UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN (UKP4)
1 TAHUN PELAKSANAAN INPRES 10/2011: Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
Jakarta, 21 Mei 2012
Potret hutan dan lahan gambut kita
Hasil sejarah panjang kita… • Ada 26 juta ha non-hutan dalam Kawasan Hutan, ada 15 juta ha hutan primer dalam Kawasan Budidaya Non-Kehutanan • Ada 33.000 desa berada di dalam atau sekitar Kawasan Hutan
…dapat menghambat kegiatan di pusat maupun daerah • RTRW tidak kunjung tuntas • Tumpang tindih perizinan
• Pengukuhan tata batas Kawasan Hutan belum selesai
Penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut sebagai prioritas nasional 2
Akar permasalahan konflik-konflik lahan perlu segera ditangani
Mesuji, Sumsel - Lampung
Bima, Nusa Tenggara Barat
Muara Tae, Kalimantan Timur
Pulau Padang, Riau 3
1 TAHUN MORATORIUM – APA YANG SUDAH KITA CAPAI?
Menuju peta yang satu (“ONE MAP”)
Menuju perbaikan tata kelola hutan dan gambut
Menuju peninjauan izin dan penegakan hukum
4
1 TAHUN MORATORIUM – APA YANG SUDAH KITA CAPAI?
Menuju peta yang satu (“ONE MAP”)
Menuju perbaikan tata kelola hutan dan gambut
Menuju peninjauan izin dan penegakan hukum
5
PR pertama: membangun peta yang satu (“One Map�) Hutan dalam juta hektar KLH saja
Hutan Primer dan Sekunder 2009 (Total: 120,6 juta ha)
19.8 KLH saja
92.6 Gabungan
Kemenhut saja
Hutan Primer 2009 (Total: 71,6 juta ha)
27.2
8.0 Kemenhut saja
Gabungan
KLH saja
32.6 Gabungan
11.6 Kemenhut saja
Perbedaan definisi dan metodologi menyebabkan perbedaan peta KLH dan Kemenhut
6
PIPIB (Peta Indikatif Penundaan Izin Baru) sebagai batu loncatan menuju “One Map” Bagaimana PIPIB dipergunakan sebagai acuan moratorium? • PIPIB menunjukkan hutan primer dan lahan gambut yang tidak boleh dikenai izin selama masa moratorium • PIPIB ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, yang disempurnakan setiap 6 bulan sekali • Peta dapat diperoleh di: http://www.ukp.go.id/web/informasi-publik Kemenhut dan Bakosurtanal juga menampilkan di website-nya • PIPIB dipergunakan sebagai acuan Kementerian/Lembaga dalam menerbitkan izin baru • Bakosurtanal selanjutnya akan memimpin pembaharuan peta tutupan hutan dan lahan gambut menggunakan PIPIB, bersama Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan BPN
7
PIPIB secara efektif telah mengintegrasikan data berbagai instansi – pertama kalinya dalam sejarah Kementerian/Lembaga
Peran
Badan Informasi Geospasial/Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
• Menyediakan peta dasar dan data spasial terkait • Mengintegasikan informasi spasial dan melaksanakan visualisasi kartografi • Membangun basis data (INA SDI/Spatial Data Infrastructure) yang dapat diakses melalui: http://maps.ina-sdi.or.id/home/ • Mengkoordinir survey lapangan inter-kementerian/lembaga
Kementerian Kehutanan (Ditjen Planologi)
• Menyusun PIPIB setiap 6 bulan • Menyediakan data tutupan hutan primer dan kawasan hutan konservasi/lindung • Menyediakan data perizinan pada Kawasan Hutan
Kementerian Pertanian (Balai Penelitian Sumber Daya Lahan Pertanian)
• Menyediakan data distribusi lahan gambut
Badan Pertanahan Nasional
• Menyediakan data tenurial pada Areal Penggunaan Lain
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
• Mengkoordinasikan penyediaan citra satelit resolusi tinggi • Melaksanakan pemantauan tutupan berdasarkan citra satelit
UKP4
• Memfasilitasi konsensus dan trust building inter-kementerian/lembaga • Memantau rencana aksi kementerian/lembaga dan menerima laporan masyarakat 8
Setiap penerbitan PIPIB selalu dipantau UKP4 supaya terjadi continuous improvement PIPIB (Mei 2011)
PIPIB revisi 1 (Nov 2011)
• Diterbitkan oleh Kemenhut berdasarkan Inpres 10/2011 sebagai peta awal untuk moratorium izin (initial map)
• Diterbitkan Kemenhut berdasarkan proposal hasil kerja Tim Teknis PIPIB (Bakosurtanal, Kemenhut, BPN, UKP4, dan Kementan)
