Edisi 12 4 agustus 2016 | Pedoman Makassar by Safari.Std

WWW.PEDOMANMAKASSAR.COM

KAMIS

M I T R A S T R AT E G I S

4 AGUSTUS 2016 EDISI NO. 12 TAHUN I | 32 HALAMAN RP 5.500 LANGGANAN RP 90.000/BULAN (LUAR KOTA + ONGKOS KIRIM)

SULSEL GENJOT PELABUHAN TERNAK

SYL ISYARATKAN TAK MAJU MUSDA GOLKAR

RENE PUJI RAHMAT

EKOBIS 8

POLITIK 28

OLAHRAGA 31

Hambali: Pemkot Makassar Jalankan Perda “Ilegal” Kadispenda Bantah Perda Masih Berlaku MAKASSAR PEDOMAN MAKASSAR

— Adanya pungutan pajak yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar, sedangkan Perda No.3/2010 mengatur tentang pajak daerah yang dipungut dan dikelola oleh Pemkot Makassar yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah serta Pajak Sarang Burung Walet, telah dihapus oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, karena dianggap menghambat investasi, sehingga investor enggan menanamkan modalnya ke daerah tersebut. Namun pajak tersebut masih diberlakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Pakar Hukum UMI, Prof. Hambali Thalib, angkat bicara, dia mengatakan, Pemkot boleh saja menga-

takan belum ada pengahapusan kalau memang belum ada Alhamdulillah, saat dihubungi Rabu (3/8). Menurutnya jika Pemkot bertahan dengan argumentasinya, namun bila itu sudah dihapus oleh Pemerintah Pusat, maka tidak boleh diberlakukan lagi “itu ilegal kalau masih pergunakan lagi perda No 3 tahun 2010 tentang Pajak Daerah tersebut,” ujar Hambali Talib. Dia menyarankan kepada pemkot Makassar membaca dulu keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai perda yang dihapus. Untuk mengevaluasi perda itu ada kewenangan Departemen Dalam Negeri untuk melihat apa muatan perda tersebut. “Kata singkatnya begitu dinyatakan dicabut maka itu sudah hilang legalnya dan Pemkot Makassar ket-

inggalan info terkait perda No 3 tahun 2010,” ujarnya Kalau perda di cabut maka akan hilang pendapatan daerah Kota Makassar “sejak diputuskan ilegal untuk dilaksanakan dan untuk diterapkan lagi,” ujar Hambali Talib, sementara itu dirinya mengatakan karena Departemen dalam Negeri memiliki wewenang dalam menentukan hal tersebut menurut undangundang “maka sangsinya baik terhadap pejabat semua yang terkait akan

kena dan bisa dipecat kalau melanggar,” ujar Hambali Talib. Sedangkan sebelumnya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Makassar Irwan Adnan, membantah bahwa peraturan daerah No 3 Tahun 2010 itu tidak dihapus, dirinya mengaku perda tersebut masih dipakai sampai sekarang dan belum ada penarikan dari pusat perda tersebut. "Siapa bilang Perda nomor 3 tahun 2010 sudah

dihapus? bohong itu, dan tulis baik-baik, Perda itu tetap kita pake" tegasnya dengan nada meninggi. Bahkan dirinya mengaku sudah konfirmasi dengan Kementrian dalam negeri (Kemendagri), bahkan dirinya membantah mengenai ada beredar biaya pembelian komputer mini untuk dipasang di outlet hotel dan restoran. “Tidak benar itu

1.000 unit komputer mini yang benar itu hanya 250 unit komputer,” ujarnya Dia menegaskan juga, bila hasil keputusan Presiden RI melaui Mendagri,itu tidak benar, dan sampai sekarang belum ada surat atau pun informasi apa pun dari Presiden RI Joko Widodo. Dia tidak menghiraukan permintaan pengusaha yang ada dalam kota Makassar, malah menuntut kepada seluruh wajib pajak untuk memberikan informasi yang jelas kepada Pemkot Makassar. “Semua keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu tidak benar dan wajib pajak itu adalah pembohong,” ujarnya dengan tegas kepada Pedoman Makassar Bahkan dirinya menyuruh kepada seluruh wajib pajak untuk mengadakan sendiri komputer mini tersebut.  TIM

KOPEL Nilai DPRD Makassar Boros Habiskan Rp 8,91 M

MAKASSAR, PEDOMAN MAKASSAR — Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, dalam meningkatkan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD selama 2014-2015, yang telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp.8.91 Miliar dianggap boros. Hal itu disampaikan Komite Pemantau Legislafif (KOPEL) Sulsel saat merilis hasil evaluasi kinerja dua tahun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, demikian bunyi rilis yang dikirimkan kopel, Rabu (3/8/2016). Berdasarkan dari hasil

analisis Komite KOPEL Sulsel selama dua tahun terakhir (2014-2015) telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 8,91 miliar. Dengan rincian pada tahun 2014, jumlah anggaran yang digunakan pimpinan dan anggota DPRD untuk meningkatkan kapasitasnya sebanyak Rp 6,39 miliar. Pada tahun 2015, belanja untuk kegiatan tersebut menurun menjadi Rp. 2,52 Miliar. Pada tahun 2016, Sekretariat DPRD kembali mengusulkan anggaran sebesar Rp 8,46 Miliar. KOPEL Sulsel menilai, dari banyaknya anggaran

yang dialokasikan untuk peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar 2014-2015 ternyata ‘’tidak mampu’’ untuk menuntaskan targettarget legislasi maupun non legislasi yang telah menjadi fungsi strategis DPRD. Dengan menghabiskan dana sebesar Rp 11,02 Miliar hanya untuk kunjungan kerja Anggota DPRD Makassar selama dua tahun terakhir (2014-2015) bukan hanya menghabiskan anggaran untuk meningkatkan kapasitasnya yang cukup besar. Namun, juga menghabiskan biaya untuk

keperluan mereka melaksanakan kegiatan kunjungan kerja. Bahkan pada tahun 2016 sekretariat DPRD mengalokasi anggaran untuk kegiatan kunjungan kerja bagi 50 orang anggota DPRD Kota Makassar sebesar Rp 8,07 milyar. Sedangkan idealnya, kunjungan kerja bagi anggota DPRD merupakan kegiatan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas kerja dan produktifitas. Justru anggaran yang cukup besar tersebut tidak sebanding dengan produk legislasi yang dihasilkan. Anggaran yang dihabis-

kan Rp 5, 97 Milyar hanya untuk Membahas Ranperda dan NonPerda Selama dua tahun (2014-2015), anggota DPRD Kota Makassar, sebesar Rp 5. 97 milyar untuk membahas Ranperda dan Non Perda. Malah pada tahun 2016 ini kembali dianggarkan Rp 7. 79 milyar kegiatan yang sama. Dengan anggaran yang cukup besar tersebut dianggap tidak berkorelasi dengan produk legislasi yang dihasilkan. Bahkan dari tahun 2014 sampai bulan Juli 2016 produktifitas kinerja legislasi anggota DPRD terjun bebas. Atas realitas tersebut,

harapan publik kepada anggota DPRD akan semakin menurun. Secara terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Faoruk M Beta, membantah bahwa penggunaan APBD sudah sesuai dengan Rancangan Anggaran yang berlaku “tidak ada istilah pemborosan dalam pemerintahan, sudah sesuai perencanaan, bahkan anggaran yang ada sudah sesuai perencanaan jadi tidak boros dan tidak mungkin ada pengajuan anggaran yang lebih dari pada perencanaan,” ujarnya. CR1

OPINI

PEDOMAN MAKASSAR | KAMIS, 4 AGUSTUS 2016

Menuju Masa Keemasan BUMN

EDITORIAL

Daerah Harus Kreatif dan Inovatif

AAT SURYA SAFAAT

KONTROVERSI soal pembatalan atau tidak dibatalkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi telah menyita waktu dan pikiran. Dan sebaiknya segera diakhiri dengan duduk bersama mencari jalan keluar yang baik dan sifatnya win-win solution bagi semua pihak. Ada baiknya kita renungkan bersama pesan Wapres Jusuf Kalla saat peringatan Hari Otonomi Daerah ke-20 di Yogyakarta, Senin 25 April 2016. Ia menegaskan untuk menyukseskan otonomi daerah sebagaimana perintah undang-undang, maka diperlukan inovasi dan kreatifitas setiap pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya. Hal tersebut karena setiap daerah memiliki keunikan dan potensi tersendiri. "Inovasi dan kreatifitas itu dibutuhkan, karena tidak bisa diatur dengan kebijakan dan cara yang sama," ujarnya. Selain itu, guna memaksimalkan otonomi di daerah, setiap pimpinan daerah harus mempunyai kemampuan dan idealisme. JK juga mengingatkan agar otonomi daerah tak hanya berfokus pada banyaknya pungutan atau pembangunan kantor semata. Tetapi, otonomi daerah harus difokuskan untuk membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat di daerah. Lebih jauh Pemerintah Daerah (pemda) pun diminta lebih kreatif membuat Perda yang bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pembatalan Perda merupakan bagian dari pelaksanaan paket kebijakan ekonomi, yakni deregulasi. Tujuan dari pembatalan Perda ini adalah memperkuat daya saing bangsa dalam era kompetisi. Perda itu merupakan aturan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, menghambat investasi, dan kemudahan berusaha. Berdasarkan data yang dirilis Kemendagri, pajak dan retribusi menjadi jenis peraturan daerah yang banyak dibatalkan. Setidaknya terdapat 430 perda yang mengatur tentang pajak dan 1.135 berkaitan dengan retribusi. Banyaknya Perda bermasalah terkait pajak dan retribusi, kata Mendagri, karena manajemen pembuatan produk hukum daerah buruk. Seharusnya Perda bermasalah bisa diantisipasi sejak awal, yakni saat rancangan Perda atau Raperda melalui fasilitasi dan pendampingan. Bukan setelah jadi, baru dibatalkan. Untuk menghasilkan perda yang baik, daerah perlu melibatkan banyak pihak dalam penyusunannya. Selain itu, banyaknya Perda-perda bermasalah disebabkan kebijakan otonomi daerah tidak dibarengi dengan pemberian ruang fiskal yang lebih pada daerah. Misalnya, di dalam UU Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, salah satu klausulnya menyatakan bahwa kabupaten/kota merupakan ujung tombak pelayanan dasar. Ini membuat daerah untuk memperbesar PAD dengan cara melahirkan Perda-perda retribusi dan pajak. Akibatnya, banyak daerah seakan- akan liar dalam melakukan peningkatan potensi pajak maupun daerah untuk memperbesar ruang fiskal. 

Komisaris Utama: Kartini Ali. Wakil Komisaris Utama: Dwi Eka Paramita. Komisaris: Erlang Wang Wahyu. Konsultan Hukum: Muhammad Amir SH Direktur Utama: Salim Djati Mamma. Direktur: Muh Ibrahim. General Manager: M. Arga Lintar. Manager SDM dan Umum: Herry Pamungkas. Manager Pemasaran: Yus Sanrego. Manager Sirkulasi: Andiz Staff Pemasaran: Syahruddin, Ardiansyah. P. Jawab IT / On Line / Website/ Sosmed: Salman Al Farizi.

WARTAWAN ANTARA

ini Mariani Soemarno, sosok srikandi profesional dalam Kabinet Kerja mengemban tugas berat, yakni menah kodai pengelolaan 119 badan usaha milik negara (BUMN) dengan aset lebih dari Rp4.500 triliun. Tidak gampang mengelola BUMN sebanyak itu dengan aset yang diperkirakan lebih besar dibanding aset holding company Temasek di Singapura dan Khazanah Nasional Berhad di Malaysia. Maka, tantangan Rini mengatur BUMN sangat berat. Ia juga bahkan tidak jarang mendapatkan “serangan” yang sebenarnya bersifat politis dari beberapa pihak. Mereka bahkan mendesak Presiden Jokowi untuk mengganti Rini dari kursi Menteri BUMN. Tapi Menteri BUMN itu tetap tegar dan berulang kali menegaskan bahwa dirinya dari dahulu tidak pernah berubah, yakni tetap bekerja profesional, mengabdi untuk negeri, dan selalu mengedepankan kepentingan nasional. Menteri BUMN ini adalah seorang profesional yang bukan hanya mengetahui dunia bisnis, melainkan juga memahami birokrasi pemerintahan, sekaligus sangat dekat dengan rakyat, khususnya dengan kalangan petani tebu. Rini sebelumnya pernah menjadi pimpinan di beberapa perusahaan besar, termasuk menjadi Direktur Utama PT Astra International pada 19982000 serta berpengalaman menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kabinet Gotong Royong periode 20012004. Pada waktu menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Presiden Megawati Soekarnoputri, Rini dinilai berjasa menghentikan impor gula yang sebelumnya terjadi secara besar-besaran, sehingga

Keuangan/ Akunting: Armayani. Staf Umum: Alviana Busmarani. Pemimpin Redaksi: Salim Djati Mamma,. Redaktur Pelaksana: Muh Ibrahim, Rusman Madjulekka. Redaktur Senior: Nasri Aboe. Redaktur: Haludin Ma’waledha, Maxi Wolor. Sekretaris Redaksi: Herry Pamungkas. Desain Grafis: Rismadianto. Tata Letak: Aliyah (Koordinator), Mukarramah. Reporter: Abdul Latif, Andang Munawar, Hasrony. Fotografer: Muh Irvan Abdullah, Muh. Reza Pahlevi. Koresponden: Ibrahim

ia mendapatkan apresiasi dari kalangan petani tebu di dalam negeri. Melihat ketegaran dan profesionalisme Rini, pengamat ekonomi Dr Jos Luhukay menyatakan optimistis Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno akan bisa memajukan BUMN, bahkan membawa perusahaan-perusahaan plat merah ke “masa keemasan”. Jos dalam perbincangan dengan wartawan belum lama berselang mengemukakan, Rini selaku Menteri BUMN terus berbenah layaknya seorang CEO dari grup bisnis yang besar. Menurut pengamat ekonomi yang juga pakar teknologi informasi itu, saat ini di Indonesia terdapat sebanyak 119 perusahaan BUMN yang klasifikasi bisnis dan cakupan usaha atau industrinya beragam, dari yang kecil hingga yang besar. Ia menilai, Rini saat ini memberikan landasan yang kuat bagi kemajuan BUMN, termasuk dengan menempatkan orang-orang yang profesional di bidangnya masing-masing serta memilih deputi yang tepat di kementerian

besar di beberapa negara Asia, termasuk di Indonesia.

Super holding BUMN

Menteri BUMN Rini Soemarno baru-baru ini juga mengemukakan usulan yang berani, yakni pembentukan perusahaan induk raksasa atau superholding BUMN dan meniadakan Kementerian BUMN. Menurut Rini, pembentukan superholding BUMN sangat dibutuhkan, sebab dengan begitu perusahaan-perusahaan “plat merah” itu bisa bergerak leluasa dan lebih lincah dalam pengembangan bisnisnya sesuai dengan sistem korporasi, Dengan adanya perusahaan induk utama itu, maka perusahaan-perusahaan BUMN akan menjadi lebih profesional, fleksibel, dan mampu meningkatkan daya saing secara global dengan tidak lagi membebani anggaran negara. Usulan pembentukan

Superholding BUMN sangat dibutuhkan, sebab dengan begitu perusahaan-perusahaan “plat merah” bisa bergerak leluasa dan lebih lincah dalam pengembangan bisnisnya sesuai dengan sistem korporasi. yang dipimpinnya. Mantan Dirut PT Bank Lippo Tbk itu juga menilai, sebagai seorang profesional, Rini berani mengambil keputusan yang bagi sebagian orang bersifat kontroversial, seperti meneruskan program pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang pembiayaannya tidak menggunakan dana APBN. Dalam upaya mengoptimalkan peran BUMN bagi perekonomian nasional, Jos kemudian menyarankan agar ke depan BUMN yang demikian banyak itu harus dikelola dalam holding company seperti Temasek di Singapura dan Khazanah Nasional Berhard di Malaysia. Temasek dan Khazanah dalam beberapa tahun terakhir ini bahkan sudah mampu membeli dan mengakuisisi beberapa perusahaan

superholding BUMN itu disampaikan Rini dalam diskusi “Public Policy and Business Development Network” di Jakarta pada 25 Juli 2016. Ia menyatakan, usulan pembentukan perusahaan induk raksasa itu perlu dibicarakan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Selain itu, ketentuan-ketentuan yang perlu diatur dalam revisi undang-undang tersebut adalah bagaimana menciptakan tata

kelola BUMN yang profesional, fleksibel, dan dapat menghindari campur tangan pihak lain dalam pengelolaan BUMN. Menurut Rini, di Singapura terdapat perusahaan superholding, yakni Temasek yang membawahi sejumlah sektor usaha, seperti telekomunikasi dan teknologi, jasa keuangan, transportasi, industri, real estate, pertanian, energi, dan lembaga pembiayaan. Sementara di Malaysia, ada perusahaan induk raksasa Khazanah Nasional Berhad yang tidak semata-mata mencari keuntungan finansial, tetapi juga memberikan manfaat yang besar secara sosial. Sementara itu Wakil Ketua Komisi VI DPR Dodi Reza Alex Noerdin menyatakan terkejut dengan usulan yang disampaikan Menteri BUMN itu. Komisi VI, menurut dia akan segera membahas usulan tersebut secara intensif. Sementara itu kalangan wartawan menyatakan mendukung usulan progresif Rini Soemarno bagi pembentukan superholding BUMN agar perusahaan-perusahaan “plat merah” itu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan perekonomian nasional. Dukungan pers terhadap usulan pembentukan superholding BUMN mengemuka dalam pertemuan Menteri BUMN dengan para pemimpin redaksi media massa nasional dalam diskusi usai buka puasa bersama pada Ramadhan lalu. Pada kesempatan itu, Menteri BUMN juga mengapresiasi serta mengakui arti pentingnya media dalam mempublikasikan kemajuan perusahaanperusahaan BUMN yang menurut Dr Jos Luhukay tengah dibawa Rini menuju masa keemasan. 

Bagi anda ingin menyampaikan tulisan opini, surat pembaca atau saran, kritik, keluhan, dan pertanyaan seputar pelayanan publik dan sebagainya, hubungi: email : redaksi.pedomanmakassar@gmail.com sms : 085347821815 wa : 085242759677

(JENEPONTO), Iwan BJ (MAROS), Alief (BARRU), Darwis (PANGKEP), Benni Latanrang (PAREPARE), Syamsuddin Mujarrabe (PINRANG), Narwadi (SIDRAP), Andi Alamsyah (LUWU RAYA), Saini (ENREKANG), Titus T Samara (TORAJA), Rasyid (WAJO). Sufri Ahmad (BULUKUMBA), Muh. Asrul Abadi (BONE), Abdul. Muin (SOPPENG).Tim Investigasi: Jufri JK, Muhammad Hakim, Amir, Arfandi Pallalo. Agen: H. Empo Ledeng (JENEPONTO).

Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jln. Metro Tanjung Bunga Ruko Somba Opu. B No 38 Makassar Sulawesi

Selatan Telepon: 0411-8113530 / 0812424956 / 082298277779 E-mail: redaksi.pedomanmakassar@gmail. com. Harga Iklan: Rp 40.000/mmk (FC), Rp 30.000/mmk (BW). Perwakilan Jakarta: Gedung Tempo, Jln. Palmerah Barat 8 Jakarta 12220. Telepon: 085347821815 Bank BRI No. Rek: 1073.01.000255.30.0 a/n. PT PITU ANUGERAH MAMMA (Penerbit Koran Pedoman Makassar) NPWP. 03.244.565.2.801.000

WARTAWAN KORAN PEDOMAN MAKASSAR DIBEKALI TANDA PENGENAL, TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA MAUPUN MEMINTA IMBALAN DARI SIAPA PUN, DALAM BENTUK APA PUN DENGAN DALIH APA PUN

METRO

PEDOMAN MAKASSAR | KAMIS, 4 AGUSTUS 2016

KOLOM

ANTARA KRITIK PERS DAN KELUHAN PEJABAT

SYAMSU NUR WARTAWAN SENIOR

Mantan Ketua PWI Sulsel

alah satu tugas pers adalah melakukan kritik. Bisa disebut kontrol sosial. Tugas itu dijamin undangundang, dan memberi hak untuk melakukan kritik melalui media pers. Kritik, memang dibutuhkan pers maupun masyarakat. Karena itu pers yang terbit tanpa kritik, boleh dikata sama dengan "sayur tanpa garam." "Tidak ada rasanya," begitu komentar pencinta kritik sosial. Tapi dasar kritik harus jelas, untuk kebaikan dan kepentingan publik. Bukan kritik yang menghina, bukan pula yang mencemarkan nama baik. Kritik yang dibutuhkan adalah kritik yang berdasar dari sumber yang jelas. Berita yang benar dan aktual. Tidak ada kepentingan lain di dalamnya. Apalagi kalau dikatakan lempiasan kritik itu karena ada maunya. Ada udang dibalik batu. Kritik yang benar adalah kritik yang dilakukan untuk mengungkap sesuatu yang tidak jelas. Membuka sesuatu yang disembunyikan. Serta menjelaskan fakta-fakta yang selama ini dikaburkan. Prinsip independensi pers, untuk melakukan tugas kontrol sosial adalah modal utama. Karena itu pers yang independen, adalah pers yang digemari, dan yang disenangi masyarakat. Dibalik itu, pejabat yang melayani publik, umumnya tidak keberatan kalau pers mengeritik. Yang penting jelas fakta dan sumbernya. Bahkan pejabat ada yang berterima kasih atas kritik. Dia bisa langsung melakukan koreksi dan perbaikan. Dia kemudian membangun komunikasi dengan pers. Memberi hak jawab dan menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Komunikasi timbal balik seperti ini akhirnya menghasilkan informasi yang berimbang dan publik cepat memahami kondisi sebenarnya. Namun demikian, banyak juga pejabat yang mengeluh atas tingkah para wartawan. Jumlah wartawan yang semakin banyak, semuanya mau dilayani, Pertanyaan macam-macam, kadang menyimpang dari tugas kewartawanan. Menghadapi hal seperti ini, pada dasarnya pejabat tidak perlu gelisah. Tidak usah seperti mendapat beban yang berat. Hadapi saja seperti apa adanya. Menolak permintaan wartawan yang tidak ada kaitan dengan profesinya adalah hal yang wajar. Apalagi yang perlu ditakuti. Undang-undang pers sekarang ini, masyarakat dan sumber berita ikut dilindungi. Pers tidak bisa lagi macam-macam. Tidak bisa lagi membuat berita fitnah. Masyarakat sudah mendapat tempat untuk bersuara di pers. Pada akhirnya berita negatif akan ketahuan juga motifnya. Sebaliknya, wartawan yang bekerja di luar jalur profesi juga akan mengalami nasib yang penuh tekanan. Wartawan itu tugasnya berat dan mulia. Tapi kalau citra wartawan dicemarkan, bisa saja mendapat serangan dua jurus. Jurus satu, datang dari masyarakat yang biasanya diwakili oleh "media watch." Jurus dua, datang dari wartawan profesional. Karena itu menggandeng nama wartawan , yang merugikan pihak lain, bukanlah pekerjaan wartawan murni atau wartawan profesional. Pada dasarnya dalam kode etik jurnalistik, sudah ada aturan. Salah satu fasalnya wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalah gunakan profesi. Biasanya pejabat dan sumber berita merasa "ditakuti" terhadap dampak dari permintaan itu. Takut bakal muncul berita negatif terhadap pejabat atau sumber berita. Kalau itu terjadi maka itulah yang disebut penyalah gunaan profesi. Sekarang memang ada yang disebut membangun kemitraan antara wartawan, pemerintah dan masyarakat. Ini adalah dalam rangka membangun hubungan dalam melaksanakan profesi masing-masing. Kerjasama yang berjalan tanpa beban. Tidak saling mempengaruhi. Fungsi masing- masing tetap jalan, tanpa ada tekanan. Harus dihindari munculnya "kemitraan paksa." Kalau yang seperti ini terjadi maka tidaklah kita dapatkan manfaat untuk tumbuhnya pers yang sehat.

TNI AU Operasi Bibir Sumbing Kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu.

REZA PAHLEVI

MAKASSAR, PEDOMAN MAKASSAR — Menyambut hari

Bhakti TNI AU ke-69, Kosekhanudnas II Makassar menggelar kegiatan bakti sosial berupa operasi bibir sumbing. Kegiatan ini bertempat di Rumah Sakit (RS) TNI AU Dody Sarjito, Makassar, Rabu (3/8/16). Pasien yang dilayani kurang lebih 20 orang, didominsi oleh anak-anak usia satu tahun sampai 10 tahun. Kegiatan tersebut atas kerja sama Kosekhanudas II dengan RS TNI AU Dody Sarjoto, Yayasan Media Group, Yayasan Smile Train, Persatuan Dokter Mata Indonesia Cabang Makassar, Yayasan Pendidikan Makassar, MATSC, RRI, BRI, PDAM, Lembaga Sosial Kemasyarakatan dan pemerhati masalah sosial serta berbagai pihak terkait. Pa n g ko n s e k h a n u d n a s II Kolonel (Pnb) A. Joko Takarianto, mengatakan bahwa tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut, adalah untuk meningkatkan dan mewujudkan semangat tali persaudaraan dan kepedulian terhadap sesama. Hal tersebut juga demi membangun kerja sama dengan berbagai mitra dan organisasi kemasyarakatan, serta pemerhati masalah social. “Ini merupakan kepedulian TNI AU terhadap masyarakat yang kurang mampu,” ujar Joko. Pangkosekhanudnas II Makassar turun langsung meninjau kondisi pasien pra operasi, bahkan yang sementara operasi ditinjau dalam kamar operasi.

Kas Koops AU II - Marsma TNI Donni Ermawan didampingi Pangkonsekhanudnas II Kolonel (Pnb) A. Joko Takarianto, ketika menyalami keluarga pasien saat operasi bibir sumbing.

Kas Koops AU II Marsma TNI Donni Ermawan, mengatakan kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa TNI AU, bersama rakyat untuk rakyat dan dari rakyat. Kegiatan ini sebagai bentuk kemanunggalan, perhatian dan syukur TNI AU kepada masyarakat, khususnya yang tidak mampu, untuk mendapat-

kan pelayanan kesehatan secara gratis. Ketua Panitia Kolonel (Pnb) M. Taufiq Arasj, S.Sos mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan tiga tahap. Tahap pertama, operasi katarak pada tanggal 20 Juli 2016 di RS TNI AU Dody Sarjato, dengan jumlah pasien 71 orang. Tahap kedua, sunatan massal yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2016

bertempat di gedung Loly Wardima Makosekhanudnas II Makassar dengan jumlah 250 orang anak. Tahap ketiga adalah operasi katarak. Dr. Lobredia Zarasade, Sp. BPRE, penanggung jawab operasi bibir sumbing, mengaku sangat senang bisa membantu masyarakat untuk mewujudkan Program Senyumlah Indonesia. lCR1 | MW

Polisi Ringkus Pelaku Begal MAKASSAR, PEDOMAN MAKASSAR

— Pemuda M. Syarif (22) yang dikenal sebagai pelaku begal diringkus polisi, Rabu (3/8/16). Anggota polisi dari Polsek Rappocini menangkap Syarif di Jl. Beringin, Makassar tanpa perlawanan. Polisi mengejar pelaku setelah mendapat laporan

warga karena ulahnya meresahkan masyarakat. Syarif dilaporkan membegal warga di Jl. Toddopuli dan Jl. Hertasning. Kapolsek Rappocini Kompol Alan Nuari mengatakan, polisi sudah lama mengincar pelaku setelah mendapat laporan warga. “Jejak pelaku akhirnya di-

ketahui berdasarkan laporan masyarakat bekerja sama dengan Intelkam Polsek Rappocini,” ujar Alan. Atas laporan warga, pelaku masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Syarif diketahui sangat berbahaya karena tak segansegan melukasi warga yang dibegal.

Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita satu unit handphone Samsung, serta sebuah golok. Menurut Kapolsek, dalam melakukan aksinya pelaku tidak sendirian. Polisi masih mengejar kawanan begal lainnya.  CR4 | MW

METRO

PEDOMAN MAKASSAR | KAMIS, 4 AGUSTUS 2016

Jaksa Jangan Tebang Pilih

Ditangkap Saat Jemur Ganja

Kasus dana aspirasi DPRD Jeneponto. ILLUUSTRASI

MAKASSAR, PEDOMAN MAKASSAR — Himpunan Aktivis

Mahasiswa (HAM) mendesak Kejaksaan Tinggi Sulselbar segera mengusut kasus dana aspirasi Jepenonto. Dalam unjuk rasa, Rabu (3/8/16) puluhan mahasiswa juga meminta kejaksaan tidak tebang pilih dalam kasus ini. “Segera tahan anggota DPRD Jeneponto yang terlibat,” ujar koordinator lapangan Anwar Te’le. Anwar juga mendesak jaksa menetapkan tersangka baru dan tidak tebang pilih. Kasus dana aspirasi DPRD Jeneponto melibatkan beberapa oknum. Total dana aspirasi sebesar Rp23 miliar berasal dari APBD Jeneponto 2012-2013. Dana ini dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah pemilihan 35 anggota dewan. Salah seorang anggota DPRD Jeneponto yang kini sudah ditahan jeaksa, Bur, menerima dana Rp500 juta untuk membangun proyek infrastruktur. Akan tetapi laporan pertanggungjawaban proyek itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan alias proyek fiktif. Dia kemudian ditahan pekan lalu, karena berusaha kabur dan dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Selain Bur, kejaksaan menahan empat orang lainnya, masing-masing Ketua Badan Legislasi DPRD Jeneponto AM, mantan Ketua Komisi Bidang Keuangan AMK, dan dua mantan anggota DPRD Jeneponto, Syam dan BBT. Beberapa proyek lainnya juga diduga tidak sesuai spesifikasi yang ditentu-

MAKASSAR, PEDOMAN MAKASSAR — Kepolisian

kan. Sejumlah legislator diduga yang mengerjakan proyek itu. Dana aspirasi juga dititipkan di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) termasuk Dinas PU Kabupaten Jeneponto. Selama tiga jam para mahasiswa yang berunjuk rasa kemarin, dikawal ketat aparat Kepolisian

N A N AR A G ASS G N AK A RL N M E B A Nama R M I L O U ED Alamat M R NP No.Tlp/Hp O F RA E- Mail KO

Panakukang. Jaksa Andi Syahrir yang menerima pengunjuk rasa, mengatakan tim penyidik masih mengembangkan kasus ini. Bahkan menurut Syahrir, pihaknya sudah memeriksa Bupati Jeneponto sebagai saksi. Pada saat kejadian 2012, dia menjabat sebagai sekda. Usai unjuk rasa, Anwar

Ta'le menuturkan bahwa pihaknya menilai ada permainan dalam kasus ini. Karena itu HAM meminta kajati segera menyidik dan menahan 29 anggota legislator lainnya. Termasuk menahan para rekanan dan mencopot anggota dewan yang terlibat.  CR4 | MW

 ANT | MW

PENDAFTARAN ONLINE :......................... :.........................

E-mail Ke Sms/Wa

:pedomanmakassar@gmail.com :.........................

:.........................

Tlp

:.........................

Harga

: Rp 90.000 / Bulan

Mulai Berlangganan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pembayaran

Polrestabes Makassar menemukan warga menanam ganja di jalan Veteran Utara, Kelurahan Balana, Kecamatan Makassar, Sulawesi Selatan. "Ada dua pelaku yang ditangkap. Barang bukti ditemukan dua pohon ganja yang masih muda di rumah pelaku dan satu kilogram ganja kering siap diedarkan," tutur Kapolrestabes Makassar Komisaris Besar Polisi Rusdi Hartono kepada wartawan di Makassar, kemarin. Dua pelaku tersebut berinisal WW (29) dan RR (29) telah menjalani pemeriksaan. Selain menyita ganja basah dan kering, Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polrestabes Makassar juga menemukan beberapa unit bong plastik atau alat isap ganja asal Tiongkok. Penangkapan pelaku, lanjut Rusdi, berdasarkan laporan warga atas adanya gerak-gerik mencurigakan. Selain itu tim intel juga telah memantau pergerakan jaringan tersebut. WW mengaku mendapatkan barang dari pelaku RR warga jalan Abubakar Lambogo, Makassar. Saat penangkapan pelaku WW sedang menjemur ganja basah di atap rumahnya, berdasarkan laporan intelejen, kemudian tim melakukan penangkapan tanpa perlawanan di rumahnya. Selain itu alat isap

moderen tersebut, kata Rusdi, pelaku mendapatkannya dari pembelian di internet dengan harga bervariasi antara Rp150.000 - Rp760.000. Ganja ini pun dipasarkan melalui internet dengan kode tertentu satu paket satu alat hisap tersebut. "Biasanya alat hisab ini ditemukan di bar atau cafe-cafe. Para pelaku ini memasarkan dengan modus satu paket melalui internet. kepolisian tetap akan mengembangkan kasus ini sebab ada cara-cara baru dilakukan pelakunya," kata dia. Kedua tersangka dijerat Pasal 114 jo 111 Undang-Undang No 35 Tahun 2019 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara maksimal 20 tahun. Tersangka WW berdalih mengkonsumsi secara pribadi. Dua pohon ganja di rumahnya berhasil tumbuh dari ratusan bibit yang disemaikannya. Pohon ganja tersebut berumur tiga bulan dan tinggi satu meter. "Banyak bijinya saya semaikan, tapi hanya dua yang tumbuh. Saya taruh di lantai dua rumah saya rencana mau dipanen. Sejak Mei saya tanam pak di dalam pot. Baru saya keringkan, ditangkap polisi. Saya menyesal pak," katanya di kantor polisi.

: Tunai / Transfer / Cek/Giro

INFO LEBIH LANJUT HUBUNGI

Cs : (0411) 8113530 / (0411) 8112471

SEPUTAR SULAWESI

PEDOMAN MAKASSAR | KAMIS, 4 AGUSTUS 2016

n SULAWESI SELATAN

Dua Oknum PNS Terancam Dipecat

SUFRI AHMAD

Terlibat mengkonsumsi narkoba. BULUKUMBA, PEDOMAN MAKASSAR — Dua pelaku tin-

dak pidana penyalahgunaan narkoba, bernama Ashari dan Amri, berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bulukumba terancam dikenakan sanksi pemecatan. Bupati Bulukumba, Andi Sukri Sappewali mengaku sangat resah dengan kasus narkoba yang melibatkan dua oknum PNS itu. Menurut dia, kondisi tersebut dinilainya sangat mencoreng institusi Dinas Pendidikan dan Pemkab Bulukumba. Untuk itu bupati menegaskan dalam waktu dekat ini upaya pertama yang akan dilakukan, dengan menonjobkan kedua pelaku tersebut. Kalau betulbetul terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, kemungkinan besar bulan agustus akan dilakukan keduanya langsung dinonjobkan. "Insya Allah tanggal 18 Agustus, saya sudah bisa gunakan hak saya selaku Bupati untuk melakukan

mutasi termasuk menonjobkan PNS bermasalah di Bulukumba, termasuk kedua orang PNS tersebut," kata Bupati, dihubungi Selasa (3/8) sore. Selain akan menonjobkan, pihaknya juga akan menjatuhkan sanksi berupa rekomendasi pemecatan sebagai PNS, itu jika pada hasil putusan di Pengadilan menjerat keduanya diatas dua tahun penjara. Hanya saja, untuk langkah awal dia akan menonjobkan setelah keduanya resmi sebagai tersangka. "Saya berharap agar kasus tersebut terus diusut tuntas pihak Kepolisan, apalagi keduanya ini telah menunjukkan prilaku yang tidak terpuji sebagai pelayan masyarakat. Sebenarnya biar belum tersangka saya akan nonjobkan itu, ini saya akan koordinasi dengan Pak, Kapolres," ujarnya. Sukri juga mewarning agar seluruh PNS untuk tidak mencoba bermainmain dan masuk dalam lingkaran narkoba, pasal-

Dua oknum PNS Narkoba masih menjalani masa tahanan di Mapolres Bulukumba. Kasubag Humas Polres Bulukumba, AKP Syarifuddin dihubungi, Rabu (3/8) menyebut kedua oknum PNS narkoba itu masih berstatus praduga tak bersalah. nya pihaknya tidak akan segang-segang akan memberikan sanksi tegas bagi pelakunya. "Seluruh masyarakat saya minta jangan coba-coba narkoba, khusunya pejabat publik, pegawai atau pun honorer yang ada dilingkup Pemkab," tegasnya. Dikonfirmasi, Wakil Bupati, Tomy Satria Yulianto menambahkan selain tengah

Mengedarkan Narkoba, Warga Bulukumba Diancam Penjara Seumur Hidup BULUKUMBA, PEDOMAN MAKASSAR — Sabri (20) terdakwa

tindak pidana pengedar barang haram (narkoba) atas kepemilikan shabu seberat 162 gram, terancam hukuman seumur hidup. Sabri merupakan warga Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba. Kasi Datun, Yoga Pradila Sanjaya, kepada Pedoman Makassar, Selasa (2/8) menjelaskan dalam kasus kepemilikan shabu tersebut terdakwa didakwa tiga pasal masing-masing pasal 114 ayat 2, pasal 112 dan pasal 127 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Hanya saja, kata dia, putusan hakim bisa tidak sama dengan tuntutan jaksa. Itu tergantung fakta dipersidangan. Meski begitu, kata Yoga, sikap terdakwa yang kooperatif dan tidak berbelit-belit bisa menjadi salah satu alasan pengurangan putusan hakim. "Terdakwa sudah dua

kali di sidang, dan terdakwa mengakui perbuatanya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Jadi kita tunggu saja putusannya yang pasti kita jerat dengan tiga pasal," jelas dia. Lebih jelas Yoga mengatakan, pada dasarnya alat bukti berupa shabu yang diajukan ke persidangan sesuai dengan jumlah yang dikirimkan penyidik kepolisian. Hanya saja jika ada kekurangan berat bisa saja dipengaruhi hasil labfor yang berbeda dengan hitungan kasar dari kepolisan. "Memang saya dengar itu 196 gram. Tapi setelah di cek hasil Labfor itu hanya 162 gram. Ini perkiraan saja yah, bisa saja saat dihitung dulu masih ditimbang dengan bungkus atau paket perpaket," ujarnya. Apalagi soal barang bukti dan BAP saat diajukan di muka persidangan tidak ada masalah karena barang bukti di ajukan

terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan cek pihak Labfor. "Kan barang buktinya itu masih berbentuk butiran. Jadi sidang ketiga akan kita gelar pada Kamis mendatang," katan Yoga. Terpisah, Kasi Pidum Kejari Bulukumba, Ferdy Siswandana, menegaskan tidak ada permainan dalam kasus tersebut apalagi soal adanya pengurangan barang bukti seperti yang diissukan sejumlah pihak. Bahkan pihaknya berharap agar masyrakat dan LSM maupun Pers melaporkan ke Kejaksaan jika ada barang bukti di kepolisan dan berbeda dengan yang dilimpahkan ke Kejaksaan. "Tidak ada masalah dengan barang bukti, karena yang masuk dalam BAP itu barang bukti yang sudah diperiksa dan dihitung Labfor. Dan yang kita acarakan di persidangan yang sesuai di BAP," jelasnya.  K9 | HM

mempersiapkan sanksi bagi kedua PNS yang bertugas di Dinas Pendidikan, pihaknya juga mengaku sedang memproses salah seorang PNS yang telah terbukti menyalahgunakan narkoba. "Saya lupa namanya itu yang satu, tapi khusus yang dua juga ini akan kita nonjobkan dulu sambil menunggu hasil proses hukumnya," jelas mantan

Wakil Ketua DPRD Bulukumba ini. Kasubag Humas Polres Bulukumba, AKP Andi Syarifuddin dikonfirmasi melalui telepon selularnya, Rabu (3/8) mengaku, bahwa kedua oknum PNS tersebut masih ditahan Polres Bulukumba, dan masih mejalani tahap penyelidikan. "Kedua oknum PNS narkoba tersebut masih bersta-

tus praduga tak bersalah. Kami masih melakukan penyelidikan, kalau terbukti melakukan tindak pidana narkoba maka keduanya diberikan sanksi berdasarkan hukum yang berlaku. Terkait masalah pemecatan PNS narkoba kami serahkan kepada Pemkab Bulukumba," jelas Andi Syarifuddin.  K9 | HM.

Guru Diminta Berzakat

Sekdakab Enrekang Drs. H. Chairul Latanro, MM. ENREKANG, PEDOMAN MAKASSAR — Guru di Kabupaten Enrekang diminta untuk menyisihkan sebagian tunjangannya untuk dizakatkan. Itu dikemukakan Muslimin Bando, Bupati Enrekang, selasela acara penyerahan SK Tunjangan Fungsional 221 guru di Enrekang, kemarin. Kata, Muslimin, bagi yang berpenghasilan Rp 4 juta ke atas diharapkan mengeluarkan zakat sebesar Rp 100 ribu dan bagi yang berpenghasilan dibawahnya sebesar Rp 75 ribu. ‘’Ikhlas ji ki toh, kalau dipotong zakat Rp 100 ribu setiap

tahunnya, " tanya Muslimin yang disambut kompak para guru menyatakan keiklasannya. Bupati yang berlatar belakang guru itu juga memuji para pendidik generasi penerus bangsa itu dengan menyatakan profesi guru sangat mulia karena menyebarkan ilmu pengetahuan dan pendidikan karakter bagi masa depan bangsa. Untuk itu dia juga menghimbau kepada para guru untuk terus belajar menambah dan mengejar jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Guru yang sudah S1 kalau bisa kuliah lagi untuk mencapai gelar S2. "Syukuri profesi kita sebagai guru, karena mengajarkan ilmu pengetahuan termasuk salah satu amal ibadah yang pahalanya akan mengalir terus walaupun kita sudah meninggal dunia. Ini termasuk amal jariah yang akan kita nikmati pahalanya di akhirat kelak, " ujar Muslimin yang pernah tercatat sebagai kepala sekolah SMA Mukammadiyah itu. Ratusan tenaga guru

lingkup Pemkab Enrekang merasa lega dan bangga karena menerima SK. Pengangkatan dalam jabatan fungsional. Mereka juga akan menerima tunjangan jabatan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Enrekang Haidar menjelaskan 221 guru yang menerima SK pengangkatan itu terdiri dari , guru TK 26 orang, guru SD 176 orang , dan 1 orang guru dari SMK, "Ini adalah pengangkatan pertama bagi tenaga guru, untuk mendapatkan tunjangan jabatan, yang sebelumnya tidak ada tunjangan fungsional, ‘’tutur Haidar SK pengangkatan dalam jabatan Tenaga Fungsional ditandatangani Bupati Enrekang H. Muslimin Bando dan Sekretaris Daerah H. Chairul Latanro, Pemberian SK dihadiri langsung Bupati H. Muslimin Bando, wakil Bupati HM. Amiruddin, Kepala BKD Haidar, dan Kadis Pendidikan Jumurdin itu bertempat di pendopo Rujab Bupati.  K8 | HM

SEPUTAR SULAWESI

PEDOMAN MAKASSAR | KAMIS, 4 AGUSTUS 2016

n SULAWESI SELATAN

Ribuan Ikan Kerapu Mati Mendadak PINRANG, PEDOMAN MAKASSAR

— Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Keramba Jaring Apung (KJA) Makkaritutu Labilibili, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang mengalami kerugian ratusan juta, sebab ribuan ikan kerapuh hasil budidaya siap panen mati mendadak, Selasa, (2/8). Menurut Ketua Kelompok KJA Paharuddin mengatakan, ikan kerapuh ini sudah siap panen dan harganya bisa ditaksir ratusan juta, rencananya ikan ini juga akan diekspor ke Hongkong. "Kami berharap Pemerintah secepatnya melakukan investigasi atas kejadian ini," jelasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pinrang, Budaya menyampaikan

sudah ada tim dari Dinas Kelautan dan Perikanan Hama dan Penyakit Ikan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penelitian dengan hasil uji lab. Dugaan sementara dari faktor lingkungan dalam hal ini limbah. Sebelumnya dari Balai Riset Maros melakukan penelitian dengan hasil kajiannya menunjukkan kawasan tersebut memang rawan, artinya kandungan oksigen terlarutnya rendah dan ditambah beberapa akumulasi pelapukan bahan oragnik yang bisa terseret saat terjadi hujan. Adapun alasannya ditempatkan disitu, karena dekat dari penjagaan para kelompok budidaya ikan kerapuh, baik pada saat pemberian makanan atau pengawasan.

Selain itu, daerah tersebut diakui dekat dari pelabuhan dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sehingga rencananya kedepan memindahkannya di kawasan Desa Wiritasi Kecamatan Suppa. "Mudah-mudahan dapat melakukan pengadaan bantuan benih dalam perubahan APBD nantinya", harapnya.  K3 | HM

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan - Kabupaten Pinrang Ir Budaya, memperlihatkan peta kawasan budidaya tambak.

Bupati Lutra Diminta Genjot Serapan Anggaran Menggairahkan perekonomian daerah. MAKASSAR, PEDOMAN MAKASSAR — Ketua Umum PP-

PEMILAR Muh. Adam Husain , mendesak Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani untuk menggenjot serapan anggaran. Sebab, sejak dilantik Februari lalu, problematika daerah Luwu Utara sangat mencolok. Salah satunya, sektor perekonomian masih lesu karena serapan anggaran daerah lemah. Laporan beberapa SKPD Luwu Utara, penyerapan anggaran belanja pemerintah secara keseluruhan dalam triwulan III saat ini berada pada kisaran angka 25 persen. Jika melihat total alokasi APBD tahun 2016 yang mencapai angka Rp 1, 2 triliun, serapan anggaran sangat terbilang lamban dan jauh dari target yang seharusnya yaitu mendekati pada angka 48% diawal triwulan III in, ujar Adam. Padahal Presiden Jokowi sudah mengatakan pemerintah memiliki anggaran yang cukup, tapi pembelanjaan yang masih amat lemah. ’’Kita ini ada duit, kementerian ada duit, daerah ada duit. Tinggal mem-

belanjakan uang itu, tapi mengapa tidak bisa cepat, ‘’ujarnya dengan nada bertanya Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai, kepentingan politik kepala daerah merupakan salah satu penyebab lemahnya penyerapan anggaran. Bahkan, program-program yang menggunakan anggaran APBD dilakukan atas kepentingan politik. Itu sebabnya, pembelanjaan anggaran tidak dilakukan secara teratur sesuai program pembangunan. ‘’Pencairan anggaran selalu disesuaikan dengan keinginan kepala daerah, ‘’ujarnya. Ketua Umum Pemilar yang juga Alumni Ekonomi S1 Manajemen Keuangan Universitas Hasanuddin Adam menambahkan, jika pemerintah gagal menyerap anggaran, perekonomian akan lesu. ‘’Logikanya, berarti ada dana dan uang yang nganggur di sana, dalam bahasa yang lebih ringkas, gejala tersebut biasa disebut sebagai inefisiensi anggaran

yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat melemah. Ujung-ujungnya tentu saja perekonomian semakin lesu dan memburuk, ‘’ujar Alumni Ekonomi Manajemen Keuangan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar itu. Ketakutan dan tekanan di tingkat pimpinan SKPD dalam melakukan belanja daerah, juga merupakan salah satu faktor lemahnya serapan anggaran. Itu semua bias Pilkada. Tak bisa dipungkiri perbedaan pilihan di tataran elit pemerintahan dalam Pilkada, juga tidak sedikit berkontribusi terhadap melemahnya serapan anggaran. Itu sebabnya, Menpan yang masih dijabat Yudi Krisnandi membuat surat edaran Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penggantian Pejabat Pasca-Pilkada. Dalam surat edaran itu menekankan, kepala daerah yang baru saja dilantik, tidak boleh mengganti pejabatnya atau melakukan mutasi. Mutasi baru boleh dilakukan setelah enam bulan menjabat sebagai gubernur, bupati/ walikota. Karena itu pergatian be-

berapa kepala dinas di Luwu Utara, terkesan sangat dipaksakan. Proram kerja SKPD mandek dan inilah juga menjadi faktor mpenyebab lemahnya serapan anggaran di Luwu Utara, ujar Adam Karena itu Indah harus menyadari dan kembali merangkul serta berkonsolidasi pada tataran birokrasi maupun dalam tataran elit politik di daerahnya agar pimpinan SKPD bekerja secara sehat, tanpa tekanan serta bekerja professional. Dalam waktu dekat Pemda Lutra akan melaksanakan pembahasan anggaran perubahan, semua berharap tahun ini masalah serapan anggaran APBD bisa maksimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Masing-masing lembaga harus cepat dievaluasi agar tidak berdampak pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2016/2017. Itu untuk menghindari aanksi pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Kementerian Dalam Negeri.  CR4 | HM

Polres Parepare Berhasil Menggagalkan 18 Kg Sabu PAREPARE, PEDOMAN MAKASSAR — Dalam kurun

waktu tujuh bulan selama tahun 2016, Polres Parepare berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis shabu sebanyak 18 kilogram. ‘’Mulai dari penggagalan shabu seberat 10 kilogram kemudian 1 kilogram, 1 kilogram, 4 kilogram dan yang terakhir seberat 2 kilogram, ‘’ujar Kapolres Parepare AKBP Pria Budi. Dari data penyelundupan narkoba jenis sabu tersebut, dapat dinyatakan bahwa pelabuhan Nusantara Parepare menjadi jalur masuknya narkotika jenis shabu yang berasal dari Malaysia dan Filipina melalui pelabuhan Nunukan dan Tarakan. Kapolres Parepare AKBP Pria Budi mengatakan, penangkapan penyelundupan shabu Senin lalu, terus dalam pengembangan."Kasus narkoba jenis shabu yang digagalkan pada Senin kemarin, kami terus kembangkan, ‘’ujarnya. Pelabuhan Nusantara

Parepare merupakan pelabuhan yang paling aman menjadi jalur masuknya benda haram tersebut. Ini dapat dilihat dari mudah dan lancarnya akses menuju Nunukan dan Tarakan yang merupakan kota tempat transit narkotika jenis shabu. Rata-rata pengedar benda haram yang selama ini diamankan, semuanya menunjuk ke satu tempat jalur masuk benda haram ini yakni pelabuhan Parepare. Dapat di lihat juga, pengamanan di pelabuhan Nusantara Parepare dapat dikategorikan rigan karena belum adanya kelengkapan peralatan canggih seperti mesin x Ray untuk memeriksa barang penumpang yang turun. Walaupun alat x Ray telah terpajang di dalam terminal penumpang, tapi tak berfungsi hanya sekadar pajangan. Mesin x Ray itu tidak pernah dipergunakan dan kebahagian alatnya telah rusak dimakan tikus.  K7 | HM

SEPUTAR SULAWESI

PEDOMAN MAKASSAR | KAMIS, 4 AGUSTUS 2016

n SULAWESI SELATAN

Wartawan Dilarang Mengambil Gambar di Mapolres Enrekang Diduga kecolongan gambar barang bukti sepeda motor terpublikasi. ENREKANG, PEDOMAN MAKASSAR — Wartawan Erekang

menyesalkan larangan mengambil gambar barang bukti di Polres Enrekang. Larangan itu dilakukan Kasat Reskrim Polres Wajo, AKP Agussalim. Larangan itu muncul karena sebelumnya 3 wartawan di daerah itu sempat mengambil gambar puluhan unit sepeda motor sebagai barang bukti yang disita di arena judi sabung

ayam beberapa waktu lalu. Barng bukti sepeda motor itu, sempat di potret tiga wartawan media cetak masing-masing wartawan harian Berita Kota Makassar, Radar Makassar, Pedoman Makassar dan Rakyat Sulsel. Akibatnya, tiga wartawan saat ini dilarang melakukan pemotretan di lingkungan Polres Enrekang. "Sebagai mitra, kalau mau ambil gambar sebaiknya minta permisi dulu. Kami

tidak melarang memotret tapi sebaiknya minta ijinlah, "ujar AKP Agussalim saat menegur wartawan yang mengambil gambar barang bukti di Mapolres Enrekang. Salah seorang wartawan senior, mengaku baru kali itu mengambil gambar harus meminta ijin. Untung kita tidak diminta menghapus hasil jepretan, ‘’ujar Asiz Taba wartawan harian Rakyat Sulsel. Teguran itu bermula saat

beredar informasi bahwa salah satu kendaraan roda dua dari 29 motor yang diamankan dari lokasi sabung ayam itu, diduga kuat adalah milik salah seorang anggota DPRD Enrekang. Atas informasi itu, beberapa wartawan mendatangi Mapolres Enrekang. Namun, Kasat Reskrim AKP Agussalim belum berani memastikan kalau motor trail berwarna dasar hijau tanpa di lengkapi plat itu adalah

milik salah seorang anggota DPRD Enrekang. "Kita belum tahu, soalnya pemiliknya belum datang ke Mapolres. yang jelas puluhan motor ini kami amankan dari TKP sabung ayam, tandas Agussalim. Andi Hendra Anggota, DPRD Enrekang yang disebut-sebut sebagai pemilik motor trail tersebut saat dikonfirmasi membantah karena motor dinas trailnya ada dirumah.

"Bukan motor dinas saya itu. Tidak benar itu. Hanya isu yang menyesatkan untuk merusak nama baik saya. Barusan saya dari pengantin pakai motor trail, ujar Andi Hendra. Beberapa bulan lalu seluruh anggota DPRD Enrekang yang berjumlah 30 orang mendapatkan pembagian motor trail yang total anggarannya sekitar Rp 600 juta. K8 | HM

Kader Posyandu Menjadi Garda Terdepan

DPRD Tator BerKunjung ke Wajo

PEDOMAN MAKASSAR Program pelatihan kader posyandu (Gerak Posyandu) angkatan ke 5 bertempat di gedung GCC jalan Saweragading Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Rabu (3/7). Psertanya ber jumlah anggota 4 00 orang. Ini atas program Dinas Kesehatan Wajo. Kader Posyandu itu diharapkan menjadi garda terdepan dalam program-program dan pelayanan kesehatan masyarakat yang berada di kecamatan dan desa/lurah serta dusun yang ada di Wajo. Tujuan pengkaderan dan pelatihan kader posyandu untuk menjadikan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat serta memantau lingkungan sekitarnya dan juga untuk mengurangi angka kematian ibu hamil seperti halnya tahun lalau itu jumlah ibu hamil mencapai 10 orang yang meninggal. Tahun 2016 ini sampai bulan Agustus dapat kita tekan hanya sampai 5 orang dan semoga jumlah kematian ibu hamil dapat ditekan terus jumlahnya dan untuk melakukan pelayanan terdepan bagi masyarakat, ‘’ungkap Kadis Kesehatan Kabupaten Wajo dr.Baso Rahmanuddin saat membuka acara gerak posyandu itu. Kegiatan itu sudah 5 angkatan dengan jumlah 2.250 orang. Anggota yang bergabung dalam 5 angkatan tersebar dari 14 kecamatan di Wajo. Mereka kemudian disebar keseluruh pelosok desa/luran, bahkan sam-

SENGKANG, PEDOMAN MAKASSAR - Legislator Kabupa-

SENGKANG,

pai ke lingkup dusun. Program gerak posyandu menghidupkan kembali pelayanan kesehatan hingga ke pelosok desa.Mereka akan memantau penyebaran penyakit seperti DBD dan juga ibu hamil. Saat ini setiap posyandu ditempatkan 5 orang tenaga dengan jumlah posyandu di Kabupaten Wajo sebanyak 428 Posyandu. Dari jumlah tersebut, yang memiliki gedung permanen sebanyak 101 unit, 58 lainnya masih bangunan semi permanen, 128 bertempat dibawah rumah warga dan 51 sementara menumpang tempat. "Kkita akan melakukan koordinasi dengan Pemkab dan pemerintah setempat baik lurah dan desa agar 428 Posyandu mempunyai gedung permanen,"ujarnya. Ke depan direncanakan kader posyandu menjadi garda terdepan dan pelayanan kesehatan. Warga tidak perlu lagi lansung ke Puskesmas atau RSUD, cukup ditangani Posyandu. Terkecuali ada hal yang betulbetul sakit parah baru ke rumah sakit atau Puskesmas. Untuk lebih semarak lagi, tahun depan akan menggelar Jambore Pposyandu dan seluruh kader mulai angkatan 1 sampai 5 akan dikumpul secara bersama dan memberikan pelatihan dan melakukan program-program kesehatan yang bermanfaat dan diperlukan masyarakat.  K15 | HM

ten Tana Toraja berkunjung kerja ke Kabupaten Wajo. Mereka untuk sharing pengetahuan dengan DPRD Kabupaten Wajo, terkait hal dalam pembentukan tata tertib dan kode etik serta tata cara beracara badan kehormatan DPRD. Kunjungan DPRD Tator terdiri dari 7 fraksi yang berjumlah

30 orang. Namun, yang hadir ke Wajo hanya 29 orang aggota. Kunjungan itu diterima Wakil Ketua DPRD Wajo H. Risman Lukman. Paulus Pamanang, Pimpinan rombongan dari partai PDIP mengatakan kunjungan DPRD Tator merupakan kunjungan kerja sharing terkait rencana pembentukan tata tertib dan kode etik serta tata cara

beracara dalam pembuatan perda. DPRD Wajo merupakan salah satu yang telah melaksanakan dan menyelesaikan pembentukan masing-masing badan. Jadi Wajo kami jadikan tujuan kunker agar DPRD Tator juga dapat membentuk dan menyelesaikan pembentukan badan, terkait tata cara beracara. "Kami bersyukur dan

ucapkan terimah kasih atas penerimaan kami di Wajo dan atas penyambutan yang begitu hangat, ‘’tandasnya. Wakil Ketua 1 DPRD Wajo H. Risman yang menerima kunjungan para legislator Toraja itu juga menyampaikan terima kasih atas dipilihnya, DPRD Wajo untuk sharing pemikiran.  K15 | HM ABDUL RASYID

Legislator Kabupaten Tana Toraja berkunjung kerja ke DPRD Kabupaten Wajo.

