Radar Sulbar

RADAR SULBAR SELASA, 6 MARET 2012

Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

www.radar-sulbar.com Tercepat dalam Menyajikan Berita

Rp 3.000

Menkeu Minta Pemda Bentuk LPS JAKARTA -- Menteri Keungan RI, Agus Martowardojo, mengatakan, pemerintah daerah dapat membentuk Lembaga Penjaminan Simpanan(LPS) dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP). Itu untuk melindungi dana nasabah yang disimpan pada Lembaga Keungan Mikro (LKM) pada suatu daerah.

Demikian disampaikan Menkeu, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota DPR RI Komisi VI di Gedung DPR, Senin 5 Maret. Agus mengatakan, saat ini jumlah keuangan mikro yang belum berbadan hukum sangat banyak. Yakni sebanyak 637 ribu.

Lembaga keuangan ini tersebar di seluruh Indonesia. Otoritas Jasa Keungan (OJK) dapat pula mendelegasikan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain yang ditujuk. Selain itu untuk mendukung kesinambungan LKM perlu adanya batasan minimal permodalan yang akan ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan.

Baca Hal 15 Infotainment Astri Nurdin

Protokol Negara Bikin Repot

ket

Baca HAL 7

Kadisnakertrans Disebut di Tipikor Kasus PPID, Disebut Serahkan Uang ke Sindu Malik JAKARTA -- Nama Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Kadisnakrtrans) Mamuju, Arifin, tiba-tiba mencuat dalam sidang dugaan suap Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Selatan, Senin 5 Maret.

REPORTER: CHAERUL MARVAN-ASWAD SYAM EDITOR: MAHBUB AMIRUDDIN Salah seorang saksi kasus PPID, yang merupakan Kuasa Pimpinan PT Jaya Alam Papua, Dharnawati, mengaku pernah me-

Kaco & Puccecang

lihat Kadisnakertrans Mamuju, memberi uang kepada Sindu Malik.

Dharnawati hadir di persidangan

Moratorium Pendaftaran Haji Batasi Hak Warga

Merek Mobil Dari Arab

ra Kir da im rs ce ul ri ba ta r0 luc 1@ u gm An ai da l.c ke om

unik

JAKARTA -- Wacana moratorium atau pemberhentian sementara pendaftaran ibadah haji terus menggelinding. Sejak dihembuskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pro kontra atas usulan ini terus bermunculan.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan setuju atas usulan ini. Menurut Ical, sapaan

Seorang anak di Kecamatan Baras, Mamuju Utara (Matra) mengantar empat orang diknya ke sekolah. Karena jarak sekolahnya cukup jauh, semuanya dibonceng sekaligus. w w w. r a d a r - s u l b a r. c o m

Baca HAL 7

akrabnya, moratorium diperlukan untuk jeda sambil menata sistem penyelenggaraan agar lebih baik lagi. "Saya secara pribadi setuju moratorium," kata Ical di sela-sela seminar "Membangun Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji yang Baik, Profesional, dan Amanah" di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 5 Maret.

MAMUJU -- Nasib nelayan di Mamuju kian mengkhawatirkan. Sejak empat bulan terakhir nelayan Mamuju tidak melaut akibat aktifitas empat kapal asing yang berada sekitar 30 mil dari Pantai Mamuju.

Nelayan sejauh ini belum tahu aktivitas empat kapal asing tersebut.

Juga belum diketahui secara pasti apakah aktivitas tersebut masih wilayah perairan Provinsi Sulbar.

Namun sejumlah nelayan mengaku sangat terganggu dengan kehadiran kapal yang memiliki ukuran melebihi kapal Fery tersebut.

"Seringkali saat mendekat di malam hari, kami diberikan sorotan lampu seolah menandakan agar kami segera menjauh. Hal ini sebenarnya ingin kami sampaikan ke pemerintah, namum kami takut dan tidak tahu harus menghadap dimana," keluh salah seorang nelayan, Abdul Khadir, Senin 5 Maret.

Baca HAL 7

Baca HAL 7

RADAR/M. SOLIHIN

TAK MELAUT. Sejumlah nelayan mengisi waktu dengan duduk serta bercerita sebab tidak dapat melaut.

Permasalahan utama perekonomian nasional belum bergeser dari isu sistem logistik nasional yang buruk.

Muhammad Syarkawi Rauf (Regional Chief Economist BNI/ Kepala Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Bisnis, FE Unhas)

MUATAN PENUH

kan proyek DPPID di bidang transmigrasi di empat kabupaten di Papua, yaitu Keerom, Teluk Wondama, Mimika, dan Manokwari. Total nilai proyek di empat kabupaten di Papua tersebut adalah Rp73 miliar, sehingga commitmen fee yang diterima Rp7,3 miliar.

Dadong sendiri, mengaku ditekan sejumlah pihak untuk segera menagih commitment fee itu ke pimpinan PT Alam Jaya Papua Dharnawati.

Lagi-lagi Masalah Logistik

Oleh:

RADAR/CHALID MAWARDI

rupsi (KPK) telah menetapkan dua tersangka yakni Sesditjen P2KT Kemenakertrans I Nyoman Suisnaya dan Kabag Evaluasi dan Pelaporan Ditjen P2KT Kemenakertrans Dadong Irbarelawan.

Dalam persidangan sejumlah nama telah menjadi saksi, termasuk Menaktertrans Muhaimin Iskandar.

Dalam perkara ini, Dharnawati memberikan uang senilai Rp 2 miliar sebagai bagian commitmen fee 10 persen kepada Dadong dan Nyoman, agar bisa mengerja-

Nelayan Terganggu Kapal Asing

RU. TERHA peserta g Seoran aji menangh h a a m ja ru saat air a rh te is di tanah nali a b a kem melaks s a selep ji. a h h a d kan iba

Kaco baru saja menyelesaikan ibadah umrah selama 15 hari di tanah suci.

Puccecang datang menjemputnya di Bandara Tampa Padang Kalukku Mamuju. Seperti biasa terjadi dialog konyol di antara keduanya.

Kaco: Saya baru tahu ternyata mobilmobil terkenal dibuat Arab.

Puccecang: Bukannya mobil bagus itu dibikin di Jepang Kaco: Baruka ini dari tanah suci, tdk mungkin bohong Puccecang: Ahh, nda percayaka. Merek apami itu yang terkenal?

Kaco: Salah satu merek yg paling terkenal adalah "Ustahiad" Puccecang: Terus?

Kaco: "Ihsibustim" Puccecang: Hah, Apalagi?

Kaco: "Ikuzus" dan "irarref" Puccecang: Nda pernahka dengar merk-merk itu Kaco: Kalo nda percaya balikmi ini koran atau baca dari kanan ke kiri.

Puccecang: Hmm mentang-mentang dari Arab. (**)

dalam kapasitasnya sebagai saksi atas terdakwa Dadong Irbarelawan.

Kadisnakertrans Mamuju, Arifin yang dikonfirmasi via telepon kemarin, terdengar kaget mendengar informasi tersebut.

Dia tidak memberikan jawaban tegas ya atau tidak. Dia hanya mengatakan, dirinya siap jika dipanggil dalam persidangan.

"Terima kasih informasinya, kalau saya dipanggil, saya siap datang. Saya tinggal menunggu panggilan," ujar Arifin.

Sejauh ini, Komisi Pemberantasan Ko-

Infrastruktur yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya belum memadai. Kondisi konektifitas yang paling menghawatirkan terdapat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang wilayahnya lebih didominasi oleh pulau-pulau, baik besar maupun kecil.

RADAR/M. SOLIHIN

PARAH. Kerusakan jalan di Jalan Jeruk Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju sangat parah.

Sistem logistik yang buruk menyebabkan inefisiensi perekonomian nasional. High cost economy karena biaya transportasi yang mahal tidak bisa dihindari. Bayangkan saja, biaya mengangkut kontainer dari Papua ke Jakarta mencapai sekitar 2.500-3.000 dollar AS, sementara dari Hong Kong ke Jakarta hanya sekitar 1.000

dollar AS (Kompas, 10 Pebruari 2012).

Demikian juga dengan ongkos pengangkutan barang dari Makassar, Sulawesi Selatan ke Batam jauh lebih mahal dibandingkan biaya pengangkutan dari Thailand dan Vietnam ke Batam.

Baca HAL 7 redaksi: 0426-22138 - email: radarsulbar01@gmail.com

2

Ekonomi

RADAR SULBAR Selasa, 6 Maret 2012 PANC A KAR YA PEMBANGUNAN SULA WESI BARA T PHASE II ANCA KARY SULAWESI BARAT SEBA G AI KEBIJ AKAN S TRA TEGI PEMBANGUNAN PR O VINSI SULA WESI BARA T 20 1 1 - 20 16 KEBIJAKAN STRA TRATEGI PRO SULAWESI BARAT 201 201 SEBAG

1. Peningkatan Profesionalisme Aparatur ( personalcapatcy building) Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2. Peningkatan Kualitas dan Perluasan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Vital 3. Peningkatan Promosi dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Baik dalam Negeri maupun Luar Negeri 4. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 5. Pengembangan Pemerintahan yang Peduli Lingkungan H. Anwar Adnan Saleh Gubernur

H. Aladin S Mengga Wakil Gubernur

Tarif Angkot Bisa Naik 30 Persen REPORTER: HASAN BASRI EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL MAMUJU -- Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang rencananya mulai berlaku April mendatang bakal menyusahkan masyarakat kalangan menengah ke bawah. Sebab, salah satu imbas kenaikan harga BBM itu adalah naiknya tarif angkutan kota (angkot) di Mamuju.

Supir angkot memperkirakan, kenaikan BBM sekira Rp 1.500 bakal membuat tarif naik maksimal 30 persen. Dengan demikian, tarif angkot yang sebelumnya hanya Rp 15 ribu per orang untuk trayek Mamuju-Ta-

siu, dapat naik sekira Rp 5.000 sehingga tarif tersebut mencapai sekira Rp 20 ribu per orang.

Seorang sopir di pangkalan Pasar Sentral Mamuju, Kamaruddin, mengatakan kenaikan BBM akan mempengaruhi tarif angkutan. "Jika BBM naik otomatis tarif akan dinaikan, walaupun sebenarnya sangat memberatkan masyarakat. Kami naikkan sekira Rp 5.000," kata Kamaruddin kepada Radar Sulbar, Senin 5 Februari.

Hal senada dikatakan seorang sopir di Terminal Pasar Regional, Muh Ilyas. Kenaikan harga BBM akan dibarengi dengan kenaikan tarif an-

Telkomsel Hadirkan Me-Chat MAKASSAR -- Telkomsel kembali menghadirkan aplikasi chatting terbaru bernama Me-Chat. Dengan aplikasi ini, pelanggan Telkomsel dapat menterjemahkan kata atau kalimat, push email, dan berbagi file baik gambar maupun suara ke sesama pengguna aplikasi Me-Chat.

Aplikasi ini dapat dioperasikan di berbagai handset, khususnya berbasis MTK, di mana aplikasi ini sudah preloaded di dalam handset tersebut. MeChat memiliki sejumlah kelebihan, yakni dapat diaktifkan secara instan karena menggunakan server lokal Indonesia, terintegrasi langsung dengan chatting, twitter, facebook, terjemahan, dan push email yang sekaligus terintegrasi di dalam sistem operasi. Pelanggan juga dapat berimajinasi melalui emoticon

INFO SULBAR

gkutan. Sebab biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan juga akan meningkat.

"Harga onderdil akan mengalami kenaikan. Kami tentu diberatkan jika harga tarif tidak naik, sebab pengeluaran kita akan semakin bertambah.

Sekarang kami masih menunggu keputusan pemerintah, tapi yang pasti kenaikan BBM membuat tarif angkutan ikut naik," ujarnya. Ilyas mengatakan, biaya bensin per hari Rp 150 ribu, lain lagi biaya operasional. Sedangkan penghasilan mereka dalam perhari tidak menentu, kadang mencapai Rp 400 ribu dan kadang juga di bawahnya. (*)

RADAR/HASAN BASRI

sebuah mobil angkot hanya terparkir dipangkalan pasar sentral Mamuju akibat minmnya penumpan

Bikin Chating Makin Asyik

dan mudah mengidentifikasi nama pengguna yang terhubung langsung dengan nomor ponsel.

Head Of Area Pamasuka Group, Bona LP. Parapat, mengatakan dengan aplikasi ini pelanggan dapat terhubung satu sama lain seperti mengobrol dan mengirim gambar layaknya BBM dengan menggunakan berbagai merk ponsel yang beredar di Indonesia.

Untuk berlangganan, aktifkan MeChat dari menu aplikasi atau menekan tombol pintas (shortcut) di ponsel (tombol spasi atau tombol Alt atau tombol dengan logo ME).

Saat ini Me-Chat sudah dapat diakses melalui handset dengan merk: BlueBerry, Alcatel, Mito, MicXon, Nexus, HT Mobile, Asiafone, GStar, Lenovo, Venera, Nexcom, K-Touch, dan Virtuv.

TRAVEL EXECUTIF CLASS

Saat pertama kali menggunakan MeChat, pelanggan akan diarahkan untuk mengaktifkan default paket harian (Rp 1.000/hari). Oleh karenanya untuk dapat mengaktifkan paket harian harus melalui aplikasi.

Namun selanjutnya untuk berpindah paket, pelanggan cukup mengirimkan SMS ke 9855 dengan keyword: mingguan (untuk paket mingguan), dan bulanan (untuk paket bulanan).

"Paket harian dapat dinikmati seharga Rp 1.000/ hari, paket mingguan Rp 6.000/ 7 hari, dan paket bulanan Rp 25.000/ 30 hari. Layanan utama untuk program ini ada lima yaitu MeChat, Me-Picshare, Me-Audioshare, Me-Mail, dan Me-Translator," sebut Bona. (*)

ANTAR JEMPUT

Imam Stainless Steel MAMUJU PASANGKAYU PALU PP

8 KURSI PEMBERANGKATAN TIAP HARI PUKUL. 08.00 Mamuju : Jl. Ir. H. Juanda No. 22 Hp. 0853 5803 0000 PALU : Jl. Trans Sulawesi No.596 Telp. 0451 - 457868 - 0811 454 260 Jl. Jambu No. 33 Hp. 0852 5648 8000

Biogas Kurang Diminati Konsumen PURWOKERTO -- Teknologi biogas yang digadang-gadang menjadi bahan bakar alternatif pengganti minyak tanah dan elpiji masih ternyata tidak begitu diminati Masyarakat Banyumas. Terlebih biogas dihasilkan dari limbah hasil kotoran hewan ternak, seperti diungkapkan Kasi Budidaya Ternak Dinas Peternakan dan Perikanan Banyumas, Ir Sulistiono MSi saat ditemui di kantornya.

Menurut Sulistiono, kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan teknologi biogasyang dihasilkan dari kotoran ternak ini bersumber pada kurang praktisnya pengolahan yangdiperlukan guna menghasilkan bahan bakar alternatif ini. "Kebanyakan para peternak merasa sudah cukup lelah setelah seharian "ngarit" (mencari rumput), membersihkan kandang serta memandikan ternak. Mereka malas untuk mengumpulkan kotoran hewan ternak dan mengangkutnya ke tempat penampungan untuk diolah menjadi biogas," ujar Sulistiono.

Di Banyumas sendiri, katanya distribusi bahan bakar gas terhitung cukup lancar, dan harganya pun cenderung stabil.

Sehingga masyarakat lebih memilih untuk membeli elpiji karena lebih praktis. "Padahal kami sudah pernah mensosialisasikan bahwa dengan biogas dapat menghemat rata-rata Rp 60 ribu per bulan untuk bahan bakar." ujar Sulistiono.

Untuk saat ini, daerah yang menggunakan biogas dengan cukup maksimal adalah di Desa Kalisari, Cilongok. Di sana, biogas dihasilkan dari sisa limbah industri tahu, yang memang menjadi industri utama disana. Di Kalisari, hampir dari setiap rumah memiliki industri tahu, sehingga limbah tahu yang dihasilkan bisa mencapai lima meter kubik per hari. (jpnn)

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

HUMAS PEMPROV SULBAR/ASRUL

SAMBUTAN. Kepala Biro Keuangan M Ridwan, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Provinsi Sulbar, Ismail Zainuddin, serta Asisten Bidang Administrasi Pemprov Sulbar HM Darwin mendengarkan sambutan dalam sebuah kegiatan sosialisasi di Hotel d’Maleo Mamuju.

HUMAS PEMPROV SULBAR/ASRUL

PESERTA. Sejumlah berndahara dari berbagai SKPD lingkup Pemprov Sulbar mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai Peraturan Gubernur (Pergub) verifikasi pendapatan dan belanja daerah di Hotel d’Maleo Mamuju.

Mamuju 3

RADAR SULBAR Selasa, 6 Maret 2012 VISI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

"Gerakan Membangun Mamuju, Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri (Gerbang Maju)" MISI III Percepatan Pertumbuhan dengan memperkuat data tahan ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Pertanian Infrastruktur dan Energi TUJUAN 5. Pemberdayaan kelompok tani dan nelayan SASARAN Meningkatkan kualitas sumberdaya petani/nelayan Tersedianya penyuluh dan pendamping lapang sesuai kebutuhan Terbentuknya kelembangaan petani/nelayan yang mandiri Optimalnmas dan pemasaran

Drs. H. Suhardi Duka, MM Ir. Bustamin Bausat Drs. H. Habsi Wahid, MM Bupati Mamuju

Wakil Bupati Mamuju

Sekda Mamuju

Pembayaran Lods Baru Pasar Regional Ilegal REPORTER: M.SHOLIHIN EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL

RADAR/M SHOLIHIN

MEMBERSIHKAN. Buruh lods pasar Regional Mamuju sedang membersihkan di sekitar pintu masuk lods pasar yang baru.

Jelang UN 2012

MAMUJU -- Pengakuan pedagang mengenai adanya pembayaran untuk mendapatkan salah satu lods yang baru dibangun di Pasar Regional Mamuju, ditampik Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Mamuju, Yusri Muis.

Menurut Muis, segala jenis pembayaran dengan dalih akan mendapatkan lods baru adalah pungutan liar (Pungli). Olehnya, Muis meminta kepada para pedagang agar tidak tertipu dengan ulah oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut.

"Kami tidak pernah memberikan syarat kepada pedagang harus membayar sejumlah uang untuk kepastian mendapatkan lods pasar. Apalagi jika jumlah biaya yang diminta mencapai Rp 5 juta," ungkap Yusri Muis, petang kemarin. Yusri menambahkan, jika ada oknum yang meminta biaya untuk mendapatkan lods sudah dipastikan

oknum tersebut ilegal dan melakukan pungli. Sehingga Ia meminta kepada para pedagang agar memberikan laporan terhadap adanya oknum yang melakukan pungli.

"Atas nama apapun kami tidak membenarkan jika ada yang meminta biaya untuk mendapatkan lods," imbuhnya.

Dalam pelaksanaan registrasi, lanjut Yusri, setiap pedagang hanya diminta menyerahkan berkas yang dilengkapi foto kopi KTP, KK, surat keterangan berdomisili minimal 3 tahun dari masingmasing lurah serta pedagang tersebut tidak memiliki lods lain yang dibuktikan dengan melakukan cek data pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Diskoperindag) Mamuju. Jika semua persyaratan tersebut dipenuhi, pedagang berhak mendaptkan lods tanpa harus membayar kepada oknum yang tidak jelas.

Sedangkan untuk proses registrasi, Yusri mengungkapkan sudah ditutup sejak November tahun 2011 lalu. Na-

Awasi Kebocoran Soal, Panitia Tingkatkan Maling Bobol Brankas Dinsos Sulbar Pengawasan MAMUJU -- Senin 5 Maret, puluhan pegawai di Dinas Sosial (Dinsos) Sulbar dikejutkan oleh hilangnya uang sekira Rp 70 juta dari brankas. Namun anehnya, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kerusakan atau kekerasan pada pintu dan jendela kantor tersebut.

