ABCD Reforma Agraria Edisi Juli 2014

EDISI

B

:

JULI/2014

APA ITU REFORMA AGRARIA ??

anyak orang beranggapan bahwa isu agraria hanya berkaitan masalah pertanian sehingga konflik agraria hanya persoalan pembagian tanah kepada petani yang kemudian dilanjutkan dengan sertifikasi. Berangkat dari asumsi seperti ini maka berbagai kalangan menganggap pelaksanaan reforma agraria sama dengan melakukan sertifikasi tanah.

Tentu pandangan di atas adalah satu kekeliruan karena reforma agraria tidak hanya masalah pertanian dan sertifikasi tanah. Kata reforma berasal dari Spanyol yang artinya suatu pembaruan untuk merubah fungsi dan struktur. Sedangkan agraria berasal dari bahasa latin, “ager� yang berarti lapangan, pedusunan, wilayah, tanah Negara. Namun ada juga yang menggunakan istilah “agger� yang berarti tanggul sungai, reruntuhan sungai, jalan tambak, bukit (Wiradi, 2000). Jadi bisa disimpulkan bahwa agraria merupakan segala bentuk kekayaan alam yang ada di suatu wilayah baik di atas tanah, di dalam perut bumi, di laut maupun di bawah dasar laut.

Secara lebih rinci Gunawan Wiradi yang telah menggeluti isu agraria lebih dari 40 tahun, mendefinisikan reforma agraria sebagai suatu penataan kembali susunan kepemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria untuk kepentingan rakyat kecil (petani, buruh tani, tunakisma), secara menyeluruh dan komprehensif. Bahkan menurutnya, untuk menjalankan reforma agraria sejati ada tiga langkah yang harus ditempuh, pertama

sifatnya drastis (tegas) dan mempunyai jangka waktu yang pasti.

Dalam pelaksanannya, reforma agraria harus mempunyai waktu yang terbatas

http://alaqodar.blogspot.com/2011/02/karikatur-petani.html

dengan jadwal yang sudah terinci beserta target yang akan dicapai. Misalnya, reforma agraria selesai dalam jangka lima tahun dengan rincian tahun pertama adalah inventaris masalah dan pendaftaran tanah, baik yang dikuasai individu, perusahaan swasta maupun Negara. Di tahun kedua dan ketiga merupakan bagian dari penyelesaian konflik, pelaksanaan redistribusi lahan dan ganti rugi bagi mereka yang lahannya diambil sebagai objek reform. Di tahun keempat mulai dilakukan

distribusi modal, teknologi dan pengetahuan sehingga di tahun kelima kita bisa menuai hasil dari pelaksanaan reforma agraria sejati.

Kedua pelaksanaan reforma agraria dilakukan secara khusus. Artinya Semua sumber kekayaan alam Indonesia diatur ulang penguasaannya dan kepemilikannya oleh satu lembaga khusus yang bersifat sementara. Lembaga ini yang bertanggung jawab untuk: (i) merumuskan strategi untuk menjalankan reforma agraria; (ii) mengkordinasikan kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah dan organisasi masyarakat untuk mempercepat terlaksananya reforma agraria; (iii) melakukan penataan ulang terhadap struktur penguasaan, kepemilikan dan penggunaan tanah serta sumber agraria lainnya dan; (iv) menyelesaikan konflik agraria yang merupakan warisan masa lalu dan konflik yang akan muncul pada saat reforma agraria dilaksanakan.

Ketiga, pelaksanannya harus cepat artinya pelaksanaan reforma agraria harus punya batas waktu yang rasional dan setiap agenda harus diselesaikan tepat waktu. Semakin lama reforma agraria dilaksanakan maka semakin tinggi konflik agraria yang akan terjadi dan semakin banyak pula korban yang akan berjatuhan serta semakin besar materi yang dikorbankan.

Wajah Agraria Di Indonesia

http://www.didaktikaunj.com/2012/02/sesuatu-yang-dianggap-alamiah/

Kondisi agraria di Indonesia sampai saat ini sangat tragis dikarenakan pemerintah tidak pernah berinisiatif untuk menjalankan reforma agraria yang berbasiskan keadilan. Akibatnya terjadi ketimpangan dalam penguasaan lahan, munculnya konflik agraria dan hebatnya kerusakan alam akibat pengelolaan pertambangan, perkebunan dan pembangunan infrastruktur yang dikuasai oleh korporasi bermodal besar.

