Kumpulan Bahan Latihan Pemantauan & Evaluasi Program Pengemntasan Kemiskinan

KUMPULAN BAHAN LATIHAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM-PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN

DIREKTORAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN, BAPPENAS dan PROJECT PRO-POOR PLANNING AND BUDGETING (ADB TA 4762 INO) December 2007

Daftar Isi

Kata Pengantar oleh Pungky Sumadi, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan ................................ 1 Modul 1 Pilihan Kebijakan dan Program yang Realistis Disiapkan oleh Suahasil Nazara (Kepala Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia) ..................................................................................................... 8 Modul 2 Sistem Monitoring yang Efektif dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan oleh Wenefrida Widyanti dan Sudarno Sumarto (Lembaga Penelitian SMERU) .................................................................................... ..20 Modul 3 Target, Indikator dan Basisdata Oleh Profesor Mayling Oey-Gardiner Ph.D. (Direktur Eksekutif, Insan Hitawasana Sejahtera) .................................................... 44 Modul 4 Persyaratan dan Unsur-unsur Evaluasi yang Baik Oleh Asep Suryahadi (Lembaga Penelitian SMERU) ..................................................................................... 84 Modul 5 Evaluasi dan Identifikasi Pelajaran yang telah Diperoleh: Pendekatan Kualitatif – Kajian Cepat Oleh Widjajanti I. Suharyo dan Rizki Fillaili (Lembaga Penelitian SMERU) ................................................................................... 102 Modul 6 Evaluasi Dampak Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Melalui Proyek Administrasi Pertanahan (PAP) di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan Kuantitatif Oleh Wenefrida D. Widyanti (Lembaga Penelitian SMERU) ................................................................................... 170

Kata Pengantar Pada tahun 2005, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2005-2010 Pemerintah Indonesia mengumumkan unsur-unsur utama Rencana Penanggulangan Kemiskinan Nasional dengan disertai fokus pada tercapainya upaya pengurangan kemiskinan secara signifikan melalui perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan serta peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin. Salah satu prioritas lain yang ditekankan pemerintah adalah memastikan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program penanggulangan kemiskinan dan melakukan penguatan kapasitas baik di tingkat nasional maupun daerah guna melaksanakan monitoring dan evaluasi pro-rakyat miskin yang efektif.

Pemerintah Indonesia telah memenuhi komitmen tersebut dengan melakukan beberapa evaluasi yang baru-baru ini dilaksanakan terhadap program penanggulangan kemiskinan seperti subsidi tunai kepada keluarga miskin, bantuan operasional ke sekolah dasar, pembangunan infrastruktur pedesaan, kredit mikro, dan program pembangunan masyarakat. Di samping itu, pada awal tahun 2006 BAPPENAS memutuskan untuk meminta bantuan donor dalam peningkatan kapasitas dan pengembangan keterampilan para perumus kebijakan dan perencana program di BAPPENAS, maupun di departemen pemerintahan lain atau di tingkat kabupaten untuk menyusun dan melaksanakan rencana dan sistem monitoring dan evaluasi.

Melalui bantuan teknis dan pendanaan dari Asian Development Bank (ADB), pengembangan kapasitas untuk monitoring dan evaluasi tersebut saat ini sedang dilaksanakan. Salah satu langkahnya adalah mensponsori beberapa lokakarya dan program kajian monitoring dan evaluasi yang antara lain meliputi lokakarya tiga hari mengenai “Monitoring & Evaluasi dan Perencanaan Kebijakan yang Pro-Rakyat Miskin�. Lokakarya tersebut diselenggarakan di Bogor pada tanggal 21-23 Mei 2007, dan diikuti oleh 24 pejabat dari BAPPENAS, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Departemen Sosial serta empat perwakilan dari tiga provinsi (NTT, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan). Perwakilan daerah ini diundang guna menghadirkan pengalaman di tingkat daerah pada pembahasan di tingkat nasional.

Tujuan lokakarya tersebut adalah memperluas pengetahuan dasar dan meningkatkan kemampuan para peserta lokakarya agar mereka mampu: - menyusun rencana monitoring dan evaluasi yang kemudian akan dilaksanakan oleh pihak ketiga berdasarkan ikatan kontrak; - melakukan kajian kritis terhadap kualitas laporan monitoring dan evaluasi yang disajikan; dan - menggunakan temuan yang ada dalam penyusunan program pro-rakyat miskin di masa mendatang.

Tujuan lain adalah menyusun dan menyesuaikan paket pelatihan Monitoring dan Evaluasi yang digunakan dalam lokakarya tersebut agar dapat digunakan di masa mendatang dalam lokakarya Monitoring dan Evaluasi lainnya atau seminar di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota.

Dengan mempertimbangkan hal itulah buku panduan ini disusun oleh Tim Bantuan Teknis ADB di bidang Perencanaan dan Penganggaran Pro-Rakyat Miskin. Buku ini terdiri dari seluruh presentasi tertulis yang disajikan dalam lokakarya tersebut ditambah satu bab pendahuluan yang berisi penjelasan umum secara singkat. Buku panduan ini akan digunakan pada sesi pelatihan

3

monitoring dan evaluasi di masa mendatang dengan keikutsertaan sebelas kabupaten melalui Tim Bantuan Teknis ADB di bidang perencanaan dan penganggaran pro-rakyat miskin.

Selain itu, BAPPENAS berharap bahwa dokumen-dokumen yang tercakup dalam buku ini bermanfaat bagi analis program lain di semua tingkat pemerintahan, LSM, dan para mahasiswa yang mempunyai ketertarikan pada monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan.

Jakarta , November 1, 2007 Dr. Pungky Sumadi, MCP, PhD Direktur Penanggulangan Kemiskinan, BAPPENAS

4

PENDAHULUAN Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan program untuk menanggulangi kemiskinan dan mengupayakan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals – MDG). Tantangan pertama yang dihadapi dalam mewujudkan tujuan itu adalah memilih kebijakan dan program yang tepat dari alternatif yang ada. Memilih program dan kebijakan baru yang efektif tergantung antara lain pada: (a) pemahaman mendalam tentang kekuatan dan kelemahan program penanggulangan kemiskinan tahun sebelumnya atau yang sedang berjalan dan (b) adanya sistem monitoring dan evaluasi yang baik. Pada gilirannya, sistem monitoring dan evaluasi yang berhasil hanya berguna jika keluaran, hasil, dan dampak yang jelas, layak, dan terukur sebagaimana diharapkan, serta indikator pengukuran penanggulangan kemiskinan ditentukan sejak awal. Kadang kala, menetapkan indikator tersebut merupakan tantangan tersendiri. Hal itu membutuhkan, antara lain, pemahaman dan keterampilan yang lebih memadai terkait monitoring dan evaluasi yang efektif di kalangan analis program dan kebijakan di seluruh tingkat pemerintahan.

Untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pengetahuan tentang monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan, Tim Bantuan Teknis 4762 ADB bidang perencanaan dan penganggaran pro-rakyat miskin merancang dan melaksanakan sebuah lokakarya untuk membantu pejabat negara dalam menyempurnakan Monitoring dan Evaluasi program penanggulangan kemiskinan. Sesuai dengan permintaan BAPPENAS, lokakarya tersebut diadakan selama tiga hari pada bulan Mei 2007 di Bogor dan diikuti oleh 24 pejabat dari BAPPENAS, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Departemen Sosial, dan empat perwakilan dari tiga provinsi (NTT, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan). Perwakilan daerah ini diundang untuk menghadirkan pengalaman di tingkat daerah pada pembahasan di tingkat nasional.

Laporan ini terdiri dari seluruh presentasi versi tertulis dan seluruh presentasi yang benar-benar disajikan serta dokumentasi terkait yang digunakan dalam lokakarya tersebut. Untuk memberi para pembaca konteks dari laporan ini, mengenai alasan di balik penyusunan presentasi dan dokumen ini serta cara penggunaan presentasi dan dokumen ini, mungkin akan bermanfaat jika fokusnya sedikit ditekankan pada Program Lokakarya dan hasil-hasil yang dicapai.

Program Lokakarya Hari 1 – Pendahuluan: Indikator, Sasaran, dan Perencanaan Program/Kebijakan 1) Pengantar dan Tinjauan Umum tentang Tujuan dan Hasil Program Lokakarya Tiga Hari itu; Unsur-unsur Utama; Studi Kasus; Dua Tugas Kerja; dan Kesimpulan Hari Terakhir.

2) Perumusan Kebijakan Realistis/Pilihan Program - Bagaimana melaksanakan Perencanaan Program dan Kebijakan yang efektif dalam berbagai permasalahan penting penanggulangan kemiskinan (mungkin dengan menggunakan satu atau dua MDG di mana Indonesia mengalami ketertinggalan) atau penetapan harga beras dan kebijakan perdagangan.

- Proses memutuskan kebijakan realistis dan pilihan program, serta menetapkan tujuan dan hasil yang realistis, mungkin berupa keluaran dan manfaat yang potensial.

3) Sasaran, Indikator, dan Database - Bagaimana memilih dan menggunakan Sasaran dan Indikator untuk memantau dan mengevaluasi program – sekali lagi, dengan menggunakan kasus relevan yang terjadi baru-baru ini, misalnya beberapa MDG, KDP, CCT, dan sebagainya.

5

-

Jumlah, mutu, konsistensi, dan penggunaan database kemiskinan yang ada – dari BPS dan sumber lain; sekali lagi, dengan contoh-contoh spesifik.

4) Tugas Khusus 1 bagi Peserta Program – Menyusun Usulan Program Pro-Rakyat Miskin − Menyiapkan Usulan pada malam hari terkait dengan Program Pro-Rakyat Miskin baru/yang direvisi serta tujuan, hasil, sasaran, dan indikatornya. − Memilih usulan dari berbagai bidang program terkait dengan cara mencapai Sasaran PRS atau MDG utama di mana Indonesia mengalami ketertinggalan (misalnya, perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, pendidikan, kesehatan ibu, dan angka kematian bayi).

Hari 2 – Monitoring dan Evaluasi yang Efektif 1) Presentasi-Pembahasan – Hasil Tugas Khusus 1 − Presentasi dan Pembahasan; − Pelajaran yang Dipetik.

2) Ketentuan dan Unsur-unsur Sistem Monitoring yang Baik − Kerangka Kerja Monitoring Konseptual; − Ketentuan pokok dan unsur-unsur Sistem Monitoring yang baik (sasaran, indikator, data, sumber daya, pertanggungjawaban, ketidakberpihakan, pelaporan, dan lain-lain); − Studi kasus dan hasil-hasil yang dicapai di Indonesia – seperti MDG, penelusuran kemiskinan (BPS), program pengembangan masyarakat.

3) Ketentuan dan Unsur Evaluasi yang Baik − Kerangka Kerja Evaluasi Konseptual; − Ketentuan pokok dan unsur-unsur evaluasi yang baik (penalaran dan tujuan, ruang lingkup dan kriteria, metodologi, informasi, ketidakberpihakan, dan lain-lain); − Praktik terbaik dan hambatan di dalam dan di luar negeri.

4) Tugas Khusus 2 bagi para Peserta Program – Menyiapkan Unsur-unsur Utama Evaluasi Program Pro-Rakyat Miskin − Memilih program dari program-program yang berjalan saat ini atau baru diusulkan seperti BOS, raskin, jaminan sosial, CCT, PNPM, dan menyiapkan unsur-unsur utama Evaluasi Program Pro-Rakyat Miskin.

Hari 3 – Evaluasi Studi Kasus dan Pelajaran yang Dipetik 1) Presentasi-Pembahasan tentang Hasil Tugas Khusus 2 − Presentasi, pembahasan dan pelajaran yang dipetik 2) Dua Studi Kasus − Proses, metodologi, hasil, dan kegunaan evaluasi; − Pro dan kontra studi kasus.

3) Sesi Penutup − Kesimpulan utama dan pelajaran yang dipetik; − Cara yang dapat ditempuh Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif; − Cara peserta menggunakan hasil lokakarya ini; − Tingkat kegunaan lokakarya ini bagi pemerintah daerah dan pihak lainnya.

6

Format lokakarya ini sangat interaktif, dengan materi disusun oleh para ahli, baik berdasarkan teori maupun kasus, dan diselingi dengan pembahasan kelompok, umpan balik, serta latihan praktis. Tujuan lokakarya ini secara keseluruhan bukan mengajarkan teknik monitoring dan evaluasi secara detail kepada peserta, melainkan membantu meningkatkan kemampuan mereka dalam merancang, mengontrak, menganalisis dan mengkaji hasil monitoring dan evaluasi.

Guna mendukung lokakarya tersebut, Dr. Pungky Sumadi, Direktur Penanggulangan Kemiskinan BAPPENAS sekaligus pemrakarsa kegiatan pengembangan kapasitas untuk para staf ini, mengikuti Rapat Konsultasi PADI Asia Tenggara dan Seminar Regional tentang Monitoring dan Evaluasi Kemiskinan di Jiangxi, China awal Mei 2007. Kedua ajang itu merupakan kesempatan emas untuk lebih mengenal praktik terbaik di tingkat internasional, berbagi pengalaman yang dihadapi di Indonesia, dan mencari masukan berharga untuk lokakarya BAPPENAS. Narasumber lokakarya ini berasal dari kalangan praktisi lapangan terkemuka di Indonesia. Dr. Suahasil Nazara, Direktur Institut Demografi bersama beberapa ekonom terkenal Universitas Indonesia, telah bekerja keras dalam menganalisis dampak serangkaian kebijakan sosio-ekonomi nasional terhadap penanggulangan kemiskinan. Dalam lokakarya tersebut, ia menjawab berbagai pertanyaan tentang pilihan program dan kebijakan. Prof. Mayling Oei-Gardiner, presiden firma penelitian ilmu sosial Insan Hitawasana Sejahtera sekaligus ahli demografi terkemuka, membahas pilihan sasaran dan indikator yang tepat serta penggunaan database yang ada. Dr. Sudarno Sumarto dan Dr. Asep Surhayadi, peneliti senior lembaga penelitian sosial terkemuka di Jakarta, SMERU, memimpin sesi pembahasan rancangan sistem monitoring dan evaluasi, sementara ketiga staf mereka menyajikan studi kasus lokal yang menggambarkan kelebihan dan kekurangan beberapa pendekatan yang berbeda.

Para peserta diberi beberapa dokumen acuan yang memberikan gambaran tentang konsep dan unsur monitoring dan evaluasi serta praktik terbaik di tingkat internasional, yang mencakup halhal berikut: 1) Monitoring dan evaluasi tidak sama, namun keduanya membutuhkan unsur dan perangkat yang sama, seperti tujuan program, tolok ukur, sasaran dan indikator yang jelas, serta database yang lengkap, konsisten, dan sejalan dengan perkembangan waktu.

2) Monitoring meliputi penelusuran dan pelaksanaan sistem yang terpercaya terkait sasaran kinerja yang jelas dan konsisten, laporan perkembangan, serta identifikasi permasalahan.

3) Monitoring memungkinkan tinjauan berkelanjutan terhadap berbagai kecenderungan dan persoalan serta, jika dibutuhkan, perubahan dalam rencana pelaksanaan.

4) Evaluasi mencakup penilaian setelah dampak kolektif dari semua atau sebagian besar tindakan muncul selama beberapa saat, gambaran hasil dari sudut pandang penerima; dan identifikasi berbagai daerah, kelompok sasaran, serta dampak relatif dari berbagai prakarsa.

5) Berdasarkan sistem monitoring yang baik, evaluasi dapat mengidentifikasi kapan, di mana, dan bagaimana suatu rencana melenceng dari jalurnya (atau, letak kesalahannya) dan mengusulkan perubahan.

6) Perangkap yang harus dihindari dalam perumusan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi antara lain: a. Tujuan dan Strategi yang Kabur – tidak jelas apa yang harus dicapai dan apa yang harus dilakukan; b. Standar Kinerja yang tidak jelas, tidak konsisten dan berubah-ubah – pengetahuan kurang memadai tentang arah yang harus dituju;

7

c. Pilihan yang tidak tepat atau masalah pada tolok ukur yang digunakan – tidak tahu di mana kita berada; d. Sasaran – peta jalan yang tidak jelas tentang cara kita mencapai tujuan; e. Indikator – mengukur hal keliru; atau hanya mengukur masukan dan jumlah (bukan keluaran dan mutu) atau hal yang mudah diukur; f. Datanya terlalu sulit dikumpulkan atau selalu berubah sepanjang waktu dan di semua tempat (tidak bisa mengukur hal yang sama); g. Klien sasaran dan pemangku kepentingan independen utama tidak banyak atau sama sekali tidak terlibat.

Peserta lokakarya ini memperoleh pengetahuan memadai selama tiga hari lokakarya tersebut digelar, antara lain: - arti penting pengembangan kebijakan dan program yang tepat melalui tujuan dan hasil jangka menengah yang realistis dan terukur; - kebutuhan dan metode pemilihan sasaran program, indikator, dan database terkait yang tepat; - penyusunan dan pelaksanaan sistem monitoring; - perumusan dan pelaksanaan rencana serta kerangka kerja evaluasi; - cara melibatkan dan menggunakan klien, CSO, dan entitas individu baik dalam monitoring maupun evaluasi.

Buku panduan ini diharapkan bermanfaat bagi pihak lain yang tertarik pada monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan yang efektif sekaligus mampu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mereka tentang sistem monitoring dan evaluasi yang baik di seluruh tingkat pemerintahan dan di unsur-unsur masyarakat madani.

8

Modul 1 : “Pilihan Kebijakan dan Program yang Realistis�

Disiapkan oleh: Suahasil Nazara, Kepala, Institut Demografi, Universitas Indonesia Pendahuluan Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan juga memiliki arti yang lebih luas dari sekedar lebih rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan terukur seperti kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan. Akan tetapi kemiskinan memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan juga dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek diluar pendapatan (non-income factors) seperti akses kebutuhan minimum seperti kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi. Lebih lanjut kompleksitas dari kemiskinan bukan saja berhubungan dengan pengertian dan dimensinya saja tetapi juga berkaitan dengan metode pengukuran dan intervensi kebijakan yang diperlukan dalam mengentaskan masalah ini.

Pada tahun 2006, masih sekitar 42 persen dari penduduk Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan atau memiliki konsumsi yang lebih rendah dari US $ 2 per hari (World Bank 2006). Tingginya kompleksitas dari masalah angka kemiskinan yang dihadapi Indonesia membuat masalah pengentasan masalah ini menjadi tidak mudah dan diperlukan komitmen bersama dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan donor. Pemerintah Indonesia sendiri telah berkomitmen untuk mengentaskan masalah kemiskinan sebagaimana tercantum dalam stategi nasional penanggulangan kemiskinan (SNPK). Selain itu pemerintah juga menargetkan untuk menurunkan angka kemiskinan dari 18.2 persen di tahun 2002 menjadi 8,2 persen ditahun 2009 untuk mencapai Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 (World Bank 2006).

Berkaitan dengan komitmen untuk mencapai target MDGs, satu pertanyaan yang perlu dijawab, yaitu bentuk intervensi atau kebijakan program apa yang realistis sehingga dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Tulisan ini dibuat untuk lebih memberi gambaran secama umum tentang kebijakan yang berpihak terhadap orang miskin dan cukup realistis untuk diterapkan untuk kasus di Indonesia. Tulisan ini akan dimulai dengan menjelaskan kondisi dan kolerasi dari faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah kemiskinan di Indonesia. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan mengenai kebijakan atau program kemiskinan yang realisitis dan proses pentahapan dari kebijakan tersebut. Sebelum menarik kesimpulan akan dianalisis dua contoh program pengentasan kemiskinan yang ada yaitu bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan tunai langsung (BLT).

Kemiskinan dan Kolerasinya di Indonesia Indonesia sendiri telah cukup berhasil menurunkan tingkat kemiskinan selama periode tahun 1970-an sampai dengan periode awal tahun 1990-an. Berdasarkan World Bank (2006) tercatat pada periode tersebut poverty head count rate di Indonesia turun

8

sampai dengan 28,6 persen. Kemudian ketika krisis ekonomi menimpa Indonesia pada pertengahan tahun 1997, angka kemiskinan kembali meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 1999 menjadi sebesar 23 persen (grafik 1). Pada periode setelah krisis angka kemiskinan kembali menurun menjadi sebesar 16 persen ditahun 2005. Akan tetapi pada tahun 2006 angka kemiskinan kembali naik sebesar 1.75 persen. Salah satu pemicu kenaikan tingkat kemiskinan ini adalah naiknya harga beras sebagai akibat dari larangan impor beras (World Bank 2006). Dampak kenaikan harga beras dengan tingkat kemiskinan memang sangat erat karena beras merupakan makan pokok bagi sebagian besar penduduk terutama bagi mereka yang kurang mampu.

Selain angka kemiskinan yang kembali naik, dimensi bukan pendapatan juga merupakan masalah lain yang cukup rumit dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Indonesia dianggap gagal dalam upaya penbaikan faktor-faktor bukan pendapatan terutama yang berkaitan dengan target dari MDGs (World Bank 2006). Misalnya masih tingginya tingkat malnutrisi dikalangan anak dibawah usia lima tahun, rendahnya tingkat kesehatan ibu, rendahnya status pendidikan diantara kelompok miskin, rendahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi. Kemudian khusus mengenai kesehatan ibu, tercatat ada 307 kematian dari 100.000 kelahiran, dan angka ini lebih tinggi tiga kali dari angka kematian ibu saat melahirkan Vietnam dan enam kali dari Malaysia dan China (World Bank 2006).

Grafik I. Kondisi dan trend kemiskinan di Indonesia, 1978-2006

35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0

20 06

20 04

20 02

19 96

19 90

19 84

19 80

5.0 0.0 19 76

PovertyHeadcount (%)

45.0 40.0

Tahun Sumber: World Bank 2006

Seperti telah dijelaskan diawal bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi sehingga sewajarnya masalah ini memiliki korelasi dengan faktor lain. Dalam report World Bank (2006) tercatat ada lima faktor yang dianggap berkolerasi dengan kemiskinan, yaitu pendidikan, jenis pekerjaan, gender, akses terhadap pelayanan dasar dan infrastruktur dan lokasi geografis. Kemiskinan selalu dikaitkan dengan ketidakmampuan dalam mencapai pendidikan tinggi. Hal ini berkaitan dengan mahalnya biaya pendidikan itu sendiri. Walaupun upaya membebaskan uang bayaran

9

ditingkat sekolah dasar telah dilakukan, komponen biaya pendidikan lain yang harus dikeluarkan masih cukup tinggi misalnya uang buku dan seragam sekolah. Biaya yang harus diperhitungkan bagi orang miskin untuk menyekolahkan anaknya juga harus termasuk biaya kehilangan dari pendapatan (opportunity cost) jika anak mereka bekerja di sektor informal. Mahalnya biaya pendidikan ini membuat sekolah menjadi milik sebagian orang saja dan bukan menjadi hak dasar bagi semua penduduk.

Kolerasi kemiskinan dan pendidikan juga terlihat pada jumlah siswa yang melanjutkan sekolah dari SD ke SMP lalu ke SMA yang relatif kecil di kuantil pengeluaran terendah atau kelompok termiskin (grafik 2). Untuk kuantil pengeluaran terendah hanya 70.5 persen yang menamatkan SMP dan 18.2 persen yang menamatkan SMA. Hal ini tentu saja kontras dengan kelompok terkaya dalam kohort yang sama, yaitu 90.7 persen dan 40 persen untuk yang menamatkan SMP dan SMA. Dari data tersebut juga dapat dikatakan bahwa semakin membaiknya tingkat ekonomi yang diwakili oleh tingkat pengeluaran, maka semakin baik tingkat pendidikannya.

Grafik 2. Kolerasi pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh kelompok umur 16-18 tahun berdasarkan kelompok pengeluaran 100 90 80 70

Quantil terkaya

(%)

60 Quantil termiskin kedua

50 40 30 Quantil termiskin

20 10 0 1

2

3

4

5

Sumber: diolah dari data Susenas 2005

6

7

8

9

10

11

12

Tingkat

Kemiskinan juga selalu dihubungkan dengan jenis pekerjaan tertentu. Di Indonesia kemiskinan selalu terkait dengan sektor pekerjaan di bidang pertanian untuk daerah pedesaan dan sektor informal di daerah perkotaan. Pada tahun 2004, 68,7 persen dari 36,10 juta orang miskin tinggal dipedasaan dan 60 persen diantaranya memiliki kegiatan utama di sektor pertanian (Sudaryanto dan Rusastra 2006). Hal ini diperkuat oleh studi dari Suryahadi et.al (2006), yang menemukan bahwa selama periode 1984 dan 2002, baik di wilayah desa maupun kota, sektor pertanian merupakan penyebabkan utama kemiskinan. Lebih lanjut studi ini juga menemukan bahwa sektor pertanian menyumbang lebih dari 50 persen terhadap total kemiskinan dan sangat kontras jika dibandingkan dengan sektor jasa dan industri. Tingginya tingkat kemiskinan disektor pertanian menyebabkan kemiskinan diantara kepala rumah

10

tangga yang bekerja disektor pertanian menjadi lebih tinggi dibandingkan mereka yang bekerja disektor lain.

Korelasi ketiga dari kemiskinan adalah gender. Di Indonesia sendiri sangat terasa dimensi gender dalam kemiskinan, dimana dari beberapa indikator kemiskinan seperti tingkat buta huruf, angka pengangguran, pekerja disektor informal, dan lain-lainya, perempuan memiliki posisi yang lebih tidak menguntungkan dari laki-laki (ILO 2004). Kemudian Laporan Pembangunan Manusia tahun 2004 menunjukkan bahwa angka Human Development index (HDI) lebih tinggi dari angka Gender-related Development Index (GDI) dan angka Gender Empowerment Measurement (GEM) (MDGs Report 2005). Besarnya HDI dibandingkan dengan dua indikator kesetaraan gender menunjukkan bahwa secara umum masih terdapat kesenjangan gender yang diikuti oleh rendahnya partisipasi dan kesempatan perempuan di bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Laporan MDGs ini juga menulis bahwa dalam perolehan angka GDI Indonesia menepati posisi ke-90 dan masih sangat tertinggal jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya.

Kemudian salah satu penjelasan dari konsep kemiskinan adalah kurangnya akses terhadap berbagai pelayanan dasar dan infrastuktur dan ini merupakan kolerasi kemiskinan yang keempat. Sistem infrastuktur yang baik akan meningkatkan pendapatan orang miskin secara langsung dan tidak langsung melalui penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, telekomunikasi, akses energi, air dan kondisi sanitasi yang lebih baik (Sida 1996). Studi yang dilakukan oleh World Bank (2006) mengindikasikan bahwa perbaikan infrastuktur di desa, khususnya pembangunan jalan. Studi ini juga menegaskan bahwa infrastuktur didaerah pedesaan memerlukan lebih banyak perhatian karena hanya 48 persen orang miskin di desa yang memiliki akses terhadap air bersih sementara akses orang miskin di kota mencapai 78 persen.

Kolerasi yang terakhir adalah lokasi geografis. Lokasi geografis berkaitan dengan kemiskinan karena dua hal. Pertama kondisi alam yang terukur dalam potensi kesuburan tanah dan kekayaan alam. Kedua, Pemerataan pembangunan, baik yang berhubungan dengan pembangunan desa dan kota, ataupun pembangunan antar provinsi. Di beberapa provinsi khususnya di daerah timur Indonesia masih sangat tertinggal dibandingkan pembangunan di wilayah Jawa. Berdasarkan data tahun 2004, orang yang hidup di Papua memiliki probabilita miskin empat kali lebih besar dari pada orang yang tinggal di daerah yang kaya sumber daya alam lainnya seperti Kalimantan (World Bank 2006). Kemudian dimensi bukan pendapatan seperti rendahnya pencapaian di bidang pendidikan dan penyediaan akses pada pelayanan dasar di berbagai daerah terutama di wilayah timur Indonesia mempertegas adanya kesenjangan berdasarkan lokasi geografis.

Kebijakan pengentasan kemiskinan Kunci utama dari keberhasilan suatu kebijakan atau program kemiskinan adalah perumusan yang baik. Perumusan tersebut sangat penting karena kemiskinan merupakan masalah yang memiliki kompleksitas tinggi sehingga diperlukan kebijakan yang sangat bergantung pada situasi dan waktu. Dalam perumusan kebijakan secara ideal perlu dilakukan sesuai dengan pentahapan yang ada seperti dijelaskan oleh diagram 1. Tahap pertama adalah diagnosa dan analisa kemiskinan. Pada tahap ini akan dilakukan pengukuran tingkat kemiskinan, penargetan dan penentuan jenis

11

kebijakan atau program yang ingin dibuat dan hasil yang diharapkan pada tahap ini adalah dimengertinya karateristik dan faktor yang mempengaruhi kemiskinan.

Ada dua prinsip dasar yang digunakan dalam melakukan penargetan atau menentukan kelompok yang ingin diberi intervensi, yaitu pernargetan langsung dan penargetan berdasarkan wilayah. Dalam penargetan langsung akan diketahui dengan jelas siapa dan dimana lokasi keluarga miskin. Biasanya jenis penargetan ini mengalami kesulitan dalam identifikasi sehingga memerlukan survei khusus seperti yang dilakukan pemerintah sebelum mengucurkan bantuan tunai langsung. Kemudian penargetan berdasarkan wilayah biasanya dilakukan dengan memilih wilayah yang memiliki rata-rata pendapatan terkecil. Masalah yang timbul dari pernargetan jenis ini adalah rawan terhadap kebocoran atau terdapatnya orang yang tidak miskin dalam kelompok penerima bantuan. Hal ini dikarenakan pada wilayah ini seluruh masyarakatnya dianggap miskin. Penargetan jenis ini dapat dilakukan dengan bantuan peta kemiskinan.

Diagram 1. Proses perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan

Diagnosa & Analisa Kemiskinan

Monitoring & Evaluasi Kebijakan

Tujuan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Perencanaan & pengimplentasian Kebijakan

Dari target yang telah dipilih dapat diketahui jenis kebijakan atau program apa yang paling sesuai dengan kebutuhan. Secara umum kebijakan atau program pengentasan kemiskinan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar (ADB dan Bappenas 2007).

Pertama, adalah program-program yang memang hanya diperuntukkan bagi orang miskin. Jika program jenis ini berhasil dilaksanakan maka seluruh manfaatnya bisa dinikmati orang miskin. Program jenis ini akan sangat tergantung pada penargetan awal untuk menghindari terjadinya salah sasaran dalam bantuan. Contoh dari program jenis ini adalah raskin dan bantuan tunai langsung.

Kedua, adalah program-program yang diperuntukkan untuk semua orang akan tetapi jika dilaksanakan dengan baik maka kelompok miskin akan mendapat keuntungan yang lebih banyak dari kelompok lainnya. Contoh dari jenis program ini adalah pemberdayaan puskesmas, penyediaan obat generik dan pembebasan uang iuran sekolah. Berdasarkan dua jenis pilihan tersebut, dapat dikatan bahwa penargetan

12

langsung hanya diperlukan untuk program khusus bagi orang miskin sedangkan program bagi semua orang hanya memerlukan penargetan secara wilayah.

Setelah mengidentifikasi kunci dari masalah kemiskinan maka perumusan kebijakan berlanjut pada tahap berikutnya yaitu menentukan tujuan, target dan indikator yang ingin dicapai. Dalam proses perumusan kebijakan ada perbedaan definisi dari ketiganya (Poverty Reduction Strategy Workshop 2000). Tujuan adalah sasaran yang ditetapkan, misalnya tujuan dari program pengetasan kemiskinan adalah penurunan angka kemiskinan. Indikator adalah alat pengukur kemajuan yang biasa dibagi menjadi empat dari tahap perumusan awal sampai dengan ketika program berakhir.

Keempat indikator tersebut adalah indikator input, output, hasil dan dampak. Masingmasing indikator akan dijelaskan pada diagram 2. Sedangkan target adalah nilai indikator yang ditetapkan untuk dicapai pada satuan waktu tertentu. Contoh dari target adalah pemerintah Indonesia menargetkan angka kemiskinan akan turun menjadi 8.2 persen pada tahun 2009.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan target. Pertama, tujuan yang ingin dicapai harus menyesuaikan dengan standar di internasional. Dalam kasus penentuan tujuan program pengentasan kemiskinan tujuan nasional harus sesuai dengan tujuan MDGs. Kedua, dalam menentukan tujuan perlu memperhatikan distribusi pendapatan. Ketiga, tujuan ditentukan melalui proses partisipasi semua pihak. Keempat, tujuan ditentukan dengan menentukan ukuran pencapaian atau benchmark berdasarkan waktu yang tersedia. Kelima, dalam menentukan tujuan agar lebih tepat sasaran harus berdasarkan pada beberapa ukuran kemiskinan berbeda.

Keenam, tujuan harus dibuat secara spesifik dengan program agar proses monitoring menjadi lebih mudah.

Kemudian ada beberapa karakteristik yang diperlukan dalam menentukan indikator yang baik(Poverty Reduction Strategy Workshop 2000), yaitu: 1. indikator merupakan pengukuran kemajuan yang langsung, jelas dan relevan 2. Indikator memperhatikan perbedaan antar daerah, waktu dan juga sensitif terhadap perubahan kebijakan dan program 3. Indikator tidak dapat dengan mudah untuk dimanipulasi 4. Indikator dapat diukur dengan efisien pada interval waktu yang diinginkan.

13

Diagram 2. Jenis Indikator

Indikator Dampak

Indikator Hasil

Indikator Output

Indikator Input

Mengukur tujuan takhir, perbaikan tingkat kesejahteraan dan standar hidup Contoh: Peningkatan kualitas pendidikan Mengukur hasil (qualitas dan kuantitas) dari barang dan jasa yang dihasilkan Contoh: Peningkatan enrollment rate

Mengukur jumlah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh input Contoh: peningkatan jumlah fasilitas pengajaran Mengukur alokasi sumber daya yang akan dialokasikan di program Contoh: Dana untuk BOS

Sumber: Poverty Reduction Strategy Workshop 2000

Setelah menetukan tujuan, indikator dan target pada tahap ketiga dari perumusan kebijakan adalah merancang dan mengimplementasikan program. Hasil yang diharapkan dalam proses merancang program adalah peraturan, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis. Sedangkan tahap pengimplementasian program akan dimulai dengan sosialisasi program pada tahap awal, lalu dilanjutkan oleh monitoring selama program berlangsung dan diakhiri oleh evaluasi ketika program berakhir.

Ada beberapa perbedaan mendasar antara monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan untuk menyediakan informasi apakah kebijakan atau program diimplementasikan sesuai rencana dalam upaya mencapai tujuan. Monitoring merupakan alat manajemen yang efektif karena jika dalam pengimplementasian program berbeda dari rencana maka monitoring dapat mengidentifikasi dimana letak masalahnya untuk kemudian dicari penyelesaiannya. Dalam banyak kasus program bantuan monitoring seringkali dihindarkan oleh pelaksana karena monitoring dapat segera mendeteksi adanya penyimpangan atas program.

Evaluasi berfungsi untuk melihat dampak dengan mengisolasi efek dari suatu intervensi. Pada pelaksanaanya evaluasi memerlukan data dan metodologi yang lebih komplek dari monitoring. Evaluasi sendiri dapat berupa dampak apakah proram mencapai tujuan awal, proses bagaimana program dilaksanakan dan apasaja

8

keuntungan yang diterima oleh peserta atau juga analisa biaya dari program itu sendiri. Lalu untuk mendapatkan evaluasi yang baik diperlukan data baseline sebagai acuan dan melakukan perencanaan evaluasi sedari awalseperti menetapkan tujuan, metodologi, jadwal, dan pembiayaan. Kemudian metode yang paling baik dalam evaluasi adalah kombinasi dari metode kuntitatif dan kualitatif.

Satu catatan penting mengenai monitoring dan evaluasi adalah partisipasi semua pihak karena kegiatan ini sebenarnya merupakan tanggung jawab bersama. Jadi dalam melaksanakan kedua kegiatan ini perlu adanya sinergi dari semua pihak seperti departemen terkait, penyelenggara, penerima bantuan, universitas, masyarakat, NGO dan tentunya donor sebagai salah satu sumber pendanaan.

Perumusan kebijakan secara tepat dalam membuat program pengentasan kemiskinan bukan segalanya karena program tersebut juga harus berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan dua stategi untuk membuat program menjadi berkelanjutan, yaitu strategi di sisi produksi dan penghidupan. Sisi produksi ini menangani masalah yang berkaitan dengan aktivitas untuk memdorong kelompok miskin memperoleh pendapatan.

Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa melibatkan mereka dalam kegiatan produksi atau dunia kerja. Melibatkan kelompok miskin dalam kegiatan produksi bermaksud mendorong mereka untuk membuka usaha kecil atau mikro dengan menyediakan bantuan terhadap akses modal, pelatihan tehnologi sederhana, infrastuktur pendukung seperti jalan di daerah pedesaan, dan mempermudah pengurusan izin usaha.

Melibatkan orang miskin pada dunia kerja dapat dilakukan dengan memberi pelatihan ketrampilan dasar dan regulasi pasar kerja yang mendukung terutama mengenai sektor informal yang banyak menyerap kelompok ini. Lebih lanjut mendorong usaha kecil dan menengah (UKM) juga dapat membantu kelompok miskin lebih terlibat dalam dunia kerja. Hal ini dikarenakan UKM yang biasanya dimiliki oleh orang yang hampir miskin punya kecenderungan untuk mempekerjakan orang miskin. Jadi dengan mendorong UKM akan ada lebih banyak lapangan kerja bagi kelompok miskin.

Pada bagian penghidupan bagi orang miskin dua tujuan yang dapat dicapai. Pertama, untuk menjadi jaring pengaman selama periode dimana kelompok miskin masih hidup dibawah garis kemiskinan. Kedua, untuk memastikan bahwa generasi mendatang bisa keluar dari perangkap kemiskinan. Contoh dari penghidupan bagi orang miskin adalah perlindungan sosial dan bantuan tunai bersyarat.

Contoh Kasus: BOS dan BLT Setelah mempelajari proses perumusan pembuatan kebijakan dan bagaimana membuat kebijakan tersebut menjadi berkelanjutan maka penting pula untuk membahas program pengentasan kemiskinan yang telah ada. Dengan menganalisa program-program tersebut dapat diketahui kelemahan dan kekuatan yang kemudian dapat menjadi pelajaran dalam merancang program yang lebih baik dimasa depan.

Dua program pengentasan kemiskinan yang akan dibahas pada bagian ini adalah bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan tunai langsung (BLT). Kedua program ini dirancang untuk mengurangi angka kemiskinan akibat pencabuta subsidi BBM oleh pemerintah.

9

BOS sendiri diarahkan secara spesifik untuk siswa sekolah dasar dan menengah pertama dari rumah tangga miskin namun bantuannya diberikan kepada sekolah.

Besarnya dana yang diberikan kepada sekolah sangat tergantung pada jumlah siswa di sekolah. Dana yang dianggarkan oleh pemerintah untuk program ini relatif cukup besar, misalnya untuk periode bulan Juni sampai dengan desember 2005 adalah sebesar Rp. 5,3 trilyun dan pada tahun 2006 dianggarkan sebesar 11 trilyun atau meningkat lebih dari dua kali dari tahun sebelumnya. Jumlah uang yang diterima oleh setiap siswa adalah berkisar dari Rp. 235.000,00 – Rp. 324.500,00 per tahun (tabel 1).

Tabel 1. Target dan Alokasi Biaya Bantuan Operasional Sekolah Target dan Biaya per Unit Jenjang Pendidikan Jumlah Siswa Rp/Murid/Tahun SD/MI/SDLB 28.779.709 235.000,SMP/MTs/SMPLB 10.625.816 324.500,Salafiyah setingkat SD 108.177 235.000,Salafiyah setingkat SMP 114.433 324.500,Sumber: www.depkominfo.go.id/download/BOS_KOMINFO_WAPRES.ppt

Adanya perbedaan tujuan dari program BOS yang tercantum pada buku petunjuk pelaksanaan program tahun 2005 dan 2006 membuat dualisme pemahaman terhadap program (SMERU 2006b). Pada buku petunjuk 2005 tidak secara spesifik menyatakan bahwa BOS diperuntukkan untuk anak dari keluarga miskin sehingga pada tahap pertama program timbul pemahaman bahwa program ini diperuntukkan untuk menyediakan fasilitas sekolah gratis untuk semua orang. Oleh karena itu demi penyempurnaan pada buku petunjuk 2006 secara tegas di tulis bahwa prioritas program ini adalah untuk anak dari keluarga miskin.

Pada petunjuk BOS tertulis bahwa program memiliki monitoring dan evaluasi yang bersifat internal dan eksternal yang bertujuan menjadi sumber informasi yang berguna untuk pengambil kebijakan dalam memperbaiki program. Internal monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Departemen Agama sebagai pelaksana program di setiap daerah administrasi mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten atau kota. Sedangkan eksternal monitoring dilaksanakan oleh institusi pengawasan yang relevan yang meliputi: 1. Tim monitoring independent, seperti oerguruan tinggi, DPR ata tim lain yang secara khusus dibentuk untuk itu 2. Elemen masyarakat, seperti komite sekolah, NGO dan organisasi kemasyarakatan lainnya 3. Badan pengawas, seperti BPK, BPKP, Irjen dan Bawasda 4. Unit pengaduan masyarakat diberbagai tingkat Hasil dari kajian cepat yang dilakukan SMERU (2006b) di beberapa daerah sampel menemukan bahwa monitoring dan evaluasi biasanya tidak mengikuti atau terlambat dari jadwal yang ditetapkan karena adanya keterlambatan pendistribusian dana.

Standarisasi hasil dari monitoring dan evaluasi tidak dapat dilakukan karena tidak adanya kesamaan kualitas, tingkat kedalaman dan fokus studi. Kemudian adanya banyak lembaga yang terlibat maka proses monitoring dan evaluasi selain memberi

10

efek positif berupa mengurangi kemungkinan korupsi juga memberikan efek negatif yaitu menyebabkan kesulitan bagi program manager untuk berkembang dan menyesuaikan BOS dengan kondisi daerah.

Ketidakefektifan dari kegiatan monitoring dan evaluasi BOS sendiri bukan hanya bersumber dari kesalahan dalam melakukan dua kegiatan ini tetapi juga akibat dari perumusan program yang kurang matang. Hal ini terlihat dari berbagai kelemahan yang muncul selama proses implementasi program seperti tidak ada verifikasi kehadiran siswa dalam penentuan besarnya jumlah uang yang dikucurkan, tidak adanya target disetiap tahapnya seperti telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya dan tidak efektifnya program sosialiasi.

Bantuan tunai langsung (BLT) bertujuan menjaga tingkat konsumsi rumah tangga miskin akibat peningkatan 120 persen rata-rata harga BBM pada bulan Oktober 2005.

Program BLT menberikan bantuan kepada rumah tangga yang dianggap masuk kategori miskin uang sebesar Rp.100 ribu setiap bulan yang dibayarkan setiap tiga bulan selama satu tahun. Pada tahap pertama program ini sekitar 15,5 juta rumah tangga menerima bantuan dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp. 4,6 trilyun (Presentasi Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS 2005). Setiap rumah tangga miskin yang telah di survei sebelumnya diberikan kartu identitas untuk mengambil bantuan di kantor pos diwilayah tinggal mereka.

Tabel 2. Target Bantuan Tunai Langsung Garis Kemiskinan (orang/Bulan) Rp. 120.000,Rp. 150.000,(Garis kemiskinan di sekitar ini)

Jumlah 16 juta orang 4 juta RT 40 juta orang 10 juta RT

Rp. 175.000,62 juta orang (Hampir miskin) 15.5 Juta RT Sumber: presentasi Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS 2005 SMERU (2006a) dalam kajian cepatnya mencatat bahwa ada beberapa masalah yang timbul dalam pelaksanaan BLT seperti adanya kesalahan dalam penargetan, masalah pendistribusian kartu kompensasi, tidak berfungsinya institusi yang menangani opengaduan dan monitoring program, lemahnya koordinasi, komunikasi dan sosialisasi program. Kesalahan dalam penargetan menyebabkan terjadinya kebocoran dan tidak tercovernya rumah tangga yang benar-benar miskin. Hal ini disebabkan oleh waktu yang sangat terbatas untuk mendesain program. Selain itu kesalahan penargetan juga terjadi karena pendataan yang tidak tepat akibat dari kapasitas dan subjektivitas enumerator yang berbeda-beda disetiap daerah, screening prosedur dan verifikasi yang tidak berjalan dengan baik dan indikator kemiskinan yang tidak adaptif terhadap kondisi lokal (SMERU 2006a). Penetapan sistem kuota pada enumerator juga membuat proses pendataan menjadi kurang tepat sasaran.

11

Sebagai evaluasi program BLT beberapa hal harus dilakukan seperti memperbaiki kualitas dari administrasi program dan perencanaan dari program itu sendiri terutama yang berkaitan dengan masalah penargetan. Dampak yang diukur dari program seperti ini seharusnya lebih mengarah pada peningkatan akumulasi kapital terutama yang mempengaruhi mutu SDM, seperti apakah ada perbaikan kualitas pendidikan seperti peningkatan enrollment dan absen dari siswa yang keluarganya menerima bantuan.

Lebih lanjut program seperti BLT ini sendiri sebenarnya tidak terlalu bermanfaat dimasa depan karena menciptakan ketergantungan bagi kelompok miskin. Dalam kontek pengentasan kemiskinan selalu lebih baik memberi umpan daripada ikan.

Kemudian trend yang berkembang di dunia sendiri lebih mengarah pada bantuan bersyarat seperti Progessa yang diberlakukan di Meksiko.

Kesimpulan Pada tahun 2006, tingkat kemiskinan Indonesia masih jauh lebih tinggi atau lebih dua kali lebih besar dari apa yang ditargetkan dalam MDGs, yaitu penurunan jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan sebesar 7,2 persen pada tahun 2015 (MDGs Report 2005). Masih panjangnya jalan Indonesia mencapai target pengentasan kemiskinan memerlukan usaha dan komitmen yang lebih dari pemerintah. Bentukbentuk kebijakan dan program yang ada dirasakan masih kurang efektif mengatasi kemiskinan. Kemudian dalam proses memformulasikan kebijakan diperlukan berbagai persiapan dan pentahapan.

Pada persiapan pembuatan kebijakan diketahui bahwa ada lima faktor yang berkorelasi dengan kemiskinan di Indonesia. Faktor-faktor ini adalah pendidikan, jenis pekerjaan, gender, akses terhadap pelayanan dasar dan infrastruktur dan lokasi geografis. Dimana perbaikan pada faktor-faktor ini akan memberi efek positif dalam usaha pengentasan kemiskinan, yaitu meningkatkan kesempatan pada orang miskin untuk memperoleh pendapatan.

Secara umum proses pembuatan kebijakan dapat dibagi menjadi empat yaitu diagnosa dan analisa kemiskinan, pembuatan tujuan kebijakan, perencanaan dan pengimplementasian kebijakan dan monitoring dan evaluasi kebijakan. Setiap tahapan ini mempunyai peran yang penting dalam menetukan keberhasilan suatu kebijakan.

Dan ketidak efektifan satu tahap akan berakibat pada tidak tercapainya tujuan atau malah menjadi kegagalan bagi kebijakan tersebut. Hal ini juga yang menjadi penyebab dua program pengentasan kemiskinan yang ada seperti BOS dan BLT menjadi tidak sepenuhnya mencapai tujuan awal. Walaupun kedua program ini tidak dapat dikatakan gagal tapi hasil yang lebih optimal seharusnya dapat dicapai. Lebih lanjut dalam dalam usaha membuat program pengentasan kemiskinan menjadi berkelanjuta diperlukan penekana pada dua aspek yaitu sisi produksi dan sisi penghidupan. Dimana sisi produksi berkaitan dengan upaya melibatkan orang miskin dalam kegiatan produksi dan dunia kerja.

12

Daftar Pustaka Modul 1 ILO, 2004, ‘Gender and Poverty’, A Series of Policy Recommendations Decent Work and Poverty Reduction in Indonesia.