"Kami heran, uang itu tiba-tiba lenyap dari brankas. Padahal sebelum ditinggalkan pada Jumat pekan lalu, bendahara sempat memeriksa dan menghitung uang itu. Setelah-

MAMUJU -- Meski belum pernah terjadi kasus kebocoran soal Ujian Nasional (UN) di Sulbar, namun panitia pelaksana UN tingkat provinsi tetap melakukan antisipasi. Salah satu langkah yang ditempuh, adalah dengan meningkatkan pengawasan distribusi soal.

Pengawasan ini dilakukan dengan menggalakkan kerjasama dan komitmen antara panitia tingkat provinsi dan kabupaten. "Kami telah satu komitmen bersama untuk antisipasi terjadinya kebocoran soal, jadi kami yakin tidak ada kejadian seperti itu," kata Sekretaris Penyelenggara UN Sulbar, Syamsir Syam.

Selain itu, untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran soal, pihaknya telah menyediakan tim pengawas satuan pendidik yang dipilih langsung pihak perguruan tinggi (PT). Panitia juga membentuk pengawas ruang yang dipilih dari guru setempat.

Syamsir menyatakan, ada perbedaan dalam pencetakan soal tahun sebelumnya dengan yang tahun ini. Untuk UN 2012, pencetakan soal bakal dilakukan langsung oleh panitia pusat. "Ini dilakukan sesuai dengan keputusan pusat. Percetakan dilakukan tepatnya di Surabaya," ujarnya.

Sementara itu, untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan soal UN ini maka panitia provinsi akan mengirimkan dua orang pengawas. "Namanya sudah ada, tinggal mereka dipanggil panitia pusat untuk melakukan pengawasan," paparnya.

Soal UN akan didatangkan paling lambat tiga hari sebelum ujian, setelah itu langsung diedarkan ke sejumlah kabupaten. (rp2/dir)

sejumlah pegawai heran, sebab setiap malam ditugaskan sejumlah orang untuk berjaga. Bahkan, disiapkan sebuah pos jaga untuk petugas yang mendapat giliran jaga.

Sementara itu, Kapolres Mamuju AKBP Darwis Rincing yang dihubungi via ponsel mengatakan pihaknya masih melakukan pengembangan kasus. Aparat berwajib telah mengambil sidik jari dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Untuk saat ini, AKBP Darwis Rincing masih enggan menyebutkan kecurigaan terhadap pelaku apakah orang dalam atau dari luar.

Alasannya, hal tersebut bakal menghambat proses yang sedang dilaksanakan.

"Tapi kami juga garis bawahi, tidak ada tanda-tanda kerusakan ataupun pembongkaran di TKP. Hal lainnya, pintu ruangan tempat penyimpanan uang itu memang tidak terkunci," urai AKBP Darwis. (dir)

Satpol PP Tertibkan PKL Jalan Martadinata MAMUJU -- Puluhan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Mamuju kembali mendatangi sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan RE Martadinata Mamuju, Senin 5 Maret untuk menertibkan lapak dan bangunan yang dekat dengan badan jalan.

Sekira pukul 10.30 wita, aparat Satpol PP Mamuju dengan memakai baju seragam hitam membongkar sejumlah lapak yang letak bangunan-

I BASR SAN R/HA h RADA Sala

N. AN U Mamuju SIAP PER uru MAN m b i n g a n g i satu e r i k a n b b m e m a siswa. d kepa

EKSEKUTIF MAMUJU

nya, bendahara kami berangkat ke Majene," sebut seorang staf yang juga menjabat sebagai bendahara APBN di Dinsos Sulbar, Akbar Ulman, kepada Radar Sulbar kemarin.

Akbar menyatakan, dana tersebut akan digunakan untuk membayar dana perjalanan dinas serta biaya listrik dan lainnya di kantor tersebut. Namun karena uangnya raib, seluruh agenda pembayaran terpaksa dibatalkan untuk sementara.

Kejadian ini cukup membuat

mun pihaknya belum dapat memberikan pengumuman secara resmi pedagang yang akan menempati lods pasar tersebut. "Semua lods yang ada sudah dimiliki pedagang. Hanya saja kami belum melakukan pengumuman secara resmi sebab proses pembangunan belum rampung. Yang perlu diketahui pedagang yang kami beri lods bukan pedagang yang membayar atau memiliki hubungan emosional kepada kami.

Proses penerimaan kami prioritaskan bagi para pedagang yang terkena relokasi kemarin," kata Yusri.

Terpisah, Kepala Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan (Diskoperindag) Mamuju, Hj Hasnawati Wahid, saat ditemui mengungkapkan seluruh proses teknis dalam pendaftaran pedagang untuk mendapatkan lods pasar diserahkan kepada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Mamuju, termasuk mengenai adanya informasi oknum yang meminta biaya untuk mendapatkan lods. (*)

nya berada di wilayah drainase.

Selain membongkar lapak, aparat Satpol PP Mamuju mengingatkan kepada masyarakat agar bangunan di atas drainase dipindahkan. Satpol PP memberikan batas waktu sekira satu minggu kepada warga untuk membongkar bangunannya.

"Kami berikan batas waktu tujuh hari, jika tidak membongkar bangunan maka kami yang akan membongkar. Batas letak pendirian ban-

gunan tidak boleh melewati dari drainase. Ini dilakukan untuk menata jalan ini," kata Kepala Seksi Operasi dan Penertiban Satpol PP Mamuju, Muhammad Idhar, kepada Radar Sulbar.

Menurutnya, pembongkaran lapak PKL bukan hanya di wilayah itu tetapi lapak di sekitar Jalan Andi Dai Mamuju juga telah ditertibkan sejak beberapa bulan lalu. "Kami melakukan penertiban sudah sejak lama. Ini di-

lakukan khusus untuk jalan protokol," ujar Idhar. Ia mengatakan, penertiban dilakukan sesuai perintah Bupati Mamuju Suhardi Duka. Semua wilayah yang dinilai melanggar sempadan jalan akan ditertibkan agar tidak menganggu keindahan dan kenyamanan masyarakat khususnya pengendara.

"Kami akan terus melakukan penertiban sampai semua bangunan tidak lagi mengganggu," ungkapnya. (rp2/dir)

Abrasi Sungai Topoyo Makin Ancam Ruas Trans Sulawesi MAMUJU -- Abrasi atau pengikisan bibir sungai yang terjadi pada aliran Sungai Topoyo di Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Mamuju makin parah. Kondisi ini membuat ruas jalan trans sulawesi terancam putus.

Pantauan Radar Sulbar, kikisan itu makin melebar dan terus menggerus tebing kecil yang menjadi bahu jalan trans Sulawesi. Hujan yang terusmenerus terjadi dalam beberapa hari

terakhir makin mengancam jalan penghubung Kota Mamuju dan Kota Pasangkayu itu.

Jika hal ini tidak mendapatkan penanganan dengan segera, jalan trans Sulawesi yang berada sekira 135 kilometer dari kota Mamuju dapat terputus. Dapat dipastikan, arus barang dan jasa yang menggunakan jalur ini dapat terputus total karena tidak ada jalan alternatif lain jika jalan itu putus.

"Kami harapkan ada pembenahan dengan segera di wilayah ini.

Kami minta balai jalan dan jembatan serta balai besar PompenganJeneberang tidak tutup mata atas kondisi ini. Jangan sampai jalan sudah terputus baru semua berkomentar menyayangkan," sebut seorang warga setempat, Muhiddin, kepada Radar Sulbar.

Dikatakannya, janji pihak balai besar jalan dan jembatan atau balai

besar Pompengan-Jeneberang yang akan membuat turap untuk mengatasi sementara pengikisan bibir sungai tersebut tidak juga terealisasi.

"Kalau saya amati, tidak perlu dulu dilakukan normalisasi kalau memang anggaran menjadi kendala. Tapi kami sangat berharap agar pihak balai melakukan pembuatan turap atau bronjong agar pengikisan tidak semakin besar," simpulnya. (dir)

Rubrik Khusus Humas Pemerintah Kabupaten Mamuju

HUMAS PEMKAB MAMUJU

ARAHAN. Bupati Mamuju, Suhardi Duka, memberikan arahan saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disosnakertrans) Mamuju.

HUMAS PEMKAB MAMUJU

ARAHAN. Bupati Mamuju, Suhardi Duka, memberikan arahan dalam kunjungan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mamuju

4

Parlementaria

RADAR SULBAR Selasa, 6 Maret 2012

Anggaran Pakaian Dinas Dapat Dipangkas REPORTER: M.SHOLIHIN EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL MAMUJU -- Jumlah anggaran pengadaan pakaian dinas bagi anggota DPRD Mamuju dinilai sangat besar dan berpeluang terjadi mark up (penggelembungan dana). Sehingga DPRD Mamuju diminta melakukan pemangkasan anggaran tersebut.

"Kami menghargai kritikan dan saran dari teman-teman pemuda maupun LSM. Nantinya kritikan tersebut akan menjadi bahan bagi kami melakukan kajian terhadap kewajaran alokasi dana untuk pengadaan pakain dinas bagi anggota DPRD Mamuju," ungkap Ketua DPRD Mamuju, H Sugianto, lewat ponselnya siang kemarin.

Jika alokasi dana terbukti tidak wajar, lanjut Sugianto, dapat dilakukan pemotongan dana untuk dialihkan pada pembiayaan kebutuhan lain. Namun hal itu belum dapat dipastikan sebelum melakukan kroscek terhadap nilai dan kebutuhan harga pasar bahan pakaian saat ini.

"Kami akan bicarakan dengan Sekretariat DPRD Mamuju mengenai jumlah anggaran pengadaan pakaian dinas. Jika memang tidak wajar, kami siap melakukan pemotongan anggaran," tegasnya.

Sugianto mengatakan secara detail pihaknya tidak mengetahui rencana penganggaran pakaian dinas bagi 35 anggota DPRD Mamuju.

Sebab pengangaran tersebut merupakan kewenangan Sekwan. "Yang kami tahu ada baju yang siap kami pakai," imbuhnya.

Terpisah, Sekretaris DPRD Mamuju, Muh Akhyar Arifin, mengungkapkan penetapan anggaran pakaian dinas bagi anggota DPRD Mamuju sudah sesuai dengan harga pakaian di pasar. Sehingga dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut dinilai masih wajar.

"Total dana yang dianggarkan nanti tetap mendapat potongan berupa Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sehingga menurut saya dana tersebut sudah sesuai dengan harga pasar pakaian dinas bagi anggota DPRD Mamuju," pungkas Akhyar. (*)

DPRD Polman Panggil Pertamina Parepare RADAR/HASAN BASRI

Terkait Kelangkaan Gas LPG 3 Kg POLEWALI -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar memanggil Depot Pertamina Parepare untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kelangkaan Gas LPG 3 Kilogram. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRD, Andi Mappangara.

Rencana pemanggilan pihak depot pengisian BBG Pertamina Parepare, akan berlansung, Jumat dalam pekan ini. Selain menghadirkan pihak pertamina, DPRD juga menghadirkan pihak Dinas Pertambangan dan Energi Mineral (Distambeng) Polewali Mandar.

"Jadi kami memanggil kedua belah pihak untuk RDP, karena kedua belah pihak adalah sama sama bertanggunjawab dalam penyediaan stok gas komsumsi masyarakat di daerah ini," ujar Andi Mappangara, Senin 5 Maret 2012.

Menurut Mappangara, kelangkaan yang terjadi saat ini, selain membuat masyarakat sulit mendapatkan LPG 3 Kg. Selain itu, membuat harga melambung tinggi diatas harga yang telah ditentukan pemerintah, karena sekarang warga sudah ada yang membeli hingga Rp30 ribu dan harga tersebut merupakan harga yang

BONGKAR. Aparat Satpol PP Mamuju membongkar lapak PKL di Jalan Marthadinata Mamuju, Senin 5 Maret 2012.

patut dipertanyakan ketidakwajarannya.

"Makanya kami mau dengar lansung dari pihak pertamina dan Distamben, penjelasan yang detail penyebab kelangkaan dan melambungnya harga pembelian, karena menurut kami ini adalah sebuah persoalan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja," tutur Mappangara.

Ia menambahkan, kalau kemudian alasannya bahwa kelangkaan dipicu oleh alasan keterlambatan distribusi dan pengurangan jatah distribusi. Itu adalah alasan yang tidak perlu lagi dikeluarkan oleh pihak Pertamina, karena sebelum masyarakat resmi melakukan konversi dari Minyak Tanah (Mitan) ke Gas LPG 3 Kg, pihak Pertamina sudah berjanji akan memenuhi stok kebutuhan masyarakat setiap saat dengan biaya terjangkau.

"Tapi kenyataannya saat hal tersebut malah seolah mereka ingkari disaat masyarakat benar benar telah menggantungkan kebutuhan memasaknya ke gas LPG 3 Kg, sebab selain langka juga terjual hingga Rp30 ribu jauh diatas harga ketetapan pemerintah," kunci Mappangara. (k1/mkb)

net

PARLEMENTARIA

DPRD Minta Reklamasi Pantai Perhatikan PKL MAMUJU -- DPRD Mamuju menganggap rencana reklamasi Pantai Manakarra tahap II memberikan dampak terhadap kemajuan daerah. Meski demikian, DPRD Mamuju juga mengingatkan agar kegiatan tersebut memperhatikan dampak bagi pedagang kaki lima (PKL).

Anggota Komisi II DPRD Mamuju, Abdul Malik Ballako, menegaskan rencana reklamasi Pantai Manakarra

harus memperhatikan dampak terhadap PKL yang menggantungkan nasib di sekitar pantai. Pemkab Mamuju sebagai pelaksana reklamasi pantai tahap II harus mencarikan solusi terhadap kondisi PKL saat dilaksanakan reklamasi. "Yang jelas saat proses reklamasi, PKL akan direlokasi. Hal itu harus dipikirkan Pemkab Mamuju," tegas Malik.

Selain itu, Malik berharap dalam re-

klamasi Pemkab Mamuju memastikan para PKL yang saat ini menjual di sekitar pantai harus mendapat kepastian tempat di Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera). Sehingga hal ini juga memberikan keuntungan bagi PKL. "Hal ini agar PKL tidak merasa dirugikan. Sebab kita ketahui di sepanjang Pantai Manakarra yang akan direklamasi dipenuhi PKL" urai Malik. (mg6/dir)

Tolak BBM Naik, Gerindra Galang Kekuatan di DPR JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR, Ahmad Muzani mengatakan fraksinya sudah beketetapan untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Selain menolak kenaikan harga BBM, Fraksi Gerindra juga memutuskan untuk aktif melakukan lobi menolak kenaikan BBM kepada fraksi-fraksi partai politik di DPR yang tidak tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Pendukung Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Gerindra menolak kenaikan harga BBM dan melakukan lobi terhadap fraksi-fraksi di luar koalisi agar juga mengambil sikap serupa," kata Ahmad Muzani, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin 5 Maret.

Rubrik Khusus Humas DPRD Sulawesi Barat

Menurut Muzani, kalau usulan kenaikan harga BBM diloloskan DPR pasti membawa konsekuensi buruk bagi 135 juta warga negara yang hidup dalam kelompok masyarakat dengan pengeluaran Rp 486 ribu per orang per bulan.

"Jika BBM bersubsidi dicabut hingga harga eceran premium menjadi Rp 6.000, 135 juta warga negara tersebut di atas akan mengalami inflasi antara 15 sampai 20 persen sebagai konsekuensi dari naiknya biaya transportasi 30 persen dan makanan naik 15 persen. Kondisi ini sangat mencekik kelompok masyarakat dengan penghasilan Rp486 ribu per orang per bulan," ujarnya.

Ahmad Muzani mengatakan wacana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan dinaikan menjadi Rp150 ribu per

Rubrik Khusus Humas DPRD Kabupaten Mamuju

KK per bulan selama sembilan kepada 17,5 KK (sekitar 70 juta jiwa) dipastikan tidak akan banyak menolong karena ada sekitar 65 juta jiwa yang tidak masuk dalam daftar dengan hidup semakin tercekik.

Ia lantas membandingkan subsidi BBM dengan alokasi belanja birokrasi dalam tujuh tahun terakhir. "Kenaikan belanja birokrasi membengkak 400 persen dari Rp187 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp733 triliun dalam APBN 2012," ujar Muzani.

Padahal, lanjutnya, jumlah birokrasi Indonesia itu hanya sekitar 4,6 juta orang. Artinya setiap aparat birokrasi dapat porsi belanja di APBN sebesar lebih dari Rp150 juta per tahun. (jpnn)

LEGISLATIF MAMUJU

Ketua Komisi III DPRD Mamuju, Syaiful Muhlis bersama anggota Komisi II DPRD Mamuju,

HUMAS DPRD SULBAR

RADAR/M SHOLIHIN

DIALOG. Wakil Ketua DPRD Sulbar H Arifin Nurdin berdialog dengan ketua dan anggota Dewan Pendidikan Sulbar saat dikunjungi di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Anggota DPRD Mamuju dari kiri, Abdul Malik Ballako, Syamsuddin Hatta, Andi Padenrengi dan Lalu Syamsul Rijal sedang mendengarkan aspirasi dari Himpunan Pelajar mahasiswa Papalang.

Pemilukada 5

RADAR SULBAR Selasa, 6 Maret 2012

Pertengahan 2012, PAN Turunkan Survei EDITOR: CHAERUL MARFAN

JAKARTA -- Menghadapi Pemilukada Polewali Mandar tahun 2013, Partai Amanat Nasional (PAN) akan melakukan survei kandidat. Anggota DPR RI dari Fraksi PAN H Hendra Singkarru mengatakan, survei penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Polman ini direncanakan dalam pertengahan tahun 2012.

"Kita akan survei dulu sebelum menentukan calon. Insya Allah pertengahan tahun, tunggu aja," sebut Hendra, kema-rin.

Menurutnya, PAN akan berpedoman terhadap hasil survei sebelum menentukan bakal calon untuk mereka usung di Pemilukada Polman mendatang.

Selain mengutamakan kader partai, dalam Pemilukada kali ini, PAN akan membuka peluang bagi figur diluar partai yang

RADAR/AMRI MAKKARUBA

BALIHO salah satu kandidat yang akan bertarung di Pemilukada Polewali Mandar 2013, H Hasan Bado terpajang di perempatan lampu merah Pekkabata.

PKB Dukung Hasan Bado POLEWALI -- Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Polewali Mandar memastikan mendukukung H Hasan Bado, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat untuk maju di Pemilukada Polman 2013 mendatang.

Hal ini ditegaskan Sekretaris DPC PKB Polman, Amiruddin, Senin, 5 Maret 2012.

Menurut Amiruddin, dari pertemuan koordinasi antara DPW PKB Sulbar dengan DPC PKB Polman yang berlangsung Ahad, 4 Maret, disepakati akan memaksimalkan kerja partai untuk mendorong Ketua DPC PKB Pol-

Menuju Pemilukada Polman

man, H Hasan Bado menjadi salah satu kendidat Calon Wakil Bupati (Cawabup) Polewali Mandar periode 2014-2019.

Sebab bagi PKB Polman, figur Hasan Bado adalah figur kandidat andalan PKB saat ini yang dipercaya mampu menjadi pemimpin masa depan Polman.

"Jadi dalam rapat koordinasi antara DPW PKB dengan DPC PKB disepakati mendorong yang bersangkutan bertarung dengan kandidat lainnya, dan PKB siap mendukung sepenuhnya," tutur Amiruddin.

Katanya, keputusan dalam rapat koordinasi antara DPW PKB Sulbar dengan DPC PKB Polman untuk mendorong

Hasan Bado, juga bukan keputusan yang tergesa gesa karena sebelumnya dilakukan evaluasi ditingkat masyarakat sebagai upaya mendapatkan kecenderungan pilihan masyarakat dimasa mendatang.