Sistem kapitalisme telah menjadikan rezim saat ini lebih mengutamakan pemilik modal untuk menguasai kekayaan alam Indonesia daripada rakyat kecil. Jadi tidak mengherankan

jika Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat pada 2013, ada 369 konflik agraria yang merampas 1,2 juta ha tanah masyarakat dan melibatkan 139 ribu kepala keluarga. Bahkan korban yang meninggal ada 21 orang, ditembak 30 orang, ditahan 239 orang dan dianiaya 130 orang.

Selain itu, pengelolaan sumber agraria yang berorientasikan modal berbanding lurus dengan perampasan lahan milik warga. Akhirnya banyak petani yang memiliki lahan kecil atau tidak bertanah terserap ke dalam sektor non-pertanian seperti menjadi pedagang kaki lima, tukang ojek, supir angkot, menjadi buruh perkebunan, buruh pabrik dan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Jadi tidak menjadi sesuatu yang aneh lagi, jika BPS mengatakan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir petani Indonesia menyusut sebesar 5 juta jiwa.

1

Berharap SBY melaksanakan reforma agraria untuk memperbaiki kondisi agraria yang carut-marut, tindakannya malah berkebalikan dengan mengeluarkan berbagai UU sektoral dan memperkuat posisi investor asing di Indonesia.

Paling tidak ada 635 peraturan agraria yang saling tumpang tindih dikarenakan ego sektoral setiap lembaga sangat tinggi.

Salah satu tugas DPR dan Presiden yang terpilih sesuai hasuil Pemilu 2014 adalah menjalankan TAP MPR No.IX/2001. Presiden dan DPR yang baru nanti harus melakukan kajian untuk mencabut segala bentuk UU yang bertentangan dengan Reforma Agraria dan melaksanakan reforma agraria sejati demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (AP)

A.B.C.D

REFORMA

AGRARIA

EDISI

:

JULI/2014

REFORMA AGRARIA DAN KEKUATAN RAKYAT

M

eskipun konstitusi (UUPA 1960) telah memandatkan pelaksanaan reforma agraria, namun saat ini kemauan politik negara untuk melaksanakannya tidak ada, bahkan kepengurusan agraria berseberangan dengan UUPA 1960.

Reforma agraria tidak bisa dititipkan pada kebaikan hati pemerintah. Reforma agraria yang berasal dari kebaikanhati pemerintah tidak memiliki sifat keberlanjutan dan sangat bergantung pada dinamika politik.

Yang diperlukan saat ini adalah reforma agraria berdasarkan kekuatan rakyat. kekuatan rakyat akan membuat reforma agraria tidak mudah terombang-ambing oleh dinamika politik yang ada. Posisi tawar kekuatan rakyat membuat hasil-hasil reforma agraria tidak dapat dibelokkan.

Agenda utama dari reforma agraria adalah merombak srtuktur agraria (kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, peruntukan sumber agraria: tanah, hutan, tambang, perairan) dan sekaligus merombak hubungan kerja ke arah yang lebih adil. Rakyat yang mana yang dapat menggunakan kekuatannya untuk reforma agraria? Rakyat yang dapat menjadi penggerak bagi reforma agraria adalah rakyat di tingkat lokal (desa), yaitu petani, nelayan dan buruh.

Kerja Rakyat dalam reforma agraria adalah melakukan penyatuan-penyatuan antar elemen kekuatan, diantara kelas petani sendiri dan lintas kekuatan yaitu antara petani, buruh dan nelayan. Dalam rangka penyiapan kekuatan rakyat maka dibutuhkan adanya pendidikan-pendidikan kritis dan pengorganisasian. Itu multlak diperlukan agar rakyat berkemauan dan berkemampuan memahami secara kritis masalah serta sadar akan hak-haknya sebagai rakyat.