• Mengadopsi peta tutupan hutan Kemenhut (1:250.000) untuk hutan primer • Mengadopsi peta gambut Bappenas/Wetlands (skala 1:1.000.000, di-scaled up menjadi 1:250.000, sehingga memiliki potensi error)
• Pusat Penelitian Tanah Kementan telah menganalisis berbagai studi dan riset tentang gambut, dan telah mampu memperbaiki peta Bappenas/Wetlands di Papua yang lebih mengandalkan desk analysis
• Hanya izin Kemenhut yang telah dikeluarkan dari peta dalam PIPIB ini
• Sertifikat yang diterbitkan BPN juga telah dikeluarkan dari peta dalam PIPIB 2
9
PIPIB revisi 2 (Mei 2012) • Segera diterbitkan Kemenhut berdasarkan proposal hasil kerja Tim Teknis PIPIB (Bakosurtanal, Kemenhut, BPN, UKP4, dan Kementan) • Pengaduan masyarakat (misalnya: 60 pengaduan untuk Kemenhut, 19 untuk Kementan) ditindaklanjuti dengan survey lapangan oleh K/L dan Tim Teknis, dan ketika terverifikasi akan mengubah PIPIB • PIPIB digunakan sebagai dasar pemantauan near real-time menggunakan citra satelit
Perbaikan pemetaan yang terjadi mengakibatkan perubahan tutupan lahan dalam PIPIB (1/2) Luas Tutupan PIPIB Revisi 2 - Mei 2012 (ha) NO
PULAU HL/KSPA
MORATORIUM LAHAN HUTAN GAMBUT PRIMER
TOTAL
1
SUMATERA
10.791.984,5
2.482.215,6
207.927,6
13.482.127,6
2
KALIMANTAN
11.952.122,2
1.830.003,0
1.310.482,6
15.092.607,8
3
JAWA BALI
1.339.198,8
32.130,9
1.371.329,8
4
NUSA TENGGARA
1.644.170,5
209.386,4
1.853.556,9
5
SULAWESI
6.346.978,2
945.575,4
7.292.553,6
6
MALUKU
1.684.836,0
150.481,7
1.835.317,8
7
PAPUA
TOTAL
10
17.469.043,9
1.940.193,4
5.417.079,6
24.826.316,8
51.228.334,2
6.252.411,9
8.273.064,2
65.753.810,3
Perbaikan pemetaan yang terjadi mengakibatkan perubahan tutupan lahan dalam PIPIB (2/2) Perubahan tutupan PIPIB (Mei 2011)
69.144.073 ha
PIPIB revisi 1 (Nov 2011)
PIPIB revisi 2 (Mei 2012)
65.374.251 ha
65.753.810 ha
• Perubahan wilayah moratorium yang terjadi pada setiap revisi mencerminkan sifat ke-indikatif-an peta tersebut • Penambahan wilyah moratorium seluas 862 ribu ha dan pengurangan sebanyak 482 ribu ha, sehingga
secara akumulatif terjadi penambahan Revisi 1
379 ribu ha pada PIPIB Revisi 2 dibandingkan PIPIB
• Perubahan terjadi karena data tambahan dan survey lapangan – detil ada pada Kementerian Kehutanan, yang akan segera menerbitkan PIPIB Revisi 2 11
Kerja sama dengan instansi non-pemerintah untuk pemantauan Berdasarkan citra MODIS (1 : 1,000,000) Tutupan PIPIB Revisi 1(Nov 2011) Event indikasi deforestasi pada PIPIB (1 Jun – 31 Aug 2011)
Berdasarkan analisis citra satelit, terdapat 98 titik/event di Indonesia dalam PIPIB Revisi 1 yang diindikasikan mengalami bukaan deforestasi
Contoh tindak lanjut untuk pemantauan lapangan (1/3)
Lat: -1.854167 Long: 113.388500 Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah | terpetakan sebagai Hutan Produksi Konversi 13
• Isu 1: batas kawasan yang belum jelas • Issue 2: sinkronisasi otoritas penerbitan izin pusat-daerah
Contoh tindak lanjut untuk pemantauan lapangan (2/3)
Lat : 2.2375 Long : 99.96371 Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara | terpetakan sebagai APL
• Isu: land clearing sebelum HGU terbit 14
Contoh tindak lanjut untuk pemantauan lapangan (3/3)
Lat: 2.220833 Long: 98.14455 Desa Bajamas, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Aceh Singkil, Nanggroe Aceh Darussalam | terpetakan sebagai APL
• Isu: kejelasan manajemen pengelolaan hak-hak masyarakat lokal untuk menggunakan hasil hutan 15
Masukan masyarakat lokal berdampak pada penyusunan PIPIB (1/2) PIPIB (Mei 2011) untuk Morowali, Sulawesi Tengah
Masukan masyarakat lokal berdampak pada penyusunan PIPIB (1/2) PIPIB revisi 1 (November 2011) untuk Morowali, Sulawesi Tengah
Masyarakat setempat melaporkan bahwa area ini adalah hutan primer, sehingga seharusnya masuk dalam PIPIB
