuju, Amin Jasa saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu 4 Juli.

Amin mengaku akan berupaya semaksimal mungkin agar proses pembayaran gaji 13 Pemkab Mamuju bisa tuntas bulan ini. Paling tidak ditargetkan selasai sebelum bulan puasa tiba, agar dana gaji 13 masing-masing pegawai dapat digunakan di saat bulan puasa nanti.

"Besarnya gaji atau tunjangan bulan ke-13 ini merupakan penghasilan sebulan yang diterima pegawai pada bulan Juli tahun ini.Penghasilan yang dimaksud bagi pegawai negeri lingkup Pemkab Mamuju meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan khusus kinerja dan insentif khusus," ujar Amin. (mg1/dir)

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Kabupaten Mamuju

HUMAS PEMKAB MAMUJU

BUKA PERTEMUAN. Bupati Mamuju H Suhardi Duka membuka pertemuan dan berdialog dengan masyarakat.

HUMAS PEMKAB MAMUJU

DATA ASET DAERAH. Bupati Mamuju H Suhardi Duka memeriksa proses pendataan aset daerah.

4

Parlementaria

RADAR SULBAR Kamis, 5 Juli 2012

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Bangun Mandar Fokus pada RON R = Resources = Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Melalui Penyadaran Kritis Masyarakat.

O= Organisme / Organisasi = Pengorganisasian Masyarakat dan Penguatan Kelembagaan yang ada di masyarakat.

N= Norma / Nilai = Penguatan / Penghayatan Nilai / Hukum yang sesuai dengan Budaya Malaqbi.

Anwar Adnan Saleh GUBERNUR

Drs.H.Mulyadi Bintaha,M.Pd KEPALA BPMPD

PNPM Mandiri Pedesaan / Program Pembangunan Pro Rakyat Citra Prosisiprasi Masyarakat Desa dalam pembangunan * Sosial * Ekonomi * Budaya Pengembangan Sumber Daya Manusia Menuju Masyarakat Maju Sejahtera

Diwujudkan melalui 2(dua) program utama: PNPM –MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dan Program BANGUNMANDAR (Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat)

Dra. HAFNI JABBAR SEKRETARIS

Komisi II Pantau Peternakan Sapi Perah REPORTER: JHAHUR AJASMARA EDITOR: AMRI MAKKARUBA

POLEWALI -- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar, memantau peternakan sapi perah di Kelapa Dua Kecamatan Anreapi. Pemantauan ini untuk melihat langsung pengembangan sapi perah yang menjadi salah satu program andalan Pemkab Polewali Mandar.

Rombongan Komisi II, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Mahyadin Mahdi, diikuti oleh anggota Komisi Bahri HP dan Rahmadi Anwar. Saat meninjau peternakan sapi perah di Kelapa Dua meraka diterima Kepala UPTD Agribisnis Distanak, Yusuf.

Saat di lokasi peternakan sapi perah, rombongan Komisi II langsung melihat kondisi sapi perah yang tangkarkan. Petugas UPTD Agribisnis, menjalaskan bahwa awalnya jumlah sapi perah yang ditangkarkan sebanyak 50 ekor. Namun seiring berjalannya waktu akibat keterbatasan ketersedian sarana penangkaran ada beberapa yang mati. Data terakhir yang dida-

RADAR SULBAR/ JHAMHUR ANJASMARA

PETERNAKAN. Ketua Komisi II DPRD Polewali Mandar, Mahyadin Mahdi melakukan peninjauan di lokasi peternakan sapi perah Pemkab Polewali Mandar, di Desa Kelapa Dua Kecamatan Anreapi.

sisa 26 ekor.

"Jadi kami sayangkan ini, karena sejumlah ternak yang ditangkar disini sudah banyak yang mati.

Matinya diakibatkan oleh ketersedian sarana penangkaran," ujar Mahyadin.

Hal lain juga yang menjadi catatan rombongan Komisi II adalah soal penyediaan pakan ternak yang

patkan oleh Komisi II, sapi perah yang ditangkar tersisa 26 ekor.

Penjelasan dari petugas UPTD Agribisnis membuat rombongan Komisi II DPRD Polewali Mandar cukup terkejut. Karena selama ini pihaknya berpikir bahwa sejumlah sapi masih cukup sesuai laporan awal. Tapi faktanya dilapangan sapi perah yang ditangkar ter-

ditangkarkan di Kelapa Dua. Karena lahan yang disiapkan pemerintah untuk penyediaan pakan ternak sapi perah hanya seluas 7,5 hektar dari rencana awal yakni 30 hektar.

Namun karena area kawasan masih masuk dalam kawasan lindung maka pemerintah sulit membebaskan lahan. (*)

H. ARSYAD, S.Sos., M.Si

H. BAHARUDDIN, S.Sos

KABID. PEMBDY. PEMDES/KEL & PENGUATAN KELEMBAGAAN

KABID. PEMBDY. EKONOMI & PARTISIPASI MASY

ARIFIN. A, S.Pd KABID. PEMBINAAN ADAT & PENGEMB. SOSBUD

Ranperda Perusda BUP Ditunda POLEWALI -- Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Polewali Mandar menunda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perusahan Daerah Bidang Usaha Pertanian (BUP). Tertundanya pembahasan Ranperda ini menambah jumlah Ranperda yang dipending DPRD Polman untuk dilanjutkan pembahasannya.

Wakil Ketua Pansus II, M Said Sidar, Rabu 4 Juli mengatakan pertimbangan yang menjadi rekomendasi penundaan Ranperda Perusda BUP karena dari upaya efektivitas pengelolaan anggaran hingga soal menghindarkan penggemukan kelembagaan Perusda.

Maka Pansus II dalam kajian dan analisanya terhadap kepentingan Ranperda diteruskan menjadi perda tidak ada alasan yang subtansial bagi daerah kedepan bila diteruskan untuk menjadi perda.

Kata Said, memasuki pembahasan tingkat ketiga terhadap Ranperda Perusda BUP, pihak pengusul dalam hal ini Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), tidak mampu memberikan penjelasan yang berisi konten krusial akan kebutuhan Ranper-

da Perusda BUP. Sehingga Pansus melihat, bahwa kebutuhan pengajuan Ranperda Perusda BUP hanya upaya penggemukan kelembagaan Perusda.

"Olehnya Pansus II memberikan kesimpulan menghentikan pembahasan Ranperda ini dan tidak meneruskan ketingkat pembahasan finalisasi untuk diajukan ke paripurna kemudian ditetapkan menjadi Perda," kata Said.

Ia menambahkan, hal terpenting yang menjadi pertimbangan Pansus II menunda meneruskan Ranperda Perusda BUP, adalah dalam rangka efesiensi pengelolaan anggaran di Perusda. Sehingga meski Pansus melakukan penundaan meneruskan menjadi Perda, tapi Pansus juga memberikan saran terhadap pemkab.

"Kiranya yang terpenting saat ini bagi Perusda bukan Perda, tapi memaksimalkan pengelolaan usaha. Tinggal kemudian bila ingin menambah bidang usaha baru dapat dilakukan dengan hanya melalui keputusan bupati sebagai penanggungjawab. Karena kalau kemudian dibuatkan Perda khusus, ini akan menambah beban baru bagi Perusda, mulai dari rekrutmen tenaga kerja hingga anggaran penggajian," kunci Said. (k1/mkb)

menyampaikan pendapatnya.

Langkah yang diambil oleh Ketua Pansus IV yang melahirkan rekomendasi penolakan Ranperda PA menjadi Perda PA, merupakan langkah yang bakal meruntuhkan kewibawaan DPRD secara kelembagaan. Pasalnya belum ada sejarah parlemen yang menggalkan hasil kerjanya sendiri.

"Saya kira ini adalah sebuah kecerobohan seorang Ketua Pansus yang patut dicatatkan dalam buku rekor pembuatan peraturan.

Sebab baru di DPRD Polewali Mandar, seorang anggota dewan berani lantang menyuarakan bahwa produk yang dihasilkan dari tugas

pokoknya sebagai fungsi legislasi, dinyatakan tidak layak," papar Ahmad.

Untuk itu mencermati polemik yang berkembang di Polewali Mandar, ada ruang bagi Badan Kehormatan (BK) melakukan pemanggilan terhadap Ketua Pansus IV, sebab dengan sengaja telah melakukan penurunan kewibawaan DPRD. "Ini adalah bentuk pencemaran DPRD Polewali Mandar terhadap kewibawaan sebagai sebuah lembaga, dan rakyat melalui BK dapat memanggil Ketua Pansus untuk menjadi terperiksa atas kasus pencemaran ini," kunci Ahmad. (k1/mkb)

Terkait Rencana Pending Ranperda PA

Aktivis LSM Sesalkan Pansus IV POLEWALI -- Rencana Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Polewali Mandar akan mengeluarkan rekomendasi penundaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan Anak (PA) mendapat reaksi dari aktivis LSM. Salah seorang aktivis Komisi Perlindungan Anak Kecamatan Wonomulyo, Mansyur sangat menyangkan langkah yang akan diambil Pansus IV yang mempending Ranperda PA. Menurutnya Pansus IV dituding tidak memahami roh dari usulan Ranperda PA. Padahal mestinya anggota Pansus IV harus berjuang mempercepat penyelesaian Ranperda tersebut apalagi hak inisiatif dewan sendiri.

Perlu diketahui, lanjut Mansyur, Polewali Mandar salah satu kabupaten layak anak. Salah satu yang harus mendukung kabupaten layak anak adalah adanya peraturan terkait dengan anak yang lebih bersifat spesifik.

"Draf usulan rancangan perda tersebut telah melalui tahapan mulai dari diskusi tingkat lingkungan, sampai lokakarya tingkat kecamatan dan kabupaten sampai pada kajian akademis. Jadi intinya DPRD harus berterima kasih kepada masyarakat karena telah dibantu melahirkan perda," terang Mansyur.

Sedanda dengan itu, aktivis Jurnalis Pemantau Anak (JePA) Pole-

PARLEMENTARIA

wali Mandar, M Danial, menegaskan keheranannya terhadap Pansus IV DPRD Polewali Mandar yang ingin merekomendasikan penundaan pembahasan Ranperda PA menjadi Perda PA. Sebab pernyataan tersebut makin berimplikasi memperburuk citra dewan.

"Jadi ini aneh bin ajaib, Ranperda PA merupakan produk hukum yang dibuat sendiri oleh DPRD, bakal digagalkan oleh anggota dewan sendiri. Artinya dalam peperangan senjata makan tuan," ujar Danial.

Lanjut Danial, disisi lain Pansus sendiri telah menghabiskan banyak waktu, anggaran, justru meng-

Rubrik Khusus Humas DPRD Sulawesi Barat

RADAR SULBAR/MUHAMMAD ILHAM

RAPAT. Anggota DPRD Sulbar Andi Usman, Thahir Madani, M Taufan, Jumiati Mahmud, dan Hamzah Sunuba, menggelar rapat.

hasilkan sesuatu yang tidak berarti dengan melakukan penundaan terhadap hasil kerjanya sendiri.

"Untuk saya mau pertanyakan, kalau sejak awal Ranperda tersebut tidak diniatkan untuk dibuat menjadi Perda, kenapa tidak dari awal dilakukan penolakan untuk diteruskan dalam Prolegda. Ini beda loh dengan Ranperda yang diusulkan eksekutif, jadi mestinya Ranperda inisiatif memang bukan ditolak, tapi disempurnakan oleh Pansus sendiri sebagai tanggungjawabnya," terang jurnalis Harian Fajar ini.

Sementara itu, aktivis Lingkar Kajian Kebijakan Publik (LK2P) Sulbar, Ahmad Erfan, juga ikut

Rubrik Khusus Humas DPRD Kabupaten Mamuju

LEGISLATIF MAMUJU

RADAR SULBAR/JASMAN RANTEDODA

DISKUSI. Wakil Ketua DPRD Mamuju Masram Jaya berdiskusi dengan anggota DPRD Mamuju Sahrul Sukardi, M Imran, Hasanuddin Sailong, Andi Dodi, Muh. Amin dan Fatahuddin, berdiskusi di Sekretariat DPRD Mamuju.

Pemilukada 5

RADAR SULBAR Kamis, 5 Juli 2012

DPRD Kabupaten Mamasa 1.

2.

3.

4.

Komitmen dan Konsistensi Menjalankan Amanat Rakyat Memberi Perlindungan Hukum dan Rasa Nyaman Terhadap Rakyat Kabupaten Mamasa Menghargai Setiap Aspirasi Rakyat Demi Pembangunan di Kabupaten Mamasa Senantiasa Menjaga Persatuan dan Kesatuan Dalam Bingkai Mesa Kada Diputuo Pantan Kada Dipomate

Pemilukada Mamasa

Golkar Belum Tetapkan Kandidat

Muhammadiyah Mansyur

MAMUJU -- Ketua DPD Partai Golkar Mamasa, Muhammadiyah Mansyur, menegaskan jika partai ini belum menentukan figur yang akan diusung di Pemilukada 2013.

Hal itu disampaikan Muhamadiyah untuk meng-counter

banyak klaim sejumlah figur yang mengaku didukung Partai Golkar. "Jika ada figur yang menyampaikan telah mendapat restu dari partai ini, saya pastikan itu informasi tidak benar," kata Muhammadiyah, via telepon, Rabu, 4 Juli.

Belakangan, kata Muhammadiyah, banyak kandidat yang mengklaim mendapat restu dari Ketua DPD Partai Golkar Sulbar, Anwar Adnan Saleh, untuk maju di pemilukada. Bahkan ada yang terang-terangan menyampaikan hal tesebut kepada masyarakat. "Kalau masih ada yang seperti itu, tolong jangan

dipercaya. Sebab pimpinan partai ini belum pernah memberi penryataan politik secara resmi," kata Ketua DPRD Mamasa itu.

Ia mengungkap, saat Rapimda Partai Golkar Sulbar di Mamuju pada 23-24 Juni, dihadapan semua kader dan pengurus Golkar kabupaten se Sulbar, secara tegas Anwar menyampaikan belum menetapkan figur calon bupati yang akan diusung di Pemilukada Mamasa.

"Dengan pernyataan itu, semua menjadi jelas. Partai Golkar itu tidak pernah menyatakan sikap politik jika tidak secara

H Muhammdiyah Mansyur

Simon, SH

Thomas D

Ketua DPRD Kabupaten Mamasa

Wakil Ketua DPRD Mamasa

Wakil Ketua DPRD Mamasa

resmi menjadi keputusan kolektif di internal. Sayangnya masih selalu saja ada pihak-pihak yang mengklaim telah didukung oleh Golkar. Parahnya lagi, karena itu disampaikan untuk meyakinkan masyarakat," ujar Muhammadiyah.

Ia menambahkan, akan ada saatnya nanti Partai Golkar mengumumkan siapa calon bupati dan wakil bupati yang akan diusung di Pemilukada Mamasa.

"Jadi saya minta masyarakat tidak mudah percaya kalau ada yang mengklaim," pesan Muhammadiyah. (ham)

Hasil Survei Jaringan Suara Indonesia

Elektabilitas Ramlan Teratas, Popularitas Obed Tertinggi

Ramlan Badawi EDITOR: AMRI MAKKARUBA

POLEWALI -- Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Jaringan Suara Indonesia (JSI) pada medio April 2012. Diketahuin jika Ramlan Badawi masih berpeluang menjadi Bupati Mamasa periode berikutnya.

Meruju pada hasil survei itu, JSI menempatkan Ramlan

Badawi sebagai pemilik elektabilitas tertinggi diantara calon lain yang akan maju. Tingkat elektibilitas Ramlan lebih diatas dari Rudianto, Obednego Depparinding, dan Mario Said Saggaf.

Hal ini diungkapkan Direktur Program dan Pemenangan JSI, Popon Lingga Geni, Selasa, 3 Juli. Menurutnya survei yang dilakukan hingga akhir bulan April

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Terbit Sejak 10 Juni 2004 Dalam melaksanakan tugas Jurnalistik, wartawan Radar Sulbar dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima maupun meminta imbalan dari nara sumber

Obednego Depparinding

lalu, menggunakan 440 responden 440 dengan tingkat penyebaran di seluruh kecamatan. Hasilnya, Ramlan menempati elektabilitas tertinggi.

Tetapi untuk tingkat popularitas, mantan Bupati Mamasa, Obednego Depparinding, menempati posisi teratas yakni 91 persen. Sedangkan Ramlan Badawi diposisi kedua dengan

tingkat popularitas 85 persen, disusul Rudianto sebesar 60 persen dan Mario Said sebesar 58 persen.

"Tingkat elektabilias Ramlam masih tinggi hingga saat ini.

Tetapi kandidat lain juga masih bisa naik jika melakukan upaya meningkatkan elektabilitasnya di masyarakat," ujar Popon.

Terkait soal komposisi

kepemimpinan Mamasa kedepan perpaduan muslim dan nasrani atau sebaliknya tidak menjadi pengaruh dikalangan responden. Termasuk komposisi kedaerahan juga tidak menjadi masalah. Walaupun demikian hasil survei ini merupakan sementara dan dapat saja berubah jelan Pemilukada Mamasa 2013 mendatang. (*)

Menuju Pemilukada Polman

Birokrat Berpolitik Diminta Tanggalkan Jabatan POLEWALI -- Jelan Pemilukada Polewali Mandar 2013, sejumlah birokrasi baik di Pemkab Polewali Mandar maupun di Pemprov Sulbar dan daerah lainnya diwacanakan akan maju. Tetapi mereka diminta untuk menanggalkan jabatan karena sudah masuk politik praktis. Hal ini diutarakan kandidat bakal Calon Bupati (Cabup) Polewali Mandar, Sahabuddin Muhammad Sunusi (SMS). Ia meminta kiranya semua pejabat birokrat yang saat berencana maju di Pemilukada Polman 2013, kiranya menanggalkan jabatannya.

