BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2011
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Lembaga perekonomian desa berbadan hukum yang dibentuk oleh Pemerintah Desa, dimiliki dan dikelola bersama masyarakat secara mandiri dan profesional dengan modal berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan dan berbagai sumber dana yang sah..
Page  2
LANDASAN HUKUM
LANDASAN BUMDes
LANDASAN KELEMBAGAAN
LANDASAN FILOSOFIS
Page 3
LANDASAN HUKUM
1. 2. 3.
Page  4
UNDANG-UNDANG
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Undang-undang N. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
LANDASAN HUKUM
PERATURAN PEMERINTAH
1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Dearah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Page  5
PERATURAN PRESIDEN
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kewenangan Daerah.
LANDASAN HUKUM
SKB
• • • •
PERMENDAGAGRI
Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Meneg Koperasi dan UKM, Gubernur BI.
Page 6
PERDA
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2007 tentang Pasar Desa; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
LANDASAN HUKUM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Page 7
Landasan Kelembagaan : 1.
Pemerintah Desa berkewajiban melaksanakan programprogram pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2.
Sebagai lembaga perekonomian masyarakat desa yang didirikan atas dasar inisiasi dan kearifan lokal;
3.
Sebagai intrumen kesejahteraan masyarakat dan otonomi asli Desa.
Page  8
Azas Pengelolaan BUMdes 1. Transparann 2. Akuntabel
7. Keterpaduan
3. Partisipasi
8. Kerjasama
4. Berkelanjutan 5. Profesional
Page  9
6. Otonom
9. Keswadayaan
Maksud 1. Sebagai lembaga perekonomian desa dalam mendorong kegiatan usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. 2. Bukan hanya sebagai institusi komersial tetapi sebagai institusi sosialpula sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 213 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 78 dan 81. 3. Terlayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktirif. 4. Tersediannya keheragaman usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.
Page  10
Peran BUMDes
Peran BUMDes dalam ekonomi masyarakat
1.
2.
Sebagai sarana perluasaan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Sebagai media dalam mendorong potensi usaha mikro masyarakat desa.
Strategi BUMDes
trategi pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro di desa. Menciptakan sistem penjaminan (guarantee finance system) untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro. Menyediakan bantuan teknis dan pendampingan (technical assistance and facilitation) secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha produktif. DEPARTEMEN DALAM NEGERI Menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat, tepat, mudah dan sistematis. Membangun kerjasama dan kemitraan antar stakeholders secara adil dan proposional. Page  11
Pelayanan Jasa Keuangan Mikro
Pelayanan Industri Kecil Dan Kerajinan Rakyat
4. Bidang pokok Lingkup usaha BUMDes
Pelayanan Sarana dan Prasarana
Page  12
Pelayanan Perdagangan Dan Usaha Pangan
PEMBENTUKAN, PRINSIP DASAR DAN PERSAYARATAN, KEDUDUKAN, DAN BADAN HUKUM
Page 13
PRINSIP Dasar BUMDes
1. Pemberdayaan 2.
Keberagaman
3.
Partisipatif
4.
Demokrasi
Page  14
Persyaratan Pendirian
1. Inisiatif Pemdes dan Masyarakat Desa 2. Adanya penyertaan modal bersama dimana share modal dari Pemdes lebih besar dibandingkan dengan masyarakat desa. 3. Unit usaha lembaga keuangan mikro yang dikelola masyarakat dari yang program/ proyek dan statusnya berubah menjadi usaha desa yang sudah terdaftar di Desa yang tertuangkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilengkapi dengan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga (AD/ART)
PENGELOLAAN BUMDES
Page 15
Prinsip-Prinsip Pengelolaan BUMDes
1. Pengembangan jenis usaha harus memperhatikan prospek pasar atau mampu memenuhi kebutuhan sektor-sektor vital yang dibutuhkan masyarakat desa. 3. Sistem pelayanan usaha dan pelayanan dibuat sederhana dan efisien. 4. Demand driven. 5. Dikelola secara transparan. 6. Mampu menghasilkan laba. 7. Mekanisme pengelolaan usaha benar-benar memberikan akses penggerak perekonomian masyarakat perdesaan, peningkatan kesejahteraan terutama rumah tangga miskin (RTM) dan memastikan tumbuhnya sistem keterjaminan sosial melalui alokasi laba bersih BUMDes untuk dana sosial dan pemupukan modal usaha.
DEPARTEMEN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Page  16
Pengelolaan BUMDes dilakukan melalui pendekatan :
Desentralisasi
Kemitraan
Keterpaduan
Page  17
Pertanggungjawaban merupakan unsur penting dalam rangka menjaga Akuntabilitas. Maka pengurus/pengelola BUMDes wajib menyusun laporan Pertanggungjaaban untuk disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD Dalamforum musyawarah desa pada akhir periode tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban memuat antara lain : a. Laporan Kinerja Pengurusselama satu periode b. Kinerja Usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan. e. Laporan Keuangan termasuk Rencana Pembagaian Laba Usaha. f. Rencana Pengembangan Usaha yang belum terealisasi.
Page  18
Organisasi dan Kepengurusan BUMDes
1. Organisasi BUMDes terpisah dari struktur organisasi pemerintah desa. 2. BUMDes memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) 3. Anggaran Dasar memuat antara lain rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan. 6. Anggaran Rumah Tangga memuat lebih rinci mengenai hak dan kewajiban pengurus. Masa bakti pengurus, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan. 8. Orgamisasi kepengurusan BUMDes terdiri dari komisaris dan Pelaksana Operasional. 10. Komisaris secara ex officio dijabat Oleh Kepala Desa. 11. Pelaksana operasional adalah masyarakat yang ditetapkan berdasarkan hasi musyawarah desa.