EKONOMI & BISNIS

PEDOMAN MAKASSAR | KAMIS, 4 AGUSTUS 2016

Sulsel Genjot Pelabuhan Ternak Biaya logistik untuk kepelabuhanan sering menjadi kendala dalam pasokan kebutuhan sapi potong dalam negeri. MAKASSAR, PEDOMAN MAKASSAR — Menyongsong Asean

Community (MEA), Pemprov Sulsel terus melakukan terobosan dan inovasi. Salahsatunya, digagas pengembangan infrastruktur kepelabuhan khusus ternak. Investasi tersebut digadang-gadang akan menggandeng pihak swasta dan perusahaan BUMN yang telah menggeluti sektor tersebut. “Rencana tersebut akan dibahas lebih lanjut khususnya di tingkat dinas terkait,” ujar Wagub Sulsel, Agus Arifin Nu’mang, belum lama ini. Meski belum membeberkan lebih jauh, namun Agus mengemukakan biaya logistik untuk kepelabuhanan sering menjadi kendala dalam menopang ketahanan pangan dalam negeri khususnya di daerah sehingga sudah harus menjadi perhatian serius.

"Tidak maksimalnya pelayanan yang didapatkan membuat komoditi unggulan di daerah justru merugi," ujarnya. Sapi menjadi ternak potensial di Sulsel untuk dikembangkan melalui rencana pelabuhan ini, selain sapi komoditi lain seperti kakao, rumput laut juga menjadi perhatian. Agus mengungkapkan jika produksi sapi dalam negeri bisa diperbaiki maka tidak mustahil ketergantungan terhadap impor akan menurun. Sedangkan ‎Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal (BKPM)‎, Himawan Hariyoga, menambakan, Sulsel menjadi provinsi yang cukup potensial jika pelabuhan khusus tersebut. "Ketika pelabuhan khusus ternak telah hadir banyak kerjasama yang bisa dibangun

RUSMAN

Kunjungan - Branch Manager PT. Kharisma Sentosa (Diler mobil Daihatsu) Zam Zami (tengah) bersama staf berkunjung ke kantor redaksi Pedoman Makassar dan diterima Pimred Salim Djati Mamma (kiri), Rabu(3/8).

dengan beberapa negara termasuk Australia diantaranya budidaya pakan ternak, pemotongan, pemprosesan sampai ke logistik dan investasi‎," jelasnya.

BKPM, lanjut Himawan, turut merangsang beberapa daerah yang berpotensi untuk menjadi ‘hub’ dalam pembangunan pelabuhan ternak. Di dalam

pelabuhan khusus ternak telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti kapal, jalan, pengangkutan dan penyimpanan. "Jika sudah ada tempat khusus

dijamin akan membuat ternak kita di Indonesia akan sanggup bersaing dengan negara-negara lain," katanya.‎ lRUS

Walikota Sosialisasi IMB Online ANDI ALAMSYAH

Walikota Palopo - Drs.H.Muhammad Judas Amir melakukan sosialisasi dan launching percepatan pelayanan IMB di Palopo, Selasa (2/8).

PALOPO, PEDOMAN MAKASSAR —

Pemerintah kota Palopo melalui dinas cipta karya dan tata ruang meluncurkan program terbaru yang dina-

makan IMB Online. Pemerintah kota Palopo dalammendekatkan diri kepada masyarakat untuk proses pembuatan IMB de-

ngan proses cepat melalui IMB Online Walikota Palopo Drs.H.Muhammad Judas Amir dalam sosialisasi dan

launching percepatan pelayanan IMB (02/08/2016) mengatakan, ”percepatan pelayanan IMB ini dilakukan secara online yang dimana masyarakat yang ingin membuat IMB tidak perlu lagi repot-repot ke kantor dinas yang mengurusi IMB bisalangsung melalui internet atau IMB Online. Syarat mau membangun atau mau merenovasi rumah salahsatunya adalahh arus mengantongi IMB atau Izin Mendirikan Bangunan.Terkadang mereka yang ingin mengurus IMB tetapi ribet banyak liku-likunya dengan hadirnya IMB online maka proses percepatan untuk pembuatan IMB bisa dipercepat. “Bukan hanya mendirikan bangunan saja yang harus ada izinnya,mau merubah bangunan kalau tidak ada izinnya dari dinas terkait tidak boleh juga merubah

bangunan,”tuturnya Selain itu Judas mengatakan, ”dimana ada masalah disitu harus ada pemerintah ,”ucapnya. Ia menambahkan bisa ada neraka besar di dalam IMB Online ini bila petugasnya malas-malasan dalam melakukan peninjauan untuk proses pembuatan IMB nantinya sesuai Perda Nomor 4 tahun 2012 setiap bangunan yang didirikan wajib memiliki izin mendirikan bangunan, “Setiap orang yang mau membangun ,merubah dan membongkar bangunannya semuanya harus memiliki izin, ”tutup Judas. Menurut Undangundang No.34 tahun 2001 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas,

mengurangi, dan atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrative dan persyaratan teknis yang berlaku. Makanya IMB ini wajib ada apa lagi dengan system online yang diterapkan di kota Palopo. IMB ini juga berguna buat menghindari sengketa di kemudian hari dan pastinya juga memiliki keuntungan. Kadis Tata Ruangdan Cipta Karya Kota Palopo Antonius Dengen mengatakan,”untuk IMB online ini bisa buka website www.imb.palopokota. go.id, ”ucapnya Sosialisasi ini berlangsung di Auditorium Saokotae yang di hadiri oleh perwakilan DPRD Kota Palopo,Kadis Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo Antonius Dengen, pimpinan SKPD, paracamat, lurah dan pelakubisnis di kota Palopo. lK2 | RUS

NASIONAL NASIONAL

P E D O M A N M A K A SKAMIS, S A R 4| AGUSTUS K A M I S2016 , 4 AI GKORAN U S T UTEMPO S 2016 PEDOMAN MAKASSAR | KAMIS, 4 AGUSTUS 2016

Kebebasan Berpendapat di Indonesia Dinilai Turun

IDI: Birokrasi Pemerintah Daerah Memburuk

adan Pusat Statistik mengeluarkan data tentang Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2015, kemarin. Data IDI menunjukkan poin yang didapatkan Indonesia kali ini menurun dari 73,04 menjadi 72,82. Peran birokrasi pemerintah daerah menurun sangat tajam sebesar 46,27 poin, dari 99,38 pada 2014 menjadi 53,11 pada 2015. Akibat penurunan tersebut, indeks variabel “Peran Birokrasi Pemerintah Daerah” merosot dari kategori “baik” menjadi “buruk”. Alasannya, pada periode kali ini diterapkan dua indikator baru komponen dari variabel “Peran Birokrasi Pemerintah Daerah”. Dalam IDI 2015, terdapat tiga kategori utama, sebelas subtema, serta 28 kategori cabang. Berikut ini adalah poin pada kategori utama dan subkategori pada indeks itu.

ANTARA FOTO/ANTON

●

Indikator

2014

2015

Kebebasan Sipil

82,62

80,30

Kebebasan berkumpul dan berserikat

84,64

86,65

Kebebasan berpendapat

67,76

62,21

Kebebasan berkeyakinan

83,22

80,50

Kebebasan dari diskriminasi

87,02

87,60

Hak-hak Politik

63,72

70,63

Hak memilih dan dipilih

75,27

75,26

Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan

50,28

60,59

Lembaga-lembaga Demokrasi

75,81

66,87

Pemilu yang bebas dan adil

95,36

95,48

Peran DPRD

39,51

42,90

Peran partai politik

61,76

59,09

10.

Peran birokrasi pemerintah daerah

99,38

53,11

11.

Peran peradilan yang independen

86,29

92,28

Warga melihat kondisi Klenteng Dewi Samudera yang terbakar dalam kerusuhan di Tanjungbalai, Sumatera Utara, Sabtu lalu.

“Akan ada peringatan bagi tiga daerah terburuk dalam hal demokrasi.” Tempo Newsroom

JAKARTA — Hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2015 yang dirilis Badan Pusat Statistik menyebutkan nilai demokrasi di Indonesia turun dari 73,04 pada 2014 menjadi 72,82 pada tahun lalu. Salah satu indikator turunnya nilai demokrasi tersebut adalah kebebasan berpendapat, terutama ancaman penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat. Kepala BPS Suryamin merekomendasikan agar indikator yang masih bermasalah diberi perhatian khusus oleh para pemangku kepentingan agar nilainya membaik. “Khususnya pada indikator ancaman penggunaan kekerasan oleh masyarakat ihwal kebebasan berpendapat, yang pada IDI 2015 jatuh ke kategori buruk,” katanya kemarin. Di antara 28 indikator dalam data IDI, 14 indikator turun dibanding tahun sebelumnya. Bahkan indeks ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan

oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat masuk kategori buruk, yaitu turun dari 62,12 pada 2014 menjadi 46,69 pada 2015. Indikator disebut buruk jika nilainya kurang dari 60. Menurunnya nilai demokrasi dalam IDI dipengaruhi tiga aspek utama demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hakhak politik, dan lembaga demokrasi. Terdapat empat metodologi perhitungan yang dilakukan dalam survei ini. Pertama adalah pengamatan surat kabar lokal, kemudian menelusuri dokumen berupa peraturan daerah dan peraturan gubernur, diskusi terfokus, serta wawancara mendalam. Direktur Amnesty International untuk Asia Tenggara dan Pasifik, Rafendi Djamin, tidak heran melihat penurunan angka itu. “Bukti di lapangan sudah terlihat itu,” katanya. Menurut Rafendi, perselisihan demokrasi dan kebebasan berpendapat biasanya akan mengalami pergesekan bila bertemu dengan masalah agama. Salah satunya kerusuhan

yang terjadi diTanjungbalai, Sumatera Utara, pada Sabtu lalu. Pada Sabtu dinihari lalu, massa membakar beberapa tempat ibadah agama Buddha yang terdiri atas vihara dan klenteng di Tanjungbalai, Sumatera Utara. Kejadian ini bermula ketika seorang warga setempat berinisial M meminta pengurus masjid mengecilkan suara azan magrib pada Jumat lalu. Namun permintaan M diprotes jemaah masjid. Kemudian muncullah kabar burung yang menyebutkan adanya pelarangan azan. Saat ini terdapat 18 orang tersangka yang ditahan polisi dalam kaitan kasus Tanjungbalai. Juru bicara Polda Sumatera Utara, Ajun Komisaris Besar Mangantar Pardamean Nainggolan, mengatakan pihaknya meminta ahli bahasa menelaah ucapan terlapor M saat meminta muazin mengecilkan volume pengeras suara. Ahli bahasa dipanggil untuk menentukan apakah perkataan M dapat dikategorikan penistaan agama. Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute, Romo Benny Setiawan, mengatakan kejadian di Tanjungbalai timbul karena sikap intoleran sudah mulai

tumbuh di masyarakat serta tindakan acuh tak acuh pemerintah. Selain itu, tak ada tindakan tegas terhadap pihak yang melakukan kejahatan di bidang agama. Menurut Romo Benny, selain pemerintah yang perlu introspeksi, tokoh agama pun bisa mengayomi masyarakat untuk meningkatkan toleransi dan mengedepankan kesatuan dibandingperbedaanagama atau suku. “Masyarakat

SUMBER BADAN PUSAT STATISTIK

juga perlu pahami literasi media,” katanya. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Yoedi Swastono, meminta pemerintah daerah memberi perhatian untuk peningkatan kualitas demokrasi. “Bagi tiga terendah, akan ada‘warning’ agar mereka lebih ‘concern’ untuk menaikkan IDI di daerah masing-masing,”

katanya. Sebaliknya, bagi daerah yang mengalami peningkatan poin, Yoedi akan memberikan penghargaan. “Kalau daerah yang indeksnya naik, ada apresiasi seperti NTT. Tapi ‘reward’ ini tidak diberikan kepada provinsi yang memang ‘peak’-nya sudah tinggi, seperti DKI Jakarta,” katanya. ●

Berita Utama NASIONAL NASIONAL

P E D O M A N M A K A SKAMIS, S A R | K A M I S ,2016 4 A G U S T U TEMPO S 2016 P E D O M A N M A K A S S A R 4| AGUSTUS K A M I S , 4 AI GKORAN USTUS 2016

Pilot Gugat Lion Air ke Pengadilan Industrial Lion Air dinilai melanggar ketentuan tentang jam kerja dan kesejahteraan pilot. Tempo Newsroom

JAKARTA — Konflik antara puluhan pilot Lion Air dan manajemen perusahaan tersebut berlanjut ke pengadilan hubungan industrial. Hal ini terjadi setelah manajemen Lion menolak menghadiri mediasi yang berlangsung di kantor Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta kemarin. “Karena tidak mau mediasi, Dinas Tenaga Kerja merekomendasikan masalah ini dilanjutkan ke pengadilan,” kata perwakilan pilot Lion Air, Mario Hasiholan, kepada Tempo. Asosiasi Pilot Lion Group (APLG) mengadukan Lion ke Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta karena tidak memenuhi hak pilot berupa ongkos transportasi dan memberlakukan jam kerja secara berlebihan. Gugatan ini bermula ketika

Lion Air merumahkan 75 pilot—belakangan menyusut menjadi 19 orang— yang dinilai mogok kerja. “Pemogokan” ini terjadi pada 10 Mei 2016 dan berujung penundaan sejumlah penerbangan yang cukup lama. Mario mengatakan para pilot melancarkan protes karena manajemen Lion memberlakukan operasi yang tidak sesuai dengan standar keselamatan penerbangan. Misalnya, kata dia, pilot kerap dipaksa terbang melewati batas maksimal. “Sepekan seharusnya maksimal 30 jam terbang dan pilot libur dua hari. Namun, kami cuma dapat sehari,” ujarnya. Selain itu, para pilot menuduh manajemen Lion Air mereduksi iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS). Gaji pokok yang

TEMPO/STR/MARIFKA WAHYU HIDAYAT

Pesawat Lion Air di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

dijadikan acuan iuran BPJS memakai angka upah minimum regional, yakni Rp 2,7 juta. Padahal, kata Mario, gaji pokok pilot mencapai Rp 40 juta. Hal lain yang dikeluhkan pilot adalah soal ikatan kontrak kerja. Mario mengatakan para pilot Lion Air tak bisa memutus ikatan kerja atau keluar dari perusahaan lantaran bisa terkena denda yang cukup besar. Dalam dokumen perjanjian ikatan dinas penerbang, yang salinannya diperoleh Tempo, disebutkan bahwa Lion mengikat pilot dengan kontrak selama 18 tahun sebagai ganti biaya pendidikan senilai US$ 37.500. Lion mengenakan denda US$ 715 ribu bila pilot keluar sebelum kontrak berakhir. Presiden Direktur Lion Air Group, Edward Sirait, membantah tudingan para pilot. Menurut Edward, perusahaan tidak pernah

Terbang 22 Jam, Izin Pilot Dibekukan

ak banyak yang tahu, Kementerian Perhubungan pernah menjatuhkan sanksi kepada Lion Air lantaran melanggar batas maksimal jam terbang pilot. Sumber Tempo mengungkapkan, sanksi ini dijatuhkan atas kasus penerbangan rute Batam-Jeddah pada Maret lalu. Saat itu, kata sumber tersebut, pesawat Lion Air menempuh perjalanan dari Batam ke Jeddah, Arab Saudi, pulang-pergi. Dalam penerbangan ulang-alik selama 22 jam itu, sang pilot hanya diberi waktu istirahat tak lebih dari dua jam. Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil menetapkan batas maksimal jam terbang pilot adalah sembilan jam dalam sehari. Otoritas imigrasi Jeddah yang curiga lantas memeriksa sang pilot dan menghubungi Kementerian Perhubungan. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Suprasetyo, membenarkan cerita ini. “Itu sudah lama,” katanya. Pemerintah menjatuhkan sanksi kepada pilot tersebut dengan membekukan izin terbangnya selama sembilan bulan. Lion Air pun diwajibkan untuk mencopot direktur operasionalnya. Saat dimintai tanggapan, Presiden Direktur Lion Air Group, Edward Sirait, mengatakan

10 10

timnya baru sadar bahwa ada kejadian itu setelah salah satu pilotnya terkena sanksi. “Waktu itu ada salah satu pilot sakit. Dia digantikan pilot lain yang akhirnya kena sanksi sembilan bulan itu,” ujar Edward. Dia mengakui manajemen Lion lengah saat itu. Namun, dia membantah anggapan bahwa manajemen Lion Air memaksa sang pilot terbang melebih batas. “Pilot itu ‘main’ dengan bagian penjadwalan. Enggak ada pengawasan dari direkturnya,” katanya. Menurut Edward, ada kalanya pilot melebih batas jam terbang dalam situasi tertentu. Misalnya, ketika sisa batas terbang pilot tinggal satu jam dalam sepekan, tapi masih ada penerbangan berdurasi satu jam lebih sedikit pada pekan yang sama. “Di mana pun, airline bisa seperti itu.” Pilot Lion Air, Mario T. Hasiholan, mengatakan insiden tersebut adalah buntut dari kekurangan jumlah penerbang. Saat ini, kata Mario, rasio pesawat dengan penerbang Lion Air cuma 1:2,5. Padahal, idealnya adalah 1:5 atau setiap pesawat memiliki lima pasang penerbang. Kekurangan kru, kata Mario, menjadi pemicu delay dan pemaksaan jam kerja pilot. “Kami cuma menunggu dua hal: pesawat rusak atau cuaca buruk.” ● TEMPO NEWSROOM

memaksa pilot terbang melebihi batas jam. Apalagi pilot dan maskapai punya kontrak profesional. “Tidak sebrutal itu. Anytime mereka bisa pindah, selesai,” kata Edward di kantornya, kemarin. Kendati sidang pengadilan hubungan industrial belum berjalan, manajemen Lion memutuskan untuk memecat 14 dari 19 pilot yang dirumahkan. Edward mengatakan mereka dipecat karena terbang tak se-

suai dengan jadwal, menghasut pilot-pilot lain, tak mematuhi pimpinan, dan mempublikasikan rahasia perusahaan. Edward juga menuding 14 pilot itu menipu dengan mengatasnamakan asosiasi pilot Lion Air. “Tidak ada asosiasi pilot Lion Air,” kata dia, yang kemarin juga melaporkan pilot-pilot itu ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementeri-

an Perhubungan, Suprasetyo, mengakui bahwa Lion Air pernah kedapatan melanggar batas jam terbang pilot. Menurut Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, pilot tidak boleh terbang lebih dari 9 jam sehari, 30 jam sepekan, 110 jam sebulan, atau 1.050 jam dalam setahun agar kesehatannya tetap prima. “Iya. Lion memang pernah melanggar itu,” kata Suprasetyo kepada Tempo. ● IKLAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

PT KAI Ikut Ambil Peran Penanganan Narkoba

adan Narkotika Nasional (BNN) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman terkait upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Penandatanganan dilakukan langsung Kepala BNN Budi Waseso dan Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro di Gedung Jakarta Railway Center, Jakarta, Rabu (3/8). Kerja sama ini didasari penilaian BNN bahwa PT KAI, sebagai Badan Usaha Milik Negara, strategis untuk dijadikan partner sinergitas dalam mengoptimalkan programprogram penanganan permasalahan narkotika di Indonesia. Fasilitas stasiun kereta api yang kerap menjadi pusat keramaian sangat strategis digunakan sebagai sarana informasi publik, tapi sekaligus rawan terjadi tindak kejahatan Narkotika. Ruang lingkup kerja sama yang disepakati meliputi beberapa aspek. Salah satunya sinergitas informasi bahaya narkoba

melalui aktivitas diseminasi dan informasi bahaya narkoba dengan memanfaatkan sarana dan prasarana informasi publik yang dimiliki PT KAI. Upaya ini dirasa sangat perlu, mengingat informasi bahaya penyalahgunaan narkoba harus terus dilakukan secara masif dan intensif. Hal lain yang disepakati kedua pihak adalah peningkatan peran serta PT KAI sebagai penggiat anti-narkoba, melakukan tes uji narkotika di lingkungan PT KAI, serta meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di bidang P4GN melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.#stopnarkoba zINFORIAL

Peristiwa NASIONAL NASIONAL

PPEEDDOOMMAANN MMAAKK AASKAMIS, KK AAMMIISS2016 ,, 44 AAI GGKORAN UUSSTTUUTEMPO SS 22001166 SSSAARR 4||AGUSTUS

ANTARA/HAFIDZ MUBARAK

Saut Melanggar. Komite Etik KPK yang diketuai Syafi’i Maarif (tiga dari kanan) didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo mengumumkan hasil sidang etik Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Jakarta, kemarin. Saut dianggap terbukti melanggar kode etik tingkat sedang dalam kasus HMI.

311

ANTARA/ASEP FATHULRAHMAN

Buruh Ilegal. Puluhan tenaga kerja ilegal asal Cina menuliskan nama mereka dalam huruf Latin saat diperiksa di Kantor Imigrasi Cilegon, Banten, kemarin. Sebanyak 70 tenaga kerja itu digiring dari sebuah pabrik di Pulau Ampel, Merak, karena tak mengantongi izin kerja.

TEMPO/ADITYA HERLAMBANG PUTRA

MANCANEGARA GUGATAN CLASS ACTION MONTARA

Pemerintah Diminta Bantu Perjuangan Petani Rumput Laut

“Di Bandung, tidak boleh ada perusahaan yang mendiskriminasi calon karyawan yang menyandang disabilitas selama secara teknis bisa memenuhi ekspektasi pekerjaannya.” WALI KOTA BANDUNG RIDWAN KAMIL, KEMARIN, MEWAJIBKAN SELURUH PERUSAHAAN MEMBERIKAN KESEMPATAN MENDAPATKAN PEKERJAAN YANG SAMA KEPADA PENYANDANG DISABILITAS.

TEMPO/DHEMAS REVIYANTO ATMODJO

“Saya termotivasi dan tidak mau kalah dari yang lain. Saya ingin yang terbaik.” PEMAIN BULU TANGKIS GANDA CAMPURAN INDONESIA, TONTOWI AHMAD, KEMARIN, MENEGASKAN INGIN BERPRESTASI LEBIH BAIK DI OLIMPIADE RIO DE JANEIRO 2016 INI.

JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Syafi’i, mengatakan gugatan class action yang diajukan 13 ribu petani rumput laut Indonesia terhadap PTTEP Australasia, sebuah perusahaan minyak Australia yang berinduk di Thailand, sudah seharusnya dilakukan. “Sepanjang mendatangkan kerugian bagi warga negara kita,” kata Syafi’i kepada Tempo saat dihubungi, kemarin,“kami harus back-up petani itu.” Ihwal langkah apa yang akan dilakukan DPR untuk mendesak pemerintah membantu perjuangan para petani ini, Syafi’i menjawab ia tak bisa memberi jaminan pemerintah mau membantu. “Pemerintah sekarang lebih memperhatikan negara lain dibanding warganya sendiri,” tuturnya. Kemarin ribuan petani rumput laut di Nusa Tenggara Timur, Indonesia, menggugat PTT Exploration and Production dengan kompensasi senilai lebih dari US$ 152 juta (sekitar Rp 2,6 triliun) untuk mengganti kerusakan akibat tumpahan minyak yang terburuk di Australia akibat ledakan di anjungan pengeboran lepas pantai PTTEP Montara pada 21 Agustus 2009. Seperti dilaporkan Reuters, total sekitar 30 ribu barel minyak diperkirakan telah menyebar hingga Laut Timor selama 74 hari. Para pengacara Australia pembela petani Indonesia menyebutkan tumpahan

HTTP://CDN.THECONVERSATION.COM

Sumur minyak Montara yang terbakar pada 3 November 2009.

minyak mencapai hingga ke Nusa Tenggara Timur, sejauh lebih dari 250 kilometer. Kasus gugatan class action ini telah terdaftar di Pengadilan Federal di Sydney, Australia. “Jika perusahaan berpikir bahwa kasus ini akan diabaikan karena para petani adalah dari Indonesia, atau karena mereka tidak memahami hak-hak hukumnya, mereka sangat keliru,” kata Ben

Slade, pengacara pada kantor advokat Maurice Blackburn, yang mewakili gugatan 13 ribu petani rumput laut, yang dikutip Reuters, kemarin. Adapun PTTEP Australasia kemarin menyebutkan selalu menerima tanggung jawab atas ledakan anjungan Montara. Tapi mereka menambahkan bahwa dari citra satelit, survei udara, dan model, disimpulkan tak ada tumpahan minyak

mentah yang mencapai garis pantai Indonesia dan “tidak ada dampak lanjutan” terhadap ekosistem di area yang paling dekat dari perairan Indonesia. “Kami yakin hasil-hasil dari studi independen akan mendapat perhatian tertinggi (dari pengadilan),” demikian pernyataan PTTEP Australasia dalam situsnya, kemarin. ● TEMPO NEWSROOM

NASIONAL Berita Utama NASIONAL

P E D O M A N M A K A S S A R4 AGUSTUS | K A M I S , 4 I AKORAN GUSTUS 2016 P E D O M A N M A K AKAMIS, S S A R | K A M I S2016 , 4 A G U S T TEMPO US 2016

KORUPSI PENJUALAN ASET TANAH DKI

6 HILANG, 23 TERANCAM

Jaksa Pastikan Tersangka Bertambah Pembeli lahan diduga yang membiayai pembuatan sertifikat. Tempo Newsroom

JAKARTA — Jumlah tersangka dalam kasus korupsi penjualan aset tanah milik pemerintah DKI Jakarta di Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dipastikan bakal bertambah. Penjualan yang diduga dilakukan lewat persekongkolan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat

itu telah merugikan pemerintah daerah sebesar Rp 150 miliar. Saat ini, sudah ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka: pejabat BPN Jakarta Selatan yang hanya diinisialkan sebagai AS dan IR dari pihak swasta yang disangka sebagai pemohon sertifikat. “Penerbitan sertifikat lahan tak mungkin ujukujuk karena tahapannya tak hanya melibatkan satu

12 12 12

orang di kantor pertanahan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Sarjono Turin, kemarin. Sarjono menerangkan, IR telah ditahan dan dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan AS belum ditahan lantaran masih berstatus pegawai negeri sipil. Persekongkolan keduanya disebutkan terjadi pada 2014. Saat itu, IR, yang mengaku sebagai ahli waris, mengajukan

permohonan pembuatan sertifikat atas 2.975 meter persegi dari total 6.000 meter persegi luas lahan yang sejak 1996 sebenarnya telah berfungsi sebagai taman. Lahan itu diserahkan perusahaan pengembang PT Permata Hijau ke DKI sebagai kewajibannya menyediakan fasilitas sosial dan umum. Pada 2014, sertifikat hak guna bangunan atas lahan itu terbit, sekalipun semua dokumen persyaratan yang diserahkan IR palsu. Rekayasa dokumen itu diketahui setelah jaksa melakukan verifikasi ke

TEMPO/IMAM SUKAMTO

Mulai Beroperasi. Suasana Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kemarin. PT Angkasa Pura II (Persero) menyatakan Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan mulai beroperasi pada 9 Agustus 2016.