"Setelah menyimpulkan apa yang menjadi kecenderungan masyarakat dalam menentukan pilihan pemimpin seperti apa yang mereka butuhkan, dan kami melihat figur dan sosok Hasan Bado menjadi impian kesimpulan masyarakat. Kami pun memutuskan untuk mendorong Hasan Bado di Pemilukada Polman," tandas Amiruddin. (k1/mkb)

Pemilukada Aceh Utara Terancam Gagal ACEH UTARA -- Ratusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) belum mendapat gaji mereka total senilai Rp 2.395 Miliar, akibatnya Pemilukada di Aceh Utara terancam gagal.

Sejumlah Panitia Pemilihan Kecamatan mendatangi kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara, mempertanyakan keterlambatan pembayaran gaji mereka selama dua bulan.

Gaji PPS dan PPK di Kabupaten Aceh Utara, nunggak selama dua bulan.

Terhitung dari bulan Januari sampai dengan Februari lalu, belum ada penjelasan dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara. Gaji untuk ketua dan anggota PPS berjumlah 2.552 dari 852 gampong mencapai Rp 1.200.000 perbulan. Sementara gaji ketua, anggota dan sekretariat PPK berjumlah 10 orang dari 27 kecamatan sebesar Rp 6.500.000/ bulan.

Namun, jika ditotalkan gaji kedua penyelengara Pemilukada Aceh dari tingkat kecamatan dan gampong selama dua bulan mencapai Rp

2.395.800.000. Masing-masing untuk gaji PPS selama dua bulan sebesar Rp 2.044.800.000 dan gaji PPK mencapai Rp 351 juta selama dua bulan atau total secara keseluruhan Rp 2,395 miliar.

Akibatnya, sejumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mendatangi kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara, mempertanyakan keterlambatan pembayaran gaji mereka.

“Kami dituntut oleh PPS, mendesak segera mencairkan gaji mereka selama dua bulan, sehingga kami datang ke KIP untuk meminta gaji tersebut,” ucap beberapa PPK yang enggan nama dipublikasi, kepada Rakyat Aceh (Grup JPNN), kemarin.

Kata mereka, KIP harus segera mencairkan gaji PPS dan PPK dalam waktu dekat ini, jika tidak pelaksanaan Pemilukada Aceh terancam gagal. “Kan tidak mungkin kami bekerja tidak ada gaji, karena ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi demi mengsukseskan Pemilukada Aceh,” tuturnya.

Para PPK itu menjumpai Sekretaris KIP Abdullah Hasbullah, dan mendesak

RADAR SULBAR Pertama dan Terbesar di Sulawesi Barat

Terbit Sejak 10 Juni 2004 Dalam melaksanakan tugas Jurnalistik, wartawan Radar Sulbar dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima maupun meminta imbalan dari nara sumber

dinilai memiliki niat membangun PAN di Polman.

"PAN belum memiliki calon, kita akan melihat hasil surveinya nanti," lanjut Hendra di Jakarta. Survei ini akan dilakukan terhadap para kandidat yang selama ini telah mewacana. Termasuk tiga figur yang selama ini beraktifitas di Jakarta.

Yakni, Muh Asri Anas dan Iskandar Muda B Lopa, keduannya anggota DPD RI serta Kepala Perwakilan Sulbar HM Hamzih. Target PAN memenangkan Pemilukada Polman juga merupakan bagian dari tujuan jangka panjang partai.

Yakni, suksesi Pemilu 2014 nanti. Dalam Rakernas PAN 9-11 Desember 2011 lalu di Jakarta, seluruh kader PAN, sepakat mengusung Ketua DPP Hatta Rajasa sebagai capres di Pemilu mendatang. (*)

FPD Ajak Mahasiswa Kunjungi DPR RI JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat (PD) meminta mahasiswa untuk dapat melakukan studi banding atau kunjungan ke DPR RI .

Menurut Ketua Fraksi PD Jafar Hafsah hal tersebut perlu dalam mengembangkan pengetahuan mahasiswa terkait tugas dan fungsi wakil rakyat di Senayan.

Maupun pengetahuan lain terkait pengambilan kebijakan di pemerintah pusat.

"Kunjungan ke DPR bermanfaat karena mendapatkan langsung pencerahan dari sumbernya. Khususnya terkait fungsi legislatif," papar Jafar.

Demikian disampaikan Jafar usai membuka acara studi banding ratusan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Prima Wajo Sulawesi Selatan di gedung DPR RI, Senin 5 Maret 2012.

Dengan melihat langsung kondisi DPR,

kata dia, mahasiswa dapat lebih memahami fungsi dari lembaga negara ini. "Ini juga penting bagi perguruan tinggi bersangkutan, agar bisa lebih berkembang," imbuhnya.

Kepada wartawan, ia juga menyayangkan kenapa justru hanya perguruan tinggi dari daerah yang memiliki program studi banding ke DPR. STIA Prima Wajo sendiri, telah lima kali melakukan studi banding ke DPR. "Justru Unhas yang besar sama sekali belum pernah. Padahal ini sangat bagus loh.

Sangat mendukung bagi mahasiswa yang akan memasuki dunia politik," urainya.

Olehnya, Jafar mengimbau kepada pihak perguruan tinggi, utamanya dari daerahdaerah agar dapat meluangkan waktu melakukan kunjungan ke DPR, dan melihat langsung sejauh mana peran wakil di Senayan. (rul/fmc)

jangan hanya duduk dikantor tanpa memperjuangkan gaji PPS dan PPK yang sudah terjadi tunggakan selama dua bulan.

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara, Abdullah Hasbullah, juga membenarkan, pihaknya belum membayar gaji PPS dan PPK selama dua bulan karena tidak adanya anggaran. “Kita meminta mereka untuk bersabar karena terjadinya beberapa kali pergesaran jadwal pemilukada, tapi penambahan dana tidak ada hingga membuat tertunggaknya gaji PPS dan PPK,” jelas Abdullah Hasbullah.

Pun demikian, lanjut dia, pihaknya telah mengusulkan dana tambahan Pemilukada kepada Pemkab Aceh Utara, sekitar Rp 16 miliar. Namun, masih menunggu tahap realisasi dana tersebut dan jika cepat realisasi maka akan segera dicairkan gaji PPS dan PPK. Sementara itu, Defisit dana Pemilukda di Aceh Utara menjadi perhatian Pemerintah Aceh untuk dibantu agar pesta demokrasi tetap jalan. (jpnn)

PENERBIT: PT RADAR SULAWESI BARAT, Pembina: HM Alwi Hamu, H Syamsu Nur, Komisaris Utama: H Andi Syafiuddin Makka, Komisaris: HM Subhan Alwi, Irwan Zainuddin Direktur: Naskah M. Nabhan, Wakil Direktur SDM & Produksi: Mahbub Amiruddin Wakil Direktur Pemasaran: Muhammad Ilham, Penasehat Hukum: Ridwan J. Silamma, SH & Parnert, Pemimpin Redaksi: Naskah M. Nabhan, Wakil Pemimpin Redaksi: Mahbub Amiruddin, Redaktur Pelaksana: Muhammad Ilham, Koordinator Liputan: Sudirman Samual Redaktur: Muh. Amri Makkaruba, Chaerul Marfan, Dewan Redaksi: Naskah M. Nabhan, Mahbub Amiruddin, Muh. Ilham, Reporter: Jamhur Anjasmara, Syamsuddin Rahman, Syamsuddin HB, Hasan Basri, Muhammad Sholihin, Juniardi, Layouter/Desain Grafis: Shofiandhy BT., Muhammad Ali Akbar, Rahmat, IT - Website: Muh. Ridwan Alimuddin, Chalid Mawardi.

Keuangan: Yuli Sulianti (Manager), Virra Eka Fitra Sari, Iklan/Sponsorship: Mawarni Simargolang (Manager), Sirkulasi: Firdaus Paturusi (Koordinator), Rismayanti, Rukman.

Alamat Kantor Mamuju: Jl. Jend. Sudirman No. 50, Telp./Fax. 0426-22138, Majene: Jl. Jend. Sudirman No. 167, Telp. 0422-21157 (M. Yunus Alibin), Polewali: Jl. H.A. Depu No. 39, Telp. 0428-23203 (Hasanuddin), Pasangkayu: Jl. Trans Sulawesi No. 52, Telp/HP: 0813 4247 1414, (Andi. Safrin M), Makassar: Graha Pena, Jl. Urip Sumoharjo No. 20, Telp. 04115238913/085299874232 (Agussalim), Jakarta: Jl. Kebayoran Lama No. 17, Telp. 021- 5322632 (Andi Syamsuri), Surabaya: Jl. Pasar Kembang Ruko Green Flowers Blok B1 No. 20 Surabaya, Telp.081342763676 (Sukri) Percetakan: PT Fajar Utama Intermedia Cabang Sulbar. Harga Langganan: Rp 65.000/Bulan, Harga Eceran: Rp 3.000/Eksamplar. Harga Iklan: Iklan Umum/Display: Berwarna (FC) Rp25.000/mmk, Hitam Putih (BW) Rp15.000/mmk, Iklan Reguler Rp 6.000/mmk, Iklan Duka Cita Rp 8.000/mmk, Iklan Mungil (FC) Rp 4.000/mmk, Iklan Mungil (BW) Rp 2.000/mmk, Iklan Kolektif Rp1 juta/ ktk, Iklan Baris Rp 5.000/baris, Radar Society: 1/2 hal. Rp 5.000.000, 1 hal. Rp 10.000.000.

Rekening Bank: PT. Radar Sulawesi Barat, BRI Cabang Mamuju, No. 0218-01-012598-50-9

PARLEMENTARIA

Rubrik Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar

RADAR/JHAMHUR ANJASMARA

PARIPURNA. Sejumlah anggota DPRD Polewali Mandar, dari kalangan perempuan parlemen sedang mengikuti rapat paripurna dengan agenda penetapan APBD tahun 2012 beberapa waktu lalu.

RADAR/JHAMHUR ANJASMARA

ANGGOTA. DPRD Polewali Mandar, Abd Rahim yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi III, sedang memperhatikan masyarakat petani buah, melakukan transaksi penjualan buah Langsat kepada pembelinya.

6

Opini

RADAR SULBAR SELASA 6 Maret 2012

Upaya Terpadu Pengentasan Kemiskinan Oleh: Haryono Suyono

Ketua Yayasan Damandiri

Beberapa tahun lalu, menjelang tanggal 11 Maret yang sangat terkenal itu, ada gerakan sungguhsunguh untuk mensinergikan upaya pengentasan kemiskinan antara program pemerintah dan gerakan masyarakat di desa yang dianggap tidak tertinggal untuk penduduk di desa tertinggal. Desa-desa, kabupaten atau provinsi tertinggal, didefinisikan sebagai wilayah yang mempunyai prosentase penduduk miskin yang tinggi dan ditetapkan oleh pemerintah untuk segera ditangani dengan sungguh-sungguh secara terpadu. Upaya terpadu itu diwujudkan melalui instruksi yang ditetapkan untuk menangani desa tertinggal atau instruksi desa tertinggal (program IDT). Untuk mensinergikan upaya masyarakat di desa tidak tertinggal, kemudian dikeluarkan Instruksi 11 Maret yang melahirkan program Takesra dan Kukesra untuk keluarga di desa tidak tertinggal.

Kedua upaya besar itu berjalan beriringan, sehingga keluarga di desa tertinggal dan di desa tidak tertinggal mendapat dukungan yang luar biasa dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hasilnya sangat menggembirakan karena pada tahun 1997 pemerintah, melalui Presiden HM Soeharto, memperoleh penghargaan internasional PBB oleh UNDP karena berhasil mengurangi kemiskinan dari 70 persen di tahun 1970 menjadi sekitar 11 persen di tahun 1996.

Upaya gerakan pengentasan

kemiskinan seperti itu dewasa ini sungguh gegap gempita. Pemerintah dengan dana yang relatif melimpah, melakukan upaya melalui program PNPM Mandiri perkotaan dan pedesaan serta berbagai program lain dalam jaringan yang luas.

Program-program kredit usaha rakyat (KUR) atau lainnya juga didorong untuk merangsang tumbuhnya usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah. Disamping itu lembaga dan organisasi masyarakat, biarpun dengan dana yang relatif terbatas, mendorong gerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang berkeadilan dan pro rakyat melalui pembentukan pos pemberdayaan keluarga (posdaya). Perusahaan dan lembaga Keuangan melalui corparate social responsibility (CSR) menambah barisan yang membentuk dan mengisi posdaya atau upaya pengentasan kemiskinan melalui dukungan dana yang tidak kecil.

Semuanya bekerja keras berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 yang dikeluarkan pada tanggal 21 April 2010.

Keterpaduan pelaksanaan berbagai program berdasarkan Inpres tersebut yang intinya adalah pengembangan program pembangunan yang berkeadilan, pro rakyat dan diarahkan pada percepatan pencapaian sasaran millenium development goals (MDGs) itu pada akhir Maret lalu dipamerkan dalam acara, Gemari Show di TVRI nasional secara menakjubkan. Para

warning Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan

RADAR SULBAR

anggota SIKIB (Solidaritas Isteri Kabinet Indonesia Bersatu), yang diwakili oleh Ibu Silvia Agung Laksono, selaku Ketua III, dan dua orang anggota lainnya, Ibu Ina Gufron Mukti dan Ibu Melly Budiman, ikut menghadiri acara yang menarik tersebut. Disampaikan bahwa SIKIB ikut mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui program Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, Indonesia Kreatif, Indonesia Hijau dan Indonesia Peduli. Upaya ini ternyata mampu merangsang keluarga pedesaan mengembangkan gagasan yang mengangkat derajat dan kesejahteraan rakyat banyak.

Program untuk daerah dengan tingkat kemiskinan sangat tinggi diwakili oleh program PNPM Mandiri Pedesaan dan Perkotaan yang ternyata mampu menolong daerah-daerah itu dengan pengembangan infrastruktur yang memungkinkan rakyat banyak bertambah kreatif dan mampu melaksanakan pembangunan ekonomi yang mendorong rakyat banyak mengentaskan dirinya dari lembah kemiskinan. Ada juga yang maju sekali dan mampu mengekspor hasil produksinya ke manca negara seraya mengangkat keluarga miskin menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Program yang dilaksanakan oleh masyarakat sendiri dikembangkan umumnya melalui pembentukan pos-pos pemberdayaan keluarga di kota dan desa. Di Jakarta dinamakan forum komuni-

Pengirim naskah artikel/opini/SdP harus melampirkan foto copy identitas dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Tulisan diterima dalam bentuk flash disk/disket. naskah tulisan/opini minimal 4 halaman.

kasi pemberdayaan keluarga (Rukodaya). Di pedesaan dinamakan pos pemberdayaan keluarga (Posdaya).

Hampir 90 perguruan tinggi negeri dan swasta dengan puluhan ribu mahasiswa semester 7 dan 8 ikut aktif menjadi penggerak pembentukan Posdaya dan Rukodaya di berbagai desa dan kelurahan. Para anggota IPeKB, yaitu Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana di masa lalu, ikut aktif menjadi tuan rumah di pedesaan dalam proses pengembangan pos pemberdayaan keluarga di pedesaan. Para pimpinan masjid akhir-akhir ini juga ikut aktif menjadikan masjid sebagai basis pemberdayaan keluarga yang efektif.

Dewasa ini diperkirakan sudah terbentuk sekitar 10 ribu - 15 ribu Posdaya dan Rukodaya di seluruh Indonesia.

Sebagian dana awal pembentukan posdaya dibantu oleh Yayasan Damandiri, yang secara operasional dikembangkan oleh masyarakat secara mandiri. Perusahaan dan industri memberi bantuan melalui CSR atau kegiatan terpadu yang ada kaitannya dengan perusahaannya.

Tidak kurang dari Rp 8 triliun - Rp 9 trilliun disediakan dan disalurkan oleh Bank BPD, Bukopin dan BPR melalui sinergi dengan Yayasan Damandiri dalam bentuk kredit pundi kepada sekitar 1 juta keluarga miskin atau keluarga pra sejahtera untuk usaha ekonomi mikro yang aksesnya kepada bank disederhanakan dalam program Financial Inclusion. (net)

Artikel dapat dikirim via email:radarsulbar01@gmail.com

Tajuk Lindungi Nelayan SALAH satu tugas pemerintahan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program kerja yang disusun pemerintah mulai dari tingkat pemerintah desa pemerintah pusat ini harus mencakup perlindungan terhadap masyarakat kecil.

Di Sulawesi Barat, mayoritas penduduknya hidup di pesisir nelayan. Hal itu ditunjang dengan terbentangnya garis pantai di empat kabupaten di Sulbar, yakni dari Paku di perbatasan Polewali Mandar-Pinrang (Sulawesi Selatan) dan Suremana, perbatasan Mamuju UtaraDonggala (Sulawesi Tengah).

Sejarah peradaban masyarakat Sulbar juga sangat identik dengan dunia bahari. Bahkan salah satu peninggalan budaya Mandar, yakni Sandeq menjadi selalu mewakili Indonesia dan Asia dalam festival maritim internasional. Hal itu karena Sandeq memiliki keunikan tersendiri dibanding perahu tradisional lain di Nusantara.

Hanya saja, penghargaan terhadap nelayan yang merupakan garda terdepan dari pewaris budaya bahari di Sulbar ini kadang terpinggirkan. Kepentingan belum sepenuhnya dijamin melalui kebijakan yang pro terhadap nelayan.

Lihas saja alat tangkap yang dipergunakan nelayan kita sangatLindungi Nelayan minim dan masih sangat tradisional. Bila dibanding nelayan-nelayan asing yang telah memasuki era komputerisasi, peralatan yang dimiliki nelayan Sulbar sangat memprihatinkan.

Beruntung nelayan kita memiliki nyali yang tinggi sehingga seganas apapun lautan mereka tetap menangkap ikan walau ada larangan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang meminta nelayan untuk tidak melaut.

Tapi tetap saja lemahnya peralatan membuat hasil tangkapan yang diperoleh minim. Seperti yang dialami oleh ratusan nelayan di Mamuju.

Diduga mereka kalah bersaing dengan nelayannelayan yang menggunakan kapal asing yang juga mencari ikan di sekitar perairan Mamuju. Akibatnya dalam tiga bulan ini mereka tak kunjung mendapatkan ikan.

Pemerintah daerah harus bergerak cwpat mengatasi masalah ini. Instansi terkait harus cepat menyelidiki apakah benar terdapat nelayan asing yang coba menggerus rezeki nelayan Mamuju.

Jika benar, pemda harus tegas untuk tidak membiarkan nelayan-nelayan asing itu beroperasi di perairan Sulbar. Harus diakui peralatan yang dimiliki nelayan kita masih sangat sederhana dan tidak mampu bersaing dengan nelayan asing. (**)

IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL IKLAN MUNGIL

LOWONGAN KERJA

Radar Sulbar

Sebuah Perusahaan yang tergabung dalam "CMO GROUP" mengadakan ekspansi untuk membuka lowongan KANTOR WILAYAH di SULAWESI BARAT membutuhkan segera Karyawan - karyawati untuk posisi sebagai berikut : 1. Kepala Kantor Wilayah (KKW) 2. Pimpinan Cabang (PC) 3. Staf Keuangan (SK) 4. Kasir (KS) 5. Staf Logistik (SL) Dengan klasifikasi sbb : - Untuk posisi No. 1 Pendidikan Minimal Sarjana Muda - Untuk posisi No. 2 s/d No. 5 Pendidikan minimal SMU Sederajat - Cantumkan Kode Job Jabatan disebelah kiri Amplop Lamaran Dengan menyertakan : 1. Fc. Ijazah Terakhir 2. Surat Lamaran Kerja 3. Daftar Riwayat Hidup singkat 4. Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 5. 3 Lembar Foto Ukuran 3 x 4, & 2 Lembar 2 x 3 6. Surat keterangan lain yang dapat mendukung.