"Jadi pertarungan ini baru akan dinyatakan gentelmen, bila semua pemain mematuhi rambu pertarungan. Termasuk kemudian para pejabat dibirokrasi, kiranya menanggalkan jabatannya kalau memang mau bertarung sejatinya petarung," tegas Sahabuddin, Rabu, 4 Juli.

Menurut Sahabuddin, seorang birokrat yang tidak menanggalkan jabatannya dari awal akan cenderung menciptakan kemudahan untuk membuat resistensi dengan sejumlah pihak. Olehnya mereka memang harus menanggalkan jabatannya jauh hari sebelum menyatakan diri akan ikut bertarung di Pemilukada Polman.

"Sebab kalau mereka tidak menanggalkan jabatannya, maka yakinlah mereka akan mampu menciptakan resistensi melalui jaringan perangkat jabatannya hingga ketingkat paling bawah. Kalau demikian pertarungan ini sudah tidak murni menjadi sebuah pertarungan," tutur Sahabuddin.

Ia menambahkan untuk membangun sebuah pertarungan yang demokratis, semua petarung harus melepaskan identitas jabatannya. Sebab pertarungan tidak akan berlangsung bagus jika salah satu pihak adan merisistensi diri dengan sebuah jabatan dan memanfaatkan jabatan tersebut.

"Olehnya pada kesempatan ini saya juga berharap kemauan bupati maupun gubernur melakukan tindakan tegas terhadap bawahannya jika tidak patuh pada tawaran etika berdemokrasi ini," kunci Sahabuddin. (k1/mkb)

PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT, Pembina: HM Alwi Hamu, H Syamsu Nur, Komisaris Utama: H Andi Syafiuddin Makka, Komisaris: HM Subhan Alwi, Irwan Zainuddin Direktur: Naskah M. Nabhan, Wakil Direktur Pemasaran: Muhammad Ilham, Penasehat Hukum: Ridwan J. Silamma, SH. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Naskah M Nabhan, Wakil Pemimpin Redaksi/Wakil PenanggungJawab: Muhammad Ilham, Redaktur Pelaksana: Sudirman Samual Redaktur: Muh. Amri Makkaruba, Chaerul Marfan, Dewan Redaksi: Naskah M. Nabhan, Muh. Ilham, Sudirman Samual Reporter: Jamhur Anjasmara, Syamsuddin Rahman, Syamsuddin HB, Muhammad Sholihin, Juniardi, Layouter/Desain Grafis: Shofiandhy BT, Irwansyah HB, Rahmat, Hendra, IT - Website: Muh. Ridwan Alimuddin, Chalid Mawardi.

Keuangan: Yuli Sulianti (Manager), Virra Eka Fitra Sari, Iklan/Sponsorship: Mawarni Simargolang (Manager), Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman.

Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138, Majene: Jl. Gatot Subroto, Pusat Pertokoan Majene Lt. 2 Telp. 0422-22123 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin M), Makassar: Graha Pena, Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Telp. 0411-5238913/085299874232 (Agussalim), Jakarta: Jl. Kebayoran Lama No. 17, Telp. 021- 5322632 (Andi Syamsuri), Surabaya: Jl. Pasar Kembang Ruko Green Flowers Blok B1 No. 20 Surabaya, Telp.081342763676 (Sukri) Percetakan: PT Fajar Utama Intermedia Cabang Sulbar. Harga Langganan: Rp 65.000/Bulan, Harga Eceran: Rp 3.000/Eksamplar. Harga Iklan: Iklan Umum/Display: Berwarna (FC) Rp25.000/mmk, Hitam Putih (BW) Rp15.000/mmk, Iklan Reguler Rp 6.000/mmk, Iklan Duka Cita Rp 8.000/mmk, Iklan Mungil (FC) Rp 4.000/mmk, Iklan Mungil (BW) Rp 2.000/mmk, Iklan Kolektif Rp1 juta/ ktk, Iklan Baris Rp 5.000/baris, Radar Society: 1/2 hal. Rp 5.000.000, 1 hal. Rp 10.000.000.

Rekening Bank: PT. Radar Sulawesi Barat, BRI Cabang Mamuju, No. 0218-01-012598-50-9

PARLEMENTARIA

Rubrik Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar

RADAR SULBAR/JHAMHUR ANJASMARA

BINCANG. Anggota Komisi II DPRD Polewali Mandar, Bahri HP, sedang berbincang dengan stafnya menyangkut pelayanan staf di Komisi.

RADAR SULBAR/JHAMHUR ANJASMARA

PANTAU. Rombongan Komisi II DPRD Polewali Mandar, dipimpin Ketua Komisi II, Mahyadin Mahdi, didampingi oleh Bahri HP dan Rahmadi Anwar saat melakukan pemantauan di peternakan sapi perah.

6 Opini

RADAR SULBAR Kamis, 5 Juli 2012

Tajuk

Transformasi Perguruan Tinggi Oleh: Prof Dr Syamsul Nizar (Guru Besar di UIN Suska Pekanbaru)

Karena itu, perguruan tinggi memerlukan upaya mengkritisi program lembaganya, proses penyesuaian apakah masih mungkin dilaksanakan, atau pengorganisasian dan restrukturisasi diperlukan.

Suatu yang sangat penting ialah adanya efektivitas jangka panjang perguruan tinggi melalui perhatian terhadap rancangan proses perencanaan lembaga, manajemen dan pengelolaannya.

Perencanaan strategik PT bersifat pekerjaan manajemen untuk jangka panjang dengan merencanakan perubahan konstruktif lembaganya.

Perguruan tinggi telah secara signifikan berubah selama ini dan berkelanjutan dari hari ke hari. Kekuatan perubahan kontemporer yang terjadi atas universitas, diturunkan dari perubahan sosial, pengaruh ekonomi, dan teknologi yang mungkin kapasiatasnya sangat adaptif terhadap paradigma akademik terbaru.

Justru saat ini PT masih menghadapi berbagai catatan krisis dalam pendidikan tinggi, sehingga diperlukan rekonstruksi paradigma PT dari masalah yang sangat fundamental, bahkan melakukan reinventing sebuah PT. Transformasi sebuah PT dalam merespon perubahan, dilakukan melalui: (1) misi PT, (2) restrukturisasi keuangan, (3) organisasi dan pengelolaan, (4) karakteristik umum PT, (5) transformasi intelektual, (6) hubungan dengan pihak luar, dan (7) perubahan cultural intelectual oriented.

Kini semakin jelas bahwa institusi PT harus mengusahakan fleksibitas yang luas dan kemampuan untuk mengubah pelayanan terhadap perubahan masyarakat.

Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan

RADAR SULBAR

PADA abad ke-21 ini lembaga per guruan tinggi (PT) menghadapi berbagai perubahan yang tak pernah dihadapinya sebelumnya. Perubahan yang sangat cepat meliputi aspek ekonomi, politik dan budaya yang menglobal.

PT adalah sebuah sistem, yang di dalamnya terdiri dari beberapa sub sistem. Sub sistem manajemen merupakan hal yang fundamental di dalam mendayagunakan sumber daya perguruan tinggi guna mencapai tujuan.

Sistem sosial, terdiri dari sub sistem politik, sub sistem ekonomi, sub sistem budaya, sub sistem agama, sub sistem pendidikan dan sub sistem domestik (keluarga).

Bahkan tubuh manusia juga merupakan sistem, di mana unsur syaraf otak menentukan berfungsinya panca indra lain, seperti fungsi mata berhubungan dengan fungsi telinga, lidah berhubungan fungsinya dengan otak, tangan, kaki, jantung, usus, kulit, paru-paru dan unsur-unsur tubuh lainnya saling mendukung kesempurnaan seluruh anatomi tubuh manusia sehingga memiliki keseimbangan hidup.

Menurut Onushkin, secara umum sistem manajemen perguruan tinggi memiliki sifat tradisional, belum menggunakan teknik modern dan metode perencanaan dalam manajemen.

Hanya ada sebagian yang sudah mulai bahwa perencanaan modern dan manajemen dapat dan digunakan sebagai instrumen bagi pemecahan masalah yang sukar sebagaimana mereka hadapi.

Itu artinya, perencanaan strategik bagi perguruan tinggi merupakan keharusan manajerial terutama dalam mengantisipasi perubahan secara proaktif agar program akademik, penelitian, dan pengembangan masyarakat mampu menjadikan perguruan tinggi tetap eksis dan berkembang di masyarakat sebagai pilar pengembangan kebudayaan

warning

Jalan dan Jembatan Kecemasan

nasional.

Perencanaan strategik bagi perguruan tinggi semakin diperlukan mengingat tuntutan pelanggan perguruan tinggi semakin besar yang berasal dari munculnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keragaman lapangan kerja.

Karena itu, dimensi kualitas, akuntabilitas, otonomi, akreditasi dan evaluasi menjadi paradigma baru perguruan tinggi di abad ini. Lebih jauh dikemukakan Peterson, dkk bahwa perguruan tinggi perlu dikelola dengan perencanaan strategis yang bersifat kontekstual.

Pimpinan perguruan tinggi tidak hanya bersikap adaptif, akan tetapi mau merespon perubahan secara proaktif. Di sini keberadaan perencanaan (planning) adalah suatu usaha untuk menangani persoalanpersoalan yang dihadapi antara lembaga dan lingkungan.

Fokusnya adalah pada memahami sifat dasar dari sistem pendidikan tinggi dalam perspektif perencanaan starategik yang digunakan dalam mengantisipasi perubahan eksternal untuk dapat mengembangkan institusi perguruan tinggi sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi, politik, dan nilai-nilai budaya.

Penyataan visi, misi, rencana dan aksi dalam menata perguruan tinggi menjadi pedoman menetukan arah masa depan PT yang unggul.

Visi yang dirumuskan perlu jelas dan konkret, bukan sebatas mimpi abstrak yang acapkali sebagai hiasan bibir saja.

Visi harus disesuaikan dengan kekuatan yang dimiliki dan standar yang terukur dan berlaku secara nasional.

Perencanaan strategik pada PT terbukti telah banyak

membawa keberhasilan, khususnya bagi perguruan tinggi yang besar, tersebar dan kompleksitas dari universitas riset.

Bagaimanapun kata “strategik” menggambarkan penting kedudukan unsur fakultas dan kekuatan mereka dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dengan perencanaan dan rasionalitas tinggi.

Kebanyakan PT masih mengandalkan sikap reaktif atau bahkan penolakan terhadap perubahan, tekanan eksternal dan peluang daripada menggunakan kekuatan, tindakan aktif untuk menentukan dan mengejar sasaran lembaga.

Persoalan yang dihadapi bukan menanyakan apa masalah, tetapi harus sampai bagaimana mengatasinya.

Intinya bahwa PT harus bersikap proaktif mengantisipasi persoalan dinamika eksternal saat ini.

Disadari bahwa tuntutan perubahan lingkungan akan perlunya pendekatan yang lebih strategik kepada evolusi lembaga. Adalah hal yang kritis bagi pendidikan tinggi memberikan perhatian yang utama untuk merancang proses perencanaan lembaga, manajemen dan pemerintahan.

Sungguh kemampuan universitas beradaptasi secara sukses untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam masyarakat bergantung kepada usaha yang sungguh-sungguh atas pemanfaatan kemampuan kolektif dalam membangun dan melakukan strategik yang sesuai.

Adapun kuncinya adalah pengakuan bahwa dalam perubahan lingkungan yang cepat adalah penting untuk mengembangkan proses

Pengirim naskah artikel/opini/SdP harus melampirkan foto copy identitas dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Tulisan diterima dalam bentuk flash disk/disket. naskah tulisan/opini minimal 4 halaman.

perencanaan yang tidak hanya mampu mengadaptasi kondisi perubahan, tetapi beberapa tingkat mampu memodifikasi perubahan di mana PT akan dapat mengembangkan dirinya beberapa dekade ke depan.

Pengelola PT harus mengusahakan secara progresif, fleksibel, dan membuat adaptasi proses perencanaan, sehingga mampu merespon terhadap dinamika perubahan lingkungan, menuju suatu kepastian masa depan.

Keberadaan perguruan tinggi merupakan salah satu pilar utama pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Apalagi dalam era otonomi daerah ini, tuntutan akan SDM berkualitas semakin besar.

Karena SDM berkualitas ialah yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi tinggi dan berakhlak mulia perlu dibina dan dikembangkan melalui keragaman program pendidikan tinggi.

Untuk itu, pimpinan PT pada perguruan tinggi semakin dituntut meningkatkan peranannya merespon secara aktif perubahan lingkungan eksternal yang terus berubah secara signifikan bagi menentukan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Diperlukan kepemimpinan yang baik untuk perubahan pendidikan tinggi jika ingin melayani perubahan dunia yang cepat.

Harus disadari bahwa perguruan tinggi sebagai institusi sosial yang cukup layak dalam hal kapasitas untuk merancang dan mengarahkan perubahan dan mampu beradaptasi dalam melayani masyarakat secara luas, bukan sebatas masyarakat “local”. Wa Allhua’lam bi al-Shawwab. (rp)

Artikel dapat dikirim via email:radarsulbar01@gmail.com

JALAN dan jembatan adalah dua obyek yang saling mendukung kemajuan dan perkembangan wilayah. entingnya infrastruktur ini mengharuskan pemerintah, baik pusat maupun daerah bersinergi mewujudkannya.

Atas dasar kerja sama yang baik dari pemerintah, maka arus transportasi untuk kemajuan wilayah akan lebih cepat berkembang.

Bahkan dengan semakin baiknya pembangunan jalan dan jembatan secara otomatis dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Potensi kebaikan itu akan secara terus menerus dirasakan, bilamana fungsi infrastruktur jalan dan jembatan, benarbenar terwujud dan dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya.

Tetapi jika saja fungsinya hanya untuk kepentingan segelintir orang yang akan mengambil fee proyek, alamat masyarakat tetap menjadi korban.

Apabila fee yang lebih dikedepankan tanpa mendahulukan kualitas obyek pekerjaan, maka kondisi pembangunan fisiknya tidak akan bertahan lama.

Untuk pembangunan jalan misalnya, jika tidak dikerjakan secara benar, maka ketahanan badan jalan akan sangat terbatas dan sudah rusak sebelum waktu yang ditentukan.

Kondisi kerusakan jalan seperti itu banyak ditemukan dihampir seluruh daerah di Indonesia termasuk di Sulbar.

Akibat terjadi kerusakan, fungsi jalan menjadi terganggu bahkan kendaraan yang melintas terancam cepat rusak dan dapat juga terpuruk.

Begitu juga halnya dengan jembatan, jika saja pengerjaan jembatan hanya untuk mendapat keuntungan berlimpah bagi pihak-pihak tertentu, otomatis kualitas jembatan tidak akan berperan sebagaimana mestinya.

Saat ini persoalan infrastruktur, khususnya jembatan masih menyisakan masalah serius yang harus dijawab tuntas. Di tengah kebahagiaan masyarakat yang mulai menikmati hasil pembangunan, ternyata kenikmatan itu mulai terusik. Ini disebabkan adanya kekhawatiran jembatan bakal menimbulkan malapetaka yang luar biasa hingga merenggut korban jiwa. Sebab di beberapa kabupaten di provinsi ini, sudah banyak jembatan yang rubuh dan tersapu banjir.

Aneh tapi nyata, di tengah kekhawatiran pengguna lalu lintas memanfaatkan hasil pembangunan, diwaktu bersamaan, penikmat pembangunan selalu saja dalam ancaman yang sangat membahayakan keselamatan jiwa seseorang. (**)

IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL

LOWONGAN Kami perusahaan Pembiayaan Konsumen / Multi Finance yang sedang berkembang, membutuhkan karyawanuntuk posisi: 1. Head Kios. Untuk penempatan wonomulyo 2. Kolektor 3. Account Officer / Survey 4. Adm Collection / Adm Kredit 5. Loandoc.

PERSYARATAN: a. Pria/Wanita Usia Max 30 Tahun (2,3,4,5). Pria Max 35 Tahun (1) b. Pendidikan Min D III (1,4,5) Min. SMU/Sederajat (2,3) c. Memiliki SIM C dan Kendaraan Sendiri (1,2,3) d. Mampu bekerja sama dalam Team Work e. Memiliki motifasi kerja yang tinggi, jujur dan bertanggung jawab. f. Berpengalaman di Bidangnya g. Survey dan Kolektor untuk penempatan Cab Mamuju dan Kios Wonomulyo.

MELAMPIRKAN: Surat Lamaran Kerja, CV, Foto Copy KTP, Foto Copy SIM, Foto Copy Ijazah Terakhir beserta Transkip Nilai dan Pas Poto Ukuran 4x6 CM 2 Lembar.

KIRIM ATAU ANTAR LANGSUNG LAMARAN ANDA KE:

PT. BESS FINANCE Jl. Andi Makkasau (Depan Gudang Coklat ) Kel. Karema. Kab. Mamuju Telp. 0426-2323682 Call : 0812 5222 5022/0853 9694 4880 " Harap Cantumkan Kode Lamaran di Sudut Kiri Atas Amplop"

LOWONGAN Perumahan Mutiara Gading Residence Membutuhkan Karyawati sebagai tenaga Marketing dengan Persyaratan Sbb : 1. Pendidikan Min. SMU/ Sederajat 2. Usia 20-25 Tahun 3. Berpenampilan menarik 4. Memiliki komunikasi yang baik 5. Menyukai Tantangan kerja Lamaran Paling Lambat dikirim tgl 23 Juni 2012, diantar langsung di Kantor Pemasaran di Jl. Jend. Sudirman No 25 (Karema) Mamuju (jam kerja).

Informasi Lebih Lanjut Hub : 0426-21889

Office: Jl. Dr. Ratulangi No.3 Pekkabata Polewali Mandar Sulbar Telp: 0428-22284 E-mail: st933fm@telkom.net

RADAR SULBAR KAMIS, 5 Juli 2012

DPRD Harap Temuan BPK Dituntaskan LANJUTAN HALAMAN 1

komendasi yang diperintahkan BPK. “Jadi mungkin dalam waktu dekat pak Gubernur akan membentuk majelis itu. Agar temuan yang sudah menjadi rekomendasi BPK dituntaskan,” ujar Hamzah.