ETELAH kasus lahan di Cengkareng, Jakarta Barat, terungkap kebobolan aset tanah pemerintah DKI Jakarta lainnya yang terjadi pada 2014. Tanah ini terletak di Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ternyata, daftar kebobolan itu jauh lebih panjang karena, hingga pertengahan Maret lalu, Biro Hukum DKI Jakarta masih menghadapi 37 perkara gugatan kepemilikan atas lahan yang menjadi aset pemerintah. Dari daftar itu, DKI harus mengaku kalah dalam enam perkara. Yang sudah direbut kembali dan putusannya berkekuatan hukum tetap baru delapan perkara. Aset Tanah yang Dipastikan Terlepas: LOKASI

LUAS

Lahan bekas kantor Kecamatan Pulogadung

1.000 meter persegi

Lahan milik Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan di Kedoya, Jakarta Barat

42.470 meter persegi

Lahan Kantor Samsat Jakarta Timur di Jalan D.I. Panjaitan, Jatinegara

27.000 meter persegi

Lahan SMP Negeri 238 di Kelurahan Duren Tiga, Jakarta Selatan

2.510 meter persegi

Lahan Yayasan Pondok Karya Pembangunan (PKP) di Jalan Raya PKP, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur

20.050 meter persegi

Lahan Gudang Satpol PP di Jalan Ciputat Raya, Kelurahan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

kelurahan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta PT Permata Hijau. Segera setelah mengantongi sertifikat, Sarjono mengungkapkan, IR menjual lahan tersebut ke AH. Orang ini diduga tak sekadar menjadi pembeli, tapi juga yang membiayai pembuatan sertifikat itu. AH juga mempengaruhi AS agar bersedia menerbitkan sertifikat tersebut. Meski begitu, penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan masih mencari bukti tambahan untuk menjeratnya. “Indikasinya kuat,” kata Sarjono. Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, Adiana Ratih Yuniati, belum berkomentar tentang kasus ini. Ia tak menjawab panggilan telepon ataupun membalas pesan pendek yang dikirim Tempo hingga tadi malam. Adapun Gubernur Basuki

2.700 meter persegi

Tjahaja Purnama mengatakan aset tersebut diketahui telah digadaikan saat DKI ingin membangun ruang publik terpadu ramah anak di atas lahan itu. “Mulai sekarang saya perintahkan lurah di Jakarta meneliti kepemilikan lahan kosong di wilayahnya untuk mencegah sertifikat dobel,” dia menambahkan. Lahan yang menjadi obyek perkara di Grogol Utara ini terletak di tengah permukiman di kawasan Permata Hijau. Lahan terpencar di tiga lokasi yang dipasangi plang tanda milik pemerintah DKI Jakarta. Dua lahan terletak di Jalan Alexandrei III. Lahan ketiga berlokasi di antara Jalan Biduri Bulan I dan Jalan Alexandrei. Hanya ada lapak penjual tanaman yang berderet-deret di sana ketika Tempo menengoknya kemarin. ● TEMPO NEWSROOM

Cegah Radikalisme, Prancis Danai Pembangunan Masjid PARIS — Pemerintah Prancis akan membangun masjidmasjid menggunakan anggaran negara untuk menangkal pendanaan rumah ibadah itu oleh kelompokkelompok radikal dari luar negeri. Sejak Desember 2015, sedikitnya 20 masjid telah ditutup atas tuduhan terkait dengan ekstremisme. Christian Today kemarin melaporkan bahwa Dewan Muslim Prancis (CFCM) sudah memasukkan proposal skema pendanaan

untuk proyek pembangunan sejumlah masjid. Sumber dana proyek itu adalah pajak sektor makanan halal. Proposal itu disambut Menteri Dalam Negeri Bernard Cazeneuve. Ia menyatakan mendukung dan menginginkan ide tersebut diimplementasikan mulai Oktober mendatang. “Tak ada ruang di Prancis untuk mereka yang menyerukan dan mengobarkan kebencian di masjid-masjid, dan tidak menghargai

prinsip-prinsip Republik (Prancis),” kata dia. Menanggapi pernyataan Cazeneuve itu, Ketua CFCM Anouar Kbibech mengatakan hampir semua muslim di Prancis bersikap tenang dan terbuka. “Mereka menunjukkan bahwa Islam itu toleran. Mereka pun menghormati nilai-nilai dan hukum Republik,” ujarnya seperti dikutip Christian Today. Prancis selama ini merupakan negeri dengan popu-

lasi muslim terbesar di Uni Eropa. Ada sekitar 2.500 masjid dan musala yang berdiri di Prancis saat ini. Sekitar 120 di antaranya dianggap mengajarkan Salafisme—paham radikal yang diinterpretasikan dari aliran Sunni. Debat pendanaan masjid merebak setelah Pastor Jacques Hamel dipenggal oleh dua pria yang bersumpah setia kepada Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Kelompok teroris itu meng-

aku bertanggung jawab atas serangan yang diwarnai penyanderaan lima orang dalam misa pagi di gereja di dekat Rouen, Prancis utara, pekan lalu. Penutupan puluhan masjid serta upaya pemotongan dana dari luar negeri itu, menurut Perdana Menteri Manuel Valls, adalah langkah pemberangusan masif terhadap fundamentalisme Islam. Dikutip dari Express, PM Valls menegaskan bahwa

Prancis harus mengenyahkan “racun” Islam radikal. Dia mengumumkan rencana penutupan banyak masjid yang mendukung Salafisme. “Tidak semua Salafis adalah jihadis, tapi hampir semua jihadis adalah Salafis. Suatu racun yang menakutkan telah menyebar,” ujar Valls. “Banyak kaum muslim Prancis disandera fundamentalis Salafisme, yang beribadah sebagai senjata melawan yang lain.” ● TEMPO NEWSROOM

NASIONAL Berita Utama NASIONAL

4 AGUSTUS 2016 I KORAN TEMPO M AA NN M M AA KK AA SSKAMIS, PP EE DD OO M SS AA RR || KK AA MM II SS ,, 44 AA GG UU SS TT UU SS 22 00 11 66

DUGAAN KETERLIBATAN APARAT DALAM BISNIS NARKOBA

Penyelidikan Terbentur Soal Nama Penerima Suap Polri diminta memeriksa saksi-saksi dan CCTV di Nusakambangan.

13 13

Aparat yang Terjerat DALAM lima tahun terakhir, sejumlah petugas kepolisian dan TNI harus berurusan dengan hukum lantaran terlibat kasus narkoba.

MEI 2011

Freddy Budiman ditangkap pada Mei 2011 di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, setelah sebulan bebas dari penjara. Dalam penangkapan itu, polisi menemukan 300 gram heroin, 7 gram sabu, dan bahan Inex sebanyak 400 gram di dalam mobil yang ditumpangi Freddy. Ia mengaku barang tersebut didapat dari rumah Bripka S. Di rumah Bripka S ditemukan bahan sabu dan Inex. Dalam kegiatan operasionalnya, Bripka S dibantu oleh Bripka B. Dalam penyelidikan, polisi menemukan keterlibatan Kompol WS, AKP M, dan AKP AM.

ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN

APRIL 2013

Tempo Newsroom

JAKARTA — Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan institusinya telah melakukan penyelidikan atas kesaksian terpidana mati Freddy Budiman, yang menyebutkan ada keterlibatan aparat Polri, Badan Narkotika Nasional, dan TNI dalam bisnis narkoba. Namun, ia mengaku menghadapi kendala karena Freddy tak menyebutkan nama dalam pengakuan itu. “Startnya agak sulit karena informasinya tak akurat,” kata Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Pengakuan Freddy itu terkuak lewat tulisan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Haris Azhar, berjudul “Cerita Busuk dari Seorang Bandit”. Haris menceritakan pertemuannya dengan Freddy semasa masih hidup, yang mengungkap keterlibatan polisi, anggota BNN, petugas lembaga pemasyarakatan, dan personel TNI dalam penyelundupan narkoba. Haris memperoleh cerita tersebut saat mengunjungi Freddy di Nusakambangan pada 2014. Freddy mengaku menyetor uang hingga Rp 450 miliar kepada BNN dan Rp 90 miliar kepada petinggi Markas Besar Polri untuk memuluskan penyelundupan narkoba. Petugas LP dan

Badan Narkotika Nasional menangkap Kolonel ASB, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, di Hotel Ciputra, Semarang, pada 27 April 2013. BNN menemukan sabu seberat 1,5 gram.

FEBRUARI 2016

Mayor JS ditangkap di Apartemen Kalibata City pada 28 Februari 2016 oleh BNN. Penangkapan itu adalah hasil pengembangan kasus Bripka AM, anggota Satuan Intel Polda Kalimantan Timur yang diduga sebagai pengedar narkotik.

APRIL 2016

Polisi menangkap Brigadir Supardi dari Unit Reserse Kriminal Polsek Baranti, Kabupaten Sidrap. Dalam penangkapan itu ditemukan sabu seberat 3,4 kilogram.

APRIL 2016

Haris Azhar (kiri) memberikan keterangan terkait dengan pelaporan tiga institusi ke Bareskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik di kantor Kontras, Jakarta, kemarin.

BNN juga disebut pernah membantu bisnis Freddy dari balik jeruji dengan mencopot kamera pengawas di ruang tahanannya. Bahkan, perwira bintang dua TNI pernah mengawal perjalanan Freddy. Menurut Tito, Polri telah menemui Haris untuk mengecek informasi itu. Namun, tidak ada keterangan tambahan. Personel Divisi Profesi dan Pengamanan juga sudah bertemu dengan pengacara Freddy. Menurut Tito, pengacara yang tak disebutkan namanya itu tak pernah mendengar informasi tersebut.“Bahkan biaya untuk pengacara sering tersendat pembayarannya, bagaimana mungkin akan memberi-

kan sampai ratusan miliar,” kata mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini. Selain Polri, BNN sudah membentuk tim untuk mengusut kesaksian Freddy. “Kita sudah mengambil langkah-langkah. Tim penyelidikan akan dipimpin langsung oleh Irtama (Inspektorat Utama),” kata Kepala BNN Komisaris Jenderal Budi Waseso, Selasa lalu. Juru bicara BNN, Komisaris Besar Slamet Pribadi, menyatakan hingga kemarin belum ada anggota lembaganya yang dimintai keterangan. Rencananya, BNN akan memeriksa Haris pada Senin mendatang.“Kami sudah bertemu

Komandan Kodim Makassar, Kolonel Jefry Oktavianus Rotty, dan Kepala Komando Pusat Pengendalian Operasi Kodam VII Wirabuana, Letnan Kolonel Budi Iman Santoso, dipecat. Keduanya terbukti berpesta sabu di Hotel d’Maleo, Jalan Pelita Raya, Makassar, pada 5 April 2016.

MEI 2016

BNN menangkap polisi wanita berinisial IP di sebuah diskotik di Medan pada 27 Mei 2016. Saat itu, ia kedapatan sedang menggunakan narkoba bersama pacarnya yang menjadi target operasi BNN.

secara informal Sabtu lalu. Hasilnya nanti saja disampaikan,” kata Slamet. Adapun Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Tatang Sulaiman, menantang Haris untuk membeberkan semua nama yang disebut memfasilitasi Freddy. “Jika benar Haris dapat mengumpulkan bukti soal keterlibatan perwira tinggi TNI, akan menjadi entry point bagi kami untuk mengusutnya,” ujarnya. Haris Azhar mengakui bahwa Freddy tak pernah menyebut nama dalam pertemuan pada 2014 itu. Freddy, kata Haris, mengatakan nama-nama tersebut diungkap dalam pleidoi sidang kasus penyelun-

dupan 1,4 juta ekstasi yang melibatkannya. Ia sempat menelusuri isi pleidoi itu, namun tidak menemukan nama-nama yang dimaksudkan. Meski demikian, kata Haris, polisi seharusnya memeriksa saksi-saksi lain yang ada saat Freddy menyampaikan pengakuannya, rekaman CCTV

di LP Nusakambangan, dan daftar tamu LP itu untuk mencari bukti. Saksi tersebut adalah Liberty Sitinjak, yang pernah menjabat Kepala LP Nusakambangan, John Kei, dan dua rohaniwan. “Kenapa tidak ditelusuri itu?” kata Haris.

RI, dan Badan Narkotika Nasional dalam peredaran narkoba itu. Terpidana lain yang juga mendengarnya adalah John Refra alias John Kei dan Rodrigo Gularte. Kepala LP Batu saat itu, Liberty Sitinjak, juga hadir dan mengkonfirmasi langsung cerita Freddy kepada Haris. Cerita yang dimaksudkan adalah soal petugas BNN yang kerap meminta Kepala LP mencopot kamera pengawas

di ruang tahanan Freddy untuk memperlancar bisnis narkoba dari balik jeruji. Freddy juga berkisah tentang uang suap kepada BNN hingga Rp 450 miliar dan petinggi Markas Besar Kepolisian Rp 90 miliar. Tak hanya itu, Freddy juga mengatakan pernah menumpang kendaraan dinas jenderal bintang dua TNI untuk membawa narkoba dari Medan ke Jakarta.

Freddy tentu saja tak bisa membela Haris di hadapan penyelidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atas cerita itu karena sudah ditembak mati. Tapi, saksi lain yang hadir dan masih hidup bisa memberikan keterangan. “Saya mendengar Freddy menceritakan itu ke Haris,” kata mantan Kepala LP Batu, Liberty Sitinjak. “Cerita Freddy persis yang ditulis Haris.”

JULI 2016

Kopda S, anggota TNI yang berdinas di Aceh, ditangkap pada 21 Juli 2016 ketika bertransaksi sabu di Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Dari tangannya disita barang bukti 10 kilogram sabu. ● EVAN (PDAT)

● ANTARA

Bukan Cerita Fiktif

reddy Budiman, terpidana kasus narkoba yang dijatuhi vonis mati, sempat menempati Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Batu, Nusakambangan, Jawa Tengah, pada Juli 2013-Maret 2015. Pada periode ini, ia mendapat kunjungan dari Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Haris Azhar, yang datang bersamaan dengan acara

pembinaan rohani. Dalam acara tersebut, Freddy lancar menceritakan masa lalunya tentang praktek penyelundupan dan pengedaran narkoba. Cerita itu belakangan ditulis dan disebar Haris melalui akun media sosialnya menjelang pelaksanaan eksekusi mati jilid III terhadap terpidana mati kasus narkoba, 29 Juli lalu. Haris berkukuh bahwa cerita itu ada, meski dirinya

saat ini terancam pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Cerita saya bukan dari hal yang tidak pernah terjadi,” kata Haris, kemarin. Freddy memang bercerita tak hanya empat mata dengan Haris. Dua orang rohaniwan para terpidana yang mengajak Haris turut mendengar cerita tentang keterlibatan anggota TNI, Kepolisian

● TEMPO NEWSROOM

KEUANGAN BisnisKEUANGAN BISNIS NASIONAL

PP EE DD OO M SS SS AA RR 4 ||AGUSTUS M II SS2016 M AA NN M M AA KK AA KAMIS, KK AA M ,, 44 IAA KORAN GG UU SS TT UUTEMPO SS 22 00 11 66

APBN Perubahan 2016 Dipangkas Rp 133 Triliun Penyesuaian dilakukan supaya APBN kredibel. Tempo Newsroom

JAKARTA — Pemerintah memutuskan untuk memangkas lagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp 133,8 triliun. Sekretaris

Kabinet Pramono Anung mengatakan, dalam sidang paripurna kabinet, Presiden Joko Widodo menerima usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Walau hanya tersisa lima bulan, ada beberapa perubahan yang dilakukan Menteri Keuangan,” ucap Pramono di Kantor Presiden, kemarin.

Menteri Sri Mulyani menyatakan ada tiga faktor yang mendorong revisi APBN-P 2016. Pertama, tekanan yang berat dari sisi penerimaan pajak dalam dua tahun terakhir. Lalu melemahnya volume dan aktivitas perdagangan dan kondisi ekonomi global yang masih melemah. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo ingin kondisi APBN kredibel dan tepercaya. Hasilnya, pemerintah me milih mengurangi belanja kementerian atau

lembaga (K/L) sebesar Rp 65 triliun. Bukan hanya itu, dana transfer daerah pun ikut dipangkas sebesar Rp 68,8 triliun. Menurut Sri, pemotongan diarahkan ke aktivitas yang dianggap tidak penting, seperti perjalanan dinas, konsinyering, dan pembangunan gedung pemerintah. Adapun dari sisi penerimaan, Menteri Keuangan memperkirakan penerimaan pajak berkurang Rp 219 triliun. TEMPO/PRIMA MULIA

Ia menilai penghitungan penerimaan pajak dalam APBN-P 2016 menggunakan angka direncanakan, bukan realisasi. Karena basis penghitungannya tinggi, APBN-P 2016 mengalami tekanan. “Kami perlu melakukan penyesuaian, sehingga APBN jadi kredibel,” ucapnya. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan akan melakukan efisiensi belanja kementerian/ lembaga dan mengkonversi dana alokasi umum. Konversi dana alokasi umum bertujuan menggenjot penggunaan anggaran ke sektor produktif, bukan konsumtif. Pada April lalu, pemerintah pusat memberikan sanksi kepada daerah dengan mengkonversi dana alokasi umum dan dana bagi hasil dari tunai ke obligasi atau surat utang negara. Sanksi tersebut diberikan bagi daerah dengan penyerapan anggaran rendah. Soalnya, Kementerian mendeteksi banyak uang menganggur berbentuk giro, deposito,

14 14

dan tabungan yang jumlahnya melebihi belanja APBD. “Kami sudah memberikan peringatan kepada daerah yang uangnya tidak dieksekusi,” Mardiasmo menuturkan. Sebelumnya, pemerintah memangkas APBN Perubahan 2016 sebesar Rp 50,016 triliun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016. Efisiensi itu menyasar pada belanja operasional sebesar Rp 20,951 triliun; belanja lain Rp 29,064 triliun; anggaran pendidikan Rp 10,908 triliun; dan anggaran kesehatan Rp 1,434 triliun. Adapun realisasi APBN Perubahan 2016 pada semester I baru mencapai 35,5 persen atau Rp 634,68 triliun. Sedangkan defisit hingga semester ini telah mencapai 1,83 persen terhadap produk domestik bruto atau senilai Rp 230,7 triliun. Realisasi defisit ini sudah mencapai 77 persen dari target defisit hingga akhir tahun yang sebesar 2,35 persen atau Rp 296,7 triliun.

Kembali Dipangkas

enteri Sosial Khofifah Indar Parawansa berharap kementeriannya tidak harus kembali mengurangi belanjanya. Musababnya, pada Juni lalu Kementerian Sosial sudah diwajibkan memangkas Rp 1,6 triliun belanjanya dan membuat penerima Program Keluarga Harapan berkurang. Berikut ini 10 kementerian/lembaga terbesar yang terkena pemangkasan pada Juni lalu: 1.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Rp 8,4 triliun 2.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Rp 6,5 triliun 3.Kementerian Pertanian: Rp 3,9 triliun 4.Kementerian Perhubungan: Rp 3,7 triliun 5.Kementerian Kelautan dan Perikanan: Rp 2,9 triliun 6.Kementerian Pertahanan: Rp 2,8 triliun 7.Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: Rp 1,9 triliun 8.Kementerian Sosial: Rp 1,6 triliun 9.Kepolisian Republik Indonesia: Rp 1,5 triliun 10.Kementerian Agama: Rp 1,4 triliun

Proyek pembangunan fly over berstruktur baja bergelombang di simpang Antapani dan Jalan Jakarta, Bandung, 25 Juli lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan tidak akan memotong anggaran infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

BI Gunakan Aplikasi PIHPS untuk Tekan Inflasi JAKARTA — Bank Indonesia menggagas penggunaan aplikasi berbasis Internet untuk mengurangi informasi yang asimetris antara pedagang dan pelaku pasar komoditas. “Kami menyediakan informasi harga di tingkat produsen agar asimetrisnya semakin kecil,” ucap Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Juda Agung, kemarin. Dia menuturkan, perbedaan harga pangan

antar-daerah cukup tinggi. Karena itu, bank sentral berusaha menjembatani informasi di tiap daerah dengan aplikasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS). Aplikasi ini berupa sistem informasi yang menyediakan harga pangan strategis kepada masyarakat. ”PIHPS akan mengurangi ketidakseimbangan informasi antara produsen dan konsumen,” ujar Juda. Dalam modul PIHPS akan dikembangkan pula

sistem peringatan dini jika ada gejolak harga pangan. Sistem akan memberikan notifikasi kepada gubernur, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), kementerian terkait, dan Gubernur Bank Indonesia saat terjadi gejolak harga. Melalui aplikasi ini tiap pihak dapat berkoordinasi mengenai penekanan inflasi. ”PIHPS secara nasional sudah berhasil mengintegrasikan data dari 32 provinsi, 127 kabupaten/

kota, dan 312 pasar dari seluruh Indonesia,” dia mengimbuhkan. Berkaitan dengan pengendalian inflasi, Juda menyebutkan, pada hari ini TPID akan mengadakan rapat koordinasi VII 2016. Agenda rapat kali ini adalah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan Bank Indonesia dalam mengatasi inflasi pangan. Rapat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo itu dihadiri oleh 15 menteri, 34 gubernur, dan 455 bupati/

wali kota. “Kami akan mensinkronisasi struktur di bidang infrastruktur pangan dan tata niaga pangan,” ucap Juda. Menurut dia, inflasi pangan harus dikendalikan di bawah lima persen karena inflasi administered prices (harga barang yang dikendalikan pemerintah) relatif mengikuti harga komoditas. TPID mengklaim telah memiliki peta jalan menuju target inflasi 3,5 persen pada 2018.Target tersebut diyakini dapat

tercapai karena besaran subsidi energi telah stabil. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017, Kementerian Keuangan mengusulkan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2-5,6 persen dan tingkat inflasi 3-5 persen. Keputusan itu dituangkan dalam nota keuangan yang akan dibacakan Presiden pada 16 Agustus 2016 di Dewan Perwakilan Rakyat.

KEUANGAN BisnisKEUANGAN BISNIS EKONOMI & BISNIS

P E D O M A N M A K A SKAMIS, S A R 4| AGUSTUS K A M I S ,2016 4 AIGKORAN U S T UTEMPO S 2016

15 15

Angkasa Pura II Andalkan Pendapatan dari Terminal 3 Ultimate Garuda Indonesia memindahkan 126 penerbangan domestik dari Terminal 2 ke terminal baru. Tempo Newsroom

TANGERANG — PT Angkasa Pura II (Persero) menargetkan area komersial Terminal 3 Ultimate dapat memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi perusahaan. Direktur Pengembangan Komersial dan Bisnis PT Angkasa Pura II, Faik Fahmi, mengatakan Terminal 3 Ultimate diharapkan mampu menyumbang 50 persen pendapatan non-aero perusahaan.

“Saat ini, Rp 1,5 triliun dari area komersial Terminal 1 dan 2. Dengan adanya T3 Ultimate, pendapatan ditargetkan menjadi Rp 2,5 triliun,” kata Faik kepada Tempo kemarin. Seiring dengan rencana pengoperasian Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta pada 9 Agustus mendatang, PT Angkasa Pura II telah menyiapkan konsep penataan area komersial di terminal baru itu. Area komersial akan diisi gerai makanan dan minuman

serta peretail kelas dunia. “Konsepnya nyaman, memanjakan penumpang, serta menjadi surga makan dan belanja,” ujar Faik. Untuk memenuhi standar internasional, Angkasa Pura II mengontrak pengelola bandara Korea Selatan, Incheon, sebagai konsultan penataan area komersial Terminal 3 Ultimate selama dua tahun. Faik menginginkan ada alih pengetahuan dari Incheon kepada tim Angkasa Pura II untuk dimanfaatkan dalam revitalisasi Terminal 1 dan 2. “Penempatan gerai dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan selera pengguna bandara. Untuk itu, kami berbulan-bulan melakukan

survei,” katanya. Deni Krisnowibowo, Vice President of NonAeronautical Business PT Angkasa Pura II, menjelaskan bahwa area komersial Terminal 3 Ultimate seluas 71.225 meter persegi akan dibagi berdasarkan zona. Yakni zona makanan dan minuman, retail, service, duty-free, lounge, ruang pamer, dan perkantoran. “Terdapat 172 tenant makanan, minuman, retail, dan toko lainnya yang dikelola 13 pengelola,” kata Deni. Dia memastikan seluruh makanan, minuman, dan barang lainnya yang dijual di Terminal 3 Ultimate berasal dari merek-merek ternama di dalam dan luar negeri. TEMPO/ M IQBAL ICHSAN

Direktur Pelayanan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Nicodemus P Lampe berujar, pihaknya akan menempatkan 126 penerbangan domestik Garuda di terminal baru tersebut. Saat ini, Garuda mempunyai 180 penerbangan internasional dan domestik di Terminal 2. Dia berharap perpindahan ini dapat meningkatkan daya saing Garuda. Nicodemus menuturkan, sejak Juli lalu, Garuda telah mempersiapkan perpindahan penerbangan dari Terminal 2 ke Terminal 3

dengan mengadakan simulasi pelayanan. Simulasi tersebut melibatkan ratusan penumpang lengkap dengan barang bawaan dan pemeriksaan bagasi. “Kami catat dan perbaiki,” kata dia. Simulasi yang melibatkan Kementerian Perhubungan ini akan berjalan hingga 9 Agustus mendatang. Nicodemus menuturkan, Garuda juga menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi kesalahan dalam operasionalisasi perdana bandara tersebut. ●

Catatan Kementerian Perhubungan

Pabrik Waskita. Aktivitas pekerja di pabrik Waskita Beton Precast, Karawang, Jawa Barat, kemarin. Hasil produksi pabrik ini didistibusikan untuk proyek tol Becakayu, Solo-Kertosono, jalan layang Tendean-Ciledug, dan LRT Palembang.

erminal 3 Ultimate yang dibangun dengan investasi Rp 7 triliun akan mulai beroperasi pada 9 Agustus 2016 pukul 00.01 WIB. Keputusan tersebut diambil setelah Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengeluarkan surat bertanggal 2 Agustus 2016. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa, setelah melalui proses verifikasi administrasi dan teknis serta evaluasi simulasi operasi pelayanan dan kesisteman, Terminal 3 Ultimate dinyatakan dapat dioperasikan. Namun, surat tersebut memberikan catatan perbaikan prasarana yang harus diselesaikan sebelum tanggal pengoperasian. Di antaranya mengatasi kebocoran toilet di ruang tunggu, mampetnya aliran air di tempat wudu, juga retakan dan sejumlah masalah lainnya dalam perkerasan apron. Pelaksana tugas Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Djoko Murjatmodjo, mengatakan pihaknya masih memperbaiki sejumlah fasilitas tersebut. Sekretaris Perusahaan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, Didiet Kus Sam Radityo, menyatakan pengelola bandara telah melaksanakan rekomendasi perbaikan infrastruktur seperti bangunan menara pengawas (apron movement control/AMC). Saat ini, personel Lembaga Navigasi sedang melakukan pelatihan operasional kepada pegawai menara pengawas. Lembaga Navigasi juga terus mendampingi pegawai AMC selama dua pekan sejak Terminal 3 Ultimate dioperasikan. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginginkan Terminal 3 Ultimate menjadi kado untuk peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke-71. ● TEMPO NEWSROOM

Pencadangan Naik, Laba Mandiri Turun 28 Persen JAKARTA — Laba bersih PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di kuartal II 2016 turun 28,7 persen dari periode yang sama tahun lalu menjadi Rp 7,08 triliun. Penurunan laba itu disebabkan oleh peningkatan pencadangan sebesar Rp 9,9 triliun—naik drastis dari pencadangan tahun lalu yang hanya Rp 4 triliun. Menurut Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Sulaiman A. Arianto, peningkatan pencadangan

dilakukan sebagai langkah antisipasi berlanjutnya dampak perlambatan ekonomi terhadap kinerja perbankan nasional. Pencadangan yang kuat, kata dia, berguna untuk memperkuat struktur aset produktif dan mengantisipasi tren kenaikan kredit bermasalah. “Kami optimistis, dengan langkah-langkah yang kami lakukan, Bank Mandiri secara konsisten dapat terus memperkuat fondasi

struktur keuangannya,” ujar Sulaiman dalam acara Investor Day di Bursa Efek Indonesia, kemarin. Dia menjelaskan, sepanjang semester I 2016, Bank Mandiri berhasil mencatatkan pertumbuhan laba operasional sebelum pencadangan (pre-provision operating profit/PPOP) sebesar Rp 19,3 triliun. Perolehan tersebut tumbuh 13,3 persen dibandingkan dengan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 17,1

triliun. Kenaikan laba operasional ditopang oleh pertumbuhan pendapatan operasional sebesar 13,6 persen menjadi Rp 34,98 triliun. Penyumbang pertumbuhan adalah kenaikan pendapatan bunga bersih dan premi bersih senilai 13,3 persen menjadi Rp 25,8 triliun dan peningkatan pendapatan jasa (fee-based income) sebesar 14,5 persen menjadi Rp 9,2 triliun. Dalam periode yang sama,

perseroan juga berhasil menurunkan beban bunga sebesar 9,3 persen secara tahunan akibat meningkatnya komposisi dana murah. Dana pihak ketiga (DPK) Bank Mandiri meningkat menjadi Rp 691,4 triliun pada akhir Juni 2016 dari Rp 654,9 triliun tahun lalu. Dari total DPK, jumlah dana murah yang terdiri atas giro dan tabungan mencapai Rp 439,4 triliun. Kenaikan dana murah didorong oleh peningkatan

tabungan sebesar Rp 37,1 triliun menjadi Rp 273,6 triliun. Untuk meningkatkan pengumpulan dana masyarakat, Bank Mandiri terus mengembangkan jaringan kantor cabang, jaringan elektronik, maupun jaringan layanan lainnya. Pada akhir Juni 2016, layanan perbankan Bank Mandiri meliputi 2.472 kantor cabang, 2.159 unit mikro, dan 17.461 unit mesin anjungan tunai mandiri. ● TEMPO NEWSROOM

INDUSTRI BisnisINDUSTRI BISNIS EKONOMI & BISNIS

PPEEDDOOMMAANN MMAAKKAASKAMIS, KK AAMMIISS2016 ,, 44 AAI GKORAN SS 22001166 SSSAARR 4||AGUSTUS GUUSSTTUUTEMPO

Tiga Bank Biayai Proyek Tangguh Total pendanaan yang dikucurkan mencapai US$ 100 juta. Tempo Newsroom

JAKARTA — Tiga bank milik negara resmi terlibat mendanai proyek kilang gas alam cair (LNG) Tangguh Train III di Teluk Bintuni, Papua Barat. Mereka adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Satu lembaga keuangan non-bank juga terlibat, yakni PT Indonesia Infrastructure Finance. Mereka berkomitmen memberi pinjaman senilai total US$ 100 juta. “Untuk pertama kalinya pembiayaan proyek LNG meli batkan institusi

keuangan domestik nasional,” kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi di Jakarta, kemarin. Setiap bank akan mengucurkan dana sebesar US$ 25 juta. Pembiayaan menggunakan skema trustee borrowed scheme dengan HSBC (New York) sebagai wali amanat/trustee dan HSBC (Jakarta) sebagai akun bank domestik. Pendanaan bertenor 13 tahun. Pencairan pinjaman akan dilaksanakan bertahap sampai 2020. Pembiayaan ini terhitung kecil dibanding total kebutuhan dana Tangguh Train

III yang mencapai US$ 3,74 miliar. Kekurangan dana akan ditutup oleh lembaga-lembaga keuangan Cina, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Prancis, Singapura, dan lembaga multilateral lain. Kebutuhan investasi pembangunan kilang III sebenarnya mencapai US$ 8 miliar. Menurut Head of Country BP Indonesia DharmawanSamsu,pembiayaan tersebut berasal dari internal perusahaan. Juru bicara SKK Migas, Taslim Yunus, mengatakan pendanaan dari institusi keuangan domestik masih minoritas karena mengikuti Peraturan Bank Indonesia untuk meminimalkan risiko. “Kalau ada konsorsium pinjaman seperti ini, maka porsi dari Indonesia harus lebih kecil. Ini kan juga baru pertama kali, supaya

16 16

ANTARA/M AGUNG RAJASA

(Dari kanan) Presiden Direktur PT IIF Arisudono Soerono, Direktur Utama BRI Asmawi Syam, Direktur Utama BNI Achmad Baiquni, dan Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, saat menandatangani persetujuan pembiayaan Proyek Gas Alam Cair (LNG) Tangguh Train III di Jakarta, kemarin.

tidak kaget,” ujar Taslim. Direktur Bank BNI Achmad Baiquni mengatakan BNI telah beberapa kali terlibat membiayai perusahaan sektor hulu migas. Dia menjamin pendanaan ini tetap layak meski investasi hulu migas sedang lesu. “Tangguh sendiri produksi gasnya sudah ada kan. Tadi dikatakan juga untuk proyek listrik, jadi dari segi pendapatan juga jelas.” Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmojo menilai pendanaan

sektor hulu pertambangan, selama kebutuhannya untuk pemenuhan energi domestik, masih layak. Diketahui bahwa, dari 54 kargo proyeksi produksi Train III, 44 di antaranya untuk kebutuhan domestik. Pembeli terbanyak adalah PT PLN (Persero). “Walaupun beberapa sektor seperti batu bara menurun, tapi untuk energi prospeknya masih bagus,” ujar Kartika. Nantinya kilang Tangguh 3 bakal menyumbang 3,8 juta ton per tahun (mtpa)

terhadap kapasitas produksi kilang LNG Tangguh yang sebelumnya mencapai 7,6 juta ton per tahun. BP memegang 37,16 persen saham di proyek tersebut. Mitra lainnya adalah MI Berau B.V. (16,30 persen), CNOOC Muturi Ltd (13,90 persen), Nippon Oil Exploration (Berau) Ltd (12,23 persen), KG Berau/KG Wiriagar (10 persen), Indonesia Natural Gas Resources Muturi Inc (7,35 persen), dan Talisman Wiriagar Overseas Ltd. (3,06 persen). O IKLAN

KOSMO GAYA HIDUP Kosmo

Bugar

PPEEDDOOMMAANN MMAAKKAASSKAMIS, SSAARR 4|| AGUSTUS KKAAMMIISS2016 ,, 44 AAI GGKORAN UUSSTTUUTEMPO SS 22001166

HILANG NYERI

17 17

TEMPO/ ARTIKA RACHMI FARMITA

BERKAT INTERVENSI LEWAT REKAYASA SARAF, RASA SAKIT BERKEPANJANGAN BISA DIHILANGKAN TANPA MEMINUM OBAT. Tempo Newsroom

GILU yang tak kunjung sembuh sering bikin frustrasi. Padahal, obat penghilang sakit sudah lama habis. Untuk itu, sekelompok dokter pakar bius mengembangkan metode penanganan baru untuk menangani keluhan tersebut. “Bernama interventional pain management, IPM, atau manajemen nyeri dengan intervensi,” kata Nancy M. Rehatta, Ketua Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif (KATI), kepada Tempo di Rumah Sakit Dokter Soetomo Surabaya, Ahad lalu. Nyeri adalah sinyal adanya sesuatu yang salah dalam tubuh. Sakit ini adalah keluhan tersering yang mendorong seseorang berobat.