Rakyat yang terdidik dan terorganisir dalam wadah organisasi atau serikat kemudian dapat merumuskan programprogramnya yaitu, pertama, penetapan batas luas maksimum (land ceiling) dan minimum (land flooring). Kedua, penataan kembali alokasi tanah. Ketiga, Penguatan jaminan pengadaan tanah, konsolidasi tanah.

APA YANG HARUS DILAKUKAN RAKYAT??

1.

Pemetaan penguasaan tanah. Pemetaan penguasaan tanah ini difokuskan pada kegiatan pendaftaran penguasaan tanah: siapa memiliki tanah, berapa luas dan di mana (saja). Perhatian utama kegiatan tersebut juga hendaknya didasarkan pada hasil-hasil “studi profil desa” dan dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan di desa. Untuk kepentingan teknis, dalam Organisasi Tani Lokal dapat dipermudah dengan terbentuknya Panitia Khusus untuk kepentingan ini. Namun, catatan penting di sini adalah sifat terbuka (transparan) dan memiliki pertanggungjawaban yang jelas dari Panitia Khusus, harus ditonjolkan dalam setiap langkah kegiatannya.

2.

Pendataan potensi land reform. Identifikasi atau pendataan potensi land reform ini untuk menentukan dengan pasti apa saja yang perlu dirombak dalam hal struktur penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah. Pilihan-pilihan jenis land reform mana yang akan dilakukan sangat tergantung pada tahap ini. Untuk kerja pendataan potensi land reform hendaknya dilakukan dengan banyak musyawarah dan Organisasi Tani Lokal tetap menyelenggarakan langkah tersebut.

3. Pembentukan Badan Pelaksana. Musyawarah di atas juga dapat merumuskan dan membentuk suatu “Badan Pelaksana” (BP) bagi perombakan struktur agraria, menentukan siapa yang duduk di BP (hendaknya semua pihak: pemilik tanah, penggarap, buruh tani, penyakap, organisasi tani lokal dll terwakili) dan apa saja mandat bagi Badan Pelaksana.

Bila terbentuk, maka BP dapat melakukan langkah-langkah teknis (perencanaan, sistem pendanaan, dsb). Musyawarah tersebut juga dapat membentuk “badan mandiri” untuk mengontrol kerja “badan pelaksana” dan suatu “badan penyelesaian sengketa” (semua pihak juga hendaknya terwakili dan tugasnya untuk mempermudah penyelesaian masalah atau sengketa yang muncul pada saat pelaksanaan dan setelah land reform).

BP yang sudah terbentuk dapat melaksanakan jenis program land reform yang terpilih berdasar musyawarah sebelumnya. Dalam kenyataan lokal ini dapat segera dijalankan sesuai dengan sistem dan tatacara yang telah terumuskan sebagai mandat kepada BP. Namun demikian, jika program-program land reform di tingkat lokal itu berhasil dan jelas nyata-nyata memajukan keadilan dan kemakmuran petani di pedesaan maka tidak mustahil akan diterapkan secara nasional.

Untuk pelaksanaan land reform berdasarkan inisiatif rakyat ini, peran BP tentunya tidak mengurangi hak anggota masyarakat untuk melakukan kontrol dan memberi masukan kritis bagi pelaksanan land reform. Dan itu pasti terjadi karena bagaimanapun agenda land reform itu sendiri lahir dari kesadaran kritis rakyat. http://formatnews.com

Program setelah pelaksanaan sangat tergantung pada bagaimana persiapan dilakukan dan bagaimana perwujudan pelaksanaannya. Dampak dari program “konsolidasi tanah” atau penggabungan petak-petak tanah yang tadinya terpencarpencar misalnya, akan berbeda dengan dampak dari program “tenancy reform” atau perombakan kepenyakapan. Jadi, dengan demikian pengorganisasian setelah pelaksanaan agenda land reform tergantung pada isi jenis program land reform yang disepakati untuk dilaksanakan. Penanggulangan dampak atas pilihan program land reform menjadi penting di sini.