Selama ini BPK juga menganggap kinerja TPTGR tidak maksimal. Seharusnya setiap satu tahun anggaran, minimal 60 persen rekomendasi BPK yang tertindaklanjuti. Seandainya, 60 persen sudah tertalangi, kemungkinan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa diraih.

Tapi yang menjadi masalah, karena tahun anggaran 2011 masih ada temuan.Temuan itu merata di semua SKPD. Ada yang temuan belum terbayar, karena yang ditagih juga sudah dalam kondisi tidak memungkinkan untuk mengembalikan dana. “Ada yang sakit, ada yang tidak ada di tempat,” kata Hamzah.

Hamzah meminta pemprov agar rekomendasi-rekonendasi BPK yang tidak bisa tertindaklanjuti, sebaiknya diajukan ke DPRD untuk pemutihan. “Pemutihan itu berlaku kalau ada yang masuk dalam temuan sudah sakit keras dan tidak mampu lagi dalam segala hal. Maka itu bisa diputihkan,” sarannya.

Terhadap mereka yang masuk dalam temuan dan sudah ditindaklanjuti, tidak bisa langsung dilemparkan ke proses hukum. Karena yang bersangkutan sudah membuat pernyataan akan menyelesaikan temuan-temuan BPK. “Tinggal tim tindaklanjut yang harus cepat menguangkan temuantemuan yang dimaksud BPK. Misalnya dengan melakukan lelang. Tapi ini juga masalah, karena tidak semua aset mereka bisa langsung terjual,” sebutnya lagi. (ham)

Bantu Korban LANJUTAN HALAMAN 1

man perang dulu harus diungkap untuk membuktikan bahwa perlawanan Indonesia terhadap penjajah Belanda tidak main-main sebab nyawa taruhannya. Hal lain, agar dunia tahu pembantaian Belanda terhadap rakyat Indonesia di zaman penjajahan dulu yang jauh dari sifat-sifat manusiawi.

Dalam waktu dekat saya juga mengundang KUKB, KKMSB, pelaku sejarah, dan unsur pemerintah untuk membicarakan masalah ini di gedung DPD RI. Anggota DPD RI dari sejumlah daerah akan hadir dan memberikan masukan penting bagi pengungkapan kasus kejahatan HAM Belanda di berbagai wilayah Indonesia.

Pemda diharapkan ikut memberi sumbangsih besar dalam membantu penuntasan kasus ini. Misalnya Pemda memberikan data terperinci siapa saja keluarga para korban Westerling Belanda di Sulbar. Bersama dengan berbagai unsur lapisan masyarakat, Pemda sebenarnya bisa ikut memfasilitasi dan berperan aktif membantu memperjuangkan nasib para korban. Atau minimal Pemda memperhatikan nasib keluarga korban perang Belanda.

Kita tentu terus berjuang agar Belanda bisa mengakui kejahatan mereka membantai rakyat Indonesia termasuk di Sulbar. Seperti yang sebelumnya telah saya kemukakan bahwa yang bisa kita perbuat adalah apa yang dilakukan keluarga korban pembantaian Rawagede. Dengan gigih seluruh elemen masyarakat dan pemda setempat berjuang agar tragedi ini diproses di pengadilan internasional. Hasilnya membanggakan dimana untuk pertamakalinya dalam sejarah pemerintah Kerajaan Belanda dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Den Haag, Belanda, 14 September 2011 lalu.

Apa yang diputuskan Pengadilan Belanda ini setidaknya bisa memberikan inspirasi penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat serupa yang terjadi di Indonesia, terutama kasus-kasus yang terjadi di masa lampau.

Sekali lagi kita memang tidak merasakan langsung betapa pedihnya penderitaan mereka para korban pembantaian Westerling Belanda. Karena diantara kita terlahir di jaman Indonesia sudah merdeka. Kita tinggal menikmati dan mengisi kemerdekaan. Namun para pejuang itu dilahirkan berperang mempertaruhkan nyawa serta harta benda agar bebas dari belenggu penjajahan asing. Perjuangan mereka tak lekang oleh waktu dan ruang zaman sebab lembaran sejarah mencatat heroisme mereka sebagai anak bangsa yang pantang menyerah demi sebuah kebenaran yang hakiki.

Banyak saksi mata dari tragedi pembantaian 40.000 yang masih hidup memberikan keterangan soal kekejaman penjajah. Mereka menceritakan bagaimana kejamnya pasukan Belanda Depot Speciale Troepen dibawah pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling membantai rakyat Indonesia.

Sejumlah saksi mata menuturkan suami, saudara, dan anggota keluarga mereka dikumpulkan tentara Belanda di sebuah tanah lapang lalu diberondong senjata kemudian dikuburkan hidup-hidup dalam satu liang yang sama. (Radar Sulbar 22 Juni 2012).

Nilai-nilai kemanusiaan dipertaruhkan untuk ditegakkan disini. Meskipun kejahatan kemanusiaan sporadis semacam itu tidak terjadi lagi di masa sekarang namun kita perlu belajar bahwa kekerasan untuk menginvasi semua bangsa tidak dibenarkan sama sekali.

Yang terpenting adalah mengambil hikmah dan pelajaran bahwa para pahlawan dan keluarga pahlawan sepatutnya dihargai. Mereka harus mendapat tempat terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Para keluarga pahlawan dan pejuang bangsa butuh bantuan kita semua. Mereka harus diperjuangkan keluar dari bayang-bayang masa lalu pembantaian keji dan biadab yang melanda keluarga mereka.

Kita perlu belajar dari upaya sungguh-sungguh keluarga korban pembantaian Rawagede. Untuk pertamakalinya dalam sejarah pemerintah Kerajaan Belanda dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Den Haag, Belanda. Akhirnya Belanda diwajibkan meminta maaf dan membayar ganti rugi kepada keluarga korban Rawagede. Kebenaran sejarah terungkap, bukti tragedi Rawagede benar-benar ada dan tertulis dalam sejarah kelam dunia mengenai pembantaian sipil.

Kita bisa memetik pelajaran dari situ untuk memperjuangkan agar tragedi Galung Lambok dikabulkan oleh Pengadilan Den Haag. Upaya kita membantu keinginan keluarga korban mengajukan gugatan kepada Mahkamah Internasional Den Haag terus bergulir. Kita menginginkan semua korban kejahatan perang tanpa kecuali bisa diungkap dan keluarga korban mendapatkan keadilan yang layak.

Itu yang bisa kita lakukan sebagai generasi penerus bangsa saat ini. Setidaknya semangat cinta tanah air (nationalism spirit) masih terpatri dalam setiap hati sanubari kita. Menjadikan bangsa ini tegak berdiri sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat dan jangan pernah lagi dijajah bangsa lain.

Mengisi kemerdekaan dengan segala daya upaya sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Agar bangsa ini kelak bisa menjadi bangsa maju dan tidak lagi dikoyak-koyak oleh bangsa dan negara lain.

(Kirimkan tanggapan Anda atas tulisan ini melalui E-mail : asri.anas@yahoo.co.id atau Facebok : Muhammad Asri Anas II dan Twitter : @AsriAnas). (advertorial)

Putusan PTUN Diserahkan ke Medagri

Sambungan 7

LANJUTAN HALAMAN 1

laku. Gugatan atas SK Ramlan itu, diajukan oleh mantan bupati Mamasa Obednego Depparinding. Obed juga meminta PTUN membatalkan SK pemberhentian dirinya sebagai bupati Mamasa.

Namun, gugatan mantan Ketua Golkar Mamasa itu di-

tolak oleh PTUN. “Salinannya baru saja kami terima dari PTUN, selanjutnya akan kami sampaikan kepada Mendagri.

Kita akan bersurat dulu kesana,” papar Kuasa Hukum Bupati Mamasa, M Sattupali, sore kemarin.

Sattupali kembali mene-

gaskan bahwa dalam salinan putusan PTUN, disebutkan, Mendagri tidak melanggar satu pun syarat dalam menerbitkan SK pengangkatan Bupati Ramlan.

“Bahwa gugatan atas SK pemberhentian pak Obednego sudah kadaluarsa, dan SK pen-

gangkatan pak Ramlan sebagai bupati sudah sah secara hukum,” tegas Sattupali.

Putusan PTUN Jakarta ini juga akan menjadi dasar Pemkab Mamasa untuk kembali mendesak mendagri menerbitkan SK bagi Wakil Bupati Mamasa, Bonggalangi yang te-

lah terpilih melalui mekanisme di DPRD Mamasa.

“SK itu harus diterbitkan segera untuk mengisi kekosongan jabatan wakil bupati di Mamasa. Apalagi mendagri juga sudah berkomitmen akan mengacu pada hasil sidang PTUN,” tambah Sattupali. (rul)

inta agar dokumen hasil audit BPK yang telah diserahkan BPK dalam rapat paripurna, hendaknya diperbanyak dan dibagikan kepada setiap anggota DPRD. Seperti diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sulbar Arifin Nurdin. Menurutnya, hasil audit BPK harus digandakan agar setiap anggota dewan dapat menganalisis dan mengkaji temuan BPK. Sebab hasil audit yang sudah diserahkan ke DPRD tidak bisa ditutup-tutupi. Publik punya hak untuk mengetahui itu, sebagaimana diatur dalam UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuan-

gan Negara.

“Ini harus transparan.

Publik juga berhak tahu soal temuan itu,” ujar Arifin.

Mengenai ketidakhadirannya dalam rapat paripurna penyerahan LHP BPK siang kemarin, Arifin mengaku tidak dapat hadir karena sedang melayat. “Ada kerabat saya yang meninggal dunia. Tapi setelah itu saya langsung ke kantor menghadiri rapat,” ujar dia.

Demikian halnya dengan yang disampaikan Aggota DPRD Mamuju Amran HB. “Seharusnya itu dibagikan kepada kami. Kami juga mau tahu apa saja masalah yang ditemukan BPK,” singkat Amran. (**)

dengan dimensi perubahan yang sangat luas dan mendalam, yaitu tidak sebatas mencapai besaran kuantitatif dalam bentuk peningkatan kualiatas asset dengan non performing loan (NPL) rendah dan profitabilitas dengan laba tertinggi, tetapi lebih jauh terjadinya perubahan dalam corporate culture ke arah customer centric.

Transformasi tahap lanjutan yang sedang berlangsung di BNI meliputi aspek yang sangat fundamental bagi perusahaan, yaitu perubahan corporate culture sehingga lebih kompetitif menghadapi lingkungan persaingan yang semakin intensif. Olehnya hal terpenting bukan hanya besaran kuantitatif tetapi bagaimana cara (strategi) manajemen mencapai target bisnisnya.

Program transformasi BNI yang dikenal dengan “BNI Reformasi” meskipun masih seumur jagung tetapi Marketing Research Indonesia (MRI) telah menempatkan BNI sebagai bank yang mengalami peningkatan paling pesat (rising star bank) dalam hal kualitas layanan. Penilaiannya berdasarkan survei terhadap beberapa aspek, yaitu satpam, customer service, teller, peralatan banking hall, kenyamanan ruangan, toilet, ATM, telepon, phone banking officer, phone banking mesin, SMS banking, dan internet banking.

Performa ATM BNI merupakan yang terbaik (peringkat satu) dibandingkan 10 bank terbesar lainnya. Peringkat ini meningkat sangat drastis dibandingkan tahun 2010 yang hanya berada pada urutan sembilan. BNI juga memperoleh penghargaan dalam hal kenyamanan ruangan banking hall, yaitu mengalami peningkatan dari peringkat 10 pada tahun 2010 menjadi peringkat satu pada tahun 2011. Pencapaian di atas tidak terlepas dari strategic policy BNI yang diarahkan pada pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan dengan penguatan fondasi keuangan. Hal ini dapat dicapai melalui beberapa

strategi, yaitu penguatan disertai pendalaman kualitas asset, meningkatkan low-cost funding, menurunkan biaya dana, meningkatkan fee based income, melaksanakan customer centric untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi, memperluas value chain business untuk memperkuat “BNI incoorporated”, dan memperkuat struktur permodalan.

Visi manajemen BNI jelas, merebut kembali posisi sebagai bank nomor satu di Indonesia ditinjau dari berbagai aspek.

Sehingga bankir BNI di semua level dituntut bekerja keras dan menjalankan bisnis di luar kebiasaan dengan berpikir out of the box. Saat ini, BNI berusaha meningkatkan product knowledge pegawainya untuk mempermudah upsaling dan cross-saling untuk mengakselerasi program transformasinya dari product centric ke customer centric.

Sejak setahun lebih saya berinteraksi dengan manajemen BNI, nampak jelas bahwa komitmen direksi BNI adalah bersama-sama dunia usaha (entitas bisnis di daerah) dan juga pemerintah daerah mengembangkan kegiatan ekonomi unggulan di daerah. Sehingga orientasi bisnis BNI lebih fokus pada pembiayaan beberapa sektor unggulan daerah yang didukung oleh pelaku usaha yang memiliki integritas dan komitmen tinggi dalam mengakselerasi perkembangan perekonomian daerah.

Terakhir, manajemen BNI juga sedang berusaha menjadikan BNI sebagai bank nasional dengan kompetensi internasional (national bank with international competence).

Modal dasarnya sudah ada, sejak awal pendiriannya BNI memang diorientasikan untuk melayani transaksi internasional dan sekaligus menjadi satusatunya bank nasional yang memiliki jaringan kantor yang tersebar dari Sabang hingga New York, yaitu Singapura, Tokyo, London, Hong Kong, dan New York.

Semoga sukses. (*)

tarian enam etnik di Sulbar sebagai bentuk keanekaragaman suku masyarakat yang berdiam di provinsi ini, serta menampilkan teater bertema keluarga peduli sanitasi,

duta Sulbar berhasil menjadi juara favorit. “Kita mengalahkan Bali, Jawa Tengah, dan Aceh. Lomba ini dilaksanakan Kementerian Pariwisata,” kunci Firdaus. (dir)

Temuan BPK Belum Dibuka LANJUTAN HALAMAN 1

kan sejumlah langkah. Apalagi sudah ketahuan siapa saja pejabat yang masuk dalam daftar temuan.

Namun Anwar belum bisa langsung mengambil langkah tegas terhadap pejabatnya yang tersangkut temuan BPK. Karena tidak akan menyelesaikan persoalan. “Kita berikan kesempatan dulu, setelah itu baru kita ambil langkah,” kata Anwar.

Mengenai soal jumlah temuan BPK, Anwar juga belum bersedia memeberkannya.

Termasuk siapa saja dan berapa jumlah pimpinan SKPD yang tersangkut temuan tersebut. “Akan saya sampaikan nanti. Tunggulah minggu depan,” janji Anwar.

Kesempatan Klarifikasi Sementara itu, Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan, mengatakan, sebelum mengumumkan temuan BPK itu kepada publik, lebih awal akan dilakukan klarifikasi kepada semua pihak yang tersangkut temuan BPK tahun anggaran 2011. Mereka memiliki kesempatan pertama selama 60 hari, terhitung pada saat ditandatanganinya Rekomendasi BPK pada 13 Juni 2012.

“Jadi boleh saja rekomendasi itu gugur, jika objek terperiksa di SKPD diterima alasannya oleh BPK. Tetapi, jika dalam 60 hari rekomendasi BPK tidak berubah, maka wajib untuk ditindaklanjuti oleh

SKPD yang bersangkutan.

Setelah 60 hari itu berlalu, selanjutnya akan ditangani oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Pembendaharaan dan Ganti Rugi Daerah,” urai Hamzah, d ruang kerjanya, siang kemarin.

Saat ditanya mengenai rincian temuan BPK tersebut, Hamzah mengaku belum liat jumlah temuan yang dimaksud. Alasannya, dokumen itu belum ia buka. “Bungkusannya belum saya buka. Saya belum lihat berapa yang masuk dalam daftar temuan untuk 2011,” ungkap Hamzah.

Informasi Harus Dibuka Sementara itu, sejumlah anggota DPRD Sulbar mem-

BNI Bank Perjuangan LANJUTAN HALAMAN 1

pendiriannya, BNI berperan sebagai bank sirkulasi (bank sentral) yang mengedarkan alat pembayaran resmi pertama, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) pada tanggal 30 Oktober 1946. Hingga kini, tanggal tersebut diperingati sebagai hari keuangan nasional. Sementara hari pendirian BNI tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai hari bank nasional. Dari kilometer ini perjalan BNI terus berlanjut.

Sejarah BNI Seiring penunjukan De Javsche Bank yang merupakan warisan pemerintah Belanda sebagai bank sentral pada tahun 1949, pemerintah mulai membatasi peran BNI sebagai bank sirkulasi. BNI kemudian ditetapkan sebagai “bank pembangunan” yang diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa dengan akses langsung untuk transaksi internasional. Tidak berlebihan juga jika hingga saat ini, masyarakat Indonesia tetap menjadikan BNI sebagai bank pilihan utama dalam transaksi internasionalnya.

Perubahan status BNI menjadi bank komersial milik pemerintah yang disertai penambahan modal pemerintah pada tahun 1955. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan peran BNI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi dunia usaha nasional baik sebagai peminjam (debitur) maupun sebagai penabung (kreditur).

Memperkuat branding BNI di tengah-tengah masyarakat Indonesia dengan nama BNI 46.

Seiring berjalannya waktu dengan dinamika perekonomian nasional yang semakin kompleks ditetapkan tahun pendirian BNI sebagai bagian dari identitas perusahaan, yaitu penggunaan nama Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 46) secara resmi pada akhir tahun 1968.

Memasuki era persaingan sejalan dengan deregulasi perbankan pada tahun 1988, BNI kemudian juga

melakukan perubahan khususnya terhadap penggunaan nama panggilan yang lebih mudah diingat, yaitu “Bank BNI”. Hal ini ditetapkan bersamaan dengan perubahaan identitas BNI pada tahun 1988.