Penyebabnya mulai dari trauma karena kecelakaan, penyakit seperti kanker, hingga kebiasaan negatif, semisal menggunakan sepatu berhak tinggi yang berujung radang sendi. Berdasarkan klasifikasinya, nyeri tergolong kronis apabila berlangsung melebihi rentang waktu suatu nyeri akut. Nyeri akut normalnya mencapai ke s e m b u h a n antara satu, tiga, hingga

enam bulan. “Lebih dari itu, tergolong kronik,” kata Nancy. Dia mengatakan beberapa nyeri kronis yang banyak dialami orang Indonesia adalah nyeri punggung belakang, lutut, leher, dan bahu. Sakit itu disebabkan

Praktek uji kompetensi teknik intervensi terhadap nyeri di RS Soetomo, Surabaya, Ahad lalu.

pola hidup yang kurang gerak tubuh, sementara beban kerja berlebihan. Selama ini, penanganannya lewat obat. Tapi, pada kasus berat, penyuntikan morfin pun kerap gagal. Di sisi lain, pasien juga kebanyakan ogah dioperasi. Jadi, kalau nyeri, pasien menenggak obat. Saat sakitnya timbul lagi, ya minum obat lagi. “Begitu terusmenerus,” ujar Nancy, Guru Besar Ilmu Anestesiologi Universitas Airlangga, Surabaya. Padahal, konsumsi remedi dalam jangka panjang memberikan efek bahaya, misalnya perdarahan lambung, gangguan ginjal, dan osteoporosis. “Nah, teknik intervensi ini digunakan supaya pasien terhindar dari risiko-risiko tersebut,” ujar dia.

Tindakannya berupa merekayasa saraf yang menyampaikan rasa sakit ke otak. Dengan menggunakan alat ultrasound maupun radio frequency, pasien diberi suntikan steroid atau anestesi lokal untuk memblok saraf sementara waktu. “Nanti jika terasa nyeri lagi, pasien bisa diberi lagi bergantung kondisinya,” kata Ketut Ngurah Gunapriya, dokter spesialis anestesi dari Universitas Brawijaya. Adapun untuk efek permanen, dokter memberikan suntikan zat neurolitik alias langsung merusak saraf yang menjadi sumber nyeri. Bisa juga dengan ablasi atau membakar saraf tersebut dengan radio frequency. “Sehingga tidak ada lagi hantaran rasa nyeri,” ujar Ketut. Untuk mencegah efek samping, dia menambahkan, dokter kudu memastikan cairan obat tidak masuk ke pembuluh darah.“Pasien harus diberikan injeksi kontras sebelum obat-oba-

tan yang lain,” kata lulusan penanganan teknik nyeri di Budapest itu. Guru Besar Anestesi Universitas Hasanuddin, Makassar, Andi Husni Tanra, mengakui teknik intervensi tak bisa menghilangkan nyeri sepenuhnya. Namun, angka keberhasilannya mengurangi sakit lebih dari 50 persen. “Yang penting memperbaiki kualitas hidup pasien, bisa kembali beraktivitas dan bekerja,” kata dia. Profesor Husni mengatakan metode ini tergolong gres di Indonesia, juga di Asia Tenggara. Selama ini, pasien harus ke luar negeri untuk mendapat intervensi nyeri. Biayanya, dia menambahkan, sekitar Rp 97 juta di Singapura dan Rp 20 juta di Eropa. “Di sini bisa lebih murah,” kata dia. Perlu diingat, terapi ini sebatas menghilangkan rasa sakit, bukan penyakitnya. Jadi, meski ngilu sirna, sumber masalah tetap perlu diatasi. O

Angkatan Pertama di Surabaya

FACEBOOK.COM

olegium Anestesiologi dan Terapi Intensif (KATI) membuka sekolah keahlian teknik intervensi nyeri pertama di Indonesia, di Surabaya, pekan lalu. Hal ini ditujukan untuk menjawab tingginya kebutuhan penanganan nyeri kronik. “Sebab, jumlah pasien kanker juga semakin meningkat,” kata Andi Husni Tanra. Profesor Andi Husni Tanra, pakar anestesi dari Universitas Hasanuddin. Sebagai angkatan pertama, ada 16 dokter spesialis anestesi yang menjalani pendidikan setelah melewati ujian di Rumah Sakit Dokter Soetomo, Surabaya. Mengapa harus pakar bius? Sebab, dokter anestesi memiliki pengetahuan dasar membendung saraf. “Ilmu ini satu tingkat di atas kemampuan dasar anestesi. Tinggal ditingkatkan sebagai bentuk penanganan nyeri,” ujar Husni. Dia mengatakan pendidikan teknik intervensi dapat ditempuh dalam 6 bulan. Ini lebih cepat dibanding pendidikan subspesialis nyeri yang butuh 2–3 tahun.

O TEMPO/SUBEKTI

ILMU&&TEKNOLOGI TEKNOLOGI ILMU llmu&Teknologi

| KKAAMMIIS2016 S,, 44 IAAKORAN PPEEDDOOMMAANN MMAAKKAAKAMIS, SSSSAARR4 |AGUSTUS GGUUSSTTTEMPO UUSS 22001166

REUTERS/RICARDO MORAES

12 18

an sistem imunitas tubuh masing-masing. Setelah hasil awal studi dirilis Juli tahun lalu, para atlet dilaporkan sudah melakukan langkah pengamanan agar tak sakit dan gagal dalam kompetisi. Mereka mengkonsumsi antibiotik dan mencuci peralatannya dengan cairan khusus. Mereka juga menyiapkan kostum dan sarung tangan plastik untuk mengurangi kontak tubuh dengan air. Masalahnya, antibiotik hanya berlaku untuk melawan bakteri dan bukan virus. Apalagi adenovirus dengan kadar tinggi ditemukan pada hampir 90 persen lokasi yang diteliti. “Anda tak akan melihat level kontaminasi virus patogen setinggi ini jika air limbah dikelola dengan baik,”kataValerie Harwood, Kepala Departemen Biologi Integratif di Universitas Florida. Risiko terinfeksi virus juga lebih tinggi ketimbang bakteri. Menurut Alisa Muniz Crim, ahli penyakit pencernaan dari Nicklaus Children’s Hospital, Miami, bakteri seperti E. coli lazim

Gloria Marina, lokasi awal balapan perahu layar yang tercemar berat, di Rio de Janeiro, Brasil.

Perairan Rio de Janeiro terkontaminasi limbah manusia. Ribuan atlet olahraga air berisiko tinggi terinfeksi mikroba berbahaya. Tempo Newsroom

limpiade musim panas di Rio de Janeiro, Brasil, dibuka besok. Masalahnya, perairan dan pantai di kota itu kotor karena tercemar sampah dan limbah manusia. Jumlah bakteri dan virus berbahaya di perairan Rio sudah melebihi batas aman untuk kesehatan manusia. Laporan Associated Press pada Selasa lalu menyebutkan sejumlah lokasi untuk olahraga air mengandung virus berbahaya dengan kadar tinggi. Laporan ini muncul menyusul hasil riset mereka bersama Fernando Spilki, ahli virus dari Feevale University, Brasil, selama 16 bulan. Pencemaran air adalah

salah satu masalah besar yang menghantui penyelenggaraan Olimpiade 2016 ini. Sebelumnya, mereka diterpa masalah pembangunan infrastruktur Olimpiade yang molor, pencurian di kampung atlet, dan tenaga kerja. Wabah penyakit akibat virus zika juga masih membayangi. Pemerintah Brasil dan penyelenggara Olimpiade sudah berjanji membersihkan sampah dan limbah sebelum lomba digelar. Namun Spilki menilai tak ada perubahan signifikan terhadap kebersihan perairan di sekitar wilayah berpopulasi sekitar 12 juta jiwa itu. Menurut Spilki, tingkat kontaminasi perairan sangat bervariasi.“Semakin berfluktuasi karena kondisi iklim dan bukan dari

upaya untuk membersihkan kontaminasi,” kata dia. Sekitar 1.400 atlet yang berkompetisi di perairan dan pantai berada dalam risiko tinggi sakit akibat terinfeksi virus dan bakteri. Ancaman terbesar dihadapi oleh para perenang karena tubuh mereka bakal terendam air yang tercemar dalam waktu lama. Para turis yang datang ke pantai populer, seperti Ipanema dan Copacabana, juga berpotensi mengalami gangguan kesehatan cukup serius. Diperkirakan, 500 ribu turis bakal membanjiri Rio untuk menonton perhelatan kompetisi olahraga empat tahunan itu. Tahun lalu, 13 anggota tim dayung Amerika Serikat terserang diare dan mengalami muntah-muntah setelah mengikuti latihan dan kejuaraan dunia junior di sebuah danau di Rio. Tim dokter menduga limbah yang mencemari danau tempat lomba berlangsung menjadi salah satu pemicunya.

AP/ FELIPE DANA

Ancaman Mikroba di Olimpiade Rio Sampel air dan pasir yang dikumpulkan dari Rio de Janeiro, Brasil, untuk studi kualitas air.

Lokasi paling tercemar adalah laguna Rodrigo de Freitas yang menjadi tempat lomba perahu dayung. Gloria Marina, lokasi awal balapan perahu layar, juga tercemar berat. Sampel yang diambil di laguna pada Maret tahun lalu menunjukkan jumlah adenovirus mencapai 1,73 miliar per liter. Adenovirus adalah mikroba penyebab penyakit saluran pernapasan, radang lambung, dan saluran pencernaan. Hasil tes Juni lalu menunjukkan jumlah virus ini sebanyak 248 juta per liter air. Padahal, konsentrasi adenovirus yang hanya beberapa ribu per liter saja sudah harus diwaspadai.

Pencemaran di Gloria Marina masih berlangsung meski sudah dibuat proyek untuk menghalangi aliran limbah lewat saluran banjir ke lokasi itu. Hasil tes pada Maret tahun lalu menunjukkan kadar adenovirus di Gloria Marina mencapai 26 juta per liter air. Dua bulan lalu, jumlah adenovirus yang terdeteksi melonjak menjadi 37 juta per liter. Para perenang dan atlet yang tak sengaja menelan tiga sendok teh air laut dapat terinfeksi virus penyebab penyakit pencernaan, pernapasan, peradangan di jantung, dan otak. Risiko sakit ini juga dipengaruhi oleh kekuat-

ditemukan di saluran limbah dan membuat orang sakit. Namun bakteri tak bertahan di dalam air laut. “Virus bisa bertahan di dalam air asin dan pasir hingga berbulan-bulan,” kata dia seperti ditulis Livescience. Sampel yang diambil di Pantai Copacabana dan Ipanema menunjukkan keberadaan virus dengan konsentrasi tinggi. Bayi dan anak-anak yang bermain pasir di pantai menghadapi risiko terbesar sakit terinfeksi virus. “Apalagi mereka sangat cepat mengalami dehidrasi dan harus dibawa ke rumah sakit,” kata Harwood. O

METRO Metro METRO

GUUSSTTUTEMPO USS 22001166 PPEEDDOOMMAANN MMAAKKAAKAMIS, SSSSAARR4||AGUSTUS KKAAMMIISS2016 ,, 44 AIAGKORAN

19 19

TEMPO/EKO SISWONO TOYUDHO

KASUS KOPI MAUT

Ahli: Sianida Lumpuhkan Seluruh Organ Mirna JAKARTA — Sianida telah mengikat oksigen dalam darah Wayan Mirna Salihin, 27 tahun. Otak yang tak lagi menerima pasokan oksigen membuatnya kejang-kejang. Faktanya, bukan cuma otak, tapi seluruh organ tubuh Mirna sontak tak berfungsi tanpa pasokan oksigen. "Kematiannya lebih cepat dibandingkan dengan racun lainnya," kata Slamet Purnomo, dokter ahli forensik dari Rumah Sakit Tingkat I Bhayangkara, Kramat Jati, Jakarta Timur, kemarin. Slamet menuturkan hal itu dalam kesaksiannya sebagai ahli dalam persidangan kasus kematian Mirna dengan terdakwa Jessica KumalaWongso—rekan Mirna—di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Slamet pula yang memeriksa jasad Mirna pada malam setelah kematiannya di kafe Olivier, Grand Indonesia, 6 Januari lalu. Slamet mengatakan memeriksa dari bibir, tenggorokan, lambung, hati, empedu, hingga urine. Dugaan keracunan pertama kali terbit setelah dia mendapati bibir Mirna menghitam. Adapun sidik jari sianida didapati di organ lambung Mirna yang rusak dan ada bercak hitam. “Jaringan lambung ma-

Jessica meminta penyidik polisi dihadirkan dalam persidangan.

nusia sangat sensitif. Jika ada zat berbahaya semacam sianida berpotensi menyebabkan kerusakan atau korosi,” katanya. Sianida pula yang disimpulkannya menjadi penyebab Mirna merasa kepanasan di mulut, sesak napas, kejang, hingga akhirnya tewas. Bukti-bukti analisisnya itu dia serahkan ke penyidik kepolisian beserta

Dokter ahli forensik dari Rumah Sakit Sukanto Mabes Polri, Slamet Purnomo, saat bersaksi dalam persidangan kasus kematian Wayan Mirna Salihin di Pengadilan Jakarta Pusat, Jakarta, kemarin.

hitungan kadar racun sianida dalam tubuh Mirna yang sebesar 0,2 gram per liter. Berdasarkan bukti rekaman kamera CCTV yang

Korban awalnya sehat, lalu mendadak meninggal. Sianida telah mengikat oksigen dalam darah sehingga oksigen tidak tersuplai ke otak, paru-paru, jantung, dan organ lainnya.

5 TANDA SIANIDA DI TUBUH MIRNA

Korban kontak langsung dengan racun. Bibir bagian dalam hingga tenggorokan berubah menghitam karena terluka.

Sesaat setelah meminum kopi, Mirna mengibaskan tangan ke mulut karena kepanasan. Racun telah bekerja, membuat mulutnya terasa melepuh. “Kalau sianida cair terkena tangan, dapat mengakibatkan luka melepuh,” kata ahli forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Slamet Purnomo.

Ilustrasi rekonstruksi saat Mirna, Jessica, dan Hani di Kafe Olivier, 6 Januari 2016

Adanya racun dalam tubuh korban. Lambung bagian bawah berubah dari putih susu menjadi bercak hitam.

sudah diputar dalam persidangan sebelumnya, Mirna tewas setelah meminum es kopi Vietnam yang dibelikan Jessica. Kejadian meminum hingga kepala-

ILUSTRASI: TEMPO/IMAM YUNNI

Tempo Newsroom

Ditemukan sianida di gelas kopi korban.

Keterangan ahli toksikologi Nursamran Suban, yang juga Kepala Bidang Kimbiofor di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, bahwa jumlah sianida yang terkandung dalam kopi yang diminum Mirna lebih-kurang 297,6 miligram/liter. Bandingkan dengan dosis mematikan sianida untuk manusia dengan bobot 60 kilogram sebesar 171,42 miligram/liter.

nya terkulai dan badannya kejang berlangsung cukup cepat, yakni sejak pukul 17.17 hingga pukul 17.22. “Racun sianida memang bekerja dalam hitungan detik,” kata Slamet. “Ini yang membuat Mirna meninggal secara cepat.” Kesaksian Slamet kemarin diwarnai protes dari kuasa hukum Jessica. Mereka tidak berharap mendengarkan Slamet sebelum jaksa menghadirkan saksi penyidik dari kepolisian. Menurut mereka, bukti yang digunakan penyidik bisa tidak sesuai dengan fakta yang ada. Kalau itu benar terjadi, akan membuat analisis tim ahli tak koheren pula. “Kami keberatan karena pemeriksaan terhadap saksi penyidik dibatalkan,” kata ketua tim kuasa hukum, Otto Hasibuan. Namun majelis hakim yang diketuai Kisworo menolak keberatan itu. Menurut dia, keterangan Slamet dan seorang lainnya sebagai ahli racun yang dihadirkan jaksa hanya pendapat sebagai ahli. “Artinya, kesaksian ahli tidak menganalisis hasil keterangan dari para saksi fakta,” kata Kisworo. ●

Pengamen dan Polisi Adu Dokumen JAKARTA — Andro Supriyanto, 19 tahun, dan Nurdin Prianto, 26 tahun, dua pengamen yang menjadi korban salah tangkap polisi, menyerahkan sembilan dokumen ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Dokumen itu untuk diuji majelis hakim dalam sidang gugatan ganti rugi sebesar Rp 1,155 miliar yang diajukan keduanya. “Kami membawa dokumen yang menunjukkan po-

lisi melakukan kesalahan,” ujar Bunga Siagian, kuasa hukum Andro dan Nurdin, kemarin. Bunga menjelaskan bahwa sembilan berkas terdiri atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, putusan bebas dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta putusan kasasi yang menguatkan dalil pertimbangan hakim pengadilan tinggi. Disertakan pula surat pernyataan dari kedua

korban tentang kronologi pemeriksaan yang melibatkan unsur kekerasan serta surat perintah penahanan, penangkapan, dan perpanjangan penahanan yang dianggap menyalahi prosedur. Gugatan ganti rugi diajukan Andro dan Nurdin setelah hakim banding hingga kasasi menyatakan keduanya tak terbukti melakukan pembunuhan terhadap Dicky Maulana di

kolong jembatan Pasar Cipulir pada 30 Juni 2013. Keduanya menuntut polisi, jaksa, dan Kementerian Keuangan mengganti kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp 1,155 miliar. Dalam kasus yang berbeda, RAI, remaja terpidana kasus pemerkosaan sadis terhadap buruh di Tangerang, juga berkukuh menganggap dirinya korban salah tangkap. RAI, yang sudah dijatuhi vonis 10 tahun pen-

jara, telah mengajukan permohonan banding. “Ada tiga alat bukti baru yang kami ajukan,” ujar anggota tim kuasa hukum RAI, Alfan Sari. “Memori banding itu meliputi data persidangan dan keterangan saksi ahli.” Dalam memori banding itu, tim kuasa hukum meminta hakim Pengadilan Tinggi Banten meninjau kembali sejumlah kejanggalan yang muncul da-

lam fakta persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang. Kejanggalan meliputi belum adanya pembuktian ilmiah dan medis soal gigitan, air liur, sidik jari, dan darah seperti yang disampaikan jaksa dalam persidangan. “Termasuk sosok Dimas yang pernah diakui Rahmat Arifin (tersangka lain) sebagai pembunuh Eno Farihah (korban),” kata Alfan. ● TEMPO NEWSROOM

Metro METRO METRO

P E D O M A N M A K A KAMIS, S S A R 4|AGUSTUS K A M I S2016 , 4 AI KORAN G U S T UTEMPO S 2016

22 20

PEMILIHAN GUBERNUR DKI

PDIP Jajaki Koalisi Penentang Ahok Duet Risma-Sandiaga Uno didukung partai yang tak mendukung Ahok. Tempo Newsroom

JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan Jakarta sedang giat menemui partai lain untuk mengajak berkoalisi dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017. Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP, Gembong Warsono, akan berkunjung ke Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat pada pekan depan. “Kami jajaki karena sekarang semua masih cair,” kata dia, kemarin. Menurut Gembong, beberapa partai politik telah bersepakat untuk mencari sosok pemimpin yang arif dan bijaksana. “PKS dan PKB sepakat tidak mendukung Ahok,” ujar Gembong menyebut Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang telah mendapat dukungan dari Hanura, NasDem, dan Golkar. Pada Sabtu pekan lalu, pelaksana tugas Ketua PDIP Jakarta, Bambang Dwi Hartono, bertemu dengan Ketua PKS Jakarta Syakir Purnomo. Setelah itu ia bertemu dengan politikus Partai Kebangkitan Bangsa. Menurut Gembong, dari pertemuan tersebut, mereka bersepakat tak mendukung Ahok. Syakir mengkonfirmasi pernyataan Gembong. Ia berharap PDIP berkoalisi dengan partainya mendukung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan Sandiaga Uno yang telah resmi diusung Gerindra. “Kami mencari calon yang

arif,” kata Syakir. “Pak Ahok terlalu emosional.” Menurut Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan PKS Al Muzzammil Yusuf, Risma bisa menjadi pesaing terkuat Ahok. “Pasangan ini bakal mendorong banyak partai untuk memberikan dukungan,” ujar dia. Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan setuju dengan PKS. Ia menyarankan, untuk bisa menandingi Ahok, Gerindra dan PDIP mesti bersatu. Menurut dia, Ahok bakal keok jika kedua partai itu bergabung. “Ditambah PKB yang punya basis kuat di Nahdlatul Ulama,” kata Daniel. Menurut Bambang, kader-kader PDIP telah sepakat menolak Ahok. Suara mereka sudah disampaikan kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. “Saya sudah lapor ke Ketua. Saya sudah dengar suara rakyat, mayoritas tidak menghendaki inkumben,” kata Bambang, beberapa waktu lalu. PDIP Jakarta telah mengusulkan nama Djarot Saiful Hidayat dan Boy Sadikin ke pengurus pusat untuk diputuskan Megawati. Ketua Tim Penjaringan Calon Gubernur DKI Partai Gerindra, Syarif, mengatakan partainya akan mengalah jika PDIP bergabung dalam koalisi. Gerindra, kata dia, akan rela menukar posisi calon wakil gubernur karena PDIP adalah pemenang pemilu di Jakarta. “Pak Sandiaga

TEMPO/IMAM SUKAMTO

Poster dukungan terhadap Risma oleh Jakarta Love Risma (Jaklovers), Jakarta, 21 Juli 2016.

Pendaftaran Calon Independen Dibuka KOMISI Pemilihan Umum DKI Jakarta memulai tahapan pendaftaran calon perseorangan yang akan berlaga dalam pemilihan gubernur 2017. Kemarin, loket penerimaan berkas dukungan KTP untuk calon independen dibuka. Pada hari pertama, tak ada satu pun bakal calon independen yang mampir ke KPUD. “Kami perkirakan di hari-hari terakhir baru ramai pasangan calon yang membawa berkas,” kata Ketua KPUD Sumarno. Loket dibuka selama lima hari dari 3 Agustus hingga 7 Agustus 2016. Menurut Sumarno, ada delapan pasangan calon yang menyatakan akan maju lewat jalur independen dalam pemilihan mendatang.

Delapan pasangan calon itu menghubungi Sumarno dalam beberapa kesempatan. “Tidak etis kalau saya sebutkan namanya,” katanya. “Yang lima orang memberikan konfirmasi by phone, bertemu tatap muka tiga orang. Tapi saya tak bisa pastikan kapan mereka akan datang.” Puluhan verifikator dari KPU wilayah bersiap di KPU Jakarta menyambut 525 ribu berkas dukungan KTP pasangan calon independen. Berkas dukungan tersebut nantinya akan disortir sesuai dengan wilayah administrasi. Setelah itu, petugas KPU akan memverifikasi dukungan ke rumah-rumah pemberi KTP pada 21 Agustus hingga 3 September 2016. O TEMPO NEWSROOM

bisa saja jadi calon wakil dari PDIP,” kata Syarif. Menanggapi nama Sandiaga dan Risma, Gembong mengatakan kedua nama itu bisa dipasangkan jika telah melalui mekanisme partai. “Itu masih wacana,” kata dia. Seluruh hasil pertemuan dengan partai lain, kata Gembong, bakal disampaikan kepada pengurus PDIP pusat sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan calon gubernur. Setelah itu ia akan membawa nama calon itu kepada partai lain untuk diajak berkoalisi. O

Ahok Setuju Pembangunan Kampung Susun Bukit Duri JAKARTA — Pemerintah DKI Jakarta menyetujui usul Sanggar Ciliwung Merdeka membuat kampung susun bagi warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, yang tergusur proyek normalisasi Kali Ciliwung. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama setuju dengan syarat lokasinya tak di pinggir sungai.“Saya akan buatkan desainnya,” kata dia, kemarin. Ide kampung susun— berupa rumah panggung

besar di atas lahan rumah penduduk yang terkena normalisasi—pernah disetujui Ahok untuk penduduk Kampung Pulo di Jakarta Timur. Tapi pada akhirnya pemerintah tetap menggusur penduduk pada tahun lalu dan memindahkan mereka ke rumah susun Jatinegara Barat. Ciliwung Merdeka kembali mengusulkan kampung susun untuk mencegah penggusuran dan normalisasi tetap jalan untuk pro-

yek serupa di Bukit Duri. Beda dengan Kampung Pulo, warga Bukit Duri menggugat pemerintah atas penggusuran itu dengan alasan tak ada sosialisasi. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima gugatan perwakilan atau class action pada Selasa lalu. Hakim menyarankan agar kedua pihak melakukan mediasi. Mereka yang digugat adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, Balai Besar Ciliwung-Cisadane, Gubernur Jakarta, dan Wali Kota Jakarta Selatan. Kuasa hukum warga Bukit Duri, Vera W.S. Soemarwi, mengatakan warga Bukit Duri membuka ruang mediasi dengan pemerintah DKI dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Salah satunya ialah meminta pemerintah DKI membangun kampung susun bagi warga Bukit Duri.