Pertama & Terbesar di Sulawesi Barat

Mau Pasang IKLAN

Website ATAU Koran HUBUNGI

Lamaran di antar langsung kepada bagian personalia " CMO GROUP" Alamat Jl. H. Andi Dai No. 23 Mamuju (HOTEL MARANNU GOLDEN HOTEL) Paling lambat 1 (satu) Minggu setelah iklan ini terbit.

081 241 843 180

Office: Jl. Dr. Ratulangi No.3 Pekkabata Polewali Mandar Sulbar Telp: 0428-22284 E-mail: st933fm@telkom.net

KESEMPATAN BERKARIR Multifinance yang telah Go Publik dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dan memiliki lebih dari 130 Cabang di seluruh indonesia membuka kesempatan bagi anda yang memiliki motivasi kerja tinggi, ulet, dan gigih untuk menempati posisi sebagai : SURVEYOR MOBIL (ME) SURVEYOR MOTOR (AE) FIELD COLLECTOR (FC) OPERASIONAL STAFF (ADM) Kualifikasi : - Pendidikan Minimal D3 (khusus AE minimal SMU) - Berpenampilan menarik (pria/wanita) - Leadership, Berjiwa marketing, Komunikatif, Ulet, Energik dan inisiatif - Memiliki SIM (C/A) Aktif ((ME,AE,FC) - Menyerahkan CV (Daftar Riwayat Hidup) FC KTP, FC Ijasah dan transkrip nilai terakhir, - Pas Photo 3x4 = 2 Lembar.

Bersedia di tempatkan di daerah SULAWESI BARAT Lamaran beserta CV dikirim ke : PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Jl. Abd Wahab Azasi No. 44 Tlp. 0426-2323899 / Hp 085 255 606 232 Mamuju - Sulawesi Barat 91511 (To : Adi Zuhrah L - HRD)

Sambungan 7

RADAR SULBAR Selasa, 6 Maret 2012

Nelayan Terganggu Kapal Asing

LANJUTAN HALAMAN 1

Khadir menambahkan sejumlah nelayan mencurigai kapal tersebut melakukan aktifitas pengeboran minyak yang disinyalir membuat jumlah ikan berkurang.

"Mungkin juga mereka melakukan penangkapan ikan sehingga ikan-ikan tersebut mulai berkurang, sebab kami juga pernah melihat dari jarak 200 meter empat kapal tersebut membentuk sebuah lingkaran seperti proses penangkapan ikan dengan menggunakan jaring besar," imbuhnya.

Kelangkaan tersebut membuat nelayan tidak melaut. Sehingga selama tiga bulan tersebut nelayan tidak dapat berbuat banyak dan hanya berharap ada pihak yang mau memberi bantuan.

"Saat ini ikan yang kami jual ke Pasar berasal dari daerah lain seperti Kota Parepare, Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Toli-Toli. Bahkan kami sendiri sebagai nelayan boleh dikatakan tidak makan ikan," imbuhnya Akibat dari kondisi tersebut nelayan tidak melaut sebab ikan yang didapatkan mulai berkurang.

Para nelayan terpaksa harus meminta bantuan berupa pembarian kebutuhan pokok untuk menyambung hidup mereka.

"Kami telah meminta bantuan berupa bahan pokok kepada sejumlah Bank yang ada di Mamuju.

Beruntung mereka mau memberi bantuan," ungkap nelayan lain, Hasbullah, saat berdiskusi dengan anggota DPRD Mamuju, di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mamuju, Senin 5 Maret.

Seharusnya, lanjut Hasbullah, pada bulan Maret hingga April jumlah ikan di sekitar perairan Mamuju cukup banyak. Namun sejak adanya kapal asing tersebut jumlah ikan mengalami penurunan cukup signifikan.

"Kami berharap agar kondisi ini segera ditangani sebab saat ini banyak teman-taman kami yang hanya mengandalkan hasil tangkapan ikan tidak memiliki penghasilan," keluhnya.

Menanggapi hal tersebut anggota Komisi II DPRD Mamuju, Hajrul Malik, langsung melakukan pertemuan dengan para nelayan. Dari hasil pertemuan tersebut Hajrul mengungkapkan akan melakukan kroscek terhadap penyebab kelangkaan ikan yang diduga akibat keberadaan kapal asing.

"Kami akan langsung berkoordinasi dengan pemprov Sulbar terhadap kejadian ini. Sebab kawasan sejauh 30 mil dari daerah pantai merupakan kewenangan Pemrov Sulbar, kami berharap agar pemprov segera turun dan meninjau terhadap aktivitas empat kapal tersebut," ungkap Hajrul saat melakukan dialog bersama nelayan di TPI Mamuju. (**)

Moratorium Pendaftaran Haji Batasi Hak Warga

JK: Indonesia Bukan Negara Korup

JAKARTA -- Mantan Wakil Presiden (Wapres) HM Jusuf Kalla, mengaskan Indonesia bukanlah negara korup.

Namun, citra negara korup dibangun dari pemberitaan media yang selama ini hanya fokus pada tiga kasus korupsi, kasus Nazaruddin, Gayus dan Bank Century. Demikian disampaikan JK, dalam diskusi "Lawan Korupsi dari dan Bersama Kampus" yang digelar Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta, Senin 5 Maret.

Selain JK, turut hadir pembicara, Hasrullah alumni Universitas Indonesia (UI), juga Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan, Bambang Widjojanto (anggota Komisi Pemberantas Korup-

si), Febridiansyah (ICW), Rizal Djalil (BPK), dan Usman A Watik (Komisi Informasi Publik).

Pada kesempatan itu, JK mengungkapkan, meski citra negara korup dibangun dari pemberitaan seputar tiga kasus korupsi itu, namun dirinya tetap menekankan perang terhadap korupsi harus terus ditegakkan. Pasalnya sambung dia, mencuatnya kasus Nazaruddin, Gayus dan Bank Century, merupakan puncak dari menjamurnya kasus korupsi di Indonesia.

"Upaya perlawanan terhadap korupsi harus melibatkan semua lapisan apakah itu kalangan bawah dan kalangan elit," katanya.

Menurut JK, upaya memberantas korupsi di Indonesia bukanlah sesuatu hal mus-

Sementara itu, pembicara lainnya Hasrullah mengungkapkan, kampus merupakan benteng terakhir untuk melawan korupsi. Dia mengatakan, kasus korupsi di negeri ini sudah sangat kronis. Sebagai intelektual, orang kampus harus ikut meneriakkan perang terhadap korupsi.

"Korupsi itu harus diberantas untuk generasi kita ke depan. Selain itu, media juga harus tetap menjaga konsistensi, dan pengawasan," jelasnya.

Selama ini sebut Hasrullah, ada yang salah dalam pendidikan kita. Pendidikan karakter hanya formalitas, padahal itu pembentukan etika. Dia berharap, petinggipetinggi kampus-kampus bisa mencontoh Anis Baswedan yang menjadikan mata kuli-

ah pendidikan karakter sebagai Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU). Hasrullah juga mengusullkan agar para koruptor itu bisa diperlakukan seperti di China yakni hukuman mati.

Anie Baswedan pada kesempatan itu mengungkapkan, idealnya, dunia pendidikan itu merupakan zona bebas korupsi. Kampus dan sekolah menurut dia, seharusnya menjadi dunia di mana jika orang berada di wilayah ini, maka mereka akan merasakan sesuatu yang berbeda. "Sesuatu di mana good governance is present. Tapi yang menjadi tantangan kita sekarang adalah, good governance sudah tidak lagi present di tempat-tempat itu," ujarnya. (asw)

migrasi. Sindu Malik bukanlah pejabat di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ia mengaku sebagai konsultan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, yang mengetahui seluk beluk pengajuan anggaran.

Sindu Malik Pribadi, disebut sebagai pihak yang mengusulkan besaran fee 10 persen sebagai syarat bagi Dharnawati mendapatkan proyek PPID di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Hal itu diungkapkan terdak-

wa Dadong Irbarelawan, yang juga Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans di Tipikor pekan lalu. KPK juga telah mengajukan permohonan penerbitan surat cegah terhadap empat orang saksi. Keempat orang yang dilarang bepergian ke luar negeri selama enam bulan adalah Ali Mudhori, Fauzi, Sindu Malik, dan Dani Nawawi. (**)

mempertimbangkan proses bisnis, karakterisktik, dan pengaturan antar lembaga sejenis.

Dalam rangka menghindari terjadnya pengaturan dan pengawasan LKM didaerah diperlukan adanya standarisasi kebijakan dasar. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut perlu adanya pembina dan pengawas tingkat nasional.

Bersama dengan DPR RI, pemerintah telah menyetujui diundangkannya UU no 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Berdasarkan pasal 1 angka 10 UU tersebut, LKM dapat dimasukkan dalam kelompok lembaga jasa keuangan lainnya. Berdasarkan pertimbagan diatas dan sejalan dengan fungsi otoritas jasa keuangan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 UU tentang otoritas

jasa keuangan yaitu menyelennggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sistem keungan yang terintegrasi keselurahan di dalam sektor jasa keuangan pemerintah mengusulkan pembinaan dan pengawasan LKM dilakukan bank sentral atau otoritas jasa keungan.

Bila LKM telah memenuhi persyaratan, aset, permodalan, atau dana masyarakat yg dihimpun yang ditetapkan oleh IJK atau melakukan kegiatan usaha yg melebihi wilayah kelurahan atau desa tempat dudukannya LKM wajib bertransformasi menjadi koperasi simpan pinjam atau menjadi bank, baik dalam bentuk BPR ataupun bank komersial, paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menkop dan UKM, Syarief Hasan menambahkan

untuk menjamin kenyamanan keamanan penyedia dana dan pengguna dana keuangan mikro maka hendaknya memperhatikan pengaturan keuangan yang berlaku, seperti di dalam UU nomor 10 tahun 1998, UU nomor 25 tentang perkoperasian, dan UU nomor 20 tentang mikro kecil dan menengah.

LKM sebenarnya didirikin sebagai suatu badan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi menyejahterakan masyarakat.

Lewat undang-undang LKM ini kami juga mengharapkan adanya pembahasan tentang suku bunga bagi UMKM, pungkasnya.

Hasil rapat tersebut kemudian akan dibawa oleh anggota DPR RI Komisi VI dalam bentuk Panja dan akan dibahas secepatnya. (idr/fmc)

Perbandingan Logistik KTI dan KBI

di tingkat petani meningkat tetapi karena beban biaya transportasinya memang tinggi. Sebenarnya, pemerintah sudah menjadikan masalah ketersediaan infrastruktur sebagai fokus pekerjaan, namun masih menghawatirkan karena berpotensi menciptakan kesenjangan ketersediaan infrastruktur antar wilayah. Selama ini terdapat perbedaan dalam alokasi anggaran infrastruktur antara KTI dan KBI. Perbaikan sistem logistik nasional dan khususnya KTI harusnya difokuskan pada peningkatan peran pelabuhan Soekarno, Makassar sebagai pusat pelayanan di KTI menggantikan peran yang selama ini dilakukan oleh Tanjung Perak, Surabaya. Pemerintah pusat harus berinisiatif untuk menjadikan pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan utama KTI. Kebijakan ini akan memberikan daya tarik tersendiri bagi pelaku industri membuka usaha di Makassar dan daerah lainnya di Sulawesi yang akan melayani pasar KTI. Barang industri yang selama ini dihasilkan di kawasan industri Surabaya bisa direlokasi ke kawasan industri Makassar. Dengan demikian, program relokasi industri ke luar Jawa yang juga menja-

di agenda pemerintah dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) bisa terlaksana.

Artinya, pemerintah lebih baik bekerja saja dengan fokus pada kebijakan pengembangan sistem logistik di KTI dan integrasinya dengan sistem logistik nasional. Apa lagi implementasi kebijakan ini memerlukan konsentrasi besar Sehingga bagi pemerintah Propinsi Sulbar dan kabupaten di Sulbar, penyelesaian masalah logistik harus ditempatkan sebagai agenda mendesak dalam upaya pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus meningkatkan konektifitas antara pasar desa ke pasar kecamatan, pasar kecamatan ke pasar kabupaten, dan pasar kabupaten ke pasar propinsi. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan efisiensi ekonomi daerah.

Jika pemerintah gagal membenahi masalah logistic akan membuat pasar domestik kita, khususnya Sulbar tidak akan efisien. Kondisinya bahkan akan semakin tidak menarik bagi investor jika beban biaya logistik yang mahal ditambah lagi dengan biaya modal karena bunga kredit tinggi dan juga beban biaya energi besar karena harga BBM yang mahal. Semoga sukses. (**)

tahil. Menurut JK, salah satu aspek yang perlu dibangun dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air adalah dengan memunculkan keteladanan. "Kita bisa tidak korupsi, sangat bisa sekali dan untuk menuju bebas korupsi itu, butuh keteladanan dan politik yang tidak memakan banyak biaya," ujarnya.

JK menjelaskan, upaya pemberantasan korupsi dengan menerapkan keteladanan dan politik itu pernah diterapkan dirinya saat menjabat Ketua Umum Partai Golkar (PG). Di antaranya, dengan tidak memperbolehkan anggota menyetor uang ke partai.

"Jadi tidak ada alasan untuk korupsi. Jadi tak aneh anggota Partai Golkar tahun 2004 sampai 2009, tidak ada yang masuk penjara," katanya.

Kadisnakertrans Disebut di Tipikor LANJUTAN HALAMAN 1

"Saya ditekan oleh Ali Mudhori, Sindu Malik dan pak Nyoman (I Nyoman Suisnaya). Bilang itu supaya bu Nana (Dharnawati) segera mencairkan uang itu," kata Dadong.

Dadong yang saat itu menjabat sebagai Kabag Evaluasi Program dan Pelaporan Ditjen Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans, mengaku tertekan secara psikologis karena hal tersebut, namun tidak berani melapor-

kan ke atasannya karena pada saat itu ada pergantian pimpinan. erdakwa Kepala Biro Perencanaan dan Evaluasi P2KT Kemenakertrans Dadong Irbarelawan mengaku menyesal telah menerima uang komitmen sebesar Rp1,5 miliar dari kuasa direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati.

Siapa Sindu Malik?

Sindu Malik adalah tokoh sentral pada kasus suap

proyek alokasi DPPID. Ia merupakan orang yang melaporkan pendapatan commitment fee terkait proyek tersebur ke Menakertrans), Muhaimin Iskandar. Diduga Muhaimin pun telah mengetahui adanya commitment fee proyek ini. Sindu Malik juga disebut pernah memfasilitasi pertemuan antara Dharnawati dengan Bupati Keerom, Papua. Pertemuan yang berlangsung di Hotel Bidakara Jakarta itu, membahas program PPID Trans-

Menkeu Minta Pemda Bentuk LPS LANJUTAN HALAMAN 1

"Pembentukan lembaga penjaminan simpanan oleh pemerintah daerah ini merupakan salah satu wujud peran aktif dalam mendorong perekonomian daerahnya," katanya.

Dalam pertemuan tersebut merupakan lanjutan daftar inventarisasi masalah RUU tentang lembaga keuangan mikro yang merupakan inisiatif dpr ri. pertemuan ini lanjutan darr pertemuan pada 26 Januari lalu dengan agenda penyerahan RUU LKM ke Komisi VI DPR RI. Dimana Menkeu menjelaskan kerangka fikir pengaturan atas LKM. "LKM merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan, tabungan, dan dan deposiato dari masyarakat dan menyalurkan pinjaman atau pembiayaan

dalam skala mikro kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat yang tidak semata-mata mencari keuntungan," jelasnya.

Kegiatan usaha LKM ini, lanjutnya dibatas pada wilayah kelurahan atau desa tempat kedudukan LKM yang berdasar mirip dengan perbankan atau yang kita kenal dengan "shadow banking".

"Berdasarkan UU nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana yg telah diubah dengan UU no 10 Tahun 1998 kegiatan tersebut wajib memperoleh ijin dari pimpinan BI kecuali diatur dengan UU tersendiri," ungkapnya.

Oleh karena itu, untuk memberin perlindungan kepada masyarakat atau deposan diperlukan pengaturan, pembinaan, pengawasan LKM yang baik. Antara lain dengan

Lagi-lagi Masalah Logistik

LANJUTAN HALAMAN 1

Kendati demikian bekas Menkokesra itu berpesar agar calon jamaah yang berusia lanjut atau 60 tahun ke atas, harus didahulukan "Bukan karena saya lebih dari 60 tahun tapi mungkin ada yang kalau disuruh menunggu usianya sudah tidak sampai lagi," kata dia.

Ical juga menegaskan, mendukung wacana pemisahan antara regulator dan operator serta perlunya kompetisi penyelenggara haji. Dicontohkan, di bidang komunikasi, kompetisi terbukti membuat layanan lebih baik dan biaya menjadi murah. "Bandingkan dengan listrik yang tidak ada kompetisi," ungkap dia.

Terpisah, Wakil Ketua Komite III DPD RI, KH Syibli Sahabuddin berpendapat bahwa moratorium justru hanya akan membatasi hak warga negara. "Jangan karena kesalahan pemerintah, masyarakat yang dikorbankan. Ini adalah hak azasi manusia dan berhubungan dengan ibadah Islam," jelasnya di Jakarta, Senin 5 Maret.

Usulan moratorium sendiri, dilatarbelakangi karena pemerintah dianggap tidak becus dalam pelaksanaan ibadah haji. Bahkan, pimpinan KPK Busyro Muqoddas menilai banyak pelanggaran didalamnya.

Hingga Februari ini jumlah pendaftaran calon haji mencapai 1,4 juta jamaah dengan setoran awal Rp 32 triliun. Jika pendaftaran haji terus dibuka, setoran akan terus membengkak. Sedang kuota jamaah tetap sama dari tahun ke tahun.

Syibli menganggap persoalan haji saat ini merupakan akibat dari monopoli pemerintah yang selalu ingin memonopoli. Mulai dari tata cara pelaksanaan atau regulator maupun operator pelaksanaan ibadah haji. "Jangan malah masyarakat yang dikorbankan," ujar perwakilan Sulbar ini.

Komite III DPD yang membidangi masalah haji berharap agar pemerintah lewat Kementerian Agama, terpacu untuk lebih meningkatkan pelayanan.

"Saya sendiri tentu menolak moratorium. Ini persoalan ibadah, tidak mungkin dilakukan karena merampas kebebasan dan hak masyarakat," urai Syibli. (rul/fmc)

LANJUTAN HALAMAN 1

Akibatnya, surplus beras Sulsel yang jumlahnya mencapai sekitar 1 juta ton tidak terserap di Batam yang kekurangan beras karena kalah bersaing dengan beras dari Thailand dan Vietnam yang harganya lebih murah.

Kondisi yang sama juga terjadi di Sulawesi, yaitu ongkos pengangkutan barang dari Makassar ke Enrekang jauh lebih mahal dibandingkan dari Warsawa, Polandia ke Jerman yang jaraknya sekitar 750 km (Kompas, 2011).

Sementara jarak Makassar ke Enrekang hanya sekitar 200 kilometer. Sehingga hampir mustahil komoditi utama daerah-daerah di Sulawesi bisa bersaing dengan komoditi yang dari luar negeri.

Tidak heran jika komponen terbesar dalam struktur biaya produksi di Indonesia didominasi oleh biaya transportasi. Data Universitas Indonesia (UI) menunjukkan bahwa 66,80 persen biaya produksi yang dibayar pengusaha adalah biaya transportasi, 27,56 persen untuk biaya penanganan persediaan, dan hanya 5,64 persen untuk biaya administrasi.