Periode paling menarik dalam perjalanan sejarah BNI terjadi pada dekade 1990-an. Pada awal 1990an, BNI mengalami perubahan status hukum disertai perubahan nama BNI menjadi PT Bank Negara Indonesia (Persero).

Perubahan ini dilakukan pada saat perekonomian Indonesia mengalami booming dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Asia dan menjadi kandidat utama emerging economies bersama-sama dengan Korea, Taiwan, Singapura, dan Hong Kong.

Periode booming perekonomian nasional berlanjut hingga pertengahan tahun 1990-an mendorong sektor perbankan termasuk BNI melakukan pembenahan internal.

Tepatnya pada tahun 1996, BNI kembali memasuki tahapan perkembangan yang lebih maju menjadi perusahaan publik. BNI sebagai bank terbesar di Indonesia menjadi bank pemerintah pertama yang melakukan penawaran saham kepada publik.

Namun situasinya segera berubah total, tidak ada yang bisa memprediksi bahwa perekonomian nasional tiba-tiba mengalami turbulensi pada tahun 1997. Krisis multidimensi pada tahun 1997 tidak hanya menyeret perekonomian nasional ke titik paling rendah tetapi juga membuat sektor perbankan memasuki episode paling buruk.

Tentunya BNI sebagai bank terbesar pada saat itu, juga mengalami krisis yang dampaknya masih terus membekas hingga saat ini.

Proses pemulihan memang berlangsung cepat namun karena krisisnya begitu dahsyat membuat BNI yang awalnya sebagai bank terbesar ditinjau dari segala aspeknya, sekarang menjadi bank peringkat keempat secara nasional.

Saat ini, BNI berada di bawah Mandiri yang

merupakan gabungan dari beberapa bank pemerintah.

Momentum perubahan BNI kembali bergulir pada tahun 2004. Pada episode tersebut, BNI melakukan pembaharuan identitas perusahaan untuk menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik setelah keberhasilan mengarungi masa-masa sulit. Sebutan “Bank BNI” kemudian dipersingkat menjadi “BNI”. Tahun “46” sebagai tahun pendirian tetap digunakan dalam logo BNI untuk memperkuat kebanggaan sebagai bank nasional pertama yang lahir pada era NKRI. Atas alasan di atas, mustahil menolak sebutan BNI sebagai “bank perjuangan”. Terdapat semangat patriotisme dan kepeloporan yang berakar dalam sejarah BNI memperkokoh sistem perekonomian nasional yang ditopang oleh sistem perbankan yang tangguh. Fakta ini harusnya memberikan spirit bagi bankir-bankir BNI untuk kembali menjadi nomor satu seperti yang pernah dicapai di masa lalu. Tapi ini semua tidak mudah karena sangat tergantung pada kualifikasi, kualitas leadership, dan komitmen bankir-bankir BNI sendiri.

Transformasi BNI Perjalanan sejarah suatu perusahaan tidak untuk dilupakan. Perjalanan sejarah tersebut harusnya menginspirasi bankirbankir BNI untuk menjadikan BNI sebagai bank pilihan utama, baik dari sisi penempatan dana maupun pada sisi pembiayaan.

Istilah “Jas Merah” atau “Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah” berdimensi ganda, yaitu kontinyuitas yang berarti keberlanjutan perjalanan tanpa putus dari waktu ke waktu dan diskontinyuitas berarti memutuskan kaitan dengan masa lalu yang membebani perusahaan.

Saat ini, mulai tahun 2010 yang lalu BNI menggulirkan program transformasinya yang juga dikenal dengan “BNI reformasi”.

Program ini memiliki horizon waktu yang panjang

Masalah Sampah Harumkan Nama Sulbar LANJUTAN HALAMAN 1

kan, Kesehatan, Pariwisata, Kesehatan, Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, dan SIKIB,” lanjut Firdaus.

Atas keberhasilan itu, Budhi mendapatkan piala dan

uang pembinaan yang diserahkan langsung Ny Hera Boediono di Istana Wapres.

Keberhasilan Sulbar bukan hanya itu, rombongan duta Sulbar juga berhasil

meraih simpati dari tim juri pada ajang pentas seni yang digelar setiap malam dalam lomba sanitasi nasional tersebut.

Dengan menampilkan

RADAR POLEWALI

8

Masyarakat Diminta Gunakan Tenun Lokal POLEWALI -- Masyarakat diminta mencintai dan menggunakan hasil produksi tenunan lokal baik bentuk kain sutra maupun batik berciri khas Mandar.

Dengan menggunakan produksi lokal maka akan mengangkat hasil industri kecil yang dikembangkan sejumlah warga di Polewali Mandar. Apalagi Bupati Polewali Mandar telah mengeluarkan surat edaran nomor 188/6/64/HMS tanggal, 7 Juni 2012 lalu tentang pemanfaatan produk kain tenun lokal. Khususnya SKPD menjadikan pakaian kerja hari-hari tertentu.

Jika hal tersebut terealisasi tentunya merupakan harapan besar bagi setiap pengrajin kain tenun dalam meningkatkan usaha dan pendapatan mereka.

Kepala Seksi Industri Kecil Menengah (IKM) Disperindag Polman, Moh Jumadil menjelaskan dalam mempromosikan produk lokal sangat mengharapkan adanya kerjasama setiap SKPD. Salah satu wujud kerjasama SKPD adalah membudayakan produk kain tenun lokal yang dibinanya selama ini.

Dengan demikian Ia optomis pengrajin kain tenun lokal yang selama ini masih terbentur soal pemasaran akan berpeluang dalam mengembangkan potensi usaha mereka.

Lahirnya edaran Bupati dinilainya merupakan wujud keperdulian pemerintah dalam upaya pengembangan industri kecil di daerah ini. Hal itu merupakan

salah satu dampak positif pameran produk industri lokal yang digelar belum lama ini.

Selain itu Kata Jumadil pameran yang di-

jadikan program tahunan Disperindag tersebut juga mempengaruhi peningkatan order bagi pengrajin lokal. (k2/mkb)

PNPM Perkotaan

Polman Raih Juara IV Nasional POLEWALI -- Pengelolaan Program Nasionl Pengembangan Mandiri (PNPM) Perkotaan di Polewali Mandar berhasil meraih juara IV terbaik tingkat nasional.

PNPM Perkotaan yang berjalan sejak tahun 2007 ini dilaksanakan di 19 wilayah perkotaan di Indonesia. Di Polewali Mandar, Kecamatan Polewali menjadi percontohan PNPM Perkotaan.

Koordinator Kota PNPM Perkotaan Polewali Mandar, Sadaruddin, Rabu, 4 Juli menyampaikan, ada beberapa indikator penilaian yang menjadikan PNPM Perkotaan Polewali masuk kategori IV terbaik nasional. Diantaranya dari data kelengkapan SIM PM dan BLM (2009-2010), kinerja fasilitasi bidang pelatihan, sosialisasi, infrasturuktur, mana-

jemen keuangan, bidang BLM, pinjaman bergulir.

"Dari sejumlah indikator yang menjadi penilaian, indikator infrastruktur mencapai angka tertinggi dari 19 wilayah PNPM perkotaan di Indonesia, dimana angkanya mencapai 94,3 persen," kata Sadaruddin.

Untuk PNPM Perkotaan, lanjut Sadaruddin, pada tahun ini mendapatkan anggaran sebesar Rp3,5 miliar.

Disebutkan, untuk infrastruktur, yang paling menonjol pencapaian adalah keberhasilan program bedah rumah, rabat beton, drainase, MCK. Keberhasilan bedah rumah yang dimaksud adalah bedah rumah di Kelurahan Takatidung dan Kelurahan Darma. (afr/mkb)

32 Ribu Hektar Kakao Tersentuh Gernas RADAR/AMRI MAKKARUBA

HASIL TENUN. IKM Sandeq Jaya memamerkan hasil tenunannya saat pameran industri kecil yang diadakan Disperindag Polman di Gedung Gadis bulan lalu. Masyarakat diminta mencintai dan menggunakan produk tenun lokal.

Kuat & Ekonomis Tidak Panas Tidak Berisik Nyaman & Aman digunakan Atap Djabesmen telah digunakan di Indonesia lebih dari 40 tahun. Atap Djabesmen tahan terhadap segala cuaca. Sangat cocok untuk iklim daerah tropis dan pesisir pantai. Sudah diekspor ke berbagai negara.

Atap Djabesmen diproduksi dengan kualitas yang sesua Standar Nasional Indonesia (SNI). Kini tersedia dalam berbagai bentuk yang menarik. Silahkan hubungi di toko-toko bangunan yang terdekat

PT. Djabesmen Jl. Suryo Pranoto 28 - Jakarta 10130 Telp. (021) 632 1818; Fax. (021) 632 5649 www.djabesmen.co.id Email : marketing@djabesmen.co.id Mega Pacific - (0411) 317397 - Makassar TK. Surya - (0411) 442635/36 - Makassar

Eksekutif

RADAR SULBAR Kamis, 5 Juli 2012

No. 03 - 2050 - 2006 No. 03 - 1027 - 2006

REPOR TER EDITOR

: :

DIAN AMRI

AFRIANTY MAK ARUBA

POLEWALI -- Sebanyak 32 ribu hektar lahan kakao di Polewali Mandar dari sekitar 80 ribuan hektar potensi lahan kakao yang tersentuh program gerakan nasional pro kakao (Gernas Kakao). Dari jumlah luasan yang terakomudir dalam program Gernas 40 persen diantaranya program sambung samping.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Polman, Abd Salam, saat pertemuan koordinasi peningkatan produksi dan mutu kakao di Gedung PKK, Rabu, 4 Juli.

Abd Salam untuk program sambung samping pertumbuhannya sangat lambat karena baru terakomudir 40 persen dari 32 ribu hektar program Gernas.

Hal ini karena ada beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya keterlambatan pupuk yang sangat dibutuhkan pada pelaksanaan kegiatan khususnya sambung samping tanaman kakao. Sehingga mempengaruhi presentase keberhasilan tanaman sambung samping.

Selain itu, kata Abd Salam, masih kurangnya kesadaran dan partisipasi petani dalam mendukung pelaksanaan kegiatan seperti pemangkasan, sanitasi, pembongkaran tanaman serta kegiatan fisik lainnya.

"Untuk permasalahan ini, diharapkan bisa terselesaikan jika peran serta dari kelompok tani bisa berjalan. Karena tanpa peran serta dari semua stakeholder khususnya petani tidak akan bisa mencapai hasil yang diharapkan," kata Abd. Salam Pada tahun ini

produksi dan peningkatan mutu gernas kakao sebanyak 4400 hektar yang tersebar di 15 kecamaan, 103 desa se Kabupaten Polman yang melibatkan 389 kelompok tani.

Pelaksanaan gernas kakao di Polman mulai berlangsung sejak 2009 dengan alokasi anggaran Rp50 miliar, menyusul 2010 dengan anggaran sebesar Rp16 miliar lebih, 2011 dengan anggaran sebesar Rp59 miliar lebih, dan 2012 dengan anggaran sebesar Rp14 miliar lebih.

Sementara itu, Wabup Polman, Nadjamuddin Ibrahim dalam kesempatan ini menyampaikan, sektor perkebunan di Polewali Mandar merupakan salah satu sub sektor strategis. Baik secara ekonomi, ekologi dan sosial budaya memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian. Karena 70 persen penduduk Polman bergantung pada sektor perkebunan.

"Gernas Pro Kakao merupakan upaya percepatan peningkatan produksi dan mutu hasil kakao nasional melalui pemberdayaan secara optimal seluruh pemangku kepentingan serta sumberdaya yang tersedia," kata Nadjamuddin.

Ia juga mengingatkan pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi yang selama ini menjadi kendala dan permasalahan petani. Seperti pupuk dan obat-obatan sesuai kebutuhan.

"Melalui pertemuan ini diharapkan melahirkan solusi yang tepat untuk mengantisipasi kebuthan petani, sehingga tidak lagi terdengar keluhan karena kebutuhan mereka tidak tersedia sebagaimana mestinya," tandasnya. (*)

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

RADAR/HUMAS PEMKAB POLMAN

RADAR/HUMAS PEMKAB POLMAN

RAPAT. Bupati Polewali Mandar, Ali Baal Masdar memimpin rapat terkait hasil temuan BPK di ruang pertemuan Pemkab Polewali Mandar, Rabu, 4 Juli 2012

KAKAO. Wabup Polewali Mandar, NaDjamuddin Ibrahim menyampaikan sambutan pada pertemuan koordinasi Gernas Pro Kakao di Gedung PKK Polman, Rabu, 4 Juli 2012.

SPORT

RADAR SULBAR

KAMIS 5 JULI 2012

9

Nomor 10 untuk Goetze DORTMUND -- Pemain bintang Borussia Dortmund Mario Goetze tidak lagi akan menggunakan jersey nomor 11. Soalnya, mulai musim 2012-13 Goetze akan menggunakan nomor 10.

Sebelumnya nomor keramat itu dimiliki oleh penyerang internasional Mesir, Mohamed Zidan.

Tapi pada bursa musim dingin lalu, Zidan resmi meninggalkan Signal Iduna Park untuk bergabung dengan Mainz.

Pemain internasional Jerman ini menjadi salah satu kunci sukses Dortmund dalam dua musim belakangan. Meski sempat absen lama akibat cedera, Goetze turut membantu Die Borussen meraih juara liga dan Piala Jerman di musim lalu.

"Mario mendapatkan (kaus) nomor 10," ungkap direktur olahraga klub, Michael Zorc yang seperti diwartakan oleh Soccer Way. Goetze mengaku bangga bisa memakai nomor 10 di musim depan. Ia pun bertekad untuk bisa menampilkan performa apik seperti para pendahulunya Tomas Rosicky dan Andreas Moeller.

"Saat masih anak-anak aku bermain sepakbola menggunakan nomor itu. Dan sekarang bisa mendapatkan kesempatan bermain dengan nomor itu rasanya luar biasa," cetus pemuda 20 tahun ini kepada Bild.

"Jelas ini adalah nomor yang istimewa, tapi bagiku itu tidak memberikan beban. Aku melihat nomor 10 sebagai stimulus tambahan," pungkas Goetze. (net)

Roma Gaet Bek Muda Brasil ROMA -- AS Roma bergerak cepat untuk mendatangkan pemain baru di jendela transfer musim panas ini. Giallorossi resmi menggaet bek muda asal Brasil, Jose Rodolfo Pires Ribeiro.

Pemain yang akrab disapa Dodo itu diboyong dari klub Brasil, Corinthians. Pemain 20 tahun yang berposisi sebagai bek kiri ini diikat kontrak dengan durasi selama lima tahun.

"AS Roma mengkonfirmasi kontrak lima tahun dengan Jose Rodolfo Pires Ribeiro (Dodo), yang berlaku mulai hari ini sampai 30 Juni 2017," tulis pernyataan resmi Roma seperti dilansir Football Italia.

"Pemain datang dari S.C. Corinthians Paulista, di mana dia membatalkan kontraknya dengan kesepakatan bersama ketika menandatangani kontrak dengan AS Roma."

Pemain yang pernah memperkuat timnas Brasil U17 ini sempat hampir bergabung dengan Manchester United saat usianya masih 17 tahun. Namun transfer itu dihentikan oleh FIFA karena usia Dodo yang masih muda.

Sementara itu, Roma juga telah resmi membeli secara penuh kepemilikan atas striker muda Bari, Adrian Stoian. Penyerang timnas U-21 Rumania itu sebelumnya dimiliki bersama oleh Roma dan Bari. (net)

Wenger Akan Mati-matian Pertahankan Van Persie

Forlan Segera Tinggalkan Inter MILAN -- Gagal bersinar di Serie A bersama Inter Milan, Diego Forlan sedang mencari kemungkinan untuk meninggalkan klub tersebut. Striker asal Uruguay ini kemungkinan besar akan pulang untuk memperkuat klub-klub besar di Amerika Latin.

Meski mengaku masih punya keinginan untuk bermain di klub elite Eropa, Forlan ingin mencari klub yang bisa memberinya kesempatan tampil lebih banyak. Ini demi menjaga kans untuk tetap bermain bersama Uruguay di kualifikasi Piala Dunia 2014.

Lagi pula dia merasa pensiun di kampung sendiri lebih baik bagi karier dan keluarganya. “Setelah bertualang selama 14 tahun di berbagai klub Eropa, pulang ke Uruguay atau bermain di klub Amerika Latin adalah prioritas saya saat ini,� ungkap pemain yang masih bersinar

bersama Uruguay di Piala Dunia 2010 lalu itu pada Football Italia, kemarin.

Forlan bergabung dengan La Beneamata, julukan Inter, musim lalu dari klub Spanyol, Atletico Madrid. Awalnya dia disiapkan menjadi pengganti Samuel Eto’o yang bergabung dengan klub Rusia, Anzhi Machatsjkala. Sayangnya harapan tinggi yang digantungkan pada Forlan tak menjadi kenyataan. Mantan pemain Manchester United dan Villarreal ini gagal bersinar di Giuseppe Meazza, markas Inter.

Forlan hanya mampu mencetak dua gol dalam 18 pertandingan. Dia juga gagal mencetak gol di ajang Liga Champions.

Inter sendiri tampaknya akan melepas Forlan bersama defender asal Brail, Lucio di bursa transfer musim panas ini. (fmc)

LONDON -- Arsene Wenger rupanya tak ingin kehilangan penyerang andalannya, Robin van Persie. Manajer asal Prancis itu akan melakukan apapun untuk mempertahankan Van Persie.

Kontrak Van Persie bersama Arsenal akan berakhir pada musim panas tahun depan. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda yang mengarah pada pembicaraan soal perpanjangan kontrak.

Situasi itu coba dimanfaatkan oleh beberapa klub besar Eropa untuk memboyong Van Persie keluar dari Emirates Stadium. Manchester City dan Juventus dikabarkan siap menggelontorkan dana untuk mendatangkan striker internasional Belanda itu.