Pelaksanaan Penyaluran Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM bidang Pendidikan, (www.depkominfo.go.id/download/BOS_KOMINFO_WAPRES.ppt ) Poverty Reduction Strategies Workshop, 2000, Poverty Monitoring and evaluation for poverty reduction strategies, Ulaanbaatar, (http://siteresources.worldbank.org/INTPRS1/Resources/Presentations/pmeprsnt.pdf) Presentasi Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS, 2005, ‘Subsidi Langsung Tunai (SLT) Kepada Rumah Tangga Miskin, (www.depkominfo.go.id/download/01_Cash_Transfer_8___formatted_humas.ppt ) Sida, 1996, Promoting Sustainable Livelihoods. Stockholm: Swedish International Co-operation Development Agency.

Sudaryanto, T. dan Rusastra, I.W., 2006, ‘Kebijakan Strategis Usaha Pertanian dalam Rangka Peningkatan Produksi dan Pengentasan Kemiskinan’, Jurnal Litbang Pertanian, 25(4), Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.

Suryahadi, A., Surydarma, D., dan Sumarto, S., 2006, ‘Economic Growth and Poverty Reduction in Indonesia: The Effects of Location and Sectoral Componentsof Growth, Working Paper, Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.

Tim Smeru, 2006a, ‘A Rapid Appraisal of The Implementation of the 2005 Direct Cash Transfer Program in Indonesia: A Case Studyin Five Kabupaten/Kota’, Research Report, Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.

Tim Smeru, 2006b, ‘A Rapid Appraisal of The PKPS-BBM Education Sector: School Operational Assistance (BOS)’, Research Report, Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.

The World Bank, 2006, ‘Making the New Indonesia work for the poor’, The World Bank.

UNDP, 2005, ‘The Indonesia MDG Report 2005’, (http://undp.or.id/pubs/imdg2005/)

13

Modul 2 : “Sistem Monitoring yang Efektif dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan�

Disiapkan oleh: Wenefrida Widyanti dan Sudarno Sumarto (Lembaga Penelitian SMERU)

Tujuan Modul 2: Setelah mengikuti pelatihan berisi modul ini, peserta diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar untuk: 1. Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya sistem monitoring dalam perencanaan dan implementasi program/strategi, khususnya yang terkait dengan penanggulangan/pengurangan kemiskinan, 2. Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai kerangka kerja (framework) sistem monitoring yang efektif (unsur, tahapan, dan persyaratannya) dan pengimplementasiannya, dan 3. Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada peserta mengenai sistem monitoring dalam konteks yang lebih nyata dengan memberikan contohcontoh konkrit sistem monitoring yang ada, seperti MDGs, monitoring tingkat kemiskinan BPS, dan sistem pemantauan kesejahteraan oleh masyarakat.

14

Daftar Isi Modul 2: Halaman 1. Pendahuluan ........................................................................................................... 16 1.1 Posisi dan Keterkaitan Sistem Monitoring dan Evaluasi (M&E) dalam Strategi Proyek .............................................................................................................. 16 1.2 Sistem Monitoring: Apa, Mengapa, dan Bagaimana? ...................................... 18 1.3 Persoalan Klasik Monitoring............................................................................. 20 1.4 Pendekatan Pengumpulan Data untuk Monitoring ........................................... 21 2. Kerangka Kerja Konseptual Sistem Monitoring ................................................ 22 2.1 Apa itu Kerangka Kerja Logis (Logical Framework Approach—LFA) ........... 22 2.2 Matriks Kerangka Kerja Logis (Logical Framework Matrix—LFM) sebagai Produk LFA...................................................................................................... 24 2.3 Kegunaan dan Penggunaan LFA dalam Monitoring dan Evaluasi ................... 27 3. Penyusunan dan Pengembangan Sistem Monitoring dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan........................................................................ 27 4. Contoh-contoh Sistem Monitoring dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan ..................................................................................................... 30 4.1 Monitoring Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals – MDGs).............................................................................................................. 30 4.2 Penelusuran Kemiskinan di Indonesia .............................................................. 31 4.3 Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (SPKM).......................... 33 5. Penutup ................................................................................................................... 38 Daftar Pustaka ........................................................................................................... 40

15

1

Pendahuluan

Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, serta mengangkat harkat dan martabat manusia. Kemiskinan merupakan bentuk ketidaksejahteraan, yang cenderung menurunkan harkat dan martabat manusia, sehingga keberhasilan dalam mengurangi kemiskinan merupakan indikator keberhasilan pembangunan yang terpenting. Salah satu elemen penting dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan adalah monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) ini akan membantu memberikan pemahaman tentang persoalan kemiskinan, serta mengidentifikasi kendala-kendala dan kegiatan/intervensi di waktu yang lalu dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian upaya penanggulanagn bisa dilakukan secara lebih efektif. Monitoring pada umumnya merupakan bagian dari suatu sistem yang mencakup evaluasi, atau lebih banyak dikenal sebagai Sistem Monitoring dan Evaluasi (M&E). Sistem M&E tidak berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari suatu strategi. Pada umumnya, suatu strategi mencakup perencanaan, pelaksanaan atau implementasi berbagai program/proyek, dan sistem M&E. Kaitan antara sistem M&E dalam strategi suatu proyek, pemahaman mengenai apa itu sistem M&E, bagaimana menyusun dan melaksanakannya, serta mengapa sistem M&E diperlukan, akan dibahas secara lebih rinci dalam modul ini. Modul singkat ini hanya membahas mengenai sistem monitoring, sedangkan evaluasi akan dibahas pada modul tersendiri. Modul singkat sistem monitoring yang efektif dalam strategi penanggulangan kemiskinan ini dimaksudkan untuk: pertama, memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya system monitoring dalam perencanan dan implementasi program/strategi, khususnya program penanggulangan kemiskinan; kedua, memberikan pemahaman kepada peserta mengenai kerangka kerja (framework) sistem monitoring yang efektif (unsur, tahapan, dan persyaratannya) dan pelaksanaannya; ketiga, memberikan pemahaman yang lebih baik kepada peserta mengenai sistem monitoring dalam konteks yang lebih nyata dengan memberikan contoh-contoh konkrit system monitoring yang ada, seperti MDGs, monitoring tingkat kemiskinan, serta pemantauan kesejahteraan oleh masyarakat.

1.1

Posisi dan Keterkaitan Sistem Monitoring dan Evaluasi (M&E) dalam Strategi Proyek

Seperti telah disebutkan sebelumnya, sistem M&E pada umumnya tidak berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari suatu sistem yang lebih luas, yaitu strategi, dalam hal ini adalah strategi penanggulangan kemiskinan.

Gambar 1 memperlihatkan bagaimana posisi dan keterkaitan sistem M&E dalam strategi proyek. Penentuan konsep atau rancangan strategi, seperti tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya haruslah menjadi titik awal penyusunan strategi proyek. Selanjutnya, dari konsep mengenai apa tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, disusun suatu sistem M&E, detil rencana operasional programprogram, serta keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) yang diharapkan. Penentuan keluaran, hasil, dan dampak dari suatu strategi proyek dalam tahap perencanaan sangat penting karena jika hal tersebut dibandingkan dengan kondisi aktual yang dicapai akan mencerminkan perubahan, yang sekaligus merupakan ukuran keberhasilan suatu proyek. Hal tersebut merupakan fungsi pokok sistem M&E dalam kaitannya dengan strategi proyek.

Gambar 1 juga memperlihatkan tahap-tahap sistem M&E secara rinci, yang mencakup:

16

(i)

pengembangan sistem M&E dengan mengidentifikasi apa saja informasi yang dibutuhkan. Penyusunan dan pengembangan sistem ini harus mengacu pada tujuan (apa yang ingin dicapai) dan cara pencapaian (mekanisme pelaksanaan) yang ditetapkan,

(ii)

pengumpulan dan manajemen informasi yang erat kaitannya dengan pengukuran indikator keluaran, hasil, dan dampak program/proyek. Di samping itu juga perlu dilakukan pengecekan terhadap pelaksanaan operasional di lapangan,

(iii) refleksi hal-hal kritis yang perlu diperbaiki dari para pemangku kepentingan (stakeholders). Dari data/informasi yang dikumpulkan perlu dianalisis dan direfleksikan oleh semua pemangku kepentingan, yang hasilnya digunakan untuk perbaikan dan pengembangan sistem M&E, dan (iv) komunikasi dan pelaporan hasil dari pelaksanaan semua kegiatan monitoring dan evaluasi kepada para pemangku kepentingan. Komunikasi dan pelaporan hasil tersebut semestinya dimanfaatkan sebagai masukan baik untuk perbaikan pelaksanaan tahap-tahap berikutnya dari kegiatan program/proyek yang sedang berjalan maupun pelaksanaan program/proyek serupa di masa yang akan datang.

Di samping itu, Gambar 1 menunjukkan bahwa perencanaan, yang mencakup tujuan dan bagaimana mencapainya, merupakan dasar atau basis bagi penyusunan rencana operasional yang lebih rinci. Penyusunan rencana operasional tersebut sangat penting dalam pelaksanaan atau implementasi program/proyek karena akan menentukan keluaran, hasil, dan dampaknya. Selanjutnya, untuk mengukur tingkat perkembangan dan pencapaian keluaran, hasil, dan dampak program/proyek terhadap tujuan yang ditetapkan perlu adanya indikator-indikator yang relevan dan terukur. Oleh karena itu, dalam penyusunan sistem M&E yang baik, indikator-indikator untuk setiap tahapan harus didefinisikan dengan jelas. Tambahan pula, Gambar 1 memperlihatkan bahwa informasi yang berasal dari rencana operasional yang rinci dan data yang dikumpulkan dari keluaran, hasil, dan dampak proyek merupakan salah satu masukan bagi pengembangan sistem M&E. Dari informasi/data tersebut, sistem M&E diperbaiki secara terus menerus, yang selanjutnya menjadi masukan dalam perbaikan strategi proyek (IFAD, 2002).

17

Strategi Proyek Perencanaan APA yang akan dicapai dan BAGAIMANA tujuan tersebut dicapai Basis untuk

Perbaikan terus-menerus

Sistem M&E

Basis untuk

Perbaikan mutual

Pengembangan Sistem M&E

Informasi

Detil rencana operasional

Pengumpulan & Manajemen Data lapangan Informasi Refleksi hal-hal kritis yang perlu diperbaiki Komunikasi & pelaporan hasil

Implementasi

Keluaran, hasil, dan dampak proyekC

Perbaikan melalui M&E Sumber: IFAD (2002)

Gambar 1 Kaitan Sistem Monitoring dan Evaluasi (M&E) dalam Strategi Proyek 1.2

Sistem Monitoring: Apa, Mengapa, dan Bagaimana?

Sebelum membahas sistem monitoring lebih lanjut, terlebih dahulu perlu dipahami apa itu sistem monitoring, mengapa sistem monitoring diperlukan, dan bagaimana menyusun dan melakukan sistem monitoring yang efektif sesuai konteks, dalam hal ini penanggulangan kemiskinan.

1.2.1 Apa itu Sistem Monitoring Sistem monitoring dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pengumpulan data/informasi secara reguler dan terus-menerus yang dapat menghasilkan indikatorindikator perkembangan dan pencapaian suatu kegiatan program/proyek terhadap tujuan yang ditetapkan. Indikator-indikator tersebut diperuntukkan bagi manajemen dan pemangku kepentingan (stakeholders) suatu program/proyek yang sedang berjalan.

Sistem monitoring mencakup penelusuran pelaksanaan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap target kinerja yang jelas dan konsisten, laporan kemajuan, dan identifikasi masalah. Secara umum, sistem monitoring (dan evaluasi) terdiri dari empat komponen, yaitu: tujuan (goal), sasaran (target), indikator (indicator), dan masukan (input). Masing-masing komponen tersebut dapat dijelaskan seperti berikut: (i)

tujuan (goal) adalah sebuah objektif (pada umumnya untuk kurun waktu yang panjang) yang ingin dicapai oleh suatu negara atau sekelompok orang, kebanyakan dinyatakan dengan ukuran nonteknis (bersifat kualitatif), seperti mengurangi kemiskinan dan kelaparan,

(ii)

sasaran (target) adalah tingkat pencapaian yang terukur (umumnya berupa

18

ukuran kuantitatif) yang ingin dicapai suatu negara atau sekelompok orang pada suatu waktu tertentu, misalnya menurunkan tingkat kemiskinan hingga setengah dari tingkat kemiskinan 1990 pada 2015, (iii) indikator adalah alat ukur untuk melihat tingkat pencapaian output terhadap sasaran dan tujuan yang ditetapkan, seperti persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada suatu waktu tertentu, dan (iv) aktivitas/masukan (input) adalah berbagai bentuk sumber daya dan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan, misalnya program-program penanggulangan kemiskinan.

Salah satu contoh sistem monitoring yang banyak dikenal adalah tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals—MDGs). MDGs –yang merupakan deklarasi bersama 189 negara anggota PBB pada September 2000– mencakup 8 tujuan, 18 sasaran yang diukur dengan menggunakan 48 indikator (untuk kebutuhan pengukuran pencapaian di tingkat regional/lokal, indikator tersebut dapat dikembangkan sesuai kondisi lokal). Di samping itu, MDGs juga memiliki batas waktu pencapaian, yaitu 2015.

1.2.2 Apa Manfaat Monitoring?

Monitoring pada umumnya dilakukan dengan mengumpulkan data/informasi secara reguler dan terus-menerus –yang menghasilkan indikator-indikator perkembangan dan pencapaian– sehingga hasilnya sangat bermanfaat untuk menilai apakah sebuah program/kebijakan dijalankan sesuai rencana dan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai. Di samping itu, indikator-indikator yang dihasilkan juga sangat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat waktu dan bertanggung gugat (akuntabel), serta bermanfaat sebagai masukan baik bagi perbaikan program/proyek yang sedang berjalan maupun pembelajaran bagi program serupa di masa mendatang.

1.2.3 Mengapa Monitoring Diperlukan?

Dari manfaat monitoring seperti disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa sistem monitoring yang efektif sangat diperlukan untuk menjawab beberapa pertanyaan, di antaranya apakah tujuan yang ditetapkan akan (cenderung) dapat dicapai? Mengapa dan mengapa tidak? (ii) apakah hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan/implementasi program/proyek? (iii) apakah koordinasi yang dilakukan efektif? (iv) apakah terdapat kesenjangan dalam implementasi, dan bagaimana mengatasinya? (i)

Peran sistem monitoring dalam strategi penanggulangan kemiskinan dapat dijelaskan dengan Gambar 2 berikut ini. Dari alur yang ada dalam gambar tersebut, terlihat bahwa hasil monitoring dan evaluasi (monev) akan mengarah kembali ke bagian/tahap awal strategi, atau dengan kata lain hasil monev bermanfaat untuk membantu memberikan pemahaman kemiskinan, serta mengidentifikasi kendalakendala dan kegiatan/aktivitas di waktu yang lalu. Selanjutnya, prosedur tersebut akan berulang kembali pada tahapan lainnya seperti terlihat dalam gambar.

19

Pemahaman kemiskinan, kendala-kendala, dan aktivitas yang lalu Setting prioritas dan tujuan Pendefinisian strategi dan pemilihan aksi Sistem Monitoring Pemilihan indikator dan target

Implementasi

Monitoring & evaluasi

Gambar 2 Peran Sistem Monitoring dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Sumber: Presentasi ’Poverty Monitoring System’ oleh Francesca Bastagli & Aline Coudouel, Poverty Reduction Group, PREM, 7 Mei 2004.

1.2.4 Bagaimana Melakukan Monitoring yang Baik dan Efektif?

Sistem monitoring yang baik dan efektif dirancang sebelum suatu program/proyek dijalankan atau dengan kata lain terintegrasi dengan perencanaan program/proyek.

Monitoring yang dilakukan (kebanyakan dilakukan pada saat program/proyek sedang berjalan—ongoing) sebaiknya dilakukan oleh suatu tim multisektoral yang kompeten untuk menentukan: (i) sesuai tidaknya program yang dijalankan dengan perencanaan dan anggaran, (ii) problem-problem yang dihadapi dan kemungkinan pemecahannya, dan (iii) perlu tidaknya penyesuaian (adjustment) agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Selain mempertimbangkan metode dan pendekatan yang akan digunakan, monitoring yang efektif juga harus mencakup sistem pelaporan yang terkoordinasi. Tambahan pula, perlu dipikirkan perimbangan antara jenis dan banyaknya indikator yang digunakan, tingkat pemilahan (aggregat) indikator, serta metode, frekuensi, waktu dan/atau periode pengumpulan data yang berdampak pada besarnya biaya monitoring terhadap keseluruhan anggaran proyek.

1.3

Persoalan Klasik Monitoring

Selama ini sistem monitoring banyak mengalami kendala yang mengurangi keefektifan sistem tersebut, seperti: (i)

pembagian peran dan tanggung jawab antarpelaku yang kurang jelas,

20

(ii) (iii)

(iv) (v)

tanggung jawab tidak dialokasikan dengan jelas/secara efisien, penegakan aturan-aturan formal lemah yang berdampak pada lemahnya koordinasi sehingga terjadi duplikasi, persaingan, kesenjangan dan penundaan pelaksanaan tanggung jawab, informasi kurang sahih dan tidak relevan (ketidaksesuaian antara informasi yang dibutuhkan dan informasi yang disediakan), dan informasi sulit diperoleh, lemah dalam pelaporan, dan diseminasi yang kurang sehingga data kurang dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait (Bastagli, Francesca dan Aline Coudouel, 2004).

Karena kendala-kendala tersebut di atas, hasil monitoring seringkali tidak dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, pembentukan dan penataan kelembagaan yang baik merupakan bagian terpenting untuk menjamin kelancaran arus informasi, yang selanjutnya sangat menentukan keberhasilan monitoring, diseminasi, dan pemanfaatan hasilnya.

1.4

Pendekatan Pengumpulan Data untuk Monitoring

Untuk mengukur input, proses, output, hasil (outcomes), dan dampak perkembangan proyek, program, atau strategi diperlukan indikator kinerja (performance indicators).

Oleh karena itu, pengumpulan data yang dilakukan, baik pendekatan maupun metodenya, harus mengacu pada indikator-indikator yang akan diukur.

Sistem M&E acapkali dilihat sebagai suatu pekerjaan statistik karena terkait dengan berbagai indikator –pada umumnya kuantitatif– yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran dan tujuan. Dalam praktik, pengumpulan data untuk monitoring dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan/atau kualitatif.

Metode pengumpulan datanya pun bervariasi tergantung pada jenis pendekatan yang dipilih.

Untuk pendekatan kuantitatif, pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan statistik yang tersedia baik dari hasil survei maupun sensus, pengumpulan data dengan metode survei terhadap sampel dari populasi yang diamati baik yang bersifat khusus/berkala maupun rutin. Monitoring yang didasarkan pada data kuantitatif pada umumnya lebih berorientasi pada hasil atau tingkat pencapaian (ukuran kinerja) dan kurang mempertimbangkan proses. Adapun monitoring yang didasarkan pada data kualitatif –baik data dari pengamatan lapangan, wawancara mendalam, metode partisipatoris, diskusi kelompok terarah (focus group discussion— FGD), maupun metode-metode kualitatif lainnya– pada umumnya tidak semata-mata berorientasi pada hasil, tetapi juga proses. Selain itu, indikator kualitatif lebih mampu menggambarkan karakteristik yang sulit dideskripsikan dengan ukuran numerik.

Untuk memperjelas uraian di atas, Tabel 1 berikut ini menyajikan contoh indikatorindikator yang diukur melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk setiap elemen sistem M&E.

21

Tabel 1 Contoh Indikator Kuantitatif dan Kualitatif dalam Monitoring dan Evaluasi Komponen M&E

Kuantitatif

Kualitatif

Input

Pengeluaran untuk pendidikan dasar

Tingkat kecukupan kurikulum Kualitas kondisi mengajar di kelas

Keluaran

Jumlah guru SD

Hasil

Tingkat partisipasi dan putus Tingkat kepuasan metode sekolah (drop-out) pengajaran

Dampak

Tingkat melek aksara (literacy rate)

Tingkat perubahan persepsi pemberdayaan dan status kemiskinan

Sumber: Sumber: UN Development Group (2005).

Secara umum sistem monitoring diarahkan untuk menjawab efektivitas program, proyek, atau strategi. Oleh karena itu, di samping pengumpulan data/informasi untuk mendapatkan indikator input, output, dan hasil, sistem monitoring (dan evaluasi) perlu dilengkapi dengan cost benefit dan cost effectiveness analysis (IBRD/The World Bank, 2004).

2

Kerangka Kerja Konseptual Sistem Monitoring

Sistem monitoring (dan evaluasi) kebanyakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kerangka kerja logis (logical framework approach—LFA) yang dijelaskan berikut ini.

2.1

Apa itu Kerangka Kerja Logis (Logical Framework Approach—LFA)

LFA merupakan suatu alat bantu (tool) yang bersifat analitis bagi para perencana atau manajer dalam: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

melakukan analisis situasional pada tahap penyiapan program, menetapkan suatu hirarki logis dari tujuan yang ingin dicapai, mengidentifikasi potensi risiko upaya pencapaian tujuan dan hasil yang berkelanjutan, menetapkan suatu cara agar keluaran dan hasil proyek dapat dimonitor dan dievaluasi dengan baik, menyajikan rangkuman proyek dalam format yang standar, dan memonitor dan mengkaji ulang pelaksanaan proyek (AusAid, 2003).

Dengan kata lain, LFA mencakup analisis masalah (problem analysis), analisis pemangku kepentingan (stakeholder analysis), pengembangan suatu hirarki logis dari objektif (objective analysis), identifikasi risiko yang mungkin terjadi, dan pemilihan strategi implementasi yang diunggulkan. Hasil pendekatan analitis ini berupa suatu matriks yang biasa disebut matriks kerangka kerja logis (logical framework matrix— LFM). Matriks ini merupakan rangkuman apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya, asumsi-asumsi yang digunakan, dan bagaimana keluaran dan hasil dari kegiatan-kegiatan akan dimonitor dan dievaluasi (AusAid, 2003).

22

LFA pada umumnya terdiri dari empat elemen utama, yaitu: (i) (ii) (iii) (iv)

masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), dan dampak (impact).

Secara hirarki, keempat elemen dari kerangka kerja konseptual tersebut di atas digambarkan dalam Gambar 3. Masukan (input) berupa sumber daya, seperti sumber daya manusia, finansial, dan sarana-sarana fisik lainnya, merupakan prasyarat pelaksanaan kegiatan-kegiatan proyek. Kegiatan-kegiatan tersebut menghasilkan keluaran (output) berupa barang dan jasa. Untuk melihat kecukupan masukan dan volume hasil dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan diperlukan ukuran, yaitu indikator, yang pada kedua tahapan/fase ini menggunakan indikator antara (intermediate indicators). Dari rangkaian proses tersebut, selanjutnya diperoleh hasil (outcomes) dan dampak (impact) yang pada umumnya baru dapat dilihat setelah kurun waktu tertentu tergantung dari jenis proyek. Untuk mengukur dua element terakhir tersebut digunakan indikator akhir (final indicators).

Untuk memperjelas hubungan keempat elemen tersebut di atas diberikan suatu contoh di bidang pendidikan. Masukan dalam hal ini dapat berupa sumber daya manusia, finansial, dan fisik yang tersedia. Elemen ini dapat diukur dengan indikator seperti nilai anggaran atau pengeluaran untuk pendidikan serta ketersediaan sarana prasarana terkait. Keluaran dari kegiatan yang didukung oleh masukan tersebut dapat dilihat dari banyaknya bangunan sekolah, buku pelajaran, dan perlengkapan sekolah lainnya.

Adapun elemen hasil yang menggambarkan akses, pemanfaatan, dan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan dapat dilihat dari indikator-indikator seperti tingkat partisipasi per jenjang pendidikan, tingkat putus sekolah, dan tingkat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Adapun dampak dari semua proses di atas dapat diukur dengan menggunakan indikator akhir pada tingkatan atau cakupan yang lebih luas, misalnya tingkat melek huruf.

Dampak (Impact)

Dampak pada standar kehidupan

Indikator akhir (final indicators)

Hasil (Outcomes)

Siapakah penerima manfaat? (akses, pemanfaatan dan tingkat kepuasan)

Keluaran (Output)

Produk (barang & jasa) yang dihasilkan oleh suatu projek

Masukan (Input)

Sumber daya yang tersedia bagi aktivitas proyek

Indikator antara (intermediate indicators)

Gambar 3 Kerangka Kerja Konseptual Sistem Monitoring dan Evaluasi Sumber: World Bank (2003).

23

2.2

Matriks Kerangka Kerja Logis (Logical Framework Matrix—LFM) sebagai Produk LFA

Konsep LFA tersebut selanjutnya dituangkan dalam suatu matriks kerangka kerja logis (logical framework matrix—LFM) secara terstruktur dan sistematis dalam pengisiannya seperti ditunjukkan Tabel 2. LFM memuat semua komponen LFA sehingga matriks tersebut juga dapat dikatakan sebagai rangkuman rancangan proyek.

Dalam pengisian sel-sel matriks tersebut digunakan dua macam kerangka pikir logis, yaitu logika vertikal dan logika horisontal. Logika vertikal digunakan untuk mengidentifikasi proyek yang akan dijalankan, mengklarifikasi hubungan sebab akibat (if-then causality), serta menentukan asumsi-asumsi penting yang mendasari dan ketidakpastian/risiko yang mungkin terjadi di luar kontrol (necessary-sufficient condition). Adapun logika horisontal mendefinisikan bagaimana tujuan/objektif yang ditetapkan dalam deskripsi proyek dapat diukur dan bagaimana ukuran tersebut diverifikasi. Di samping itu, logika horisontal juga membantu menentukan komponen pokok dalam monitoring dan evaluasi, seperti menentukan indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan pencapaian tujuan dan means of verifications—MoV yang mendeskripsikan dengan jelas sumber data/informasi yang dibutuhkan, metode, siapa yang bertanggung jawab, dan waktu (frekuensi dan periode) pengumpulan datanya (AusAid, 2003).

Tabel 2 berikut ini menunjukkan struktur LFM dan urutan pengisiannya dengan menggunakan kedua logika berpikir seperti dijelaskan sebelumnya. Pertama kali ditetapkan goal dari proyek yang akan dijalankan, kemudian diikuti penetapan tujuan, keluaran, dan jenis aktivitas/masukan dari proyek tersebut. Dalam menentukan aktivitas, keluaran, dan sasaran perlu dilengkapi dengan asumsi-asumsi penting yang mendasari penetapan ketiga hal tersebut secara berturut-turut. Seperti telah disebutkan sebelumnya, baik tujuan, sasaran, keluaran, maupun aktivitas/masukan harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang terukur sesuai dengan masing-masing tahapan atau elemen LFM, termasuk bagaimana indikator diukur (metode dan sumber data).

Di samping itu, untuk memperjelas agenda aktivitas proyek perlu disusun rencana dan jadwal kerja sesuai dengan cakupan kegiatan.

Tabel 2 Struktur Matriks Kerangka Kerja Logis (LFM) dan Urutan Pengisiannya Deskripsi Proyek 1. Goal 2. Purpose/objective 3. Output 4. Activities

Means of Verification/MoV Indikator Kinerja (sumber data & metode) 8. Indikator 9. Means of Verification (MoV) 10. Indikator 11. Means of output Verification (MoV) 12. Indikator input 13. Means of Verification (MoV) Jadwal Rencana kerja Cakupan kegiatan Laporan kerja dan keuangan

Asumsi

7. Asumsi 6. Asumsi 5. Asumsi

Sumber: Diadaptasi dari AusAid (2003)

24

Bilamana proyek yang dirancang berskala besar dan/atau memiliki cakupan yang luas, maka proyek dapat dibagi dalam beberapa komponen atau subproyek. Untuk setiap komponen/subproyek perlu ditetapkan objektif yang harus pula dilengkapi dengan elemen LFA lainnya seperti indikator, MoV, dan asumsi. Dalam matriks, objektif dari tiap-tiap komponen/subproyek ditempatkan di bawah objektif proyek tersebut (pada baris ketiga dari tabel).

Selanjutnya, Tabel 3 menyajikan tipe aktivitas M&E dan tingkat informasi yang dikumpulkan untuk tiap-tiap elemen M&E dalam LFM. Tabel 3 LFM dan Aktivitas Monitoring dan Evaluasi (M&E) Hirarki logframe

Tipe aktivitas M&E

Tingkat informasi

Goal

Evaluasi ex-post

Hasil/dampak

Purpose

Evaluasi pada saat proyek selesai (completion) dan sedang berjalan (ongoing)

Hasil/efektivitas

Output

Monitoring dan tinjauan (review)

Keluaran

Activities

Monitoring

Masukan/Keluaran

Sumber: Diadaptasi dari AusAid (2003)

Untuk melengkapi gambaran jenis-jenis informasi yang dibutuhkan dalam monitoring, Tabel 4 menyajikan contoh kebutuhan informasi monitoring, khususnya monitoring kesejahteraan dan kemiskinan. Selain menampilkan jenis informasi dan sumber data, tabel tersebut juga menampilkan frekuensi atau periode pengumpulan data dan tingkat pemilahannya.

25

Tabel 4 Contoh Kebutuhan Informasi untuk Monitoring Kesejahteraan dan Kemiskinan

Isu yang dibahas

Informasi yang diperlukan

Frekuensi/ periode

Pemilahan

Sumber informasi yang mungkin diperoleh

Monitoring Input Tahunan Statistik  Tinjauan keuangan dan pengeluaran anggaran publik Apakah pengalokasian sumber daya sesuai dengan peruntukan/perencanaannya Monitoring Keluaran (Output) Program

Provinsi, kabupaten/kota

Tahunan Provinsi, Catatan Apakah aktivitas kabupaten/kota mengenai penanggulangan pelayanan kemiskinan diimplementasika yang tersedia, pembangunan n sesuai dengan fasilitas, dll perencanaan?

Monitoring Penerima/Sasaran Program (Beneficiary) Apakah masyarakat miskin memiliki akses terhadap pelayanan/program yang lebih baik?

Apakah mereka menggunakannya?

 Apakah pelayanan/program sesuai?

Jarak ke fasilitas (rumah tangga atau komunitas)

Tah unan

Tah

Tingka t penggunaan / pemanfaata n (misalnya APK/APM)  Tingkat kepuasan

unan

 Tahunan

Data keuangan dan anggaran

Catatan administratif

Provinsi, kabupaten/kot a, kelompok sosial ekonomi

Survei ketersediaan layanan atau indikator kesejahteraan

Provinsi, kabupaten/kot a, kelompok sosial ekonomi

Survei ketersediaan layanan atau indikator kesejahteraan

 Provinsi, kabupaten/kot a, kelompok sosial ekonomi

 S  urvei indikator kesejahteraan dan PPA

26

2.3

Kegunaan dan Penggunaan LFA dalam Monitoring dan Evaluasi

Seperti disebutkan sebelumnya, penyusunan dan pengembangan sistem M&E dengan menggunakan LFA dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: (i) (ii) (iii) (iv)

informasi yang dibutuhkan, alat bantu (tool) yang ada dan yang dibutuhkan, output yang dihasilkan dan siapa yang menghasilkannya, dan sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam implementasi program.

Oleh karena itu, pendekatan tersebut sangat membantu untuk mengidentifikasi data yang diperlukan, serta menetapkan program dan kerangka kerja institusional. Dengan menggunakan LFA, kebutuhan informasi dapat dikelompokkan menjadi empat kategori berdasarkan peruntukannya, yaitu (i)

monitoring input, dilakukan untuk memonitor sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Data dapat diperoleh dari catatan keuangan, personil, dan material,

(ii)

monitoring program, dilakukan untuk memonitor jenis dan pelaksanaan program. Data dapat diperoleh dari catatan administratif dan data statistik terkait,

(iii) monitoring penerima program (beneficiary), dilakukan untuk memonitor ketepatan sasaran, penggunaan, dan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat miskin.

Data diperoleh melalui survei atau pengumpulan data yang spesifik, (iv) evaluasi dampak, dilakukan untuk memonitor dampak program terhadap kondisi kesejahteraan atau tingkat kemiskinan. Seperti halnya monitoring penerima program, data untuk evaluasi dampak diperoleh melalui survei atau pengumpulan data yang spesifik.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa LFA sebaiknya digunakan pada saat: (i) (ii) (iii) (iv) (v)

pengidentifikasian dan penentuan aktivitas yang sesuai dengan cakupan program nasional, penyiapan rancangan program/proyek secara sistematis dan logis, penilaian rancangan program/proyek, implementasi program/proyek yang disetujui, dan pengkajian perkembangan dan kinerja program/proyek.

3 Penyusunan dan Pengembangan Sistem Monitoring dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Terdapat suatu pertanyaan terkait dengan konteks penanggulangan kemiskinan dan sistem monitoring sebagai pengantar pembahasan bagian ini, yaitu apakah strategi penanggulangan kemiskinan yang dijalankan efektif. Untuk menakar efektivitas suatu strategi penanggulangan kemiskinan diperlukan suatu sistem monitoring yang mampu: melihat perkembangan kemiskinan antarwaktu dan/atau antarwilayah, mengukur perubahan yang terjadi sebagai hasil pelaksanaan strategi program penanggulangan kemiskinan, dan (iii) memberikan gambaran secara menyeluruh berkaitan dengan tingkat relevansi, efektivitas, dan efisiensi dari strategi yang dijalankan. (i) (ii)

Dengan demikian, sistem monitoring strategi penanggulangan kemiskinan semestinya dapat digunakan, antara lain untuk: (i)

mendukung pengambilan keputusan/kebijakan penanggulangan kemiskinan, penentuan

27

prioritas anggaran, serta pemutakhiran dan pengembangan strategi penanggulangan kemiskinan, (ii) mendukung akuntabilitas pilihan-pilihan kebijakan yang diambil pemerintah serta dampaknya terhadap kemiskinan, dan (iii) mempromosikan dialog berdasarkan fakta (evidence-based dialogue) antara pemerintah, masyarakat sipil, serta donor atas kebijakan dan prioritas pembangunan (Bedi et al., 2006).

Mengingat manfaat dan peran sistem M&E yang penting dalam suatu strategi, termasuk di antaranya strategi penanggulangan kemiskinan, maka penyusunan atau perencanaan sistem tersebut harus dipersiapkan dengan baik. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam penyusunan sistem M&E adalah: menentukan tujuan, mekanisme, dan informasi yang dibutuhkan untuk monitoring (dan evaluasi) kondisi kemiskinan, (ii) mengatur mekanisme koordinasi kelembagaan dan sistem pelaporan, (iii) menentukan metode pengumpulan data/informasi, (iv) menentukan pihak yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data, jangka waktu dan frekuensi pengumpulan data, serta alokasi sumber daya, dan (v) menetapkan mekanisme sharing dan diseminasi data/informasi. (i)

Salah satu hal penting dalam penyusunan sistem monitoring adalah penetapan indikator.

Indikator sebagai tolok ukur kinerja dalam sistem monitoring perlu ditentukan pada tahap persiapan, demikian pula halnya dengan sumber datanya. Data yang digunakan dapat berasal dari data yang telah ada sebelumnya ataupun data yang dikumpulkan secara khusus sesuai dengan rancangan program yang akan dimonitor dan dievaluasi. Bila data akan dikumpulkan melalui survei, terdapat beberapa hal penting perlu diperhatikan, di antaranya, sampel dan teknik penarikan sampel (juga perlu mempertimbangkan tingkat pemilahan/agregasi yang diharapkan), metode dan instrumen, serta frekuensi dan waktu pengumpulan data.

Di samping itu, perlu juga diperhatikan kaidah ‘SMART’ dalam penentuan atau pembentukan indikator tiap-tiap elemen/komponen sistem monitoring dan evaluasi, yaitu specific, harus dapat mengukur perubahan kondisi sesuatu yang akan diukur secara spesifik, (ii) measurable, terukur, dapat diagregasikan, dan memungkinkan untuk dianalisis lebih lanjut, (iii) attainable, tidak sulit dalam pemerolehan/pengumpulan data/informasinya (terutama dari segi waktu dan sumber daya), (iv) relevant, terkait dengan informasi yang dibutuhkan, dan (v) timely, tepat waktu dalam pengumpulan data dan pelaporan hasilnya. (i)

Dalam menyusun dan/atau mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi, terdapat beberapa hal yang harus dihindari, seperti tujuan dan sasaran yang tidak jelas (apa saja yang diinginkan dalam rangka mencapai tujuan secara keseluruhan dan apa saja yang ingin dilakukan), (ii) tolok ukur kinerja yang tidak jelas, tidak konsisten, dan sering berubah-ubah, (iii) indikator yang tidak benar/tepat sehingga menghasilkan ukuran yang tidak tepat pula, (iv) data terlalu sulit dikumpulkan, dan (v) kurang dilibatkannya para penerima manfaat dan pemangku kepentingan kunci. (i)

Gambar 4 berikut ini merupakan contoh pengintegrasian sistem monitoring dan evaluasi, dalam hal ini MDGs dalam kaitannya dengan program pembangunan nasional yang salah satu di

28

antaranya memprioritaskan pengurangan kemiskinan. Perencanaan pembangunan, baik jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek (tahunan) dilatari oleh MDGs dan konvensi internasional lainnya. Dalam agenda jangka menengah (2004—2005), pemerintah menetapkan pengurangan kemiskinan sebagai salah satu agenda yang diprioritaskan, yang harus diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan baik di pusat maupun daerah.

MDGs & konvensi Internasional lainnya

RPJP

RPJM

Renstra

Program-program Sektoral Program-program Regional

APBN APBD

Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009 1. Mewujudkan Indonesia yg aman &damai 2. Mewujudkan Indonesia yg adil & demokratis 3. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera: a. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka b. Meningkatnya kualitas SDM c. Meningkatnya kualitas lingk. & pengelolaan SDA d. Meningkatkan kualitas & kuantitas infrastruktur

RKP Penanggulangan Kemiskinan selalu menjadi prioritas utama

IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Gambar 4 Pengintegrasian MDGs dalam Kerangka Program Pembangunan Nasional Di samping menyusun kerangka kerja program pembangunan nasional, yang menempatkan pengurangan kemiskinan sebagai salah satu agenda atau prioritas utama, disusun pula suatu pengaturan kelembagaan (institutional arrangement) dalam pelaksanaannya seperti terlihat dalam Gambar 5. Dalam bagan tersebut terlihat bahwa Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) bertugas untuk melakukan pemantauan (monitoring) dan pelaporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Untuk melaksanakan tugasnya, KPK membentuk kelompok kerja (pokja) yang beranggotakan Bappenas, kementerian/lembaga terkait, Kementerian Keuangan, BPS, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, lembaga penelitian, media massa, dan masyarakat. Adapun Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai koordinator pokja bidang perencanaan makro bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan (KPK, 2005).

29

Gambar 5 Pengaturan Kelembagaan dalam Sistem Monitoring dan Evaluasi Sumber: KPK, 2005.

4 Contoh-contoh Sistem Monitoring dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Untuk memperjelas pemahaman mengenai sistem monitoring, berikut ini diberikan beberapa contoh sistem monitoring yang terkait dengan strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia, yaitu monitoring MDGs, penelusuran kemiskinan di Indonesia, dan Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (SPKM).

4.1

Monitoring Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals – MDGs)

Subbagian ini tidak akan membahas semua tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals—MDGs) yang mencakup 8 butir, namun hanya membatasi pada goal pertama yang terkait langsung dengan kemiskinan dan kelaparan. Goal pertama MDGs mencakup dua target yang akan dipilih sebagai salah satu contoh sistem monitoring. Seperti diketahui, target pertama MDGs adalah menurunkan proporsi penduduk miskin menjadi setengahnya dalam tahun 1990—2015 dan target kedua adalah menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya dalam tahun 1990—2015. Dari kedua target tersebut, ditentukan beberapa indikator seperti ditunjukkan oleh Tabel 5. Untuk melihat tingkat pencapaian tujuan, perlu dilakukan penghitungan indikator-indikator yang telah ditetapkan secara rutin. Dalam tabel berikut juga disajikan sumber data yang digunakan untuk menyusun indikator yang ditetapkan.

30

Tabel 5 Beberapa Target dan Indikator MDGs, Sumber Data, serta Tingkat Pemilahan Indikator

Sumber Data

Tingkat Pemilahan

Target 1: Menurunkan proporsi penduduk miskin menjadi setengahnya dalam tahun 1990—2015 Nasional, Provinsi, Proporsi penduduk di bawah garis Susenas (Kor, Modul kemiskinan konsumsi, Panel), Peta Kabupaten/Kota, Kemiskinan, Pendataan Kecamatan, Desa Sosial Ekonomi (PSE) Kesenjangan kemiskinan

Susenas (Kor, Modul konsumsi, Panel)

Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota

Kontribusi kuintil pertama penduduk (berpendapatan terendah) terhadap konsumsi nasional

Susenas (Kor, Modul konsumsi, Panel)

Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota

Target 2: Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya dalam tahun 1990—2015 Prevalensi balita kurang gizi

Survei Garam Yodium (SGY), Peta gizi, Surkesnas

Kabupaten/Kota, Kecamatan, kawasan, U/R

Prevalensi balita gizi baik

Surkesnas

Kawasan, Urban/Rural

Proporsi penduduk yang berada di bawah garis konsumsi minimum

Modul Konsumsi Susenas, Panel Susenas

Nasional, Provinsi

Sumber: Surbakti, 2007.

4.2

Penelusuran Kemiskinan di Indonesia

Penelusuran kondisi atau tingkat kemiskinan merupakan contoh lain dari sistem monitoring yang dilakukan di Indonesia. Untuk itu, perlu dilakukan penghitungan kemiskinan antarwaktu. Di samping itu, karena keberagaman wilayah di Indonesia, pengukuran kemiskinan tidak hanya dilakukan untuk tingkat nasional tetapi juga untuk tingkat provinsi. Seiring dengan pelaksanaan sistem desentralisasi dan otonomi daerah sejak 2001, karena tuntutan kebutuhan daerah, penghitungan kemiskinan juga dilakukan untuk tingkat kabupaten/kota.

Untuk mengukur perubahan kemiskinan antarwaktu dan perbandingan tingkat kemiskinan antarwilayah, diperlukan suatu cara pengukuran tingkat kemiskinan yang dapat dibandingkan (comparable). Mengingat kemiskinan bersifat multidimensi, maka untuk mengukur tingkat kemiskinan diperlukan pemahaman mengenai konsep/definisi, ukuran, dan data kemiskinan.

Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan indikator kemiskinan, yakni (i) (ii) (iii)

Menentukan konsep kemiskinan yang akan digunakan.

Memetakan sumber data, variabel-variabel, dan metode yang digunakan untuk menyusun indikator kemiskinan.

Identifikasi indikator yang dapat digunakan untuk menentukan/mengukur kemiskinan.

31

(iv) (v)

Mengukur tingkatan indikator, apakah indikator individu atau rumah tangga, indikator agregat (berdasarkan kelompok karakteristik tertentu ataupun kewilayahan).

Menyusun indeks komposit dari beberapa indikator dengan memperhatikan karakteristik indikator (positif/negatif) dan bobot untuk setiap indikator tunggal.

Gambar 6 berikut ini menyajikan konsep dan pengukuran kemiskinan.

Kemiskinan Konsumsi

Kemiskinan Multidimensi

Ukuran Kemiskinan

Tingkat konsumsi di bawah garis kemiskinan

Dimensi apa saja?

Bagaimana mengukur?

Menggabungkan?

Data Kemiskinan

Data konsumsi rumah tangga

Data untuk setiap dimensi & pengukurannya

Definisi Kemiskinan

Gambar 6 Konsep/Definisi dan Pengukuran Kemiskinan Di Indonesia, pendekatan pengeluaran (konsumsi) digunakan untuk menelusuri tingkat kemiskinan antarwaktu. Kemiskinan berdasarkan konsumsi dihitung dengan menggunakan data Survei Sosial-ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi. Untuk mengukur kemiskinan dengan metode ini, terlebih dahulu ditentukan garis kemiskinan (GK) yang mencakup GK makanan (GKm) dan GK nonmakanan (GKnm). GK dihitung berdasarkan pola konsumsi penduduk/populasi rujukan (reference population) yang dicatat secara rinci dalam data Susenas Modul Konsumsi. Selanjutnya, total konsumsi (makanan dan nonmakanan) seseorang dibandingkan dengan GK. Jika total konsumsinya kurang dari GK, maka dikatakan orang tersebut tergolong miskin. Tingkat kemiskinan dapat diukur baik untuk tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota tergantung keterwakilan sampel Susenas Modul Konsumsi.

Gambar 7 berikut ini menunjukkan perkembangan kemiskinan konsumsi tingkat nasional antarwaktu.

32

Gambar 7 Perkembangan Kemiskinan Konsumsi Tingkat Nasional, 1976—2004 Sumber: KPK, 2005

4.3

Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (SPKM)

Seperti telah dikemukan sebelumnya, konsumsi bukanlah satu-satunya indkator kemiskinan.

Didasari pemahaman bahwa kemiskinan bersifat multidimensi, maka kemiskinan dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, seperti pendidikan, kesehatan, dan kepemilikan aset.

Untuk mendapatkan indikator kemiskinan berdasarkan beberapa aspek, disusun suatu indeks komposit kemiskinan. Sebagai contoh, indeks komposit kemiskinan yang disusun dari variabelvariabel kondisi atau derajat kesehatan, tingkat pendidikan, dan kepemilikan aset dapat dituliskan dengan persamaan berikut:

I kemiskinan = α keseha tan + β pendidikan + γ aset Beberapa contoh indikator kesejahteraan ataupun kemiskinan multidimensi yang diukur dengan menggunakan metode ini, di antaranya, ukuran tingkat kesejahteraan keluarga BKKBN dengan menggunakan kriteria ambang (cut-off), indeks dengan penimbang subjektif yang ditentukan pihak tertentu (baik melalui analisis kemiskinan partisipatif maupun pendapat sekelompok ahli) , indeks dengan penimbang objektif dengan menggunakan metode analisis komponen utama (principal component analysis—PCA) ataupun analisis multikoresponden (multiple correspondence analysis—MCA).

Pada 2005-2006, SMERU telah melaksanakan studi percontohan (pilot study) SPKM di empat desa, dua di Kabupaten Cianjur dan dua lainnya di Kabupaten Demak. Dari studi ini terbukti bahwa SPKM dapat dikembangkan di tingkat wilayah terkecil (kelurahan/desa) dan untuk cakupan yang lebih luas. Dari studi percontohan tersebut dapat disimpulkan bahwa (i)

masyarakat dapat melakukan sendiri pemantauan atau monitoring kesejahteraan dengan metodologi yang teruji tetapi dengan cara/metode yang sederhana,

(ii)

hasil analisis dengan menggunakan PCA menghasilkan ukuran-ukuran yang dapat diterima masyarakat (terlihat dari tingkat kesesuaian ranking/pengelompokan tingkat kesejahteraan dari hasil analisis data dengan penilaian masyarakat melalui focus group discussion—FGD yang cukup tinggi),

(iii)

dapat digunakan sebagai basis informasi dalam benefit incidence analysis sederhana bagi program penanggulangan kemiskinan (Tabel 6), dan

33

menghasilkan indikator-indikator lokal sebagai proxy indikator untuk monitoring pencapaian MDGs (Tabel 7 dan Tabel 8) (Suryadarma et al., 2005).

(iv)

Tabel 6 Basis Informasi Data SPKM dengan Penerima SLT 2005, Desa Kedondong, Kab. Demak Kuintil

Jumlah keluarga penerima KKB per kuintil

% Penerima KKB per % distribusi KKB per jumlah keluarga/ruta per kuintil kuintil

Q1

205

74,55

42,01

Q2

125

44,96

25,61

Q3

78

28,26

15,98

Q4

59

21,30

12,09

Q5

21

7,58

4,30

488

35,29

100,00

Catatan: Total populasi: 1.383 keluarga/rumah tangga.

Ukuran kuintil: 275-278 keluarga/rumah tangga.