Ketua Sanggar Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi menambahkan, kampung susun itu akan dibangun setinggi lima lantai dengan jumlah 420 unit. Pembiayaannya berasal dari pemerintah DKI sebesar 50 persen, warga Bukit Duri (30 persen), dan investor (20 persen). Sandyawan berencana mengajukan desain kampung susun pada saat mediasi nanti. Dia pun berencana mengubah lokasi kampung

susun dari tepi Ciliwung ke lokasi lain. Tak semua warga Bukit Duri menolak rumah susun sewa Rawa Bebek, Jakarta Timur.“Saya bersyukur bisa mendapat rumah susun,” kata Indra saat mengambil nomor undian kamar di kantor Kecamatan Tebet, kemarin. Ada 87 keluarga yang mengikuti undian ini. Mereka akan tinggal di menara E, F, G, dan H,” ujarnya. O TEMPO NEWSROOM

Internasional INTERNASIONAL

DIADUKAN KE PBB » 26

2121 25

PEDOMAN MAKASSAR | KAMIS, 4 AGUSTUS 2016

KUDETA GAGAL TURKI

PEMBERSIHAN TAK BERUJUNG TWITTER.COM

Kimse Yok Mu akan menggugat ke pengadilan internasional. Tempo Newsroom

ANKARA — Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terus “membersihkan” para pengikut Fethullah Gulen dari berbagai institusi di dalam maupun di luar negeri.Kemarin,pemerintah Turki memerintahkan penangkapan terhadap 100 staf rumah sakit di Ankara. Gulen, yang sejak 1999 tinggal di Pennsylvania, Amerika Serikat, dituding menjadi dalang kudeta militer yang gagal pada 15 Juli lalu. Tayangan stasiun televisi swasta NTV memperlihatkan polisi menggeledah rumah sakit akademi kesehatan militer Gulhani di Ankara. Aparat menuding rumah sakit itu memberi catatan medis khusus yang menguntungkan bagi para pendukung Gulen

untuk masuk ke jajaran militer. ”Ada indikasi kuat anggota FETO (Fethullah Terrorist Organisation) menyusup ke institusi untuk memperlambat pesaing mereka di militer dan mendongkrak karier para pendukungnya,” ucap pejabat yang tidak disebutkan namanya. Sejak kudeta gagal pada 15 Juli lalu, setidaknya lebih dari 60 ribu orang di sektor militer, kehakiman, sipil, dan pendidikan ditahan, diskors, dipecat, atau sekadar diperiksa. Bukan hanya di dalam negeri, kebijakan Erdogan juga menekan di banyak negara. Hal ironis terjadi di Somalia. Empat hari setelah kudeta gagal, Turki mendesak Somalia menutup Rumah Sakit Deva di Mogadishu. Kontan saja, direkturnya bingung. Dia tidak tahu alasan tentara dikerahkan ke rumah

Suasana pasien mengantri di Rumah Sakit Deva, Mogadishu, Somalia, beberapa waktu lalu.

sakitnya. ”Situasinya sangat buruk. Kami akan menghentikan layanan,” kata direktur yang tidak disebutkan namanya itu seperti dilaporkan situs berita Somalia, Shabellenews. Rupanya, rumah sakit itu didirikan Yayasan Kimse Yok Mu (KYM), badan kemanusiaan Turki. Rumah sakit itu biasanya

mengobati 100-an pasien per hari. Tidak hanya itu, Deva juga memberikan pelatihan bagi dokter dan tenaga medis di Somalia. ”Kami melakukan tugas dengan baik di sini. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi?” ujar salah satu dari delapan dokter Turki di Deva. ”Kami benar-benar terkejut.” Kimse Yok Mu atau yang WWW.SKYSCRAPERCITY.COM

berarti “Adakah Orang di Luar Sana” merupakan badan kemanusiaan global yang diduga terkait dengan Gulen. Kantor pusatnya di Sultanbeyli, Istanbul, telah disegel mulai 23 Juli. Badan itu dianggap menjadi ancaman terhadap keamanan nasional dan merupakan bagian dari FETO. Padahal, di Somalia, kegiatan KYM tersebut tak hanya di bidang kesehatan, tapi juga bantuan makanan bagi keluarga miskin. Misalnya saja pada Ramadan 2013, mereka membagikan bantuan makanan berupa beras, pasta, gula, tepung, dan minyak bagi 1.650 keluarga

●

APA ITU KIMSE YOK MU?

17 Agustus 1999: Gempa bumi Izmit menewaskan lebih dari 17 ribu jiwa. Relawan Turki merespons teriakan “Kimse yok mu?”, atau “Adakah orang di luar sana?”, dari bawah reruntuhan. Bencana itu mendorong berdirinya yayasan amal Kimse Yok Mu (KYM). 2004: KYM, dikenali sebagai lembaga swadaya masyarakat, terkait dengan Fethullah Gulen (kiri). KYM membantu Indonesia saat bencana tsunami Aceh. 2005: Badan itu juga mengelola kampanye bantuan selepas gempa bumi AfganistanPakistan. 2006: KYM mendirikan Tenda Ramadan di wilayah miskin di Turki dan menyediakan hidangan buka puasa gratis. 2007 seterusnya: Memperluas jaringan bantuan hingga Tepi Barat, Palestina. Operasinya kini mencakup Bangladesh, Darfur, dan Gaza.

Rumah Sakit Deva di Mogadishu, Somalia, beberapa waktu lalu.

serta menyantuni ratusan anak yatim piatu. KYM juga ikut membantu saat tsunami Aceh pada 2004. Didirikan pada 2002, KYM memiliki lebih dari 31 cabang di seluruh Turki dan 113 di dunia. Badan itu juga memiliki status konsultatif khusus dengan Badan Ekonomi dan Sosial Perserikatan BangsaBangsa, yang jarang dimiliki lembaga kemanusiaan lainnya. Akibat kebijakan Erdogan tersebut, lembaga dengan lebih dari 200 ribu relawan di seluruh dunia itu berencana menggugat pemerintah Turki di pengadilan internasional.

2008: Fethullah Gulen mendapatkan izin tinggal di Amerika Serikat.

2011: KYM mendirikan Rumah Sakit Deva di Mogadishu, Somalia. 2013: Relawan KYM membantu Filipina selepas hantaman topan Haiyan. 2014: KYM bekerja sama dengan Badan Pengungsi PBB (UNHCR) membantu pengungsi Suriah di Turki. Tapi, kabinet baru Presiden Recep Tayyip Erdogan (kanan) melarang KYM mengumpulkan sumbangan di Turki. 2016: KYM punya lebih dari 200 ribu relawan di 113 negara. Juli: Kantor pusat Kimse Yok Mu di Istanbul ditutup. Turki resmi minta Gulen diekstradisi. Agustus: Di bawah tekanan Erdogan, pemerintah Somalia menutup Rumah Sakit Deva dan di Kirgistan juga diminta menutup 30 sekolah dan universitas yang terkait dengan Gulen.

PARTNER STRATEGIS PENGEMBANGAN USAHA DAN BISNIS ANDA TELEPON: 0812 4242 956 | 0822 9827 7779

●

OLAHRAGA Olahraga OLAHRAGA

P E D O M A N M A K A KAMIS, S S A R 4 |AGUSTUS K A M I S2016 , 4 IA KORAN G U S T UTEMPO S 2016 PEDOMAN MAKASSAR | KAMIS, 4 AGUSTUS 2016 TEMPO/DHEMAS REVIYANTO ATMODJO

Eko Yuli Irawan saat mengikuti pemusatan latihan nasional angkat besi di kantor Persatuan Angkat Besi, Binaraga, dan Angkat Berat Seluruh Indonesia, Maret lalu.

OLIMPIADE RIO DE JANEIRO 2016

Angkat Besi Siap Tanding Tempo Newsroom

JAKARTA — Tim nasional angkat besi Indonesia telah memasuki fase akhir persiapan menghadapi perlombaan dalam Olimpiade Rio de Janeiro, 6-16 Agustus 2016. Manajer tim, Alamsyah Wijaya, optimistis atlet-atlet andalannya bisa menorehkan angkatan terbaik dan mendapatkan medali. Sejak tiba di Rio de Janeiro pada Kamis malam waktu setempat, 28 Juli 2016, tim nasional sudah empat kali berlatih.“Kondisi anakanak bagus. Berat badan mereka sudah mendekati berat badan pertandingan,” kata Alamsyah dalam percakapan WhatsApp dengan Tempo dari Rio de Janeiro, kemarin. Alamsyah bertutur, mereka menempuh perjalanan 13 jam dari Cape Town, Afrika Selatan, untuk tiba di Rio. Sebelumnya, tim menjalani pemusatan latihan mulai 8 Juli lalu di kota itu. Selisih waktu Cape Town dengan Rio hanya lima jam lebih cepat—jauh lebih pendek dibandingkan dengan Jakarta, yang waktunya 10 jam lebih cepat dari Rio. Menurut Alamsyah, sampai hari perlombaan, tim hanya akan sekali men-

Angkat besi menyumbang medali sejak Sydney 2000.

jalani latihan. “Fokus kami sekarang adalah memaksimalkan angkatan pertama mereka, menurunkan berat badan dengan sauna, dan menjaga asupan nutrisi,” ujarnya. Adapun atlet angkat besi Indonesia yang berangkat ke Rio de Janeiro adalah Eko Yuli Irawan dan Muhammad Hasbi di kelas 62 kilogram putra, Triyatno dan Deni (kelas 69 kilogram putra), I Ketut Ariana (kelas 77 kilogram putra), Sri Wahyuni (kelas 48 kilogram putri), serta Dewi Safitri (kelas 53 kilogram putri). Alamsyah optimistis, dengan kondisi yang baik seperti ini, atlet andalan seperti Eko Yuli, Triyatno, dan Sri Wahyuni bisa mencapai angkatan terbaik mereka dan mendapatkan medali. Cabang olahraga angkat besi konsisten menyumbang medali bagi Indonesia sejak Olimpiade Sydney 2000. Tiga medali Olimpiade pertama dariangkatbesidiraihRaema Lisa Rumbewas (perak di kelas 48 kilogram putri), Sri Indriyani (perunggu di kelas 48 kilogram putri), dan Winarni Binti Slamet (perunggu di kelas 53 kilogram putri) dalam Olimpiade Sydney 2000. Dalam Olimpiade Athena 2004, cabang angkat besi menyumbangkan satu medali perak. Lagi-lagi pe-

nyumbangnya adalah Raema Lisa Rumbewas, yang kali ini memenanginya di kelas 53 kilogram. Eko Yuli dan Triyatno adalah dua atlet terakhir yang berturut-turut menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia dalam Olimpiade. Eko mendapatkan medali perunggu di kelas 56 kilogram dalam Olimpiade Beijing 2008 dan di kelas 62 kilogram dalam Olimpiade London 2012. Adapun Triyatno mendapatkan medali perunggu di kelas 62 kilogram dalam Olimpiade Beijing 2008 dan perak di kelas 69 kilogram dalam Olimpiade London 2012. Hanya Eko dan Triyatno yang berhasil membawa pulang medali dari London saat itu. Dengan rekam jejak seperti itu, tak mengherankan jika ketua kontingen Indonesia dalam Olimpiade 2016, Raja Sapta Oktohari, yakin bahwa atlet-atlet angkat besi Indonesia bisa bersaing di Rio. Dalam kunjungannya ke pusat latihan angkat besi di Jakarta beberapa waktu lalu, Raja mengatakan angkat besi punya fasilitas persiapan atlet yang lebih memadai dibanding cabang olahraga lainnya. “Kalau melihat latihan mereka, saya merasa optimistis,” ujarnya. ●

22 22 22

Tontowi Bertekad Tebus Kegagalan Olimpiade 2012 RIO DE JANEIRO — Pemain bulu tangkis ganda campuran, Tontowi Ahmad, tak ingin mengulangi kesalahannya dalam Olimpiade London 2012. Saat itu, dia tidak bisa mengatasi tekanan sehingga gagal membawa pulang medali. Tontowi dan Lilyana Natsir menjadi harapan semata wayang Indonesia untuk meneruskan tradisi merebut medali emas setelah menjadi satusatunya wakil Indonesia pada semifinal perlombaan bulu tangkis Olimpiade. Sayang, mereka dikalahkan Xu Chen/Ma Jin dari Cina. “Saat itu kami memang berandai-andai banget, terlalu menggebu-gebu mau dapat emas. Karena terlalu berharap, saat kalah di semifinal itu, kami langsung down. Padahal, kami punya tugas lagi di perebutan perunggu,”tutur Tontowi saat berbincangbincang dengan Badmintonindonesia.org. Pada akhirnya, Tontowi/ Lilyana juga kalah dalam pertandingan perebutan medali perunggu. Mereka ditaklukkan pasangan Denmark, Joachim Fischer Nielsen/Christinna Pedersen. “Kami seharusnya berfokus pada satu demi satu pertandingan. Kalau sudah kalah di semifinal, seharusnya kami bisa berfokus pada pertandingan selanjutnya. Namun,

kami malah tidak bisa tampil baik di perebutan perunggu. Padahal, rekor kami melawan Nielsen/ Pedersen lumayan bagus,” Tontowi menambahkan. Tontowi menyatakan telah banyak belajar dari kesalahan itu. Dia tidak mau terjebak dalam sikap yang sama. Apalagi, situasi saat ini berbeda. “Kondisi sekarang memang lebih baik. Kita punya beberapa andalan. Ini cukup berpengaruh juga. Saya merasa termotivasi, tidak mau kalah sama yang lain dan ingin yang terbaik,” Tontowi menjelaskan. “Persiapan tahun ini sudah bagus. Karantina di Kudus (Jawa Tengah) sangat membantu untuk menyegarkan pikiran.” Menjelang Olimpiade kali ini di Rio de Janeiro, Tontowi pun terlihat lebih rileks dibanding saat akan tampil dalam Olimpiade sebelumnya. Ia sering berbagi cerita dengan Mohammad Ahsan, andalan Indonesia di nomor ganda putra. Keduanya memang dekat sejak bersama-sama menghuni klub Djarum. Saat ini, baik Tontowi maupun Ahsan menyandang target yang tak bisa dibilang ringan. Mereka menjadi tumpuan Indonesia untuk memulai lagi tradisi mendapatkan medali emas Olimpiade. ● TEMPO NEWSROOM IKLAN

Olahraga OLAHRAGA OLAHRAGA

SEPAK BOLA

P E D O M A N M A K A KAMIS, S S A R 4|AGUSTUS K A M I S2016 , 4 IA KORAN G U S T UTEMPO S 2016

23 23

HASIL KLB PSSI

Kepengurusan PSSI Harus Dirombak Edy Rahmayadi siap menjadi calon Ketua Umum PSSI. Tempo Newsroom

JAKARTA — Nama Letnan Jenderal Edy Rahmayadi mencuat sebagai calon Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).Kelompok 85 semakin kuat mengusung Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat itu sebagai calon Ketua Umum PSSI seusai Kongres Luar Biasa di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, kemarin. “Kami jagokan beliau (Pak Edy Rahmayadi). Ini bukan sekadar pendapat saya, tapi juga keinginan mayoritas Kelompok 85,” kata Manajer Persib yang juga pendiri Kelompok 85, Umuh Muchtar, kepada wartawan, kemarin. Berdasarkan hasil KLB, kemarin, sebanyak 91 dari 105 pemilik suara meminta perombakan seluruh kepengurusan PSSI yang terdiri atas 1 ketua umum, 2 wakil ketua umum, dan 12 anggota komite eksekutif. Keputusan tersebut otomatis menggugurkan pilihan yang ditawarkan Federasi Sepak Bola Dunia

atau FIFA untuk sekadar mengganti posisi ketua umum dan dua anggota komite eksekutif yang kosong. Posisi Ketua Umum PSSI kosong setelah La Nyalla Mahmud Mattalitti mengundurkan diri karena terjerat kasus korupsi di Kejaksaan Agung. Sedangkan dua anggota komite eksekutif yang mengundurkan diri adalah Johar Lin Eng dan Gusti Randa. Umuh mengatakan Kelompok 85 akan merumuskan langkah untuk mendaftarkan Edy Rahmayadi ke bursa calon Ketua Umum PSSI. Menurut dia, Edy sudah mengantongi persyaratan untuk maju sebagai calon ketua umum. Meskipun berlatar belakang militer, Edy sudah lama bergelut dalam organisasi sepak bola. Salah satu contoh, Edy pernah membina klub PSMS Medan yang kini berubah menjadi PS TNI. Soal calon lain yang bakal diajukan untuk posisi wakil ketua umum atau komite eksekutif, Umuh enggan menjawab. Menurut

ANTARA/WAHYU PUTRO A

Edy Rahmayadi

dia, Kelompok 85 belum membicarakan calon-calon lain selain Edy. Meski begitu, Umuh tak menutup adanya kemungkinan bakal muncul namanama lain yang melengkapi pencalonan Edy.“Nanti tergantung anggota Kelompok 85 mau mengajukan siapa saja calonnya.” Presiden Persija Jakarta Ferry Paulus sependapat dengan Umuh. Menurut dia, hanya Edy yang diusulkan anggota Kelompok 85. Ferry optimistis Edy merupakan sosok yang tepat untuk mempererat hubungan PSSI dengan pemerintah. ”Selain tegas, Edy orang yang disetujui pemerintah,” kata Ferry. Edy menanggapi dukungan Kelompok 85 dengan positif. Jenderal bintang tiga itu meng-

Masalah Persebaya Diselesaikan dalam Kongres Oktober JAKARTA — Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) berjanji akan menyelesaikan masalah keabsahan Persebaya 1927. Pelaksana tugas Ketua Umum PSSI Hinca Panjaitan memasukkan permasalahan Persebaya 1927 ke dalam agenda kongres pemilihan pada 17 Oktober 2016. “Karena tidak bisa kita bahas dalam kongres kali ini, maka kami catat dan masukkan ke agenda kongres pemilihan mendatang,” kata Hinca sebelum menutup Kongres Luar Biasa PSSI di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, kemarin. Ratusan bonek—pendukung Persebaya—menyambangi Jakarta sejak kemarin. Mereka sengaja ke Jakarta untuk mendesak pemerintah dan PSSI agar mengakui kembali

Persebaya 1927. Persebaya dan enam klub lainnya—Arema Indonesia, Persema Malang, Persibo Bojonegoro, Lampung FC, Persipasi Kota Bekasi, dan Persewangi Banyuwangi— tak diakui PSSI lantaran memilih bergabung ke Indonesian Premier League. Ketika itu sedang terjadi dualisme kepemimpinan PSSI. Sial bagi Persebaya 1927 dan Arema Indonesia, setelah tak diakui PSSI, muncul klub serupa, yakni Arema Cronus dan Bhayangkara Surabaya United. Beruntung, Persebaya menang gugatan nama dan logo di Pengadilan Negeri Surabaya yang diajukan PT Mitra Muda Inti Berlian yang menaungi klub Bhayangkara Surabaya United. Anggota Komite Ekse-

kutif PSSI Tony Apriliani menyerahkan keputusan nasib Persebaya cs di tangan pemilik suara dalam kongres pemilihan 17 Oktober mendatang. Tony berharap seluruh pemilik suara PSSI bersedia memutihkan keabsahan ketujuh klub. “Kalau sudah diputihkan, Bhayangkara Surabaya United dan Arema Cronus tetap ada. Tak masalah satu kota ada dua klub atau lebih,” kata Tony. Jika sudah dipulihkan keabsahannya, ketujuh klub itu tak bisa langsung kembali ke divisi terakhir yang mereka huni. Menurut Tony, Persebaya cs harus menghuni divisi terendah di Indonesia. “Apakah liga nusantara atau divisi tertentu, nanti kita bicarakan saat kongres Oktober nanti,” kata dia. ● TEMPO NEWSROOM

aku siap jika didaftarkan Umuh cs sebagai calon Ketua Umum PSSI.“Kalau itu amanah dari voters dan Allah, akan saya lakukan dengan segenap jiwa raga demi marwah PSSI,” kata Edy kepada Tempo melalui pesan pendek. Dalam kongres luar biasa, kemarin, mayoritas pemilik suara juga setuju menggelar kongres pemilihan seluruh pengurus PSSI pada 17 Oktober 2016 atau 10 pekan ke depan. Kongres juga menyetujui pembentukan Komite

Pemilihan yang bertugas sebagai penyelenggara proses pemilihan seluruh pengurus PSSI yang diketuai oleh Agum Gumelar. Selain itu, KLB mengesahkan Komite Banding Pemilihan yang bertugas mengurus sengketa dalam kongres pemilihan. Komite Banding diketuai oleh Erick Tohir dan Hamid Awaludin sebagai wakil. Ada juga Dodik Wijanarko, M. Nigara, dan Fikri Assegaf sebagai anggota dan cadangan. Pelaksana tugas Ketua

Umum PSSI Hinca Panjaitan berharap kedua komite tersebut dapat bekerja dengan maksimal dan adil hingga kongres pemilihan pada 17 Oktober mendatang. Hinca meminta Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan untuk selalu menggunakan statuta FIFA dan PSSI sebagai pedoman kerja. “Para calon yang ingin mendaftar juga harus bersiap dari sekarang. Sebab, waktu pendaftaran pasti terbatas,” kata Hinca. ● IKLAN

The Republic of Indonesia Trough the Ministry of Agriculture, Indonesia Agency for Agricultural Research and Development (IAARD) Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination (SMARTD) Project IBRD Loan No.8818-ID National Competitive Bidding Pelelangan Peralatan Laboratorium Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi UNDANGAN LELANG Nomor: B.3335 /PL.010/H.2.2/08/2016 Tanggal : 04 Agustus 2016 1. Pemerintah Republik Indonesia telah menerima bantuan pinjaman dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) untuk membiayai Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination (SMARTD) Project, dan bermaksud menggunakan sebagian dari pinjaman ini untuk membiayai pengadaan Peralatan Laboratorium Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi (Balitkabi) 2. Panitia mengundang para Peserta Lelang yang memenuhi syarat untuk menyampaikan surat penawaran dalam amplop tertutup untuk pengadaan barang sebagai berikut : Peralatan Laboratorium Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi. 3. Peserta lelang yang berminat dapat memperoleh informasi lebih lanjut di Sekretariat POKJA ULP Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi. Jl. Raya Kendalpayak KM 8 Malang 65101, pada hari kerja tanggal 08 s/d 12 Agustus 2016 4. Surat Penawaran harus berlaku 90 hari dan diserahkan ke alamat di bawah ini: Sekretariat POKJA ULP Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi. Jl. Raya Kendalpayak KM 8 Malang, 65101, dengan pengambilan dokumen paling lambat pada tanggal 12 Agustus 2016 pukul 10.00 BBWI, dan harus disertai dengan surat jaminan penawaran (Bank Guarantee) yang diterbitkan oleh bank umum bukan perusahaan asuransi, yang besarnya Rp. 173.000.000 (Seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan berlaku sampai dengan 90 hari kalender setelah pembukaan surat penawaran. Penyerahan Surat Penawaran yang terlambat akan ditolak dan dikembalikan dalam keadaan tertutup. 5. Surat Penawaran akan dibuka di hadapan wakil-wakil Peserta Lelang yang hadir pada jam/tanggal (minimal 21 hari kalender sejak pengumuman) dan alamat di bawah ini: Hari/Tanggal : Kamis, 25 Agustus 2016 Jam : 11.30 WIB Nama Pemberi Kerja : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), BALITKABI Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Alamat Pemberi Kerja : Jl. Jl. Raya Kendalpayak KM. 8 Malang, 65101 - Indonesia Tempat : Sekretariat POKJA ULP Balitkabi Alamat POKJA : ULP Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi. Jl. Raya Kendalpayak KM 8 Malang, 65101 Tlp. : 0341-801468 Faxsimile : 0341-801496 E-mail : balitkabi.smartd@gmail.com balitkabi@litbang.pertanian.go.id 6. Kontrak akan dilaksanakan apabila revisi DIPA tahun anggaran 2016 untuk penganggaran Pengadaan Peralatan yang didanai SMARTD disetujui Kementerian Keuangan. Apabila Revisi DIPA tidak disetujui Kementerian Keuangan, maka Calon Penyedia Barang tidak berhak menuntut ganti rugi.

OLAHRAGA

Olahraga

PEDOMAN MAKASSAR KAMIS, 4 AGUSTUS 2016

PEDOMAN MAKASSAR | KAMIS, 4 AGUSTUS 2016

SESUMBAR NEYMAR

“Semua orang Brasil menjatuhkan harapan kepada dia.” Tempo Newsroom

RIO DE JANEIRO – Di sela latihan, Neymar memamerkan tato di betis kirinya. Di sana ada gambar anak kecil mengenakan topi yang melihat ke arah Mogi das Cruzes, tempat kelahirannya, dengan mimpi-mimpinya, yakni menjadi pemain hebat, rumah keren, dan trofi Liga Champions. Bocah di tato itu tak lain Neymar sendiri. Semua impian itu kini sudah ia rengkuh. Neymar bergelimang harta dan bergaya hidup jetset. Menurut dia, setiap jutawan muda yang sedang berada di puncak akan menjalani gaya hidup seperti itu. “Bayangkan saat Anda berusia 24 tahun dan mendapatkan apa yang saya peroleh dan memiliki semua,” katanya di kamp pelatihan Brasil, Selasa lalu.“Tidakkah Anda akan berlaku seperti saya?” Nah, inilah yang menjadi masalah bagi publik Brasil. Pada saat perhelatan laga sepak bola di Olimpiade akan digelar, pemain andalannya masih saja slenge’an dan doyan foya-foya.

Neymar da Sila Santos Tempat Tanggal Lahir: Mogi das Cruzes, 5 Februari 1992 Posisi: Penyerang Klub: Barcelona

2009-2013 2013-sekarang

Karier Santos Barcelona

Tampil 103 50

gol 54 39

Timnas Brasil: 2009 2011 2012 2010-sekarang

Brasil U-17 Brasil U-20 Brasil U-23 Brasil

3 7 7 58

1 9 4 40

Apalagi mereka tahu emosi Neymar yang kadang kurang terkontrol. Hal itu dianggap akan mempengaruhi pasukan Selecao nanti. Terakhir kali membela Brasil di Copa America 2015, dia diusir keluar oleh wasit. Padahal Neymar adalah pemain paling senior dalam skuad Brasil dan punya pengalaman tampil di Olimpiade London 2012—saat itu dikalahkan oleh Meksiko di final. Mantan pemain timnas Brasil, Juninho, mewantiwanti agar Neymar berfokus. Dia juga meminta anak muda itu tak mudah panas hati di lapangan nanti. Sebab, menjadi tuan rumah membuat Brasil mau tidak mau harus berjaya. Jika lebih tenang, bukan tidak mungkin Brasil akan sukses meraih emas di Olimpiade. “Ketika bola mendarat di kakinya, semua orang Brasil akan menjatuhkan harapan kepadanya,” ujar Juninho. Di Olimpiade Rio, Neymar akan memimpin Brasil menghadapi Afrika Selatan, Irak, dan Denmark di babak penyisihan grup, yang dimulai besok. “Saya pikir Anda harus memulai dengan melihat apa yang saya lakukan di lapangan,” katanya. “Saat saya di luar lapangan, saatnya kepentingan pribadi saya.” Sesumbar Neymar memang telah dibuktikan sebelumnya di lapangan. Brasil sukses menekuk Jepang 2-0 dalam laga uji coba di Serra Dourada Stadium, Sabtu pekan lalu. Namun pertandingan itu hanyalah uji coba sebelum berlaga di Olimpiade 2016. Publik tak lantas menjadi tenang. Perang sesungguhnya belum dimulai, Neymar sudah menggelar pesta kemenangan itu dengan mengundang rekan satu tim untuk merayakannya di penginapan mewah di daerah Alphaville. Brasil akan bertemu dengan Afrika Selatan dalam laga pertama di Olimpiade Rio 2016, hari ini. Neymar mengatakan selalu berpikir menang. Dia menganggap berpikir kalah hanya akan merampas keinginan untuk menang. “Saya tidak suka kalah. Kalah tidak pernah terlintas dalam pikiran saya. Saya ingin membawa yang medali emas untuk Brasil.” O INDEPENDENT | GUARDIAN | SPORTMAIL

AP/ERALDO PERES

PARTNER STRATEGIS PENGEMBANGAN USAHA DAN BISNIS ANDA TELEPON: 08124242956 | 082298277779

EKONOMI & BISNIS

PEDOMAN MAKASSAR | KAMIS, 4 AGUSTUS 2016

Sulsel Simpan Potensi Energi Terbarukan Sejumlah investor berminat menggarap listrik swasta. MAKASSAR, PEDOMAN MAKASSAR

— Sulawesi Selatan (Sulsel) menyimpan potensi besar sumber energi terbarukan. Misalnya, potensi pembangkit listrik tenaga air 2.946,8 MW, potensi pembangkit mini hidro 70,2 MW, potensi pembangkit listrik tenaga mikro hidro 7,66 MW, serta potensi panas bumi yang mencapai 371 MW. Belum lagi dengan pembangkit tenaga angin skala kecil, energi surya, dan bioenergi. Potensi PLTA yang mencapai 2.946,8 MW telah dimanfaatkan sebanyak 518 MW. Sementara untuk mini hidro telah termanfaatkan 10,6 MW dari potensi sebesar 70,2 MW, dan telah terpasang 63 unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro dengan kapasitas 1.897 kW dari total potensi sebesar 7.662,9 MW. Selain itu, Sulsel juga tengah melakukan penambahan jumlah pembangkit listrik tenaga angin. Sebanyak dua unit pembangkit listrik tenaga angin akan dibangun di kabupaten Sidrap dan Selayar dengan kapasitas masing-masing 100 MW. Pemanfaatan angin sebagai sumber listrik di Sulawesi selatan dinilai sangat memadai, karena secara umum kecepatan angin di Sulawesi selatan berkisar 2-4 m/detik.