Namun Wenger tak ingin top skorer Premier League musim lalu itu meninggalkan The Gunners. Dia akan melakukan apapun untuk mempertahankan Van Persie dan berharap si pemain akan mengakhiri kariernya di Arsenal.

"Kami ingin mempertahankan Robin van Persie dengan segala cara, karena serangan kami bergantung padanya," ungkap Wenger di Eurosport.

"Saya selalu mendukungnya bahkan di masa tersulit dan saya berharap dia akan mengakhiri kariernya di Arsenal," tandas pria yang sudah menukangi Arsenal selama 16 tahun itu. (net)

Kesehatan DJSN Kerjasama Askes-Jamsostek

10

Sosialisasi Implementasi UU BPJS JAKARTA — Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) bekerjasama sengan PT. ASKES (Persero) dan PT. Jamsostek (Persero) menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sebanyak 22 Provinsi di Indonesia menjadi tujuan, dengan pelaksanaanya dijadwalkan pada bulan Mei hingga Juli 2012. Khusus di Provinsi Sulawesi Barat diselenggarakan di Mamuju sebagai Ibukota Provinsi tgl 4 Juli hingga 5 Juli 2012.

Tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia sesuai dengan amanat UU BPJS. Semua pihak mengetahui bahwa Jaminan Sosial yang telah diundangkan dalam UU SJSN tahun 2014 adalah suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat

dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Persepsi inilah yang diharapkan terserap oleh seluruh stakeholder di Indonesia termasuk di dalamnya pemerintah daerah.

Selain itu, diharapkan dengan adanya Sosialisasi Implementasi UU BPJS ini, terdapat sinkronisasi program baik dari pusat maupun daerah, demi peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan program jaminan sosial.

Hal ini mengingat, sudah cukup banyak pemerintah yang menjalankan program jaminan sosial bagi masyarakat di daerahnya , cukup banyak Pemda yang bekerjasama dengan PT ASKES (Persero) dalam Program Kesehatan Jaminan Masyarakat Umum (PJKMU).

Begitu pula dengan stakeholder yang berkaitan dengan

ketenagakerjaan. Misalnya , banyak perusahaan di tiap daerah yang mengelola program jaminan sosial secara mandiri. Sinkronisasi program demi peningkatan efisiensi dan efektivitas dana inilah yang di harapkan terjadi dalam Sosialisasi Implementasi UU BPJS ini.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan bahan masukan yang akan di pergunakan untuk perumusan perundang – undangan yang terkait dengan Sistem Jaminan Sosial Nasiaonal. Dimana pada saat ini, penggodokan tentang peratutan pemerintah yang terkait dengan Jaminan Sosial, masih dilakukan dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2012.

Kesiapan Askes sebagai BPJS Kesehatan Sebagai perusahaan yang diamanatkan UU BPJS menjadi pengelola Jaminan Kesehatan, berbagai persipan menuju transformasi PT. Askes (Persero) menuju BPJS

kesehatan telah dilakukan.

Namun sebagai perusahaan yang mengelola Program Jaminan Kesehatan selama hampir 44 tahun lamanya, PT Askes (Persero) pada dasarnya siap dalam mengelola program jaminan kesehatan nasional yang diamanahkan UU BPJS ini. PT Askes (Persero) telah memiliki SDM dan sistem informasi teknologi yang nantinya akan siap mendukung program jaminan kesehatan secara nasional.

“Pada prinsipnya bisnis proses yang dijalankan Askes adalah sama dengan yang tertera dalam UU SJSN. Misalnya konsep managed care yang dipakai PT. Askes (Persero) adalah bentuk implementasi dari pasal 24 dalam UU SJSN yang menyebutkan, BPJS mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan dan sistem pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas jaminan kesehatan.

Jadi bagi kami ini merupakan sebuah pekerjaan yang

sudah biasa kami lakukan, hanya merupakan peningkatan volume kerja , ” ujar Direktur Utama PT. Askes (Persero) I Gede Subawa. Untuk itu berbagai upaya pengendalian terutama pengendalian biaya pelayanan kesehatan dilakukan PT Askes (Persero) misalnya dengan mengoptimalkan pelayanan kesehatan berjenjang (rujukan) dan rujuk balik (referral system) dengan cara meningkatkan kinerja puskesmas dan dokter keluarga sebagai gatekeeper, adanya Daftar Plafon Harga Obat (DPHO), provider yang terseleksi, optimalisasi program promotif dan preventif, Sistem pembayaran provider : kapitasi & pola tarif paket RS, INA CBG’s, utilization review, dan adanya Dewan Pertimbangan Medik. Kesemuanya mengacu pada konsep managed care.

Selain itu untuk biaya operasional PT Askes (Persero) juga menggunakan laba investasi dan berupaya agar tidak menggunakan premi dari peserta. (adv)

RADAR SULBAR Kamis, 5 Juli 2012

Serangan Stroke: Nyawa Bisa Selamat Tapi Tubuh Cacat

Klinik 24 Jam Tidak Boleh Hanya Ada 1 Dokter

JAKARTA -- Saat ini banyak ditemukan beberapa klinik yang buka hingga 24 jam.

Tapi terkadang ditemui hanya ada 1 dokter dalam klinik 24 jam tersebut, padahal tidak mungkin dokter tersebut bisa bekerja selama 24 jam.

"Ini yang sering ditemui klinik 24 jam tapi dokternya hanya 1, memangnya dokter ini tidak butuh makan dan tidur," ujar Kepala bagian peraturan perundang-undang Kemenkes Riati Anggriani,

SH, MARS, MHum dalam acara diskusi panel penyelenggaraan klinik di DKI Jakarta, di Gedung Prodia, Jakarta, Rabu (4/7/2012).

Riati menuturkan kondisi ini harus diatur betul karena tidak mungkin 1 dokter buka klinik selama 24 jam, untuk itu harus ada kolaborasi dengan pihak atau dokter lainnya karena ini adalah praktek bersama.

Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 3 dari Permenkes 028/ Menkes/Per/1/2011 tentang

klinik yaitu 'Klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 24 jam harus menyediakan dokter serta tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan yang setiap saat berada di tempat'.

"Yang ada di lapangan kadang sewa ruko bersamasama tapi dokter yang praktek hanya sendiri, kalau seperti itu bukan klinik tapi praktek perorangan, karena kalau klinik itu komprehensif," ungkapnya.

Riati menuturkan kalau sarana dan prasarananya tidak memenuhi syarat, maka tidak bisa disebut klinik, karena klinik harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruangan, prasarana, peralatan dan ketenagaan.

"Jadi tidak serta merta semua pelayanan kesehatan disebut dengan klinik," ujar Riati.

Berdasarkan Permenkes tersebut juga dituliskan bahwa klinik adalah fasilitas pel-

ayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.

Dalam hal ini tenaga medis yang mencakup didalamnya adalah dokter, dokter spsialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis. (net)

JAKARTA -- Pasien selamat yang kena serangan stroke biasanya mengalami kecacatan. Kecacatan apa saja yang bisa dialami oleh penderita stroke?

"Biasanya kecacatan yang banyak terjadi adalah kelumpuhan di salah satu sisi tubuh, karena itu kecepatan penanganan menentukan apakah kecacatan ini bisa diperbaiki atau nantinya bersifat permanen," ujar Dr Manfaluthy Hakim, SpS(K) dari departemen neurologi FKUI saat dihubungi detikHealth, Rabu (4/7/2012).

Dr Luthy menjelaskan kecacatan yang muncul ini biasanya diakibatkan oleh penyumbatan yang mana sel-sel otak tidak mendapatkan asupan darah sehingga mengalami kematian. Jika tidak segera ditangani maka sel-sel otak yang mati akan semakin banyak dan kemungkinan pulihnya lebih kecil.

"Kecacatan lain yang mungkin timbul adalah sulit bicara dan kadang kesemutan di sisi tubuh yang mengganggu. Jangankan di satu sisi tubuh, kesemutan di tangan saja sudah mengganggu," ujar dokter yang berpraktek di RSCM dan RS Medistra ini.

Umumnya stroke yang diakibatkan oleh penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah memiliki risiko kematian yang kecil tapi kecacatan yang tinggi, sedangkan stroke akibat perdarahan angka kematiannya tinggi.

"Perdarahan menyebabkan terjadinya penekanan struktur otak. Otak terletak di dalam rongga yang sempit dan ada lubang yang menuju sumsum tulang belakang, kalau otak tertekan maka akan mengganggu fungsi jantung, pernapasan di batang otak. Karenanya tujuan pengobatan adalah untuk menurunkan risiko kematian," ungkapnya.

Dampak lain yang mungkin timbul setelah stroke adalah mengalami kepikunan yang umumnya timbul jika mengalami stroke di otak besar, gangguan memori, gangguan bicara, gangguan berhitung, serta depresi.

Rubrik ini Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

Terapi untuk Pemulihan Pasien Stroke SETELAH terserang stroke, beberapa pasien mengalami berbagai gangguan seperti kelumpuhan,penurunankemampuan komunikasi, perubahan mental hingga depresi. Oleh karena itu, pasien stroke perlu menjalani proses rehabilitasi agar dapat sebisa mungkin mengembalikan fungsi tubuhnya. Rehabilitasi stroke adalah proses dimana pasien stroke menjalani perawatan untuk membantunya kembali ke kehidupan normal. Dalam masa rehabilitasi, penderita stroke belajar bergerak, berpikir, dan merawat diri sendiri.

Rehabilitasi tidak dapat menyembuhkan efek-efek yang ditimbulkan akibat serangan stroke, namun dapat memban-

tu penderita untuk mengoptimalkan fungsi tubuhnya.

"Sel otak memiliki kemampuan restorasi, yaitu kemampuanuntukmenggantikanfungsi sel yang rusak dengan sel yang masih bisa berfungsi. Meskipun demikian, hasilnya tidak sesempurna dengan sebelum tekena stroke. Untuk bisa melakukan restorasi dengan baik, perlu bimbuingan terapis atau dokter spesialis rehabilitasi medik," kata Prof dr Teguh Ranakusuma, SpS (K), dokter spesialis saraf dari Departemen Neurologi FKUIRSCM, Rabu (4/7/2012).

Rehabilitasi dapat memberikan hasil yang optimal bila dilakukan dalam waktu 3 bulan setelah serangan stroke.

Meskipun demikian, proses

pemulihannya bisa berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu, sangat penting untuk memulai rehabilitasi sedini mungkin dan berkesinambungan.

Menurut WHO, tujuan Rehabilitasi penderita stroke adalah: 1. Memperbaiki fungsi motorik, wicara, kognitif dan fungsi lain yang terganggu.

2. Readaptasi sosial dan mental untuk memulihkan hubungan interpesonal dan aktivitas sosial.

3.Dapatmelaksanakanaktivitas kehidupan sehari-hari.

Pemilihan jenis terapi yang diperlukan disesuaikan dengan kondisi pasien dan apa yang dibutuhkan supaya pasien dapat mandiri.

Tim rehabilitasi medis, yang

terdiri dari dokter spesialis rehabilitasi medis, perawat, fisioterapis, terapis wicara, terapis okupasi, dokter spesialis gizi dan psikiater, akan melakukan pengkajian dan menentukan perencanaan terapi yang sesuai dengankebutuhandankemampuan pasien.

Terapi dimulai secara bertahap, yaitu berlatih mulai dari duduk, berdiri, dan berjalan sendiri. Pasien juga dilatih melakukan kegiatan sehari-hari seperti mandi, makan, buang air, berpakaian dan berdandan.

Pada tahap advance, pelatihan bisa dilakukan untuk mengembalikan fungsi tubuh yang bersifat hobi dan hubungan kemasyarakatan seperti memasak dan berkebun.

Selain rehabilitasi, pasien strokeperlumewaspadaibahaya lainnya, yaitu serangan stroke berulang yang dapat fatal dan lebih buruk dari serangan pertama. Hal ini terjadi karena pasien tersebut tidak mengendalikan faktor risiko stroke.

Bagi yang sudah pernah terkena serangan stroke, merubah gaya hidup menjadi lebih sehat adalah pilihan yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Praktiknya adalah seperti berhenti merokok,dietrendahlemakatau kolesterol dan tinggi serat, berolahraga teratur, makan secukupnya dengan memenuhi kebutuhan gizi seimbang, menjaga berat badan dan dan mengatasi stres.

"Untuk mengubah pola

hidup, diperlukan juga terapi psikologis. Selain itu juga perlu diberikam terapi pengendalian emosi agar pasien stroke tidak cepat naik darah. Agar proses rehabilitasi bisa berjalan optimal, dukungan dari keluarga sangat penting," kata dr Teguh.

Apabila diperlukan, dapat memberikanpemahamankepada orang-orang di sekitar pasien agar mampu menolong atau setidaknya bersikap tepat terhadap penderita.

Dr Manfaluthy Hakim, SpS(K) dari departemen neurologi FKUI mengatakan pengobatan yang diberikan pada pasien stroke ada 2 yaitu: 1. Mengendalikan faktor risikonya, misal untuk hipertensi maka minum obat antihip-

ertensi, orang yang diabetes dikontrol secara baik, orang yang kelebihan lemak bisa mengatur pola makannya atau mengonsumsi obat untuk kurangi kadar lemak. Dalam hal ini mengubah gaya hidupnya.

2. Melakukan rehabilitasi atau dalam kasus pasien stroke biasanya disebut dengan neurorestorasi untuk mengatasi kecacatannya, misalnya dengan melatih cara berjalan atau berbicara lagi.

"Orang yang sudah pernah kena stroke pola hidupnya harus diatur dan dijaga, karena ia memiliki risiko terkena stroke lagi atau berulang yang 5 kali lebih besar dibanding orang yang belum pernah kena stroke," ujar dr Luthy. (int)

Pendidikan 11

RADAR SULBAR Kamis, 5 Juli 2012

H.Agus Ambo Djiwa

H.Muhammad Saal

Bupati Matra

H. M. Natsir

H.Abdul Wahid

Wakil Bupati Matra

Sekretaris

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Matra

Iklan Layanan Ini Dipersembahkan Oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Matra

Terkait Masalah Pribadi

Kepala DPKPAD Tahan Gaji Guru MAJENE -- Kepala Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah (DPKPAD) Kabupaten Majene dituding menahan gaji salah seorang guru SMKN 5 Majene. Selama enam bulan terakhir, gaji Guru SMKN 5 Majene, M Lutfi tahan oleh Kepala DPKPAD, Ramli Puloo.

Guru SMKN 5 Majene, M. Lutfi, saat dihubungi, Rabu 4 Juni, mengaku tidak dapat mengambil gajinya selama beberapa bulan terakhir.

Sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pihak DPKPAD Majene menyebutkan bila kepala DPKPAD menginstruksikan langsung pemblokiran gajinya.

"Januari dan Februari nama saya masih terdapat pada daftar gaji di SMKN 4 Tubo, namun saat itu saya sudah tidak mendapatkan gaji lagi. Bulan Maret lalu saya mendapat SK kepindahan ke

SMKN 2 Majene dan ketika itu nama saya dimasukkan kedalam daftar gaji pada sekolah itu," ungkap Lutfi.

Dijelaskan, namun karena di SMKN 2 Majene jumlah kuota guru yang sejenis dengan mata pelajaran yang saya ajarkan maka atas persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Majene maka Ia diperbantukan di SMKN 5 Majene.

Namun lebih parah, katanya, Bulan April hingga Juni namanya sudah tidak masuk dalam daftar gaji pada sekolah manapun.

Bukan hanya itu gaji sertifikasinya juga tidak dibayarkan pada November dan Desember 2011 dan Januari hingga Maret 2012.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Majene, Abdul Hamid Haris, saat dihubungi terpisah sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh Kepala DPKPAD. Menurutnya DPKPAD tidak

memiliki wewenang untuk menahan gaji PNS manapun, sebab yang memiliki wewenag dalam menjatuhkan sanksi adalah Bupati Majene dan Sekertaris Daerah Kabupaten Majene.

Apalagi jika ingin memberikan sanksi bagi seorang PNS harus berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010.

Itupun harus melalui surat teguran dulu. Kepala DPKPAD Majene, Ramli Puloo, saat dikonfirmasi secara terpisah mengaku bila penahanan gaji tersebut dilakukan atas dasar masalah pribadi dan bukan atas masalah kedinasan. "Saya memang tidak punya wewenang. Tapi kalau mau gajinya dibayarkan yang bersangkutan harus kembalikan dulu uang saya Rp40 juta. Uang tersebut saya berikan saat masuk sebagai anggota TVI Ekspres," tandasnya. (mg4/mkb)

Tunjangan Khusus Segera Kucur POLEWALI -- Guru penerima tunjangan khusus seperti tunjangan terpencil dan tunjangan fungsional mendapatkan angin segar. Dalam waktu dekat, guru penerima sudah bisa menikmati tunjangan tersebut.

Pada tahun ini, kuota tunjangan khusus sebanyak 174 guru. Sementara kuota tunjangan fungsional 360, namun yang terealisasi hanya 355.

"Sisanya lima orang adalah kuota bantuan kualifikasi S1 bagi guru PNS dan non PNS," kata Burhanuddin, Kasubag Kepegawaian Disdikpora Polman.

Disampaikan, untuk penerima tunjangan khusus tahun ini dananya dikucurkan melalui Bank Sulselbar. Bukan lagi dikucurkan pada PT Pos Indonesia seperti pada tahun

sebelumnya. Saat ini, data penerima sudah ada di Bank Sulselbar, dan sudah dalam proses pencairan.

"Guru penerima silahkan mengecek tunjangannya ke bank karena semua data penerima sudah diproses di bank.

SK yang menerima tunjangan juga semua sudah terbit," sebut Burhanuddin. (afr/mkb)

RADAR/SUDIRMAN SAMUAL

KONFERENSI PERS. Ketua Dewan Pendidikan Sulbar, Hasan Sulur, didampingi sejumlah anggota Dewan Pendidikan Sulbar saat menggelar konferensi pers di Cafe 157 Mamuju, Rabu 5 4 Juli 2012.