Misalnya: hasil redistribusi atau pembagian tanah kembali adalah terdapat sejumlah orang yang semula tak bertanah menjadi pemilik/penguasa tanah. Sebagai buruh tani tak bertanah tentu mereka tidak mempunyai modal, sedangkan untuk mengerjakan tanah yang kini dimilikinya sendiri jelas memerlukan modal. Maka tidak bisa tidak, program setelah pelaksanaan “redistribusi tanah” atau pembagian kembali tanah adalah bagaimana menyediakan modal tersebut, misalnya pengembangan kredit lunak bagi mereka. Hal itu hanya untuk satu bidang saja, dan dapat dipastikan kebutuhan pengembangan setelah pelaksanaan adalah masih banyak lagi. Dan proses yang berkembang di tingkat lokal itulah yang paling menentukan. (GA)

“PROGRAM PASCA LANDREFORM”

2

A.B.C.D

REFORMA

EDISI

AGRARIA

:

JULI/2014

Siapa Itu Petani ??

Sistem ekonomi kapitalis telah menciptakan perbedaan kelas sosial di pedesaan antara kapitalis pemilik alat produksi dengan yang tidak atau hanya sedikit memiliki tanah. Jadi masyarakat kapitalis adalah masyarakat berkelas. Kelas-kelas sosial yang bagaimanakah yang ada di pedesaan?

1.

Kapitalis industri pertanian. Kelas inilah yang bermodal besar dan menguasai ratusan sampai ribuan hektar pertanian dan perkebunan. Mereka terdiri dari kapitalis swasta dan kapitalis negara (BUMN). Mereka membuat projek-projek pertanian raksasa dengan jalan menggusur tanah-tanah petani kecil.

2.

Petani kapitalis. Petani ini menguasai dua sampai 10 hektar tanah. Petani kaya ini juga mempunyai buruh-buruh tani yang diperas tenaganya. Biasanya mereka juga merupakan orang kaya di pedesaan yang mempunyai sumber pendapatan lain seperti dari dagang, tengkulak dan angkutan.

3.

Petani menengah. Petani yang menguasai ½ sampai dua hektar tanah. Petani ini di satu pihak cenderung ingin memperluas tanahnya dengan jalan membeli tanah-tanah petani kecil, tapi di lain pihak mereka juga sering dirugikan atau dicaplok tanahnya oleh petani kaya atau kapitalis industri pertanian.

4.

Petani kecil. Petani ini hanya menguasai ¼ sampai ½ hektar tanah. Biasanya juga ini bukan tanah milik mereka sendiri tapi tanah negara yang telah digarap oleh mereka dalam jangka waktu yang lama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang pas-pasan. Petani inilah yang sering menjadi korban kapitalis industri pertanian dan petani kapitalis. Tanah mereka dicaplok dengan rayuan maupun paksaan dan ancaman. Tanah garapan mereka pun sering terancam oleh ketentuan atau aturan pensertifikatan tanah yang ditetapkan oleh negara.

5.

Buruh tani. Inilah petani yang tidak memiliki tanah sendiri, tapi mereka bekerja di pertanian milik kapitalis industri pertanian atau petani kapitalis. Mereka diperas tenaganya dengan cara jam kerja yang tidak dibayar atau nilai lebih dan juga upah yang dibayarkan pada mereka sering tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan keluarganya.

Mereka inilah kelompok petani termiskin dan korban proses pemiskinan di pedesaan.

Meneladani

Landreform di Kulon Bambang Lebih mendalam soal agraria (soal tanah), adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan. Soal tanah adalah soal hidup, soal darah yang menghidupi segenap manusia.

Perebutan tanah berarti perebutan makanan, perebutan tiang hidup manusia (Tauhid, 2011:3).

Kulon Bambang terdiri atas empat kampung yang terletak di dekat Gunung Kawi, kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sekarang petani setempat sudah bebas menggarap dan hidup dengan merdeka.

Padahal, suasana merdeka masa kini berbeda jauh dari masa perjuangan bertahun-tahun dahulu. Dimana warga berjuang habis-habisan merebut tanah melawan PT Sari Bumi Kawi. Pada tahun 2011, 280 ha tanah diredistribusi kepada semua KK bekas buruh tani. ke-351 KK itu (total 800 orang) dapat sertifikat milik tanah oleh BPN, dengan luas minimum 0,5 ha.