Tidak berlebihan juga jika Logistic Performance Index (LPI) Indonesia tahun 2010 termasuk paling buruk di ASEAN. Data World Bank

(WB) menunjukkan bahwa peringkat LPI Indonesia jauh lebih buruk dibandingkan dengan peringkat Singapura yang berada di peringkat 2, Malaysia peringkat 29, Thailand peringkat 35, Filipina peringkat 44, Vietnam peringkat 53, dan Indonesia di peringkat 75.

Peringkat LPI Indonesia juga lebih buruk dibandingkan dengan India yang berada di peringkat 47, Jepang peringkat 7, China peringkat 27, Selandia Baru peringlat 21, dan Korea peringkat 23.

Peringkat Indonesia hanya lebih baik dibandingkan dengan Laos yang berada di peringkat 118, Papua Niugini di peringkat 124, dan Kamboja peringkat 129.

Sehingga sangat sulit mengharapkan perekonomian Indonesia akan bisa bersaing dengan negara lain yang kondisi infrastruktur logistik sangat baik. Perlu diketahui bahwa kinerja logistik tidak hanya mencakup daya dukung infrastruktur (jalan raya) saja. LPI mencakup dimensi yang lebih luas, mulai dari infrastruktur, efisiensi kepabeanan, kemudahan pengiriman barang, kompetensi petugas logistik, kemudahan pelacakan barang, dan ketepatan waktu pengiriman barang.

Kondisi logistik ditinjau dari sisi ketersediaan jalan di KTI sangat bervariasi antar pulau dan antar propinsi. Pulau Sulawesi telah memiliki kondisi logistik yang jauh lebih baik dibanding propinsi lainnya di KTI. Namun jika dibandingkan dengan daerah-daerah di Jawa dan Sumatera maka sistem logistik pulau Sulawesi masih jauh dari memadai.

Implikasinya, biaya pengiriman barang di KTI sangat mahal. Sebagai contoh, biaya pengiriman barang dari Makassar ke Tarakan, Kaltim selalu ditanggung dua kali oleh pedagang yang mencakup biaya Makassar ke Tarakan dan biaya Tarakan ke Makassar.

Tidak heran jika harga barang yang sama di Tarakan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Makassar.

Lemahnya konektifitas antar daerah di KTI dan kondisi infrastruktur transportasi yang buruk menyebabkan tingginya disparitas harga.

Selama ini, terdapat perbedaan harga yang tinggi antara sentra produksi, pasar kecamatan, kabupaten, dan propinsi. Tingginya harga komoditi pertanian di tingkat propinsi bukan karena harga

RADAR POLEWALI

8

Bayi Berumur Tujuh Hari Diduga Hydrocepallus

Usulan Pemekaran Desa Ditangguhkan POLEWALI -- Usulan pemekaran sejumlah desa di Polewali Mandar sementara waktu ditangguhkan sambil menunggu pengesahan Undang-undang tentang desa oleh DPR RI. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Polewali Mandar, Andi Parial Patayangi mengungkapkan hal ini saat dikonfirmasi Senin, 5 Maret. Parail menyampaikan, sejumlah desa yang telah mengusulkan pemekaran hingga saat ini mencapai 20 desa sesuai proposal yang masuk ke BPMPD. "Untuk sementara ditangguhkan dulu sesuai surat edaran dari Mendagri yang telah ditindaklanjuti dengan surat edaran Gubernur Sulbar. Hal itupun telah kami tindaklanjuti dengan mengirim surat ke kecamatan untuk menyampaikan ke desa di wilayahnya," kata Andi Parial.

Hal ini juga ditegaskan Bupati Polewali Mandar, Ali Baal pada suatu kesempatan di Polewali baru-baru ini. Menurutnya UU tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur tentang pemerintahan desa, akan direvisi. Pemerintah pusat akan membuat UU tersendiri tentang desa.

Karena itulah, kata Ali Baal, sangat tepat kalau untuk sementara moratorium pemekaran desa sambil menunggu UU untuk menjadi pedoman pembentukan desa.

"Kita menginginkan pemekaran desa nanti mengacu pada UU Desa, yang akan mengatur lebih spesifik tentang pemerintahan desa," ujarnya. Saat ini, Kabupaten Polman mempunyai 144 desa dan 23 kelurahan yang tersebar di 16 kecamatan dengan penduduk sekira 411.000 jiwa.

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah desa terus bertambah dengan pemekaran yang terus disuarakan warga setempat.

Desakan pemekaran didasari berbagai alasan, antara lain untuk mendekatkan dan memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat karena wilayah desa yang cukup luas. Pemekaran desa, sangat berpengaruh terhadap alokasi dana desa yang harus disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun. (afr/mkb)

RADAR SULBAR Selasa, 6 Maret 2012

Orangtua Tak Miliki Biaya ke Makassar EDITOR: AMRI MAKKARUBA

RADAR/JHAMHUR ANJASMARA

RUSAK. Beginilah kondisi jalan di Desa Peburru, yang menghubungkan antara Desa Batupanga Da`ala dengan Desa Ambo Padang. Walaupun jalan ini telah dikerjakan melalui program pengerasan jalan, namun kondisinya justru membuat prihatin warga Desa Peburru, Kecamatan Luyo, Polewali Mandar.

Warga Peburru Prihatin Kondisi Jalan POLEWALI -- Warga Desa Peburru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar merasa prihatin atas kondisi jalannya. Karena belum genap setahun usai mendapatkan program pengerasan kondisinya makin bertambah rusak, terlebih bila musim hujan tiba.

Salah seorang warga Desa Peburru, Anto mengatakan jika jalan yang panjangnya berkisar tiga kilometer, baru berkisar kurang lebih empat bulan lalu. Namun karena program kerjanya tidak berkesinambungan sehingga juga malah membuat kondisinya menjadi buruk.

"Padahal saat pertama kalinya pemerintah memberikan perhatian pada jalan kami ini, kami berharap bisa lansung ditingkat-

kan menjadi jalan beraspal, agar kami juga bisa menikmati jalan beraspal diwilayah kami," kata Anto.

Menurut Anto, proyek pengerasan jalan lingkar Peburru, menghubungkan Desa Batupanga Da'ala dengan Desa Ambo Padang sebenanya diharapkan warga menjadi jalan utama desa, karena perkampungan yang dilaluinya cukup padat. Sehingga masyarakat saat jalan tersebut dikerjakan berharap lansung di aspal agar saat hujan tiba tidak berlumpur.

"Tapi dengan kondisi saat ini, malah justru tidak sesuai keinginan warga, padahal sejak jalan ini dibuat, kurang lebih 15 tahun, baru tahun 2011 mendapatkan perhatian dari pemerintah, na-

mun perhatian pemerintah juga setengah setengah," tutur Anto.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Polewali Mandar, Abd Rahim, yang langsung ke lokasi melihat kondisi yang disampaikan oleh warga menyatakan sangat menyesalkan pola kerja pemerintah dalam memberikan pelayanan perbaikan infrastruktur jalan bagi masyarakat Desa Peburru.

Karena kondisi jalan yang baru pertama kali bersentuhan dengan proyek jalan oleh pemerintah dikerjakan seolah setengah hati.

"Padahal saya tahu persis besaran anggaran murni dari APBD tahun 2011 itu, besarannya mencapai Rp 500 juta, tapi dengan melihat kondisinya malah kita benarkan masyarakat kalau memprihatinkan," ujarnya. (k1/mkb)

POLEWALI -- Seorang bayi yang masih berumur tujuh hari diduga menderita hydrocepallus atau akumulasi abnormal cairan cerebrospinal di otak sehingga membuat kepala penderita membesar saat ini masih dirawat di Bagian Persalinan RSUD Polewali.

Bayi jenis kelamin laki-laki ini dilahirkan melalui operasi cesar di RSUD Polewali, Ahad 26 Februari lalu. Karena kepalanya membesar dan diduga posisi dalam kandungan melintang sehingga dokter memutuskan melakukan operasi cesar.

Bayi penderita hydrocepallus anak ke empat pasangan Udin dan St Nurbaya, warga Kampung Bulo Desa Bulo Kecamatan Bulo tidak menyangka anaknya akan menderita penyakit pembesaran kelenjar di kepalanya.

Saat ini kondisi bayi belum diberi nama oleh kedua orang tuanya sementara masih dalam kamar ICU persalinan untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Ketika dilahirkan bayi tersebut memiliki berat 4,3 kilogram kepalanya memang membesar bagaikan bola kaki.

Petugas jaga ICU persalinan RSUD Polewali, Ramlah menyatakan menurut analisa dokter anak RSUD Polewali, dr Sir Boko Harjo diduga bayi St Nurjanna ini menderita hydrocepallus. Sehingga harus mendapatkan perawatan lanjutan di RSWS Makassar.

Orang tua bayi, Udin dan St Nurbaya ketika ditemui di Kamar Persalinan RSUD Polewali menyatakan ketika dalam kadungan bayinya tidak ada tanda-tanda kalau menderita penyakit. Menurut St Nurbaya saat mengandung tidak ada kelainan apa-apa seperti saat tiga anaknya yang lain.

Hanya saja waktu diperiksa di bidan desa menyatakan kemungkinan bayinya melintang. Ia juga rajin memeriksakan kandungannya ke bidan setiap bulannya.

Tetapi St Nurbaya mengaku beberapa tetangnganya memprediksikan dirinya mengandung anak kembar karena perutnya besar dan berat. Makanya ketika merasakan akan melahirkan, bidan desa merujuknya ke RSUD Polewali untuk penangan lebih lanjut hingga diputuskan untuk dilakukan operasi cesar, Ahad lalu.

Untungnya Ia menggunakan Jaminan Pelayanan Bersalin (Jampersal) sehingga tidak mengeluarkan dana untuk operasi hanya saja ada obat yang dibelinya karena tidak ditanggung Jampersal.

Nurbaya mengaku telah diinformasikan oleh dokter anak bayinya diduga menderita hydrocepallus sehingga harus dirujuk ke Makassar. Tetapi karena terkendala oleh biaya maka dirinya dan keluarganya masih pikir-pikir untuk merujuk ke Makassar. (*)

Pengusaha Sawit Malaysia akan Berkunjung ke Polman POLEWALI -- Delegasi pengusaha sawit Kinabalu Group, Sirne Derby Berhard, Benta Plantation Sdn Bhd dan Sabah Land Development Board (SDLB) akan berkunjung ke Polewali Mandar, Rabu, 7 Maret.

Melalui surat dari Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu Nomor:200/ 63/02.2012 yang ditujukan kepada Bupati Polewali Mandar, tetang rencana kunjungan SDLB ke Polman disampaikan, dalam rangka lebih meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Sabah Malaysia, Delegasi dari perusahaan perkebunan kelapa sawit di Sabah terdiri dari Sawit Kinabalu Group, Sima Darby Berhard, Benta Plantation Sdn Bhd dan SDLB akan mengadakan audiensi

dengan Bupati Polman yang bertujuan untuk menjalin hubungan silaturrahmi sekaligus membicarakan berbagai peluang investasi dan bisnis yang dapat dikerjasamakan antara kedua pemerintah daerah.

Dalam pertemuan nantinya ada beberapa hal yang disampaikan antara lain, Pemerintah Negeri Sabah menempatkan pembangunan sektor pertanian dan perkebunan, pariwisata dan manufaktur sebagai andalan utama untuk meningkatkan pendapatan negeri dan kesejahteraan penduduk Sabah yang berjumlah 3,2 juta jiwa.

Melalui Sabah Development Corrodor, saat ini sedang giatnya membangun sarana dan prasarana

EKSEKUTIF

jalan, jaringan listrik, pengairan, telekomunikasi infromasi, lingkungan industri dan infrastuktur perhubungan. Selain itu, untuk memenuhi kekosongan tenaga kerja di sektor perladangan, pertanian, manufaktur konstruksi, pelayanan jasa, dan pembantu rumah tangga, Pemerintah Sabah hanya mengijinkan masuknya pekerja asing dari dua negara saja, yaitu Indonesia dan Philipina. Berdasarkan data dari Kantor Imigrasi Sabah Malaysia tahun 2011, dimana jumlah WNI/TKI beserta keluarga (istri dan anak) di wilayah negara Bagian Sabah tercatat lebih 401.733 orang, 65 persen diantaranya dari Sulawesi. Para TKI tersebut sebagai pekerja di sektor perkebunan

kelapa sawit yang tersebar di seluruh pelosok wilayah Sabah.

Paska pelaksanaan program Pengampunan Pendatang Asia Tanpa Ijin (PATI) di Sabah tahun 2011, Kantor Imigrasi Sabah telah mendeprotasikan lebih dari 10.000 PATI ke Indonesia baik melalui pintu keluar pelabuhan Tawau-Nunukan maupun lapangan terbang Kota Kinabalu-Jakarta. Untuk meningkatkan produksi minyak kelapa sawit, Pemerintah Negeri Sabah masih membutuhkan banyak tenaga kerja terutama Sulawesi karena dimata pengusaha Sabah, etos kerja, disiplin, tanggung jawab dan semangat kerja TKI sangat baik dibandingkan pekerja lokal. (afr/mkb)

RADAR/AMRI MAKKARUBA

KEPALA BESAR. Seorang bayi berumur tujuh hari diduga menderita hydrocepallus. Saat ini masih dirawat di Bagian Persalinan RSUD Polewali.

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

FOTO/HUMAS PEMKAB POLMAN

WAKIL Bupati Polewali Mandar, Nadjamuddin Ibrahim ketika bertindak selaku inspektur upacara dalam peringatan HUT Satpol PP di Halaman Kantor Bupati, Senin 5 Maret 2012.

WAKIL Bupati Polewali Mandar, Nadjamuddin Ibrahim bersama Sekkab, M Natsir Rahmat, Asisten Ekbang, Hartini B Azis, Asisten Administrasi Umum, Sukirman Saleh dan Kepala Satpol PP, Aksan Amrullah saat menghadiri HUT Satpol PP.

RADAR SULBAR

SELASA 6 Maret 2012

SPORT

9

Polewali Mandar Cup 2012

Gelandang PS Sandeq, Taslim (kuning hitam) berusaha menghentikan pergerakan pemain Gaswa Wajo, Faizal (putih putih) saat babak semifinal Polman Cup 2012, Senin 5 Maret di Stadion HS Mengga Polewali.

Tundukkan Gaswa 3-0

PS Sandeq Melaju Final EDITOR: AMRI MAKKARUBA

S Sandeq Polewali Mandar akhirnya melaju ke babak final Polman Cup 2012. Setelah dalam partai semifinal melawan Gaswa Wajo menang telak 3-0 melalui kaki, Saing Salas, Ramadan Aras dan Jahran. Kemenangan ini membuat Sandeq Polman akan kembali bertemu dengan Makassar Tribudi FC yang rencananya akan dihelat, Rabu 7 Maret 2012 di Stadion HS Mengga Manding Kecematan Polewali.

Kemenangan PS Sandeq sudah diprediksikan sebelumnya akan maju ke final, hanya sayang keinginan pencinta bola di Sulbar khususnya di Polewali Mandar terjadi derby Sulbar antara Sandeq melawan F2C Majene tidak terwujud, karena F2C Majene kalah pinalti melawan Makassar Tribudi di partai semifinal.

P

Jalannya Pertandingan Sebelumnya kedua pelatih telah membocorkan strateginya untuk samasama menyerang sejak awal babak pertama. Hal ini ditunjukkan dalam partai yang digelar, Senin sore 5 Maret kemarin. Pelatih Gaswa Wajo, Muhammad Gusni langsung menginstruksikan pemainnya untuk lebih menyerang dan menekan pertahanan Sandeq.

Tetapi ketangguhan dua pemain belakang PS Sandeq, Ramadan Aras (5) dan Risman (4) membuat dua penyerang Gaswa Wajo, Adhitya (9) dan Suldianto (17) tidak berkutik. Sebaliknya penyerang Sandeq, Saing Salas (10) dan Taufiq (7) beberapa kali merepotkan pertahanan Gaswa Wajo.

Sebuah serangan balik yang dibangun anak-anak Sandeq di menit ke-4 dapat dimanfaatkan Taufiq dengan tendangan kerasnya. Hanya sayang bola tidak melewati garis gawang padahal kiper Gaswa, Iwan Mannan (1) sudah mati langkah. Pemain bertahan Gaswa, Ansar (3), berusaha membuang bola tetapi bolanya dapat diambil Saing Salas dengan satu sentuhan kaki kanannya menggetarkan jala gawang Gaswa, skor berubah 1-0 untuk Sandeq. Gol ini disambut gembira suporter PS Sandeq yang datang khusus ke Stadion HS Mengga dengan membunyikan alat drum band.

Ketinggalan 1-0 dari Sandeq, pemain Gaswa mulai bangkit dan terus memberikan perlawanan. Hanya sayang permainan kedua kesebelasan sering terhalang dengan genangan air yang

membasahi lapangan HS Mengga karena turun hujan. Permainan babak pertama ini masih dikuasai pemain Sandeq, dua gelandangnya, Taslim (6) dan Erik Maulana (88) sering memberi umpan terobosan kepada penyerang Sandeq. Sementara Gaswa Wajo hanya sesekali melakukan serangan balik.

Hingga wasit Amrullah dari Makassar meniup pluit tanda berakhirnya babak pertama skor tetap 1-0 untuk Sandeq.

Memasuk babak kedua pelatih Gaswa Wajo, Muhammad Gusni, mengganti penyerangnya, Adhitya dengan memasukkan Rusdi (10) untuk menambah daya serangan. Ia juga mengganti pemain bertahannya, Faizal (12) memasukkan tenaga baru yakni Sukwan (18). Walaupun memasukkan pemain baru tetapi serangan Gaswa selalu dipatahkan tembok pertahanan Sandeq.

Penjaga gawang Sandeq, Abd Gafur tampil cukup cemerlang. Ia berhasil menggagalkan beberapa peluang Gaswa.

Gol kedua Sandeq Polman terjadi pada menit ke-55. Bermula dari tendangan jarak jauh Taslim (6) yang tidak berhasil dikuasai kiper Gaswa Iwan. Bola liar direbut Ramadan Aras, dengan sekali sontekan bola berhasil diceploskan ke gawang Gaswa, 2-0 untuk Sandeq Polman.

Usai gol kedua, pelatih Gaswa menarik keluar Iwan dan mengganti kiper baru, Irwansyah (20). Melihat timnya sudah unggul, pelatih Sandeq Polman, Enzo Tenggara menarik strikernya, Saing Salas, dan memasukan Nunung (9) sehingga serangan Sandeq kembali hidup.

Sebuah peluang kembali diciptakan.

Sayang tembakan, Taufiq mengenai mistar gawang hingga tidak menambah perbendaharaan bola bagi Sandeq.

Stadion HS Mengga kembali bergemuruh pada menit ke-75 babak kedua, setelah pemain sayap kanan Sandeq, Jahran (17) membuat gol cantik melalui kaki kirinya.

Bola lambung dari Taufiq dimanfaatkan Jahran dengan sempurna. Tanpa kontrol Jahran melesakkan tendangan first time yang tidak dapat diantisipasi Irwansyah. Skor berubah 3-0 untuk Sandeq.

Meski tertinggal 3-0 Gaswa Wajo tetap bersemangat untuk membalas kekalahan. Namun mandulnya barisan penyerang Gaswa membuat mereka mampu memanfaatkan peluang yang ada. Hingga wasit menghentikan pertandingan skor tetap 3-0 untuk Sandeq Polman dan berhasil melaju ke final bertemu Makassar Tribudi FC, Rabu 7 Maret besok. (mkb)

PEMAIN Sandeq Polman merayakan kemenangan 3-0 atas Gaswa Wajo dengan menggangkat pelatihnya, Enzo Tenggara.

Kunjungi Kantor NSS Terdekat NSS Mamuju Jl. KS Tubun No 36 (Samping Polres) 08121063279

PENYERANG Sandeq Polman, Jahran (17) berebutan bola dengan pemain bertahan Gaswa Wajo, Ansyar (3).