Kota Pendidikan Belum Dapat Ketetapan Yuridis EDITOR : SUDIRMAN SAMUAL

MAMUJU -- Berdasarkan kesepakatan awal dalam pembentukan provinsi ini, telah disepakati pembagian wilayah sesuai dengan potensi masing-masing.

Untuk wilayah Kabupaten Majene, telah disepakati untuk menjadi pusat pendidikan di Sulbar.

Namun selama provinsi ini berdiri, Majene sebagai pusat pendidikan belum mendapat ketetapan yuridis formil dari Pemprov Sulbar. Padahal, ketetapan itu akan menjadi satu semangat dalam menggelorakan masyarakat dan pemerintah menciptakan suasana atau lingkungan layaknya kota

pendidikan. "Diperlukan adanya ketetapan formal untuk menjaga konsistensi serta membentuk imej masyarakat khususnya di Majene sendiri. Ketetapa yuridis sangat perlu untuk menjaga agar tidak ada yang menyalahgunakan roh pembentukan Sulbar," kata Ketua Dewan Pendidikan Sulbar, Hasan Sulur, saat menggelar konferensi pers di Cafe 157 Mamuju petang kemarin.

Hasan mengingatkan, ketetapan itu bukanlah sebuah batasan agar pemerintah tidak lagi membangun sarana pendidikan di kabupaten lain. Sebab menurut Hasan, daerah lain tetap berhak

memiliki sarana pendidikan dengan catatan sesuai karakteristrik di wilayah masing-masing.

"Yang dimaksud dengan kota pusat pendidikan adalah semangat masyarakat yang mencintai ilmu pengetahuan dan tradisi intelektual yang lebih dibandingkan daerah lain. Sebagai pusat pendidikan, pemerintah daerah serta masyarakat setempat bisa menjaga agar faktor lain seperti akomodasi dan transportasi tidak menjadi mahal agar kehidupan pendidikan bisa berjalan. Contohnya seperti Yogyakarta dan Malang," imbuh anggota Dewan Pendidikan Sulbar, Basnang Said. (*)

Himpi akan Bentuk Bukici

RADAR/AMRI MAKKARUBA

MENGAJAR. Seorang guru taman bermain PAUD Tarbiyatul Atfal Kelurahan Darma sementara mengajar muridnya.

PENGOBATAN MATA PAKISTAN TANPA OPERASI Ahli Pengobatan Mata dan Ambeyen Tanpa Operasi Ditangani langsung Tabib KHAN keturunan dari Pakistan. KHAN seorang ahli Pengobatan Alternatif penyakit mata , ambeyen lemah syahwat dan berbagai penyakit lainnya.

KHAN yang asli Pakistan sudah berpengalaman lebih dari 22 tahun memiliki keahlian menyembuhkan penyakit mata tanpa operasi. Seperti Mata Min, Plus, Rabun, Merah, Berair, Glukoma, Katarak, Silinder. Ilmu pengobatan tersebut diperoleh leluhurnya dari Pakistan. Dengan keahlian yang jarang dimiliki orang banyak, kini telah membuka Klinik Mata Pakistan di Mamuju dan Wonomulyo dengan pengalaman puluhan tahun tersebut, KHAN telah berhasil menyembuhkan puluhan ribu pasien keluhan mata, diantaranya glaucoma, katarak, radang kornea, iritasi mata minus, cylindris, plus, retinitis, syaraf mata rendah, serta lainnya. KHAN juga mengobati penyakit Ambeyen baru atau lama tanpa operasi, lemah syahwat, kencing manis, stroke, persendian tulang, Tumor, Kanker, Kista, Mioma, Gondok, Gondok Beracun, Hepatitis, Ginjal Lever, Malaria, Sesak Nafas, Asam Urat, Rematik, Impoten, Kolesterol, Paru-paru, Kewanitaan dengan harga terjangkau.

Metode yang digunakan dengan menggunakan ramuan herbal murni dari Pakistan dan tumbuh-tumbuhan dari Indonesia tanpa menggunakan obat-obatan kimia sehingga tanpa efek samping.

Alamat : Wonomulyo

Alamat : Mamuju

Jl. Jend.Sudirman No.55 (Dekat Kantor PU/Lampu Merah) Wonomulyo Polewali Mandar Buka setiap tanggal 01-15 Pukul 08.00 – 20-00 Wita Khan Hp: 085 397 082 333

Jl. Sultan Hasanuddin No. 88 (di Rental Mobil SILVI) Mamuju Buka setiap tanggal 16-30 Pukul 08.00 – 20-00 Wita Hp: 085 242 219 895

POLEWALI -- Dalam mendukung pengembangan dan kelancaran kegiatan industri kecil kedepan.

Himpunan Pengrajin Industri Kecil (HIMPI) Kabupaten Polewali Mandar berencana akan membentuk Badan Usaha Koperasi Industril Kecil (Bukici).

Lembaga industri yang dikukuhkan Bupati Polewali Mandar Ali Baal Masdar, 6 Juni 2012 lalu di gedung Gadis Pekkabata Polewali ini, memprioritaskan pendirian Bukici sebagai salah satu penopang dibidang keuangan.

"Bukici akan menjadi bagian dari Himpi yang bergerak di-

bidang mengelolaan keuangan dalam bentuk koperasi. Sehingga kehadiran Bukici dinilai akan sangat membantu kelancaran dan peningkatan usaha industri kecil kedepan," jelas Moh Jumadil, Sekretaris HIMPI Polman.

Wacana pendirian Bukici, kata Jumadil, merupakan agenda prioritas atas kesepakatan dalam rapat perdana Himpi. Sehingga penataan awal Himpi memprioritaskan pendirian badan koperasi sebagai dasar untuk merancang program kerja selanjutnya.

Selain itu Himpi bertekad akan memperkuat lembaga tersebut dan menjadikan Himpi se-

bagai wadah bagi pelaku industri kecil untuk bertukar informasi.

"Kami berharap lembaga ini dapat menjadi jembatan menuju kesuksesan dalam mengembangkan dan meningkatkan usaha industri kecil kedepan,"ujar Jumadil.

Lembaga industri yang dilahirkan Disperindag Polman tersebut mempercayakan salah seorang pengusaha Golla Kambu asal Kecamatan Campalagian, H Yahya untuk memimpin Himpi, sekretaris, M Jumadil perwakilan Disperindag dan seorang pengrajin tenun ATBM asal Samasundu, Hj Hasmia sebagai bendahara. (k2/mkb)

Biaya PSB Boros di Uang Seragam JAKARTA -- Masa penerimaan siswa baru (PSB) terus diwarnai keluhan dari masyarakat.

Diantara yang paling ramai adalah soal biaya yang dikeluarkan wali murid untuk menyekolahkan anaknya. Diantara pos anggaran yang menyedot biaya tinggi adalah urusan seragam.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerima laporan dari masyarakat jika ada pihak sekolah yang menarik uang seragam hingga Rp 800 ribu per siswa. Di tempat lain, diduga tarikan serupa juga terjadi dan dengan nominal yang lebih tinggi. Masyarakat mengeluh karena pihak sekolah mewajibkan calon siswanya untuk membeli seragam atau kain ke sekolah. Padahal di pasar banyak jenis seragam dan kain yang dijual dengan harga yang lebih murah. Menangga-

pi tarikan biaya seragam ini, Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan jika biaya seragam itu adalah urusan personal. Artinya, uang digunakan untuk kebutuhan masing-masing siswa. "Contoh kebutuhan persoalan lainnya adalah tas, sepatu, dan alat tulis," katanya. Karena masuk kategori biaya personal, Nuh mengatakan pihak sekolah seharusnya tidak terlalu membebankan biaya seragam. Pihak sekolah juga diharapkan memberikan kebebasan kepada wali murid untuk membeli seragam atau kain ke tempat lain.

Termasuk di pasar-pasar umum.

Namun dalam prakteknya banyak sekolah yang memiliki seragam khas atau almamater. Seragam ini tidak bisa dibeli di tempat umum, karena ada sablonan nama sekolahan. Di sinilah pihak sekolah dinilai memiliki angin

cerah untuk memungut uang seragam kepada wali murid.

Menurut Nuh, seragam khas atau almamater ini tidak harus membeli baru untuk masyarakat yang tidak mampu. "Bisa dengan memakai seragam bekas kakaknya atau saudara lainnya yang kebetulan satu sekolah," kata dia. Sementara untuk seragam umum seperti putih-merah, putih-biru, putihabu-abu, dan pramuka bisa membeli di pasar-pasar.

Selain itu, Kemendikbud juga berharap pihak sekolah tidak membuat seragam almamater yang banyak. Cukup satu set seragam almamater saja. Ditambah dengan satu set seragam almamateri khusus untuk olah raga. "Dengan cara ini, wali murid tidak terlalu terbebani dengan urusan uang seragam," ujar mantan Menkominfo itu. (jpnn)

12

Radar Majene

RADAR SULBAR Kamis, 5 Juli 2012

Petani Bawang Dapat Bantuan MAJENE -- Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Majene mengembangkan tanaman bawang merah di Kecamatan Ulumanda. Dalam mengembangkan bawang merah sejumlah petani mendapat bantuan modal dari pemerintah dengan total anggaran Rp500 juta.

"Tahun ini Kami telah menyalurkan bantuan untuk pengembangan tanaman bawang di Kecamatan Ulumanda dan Banggae Timur. Sumber bantuan ini berasal dari APBN Kementarian Pertanian," ungkap Iskandar, Kepala Distanak Majene, Rabu 4 Juli.

Menurut Iskandar, Distanak memilih Ulumanda dan Banggae Timur sebagai pengembangan tanaman bawang. Setelah dilakukan survei, kawasan tersebut paling cocok untuk mengembangkan beberapa jenis tanaman hortikultura, termasuk tanaman bawang. Bantuan kepada petani bawang ini dimana setiap 10 hektar lokasi tanaman bawang, petani menerima bantuan sebesar Rp50 juta. Lima kelompok tani (poktan) didua kecamatan ini memperoleh bantuan. "Kami yakin dengan adanya bantuan ini mampu memberi stimulasi kepada para poktan, utamanya kepada petani yang mengembangkan tanaman hortikultura jenis tanam bawang," lanjut Iskandar.

Distanak mengharapkan agar seluruh petani mampu lebih mengoptimalkan pengembangan beberapa jenis tanaman hortikultura yang dianggap sesuai dengan kondisi wilayah dan cuaca agar bantuan pemerintah yang disalurkan melalui Distanak bisa lebih dimaksimalkan. (mg4/mkb)

Disperkimber Pasarkan Perumahan PNS MAJENE -- Pameran pembangunan menjadi ajang satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemkab Majene untuk menampilkan berbagai program pembangunan.

Seperti halnya Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan (Disperkimber) Majene, selain menampilkan program andalan juga pemasaran perumahan bagi PNS. Disperkimber membuka pendaftaran perumahan murah bagi PNS berpenghasilan rendah. "Saat pameran kita akan melayani PNS yang berminat mendaftar perumahan murah. Formulirnya sudah kita siapkan tinggal mengisi di stand," kata Effendi Gasong, Kepala Disperkimber siang kemarin.

Pengadaan rumah murah untuk PNS, merupakan program dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Program ini diperuntukkan bagi PNS yang belum memilki rumah serta masyarkat yang berpenghasilan rendah.

Effendi, mengatakan, lokasi pembanguan perumahan PNS telah disiapkan Pemkab Majene berlokasi di Deteng-deteng Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae dan telah dibebaskan seluas tiga hektar.

Untuk tahap awal, yang dilayani baru PNS. Tapi yang jelas katanya, perumahan tersebut juga diperuntukkan bagi masyarakat khususnya yang berpenghasilan Rp2 juta kebawah.

"Rumah yang akan dibangun tipe 36, itu akan dilakukan secara bertahap. Jika pendaftarnya melebihi dari kuota yang akan ditambah. Kita akan utamakan PNS golongan rendah," tukansya. (k3/mkb)

EKSEKUTIF

Polres Majene Terima Dua Penghargaan

RADAR/JUNIARDI

Pameran Pembangunan.

Suasana pameran terakhir pameran pembangunan Kabupaten Majene sesaat dilakukan pembukaan secara resmi di Stadion Prasamya Majene. Rabu 4 Juli.

MAJENE -- Jajaran Polres Majene menerima dua penghargaan dari Polda Sulselbar. Dua penghargaan yang diperoleh karena dianggap sebagai Satuan Lalulintas (Satlantas) terbersih dan pengelolaan administrasi terbaik. Penghargaan ini diserahkan Kapolda Irjen Pol Mudji Waluyo saat peringatan HUT Bhayangkara ke 66 di Makassar, Minggu 1 Juli lalu.

Kasat Lantas Polres Majene, Saharuddin Pammu, Rabu 4 Juli, mengatakan dua penghargaan tersebut diperoleh berkat kerja karas yang dilakukan jajaran Satlantas Polres Majene. Ini termasuk kepedulian dengan masalah kebersihan kota Majene.

"Ini merupakan penghargaan pertama yang kami terima dan merupakan sebuah prestasi yang dapat dibanggakan. Ini juga akan mengangkat nama baik Polres Majene.

Namun kami tetap meminta dukungan serta partisipasi dari Pamkab Majene dan masyarakat pada umumnya.

Sebab dampak positifnya akan dirasakan oleh masyarakat Majene sendiri," ungkap Saharuddin. (mg4/mkb)

Prolegda Terancam Terbengkalai REPORTER : SYAMSUDDIN EDITOR : AMRI MAKKARUBA

MAJENE -- Sejumlah Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2012 yang telah disepakati antara tim Prolegda kabupaten dan DPRD terancam terbengkalai.

Hal tersebut karena ulah oknum para anggota dewan yang tidak optimal melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat.

Seperti halnya Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Majene dan Rencana Program Jangka Menenangah Daerah (RPJMD) hingga Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Pengunaan Anggaran Sementara (KUAPPAS) tahun 2013. Prolegda tersebut be-

lum dibahas, mana lagi beberapa agenda prolegda lainnya. Ketua Komisi I DPRD Majene Darmansyah, ditemui kemarin mengakui, sejumlah Prolegda di DPRD tidak akam mampu diselesaikan jika tingkat kehadiran anggota dalam setiap pembahasan masih rendah.

Lebih lagi katanya, jika memasuki tahun 2013 dimana para anggota dewan akan disibukkan dengan agenda pemilihan legislatif (Pileg) 2014. "Kalau kita tidak mampu tahun ini menyelesaikan agenda di DPRD, maka sejumlah program lainnya hampir pasti terbengkalai sebab masing masing anggota dewan akan sibuk menghadapi Pileg," ujarnya.

Legislator PAN ini, juga prihatin terhadap sejumlah program pemeritan di daerah, dimana selama pelaksanaan pemerintahan di Majene berjalan tanpa berpedoman pada program jangka panjang 20 tahun kedepan (RPJPD). "Kasian daerah ini pemerintahan berjalan tanpa RPJPD. Padahal mestinya ini menjadi agenda utama kita di dewan agar kemudian RPJMD juga bisa dibahas. Kalau kita rata ratakan kehadiran kita di DPRD untuk rapat tidak cukup 10 persen sementara pekerjaan menumpuk," cetusnya.

Senada juga disampaikan Hasbinah. Ia menilai kinerja tim Prolegda kabupaten cukup baik. Hanya saja seringkali ada ke-

terlambatan karena anggota dewan tidak optimal melakukan pembahasan. "Pimpinan juga sebenarnya disini harus aktif mengagendakannya," terang legislator Golkar ini.

Menyangkut RPJPD Majene, lanjutnya, dewan bisa sepakat untuk menggunakan RPJPD yang telah pernah diajukan Pemkab Majene periode lalu. Kemudian jika ada yang bersifat mendasar untuk diubah bisa dilakukan pada tahun berjalan.

"Yang penting kita bahas dulu RPJPD, dari pada sama sekali, nanti kita sempurnakan para rapat gabungan komisi atau di Pansus," pungkasnya. (*)

Nelayan Diminta Manfaatkan TPI MAJENE -- Wakil Bupati Majene, mengimbau kepada nelayan untuk memanfaatkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berada di Kecamatan Banggae. Selama ini nelayan belum memanfaatkan TPI sebagai sarana distribusi hasil produksi perikanan.

"Seharusnya, seluruh nelayan memanfatkan fasilitas yang telah disediakan pemerintah. Termasuk TPI yang telah lama dibangun, TPI harus diman-

faatkan sebagai sarana distribusi hasil produksi perikanan," imbau Fahmi Massiara, Wakil Bupati Majene, Rabu 4 Juni.

Dengan pemanfaatan TPI, nelayan akan mudah mendistribusikan hasil produksinya. Karena kawasan TPI telah tersedia beberapa fasilitas, termasuk beberapa pedagang pengumpul yang menada hasil tangkap nelayan untuk didistribusikan ke beberapa pasar.

Wabup mengatakan, dengan pemanfaatan TPI, beberapa hasil tangkap nelayan akan di pilah untuk ditentukan pendistribusiannya.

Beberapa hasil tangkap nelayan terkadang memiliki kualitas ekspor namun didistribusikan sendiri sehingga harganya lebih murah dibanding jika diekspor.

"Dalam TPI terdapat beberapa klarifikasi pedagang pengumpul untuk

mendistribusikan hasil tangkapan nelayan. Bisa jadi terdapat beberapa jenis ikan kualitas ekspor dengan harga memadai dibanding hanya didistribusikan sendiri oleh nelayan," tukas Fahmi.

Selain itu, dengan pemanfaatan TPI akan memaksimalkan PAD dari retribusi bagi para pedagang maupun nelayan yang mengumpul hasil tangkapnya pada TPI. (mg4/mkb)

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Majene

RADAR/SYAMSUDDIN

SEKRETARIS Kabupaten Majene Syamsiar Muchtar dan Wakil Bupati Majene Fahmi Massiara melakukan perekaman data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) pada Launching e KTP, Selasa 3 Juli di Kantor Kecamatan Banggae.

