BAB 4. Pedoman Pengendalian Pelaksanaan

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana tata banguan dan lingkungan di Kawasan Kimpulan terdapat 5 pengaturan, baik bersifat umum, khusus dan perubahan yang harus diperhatikan dan dijalankan, antara lain Peraturan umum (1), Peraturan Khusus Penggunaan dan Pemanfaatan (2), Peraturan Khusus Pengelolaan dan Perawatan (3), Peraturan Khusus Pelayanan Lingkungan (4), Peraturan Khusus Pembaharuan/perbaikan (5). Aspek-Aspek pengendalian pelaksaan meliputi:

1. Pengaturan Umum: Pengaturan Operasional Penggunaan Pemanfaatan dan Penjaminan Pokok-Pokok pengaturan pengelolaan:

Ÿ Pemegang atas hak tanah wajib menggunakan tanah dan dapat memanfaatkan tanah sesuai dengan rencana penataan dan lingkungan;

Ÿ Penguasaan tanah yang telah memiliki haknya sebelum adanya penetapan rencana tata bangunan dan lingkungan tetap diakui haknya;

Ÿ Penguasaan tanah sesudah penetapan rencana tata bangunan lingkungan dapat diberikan hak-haknya apabila penggunaan dan pemanfaatan tanahnya sesuai dengan rencana tata ruang yangberlaku;

Ÿ Setiap kegiatan dan pembangunan yang berpotensi ataupun berpeluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum pada dasarnya dilarang kecuali dengan ijin dari pemerintah daerah.

2. Peraturan Khusus Penggunaan dan Pemanfaatan: Peraturan penggunaan dan Pemanfaatan Kaveling dan Ruang Publik Pokok-Pokok pengaturan pengelolaan:

Ÿ Pengelolaan penguasaan dan pemanfaatan tanah dapat dilakukan dengan penataan kembali, upaya kemitraan, penyerahan dan pelepasan hak atas tanah kepada Negara atau kepada pihak lain dengan penggantian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Ÿ Penguasaan tanah harus sesuai dengan sifat pemberian hak, tujuan pemberian hak, dan rencana tata ruang;

Ÿ Penggunaan tanah yang dikuasai oleh masyarakat yang penggunaan dan pemanfaatan tanahnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang disesuaikan melalui penyelenggaraan penatagunaan tanah;

Ÿ Pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang tidak dapat ditingkatkan pemanfaatannya;

Ÿ Kegiatan dalam rangka pemanfaatan ruang di atas tanah atau di bawah tanah dilaksanakan yang tidak terkait dengan penguasaan tanah dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu penggunaan dan pemanfaatan tanah yang bersangkutan.

3. Peraturan Khusus Pengelolaan dan Perawatan: Peraturan pengelolaan dan Perawatan kaveling dan ruang publik

Pokok-Pokok pengaturan pengelolaan:

Ÿ Pemanfaatan tanah oleh pemegang hak atas tanah yang secara sukarela melakukan penyesuaian pemanfaatan tanah dapat diberikan insentif;

Ÿ Masyarakat dan badan usaha dilarang mencemari air baku dan badan air sungai di atas ambang batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;

Ÿ Masyarakat dan badan usaha wajib memelihara kualitas udara; Pemanfaatan ruang udara di atas tanah yang dikuasai masyarakat dan badan usaha harus seijin ha katas tanah yang bersangkutan;

Ÿ Setiap kegiatan dan pembangunan harus mengajukan perijinan dari Pemerintah Daerah yang akan memeriksa kesesuaiannya dengan rencana serta standar administrasi legal. Perijinan yang dimaksud antara lain adalah perijinan kegiatan (SIUP, TDP), ijin pemanfaatan ruang dan bangunan (ijin lokasi, ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin penggunaan bangunan, ijin mendirikan bangunan (IMB), perijinan lingkungan (AMDAL) dan perijinan khusus (ijin pengambilan air tanah, dll).

4. Pengaturan Umum: Pengaturan Operasional Penggunaan Pemanfaatan dan Penjaminan Pokok-Pokok pengaturan pengelolaan:

Ÿ Pemegang atas hak tanah wajib menggunakan tanah dan dapat memnfaatkan tanah sesuai dengan rencana penataan dan lingkungan; Penguasaan tanah yang telah memiliki haknya sebelum adanya penetapan rencana tata bangunan dan lingkungan tetap diakui haknya;

Ÿ Penguasaan tanah sesudah penetapan rencana tata bangunan lingkungan dapat diberikan hak-haknya apabila penggunaan dan pemanfaatan tanahnya sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku;

Ÿ Setiap kegiatan dan pembangunan yang berpotensi ataupun berpeluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum pada dasarnya dilarang kecuali dengan ijin dari pemerintah daerah.

5. PeraturanKhusus Penggunaan dan Pemanfaatan: Peraturan penggunaan dan Pemanfaatan Kaveling dan Ruang Publik Pokok-Pokok pengaturan pengelolaan:

Ÿ Pengelolaan penguasaan dan pemanfaatan tanah dapat dilakukan dengan penataan kembali, upaya kemitraan, penyerahan dan pelepasan hak atas tanah kepada Negara atau kepada pihak lain dengan penggantian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Ÿ Penguasaan tanah harus sesuai dengan sifat pemberian hak, tujuan pemberian hak, dan rencana tataruang;

Ÿ Penggunaan tanah yang dikuasai oleh masyarakat yang penggunaan dan pemanfaatan tanahnya tidak sesuai dengan rencana tataruang disesuaikan melalui penyelenggaraan penataguanaan tanah;

Ÿ Pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang tidak dapat ditingkatkan pemanfaatannya;

Ÿ Kegiatan dalam rangka pemanfaatan ruang di atas tanah atau di bawah tanah dilaksanakan yang tidak terkait dengan penguasaan tanah dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu penggunaan dan pemanfaatan tanah yang bersangkutan.