NSS Mamasa Jl. Ahmad Yani (Pasar Mamasa Depan Rumah Makan Padang) 08112702860

NSS Majene Jl. Gatot Subroto No. 34 (Depan Pertokoan) 08112719065 NSS Pasangkayu Jl. Poros Pasangkayu (Samping Pegadaian Pasangkayu) 08112747033 NSS Topoyo Jl. Masjid Raya Topoyo (Depan Lapangan Bola Topoyo) 08112747323

10 Kesehatan Problem Utama Saat Datang Bulan Perhelatan Indonesia Fashion Week 2012 tak hanya menampilkan panggung fashion perancang kenamaan dan lenggaklenggok model di catwalk. Seminar sarat informasi seputar wanita pun dihadirkan.

Martha Tilaar Group menggelar bincangbincang perihal pengobatan holistik saat datang bulan berlangsung.

Pada dasarnya, ada dua masalah besar saat datang bulan melanda wanita. "Problem ada dua macam, fisik dan psikis. Fisik seperti kepala pusing, mual, keram perut, tak nafsu makan, cepat lelah. Psikis, biasanya wanita jadi bad mood, malas dan tak bergairah," kata pakar holistik Lidia Astuti di acara Jakarta Fashion Week 2012, Main Lobby, Jakarta Convention Center, Sabtu (25/2) sore.

Biasanya, beberapa hari sebelum menstruasi, wanita kerap mengalami nyeri di sekitar payudara. Terkadang, rasa nyeri itu masih bisa 'ditoleransi' keberadaannya. Namun, tak jarang pula rasa nyeri itu berlebihan. "Nyeri pada payudara adalah salah satu gejala yang dialami wanita. Sebenarnya itu tak berbahaya. Nyeri itu terjadi akibat ketidakseimbangan hormon pada wanita karena kelenjar susu membesar, dan bisa-bisa kesenggol saja sakit," kata Lidia.

Selain nyeri di sekitar payudara, biasanya wanita juga mengalami sakit pada perut bagian bawah. Hal itu adalah proses luruhnya sel telur alias ovum yang tak dibuahi. Prosesnya pun agak

RADAR SULBAR

Selasa, 6 Maret 2012

nyeri. "Itu namanya dismenoria, gejala kaum wanita saat menstruasi. Volume sakitnya beragam, ada yang sakit atau tidak. Itu merupakan proses runtuhnya sel telur yang tidak dibuahi. Kita akan sakit kalau punya kista," kata Lidia.

Jika Anda mengalami hal-hal demikian, sangat disarankan untuk segera ditangani. Cara yang paling pas untuk 'mengusir' rasa nyeri itu adalah dengan pengobatan holistik alias alamiah.

"Sangat dianjurkan penangan holistik tanpa ada tindakan dengan bahan kimiawi atau ada hal yang menyebabkan efek samping, bisa dari dalam atau dari luar," tegas Lidia. (net)

Rubrik ini Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

Peningkatan Mutu Pelayanan Tenaga Kesehatan Melalui Uji Kompetensi KEMENTERIAN kesehatan telah melakukan workshop tentang uji kompetensi pada tanggal 14-17 Februari 2012 di Hotel Singgasana Makassar Sulawesi selatan. Workshop tersebut dihadiri institusi pendidikan sebagai penghasil produk tenaga kesehatan dan dinas kesehatan seluruh provinsi sebagai pengguna dari produk tenaga kesehatan, serta institusi-institusi pendidikan swasta di negeri ini.

Kualitas/mutu sudah menjadi tuntutan dalam persaingan pemberi pelayanan jasa khususnya kesehatan dewasa ini. Dalam tataran abstrak kualitas/mutu didefinisikan oleh dua pakar penting yaitu Joseph Juran dan Edward Deming. Bahwa Kualitas adalah kesesuaian untuk penggunaan (fitness for use), suatu produk atau jasa hendaklah sesuai dengan apa yang diperlukan atau diharapkan oleh pengguna. Juran

mengemukakan lima dimensi kualitas yaitu: Rancangan /design sebagai spesifikasi produk, kesesuaian, yakni kesesuaian antara maksud desain dengan penyampaian produk actual, ketersediaan (availability), mencakup aspek dapat dipercaya, serta ketahanan.

Dan produk itu tersedia bagi konsumen untuk digunakan, ada aspek keamanan (safety), aman dan tidak membahayakan konsumen, aspek guna praktis (field use), kegunaan praktis yang dapat dimanfaatkan penggunaannya oleh konsumen.

Sementara Visi misi Renstra Depkes tahun 2010-2014 yang ingin dicapai adalah masyarakat yang mandiri dan berkeadilan, dituangkan dalam 4 misi yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat (swasta dan masyarakat madani), melindungi kesehatan

Oleh:

dr. Indahwati Nursyamsi

Dinas Kesehatan Sulawesi Barat

masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna,merata,bermutu dan berkeadilan,menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan, serta menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik. Dari 6 rencana strategis tahun 2010-2014 kementerian kesehatan salah satunya yaitu meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu. Sesuai dengan hal tersebut di atas maka Berdasarkan Permenkes nomor 1796 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, bahwa setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaannya wajib memiliki STR (Surat Tanda Registrasi).

Sedang untuk memperoleh STR tenaga kesehatan harus memiliki ijasah dan sertifikat kompetensi. Ijazah dan sertifikat kompetensi akan diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus ujian program pendidikan dan uji kompetensi.

Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan,ketrampilan,dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi. Sertifikat ini berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh STR. Dengan adanya kesepakatan dua menteri, yakni menteri pendidikan dan Menteri Kesehatan tentang uji kompetensi, sehingga uji kompetensi akan dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan yang telah terakreditasi, bersamaan dengan pelaksanaan

ujian akhir.

Setelah uji kompetensi dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi bidang kesehatan melaporkan kepada MTKI (Majelis Tenaga kesehatan Indonesia) melalui MTKP (Majelis tenaga Kesehatan Provinsi) tentang peserta didik yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi dan sertifikatn di berikan kepada peserta didik pada waktu pengambilan sumpah.

Hal ini akan diberlakukan mulai tahun 2012. Sehingga anak didik lulusan Diploma Tiga bidang kesehatan begitu selesai pendidikan langsung ujian kompetensi.

Begitu lulus dinyatakan dapat melakukan pelayanan di masyarakat sehingga sudah bisa diterima bekerja baik di instansi pemerintah maupun swasta dengan kualitas tenaga kesehatan yang telah terstandarisasi secara nasional. (**)

RADAR SULBAR Selasa, 6 Maret 2012

Senin Depan, US SMK Dilakukan Serentak

POLEWALI -- Pelaksanaan ujian sekolah (US) bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) secara serentak akan diselenggerakan mulai Senin depan, 12 Maret hingga Senin 19 Maret mendatang. Sejumlah sekolah kejuruan mulai mempersiapkan siswanya untuk menghadapi US. Seperti halnya di SMK YPPP Wonomulyo, pada tahun ajaran 2011/2012, jumlah peserta UN sebanyak 283 yang terbagi dalam tiga jurusan yakni teknik komputer jaringan (TKJ), akuntansi dan kesehatan. Jumlah tersebut lebih banyak dari tahun sebelumnya yakni 212.

Kepala SMK YPPP, Muhammad Thalib, Senin, 5 Maret menyampaikan, pelaksanaan ujian sekolah tersebut merupakan ujian yang harus diikuti oleh setiap peserta UN. Sebab, nilai US nantinya akan diakumulasikan dengan nilai hasil Ujian Nasional (UN).

"Sebelum pelaksanaan US, siswa SMK sebekumnya juga mengikuti ujian praktek yang mulai berlangsung sejak 27 Februari hingga 7 Maret besok (hari ini,red)," kata Thalib. Ia juga menyampaikan, dalam rangka persiapan UN, pihak sekolah sudah menyelenggarakan pengayaan bagi siswa sejak Januari. Pengayaan tersebut direncanakan hingga jelang UN yang akan berlangsung 16 April mendatang.

"Pengayaan fokus untuk mata pelajaran UN bagi SMK yakni Bahasa Indonesia, Matematika dan Bahasa Inggris," kata Thalib.

Ia pun mengharapkan kepada siswa untuk bersungguh-sungguh mempersiapkan diri dalam menghadapi UN ataupun UN sehingga nantinya bisa lulus dalam ujian.Sebab, kelulusan UN merupakan akumulasi nilai UN dan US. (afr/mkb)

Pendidikan 11 Peserta UN Majene 7804 Siswa Tingkat SLTP-SLTA

REPORTER : JUNIADI EDITOR : AMRI MAKKARUBA

RADAR/SYAMSUDDIN

KEPALA Dinas Pendidikan Majene Abd Hamid Haris memantau proses belajar mengajar siswa kelas III SMA Negeri 1 Majene menjelang pelaksanaan UN Kadisdik berharap tahun ini tingkat kelulusan siswa di Majene meningkat.

MAJENE -- Sebanyak 7804 siswa tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kabupaten Majene akan mengikuti Ujian Nasional tahun 2012. Data tersebut dipastikan tidak akan mengalami perubahan hingga dilaksanakannya UN pada Bulan April mendatang.

Kepala Bidang Dikdas, Dinas Pendidikan (Disdik) Majene, Jamaluddin, Senin 5 Februari, mengungkapkan Disdik Majene telah siap menggelar pelaksanaan UN tahun ini. Hal tersebut dapat terlihat dengan kelengkapan seluruh data peserta UN 2012.

"Kami telah merampungkan seluruh persiapan untuk menggelar UN 2012, sehingga pelaksanaan UN tahun ini sisa menunggu waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan," ungkapnya.

Menurut Jamaluddin, untuk ditingkat SLTP jumlah peserta mencapai 5502 siswa yang berasal dari 55

sekolah. Terdiri dari 35 SLTP negeri dan 20 SLTP swasta.

Sementara itu, Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Menegah Disdik Majene, Husain Hasan, mengaku daftar peserta UN tahun ini untuk SLTA tahun ini telah rampung, sehingga pelaksanaan UN tahun ini diharapkan tanpa hambatan, dan menorehkan prestasi yang membanggakan.

"Sesuai dengan data yang kami miliki, jumlah peserta UN tingkat SLTA tahun ini mencapai 2302 siswa yang berasal dari 10 SMK, 7 SMA, serta 11 MA yang berada di Kabupaten Majene," rinci Husain.

Husain berharap agar seluruh siswa yang terdaftar dalam UN tahun ini dapat mengikuti pelaksanaan UN sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yaitu SLTA pada 16-19 April, dan untuk tingkat SLTP pada 23-26 April mendatang, sehingga tidak ada siswa yang mengikuti ujian susulan pada 23-26 April untuk tingkat SLTA dan 30 April - 4 Mei nanti. (*)

Aksi Mogok Guru SMK Masih Berlansung PNPM-MPd Workshop Penyusunan Modul

POLEWALI -- Aksi mogok mengajar guru SMK Labuang, telah memasuki hari keempat. Namun sampai saat ini respon dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) terkait tuntutan mereka agar menonaktifkan Kepala Sekolah (Kasek) SMK Labuang belum ditanggapi.

Koordinator aksi guru SMK Labuang, Basri, mengatakan pemogokan mengajar ini tidak akan berhenti dilakukan hingga tuntutan mereka kiranya Kasek dinonaktifkan karena tidak dapat diterima oleh sebagian besar guru di SMK Labuang.

"Jadi ini sudah hari keempat kami melakukan pemogokan aksi mengajar, sebab pihak Disdikpora juga hingga kini belum melakukan upaya yang dapat memberikan jam-

inan, agar kegiatan mogok mengajar dapat dihentikan," ujar Basri.

Menurut Basri, bahkan aksi mogok yang dilakukan oleh sebagian besar guru SMK Labuang, mendapat dukungan moral dari persatuan guru SMK se- Polewali Mandar.

Karena mereka menganggap aksi yang mereka lakukan patut mendapatkan apresiasi sebab menyangkut citra sebuah sekolah dan dunia pendidikan.

"Aksi kami juga mendapat dukunga dari Persatuan Guru SMK Polewali Mandar, tadi pagi sejumlah guru yang tergabung dalam Persatuan Guru SMK, menyampaikan dukungan morilnya pada kami yang berjuang dijalur kebenaran demi perbaikan citra pendidikan di Polewali Mandar, bahkan jika dibutuhkan sejumlah guru yang tergabung

dalam Persatuan Guru SMK, juga akan ikut membantu kami menyuarakan aspirasi ini," tutur Basri saat dihubungi, Senin, 5 Maret kemarin.

Untuk itu, Basri mengingatkan kepada Disdikpora dan semua pihak yang masih punya nurani akan masa depan pendidikan di daerah ini, kiranya dapat mendengar apa yang mereka sampaikan melalui aksi mogok mengajar yang Dewan Guru SMK Labuang lakukan hingga memasuki hari keempat.

"Sampai kapan pun jika tuntan kami tidak direspon maka kami akan terus melakukan aksi mogok mengajar, dan kalau tuntan kami dipenuhi, maka kami juga sudah berkomitmen akan melaksanakan tugas menjadi lebih baik," kunci Basri. (k1/mkb)

MAJENE -- kelompok Kerja(Pokja) Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kabupaten Majene melaksanakan workshop penyusuanan modul.

Hal ini dimaksudkan untuk mendorong pengembangan sistim belajar kolektif masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan kegiatan berbasis pengalaman lokal serta pengembangan tempat belajar masyarakat di Desa, kecamatan dan Kabupaten melalui pengalokasian DOK RBM. Acara workshop penyusunan modul dibuka oleh Bupati Majene, Kalma Katta di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Sabtu 3 Maret. Acara ini juga dihadiri Kepala Badan Pemerintahan Desa Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Keluarga Berencana (BPDPMP-KB) H.Muhammad Ali Side. Ketua Panitia, M Yunus Alibin mengaku tujuan workshop adalah untuk melakukan pengua-

tan pada pelaku tingkat desa,kelurahan dan kecamatan melalui modul modul pelatihan yang akan disepakati dalam setiap ajang penguatan dan pelatihan.

Selainnya adalah untuk menguatkan komitmen kader dari tingkat dusun kelurahan dan kecamatan baik yang tergabungdalam kepengurusan pokja RBM Kabupaten Majene maupun yang belum berkesempatan menjadi pengurus Pokja RBM. Bupati Majene Kalma Katta mengharapkan melalui Program PNPM-MPd di Majene masyarakat semakin merasa terlayani dalam peningkatan tarap perekonomian melalu bantuan yang diprogramkan melalui PNPM-MPd di tingkat desa/keluarahan dan kecamatan. "Kita harapkan dengan PNPM-MPd masyarakat petani dan para pelaku usaha kecil menengah bisa semakin berekembang sehingga dengan begitu secara perlahan Majene akan keluar dari kemiskinan," ujar Kalma. (yun/mkb)

Segmen ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

bersambung...

12

Radar Majene

RADAR SULBAR Selasa, 6 Maret 2012

Target Adipura, Disperkimber Bagikan 13.000 Tong Sampah

MAJENE -- Keinginan Pemkab Majene meraih piala Adipura nampaknya tidak main-main.

Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Perumahan, Pemukiman dan Kebersihan (Disperkimber) Majene dengan membagikan tong sampah kepada 13.000 kepala keluarga di Kota Majene.

Kepala Disperkimber Majene, Effendy Gasong, mengatakan pembagian tong sampah kepada kepala keluarga yang masuk dalam sasaran pembagian saat ini telah mencapai 10 persen khususnya untuk kawasan perkotaan. Menurutnya, pembagian tong sampah akan dilakukan secara berta-

hap kepada warga yang belum miliki tong sampah. Mengingat keterbatasan anggaran daerah untuk menanggulangi secara kesuluruhan warga yang membutuhkan.

Disperkimber tahun lalu juga telah mendistribusikan sebanyak 350 tong sampah di beberapa wilayah yang dianggap sangat membutuhkan untuk segera mengantisipasi kemungkinan warga membuang sampah bukan pada tempatnya. "Untuk pendistribusian tahun ini juga ditarget mampu mencapai 350 unit tong sampah dengan menggunakan alokasi APBD 2012 dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat serta menumbuhkan ke-

BPBD Miliki Dua Mobil Operasional MAJENE -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Majene kini memiliki dua unit kendaraan roda empat yang di khususkan untuk operasional penaganggulangan bencana alam . Kendaraan tersebut merupakan bantuan dari Badan Nasional Penganggulan Bencana ( BNPB), berupa satu unit mobil dapur , mobil rescue satu unit , 2 unit motor trail, perlengkapan tenda posko komando dan bebrapa jenis bantuan lainnya.

Bupati Majene, Kalma Katta menyerahkan bantuan ini kemarin di halaman kantor bupati. Kalma menyarankan agar mobil tersebut tidak hanya di gunakan pada saat bencana berlangsung, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh organisasi kemanusiaan lainya, seperti pramuka, perkemahan dan kegitan lainnya. "Meski ini untuk penanggulangan bencana alam, tapi kita harapkan tidak terjadi bencana , mobil ini juga bisa di manfaatkan untuk keperluan kemanusiaan lainya, seperti pramuka dan perkemahan" ujar Kalma.

Kepala BPBD Majene, Mansyur, T menjelaskan mobil dapur ini memuat fasilitas merupakan alat-alat memasak, mulai dari kompor, kulkas, panci, hingga wastafel untuk mencuci piring. "Tentunya dengan mobil ini sangat membantu fungsi BPBD dalam penanggulangan bencana.

Kedepan kami akan menggelar demonstrasi pengoperasian beberapa fasilitas baru ini, " ungkap Mansyur T. (k3/mkb)

sadaran terhadap kebersihan kota," terangnya.

Masih menurut Effendy, selama ini kesadaran warga untuk membuang sampah pada tempat masih sangat kurang, utamanya bagi warga yang tidak mendapat fasilitas pembuangan sampah seperti tong sampah, sehingga kerap menjadi permasalahan dalam kota.

Selain itu, sejumlah warga juga masih sering menjadikan sungai serta pantai sebagai alternatif pembuangan sampah tanpa memikirkan apa dampak yang akan ditimbulkan setalah beberapa tahun kemudian. (mg4/mkb)

Satpol PP Aksi Donor Darah MAJENE -- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majene, mengelar bakti sosial dalam rangka ulang tahun Satpol PP ke 63.

Baksos ini, terdiri dari tiga kegiatan yakni kerja bakti, donor darah dan penanaman pohon.

Kepala Satpol PP Majene, Hizbullah mengatakan untuk kerja bakti telah dilaksanakan, Jumat 2 Maret di pusat pertokoan yang juga melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran.

"Untuk hari ini, kami menggelar donor darah di Sekretariat Daerah, tentunya kami harap tidak hanya personil Satpol PP yang berpartisipasi, tapi juga PNS atau masyarakat umum bisa bergabung di kegiatan ini," sebutnya.

Donor darah yang dikumpulkan tersebut, akan di serahkan ke rumah sakit daerah, mengingat stok darah di RSUD masih minim.

Mengenai anggota Satpol PP yang enggan memberikan donor sepanjang memenuhi syarat medis, Ia mengaku akan memberikan sanksi yang tegas. "Kalau ada anggota Satpol PP yang tidak bersedia mendonorkan darahnya akan diberikan sanksi, kecuali kalau dia sakit itu bisa dimaklumi," kata Hazbullah.

Menyangkut kegiatan penanaman pohon, Hizbullah menjelaskan, pihaknya masih menunggu koordinasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) dalam hal pengadaan bibit pohon.