Radar Mamasa 13

RADAR SULBAR Kamis, 5 Juli 2012

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mamasa yang Madani Dalam Ikatan Kondosapata Wai Sapalelean

Kabupaten Mamasa Empat Strategi Pembangunan Kabupaten Mamasa

1. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik/goog governance.

2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui Pembangunan Berbasis Masyarakat (Gerbang Sismark).

3. Mendorong berkembangnya dunia usaha para pelaku ekonomi.

4. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan norma budaya dalam kehidupan masyarakat.

Ramlan Badawi

Benhard Buntutiboyong

Bupati Mamasa

Sekkab Mamasa

Kisruh Pilkades Makuang

Calon Kades dan Pendukung

Nyaris Adu Jotos REPORTER : ANDI SUMARYADI EDITOR : AMRI MAKKARUBA

MAMASA -- Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Makuang Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa terancam tertunda.

Karena dari tiga calon yang akan bertarung di Pilkades Makuang yakni Carles, Micael dan Lolang.

Tetapi calon incumbent, Lolang belum lengkap berkas administrasinya berupa surat pengunduran diri sebagai kades dan belum memasukkan pertanggungjawaban. Hanya saja tetap bersikeras

agar diikutkan dalam Pilkades yang rencananya digelar 13 Juli mendatang. Hal ini membuat dua calon kades lainnya melakukan protes. Terjadinya kekisruan ini membuat Bupati Mamasa, Ramlan Badawi mengundang para calon kades, BPD dan panitia Pilkades ke Kantor Bupati Mamasa, Rabu 4 Juli kemarin. Pertemuan ini untuk membicarakan solusi atas terjadinya masalah di Pilkades Makuang.

Hanya saja, Rabu kemarin Bupati Ramlan sedang tugas luar

ke Mamuju. Sehingga para calon kades, BPD dan panitia diterima oleh staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Petrus Demmanaba. Tetapi belum lagi dimulai pertemuan di ruang Kabag Pemerintahan, tiba-tiba terjadi kegaduhan diluar ruangan. Ternyata salah seorang calon kades, Micael bersitegang dengan pendukung Lolang.

Bahkan nyaris terjadi adu jotos untungnya dapat diredam anggota Satpol PP Pemkab Mamasa.

Saat pertemuan yang dipimpin staf ahli Bupati Bidang

Pemerintahan, Petrus Demmanaba juga berlangsung alot.

Bahkan tidak menghasilkan keputusan terkait kelanjutan Pilkades Makuang. Hal ini karena Bupati Mamasa tidak berada ditempat sehingga diputuskan dilakukan pertemuan ulang jika bupati sudah ada di Mamasa.

Pihak pemkab kembali akan memanggil BPD, panitia Pilkades dan calon kades termasuk pemerintah Kecamatan Messawa untuk menyelesaikan persoalan Pilkades Makuang dalam waktu dekat. (*)

Batas Usia Pensiun Bisa Diperpanjang 60 Tahun JAKARTA -- Adanya perbedaan batas usia pensiun (BUP) yang diberlakukan masing-masing instansi oleh sejumlah kalangan dinilai sebagai bentuk ketidakkonsistenan pemerintah dalam penerapan undang-undang. Pemerintah pun diminta untuk mempertegas Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2010 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang

menduduki Jabatan Fungsional Penilik. Juga Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian PNS. Mengenai hal tersebut Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun (Dakatsi) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Sulardi menjelas-

PERTEMUAN. Suasana pertemuan antara Pemkab Mamasa, panitia pilkades, BPD dan calon kades membicarakan kisru Pilkades Makuang di Kantor Bupati, Rabu 4 Juli kemarin.

Kejar OPM, TNI Lakukan Patroli Udara panjang bahkan pengibaran bendera Bintang Gejora di beberapa tempat di lakukan dengan melakukan patroli udara.

"Nampaknya senjata rakitan yang ditemukan TNI sama dengan video streaming Lamberth Pekikir, yang mana dalam video tersebut," ungkap Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI M. Erwin Syafitri kepada Cenderawasih Pos (Grup JPNN).

Dimana dalam Vidoi tersebut, Lamberth Pekikir menyampaikan pidatonya mengajak untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora yang sedang dikawal oleh anggotanya dengan bersenjatakan senjata rakitan yang jenisnya sama dengan yang ditemukan aparat TNI. (jpnn)

NET

Empat Polisi Judi, Kompolnas Turun ke Samosir JAKARTA -- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memastikan segera turun ke lapangan untuk mengecek keseriusan Polda Sumut dalam menangani terekamnya empat oknum perwira yang diduga asyik bermain judi di ruang Wakapolres Samosir. Demikian dikemukakan anggota Kompolnas, Edi Saputra Hasibuan, kepada JPNN. “Kompolnas segera lakukan pengecekan langsung. Kasus

ini tentu menjadi perhatian khusus dari kita. Jadi sesegera mungkin,” ujarnya.

Menurut Edi, langkah tersebut tentu sangat penting dilakukan. Karena setiap anggota kepolisian harusnya menjadi pelayan dan pelindung masyarakat. Bukannya malah melanggar hukum. Apalagi, kepolisian baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-66 tahun, sehingga dituntut

Sulardi dalam keterangan persnya, Senin (2/7). Jabatan fungsional tertentu memiliki BUP khusus yang diatur dalam peraturan tersendiri. Kewenangan untuk memberhentikan ada pada PPK. Nantinya masalah ini diatur dalam Undang-Undang ASN (Aparatur Sipil Negara), yang saat ini RUU-nya sedang dalam proses pembahasan pemerintah bersama DPR. (jpnn)

KPK Telaah Laporan Korupsi Impor Gula Mentah

RADAR/IST

JAYAPURA -- Terkait peristiwa yang menimpa Kepala Kampung Sawiyatami Johanes Yanupron setelah ditembak orang tak dikenal (OTK), Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Pangkoops memerintahkan kepada Danrem172/PW Kolonel Inf Joppye Onesimus Wayangkau pada Selasa (3/ 7) siang untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang diduga berasal dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) dibawah pimpinan Lambert Pekikir.

Dari Pengejaran tersebut, aparat TNI yang di pimpin oleh Danrem 172/PW, berhasil menemukan satu pucuk senjata rakitan dan selongsong peluru dengan jenis peluru Dobollop, satu buah parang

kan, prinsip umumnya BUP PNS adalah 56 tahun. Untuk jabatanjabatan tertentu dapat diperpanjang sampai 60 tahun.

"Pengertian "dapat" tidak sama dengan mutlak yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota) yang memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, memberhentikan PNS," terang

harus dapat lebih profesional dalam menjalankan tugas di lapangan.

“Jadi tindakan mereka, jika memang benar, tidak bisa ditolerir, karena berdasarkan undang-undang, perjudian baik dalam bentuk apapun, dilarang,” sebutnya. Edi meminta agar Kapoldasu sesegera mungkin menyelidiki kasus ini hingga tuntas. Karena peristiwa tersebut cukup memalukan dan tentunya masyarakat sangat ter-

ganggu jika sampai hukum tidak ditegakkan bagi oknum aparat hukum yang melakukan pelanggaran.

“Kami minta Propam Polda Sumut, segera lakukan pemeriksaan terhadap oknum yang dimaksud.

Mereka harus diperiksa,” paparnya.

Sementara itu, bagi oknum polisi yang menyaksikan perjudian tersebut, tapi tidak bertindak, juga harus diperiksa. (jpnn)

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan dugaan korupsi impor gula mentah (Raw Sugar) di Kementrian Perdagangan RI yang diadukan oleh Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Selasa (3/7) siang.

Juru Bicara KPK, Johan Budi menyebutkan pihaknya akan menelaah laporan dari GIB itu. "Nanti kita telaah dulu laporannya," kata Johan kepada JPNN Selasa (3/7) sore.

Seperti diketahui, Gerakan Indonesia Bersih, Selasa siang mengadukan Menteri Pedagangan RI, Gita Wiryawan, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Khrisnamurti beserta Dirjen Perdagangan Luar Negeri Deddy, Direktur Komersial dan Komoditi Luar Negeri Hendrik Siregar, dan sejumlah pihak ke KPK terkait dugaan korupsi importasi 240.000 ton raw sugar (gula mentah) tahun 2012.

Koordinator GIB, Adhie M Massardi dalam laporan resminya kepada Ketua KPK, Abraham Samad mengatakan, GIB mengadukan penyalah-

gunaan jabatan/kewenangan yang dilakukan Menteri Perdagangan RI, Wakil Menteri Perdagangan RI, Dirjen Perdagangan Luar Negeri.

"Mereka patut diduga telah melakukan tindak pidana korupsi karena merekayasa kebijakan importasi 240.000 ton raw sugar," kata Adhie M Massardi yang datang ke KPK, Selasa siang.

Menurut Adhie M Massardi, penunjukan PT PPi sebagai importir raw sugar berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp57,6 miliar dihitung dari selisih bea masuk raw sugar dan gula kristal putih Rp240/kilogram. Kemudian tolling fee sebesar Rp1.175/kg untuk 240.000 kg mencapai angka Rp282 miliar. "Kemudian harga raw sugar PT PPI selaku importir sebesar USD635/ton ternyata lebih mahal USD45/ton menurut harga pasar versi Bloomberg.

Sehingga terdapat selisih harga sekitar USD10.800.000 atau sekitar Rp97,2 miliar," papar Koordinator GBI itu. (jpnn)

Rubrik Ini Dipersembahkan oleh Humas Pemkab Mamasa

RADAR/ANDI SUMARYADI

RADAR/ANDI SUMARYADI

PEMIMPIN. Dua pemimpin Kabupaten Mamasa yakni Bupati H Ramlan Badawi dan Sekkab, Bendhard Buntutiboyong berfoto bersama saat menunggu kedatangan tim penilai lomba desa di Kelurahan Messawa.

FOTO BERSAMA. Bupati Mamasa, H Ramlan Badawi dan Sekkab Mamasa, Bendhard Buntutiboyong berfoto bersama dengan tokoh masyarakat Kelurahan Messawa.

14

Radar Pasangkayu Sistem Manusia Alam Ruang Teknologi

RADAR SULBAR Kamis, 5 Juli 2012

MAMUJU UTARA SMART

Pembenahan dan Penyempurnaan Sistem Penyelanggaraan Pemerintahan, Kebijakan dan Regulasi, Program dan Kegiatan, Infrastruktur Keuangan Daerah.

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur, Masyarakat dan Private Sektor.

Mengelola dan Memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan Arif, Adil, dan Bijak untuk Kemakmuran Rakyat dan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.

Konsisten Melakukan Penataan Ruang, dan Wilayah dengan Mengacu pada Kebijakan dan Regulasi Serta Berwawasan Lingkungan Menggembangakan dan Memanfaatkan Tekhnologi Tepat Guna yang Selaras dengan Perkembangan dan Kebutuhan

H. MUHAMMAD SAAL WAKIL BUPATI

H. AGUS AMBO DJIWA BUPATI HM. NATSIR. MM SEKKAB

Pertahankan Pulau Lereklerekang

Masyarakat Perantauan Dukung Upaya Hukum Pemprov JAKARTA -- Sikap Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menghubungi pengacara nasional, mendapat dukungan penuh dari warga Sulbar di perantauan. Wadah masyarakat Sulbar di perantauan, Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat (KKMSB) memberi apresiasi atas upaya Pemprov untuk tetap mempertahankan kedaulatan wilayah Sulbar.

KKMSB menilai keputusan tersebut sebagai langkah awal yang baik pasca diperolehnya salinan putusan Mahkmah Agung (MA) terkait Pulau Lereklerekang. "Kami sangat mendukung, Sejauh ini posisi kita sudah kuat karena memang didukung oleh undang-undang, apalagi dengan adanya dukungan kuasa hukum nasional," ungkap Sekjen KKMSB, Salman DA, Rabu, 4 Juli, di Jakarta.

Seluruh jajaran pengurus KKMSB, kata dia, juga siap all out mendukung pemerintah Sulbar mempertahankan kedaulatan wilayahnya, bukan sebatas berwacana saja.

Terpenting karena Lereklerekang adalah bagian yang tak terpisahkan dengan Sulabr. Pihak KKMSB akan total mendukung sesuai porsi yang dimiliki.

Misalnya, dalam hal memperjuangkan aspirasi masyarakat Suolbar d Jakarta. "Kita harus tanggalkan perbedaan-perbedaan yang ada, mari kita bahu membahu. Kita saling dukunglah," cetus Salman.

Senin, 2 Juli, unsur pimpinan DPRD Sulbar dan sejumlah anggota dewan melakukan rapat koordinasi bersama Biro Pemerintahan dan Biro Hukum Pemprov Sulbar.

Mereka membahas tindaklanjut putusan MA yang memenangkan gugatan Kalsel atas Permendagri nomor 43 tahun 2011 tentang kepemilikan Pulau Lereklerekang. Permendagri ini menyatakan Pulau Lereklerekang masuk kedalam wilayah Majene Sulbar. Dalam pertemuan, pihak Pemprov Sulbar menerangkan, salah satu langkah positif yang dilakukan adalah membangun komunikasi dengan pengacara nasional, Yusril Izha Mahendra yang sudah siap membantu Sulbar dalam memperkarakan putusan MA tersebut.

Sebelumnya, di Kabupaten Majene, dukungan mempertahankan Pulau Lereklerekang juga telah disampaikan Anggota DPR RI asal Sulbar, Salim S Mengga. Salim bahkan menyatakan bahwa polemik pulau kaya minyak dan gas itu, bukan hanya masalah Majene. Ini ranahnya provinsi, dan empat kabupaten lain yang ada di Sulbar.

Seluruh pihak di Sulbar diharap dapat bergandengan tangan. Apalagi, semua kabupaten akan menerima konsekuansi ekonomi atas kepemilikan Pulau Lereklerekang.

Ketua Umum KKMSB ini, juga menyatakan kesiapannya mendorong pemerintah pusat agar tetap menjadikan pulau itu sebagai kawasan administrasi Majene Sulbar. (rul)

POTRET PASANGKAYU

RADAR SULBAR/ CHAERUL MARFAN

SALINAN. Bupati Majene H Kalma Katta bersama Pemprov dan DPRD Sulbar serta Pemkab Polman saat membahas salinan putusan MA terkait Pulau Lereklerekang.

Sembilan Tahun Berkonflik

PT Astra Ganti Rugi Lahan Petani REPORTER: SYAMSUDDIN HB EDITOR: MUHAMMAD ILHAM

PASANGKAYU -- Setelah sembilan tahun bersengketa dengan petani, perusahan perkebunan kelapa sawit, PT Astra Group, akhirnya memberikan ganti rugi lahan kepada petani.

PT Astra memberikan ganti rugi berdasarkan perintah Mahkamah Agung (MA) yan ditegaskan dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) atas kasasi. MA memenangkan Kelompok Tani Sarudu dan Kelompok Tani Kabuyu Tikke.

Pencarian keadilan ini ditempuh warga dengan perjuangan yang cukup panjang. Selama bersengketa dengan pihak

perusahaan, warga yan tergabung dalam dua kelompok tani itu tidak pernah melakukan tindakan anarkis. Bahkan pasca terbitnya putusan PK MA, para petani menggelar syukuran di Desa Patika Kecamatan Sarudu, Rabu, 4 Juli.

Wakil Bupati Matra HM Saal, menyatakan, perjuangan yang cukup panjang dengan penuh kesungguhan para petani sangat ia apresiasi. Begitu halnya pihak perusahaan yang memiliki kemauan untuk membangun komunikasi dengan masyarakat.

Terkait keputusan MA, kata Saal, itu merupakan momen perdamaian tepat. "Kelompok tani dan perusahaan melalui islah ini saya anggap sesuatu

Rubrik Khusus Humas Pemkab Mamuju Utara

BERPOSE. Wakil Bupati Matra HM Saal bersama Direktur Area Celebes PT Astra Group menghadiri penyerahan kesepakatan (islah) kepada warga di Desa Patika, rabu 4 juli 2012.

RADAR SULBAR/SYAMSUDDIN HB

HADIR. Bupati Matra HM Saal bersama Ketua Komisi I DPRD Matra Baharuddin Pulindi menghadiri acara syukuran warga di Desa Patika, rabu 4 Juli 2012.

yang cukup luar biasa. Saya harapkan kedepan kedua belah pihak tetap menjalin hubungan," harapnya.

Begitu pula Wakil Ketua DPRD Matra, Uksin Djamaluddin. Ia menyampaikan, putusan hukum yang sudah final hendaknya jangan dijadikan kebanggaan bagi kelompok masyarakat yang memenangkan prkara.

"Perusahaan dan masyarakat adalah harus bergandengan tangan. Munculnya persoalan hukum harus diselesaikan secara hukum dan tidak boleh menyelesaikan dengan cara anarkis," imbaunya.

Sementara itu, mantan kuasa hukum kelompok tani yang memenangkan perkara ini, Ba-

haruddin Pulindi, menceritakan kilas balik perjuangan yang kurun waktu sembilan tahun lalu. Saat terjadinya kesalahpahaman antara kelompok tani dengan PT Astra Agro Group, banyak pihak yang pesimis melihat upaya yang dilakukannya.

Tapi pada akhirnya proses hukum bisa memberi keputusan adil.

"Dengan penyerahan kesepakatan antara masyarakat kelompok tani Sarududan Kabuyu Tikke dengan PT Surya Raya Lestari I dan PT Mamuang, tentu kedua belah pihak telah menyadari kehadiran masingmasing," pujinya.

Sementara itu, Direktur Area Celebes PT Astra Agro Lestari, Bambang Wicahyo, me-

LEGISLATIF MATRA

negaskan, perusahaan perkebunan sawit di Matra baik PT Surya Raya Lestari I maupun PT Mamuang merupakan perusahaan yang tunduk pada hukum. Hasil apapun yang sudah menjadi keputusan hukum akan selalu ditaati.