Sumber: Hastuti et al., 2006.

Tabel 7 Beberapa Indikator MDGs dan Pencapaiannya (Tingkat Nasional) Kondisi 2002 (Aktual)

2009 - 2010 (Target)

MDGs 2015 (Target)

71,6

90

100

307

226

105

1. Angka Partisipasi Murni SD

92,7

99,6

100

2. Angka Partisipasi Murni SMP

79,5

98

100

3. Tingkat melek huruf 15-24 tahun

98,7

Indikator Kesehatan 1. Proporsi anak 12-23 bulan yang diimunisasi campak (%) 2. Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Pendidikan (%)

100

Dari indikator-indikator yang disajikan dalam Tabel 7 terlihat bahwa untuk bidang pendidikan tingkat pencapaiannya sangat tinggi dan hampir mendekati target 2015. Namun, pencapaian di tingkat nasional tidak serta merta merefleksikan pencapaian di tingkat provinsi dan lokal. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran pencapaian MDGs di tingkat lokal, diperlukan penyesuaian baik jenis indikator maupun sumber datanya). Tabel 8 berikut ini merupakan contoh pemanfaatan data SPKM sebagai proxy indicator pencapaian MDGs di tingkat lokal.

34

Tabel 8 Pemanfaatan Data SPKM sebagai Indikator Proxy Pencapaian MDGs di Tingkat Lokal Pendidikan Tingkat partisipasi (%) SD RW 1

83,3

RW 2

92,0

RW 3

78,4

RW 4

68,0

RW 5 RW 6

100, 0 100, 0

SMP 100, 0 100, 0

Kesehatan Kesehatan ibu (%)

Imunisasi anak (%)

Perawata Perawata n sebelum n sesudah BCG melahirka melahirka n n 100, 66,7 100,0 76,2 0

Poli o

MM R

Imunisa si lengkap

100, 0

100, 0

100,0

94,7

94,7

94,7

94,7

100, 0 100, 0

100, 0

100, 0

100,0

46,2

38,5

30,8

SM A

37,5

89,5

0,0

85,7

44,4

100,0

95,0

66,7

14,3

100,0

100,0

69,2

30,0

66,7

66,7

55,6

55,6

48,1

48,1

78,6

25,0

92,0

92,0

92,0

88,0

80,0

72,0

RW 7

96,2

64,3

20,0

85,7

71,4

71,4

42,9

57,1

14,3

RW 8

100, 0

76,9

22,2

52,9

35,3

35,3

47,1

17,6

5,9

RW 9

92,5

44,4

13,3

85,7

89,3

50,0

46,4

14,3

14,3

5 Penutup Kemiskinan dan kerentanan masih merupakan persoalan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Saat ini masih terdapat hampir 40 juta penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ditambah lagi dengan hampir setengah penduduk Indonesia dikategorikan rentan, yakni mereka yang sewaktu-waktu bisa jatuh miskin jika mengalami goncangan.

Pemerintah tampaknya menyadari akan tantangan ini, sebagaimana dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah dan panjang. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, penanggulangan kemiskinan ditempatkan sebagai bagian dari agenda untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sasaran pertama dari agenda ini adalah pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan target berkurangnya persentase penduduk yang tergolong miskin dari 16,6 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 dan berkurangnya tingkat pengangguran terbuka dari 9,5 persen pada tahun 2003 menjadi 5,1 persen pada tahun 2009.

Oleh sebab itu, semua upaya dan kebijakan yang dijalankan pemerintah, baik di bidang ekonomi, sosial dan politik harus dilihat sejauh mana dampaknya terhadap penanggulangan kemiskinan.

Salah satu elemen penting dalam kegiatan pengurangan kemiskinan adalah monitoring dan evaluasi (monev). Kegiatan monev ini akan membantu memberikan pemahaman tentang persoalan kemiskinan, serta mengidentifikasi kendala-kendala dan kegiatan atau intervensi di

38

waktu yang lalu dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Monitoring merupakan suatu sistem pengumpulan data/informasi secara reguler dan terus menerus – yang menghasilkan indikator perkembangan dan pencapain – sehingga dapat diketahui apakah program berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Modul singkat sistem monitoring yang efektif dalam strategi penanggulangan kemiskinan ini perlu dibaca dengan modul-modul terkait lainnya yang telah disiapkan dalam lokakarya di Bogor pada tanggal 21—23 Mei 2007. Diharapkan modul ini (serta modul-modul lainnya) dapat meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan, khususnya pemerintah pusat, dalam memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi guna mewujudkan penganggaran dan perencanaan yang berpihak kepada rakyat miskin dengan lebih efektif.

39

Daftar Pustaka – Modul 2: AusAID (2003). AusGUIDElines: The Logical Framework Approach. AusAID, Last updated 20th June 2003 Bappenas-UN (2004). “Indonesia: Progress Report on the Millenium Development Goals”.

Bappenas, Jakarta Bastagli, Francesca dan Aline Coudouel (2004). Poverty Monitoring System. Presentasi, Poverty Reduction Group, PREM, 7 Mei 2004 Bedi, Tara, Aline Coudouel, Marcus Cox, Markus Goldstein, and Nigel Thornton (2006).

“Beyond the Numbers: Understanding the Institutions for Monitoring Poverty Reduction Strategies”. The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)/The World Bank, Washington D.C. Hastuti, Nina Toyamah, Syaikhu Usman, Bambang Sulaksono, Sri Budiyati, Wenefrida Dwi Widyanti, Meuthia Rosfadhila, Hariyanti Sadaly, Sufiet Erlita, R. Justin Sodo, Sami Bazzi, dan Sudarno Sumarto (2006). Kajian Cepat Pelaksanaan subsidi Langsung Tunai Tahun 2005 di Indonesia: Studi Kasus di Lima Kabupaten/Kota. Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.

IBRD/The World Bank (2004). Monitoring & Evaluation: Some Tools, Methods, and Approaches. The World Bank, Washington D.C. Independent Evaluation Group (IEG) - The World Bank (____). Impact Evaluation-The Experience of the Independent Evaluation Group of the World Bank. IEG-The World Bank, Washington D.C. International Fund for Agriculture Development-IFAD (2002). Managing for Impact in Rural Development: A guide for Project M & E. IFAD, Rome Komite Penanggulangan Kemiskinan/KPK (2005). Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan/SNPK. KPK, Jakarta Surbakti, Soedarti (Koord.) (2007). “Upaya Pemantauan dan Evaluasi Program Pelayanan Sosial Ibu dan Anak melalui Indikator Pembangunan Milenium di Indonesia”. BPSUnicef-CIDA, Jakarta Suryadarma, Daniel, Akhmadi, Hastuti, dan Nina Toyamah (2005). Ukuran Objektif Kesejahteraan Keluarga untuk Penargetan Kemiskinan: Hasil Uji Coba Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat di Indonesia. Laporan Penelitian.

Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.

UN Development Group (2005). ”Indicators for Policy Management: A Practical Guide for Enhancing the Statistical Capacity of Policy Makers for Effective Monitoring of the MDGs at the Country Level”. UN, New York UNDP (2005). “How to Guide MDG-Based National Development Strategies”. Poverty Reduction Group-Bureau for Development Policy, New York.

40

Modul 3: “Target, Indikator dan Basis Data�

Disiapkan oleh: Profesor Mayling Oey-Gardiner Ph.D, Ismiati Farahnasy SE dan Dinar Dana Kharisma SE (Direktur Eksekutif dan Peneliti pada Insan Hitawasana Sejahtera)

Tujuan Modul 3: 1. Memperkenalkan peserta pada perlunya rencana target yang ingin dicapai (agar tidak sumir), yang pada gilirannya akan dapat dijadikan pedoman untuk memantau dan menilai pelaksanaan suatu rencana; 2. Memperkenalkan peserta pada cara menyatakan target sebagai indikator yang dapat berbentuk beragam (angka absolut, tingkat (rate), rasio), yang pada gilirannya seharusnya ditentukan oleh sasaran rencana. Pembahasan meliputi pemilihan alternatif indikator.

3. Memperkenalkan basis data sebagai kumpulan berbagai jenis data yang dapat diakses dengan mudah dengan mengingat bahwa basis data dibangun untuk keperluan tertentu atau tidak ada basis data yang akan dapat memenuhi kebutuhan semua orang

41

PENDAHULUAN Merupakan suatu keharusan bagi pengambil keputusan dan penentu kebijakan publik di tingkat pusat maupun daerah untuk melakukan pembangunan berdasarkan perencanaan yang pada gilirannya diarahkan oleh target berdasarkan indikator yang dibangun dalam basis data.

Selama ini perencanaan dilakukan secara sentralistik, satu model yang diterapkan untuk seluruh Nusantara kurang memperhatikan keragaman antar wilayah. Akibatnya, banyak program yang telah dirancang tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak sesuai dengan keadaan di lapangan.

Mengingat adanya kebutuhan di kalangan perencana pembangunan, maka disusunlah modul ini. Modul ini bertujuan memperkenalkan tiga pengertian penting yang seharusnya merupakan bagian inti dari kebijakan perencanaan – TARGET, INDIKATOR dan BASISDATA. Target didefinisikan sebagai terjemahan tujuan perencanaan secara konkrit. Dalam merumuskan target, ada tiga aspek penting yang harus mampu dijawab oleh pembuat kebijakan demi terarahnya target yang akan dicapai (targeting) yaitu “Who”, “What”, dan “where”, Who

: pemerintah akan memberikan bantuan untuk “siapa”, misalnya BOS ditujukan untuk siswa yang berasal dari keluarga miskin atau bagi seluruh siswa.

What

: “apa” jenis bantuan yang akan mereka terima, contohnya bantuan yang diberikan dalam program BOS berupa uang atau alat-alat tulis

Where

: “dimana” pihak yang akan menerima bantuan tersebut berada, apakah hanya untuk masyarakat yang ada di luar Jawa ataukah diperuntukkan bagi seluruh penduduk Indonesia.

Adanya target dalam perencanaan, yang mampu menjawab ketiga aspek diatas, akan membantu pelaksanaan suatu rencana secara bertahap (time series), nasional dan regional (wilayah), maupun antar kelompok (kelompok kesejahteraan/kuintil, jenis kelamin). Di sisi lain target memiliki fungsi sebagai pedoman pengarah pemantauan dan penilaian (monitoring and evaluation) yang merupakan inti pelaksanaan tatakelola yang baik (good governance).

Dalam hal ini keterkaitan antara target, indikator dan basis data adalah sebagai berikut: pegangan pemantauan dan penilaian adalah Target, yang dinyatakan sebagai Indikator, yang dapat ditemukan dalam suatu Basisdata.

Bekal pengetahuan tentang Target, Indikator dan Basisdata diharapkan dapat menjadi pegangan akan pentingnya perencanaan dan penjabarannya yang memiliki suatu tujuan konkrit. Dengan demikian dapat menghindari kesumiran rencana yang hanya merupakan pernyataan ‘naik’ atau ‘turun’, misalnya rencana: “meningkatkan angka partisipasi sekolah”, “menurunkan angka kemiskinan”, atau “menurunkan angka pengangguran”.

TUJUAN Tujuan dari penyusunan modul ini adalah: 1. Memperkenalkan perlunya rencana target yang ingin dicapai (agar tidak sumir), yang dijadikan pedoman untuk memantau dan menilai pelaksanaan rencana;

42

2. Memperkenalkan bagaimana menyatakan target sebagai indikator (angka absolut, tingkat (rate), rasio, dsb.) yang ditentukan oleh sasaran rencana. Termasuk pembahasan tentang pemilihan alternatif indikator.

3. Memperkenalkan basisdata sebagai kumpulan berbagai jenis data yang dapat diakses dengan mudah. Mengingat bahwa basisdata dibangun untuk keperluan tertentu atau dengan kata lain tidak ada basisdata yang akan dapat memenuhi kebutuhan semua orang

ASUMSI Topik mengenai ‘Kebijakan Pro-Miskin’ akan digunakan dalam modul ini sebagai ilustrasi, terutama berkaitan dengan penentuan target, indikator, dan basisdata yang diperlukan untuk proses penyusunan rencana. Untuk itu pembaca diasumsikan sudah memiliki pengetahuan/pemahaman tentang pengertian (karena sudah dibekali) dan beberapa hal berikut: •

Perencanaan kebijakan pro-miskin;

•

Identifikasi rencana kebijakan yang pro-miskin; dan

•

Terjemahan kebijakan perencanaan hingga pelaksanaan pada tingkatan pemerintahan paling rendah: dari RPJM hingga RKP tahunan mampu diterjemahkan kedalam Anggaran Pemda; dari pusat hingga daerah

METODE PEMBELAJARAN Salah satu metode pembelajaran yang efektif untuk memahami modul ini adalah melalui pelatihan yang meliputi tanya-jawab, ceramah, serta latihan bertanya menggunakan salah satu contoh kebijakan pemerintah. Karena itulah modul ini disusun sedemikian rupa untuk mendukung penyelengga-raan pelatihan dengan topik “Target, Indikator dan Basis Data”.

Secara umum modul ini dibagi dalam dua bagian: Pertama, pokok bahasan utama, yaitu konsep mengenai target, indikator dan basisdata.

Kedua, aplikasi dalam kebijakan pemerintah. Dalam hal ini mengambil tema ‘Kebijakan ProMiskin’, spesifik pada “Kebijakan Pendidikan”.Karena itu akan dibutuhkan pula bahan bacaan berkaitan dengan topik tersebut, antara lain: •

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 dari Kementerian Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

•

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2007 dari Kementerian Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

43

•

Basisdata Indikator Sosial-Ekonomi IHS yang dibuat oleh PT Insan Hitawasana Sejahtera

POKOK BAHASAN LATAR BELAKANG Sebelum membahas mengenai target, indikator, dan basisdata, perlu dilakukan inventarisasi pengertian mengenai hal-hal yang berhubungan dengan topik kali ini, yaitu “Kebijakan ProMiskin”. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pemahaman mengenai target, indikator, dan basisdata terutama apabila dihubungkan dengan suatu topik kebijakan tertentu.

Rencana “Kebijakan Pro-Miskin”.

Pengertian “Kebijakan Pro-Miskin” berarti kebijakan yang mendukung pengentasan kemiskinan. Secara lebih spesifik kebijakan ini bertujuan untuk mendukung dan mempermudah penduduk miskin melepaskan diri dari kemiskinan. Kebijakan ini merupakan salah satu alat untuk mencapai pertumbuhan yang pro-Miskin (pro-poor growth). Secara ekstrim, pengertian pertumbuhan pro-miskin adalah suatu kondisi di mana pertumbuhan ekonomi yang dialami kelompok miskin bersifat positif dan lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi kelompok tidak miskin. Atau melalui pengertian kelompok yang lebih moderat, pertumbuhan ekonomi penduduk miskin tidak harus selalu positif (boleh saja negatif) namun tetap harus lebih besar daripada pertumbuhan kelompok tidak miskin.

Jenis kebijakan publik yang bisa dilakukan dalam membuat “Kebijakan Pro-Miskin” ada dua macam, kebijakan langsung dan kebijakan tidak langsung. Kebijakan langsung adalah kebijakan yang langsung ditujukan pada penduduk miskin, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan, dan lain sebagainya, yang langsung ditujukan pada keluarga miskin. Sedangkan kebijakan tidak langsung umumnya membidik sasaran lain sebelum menyentuh tujuan utama. Misalnya industrialisasi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan sektor manufaktur yang akhirnya menimbulkan trickle down effect di sektor lain yang didominasi oleh penduduk miskin, yang identik dengan sektor pertanian.

Identifikasi Rencana dan Pelaksanaan Kebijakan yang Pro-Miskin pada topik tertentu, misalnya pendidikan, dapat dilakukan dengan mencari informasi terperinci melalui departemen terkait, Program/Proyek, atau Kategori Program/Proyek sehubungan dengan kebijakan yang berada pada topik tersebut. Sedangkan untuk mengetahui pelaksanaannya, secara bertahap harus diketahui hal-hal sebagai berikut:

Topik kebijakan yang akan dianalisa, rencana kebijakan, program (proyek) kebijakan tersebut, dan anggaran.

Cakupan pelaksanaan kebijakan tersebut, apakah nasional atau regional (sub nasional).

Pemantauan, Penilaian dan Analisa Dampak – Setiap macam kebijakan, termasuk diantaranya kebijakan Pro-Miskin, membutuhkan pengawasan terhadapnya. Pengawasan tersebut meliputi pemantauan, penilaian dan analisa dampak

44

Pemantauan (monitoring) dan penilaian (evaluation) – Pemantauan dilakukan terhadap satu kebijakan berdasarkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil yang diperoleh dapat dibedakan menjadi dua, yang masing-masing menjadi indikator dalam proses pemantauan dan penilaian.

Pertama Output, yakni alat pemantauan, merupakan target antara yang menunjukkan sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan. Misalnya dalam kebijakan peningkatan akses pendidikan output yang diharapkan adalah bertambahnya jumlah sekolah.

Bagan 1. Kebijakan, Output dan Outcome (Kebijakan Pendidikan Pro-Miskin)

Kedua Outcome, yakni alat dalam penilaian atau evaluasi, merupakan target hasil dari tujuan antara - output - yang juga merupakan tujuan kebijakan itu sendiri (menunjukkan efektifitas kebijakan tersebut). Misalnya dalam kebijakan peningkatan akses pendidikan, outcome yang diharapkan dari bertambahnya jumlah sekolah adalah meningkatnya angka partisipasi sekolah yang sekaligus menunjukkan adanya perubahan yang lebih baik pada akses terhadap pendidikan.

Kedua alat tersebut, output dan outcome, biasanya diwujudkan dalam bentuk indikator tertentu (pengertian indikator dijelaskan pada bagian selanjutnya).

Penilaian mengenai hasil kebijakan yang dilakukan berdasarkan outcome, mencakup aspekaspek tertentu. Secara umum aspek-aspek tersebut adalah: ƒ

Efektivitas, sejauh mana outcome yang direncanakan dan disebutkan dalam kebijakan dapat tercapai atau diharapkan akan tercapai.

ƒ

Efisiensi, seberapa tepat kebijakan yang dipilih dengan menggunakan sumber daya dalam mencapai outcome selama pelaksanaan kebijakan1.

1

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1988), Efektif adalah ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya) atau berhasil guna sedangkan efisiensi didefinisikan sebagai ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya.

45

Kebersinambungan, seberapa mampu seluruh stakeholders dalam kebijakan tersebut (penduduk, institusi, keuangan, sumber daya alam) mampu mempertahankan outcome yang telah dicapai. Aspek ini juga mencakup manajemen resiko yang sudah ada ataupun diharapkan akan muncul dikemudian hari.

Analisa dampak (impact analysis) merupakan tahapan akhir setelah dilakukan analisa terhadap output (pemantauan) dan outcome (penilaian). Analisa dampak ini seringkali disebut sebagai forward-looking consideration, dimana analisa ini memang menyajikan perkiraan dalam jangka waktu kedepan mengenai dampak dari kebijakan. Analisa ini dilakukan dengan memperkirakan dampak apa yang akan timbul dalam satu jangka waktu berikutnya berdasarkan outcome yang telah dicapai saat ini.

Bagan 2

Beberapa aspek biasanya dibahas dalam analisa dampak, seperti halnya:

Dampak terhadap Institusi. Bagaimana kebijakan tersebut akan memperbaiki, mengubah kemampuan atau kapasitas sumber daya manusia, keuangan, serta sumber daya alam yang ada.

Dampak terhadap Sosial Ekonomi. Bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada keuntungan atau biaya ekonomi, serta bagaimana pula dampaknya pada keuntungan dan biaya sosial.

Dampak terhadap Lingkungan. Bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap lingkungan. Apakah perubahan lingkungan akan muncul berkaitan dengan kebijakan tersebut.

Aspek Lain. Pembahasan dampak juga bisa mengarah pada aspek-aspek lain yang lebih spesifik berkaitan dengan kebijakan. Misalnya dampak terhadap kemiskinan atau kondisi politik.

Seperti halnya pemantauan dan penilaian, indikator juga diperlukan dalam analisa dampak.

Secara umum indikator yang digunakan adalah indikator outcome yang menunjukkan hasil kebijakan pada saat tersebut. Namun indikator lain berkaitan dengan aspek yang akan dianalisa juga dibutuhkan, sehingga memungkinkan untuk dilakukan perkiraan dampak terhadap aspek tersebut pada satu jangka waktu tertentu.

INDIKATOR DALAM TARGET Indikator dibutuhkan sebagai alat dalam proses pemantauan, penilaian, dan analisa dampak pada suatu kebijakan. Pada sub bahasan ini akan dijelaskan jenis-jenis indikator yang digunakan dalam menyusun target rencana kebijakan (output dan outcome). Namun

46

sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu definisi indikator, serta pengertian spesifik pada indikator sosial ekonomi sehubungan dengan topik “Kebijakan Pro-Miskin”.

JENIS NILAI INDIKATOR Definisi indikator adalah sesuatu yang memberi petunjuk atau keterangan tentang suatu gejala atau keadaan. Dalam ilmu sosial (khususnya penelitian), indikator sosial-ekonomi adalah sesuatu yang dipakai untuk : (a) menunjukkan keadaan sosial-ekonomi suatu masyarakat atau kelompok dalam masyarakat; dan (b) mengukur perubahan keadaan sosial-ekonomi yang terjadi dalam masyarakat tersebut.

Dengan mengetahui keadaan sosial ekonomi suatu masyarakat, pihak yang berkepentingan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat menggunakan indikator sosial ekonomi yang tersedia untuk mendefinisikan tujuan kebijakan dan hasil suatu program. Dengan kata lain, indikator sosial ekonomi dapat digunakan untuk menetapkan target yang mengukur proses kemajuan mengenai apa yang ingin dicapai.

Penggunaan indikator sosial ekonomi dapat dilihat dalam “Human Development Index” (Indeks Pembangunan Manusia)2. IPM adalah indikator pembangunan manusia yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu negara dalam tiga dimensi pembangunan manusia meliputi Angka Harapan Hidup (Life Expectancy), Capaian Pendidikan (Educational Attainment) dan standar kehidupan yang layak (Standard of Living)3.

Agar sebuah indikator sosial ekonomi dapat mengukur kondisi sosial ekonomi dan perubahan masyarakat serta kelompok, maka indikator sosial ekonomi perlu memiliki beberapa ciri, yaitu: a. Memungkinkan melihat perubahan dari waktu ke waktu untuk suatu kelompok sehingga indikator sosial ekonomi merupakan sejumlah angka yang mewakili jangka waktu tertentu (indikator deret waktu); b. Memungkinkan melihat perbedaan antar daerah sehingga indikator sosial ekonomi merupakan sejumlah angka yang mewakili beberapa daerah tertentu (indikator antar daerah); c. Memungkinkan melihat perbedaan antar sub-kelompok dalam masyarakat seperti kelompok menurut jenis kelamin (perempuan dan laki-laki), tingkat kesejahteraan rumah tangga (kelompok kaya-miskin), dan daerah tempat tinggal (perkotaanperdesaan) atau antar-masyarakat seperti masyarakat Indonesia dengan masyarakat di negara lain. Sehingga indikator sosial ekonomi merupakan angka yang dapat menunjukkan kesenjangan antar kelompok;

2 Human Development Index ada didalam “Indonesia Human Development Report” yang diterbitkan oleh UNDP, Bappenas dan BPS. 3

IPM diukur dengan angka harapan hidup, pencapaian pendidikan dan tingkat pendapatan yang disesuaikan (h.

77, BPS, Bappenas, UNDP).

47

d. Memungkinkan melihat perbedaan antara keadaan saat ini dengan keadaan yang dicita-citakan seperti MDG (Millenium Development Goals), sehingga indikator sosial ekonomi merupakan angka yang menunjukkan keadaan saat ini dan keadaan yang ingin dicapai.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa indikator sosial ekonomi merupakan angka yang dapat menunjukkan suatu keadaan, terlepas bahwa keadaan yang ditunjukkan memperlihatkan perbedaan yaitu peningkatan, penurunan, atau perbandingan, atau keadaan yang tidak berbeda. Untuk memperlihatkan suatu keadaan, indikator sosial ekonomi harus terdiri lebih dari sejumlah angka. Dengan lebih dari satu angka, kita dapat membuat perbandingan. Melalui perbandinganlah kita dapat melihat apakah ada perubahan atau tidak ada perubahan pada gejala atau keadaan yang kita amati. Tetapi semua angka yang ditampilkan tidak akan berarti apa-apa bila kita tidak dapat membacanya atau menafsirkannya.

Sebagai petunjuk, nilai indikator terdiri dari berbagai jenis yaitu : 1. Angka Absolut Angka absolut adalah angka yang didapat dari data yang dikumpulkan, baik yang merupakan hasil pencacahan (frekuensi) maupun nilai sebenarnya dari objek yang diamati.

Biasanya angka tersebut menunjukkan jumlah, banyak, atau besaran objek yang sedang diamati. Satuan dari indikator angka absolut ini sama dengan satuan objek yang diamati.

Misalnya orang, km2 , unit, dsb.

Contoh indikator yang bernilai angka absolut adalah: Jumlah penduduk (jiwa), jumlah penduduk miskin (jiwa), jumlah desa (buah), jumlah rumah tangga (buah), jarak desa dengan rumah sakit terdekat (km2), jumlah koperasi (unit), dsb.

2. Proporsi Proporsi adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar bagian objek yang sedang diamati dari keseluruhan himpunan. Proporsi B adalah besarnya himpunan (B) terhadap suatu atau keseluruhan himpunan (A).

Contoh indikator yang bernilai angka proporsi adalah: Penduduk terdiri dari penduduk laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki dan perempuan adalah himpunan bagian dari penduduk, maka kita bisa menghitung proporsi penduduk laki-laki maupun proporsi penduduk perempuan terhadap penduduk laki-laki dan perempuan Rumus proporsi : Proporsi B (sebagian himpunan) terhadap A (seluruh himpunan) = B / A Tabel 1 – Proporsi penduduk DKI Jakarta menurut jenis kelamin,SENSUS 2000 Absolut Rumus Proporsi (A) (B) (C) Laki-laki (L)

4.223.273

L = L / (L + P)

0.50

48

Perempuan (P)

4.161.580

P = P / (L + P)

0.50

Laki-laki + Perempuan (L+P)

8.384.853

L+P = L+P / (L + P)

1.00

Interpretasi : a. Proporsi laki-laki di DKI Jakarta pada tahun 2000 adalah 0.5 b. Proporsi perempuan di DKI Jakarta pada tahun 2000 adalah 0.5 3. Persen Persen (%) sebenarnya adalah nilai proporsi yang dikalikan dengan 100% sehingga diperoleh angka per seratus. Dengan demikian, nilai persen akan berkisar antara 0 hingga 100.

Demikian pula jika persentase himpunan-himpunan bagian dijumlahnya, totalnya adalah 100.

Rumus persen: %B (sebagian himpunan) terhadap A (seluruh himpunan) = B/A x 100% Tabel 2 – Persentase penduduk DKI Jakarta menurut jenis kelamin, SENSUS 2000 Absolut Rumus Persen (A) (B) (C) Laki-laki (L)

4.223.273

%L = Laki / (L + P) x 100

50.37

Perempuan (P)

4.161.580

%P = Pr / (L + P) x 100

49.63

8.384.853

%L+P = L+P / (L + P) x 100

100.00

Laki-laki + Perempuan (L+P) Interpretasi :

a. Persentase penduduk laki-laki di DKI Jakarta pada tahun 2000 adalah 50.36% b. Persentase penduduk perempuan di DKI Jakarta pada tahun 2000 adalah 49.63% Walaupun persen memiliki pengertian yang hampir sama dengan proporsi namun persen lebih umum digunakan daripada angka proporsi. Hal ini mungkin disebabkan oleh relatif lebih mudahnya membaca angka persen daripada angka proporsi (desimal) saat menganalisa data. Persen berarti per seratus. Misalnya, bayi yang diimunisasi ada 60%, berarti 60 bayi yang diimunisasi dari 100 bayi yang ada. Ini lebih mudah membacanya daripada jika menggunakan proporsi (0.6).

4. Rasio Rasio adalah perbandingan antara 2 himpunan (A dan B). Bedanya, dalam rasio dua himpunan yang diperbandingkan terlepas satu sama lain. Dengan kata lain, rasio dapat dihitung bila himpunan B bukan merupakan himpunan bagian A. Rumus rasio : Rasio B terhadap A = B / A

49

Misal, kita akan membandingkan berapa jumlah murid dengan jumlah gurunya (himpunan guru bukan himpunan bagian dari murid atau sebaliknya. Himpunan guru dan murid saling lepas).

Tabel 3 – Rasio murid/guru di SD negeri tahun ajaran 2004/2005, Indonesia, Depdiknas Absolut Rumus Rasio (A) (B) (C) Guru (Gr)

1.095.082

Murid (Mr)

25.997.445

Rasio = Mr / Gr

24

Interpretasi : Rasio murid/guru SD Negeri tahun ajaran 2004/2005 di Indonesia adalah 24. Artinya setiap guru SD Negeri bertanggung jawab untuk mengajar 24 orang murid di Indonesia pada tahun ajaran 2004/2005.

Rasio dapat pula dikalikan dengan faktor pengali tertentu untuk memudahkan pembacaan data saat menganalisa. Misalnya, rasio jenis kelamin (perbandingan antara laki-laki dan perempuan, atau sebaliknya) yang ditulis dengan rumus berikut : Rasio jenis kelamin = Laki-laki / Perempuan x k; = faktor pengali dapat saja 100, 1000 Tabel 4 – Rasio jenis kelamin penduduk DKI Jakarta menurut SENSUS 2000 Absolut Rumus Rasio (A) (B) (C) Laki-laki (L)

4.223.273

Perempuan (P)

4.161.580

Laki-laki + Perempuan (L+P)

8.384.853

Rasio L terhadap P = L / P x 100 atau Rasio P terhadap L = P / L x 100

101 99

Interpretasi : Rasio laki-laki terhadap perempuan di DKI Jakarta pada tahun 2000 adalah 101. Artinya terdapat 101 orang penduduk laki-laki untuk setiap 100 orang penduduk perempuan di DKI Jakarta pada tahun 2000. Atau, sebaliknya dapat pula dikatakan bahwa pada tahun 2000 terdapat 99 perempuan untuk setiap 100 laki-laki.

Catatan : dalam Ilmu Demografi, rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan atau sebaliknya perbandingan antara jumlah penduduk perempuan dan laki-laki. Jika rasio jenis kelamin yang dinyatakan sebagai jumlah laki-laki dibanding perempuan > 100 berarti di daerah tersebut terdapat lebih banyak penduduk laki-laki dan bila rasio jenis kelamin < 100 berarti lebih banyak penduduk perempuan.

5. Rate/tingkat

50

Rate atau tingkat menunjukkan angka atau banyaknya insidensi (kejadian) selama periode tertentu, katakan 1 tahun, dibagi dengan jumlah penduduk yang beresiko kejadian tersebut pada tengah periode yang diukur (misalnya tengah tahun). Dalam hal ini diasumsikan bahwa kejadian yang diukur terdistribusi secara merata sepanjang tahun.

Contohnya, Angka Kelahiran, Angka Kematian Ibu/Bayi/Anak Rumus : Angka A = Jumlah A / Jumlah penduduk yang beresiko A pada tengah periode x k; k=faktor pengali, 100 atau 1000 Untuk rate (tingkat), contoh yang akan disajikan adalah dengan menggunakan data Age Specific Fertility Rate (angka kelahiran menurut kelompok umur) yaitu banyaknya kelahiran tiap seribu wanita pada kelompok tertentu

Umur Wanita (1)

Tabel 5. Perhitungan ASFR, DKI Jakarta 1970 Kelahiran ASFR tiap 1000 Penduduk wanita Wanita (3) (4) = [(3): (2)] x (2) 1000

15-19

264.960

15.840

60

20-24

208.080

41.040

197

25-29

200.880

50.400

251

30-34

163.440

49.680

304

35-39

151.200

18.000

119

40-44

110.160

7.200

65

45-49

66.960

720

11

Interpretasi : a. Age Specific Fertility Rate yang ada pada tabel 5, kolom 4 menunjukkan ada 60 kelahiran tiap seribu wanita pada kelompok umur 15-19 tahun.

Catatan : -

Nilai rate bisa lebih besar dari 100, misalnya untuk ASFR diatas ada yang mencapai angka 251 (untuk kelompok umur 25-29)

-

Ada beberapa rumus rate yang mirip dengan persen. Jika faktor pengalinya adalah 100, maka nilainya akan sama dengan nilai persen. Namun, kita tidak menyebutnya sebagai “persen”, tetapi sebagai angka. Jika variabel penyusun indikator berhubungan dengan usia penduduk tertentu, maka indikator tersebut “angka” bukan “persen”.

Berbagai jenis indikator yang telah disebutkan diatas merupakan jenis indikator tunggal, karena indikator tersebut hanya menerangkan atau mengukur satu kondisi tertentu. Jenis

51

indikator lainnya adalah indikator komposit, yaitu ukuran yang merupakan gabungan dari beberapa indikator tunggal. Jenis indikator komposit di antaranya adalah indeks.

6. Indikator Komposit Indikator komposit merupakan ukuran gabungan dari beberapa indikator tunggal. Seringkali indikator tunggal dirasakan kurang tepat untuk mengukur atau menerangkan beberapa gejala sekaligus, seperti mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. Beberapa indikator tunggal, yaitu yang mewakili aspek ekonomi ( pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan), aspek pendidikan (Rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf) dan aspek kesehatan (Angka harapan hidup) harus dilihat secara bersama-sama untuk melihat sejauh mana tingkat pembangunan manusianya. Karena itu, dibutuhkan ukuran baru yang merupakan indikator pembangunan manusia dan merupakan gabungan dari beberapa indikator tunggal tersebut.

Dalam perhitungan tingkat pembangunan ini dikenal dengan indeks pembangunan manusia Indeks Pembangunan Manusia/IPM (Human Development Index), adalah contoh dari indikator komposit, yang digunakan di tingkat dunia untuk memberikan informasi ringkas tentang pembangunan manusia di tiap negara. Angka IPM berkisar antara 0-100. Dengan melihat pada angka IPM dinegara Indonesia dan diberbagai propinsi yang lain , dapat dibandingkan keadaan pembangunan di kedua negara tersebut. Sedangkan angka IPM untuk tahun berbeda di sebuah negara menunjukkan perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada negara tersebut.

Penyusunan suatu indikator komposit, termasuk menentukan indikator tunggal apa yang menyusunnya, tergantung pada kebutuhan. Misalnya, untuk mengkur keterbelakangan manusia dapat disusun Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) yang mencakup tiga indikator yaitu a) penduduk yang diperkirakan tidak berumur panjang (angka harapan hidup); b) pengetahuan (angka buta huruf penduduk usia 15 tahun keatas); dan c) standar hidup layak (keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar yang diukur melalui %penduduk tanpa akses air bersih dan %penduduk yang tidak memiliki akses ke sarana kesehatan).

Namun, ada yang menjadi catatan khususnya untuk indikator tunggal (angka absolut dan rate/tingkat) yaitu Perbedaan tujuan program pengentasan kemiskinan dengan target angka absolut dan indikator/tingkat adalah pada konsentrasinya. Penduduk Indonesia terkonsentrasi di Jawa, sehingga pengentasan kemiskinan dengan target angkat absolut (jumlah penduduk miskin tertentu) cenderung pro-Jawa. Sebaliknya jika tujuannya adalah angka atau tingkat tertentu, maka pengentasan kemiskinan tersebut lebih pro-Luar Jawa.

PENYAJIAN INDIKATOR SOSIAL EKONOMI Indikator sosial ekonomi dapat disajikan dengan bermacam-macam cara. Tabel adalah cara penyajian yang paling umum digunakan. Selain itu indikator juga disajikan dalam bentuk grafik dan diagram. Pilihan tampilan penyajian indikator didasari oleh kemudahan pemahaman data. Yang perlu diperhatikan adalah judul tabel, grafik, atau diagram serta sumber data dapat memberikan informasi pada pembaca mengenai indikator yang disajikan.

52

Tabel x: Persen Keluarga yang Tergolong Miskin Berdasarkan Alasan Ekonomi di dua Kategori BKKBN Paling Rendah, menurut desa di Kecamatan Praya Barat Daya (2000) Desa di Kecamatan Praya Barat Daya Praya Barat Daya Motong Sapah Kabul Pelambik Ranggagata Ungga Darek

PraSejahtera 45.5

Sejahtera I

Total

23.7

69.2

38.8 74.8 32.4 43.2 46.1 36.6

11.5 14.9 38.4 25.4 36.2 25.6

49.5 89.8 70.8 68.5 82.4 62.2

Sumber: Penelitian Pendidikan Bermutu Bagi Anak Miskin di Tiga Kecamatan NTB, IHS 2003

Grafik x: Persen Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Sanitasi Sendiri (JAWA TIMUR) Persen Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Sanitasi Sendiri (JAWA TIMUR) 80 70 60 50 40 30 20 10 0

K5 K3 K1

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Sumber: Hasil pengolahan data Susenas 1993-2001

53

Diagram x: Komposisi Penduduk Kalimantan Timur, SUSENAS, 2001 2001 21% 28%

28%

23%

LAKI-LAKI URBAN

LAKI-LAKI RURAL

PEREMPUAN URBAN

PEREMPUAN RURAL

Sumber: Hasil pengolahan data Susenas 2001

KONSEP DASAR STATISTIKA Statistik dapat diartikan sebagai penduga parameter, dimana parameter disini dapat berupa rata-rata, deviasi estรกndar, proporsi, dan parameter model dalam suatu persamaan regresi.

Statistika adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari metode pengumpulan data, menganalisis (termasuk pendugaan parameter) dan menarik kesimpulan dari data tersebut.

Kaitan antara statistika dengan perencanaan kebijakan adalah sebagai salah satu alat untuk membantu para pengambil keputusan dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan ini umumnya didasarkan atas informasi yang tersedia dari data sampel.

POPULASI, SAMPEL, DAN PEMBOBOTAN Untuk mengetahui prosedur pengambilan kesimpulan tersebut, terlebih dulu diperlukan pengertian dasar tentang konsep dasarnya, diantaranya adalah tentang populasi, sampel dan pembobotan, dimana masing-masing pengertiannya adalah : Populasi adalah semua kumpulan dari semua unsur yang diteliti. Banyaknya pengamatan atau anggota suatu populasi disebut ukuran populasi. Untuk menyimpulkan sesuatu dari sebuah populasi, biasanya kita mengambil sampel dari populasi.

Sampel adalah suatu bagian dari populasi. Kalau kita menginginkan kesimpulan dari sampel terhadap populasi menjadi sah, kita harus mendapatkan sampel yang mewakili.

Kita seringkali tergoda untuk mengambil anggota populasi yang memudahkan. Cara demikian ini dapat membawa pada kesimpulan yang salah mengenai populasi. Untuk

54

menghilangkan kemungkinan salah dalam mengambil kesimpulan, kita perlu mengambil sampel acak sederhana atau sampel acak. Suatu sampel acak sederhana yang terdiri dari n pengamatan ialah suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa sehingga setiap himpunan bagian dari populasi tersebut mempunyai peluang terpilih yang sama.

Setelah sampel diambil dari populasi, kita dapat membuat kesimpulan tentang populasi.

Untuk menarik kesimpulan tentang populasi, kita harus menggunakan bobot/pembobot dalam perhitungan. Misalnya, jika besarnya populasi 1000 orang dan besarnya sampel sebanyak 50 orang, maka bobot adalah 1000/50 yaitu 20. Berarti 1 orang dalam sampel bisa mewakili 20 orang dalam populasi, dengan asumsi sampel terambil secara acak.

BOBOT

= Populasi = N Sample n

Pengambilan sampel atau sampling adalah kegiatan memilih sebagian unsur-unsur populasi dengan maksud untuk menyimpulkan tentang karakferistik populasi secara keseluruhan. Sebuah unsur dalam populasi adalah subjek dimana pengukuran tersebut dilakukan. Unsur-unsur ini disebut sebagai unit penelitian atau unit pengamatan. Misalnya setiap rumah tangga di suatu wilayah, setiap individu di sebuah organisasi, setiap pohon akasia dalam satuan hamparan tanah dan sebagainya.

Ada beberapa alasan dilakukannya survei terbatas atau sampling, diantaranya adalah: 1. Mengurangi biaya Oleh karena data diperoleh dari sebagian kecil populasi, maka biaya akan Iebih murah daripada sensus.

2. Efisiensi waktu Data dapat dikumpulkan dan diolah dengan Iebih cepat.

3. Efisiensi tenaga Tenaga yang diperlukan akan jauh Iebih sedikit jika dibandingkan dengan melakukan sensus.

KARAKTERISTIK DATA Data adalah semua bentuk keterangan yang dicatat dari objek yang sedang menjadi perhatian. Ada dua tipe dasar data: (1) data yang diperoleh dari atribut kualitatif, (2) data yang diperoleh dari besaran kuantitatif. Variabel kualitatif adalah variabel yang nilai pengukurannya tidak dinyatakan dalam angka. Contoh: gedung putih, bunga merah, dsb. Variabel kuantittaif adalah variabel yang nilai pengukurannya dinyatakan secara angka atau numerik, seperfi berat badan, umur atau jumlah penduduk, dsb. Objek yang menjadi perhatian bisa berwujud orang secara individual, rumah tangga, perusahaan, kebun, pohon, fanah, dan lain-lain.

55

Dilihat dari rentang waktu pengumpulannya, data dapat dibedakan ke dalam: 1. Data Deret Waktu (time series) Data deret waktu adalah hasil pengukuran pada satu atau lebih variabel yang pengamatannya dilakukan sepanjang periode tertentu. Contoh penerimaan dari pajak hotel dan restoran di suatu kabupaten dari tahun 1990-1999.

2. Data Cross Section Data cross section adalah data yang tersusun dari satu atau lebih variabel yang dikumpulkan dari banyak objek pada satu waktu tertentu. Contoh data cross section adalah banyaknya rumah tangga, banyaknya penduduk, jumlah petani, pada suatu waktu tertentu (umumnya ditentukan oleh waktu survey).

3. Data Panel Data panel adalah data yang diperoleh lebih dari satu kali dari obyek atau sumber data yang sama. Contoh data panel adalah data yang diperoleh dari survei berseri yang bertujuan untuk melihat perubahan objek atau responden "sebelum" dan "sesudah" suatu "perlakuan" atau â&#x20AC;&#x2DC;intervensiâ&#x20AC;&#x2122;.

Dilihat dari skala pengukurannya, data dapat dibedakan ke dalam: 1. Skala Nominal.

Skala yang paling sederhana dan paling rendah kandungan informasinya dari seluruh skala yang ada. Obyek yang diukur dengan skala nominal hanya dapat dibedakan menurut kategori atau golongan tertentu, misalnya jenis kelamin, agama, suku bangsa, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Secara umum skala nominal berfungsi untuk mengidentifikasi atau menggolongkan obyek atau kejadian. Walaupun ada obyek yang menggunakan angka sebagai pembeda satu sama lain, tetapi angka-angka tersebut hanya untuk membedakan satu obyek dengan obyek yang lain. Misalnya, no. telpon, no. rumah, no, paspor, dan lain-lain. Angka-angka yang ada tidak ada artinya bila dilakukan operasi matematika (penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian) terhadapnya. Misalnya no. rumah 31 + no. rumah 20 tidak berarfi menjadi no. rumah 51.

2. Skala Ordinal Berfungsi untuk menunjukkan tingkat atau urutan dari suatu pengamatan berdasarkan ciri tertentu yang diamati. Skala ini pada dasarnya menunjukkan ada tidaknya ciri yang dimiliki oleh suatu obyek (individu) dan ciri-ciri tersebut dapat diurutkan atau dibedakan menurut tingkat terendah sampai tertinggi.

Contoh : Pendapat tentang perlunya pelatihan penghitungan dan analisa indikator sosial-ekonomi untuk NSD Timor Leste dapat dibedakan menurut:

56

Sangat tidak setuju ........................................1 Tidak setuju......................................................2 Ragu-ragu .......................................................3 Setuju ..............................................................4 Sangat setuju ...................................................5 Kode 1 untuk pendapat sangat tidak setuju, kode 2 untuk pendapat tdak setuju, dst dikenakan pada masing-masing kategori pendapat. Kode tersebut biasanya diberikan untuk membedakan peringkat masing-masing kategori. Kode 5 diberikan untuk pendapat sangat setuju karena pendapat ini dianggap sangat positif mendukung pelaksanaan pelatihan.

3. Skala Interval.

Dibandingkan skala ordinal, skala interval tdak hanya dapat mengurutkan obyek dalam susunan tertentu tetapi juga dapat mengukur jarak antar kategori. Oleh sebab itu skala interval lebih banyak mengandung informasi dari pada skala ordinal. Tidak ada nol mutlak dalam skala pengukuran ini. Suhu adalah contoh data yang diukur dengan skala interval.

4. Skala Rasio.

Beda utama antara skala rasio dan interval adalah nilai nol. Pada skala rasio memiliki nilai mutlak dan berfungsi sebagai nilai awal. Oleh karena itu dalam skala ini diperkenankan adanya operasi matematik. Berdasarkan sifatnya maka skala rasio memiliki sifat paling lengkap dan mengandung informasi paling kaya dari semua skala pengukuran.

Pengukuran mengenai kecepatan, berat, panjang, waktu, usia, jumlah penduduk merupakan contoh dari pengukuran dengan menggunakan skala rasio.

DATA KEMISKINAN Data kemiskinan atau data-data sosial lain yang mendukung untuk analisa kebijakan kemiskinan dapat ditemukan dari berbagai sumber data, diantaranya: o BPS (Pusat/Daerah) o BKKBN o Askes o Pemda / Dinas (sumber data?)

Dalam pemilihan data juga harus dipertimbangkan cakupan wilayah data tersebut, apakah terbatas pada wilayah sendiri atau juga wilayah lain. Tentu saja hal ini dikembalikan pada keperluannya, seberapa besar cakupan perencanaan yang akan dilakukan atau dianalisa.

Pertanyaan yang juga muncul adalah bagaimana memilih data â&#x20AC;&#x2DC;yang benarâ&#x20AC;&#x2122;? Jawabannya: data yang benar ditentukan oleh kebutuhan, tidak ada data yang sesuai dapat memenuhi semua kebutuhan; contoh BKKBN dan BPS.

57

SUMBER DATA DAN BASISDATA Berhubungan dengan data berarti seseorang harus mengetahui dimana dapat memperoleh data, yaitu sumber data. Akan lebih baik jika memungkinkan dimilikinya basisdata yang menyimpan data-data tertentu yang telah dikumpulkan. Bagian ini akan menjelaskan mengenai sumber dan basisdata.

•

SUMBER DATA

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa jenis sumber data, tergantung pula dari sisi apa kita memerlukan data tersebut, diantaranya adalah: o Lembaga Pengumpul Data. Dilihat dari lembaga pengumpul data, ada dua jenis sumber data, apakah dari pemerintah atau non-pemerintah: Badan Pusat Statistik – Kementerian (pemerintah) Swasta – LSM (non-pemerintah) o Cara Pengumpulan. Cara pengumpulan data bermacam-macam: Sensus apabila data diperoleh dari responden yang merupakan keseluruhan populasi Survey apabila data diperoleh dari responden yang merupakan sampel dari keseluruhan populasi.

Angket adalah media yang digunakan dalam pengumpulan data.

Sebenarnya dan ‘Disesuaikan’, data yang disajikan sesuai dengan informasi yang diperoleh adalah data Sebenarnya, sedangkan beberapa jenis informasi harus disesuaikan dahulu sebelum disajikan dalam bentuk data4, data inilah yang disebut dengan data ‘Disesuaikan’. o Cakupan Wilayah. Untuk data dengan cakupan nasional hanya disediakan oleh BPS, sedangkan data lain biasanya memiliki cakupan yang lebih spesifik. o Kelemahan dan Keunggulan (penggunaan dan salah penggunaan/ use and misuse) mengingat data memiliki nilai politik yang tinggi •

BASISDATA

Ada beberapa prinsip dalam membangun basisdata: o Basisdata dibangun untuk suatu keperluan khusus, atau basisdata tidak ada yang umum yang bisa mencakup semua kebutuhan, sehingga tidak semua kepentingan bisa menggunakan basisdata yang sama. o Basisdata hanya berguna kalau ada yang menggunakannya, ada demand akan bentuk dan jenis data tertentu yang disimpan dalam basisdata. o Pertanyaan: Untuk apa dan siapa (jabatan/orang?) penggunanya

Kalau saya (unit saya bisa departemen kalau saya menteri, bisa dirjen, direktorat, dsb.) sekali-kali membutuhkan suatu data, perlukah saya memiliki basisdata?