Sebagian besar aksi dan proses perjuangan daerah itu diorganisasi oleh Pawartaku (Paguyuban Warga Tani Kulon Bambang) yang terbentuk pada tahun 1999 atau selama masa konflik. Pawartaku merupakan salah satu dari 12 OTL anggota PPAB (Paguyuban Petani Aryo Blitar) yang merupakan anggota Konsorsium Pembaruan Agraria.

Kronologi perjuangan Kulon Bambang

Daerah Kulon Bambang mendalami sejumlah tahap sebelum masa landreform. Pertama-tama sekitar tahun 1920, pemerintah India Belanda membuka perkebunan yang dikenal sebagai Perkebunan “Koelon Bambang” dengan tanaman teh dan kopi sampai 1942. Setelah itu, Jepang tidak mengurusi perkebunan dan bekas buruh kebun pun membongkar tanaman ekportasi untuk dijadikan tanaman pangan. Akibatnya, pada masa perjuangan merdeka sampai 1949, wilayah Kulon Bambang menjadi salah satu basis pertahanan tentara Indonesia dalam melawan Agresi Belanda.

Kemudian, warga Kulon Bambang diyatakan tentara tetap mengelola tanahnya.

Pada 1973 terbit HGU (Hak Guna Usaha) PT. Sari Bumi Kawi.

Ketika itu, mau tak mau, warga Kulon Bambang diharuskan berkerja di perkebunan sebagai buruh kebun. Setelah HGUnya habis tahun 1999, mulai masa perjuangan hak atas tanah (reclaiming) melalui rapat dan kumpulan perwakilanperwakilan 4 kampung tersebut.

Selama masa perjuangan itu, buruh tani menggarap, melakukan aksi pendudukan lahan dan membangun kampungnya di atas tanah reklaiming.

Advokasi tanah secara terorganisir dijalankan melalui wadah perjuangan Pawartaku. Setelah 13 tahun, pada Oktober 2011, luasnya 280ha ex-HGU dinyatakan sebagai objek land reform dan didistribusikan kepada masyarakat melalui BPN. Wargawarga ke-4 kampung itu dapat mandiri atas kepemilikan terhadap tanah mereka.

Manfaatnya dan kesejahteraan.

Warga Kulonbambang bercerita : « Dulu, kadang-kadang su-

lit makan setiap hari. Gajinya terlambat, dan tidak mungkin bikin tabungan, apalagi untuk menyekolah anak, merayakan lebaran dll. Pegawas kebun menganggap kami sebagai anjing, bahkan ada yang mendalami intimidasi dan trauma ketika perjuangan. » Sedangkan sekarang, tingkat ekonomi dan kehidupan jauh lebih baik. Jadwal kerja tidak ada lagi. Jumlah jam kerja sudah berkurang 2 kali lipat (kira2 5jam/hari) dan rata-rata gajinya sudah naik dua kali lipat. Situasinya pasti lebih sejahtera. Banyak warga yang sudah bisa punya motor dan rumah yang layak.

Selain itu, salah satu keuntungan landreform adalah kesempatan dapat waktu bebas di luar jam kerja biar meningkatkan ekonomi di atas tanah yg didapat serta memperkuat persatuan warga melalui kumpulan dengan pendirian asosiasi lokal (arisan perempuan dan pemuda) serta gotong-royong. Misalnya, sukses kooperasi pinjam/simpan/ Credit Union (CU) Pawartaku terbentuk pada bulan januari 2013 sudah punya lebih dari 150 KK anggota didasarkan saling percaya.

Akhirnya, banyak warga yang bilang bahwa setelah redistribusi itu, bukan tanah saja yang sudah dikembalikan kepada rakyat, tetapi juga martabat percaya diri dan harga diri sebagai petani merdeka.

Hari Depan yang Merdeka?

Setelah 3 tahun merdeka, keinginan inisiatif warga masih sangat kuat. Padahal, situasinya harus selalu waspada agar menopang proses kemandirian petani secara lestari dan aman.