"Saya mewakili perusahaan ini mengucapkan terima kasih atas kesabaran masyarakat menunggu hasil putusan itu, dengan kesabaran dan niat yang baik akan menghasilkan hal yang baik pula. Jika sesuatu hal perlu di komunikasikan, pihak perusahaan terbuka dan harapan kami kedepan baik perusahaan dan masyarakat tetap dapat bekerjasama," harapnya. (**)

Rubrik Khusus DPRD Kabupaten Mamuju Utara

HADIR. Wakil ketua DPRD Matra Uksin Djamaluddin bersama Wakil Bupati Matra HM Saal meghadiri acara syukuran warga kelompok tani yang memenangkan PK di MA di Desa Patika, 4 Juli 2012.

RADAR SULBAR/SYAMSUDDIN HB

HADIR. Ketua komisi I DPRD Matra sekaligus kuasa hukum kelompok tani Sarudu dan Kabuyu Tikke Baharuddin Pulindi SH bersama camat Sarudu dan Kades Patika menghadiri acara syukuran warga,rabu 4 Juli2012

INFOTAINMENT

RADAR SULBAR Kamis, 5 Juli 2012

15

gaya hidup - artis - film - resep makanan - Keluarga

Lindsay Lohan

Paling Tahan Berita Miring LINDSAY Lohan dinilai sebagai artis yang tahan terhadap segala jenis pemberitaan pers. Diberitakan baik ataupun jelek, pemeran Liz Taylor dalam film "Liz & Dick" yang tengah diproduksi itu tetap menikmatinya.

Pendek kata, lajang kelahiran 2 Juli 1986 ini seolah menikmati serangan pemberitaan media yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Meski diberitakan jelek, LLohan tetap eksis. Kondisi ini sesuatu yang jarang ditemui sebab tak semua selebriti Hollywood mampu menghadapi berita miring.

"Aku tak tahu bagaimana Lindsay Lohan bisa menghadapinya. Dia seperti punya cara khusus dalam dirinya," kata aktor Josh Brolin, seperti ditulis laman hiburan showbizspy, Selasa 3 Juli.

Pemeran Presiden George W Bush di film "W" ini mengaku sempat disarankan menyewa pengawal pribadi agar tak jadi bulan-bulan wartawan atau paparazzi layaknya Lindsay Lohan. Tapi setelah dipikir baik-baik dengan sang istri, Diane Lane, aktor yang saat remaja dikenal dalam film cowboy "The Young Riders" ini memilih tetap menjaga privasi tanpa kehadiran bodyguard setiap saat.

"Aku tak ingin dikawal seperti itu. Tapi kalau sudah menjadi kebutuhan, akan aku lakukan," ucap Josh.

Lindsay dikejar media dan paparazzi sebenarnya karena ulah bengalnya sendiri. Bekas bintang cilik ini kerap mencemooh sesama selebiriti Hollywood seperti Paris Hilton.

Belum lagi kebiasaan miringnya menggunakan narkoba dan mabuk-mabukan yang sempat berujung hukuman penjara. Terbaru, artis bernama lengkap Lindsay Dee Lohan ini tengah dipolisikan oleh seorang sopir truk. Penyebabnya, Lindsay yang mengemudikan Porsche menabrak truk yang dikemudikan pelapor. (jpnn)

Kita Lebih Senang Naik Kereta ACARA ngunduh mantu Anang Hermansyah dan Ashanty digelar Jember, Jawa Timur pada Rabu 6 Juni. Mereka membawa serta seluruh keluarga besarnya menuju kota kelahiran Anang, menggunakan kereta api dengan menempuh perjalanan sekitar 15 jam.

"Kita menuju ke Surabaya mau ke Jember bawa keluarga besar 56 orang.

Kita habis makan malam dan sekarang mau tidur. Tapi senang sih karena ramai-ramai. Bisa seru-seruan, bisa berhenti-berhenti," kata Ashanty saat ditemui di atas Kereta Wisata Argo Bima menuju Surabaya, Selasa 3 Juli.

Keluarga besar Ashanty sengaja menyewa satu gerbong, yang ternyata menjadi pengalaman tersendiri. Impian orang tua dan beberapa keluarga Ashanty yang belum pernah menaiki kereta api di Indonesia akhirnya terwujud. Meski di sisi lain muncul rasa tidak tega Ashanty pada sang bunda.

"Kita lebih senang naik kereta apalagi mamaku belum pernah naik kereta di Indonesia, tanteku juga kala di sana dia ke mana-mana pakai kereta. Tapi di sini belum pernah. Tadi sih pertama-tama kok kayak gini. Cuma itu baru jamjam pertama, nggak tahu kalau entar apalagi sampai pagi. Mungkin capek juga ya," ujar Ashanty.

"Tapi aku sudah bilang kalau pulang ke Jakarta nggak mau pake kereta lagi, sudah ditawarin pakai pesawat, tapi kata mamaku nggak aku mau naik kereta," sambung Ashanty. (net)

Resep Kita Es Bubur Talaka

Anya dan Olga Lidya Nyawer KPK JAKARTA - Awak media yang biasa meliput di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang tengah asyik nongkrong, kembali sibuk melihat kedatangan dua orang selebriti, Anya Dwinov dan Olga Lidya ke gedung KPK, Rabu 4 Juli pukul 15.20 WIB. Keduanya ternyata datang untuk ikutan nyawer untuk penggalangan dana pembangunan gedung KPK. Anya yang hadir dengan stelan rok mini warna hitam dan baju merah, tampak mencolok diantara puluhan wartawan yang ada di teras depan gedung KPK itu.

"Sama dengan rekan-rekan yang lain lah, ikut nyumbang untuk gedung baru KPK," kata Anya Dwinov kepada wartawan.

Anya mengaku tidak mengikuti polemik pemberian tanda bintang untuk anggaran gedung baru KPK yang masih menggantung di DPR RI. Namun karena melihat banyak pihak yang urunan bantu KPK, dia juga merasa tergerak untuk membantu walau nilainya tidak banyak, yanki Rp100.000. Jumlah yang sama juga disumbangkan oleh Olga Lidya.

"Aku gak begitu tauh ada pertimbangan apa di dalam (DPR) sana. Katanya ini lembaga ad hock. Kalau memang diperlukan gedung baru, kenapa tidak? " tandasnya. (jpnn)

Olga Lidya

Ashanty:

Bahan : 50 gr tepung beras 1 sdm tepung kentan 25 cc air daun suji 550 cc santan 75 gr gula pasir 1 sdm air kapur sirih 6 daging buah nangka, iris tipis 5 sdm kelapa muda serut 5 sdm tape ketan hitam Es secukupnya Sirup merah secukupnya Cara Membuat : 1. Larutkan tepung beras, tepung ketan dan air suji dengan 300 cc santan. Sisihkan.

2. Rebus sisa santan bersama gula pasir dan air kapur sirih sambil diaduk dan jaga supaya santan tidak pecah.

3. Tuangkan larutan tepung ke dalam santan rebus sambil diaduk perlahan – lahan sampai bubur hijau matang. Angkat.

4. Siapkan gelas saji. Tuang 2 sendok sayur bubur hijau, tambahkan nangka, kelapa muda dan tape ketan hitam. Tambahkan es dan sirup.

5. Hidangkan.

Anya Dwinov

>>>>>> HUBUNGI BAGIAN PERIKLANAN: MAWARNI SIMARGOLANG, 0426-22138 Hp: 081241843180

HOT LINE:

E-mail: radarsulbar01@gmail.com

Online: radar-sulbar.com IKLAN BARIS RADAR SULBAR

MAMUJU -- JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50,TLP. 0426 -22138. MAJENE -- JL. JEND SUDIRMAN NO. 167,TLP. 0422-21157. POLMAN -- JL. MR.MUH.YAMIN NO. 76,TLP. 0428-23203.

Serbaneka TOKO HARAPAN JAYA Grosir Pakaian Jadi, Alamat: Ruko Blok A. No. 16 Pasar Baru Mamuju-Sulbar, HP. 081 210 174 222

Serbaneka H2D KOMPUTER, Menerima sevice komputer, laptop, notebook & rakit komputer, juga melayani servis panggil, harga terjangkau.

Alamat Jl. Stadion, Hp: 085399769243,081342626268, 081342077428

Serbaneka ANDA Butuh Dana Tunai, Jaminkan Bpkb Motor Anda di NSC FINANCE . Hub. No : 0853 4085 7205 ( Dibutuhkan Karyawan/Karyawati, Pendidikan Min. SMA, GAJI + KOMISI + REWARD)

Serbaneka BENGKEL LAS Masagena Alamat Jl. Pababari Mamuju, Tlp 081 342 209 988 DIZI MEUBEL Alamat, Jl. Martadinata (samping Kantor BPS Mamuju) Tlp 081 342 209 988

Serbaneka NUSANTARA TEKHNIK Jl. Andi Makasau, Melayani : Las panggil, Terali kanupi, Pintu Ruko Balkon, disesuaikan Model Rumah Hub : Yusman (Hp. 081 342 086 507-085 340 617 777)

Serbaneka ALAT PERAGA DAK SD & SMP ready stok (100%) sesuai juknis 2010, rekanan yg menang tender / uji petik 085214141201 / 081519464055 - kdn.co.id

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dengan ukuran 10 x 45 = 450 m2 Terletak di Jalan Poros Kalukku Tasiuk Hub: 081355038844 - 082191606888

Rental Mobil CV. Jaya Bersama Menyediakan Jasa Rental Avanza, Zenia, Apv, Rush, Pick Up. Jl. Pattana Bone No. 9 Mamuju Hp. 085 399 333 536085 298 301 045

Dijual Rumah

Dijual Rumah Dioper cicilan rumah tipe 36 di BTN Griya Marwah Residence Sarampu, Desa Tonyaman Kecamatan Binuang blok B nomor 1 dgn harga 50 juta. Harga bisa nego.Hubungi: 085214476078

Dijual Rumah DIJUAL Rumah di Jalan Cerbon Belakang Kantor Camat Wonomulyo. Ukuran 21x11 M. Hub : 081241501981

Dikontrakkan DIKONTRAKAN PERUMAHAN H. BASYIR BLOK G 22 (BELAKANG TOYOTA) HUBUNGI : 081 342 633 337 ATAU 081 342 795 999

Dikontrakkan

DIJUAL Rumah : Luas 325 M2 di Jl. H.A. Endeng No.1 Tanah : 610 M2 di Jl. Muh. Husni Thamrin Hub : Hp 081 355 399 133 Alamat: Jl. Urip Sumoharjo No. 51 Mamuju

Dikontrakkan 1 buah rumah, lengkap dengan perabot. Di Jl. BTN Maspol F4 No. 1 Mamuju Hub : 085 255 801 557

Dijual Ruko

DIJUAL tanah kosong, luas 1004 m2 Jl. Bau Massepe depan Gereja Katolik. Dikontrakkan tanah, luas 11x40 m Jl. Tuna samping somel kayu Maspul. Hub 085322255554 - 085394702774

Dijual Ruko 2 petak, 2 lantai disudut, ukuran 9 x 14 Jln. Poros Sentral Tasiu /Kompleks Pasar Hub : 082 189 917 971

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dan Bangunan ukuran 9x20 di Rangas Mamuju.

Kuran lebih 500 m dari Kantor Gubernur Sulbar. Harga Rp. 150 Jt, tanpa perantara.

HUB: 085398239889

Dijual / Dikontrakkan Tanah

Dijual Mobil DIJUAL Cepat Mobil Toyota Kijang Grand Extra Tahun 1996 Ac. Sentral, DVD, Power stering, Power Window, Sentral Lock, kondisi baik masih Orisinil Mesin kering siap Pakai Hub : 081 355 064 032

Peluang Bisnis MAU Penghasilan Rp 1 jt - 2 jt/bulan Dirumah Buka Usaha Rental Game. Jual PS2/PS3 Hardisk Baru/ Bekas, Komputer, Laptop, Hrg Murah Beli 2 Unit PS Gratis HP Cross U / 2 orang. Minat Bos. Hub. MR.14 Com Hp.085 214 011 193 / 087 842 276 439

Dijual Tanah JUAL TANAH. + Ukuran 4,4 Hektar Di Jalan Baru (Jalur Dua) Hub; 08124252975

Dijual Rumah JUAL Murah Rumah, BTN Cendrawasih, Polewali sudah renovasi, Harga Rp. 185 Jt Hub : 081 355 076 354

Dijual Rumah

Dikontrakkan Dikontrakkan Ruko Strategis dan nyaman di Jl. RE. Martadinatha Simbuang Hub : 081 242 001 019/081 944 533 688

Dijual Rumah DIJUAL Rumah Tinggal Permanen beserta lokasi di Jl. Manunggal, Lr. IV, Polman (samping rumah kosan sekkab polman) L. 14 Meter x P. 24 Meter.

Harga Rp. 250 juta bisa nego Hub: 085299924217

Dijual Tanah DIJUAL Lokasi siap bangun Rp. 60 JT Uk. 10 m x 20 m.

Ada Sertifikat Jl. Atiek Suteja Belakang Kantor Bupati.

Hub. 085 255 742 258

Dijual Tanah

Di jual rumah permanen, fasilitas lengkap: PLN 2300 wat, AC, AIR PAM, SUMUR BOR, TEL RMH, 4 KMR TIDUR. STRATEGIS, DEPAN KANTOR BUPATI POLMAN, LUAS 171 M2. ADA KELEBIHAN TANAH 1 KAPLING. HUB. 082188775060.

HARGA DAMAI.

Jual Tanah Kaplingan siap Bangun Uk. 10 X 20 Dirangas-Mamuju.

Kurang Lebih 500 M dari Kantor Gubernur Sulbar Harga 26 juta, tanpa perantara Hub : 081241200073

Dijual Rumah

DIJUAL MOBIL Apv, Warna Hitam Metalic Tipe : 6C415V-Apv DLX Hub : 085 298 308 800

Dikontrakkan/Dijual

Dikontrakkan/Dijual Rumah tinggal Dijalan RE Martadinata Belakang Wisma Babana Mamuju Hub: 081 355 942 684 081 944 200 477

Jual Mobil Dijual Tanah DIJUAL Tanah dengan luas 15x28 m2, terletak di depan SMK Pelayaran Mamuju Harga Murah Tanpa perantara. Hub : 085 398 062 912

Dijual Rumah DIJUAL Rumah di Jl. Kapten Jumhana No. 22 Wonomulyo Polman Sebelah Kanan Lapangan Gaswon (Depan Pasar Wonomulyo) Hubungi : 085 299 128 480 081 342 209 988 085 236 277 002

Lowongan Dicari 1 org receptionis wanita, blm menikah, syarat SMA/sederajat, berpenampilan menarik, domisili di Polewali dan sekitarnya, lamaran langsung di antar ke : HOTEL LILIANTO jl. Ahmad Yani No.54-B, Tlp. (0428) 2410499

Berita Kehilangamn TELAH tercecer BPKB Motor A.n SUPARMAN. No Polisi DC-4777-JA Merk Suzuki/FU 150, Warna Abu-abu Hitam. Bagi yang menemukan harap Hub : 081 353 045 050

Peluang Investasi Cerdas Saatnya uang bekerja untuk Anda.

Nikmati hasil 12% per bulan dari Virgin Gold Mining Corp. Terbukti sejak 2010. Gratis BB/LCD, TV/Sepeda hanya di bulan Juni Info Irawan 081 342 954 305. BB 29553809. www.vgmc.com

Jual Mobil DIJUAL Honda City thn 2010.

Automatic. 220 Juta Hub. 081 241 566 050

Dikontrakkan RUKU I Lantai Rp. 15 juta, Jln. Pontiku No. 5. Hubungi: 085233333579

16

SOCIETY

RADAR SULBAR

KAMIS 5 JULI 2012

SALAH seorang perwakilan pelaut bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Polewali Mandar Darwin Badaruddin menemani Cammana memanjatkan doa keselamatan bagi tim Mandar yang akan ke Prancis

Bahan kuliwa Mandar Prancis disertai miniatur sandeq

PANITIA Kuliwa Mandar Prancis

KOORDINATOR tim Mandar Prancis menerima bantuan uang dari ABM Brothers

PENYERAHAN bantuan tas dari ABM Brothers ke perwakilan pelaut

PARA pelaut yang akan melayarkan sandeq di laut Prancis

PENYERAHAN bantuan seragam parade dari Pemkab Polewali Mandar ke perwakilan pelaut KEGIATAN Kuliwa Mandar Prancis

ADVERTORIAL: DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN (DISTANAK) PROVINSI SULAWESI BARAT KEPALA Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Sulbar Ir. H. Muhammad Abduh, MM, MMA. bersama Wakil Gubernur Sulbar Aladin S. Mengga dan Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari Malang drh. Herlientien, MP dalam Workshop Pencatatan Kegiatan Pembibitan Sapi Tahun Anggaran 2012 di Marannu Grand Hotel Mamuju.

PENGUJIAN kualitas semen beku yang diuji langsung Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari Malang drh.

Herlientien, MP.

PESERTA Workshop Pencatatan Kegiatan Pembibitan Sapi Tahun Anggaran (TA) 2012 di Marannu Grand Hotel Mamuju.

WAKIL Gubernur Sulbar Aladin S. Mengga memberikan sambutan pada Workshop Pencatatan Kegiatan Pembibitan Sapi Tahun Anggaran (TA) 2012.

Turnamen Futsal Tomakaka

PRESIDEN Tomakaka Grup Ahmad Taufan Hamid, Kapolres Mamuju AKBP Darwis Rincing, Kasdim 1418 Mamuju Mayor (Kav) Salahuddin Basir, foto bersama tim Futsal Kodim 1418 Mamuju dan tim futsal Perintis Polres Mamuju, Rabu, 4 Juli 2012.

TIM Futsal TNI-AD Kodim 1418 Mamuju bertemu dengan tim Perintis Polres Mamuju pada laga perdana Turnamen Futsal yang digelar Tomakaka Grup, Rabu, 4 Juli 2012, di arena futsal Polsek Mamuju.