Pada beberapa daerah tertentu seperti Takalar, Bulukumba, Sidrap dan Selayar kecepatan anginnya lebih dari 4 m/detik, sehingga cukup memadai untuk pembangkit listrik tenaga angin skala kecil. Sulsel juga punya sumber energi panas bumi dengan potensi sebesar 371 MW tersebar di 16 lokasi di Sulsel. Sedangkan pengembangan bioenergi sangat sesuai diaplikasikan karena didukung oleh ketersediaan lahan yang mencukupi untuk pembudidayaan tanaman penghasil bioenergi seperti biodiesel (601.992 Ha), bioetanol (40.700 Ha). Diharapkan dengan potensi tersebut maka Sulsel menjadi provinsi paling siap dengan infrastruktur kelistrikan.“Pemerintah sebaiknya jangan ragu-ragu menyerahkan pengelolaan listrik pada pihak swasta. Pilih mana, tandatangani jaminan untuk swasta atau lampu mati,” tegas Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sulsel. Sementara itu Grup Bosowa melalui Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeneponto dengan kapasitas 2x125 Megawatt (MW), di Desa Punagaya, Jeneponto, Sulawesi Selatan yang dires-

mikan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Jero Wacik, 19 Desember 2012 telah memasuki sistem jaringan distribusi PLN untuk wilayah Sulsel dan sekitarnya. Apa dampak dari PLTU ini bagi iklim investasi di Makassar secara khusus dan Sulawesi Selatan secara umum? “Sulsel dan sekitarnya akan menjadi salah satu kota dengan jaminan ketersediaan listrik dan infrastruktur terbaik di Indonesia,” ujar Chief Executive

Officer (CEO) Bosowa Erwin Aksa. Erwin mengatakan, tak hanya Makassar, PLTU ini juga akan menyediakan kebutuhan energi di Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) secara umum. Adanya pasokan baru ini diperkirakan PT PLN akan menghemat anggaran sekitar Rp 4 triliun. Bosowa membangun PLTU ini melalui anak usahanya, PT Bosowa Energy bekerja sama dengan PT SSP (Sumberenergi Sakti Prima) yang

BPR untuk UKM Sulsel MAKASSAR, PEDOMAN MAKASSAR

— Para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Sulawesi Selatan setidaknya bisa bernafas lega. Sebab pihak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Selatan yang selama ini menjadi ‘bapak angkat’ mereka telah mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) khusus untuk memberdayakan UKM. BPR yang diberi nama Indotama UKM Sulawesi ini diprioritaskan untuk melay-

ani nasabah mikro yang selama ini telah menjadi binaan Kadin Sulsel. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulsel, Zulkarnain Arief mengungkapkan, sekitar 1.540 pengusaha UMKM binaan Kadin akan diakomodir dalam pemberian pinjaman usaha. BPR milik Kadin Sulsel tersebut diproyeksikan untuk mengakomodir para pengusaha mikro dalam mendukung kemajuan usahanya. "Saat ini kendatipun ba-

nyak perbankan, namun akses keuangan pengusaha masih terbatas. Kadin Sulsel mencoba untuk menawarkan kemudahan melalui perluasan bisnis yang lebih memadai," jelasnya. Dewasa ini, lanjut Zulkarnain, BPR Kadin Sulsel sisa menunggu penetapan dan pengesahan direksi dan komisaris dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Seluruh perijinan baik ijin prinsip dan operasional telah seleINT

Kadin Sulsel - Gadang Dewan Direksi Baru BPR Indotama UKM Sulawesi.

sai,” ujarnya. Sementara itu pihak Bank Sulselbar tengah menjajaki pengembangan bisnis dengan pembentukan holding BPR di wilayah Sulawesi Selatan. Rencana tersebut dimaksudkan untuk mendorong pengembangan Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi di Sulsel. Adapun pembentukan holding BPR itu nantinya meliputi pendampingan bisnis serta perluasan jaringan maupun pengembangan produk perbankan yang ditawarkan oleh BPR. "Grand design-nya tengah kami susun, di mana dengan pembentukanholding ini mampu mengembangkan kinerja maupun produk-produk BPR yang ada," ujar Rahmat Haris, Dirut Bank Sulselbar, belum lama ini. l RUS

telah berpengalaman dalam pengembangan PLTU dengan nilai investasi sekitar US$ 250 juta. Setelah unit 1, Bosowa akan kembali berinvestasi senilai US$ 300 juta atau sekitar Rp 3 triliun untuk pembangunan PLTU Jeneponto Unit 2 di Desa Punagaya, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan listrik di Sulawesi Selatan dan

Pembangkit Listrik Tenaga Uap - (PLTU) di kecamatan Mangkala Jenoponto sudah mulai beroperasi memasok listrik ke Makassar.

Sulawesi Barat dan sekaligus ikut menyukseskan program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) koridor Sulawesi. l RUS

Kawasan Industri Takalar Pacu Investasi TAKALAR, PEDOMAN MAKASSAR — Kementerian Per-

industrian siap mengakomodir rencana pembangunan kawasan industri terpadu di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, untuk lebih menggairahkan investasi di kawasan timur Indonesia secara keseluruhan. Bupati Takalar, Burhanuddin Baharuddin mengatakan pihaknya saat ini telah mengajukan usulan secara resmi dari Pemerintah Kabupaten Takalar terkait pembangunan kawasan industri di daerah tersebut. Secara umum, lanjutnya, rencana pembangunan kawasan industri di Takalar juga bisa mendukung penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di luar

Pulau Jawa. "Tetapi ini harus melalui kajian yang matang dari seluruh aspek. Jangan sampai nantinya setelah groundbreaking justru langsung hilang tidak ada kelanjutannya," katanya di Makassar, belum lama ini. Sebagai langkah awal, Pemkab Takalar diminta untuk berkoordinasi dengan Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri Kemenperin sekaligus mematangkan master plan kawasan industri di daerah tersebut. Selain itu, Pemda Takalar juga diharapkan segera menyiapkan rencana detail tata ruang kawasan industri untuk mengetahui arah pengembangan sesuai dengan karakteristik wilayah setempat. l RUS

SEPUTAR SULAWESI

PEDOMAN MAKASSAR | KAMIS, 4 AGUSTUS 2016

n SULAWESI BARAT

Rindu Garuda Balikpapan - Mamuju INT

Demi mendukung akses transportasi masyarakat. MAMUJU, PEDOMAN MAKASSAR â&#x20AC;&#x201D;

Maskapai Garuda Indonesia diminta membuka rute penerbangan Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat menuju Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Balikpapan, Kalimantan Timur. "Sudah lama, sangat dirindukan masyarakat rute penerbangan menuju Balikpapan dari Mamuju, dalam rangka mendukung akses transportasi masyarakat," kata Asisten I Pemprov Sulbar Jamil Barambangi di Mamuju, Rabu. Dia mengatakan, sebelumnya Garuda telah menyatakan akan membuka secara resmi rute penerbangan dari Mamuju-Makassar-Balikpapan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat provinsi itu namun belum direalisasikan. "Jika pesawat Garuda menerbangi Mamuju menuju Balikpapan berkapasi-

tas 100 orang penumpang sudah dapat terwujud maka transaksi ekonomi masyarakat akan lancar, dan akan menumbuhkan ekonomi daerah," katanya. Menurut dia, Garuda tidak akan rugi membuka rute Mamuju-Balikpapan karena masyarakat asli Sulawesi Barat banyak mendiami sejumlah wilayah di Kalimantan Timur. "Cukup banyak masyarakat Sulbar yang merantau ke sejumlah daerah di Kalimantan Timur sejak dulu, makanya akses transportasi udara akan memudahkan mereka ke daerahnya dalam rangka melakukan investasi," katanya. Dia mengatakan warga asal Sulbar di Kalimantan Timur yang hendak ke Mamuju harus terbang ke Makassar lebih dahulu untuk kemudian menumpang bus dari Makassar ke

Mamuju yang berjarak lebih dari 450 kilometer dengan waktu tempuh 10 jam. "Tentu perjalanan akan lama dan akan membuat

DPR Janji Perjuangkan Sulbar MAMUJU, PEDOMAN MAKASSAR â&#x20AC;&#x201D;

Rombongan Komisi V DPR RI di hadapan Gubernur Sulawesi Barat, H Anwar Adnan Saleh, berjanji untuk mengakomodir usulan perencanaan pembangunan yang berlangsung di daerah hasil pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan ini. Hal ini disampaikan Ketua Rombongan Komisi V DPR RI Muhidin Mohammad Said, saat meninjau kondisi Pembangunan Jalan Arteri Mamuju, Selasa. Lembaga DPR RI yang membidangi pembangunan ini tak hanya meninjau proyek jalan arteri, namun juga melihat rangkaian proses pembangunan mega proyek di Sulbar seperti bandara Tampa Padang, dan pelabuhan laut di Belang-Belang. Muhidin yang juga politisi partai Golkar daerah pemilihan Sulawesi Tengah (Sulteng) ini mengaku bangga dengan hasil pembangunan yang ditorehkan

Pemprov Sulbar di bawah kendali Anwar Adnan Saleh yang telah menjabat kurang lebih 10 tahun. "Tentu kami bangga melihat hasil yang dicapai gubernur. Beliau membangun Sulbar mulai dari titik nol hingga kini telah banyak mengalami kemajuan," kata Muhidin. Anggota Komisi V DPR RI Fauzih H Amro juga mengatakan, pembangunan di Sulbar terus berkembang dan mengalami kemajuan yang sangat spektakuler. Olehnya itu, jajarannya akan tetap mengupayakan angar anggaran pembangunan dari pusat ke Sulbar bisa diproitaskan. "Insya Allah, pada tahun anggaran 2017 usulan anggaran pembanguan seperti bandara, jalan, pelabuhanakan jadi proritas kami saat pembahasan anggaran nanti. Tanggal 17 atau 18 kami akan sampaikan ke mitra kerja kami di Jakarta," kata Fauzih.

Fauzih pun berharap, Sulbar ke depanya bisa menjadi pintu gerbang untuk daerah Sulawesi bahkan kawasan Indonesia bagian timur. "Kadar kunjungan kami ini sangat tinggi dibanding kunjungan perseorangan. Olehnya itu, ini akan langsung bisa mengakomodir keinginan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat di Sulbar," tuturnya. Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh dalam kesempatan sama juga berharap agar kelanjutan pembangunan di Sulbar tetap mendapat perhatian dari pemerintah pusat. "Pelaksanaan pembangunan di Sulbar terbilang cepat karena dukungan teman-teman di pusat. Kita harap, program pembangunan di Sulbar tetap mendapat perhatian serius walaupun saya sudah tak menjabat selaku gubernur," harap Anwar. lANT | MW

jenuh, juga biayanya mahal karena harga tiket pesawat Balikpapan-Makassar akan lebih mahal dibandingkan jika rute penerbangan dibu-

ka Balikpapan-Mamuju, sehingga masyarakat sangat merindukan rute itu dibuka," katanya. lANT | MW

GARUDA INDONESIA Sangat dirindukan masyarakat rute penerbangan menuju Balikpapan dari Mamuju.

46 Sertifikat Warga Diserahkan MAMUJU, PEDOMAN MAKASSAR â&#x20AC;&#x201D; Sebanyak 46 ser-

tipikat warga BTN Asri Korongana, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, akhirnya diserahkan setelah melalui proses mediasi atas kisruh penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan sertifikat tanah milik warga di daerah itu, Selasa. Penyerahan sertipikat bagi warga BTN Asri Korongana ini melibatkan Notaris Minta Jaya Ginting, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju serta warga yang difasilitasi Ombudsman Perwakilan Sulbar. Sebelumnya kasus ini sempat dilaporkan ke kantor Ombudsman Sulbar oleh warga lantaran proses yang dinilai berlarut-larut tanpa kejelasan.

Dalam proses mediasi ini Ombudsman sempat memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Developer BTN Asri Korongana serta Notaris Minta Jaya Ginting selaku penjabat pembuat akta tanah, termasuk warga BTN Korongana selaku pelapor. Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar, Lukman Umar turut memberi apresiasi atas tindaklanjut hasil mediasi yang dilakukan pihak notaris Minta Jaya Ginting bersama BPN Mamuju, sehingga proses penerbitan sertifikat warga BTN Korongana bisa dirampungkan. "Secara kelembagaan kami sangat mengapresiasi, upaya yang telah dilakukan pihak BPN Mamuju dan notaris MJG telah menindak-

lanjuti saran Ombudsman. Kami juga berharap agar pihak BPN melakukan upaya antisipasi agar kedepan kasus serupa tidak terulang kembali," tutur Lukman. Minta Jaya Ginting selaku pejabat PPAT mengatakan, atas kerja sama semua pihak maka dari 47 bidang tanah yang didaftarkan di BTN Asri Korongana Mamuju hanya 46 sertifikat yang bisa diterbitkan, sebab satu bidang tanah di antaranya pernah disertifikatkan sebelumnya. Dia juga berharap warga segera menyelesaikan proses administrasi sebagai tanggung jawab atas kerja sama yang telah disepakati dengan pihak notaris. lANT | MW

SEPUTAR SULAWESI

PEDOMAN MAKASSAR | KAMIS , 4 AGUSTUS 2016

n SULAWESI SELATAN

Di Palopo, Tidak Ada Pajak yang Dihapus Hanya Perda Pajak untuk kependudukan yang dibatalkan. — Kota Palopo sebagai kota jasa tidak mengindahkan intruksi Presiden Jokowi Widodo yang dimana sebelumnya telah membatalkan peraturan daerah (Perda) sebanyak 3.143 Perda termasuk di Sulawesi Selatan dimana untuk kabupaten/kota ada 115 perda. Sekretaris DPPKAD Kota Palopo Andi Nagauleng mengatakan, ”kalau memang nantinya pajak dan retribusi tersebut di hapus maka PAD untuk Palopo darimana mau diambil,”ucapnya. Andi Nagauleng yang baru dua minggu menjabat sebagai sekretaris DPPKAD Kota Palopo menambahkan,”kalau masalah pajak daerah yang di hapus bisa kita hubungi langsung pak kadis,” jelasnya. Kadis DPPKAD Kota Palopo Hamzah Jalante kepada Koran “Pedoman Makassar” mengatakan sampai saat ini ini belum ada surat masuk mengenai pembatalan Perda termasuk pajak daerah itu sendiri. “Kalau masalah surat pembatalan perda mengenai pajak daerah yang masuk kebagian hukum ki,”ucapnya. Menurut Hamzah untuk pajak daerah kalau mau di hapus berarti sudah PALOPO, PEDOMAN MAKASSAR

melawan UU No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi daerah. “Sampai saat ini untuk kota Palopo belum ada perda tentang pajak daerah yang di hapus,kalau masalah tarifnya mungkin ada perubahan sedikit,”ungkapHamzah Jalante. DPPKAD Kota Palopo tetap menjalankan dan menarik pajak dan retribusi berupa pajak hotel,pajak restoran,pajak hiburan,pajakr eklame,pajak penerangan jalan,pajak air tanah,pajak sarang burung wallet, PBB perkotaan, Bea tanah dan bangunan serta retribusi parker. “Memang ada kemarin perda pajak yang mengatur untuk biaya pemungutan pembuatan e-ktp tapi itu sudah lama di tiadakan dan dibatalkan”tambahnya. Plt Sekretaris Kota (Sekkot) Palopo H.Jamaluddin Nuhung mengatakan,”no comment dinda ,” ujarnya. Anggota DPRD Kota Palopo Herawati Masdin mengatakan kalau untuk pajak daerah mau dihapus rasanya itu tidak mungkin. “Karena sepengetahuan saya itu akan tidak mungkin ada penghapusan pajak

untuk kotaPalopo,karena kota Palopo kota jasa,untuk lebih jelasnya hubungi ketua baleg DPRD Palopo,”sarannya. Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Palopo mengatakan,”Berdasarkan

— Pembangunan jembatan gantung di Battili, Enrekang, disetop sementara waktu. Ada penolakan dari warga sekitar dengan alasan tidak ada pemberitahuan sama sekali dari pemerintah daerah dan dikuatirkan merusak cagar budaya. "Sebenarnya, kami bukan menolak, cuma kami warga disini terkejut kenapa jembatan yang menjadi salah satu ikon Enrekang itu, tiba-tiba

saja dibongkar," ujar salah seorang warga sekitar, Palad, Rabu, (3/8). Pada prinsipnya, sambung Palad, warga sekitar, hanya sekedar ingin mendapatkan kejelasan mengenai model jembatan itu setelah dikerjakan, warga yang juga terdapat sejumlah tokoh masyarakat Enrekang tidak menginginkan jembatan tersebut kalau rencana pembangunannya akan merubah total bentuk aslinya,

"Jembatan gantung ini adalah satu-satunya jembatan yang sangat bersejarah berdirinya Kabupaten Enrekang, sebagai cagar Budaya yang harus terjaga keasliannya, dipercantik oke,"tegasnya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Enrekang, Abdullah Sanneng, belum berhasil dikonfirmasi terkait kelanjutan pembangunan jembatan Battili itu.Namun demikianm diperoleh informasi dari inter-

nal PU Enrekang, jika pembangunan jembatan Battili itu, tetap akan dilanjutkan. Rencananya, Pemkab Enrekang, melalui dinas PU, akan mendatangkan pihak cagar budaya dari provinsi untuk memastikan apakah jembatan itu masuk sebagai cagar budaya atau tidak. Sementara itu, aktivis lingkungan asal Enrekang, Ibrahim Suparlan Lande, mengharapkan warga sekitar dan pemerintah daerah duduk bersama menyelesaikan persoalan itu. "Saya yakin warga sekitar punya alasan mengapa me-

reka menolak. Salah satunya mungkin mereka kuatir keaslian jembatan yang sudah dianggap sebagai salah satu ikon Enrekang itu, berubah bentuk," kata Ibrahim. Ibrahim menyebutkan, kondisi jembatan Battili sepanjang kurang lebih 300 meter itu, saat ini kondisinya memang sudah memprihatinkan, boleh dikata, sepeda saja susah lewat, sehingga memang sudah perlu diperbaiki. "Mumpung sudah ada anggarannya, kalau tidak salah dananya berasal dari bantuan provinsi, sebanyak Rp2 mi-

INGIN BERLANGGANAN KORAN PEDOMAN MAKASSAR HUBUNGI AGEN KAMI NO.

NAMA

WILAYAH

NO. HP

itu ada pajak yang dipungut untuk pembuatan e KTP tetapi sekarang sudah dihilangkan atau dihapus ,”ungkapnya. l K2 | RUS

Wisata - Salah satu obyek wisata permandian di kota Palopo yang letaknya 9 km dari pusat kota Palopo ini namanya kawasan permandian Mangandang Wisata Citra. Terdapat kolam renang yang berada di ketinggian.

Warga Tolak Jembatan Gantung ENREKANG, PEDOMAN MAKASSAR

hasil evaluasi Mendagri mengenai perda untuk kota Palopo hanya ada satu perda yang dibatalkan mengenai masalah kependudukan.“Perda Untuk kota Palopo yang dibatalakan Kemendagri itu perda untuk kependudukan,yang dimana waktu

NO.

NAMA Benny Syamsuddin Wandy Zaeni

WILAYAH Pare-pare Pinrang Sidrap Enrekang

NO. HP

1. 2. 3.

Sukses Agc Ikhtiar Agc Wayan

Makassar Makassar Takalar

0411 - 3650 - 178 0853 - 9558 - 9661 0852 - 3828 - 6555

H. Empo L

Jeneponto

0234 - 3366- 917

10. 11. 12. 13.

0853 - 9409 - 7873 0852 - 9947 - 5888 0852 - 3016 - 9007 0821 - 9394 - 4043

5. 6.

Sufri Ahmad Abd. Rasyid

Bulukumba Sengkang

0852 - 9883 - 5588 0853 - 4232 - 8999

14. Titus Toraja 0821 - 8707 - 4702 15. Frans Dengen Toraja Utara 0813 - 5571 - 5672

7. 8.

Iwan Syukur Agc

Maros Pangkep

0813 - 5496 - 6458 0813 - 5478 - 6889

16. Abd. Muin 17. Asrul Abadi

Soppeng Bone

0823 - 6438 - 2929 0852 - 4293 - 6700

Alip

Barru

0812 - 4127 - 950

18. A. Alamsyah

Luwu Raya

0822 - 9317- 4858

liar, ditambah pendampingan APBD sekitar Rp2 miliar juga, apa salahnya, jembatan kebanggaan masyarakat Enrekang itu dibenahi," kata Ibrahim. Ketua Komisi II DPRD Enrekang, yang membidangi Infrastruktur, Disman Duma saat dihubungi terpisah, mengaku belum mengetahui soal penolakan warga atas pengerjaan pembangunan jalan itu, "Maaf, saya belum lihat, saya sementara rapat juga," katanya saat dihubungi, kemarin l K8 | RUS

POLITIK

PEDOMAN MAKASSAR |KAMIS, 4 AGUSTUS 2016

Ashabul Kahfi Dilantik Pimpin PAN Sulsel IRVAN ABDULLAH

Sang nakhoda tiga kali jabat ketua DPW. MAKASSAR, PEDOMAN MAKASSAR — Ketua Umum Par-

tai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan melantik ketua dan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sulawesi Selatan Ashabul Kahfi, Rabu (3/8/2016). Usai melantik Ashabul Kahfi, Zulkifli menyampaikan bahwah tujuan dari para kader PAN harus menyatu sebisa mungkin dengan para kader PAN lainnya, datangi dan sampaikan dengan baik kepada pemerintah bupati, wali kota, gubernur setempat, sekiranya dalam aturannya ada yang tidak sejalan dengan masyarakat.“Politik tanpa gaduh ini, perlu dijalankan dengan baik walaupun dalam demokrasi pancasila para partai walaupun berbeda – beda namun tujuan tetap satu yaitu bagaimana masyarakat bisa aman, dan sejahtera,” kata Zulkifli. Sementara Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo yang juga menghadiri pelantikan ketua DPW PAN Sulsel tersebut, mengatakan, jika

para politikus harus memiliki integritas yang baik sehingga masyarakat merasa senang, jangan memberikan kesan yang tidak baik kepada masyarakat.“Maka dari itu kita yang berada di dalam ruang lingkup partai harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat karena partailah yang melahirkan pintu yang baik untuk pemerintah dan kepada masyarakat itu sendiri,” lanjut Syahrul. ”Selamat kepada Ashabul Kahfi atas dilantiknya sebagai ketua baru DPW PAN Sulsel yang ketiga kalinya, saya menjabat gubernur hanya dua kali, tapi Ashabul, hebat bisa menjabat tiga kali sebagai pimpinan partai,” ujar Syahrul. Sebelumnya pasca Musda, DPP PAN akhirnya kembali menunjuk Ashabul Kahfi sebagai ketua DPW PAN Sulsel untuk lima tahun ke depan. Inilah ketiga kalinya Kahfi memimpin partai berlambang matahari terbit itu.Tak cuma itu. DPP turut memutuskan Jamaluddin Jafar seba-

Ketua umum PAN zulkifli Hasan Secara resmi melantik Dewan pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional di Phinisi ballroom, Grand Calarion Hotel Makassar (3/7/16) gai sekretaris PAN Sulsel. Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPP PAN, Yandri Susanto."Kami tidak bisa menyebutkan alasannya. Yang jelas itu hasil musyawarah kami di tingkat DPP," ucap Yandri.

Kelima formatur yang terpilih di Muswil PAN Sulsel diharapkan untuk bersama-sama menyusun kepengurusan DPW PAN Sulsel. "Kita berharap agar susunan kepengurusan secara lengkap dapat mengakomodir semua kepen-

SYL Isyaratkan Tak Maju Musda Golkar MAKASSAR, PEDOMAN MAKASSAR – Sete-

lah sekian lama bungkam tak mau berkomentar, akhirnya Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulsel, Syahrul Yasin Limpo memberikan isyarat tak akan maju pada Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulsel mendatang. Hal tersebut disampaikan Syahrul dalam sambutan saat menghadiri Pelantikan Pengurus DPW PAN Sulsel di Phinisi Room, Hotel Clarion Makassar, Jl AP Pettarani, Makassar, Sulsel, Rabu (3/8/). "Yah…kalau saya tidak bisa ketua Golkar lagi karena anak saya sudah ada di PAN," ujar Syahrul. Mendengar ucapan yang dilontarkan Syahrul tersebut para hadirin yang hadir tertunduk, ada juga yang terus menatap Syahrul YL dengan beragam spekulasi mencoba menafsirkan ucapannya itu. Seusai pelantikan PAN Sulsel itu, Syahrul menjelaskan masalah kondisi Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulsel. "Kita siap Musda kok, ada atau tak ada Plt," katanya. Terpisah, Ketua Bidang Kaderisasi DPP Partai Golkar, Ibnu Munzir mengatakan, petunjuk pelaksaani Musda Partai Golkar sudah turun. "Memang tak bisa keluarga inti, yakni Ibu, bapak dan anak di partai lain,"

katanya. Sebelumnya Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Sulsel, Kadir Halid, mengatakan jadwal pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Sulsel belum jelas. Hal ini pun membuat munculnya wacana akan adanya Pelaksana Tugas (Plt). Kadir Halid, menambahkan Musda Golkar yang akan datang belum ada persiapan sampai saat ini juga belum ada pembentukan kepanitian apalagi persiapan Musda Golkar sudah direncanakan jauh sebelum in tapi belum ada terlihat rapat di internal Golkar. Pelaksanaan Musda sebenarnya telah beberapa kali diagendakan. Pertama tanggal 20 Juni, namun ditunda karena alasan tidak siap. Lalu diagendakan kembali 13 Agustus mendatang.“Harus ada panitia tidak boleh itu ada kegiatan masa tidak ada panitianya, kegiatan kecil saja ada panitianya masa Musda tidak panitianya,” ujar Kadir Halid. Tidak hanya itu dirinya menilai belum ada kejelasan terkait Musda Golkar Selain itu, ketidak jelasan jadwal hingga penundaan Musda tersebut diindikasikan DPD I Golkar Sulsel belum menemukan ramuan antar calon yang akan maju sebagai

orang nomor satu pada partai berlambang pohon beringin tersebut di Sulsel. “Apa lagi, ketua terpilih pada Musda nantinya akan menghadapi momentum politik yang besar seperti Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pilkada serentak,” jelasnya. Meski demikian, kuat dugaan Musda Golkar Sulsel akan dilaksanakan Agustus mendatang. Mengingat dalam pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang berlangsung 27-28 Juli lalu itu salah satunya memutuskan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memberikan target pelaksanaan Musda untuk tingkat satu itu mesti dirampungkan Agustus ini. Adapun nama-nama yang akan maju di Musda Golkar yang akan datang yakni H M. Reom, Agus Arifin Nu,mang dan Iksan Yasin Limpo. “Siapapun kader Golkar bisa mencaonkan diri di musda tapi ada gak yang mau pilih jadi yang pasti-pasti sajalah,” tutur Kadir Halid kepada Koran Pedoman Makassar. Sementara itu, Ketua Harian DPD I Golkar HM. Reom, mengatakan kepada Pedoman Makassar saat dikonfirmasi lewat telpon gengam sampai saat ini belum ada keputusan dari DPP Golkar untuk melaksanakan Musda Golkar. l CR1 | RUS

tingan dan kekuatan PAN di Sulsel," jelas Yandri. Seperti diketahui, kelima formatur DPW PAN Sulsel itu yakni Ashabul Kahfi, Doddy Amiruddin, Jamaluddin Jafar, Yusran Paris, dan Najamuddin Majid. DPP PAN memediasi lima for-

matur itu untuk bermufakat di Jakarta, namun tak berhasil. Buntutnya, mereka bersepakat untuk memberikan kewenangan tersebut kepada DPP PAN yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan tersebut. l MCR1 | RUS

Dana Pilkada Palopo Diusulkan Rp 19 M PALOPO, PEDOMAN MAKASSAR —

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Palopo telah mengusulkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2018 mendatang mencapai Rp 19 Miliar. Sekretaris KPU Palopo Mansyur kepada “Pedoman Makassar” mengatakan bahwa untuk anggaran Pilkada tahun 2018 berkisar 19 milyar. “Angka tersebut belum pasti, bisa saja diatasnya ataupun di bawahnya,” katanya. Untuk anggaran Pilkada Palopo masih sementara di godok oleh komisioner KPU Palopo yang dimana masih ada beberapa item yang belum selesai. “Jadi ada beberapa item yang belum fix misalnya sharing dana untuk Pilgub juga karena bersamaan semua waktunya dengan pilkada Kota Palopo,”tambahnya. Adapun nilai Rp 19 Miliar tersebut nantinya akan digunakan selama tahapan

pilkada berlangsung selama kurang lebih 2 tahun menjelang hari –H- nya. “Untuk tahapan pilkada sendiri itu biasanya dilaksanakan 10 bulan sebelum pilkada berlangsung dan bisa saja nanti Januari 2017 sudah bisa action,”ungkapnya. Selain itu dari sekarang Secretariat KPU sudah melakukan rapat-rapat konsolidasi sesama pegawai di secretariat untuk menghadapi pilkada 2018 mendatang. “Kami sudah melakukan rapat-rapat internal mengenai tahapan pilkada nanti dimana ada beberapa persoalan-persoalan di pilkada sebelumnya bisa menjadi pembelajaran dan koreksi KPU di pilkada 2018 mendatang,” tutupnya. Sampai berita ini dimuat sudah ada beberapa kandidat bakal calon Walikota Palopo yang siap bertarung di 2018 l K2 | RUS