4 Misalnya untuk data umur, cenderung mengumpul pada angka yang berakhir dengan nol atau lima, karena responden lebih mudah menyampaikan informasi dengan cara demikian. Karena itu data dengan jenis ini harus disesuaikan terlebih dahulu.

58

Kalau saya sering membutuhkan data tetapi jenis data sangat beragam (misalnya dari temperatur ke variasi bunga ke volume ekspor kopi, ke jumlah ibu hamil), apakah sebaik nya saya memiliki sendiri basisdata?

Kalau saya sering membutuhkan data serupa untuk berbagai wilayah dan waktu, apakah saya sebaiknya memiliki sendiri basisdata?

Kapankah sebaiknya saya memiliki basisdata?

Bagaimana peranan sumberdaya dan dana, efisiensi?

- Bangun sendiri basisdata dengan segala konsekuensi sumberdaya dan dana termasuk pemeliharaan – SDM (yang mengerti tentang kebutuhan data semua pengguna di unit (dapat kecil/sempit ataupun besar hingga Departemen meliputi sekian DirJen) - Diserahkan pada swasta yang dapat membangun basisdata untuk memenuhi kliennya. Di samping itu, jika suatu perusahaan swasta kurang memenuhi syarat selalu dapat diganti (hal yang tidak mudah, kadang-kadang tidak mungkin dilakukan di pemerintah), atau jika pada suatu waktu tertentu jasanya tidak lagi diperlukan maka tidak perlu memperpanjang kontrak.

•

Basisdata indikator sosial ekonomi Insan Hitawasana Sejahtera

Isi: Jenis Indikator

H0000000 - INDIKATOR RUMAH TANGGA H1000000 - Kemiskinan dan Kondisi Ekonomi RT H1100000 – Kemiskinan H1200000 - Keadaan ekonomi umum RT H1210000 - Distribusi pendapatan H2000000 - Kondisi Fisik RT H2300000 - Kondisi Perumahan & Akses pada Pelayanan Dasar H3000000 - Kondisi Sosial RT H3100000 - Keaksaraan dan Pendidikan H3200000 - Kelangsungan Hidup & Penyakit H3300000 - Kesehatan Anak & Gizi H3400000 - Fertilitas & Kesehatan Reproduksi H3500000 - Penduduk & komposisi RT H3600000 - Akses pada Informasi & Partisipasi dlm Kegiatan Sosial H4000000 - Akses pada Kesempatan Ekonomi H4100000 - Partisipasi Angkatan Kerja & Pengangguran H4200000 - Status Bekerja dan Tingkat Upah R0000000 - INDIKATOR REGIONAL R1000000 - Pendudukan dan Lahan R2000000 - Adanya Prasarana Dasar S0000000 - INDIKATOR SEKTORAL S1000000 – Pertanian S2000000 – Industri S3000000 - Perdagangan & Jasa

59

Kelompok: Jenis Kelamin; Kota-Desa; Kuintil Level: Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kodya Tahun: 1993-2005

MEMILIH INDIKATOR UNTUK MEMANTAU DAN MENILAI (MONITORING DAN EVALUASI) PERENCANAAN DAN PEMOGRAMAN PRO-MISKIN Dalam bagian ini akan dijelaskan aplikasi konsep target, indikator, dan basisdata dalam hal memilih indikator untuk memantau dan menilai perencanaan Pro-Miskin.

Beberapa prinsip: Ada perbedaan antara indikator untuk memantau (monitoring) dan penilaian (evaluasi), untuk jelasnya perbedaan tersebut bisa dilihat lagi pada Bagan 1. o Memantau : Indikator Output bisa sesuai dengan program/proyek sebagaimana tercermin dalam anggaran o Menilai: Indikator Outcome sebagai hasil rencana suatu kebijakan secara umum yang diukur oleh data yang dikumpulkan oleh lembaga independen seperti BPS Kata Kunci – INDEPENDENSI : Pemantauan dan Evaluasi yang mendukung tatalaksana yang baik (good governance) sebaiknya dilakukan oleh (bisa konsultan swasta, LSM, masyarakat) dan dengan peralatan yang dibangun secara bebas nilai (value free) dan independen (misalnya bukan berdasar data Kementerian tetapi lebih baik data BPS yang tidak memiliki kepentingan/vested interest).

Pemilihan Indikator: Seperti yang telah dijelaskan diawal, jenis Indikator untuk target dan rencana bisa merupakan jumlah absolut ataupun angka dan rasio: Jumlah absolut – Jumlah orang miskin yang akan dikurangi – Jumlah orang/rumah tangga yang akan diberi BLT; – Jumlah sekolah yang akan dibangun; – Jumlah anak yang akan diimunisasi Contoh di atas bisa menjadi pegangan untuk indikator Output, sebagai pegangan waktu melakukan monitoring program atau proyek dan mampu menjawab pertanyaan: -

apakah jumlah orang miskin yang diberi BLT sesuai dengan jumlah yang direncanakan menurut anggaran;

-

apakah jumlah sekolah yang dijanjikan akan dibangun memang dibangun

Angka dan Rasio (Rates & Ratios) – Angka Kemiskinan (biasanya dinyatakan dalam persen atau persen orang/rumah tangga hidup di bawah garis kemiskinan) akan diturunkan menjadi separoh – Angka Partisipasi Sekolah (biasanya dinyatakan dalam persen, persen anak sekolah dibanding dengan anak yang mungkin sekolah) akan mencapai 95%

60

â&#x20AC;&#x201C; Angka Kematian Bayi (dinyatakan per 1.000 bayi dilahirkan hidup, jumlah bayi yang lahir hidup kemudian meninggal dalam satu tahun dibagi jumlah bayi yang lahir hidup selama tahun yang sama) akan menjadi separoh â&#x20AC;&#x201C; Angka Pengangguran (yaitu persen penganggur dibanding dengan angkatan kerja, yang terdiri dari pekerja + penganggur) akan menjadi 5%.

Berbagai indikator diatas merupakan beberapa contoh Outcome Indicators, bukan Output Indicators

61

LATIHAN BERTANYA, MENCARI JAWABAN DAN MENJAWAB Contoh Faktor yang Berkorelasi dengan Kemiskinan: Pendidikan 1. Kebijakan : WAJIB BELAJAR 9 TAHUN Dari laporan Bank Dunia salah satu faktor yang berkorelasi dengan kemiskinan adalah pendidikan. Untuk itu, pendidikan menjadi isu khusus yang akan diangkat dalam pelatihan ini. Kemiskinan selalu dikaitkan dengan ketidak mampuan dalam mencapai pendidikan tinggi. Hal ini berkaitan dengan mahalnya biaya pendidikan itu sendiri. Berbagai upaya memang telah dilakukan pemerintah untuk membebaskan dari beban biaya pendidikan yang semakin tinggi namun tetap saja pendidikan masih menjadi sesuatu yang sulit untuk diraih oleh penduduk miskin. Untuk itu, dalam pelatihan ini, akan dibahas kebijakan wajib belajar mulai dari perencanaan hingga contoh yang menunjukkan korelasi antara kemiskinan dan pendidikan, yaitu kebijakan wajib belajar 9 tahun.

Peraturan dan Perundang-undangan tentang Wajib Belajar Rencana wajib belajar dapat dilihat dalam beberapa peraturan dan perundangan-undangan antara lain UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2, UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SNP), RPJMN (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RKP (Rencana Kerja Pemerintah) , APBN (Anggaran Pengeluaran Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah).

Isi Peraturan yang mengatur Kebijakan Wajib Belajar Adapun bunyi dari berbagai peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang wajib belajar, adalah •

Pada pasal 31 amandemen UUD 1945 ayat 1 disebutkan, “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”, dan dalam ayat (2) ditegaskan kembali bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

•

Dalam beberapa pasal di Undang-Undang no 20 tahun 2003 Pendidikan Nasional disebutkan bahwa:

tentang Sistem

-“Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu” (Pasal 5 ayat 1) -“Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar” (Pasal 6 ayat 1) - “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi” (Pasal 11 ayat 1) -”Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun” (Pasal 11 ayat 2) •

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) disebutkan kegiatan pokok Program Wajib Belajar yang meliputi :

62

♦ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas ♦ Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan dasar baik melalui jalur formal maupun non formal ♦ Peningkatan kembali upaya penarikan kembali peserta didik putus sekolah jenjang SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B dan lulusan SD/MI/Paket A yang tidak melanjutkan ke dalam sistem pendidikan ♦ Pengembangan kurikulum nasinal dan lokal yang disesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni

dengan

♦ Penyediaan materi pendidikan, media pengajaran dan teknologi pendidikan ♦ Pembinaan minat, bakat dan kreativitas peserta didik dengan memberi perhatian pada anak yang memiliki potensi kecerdasan bakat istimewa ♦ Penerapan manajemen berbasis sekolah tanggungjawab pada satuan pendidikan

yang

memberi

wewenang

dan

♦ Penyediaan informasi pendidikan yang memadai ♦ Peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam penyelenggaraan, pembiayaan, maupun dalam pengelolaan pembangunan ♦ Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan.

•

Sedangkan dalam Rancangan Kebijakan Pemerintah (RKP), beberapa kegiatan pokok untuk program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, meliputi : ♦ Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/sederajat dan SMP/Sederajat, ♦ Rehabilitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB, ♦ Penyelenggaraan pendidikan alternatif, ♦ Penyelenggaraan pendidikan inklusif, ♦ Pembangunan sarana dan prasarana, ♦ Penyediaan beasiswa (retrieval, transisi dan bagi anak yang belum pernah sekolah), ♦ Pembinaan kelembagaan, ♦ Penyediaan informasi pendidikan dasar, ♦ Peningkatan partisipasi masyarakat, ♦ Pengembangan manajemen pendidikan dasar, ♦ Penyelenggaraan akreditasi satuan pendidikan serta ♦ Penilaian dan evaluasi hasil belajar

•

Dalam Instruksi Presiden Nomor 5/2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Penuntasan Buta Aksara, Presiden menginstruksikan kepada beberapa menteri dan pejabat propinsi (Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Pendidikan Nasional,

63

Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Kepala Badan Pusat Statistik, Para Gubernur dan Para Walikota) untuk: Pertama: mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, dengan: 1. Meningkatkan persentase didik sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 7-12 tahun atau angka partisipasi murni (APM) sekurang-kurangnya menjadi 95% pada akhir tahun 2008; 2. Meningkatkan persentase didik sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 7-12 tahun atau angka partisipasi kasar (APK) sekurang-kurangnya menjadi 95% pada akhir tahun 2008; 3. Menurunkan persentase penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas sekurangkurangnya menjadi 5% pada akhir tahun 2009.

Kedua: tugas khusus yang diminta oleh Presiden kepada pejabat negara dan pejabat propinsi •

APBN dan APBD: Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 dinyatakan “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.

Rencana Untuk Mencapai Kebijakan Wajib belajar 9 tahun Secara umum, pemerintah memiliki target akan menuntaskan program wajib belajar pada tahun 2008/2009. Demi terlaksananya program wajib belajar 9 tahun, pemerintah membuat perencanaan demi tercapainya target yang akan diraih.

Rencana adalah rancangan tentang sesuatu yang akan dikerjakan. Dalam rangka menuntaskan wajib belajar 9 tahun yang bermutu pada tahun 2008/2009, pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional Direktorat pembinaan SMP, menetapkan tiga strategi, yaitu5: -

Peningkatan akses dan perluasan pendidikan ditempuh untuk menetapkan target ini :

beberapa langkah

yang

akan

• Mengoptimalkan d a y a tampung sekolah yang tersedia baik pada SMP negeri maupun swasta • Membangun unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB) bagi daerah yang membutuhkan (2006= 452 USB; 9,000 RKB) • Mengembangkan pendidikan dasar terpadu (SD-SMP satu atap) di daerah-daerah terpencil kepulauan dan terisolasi (2006= 800 unit) • Memb e r d a y a k an SMP Terbuka, kelas jauh/filial, program wajar 9 tahun di ponpes salafiyah) • Menyediakan beasiswa ( r e g u l e r , r e t r i e v a l , transisi) bagi anak didik dari keluarga tidak mampu.

5

Departemen Pendidikan Nasional (2006). Tuntas Belajar 9 Tahun di tahun 2008/2009: Sebuah anganangankah atau kenyataan. http://www.dikdasmen.org.

64

-

Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing.

Beberapa hal yang akan dilakukan untuk mencapai peningkatan mutu, relevansi dan daya saing adalah: • Pemenuhan kebutuhan fasilitas belajar, buku dan alat pembelajaran minimal; termasuk rehabilitasi SMP yang rusak • Penataan dan standarisasi sistem pembiayaan pendidikan minimal (mis. BOS, school grant, dsb) • Peningkatan proses pembelajaran yang efektif (berbasis kompetensi, pembela j a r an kontekstual, dan pendidikan kecakapan hidup) • P e l a k s a n a a n k o m p e t i s i akademik dan non akademik tingkat lokal, nasional dan internasional.

• Pembenahan manajemen dan kepemimpinan sekolah melalui program manajemen berbasis sekolah • P e l a k s a n a a n a k r e d i t a s i sekolah untuk menentukan tingkat kelayakan SMP negeri dan swasta

-

Peningkatan tata kelola (governance) dan akuntabilitas publik

Adapun rencana yang akan ditempuh pemerintah untuk (governance) dan akuntabilitas publik adalah:

meningkatkan

tata

kelola

• M e n e k a n j u m l a h a n a k mengulang dan putus sekolah melalui: BOS, beasiswa, pemenuhan kondisi minimal untuk belajar, dan peningkatan efektivitas pembelajaran; • M e m b e r d a y a k a n d a n meningkatkan efektivitas manajemen pendidikan (infor-m a s i , p e r e n c a n a a n , penyelenggaraan, monitoring, dan evaluasi) di semua tingkatan manajemen: pusat, propinsi, dan kabupaten/kota; • Meningkatkan pengawasan p e n g e l o l a a n dan penyelenggaraan pendidikan SMP agar sesuai dengan sistem prosedur dan target yang ditetapkan • Meningkatkan peranserta semua komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya penuntasan wajib belajar 9 tahun Langkah-langkah untuk Merealisasikan Rencana : Langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk mencapai berbagai rencana yang diuraikan diatas dengan: -

Sistem informasi mana jemen Direktorat Pembinaan SMP harus segera jadi dan berfungsi

-

Mengoptimalkan semua resources yang ada guna mendukung action plan.

-

Personil di Direktorat Pembinaan SMP diharapkan untuk rajin turun ke lapangan dalam rangka mengidentif ikasi secara sungguh - sunguh.

-

Menjelang tahun ajaran baru agardiadakankampanye atau sosialisasi Wajib Belajar 9 Tahun (mulai bulan Maret sampai dengan awal Juli 2006).

-

Setiap propinsi diharapkan mempunyai SK/instruksi tentang Wajib Belajar 9 Tahun.

65

Semua yang akan dilakukan dapat diwujudkan dalam berbagai jenis program maupun proyek yang mampu mendorong tercapainya target penuntasan wajib belajar 9 tahun. Perbedaan antara program dan proyek pada intinya hanya terpaut pada masalah waktu. Umumnya, program membutuhkan rentang waktu yang jauh lebih lama dibandingkan proyek.

Namun, langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah diatas masih abstrak. Untuk itu, Direktorat Pembinaan SMP membentuk 3 kelompok kerja yang ditugaskan membuat petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).

Pihak yang akan dilibatkan dalam berbagai perencanaan ini adalah Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen agama sebagai instansi pelaksana kebijakan wajib belajar di Indonesia.

Definisi Wajib Belajar 9 Tahun Definisi wajib belajar 9 tahun dapat dirujuk menurut pasal 6 ayat 1 UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 â&#x20AC;&#x153;Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasarâ&#x20AC;?. Artinya yang berhak mengikuti wajib belajar 9 tahun adalah mereka yang berusia 7-15 tahun diharapkan bisa menuntaskan pendidikan dasar yang meliputi SD-SMP. Target dan Indikator dalam Target Target didefinisikan sebagai nilai indikator yang telah ditetapkan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai semua target tersebut, pemerintah mengacu pada berbagai jenis indikator yang telah ditetapkan nilainya oleh pemerintah sebagai acuan kesuksesan program yang akan dilaksanakan.

-

Target Output dan atau Outcome

Pemerintah menetapkan target pencapaian wajib belajar ke dalam dua targetan yaitu target output dan target outcome.

Contoh: Dalam Kebijakan Wajib Belajar, yang menjadi target output adalah membangun 452 Unit Sekolah Baru (USB). Sedangkan target outcome-nya Angka Partisipasi Kasar (APK) dapat mencapai 95 persen pada tahun 2008. Dalam proses pemantauan, pemerintah perlu merujuk serangkaian target output yang telah dicapai. Sedangkan, untuk penilaian, pemerintah merujuk pada target outcome yang telah dicapai.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Kepala Badan Pusat Statistik, Para Gubernur dan Para Walikota Pihak yang ditegaskan bertanggung jawab (berdasarkan Instruksi Presiden no. 5 tahun 2006) dalam keberhasilan kebijakan wajib belajar. Untuk itu, semua yang disebutkan dalam INPRES no. 5 tahun 2006 merupakan pihak yang paling berkepentingan untuk tahu target apa atau yang mana telah berhasil dicapai.

Pilihan Indikator Target pendidikan â&#x20AC;&#x201C; spesifik menurut tingkat pendidikan/golongan umur Ada beberapa variabel yang bisa menjadi indikator kesukseskan kebijakan wajib belajar, yaitu: - Angka Partisipasi Kasar

66

o Jumlah anak bersekolah pada suatu tingkat pendidikan tertentu (terlepas umurnya) dibagi jumlah anak usia sekolah tingkat sesuai (APK bisa melebihi 100%) o APK-SD =Jumlah anak sekolah tingkat SD dibagi anak usia SD - Angka Partisipas Murni o Jumlah anak bersekolah pada tingkat pendidikan sesuai dengan umur dibagi jumlah anak usia sekolah tingkat sesuai (APM tidak bisa melebihi 100%) o APM-SD = Jumlah anak usia SD dan sekolah tingkat SD dibagi jumlah anak usia SD - Angka Partisipasi Sekolah o Jumlah anak usia sekolah tingkat pendidikan tertentu yang bersekolah (terlepas tingkat pendidikannya) dibagi jumlah anak usia sekolah tingkat sesuai (APU tidak bisa melebihi 100%). o APS SD = Jumlah anak usia SD yang bersekolah dibagi jumlah anak usia SD Berbagai indikator diatas, apakah termasuk indikator output atau indikator outcome? Dapat dipastikan Jenis indikator diatas merupakan outcome karena mengukur hasil baik secara kualitas maupun kuantitas dari output yang ada.

Sumber Data Dilihat dari sumbernya, data yang digunakan untuk menilai kesuksesan program wajib belajar dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu: â&#x20AC;˘ Lembaga Pengumpul Data Untuk menganalisa kebijakan wajib belajar dapat menggunakan, data: 1. Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) dari BPS 2. Rangkuman Statistik Persekolahan dari Departemen Pendidikan Nasional.

3. Statistik Pendidikan Islam dari Departemen Agama â&#x20AC;˘ Cara Pengumpulan Data Susenas dari BPS menggunakan metode survey yaitu data yang diperoleh dari responden yang merupakan sampel dari keseluruhan populasi. â&#x20AC;˘ Cakupan Wilayah Dari segi cakupan wilayah, data Susenas yang digunakan memiliki cakupan nasional Standar Pelayanan Minimum (SPM) Standar Pelayanan Minimum idealnya mampu menerjemahkan apa saja langkah yang akan dilakukan untuk meraih target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Standar Pelayanan Minimum (SPM) digunakan sebagai sarana kontrol dari berbagai rencana yang telah ditetapkan pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah). Untuk itu, Standar Pelayanan Minimum (SPM) harus mampu menjawab beberapa poin yang terkait dengan perencanaan, target apa yang ingin dicapai (baik itu target yang bersifat ouput maupun outcome), indikator yang menjadi acuan keberhasilan dan sumber data. Dalam modul ini akan disajikan dua buah contoh Standar Pelayanan Minimum (SPM), yang pertama adalah Standar Pelayanan Minimum (SPM) dibidang pendidikan dan dibidang kesehatan.

I. Standar Pelayanan Minimum dalam Bidang Pendidikan

67

Dalam RPP Pengelolaan dan Pendanaan Pendidikan pada pasal 109 ayat 1 dinyatakan Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

SPM akan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan Minimum dapat dilihat dalam peraturan menteri.

Untuk mengetahui apakah pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah sudah mampu memenuhi keinginan publik maka dibuatlah standar pelayanan Minimum (SPM). Dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 59 ayat 1 dinyatakan bahwa pemerintah daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dari program wajib belajar hingga program pemenuhan Standar Pelayanan Minimum bidang Pendidikan. Selanjutnya, pada pasal 60 juga dinyatakan bahwa pemerintah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program diantaranya program wajib belajar dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum bidang Pendidikan.

Mengacu pada pasal ini maka dibuatlah Pedoman Standar Pelayanan Minimum untuk berbagai tingkatan pendidikan yang berbeda-beda, yaitu: Standar Pelayanan Minimum Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD)/MI, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Mts, Pendidikan Khusus. Adapun point yang terdapat dalam Pedoman Standar Pelayanan Minimum meliputi: Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan, Standar Kompetensi Peserta Didik, Kurikulum (program pembelajaran), Peserta didik, Ketenagaan, Sarana dan Prasarana, Organisasi, Pembiayaan, Peran serta masyarakat, manajemen sekolah dan indikator keberhasilan. Sebagai contoh untuk dikritisi akan diuraikan berbagai point dari SPM di tingkat SMP atau setara (sumber: www.depdiknas.go.id) Contoh: Pedoman Standar Pelayanan Minimum Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs6 A. Tujuan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) memberikan bekal kemampuan (kompetensi) yang merupakan perluasan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di Sekolah Dasar (SD), untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat dan warga negara sesuai dengan perkembangannya mempersiapkan peserta didik untuk hidup dalam masyarakat dan atau mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya.

B. Standar Kompetensi Peserta Didik Tamatan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah mempunyai kemampuan untuk : 1. Meyakini, memahami, dan menjalankan ajaran agama dalam kehidupan; 2. Memahami dan menjalankan hak dan kewajiban untuk berkarya secara produktif, kompetitif, dan memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab; 3. Berfikir logis, kritis, inovatif, memecahkan masalah, serta berkomunikasi lisan, dan tulis secara kontekstual melalui berbagai media termasuk teknologi informasi; 4. Menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani; 5. Berpartisipasi aktif dalam kehidupan sebagai cerminan rasa cinta dan bangga terhadap 6

contoh SPM yang disajikan dalam modul ini diambil dari www.depdiknas.go.id

68

bangsa dan tanah air.

C. Kurikulum 1. Struktur Kurikulum : 1) Pendidikan Agama; 2) Pendidikan Kewarganegaraan; 3) Bahasa Indonesia; 4) Bahasa Inggris; 5) Matematika; 6) Ilmu Pengetahuan Alam; 7) Ilmu Pengetahuan Sosial; 8) Seni Budaya; 9) Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan; 10) Keterampilan/Teknologi Informasi dan Komunikasi.

2. Kurikulum Muatan Lokal : a. Wajib : Pendidikan Lingkungan Kehidupan Jakarta (PLKJ) b. Pilihan : 1) Tata Boga; 2) Tata Busana; 3) Tata Graha; 4) Elektronika; 5) Pertanian/Peternakan/Perikanan; 6) Industri Kecil; 7) Keterampilan Jasa; 8) Pendidikan Teknologi Dasar (PTD).

3. Pengembangan Diri a. Bimbingan dan Konseling b. Ekstrakurikuler: 1) PMR; 2) Paskibra; 3) UKS; 4) Pramuka; 5) Kelompok Ilmiah Remaja dsb.

4. Materi Pengajaran Materi pengajaran SMP mengacu kepada kurikulum yang berlaku, baik kurikulum yang bersifat nasional maupun lokal. Kurikulum muatan lokal dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Strategi Belajar Mengajar a. Lama Pendidikan.

Pendidikan di SMP berlangsung selama 3 tahun, terdiri atas kelas VII sampai dengan kelas IX, sedangkan program akselerasi berlangsung selama 2 tahun. b.Alokasi Waktu.

Minggu efektif untuk pelaksanaan program pendidikan adalah minimal 36 minggu/tahun. Jumlah jam belajar efektif sebanyak 1.088/1.216 jam/tahun atau 32 jam pelajaran/minggu. Satu jam pelajaran adalah 40 menit, termasuk didalamnya termasuk kegiatan penilaian. Alokasi waktu untuk kurikulum nasional 32 jam pelajaran/minggu, sedangkan alokasi waktu untuk kurikulum lokal maksimum 4 jam pelajaran/minggu.

69

c. Sistem Pembelajaran.

1. Kegiatan pembelajaran diarahkan untuk mengembangkan kemampuan intelektual, emosional, fisik dan sosial serta kemampuan penyesuaian sosial peserta didik secara utuh; 2. Kegiatan pembelajaran menggunakan sistem guru mata pelajaran; 3. Memanfaatkan berbagai sarana penunjang di sekolah seperti perpustakaan, laboratorium, alat peraga, lingkungan alam dan budaya serta nara sumber dari masyarakat; 4. Dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atau memasuki lapangan kerja, perlu diusahakan pengembangan sikap berani berpendapat dan kemandirian dalam mengambil keputusan, serta Pendidikan Keterampilan; 5. Pembelajaran tambahan dapat diberikan kepada peserta didik, baik yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah maupun yang akan mencari lapangan kerja sesuai dengan minat dan kemampuannya serta memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan.

6. Bahasa pengantar di SMP menggunakan Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris atau Bahasa Asing lainnya dapat digunakan sebagai media komunikasi di sekolah minimal 1 hari dalam seminggu.

7. Untuk mengetahui tingkat kemajuan dan keberhasilan pembelajaran dilakukan penilaian secara berkelanjutan melalui tugas, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan ujian akhir.

Penilaian dengan menggunakan stadar nasional dapat dilakukan dalam rangka mengetahui mutu hasil belajar peserta didik.

8. Program bimbingan ditujukan untuk membantu peserta didik dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan pendidikannya, meningkatkan prestasi peserta didik, menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, atau menyiapkan untuk bekerja. Bimbingan belajar dapat juga diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa. Untuk melayani peserta didik tersebut, sekolah dapat menyelenggarakan program akselerasi.

D. Peserta Didik 1 Daya tampung. Jumlah peserta didik dalam satu kelas/rombongan belajar di SMP minimal 20 orang dan maksimal 40 orang.

2 Persyaratan sebagai peserta didik. Untuk dapat diterima sebagai peserta didik di SMP : a. Memiliki Ijazah atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan Ijazah SD/MI yang sederajat; b. Usia setinggi-tingginya 18 tahun; c. Lulus seleksi jika daya tampung sekolah terbatas.

3 Pakaian peserta didik. Dalam mengikuti pembelajaran, peserta didik pada prinsipnya memakai seragam. Pakaian seragam peserta didik SMP secara nasional putih/biru. Namun sekolah dapat menetapkan pakaian seragam lainnya sesuai dengan kebutuhan, setelah bermusyawarah dengan Badan Peranserta Masyarakat/Komite Sekolah.

4 Unit kegiatan peserta didik. Pada intinya sekolah perlu menyediakan fasilitas untuk mendorong berdirinya organisasi dan kegiatan peserta didik dalam menumbuhkan bakat dan minat, misalnya : a. Kegiatan OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah); b. Kegiatan PMR (Palang Merah Remaja);

70

c. d. e. f. g. h. i.

Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah); Kegiatan pramuka; Kegiatan paskibra; Kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan; Kegiatan pesantren kilat/kegiatan keagamaan; Klub berbagai cabang olahraga; Klub berbagai cabang seni;

E. Ketenagaan 1 Jenis Ketenagaan: a. Kepala Sekolah; b. Wakil Kepala Sekolah; c. Staf Pimpinan; d. Tata Usaha; e. Guru Mata Pelajaran; f. Guru Pembimbing; g. Laboran; h. Pustakawan; i. Penjaga sekolah/petugas keamanan; j. Petugas Kebersihan.

2. Persyaratan a. Kepala Sekolah 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Sehat Jasmani dan Rohani; 3) Berijazah serendah-rendahnya S1 Lembaga Pendidikan tenaga Kependidikan (LPTK) atau non-LPTK dengan Akta IV; 4) Berpengalaman mengajar atau membimbing sekurang-kurangnya 8 tahun sejak diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil; 5) Golongan kepangkatan sekurang-kurangnya Penata Tk.I (III/d); 6) Pernah menjabat sebagai wakil kepala sekolah; 7) Lulus seleksi calon kepala sekolah; 8) Usia maksimal 54 tahun; 9) Memiliki sikap dan kemampuan dasar profesional dan manajerial : a) Memiliki visi dan misi kependidikan yang jelas dan terarah; b) Memiliki jiwa kepemimpinan; c) Menguasai manajemen sekolah; d) Memiliki komitmen terhadap tugasnya; e) Memiliki rasa tanggungjawab yang besar; f) Berdisiplin dalam pengertian yang luas; g) Mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan pembina pendidikan, Badan Peranserta Masyarakat/Komite Sekolah, dan Stakeholders. b. Wakil Kepala Sekolah 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Sehat Jasmani dan Rohani; 3) Menguasai manajemen pendidikan dan kurikulum; 4) Berijazah S1 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) atau S1 non-LPTK dengan minimal Akta IV ; 5) Berpengalaman mengajar atau membimbing sekurang-kurangnya 5 tahun

71

sejak diangkat menjadi pegawai negeri sipil; 6) Pangkat/Golongan sekurang-kurangnya Penata Muda TingkatI (III/b); 7) Pernah menjadi staf Pimpinan (urusan); 8) Maksimal berumur 50 tahun; 9) Mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik. c. Staf pimpinan/urusan 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Sehat Jasmani dan Rohani; 3) Berijazah S1 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) atau S1 non-LPTK dengan minimal Akta IV; 4) Berpengalaman mengajar minimal 5 tahun; 5) Golongan sekurang-kurangnya III/a; 6) Pernah menjadi wali kelas; 7) Mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik. d. Guru 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Sehat Jasmani dan Rohani; 3) Berijazah S1 LPTK dan non-LPTK dengan Akta IV sesuai dengan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya; 4) Berbudi pekerti luhur; 5) Memiliki kemampuan dasar dan sikap antara lain : a) menguasai kurikulum yang berlaku; b) menguasai materi pelajaran; c) menguasai metode pembelajaran; d) menguasai teknik evaluasi; e) memiliki komitmen terhadap tugasnya; f) disiplin dalam pengertian yang luas; g) mampu merencanakan program kerja guru; 6) Guru pendidikan agama harus beragama sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dengan agama peserta didik; 7) Mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik. e. Kepala Tata Usaha.

1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Sehat Jasmani dan Rohani; 3) Berijazah minimal D-III; 4) Menguasai manajemen; 5) Memiliki keterampilan mengoperasikan computer; 6) Lulus seleksi calon kepala Tata Usaha; 7) Golongan minimal II/d; 8) Masa kerja minimal 5 tahun; 9) Mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik.

3. Jam Wajib Mengajar : a. Guru mata pelajaran : 24 jam/minggu b. Guru pembimbing : 160 siswa c. Staf pimpinan : 18 jam/minggu d. Wakil kepala sekolah : 12 jam/minggu

72

e. Guru inti : 12 jam f. Kepala sekolah : 6 jam 4. Perhitungan Kebutuhan Guru/Tenaga Kependidikan di SMP a. Guru mata pelajaran =

â&#x2C6;&#x2018; RBxw / â&#x2C6;&#x2018; JWM

Keterangan : â&#x2C6;&#x2018;RB = Jumlah rombongan belajar W = alokasi waktu seluruh mata pelajaran perminggu â&#x2C6;&#x2018;JWM = jumlah jam wajib belajar bagi guru mata pelajaran b. Guru pembimbing c. Laboran d. Tata Usaha e. Pustakawan Setiap sekolah memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pustakawan yang telah mempunyai STTPL. F. Sarana dan Prasarana 1. Lahan a. Jenis lahan yang digunakan untuk SMP antara lain : b. Lahan terbangun adalah lahan yang diatasnya terdapat bangunan; c. Lahan terbuka adalah lahan yang belum ada bangunan diatasnya, termasuk taman, plaza, selasar dan lapangan; d. Lahan kegiatan praktik adalah lahan yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan praktik; e. Lahan pengembangan adalah lahan yang diperuntukkan bagi kebutuhan pengembangan sesuai dengan kebutuhan.

2. Ruang Secara umum, jenis ruang ditinjau dari fungsinya dapat dikelompokkan dalam ruang pendidikan, ruang administrasi dan ruang penunjang. a. Ruang pendidikan Ruang pendidikan berfungsi untuk menampung pembelajaran teori dan praktik antara lain : 1) ruang teori; 2) ruang laboratorium; 3) ruang olahraga; 4) ruang perpustakaan; 5) ruang kesenian; 6) ruang keterampilan; 7) ruang media. b. Ruang administrasi Ruang administrasi berfungsi kantor/administrasi, terdiri atas : 1) ruang kepala sekolah; 2) ruang wakil kepala sekolah; 3) ruang guru; 4) ruang tata usaha; 5) ruang reproduksi/penggandaan.

untuk

melaksanakan

berbagai

kegiatan

73

c. Ruang penunjang Ruang penunjang berfungsi untuk menampung kegiatan yang mendukung kegiatan pembelajaran, antara lain : 1) ruang ibadah; 2) ruang koperasi sekolah; 3) ruang OSIS, Pramuka, PMR; 4) ruang bimbingan dan konseling; 5) ruang serbaguna/umum; 6) ruang kamar mandi/WC; 7) ruang UKS dan lain-lain.

3. Perabot Secara umum, perabot sekolah mendukung 3 fungsi utama, yaitu fungsi pendidikan, fungsi administrasi dan fungsi penunjang. Jenis perabot sekolah dikelompokkan sebagai perabot pendidikan, perabot administrasi, dan perabot penunjang.

4. Alat dan Media Pendidikan - Setiap SMP memiliki sekurang-kurangnya alat dan media pendidikan, antara lain : a. alat peraga/praktik mata pelajaran sains; b. alat peraga/praktik mata pelajaran ilmu sosial; c. alat peraga/praktik mata pelajaran matematika; d. alat peraga/praktik mata pelajaran keterampilan; e. media pembelajaran lainnya.

5. Buku - Setiap SMP menyediakan : a. buku pelajaran pokok (guru dan siswa); b. buku pelajaran pelengkap; c. buku bacaan; d. buku sumber.

Untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran digunakan buku pelajaran dan sarana/alat belajar yang sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

Peserta didik dapat menggunakan buku pelajaran yang disediakan sekolah baik buku dari pemerintah maupun buku yang diterbitkan oleh penerbit non pemerintah yang sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

G. Organisasi 1. Susunan organisasi SMP terdiri atas : a.

Kepala Sekolah; b.

Wakil Kepala Sekolah; c.

Staf Pimpinan; d.

Tata Usaha Sekolah; e.

Unit Laboratorium; f.

Unit Perpustakaan; g.

Dewan Guru.

74

2. Bagan Organisasi SMP

Sumber: www.depdiknas.go.id H.

Pembiayaan

1. Sumber Pembiayaan Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dapat bersumber dari : a. Pemerintah Pusat seperti BOS untuk Sekolah Negeri dan Swasta; b. Pemerintah daerah yang menyediakan anggaran bagi SMP Negeri; c. Dana dari masyarakat orang tua murid/dunia usaha diupayakan untuk membiayai peningkatan mutu pendidikan bagi Sekolah Negeri SSN/Koalisi dan Sekolah Swasta; d. Sumber lain, misalnya hibah, pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. Sumbangan tidak mengikat.

2. Komponen Pembiayaan Komponen yang perlu dibiayai antara lain : a. Kegiatan teknis edukatif untuk proses pembelajaran (kurikuler dan ekstra kurikuler ) dan kegiatan evaluasi hasil belajar; b. Kegiatan penunjang untuk optimalisasi ruang belajar dan kegiatan pengembangan diri; c. Perawatan sarana pendidikan (gedung, perabot, alat peraga, dan media); d. Perawatan kegiatan penunjang (lingkungan sekolah); e. Kesejahteraan guru dan pegawai sekolah; f. Biaya daya dan jasa (listrik, telepon, air dan lain-lain); g. Program khusus yang mengacu pada peningkatan mutu sekolah; h. Program peningkatan kualitas guru/karyawan (SDM).

3. Satuan Pembiayaan Satuan biaya dapat dihitung berdasarkan biaya satuan tetap (fixed cost) pada satuan sekolah pertahun dengan standar biaya yang sama dan biaya satuan tidak tetap (variable cost) yang dihitung berdasarkan jumlah peserta didik, lokasi sekolah, dan program kegiatan sekolah yang sesuai dengan jenis dan komponen pembiayaan yang relevan.

4. Penentuan Pembiayaan Penentuan biaya yang dibebankan pada masyarakat/orang tua peserta didik ditentukan berdasarkan persetujuan pemerintah daerah atas usul dari kepala sekolah bersama

75

Badan Peranserta Masyarakat/Komite Sekolah.

5. Pengelolaan Pembiayaan Pengelolaan pembiayaan pendidikan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya secara berkala/setiap tahun kepada Badan Peran serta Masyarakat (Komite Sekolah/Dewan Sekolah) dan Pemerintah Daerah.

6. Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun RAPBS. Dalam penyusunan RAPBS melibatkan stakeholders (tokoh masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan terhadap sekolah). Sumber-sumber pembiayaan dan penggunaannya transparan dan akuntabel.

7. Pemeriksaan Pembiayaan Setiap pemasukan dan pengeluaran diaudit secara berkala.

8. Pelaporan PembiayaanSetiap pelaporan dilaksanakan secara tertib dan teratur (berkala) I. Peran Serta Masyarakat Peran serta masyarakat diperlukan agar kondisi sekolah dapat memenuhi sekurangkurangnya standar minimal dan peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai. Pada setiap sekolah dibentuk organisasi seperti Badan Peranserta Masyarakat/Komite Sekolah atau organisasi lainnya yang bertujuan : 1 Membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah; 2 Memelihara, meningkatkan dan mengembangkan sekolah; 3 Memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah; 4 Menjadi penghubung antara sekolah dan masyarakat; 5 Memberikan kontribusi pemikiran untuk peningkatan mutu pendidikan.

J. Manajemen Sekolah 1. Setiap SMP menerapkan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Dalam sistem ini kepala sekolah bersama dewan guru dan warga sekolah lainnya secara mandiri, transparan dan bertanggung jawab melaksanakan program sekolah untuk mencapai visi, misi dan target mutu yang diamanatkan oleh masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan di sekolah. (stakeholders).

2. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka setiap semester/tahun : a. Melakukan evaluasi diri (self assesment); b.Merumuskan visi, misi dan target mutu; merencanakan program kegiatan sekolah; c. Melaksanakan program yang ditetapkan; d. Memonitor dan mengawasi pelaksanaan program; e. Merumuskan target peningkatan mutu; f. Melaporkan kemajuan yang dicapai kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah (stakeholders).

3.Untuk tercapainya program, maka dilakukan : a. Pemantauan dan pengawasan internal dan eksternal; b. Transparansi manajemen; c. Akuntabilitas.

4. Penilaian sekolah Penilaian sekolah dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan kurikulum dan penilaian kinerja sekolah sebagai satu kesatuan. Penilaian sekolah dapat bersifat nasional (pemerintah pusat), lokal (pemerintah daerah), internal (sekolah masing-masing) sesuai dengan tujuan.

76

K. Indikator Keberhasilan Untuk mengetahui apakah Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini telah diterapkan dengan baik dan benar, diperlukan suatu indikator keberhasilan. Dalam indikator keberhasilan ini tertuang berbagai indikator dan ukuran ketercapaian minimal sesuai dengan komponen yang ada di dalam SPM. Indikator keberhasilan tersebut secara rinci sebagaimana matriks berikut : MATRIK INDIKATOR KEBERHASILAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PROVINSI DKI JAKARTA PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) No. 1

2

3

4

Komponen SPM Kurikulum

Peserta Didik

Ketenagaan

Sarana prasarana

Indikator 1 Ketersediaan Kurikulum Nasional 2 Tersedianya Kurikulum Lokal 3 Keterlaksanaan Kurikulum Nasional 4 Keterlaksanaan Kurikulum Lokal 5 Prosentase daya serap kurikulum nasional 6 Prosentase daya serap kurikulum lokal 7 Kriteria kenaikan kelas dan ketamatan 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) 2 Angka Partisipasi Murni (APM) 3 Angka pendaftaran siswa (APS) 4 Angka putus sekolah 5 Angka Mengulang 6 Kelangsungan belajar siswa (survival) 7 Prosentase Kelulusan 1 Kinerja Kepala Sekolah 2 Prosentase Guru Berkualifikasi 3 Prosentase Guru Berkualitas 4 Prosentase Karyawan Berkeahlihan 5 Rasio Guru dengan Siswa 1 Lahan 2 Bangunan 3 Perabot 4 Peralatan Lab/Media

Ketercapaian Minimal

Kewenangan P PR K S

Ada Ada

V V V

V V V V

Sesuai (90%)

V

Sesuai (90%)

V

80 %

V

80 %

V

V V

Ada

V

Meningkat

V V

V V

Meningkat

V V

V V

Meningkat Menurun Menurun

V V V V

V V V V V V

Meningkat

V

V V

V V V V

V V V V V V V

90 % Baik 95 % 85 % 75 % 1 : 28 Cukup Lengkap Lengkap Lengkap

V V V V V V

V V V V V V

V V V V V V

77

No.

Komponen SPM

Indikator

5 Rasio Buku Teks dengan Siswa 6 Sarana Olah Raga 7 Infrastruktur 5 Organisasi 1 Struktur organisasi 2 Personalia 3 Uraian Tugas 4 Mekanisme kerja 6 Pembiayaan 1 Anggaran pemerintah 2 Anggaran swadaya 3 Komponen yang dibiayai 7 Manajemen 1 Pemahaman visi dan misi Sekolah sekolah 2 Tingkat kehadiran guru 3 Tingkat kehadiran tenaga administrasi 4 Tingkat kehadiran tenaga kependidikan lainnya 5 Tingkat kehadiran siswa 6 Tertib Administasi 7 Kinerja Sekolah 8 Peranserta 1 Dukungan Badan Peranserta masyarakat Masyarakat/Komite Sekolah 2 Perhatian orang tua 3 Peran serta tokoh masyarakat 4 Peran serta dunia usaha/industri Sumber: www.depdiknas.go.id Keterangan : P : Pemerintah Pusat PR : Pemerintah Provinsi K : Pemerintah Kabupaten/Kota S : Sekolah

Ketercapaian Minimal 1:1 Lengkap Lengkap Ada Ada Ada Baik/lancar Ada Ada Seluruhnya

Kewenangan P PR K S V V V

V V V V V

V V V V V V V V V V V V V V V V

Baik

V

95 % 95 %

V V

95 % V V V V

95 % 95 % Baik Ada Ada Ada

V V V

V V V V V

Ada

V

V V

L. Penutup Hal-hal yang belum diatur dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini diserahkan kepada sekolah sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Kepala sekolah bersama dewan guru, warga sekolah dan komite sekolah secara transparan bertanggung jawab melaksanakan visi, misi dan program sekolah yang diamanatkan oleh masyarakat dan seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Dari contoh standar pelayanan Minimum yang disajikan, SPM dari Departemen Pendidikan Nasional masih bersifat global karena capaian yang ingin diraih kurang dapat dipahami dengan jelas. Hal ini dapat dilihat dalam Matrik Indikator Keberhasilan Standar Pelayanan

78

Minimum (SPM) Propinsi DKI Jakarta penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama. Dalam matriks tersebut ada komponen SPM dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM). Ketercapaian minimum yang ingin diraih, untuk APK diharapkan “meningkat” dan untuk APM juga “meningkat”. Namun tidak dideskripsikan APK dan APM “meningkat” sebanyak berapa persen.

79

DAFTAR BACAAN Asian Development Bank (ADB)(February 2006). â&#x20AC;&#x153;Indonesia: Health and Nutrition Sector Development Programâ&#x20AC;? , Performance Evaluation Report.

Asian Development Bank (ADB) (January 2006). Guidelines for Preparing Performance Evaluation Reports for Public Sector Operations.

BPS- Statistic, BAPPENAS and UNDP (October 2001). Indonesia Human Development Report : Toward a new concensus, Democracy and Human Development in Indonesia.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta (2005). Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs. www.dikdasdki.go.id/download/kebijakan/standarpelayananminimal2.pdf Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2000). Dasar-dasar Demografi.

Suleeman, Evelyn, et.al.(Mei-Juni 2004). Penghitungan dan Analisa Indikator Sosial Ekonomi.

Insan Hitawasana Sejahtera and National Statistic Directorate United Nations Population Fund (1993). Basic Tools, Readings in Population Research Methodology vol. 1.

United Nations Population Fund (1993). Mortality Research, Readings in Population Research Methodology vol. 2.

United Nations Population Fund (1993). Fertility, Readings in Population Research Methodology vol. 3.

United Nations Population Fund (1993). Nuptiality, Migration, Household and Family Research, Readings in Population Research Methodology vol. 4.

United Nations Population Fund (1993). Population Models, Projection and Estimates, Readings in Population Research Methodology vol. 5.

United Nations Population Fund (1993). Advanced Basic Tools, Readings in Population Research Methodology vol. 6.

United Nations Population Fund (1993). Contraception and Family Planning, Readings in Population Research Methodology vol. 7.

United Nations Population Fund (1993). Environment and Economy, Readings in Population Research Methodology vol. 8.

80

Modul 4 : â&#x20AC;&#x153;Persyaratan dan Unsur-unsur Evaluasi yang Baikâ&#x20AC;?

Disiapkan oleh: Asep Suryahadi (Lembaga Penelitian SMERU)

Tujuan Modul 4 : Setelah mengikuti pelatihan berisi modul ini, peserta diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar untuk 1. mempersiapkan unsur-unsur utama usulan atau rencana evaluasi yang akan dikontrakkan kepada pihak ketiga, 2. menilai secara kritis kualitas laporan evaluasi yang diterima dari pihak ketiga, dan 3. menggunakan temuan-temuan hasil evaluasi untuk perbaikan program di masa yang akan datang.

78

Daftar Isi Modul 4: Halaman 1. Pendahuluan ............................................................................................................ 80 1.1 Definisi dan Jenis-jenis Evaluasi ................................................................... 80 1.2 Mengapa Perlu Evaluasi? .............................................................................. 80 1.3 Perbedaan antara Monitoring dan Evaluasi ................................................ 81 2. Kerangka Konseptual Evaluasi................................................................................ 81 2.1 Komponen-komponen Evaluasi..................................................................... 81 2.2 Proses Evaluasi ................................................................................................ 82 2.3 Kriteria Penilaian dalam Evaluasi ................................................................ 83 3. Metode dan Sumber Data ........................................................................................ 83 3.1 Metode Kuantitatif ......................................................................................... 84 3.2 Metode Kualitatif ............................................................................................ 89 3.3 Sumber Data.................................................................................................... 89 4. Pembelajaran tentang Evaluasi ................................................................................ 90 4.1 Karakteristik Evaluasi yang Baik ................................................................. 90 4.2 Beberapa Saran Praktis ................................................................................. 90 4.3 Beberapa Hal yang Perlu Pertimbangan ...................................................... 90 4.4 Menilai Hasil Evaluasi .................................................................................... 91 5. Contoh Evaluasi Program ........................................................................................ 91 5.1 Program Oportunidades/Progresa di Meksiko ............................................ 91 5.2 Rencana Evaluasi PPK/PNPM oleh Bank Dunia......................................... 93

79

1. Pendahuluan 1.1 Definisi dan Jenis-jenis Evaluasi Definisi Evaluasi Evaluasi adalah suatu proses untuk membuat penilaian secara sistematik mengenai suatu kebijakan, program, proyek, atau kegiatan berdasarkan informasi dan hasil analisis dibandingkan terhadap relevansi, keefektifan biaya, dan keberhasilannya untuk keperluan pemangku kepentingan.