Page  19
Organisasi dan Kepengurusan BUMDes
Lanjutan‌. 8.
Untuk menjalankan tuas dan kewajiban Direksi sesuai dengan bidang usaha dapat ditunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas usaha. Keanggotaan Pengurus minimal 2 (dua) orang yang mempunyai tugas dalam hal pencatatan dan administrasi usaha, serta kewenagan dalam melaksanakan fungsi operasional bidang usaha. 9. Pengawas merupakan organ yang mewakili kepentingan masyarakat yang dibentuk, terdiri dari ketua dan wakil ketua, serta sekretaris dan para anggota yang berjumlah ganjil. 10. Susunan keanggotaan pengurus ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan keppada Bupati melalui Camat. 11. Kebijakan umum pengembangan kegiatan untuk BUMDes ditetapkan melalui Rapat Umum dalam musyawarah desa dan dilaksanakan oleh Pengurus.
Page  20
Struktur Organisasi Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
Komisaris Pengawas Direksi
Bendahara
Bidang
Page  21
Bidang
Bidang
Tugas dan Kewajiban Pengurus BUMDes Komisaris Kewajiban 1.
Memberikan saran da masukkan kepada Pengurus/pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes. 2. Memberiakan saran dan pendapat mengenai masalah yang diaggap penting bagi pengelolaan BUMDes. 3. Mengawasi elaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan. Wewenang. 2. Meminta penjelasan dari Pengurus mengenai segala persolan yang menyangkut pengelolaan BUMDe. 3. Melindungi BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan.
Page  22
Lanjutan‌. Direksi Direksi atau sebutan nama lain sebagai Kepala Operasional bertanggungjawab kepada pemerintah desa dan masyarakat atas pengelolaan BUMDes melalui mekanisme forum musyawarah desa yang meliput pengelolaan untuk Kepentingan dan tujuan BUMDes. Tugas : a. Mengembangkan dan membina BUMDes agar tumbuh dan berkembang menjadi badan usaha yang melayani kebutuhan masyarakat desa. b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata. c. Memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa. d. Menggali dan memanfaat potensiekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. DEPARTEMEN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Page  23
Permodalan
Modal BUMDes dapat berasal dari : (PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa) ● Pemerinyah Desa. ● Tabungan Masyarakat. ● Bantuan yang berasal dari pemerintah, pemerinytah provinsi, dan pemerintah kabupaten. ● Pinjaman, dan/atau ● Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.
Page 24
Kerjasama BUMDes dapat melakukan kerjasam antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga dan dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam wilayah satu kabuapaten serta harus disetujui oleh masingmasing pemerinyah desa dan ditetapkan dalam naaskah kerjasama. Naskah kerjasama sekurang-kurangnya memuat ketentuan : a. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan; b. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan; c. Pembiayaan; d. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama; e. Pembagian keuntungan; f. Pembinaan dan pengawasan; g. Penyelesaian perselisihan.
Page  25
Naskah kerjasama BUMDes Antar 2 (dua) desa atau lebih Dalam satu kecamatan
Naskah kerjasama BUMDes Antar 2 (dua) desa atau lebih Dalam satu kecamatan
Selain itu, BUMDes dapat melakukan kerjasam Dengan pemerintah kabupaten yang ditetapkan Dengan Peraturan Bupati.
Page  26
Disampaikan kepada camat Paling lambat 14 (empatbelas) hari Sejak ditetapkan Untuk mendapatkan Pengesahan.
Disampaikan kepada camat Paling lambat 14 (empatbelas) hari Sejak ditetapkan Untuk mendapatkan Pengesahan.
PENDAMPINGAN
Pendampingan yang mandiri dan berkelanjutan merupakan salah satu prasyarat keberhasilan pemberdayaan uasha ekonomi masyarakat melalui pengelolaan BUMDes. Pendampingan sebagai kegiatan untuk membantu, mengarahkan, mendukung terhadap pengurus BUMDes dalam merumuskan masalah, merencanakan, melaksanakan, dan melestarikan kelembagaan BUMDes.
Page  27
4 (empat) unsur pokok dalam melaksanakan pendampingan yaitu :
1. Fasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui penguatan kemampuan masyarakat lokal (capacity building). 2. Penguatan kelembagaan masyarakat (instituonal building), kelembagaan ekonomi dalam pengembagan usaha mikro yang berorientasi pada kemajuan, bedaya saing tinggi dilandasi keterbukaan (transparent), bertanggungjawab (accountable) serta menguasai bidangnya (professional). 3. Visi aparat pemerintah desa sebgai fasilitator pembangunan. 4. Pemberdayaan masyarakat dan aparat dibidang ekonomi.
Page  28
Pola pendampinagn dalam rangka Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat melalui pengelolaan BUMDes JENIS LEMBAGA PENDAMPINGAN
PENDAMPING TEKNIS
PENDAMPING SWASTA
PENDAMPING SOSIAL
PENDAMPING TEKNIS
PEM/PEMDA
KONSULTAN
LPSM
LEMBAGA PENELITI
BUMDes
Page 29
PENGAWASAN
BPD Pengawasan
Inspektorat Daerah : aset Bantuan permodalan BUMDes Yang berasal dari APBD melalui Pemerinyah desa
Page  30
Pengelolaan BUMDes
Agar BUMDes dapat dikelola dengan baik, Maka pengawas dapat melaksanakan : a. Fungsi Audit b. Fungsi Konsultasi c. Fungsi Tanggungjawab
Page  31
TERIMA KASIH
Page 32