Namun untuk lokasi, kemungkinan besar akan di pusatkan di lahan-lahan kritis seperti di Kecamatan Banggae Timur depan penggadilan dan di lokasi bantaran sungai. "Kami target ada 150 pohon bisa ditanam nantinya," tandasnya. (k3/mkb)

Ilegal Fishing Marak Di Perairan Majene

REPORTER : JUNIARDI EDITOR : AMRI MAKKARUBA

MAJENE -- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Majene, Fadlil Rasyid, mengungkapkan perusakan terumbu karang di sepanjang pantai Majene merupakan ulah nelayan yang berasal dari kabupaten lain yang melakukan ilegal fishing. Khususnya para nelayan asal Polman yang sering tertangkap dalam razia yang dilakukan oleh DKP Majene.

Dikatakan, dari hasil penangkapan oknum yang diduga telah melakukan perusakan terumbu karang, tercatat hampir 90

persen merupakan nelayan asal Polman yang sengaja melakukan aksinya di perairan Majene. Hal ini karena di wilayahnya tidak lagi terdapat sasaran ikan, sebab sebagian besar terumbu karang yang menjadi tempat hidup ikan telah rusak.

Menurutnya, nelayan tersebut merusak terumbu karang yang berada di perairan Majene dengan menggunakan alat kompressor untuk membius berbagai jenis ikan dengan cara menyelam.

Sehingga ikan di sepanjang Pantai Majene dengan mudah ditangkap dan terumbu karang secara otomatis akan rusak, asumsi tersebut dibuktikan dengan dite-

RADAR/SYAMSUDDIN

SEJUMLAH PNS berada di jalan di depan Kantor Bupati Majene mereka terlambat mengikuti upacara dihalaman kantor Bupati Majene, hampir setiap hari senin pemandangan seperti ini terjadi, foto ini direkam senin 5 Maret kemarin

Rubrik ini Dipersembahkan Oleh Pemkab Majene Melalui Badan Penaggulangan Bencana Daerah PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 29 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 30 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 31 Cukup Jelas

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 32 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 33 Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 34 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

2

Pasal 35 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 27 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 28 Cukup Jelas

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAJENE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJENE, Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas

EKSEKUTIF

mukannya terumbu karang yang rusak disekitar penangkapan beberapa kapal nelayan yang melakukan ilegal fishing.

Meskipun dari hasil penangkapan tersebut, sejumlah pelaku tidak mengakui perbuatannya tersebut serta sulit dibuktikan secara langsung melakukan pembiusan yang berdampak pada rusaknya biota laut. Namun Fadlil menjelaskan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku yang tertangkap adalah dengan menombak ikan kecil yang ikut terbius saat melakukan aksinya, sehingga ikan kecil yang ikut terbius seolah ikan yang mereka tangkap dengan cara menombak, padahal secara logika hal tersebut sulit dilakukan.

"Setiap nelayan yang kami tangkap, mereka beralasan bahwa hanya menangkap ikan menggunalan tombak. Namun kenyataannya, ikan kecilpun ikut ditengkap dan hal tersebut tidak rasional sebab penangkapan menggunakan tombak hanya menyasar ikan berukuran besar saja," ungkap Fadlil.

Selain dampak rusaknya biota laut, lanjutnya, ilegal fishing juga dikeluhkan sejumlah nelayan lokal yang selama ini melapor ke DKP Majene bahwa hasil tangkapan mereka semakin berkurang akibat perusakan yang dilakukan sejumlah oknum.

Fadlil mengatakan, tindakan itu tidak bisa ditoleransi meskipun selama ini nelayan beralasan masalah ekonomi, karena langkah yang dilakukan pelaku pembiusan ikan telah menimbulkan dampak kerugian yang cukup besar bagi masyarakat lokal, utamanya nelayan yang berdomisili di sepanjang Pantai Majene. (*)

(Ttd, Drs. Mansyur T) Kepala BPBD

Pasal 36 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 19.

Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Majene

RADAR/SYAMSUDDIN

KETIGA dari kanan Kepala Dinas Pendidikan Majene Abd Hamid berfoto bersama dengan sejumlah guru SMA Negeri 1 Majene usai meninjau persiapan pelaksanaan Ujian Nasioanal (UN) di SMA N 1 Majene.

RADAR/SYAMSUDDIN

KEPALA Satpol PP Hizbullah melakukan donor darah pada peringatan hari ulang tahun Satpol PP donor darah ini dilakasanakan di Kantor Sekretariat Daerah.

Radar Mamasa 13

RADAR SULBAR Selasa, 6 Maret 2012

Kabupaten Mamasa

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mamasa yang Madani Dalam Ikatan Kondosapata Wai Sapalelean

Empat Strategi Pembangunan Kabupaten Mamasa 1. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik/goog governance.

2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui Pembangunan Berbasis Masyarakat (Gerbang Sismark).

3. Mendorong berkembangnya dunia usaha para pelaku ekonomi.

4. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan norma budaya dalam kehidupan masyarakat.

Ramlan Badawi Bupati

Benhard Buntutiboyong Sekkab

3 Bulan Ini, 51 Koruptor Divonis Bebas JAKARTA -- Sepanjang tahun 2011 hingga awal Maret 2012, sebanyak 51 koruptor di negeri ini dipastikan bisa tertawa terbahak-bahak. mereka mendapat kado manis dari majelis hakim Pengadilan Tipikor. Bebas dari segala tuduhan menggarong duit rakyat.

Anggota Bidang Pekerja Umum Indonesian Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho di kantornya, Jakarta, Minggu (4/ 3) membeberkan, ada 51 terdakwa kasus tipikor yang divonis bebas oleh majelis hakim. Vonis bebas tersebut terjadi di berbagai Pengadilan Tipikor daerah di Indonesia.

"Ada 25 di Tipikor Surabaya, 4 di Makassar, 4 di Bandung, 15 di Samarinda, 2 Semarang, 1 di Palembang," urai dia.

Emerson mengaku miris atas maraknya vonis bebas tersebut. Hal tersebut harus menjadi perhatian penuh lembaga penegak hukum. Termasuk juga Mahkamah Agung (MA).

Dia menegaskan harus dicek kesalahan ada di mana, jaksa atau hakim yang memberi pertimbangan yang tidak menguntungkan bagi terdakwa, atau memang tidak layak diproses di pengadilan.

"Kasus terakhir di Ban-dung yang hanya korupsi Rp 500 ribu tetap dipaksakan. Ini agak naif," ujarnya.

Dia pun mensinyalir kelakuan 'nakal' jaksa atau hakim. Sebab sebenarnya ada banyak kasus korupsi kelas kakap di daerah yang malah tidak diproses. "Tapi kenapa jaksa justru membawa kasus korupsi Rp500 ribu itu di Pengadilan Tipikor?" tanyanya.

Sedangkan praktisi hukum Muara Karta kepada Harian Terbit, Senin (5/3), mengemukakan maraknya vonis bebas terhadap koruptor itu bisa disebabkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, bisa saja karena perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan dan kepolisian selaku

penyidik yang kurang serius dalam menyelidiki suatu perkara korupsi.

Dari kaca mata Karta, apabila para penyidik lemah dalam mengumpulkan bukti, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga akan lemah dalam tuntutannya.

"Jangan berharap vonis tinggi jika dalam penyelidikan saja sudah tidak serius," katanya. Selain itu, Karta menduga hakim yang menjatuhkan vonis juga tidak serius dalam menangani perkara.

Dia menambahkan, banyaknya vonis bebas itu jelas memperlihatkan jika penegakan hukum di negeri ini masih tebang pilih. Pejabat dan politisi yang korup bisa dengan mudahnya melenggang bebas. "Tapi anehnya jika yang kena kasus hukum adalah masyarakat kecil maka sudah bisa dipastikan, akan dengan mudah dikenai vonis dan mudah dipenjarakan," paparnya.

Hal senada dikemukakan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Karenanya, dia mendesak agar Kompolnas dan Komisi Kejaksaan lebih meningkatkan pengawasan sejak kasus korupsi ditangani di tingkat penyidikan. Karena bebasnya sejumlah koruptor di pengadilan Tipikor selama ini banyak disebabkan berkas penyidikan lemah atau 'dimainkan'.

Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Eksekutif dan Legislatif (Majelis) Sugiyanto. Menurut dia, pemberantasan korupsi di negeri ini sebatas retorika. Banyak kasus korupsi tidak serius dituntaskan. Bahkan, terasa sekali pemberantasan korupsi masih tebang pilih.

Tragisnya, terdakwa korupsi bisa mendapat vonis bebas di Pengadilan Tipikor. Jadi tak salah menyebut Pengadilan Tipikor justru menjadi surga bagi koruptor. (net)

Terjerat Kasus Korupsi, Wakil Bupati Purwakarta Mundur BANDUNG -- Wakil Bupati Purwakarta Dudung Bachtiar Supardi mundur dari jabatannya setelah dia diduga terlibat kasus dugaan korupsi makan minum (mamin) sebesar Rp 14 miliar.

Dudung akan segera mengajukan surat pengunduran diri kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

Ya klien saya akan segera melayangkan surat pengunduran diri,” kata Hari Ibrahim, kuasa hukum Dudung, saat jumpa

pers di Bandung, Senin (5/3/2012).

Dudung yang hadir menggunakan baju safari menyebut kasus yang menjeratnya bersifat politis. Bahkan kliennya merasa telah dizalimi.

“Saya akan mengundurkan diri, saya merasa didzalimi,” katanya.

Dudung mengklaim, kasusnya tidak murni korupsi. “Saya merasa dipolitisasi,” ujar pria yang sudah mengabdi di Purwakarta sejak 1972 itu. (net)

RADAR/AMRI MAKKARUBA

RAWAN LONGSOR. Jalan Poros Polewali-Mamasa di daerah Arra Desa Kelapa Dua Kecamatan Anreapi rawan terjadi longsor. Bebatuan bercampur tanah sudah menutupi sebagian badan jalan, gambar ini direkam, Ahad 4 Maret lalu.

Jalan Polewali-Mamasa Rawan Longsor dan Amblas POLEWALI -- Jalan yang menghubungkan Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Mamasa sepanjang 95 kilometer rawan longsor dan amblas.

Khususnya di Desa Kelapa Dua Kecamatan Anreapi Polman dan Desa Pasapa serta Makuang Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa rawan longsor.

Setidaknya puluhan titik rawan lonsor akibat labilnya struktur tanah gunung didaerah ini. Selain rawan tertimbun longsor, jalan ini juga rawan amblas, hal ini terjadi di daerah tanjakan pertama menuju Mamasa di Kelurahan Anreapi.

Selain itu beberapa titik juga rawan amblas di Desa Kelapa Dua. Sementara daerah yang rawan amblas yang masuk wilayah Mamasa yakni daerah Sibenawa dan Tabone Kecamatan Sumarorong.

Apalagi saat musim hujan saat ini sejum-

EDITOR : AMRI MAKKARUBA lah titik rawan longsor dan amblas sehingga sering menghambat perjalanan arus kendaraan. Konstruksi tanah yang labil dan lokasi tebing gunung yang dimanfaatkan sebagai badan jalan membuat jalur ini hampir musim hujan menjadi langganan longsor.

Hal ini membuat sejumlah pengendara ragu dan takut melintas saat malam hari karena kuatir tertimbun dan terjebak longsor. Seperti halnya yang terjadi, Sabtu malam, 3 Maret lalu terjadi longsor di Dusun Leppan Desa Kelapa Dua membuat jalan sempat lumpuh beberapa jam.

Untungnya warga setempat dibantu alat berat dari Dinas PU Polewali Mandar berhasil menyingkirkan longsoran tanah. Jika terjadi longsor pengendara tidak bisa melintas, hanya pejalan kaki

dan pengendara motor yang berani melintas timbunan longsor. Salah seorang supir, Ahmad mengaku sering terjebak longsor saat musim hujan. Ia berharap pemerintah dapat membuat suatu perencanaan agar jalan ini tidak sering tertimbun longsor. Selain itu, Ia berharap pemerintah menyiagakan alat berat yang sewaktu-waktu dapat digunakan jika terjadi longsor. "Karena sering alat berat terlambat tiba dilokasi longsor membuat pembersihan timbunan longsor sangat lambat," terangnya.

Sementara itu, Arnol salah seorang Warga Mamasa juga meminta Pemprov Sulbar agar segera melakukan perbaikan di jalan ini. Karena jalan ini merupakan jalan provinsi yang menjadi kewenangan pemerintah Sulbar. Apalagi sejumlah titik rawan longsor dan amblas. (*)

>>>>>> HUBUNGI BAGIAN PERIKLANAN: MAWARNI SUMARGOLANG, 0426-22138 Hp: 081241843180

HOT LINE:

E-mail: radarsulbar01@gmail.com

Online: radar-sulbar.com IKLAN BARIS RADAR SULBAR

MAMUJU -- JL. JEND. SUDIRMAN NO. 50,TLP. 0426 -22138. MAJENE -- JL. JEND SUDIRMAN NO. 167,TLP. 0422-21157. POLMAN -- JL. MR.MUH.YAMIN NO. 76,TLP. 0428-23203.

Dikontrakkan GRAHA MANDALA HOME STAY Jl. A. Makasau Mamuju-Sulbar (Belakang Kantor BRI Mamuju) menerima kontrakan perbulan/pertahun fasilitas : 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 garasi mobil, 1 pantri, WC, RM, PLN, PDAM, TV kabel. unit terbatas Kontak person: 081342225500-081524000037

Dijual Rumah DIJUAL RUMAH DIBUKIT ASRI LESTARI TIPE 90/117. NO. A2, NO 4 & 6 LENGKAP SUMUR BO, MESIN AIR, TANDON AIR, TERALIS BESI (PINTI & JENDELA), LISTRIK 1300 WATT, GUDANG BEBAS BANJIR BEBAS POLUSI, SHM SERTIFIKAT, DEKAT KANTOR BUPATI MAMUJU & PASAR BARU HARGA 395 JUTA (NEGO) TANPA PERANTARA HUB : HIDAYAT 085 255 902 634

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dan Bangunan ukuran 9x20 di Rangas Mamuju. Kuran lebih 500 m dari Kantor Gubernur Sulbar. Harga Rp. 150 Jt, tanpa perantara.

HUB: 085398239889

Serbaneka TELAH HADIR di Kota Mamuju TOKO ABADI JAYA Grosir Sepatu/Sandal Menjual berbagai macam jenis Merk Sandal, Sepatu, AP Bots DLL Alamat Jl. H. Abd. Syakur (depan pasar baru) HP : 081 241 684 957

Dijual Mobil DIJUAL : Mobil Honda Stream (2004) Kondisi Mulus Hubungi : 08124159627

Dijual Rumah

Dijual Tanah

DIJUAL Rumah : Luas 325 M2 di Jl. H.A. Endeng No.1 Tanah : 610 M2 di Jl. Muh. Husni Thamrin Hub : Hp 081 355 399 133 Alamat: Jl. Urip Sumoharjo No. 51 Mamuju

Dijual Rumah

DIJUAL TANAH Dengan Ukuran 30x60 = 1800 M 2, Terletak di Jl. Poros Kalukku- Tasiuk. Desa Salulayo HUB : 081355212555/082189917971

Bursa Otomotif

DIJUAL Rumah+Tanah LB:110 M2 LT:613 M2, Di JL. Cut Nyak Dien Karema Mamuju Kota Berada di zona Exklusif dan cocok untuk Usaha Ruko-Resto Hub : 081 354 699 588 / 082 191 254 686

Dijual Tanah 2

DIJUAL TANAH Ukuran 10x15 M di Jl. Sallang Baru Manding Polewali (Belakang Perumahan Taman Manding Raya) Hrg. 25 juta (nego).

Hub: 081355051455

Dijual Tanah DIJUAL TANAH UKURAN 2.400 M² LOKASI ±500 M DARI PERSIMANGAN LIMA. ARAH KE KALI MAMUJU (DEPAN INSTALASI 1 PDAM) TANPA PERANTARA. HUB : 081354683755

Serbaneka TOKO HARAPAN JAYA Grosir Pakaian Jadi, Alamat: Ruko Blok A. No. 16 Pasar Baru MamujuSulbar, HP. 081 210 174 222

Dijual Tanah KTanah Pekarangan Jl. Poros Cendrawasih Polewali Mandar Samping Selatan Pintu Masuk BTN Bumi Cendrawasih L 9,5 Meter X P 34 Meter Hubungi : 08124159627

DIJUAL Cepat Kijang Innoa Biru 2007. Harga 180 Juta (bisa nego) masih berasuransi All Risk Hub : 081241457790 082191504944

Dijual Ruko DIJUAL Ruko 1 Lantai, Luas 6 x 13 lengkap dengan Usaha (ATK Swalayan) di Jl. Diponegoro (Depan Alya Nayab ATK Mart) Hub: 081241457790 082191504944

Lowongan LEO PRIMA MANDIRI (LPM) Kantor Cabang baru di Polman, Sulbar. Membutuhkan SDM yang Handal dan Berpotensi, serta Bisa Bekerjasama dalam 1 Tim. Untuk posisi bagian : - Wakil Kepala Cabang, - Sekretaris, - Receptionist, - Administrasi, - Gudang, - Supervisor.

Pengalaman Tidak diutamakan Penerimaan/seleksi berkas, 2 hari setelah iklan ini terbit.

Hub Bag. Personalia : 085399575282 - 081998622951

Dijual Tanah JUAL TANAH. + Ukuran 4,4 Hektar Di Jalan Baru (Jalur Dua) Hub; 08124252975

Bengkel Las Bengkel Las Masagena Steel Mengerjakan Steel Construction, Pagar Tempa, ralis, Stainless, Canopy, Aluminum Dll Hub : Muhammad Bahri, 085 299 299 559 Alamat : Jl. Pababari No. 77 Mamuju-Sulbar

Dijual Tanah DIJUAL Tanah Perumahan ukuran 10 x 15 m2 dekat Villa Gubernur Sul-Bar di Jalan Tueke Rangas.

Harga Rp 13 Juta tanpa perantara Hub : 085255506373 081241200073

Dijual Tanah DIJUAL TANAH DENGAN UKURAN 17x35 DI JALAN POROS TAMPA PADANG (400 M DARI BANDARA) HUB : 081 343 900 351

Lowongan DIBUTUHKAN : Sekretaris Administrasi, Driver Lamaran diantar Langsung ke UKM CENTRE Jl. Teuku Umar No1 Mamuju

Dijual Tanah DIJUAL Rumah/Lokasi di Batupannu ukuran 7 X 13 m dengan harga 70 juta, bersertifikat tanpa perantara Hub : 085 342 900 751

Dijual Tanah JUAL Tanah Luas 4.85 meter X P 14,80 Alamat : Jl. DR. Ratulangi,Mamuju, Sulbar Harga : Rp.185 juta bisa nego Hub. 085 298 808 354/ 085 399 238 775

Lowongan SUMBER BARU MOTOR Membutuhkan segera. A. Kepala Toko dan Tim Promosi. B.Sales Counter. Persyaratan, Pria, Max 35 tahun (A), Minimal lulusan D3 (A),Berpengalaman dibidang otomotif, Dapat berkomunikasi dengan baik, Berkelakuan baik, Sehat jasmani dan rohani, Tidak kerjasama dengan perusahaan lain, Bertanggung jawab, terampil, jujur, disiplin, Bisa bekerja sama dalam tim, Wanita, Max 30 tahun (B). Lamaran lengkap, foto copy KTP, foto terbaru berwarna 3x4 dikirim ke : SUMBER BARU II Jl. Teuku Umar No. 08 Sarampu Polman. No, Tlp: (0428) 2410434

Jual Pupuk DIJUAL Pupuk Organik Terlengkap: Bio-Exstrim, Organox dan Hormax menyuburkan tanah & dapat mengatasi/mengendalikan berbagai penyakit disebabkan Bakteri & Virus. Testimoni petani sukses, Baca Tabloid Sinar Tani atau www.bangkittan.com Dicari Agen yang serius hub: 081355559396

Peluang Bisnis MAU Penghasilan Rp 1 jt - 2 jt/ bulan Dirumah Buka Usaha Rental Game. Jual PS2/PS3 Hardisk Baru/ Bekas, Komputer, Laptop, Hrg Murah Beli 2 Unit PS Gratis HP Cross U / 2 orang. Minat Bos. Hub.MR.14 Com Hp.085 214 011 193 / 087 842 276 439

Dijual Tanah DIJUAL Tanah dengan ukuran 10 x 45 = 450 m2 Terletak di Jalan Poros Kalukku Tasiuk Hub: 081355038844 - 082191606888

Dijual Rumah DIJUAL Rumah Tinggal Permanen beserta lokasi di Jl. Manunggal, Lr. IV, Polman (samping rumah kosan sekkab polman) L. 14 Meter x P. 24 Meter.