Jenis-jenis Evaluasi Menurut Waktu Pelaksanaan • Evaluasi formatif: – Dilaksanakan pada waktu pelaksanaan program – Bertujuan memperbaiki pelaksanaan program – Temuan utama berupa masalah-masalah dalam pelaksanaan program.

• Evaluasi summatif: – Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai – Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program – Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program.

Jenis-jenis Evaluasi Menurut Tujuan • Evaluasi proses: Mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus pada masalah penyampaian pelayanan (service delivery).

• Evaluasi biaya-manfaat: Mengkaji biaya program relatif terhadap alternatif penggunaan sumberdaya dan manfaat dari program.

• Evaluasi dampak: Mengkaji apakah program memberikan pengaruh yang diinginkan terhadap individu, rumahtangga, masyarakat, dan kelembagaan.

1.2 Mengapa Perlu Evaluasi?

Setiap tahun dilaksanakan berbagai program, sebagian diantaranya memakan biaya yang besar, tetapi hasil yang sebenarnya dari program-program tersebut seringkali tidak diketahui. Akibatnya muncul pertanyaan-pertanyaan yang seringkali tidak terjawab: • Apakah desain program-program tersebut sudah tepat? Jawaban dari pertanyaan ini akan memberikan pembelajaran untuk penyusunan desain suatu program di masa yang akan datang.

• Apakah sumberdaya yang tersedia telah digunakan secara efisien? Jawaban dari pertanyaan ini akan memberikan gambaran mengenai akuntabilitas penggunaan dana publik dalam suatu program.

• Apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan yang diharapkan? Jawaban dari pertanyaan ini akan memberikan landasan bagi pengambilan keputusan mengenai apakah suatu program akan dilanjutkan, dan kalau dilajutkan apakah desainnya akan diperbaiki.

Untuk dapat memberikan jawaban yang tepat terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap program-program yang telah dijalankan.

Berdasarkan tujuannya, alasan-alasan mengapa suatu program perlu dievaluasi dapat dikelompokkan menjadi: • Alasan Ekonomi – Memperbaiki desain dan keefektifan program – Realokasi sumberdaya dari program yang kurang ke yang lebih efektif • Alasan Sosial – Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

80

•

Alasan Politik – Meningkatkan kredibilitas pengambilan keputusan Dalam kenyataannya evaluasi terhadap suatu program yang telah dijalankan jarang dilakukan.

Alasan yang sering diajukan oleh pelaksana program mengapa mereka enggan melakukan evaluasi adalah: • Biaya evaluasi mahal.

• Evaluasi menghabiskan banyak waktu.

• Secara teknis, evaluasi sulit dilakukan.

• Temuan evaluasi sering bersifat politis.

• Laporan evaluasi sering terlambat.

Namun, alasan yang lebih penting adalah banyak pelaksana program yang takut bahwa program mereka akan dinilai gagal.

1.3 Perbedaan antara Monitoring dan Evaluasi Evaluasi seringkali dianggap sama atau satu paket dengan monitoring. Sebenarnya terdapat perbedaan-perbedaan penting antara evaluasi dengan monitoring dalam aspek-aspek tujuan, fokus, cakupan, dan waktu pelaksanaan keduanya. Tabel 1 memberikan gambaran ringkas mengenai perbedaan antara evaluasi dan monitoring.

Tabel 1. Perbedaan antara Monitoring dan Evaluasi Aspek Tujuan

Fokus

Cakupan

Waktu pelaksanaan

Monitoring Menilai kemajuan dalam pelaksanaan program yang sedang berjalan – Akuntabilitas penyampaian input program – Dasar untuk aksi perbaikan – Penilaian keberlanjutan program – Apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana?

– Apakah terdapat penyimpangan?

– Apakah penyimpangan tersebut dapat dibenarkan?

Dilaksanakan terus-menerus atau secara berkala selama program berjalan

Evaluasi Memberikan gambaran pada suatu waktu tertentu mengenai suatu program – Akuntabilitas penggunaan sumberdaya – Pembelajaran tentang hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik di masa yang akan datang – – – –

Relevansi Keberhasilan Keefekifan biaya Pembelajaran

Umumnya dilaksanakan pada pertengahan dan akhir program

2. Kerangka Konseptual Evaluasi 2.1 Komponen-komponen Evaluasi Evaluasi yang baik dari suatu program menuntut beberapa persyaratan. Komponen-komponen yang perlu ada agar evaluasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan adalah: • Evaluasi menjadi bagian integral dari desain program. Artinya kegiatan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan program secara keseluruhan,

81

•

•

•

•

2.2

sehingga kegiatan evaluasi bukan merupakan kegiatan “baru” di luar program yang keberadaannya dipaksakan oleh pihak luar.

Evaluasi direncanakan dengan baik sejak awal. Karena kegiatan evaluasi sudah ada dalam desain program, maka waktu dan bentuk kegiatan pelaksanaan evaluasi sudah dapat diperkirakan sejak awal. Dengan demikian kegiatan ini dapat direncanakan dengan baik dan matang, sehingga pelaksanaannya pun tidak bersifat dadakan dan terburu-buru.

Pelaksanaan evaluasi mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Ini penting agar pelaksanaan kegiatan evaluasi dapat berjalan lancar dan memperoleh hasil sesuai dengan tujuannya. Tanpa adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, akan sulit bagi pelaksana kegiatan evaluasi untuk mengumpulkan seluruh data dan informasi yang diperlukan.

Evaluasi menjadi bagian dari tanggung jawab pemimpin program. Ini berarti bahwa keberhasilan pelaksanaan evaluasi menjadi tanggung jawab pemimpin program, sehingga dia akan memastikan kerjasama pelaksana seluruh pelaksana program untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi. Hal ini juga akan membantu penerapan hasil evaluasi bagi perbaikan desain dan pelaksanaan program.

Evaluasi memperoleh alokasi sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kegiatan evaluasi yang baik sangat memerlukan sumber daya manusia yang handal dan sumber daya pendukung yang mencukupi. Ini seringkali berarti bahwa biaya pelaksanaan kegiatan evaluasi tidak murah. Tanpa alokasi sumber daya yang memadai, besar kemungkinan kegiatan evaluasi yang dilaksanakan tidak memberikan hasil yang baik.

Proses Evaluasi

Dalam pelaksanaan evaluasi, terdapat beberapa tahap pekerjaan yang perlu dilakukan. Untuk memperoleh hasil evaluasi yang efektif, penting untuk memastikan bahwa setiap tahap pekerjaan ini dilaksanakan dengan benar.

•

•

•

•

Menentukan tujuan evaluasi. Sebuah evaluasi perlu memiliki tujuan yang jelas. Misalnya untuk memperbaiki desain program atau untuk mengukur dampak. Tujuan evaluasi yang jelas akan membantu dalam penyusunan desain evaluasi yang sesuai. Dalam menentukan tujuan evaluasi, perlu mempertimbangkan berbagai konteks yang relevan, baik berkaitan dengan tujuan program itu sendiri maupun tujuan kebijakan yang lebih luas.

Menyusun desain evaluasi yang kredibel. Tahap ini terdiri dari beberapa langkah: (i) menentukan indikator dan tolok ukur yang akan digunakan dalam evaluasi untuk mengukur keberhasilan program; (ii) menentukan metode analisis yang akan digunakan dalam evaluasi dan kebutuhan data, termasuk cara pengumpulannya; (iii) menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan evaluasi; dan (iv) menghitung perkiaraan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan evaluasi.

Mendiskusikan rencana evaluasi. Pihak-pihak yang pertama kali perlu diajak berdiskusi mengenai rencana evaluasi adalah penyandang dana program dan pelaksana program.

Mereka perlu dilibatkan sejak awal agar dapat membantu pelaksanaan evaluasi dan tidak justru sebaliknya menghambat kegiatan ini. Di samping itu perlu juga mendiskusikan rencana evaluasi, terutama rencana desain evaluasi, dengan ahli evaluasi yang berkompeten untuk memperoleh masukan mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki dari rencana desain evaluasi yang telah disusun.

Menentukan pelaku evaluasi. Setelah rencana evaluasi mendapat persetujuan dari berbagai pihak yang berkepentingan, langkah selanjutnya adalah memilih orang atau lembaga yang akan ditugaskan untuk melakukan evaluasi. Pelaku evaluasi dari bersifat internal, yaitu berasal dari pelaksana program sendiri, ataupun eksternal, yaitu pihak luar atau independen. Keuntungan apabila evaluasi dilakukan secara internal adalah pelaku

82

•

•

•

2.3

evaluasi sudah mengenal dengan baik mengenai seluk-beluk program yang akan dievaluasi, tetapi kelemahannya adalah kemungkinan adanya pertentangan kepentingan (conflict of interest) antara keinginan untuk melakukan evaluasi secara objektif dengan keinginan agar program dinilai berhasil. Apabila pelaku evaluasi dipilih dari eksternal, maka penting untuk mengetahui keahlian, objektivitas, pengalaman dari orang atau lembaga yang akan dikontrak untuk melakukan evaluasi.

Melaksanakan evaluasi. Kegiatan inti dalam evaluasi adalah pengumpulan dan analisis data serta penulisan laporan evaluasi. Oleh karena itu, pengawasan kualitas data dan analisis sangat krusial untuk memperoleh kualitas evaluasi yang baik. Dalam penulisan laporan, penting untuk memperhatikan kaidah-kaidah penulisan ilmiah agar dihasilkan suatu laporan evaluasi yang baik, baik dilihat dari segi substansi maupun tata bahasa.

Mendiseminasikan hasil evaluasi. Laporan evaluasi umumnya bersifat teknis, sehingga mungkin sulit dimengerti oleh orang awam. Agar hasil evaluasi dapat digunakan seoptimal mungkin, perlu dibuat versi ringkas dari laporan yang berfokus pada temuan utama dan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh umum.

Dalam penulisan laporan evaluasi, penulis perlu bersifat adaptif terhadap umpan balik (feedback) yang diberikan oleh berbagai pihak.

Menggunakan hasil evaluasi. Tergantung dari temuannya, hasil evaluasi dapat memberikan rekomendasi berupa tuntutan perubahan, baik dalam pelaksanaan atau bahkan dalam desain program. Merupakan hal yang alamiah apabila pelaksana program berkeberatan dengan tuntutan perubahan tersebut. Tetapi perlu diingat bahwa perubahan tidak sama dengan ancaman. Perubahan yang disarankan adalah untuk membuat program menjadi lebih efektif dalam upaya mencapai tujuan-tujuannya. Lebih dari itu, hasil evaluasi juga memberikan pembelajaran bagi organisasi pelaksana program secara keseluruhan agar pelaksanaan program-program di masa depan dapat menjadi lebih baik.

Pembelajaran dari hasil evaluasi juga akan sangat berguna bagi penyusunan program atau kebijakan baru.

Kriteria Penilaian dalam Evaluasi

Penilaian terhadap pelaksanaan dan hasil suatu program yang dilakukan dalam evaluasi perlu didasarkan pada kriteria-kriteria yang jelas dan objektif. Ini penting untuk menghindarkan ketidaksepakatan atau penolakan terhadap hasil evaluasi yang telah dilaksanakan. Terdapat beberapa kriterai penialaian yang umum digunakan dalam evaluasi: • • • • • •

Relevansi (relevance): Apakah tujuan program mendukung tujuan kebijakan?

Keefektifan (effectiveness): Apakah tujuan program dapat tercapai?

Efisiensi (efficiency): Apakah tujuan program tercapai dengan biaya paling rendah?

Hasil (outcomes): Apakah indikator-indikator tujuan program membaik?

Dampak (impact): Apakah indikator-indikator tujuan kebijakan membaik?

Keberlanjutan (sustainability): Apakah perbaikan indikator-indikator terus berlanjut setelah program selesai?

3. Metode dan Sumber Data Metode yang digunakan dalam evaluasi dapat berupa metode kuantitatif maupun metode kualitatif. Metode kuantitatif terutama diperlukan untuk mengukur dampak suatu program.

Metode kualitatif terutama untuk mencari penjelasan dari pelaksanaan program yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, evaluasi yang lengkap biasanya menggunakan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif.

83

Metode Kuantitatif

Desain • •

Desain eksperimental: Alokasi intervensi secara acak (random) Desain kuasi-eksperimental: Menggunakan berbagai metode ekonometrik, seperti – pencocokan (matching) – selisih ganda (double difference), dan – variabel instrumen (instrumental variable).

Pengukuran Dampak Dampak adalah perbedaan antara indikator hasil dengan program dan indikator hasil tanpa program. Tetapi, kita tidak dapat melihat seseorang atau sesuatu dalam keadaan yang berbeda pada saat bersamaan. Jadi, meskipun indikator hasil setelah program dapat diamati, indikator hasil tanpa program, yang biasa disebut kontra-fakta (counter-factual), tidak dapat diamati.

Misalkan kita mengamati nilai suatu indikator sebelum sebuah program dijalankan. Pada Gambar 1 hal ini diilustrasikan dengan nilai indikator Y0 pada waktu t = 0.

Y0

t=0 Gambar 1 Kemudian nilai indikator tersebut meningkat setelah program dijalankan. Pada Gambar 2, hal ini diilustrasikan dengan nilai indikator Y1 pada waktu t = 1. (teramati)

Y1

Y0

t=0

t=1 waktu

84

Gambar 2

Hal ini tidak otomatis berarti bahwa selisih nilai tsb merupakan dampak dari program karena ada kontra-fakta. Pada Gambar 3, kontra-fakta nilai indikator ini diilustrasikan dengan Y1*, yaitu nilai indikator yang akan terjadi seandainya program tidak dijalankan. Dalam kenyataan, nilai kontra-fakta ini seringkali tidak teramati.

Y1

(teramati)

Y 1*

(kontra-fakta)

Y0

t=1 waktu

t=0 Gambar 3

Dengan demikian, dampak program adalah selisih antara nilai indikator setelah program dengan kontra-fakta. Pada Gambar 4, dampak suatu program diukur sebagai selisih antara Y1 dengan Y 1*.

Y1 Dampak

= Y1- Y1*

Y1* Y0

t=1 waktu

t=0 Gambar 4

Pengukuran Kontra-fakta Karena kontra-fakta seringkali tidak teramati, pengukuran nilai kontra-fakta menjadi sulit dilakukan. Untuk mengukur kontra-fakta, tidak cukup hanya dengan mengandalkan:

85

â&#x20AC;˘

Perbandingan sebelum-setelah (before-after), yaitu perbandingan nilai indikator sebelum program dijalankan dengan nilai indikator setelah program dijalankan. Hal-hal lain di luar program dapat terjadi sehingga perbandingan menjadi tidak valid.

â&#x20AC;˘

Perbandingan dengan/tanpa (with/without), yaitu perbandingan nilai indikator antara penerima program (program beneficiary) dengan mereka yang bukan penerima program.

Perbedaan antara kedua kelompok ini dapat muncul karena alasan-alasan di luar program sehingga perbandingan juga tidak valid.

Untuk mengukur kontra-fakta secara tepat, diperlukan suatu kelompok pembanding (control group) yang setara dan terpercaya, yaitu kelompok bukan penerima program yang memiliki karakteristik yang persis sama dengan kelompok penerima program.

Metode Estimasi Untuk memperoleh kelompok pembanding ini dan mengukur kontra-fakta, sehingga pengukuran dampak dapat dilakukan, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan: â&#x20AC;˘

Pengacakan (randomization). Dalam metode ini, penerima atau peserta program dipilih secara acak, sehingga hanya sampel acak yang berpartisipasi dalam program. Selama penentuan benar-benar acak, kelompok pembanding yang didapat dari pengacakan akan menghasilkan kontra-fakta, sehingga dampak dapat terlihat dari nilai estimasi.

Pengacakan adalah cara yang paling ideal dan merupakan acuan untuk metoda noneksperimental. Metode identifikasi dalam pengacakan juga lebih transparan dibandingkan dengan metode-metode lain. Kesulitannya adalah seringkali tidak mungkin untuk memilih peserta program secara acak.

â&#x20AC;˘

Pencocokan (matching). Dalam metode ini, peserta program dicocokkan dengan nonpeserta berdasarkan kemiripan dari karakteristik yang dapat diamati. Metode ini mengasumsikan tidak ada bias pemilihan yang diakibatkan oleh heterogenitas yang tak teramati. Oleh karena itu, keabsahan metode ini sangat tergantung kepada kualitas data.

Pencocokan yang tepat akan menghasilkan kelompok pembanding yang terpercaya untuk mengukur kontra-fakta dan dampak program.

â&#x20AC;˘

Pencocokan nilai-kedekatan (propensity-score matching). Dalam metode ini, pencocokan dilakukan berdasarkan kemungkinan partisipasi dalam program. Idealnya pencocokan antara peserta dan non-peserta program dilakukan dengan menggunakan seluruh variabel X, yaitu karakteristik peserta dan non-peserta program yang dapat diamati. Tetapi, hal ini dalam praktek sangat sulit dilakukan karena jumlah variabel X sangat besar. Oleh karena itu, dilakukan pencocokan berdasarkan nilai kedekatan dengan mengestimasi suatu model probit kemungkinan partisipasi dalam program:

P( X i ) = Pr( Di = 1 X i ) Asumsinya adalah partisipasi tidak tergantung dari hasil berdasarkan kondisi X. Jika tidak bias berdasarkan X berarti tidak bias berdasarkan P(X).

Dari hasil estimasi dihitung nilai kedekatan (propensity score) untuk setiap peserta dan bukan peserta berdasarkan nilai ramalan P(X). Kemudian untuk setiap peserta dipilih seorang non-peserta yang memiliki nilai kedekatan yang hampir sama. Pada akhirnya akan terbentuk suatu kelompok pembanding yang memiliki kemungkinan yang sama dengan peserta untuk berpartisipasi dalam program. Artinya kelompok pembanding ini dapat dikatakan memiliki karakteristik yang sama dengan peserta program, sehingga nilai kontra-fakta dan dampak dapat dihitung.

86

â&#x20AC;˘

Selisih-dalam-selisih/Selisih ganda (Difference-in-difference/Double difference). Dalam metode ini, data awal (baseline) calon partisipan dan non-partisipan dikumpulkan sebelum program dimulai. Data dikumpulkan lagi pada akhir program untuk kedua kelompok ini. Kemudian untuk masing-masing kelompok, nilai data setelah program dikurangi dengan nilai data awal. Setelah itu kurangkan kedua selisih (ini asal istilah selisih-dalam-selisih). Nilai ini merupakan perkiraan dampak program. Alternatif lain untuk mengestimasi dampak adalah dengan menggunakan regresi dengan variabel 0/1 untuk mengidentifikasi partisipan. Metode ini ini menghilangkan bias pemilihan yang tidak berubah karena waktu dan bersifat aditif.

Bias pemilihan (selection bias) terjadi apabila kelompok pembanding yang dipilih sebenarnya memiliki karakteristik yang berbeda dari peserta program. Pada Gambar 5, hal ini diilustrasikan dengan nilai awal yang berbeda antara peserta program dengan non-peserta.

Y1 Y1* Y0

t=0

t=1 waktu Gambar 5

Apabila bias yang terjadi bersifat aditif dan tidak berubah dengan waktu, metode s-d-s dapat mengatasi persoalan ini dan dampak program dapat dihitung tanpa terpengaruh oleh bias yang ada. Hal ini diilustrasikan pada Gambar 6 dengan perbedaan nilai indikator antara peserta program dengan non-peserta yang sama pada saat t = 0 dan t = 1.

87

Y1 Dampak

Y 1* Y0

t=1 waktu

t=0 Gambar 6

Tetapi metode s-d-s akan gagal jika bias yang terjadi perubahan seiring dengan waktu, sehingga kelompok pembanding memiliki pola yang berbeda dengan peserta program. Pada Gambar 7 hal ini diilustrasikan dengan perbedaan nilai indikator antara peserta program dengan nonpeserta berbeda pada saat t = 0 dan t = 1.

Y1 Dampak?

Y 1* Y0

t=1 waktu

t=0 Gambar 7 â&#x20AC;˘

Selisih ganda dengan pencocokan (double-difference with matching). Pencocokan membantu mengontrol bias yang berubah seiring waktu dalam s-d-s. Dalam metode ini, terlebih dahulu dilakukan pencocokan nilai partisipan dan non-partisipan berdasarkan karakteristik yang dapat diamati. Setelah itu baru di lakukan selisih ganda. Hal ini akan mengoreksi heterogenitas yang dapat diamati pada keadaan awal yang akan mempengaruhi perubahan-perubahan seiring waktu.

â&#x20AC;˘

Variabel instrumen (instrumental variable). Dalam metode ini dilakukan identifikasi variasi eksternal menggunakan variabel ketiga. Tujuan akhir adalah mengestimasi dampak dengan suatu model dimana nilai akhir indikator (Yi) dipengaruhi oleh partisipasi dalam program (Di).

88

Regresi hasil: Yi = β Di + ε i

D = 0,1 adalah partisipasi dalam program, yang bersifat tidak acak.

Apabila dapat diidentifikasi beberapa variabel instrumen (Z), yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi partisipasi tetapi tidak mempengaruhi hasil berdasarkan partisipasi, maka hal ini dapat mengidentifikasi variasi eksternal hasil yang diakibatkan oleh program.

Regresi partisipasi: Di = γZ i + ui

Metode Kualitatif •

Metode evaluasi kualitatif berfokus pada memahami proses, tingkah laku, dan kondisi sebagaimana dipersepsikan oleh individu atau kelompok. Metode ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana rumah tangga atau masyarakat dipengaruhi oleh program. Untuk dapat melaksanakan metode ini dengan baik, diperlukan pemahaman mengenai norma-norma dan praktek-praktek sosial budaya masyarakat lokal serta pesanpesan non-verbal mereka agar tidak terjadi salah interpretasi.

•

Karena inti evaluasi adalah estimasi kontra-fakta, umumnya metode kualitatif digunakan secara terintegrasi dengan metode kuantitatif.

•

Terdapat beberapa teknik pengumpulan informasi yang biasa digunakan dalam evaluasi dengan metode kualitatif, seperti − − − − − −

wawancara mendalam (indepth interview), diskusi kelompok terarah (focus group discussion atau FGD), pengamatan (observation), sejarah hidup (life history), ranking kesejahteraan (wealth ranking), dan pemetaan masyarakat (community mapping).

Sumber Data

Data yang digunakan dalam evaluasi dapat berupa data primer ataupun data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh pelaku evaluasi. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain, baik yang masih berupa data mentah maupun data yang sudah diolah.

•

Contoh data primer: – – – –

•

Data hasil survei Data hasil pengamatan Data hasil wawancara mendalam Data yang diperoleh dari diskusi kelompok terarah (FGD) dengan berbagai pemangku kepentingan.

Contoh data sekunder – –

Data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Data Sakernas (Survei Tenaga Kerja Nasional) yang dikumpulkan oleh BPS

89

– –

Data Podes (Potensi Desa) yang dikumpulkan oleh BPS dll.

4. Pembelajaran tentang Evaluasi

Pengalaman dari pelaksanaan berbagai evaluasi telah memberikan pembelajaran (lessons learned) mengenai praktik-praktik terbaik (best practices) tentang bagaimana melaksanakan evaluasi secara efektif untuk memperoleh hasil yang baik. Pelaksanaan evaluasi menuntut dukungan sumber daya yang mencukupi. Oleh karena itu perlu diupayakan agar kegiatan evaluasi yang dilaksanakan bersifat efektif dilihat dari biaya dibandingkan dengan hasilnya (cost effective).

4.1

Karakteristik Evaluasi yang Baik

Sebuah evaluasi yang baik memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari evaluasi yang dilaksanakan hanya sekedar formalitas untuk memenuhi ketentuan saja. Pengetahuan mengenai karakteristik evaluasi yang baik bermanfaat bagi mereka yang ingin melaksanakan suatu evaluasi secara serius. Sebuah evaluasi yang baik memiliki karakteristik sebagai berikut: • • • • •

4.2

Strategis, yaitu memberikan prioritas terhadap program-program yang penting, besar, atau bermasalah.

Terfokus, yaitu memusatkan perhatian pada persoalan-persoalan yang penting bagi pengambil kebijakan.

Kredibel, yaitu hasilnya dapat dipercaya Tepat waktu, yaitu temuannya dapat digunakan untuk meredesain dan memperbaiki pelaksanaan program Bermanfaat, yaitu hasilnya dapat digunakan untuk: − menilai kelayakan dan efektifitas program; − membantu memaksimalkan kegunaan sumberdaya yang terbatas; − memberikan input untuk desain program yang akan datang.

Beberapa Saran Praktis

Dalam menyusun sebuah evaluasi, beberapa saran praktis berikut ini akan berguna untuk memperoleh hasil yang diinginkan dengan biaya yang efisien. Penting untuk diingat bahwa setiap program memiliki keunikan tersendiri, sehingga tidak disarankan untuk mencangkokan begitu saja desain evaluasi dari program lain.

• • • • 4.3

Setiap program memerlukan evaluasi yang berbeda, tentukan prioritas.

Susun desain evaluasi dengan memperhitungkan keterbatasan sumber daya.

Bila perlu, lakukan percontohan sebelum melakukan evaluasi skala besar.

Apabila diperlukan, bekerjasamalah dengan pihak lain.

Beberapa Hal yang Perlu Pertimbangan

Terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan secara matang dalam melaksanakan evaluasi.

Kesalahan dalam menentukan atau memilih salah satu aspek ini dapat mengakibatkan evaluasi yang dijalankan tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan atau terjadinya pemborosan biaya yang tidak perlu.

•

Waktu pelaksanaan evaluasi: Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan evaluasi kadang-kadang sulit untuk dilakukan. Apabila tujuan evaluasi adalah untuk memperbaiki

90

• •

•

4.4

desain dan pelaksanaan program, evaluasi harus dilaksanakan pada saat program masih berjalan. Apabila tujuan evaluasi adalah untuk mengukur dampak program, maka kadang-kadang diperlukan waktu yang cukup lama dari akhir program sampai kemunculan dampak. Tetapi apabila evaluasi dilaksanakan lama setelah program berakhir, akan sulit bagi responden untuk mengingat detail pelaksanaan program.

Biaya pelaksanaan evaluasi: Kegiatan evaluasi dapat memakan biaya yang cukup besar.

Oleh karena itu pelaksanaan evaluasi sebaiknya hanya dilaksakan jika manfaat yang dapat diperoleh dari hasil evaluasi akan lebih besar dari biayanya.

Pertimbangan etika: Kadang-kadang untuk memperoleh hasil evaluasi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya perlu menggali informasi yang bersifat sensitif atau rahasia. Dalam hal ini integritas pelaku evaluasi untuk memegang teguh prinsip-prinsip kejujuran, objektifitas, dan kerahasiaan sangat diperlukan.

Kelayakan politis: Keputusan untuk melanjutkan ataupun menghentikan suatu program dapat memiliki dampak politis. Hal ini harus dipertimbangkan sejak awal dalam perencanaan evaluasi, khususnya berkaitan dengan keberlanjutan program setelah diperoleh hasil evaluasi.

Menilai Hasil Evaluasi

Ketika pemilik atau pelaksana suatu program mengontrak pihak ketiga untuk melakukan sebuah evaluasi, apa yang perlu dilihat dari laporan evaluasi yang diterima dari pihak ketiga tersebut?

Terdapat beberapa kriteria untuk menilai apakah sebuah laporan evaluasi memiliki nilai yang baik atau tidak.

• • • • • • •

Memenuhi kebutuhan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kerangka acuan (terms of reference atau TOR).

Cakupan yang relevan dan realistik untuk memperoleh gambaran yang mewakili mengenai keseluruhan pelaksanaan program dan penerima manfa’at program.

Metode yang layak (feasible) dan memenuhi persyaratan dari segi ilmiah.

Data yang dapat dipercaya dan akurat.

Analisis yang layak dan tepat.

Penarikan kesimpulan yang sahih (valid) dan berdasarkan logika.

Penyampaian yang jelas dengan menggunakan bahasa yang benar dan baik serta pemilihan kata-kata yang tepat dan lugas.

5. Contoh Evaluasi Program

Pengalaman merupakan guru yang berharga. Walaupun setiap program memiliki keunikan tersendiri dan oleh karenanya setiap evaluasi akan berbeda dari yang lain, tetap penting untuk belajar dari berbagai evaluasi yang telah dilaksanakan. Hal ini akan memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana sebaiknya melaksanakan evaluasi dan kesalahan-kesalahan apa yang perlu dihindari untuk memperoleh hasil yang baik. Dalam Bab ini pertama akan diberikan contoh suatu program evaluasi yang telah pernah dilakanakan dan dinilai merupakan sebuah evaluasi yang baik oleh banyak pihak serta kedua sebuah rencana evaluasi yang akan dilaksanakan untuk sebuah program besar di negeri ini.

5.1

Program Oportunidades/Progresa di Meksiko

Program ini merupakan sebuah program besar di Meksiko yang mencakup seluruh daerah perdesaan dan daerah miskin di perkotaan. Pada tahun 2004 jumlah peserta program ini

91

mencapai sekitar 5 juta keluarga atau 25 juta individu. Anggarannya pada tahun tersebut senilai US$ 2,5 milyar, setara dengan 0,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut.

Deskripsi Program •

•

Komponen pendidikan – Bantuan dana pendidikan untuk keluarga dengan syarat 85 persen kehadiran di sekolah – Perbaikan sekolah dan kualitas pendidikan Komponen Kesehatan dan Gizi – Penyediaan pelayanan kesehatan primer – Bantuan dana pangan – Suplemen gizi untuk anak – Perbaikan sarana pelayanan kesehatan

Pentargetan • •

Tahap 1: Pentargetan geografis – Mengidentifikasi desa-desa miskin dengan menggunakan data sensus Tahap 2: Pentargetan rumahtangga – Sensus rumahtangga di desa-desa miskin untuk mengumpulkan data sosiodemografi dan karakteristik rumah – Identifikasi rumahtangga miskin dengan analisis diskriminan di tingkat wilayah dengan menggunakan data pendapatan, aset, dan komposisi demografi

Desain Evaluasi • •

•

Desain experimental: Awal pelaksanaan program diacak pada tingkat desa Sampel 506 desa – 320 desa perlakuan – 186 desa kontrol Mencakup 24,077 rumahtangga – 78 persen peserta program – Metode: Selisih ganda (data dikumpulkan sebelum dan setelah program berjalan)

Sumber Data • • • • • •

Survei rumahtangga Survei sekolah dan klinik Data administrasi sekolah dan klinik Survei gizi anak Ujian kemampuan murid Verifikasi tanda terima pembayaran

Topik-topik Evaluasi • • • • • •

Ketepatan pentargetan Dampak terhadap kemiskinan Partisipasi sekolah Kehadiran di sekolah Pekerja anak Nilai ujian sekolah

92

• • • • • • • • • •

Tingkat kesehatan Penggunaan sarana pelayanan kesehatan Status gizi anak Konsumsi rumahtangga Kualitas asupan gizi rumahtangga Pelaksanaan program Analisis biaya Status perempuan Penawaran tenaga kerja Transfer di dalam rumahtangga

Beberapa Temuan Evaluasi • • • • • • •

Metode pentargetan umumnya akurat (kekurangcakupan atau undercoverage hanya sekitar 7 persen) Terdapat beberapa keterlambatan dalam distribusi manfaat Kenaikan partisipasi sekolah untuk anak laki-laki (8 persen) dan terutama perempuan (14 persen) Kenaikan tingkat kesehatan masyarakat Perbaikan kuantitas dan kualitas konsumsi rumahtangga Pengurangan kemiskinan secara signifikan Biaya administrasi 8,2 persen dari total biaya

Kontribusi dari Hasil Evaluasi

5.2

•

Program dilajutkan dan diperbaiki – Walaupun terjadi pergantian pemerintahan, program tetap dilanjutkan – Mekanisme pentargetan dilengkapi dengan swa-pilih (self selection)

•

Program diperluas – Cakupan ditambah daerah miskin perkotaan – Manfaat diperluas ke sekolah persiapan – Komponen program dilengkapi dengan kredit mikro, perbaikan rumah, pendidikan orang dewasa, dan asuransi sosial.

Rencana Evaluasi PPK/PNPM oleh Bank Dunia

Program Pembangunan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program pembangunan berbasis masyarakat (community driven development atau CDD). Program dilaksanakan dalam bentuk pemberian hibah kepada masyarakat di tingkat kecamatan dan penggunaannya ditentukan oleh masyarakat sendiri. Mulai tahun 2007, PPK dan P2KP digabung dan dikembangkan menjadi Program Nasional Pembangunan Masyarakat (PNPM). Program ini direncankan akan memiliki cakupan nasional pada tahun 2009.

Bank Dunia telah merencanakan untuk melakukan evaluasi terhadap program ini. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi untuk melakukan evaluasi terhadap program PPK/PNPM. Pertama, program ini tidak memiliki data awal (baseline). Kedua, pemilihan kecamatan peserta tidak bersifat acak. Ketiga, terdapat banyak program CDD lain yang memiliki skala dan pendekatan serupa seperti ACCESS, CERD, CLGS, dan P2D. Tujuan Evaluasi

93

• •

Mengukur secara kuantitatif dampak PPK/PNPM terhadap kemiskinan, kesempatan kerja, tata-kelola pemerintahan, dan modal sosial Menggunakan pendekatan kuasi-eksperimental dengan pendekatan pencocokan dan selisih ganda

Desain Evaluasi dan Sumber Data • • • •

Susenas 2002 digunakan sebagai baseline dan kerangka sampel untuk memilih kelompok perlakuan (KDP1, KDP2) dan kontrol (Non-KDP, Non-CDD) Tahun 2007 dilakukan survei kembali terhadap sampel Susenas 2002 yang terpilih (data panel) untuk mengukur dampak KDP Tahun 2009 dilakukan survei kembali terhadap sampel yang sama untuk mengukur dampak PNPM. Kontrol adalah kecamatan yang baru mulai melaksanakan PNPM pada tahun 2009 Pengukuran dampak dilakukan dengan menggunakan metode selisih ganda.

94

Modul 5 : “Evaluasi dan Identifikasi Pelajaran yang telah Diperoleh: Pendekatan Kualitatif – Kajian Cepat” Disiapkan oleh: Widjajanti I. Suharyo dan Rizki Fillaili (Lembaga Penelitian SMERU)

Tujuan Modul 5: Setelah mengikuti pelatihan berisi modul ini, peserta diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar untuk 4. memberikan pemahaman kepada peserta kaitan antara pemahaman teoritis dan praktik sistem monitoring dan evaluasi, dan 5. memberikan contoh pelaksanaan evaluasi –khususnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif kajian cepat– secara menyeluruh, dari tahap persiapan, analisis dan penyajian hasil, hingga penulisan laporan.

96

Daftar Isi Modul 5

Halaman 1. Pendahuluan ............................................................................................................. 98 2. Kajian Cepat dalam Kerangka Monitoring dan Evaluasi......................................... 98 2.1 Kerangka Konseptual Kajian Cepat ............................................................. 98 2.2 Konteks Kebutuhan Kajian Cepat ................................................................ 98 2.3 Metodologi........................................................................................................ 99 3. Contoh Kajian Cepat SMERU: Subsidi Langsung Tunai (SLT) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)................................................................................................ 100 3.1 Subsidi Langsung Tunai (SLT) .................................................................... 100 3.2 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) .......................................................... 101 4. Metode Kajian Cepat SMERU ............................................................................... 101 4.1 Kerangka Kajian Cepat Program SLT Tahap I (Studi Kasus Provinsi DKI Jakarta dan 5 Kabupaten/Kota) ................................................................. 101 4.2 Kerangka Kajian Cepat Program BOS Semester I- 2005 ......................... 104 5. Temuan Utama ....................................................................................................... 106 5.1 Subsidi Langsung Tunai (SLT) .................................................................... 106 5.2 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) .......................................................... 110 Daftar Pustaka ............................................................................................................ 114 Lampiran .................................................................................................................... 115

97

1. Pendahuluan Saat ini, kegiatan monitoring dan evaluasi semakin mendapatkan perhatian dan dilihat sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari pelaksanaan sebuah proyek atau program.

Alasan utama yang mendasari pentingnya dilakukan kegiatan monitoring-evaluasi, adalah para manager proyek atau program dan juga para pemangku kepentingan lainnya (termasuk lembaga pemberi dana) perlu mengetahui tentang jalannya suatu proyek/program, apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana, dan apakah sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, akan diperoleh informasi yang bermanfaat bagi perbaikan program, selain juga dapat menjadi bahan pembelajaran bagi proyek/program sejenis di masa yang akan datang.

Salah satu metode yang banyak digunakan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi sebuah proyek/program adalah metode kajian cepat (rapid assessment). Tulisan ini secara khusus akan membahas tentang pengertian kajian cepat, metodologi kajian cepat, serta dua contoh kasus penerapan metode kajian cepat dalam memonitor program pemerintah yaitu Subsidi Langsung Tunai (SLT) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2. Kajian Cepat dalam Kerangka Monitoring dan Evaluasi Kerangka Konseptual Kajian Cepat Kajian cepat adalah salah satu teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memahami kondisi yang kompleks (yang seringkali belum diketahui betul faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas persoalannya), untuk mencari faktor-faktor yang mendukung atau menghambat suatu permasalahan dalam waktu singkat secara cepat, melalui interaksi yang intensif antara pengumpulan data/informasi serta kegiatan analisis.

Kajian cepat dapat digunakan baik dalam kegiatan monitoring, maupun evaluasi sebuah program. Dalam kegiatan monitoring, tujuan dilakukannya kajian cepat adalah untuk memberikan informasi tentang program; apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana, selain itu hasilnya juga dapat digunakan sebagai masukan bagi perbaikan program yang sedang berjalan, atau dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pelaksanaan program sejenis berikutnya di masa yang akan datang. Sementara dalam kerangka kegiatan evaluasi, kajian cepat biasanya dilakukan pada evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan pada saat program masih berjalan. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi berkaitan dengan pelaksanaan program, terutama untuk perbaikan mekanisme pelaksanaan berdasarkan berdasarkan temuan-temuan utama, yang pada umummnya mencakup tentang masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan program.

Konteks Kebutuhan Kajian Cepat

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kajian cepat merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi program atau kebijakan. Meskipun biasanya kajian cepat tidak dilakukan secara rutin, namun kajian ini seringkali sangat diperlukan oleh para pengambil kebijakan khususnya dalam kondisi di mana 1. sistem monitoring-evaluasi yang ada, tidak atau belum berjalan dengan baik.

Beberapa program tidak memiliki sistem monitoring-evaluasi yang memadai, atau bahkan belum tersedia petunjuk pelaksanaannya, 2. masukan dari monev internal terlalu lama, sehingga diperlukan kajian cepat yang dilakukan oleh lembaga lain/pihak external; 3. masukan dari monev internal diragukan independensinya karena adanya kecenderungan melaporkan hal-hal yang baik saja, dan

98

4. diperlukan masukan dalam waktu singkat dan berorientasi pada penyelesaian masalah dan perbaikan program.

Metodologi

Karena kajian harus dilaksanakan secara cepat, maka diperlukan peneliti dengan kemampuan pemahaman permasalahan dan analisis yang memadai, sehingga proses analisis sudah dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengambilan data/informasi.

Baik pengumpulan data maupun analisis dilakukan secara terpadu dengan pendekatan: 1. Kuantitatif (khususnya melalui survei terbatas dan pengolahan data-data sekunder yang sudah tersedia); 2. Kualitatif (melalui wawancara mendalam terhadap para informan kunci dan pemangku kepentingan terkait, biasanya dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang cukup luwes untuk menstimulir diskusi, observasi dan juga melalui wawancara dengan kelompok masyarakat); Partisipatoris (melalui diskusi kelompok terarah â&#x20AC;&#x201C; FGD, dengan beberapa alat bantu dan pertanyaanpertanyaan kunci, yang diarahkan untuk identifikasi persoalan sekaligus mencari alternatif solusi). Dalam tekhnik kajian cepat, pengumpulan data melalui FGD mempunyai peranan yang sangat penting dan harus dirancang secara baik agar dapat mengakomodasikan pendapat berbagai pemangku kepentingan, khususnya golongan-golongan minoritas atau inferior (termasuk: golongan miskin dan perempuan). Jika dirancang dan dilaksanakan dengan baik, FGD dapat menjadi forum yang memfasilitasi tumbuhnya pemahaman dan pengertian akan kompleksitas persoalan dalam pelaksanaan sebuah progran, sekaligus dapat menghasilkan kesepakatan tentang peranan yang dapat dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Karena sifatnya yang interaktif dan terbuka, hasil FGD dapat langsung disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (misalnya: pemerintah daerah atau pengelola program di berbagai tingkatan).

Kajian cepat memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya antara lain adalah biaya kajian yang relatif rendah karena dilakukan dalam waktu yang cukup singkat. Singkatnya waktu kajian menjadi hal yang utama, karena salah satu tujuan kajian ini adalah untuk memberikan informasi dan masukan tentang pelaksanaan program yang sedang berjalan. Selain itu, kajian cepat juga bersifat fleksibel dalam pengertian terdapat kemungkinan untuk menggali hal-hal yang baru yang terkait dengan program/kegiatan. Sementara kelemahan kajian terutama menyangkut kesulitan untuk melakukan generalisasi karena sifat kajian yang kasuistis dan dilakukan di wilayah-wilayah terpilih. Namun demikian, saat ini metodologi kajian cepat telah berkembang sehingga hasil kajiannya dapat menghasilkan informasi yang lebih komprehensif dan dapat digunakan untuk rekomendasi kebijakan dalam skala yang lebih luas.

99

Pemahaman Program (?)

Pengumpulan Data (Data Collection)

• • •

Metode Kuantitatif Kualitatif Partisipatoris

Analisis

Bagan 1. Metodologi Kajian Cepat 3. Contoh Kajian Cepat SMERU: Subsidi Langsung Tunai (SLT) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 3.1 Subsidi Langsung Tunai (SLT)

Konteks Program Pada 1 Oktober 2005, pemerintah menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam rangka mengurangi beban subsidi. Kenaikan harga BBM ini menambah beban hidup masyarakat. Mereka tidak hanya menghadapi kenaikan harga BBM, tetapi juga kenaikan berantai berbagai harga barang dan jasa kebutuhan sehari-hari. Berbagai kenaikan tersebut menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, terlebih rumah tangga miskin. Untuk mengurangi beban tersebut, pada 10 September 2005 pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin. Melalui program yang kemudian dikenal sebagai “Subsidi Langsung Tunai” (SLT) ini pemerintah menyediakan dana bantuan bagi sekitar 15,5 juta rumah tangga miskin. Besarnya dana adalah Rp100.000 per keluarga per bulan dan diberikan setiap tiga bulan. Pada penyaluran tahap pertama yang direalisasikan sejak 1 Oktober 2005 pemerintah menyediakan dana sebesar Rp4,6 triliun.

Inpres Nomer 12 Tahun 2005 tentang pelaksanaan program SLT, lebih lanjut mengatur peran lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program: -

Departemen Sosial, sebagai penanggung jawab program membuat peraturan pelaksanaan; juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis)

100

-

-

PT. POS; bertanggung jawab menyalurkan dana tunai ke masyarakat melalui kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Sementara penyaluran dana ke PT POS dilakukan melalui rekening BRI. Depdagri melakukan fungsi pengawasan, dan penanganan pengaduan masyarakat.

BPS memegang peranan dalam pendataan rumah tangga miskin, penentuan target dan pendistribusian kartu kompensasi BBM (KKB) yang harus dibawa pada saat pengambilan dana di kantor POS.

3.2 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Konteks Program Pada prinsipnya program BOS dicetuskan sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat, khususnya siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu, terhadap pendidikan yang berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun.

Program ini merupakan respon akan adanya adanya kekhawatiran bahwa peningkatan harga BBM, yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, juga akan berdampak negatif terhadap akses masyarakat miskin untuk mendapat pendidikan serta menghambat pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas) Sembilan Tahun.

Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan 2005, tujuan program BOS adalah untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa, tetapi sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

Sementara menurut Buku Panduan 2006, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahunâ&#x20AC;?.

Berbeda dengan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) bidang Pendidikan sebelumnya yang diberikan dalam bentuk beasiswa (Bantuan Khusus Murid â&#x20AC;&#x201C; BKM) kepada siswa yang dianggap miskin, BOS diberikan kepada sekolah dan dikelola oleh sekolah mulai Juli 2005. Dana BOS dialokasikan berdasarkan jumlah murid, dengan perhitungan Rp235.000 per murid per tahun untuk tingkat SD dan Rp324.500 per murid per tahun untuk tingkat SMP. 4. Metode Kajian Cepat SMERU 4.1 Kerangka Kajian Cepat Program SLT Tahap I (Studi Kasus Provinsi DKI Jakarta dan 5 Kabupaten/Kota)

Tujuan Kajian Cepat Secara umum, tujuan kajian cepat Program SLT adalah untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan SLT, yaitu untuk penyempurnaan penyaluran tahap berikutnya sekaligus untuk memberikan indikasi awal mengenai dampak program dalam kehidupan rumah tangga penerima.

Secara spesifik, tujuan kajian cepat ini adalah untuk -

memantau tahapan pelaksanaan SLT mulai dari mekanisme penentuan rumah tangga miskin penerima SLT; pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data,

101

-

verifikasi data, distribusi KKB, sosialisasi program, peran dari institusi yang terlibat, serta mekanisme penyaluran dana, memantau ketepatan jumlah dana yang diterima dan penggunaannya oleh rumah tangga, memantau mekanisme penanganan pengaduan dan konflik, dan mengetahui tentang indikasi awal dampak program terhadap upaya penanggulangan kemiskinan serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap program SLT.

Kajian cepat mengenai SLT ini meliputi dua studi kasus, yaitu Studi Kasus Provinsi DKI Jakarta dan studi kasus 5 Kabupaten/Kota. Kedua studi kasus tersebut menerapkan metodologi yang sedikit berbeda. Pada studi kasus Provinsi DKI Jakarta, penekanannya adalah pada pendekatan kualitatif, sementara pada studi kasus 5 kabupaten/kota, menggunakan gabungan beberapa pendekatan yaitu kuantitatif, kualitatif dan partisipatoris. Tabel berikut menyajikan secara rinci metodologi kajian cepat untuk kedua studi kasus.

Tabel 1. Metodologi Kajian Cepat (Pengumpulan dan Analisis Data) SLT Studi Kasus: Jakarta Pendekatan: Kualitatif

Metode Pengumpulan Data: Wawancara Mendalam (menggunakan pedoman pertanyaan)

Metode Analisis Data: â&#x20AC;˘ Kualitatif Tematik kategorisasi hasil wawancara mendalam; untuk mengetahui proses pelaksanaan dan persepsi/pendapat informan mengenai program SLT.

SLT Studi Kasus: 5 Kabupaten/Kota Pendekatan: Kualitatif, Kuantitatif dan partisipatoris Metode Pengumpulan Data: - Kualitatif: Wawancara Mendalam (dengan pedoman pertanyaan) - Partisipatoris: FGD (dengan alat bantu/tools yang sesuai kebutuhan) - Kuantitatif: Kuesioner (PSE 05 â&#x20AC;&#x201C; untuk pengulangan pendataan terbatas) dan analisis data sekunder dengan menggunakan basis data kemiskinan: BPS dan SMERU. Metode Analisis Data: â&#x20AC;˘ Kualitatif dan partisipatoris: Analisis isi FGD dan kategorisasi hasil wawancara mendalam; untuk mengetahui proses pelaksanaan, persepsi/pendapat, serta tingkat kepuasan informan, terhadap program SLT.