PENDIDIKAN Staf Dikpora Ungkap Otak Manipulasi Kasus manipulasi nilai ujian nasional di Gowa terus bergulir. Satu demi satu oknum pendidik di daerah itu mulai terkuak. Beberapa kepala SD dan seorang Kepala UPTD Kecamatan Somba Opu dicopot. Kali ini giliran giliran Siti Rohani, Kasi Managemen Bidang Dikdas Dikpora Gowa. Dia sebut - sebut ikut mengantar kepala sekolah ke Dinas Pendidikan Sulsel untuk keperluan mediasi perubahan nilai. Sebelumnya, Ninik Setyorini yang merupakan staf Dikpora disebut-sebut sebagai pengubah nilai tersebut, tak mengakui. Dia justru menyebut otak sebenarnya yang mengubah nilai hasil ujian adalah Siti Rohani. Ninik Setyorini, mengatakan, yang ditugasi menangani penyimpanan hasil-hasil ujian nasional tingkat SD tersebut adalah Siti Rohani. "Jadi oknum yang memediasi perubahan nilai hasil ujian itu atasan saya yaitu

ibu Sitti Rohani. Dia menjabat Kasi Managemen Bidang Dikdas. Beliaulah yang membawa kepala sekolah ke Diknas Provinsi untuk melakukan perubahan nilai. Jadi saya sebenarnya tidak tahu menahu soal perubahan nilai serta adanya uang pungutan seperti yang ditudingkan para kepala sekolah kepada saya selama ini, ‘’tandas Ninik, lalu menambahkan, dirinya harus membuka membuka kebenaran itu karena merasa dipojokkan dan seakan-akan dijadikan sasaran, katanya. Kata Ninik, sebelum Rohani ke Diknas Provinsi, dia sempat memaksa dirinya untuk menyerahkan nilai asli hasil ujian SD yang selama ini dalam kewenangan Ninik untuk menyimpan. "Sebagai staf di Seksi Managemen, saya sempat mengatakan kepada ibu Rohani untuk mengurungkan niatnya ke provinsi guna mengubah nilai tersebut karena memang secara nasional aturannya dilarang mengubah atau-

pun merevisi nilai ujian siswa. Tapi peringatan dan larangan saya tersebut tidak dihiraukan dan beliau tetap ke Diknas Provinsi bersama rombongannya. Waktu itu saya melihatnya bu Rohani berangkat disertai dua kepala sekolah masing-masing Kepala SDN Bontokamase, Husain dan istrinya Husain yang juga merupakan pelaksana tugas Kepala SD Pa'bangngiang. Itu yang saya lihat. Sepulang dari provinsi ibu Rohani lalu memberikan kepada saya kutipan nilai yang sudah diubah di provinsi. Dan kutipan nilai hasil itu sudah saya perlihatkan Inspektorat dan kini berada dalam tangan Inspektorat,"ujar Ninik. Kutipan hasil perubahan nilai ujian yang dibawa Rohani diserahkan kepada Ninik pada tanggal 25 Juni dan hari itu juga Rohani ke Diknas provinsi. " Ibu Rohani sebagai atasan saya memerintahkan untuk menyerahkan nilai ujian murid SD kepada kepala SMPN 1, SMPN

2, SMPN 3 dan SMPN 4 Sungguminasa untuk difotocopy dan dicocokkan dengan nilai murid pendaftar yang masuk. Saya sempat menolak untuk menyerahkannya namun bu Rohani memaksa saya," bebernya lagi. Hj Sitti Rohani saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, membantah jika dia ke provinsi dengan sejumlah kepsek. "Saya kesana sendiri tanpa kepsek. Saya kesana untuk mericek nilai siswa karena memang ada nilai siswa yang kosong. Saya hanya datang sendiri. Kalau ada kepsek yang ke provinsi mereka memang datang sendiri," ujarnya. Inspektur Inspektorat Gowa, Chaerul Natsir yang dikonfirmasi membenarkan jika Ninik sudah melakukan klarifikasi terkait hal tersebut. Namun kemungkinan pengembangannya baru hanya sampai pada pemeriksaan Ninik. "Untuk selanjutnya saya nocoment, kita tunggu perintah pak bupati," jelas Chaerul Natsir. lARF | HM

Hafal Alquran Bebas Uang Kuliah MAKASSAR, PEDOMAN MAKASSAR

Atasan langsungnya mengubah nilai ujian. GOWA, PEDOMAN MAKASAR —

PEDOMAN MAKASSAR | KAMIS, 4 AGUSTUS 2016

— Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar membebaskan biaya kuliah bagi para penghafal Alquran yang mendaftar dan lolos masuk perguruan tinggi ini. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan UIN Makassar Nuraeni Gani MM, di Makassar, Sulawesi, Rabu, mengatakan beasiswa bagi penghafal Alquran itu berlaku untuk mahasiswa dari seluruh jurusan yang ada di kampus tersebut. "Kami sudah melaksanakan atau menyiapkan beasiswa khusus ini selama lima tahun terakhir. Kami bersyukur masih banyak yang bisa mendapatkan karena memang memiliki hafalan," ujarnya. Dia menjelaskan, untuk beasiswa bagi penghafal Alquran ini juga dibagi dalam tiga tingkatan berdasarkan jumlah hafalan. Bagi mahasiswa yang memiliki hafalan 1-10 juz akan dibebaskan biaya kuliahnya selama dua semester. Selanjutnya bagi penghafal sebanyak 11-20 juz akan dibebaskan sebanyak empat semester, dan bagi yang menghafal dari 21 hingga 30 juz akan dibebaskan selama

delapan semester atau hingga lulus kuliah. "Pada penerimaan mahasiswa tahun lalu, kami memberikan sebanyak 10 beasiswa kepada para penghafal di sejumlah kategori. Kami memang memberikan sesuatu yang spesial karena memiliki kemampuan menghafal Alquran itu," katanya lagi. Prodi Islam yang dimaksudkan itu yakni Pengembangan Masyarakat yakni hanya 30 orang mahasiswa, Ilmu Akidah (24 orang), Perbandingan Mazab (23 orang), dan Perbandingan Agama (11 orang). "Memang Prodi Islam saat ini termasuk nonfavorit dari calon mahasiswa yang mendaftar di UIN Alauddin Makassar," ujarnya. Mengenai kondisi yang terjadi khususnya terhadap minat calon mahasiswa memilih Prodi Keislaman, dirinya mengakui memang cukup wajar. Alasannya, kata dia, karena belakangan ini masyarakat khususnya para orangtua dan calon mahasiswa telah beralih dan berpikiran cenderung pragmatis. lANT | MW

Unsulbar Juara Debat Cinta Tanah Air MAMUJU, PEDOMAN MAKASSAR

— Mahasiswa Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) secara meyakinkan tampil sebagai juara dalam lomba debat dan diskusi antar perguruan tinggi se Sulawesi Barat dalam even Parade Cinta Tanah Air (PCTA) di Mamuju, Selasa. Tim Unsulbar A meraih juara I, Unsulbar B meraih juara III. Atas keberhasilan itu tim Unsulbar akan mewakili Provinsi Sulbar dalam lomba serupa di tingkat nasional di Jakarta bulan depan. Tim Unsulbar A yang meraih juara I dalam lomba debat dan diskusi itu adalah Harbiyanto dan Sumitro, keduanya merupakan mahasiswa program studi

Ilmu Politik angkatan 2014. Sementara tim Unsulbar B yang meraih peringkat ketiga terdiri atas Wawan Virgiawan (Teknik Informatika 2015) dan Sartika Mustari (Hubungan Internasional 2014). Sedangkan peringkat kedua diraih tim mahasiswa STISIP Bina Generasi Polewali Mandar. Dalam lomba tersebut, tim Unsulbar didampingi dua dosen masing - masing ketua Program Studi Ilmu Politik, Muhammad serta Farhanuddin yang merupakan dosen pengasuh mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Sementara tim juri terdiri atas akademisi Unhas Dr. Hasrat Arief Saleh, perwakilan Kemenhan RI dan

Lomba debat dan diskusi Parade Cinta Tanah Air 2016 digelar Kementerian Pertahanan RI setiap tahun.

unsur TNI. "Tim Unsulbar lebih menguasai materi dibanding tim lain, mereka mampu mendalami materi misalnya

soal penguatan poros maritim, menangkal radikalisme serta menghadapi tantangan MEA. Tim Unsulbar juga unggul di retorika," jelas Dr.

Hasrat, usai pengumuman juara. Lomba debat dan diskusi Parade Cinta Tanah Air 2016 digelar Kementerian Pertahanan RI setiap tahun. Lomba ini diikuti 19 tim mahasiswa se Sulawesi Barat dari belasan perguruan tinggi se Sulbar antara lain Unasman, Unika, Poltekkes Mamuju, STISIP Bina Generasi serta sejumlah perguruan tinggi lainnya. Para mahasiwa peserta lomba diuji sejumlah pertanyaan mengenai isu terkini misalnya tentang poros maritim dunia, bela negara di era globalisasi serta solusi terhadap masalah bangsa. "Alhamdulillah, berkat doa serta dukungan civi-

tas akademika Unsulbar, tim berhasil meraih juara. Untuk lomba tingkat nasional persiapan akan kami lebih maksimalkan," kata Muhammad, dosen pendamping mahasiswa yang juga ketua program studi Ilmu Politik. Panitia lomba dari Kemenhan RI, Kolonel (Inf) Pramungkas menjelaskan sesuai rencana, lomba tingkat nasional akan berlangsung 5 September mendatang di Cibubur, Jawa Barat. "Juara-juara tingkat provinsi se Indonesia akan berhadapan, selain materi teori, peserta tingkat nasional juga akan diuji kesiapan fisik dan kedisiplinan," jelas Kolonel Pramungkas. lANT | MW

SEPUTAR SULAWESI

PEDOMAN MAKASSAR | KAMIS, 4 AGUSTUS 2016

n SULAWESI SELATAN

Pinrang Terbaik Kearsipan di Sulsel DOK.

PINRANG, PEDOMAN MAKASSAR

— Dengan anggaran yang sangat minim dalam membenahi Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (KPAD) Pinrang tak menyurutkan aktivitasnya selama ini. "Karena kerja keras di bidang kearsipan dalam pembenahan kearsipan bertahun –tahun, dan tak disangka dalam lomba LKD tingkat provinsi, kabupaten Pinrang keluar sebagai juara satu,” ujar Kepala Kantor KPAD Pinrang, H.M..Aswin ,SIP,M. Si, kepada Koran “Pedoman Makassar”, Rabu (3/8). Didampingi Kepala Seksi Pengelolahan Arsip dan Dokumentasi, Hj.Salwiah Nasri , S.Pd, mengatakan, keberhasilan ini tidak terlepas kerja keras bagian kearsipan yang tak hentihentinya, melakukan sosialisasi kepada SKPD dan sekolah-sekolah betapa pentingnya kearsipan berdasarkan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Instruksi Gubernur Sulsel Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan tertip Arsip di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam lomba itu, Pinrang keluar juara satu, disusul Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Enrekang. Dengan Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 1266/V/Tahun 2016, tanggal 4 Mei 2016, perihal penetapan juara lomba Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) teladan Kabupaten /Kota tingkat Provinsi Sulsel tahun 2016, acara penyerahan piala dan sertifikat berlangsung di Makassar, Selasa (02/8) dan diserahkan langsung Sekertaris Umum ANRI Pusat Drs. Sumrahyadi,MIM, didampingi kepala Bidan Arsip Prov.Sulsel Andi Syaransi, dan hadiri Kepala Badan Perpustakaan dan

Sekertaris Umum ANRI Pusat Drs Sumrahyadi tengah (tiga dari kiri) diapit Kepala KPAD Pinrang H.Aswin, dan Kepala Seksi pengolahan Arsip danDokumentasi Hj.Salwiah Nasri, usai menerima penghargaan Arsip daerah Prov.Sulsel Drs.H.Abd Rahman. Bupati Pinrang, Aslam Patonangi, begitu mendapat laporan dari

Kepala KPAD Pinrang, Aswin, menyambut gembira dan mengapresiasi atas kerja keras selama ini. “Semoga pada lomba

tingkat nasional Pinrang juga membawa nama baik daerah. Insya Allah, LKD Pinrang masuk nominasi juara nasional, " pesan

Bupati Aslam saat menerima laporan LKD Pinrang jadi yang terbaik di Sulsel. l SRI | K3 | RUS

Walikota Perintahkan Jaga Inflasi IMM Anggap Disbudpar Bulukumba Lalai PALOPO, PEDOMAN MAKASSAR

— Wali Kota Palopo menginstruksikan jajarannya agar menjaga inflasi tahunan 2016 berada pada posisi 4-5% dalamr apat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Palopo,(02/08/2016). Untuk maksud tersebut, Wali Kota HM Judas Amir akan mengefektifkan kordinasi TPID Kota Palopo. Wali Kota Palopo mengungkapkan bahwa selama ini kordinasi antar SKPD masih relative lemah dalam mengendalikan inflasi. SKPD satu dengan lainnya harus senantiasa menjalin komunikasi yang padu dan berkesinambungan. Untuk itu, kedepanWali Kota Palopo berharap ada secretariat bersama TPID yang khusus memantau perkembangan inflasi Kota Palopo. "Harus ada secretariat bersama untuk TPID ini dimana SK Wali Kota yang mengatur TPID harus ditindaklanjuti dengan menyusun langkah yang terpadu dan strategis,kita harus punya inovasi di TPID ini dan oleh karena itu sec-

retariat bersama nanti akan menjadi bagian dan menyusun program inovatif dalam pengendalian inflasi", kata H.Muhammad Judas Amir. Walikota menambahkan bahwa tiap SKPD harus paham tentang peran masing-masing dalam meredam gejolak harga yang tidak normal. H.Muhammad Judas Amir juga menggarisbawahi bahwa persoalan inflasi adalah persoalan yang harus mendapat perhatian besar. "Inflasi ini harus selalu dipantau dan ini ibarat jantung yang harus dijaga kestabilannya, kalau terlalu tinggi bisa menggerus daya beli masyarakat, kalau deflasi bisa membuat lesu dunia usaha. “Oleh karenanya, SKPD harus paham meredam gejolak yang tidak normal atas harga-harga ini, tentu sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sayamau agar kita berada di kisaran normal, yakni 4-5 persen", tegas walikota. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palo-

po, Simon Umar mengungkapkan bahwa pada bulan Juni Palopo merupakan kota dengan inflasi tertinggi di Sulawesi Selatan yang mencapai 1,63% sedangkan pada bulan Juli 2016 Kota Palopo mengalami inflasi sebesar 0,68 %. "Kenaikan tersebut menyebabkan kumulatif inflasi pada tahun 2016 sebesar 2,49 % dan inflasi tahun ke tahun menjadi 3,97 %", tutur Simon Umar. Kepala BPS menambahkan bahwa Inflasi di Kota Palopo terjadi karena adanya perubahan harga yang ditunjukkan oleh perubahan indeks pada kelompok-kelompok barang dan jasa seperti kenaikan harga pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 3,31%; kelompok makanan jadi, minuman rokok dan tembakau sebesar 0,65%; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahanbakar 0,29%; selanjutnya kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,03 % serta kelompok sandang sebesar 0,01 %. l K2 | RUS

BULUKUMBA, PEDOMAN MAKASSAR — Sebelumnya telah

diberitakan, Andi Tommy Putra Utama (17) warga Dusun Masagena Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale, Bulukumba, ditemukan tewas mengapung di Pantai Ujung Samboang yang berada di Kecamatan Bonto Tiro Bulukumba, akhir pekan lalu. Meninggalnya Tommy adalah murni kelalaian korban dan musibah, karena yang bersangkutan (korban) tidak pandai berenang, ditambah lagi tidak adanya tanda larang yang terpasang di lokasi wisata tersebut. Demikian diungkapkan, aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bulukumba, Muh Ashar, Rabu (3/8). "Menurut saya, Dispudpar dianggap lalai, karena tidak mementingkan keselamatan pengunjung. Semestinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertanggungjawab dan

juga harus memikirkan ini, jangan cuma Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang difikirkan. Idealnya Disbudpar harus memberikan fasilitas yang memadai, seperti ramburambu atau tanda larang yang disekitar tempat wisata yang dianggap rawan terjadi hal- hal yang tidak diinginkan, sehingga PAD seimbang dengan pelayanan yang didapatkan pengunjung," ujarnya. Kepala Dispudpar Bulukumba, Djunaidi Abdillah kepada "Pedoman Makasaar" mengatakan, Pantai Ujung Samboang memang pada dasarnya dikelola Disbudpar, dan mengakui tidak adanya ramburambu pengaman yang ada kawasan wisata itu. "Saat itu korban lompat di Pantai Ujung Samboang, dan diketahui tidak pintar berenang. Pada saat kejadian, Tommy tidak melakukan

lompatan sendirian, mereka ditemani dua orang temannya. Keduanya selamat karena pintar berenang. Kedalaman air yang ada di Pantai Ujung Samboang pada saat itu sekitar 2 hingga 3 meter," kata dia. Djunaidi mengaku, kawasan wisata Pantai Ujung Samboang itu telah menempatkan petugas pantai. Tidak hanya itu semua kawasan wisata pantai, seperti Pantai Bira dan Pantai Apparalang yang ada di Bulukumba selama ini telah ditugaskan penjaga pantai demi kenyamanan pengujung atau wisatawan. Pada saat kejadian itu terjadi cuaca buruk, bahkan dirinya mengaku petugas penjaga pantai telah menginstruksikan kepada pengunjung untuk tidak melakukan lompatan pada bibir pantai, terutama bagi pengujung yang tidak bisa berenang. l K9 | RUS

OLAHRAGA

PEDOMAN MAKASSAR | KAMIS, 4 AGUSTUS 2016

Rene Puji Rahmat Ciptakan satu gol dan satu assist.

INT

MAKASSAR, PEDOMAN MAKASSAR

— Pasca bermain imbang 2-2 melawan Mitra Kukar akhir pekan lau, pelatih PSM Makassar Robert Rene Albert, memuji M. Rahmat. Ujung tombak ini dinilai sudah kembali ke performa terbaiknya. Coach Rene puas dengan penampilan pemain muda ini yang menciptakan satu gol dan satu assist. ”Bangga dengan penampilan Rahmat, dia sudah kembali pada performa terbaiknya,” ujar Rene kepada wartawan, saat latihan di lapangan Kodam VII/Wirabuana, Rabu (3/8/16). Menurut pelatih asal Belanda ini, hasil pekan lalu melawan Mitra Kukar yang hanya berakhir 2-2 karena dia tidak ingin menguras fisik pemain secara berlebihan. “Kita tidak bisa terlalu menguras fisik pemain,” ujarnya. Meski begitu dia bangga dengan penampilan yang diperagakan M. Rahmat cs, “Anak-anak sudah bermain cukup baik kemarin,” tambah Rene. Dia menilai tim Juku Eja sudah menunjukkan statistik permainan yang terus meningkat. Pertumbuhan kemampuan pemain menjadi salah satu target pelatih ini. Dia menguraikan, bila prioritas dalam turnamen Torabica Soccer Championship (TSC) adalah mencari

Ryan Latif: Tata Kelola Olahraga Terlambat MAKASSAR, PEDOMAN MAKASSAR — Ketua Pertina

PSM - Coach Robert Rene Albert (kanan), M. Rahmat (bawah).

kemenangan, maka tidak mungkin menemukan talenta-talenta muda yang ada pada diri Syaiful, M. Rahmat, atau Hasan. “Menang itu penting, akan tetapi pertumbuhan pemain-pemain muda jauh lebih penting. Oleh sebab itu yang kita tanamkan kepada pemain bukanlah

kemenangan, akan tetapi perkembangan permaian agar bisa terus meningkat,” ujarnya. Diatanya tentang pemanggilan Muchlis Hadi ke timnas, Rene mengaku belum melihat surat resmi dari timnas PSSI. “Saya belum dapat surat secara resmi soal pemanggilannya

ke timnas,” jawab Rene. Meski begitu, dia mendukung sepenuhnya pemanggilan Muchlis Hadi masuk tim nasional. “Tentu saya sangat senang jika Muchlis bisa masuk tim nasional. Bagus bagi dia untuk perkembangan dan menambah jam terbangnya,” kata Rene.  CR3 | MW

Sulawesi Selatan, Ryan Latief mengatakan penataan olahraga khususnya di Sulawesi Selatan seharusnya menjadi prioritas pemerintah. Pemerintah harus melakukan pembinaan kepada anak-anak muda melalui pembinaan olahraga. “Rasa nasionalisme anak-anak muda bisa tumbuh melalui olahraga. Jadikan olahraga sebagai pilar utama,” ungkap Ryan Latif kepada Pedoman Makassar, saat di temui di kediamannya beberapa hari yang lalu. ”Untuk membentuk karakter anak bangsa harus melalui pembinaan olahraga, sebab sehabis jam sekolah banyak waktu yang dihabiskan anak-anak kita tanpa aktivitas,” ujarnya. Dia menuturkan pemerintah, khususnya gubernur yang akan memimpin Sulawesi Selatan yang akan dating, harus memperhatikan infrastruktur olahraga dan melaksanakan program pembinaan untuk semua cabang olahraga. “Jangan jadikan olahraga program yang penting ada,” kata Ryan. Menurut ketua yang berhasil memenangkan

kasus sengketa kepengurusan Pertina di Baori beberapa waktu yang lalu itu, pemerintah Sulawesi Selatan agak terlambat dalam hal pembinaan dan penataan olahraga. “Pada PON kali ini, perhatian pemerintah sudah bagus, sudah mulai tertata agak rapi walaupun sedikit terlambat. Sedangkan untuk anggaran olahraga pemerintah masih agak berhati-hati mengucurkan dana, kalau pengawasan dan transparasinya bagus tidak masalah,” ungkap Ryan. Banyaknya cabang olahraga yang bermasalah, tidak terlepas dari banyaknya kepentingan di dalam tubuh organisasi olahraga tersebut. “Sekarang ini banyak cabang olahraga yang bermasalah seperti PSSI dan Pertina karena dipolitisasi, harusnya pengurus olahraga mengurusi atlet buka mengurus pengurus,” cetus Ryan. Dia menambahkan, untuk mengurus penataan olahraga khususnya di Sulawesi Selatan seharusnya diberikan kepada orang yang tepat. “Untuk menata olahraga, orang yang loyal dan paham tentang pembinaan olahraga,” tandasnya.  CR3 | MW

Cabang Tinju Batal Ikut Popwil ILLUSTRASI

MAKASSAR, PEDOMAN MAKASSAR

— Cabang olahraga tinju akhirnya batal dipertandingkan pada pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (Popwil) IV di Jawa Timur, November 2016. Pelatih Tinju Sulsel, Abdi Amahoru di Makassar, Rabu, mengatakan dengan batalnya tinju dipertandingkan di ajang Popwil 2016 maka cabang tersebut dipastikan akan langsung lolos dan berlaga di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2017. "Untuk alasan pasti mengapa akhirnya batal dipertandingkan, saya memang belum dapat konfirmasi resmi. Namun intinya tidak ada cabang tinju pada pelaksanaan Popwil tahun ini," katanya. Dia menjelaskan, pihaknya pada dasarnya

telah mempersiapkan sebanyak sembilan atlet untuk berlaga pada ajang yang juga sebagai babak kualifikasi Popnas 2017 tersebut. Pihaknya juga telah melakukan beberapa laga uji coba untuk lebih meningkatkan kualitas atlet. Hal itu dilakukan untuk lebih membuka peluang Sulsel meloloskan semakin banyak atlet ke Popnas 2017. Mengenai kondisi itu atau secara langsung bisa tampil di Popnas, dirinya menyambut bijak. Menurut dia, jika seperti itu maka peluang atlet memang akan lebih berat untuk bisa mendapatkan medali. "Jika petinju langsung Popnas, jumlah petinju tiap kelas akan jauh lebih banyak dan untuk bisa juara tentunya harus melewati

hingga lima pertarungan," jelasnya. Sementara itu, para petinju remaja Sulsel sebelumnya juga mampu menunjukkan potensinya dengan meraih medali emas dan perak di kejuaraan nasional (Kejurnas) Tinju Antar Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) di Nusa Tenggara Timur, 16-22 Juli 2016. "Perolehan medali emas Sulsel dari Holy Masihor itu didapatkan pada kelas 46 kg youth. Kami tentunya bersyukur dan berbangga dengan pencapaian ini," kata Abdi. Selain perolehan emas dari Holy Masihor, tim tinju PPLP Sulsel juga berhasil mengumpulkan dua medali perak dan satu perunggu. Untuk medali perak masing-masing dipersembahkan Jhon Latuheru (kelas

42 kg junior) serta Sri Evianti yang bertarung di kelas 51 kg putri. Adapun medali perunggu diperoleh Hindriawati keas 54 kg putri. ANT | MW

OTOMOTIF

PEDOMAN MAKASSAR | KAMIS, 4 AGUSTUS 2016

Daihatsu Grand Max Terlaris di Sulsel Jawara di kelas minibus, terjual 1.285 unit selama semester I tahun 2016 MAKASSAR, PEDOMAN MAKASSAR

— Data dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menyebutkan bahwa kendaraan yang paling banyak terjual selama periode semester I (1 Januari- 31 Juli 2016) untuk kelas mobil niaga adalah minibus merek Daihatsu Grand Max sebanyak 1.285 unit. Menempati posisi kedua adalah pick up merek Suzuki Carry yang terjual sebanyak 826 unit, lalu Truck/Light Truck merek Hino Dutro sebanyak 168 unit, Jeep merek Toyota Fortuner sebanyak 123 unit, dan terakhir Sedan/ Taksi merek Toyota Limo sebanyak 153 unit. Sedangkan di kelas kendaraan sepeda motor, menurut data tersebut, yang paling banyak terjual adalah sepeda motor merek Yamaha New Mio sebanyak 18.185 unit. Sementara Branch Manager PT Kharisma Sentosa, salahsatu diler mobil Daihatsu di Makassar, Zam Zami kepada Koran “Pedoman Makassar”, Rabu (3/8) menyambut gembira kabar atas raihan prestasi penjualan tersebut. “Syukurlah, semua itu berkat kerja keras teman-teman sales termasuk yang di daerah,” ujarnya merendah. Selama ini, lanjut Zam, pihaknya terus mendorong kegiatan promosi, pelayanan (service) kepada konsumen, dan gencar melakukan pameran di berbagai titik-titik pusat belanja, mall, plaza yang potensial untuk meraih pembeli produk mobil yang ditawarkan. “Meningkatkan penjualan mobil kami juga sangat dipengaruhi oleh tingginya daya beli masyarakat karena pertumbuhan ekonomi yang baik dan iklim bisnis yang kondusif. Di Sulsel minat dan daya beli warga cukup tinggi, termasuk di beberapa daerah kabupaten potensial,” jelasnya. Sebelumnya diberitakan “duet maut” jilid empat antara Toyota Calya dan Daihatsu Sigra, menghasilkan model kembar yang meluncur langsung dari pabrik milik PT Astra Daihatsu Motor (ADM) di Surya Cipta Karawang Timur, Jawa Barat, Selasa (2/8). Kedua sosok produk berstatus mobil murah dan ramah lingkungan (low cost

and green car/LCGC) ini, sebenarnya sudah bocor ke publik lewat beberapa foto colongan. Kedua model, Calya dan Sigra dipercaya bakal jadi bom baru bagi kedua merek dalam persaingan pasar mobil nasional. "Kolaborasi kedua di produk LCGC ini diharapkan untuk mendorong industri semakin bertumbuh. Diharapkan juga produk Calya dan Sigra ini memiliki kandungan lokal menjadi 100 persen buatan dalam negeri," ucap Menteri Perindustrian Airlangga Hartato. Kedua perusahaan dikethui membenamkan investasi Rp 1,1 triliun, untuk mewujudkan proyek mobil murah tujuh penumpang ini. Sebelumnya, kedua perusahaan sudah punya Toyota Agya dan Daihatsu Ayla, juga LCGC, tapi bergenre city car. "Kendaraan multi purpose vehicle (MPV) masih jadi kendaraan yang paling diminati masyatakat Indonesia. Kolaborasi ini akan memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk kemdaraan yang berkualitas," ucap Sudirman MR, Presiden Direktur ADM.  RUS

KENDARAAN TERLARIS DI SULSEL (1 JANUARI- 31 JULI 2016) DAIHATSU GRAND MAX

1.285 UNIT

SUZUKI CARRY

826 UNIT

TRUCK HINO DUTRO

168 UNIT

JEEP TOYOTA FORTUNER

123 UNIT

SEDAN/TAKSI TOYOTA LIMO

153 UNIT SUMBER: DISPENDA SULSEL.