Harga Rp. 250 juta bisa nego Hub: 085299924217

Dijual Mobil DIJUAL Mobil Toyota Yaris tipe S matic, merah/ mulus tahun 2006, velg inport Hub. 08124213782

Serbaneka ALAT PERAGA DAK SD & SMP ready stok (100%) sesuai juknis 2010, rekanan yg menang tender / uji petik 085214141201 / 081519464055 - kdn.co.id

Dijual Mobil DIJUAL Feroza 1994 warna Silver, alamat Jl. Ranggong Mamuju, No.2. Harga bisa nego, berminat hub. 085299637019

Dijual Mobil DIBUTUHKAN Karyawan-Karyawati bagian Advisor, Staf, ADM/Keuangan dan Kasir.

Lamaran diantar langsung ke Bagian Personalia JL. Pengayoman No.2 Mamuju.

Lowongan LILY SALON Membutuhkan satu orang karyawan yang bisa potong rambut dan creambacht Berminat Silahkan ke Lily Salon, Jl. Andi Depu, Polewali Mandar HP. 085 215 957 392

Dijual Tanah DIJUAL Tanah 13X17 M depan terminal simbuang. Lengkap Sporadik. Hub 0852 4204 5499, Harga 65 Juta.

14

Radar Pasangkayu Sistem Manusia Alam Ruang Teknologi

RADAR SULBAR Selasa, 6 Maret 2012

MAMUJU UTARA SMART

Pembenahan dan Penyempurnaan Sistem Penyelanggaraan Pemerintahan, Kebijakan dan Regulasi, Program dan Kegiatan, Infrastruktur Keuangan Daerah.

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur, Masyarakat dan Private Sektor.

Mengelola dan Memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan Arif, Adil, dan Bijak untuk Kemakmuran Rakyat dan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.

Konsisten Melakukan Penataan Ruang, dan Wilayah dengan Mengacu pada Kebijakan dan Regulasi Serta Berwawasan Lingkungan Menggembangakan dan Memanfaatkan Tekhnologi Tepat Guna yang Selaras dengan Perkembangan dan Kebutuhan

H. MUHAMMAD SAAL WAKIL BUPATI

H. AGUS AMBO DJIWA BUPATI HM. NATSIR. MM SEKKAB

Pemkab Diminta Bangun Tanggul Baru EDITOR: MUHAMMAD ILHAM MAMUJU -- Tanggul pebahan ombak di KeBERAT. di camatan Pasangkayu, RUSAK enahan ombak p l u mua M , u Mamuju Utara Tangg y a asangk rusak diPantai P ), a (Matra), rubuh. tr a (M ju Utara bak.

Kerasnya hantaom hantam ARDI man ombak ditamLID MAW A H /C R RADA bah usia tanggul yang sudah tua, menyebabkan tingkat kerusakan makin besar.

Terhadap kondisi tersebut, legislator Sulbar asal Matra, Arman Salimin, meminta Pekab Matra dapat memprogramkan pembangunan tanggul. Sebab program rehabilitasi tidak akan efektif, mengingat tingkat kerusakan yang sudah cukup parah.

"Kalau APBD Matra tidak memungkinkan untuk membiayai secara menyeluruh, bisa dibantu melalui APBD Sulbar. Paling tidak program tersebut dapat terlaksana di awal 2013," tutur Arman, Senin 5 Maret.

Namun upaya perbaikan bisa dilakukan tahun ini jika Pemkab Matra sudah memprogramkannya dalam APDB 2012, termasuk mememberikan tambahan anggaran di APBD Perubahan 2012.

"Tapi jika saja tidak ada, maka kita bisa menysun rencana penganggarannya untuk diflot dalam APBD tahun depan.

Provinsi bisa membantu kalau kabupaten

merasa tidak memiliki kemampuan dana," saran Arman. Menurut Arman, pembangunan tanggul di pesisir pantai sejumlah daerah di Matra perlu perencanaan matang.

Sebab beberapa wilayah sudah terkena abrasi. Sebelum abrasi berdampak pada pemukiman warga pesisir, ada baiknya Pemkab Matra membuat data base daerah korban dan rawan abrasi.

"Itu penting karena Matra adalah daerah terbuka. Tidak ada pulau-pulau kecil di perairan daerah ini, sehingga arus laut yang menghantam bibir pantai cukup deras," kata Arman.

Tidak hanya itu, hal lain yang patut diperhatikan pemerintah daerah adalah daerah-daerah rawan banjir di Matra.

Pengikisan di sejumlah bantaran sungai sudah mengancam warga. Sebab lahan perkebunan dan pemukiman kerap kali terendam. Kerugian yang ditimbulkan juga tidak sedikit.

"Itu sebabnya pemerintah harus bertindak sebelum bencana dalam skala besar menimpa daerah ini. Bencana besar sangat mungkin terjadi, sebab seringkali sungai-sungai di Matra meluap hanya karena guyuran hujan dalam sehari. Kalau hujan curah hujan sangat tinggi dalam sepekan, pasi akan ada banjir besar," ketus Arman. (*)

Satpol-PP Harus Pahami Tupoksinya

RADAR/SYAMSUDDIN HB

RAYAKAN HUT. Bupati Matra H Agus Ambo Djiwa dan Wakil Bupati Matra H Muhammad Saal bersama Sekkab Matra HM Natsir dan unsur muspida Matra foto bersama anggota Satpol PP usai upacara peringatan HUT Satpol PP ke 62, Senin 5 Maret 2012.

POTRET PASANGKAYU

PASANGKAYU -- Puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke-62 digelar di Halaman Kantor Bupati Matra, Senin 5 Maret.

HUT Satpol PP kali ini mengangkat tema "Dengan Semangat HUT Satpol PP ke-62, Satuan Polisi Pamong Praja Siap Mengawal Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Melalui Optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat�.

Upacara ini dihadiri Wakil Bupati Matra HM Saal, Ketua DPRD Matra

Rubrik Khusus Humas Pemkab Mamuju Utara

Yaumil RM, unsur Muspida Matra, Sekda Matra HM Natsir, para pejabat eselon II dan III lingkup pemkab Matra.

Bupati Matra Agus Ambo Djiwa, menekankan,agar satpol PP memahami tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal dan efektif mengawal peraturan pemerintah daerah dalam rangka penertiban dan ketertiban.

Jika peran dan tugas sudah dipahami dengan baik, maka tugas itu akan dapat dijalankan dengan baik. "Di HUT ke-62 ini, petugas Satpol PP dapat lebih sadar tentang tugas dan tanggung jawabnya sehingga tugas dapat dijalankan secara optimal," kata Agus.

LEGISLATIF MATRA

Keterkaitannya dengan peran satpol PP, Matra telah memiliki Peraturan Daerah (Perda). Namun dari aspek pengawasan, Satpol PP dinilai masih sangat kurang. "Perlu pemahaman tentang peran untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik," imbau Agus.

Satpol PP, kata Agus, merupakan garda terdepan dalam penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Namun dalam penegakan peraturan perundang-undangan tersebut harus tetap berpatokan pada sikap mental positif sebagai modal utama melaksanakan tugas dan tanggung jawab. (sym/mba)

Rubrik Khusus DPRD Kabupaten Mamuju Utara

FOTO BERSAMA. Kepala UPTD Kesehatan Martajaya drg. Mahbuba, bersama tim juri dan kader Posyandu Martajaya di Posyandu Merpati, Senin 5 Maret 2012

19 Posyandu Diperlombakan PASANGKAYU -- Bidang Kesehatan Kelurahan Martajaya Kecamatan Pasangkayu Mamuju Utara (Matra) bekerjasama dengan PT Pasangkayu, menggelar Lomba Pos Pelayan Terpadu (Posyandu), 5-7 Maret 2012.

Posyandu berperan penting menunjang sektor kesehatan yang sedang rutin dilakukan masing-masing Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) kesehatan di Matra.

Jumlah posyandu UPTD Kelurahan Martajaya mencapai 19 buah. 10 posyandu berada di Perusahaan PT Pasangkayu dan sembilan di luar perusahaan. Untuk wilayah kerja UPTD kesehatan Martajaya, menaungi satu kelurahan dan dua Desa, yakni Kelurahan Martajaya, Desa Gunung Sari dan Desa Pakawa.

Tim juri dalam lomba ini, selain berasal dari Dinas kesehatan Matra juga datang dari PKK Kabupaten Matra dan Perusahaan, seperti Wakil Ketua TP PKK Matra Sitti Rawi Saal, Ketua Pokja 4 PKK Matra Henny Alif dan Amalia Anwar.

Kepala UPTD Kesehatan Martajaya Kelurahan Martajaya drg Sitti Mahbuba, mengatakan, kegiatan ini bertujuan memotivasi kader agar

lebih proaktif menjalankan tugasnya. Sehingga lima program posyandu bisa dilakukan secara maksimal dan efektif.

Kelima program tersebut di antaranya, imnunisasi, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Gizi dan Penanggulangan Diare serta Promosi kesehatan (Promkes). "Kegiatan ini memotivasi para kader untuk lebih proaktif lagi," terang Ubha yang diamini I Nyoman Anom Dwipa di sela acara di Posyandu Merpati Jalan Tiga, Senin 5 Maret.

Selain menyampaikan informasi kesehatan, kader juga harus mengajak yang enggan ke puskesmas untuk berobat. Hal ini sangat penting agar hak masyarakat untuk hidup sehat dapat terpenuhi. "Peran kader sangat penting lebihlebih pada daerah yang sulit dijangkau," terangnya.

Pemerintah dan PT Pasangkayu menyiapkan dana pembinaan yang masuk nominasi para tim juri. Untuk posyandu yang mendapatkan juara selain mendapatkan tropy juga mendapatkan uang pembinaan. Juara I sebesar Rp 2.500.000, juara II sebesar Rp 2.000.000 serta juara III mendapatkan uang sebesar Rp 1.500.000 (sym/mba)

RADAR/ SYAMSUDDIN HB

HORMAT. Ketua DPRD Matra H Yaumil RM (kanan) saat hormat pada upacara HUT Satpol PP, Senin 5 Maret 2012

HADIR. Wakil Ketua DPRD Matra H Lukman Said (kedua dari kiri) menghadiri upacara peringatan HUT Satpol PP ke 62, Senin 5 Maret 2012.

RESEP KITA

BAHAN: 2 sdm minyak goreng 7 bh cabai merah, buang biji, iris tipis 6 bh bawang merah, iris tipis 6 lbr daun jeruk, buang tulangnya 3 lbr daun salam 250 gr jamur kancing, potong dua 250 gr bakso sapi, potong empat bagian 2 sdt gula merah 1 sdt garam 500 ml santan sedang

RADAR SULBAR SELASA 6 Maret 2012

Astri Nurdin:

Protokol Negara

BIKIN REPOT

elan tapi pasti, Astri Nurdin meyakinkan para sineas Indonesia bahwa dia mempunyai kelas tersendiri.

Sejumlah film menjadi pembuktian wanita kelahiran 23 Oktober 1980 ini. Setelah film religi yang diangkat dari novel BAIT SURAU, Astri sudah dihadapkan dengan jadwal syuting film Pesan Sang Jendral.

"Tadinya saya dapat peran menjadi seorang ibu, punya anak," papar Astri, "Tapi waktu mau syuting, semua dirubah.

Saya jadi ibu guru, tidak terlalu banyak scene. Syutingnya nanti di Malang, Batu, Pacitan."

Film PESAN SANG JENDRAL sendiri menjadi pembicaraan karena Dinda Hauw, artis cilik yang turut terlibat dalam film, mencetuskan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono akan ikut main film yang diproduseri oleh Tri Bayu Aribowo ini. Salah paham tersebut sudah diluruskan langsung oleh pihak produser, sementara Astri Nurdin memilih tidak tahu. "Nggak tau ya, SBY main apa gak," ujar Astri, "Aku dapat scene di sekolah, karena aku jadi ibu guru."

Astri pun tak berharap main satu scene dengan Presiden. "Repot sekali kalau ketemu protokol," kata Astri, menceritakan pengalamannya, "Enam tahun lalu saya pernah syuting iklan ASI bareng Bu Ani Yudhoyono, di Istana. Istana disulap jadi puskesmas.

Kru syuting yang pakai jeans nggak boleh masuk, semua harus pakai celana bahan dan baju batik." (net)

P

CARA MEMBUAT: 1. Tumis cabai merah, bawang merah, daun jeruk, dan daun salam sampai harum.

2. Masukkan jamur kancing dan bakso sapi, aduk rata.

3. Bumbui gula merah dan garam, aduk rata.

4. Tambahkan santan, masak sambil diaduk hingga mendidih.

Angkat.

Sambal Goreng Jamur

INFOTAINMENT gaya hidup - artis - film - resep makanan - Keluarga

15

Wali Band:

Anak Pesantren Bisa Jadi Bupati

MESKI berprofesi beda namun berlatar belakang sama yaitu sebagai anak pesantren, kehadiran grup Band Wali dan Bupati Sa’duddin mampu mengundang decak kagum.

Penampilan Wali yang ciamik energik dan santun layaknya santri mampu menghipnotis warga yang menghadiri kampanye terbuka pasangan Sa’duddin Jamalullail (SAJA) di lapangan Desa Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi pada Ju’mat (25/2) lalu.

“Saya datang ke sini untuk memberi semangat kepada pasangan Ustad Sa’duddin dan Jamalullail serta orang-orang yang ikut mendukungnya maju dalam Pemilukada Kabupaten Bekasi, beliau ini mempunyai latar belakang yang sama seperti saya yaitu sebagai santri yang pernah mondok,” ujar Faank panggilan akrab vokalis Wali yang memiliki nama asli Farhan tersebut.

Ia tak segan-segan mengajak Bupati Sa’duddin, bernyanyi bersama melantunkan lagu Mari Sholawat. Spontan Sa’duddin tampil berduet sehingga penonton dibuatnya larut dalam lagu gaul namun bernuansa religius tersebut.

“Kita memang mempunyai satu chemistry meski berbeda profesi dan bukan berarti santri itu tidak bisa sukses buktinya Ustad Sa’duddin dan Wali Band sendiri bisa eksis,” tambahnya seraya tersenyum takzim saat dikalungi sorban oleh Sa’duddin.

Sebagai pesohor yang berbeda profesi, keduanya disambut meriah bahkan dielu-elukan oleh pendukungnya.

Sa’duddin adalah alumnus Alumnus Ponpes At-Taqwa Babelan yang didirikan oleh Pahlawan Nasional KH Noer Ali adalah sosok santri santun dan berilmu serta aktivis humanis yang aktif di berbagai organisasi. (net)

The Rolling Stones

Rilis Album Foto

BAND legendaris asal Inggris, The Rolling Stones, merilis sebuah album foto yang merupakan rangkuman dari sepak terjang sepanjang karir mereka. Rilisan ini juga merupakan salah satu bentuk perayaan 50 tahun berdirinya The Rolling Stones.

Buku yang dipublikasikan oleh Thames & Hudson ini juga menyertakan foto konser pertama The Rolling Stones di London 50 tahun yang lalu. Total 700 foto akan disertakan di album ini, 300 di antaranya merupakan foto berwarna dan sebagian merupakan arsip milik Daily Mirror.

Dalam sebuah pernyataan di Rollingstones.com, band ini menuliskan bahwa apa yang ada di album foto tersebut merupakan rangkuman dari perjalanan mereka. Berawal dari klub-klub kecil hingga menjadi bintang di stadion-stadion besar di berbagai belahan dunia.

"Ini adalah cerita di 50 tahun kami yang fantastis.

Kami mulai muncul sebagai band blues dan bermain di klub-klub dan akhirnya bisa bermain di stadionstadion terbesar di dunia. Itu semua tidak bisa kami bayangkan sebelumnya," tulis mereka di situs resmi tersebut.

"Kami sendiri yang mengkuratori album ini, memilih foto-foto terbaik dan di luar arsip kami," tambahnya.

Sementara itu, salah satu personel The Rolling Stones, Ronnie Wood mengungkapkan bahwa bandnya akan segera menggelar tur tahun ini. "Akan menyenangkan melakukannya. Kami sudah berada di ambang untuk melakukan ini. Aku tidak tau apa yang akan terjadi tapi kami semua merasa mempunyai hutang yang harus dilunasi," ujar pria berusia 64 tahun ini. (net)

KSPRESI

16

Masih

CINTA Musik Indonesia

REPORTER: M. SHOLIHIN

SENIN, 5 Maret 2012

EDITOR: MAHBUB AMIRUDDIN

khir-akhir ini banyak kaum muda semakin menggandrungi musik luar negeri, terutama dari Korea yang biasa disebut K-Pop. Meskipun demikian, perlu diingat kecintaan terhadap musik luar negeri jangan sampai mematikan musik asli Indonesia.

Hal ini diungkapkan sejumlah sahabat Xpresi yang mengaku prihatin dengan semakin banyaknya kaum muda yang semakin tergila-gila terhadap beberapa musik barat. Mereka berharap agar kaum muda tidak mengabaikan musik Indonesia agar musik tersebut tidak punah, sehingga generasi selanjutnya masih dapat menikmatinya.

Salah satunya adalah Mawaddah Malik. Ia menuturkan musik favoritnya sampai saat adalah lagu pop kenangan. Mengenai hobinya tersebut Mawaddah mengaku banyak dicemooh sebagai anak muda keting-galan zaman alias kuper (kurang pergaulan).

Menanggapi hal tersebut Wa'da, sapaan akrabnya, mengaku tidak malu terhadap gelar yang diberikan kepadanya.

"Saat menjelang istirahat saya paling suka mendengar musik

A

RADAR SULBAR

kenangan seperti Ratih Purwasih atau Rinto Harahap. Meskipun banyak teman saya yang mencemooh jadul, bagi saya tidak menjadi masalah," tutur mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Mamuju.

Ungkapan serupa datang dari Fitriani Hamid. Ia mengungkapkan, bahwa kecintaannya terhadap musik memang menjadi hal yang melekat dalam dirinya. Sedangkan untuk musik kesukaannya Fitri mengaku sangat menggemari musik daerah.

"Kita perlu melestarikan musik daerah, sebab hal ini merupakan salah satu bukti kekayaan budaya Indonesia," ungkap cewek yang hobi makan bakso ini.

Menambahkan komentar dari dua sahabat lainnya, Andi Lasinrang, mengaku sangat menyukai musik dangdut. Saking hobinya mendengar musik dangdut, ia memiliki banyak koleksi kaset dangdut di rumahnya. "Saya tidak bisa pungkiri jika masih suka musik lain seperti rock dan boy band. Meskipun demikian saya sangat menyukai musik dangdut,

sebab musik ini adalah musik asli Indonesia," ungkap cowok yang mengaku hobi main bola tersebut.

Selain itu, Nilawati, cewek yang akrab mengenakan kerudung ini berharap agar anak muda tidak meninggalkan musik Indonesia.

"Musik asli Indonesia seperti musik daerah, dangdut dan keroncong harus tetap dilestarikan. Walaupun tidak disalahkan jika kaum muda banyak yang menyukai musik baru seperti boy band," tuturnya. (**)