102

Lanjutan Tabel 1 SLT Studi Kasus: Jakarta

SLT Studi Kasus: 5 Kabupaten/Kota â&#x20AC;˘ -

Kuantitatif: Analisis Korelasi (hasil pemetaan kemiskinan BPS terhadap rumah tangga penerima KKB Tahap I dan pendaftar susulan) - Analisis benefit incidence: menggunakan basis data CBMS (kasus Demak) Analisis kesesuaian

Lokasi Kajian: 1. Jakarta Barat (Kec. Tambora dan Kec. Angke) 2. Jakarta Utara (Kec. Cilincing dan Kec. Koja)

Lokasi Kajian: 1. Prov. Sumatera Utara (Kab. Tapanuli Tengah) 2. Prov. Jawa Barat (Kab. Cianjur) 3. Prov. Jawa Tengah (Kab. Demak) 4. Prov. Nusa Tenggara Barat (Kab. Bima) Prov. Maluku Utara (Kota Ternate)

Informan Wawancara Mendalam: Kotamadya 1. Pemda (2) 2. BPS (2) 3. Kantor Pos (1)

Kecamatan 1. Camat dan Staf (4) 2. BPS (4) 3. Kantor Pos (3)

Informan Wawancara Mendalam: Kotamadya 1. Pemda/Bappeda (8) 2. BPS (5) 3. Kantor Pos (5) 4. BKKBN (5) 5. Media Lokal (5) 6. Ornop (5) Kecamatan 1. Camat dan Staf (9) 2. BPS/Mantri Statistik (9) 3. Kantor Pos (7)

Kelurahan 1. Lurah (4) 2. Ketua RW (8) 3. Ketua RT (16) 4. Pencacah (8)

Kelurahan 1. Lurah/Kepala Desa (10) 2. Ketua RW/Dusun (11) 3. Ketua RT (19) 4. Pencacah (15)

Rumah tangga 1. Penerima SLT (80) 2. Bukan penerima (32)

Rumah tangga 1. Penerima SLT (93) 2. Bukan penerima (37)

103

Lanjutan Tabel 1 SLT Studi Kasus: Jakarta

SLT Studi Kasus: 5 Kabupaten/Kota

Peserta FGD: FGD Kabupaten (5) BPS, kantor pos, pemda, Bappeda, BKKBN, media lokal, ornop dan perguruan tinggi) FGD Desa/kelurahan (10) Staf desa/kelurahan, ketua RW/RT/dusun/lingkungan, pencacah, tokoh agama dan tokoh masyarakat FGD Masyarakat /Rumah Tangga Penerima (12)

Metode Sampling:

Metode Sampling:

Dipilih 2 kotamadya di Jakarta yang memiliki angka proporsi kemiskinan yang tertinggi.

Dipilih kecamatan di tiap kotamadya (berdasarkan tingkat kemiskinan dan banyaknya penerima KKB) Di tiap kecamatan dipilih 4 RT; dengan pertimbangan: banyaknya rumah tangga yang menerima SLT

Dipilih wilayah dengan karakteristik yang berbeda: wilayah yang pelaksanaan SLT relatif lancar dan wilayah yang pelaksanaannya yang tidak lancar/tidak kondusif (berdasarkan berbagai sumber informasi: media massa, hasil pemantauan independen,dll) Dipilih daerah penelitian SMERU (kabupaten/kota): dengan pertimbangan ketersediaan baseline data kemiskinan sebagai pembanding dengan data BPS Dipilih kelurahan di tiap kabupaten (berdasarkan kondusif/tidak kondusif dan konsentrasi rumah tangga penerima SLT) Di tingkat desa: dipilih 2 dusun dan 2 RT

4.2 Kerangka Kajian Cepat Program BOS Semester I- 2005

Tujuan Kajian Cepat Secara umum, tujuan kajian cepat Program BOS di 10 kabupaten/kota di lima provinsi adalah untuk mengetahui pelaksanaan BOS pada semester pertama 2005/2006, sebagai bahan pembelajaran bagi perencanaan dan perbaikan pelaksanaan program. Tujuan kajian cepat secara lebih spesifik adalah untuk mempelajari rancangan dan

104

pelaksanaan program, di tingkat pusat dan daerah. Kajian di tingkat pusat diarahkan untuk melihat: a. b. c. d.

Kerangka pelaksanaan dan peraturan-peraturan pelaksanaan program Sosialisasi dan transparansi informasi Bagaimana cakupan program atau persentase sekolah yang menerima BOS; Berapa besar dana yang ditransfer dan ke mana (daerah, jenis atau tipe sekolah) dana tersebut disalurkan.

Kajian terhadap pelaksanaan program di daerah diarahkan untuk melihat Sosialisasi dan transparansi informasi Mengapa sekolah bersedia menerima atau menolak Program BOS; Kebocoran Pemanfaatan dana: Bagaimana sekolah menggunakan dana, Apakah penggunaan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) program; Jika tidak, mengapa hal itu terjadi; e. Transparansi keuangan f. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program dan mengapa permasalahan tersebut timbul; g. Langkah ke depan: Bagaimana seharusnya program disempurnakan menurut pendapat masyarakat, pemerintah daerah (pemda) dan sekolah.

a. b. c. d.

Metodologi Pengumpulan data pada kajian cepat pelaksanaan program BOS ini dilakukan selama 3 minggu (Februari-Maret 2006) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Instrumen utama yang digunakan adalah wawancara mendalam dan kelompok diskusi terarah (FGD). Berikut perincian metodologi yang digunakan: 1.

Wawancara mendalam

Bertujuan untuk mendapatkan informasi rinci mengenai pelaksanaan program di berbagai tingkatan yang menyangkut antara lain tentang penargetan, pendataan, alokasi dana, masalah kelembagaan, dampak program serta tingkat kepuasan para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan Program BOS. Wawancara mendalam ini dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan semi terstruktur (terlampir).

Informan yang diwawancarai, antara lain: -

Di tingkat pusat: satuan kerja (satker) pusat yang berkedudukan di Depdiknas, Direktorat Mapenda di Depag, dan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang telah melakukan pemantauan Program BOS;

-

Di tingkat provinsi: satker provinsi yang berkedudukan di dinas pendidikan, Bagian Mapenda di Kanwil Depag, bagian-bagian yang relevan di dinas pendidikan, Bappeda, lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai penyalur dana BOS, media massa lokal, dan LSM yang melakukan pemantauan atau mengamati pelaksanaan Program BOS;

-

Di tingkat kabupaten/kota: satker kabupaten/kota yang berkedudukan di dinas pendidikan, Bagian Mapenda dan Bagian Pondok Pesantren di Kandepag, unit kerja pemerintah daerah yang relevan seperti Bappeda, dewan pendidikan, kantor cabang lembaga keuangan yang menjadi penyalur dana BOS, lembaga keuangan tempat

105

sekolah membuka rekening, media massa lokal, LSM dan organisasi massa yang melakukan pemantauan atau mengamati pelaksanaan Program BOS; -

2.

Di tingkat sekolah: kepala sekolah dan bendahara Program BOS, komite sekolah, yayasan pengelola sekolah untuk sekolah swasta, dua orang guru, yaitu guru tetap dan guru tidak tetap, tiga orangtua murid, yaitu satu orang dari golongan ekonomi menengah dan dua orang dari golongan kurang mampu, dan tambahan satu orangtua yang anaknya putus sekolah di usia SD atau SMP yang tinggal di sekitar sekolah sampel. Ketika mewawancarai orangtua siswa, siswa yang bersangkutan diusahakan hadir dan terlibat dalam wawancara. Jumlah sekolah per kabupaten yang didatangi adalah sebanyak 3-4 sekolah penerima dan 1 sekolah non-penerima BOS. Diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion â&#x20AC;&#x201C; FGD)

FGD bertujuan untuk menggali persepsi kolektif mengenai pelaksanaan dan manfaat Program BOS. FGD dilakukan di semua kabupaten/kota sampel, masing-masing dibagi menjadi dua kelompok, yaitu FGD untuk para stakeholder (pemangku kepentingan) di tingkat kabupaten/kota (FGD Lembaga) dan FGD untuk kepala sekolah dan komite sekolah (FGD Sekolah). FGD Lembaga dihadiri oleh manajer satker, staf dinas pendidikan, staf kantor Depag, beberapa kepala UPTD, staf Bappeda, wakil dari dewan pendidikan, wartawan dari media lokal, beberapa aktivis LSM, dan wakil dari DPRD. Sementara itu, FGD Sekolah dihadiri oleh kepala sekolah, komite sekolah, dan pengurus yayasan dari sekolah sampel dan dari beberapa sekolah bukan sampel yang dipilih. Dalam setiap FGD, peserta diminta untuk menuliskan berbagai permasalahan dalam setiap tahapan pelaksanaan BOS serta mendiskusikan alternatif solusinya. Setelah itu, peserta diminta memberikan penilaian mengenai tingkat kepuasan untuk setiap tahapan pelaksanaan BOS dan juga tentang tingkat manfaat Program BOS bagi masyarakat miskin (Panduan FGD terlampir). Secara total dilakukan 20 FGD, dengan perincian 10 FGD dengan lembaga di tingkat kota/kabupaten dan 10 FGD dengan pihak sekolah atau komite sekolah.

5. Temuan Utama Bagian ini secara khusus memaparkan tentang temuan Kajian Cepat terhadap pelaksanaan kedua program tersebut. Temuan-temuan ini menjawab tujuan kajian cepat, yaitu memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program, memberikan indikasi awal dampak program, memberikan masukan bagi perbaikan pelaksanaan program serta memberikan bahan pembelajaran bagi pelaksanaan program sejenis di masa yang akan datang.

Subsidi Langsung Tunai (SLT)

Proses Pelaksanaan Hasil pemantauan kajian cepat pada studi kasus 2 (5 kabupaten/kota) menunjukkan adanya beberapa masalah yang muncul selama pelaksanaan program, diantaranya berkaitan dengan tidak ditemukannya juklak/juknis pelaksanaan program, yang ada hanya petunjuk pelaksanaan pendataan RTM dan pendistribusian KKB. Terbatasnya sosialisasi, hanya tentang rencana pendataan RTM. Akibatnya pelaksanaan program bervariasi (menyangkut pencacahan, penyaluran, waktu pelaksanaan, kriteria keluarga miskin) Temuan lainnya menyoroti masalah pendataan (ditemukan kasus dimana verifikasi hasil pendataan tidak dilakukan secara konsisten, kuesioner rumah tangga terkadang diisi sendiri oleh pencacah dan tidak semua pertanyaan ditanyakan kepada rumah tangga ybs), dan ketepatan sasaran. Untuk ketepatan sasaran ini dilakukan 3

106

macam analisis yaitu, analisis korelasi, analisis benefit incidence dan analisis kesesuaian. Di tingkat rumah tangga, tingkat kesalahan target (mistargeting) relatif rendah, ditemukan adanya keluarga yang mampu yang menjadi penerima (leakage) dan rumahtangga miskin yang belum menjadi penerima (undercoverage). Hasil Analisis Korelasi menunjukkan bahwa alokasi penargetan wilayah (geographic targeting) program SLT di tingkat kecamatan cukup baik: daerah yang jumlah penduduk miskinnya lebih banyak mendapat KKB yang relatih lebih banyak juga. Sementara hasil Analisis Benefit Incidence yang dilakukan untuk Kasus Demak (Desa Jungpasir dan Kelurahan Kedondong) menunjukkan: Desa Jungpasir: kelompok miskin dan hampir miskin (Q1 dan Q2) hanya menerima 54,7% dari seluruh KKB yang diterima Desa Jungpasir. Artinya, terdapat kesalahan penargetan sekitar 45,3%. Hasil analisis juga menunjukkan adanya kekurangcakupan (undercoverage) karena hanya 48,4% rumah tangga miskin (Q1) dan 42,9% hampir miskin (Q2) di wilayah tersebut yang menerima KKB. Kelurahan Kedondong: tingkat ketepatan sasaran lebih baik daripada di Desa Jungpasir. Kelompok miskin dan hampir miskin (Q1 dan Q2) menerima sekitar 65,6% dari seluruh KKB di kelurahan tersebut. Artinya, terdapat kesalahan penargetan sekitar 34,4%. Dari sisi cakupan, masih terdapat rumah tangga layak yang tidak tercakup karena rumah tangga miskin (Q1) menerima KKB hanya 74,6% dan hampir miskin (Q2) 45%.

Terakhir, hasil Analisis Kesesuaian Pengisian PSE05.RT dan proses penetapan sasaran oleh BPS dan SMERU menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian isian antar variabel dan wilayah (hasil pencacahan BPS dan SMERU) bervariasi, namun secara keseluruhan cukup tinggi yaitu 78,3%. Untuk beberapa variabel, tingkat kesesuaian isian relatif rendah, seperti luas lantai (40,9%), lapangan pekerjaan (50,5%) dan jumlah anggota rumah tangga (53,8%). Hal ini diduga karena perbedaan persepsi dalam pengelompokan lapangan usaha oleh masing-masing petugas serta penggunaan konsep rumah tangga dan keluarga yang tidak diterapkan secara tegas.

Kajian cepat ini juga melihat pada aspek pengaduan dan penyelesaian masalah.

Berbagai bentuk ketidakpuasan masyarakat yang muncul terhadap pelaksanaan SLT mulai dari keluhan, protes, demonstrasi, ancaman kepada aparat hingga pengrusakan sarana (kantor pos, kantor kelurahan,dll). Cara penyelesaian masalah tersebut (kasuistis) diantaranya melalui pemberian penjelasan langsung kepada masyarakat mengenai kriteria rumah tangga penerima SLT; ada rumah tangga penerima yang bersedia membagi dengan kepada rumah tangga miskin lainnya; pendaftaran susulan bagi rumah tangga yang merasa berhak.

Sementara untuk aspek kelembagaan, dilihat masih lemah dalam hal koordinasi dan komunikasi antar lembaga terkait di tingkat pusat dan kabupaten/kota, serta keberadaan program pemantauan yang masih bersifat parsial, belum menyeluruh dan hanya untuk kepentingan masing-masing lembaga pelaksana.

Indikasi Dampak Program Walaupun kajian cepat ini dilakukan pada saat program masih berjalan, namun hasil wawancara mendalam dengan rumah tangga penerima SLT bisa memberikan indikasi awal tentang dampak dari program tersebut, yang terlihat dari pola penggunaan uang rumah tangga. Dari 89 responden rumah tangga penerima yang dapat diidentifikasi

107

penggunaan dana SLTnya, 90% di antaranya menggunakan dana SLT untuk kebutuhan konsumsi (makanan terutama beras), sekitar 23,6% menggunakan dana tersebut untuk membayar utang kepada tetangga, pemilik warung, atau pihak lain yang memberi pinjaman untuk menutupi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Sedangkan rumah tangga yang memanfaatkan dana untuk biaya sekolah dan biaya berobat relatif kecil, secara total masing-masing hanya 14,6% dan 11,2%. Menurut rumah tangga penerima, manfaat program ini dapat dirasakan secara lebih merata, karena dapat dinikmati pula oleh orang miskin yang lanjut usia, cacat, dan pelaut. (kelompok ini tidak bisa menikmati manfaat program jika diganti dengan program padat karya).

Tabel 2. Persentase Penggunaan Dana SLT oleh Rumah Tangga Penerima Jenis Penggunaan Pakaian Konsumsi Biaya sekolah Biaya berobat Bayar hutang Modal usaha Perbaikan Lainnya

Jumlah responden

Tapanuli Cianjur Tengah 22,2 42,1 72,2 100,0 27,8 10,5 22,2 5,3 11,1 52,6 5,6 21,1 11,1 5,3 16,7 52,6

18

19

Demak

Bima

Ternate

Total

17,6 100,0 5,9 17,6 17,6 0,0 0,0 0,0

6,7 93,3 13,3 0,0 40,0 33,3 0,0 26,7

20,0 85,0 15,0 10,0 0,0 30,0 15,0 30,0

22,5 89,9 14,6 11,2 23,6 18,0 6,7 25,8

17

15

20

89

Catatan: Satu rumah tangga penerima menggunakan dana SLT untuk satu atau lebih penggunaan Tingkat Kepuasan terhadap program

Tingkat kepuasan rumah tangga penerima dan aparat pemerintah terhadap program SLT diperoleh melalui diskusi kelompok (FGD). Melalui pedoman dan alat bantu yang telah dipersiapkan sebelumnya (lihat lampiran), peneliti dapat menggali mengenai tingkat kepuasan pada beberapa aspek terkait yaitu penetapan dan ketepatan sasaran, sosialisasi, pembagian kartu, pencairan dana, penanganan masalah dan kelembagaan.

Secara umum tingkat kepuasan penerima terhadap pelaksanaan SLT paling tinggi dibanding tingkat kepuasan aparat/tokoh desa/kelurahan dan aparat kabupaten/kota. Di tingkat penerima, kurangnya sosialisasi merupakan aspek yang dirasakan paling kurang memuaskan terutama informasi tentang kriteria rumah tangga penerima. Sementara, aspek penetapan dan ketepatan sasaran dinilai cukup baik dan memuaskan. Sedangkan di tingkat aparat kelurahan dan kabupaten, pencairan dana dan pembagian KKB merupakan aspek yang paling memuaskan, sedangkan sosialisasi dinilai paling kurang memuaskan.

108

Aparat/Tokoh Desa/Kelurahan dan Kabupaten/Kota Tidak puas

Masyarakat Penerima SLT

Sangat puas

1. Penargetan

Tidak puas

- Penetapan sasaran

Sangat puas

1. Penargetan - Penetapan sasaran

- Ketepatan sasaran

- Ketepatan sasaran

2. Sosialisasi

2. Sosialisasi

3. Pembagian kartu

3. Pembagian kartu 4. Pencairan dana

4. Pencairan dana

5. Penanganan masalah

- Cara pencairan - Frekuensi - Jumlah dana

6. Kelembagaan

5. Penanganan masalah

Keseluruhan Catatan:

: Tokoh/Aparat Kab./Kota : Tokoh/Aparat Desa/Kel.

Keseluruhan

Gambar 2. Tingkat Kepuasan terhadap Pelaksanaan Program SLT

Kesimpulan Umum Dari hasil kajian cepat ini diperoleh beberapa masukan/rekomendasi yang dapat dipergunakan untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang, di antaranya:

o koordinasi antar lembaga pelaksana dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat pusat dan daerah perlu lebih ditingkatkan, o perlu dibuat pedoman umum pelaksanaan program dan dokumen terkait lainnya dan harus disebarkan dan dipastikan diterima oleh setiap pemda kabupaten/kota dan instansi terkait, o nama rumah tangga penerima SLT termasuk hasil pendataan susulan, perlu dipublikasikan di tempat umum dan diberikan ke pemda (bisa digunakan untuk program pengentasan kemiskinan lainnya), o variabel penentu kemiskinan kurang sensitif dalam menangkap kondisi sosial ekonomi rumah tangga yang sesungguhnya, sehingga jumlah variabel perlu ditambah dengan mempertimbangkan variabel kemiskinan lokal, o penentuan cut off point sebaiknya berbeda untuk tiap kabupaten, karena kondisi kemiskinan di tiap kabupaten berbeda-beda, o perlu diciptakan program pemantauan yang bersifat menyeluruh dan terpadu untuk memantau penyimpangan pelaksanaan, o KKB rumah tangga yang tidak layak mendapat SLT harus segera dibatalkan oleh Posko, dan o pemerintah pusat harus mendorong pelaksanaan sosialisasi program kepada masyarakat melalui berbagai jalur. Materi ditujukan terutama pada tujuan program, kriteria penerima program,keberadaan dan fungsi posko.

109

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Proses Pelaksanaan Dari hasil kajian cepat, diperoleh informasi yang rinci mengenai proses pelaksanaan, yang melingkupi aspek penargetan, pendataan, alokasi, sosialisasi, penyaluran dan pemanfaatan dana, aspek kelembagaan serta komponen monitoring, evaluasi dan penanganan pengaduan. Penjabaran lebih lengkap mengenai aspek-aspek di atas dapat dilihat di bagian lampiran, namun secara umum, hasil pemantauan terhadap proses perencanaan adalah sbb: -

Secara umum, Program BOS cenderung dilaksanakan sebagai subsidi umum, namun banyak pihak menilai bahwa Program BOS tetap bermanfaat bagi masyarakat miskin, meskipun hanya sedikit sekolah yang memberikan bantuan khusus bagi siswa miskin.

-

Sistem pendataan dan verifikasi data jumlah siswa yang dilaksanakan pada awal pelaksanaan program masih kurang baik, khususnya karena lemahnya sistem informasi pendidikan yang ada sebelumnya dan sempitnya waktu persiapan program sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukannya pendataan secara memadai.

-

Terdapat kritik terhadap formula penentuan alokasi yang dianggap kurang adil bagi sekolah yang mempunyai jumlah siswa sedikit, memiliki banyak guru honorer, memiliki banyak siswa miskin, dan berlokasi di tempat terpencil.

-

Kegiatan sosialisasi program, baik untuk seluruh jajaran pelaksana maupun masyarakat dinilai lemah, antara lain disebabkan oleh pelaksanaan sosialisasi yang terlambat, singkatnya waktunya, materi yang terlalu umum, dan pelaksanaannya cenderung sekadar formalitas. Akibatnya informasi tentang tujuan program simpang siur dan informasi dari sekolah ke orang tua sangat sedikit dan kebanyakan baru disampaikan setelah semester 1.

-

Mekanisme penyaluran dana telah sesuai dengan alur yang ditetapkan dalam juklak, pada umumnya berjalan lancar dan dana diterima secara utuh. Namun demikian, penunjukan lembaga penyalur bervariasi antar provinsi, ada yang kurang mengutamakan kemudahan akses sekolah. Ditemukan pula adanya penyaluran yang terlambat, sehingga dirasakan sangat mengganggu aktivitas belajar mengajar.

-

Dalam hal penyerapan dan pemanfaatan dana, untuk dana semester I sebagian besar sudah terserap. Dari pihak sekolah, ditemukan bahwa sebagian besar sekolah belum bisa menyusun RAPBS dengan baik. Untuk realisasinya, ternyata penggunaan dana tersebut tidak selalu sesuai dengan RAPBS dan ketentian dalam juklak. Realisasi penggunaan dana BOS yang terbesar adalah untuk pembayaran honor guru, kegiatan belajar-mengajar, pembelian alat tulis kantor, dan pembelian buku pelajaran pokok.

-

Kebanyakan sekolah ternyata menemui kesulitan dalam menyusun laporan.

Pada saat kajian berlangsung, belum ada kompilasi laporan kabupaten dan provinsi, karena terlambat.

-

Mekanisme monitoring internal dinilai sangat lemah, hanya bersifat formalitas dan diragukan efektivitasnya. Sementara monitoring eksternal terlalu terbuka dan banyak disalahgunakan.

110

-

Penanganan pengaduan kurang transparan, masyarakat umum kurang bisa mengakses fasilitas pengaduan di satker pusat.

-

Dari aspek kelembagaan ditemukan bahwa pelaksanaan â&#x20AC;&#x2DC;joint-managementâ&#x20AC;? kurang efektif dan di beberapa tempat kurang harmonis. lain itu komite sekolah dan dewan pendidikan dirasa juga kurang berperan dalam membantu pelaksanaan program BOS.

Dampak dan Tingkat Kepuasan terhadap Pelaksanaan Program Hasil kajian cepat ini belum bisa melakukan evaluasi dampak secara optimal, namun sudah dapat memberikan indikasi tentang dampak program. Secara umum, Program BOS meningkatkan penerimaan sekolah sehingga memungkinkan perbaikan kegiatan belajar-mengajar dan berpotensi meningkatkan akses masyarakat, termasuk masyarakat miskin, terhadap pendidikan. Meskipun data kuantitatif belum tersedia, hasil analisis kualitatif melalui wawancara dan FGD memberikan indikasi adanya dampak positif dari Program BOS terhadap partisipasi pendidikan. Ada indikasi bahwa Program BOS meningkatkan motivasi belajar siswa dari keluarga miskin karena tidak ada kekhawatiran akan ditagih tunggakan iuran sekolah dan lebih terpenuhinya perlengkapan sekolah. Namun manfaat Program BOS bagi pencegahan putus sekolah (DO), khususnya di tingkat SMP, tampaknya masih sedikit karena kebanyakan orangtua yang mempunyai anak DO (beberapa di antaranya baru putus sekolah pada TA 2005/2006) tidak mengetahui adanya Program BOS di sekolah anaknya. Sekolah juga kurang menyadari bahwa Program BOS ditujukan untuk mencegah putus sekolah karena hal itu kurang ditekankan dalam sosialisasi maupun dalam perjanjian penerimaan bantuan. Masalah putus sekolah di tingkat SMP juga tidak semata-mata disebabkan ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga karena faktor-faktor lain seperti kenakalan siswa dan adanya daya tarik untuk bekerja.

Manfaat program BOS dirasakan oleh berbagai pihak. Bagi pihak sekolah, program BOS meningkatkan kegiatan peningkatan kualitas guru, penerimaan guru, meningkatkan ketersediaan peralatan dan bahan ajar, kegiatan ekstrakurikuler, dan pelajaran tambahan. Sementara bagi murid/orangtua murid, adanya BOS mengurangi biaya sekolah; iuran sekolah berkurang/gratis, biaya buku pelajaran berkurang, biaya/uang ujian, ekstrakurikuler, dan pelajaran tambahan berkurang. Khusus bagi murid miskin, peserta FGD menilai bahwa program BOS bermanfaat bagi masyarakat miskin, motivasi siswa miskin untuk tetap bersekolah menjadi meningkat.

Melalui berbagai FGD, secara umum berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan sekolah menilai bahwa pelaksanaan program kurang memuaskan. Skor rata-rata dari seluruh FGD (N=20) untuk ketujuh tahapan pelaksanaan program berkisar antara 5,4 â&#x20AC;&#x201C; 6,6 (0-sangat tidak puas, 10 sangat puas). Di antara berbagai tahapan pelaksanaan, sosialisasi dianggap paling tidak memuaskan, diikuti oleh penanganan pengaduan, penyaluran dana, serta pelaporan dan monev. Sementara itu, dalam wawancara mendalam, sebagian besar orangtua murid menyatakan cukup puas terhadap program ini karena mendapat keringanan biaya sekolah. Bahkan, sebagian besar orangtua yang anaknya pernah mendapat BKM, cenderung lebih menyukai Program BOS.

111

T in g k a t K e p u a s a n S ta k e h o ld e r s d a n S e k o la h (S e m u a F G D )

5 .4

S o s ia lis a s i

6 .4

A lo k a s i

6 .1

P e n y a lu ra n

6 .6

P e m a n fa a ta n 5 .8

Pengaduan

6 .1

P e la p o ra n

6 .5

K e le m b a g a a n 0

2

4

6

8

10

Gambar 3 Tingkat Kepuasan Stakeholders dan Sekolah (Semua FGD) Tingkat Kepuasan Stakeholders Kabupaten dan Kota

5.2

Sosialisasi

6.1

Alokasi

6.2

Penyaluran

6.4

Pemanfaatan 5.5

Pengaduan

6.0

Pelaporan

6.1

Kelembagaan 0

2

4

6

8

10

Gambar 4 Tingkat Kepuasan Stakeholders Kabupaten dan Kota Tingkat Kepuasan Sekolah

5.6

Sosialisasi

6.7

Alokasi 6.1

Penyaluran

6.8

Pemanfaatan 6.1

Pengaduan

6.2

Pelaporan

7.0

Kelembagaan

0

2

4

6

8

10

Gambar 5 Tingkat Kepuasan Sekolah

112

Selain indikasi dampak, kajian cepat ini juga mengidentifikasi beberapa hal negatif dari adanya program BOS ini, yaitu di antaranya; -

Tersitanya waktu mengajar terutama pada guru-guru yang menjadi bendahara BOS.

-

Tersitanya perhatian kepala sekolah terhadap kegiatan belajar mengajar.

-

Sekolah melakukan rekayasa terhadap pelaporan penggunaan dana

-

Berkurangnya partisipasi orang tua siswa/masyarakat

-

Rencana alokasi APBD bidang pendidikan setelah adanya BOS: 6 kabupaten/kota tetap; 2 kabupaten/kota meningkat; 2 kota berkurangKesimpulan dan Rekomendasi

Secara umum, hasil kajian cepat ini memperlihatkan bahwa Program BOS sangat membantu penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di sekolah, dan dalam batasbatas tertentu telah mengurangi beban biaya pendidikan yang ditanggung orangtua murid. Meskipun dampak program belum dapat dievaluasi secara mendalam, hasil kajian ini memperlihatkan potensi pemanfaatan program dalam meningkatkan akses masyarakat, khususnya masyarakat miskin, terhadap pendidikan yang lebih bermutu.

Walaupun demikian, kajian ini juga menemukan beberapa permasalahan yang cenderung mengurangi efektivitas program atau menyebabkan kurang optimalnya manfaat program bagi peningkatan akses masyarakat, khususnya masyarakat miskin, terhadap pendidikan yang berkualitas. Agar manfaat program dapat lebih optimal, masih dibutuhkan berbagai penyempurnaan konsep dan teknis pelaksanaan program, serta dukungan bagi peningkatan kualitas pelaksanaan semua tahapan program. Hasil kajian ini juga memperlihatkan posisi strategis sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan program sehingga peningkatan kapasitas kelembagaan sekolah, baik dalam bidang administrasi maupun mekanisme kontrol internal (check and balances) juga akan sangat menentukan efektivitas program.

Dengan mempertimbangkan manfaat yang telah terwujud dan potensi manfaat program di masa depan, disarankan agar Program BOS terus dilanjutkan dengan berbagai penyempurnaan konseptual dan teknis, di antaranya: â&#x20AC;˘

BOS perlu dilanjutkan dengan beberapa perbaikan konseptual dan teknis

â&#x20AC;˘

Peran BOS dalam pembiayaan pendidikan perlu dipertegas agar tidak mengurangi partisipasi publik â&#x20AC;&#x201C; perlu persamaan persepsi antarpelaku

â&#x20AC;˘

Perbaikan sistem dan mekanisme pendataan siswa

â&#x20AC;˘

Perbaikan sistem pelaporan dan monev, agar menjamin akuntabilitas publik secara luas dan mencegah penyalahgunaan monev eksternal

113

Daftar Pustaka Modul 5:

Methods of Rapid Evaluation and Assessment, Evaluatorâ&#x20AC;&#x2122;s Call 31 July 2007, http://www.ifpri.org/themes/mp18/techguid/tg06.pdf - diakses 29 September 2007 Hastuti, Syaikhu Usman, Bambang Sulaksono, Sri Budiyati, Wenefrida Dwi Widyanti, Rizki Fillaili, Daniel Suryadarma, Meuthia Rosfadhila, Hariyanti Sadaly, Sufiet Erlita, dan Sudarno Sumarto (2006). Kajian Cepat Pelaksanaan subsidi Langsung Tunai Tahun 2005 di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta. Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.

Hastuti, Nina Toyamah, Syaikhu Usman, Bambang Sulaksono, Sri Budiyati, Wenefrida Dwi Widyanti, Meuthia Rosfadhila, Hariyanti Sadaly, Sufiet Erlita, R. Justin Sodo, Sami Bazzi, dan Sudarno Sumarto (2006). Kajian Cepat Pelaksanaan subsidi Langsung Tunai Tahun 2005 di Indonesia: Studi Kasus di Lima Kabupaten/Kota. Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.

Widjajanti I. Soeharyo, Hastuti, Syaikhu Usman, Nina Toyamah, Bambang Sulaksono, Sri Budiyati, Wenefrida Dwi Widyanti, Meuthia Rosfadhila, R. Justin Sodo, Sami Bazzi dan Sudarno Sumarto (2006). Kajian Cepat PKPS-BBM Bidang Pendidikan (Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2005. Laporan Penelitian.

Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta

114

Lampiran Lampiran SLT-1. Pedoman Pertanyaan SLT - Jakarta Pedoman Pertanyaan Program Cash Transfer 2005 A. Organisasi Pelaksana

1. Berapa target sasaran cash transfer di wilayah ini? Berapa rencana realisasi untuk tahap pertama? Berapa yang telah direalisir? Bagaimana proses penentuan jatah dan jumlah target sasaran untuk setiap wilayah?

2. Apa peran atau sejauh mana keterlibatan Pemda dalam program ini?

3. Lembaga atau instansi apa saja yang dilibatkan? Apa peran mereka?

4. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program sampai saat ini? Apa upaya yang telah dilakukan?

5. Apakah ada inisiatif yang telah dilakukan selama ini? Apa dampaknya?

6. Langkah apa saja yang telah dilakukan dalam mengatasi kesalahan target sasaran?

Seberapa besar kesalahannya? Apakah jumlah target sasaran menjadi bertambah/berkurang? Seberapa besar?

B. Pelaksana Pendataan

1. Siapa yang bertanggung jawab dalam melakukan pendataan di tingkat desa?

2. Siapa yang melakukan proses pendataan di lapangan? Berapa orang?

3. Bagaimana kriteria dan cara memilih tenaga pelaksana lapangan? Apa rata-rata tingkat pendidikan mereka? Apakah ada insentif untuk mereka?

4. Bagaimana menurut pendapat anda tentang pendataan tersebut?

5. Apakah ada (akan ada) pendataan susulan? Kapan dilakukan? Apakah (akan) bertambah/berkurang? Mengapa? Jelaskan!

6. Apakah ada pemantauan/monitoring terhadap proses pendataan yang dilakukan?

C. Targeting:

1. Berapa jumlah target penerima berdasarkan pendataan?

2. Bagaimana tahapan proses pendataan dilakukan? Berapa tahap dan berapa lama?

Tahapannya apa saja? Kapan pelaksanaan pendataan dilakukan?

3. Apa saja kriteria yang digunakan untuk menentukan keluarga miskin pada saat pendataan awal?

4. Siapa yang menentukan kriteria tersebut? Mengapa?

5. Mengapa menggunakan kriteria tersebut?

6. Apakah penggunaan kriteria tersebut menurut anda sudah tepat? Mengapa?

D. Sosialisasi

1. Apakah pernah ada pemberitahuan tentang adanya program cash transfer? Dari siapa? Kapan? Dimana? Bagaimana caranya? Apa saja yang dijelaskan?

2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap sosialisasi tersebut?

3. Apakah sosialisasi/pemberitahuan tersebut dinilai sudah cukup dan dapat dimengerti? Apakah sudah menjangkau seluruh pelosok desa atau menjangkau semua orang?

4. Kalau belum, bagaimana sosialisasi seharusnya dilakukan?

115

E. Kartu Kompensasi BBM

1.

2.

3.

4.

Siapa yang membuat/menerbitkan kartu identitas penerima?

Bagaimana data/kartu tersebut dikirimkan kepada pihak Kantor Pos? Bagaimana mendistribusikan kartu tersebut ke target sasaran/penerima?

Apakah ada dana yang dibebankan kepada masyarakat untuk mendapatkan kartu tersebut? Siapa yang menentukan? Berapa? Untuk apa? Bagaimana tanggapan anda?

5. Apakah nama-nama calon penerima diumumkan secara luas kepada masyarakat desa/RW/RT? Diumumkan dimana saja?

6. Bagaimana tanggapan anda? Dan bagaimana tanggapan masyarakaat terhadap pengumuman tersebut?

F. System Delivery

F. 1. Depkeu ke Kantor Pos

1. Kapan dana dikirim dari Depkeu/KPKN ke BRI dan Kantor Pos? Bagaimana prosesnya?

2. Berapa lama proses sampai dana ada di Kantos Pos Cabang atau Kantor Pos di tingkat kecamatan/desa?

3. Adakah kesulitan dari Kantor Pos untuk mengambil dana tersebut? Jelaskan !

4. Apakah ada insetif yang diterima BRI atau Kantor Pos karena pelayanan tersebut?

5. Bagaimana penilaian anda tentang system delivery semacam ini? Apa kelebihan dan kekurangannya?

6. Apa usulan untuk memperbaiki system delivery ini?

F.2 Dari Kantor Pos ke Penerima

1. Apa syarat untuk mengambil dana tersebut? Apa yang diperlukan sebagai tanda bukti pengambilan dana selain kartu?

2. Siapa yang bisa mengambil dana tersebut? Apakah harus kepala keluarga atau dapat diwakilkan ke aparat desa?

3. Bagaimana periode pengambilan dana?

4. Dimana dana tersebut bisa diambil?

5. Apa kesulitan dalam pengambilan dana?

6. Apakah dana tersebut diterima secara utuh?

7. Kalau tidak, siapa yang melakukan pemotongan? Berapa besar potongannya?

8. Digunakan untuk apa potongan tersebut?

9. Apakah keputusan pemotongan tersebut telah disetujui sebelumnya oleh ybs?

Apakah ada sanksi jika tidak mengikuti keputusan tersebut?

G. Using of Money

1. Adakah syarat yang ditentukan oleh desa/petugas dalam penggunaan dana ?

2. Dana tersebut (rencananya) digunakan untuk apa saja?

3. Apakah jumlah dana tersebut dinilai memadai? Kalau tidak, berapa jumlah dana yang dinilai memadai?

4. Apakah dana tersebut dinilai sangat membantu? Kalau ya dalam hal apa? Kalau tidak mengapa?

5. Apakah ada dana yang dipergunakan untuk membiayai sekolah anak, pengobatan, atau usaha produktif? Seberapa besar? Jelaskan!

116

H. Complain Resolusion (Mekanisme Pengaduan)

1.

2.

3.

4.

Kemana atau kepada siapa anda dapat melakukan komplain?

Apakah anda (orang lain) pernah melakukan komplain? Komplain tentang apa?

Apakah komplain tersebut telah diproses? Bagaimana hasilnya?

Bagaimana pendapat anda (mereka) terhadap tanggapan atas komplain tersebut?

I. Usulan/saran

1. Bagaimana pelaksanaan program ini menurut pendapat anda? Apa yang dinilai sudah baik dan apa saja yang masih kurang? Mengapa?

2. Apa usulan anda untuk memperbaiki program ini?

Daftar Responden dan Jenis Pertanyaan untuk Responden No.

Nama Sumber/ Responden

A

Kotamadya Pemda Dinas Sosial Kantor Pos Kotamadya BPS

B

Kecamatan Camat/Kaur Sosial Kantor Pos Mantri Statistik Kantor Pos

C

Desa Kepala Kelurahan Pelaksana Pendataan di desa RT/RW LSM/Tokoh Masyarakat (sepanjang mereka terlibat dalam proses pendataan)

D

Target & Non Target Sasaran Target penerima miskin Target penerima tidak miskin Non Target Penerima

A

B

C

D

E

F1

F2

G

H

I

117

J

Pedoman Pertanyaan Keluarga Penerima Bantuan A. Data keluarga

1. Berapa jumlah anggota rumah tangga ini?

2. Berapa jumlah anak yang masih sekolah? Apakah ada yang masih sekolah di SD/ SMP? Apakah ada yang drop out? Mengapa? Kapan?

3. Siapa saja yang telah bekerja? Apa jenis pekerjaannya? Berapa besar penghasilan rumah tangga? Siapa saja yang memberi kontribusi? Berapa banyak?

4. Status tempat tinggal (kontrak, menempati lahan orang lain, pemilik, lainnya).

Kalau kontrak berapa besar kontrak per bulan?

5. Bagaimana cara ibu/bapak menutupi kebutuhan hidup selama ini apabila mengalami kekurangan?

6. Adakah bantuan dari pemerintah atau pihak lain yang biasa ibu/bapak terima selama 1 tahun terakhir ini? Apa saja , dari mana, dan dalam bentuk apa? Sekarang masih diterima atau tidak? Kalau ada yang tidak, mengapa?

B. Pendataan

1. Apakah keluarga ibu/ mendapatkan bantuan tunai kompensasi BBM? Mengapa keluarga ibu/bapak memperolehnya?

2. Dalam satu rumah tangga, berapa orang yang mendapatkan? Kalau lebih dari satu, mengapa bisa memperoleh lebih dari satu?

3. Apakah anda pernah didata? Kalau ya, siapa yang mendata? Apa saja yang didata?

Berapa kali dilakukan pendataan? Kalau tidak, bagaimana anda dapat menjadi penerima?

4. Dari mana ibu/bapak mengetahui bahwa telah terpilih? Siapa yang memberitahu?

C. Kartu Kompensasi BBM

1. Siapa yang menyerahkan kartu identitas penerima? Dimana? Bagaimana caranya?

2. Apakah ada dana yang dibebankan kepada ibu/bpk untuk mendapatkan kartu tersebut? Siapa yang menentukan? Berapa besar? Untuk apa? Bagaimana tanggapan anda?

3. Apakah nama-nama calon penerima diumumkan secara luas kepada masyarakat desa/RW/RT? Diumumkan dimana saja?

4. Bagaimana tanggapan anda? Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pengumuman tersebut? (tidak semua) D. Sosialisasi

1.

Apakah pernah ada pemberitahuan tentang adanya program cash transfer? Dari siapa? Kapan? Dimana? Bagaimana caranya? Apa saja yang dijelaskan?

2. Apakah sosialisasi /pemberitahuan tersebut dinilai sudah cukup dan dapat dimengerti? Apakah sudah menjangkau seluruh pelosok desa atau menjangkau semua orang?

3. Kalau belum, bagaimana sosialisasi seharusnya dilakukan?

E. Penerimaan Dana

118

1. Apa syarat untuk mengambil dana tersebut? Apa yang diperlukan sebagai tanda bukti pengambilan dana selain kartu?

2. Siapa yang bisa mengambil dana tersebut? Apakah harus kepala keluarga atau dapat diwakilkan ke aparat desa?

3. Bagaimana periode pengambilan dana?

4. Dimana dana tersebut bisa diambil?

5. Apa kesulitan dalam pengambilan dana?

6. Apakah dana tersebut diterima secara utuh?

7. Kalau tidak, siapa yang melakukan pemotongan? Berapa besar potongannya?

Digunakan untuk apa potongan tersebut?

8. Apakah pemotongan tersebut tersebut telah disetujui sebelumnya oleh ybs? Apakah ada sanksi jika tidak mengikuti pemotongan tersebut?

F. Penggunaan Dana

1. Adakah anjuran dalam menggunaan dana tersebut? Dari siapa? Apakah anjuran tersebut anda ikuti?

2. Dana tersebut (rencananya) digunakan untuk apa saja?

3. Apakah jumlah dana tersebut dinilai memadai? Kalau tidak, berapa jumlah dana yang dinilai memadai?

4. Apakah dana tersebut dinilai membantu? Kalau ya dalam hal apa? Kalau tidak mengapa?

5. Apakah ada dana yang dipergunakan untuk membiayai sekolah anak, pengobatan, atau usaha produktif? Seberapa besar? Jelaskan!

G. Complain Resolusion (Mekanisme Pengaduan)

1.

2.

3.

4.

Kemana atau kepada siapa anda pergi jika ingin melakukan komplain?

Apakah anda pernah melakukan komplain? Komplain tentang apa?

Apakah komplain tersebut telah diproses? Bagaimana hasilnya?

Bagaimana pendapat anda tentang tanggapan atas komplain tersebut?

H. Usulan/saran

1. Bagaimana pelaksanaan program disini menurut pendapat anda?

2. Apa yang dinilai sudah baik? Apa yang dinilai belum baik atau masih kurang?

Mengapa?

3. Apa usulan anda untuk memperbaiki program ini?

119

Pedoman Pertanyaan Keluarga Miskin Non Penerima Bantuan

A. Data keluarga

1. Berapa jumlah anggota rumah tangga ini?

2. Berapa jumlah anak yang masih sekolah? Apakah ada yang masih sekolah di SD/ SMP? Apakah ada yang drop out? Mengapa? Kapan?

3. Siapa saja yang telah bekerja? Apa jenis pekerjaannya? Berapa besar penghasilan rumah tangga? Siapa saja yang memberi kontribusi? Berapa banyak?

4. Status tempat tinggal (kontrak, menempati lahan org lain, pemilik, lainnya). Kalau kontrak berapa besar kontrak per bulan?

5. Bagaimana cara ibu/bapak menutupi kebutuhan hidup selama ini apabila mengalami kekurangan?

6. Adakah bantuan dari pemerintah atau pihak lain yang biasa ibu/bapak terima selama satu tahun terakhir ini? Apa saja , dari mana, dan dalam bentuk apa? Sekarang masih diterima atau tidak? Kalau ada yang tidak, mengapa?

B. Tanggapan tentang Cash Tranfer

1. Apakah keluarga ibu/bapak mengetahui adanya bantuan dana tunai untuk keluarga miskin? Darimana ibu/bapak memperoleh informasi tersebut?

2. Apakah ibu/bapak pernah ikut pendataan keluarga miskin ketika ada pendataan?

Jika pernah, mengapa keluarga ibu/bapak tidak memperoleh dana bantuan tersebut?

3. Apa yang ibu lakukan ketika mengetahui keluarga ibu tidak memperoleh?

Bagaimana hasilnya?

4. Adakah janji bahwa keluarga ibu/bapak akan dimasukan dalam data untuk tahap ke dua? Siapakah yang pernah menjanjikan?

5. Apa pendapat ibu/bapak mengenai pembagian dana tunai subsisi BBM ini? Apa alasan ibu/bapak berpendapat demikian?

6. Bentuk bantuan seperti apa yang diperlukan rakyat miskin menghadapi kenaikan BBM? 7. Bagaimana cara ibu/bapak menutupi kebutuhan hidup selama ini? tidak 8. Apakah ibu/bapak mengetahui bahwa ada keluarga miskin namun mendapatkan bantuan tunai? Atau sebaliknya, keluarga mampu tetapi mendapatkan bantuan ini? Mengapa hal itu bisa terjadi?

9. Menurut ibu/bapak, bagaimana supaya hal-hal tersebut tidak terjadi? Apa saransaran ibu/bapak untuk memperbaiki program ini?

120

Lampiran SLT- 2. Pedoman Isian FGD – SLT 5 Kab/Kota PEDOMAN ISIAN FGD Kajian Cepat Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai

Desa Kelompok

: :

Hari/Tanggal Waktu Jumlah peserta Fasilitator

: ……………… : …………….. : ………………

Pria: ….. : 1. ……………..

2. ….………….

3. ……………..

Wanita: ….