Oleh kekurangan pengetahuan, ada risiko bekas buru tani menjual tanah mereka lagi. Untuk 3

menjawab soal ini, sudah dibangun pusat pendidikan. Aktivitasaktivitas seperti CU juga masih dimonitor dan sering dikunjungi pengurus asosiasi PPAB. Semua warga termasuk pengurus organisasi dan pendamping sangat optimis tentang kemakmuran masa depan di Kulon Bambang. Semoga cerita ini menjadi teladan bagi perjuangan reforma agraria di seluruh Indonesia Camille Student in Master DegreeSustainable Local Development & Indonesian-studies University of Bordeaux Montaigne – France-Mahasiswa Magang di Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sumber: Camille « Menemukan kondisi hidup petani serta inisiatif pembangunan lokal setelah redistribusi tanah di Kulonbambang ». Catatan latihan april-mei 2014.

Dewi Kartika « Dari “Orang Persil” menjadi Petani Merdeka : Perjuangan Agraria di Kulonbambang, Blitar », abstract, 2012.

REFORMA

EDISI

AGRARIA

:

JULI/2014

Ayo...Bertani Tanpa Pupuk Kimia !

Dalam hal kesuburan tanah, ada dua hal yang dihadapi petani. Pertama, kondisi tanah semakin tidak subur. Kedua, pupuk kimia makin sulit didapat. Jarang disadari bahwa hilangnya kesuburan alami tanah terjadi justru akibat penggunaan pupuk kimia secara terus-terusan.

Sudah banyak penelitian yang membuktikan dampak buruk pemakaian pupuk kimia di lahan pertanian. Pupuk kimia dianggap bermanfaat untuk meningkatkan hasil pertanian dalam jangka pendek. Meski demikian, dalam jangka panjang pupuk kimia lebih bersifat merugikan. Penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus mempercepat habisnya zat- zat organis di dalam tanah. Bahan-bahan kimia ini bersifat racun yang membunuh jasad renik (mikro-organisme) atau mahluk hidup berukuran kecil penyubur tanah.

Dampak buruk lain yang juga terjadi adalah petani semakin tergantung terhadap pupuk kimia. Bahkan timbul pemahaman bahwa pertanian tidak akan berhasil jika tidak menggunakan pupuk kimia.

Padahal, banyak cara alami untuk menyuburkan tanah. Cara-cara yang mudah dan murah. Bermacam-macam pupuk alami dapat dibuat dari kotoran ternak, jerami dan limbah hasil panen lain, daun-daunan, buah-buahan, sisa makanan, sampah dapur, dll.

Contoh pupuk alami, misalnya kompos, bokashi, beraneka pupuk cair organis, maupun larutan penyubur yang mengandung mikro-organisme lokal. Semua mudah dibuat dan murah. ABCD Reforma Agraria akan menerbitkan panduan pembuatan bahan-bahan penyubur tersebut pada terbitan-terbitan berikutnya.

Tulisan ini akan membahas beberapa cara mudah dalam meningkatkan kesuburan sekaligus mempertahankan kesuburan alami tanah secara sederhana. Di antaranya: A. Atur Pergiliran Tanaman (ROTASI) Menanam satu jenis tanaman di lahan yang sama secara terus-menerus dalam jangka waktu lama akan menyebabkan tanah menjadi kurus, tidak subur.

Para petani tradisional sebenarnya telah menerapkan pergiliran tanaman. Misalnya, sehabis panen padi, mereka menanam kacang tanah atau kedelai. Alasannya, supaya tanah tetap gembur. Alasan tersebut sangat tepat. Tanaman kacang-kacangan dapat meningkatkan kesuburan tanah.

Umumnya, pada akar tanaman kacang-kacangan terdapat bintil akar. Di dalamnya terdapat mikroba bernama Rhizobium sp yang membantu meningkatkan kandungan nitrogen di dalam tanah. Nitrogen adalah salah satu makanan utama tumbuhan, sebagaimana yang terdapat pada pupuk urea .

Penanaman bergilir antara padi dan kacang-kacangan adalah contoh pergiliran sederhana. Pada budidaya sayuran, pergiliran dapat dilakukan hingga empat jenis tanaman sayur yaitu:  Sayur daun (bayam, selada, kangkung, sawi, kol, dll)  Sayur buah (jagung, tomat, cabe, timun, terong, dll)  Sayur umbi (wortel, bit, dan lobak)  Kacang-kacangan (kedelai, buncis, kacang panjang).