5.2. Arahan Pengelola Kawasan

1.Arahan Pengendalian Pelaksanaan

Dalam arahan pengendalian pelaksanaan terdapat (dua) prosedur yang perlu dijabarkan, yaitu:

Prosedur Pelaksanaan Pemanfaatan RTBL Mengacu pada konsep Dasar Panduan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, peraturan pengembangan diterapkan utuk 3 (tiga) kondisi, yaitu pembangunan baru, peremajaan lingkungan, dan perbaikan lingkungan. Untuk pengembangan pada kawasan yang sudah terbangun terdapat beberapa alternatif pelaksanaan program yang meliputi:

-Penerapan secara langsung;

-Penerapan pada saat akan melakukan rehabilitasi / pembangunan kembali;

-Pemberian jangka waktu untuk menyesuaikan rencana.

Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pembangunan ini terdapat dua prosedur besar yang berlangsung yaitu prosedur perijinan dan prosedur pelaksanaan. Prosedur perijinan menyangkut proses pemberian ijin kepada investor untuk melakukan investasi, sedangkan prosedur pelaksanaan menyangkut proses penerapan ijin tersebut untuk pemanfaatan ruang dan pembangunan di RTBL Kimpulan.

Prosedur Perubahan Pemanfaatan RTBL Kegiatan penyelenggaraan penataan ruang merupakan kegiatan yang dinamis, akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan pemanfaatan ruang tersebut memberikan dampak bagi arah pengembangan RTBL Kawasan Kimpulan, dan perubahan ini harus dapat diantisipasi. Perubahan ini perlu difasilitasi selain untuk mengantisipasi dampak negatif juga untuk memberikan fleksibilitas dalam proses investasi. Terdapat dua jenis prosedur yang diidentifikasi berdasarkan Konsep Dasar Panduan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yaitu prosedur teknis dan prosedur administrasi.

Pembinaan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan merupakan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan untuk mewujudkan efektivitas peran para pelaku penyelenggara penataan bangunan dan lingkungan (Pemerintah, masyarakat and dunia usaha) pada tahap penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Pembinaan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan oleh pemerintah bertujuan untuk mewujudkan efektifitas peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha baik dalam penyusunan RTBL, maupun dalam penetapan dokumen RTBL melalui peraturan bupati, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, pengelolaan kawasan, serta peninjauan kembali RTBL. Perwujudan peran pemerintah diselenggarakan melalui optimalisasi pelaksanaan pengembangan program dan kegiatan pemerintah yang mendukung pelaksanaan RTBL dalam lingkungan/ kawasan. Peran pemerintah daerah Kabupaten Sleman terkait dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kimpulan sangat diperlukan dalam pembinaan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan. Dalam menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan, Pemerintah pusat mengembangkan program dan kegiatannya, diantaranya:

1. Melaksanakan kegiatan pembangunan fisik sesuai dokumen RTBL, yang merupakan kewenangan Pemerintah secara terpadu lintas sektoral, baik yang akan dilakukan sendiri oleh Pemerintah maupun melalui pelaksanaan tugas pembantuan;

2.Memfasilitasi pengembangan kelembagaan khusus yang bertanggung jawab dalam sosialisasi, promosi, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan RTBL, serta dalam pengelolaan lingkungan pada kawasan strategis; dan

3. Melaksanakan pengawasan teknis dalam penetapan lokasi penataan lingkungan/ kawasan, penyusunan RTBL, penetapan peraturan bupati, pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan, pengelolaan kawasan, serta peninjauan kembali RTBL.

Adapun, di dalam menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan, pemerintah Kabupaten Sleman harus mampu mengembangkan program dan kegiatan, diantaranya:

1. Membuat identifikasi lokasi potensial penataan lingkungan/ kawasan yang memerlukan RTBL;

2. Menyusun RTBL pada kawasan prioritas;

3. Memberikan advise teknis penyusunan RTBL yang dilakukan oleh masyarakat atau dunia usaha, termasuk dalam penetapan lokasi dan deliniasi kawasan RTBL;

4. Memfasilitasi pelaksanaan dengar pendapat publik dan pemberian rekomendasi oleh tim ahli bangunan gedung dalam proses penyusunan RTBL;

5. Menetapkan dokumen RTBL sebagai Peraturan Bupati;

6. Menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang dokumen RTBL dan melakukan promosi investasi pembangunannya;

7. Melaksanakan kegiatan pembangunan fisik secara terpadu lintas sektoral sesuai dokumen RTBL yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah;

8. Mengendalikan pelaksanaan pembangunan berdasarkan peraturan Bupati tentang RTBL yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah; Pemerintah daerah dapat mengembangkan kelembagaan khusus yang bertanggung jawab dalam sosialisasi, promosi, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan serta pengelolaan kawasan.