DISKUSI REKOMENDASI

Hal

Masalah/kendala yang dihadapi

Usulan/rekomendasi

1. ………

Kelembagaan

2. ………

3. ………

Identifikasi penerima BLT

Pembagian kartu BLT kepada penerima

Pembagian dana BLT

Sosialisasi program BLT

Penyelesaian masalah/keluhan

121

HASIL SKALA TINGKAT KEPUASAN Tingkat : Kabupaten

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

40

50

60

70

80

90

100

Penetapan sasaran Ketepatan sasaran Pembagian kartu SLT kepada penerima Cara pencairan dana Sosialisasi program Penanganan dan penyelesaian masalah CATATAN : HASIL SKALA TINGKAT KEPUASAN Tingkat : Desa

0

10

20

30

Penetapan sasaran Ketepatan sasaran Pembagian kartu SLT kepada penerima Cara pencairan dana Sosialisasi program Penanganan dan penyelesaian masalah CATATAN

122

HASIL SKALA TINGKAT KEPUASAN

Penerima SLT 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Sosialisasi program Ketepatan sasaran Penanganan & Penyelesaian masalah Cara mengambil dana SLT Jumlah dana SLT Frekuensi pengambilan dana SLT CATATAN :

123

Lampiran SLT-3. Laporan FGD â&#x20AC;&#x201C; Kabupaten Bima

LAPORAN FGD TINGKAT KABUPATEN

Kabupaten Kelompok Hari/Tanggal Waktu Jumlah Peserta Fasilitator Co-fasilitator Notulen

: Bima : Pemangku Kepentingan Kabupaten : Kamis, 1 Desember 2005 : 09.30 â&#x20AC;&#x201C; 15.00 :9 Pria : 9 Wanita : : 1. Robert Justin Sodo 2. Syaikhu Usman 3. Syahbudin Hadid

DISKUSI REKOMENDASI Hal Pendataan

Masalah/kendala yang dihadapi

Usulan/rekomendasi

1. Persoalan serius yang terjadi 1. Di daerah terdapat banyak dilapangan antara lain: minimnya lembaga yang menangani kapasitas para pencacah, wawancara kemiskinan. Mereka memiliki yang tidak utuh dan terkesan data-data kemiskinan. Sumber dilakukan secara serampangan, data ini dapat dipakai sebagai banyaknya KK miskin yang tidak bahan tambahan penentuan tercover dalam pendataan, akurasi peneima. Semua terkoordinasi data yang kurang tepat, tidak adanya di bawah satu badan di indikator lokal yang dipakai, dll kabupaten yang melibatkan 2. Di lapangan BPS terkesan jalan semua pihak. KPKD yang sendiri dimana seharusnya yang selama ini menjadi wadah kompoten di LS adalah ketua RT penanganan msalah sehingga ketika orang miskin yang kemiskinan dapat akan didata namun tidak berada di diberdayakan kembali. rumah namun tidak tercover, para 2. kita ingin mencoba sesuaikan berbagai indicator semua KK yang tak terdata tersebut lembaga sehingga kabupaten mengadu pada pemda namun tidak bima memiliki indicator sesuai mendapatkan dengan tingkat kemiskinan 3. Anggaran pelatihan bagi para KSK/PKSK dan para pencacah di daerah. tidak tertutup lapangan juga sangat terbatas kemungkinan nanti penerima BLT adalah keputusan KPKD. 3. Angka pra KS dan KS1 diklariffikasi dengan 11 indikator dengan memanfaatkan tenaga kader, hasil dari proses kalrifikasi tersebut memunculkan standar kemiskinan ncoki â&#x20AC;&#x201C; wara.

124

Lanjutan Hal

Masalah/kendala yang dihadapi

Pembagian Kartu

1. sampai saat ini masih ada 3 desa yang masih bermasalah, karena tuntutan dari masyarakat. Tuntutan tersebut menginginkan pembagian dana kopensasi bersamaan dengan yang terdata berikutnya. Staf BPS menjelaskan bahwa kecil kemungkinan pada tahap kedua, dana tahap I dapat dicairkan. Tidak ada aturan bahwa bantuan tahap pertama dapat diambil sekaligus pada tahap ke dua

Pencairan Dana

1.

terlambatnya pencairan dana di kecamatan tersebut terkait dengan kesiapan dan jaminan keamanan dari pihak kecamatan setempat, hal ini lebih diakibatkan oleh adanya gejolak ditingkat masyarakat karena ketimpangan atas proses pendataan Pencairan yang dilakukan 2. sekaligus selama sehari di setiap kecamatan menimbulkan persoalan tersendiri. Antrian dan desakdesakan akibat ribuan KK miskin yang langsung mendatangi kantor pos pada saat yang sama berakibat negatif baik bagi kantor pos maupun penerima. Bagi para penerima, desak-desakan pada saat antri (khususnya bagi lansia) menimbulkan ketidaknyamanan.

Selain itu mereka juga harus menunggu berjam-jam menanti giliran. Di pihak pos, kesalahan penyobekan kupon yang ada pada kartu dapat saja terjadi karena kelelahan melayani ribuan orang yang datang pada saat bersamaan

Usulan/rekomendasi

4. Hal yang dapat dilakukan pada saat kegiatan pendataan adalah daftar KK miskin disuatu desa setelah dilakukan pendataan nama-nama KK miskin harus di temple di kantor desa sehingga masayrakat lainnya bisa menilai secara bersamaan Pemerintah dihimbau agar segera menindaklanjuti persoalan ini ke pusat melalui instansi terkait agar ada pemberlakuan khusus mengingat banyaknya penerima KKB yang tidak dapat mencairkan dananya pada tahap pertama.

Tindak lanjut ini juga perlu dikoordinasi dengan BPS setempat.

Perlu adanya koordinasi yang terpadu antara pihak pos dan aparat kecamatan/desa dan juga aparat keamanan (polisi).

Pihak pos berkomitmen untuk mengatur ulang jadwal penyaluran dana agar prosesnya dapat berlangsung aman, nyaman dan tidak menimbulkan efek negatif

125

Lanjutan Hal Sosialisasi

Penyelesaian Masalah

Masalah/kendala yang dihadapi

Usulan/rekomendasi

1. Sosialisasi ditingkat pemda juga memang tidak dilakukan.

Pada tingkat operasioal program ini hariusnya tidak diserahkan pada lembaga tertentu seperti BPS namun harus ada tim terpadu karena hal ini berkaitan dengan data dan persoalan social (bukan teknis semata).

2. Munculnya persoalan terkait BLT ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap indicator kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan sosialisasi di tingkat masyarakat dengan melibatkan aparat desa setempat. untuk sosialisasi; Di banyak tempat di Bima muncul 1. Perlu segera dilakukan gejolak sosial pasca pembagian KKB. koordinasi antara Bappeda, Selain itu, aduan baik dari masyarakat BPS, Pos, dan lembaga terkait atau aparat terkait khususnya desa lainnya dalam rangka banyak diterima BPS dan Pemda pembentukan tim pengendali (Bappeda). Selain itu, beberapa instansi yang akan langsung dibawah lain seperti kantor pos, polisi, pers, kendali wakil bupati. kecamatan, dll juga sering kali Disarankan agar tim KPKD menerima banyak pengaduan atau yang telah terbentuk dan protes. Persoalannya kemudian adalah berpengalaman dalam bagaimana semua aduan-aduan ini mengelola masalah ditindaklanjuti? Siapa yang harus kemiskinan dapat mengelola dan mengorganisir aduan diberdayakan demi efisiensi tersebut? Langkah2 apa yang harus dan efektivitas program BLT. dilakukan pada saat terjadi gejolak?

Tim ini juga akan segera Bagaimana proses penanganan membentuk tim pengaduan pengaduan di tingkat kecamatan dan baik di tingkat kabupaten, desa ? Semua ini menjadi masalah yang kecamatan dan tingkat desa. harus segera ditangani 2. Upaya penegakan hokum hendaknya juga mendapat perhatian serius. INi penting agar dapat memberikan efek jera.

3. Pada KKB hendaknya tercantum sanksi yang dapat diterapkan bilamana penerima KKB tersebut tidak layak mendapatkan bantuan.

126

Lanjutan Kelembagaan

1. Belum terlibatnya unsur pemda Tidak adanya sinergisitas dari lembaga terkait.

Bappeda mengakui 2. Wakil adanya miskomunikasi antara pusat dan daerah. Sifat surat dari pusat sangat mendesak apalagi surat tersebut kami tidak pernah melihat. Pemda kelihatannya tidak tanggap, setelah ada persoalan baru ada koordinasi

Di daerah sudah memiliki KPKD, KPKD sudah memiliki angka kemiskinan, ketika unsure pemerintah daerah didalamnya semua unsure terlibat tapi kenapa BPS tidak menginformasikan ke kita. Selain itu beberapa unsure terkait belum dilibatkan Pemerintah pusat hendaknya memberikan otoritas penuh kepada daerah dalam mengatur pelaksanaan program. Keleluasan ini dapat berbentuk seprti penentuan kuota, mekanisme pendataan, dll.

HASIL SKALA TINGKAT KEPUASAN

0

10

20

Penetapan sasaran Ketepatan sasaran Pembagian kartu SLT kepada penerima Cara pencairan dana Sosialisasi Penanganan dan penyelesaian masalah Catatan: : warna merah 1. Tidak Puas : warna kuning 2. Biasa : warna hijau 3. Puas

30

40

50

60

70

80 √ √√√√

√

√√

90

100

√√ √ √√√√

√√√√√ √

√ √

√

127

Ratarata

Lampiran SLT- 4. Laporan FGD Tingkat Desa (Kelompok Penerima) LAPORAN FGD TINGKAT DESA

Desa Kelompok Hari/Tanggal Waktu Jumlah Peserta Fasilitator Asisten Fasilitator Notulen

: Nunggi : Responden : Selasa 29 November 2005 : 16.30 â&#x20AC;&#x201C; 17.30 : 8 orang Pria : 7 Wanita : 1 : Syahbudin Hadid. : Syaikhu Usman : R.Justin Sodo

DISKUSI REKOMENDASI Hal Pendataan

Pembagian Kartu

1.

Pencairan Dana

Masalah/kendala yang dihadapi 1. Petugas mendatangi para penerima namun tidak banyak mengajukan pertanyaan.

2. Petugas tidak menjelaskan maksud pendataan dan ini membingungkan para penerima 3. Aparat desa tidak diikutsertakan bahkan ada yang tidak tahu 4. ada peserta yang mengaku tidak ditanya dirumahnya 5. Mereka mengaku sedih karena banyak kerabat mereka yang juga miskin tapi tidak menerima dana ini.

Usulan/rekomendasi 1. Petugas diharapkan agar secara terbuka menjelaskan maksud pendataan 2. Petugas harus mendatangi langsung dan melakukan wawancara dengan didamping ketua RT anggota 3. Sebaiknya masyarakat lain yang juga miskin segera didaftar untuk menghindari kecemburuan di antara mereka

1. Pembagian kartu berjalan lancar dan tidak ada persoalan serius 2. Kartu ada yang dibagi langsung dan ada yang melewati kepala desa.

Pembagian langsung dilakukan secara diam-diam khawatir masyarakat lain akan cemburu. menjelaskan tujuan 3. Petugas penerimaan kartu tersbut

1. Perlu keterlibatan aparat desa dalam pembagian kartu. Hal ini bertujuan agar dapat menghindari perbenturan dengan masyarakat miskin lain yang tidak menerima BLT. 2. Pembagian kartu sebaiknya secara terbuka di tempat umum agar mendapatkan penjelasan yang sama. sebaiknya 1. Pencairan dilakukan di kantor desa oleh pegawai kantor pos agar mereka tidak perlu mengeluarkan biaya lagi Perlu koordinasi yang baik diantara pihak terkait

Pada saat pencairan dana, para penerima berdesak-desakan dan ini menimbulkan kerusakan (kursi) fasilitas kantor kecamatan yang dipakai sebagai tempat pencairan dana.

128

Lanjutan Hal

Sosialisasi

Penyelesaian Masalah

Masalah/kendala yang dihadapi

Usulan/rekomendasi

2. Penundaan pencairan akibat tidak adanya koordinasi yang baik antara aparat kecamatan dan kantor menyebabkan kerugian material bagi penerima yang telah mengeluarkan biaya untuk mendatangi kantor pos.

Isu ini tidak dibahas karena sosialisasi Pemerintah perlu melakukan tidak dilakukan. sosialisasi karena tidak adanya sosialiasi mengakibatkan kebingungan di tingkat bawah tentang maksud dan tujuan program.

Meski banyak hal yang menjadi aduan Mereka mengharapkan agar masyarakat terutama menyangkut daftar segera dibentuk tim penanganan tambahan atau mereka yang dianggap pengaduan khusus. sangat miskin namum tidak menerima BLT . Mereka umumnya tidak tahu ke mana harus mengadu.

Kelembagaan Tidak dibahas karena para peserta tidak paham tentang mekanisme program (akibat tidak adanya sosialisasi).

Hasil Skala Tingkat Kepuasan dari 8 peserta

0

10

20

30

40

50

V

Penetapan Sasaran Ketepatan Sasaran

V VV

Pembagian Kartu

V

Pencairan Dana

V

Sosialisasi Penanganan Masalah

60

V

VV V

V

VV

V VVVV V VVVV

70

80

90 100

VV VV VV VVV VV V VV VV V VV VV V VV V

129

Lampiran SLT- 5. Ringkasan Eksekutif SLT Jakarta RINGKASAN

Pada 1 Oktober 2005, pemerintah menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Kenaikan ini memperberat beban hidup masyarakat, terutama kelompok miskin. Untuk mengurangi beban tersebut, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 12/2005 tentang pemberian subsidi langsung tunai (SLT) kepada rumah tangga miskin. Besarnya bantuan Rp100.000 per rumah tangga per bulan dan diberikan setiap tiga bulan. Rumah tangga miskin didefinisikan sebagai mereka yang mempunyai pengeluaran per kapita per bulan Rp175.000 atau kurang.

Mereka diidentifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan metode uji pendekatan kemampuan (proxy means testing). Pendistribusian dana bantuan ke rumah tangga miskin dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia.

Belajar dari pengalaman di masa lalu, pelaksanaan penyaluran dana kompensasi subsidi BBM selalu dihadapkan pada berbagai permasalahan. Karena itu, diperlukan evaluasi dini terhadap pelaksanaan Program SLT guna mencari jalan keluar dari berbagai permasalahan dan kelemahan teknis di lapangan. Untuk itu, Lembaga Penelitian SMERU melakukan penelitian cepat (rapid appraisal) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta pada 12-14 Oktober 2005.

Dalam pelaksanaan program ini tidak ditemukan adanya acuan atau pedoman umum yang berisi penjelasan menyeluruh tentang program bagi semua pihak yang berkepentingan. Acuan yang tersedia hanya berupa buku petunjuk parsial seperti petunjuk pendataan rumah tangga miskin dan petunjuk pendistribusian kartu kompensasi BBM (KKB) yang persebarannya cenderung terbatas di kalangan internal BPS. Akibatnya, terdapat perbedaan pemahaman antarpihak terkait tentang pelaksanaan program.

Instansi yang berperan dalam pelaksanaan Program SLT adalah Departemen Sosial, BPS, dan PT Pos Indonesia. Pemerintah daerah (pemda) pada awalnya tidak dilibatkan secara serius. Namun, dengan perkembangan pelaksanaan program pihak pemda pun sering diminta membantu proses pencairan dana dalam rangka meredam gejolak sosial.

Selain itu, untuk mengorganisasi pengaduan masyarakat sekaligus memantau pelaksanaan program, Pemprov DKI Jakarta membentuk pos koordinasi (posko) yang disebut Tim Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan (UPMP).

Di DKI Jakarta, kegiatan sosialisasi program secara formal dan menyeluruh bagi pihak terkait di luar lembaga pelaksana nyaris tidak pernah dilakukan. Sosialisasi formal hanya terbatas tentang rencana kegiatan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSE05) yang dalam praktiknya merupakan pendataan keluarga/rumah tangga miskin.

Sosialisasi formal untuk masyarakat luas pun tidak dilakukan. Banyak pihak mengeluhkan kurangnya sosialisasi program. Sebagai contoh, kriteria penerima SLT tidak disosialisasikan secara terbuka dan instansi pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan secara resmi tidak mengetahui besarnya target dan realisasi di daerahnya.

Kurangnya sosialisasi program menyebabkan aparat kecamatan, kelurahan, ketua rukun warga (RW), dan ketua rukun tetangga (RT) tidak dapat membantu menjelaskan program kepada masyarakat yang bertanya atau mengadu.

Menurut buku Pelaksanaan Pendataan Rumah Tangga Miskin 2005, pendataan rumah tangga miskin diselenggarakan sejak 15 Agustus hingga 15 September 2005. Dalam praktik, waktu pelaksanaan pendataan bervariasi, misalnya, ditemukan adanya kontrak

130

kerja pencacah yang dimulai pada 8 Agustus 2005. Pendataan dilakukan oleh BPS dengan dibantu pencacah yang terdiri dari petugas lapangan keluarga berencana (PLKB), kader BKKBN, anggota karang taruna, pegawai kelurahan, serta pencacah lainnya yang ditunjuk BPS. Pencacah mendapat pelatihan sehari mengenai tata cara pendataan dan penjelasan ringkas tentang berbagai formulir yang akan digunakan dalam pendataan.

Proses penjaringan keluarga/rumah tangga miskin secara umum berlangsung sebagai berikut: 1) pencacah meminta daftar keluarga/rumah tangga miskin kepada ketua RT yang kemudian dilengkapi dengan daftar keluarga/rumah tangga miskin dari sumber lain dan dilakukan observasi langsung ke masing-masing rumah untuk menilai layak tidaknya diajukan sebagai keluarga/rumah tangga yang diduga miskin; 2) daftar yang sudah dinilai diserahkan kepada petugas BPS untuk dilakukan verifikasi secara kasat mata guna menentukan keluarga/rumah tangga yang layak untuk didata sebagai keluarga/rumah tangga miskin; 3) pencacah menerima daftar keluarga/rumah tangga layak didata yang kemudian dicacah dengan menggunakan formulir PSE05.RT; 4) formulir yang sudah terisi diserahkan ke BPS provinsi untuk di-entry dan hasilnya dikirim ke BPS Pusat untuk dilakukan penghitungan skor dalam rangka penetapan keluarga/rumah tangga sasaran Program SLT. Ditemukan indikasi bahwa tidak semua prosedur pendataan tersebut diikuti. Petugas BPS tidak melaksanakan verifikasi kasat mata secara menyeluruh, melainkan hanya beberapa keluarga/rumah tangga saja. Terdapat pencacah yang tidak menghubungi ketua RT untuk membuat daftar keluarga/rumah tangga miskin awal dan ada juga pencacah yang meminta orang lain melakukan tugasnya. Pengisian formulir PSE05.RT secara langsung dari rumah ke rumah hanya dilakukan terhadap sebagian kecil rumah tangga. Pertanyaan yang diajukan kepada keluarga/rumah tangga pun tidak lengkap, kebanyakan hanya dua hingga tiga variabel pertanyaan, seperti pekerjaan, status kepemilikan rumah, dan banyaknya anak yang sekolah. Hal ini menguatkan adanya indikasi bahwa BPS telah menetapkan â&#x20AC;&#x153;kuota jumlah penerimaâ&#x20AC;? untuk setiap wilayah hingga tingkat RT sebelum pendataan dilaksanakan.

Secara umum, penerima SLT di Provinsi DKI Jakarta adalah keluarga/rumah tangga miskin. Namun, di satu sisi masih banyak laporan adanya keluarga/rumah tangga yang sama miskinnya tetapi tidak mendapatkan SLT (undercoverage). Di sisi lain, ditemukan juga beberapa keluarga/rumah tangga mampu yang menerima SLT (leakage).

Sebagian besar keluarga/rumah tangga penerima mencairkan dana pada 1 Oktober 2005. Umumnya pelaksanaan penyaluran dana berjalan lancar dan penerima mengambil dana SLT secara langsung dengan membawa serta KKB tanpa perlu bukti diri. Perkecualian ditemukan di Kelurahan Kalibaru. Para ketua RT di kelurahan ini menganjurkan penerima untuk membawa kartu tanda penduduk (KTP). Dana diterima di kantor pos secara utuh tanpa potongan. Beberapa kasus pemotongan dana hanya ditemui di tingkat masyarakat dan sifatnya sukarela.

Tidak ada ketentuan yang mengatur penggunaan dana SLT. Artinya, penerima dapat menggunakan dana untuk keperluan apa pun. Dalam kenyataannya, umumnya penerima menggunakan dana SLT untuk membeli beras dan minyak tanah, membayar listrik dan biaya kontrak rumah, serta melunasi utang. Selain itu, ada juga beberapa penerima yang menggunakan dana untuk biaya kesehatan dan sekolah. Hanya sedikit yang memanfaatkan dana untuk modal usaha. Pada saat tim peneliti melakukan kunjungan lapangan, dana tersebut umumnya telah habis digunakan.

131

Penerima mengaku senang memperoleh dana SLT, namun banyak yang menilai bahwa jumlah dana yang diterima terlalu minim. Jumlah bantuan yang mereka anggap memadai adalah Rp150.000â&#x20AC;&#x201C;Rp200.000 per bulan. Dasar perhitungan mereka adalah kenaikan pengeluaran harian rumah tangga setelah adanya kenaikan harga BBM. Setelah pembagian KKB dan pencairan dana, banyak anggota masyarakat mengajukan keberatan karena tidak memperoleh SLT. Padahal mereka telah didata atau selama ini termasuk keluarga/rumah tangga miskin dalam program penanggulangan kemiskinan lainnya, seperti Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin). Mereka datang ke berbagai lembaga, mulai dari ketua RT/RW, kantor kelurahan, kecamatan, kotamadya, hingga BPS. Oleh karena itu, pada 4 Oktober 2005, Gubernur DKI mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan posko guna mengorganisasi jalur pengaduan masyarakat. Namun, posko yang dibentuk ini tidak berwewenang untuk menyelesaikan pengaduan. Posko hanya bertugas menampung pengaduan yang umumnya berupa permohonan untuk didaftar sebagai penerima atau meminta dilakukan pendataan ulang.

Semua bentuk pengaduan tersebut kemudian dilaporkan ke instansi atasannya.

132

Lampiran SLT- 6. Ringkasan Eksekuti SLT 5 Kab/Kota RINGKASAN EKSEKUTIF

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 Oktober 2005 menambah beban hidup masyarakat. Untuk mengurangi beban tersebut, pemerintah melaksanakan Subsidi Langsung Tunai (SLT) kepada rumah tangga miskin yang diidentifikasi oleh BPS dengan menggunakan metode uji pendekatan kemampuan (proxy-means testing).

Setiap rumah tangga menerima Rp100.000 per bulan yang diberikan tiga bulan sekali.

Pada pencairan tahap pertama yang direalisasikan sejak 1 Oktober 2005, pemerintah menyediakan dana sebesar Rp4,6 triliun bagi sekitar 15,5 juta rumah tangga.

Penyaluran dana dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia melalui kantor cabangnya.

Laporan ini ditulis berdasarkan hasil kajian cepat (rapid appraisal) SMERU atas pelaksanaan SLT pada 22 November-3 Desember 2005 di lima kabupaten/kota. Kajian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran aktual pelaksanaan SLT tahap pertama untuk dijadikan bahan pembelajaran bagi perbaikan penyaluran tahap berikutnya.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 93 rumah tangga penerima, 30 rumah tangga bukan penerima, dan berbagai informan kunci di berbagai tingkat pemerintahan. Selain itu, dilakukan lima FGD aparat/tokoh kabupaten/kota, 10 FGD aparat/tokoh desa/kelurahan, dan 12 FGD rumah tangga penerima. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang dilengkapi dengan analisis kuantitatif terhadap data penargetan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbatasnya waktu membuat pelaksanaan SLT terkesan â&#x20AC;?dipaksakanâ&#x20AC;? dan turut memengaruhi keberhasilan pelaksanaan masingmasing tahapan dan keseluruhan program.

Dalam penargetan, ditemui adanya kesalahan sasaran (mistargeting) meskipun dalam tingkat yang relatif rendah. Hal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima SLT (leakage) dan rumah tangga miskin yang belum menjadi penerima (undercoverage).

Beberapa faktor yang diperkirakan melatarbelakangi kesalahan sasaran adalah: 1) tidak meratanya kapasitas pencacah dan tidak ditunjang oleh pelatihan dan bimbingan yang memadai; 2) cukup tingginya subyektivitas pencacah dan ketua SLS (Satuan Lingkungan Setempat); 3) prosedur penyaringan rumah tangga miskin tidak dilakukan secara seksama; 4) pencacah tidak selalu mendatangi rumah tangga yang dicacah; 5) terdapat indikasi adanya penjatahan jumlah rumah tangga target sampai di tingkat RT; 6) indikator kemiskinan yang digunakan kurang sensitif dalam menangkap kondisi sosial ekonomi rumah tangga secara utuh; 7) terdapat pilihan jawaban yang tidak lengkap; 8) konsep keluarga dan rumah tangga sebagai unit penerima SLT tidak ditetapkan secara tegas.

Analisis kuantitatif menunjukkan bahwa: 1) alokasi penargetan kewilayahan cukup baik (korelasi dengan jumlah penduduk miskin 65,8%), artinya kecamatan yang jumlah penduduk miskinnya lebih banyak mendapat KKB yang lebih banyak; 2) penargetan di tingkat rumah tangga menunjukkan hasil yang bervariasi; 3) pengecekan terhadap isian formulir rumah tangga responden menunjukkan tingkat kesesuaian yang tinggi (78,3%) tetapi bervariasi antarvariabel dan antarwilayah; dan 4) simulasi terhadap hasil pendataan ulang responden menunjukan bahwa titik potong (cut-off point) 0,2 yang digunakan BPS untuk menetapkan target terlalu rendah sehingga rumah tangga yang

133

kurang layak dapat menjadi penerima; 5) terdapat indikasi kurang selektifnya pendaftaran rumah tangga susulan.

Rumah tangga penerima SLT diberi kartu identitas berupa KKB (Kartu Kompensasi BBM). Penyerahan KKB kepada rumah tangga penerima bervariasi antarwilayah. Ada yang diserahkan oleh petugas BPS, ada juga yang melalui pemda setempat atau pencacah. Cara penyerahannya pun berbeda-beda, ada yang dilakukan dari rumah ke rumah, ada juga yang secara kolektif dengan mengumpulkan penerima di lokasi tertentu.

Permasalahan yang muncul dalam pendistribusian KKB antara lain: 1) ketidakcocokan identitas penerima dengan data yang tercantum dalam KKB; 2) kasus penundaan pendistribusian KKB atas permintaan masyarakat; 3) kasus pungutan uang transpor oleh petugas distribusi kepada penerima; 4) beberapa KKB yang dibatalkan/ditahan belum diserahkan kepada BPS; 5) informasi tentang KKB yang dibatalkan tidak selalu diketahui oleh kantor pos.

Dalam pencairan dana SLT ditemukan beberapa hambatan, antara lain: 1) minimnya jumlah petugas di setiap kantor pos; 2) penerima yang tinggal jauh harus mengeluarkan biaya transpor yang cukup memberatkan; 3) kecenderungan penerima mengambil dana pada hari pertama pencairan menyebabkan antrean panjang; 4) tidak jelasnya dana operasional menjadi alasan tidak dilakukannya pelayanan keliling atau penyediaan pos pelayanan tambahan di beberapa daerah.

Penunjukan PT Pos Indonesia sebagai pelaksana pencairan dana SLT dinilai tepat oleh banyak kalangan karena berpengalaman luas dalam melayani transfer dana masyarakat, kantornya terdapat di sebagian besar kecamatan, dan dinilai relatif bersih dari kasus penyelewengan. Di beberapa daerah yang proses pencairannya berjalan lancar, kantor pos melakukan beberapa hal, yaitu: 1) menetapkan jadwal pencairan yang disosialisasikan dengan baik; 2) melakukan koordinasi dengan aparat setempat; 3) menambah pos atau loket pembayaran, atau melakukan jemput bola untuk wilayah yang relatif jauh.

Penerima umumnya mengambil dana SLT secara langsung, kecuali yang sakit atau jompo. Sebagian besar penerima mengambil dana hanya dengan menunjukkan KKB. Terdapat juga wilayah yang mensyaratkan adanya bukti diri (KTP) yang tidak selalu dimiliki oleh penerima. Kondisi ini, dimanfaatkan oleh sebagian aparat desa/kelurahan untuk menarik biaya pembuatan bukti diri yang lebih mahal.

Penerima memperoleh dana dari kantor pos dalam jumlah penuh Rp300.000. Pungutan terjadi di tingkat masyarakat, baik sukarela maupun tidak, antara lain untuk aparat desa/kelurahan, pencacah, ketua RT, atau rumah tangga miskin lain yang tidak menerima SLT. Penerima umumnya menggunakan dana untuk keperluan konsumsi, hanya sebagian kecil yang menggunakan untuk membayar hutang, biaya berobat, keperluan anak sekolah, tambahan modal, atau disimpan.

Berbagai permasalahan tentang penargetan dan penyaluran muncul terkait dengan lemahnya sosialisasi program. Lemahnya sosialisasi terjadi di semua tahapan pelaksanaan mulai dari proses pendataan hingga mekanisme pengaduan. Sosialisasi kepada masyarakat bisa dikatakan tidak dilakukan. Meskipun sosialisasi untuk jajaran pemda dilakukan, namun agak terlambat dan informasinya hanya tentang rencana pendataan. Hal ini diperparah dengan tidak tersedianya petunjuk pelaksanaan program yang menyeluruh di tingkat pemda. Bahkan beberapa surat terkait SLT dari pemerintah

134

pusat yang sebenarnya dapat dijadikan dasar hukum pemda setempat, seperti Inpres, SK Menko Kesra dan SK Mendagri, terlambat datang atau bahkan tidak diterima.

Minimnya sosialisasi pada tahap pendataan memang mengurangi munculnya moral hazard dalam penentuan target. Namun kurangnya sosialisasi secara menyeluruh justru mendorong munculnya salah persepsi dan kecemburuan sosial.

Secara kelembagaan, di daerah tidak ada yang merasa bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi. Sedangkan Menkominfo sebagai penanggung jawab sosialisasi nasional, hanya melakukan sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik yang hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu. Upaya penyebaran brosur tentang kriteria rumah tangga miskin pun, selain datangnya terlambat (21 Nopember 2005), jumlahnya terbatas, juga kurang informatif bagi masyarakat umum.

Selain itu, kelembagaan yang menangani pengaduan dan pemantauan program juga tidak berjalan di semua wilayah meskipun terdapat Surat Mendagri No. 541/2475/SJ dan Surat Menko Kesra No. B.244/Menko/Kesra/IX/2005. Posko SLT hanya ditemukan di Demak dan Ternate, itupun hanya di tingkat kabupaten/kota. Keberadaan posko dan mekanisme pengaduan yang tersedia juga tidak diinformasikan secara luas kepada masyarakat sehingga terjadi variasi jalur pengaduan.

Adanya mistargeting yang diperparah dengan sosialisasi yang tidak memadai, khususnya tentang kriteria target dan tujuan program, telah memicu munculnya ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat diungkapkan dalam berbagai bentuk, mulai dari keluhan, protes atau demonstrasi, melakukan ancaman, hingga pengrusakan. Pengaduan yang berbentuk aksi protes dan ancaman biasanya ditangani oleh kepala desa/lurah dibantu oleh aparat keamanan/kepolisian. Di beberapa daerah aparat pemda kabupaten/kota dan kecamatan serta BPS juga ikut turun tangan. Aksi protes dan ancaman dapat diredam dengan: 1) dibukanya pendaftaran susulan bagi masyarakat yang merasa berhak; 2) adanya kesediaan penerima SLT untuk membagi sebagian dana kepada rumah tangga miskin lainnya; 3) ada pejabat yang menjanjikan bahwa pendaftar susulan akan menerima SLT pada tahap berikutnya.

Secara umum, koordinasi dan komunikasi pelaksanaan SLT dinilai lemah. Indikasinya: 1) dokumen dari pusat tentang SLT terlambat atau bahkan tidak diterima pemda; 2) pendataan rumah tangga miskin dilakukan sebelum Inpres No. 12 Tahun 2005 keluar; 3) rakor tingkat menteri Bidang Kesra (16 September 2005) kurang tepat dalam menafsirkan Inpres tersebut, yakni tugas Depdagri sebagai koordinator pelaksanaan dan pengawasan berubah menjadi pengawasan dan penanganan pengaduan. Oleh karenanya, salah satu fungsi pemda sebagai kepanjangan tangan Depdagri untuk mengkoordinasikan pelaksanaan SLT tidak dilakukan dan pemda merasa tidak dilibatkan secara resmi dalam pelaksanaan SLT. Pemda juga mempertanyakan komitmen pemerintah pusat atas pelaksanaan politik desentralisasi dan otonomi daerah karena SLT bersifat sentralistik dan dilaksanakan oleh institusi yang juga sentralistik (BPS dan PT Pos Indonesia).

Sifat ketertutupan proses pendataan dan penetapan penerima SLT dirasakan bertentangan dengan proses demokratisasi yang tengah dibangun. Dalam kaitan ini terdapat konflik antara larangan BPS mempublikasikan identitas responden (UU No. 16 Tahun 1997 tentang statistik) dengan kebutuhan demokrasi untuk mengkonsultasikan calon penerima SLT dengan publik lokal. Ketika hasil pendataan rumah tangga miskin menimbulkan keresahan sosial politik barulah pemerintah pusat secara serius meminta pemda melakukan langkah-

135

langkah “pengamanan”, antara lain melalui instruksi pembentukan posko pengaduan. Dalam hal ini pemda terposisikan seolah-olah sebagai “pemadam kebakaran” (trouble-shooter).

Kesederhanaan birokrasi penyelenggaraan program SLT yang diserahkan kepada BPS dan Kantor Pos secara keseluruhan merupakan kunci keefisienan pelaksanaan program ini. Persoalan kemudian muncul lebih karena kedua pelaksana tersebut adalah instansi yang para karyawannya biasa bekerja dengan pendekatan teknis, sementara kemiskinan merupakan persoalan yang mengandung sosial, ekonomi, dan politik, dan memerlukan pendekatan yang komprehensif.

Hasil FGD menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepuasan penerima terhadap pelaksanaan SLT adalah paling tinggi dibanding tingkat kepuasan aparat/tokoh desa/kelurahan dan kabupaten/kota. Hal ini dapat dimengerti karena penerima merupakan kelompok yang diuntungkan oleh keberadaan program. Baik, penerima maupun aparat/tokoh di tingkat desa/kelurahan dan kabupaten/kota menilai sosialisasi merupakan aspek yang paling tidak memuaskan. Sedangkan cara pencairan dana dan pembagian KKB merupakan aspek yang paling memuaskan. Hasil wawancara mendalam terhadap 30 rumah tangga bukan penerima juga menunjukkan tingkat kepuasan yang tidak jauh berbeda.

Terdapat perbedaan penilaian terhadap keberadaan SLT. Sebagian aparat kurang setuju karena menganggapnya sebagai “program yang hanya memberi ikan, bukannya kail”.

Sebagian aparat lainnya setuju sepanjang pelaksanaannya tepat sasaran. Sementara masyarakat penerima merasa terbantu dengan keberadaan SLT dan mereka menilai keberadaan program tidak memengaruhi etos kerja.

Dengan latar belakang temuan tersebut, berikut adalah beberapa usulan kebijakan untuk pelaksanaan pencairan tahap berikutnya: 1. BPS dan kantor pos tetap menjadi pelaksana utama SLT di lapangan. Kedua lembaga ini selain bertanggung jawab kepada instansi atasannya, disarankan juga berkoordinasi atau melaporkan kegiatannya kepada bupati/walikota di masing-masing wilayah kerjanya.

2. Depdagri perlu menugaskan pemda kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelaksanaan dan pengawasan SLT sesuai Inpres No. 12 Tahun 2005. Dalam rangka melakukan tugas tersebut pemda segera membentuk pos koordinasi (posko) terpadu di semua tingkat pemerintahan (kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan) yang melibatkan BPS, kantor pos, dan kepolisian.

3. Tugas pemda dilaksanakan dalam kerangka kegiatan rutin penyelenggaraan pemerintahan daerah. Biaya operasional penyelenggarananya dibebankan pada APBD, khusus bagi daerah miskin disediakan melalui dana alokasi khusus (DAK).

4. Penggunaan konsep keluarga atau rumah tangga miskin harus dipilih secara tegas. Paling tidak, pada wilayah yang sama digunakan konsep yang seragam.

5. KKB rumah tangga yang tidak layak menerima SLT harus segera dibatalkan oleh posko. Bagi rumah tangga yang menolak pembatalannya, dapat dilakukan pemblokiran dana di kantor pos.

6. KKB yang dibatalkan harus segera diserahkan kepada BPS kabupaten/kota, dan diinformasikan kepada kantor pos untuk menghindari penyalahgunaan atau pencairan dana oleh mereka yang tidak berhak.

136

7. Segera dilakukan verifikasi oleh posko terhadap rumah tangga penerima susulan.

Pelaksanaan coklit (pencocokan dan penelitian) sebaiknya dilakukan dari rumah ke rumah. Apabila waktu tidak memungkinkan, dapat dilakukan melalui musyawarah di tingkat desa/kelurahan.

8. Penyaluran KKB rumah tangga penerima susulan oleh posko harus sesuai dengan petunjuk pendistribusian KKB dari BPS. 9. Nama rumah tangga penerima SLT termasuk hasil pendataan susulan, perlu dipublikasikan di tempat umum di tingkat SLS. Dalam rangka validasi ketepatan penargetan, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatannya ke posko terdekat dalam waktu tertentu.

10. Dalam rangka memperbaiki sistem koordinasi dan komunikasi, semua dokumen yang dikeluarkan pemerintah pusat harus dipastikan diterima oleh setiap pemda kabupaten/kota.

11. Pemerintah pusat harus mendorong pelaksanaan sosialisasi program kepada masyarakat melalui berbagai jalur, yaitu pemerintah daerah, berbagai media elektronik dan cetak, penyebaran brosur yang lebih informatif, komunikatif, dan tersebar. Materi sosialisasi terutama ditekankan pada tujuan program, kriteria penerima program, keberadaan dan fungsi posko.

12. Kantor pos perlu membuat jadwal pencairan dana SLT untuk setiap desa/kelurahan secara lengkap dan jelas, serta diinformasikan secara luas.

13. Kantor pos perlu fleksibel dalam menyalurkan dana seperti menyediakan pos keliling atau membuka pos pelayanan di tingkat desa/kelurahan.

14. Perlu dipertimbangkan pemberlakuan persyaratan bukti diri seperti KTP saat pencairan dana untuk tujuan meminimalkan penyimpangan. Untuk itu, perlu didukung oleh kebijakan pembuatan KTP yang mudah, murah atau gratis.

15. Perlu penegakan hukum yang tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran program, seperti pemalsuan informasi dan pungutan terhadap penerima. Pemberian sanksi dan pemberitaannya akan memberikan efek jera terhadap masyarakat dan aparat lain.

137

Lampiran BOS-1. Pedoman Pertanyaan Guru KAJIAN CEPAT PROGRAM PKPS-BBM BIDANG PENDIDIKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 2006 Pedoman Pertanyaan

Guru di Sekolah Penerima BOS A. Sosialisasi kepada Guru: 1. Apakah pernah ada pemberitahuan tentang adanya program BOS? Dari siapa?

Kapan? Dimana? Bagaimana bentuk sosialisasi tersebut? (Menggunakan media apa saja?) Berapa kali? Apa saja yang dijelaskan?

2. Proses sosialisasi tersebut melibatkan siapa saja?

3. Apakah sekolah mendapatkan juklak dan/atau juknis program BOS? 4. Apakah sosialisasi/pemberitahuan tersebut dinilai sudah cukup dan dapat dimengerti?

5. Kalau belum, bagaimana sosialisasi seharusnya dilakukan? (Bagaimana seharusnya bentuk sosialisasi, materi, frekuensi, dll?)

B. Sosialisasi kepada orang tua/murid: 1. Apakah sekolah mensosialisasikan program ini kepada orang tua/murid?

2. Apakah guru dilibatkan dalam sosialisasi ini?

3. Kepada siapa saja program ini disosialisasikan? (seluruh/sebagian orang tua, seluruh/sebagian murid, dll) 4. Bagaimana bentuk sosialisasi yang diberikan? (Menggunakan media apa saja: pertemuan, pemberitahuan melalui surat, pengumuman melalui mesjid/gereja/â&#x20AC;Ś., pamflet, spanduk, majalah dinding/papan tulis, dll?) Berapa kali? Apa saja yang dijelaskan?

5. Bagaimana reaksi orang tua/ murid mengenai program tersebut?

6. Pendapat? Saran?

C. Keputusan sebagai penerima BOS: 1. Apakah guru dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk menerima dana BOS? 2. Siapa saja yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan? Mengapa/alasan keputusan tersebut diambil? Bagaimana proses pengambilan keputusan?

Apakah keputusan merupakan hasil kesepakatan bersama? Apakah ada yang tidak setuju? Bagaimana penyelesaiannya? Siapa paling berperan dalam pengambilan keputusan?

3. Apakah responden mengetahui kriteria/dasar penentuan dan prosedur penerima? Jika ya, apa dan bagaimana?

4. Apakah responden mengetahui adanya surat perjanjian pemberian bantuan antara kepala sekolah dan manager PKPS-BBM Kab/Kota? Apakah responden mengetahui kewajiban/konsekuensi sebagai penerima BOS? 5. Apakah responden mengetahui ada sekolah yang menolak menjadi penerima BOS? Apa responden mengetahui alasan mereka menolak?

6. Pendapat? Saran?

138

D. Keuangan Sekolah: 1. Apakah sekolah memiliki RAPBS rutin sebelum adanya BOS? Jika ya, sejak kapan? Jika tidak mengapa? Bagaimana pengaturan APBS selama ini?

2. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan RAPBS? 3. Komponen apa saja yang dimasukan dalam RAPBS? Darimana saja pendapatan sekolah yang digunakan untuk biaya operasional sekolah?

4. Apakah dana BOS dialokasikan secara terpisah atau termasuk bagian dari anggaran sekolah secara keseluruhan? (Apakah dana tersebut masuk dalam pos penerimaan di RAPBS?) 5. Apakah ada perubahan dalam pengelolaan RAPBS setelah adanya program BOS? 6. Apakah RAPBS bisa diketahui oleh masyarakat (guru, orangtua, dll)?

E. Penggunaan dana: 1. Apakah responden terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai penggunaan dana? Jika ya, sejauh mana keterlibatan responden?

2. Siapa saja (guru, komite, orang tua murid) yang terlibat dalam pengambilan keputusan penggunaan dana?

3. Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan tentang penggunaan dana?

Apakah ada kesepakatan bersama? Apakah ada yang tidak setuju? Bagaimana penyelesaiannya?

4. Siapa pengelola dana BOS? (Misalnya melakukan transaksi pembayaran, dll) 5. Bagaimana pengaruh BOS terhadap guru? (kualitas, kesejahteraan) 6. Apakah ada siswa miskin disekolah ini? Bagaimana sekolah menentukan kriteria murid miskin/non miskin?

7. Apakah sekolah membebaskan iuran sekolah seluruh siswa miskin yang ada disekolah ini setelah adanya BOS? 8. Apakah iuran sekolah untuk murid non miskin juga dikurangi/dibebaskan setelah adanya BOS? 9. Menurut pengetahuan responden, dana BOS digunakan untuk apa saja?

Jelaskan!

10. Pendapat? Saran?

F. Sistem pelaporan dan monitoring: 1. Apakah sekolah melaporkan penggunaan dana BOS? Kepada siapa laporan itu diberikan? Kapan laporan itu disampaikan?

2. Bagaimana tanggapan responden terhadap system pelaporan yang dilaksanakan?

G. Hasil dan manfaat program: 1. Apakah dampak dari penggunaan dana terhadap kualitas pendidikan yang disediakan sekolah ini? (Misalnya terhadap jam belajar, penambahan fasilitas, ketersediaan buku, ranking sekolah, prestasi siswa, dll).

2. Bagaimana dampak BOS terhadap tingkat drop out dan akses masyarakat terhadap sekolah?

H. Pengaduan dan penyelesaian masalah:

139

1. Apakah responden pernah mendengar atau mengetahui adanya permasalahan atau penyimpangan terkait pelaksanaan program BOS? Apa saja permasalahan yang muncul tersebut? Apakah responden mengetahui bagaimana penyelesaian masalah tsb?

2. Apakah responden mengetahui kemana masyarakat melakukan pengaduan jika mereka merasa tidak puas?

3. Bagaimana mekanisme pengaduannya?

4. Bagaimana pendapat responden tentang mekanisme pengaduan tersebut?

Apakah sudah tepat? Bagaimana seharusnya?

5. Apakah responden mengetahui kasus pengaduan yang terjadi dilingkungan responden? Apakah responden mengetahui bagaimana penyelesaian masalah tsb?

I. Usulan/saran: 1. Program apa saja yang pernah dilaksanakan disekolah ini? Bagaimana program tersebut jika dibandingkan dengan program BOS? (Lebih baik/buruk?)

Mengapa?

2. Bagaimana pelaksanaan program BOS menurut pendapat anda? (Apakah program BOS membantu untuk meningkatkan akses pendidikan bagi siswa miskin dan mengembangkan kualitas pendidikan?) Apa yang dinilai sudah baik dan apa saja yang masih kurang? Mengapa?

3. Apa usulan anda untuk memperbaiki program ini?

140

Lampiran BOS-2. Pedoman Pertanyaan Komite Sekolah KAJIAN CEPAT PROGRAM PKPS-BBM BIDANG PENDIDIKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 2006 Pedoman Pertanyaan Komite Sekolah Penerima BOS A.

Sosialisasi kepada komite sekolah: 1. Apakah pernah ada pemberitahuan tentang adanya program BOS? Dari siapa?

Kapan? Dimana? Bagaimana bentuk sosialisasi tersebut? (Menggunakan media apa saja?) Berapa kali? Apa saja yang dijelaskan?

2. Proses sosialisasi tersebut melibatkan siapa saja?

3. Apakah sekolah mendapatkan juklak dan/atau juknis program BOS? 4. Apakah sosialisasi/pemberitahuan tersebut dinilai sudah cukup dan dapat dimengerti?

5. Kalau belum, bagaimana sosialisasi seharusnya dilakukan? (Bagaimana seharusnya bentuk sosialisasi, materi, frekuensi, dll?)

B.

Sosialisasi kepada orang tua/murid: Apakah sekolah mensosialisasikan program ini kepada orang tua/murid?

Apakah komite sekolah dilibatkan dalam sosialisasi ini?

Kepada siapa saja program ini disosialisasikan? (seluruh/sebagian orang tua, seluruh/sebagian murid, dll) Bagaimana bentuk sosialisasi yang diberikan? (Menggunakan media apa saja?)

Berapa kali? Apa saja yang dijelaskan?

Bagaimana reaksi orang tua/ murid mengenai program tersebut?

Pendapat? Saran?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

C. Keputusan sebagai penerima BOS: 1. Apakah komite sekolah dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk menerima dana BOS? 2. Siapa saja yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan? Mengapa/alasan keputusan tersebut diambil? Bagaimana proses pengambilan keputusan?

Apakah keputusan merupakan hasil kesepakatan bersama? Apakah ada yang tidak setuju? Bagaimana penyelesaiannya? Siapa paling berperan dalam pengambilan keputusan?

3. Apakah responden mengetahui kriteria/dasar penentuan dan prosedur penerima? Jika ya, apa dan bagaimana?

4. Apakah responden mengetahui adanya surat perjanjian pemberian bantuan antara kepala sekolah dan manager PKPS-BBM Kab/Kota? Apakah responden mengetahui kewajiban/konsekuensi sebagai penerima BOS? 5. Apakah responden mengetahui ada sekolah yang menolak menerima BOS? Apa responden mengetahui alasan mereka menolak?

6. Pendapat? Saran?

141

D. Keuangan Sekolah: 1. Apakah sekolah memiliki RAPBS rutin sebelum adanya BOS? Jika ya, sejak kapan? Jika tidak mengapa? Bagaimana pengaturan APBS selama ini?

2. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan RAPBS? 3. Komponen apa saja yang dimasukan dalam RAPBS? Darimana saja pendapatan sekolah yang digunakan untuk biaya operasional sekolah?

4. Apakah dana BOS dialokasikan secara terpisah atau termasuk bagian dari anggaran sekolah secara keseluruhan? (Apakah dana tersebut masuk dalam pos penerimaan di RAPBS?) 5. Apakah ada perubahan dalam pengelolaan RAPBS setelah adanya program BOS? 6. Apakah RAPBS bisa diketahui oleh masyarakat (guru, orangtua, dll)?

7. Apakah sekolah memiliki rekening sekolah? Sejak kapan? Atas nama siapa rekening tersebut? Untuk keperluan apa saja rekening tersebut dibuat?

E. Penyaluran dana: 1. Siapa lembaga penyalur BOS? 2. Kemana dana BOS dikirimkan? Atas nama siapa?

3. Kapan sekolah menerima dana BOS? 4. Apakah dana diterima tepat waktu? Jika tidak, kenapa?

5. Berapa jumlah dana BOS yang diterima?

6. Apakah dana yang diterima sesuai dengan jumlah murid sekolah yang ada/diajukan? Jika tidak, kenapa?

7. Apakah dana tersebut diterima secara utuh?

8. Apakah ada biaya administrasi? Siapa yang mengenakan biaya tsb? Berapa jumlahnya? Untuk apa?

F. Pengambilan Dana: 1. Bagaimana proses pengambilan dana? Siapa saja yang mengambil dana?

2. Apakah ada syarat pengambilan dana BOS dari lembaga penyalur?

3. Apakah ada syarat pengambilan dana BOS dari lembaga non penyalur (Misalnya dinas setempat, KCD atau pihak lainnya) 4. Bagaimana periode pengambilan dana?