Pergiliran tanaman akan membantu memperbaiki struktur dan menjaga kesuburan tanah. Tetapi selain itu juga bermanfaat untuk memutus daur hidup hama, penyesuaian musim tanam, mencegah kegagalan panen hingga meningkatkan hasil panen tiap kesatuan luas lahan.

B. Bahan Organis Gunakan bahan organis sebagai penyubur tanah. Salah satunya pupuk kandang, yaitu pupuk yang berasal dari kotoran hewan yang biasa dipelihara (sapi, domba, ayam). Seperti halnya pupuk kimia, pupuk kandang mengandung zat makanan (hara) yang dibutuhkan tanaman, di antaranya unsur N-P-K (nitrogen, fosfor, dan kalium), dan lain-lain.

Selain kotoran dalam bentuk padat, air kencing ternak pun dapat digunakan sebagai pupuk. Air sangat baik untuk menyuburkan tanaman. Sebab, kandungan nitrogen di air kencing ternak tiga kali lebih banyak ketimbang kandungan nitrogen di dalam kotoran padat.

Hindari pemakaian pupuk kandang segar atau masih baru untuk memupuk tanaman. Gunakan pupuk kandang yang sudah “matang”. Tandanya, kotoran ternak tersebuh sudah dingin, hancur atau berupa remah, dan baunya telah berkurang.

Pemakaian pupuk kandang padat sebaiknya dicampur rata dengan tanah ketika pengolahan lahan. Pupuk kandang dalam bentuk cair akan sangat baik diberikan kepada tanaman yang telah tumbuh.

C. Cegah Erosi Erosi akibat aliran air maupun angin dapat menyebabkan hilangnya lapisan tanah subur. Karena itu pencegahan erosi menjadi sangat penting, terutama pada lahan-lahan miring. Pencegahan erosi dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya membuat teras sesuai kontur (terasering) seperti pada banyak sawah di Indonesia, atau teknik SALT yang banyak diterapkan di Filipina.

D. Dari Tanah Kembali ke Tanah, Dari Tanaman Kembali ke Tanaman Jangan bakar jerami sisa panen! Jerami adalah bahan organis yang dapat menyuburkan tanah. Sebaiknya jerami dikembalikan ke tanah (sawah).

Akan sangat baik bila dijadikan kompos. Dapat pula dibenamkan ke tanah http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/publicat/gutt-shel/ x5556e15.gif pada saat pengolahan tanah.

Mengembalikan jerami padi sisa hasil panen ke lahan yang sama sama nilainya dengan mengurangi separuh kebutuhan pupuk kimia. Jerami juga dapat dimanfaatkan sebagai penutup tanah (mulsa) alami. Selain dapat mencegah gulma, menjaga kelembaban tanah, mencegah erosi, mulsa alami lambat laun akan terurai menyuburkan tanah.

Bukan hanya jerami, semua sisa hasil panen dapat dikembalikan ke tanah. Misal, kulit dan bonggol jagung, gedebog pisang, sisa panen sayuran, kulit buah, dll. Akan lebih baik jika sisa-sisa tanaman ini dicacah terlebih dahulu dan dikomposkan sebelum dikembalikan ke tanah. [Syam]

REDAKSI

A.B.C.D

4

Penanggung Jawab : Iwan Nurdin | Pemimpin Redaksi : Dewi Kartika | Dewan redaksi : Galih Andreanto, Jarwo Susilo, Andria Perangin-angin, Yusriansyah, DD Shineba, Yayan Herdiana, Agus Suprayitno, Adang Satrio, Diana,Roy Silalahi, Yenglis Dongche Damanik, Cahaya Rosalina| Layout : Reza Noviantika Alamat redaksi : Kompleks Liga Mas Indah JL Pancoran Indah 1, Blok E3 No.1, Pancoran Jakarta Selatan 12760 | Telp. 021-7993834 | e-mail : kpa@kpa.or.id | website : www.kpa.or.id | twitter : @SeknasKPA

5