1 TAHUN MORATORIUM – APA YANG SUDAH KITA CAPAI?
Menuju peta yang satu (“ONE MAP”)
Menuju perbaikan tata kelola hutan dan gambut
Menuju peninjauan izin dan penegakan hukum
18
Output yang diharapkan pada Mei 2013
Sistem basis data izin-izin terpadu yang mengkonsolidasikan informasi kadastral dari seluruh Kementerian/Lembaga terkait pemanfaatan lahan, sehingga dapat menjadi acuan tunggal bagi pemerintah pusat dan daerah
Sistem e-application untuk penerbitan dan pendaftaran izin/sertifikat
Penyempurnaan PIPIB, menuju skala 1:50.000 pada lokasi-lokasi terpilih, melalui integrasi data antar-Kementerian/Lembaga dan mekanisme umpan balik dari publik Pendaftaran klaim tanah masyarakat adat, sebagai baseline penyelesaian konflik ketika tumpang tindih diidentifikasi
Insentif bagi dunia usaha dan pemerintah daerah untuk berusaha di bidang restorasi ekosistem pada hutan dan gambut
19
Walaupun begitu, kita bergerak beyond Inpres 10/2011
Instruksi Presiden lainnya
Debottlenecking inisiatif strategis
Contoh
Penjelasan
• Inpres 17/2011 tentang Rencana Aksi Anti-Korupsi
Kementerian ESDM untuk melakukan inventarisasi dan pembangunan basis data izin tambang; sehingga izin tambang dapat dimasukkan dalam basis data peta moratorium walaupun Kementerian ESDM tidak termasuk dalam Inpres 10/2011
• Pengukuhan tata batas Kawasan Hutan
UKP4 mengkoordinasikan inisiatif lintas Kementerian/Lembaga untuk menggunakan teknologi baru dalam pengukuhan tata batas (metode konvensional: 10 tahun lebih lama dengan biaya 7-10x lebih besar)
• Basis data degraded land
Degraded land diidentifikasi dan dipetakan melalui “One Map”, yang selanjutnya juga dapat menjadi masukan tindak lanjut moratorium, misalnya untuk land swap
1 TAHUN MORATORIUM – APA YANG SUDAH KITA CAPAI?
Menuju peta yang satu (“ONE MAP”)
Menuju perbaikan tata kelola hutan dan gambut
Menuju peninjauan izin dan penegakan hukum
21
Inisiatif pemetaan mulai dilakukan untuk memetakan seluruh izin menjadi basis data spasial terintegrasi Contoh: Overlay kawasan di Kabupaten Pasir (Kalimantan Timur) Hutan Lindung dan Kawasan konservasi…
…overlay dengan areal HPH dan HTI…
…overlay dengan areal perkebunan… …overlay dengan areal pertambangan
Pengambilan keputusan mengenai tata ruang dapat dilakukan 22
Inisiatif pemetaan sudah dimulai di Kalimantan Tengah dan akan diperluas ke 8 provinsi berhutan lainnya
• Pengumpulan, analisis, dan registrasi data sampai kab/kota • Institusionalisasi dan capability building
Basis data izin terintegrasi akan dapat mencegah kasus-kasus seperti Kalista Alam di Aceh
Area konsesi Kalista
• Gubernur Aceh menerbitkan izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) No. 525/BP2T/5322/2011 pada 25 Agustus 2011 yang mengizinkan PT Kalista Alam untuk mengusahakan perkebunan • Pada PIPIB Mei 2011, area tersebut termasuk dalam area moratorium. Pada PIPIB Revisi 1 (November 2011), area tersebut dikeluarkan dari moratorium karena dilaporkan memiliki HGU • Lebih dari 10.000 orang menuntut investigasi atas Rawa Tripa. Hasil investigasi menunjukkan bahwa tidak ada HGU pada lahan tersebut, dan juga menemukan pelanggaran lainnya (mis: izin lokasi sudah habis berlaku, pembukaan lahan sebelum izin yang relevan terbit), sehingga area tersebut termasuk lagi ke dalam PIPIB Revisi 2 (Mei 2012). 24
Kondisi Lahan PT. Kalista Alam (1.650 ha) Hijau: masih ada ‘Hutan’
Merah: “hutan” habis, telah tebang
Sumber: Graham - YEL ACEH
KONDISI LAHAN PT. KALISTA ALAM (1.650 HA) Diambil 22 Februari 2012 Masih ada ‘hutan’
Sumber: BPKEL ACEH
“hutan” habis, telah ditebang
Kebakaran di PT. Kalista Alam tanggal 27 Maret 2012
Sumber: BPKEL ACEH
Kontak Tim Kerja Penegakan Hukum Satgas REDD+
Harimuddin +62 813 922 48473 uddin_lawyer@yahoo.co.id
28