5. Apakah ada masalah dengan pengambilan dana? (Misalnya tempat/lokasi, uang transport, teknis pengambilan, dll) 6. Pendapat? Saran?

G. Penggunaan dana: 1. Apakah komite sekolah terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai penggunaan dana? Jika ya, sejauh mana keterlibatan komite sekolah dalam pengambilan keputusan tersebut?

2. Siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan untuk penggunaan dana?

3. Bagaimana mekanisme yang digunakan untuk memutuskan penggunaan dana?

Apakah ada kesepakatan bersama? Apakah ada yang tidak setuju? Bagaimana penyelesaiannya?

4. Siapa pengelola dana BOS? (Misalnya melakukan transaksi pembayaran, dll) 5. Apakah dengan adanya dana tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan guru? (Apakah ada perubahan fasilitas/uang kesejahteraan yang diberikan

142

kepada guru setelah adanya program BOS seperti tambahan uang transport, honor, dll?)

6. Apakah ada siswa miskin disekolah ini? Apakah sekolah membebaskan iuran sekolah seluruh siswa miskin yang ada disekolah ini?

7. Bagaimana sekolah menentukan kriteria murid miskin/non miskin?

8. Apakah iuran sekolah untuk murid non miskin juga dikurangi/dibebaskan?

9. Selain digunakan untuk mengurangi/membebaskan iuran sekolah, dana BOS digunakan untuk apa saja? Apa alasannya? (lihat daftar rincian penggunaan BOS) 10. Pendapat? Saran?

H. Sistem pelaporan dan monitoring: 1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dana yang diberikan? Kepada siapa?

Apakah ada laporan keuangan?

2. Kapan laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut disampaikan?

3. Apakah sekolah melakukan monitoring terhadap program BOS (Monitoring internal) dan bagaimana hasilnya? a. Apakah ada perubahan dalam tingkat partisipasi dari siswa miskin dibandingkan sebelum ada BOS? b. Apakah ada sistem yang memonitor kualitas pendidikan? Apa saja indikator untuk menilai kualitas pendidikan? c. Apakah sekolah melaporkan hasil program BOS disekolah ini? Kepada siapa laporan itu diberikan?

I. Hasil dan manfaat program: Apakah dampak dari penggunaan dana terhadap kualitas pendidikan yang disediakan sekolah ini? (Misalnya terhadap jam belajar, penambahan fasilitas, ketersediaan buku, ranking sekolah, prestasi siswa, dll) J. Pengaduan dan penyelesaian masalah: 1. Apakah responden pernah mendengar atau mengetahui adanya permasalahan atau penyimpangan terkait pelaksanaan program BOS? Apa saja permasalahan yang muncul tersebut? Apakah responden mengetahui bagaimana penyelesaian masalah tsb?

2. Apakah responden mengetahui kemana masyarakat melakukan pengaduan jika mereka merasa tidak puas?

3. Bagaimana mekanisme pengaduannya?

4. Bagaimana pendapat responden tentang mekanisme pengaduan tersebut?

Apakah sudah tepat? Bagaimana seharusnya?

5. Apakah responden mengetahui kasus pengaduan yang terjadi dilingkungan responden? Apakah responden mengetahui bagaimana penyelesaian masalah tsb?

K. Usulan/saran: 1. Program apa saja yang pernah dilaksanakan disekolah ini? Bagaimana program tersebut jika dibandingkan dengan program BOS? (Lebih baik/buruk?)

Mengapa?

2. Bagaimana pelaksanaan program BOS menurut pendapat anda? Apa yang dinilai sudah baik dan apa saja yang masih kurang? (Apakah program BOS

143

3.

membantu untuk meningkatkan akses pendidikan bagi siswa miskin dan mengembangkan kualitas pendidikan?) Mengapa?

Apa usulan anda untuk memperbaiki program BOS?

144

Lampiran BOS- 3. Pedoman Pertanyaan Orang Tua Murid KAJIAN CEPAT PROGRAM PKPS-BBM BIDANG PENDIDIKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 2006 Pedoman Pertanyaan Orangtua Murid Sekolah Penerima BOS Peneliti yang hadir: ____________________________________________ Pewawancara: ___________________________

Pencatat hasil wawancara: ____________________________ Tanggal wawancara: ___________________

Waktu: ______s/d_______

Tempat wawancara: ____________________________________________

Pihak lain yang hadir: ___________________________________________ Data Responden

Nama: _________________ Umur:_____tahun Jenis kelamin:______ Hubungan responden dengan murid penerima bantuan: _______________

Pendidikan:______________________ Jenis Pekerjaan:_________________ Alamat:_____________________________________________________________ Kategori Murid: (1) M_nonBKM; (2) M-BKM; (3) TM-nonBKM; (4) TM_BKM Data keluarga

1. Berapa jumlah anggota rumah tangga ini?

2. Berapa jumlah anak yang masih sekolah? Apakah ada yang masih sekolah di SD/ SMP? Apakah ada usia SD (7 â&#x20AC;&#x201C; 12), SMP (13 â&#x20AC;&#x201C; 15) yang drop out? Mengapa?

Kapan?

3. Siapa saja yang telah bekerja? Apa jenis pekerjaannya?

4. Berapa besar penghasilan rumah tangga ? Siapa saja yang memberi kontribusi?

5. Adakah bantuan dari pemerintah atau pihak lain yang biasa ibu/bapak terima selama 1 tahun terakhir ini (BKM, Raskin, SLT, kartu sehat, pinjaman bergulir, dll)? Apa saja, dari mana, dan dalam bentuk apa? Sekarang masih diterima atau tidak? Kalau ada yang tidak, mengapa?

INGAT!!! BOS dianggarkan September/Oktober 2005

mulai

Juli

2005;

BOS

dicairkan

mulai

145

A. Sosialisasi dan Pemahaman tentang Program BOS

1. Dari mana ibu/bapak pertama kali mengetahui tentang program BOS? 2. Apakah pernah ada pemberitahuan/sosialisasi tentang program BOS? Dari siapa?

Kapan? Dimana? Bagaimana caranya? Apa saja yang dijelaskan?

3. Apakah ibu/bapak pernah diundang oleh pihak sekolah dan mendapatkan penjelasan tentang program BOS? Kapan? Apa saja yang dijelaskan?

4. Apakah sosialisasi /pemberitahuan tersebut dinilai sudah cukup dan dapat dimengerti? Apakah sudah menjangkau semua orangtua murid penerima program?

5. Kalau belum, bagaimana sosialisasi seharusnya dilakukan?

6. Apa yang diharapkan ibu/bapak dari program BOS? Apakah sesuai dengan kenyataan?

B. Partisipasi dan Transparansi

1. Apakah ibu/bapak mengetahui berapa besar dana BOS yang diterima sekolah?

2. Apakah ibu/bapak mengetahui berapa besar dana BOS yang dialokasikan untuk setiap murid?

3. Apakah ibu/bapak mengetahui digunakan untuk apa saja dana BOS yang diterima oleh sekolah? Darimana ibu/bapak mengetahuinya?

4. Siapa saja yang berperan dalam memutuskan pengalokasian dana BOS tersebut?

5. Apakah ibu/bapak pernah diundang oleh sekolah dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah (RAPBS)? Sejauh mana keterlibatan ibu/bapak dalam penyusunan RAPBS tersebut?

6. Menurut pendapat ibu/bapak tepatkah penggunaan dana BOS tersebut? Mengapa?

Sebaiknya bagaimana?

7. Apakah ada penyimpangan dalam penggunaan dana BOS? Jika ada, bagaimana bentuk penyimpangan tersebut? Dari mana mengetahuinya? Bagaimana reaksi guru/komite/orang tua?

C. Manfaat BOS bagi Orangtua dan Murid o Apakah ibu/bapak merasakan manfaat dari adanya program BOS? Apa saja manfaatnya? o Apakah setelah adanya BOS biaya sekolah anak dan pungutan lainnya berkurang?

Jika ya, biaya dan pungutan apa saja dan berapa besarnya? Biaya atau pungutan apa saja yang dinilai memberatkan? Mengapa?

Isi tabel di bawah ini, rinci jenis dan besarnya biaya sekolah sebelum dan setelah ada BOS! Jika rumah tangga memiliki anak yang bersekolah di SD dan atau SLTP lebih dari satu orang (di luar murid sekolah sampel), tanyakan masing-masing untuk satu anak yang duduk di kelas tertinggi! Untuk murid sekolah sample harus murid kelas 4,5,6 SD atau 8,9 SMP.

146

Nama SD/sederajat:___________________ Kelas: 4 / 5 / 6 (lingkari) No.

1.

2.

3.

4.

Jenis Biaya/Pungutan Sekolah

TA 2005/2006 TA Periode 2004/2005 Sebelum Setelah Bayar (Rp) BOS (Rp) BOS (Rp)

Keterangan (1) sekolah (2) pribadi

SPP BP3/Komite Uang buku Pelajaran Lembar Kerja Siswa/LKS Uang pendaftaran Uang Ujian akhir Uang ujian semester Ekstrakurikuler Uang Bangunan Uang masuk Uang rekreasi Uang perpisahan Baju Seragam Uang transpor

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16 17 18

Nama SLTP/sederajat:____________________ Kelas: 8/9 No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16 17 18

Jenis Biaya/Pungutan Sekolah

TA 2005/2006 TA Perioda 2004/2005 Sebelum Setelah Bayar (Rp) BOS (Rp) BOS (Rp)

Keterangan (1) sekolah (2) pribadi

SPP BP3/Komite Uang buku Pelajaran Lembar Kerja Siswa/LKS Uang pendaftaran Uang Ujian akhir Uang ujian semester Ekstrakurikuler Uang Bangunan Uang masuk Uang rekreasi Uang perpisahan Baju Seragam Uang transpor

147

4. Apakah dari dana BOS ada yang diterima orangtua atau murid dalam bentuk tunai?

Berapa? Untuk apa?

5. Menurut pendapat ibu/bapak, apakah ada perubahan dalam proses belajar mengajar anak di sekolah setelah adanya BOS? Apa saja bentuk perobahan tersebut?

Bagaimana implikasinya terhadap kualitas pendidikan anak-anak ibu/bapak?

6. Adakah perobahan jumlah dan jenis fasilitas sekolah setelah adanya BOS? Fasilitas apa saja dan berapa banyak?

7. Bagaimana tingkat kehadiran guru di sekolah setelah adanya BOS? 8. Bagaimana pengaruh program BOS terhadap kelangsungan sekolah bagi anak yang berasal dari keluarga miskin di tempat tinggal ibu/bapak?

9. Apakah keberadaan BOS mempengaruhi keputusan ibu/bapak untuk kelangsungan sekolah anak?

10. Apakah keberadaan program BOS mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam berkontribusi terhadap masalah pendidikan?

D. Pengaduan dan penyelesaian masalah 1. Apakah ibu/bapak pernah mendengar atau mengetahui adanya permasalahan atau penyimpangan terkait pelaksanaan program BOS? Apa saja permasalahan yang muncul tersebut?

2. Apakah ibu/bapak sendiri pernah menyampaikan permasalahan atau pengaduan terkait program BOS? Permasalahan tentang apa?

3. Apakah pada saat menyampaikan pengaduan mengalami kesulitan? kesulitan yang dihadapi?

Apa saja

4. Kemana atau kepada siapa ibu/bapak pergi untuk menyampaikan pengaduan tersebut? Bagaimana tanggapan atas pengaduan tersebut? Berapa lama pengaduan ditanggapi? Apakah pengaduan tersebut telah diproses? Bagaimana hasilnya?

5. Bagaimana menurut pendapat ibu/bapak tentang sistem dan prosedur penanganan terhadap masalah atau komplain? Apakah sudah tepat? Bagaimana seharusnya?

6. Apakah ibu/bapak memiliki permasalahan terkait dengan program BOS, yang dirasakan tidak perlu diadukan? Apa saja? Jelaskan!

E. Usulan/saran

1. Bagaimana pendapat ibu/bapak terhadap pelaksanaan program BOS secara keseluruhan? Apakah benar meningkatkan akses anak-anak dari keluarga miskin untuk bersekolah dan dapat meningkatkan mutu pendidikan?

2. Selain BOS, program/bantuan apa saja yang diterima anak bapak/ibu a. Beasiswa BKM: kapan, berapa besarnya, dibandingkan dengan program BOS?

bagaimana

manfaatnya

b. Beasiswa lain: dari mana, berapa besarnya , apakah masih terima, bagaimana manfaatnya dibandingkan dengan program BOS?

148

c. Bantuan lainnya, apa saja, kapan, apakah masih terima, dari mana, bentuknya apa, perbandingan dengan BOS? 3. Aspek apa saja dari program BOS ini yang dinilai sudah baik? Apa yang dinilai belum baik atau masih kurang? Mengapa?

4. Apa usulan ibu/bapak untuk memperbaiki program BOS?

149

Lampiran BOS- 4. Panduan FGD PANDUAN FGD EVALUASI PROGRAM BOS

Setelah melakukan wawancara di tingkat kabupaten/kota dan di tingkat sekolah, masing-masing tim menyelenggarakan 2 FGD di setiap kabupaten/kota, yaitu: 1. FGD dengan stakeholders kabupaten (FGD Kabupaten) 2. FGD dengan kepala sekolah dan komite sekolag (FGD Sekolah) Secara umum FGD ini ditujukan untuk menggali persepsi peserta FGD mengenai kinerja pelaksanaan program BOS dan alternatif penyempurnaan program di masa yang akan datang. Disamping itu, FGD juga ditujukan untuk mendorong komunikasi lintas pelaku dalam pelaksanaan program.

Secara khusus, FGD akan mendiskusikan: 1. Kinerja pelaksanaan program BOS, yaitu: a) permasalahan apa yang muncul dalam pelaksanaan program, b) alternatif dan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut, dan c) tingkat kepuasaan terhadap pelaksanaan program; 2. Manfaat program BOS bagi peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dasar, yaitu: a) keunggulan dan kelemahan program (dibandingkan program yang lalu â&#x20AC;&#x201C; beasiswa) dalam meningkatkan akses masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan tingkat dasar (SD dan SMP) b) tingkat manfaat program BOS bagi peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dasar Peserta FGD berjumlah antara 8-12, antara lain terdiri dari:

A. FGD Kabupaten: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

8.

9.

Pemda â&#x20AC;&#x201C; Asisten Bidang Kesra Bappeda â&#x20AC;&#x201C; Bidang Sosial-Budaya Dinas Pendidikan Kandep Agama Tim PKPS BBM DPRD yang membidangi sektor pendidikan Dewan Pendidikan Kepala cabang dinas pendidikan kecamatan atau penilik sekolah LSM yang relevan Ormas, Organisasi Keagamaan, Organisasi Profesi yang relevan (misalnya: Muhammadiyah, NU, Gereja, PGRI, BMPS-Badan Musyawarah Perwakilan Sekolah Swasta, dsb.)

10. Media Masa Lokal B. FGD Sekolah: 1. Kepala Sekolah dari sekolah sampel (diutamakan) dan non-sampel penerima BOS (5 orang) 2. Wakil komite sekolah (orang tua) dari sekolah sampel (diutamakan) dan nonsampel penerima BOS (5 orang) 3. Tokoh masyarakat yang memahami dan menaruh perhatian pada pendidikan

150

Proses pelaksanaan FGD:

1. Pembukaan: Fasilitator memberikan penjelasan mengenai: a. Tujuan diskusi, yaitu “mendapatkan masukan dari peserta mengenai Program BOS, sebagai masukan untuk penyempurnaan program di masa yang akan datang”; b. Topik yang akan didiskusikan dan waktu yang dibutuhkan; c. Tata cara diskusi dan alat/perlengkapan yang akan digunakan, dengan menekankan pada aspek partisipasi semua peserta dan keterbukaan.

2. Diskusi permasalahan dan alternatif solusi: • Diskusi dimulai dengan meminta peserta untuk menuliskan permasalahanpermasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program BOS dan menempelkan di sticky cloth; • Kelompok-kelompokkan jawaban yang sejenis, diskusikan dan perdalam permasalahan yang dikemukakan, sampai ada kesepakatan kelompok mengenai permasalahan utama berdasarkan tingkat permasalahan. (catatan: gali isu-isu berdasarkan daftar tahapan pada butir 3 di bawah!); • Minta peserta untuk menuliskan alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut (yang sudah didiskusikan) dan menempelkan di sticky cloth; • Diskusikan dan perdalam alternatif yang dikemukakan sampai dicapai kesepakatan.

3. Penilaian tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan program: • Bagikan form penilaian tingkat kepuasan • Minta peserta untuk memberi penilaian tingkat kepuasan pada form tersebut terhadap: a. Sosialisasi program: cara/metode, waktu, bahan-bahan (pedoman/juklak/juknis/leaflet) b. Proses seleksi, alokasi dan verifikasi: ketepatan, transparansi c. Penyaluran dana: cara penyaluran; waktu penyaluran d. Pemanfaatan dana: ketepatan alokasi dana, transparansi penggunaan e. Pengaduan dan penanganan masalah f. Sistem pelaporan: beban waktu, kesederhanaan isi laporan g. Sistem monitoring: internal sekolah; internal program; eksternal h. Kelembagaan (ketepatan instansi yang terlibat dalam pengelolaan program) Dalam skala 0 (sangat tidak puas) sampai 10 (sangat puas) – Jika tidak tahu bisa dikosongkan • Lihat kecenderungan umum yang dihasilkan dan diskusikan sampai tercapai kesepakatan 4. Diskusi manfaat program bagi masyarakat miskin: • Minta pendapat peserta mengenai kelebihan dan kekurangan dari program BOS, dibandingkan program yang lalu (khususnya program Beasiswa -BKM) bagi masyarakat masyarakat miskin; • Minta mereka menuliskan kelebihan dan kekurangan di kertas dengan warna yang berbeda; • Kelompok-kelompokkan jawabannya dan diskusikan urutan berdasarkan tingkatan kekuatan dan kelemahannya.

5. Penilaian tingkat manfaat program bagi masyarakat miskin:

151

â&#x20AC;˘

Minta penilaian peserta terhadap manfaat program BOS bagi masyarakat miskin, dalam rangka meningkatkan akses terhadap pendidikan dasar (9 tahun) â&#x20AC;&#x201C; dalam skala 0 (tidak ada manfaatnya) sampai 10 (sangat bermanfaat).

Pembagian tugas dalam FGD: 1. Fasilitator: Memimpin jalannya diskusi 2. Asisten Fasilitator: Membantu fasilitator untuk membagikan alat-alat dan memancing pendalaman isu 3. Notulen 1: Mencatat hasil diskusi, khususnya hasil akhir yang dituliskan peserta diskusi.

4. Notulen 2: Mencatat jalannya diskusi dan pendapat-pendapat yang dikemukakan selama diskusi.

Perlengkapan yang dibutuhkan: 1. Sticky cloth, selotip kertas dan paku payung (atau pin) 2. Kertas metaplan beberapa warna dan ukuran 3. Spidol

152

Lampiran BOS- 5. Laporan FGD Tingkat Kabupaten

LAPORAN FGD DISKUSI PROGRAM BOS

Kabupaten Jenis FGD Hari/Tanggal Waktu Tempat Jumlah peserta Fasilitator

: Lebak : FGD Kabupaten : Senin, 27 Pebruari 2006 : 14.05 – 15.55 : Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak : 14 Pria: 13 Wanita: 1 : 1. Sri Budiati .…………………..; 3. …….……………..

A. Masalah dan Alternatif Solusi Penyempurnaan Program BOS Hal

1. Alokasi dan Pengelolaan Dana BOS (penetapan besarnya dana, penyaluran dan penggunaan dana).

Masalah/kendala yang dihadapi

Usulan/rekomendasi

- Besarnya dana yang dialokasikan tidak sesuai dengan data sekolah - Ketentuan jenis penggunaan dana tidak persis sesuai dengan kebutuhan sekolah. Ada sekolah yang masih butuh untuk infrastruktur.

- Waktu penyaluran tidak tentu. Menimbulkan kesulitan dan ketidakpastian.

- Masalah pembayaran pajak masih simpangsiur.

- Tidak tersedianya dana operasional yang sifatnya taktis di tingkat dinas (operasional UPTD) dan sekolah (transport guru untuk pembelian barang), sehingga mengambil dari dana BOS. - Sebagian sekolah yang penerimaannya berkurang karena adanya dana BOS mengalami kesulitan untuk memnuhi kebutuhan k l h

- Dilakukan verifikasi data - Ketentuan mengenai penggunaan dana lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata sekolah - Adanya kepastian waktu penyaluran dana.

- Tersedianya dana operasional yang memadai.

153

Hal

2. Sumber Daya Manusia (terkait langsung dengan masalah partisipasi dan transparansi)

Masalah/kendala yang dihadapi

Kendala wilayah: Letak geografis yang luas dan sulit SDM di sekolah: Sebagian kepala sekolah tidak terbuka dengan guru.

RAPBS dibuat secxara terburu-buru Penggunaan jasa pribadi untuk pembuatan RAPBS. Partisipasi: Turunnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan Adanya himbauan bupati bahwa sekolah harus membebaskan pungutan sekolah sehingga pihak sekolah walaupun masih membutuhkan tambahan biaya operasional tidak berani memungut biaya karena khawatir ada sanksi.

Iklan tentang BOS memalui televisi tidak tapat. Masyarakat menganggap program BOS adalah sekolah gratis.

Usulan/rekomendasi

- Benar-benar harus melibatkan dewan guru dan komite sekolah, terutama di tingkat SD masih banyak yang abaikan peran komite sekolah.

- Penyelenggaraan pelatihan tentang pembuatan RAPBS dengan melibatkan pihak sekolah (kepala dan bendahara) serta komite sekolah.

- Penyususnan RAPBS tidak dilakukan secara terburu-buru.

-

3. Sosialisasi

-

4. Moinitoring dan Evaluasi

5. Keberadaan oknum yang memanfaatkan BOS

Pelaksanaan monitoring tidak terkoordinis dan tidak terjadwal dengan baik.

Hasil monitiring tidak dijadikan bahan untuk mengoreksi pelaksanaan di lapangan - Seringkali sekolah didatangi oknum terutama mengatasnamakan pers dan LSM

- Semua pihak yang terkait dengan pendidikan harus dilibatkan dalam sosialisasi.

- Penyelenggaraan sosialisasi ada dibawah satu komando yang terkoordinir dan terjadwal.

- Preningkatan peranan tim monitoring di setiap tingkatan - Adanya ketegasan dan keberanian dari pihak sekolah untuk tidak memberikan dana kepada oknum.

- Pelibatan aktif penegak hukum untuk cegah munculnya oknum.

Mengenai kelembagaan, pengelolaan dana BOS melalui joint manajement sudah tepat, perlu peningkatan komitmen dari pihak yang dilibatkan.

154

Manfaat Program BOS bagi Masyarakat Miskin

-

-

Kekuatan (+) Orangtua merasa terbantu dan diringankan dari beban biaya sekolah Menumbuhkan rasa optimisme orangtua untuk tetap mempertahankan anak-anaknya dapat mengenyak pendidikan SD dan SMP Anak-anak dapat memperoleh pelayanan pendidikan yang lebih meningkat dengan lebih banyaknya kegiatan dan sarana KBM di sekolah Mengurangi angka drop out peserta didik Meningkatkan angka partisipasi melanjutkan ke tingkat SMP

Kelemahan (-) Ketergantungan orangtua dan sekolah ah dalam pembiayaan pendidikan semakin besar Partisipasi masyarakat dan budaya gotongroyong dalam pengelolaan pendidikan melemah.

Tidak adil, orangtua yang kaya diperlakukan sama dengan yang miskin.

-

-

-

-

Upaya atasi kelemahan Orang tua tetap diminta berkontribusi dalam pembiayaan pendidikan anakanaknya dengan mempertimbangkan klasifikasi kemampuan masyarakat.

Dikembangkan sistem sibsidi silang.

Bagi orangtua yang mampu tetap dibebani SPP sesuai kemampuannya disamping adanya dana BOP. Sekolah diberi kewenangan penuh dalam mengelola dana BOS dengan memprioritaskan siswa miskin.

Tingkat Manfaat Program BOS bagi Masyarakat Miskin 0

Tingkat manfaat dalam meningkatkan akses pendidikan dasar bagi masyarakat miskin

-

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

3

7

-

8

-

9

11

10

-

Ratarata

Kesepakatan

8,4

Catatan: Peserta diskusi yang menilai tingkat manfaat program BOS bagi masyarakat miskin 6 adalah berasal dari KTP, Bawasda dan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan.

155

Lampiran BOS- 6 Laporan FGD Sekolah Kabupaten/Kota : Kabupaten Lebak

Jenis FGD Hari/Tanggal Waktu Tempat

: FGD Sekolah : Selasa 28 Februari 2006 : Pk.14.30-16.15 : SDN Muara Ciujung Timur 4&12 Jl. Ir H Djuanda No 111 Telp. (0252) 201663 Jumlah peserta : orang Pria: orang Wanita: orang Fasilitator : Nina Toyamah A. Masalah dan Alternatif Solusi Penyempurnaan Program BOS No

Hal

1 Penggunaan dana

2

Penyaluran dana

Masalah/kendala yang dihadapi

Usulan/rekomendasi

1. penyusunan RAPBS tidak ssesuai dengan kebutuhan 2. sekolah harus mendukung program pemerintah daerah sementara dana BOS bukan untuk itu 3. jenis dan waktu penggunaan dana sering tidak sesuai RAPBS 4. adanya dana operasional sekolah yang lebih tinggi, seperti pajak, materai, oknum 5. sulitnya membeli barang untuk rehab karena kurangnnya dana dari BOS 6. dana operasional sekolah lebih tinggi dari dana BOS 7. penggunaan dana terpaku pada anggaran 8. alokasi RAPBS tidak sesuai penggunaan dana

1. ada kelonggaran dalam penggunaan dana sesuai kebutuhan yang bisa dipertanggungjawabkan 2. harus ada sosialisasi dari kantor pajak 3. aturan penggunaan dana untuk salafiyah dibedakan 4. dana BOS dialokasikan untuk pembuatan buku paket agar sama/seragam

1. pencairan dana BOS terlambat sementara kegiatan penyelenggaraan di MTsN dibiayai oleh BOS, dan siswa gratis 2. pencairan dana BOS belum tepat waktu 3. pencairan dana BOS lambat 4. penyaluran dana BOS harus tiap bulan

1. penghitungan dana bos dihitung berdasarkan jumlah rombel (rombongan belajar) jika dibandingkan dengan per siswa seperti sekarang 2. ada aturan di pusat tentang pengalihan jumlah alokasi mutasi anak

156

3

Sosialisasi

4

Pelaporan

5

Akurasi data

6

Partisipasi

7

Monitoring dan Evaluasi

8

Kelembagaan

1. sosialisasi BOS sulit diterima oleh guru dan orang tua siswa 2. ada kesalahan penyampaian sosialisasi lewat media TV 3. pemahaman yang belum sesuai antara orang tua dan sekolah 4. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat 5. kurangnya sosialisasi oleh Tim Satker PKPS BBM tingkat Kabupaten 1. di beberapa sekolah tidak ada TV sehingga menyita waktu guru untuk mengajar 2. laporan tidak dievaluasi (tidak ditindaklanjuti) 3. bidang administrasi untuk laporan pertanggungjawaban 4. pelaporan harus simple 5. dana BOS masih terkena pajak 6. pelaporan rumit 7. penyusunan RAPBS pada waktu awal yang menyulitkan 1. akurasi data tidak valid 2. data yang diajukan tidak sesuai dengan jumlah murid 3. ada nuansa ketidakadilan 1. melemahnya partisipasi masyarakat untuk pembiayaan sekolah 2. kurang memotivasi etos kerja orang tua siswa 3. mendidik wali murid yang mampu mengikuti yang tidak mampu 4. wali murid menjadi pasif 1. tim monitoring belum sepaham 2. cara dan materi monitoring belum sepaham 1. diharapkan perpanjangan tangan ke daerah 2. kekakuan dalam kewenangan mangalihkan jumlah murid dari yang lebih ke yang kurang

1. pelibatan aparat dalam penyuluhan penyadaran masyarakat 2. masih diperlukan sosialisasi lewat media TV untuk pelurusan sosialisasi tentang sasaran dana BOS 3. ada tim sosialisasi dari Kabupaten/Kecamatan yang langsung ke masyarakat

1. aturan pelaporan harus pasti dan ada follow up 2. kejelasan dalam aturan pajak

1. penerapan subsidi silang dengan memprioritaskan bagi orang miskin 2. verifikasi data harus benar-benar dilakukan

1. pengawasan harus dilakukan secara akurat

157

3. Skala Tingkat Kepuasan Pelaksanaan Program BOS

Aspek yang dinilai Sosialisasi (cara/metode, waktu dan bahan) Seleksi dan alokasi (ketepatan dan transparansi) Penyaluran dan penyerapan dana (cara dan waktu) Pemanfaatan dana (ketepatan dan transparansi) Pengaduan dan penanganan masalah Pelaporan ( beban waktu dan kesederhanaan pelaporan) Kelembagaan (ketepatan lembaga, kinerja, koordinasi dan pembagian kewenangan) Monev

0

1

2

3

4 4

1

4

6

7

1

1

2

3

4

2

1

1

2

4

1

1

1

5

1

1

4

3

1

1 1

1

4 4

1 2

1

5

8

9

10

3 4

4

Rata-rata

Kesepakatan

Kett: (tidak mengisi)

4.846154

1

1

5.846154

3

1

5.461538

2

6.307692

4

5.692308

1

3

5.846154

3 5

3

6.230769 1 6.636364

2

Catatan:

158

Manfaat Program BOS bagi Masyarakat Miskin Kelebihan (+) -

adanya keringanan biaya bagi siswa apalagi jumlah anggaran operasional sekolah yang sebelumnya lebih rendah dengan adanya dana BOS, sekolah tersebut diuntungkan tingkat penyalahgunaan dana diperkecil anak bisa sekolah tanpa bayar merasa terbantu adanya keringanan biaya yang menyeluruh cakupannya lebih banyak untuk orang miskin beruntung karena tidak memikirkan biaya anak tidak terbebani biaya, karena sudah ditanggung oleh â&#x20AC;?BOSâ&#x20AC;? bisa membantu biaya bagi masyarakat miskin masyarakat miskin tidak dibebani biaya sekolah bisa membiayai anak-anak yang kurang mampu sehingga anak tidak terlalu memikirkan biaya sekolah BOS lebih transparan ke masyarakat anak merasa lebih tenang dalam belajar, karena tidak minder lagi

Kelemahan (-) -

-

Tingkat Manfaat Program BOS bagi Masyarakat Miskin 0 1 2 Tingkat manfaat dalam meningkatkan akses pendidikan dasar bagi masyarakat miskin

Cara Atasi Kelemahan

masyarakat merasa tidak ikut memiliki sekolah mempertajam koreksi dan kritik terhadap keuangan sekolah bagi masyarakat mampu ikut-ikutan miskin selalu bergantung pada bantuan kurang akurat pendataan masyarakat miskin merasa tidak adil

-

sosialisasi yang jelas pada media massa dan orang tua ada aturan main yang jelas dalam berbagai aspek: sasaran, alokasi dana, dan lain-lain

setiap pelaporan/penggunaan harus disertai dengan bukti-bukti.

Penggunaannya terikat dengan peraturan. repot, kalau anggaran operasional sekolah lebih tinggi dengan adanya dana BOS, sementara sosialisasi kepada masyarakat minim. sekolah menyiasati dana BOS, karena tidak fleksibel penggunaannya, repot!!

3

4

5

6

7

8

9

4

1

6

1

10

Ratarata

Kesepakatan

7

7

159

Lampiran BOS – 7.

RINGKASAN

Pada Maret dan Oktober 2005, Pemerintah Indonesia mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan merealokasikan sebagian dananya untuk Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mulai dilaksanakan pada Juli 2005. Program yang diberikan untuk sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP ini dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dalam membiayai pendidikan setelah kenaikan harga BBM. Berbeda dengan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) bidang Pendidikan sebelumnya yang diberikan dalam bentuk beasiswa (Bantuan Khusus Murid – BKM) kepada siswa yang dianggap miskin, BOS diberikan kepada sekolah. Dana BOS dialokasikan berdasarkan jumlah murid, dengan perhitungan Rp235.000 per murid per tahun untuk tingkat SD dan Rp324.500 per murid per tahun untuk tingkat SMP. Alokasi APBN untuk dana BOS periode Juli–Desember 2005 sebesar 5,136 triliun rupiah, atau meningkat sekitar delapan kali lipat dibanding anggaran BKM untuk SD dan SMP periode Januari-Juni 2005.

Laporan ini ditulis berdasarkan kajian cepat Lembaga Penelitian SMERU dalam usaha memahami pelaksanaan Program BOS, guna menjadi bahan pembelajaran dalam perencanaan dan penyempurnaan pelaksanaan program. Kajian ini dilakukan pada Februari-Mei 2006. Kajian lapangan dilaksanakan selama sekitar tiga minggu pada Februari-Maret 2006 di 10 kabupaten/kota sampel yang tersebar di lima provinsi, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan Kota Pematang Siantar di Sumatera Utara, Kabupaten Lebak dan Kota Cilegon di Banten, Kabupaten Malang dan Kota Pasuruan di Jawa Timur, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado di Sulawesi Utara, dan Kabupaten Lombok Tengah dan Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Metode kajian menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara mendalam dan diskusi terarah (focus group discussion– FGD). Wawancara dilakukan dengan berbagai lembaga pelaksana program di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan sekolah, termasuk komite sekolah, guru dan orang tua murid. FGD dilaksanakan di semua kabupaten/kota sampel dan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu FGD dengan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan di tingkat kabupaten/kota, dan FGD dengan beberapa kepala sekolah dan komite sekolah.

Berbagai informasi penunjang juga dikumpulkan melalui wawancara dengan lembagalembaga lain yang turut mengamati pelaksanaan Program BOS. Ringkasan hasil kajian terhadap pelaksanaan Program BOS pada semester pertama 2005/2006 adalah sebagai berikut: 1. Penargetan, Pendataan dan Alokasi Secara umum, Program BOS cenderung dilaksanakan sebagai subsidi umum. Hal ini terjadi karena Program BOS memiliki cakupan yang luas dan merata, baik dilihat dari jumlah sekolah maupun jumlah siswa. Sekolah yang menolak Program BOS hanya sebagian kecil saja dan umumnya sekolah yang relatif kaya. Keputusan untuk menolak Program BOS dilakukan secara sepihak oleh pengelola sekolah, tanpa bermusyawarah dengan orang tua murid. Siswa yang menjadi sasaran BOS adalah seluruh siswa baik dari keluarga miskin maupun tidak miskin. Oleh karenanya, banyak pihak menilai

160

bahwa Program BOS bermanfaat bagi masyarakat miskin, meskipun hanya sedikit sekolah yang memberikan bantuan khusus bagi siswa miskin.

Sistem pendataan yang dilaksanakan pada awal pelaksanaan program masih kurang baik, khususnya karena lemahnya sistem informasi pendidikan yang ada sebelumnya dan sempitnya waktu persiapan program sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukannya pendataan secara memadai. Lemahnya proses pendataan ini menyebabkan terjadinya perbedaan antara data jumlah murid yang digunakan untuk menetapkan alokasi dengan jumlah murid yang sebenarnya. Walaupun demikian, fleksibilitas dan kewenangan yang diberikan kepada satker provinsi untuk menyesuaikan besarnya alokasi dana untuk kabupaten/kota dan sekolah-sekolah di wilayahnya ternyata sangat membantu pendistribusian dana secara lebih baik.

Dalam hal pengalokasian dana, kajian ini menangkap beberapa kritik terhadap formula yang digunakan. Formula penentuan alokasi dianggap kurang adil bagi sekolah yang mempunyai jumlah siswa sedikit, memiliki banyak guru honor, memiliki banyak siswa miskin, dan berlokasi di tempat terpencil. Penentuan alokasi berdasarkan jumlah siswa juga dinilai tidak cocok untuk diterapkan di salafiyah karena penyelenggaraan pendidikan di salafiyah bersifat informal dan tidak mengikat sehingga jumlah siswanya sering berubah.

2. Sosialisasi Kegiatan sosialisasi program baik untuk seluruh jajaran pelaksana maupun masyarakat dinilai lemah. Kelemahan itu antara lain disebabkan pelaksanaan sosialisasi terlambat, waktunya singkat, materinya terlalu umum, bahan serta alatnya kurang lengkap, peserta pada setiap kegiatan terlalu banyak, dan pelaksanaannya cenderung sekedar formalitas. Dalam beberapa kasus, kelemahan tersebut diperparah oleh terbatasnya dana, khususnya untuk daerah yang berwilayah luas. Akibatnya, banyak pengelola program yang kurang memahami juklak dan juknis, sehingga terdapat perbedaan penafsiran para pengelola atas isi juklak dan juknis tersebut. Keadaan ini pada gilirannya membingungkan pelaksana di tingkat bawah. Tidak konsistennya penjelasan yang disampaikan kepada pelaksana program dengan penjelasan yang disampaikan melalui media massa dan pihak-pihak lain di luar pelaksana program kepada masyarakat umum, khususnya mengenai pembebasan biaya pendidikan, juga membingungkan masyarakat dan cenderung memicu kesalahpahaman antara sekolah dan orang tua murid.

3. Penyaluran Dana Umumnya penyaluran dana telah dilakukan sesuai dengan alur yang ditetapkan dalam juklak. Kebijakan untuk menyalurkan dana BOS langsung ke rekening sekolah dinilai cukup tepat karena pada umumnya berjalan lancar dan dana diterima secara utuh.

Namun keterlambatan penyaluran dana, bahkan pada semester dua TA 2005/2006, membuat banyak sekolah mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya dan menunda pembayaran guru honor, atau terpaksa berhutang ke berbagai pihak. Selain itu, terdapat beberapa perbedaan mekanisme penyaluran dana BOS, cara penunjukan lembaga penyalur, dan kebijakan lain berkenaan dengan pengaturan rekening sekolah, yang pada akhirnya memengaruhi kinerja penyaluran dana. Di kebanyakan provinsi penunjukan lembaga penyalur tidak dilakukan secara terbuka. Di beberapa provinsi, penunjukan lembaga penyalur dan pembatasan tempat sekolah membuka rekening tidak mempertimbangkan kemudahan layanan dan

161

aksesibilitas sekolah. Hal ini cenderung menambah beban biaya dan waktu bagi sekolah dalam mencairkan dana.

4. Penyerapan dan Pemanfaatan Dana Pada saat kajian ini dilaksanakan, sebagian besar (hampir 99%) dana BOS untuk periode Juli-Desember 2005 sudah diterima sekolah. Sisa dana BOS yang masih ada di rekening satker provinsi (sekitar 1%) berasal dari kelebihan alokasi beberapa sekolah penerima BOS dan dana yang tidak diambil oleh sekolah-sekolah yang menolak BOS. Ada beberapa persoalan dalam pengelolaan dana BOS oleh sekolah, yaitu berkaitan dengan kapasitas sekolah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), dan pengaturan pengambilan serta penggunaan dana. Di banyak sekolah, peran kepala sekolah dalam memutuskan penggunaan dana BOS dan penyusunan RAPBS sangat dominan. Di beberapa provinsi, satker membuat persyaratan tambahan untuk pencairan dana dari rekening sekolah, dengan alasan untuk keperluan pengawasan. Persyaratan tersebut menambah birokrasi prosedur pencairan dana. Selain itu, banyak sekolah menghadapi masalah ketidakjelasan ketentuan tentang bunga tabungan dan rumitnya prosedur pembayaran pajak atas penggunaan dana BOS. Penilaian berbagai pihak terhadap ketentuan 11 jenis penggunaan dana yang tercantum juklak 2005, berbeda-beda. Namun umumnya menganggap ketentuan tersebut cenderung terlalu terbatas karena tidak dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan sekolah. Oleh karenanya, realisasi penggunaan dana BOS tidak selalu sesuai dengan RAPBS dan ketentuan 11 jenis penggunaan. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban dana BOS di sekolah-sekolah sampel, realisasi penggunaan dana BOS yang terbesar adalah untuk pembayaran honor guru, kegiatan belajar mengajar, pembelian alat tulis kantor, dan pembelian buku pelajaran pokok.

5. Pelaporan Pada saat kajian ini dilaksanakan, laporan yang sudah tersedia adalah: laporan penerima bantuan, khususnya mengenai pengalokasian dana dan data jumlah siswa serta jumlah sekolah penerima BOS, dan laporan persiapan program yang meliputi kegiatan-kegiatan sosialisasi. Laporan hasil monitoring dan evaluasi dan laporan penggunaan/pemanfaatan bantuan dari kabupaten/kota ke provinsi belum ada.

Pelaporan penggunaan dana seharusnya dilakukan secara berjenjang dari sekolah ke satker kabupaten/kota, dan rekapitulasinya diserahkan ke satker provinsi. Untuk madrasah, laporan harus dikirim ke satker kabupaten/kota dan ke Kantor Departemen Agama. Cara ini dinilai mengurangi arti kesepakatan pendekatan joint management antara dinas pendidikan dan jajaran Departemen Agama dalam pengelolaan program.

Pada umumnya, sekolah mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, karena keterbatasan kemampuan dan fasilitas serta adanya upaya untuk mengatur agar laporan sesuai dengan ketentuan penggunaan dana dalam juklak. Di hampir semua sekolah, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hanya disampaikan ke satker kabupaten/kota tanpa disampaikan kepada orang tua murid sehingga mengabaikan unsur transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

6. Monitoring, Evaluasi dan Penanganan Pengaduan

162

Secara umum terdapat beberapa kelemahan dalam sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) yang telah dibangun untuk mengamankan Program BOS. Kualitas pelaksanaan monev internal masih dipertanyakan dan lebih terkesan dilaksanakan sebagai formalitas saja. Sedangkan monev eksternal justru terlalu terbuka karena dapat dilakukan oleh banyak pihak, termasuk pihak-pihak yang kurang kompeten dan kurang bertanggungjawab. Di samping itu juga belum ada sistem yang dapat mensinergikan monev internal dan eksternal agar hasilnya dapat secara efektif mengawal dan memberi masukan untuk perbaikan program secara berkelanjutan.

Banyak pihak mempertanyakan efektivitas kegiatan monev internal maupun eksternal, karena minimnya umpan balik yang dapat memperbaiki pelaksanaan program. Bahkan, kegiatan monev di beberapa daerah justru dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan pribadi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Kelemahan dalam sistem monev juga berdampak pada lemahnya sistem penanganan pengaduan, yang menjadi salah satu tugas monev internal dan eksternal. Sistem penerimaan dan penanganan pengaduan masih belum terorganisir dengan baik, walaupun banyak pihak yang telah ikut berperan serta. Kurang efektifnya sistem penanganan pengaduan antara lain disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai saluran pengaduan, adanya potensi konflik kepentingan karena status lembaga monitoring melekat pada satker, dan sulitnya mengakses fasilitas email dan telepon yang tersedia.

Akibatnya, jumlah pengaduan mengenai pelaksanaan Program BOS tergolong sedikit.

Pengungkapan dugaan penyimpangan pelaksanaan program lebih banyak disampaikan oleh media lokal dan lembaga swadaya masyarakat, tanpa ada jaminan tindak lanjutnya. Selain oleh unit satker, penanganan pengaduan di beberapa daerah juga mendapat perhatian dari instansi lain, seperti DPRD dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Umumnya penyelesaian pengaduan dilakukan oleh lembaga tempat mengadu, tetapi baik pengaduan maupun proses penanganannya tidak didokumentasikan secara tertulis. Format-format pendokumentasian pengaduan tidak digunakan.

7. Kelembagaan Penerapan prinsip joint management terkesan dipaksakan. Status urusan pendidikan (sekolah umum) yang otonom dan urusan agama (madrasah dan salafiyah) yang vertikal, membuat hubungan kelembagaan kurang harmonis dan pelaksanaan joint management kurang efektif. Permasalahan yang muncul antara lain adalah kurangnya koordinasi, keluhan terhadap ketimpangan distribusi peran dan tanggung jawab, serta keluhan dalam pengelolaan dana sosialisasi dan monev. Struktur satker yang dibentuk tanpa mempertimbangkan kompetensi personil dan perbandingan jumlah sekolah dan madrasah menyulitkan pembagian kerja diantara personil satker yang berasal dari dua instansi yang berbeda. Instansi pendidikan cenderung mendominasi pengelolaan program, yang dalam pelaksanaannya mengikutsertakan instansi tingkat kecamatan (UPTD), khususnya di daerah kabupaten. UPTD berperan sebagai perantara antara sekolah dan satker serta menjadi pendamping sekolah dalam melaksanakan program.

Namun, peran penting UPTD ini tidak didukung dengan pemahaman program yang memadai dan secara kelembagaan unit ini tidak masuk dalam struktur satker.

Umumnya, komite sekolah belum berfungsi sebagai mitra kerja sekolah dalam mengelola BOS. Komite sekolah hanya berperan dalam menandatangani RAPBS untuk memenuhi persyaratan penerimaan dana BOS. Dewan pendidikan umumnya juga hanya menjadi â&#x20AC;&#x153;stempelâ&#x20AC;? satker. Dewan pendidikan cenderung bersifat elitis dan hanya

163

di beberapa daerah cukup memberikan perhatian terhadap isu yang terjadi di sekolah dan komite sekolah.

8. Dampak dan Tingkat Kepuasan terhadap Pelaksanaan Program Secara umum, Program BOS meningkatkan penerimaan sekolah sehingga memungkinkan perbaikan kegiatan belajar mengajar dan berpotensi meningkatkan akses masyarakat, termasuk masyarakat miskin, terhadap pendidikan. Dengan dana BOS, antara lain sekolah dapat meningkatkan: ketersediaan sarana dan prasarana belajar-mengajar, pendapatan guru (guru honor, guru kontrak, dan guru tetap), kegiatan ekstrakurikuler, pelajaran tambahan, dan mutu guru. Namun administrasi pelaksanaan program di tingkat sekolah terlalu banyak menyita waktu dan perhatian kepala sekolah, yang peranannya sangat krusial dalam manajemen kegiatan belajar-mengajar sehingga dikhawatirkan justru akan berdampak negatif terhadap kegiatan belajar-mengajar.

Meskipun data kuantitatif belum tersedia, hasil analisis kualitatif melalui wawancara dan FGD memberikan indikasi adanya dampak positif dari Program BOS terhadap partisipasi pendidikan. Ada indikasi bahwa Program BOS meningkatkan motivasi belajar siswa dari keluarga miskin karena tidak ada kekhawatiran akan ditagih tunggakan iuran sekolah dan lebih terpenuhinya perlengkapan sekolah. Namun manfaat Program BOS bagi pencegahan putus sekolah (DO), khususnya di tingkat SMP, tampaknya masih lemah karena kebanyakan orang tua yang mempunyai anak DO (beberapa di antaranya baru putus sekolah pada TA 2005/2006) tidak mengetahui adanya Program BOS di sekolah anaknya. Sekolah juga kurang menyadari bahwa Program BOS ditujukan untuk mencegah putus sekolah karena hal itu kurang ditekankan dalam sosialisasi maupun dalam perjanjian penerimaan bantuan. Masalah putus sekolah di tingkat SMP juga tidak semata-mata disebabkan ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga karena faktor-faktor lain seperti kenakalan siswa dan adanya daya tarik untuk bekerja.

Di satu sisi, penurunan atau bahkan pembebasan iuran sekolah bisa dianggap sebagai dampak positif yang sesuai dengan tujuan program, tetapi di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa bantuan ini justru mengurangi keswadayaan masyarakat dan partisipasi berbagai pihak lain dalam pembiayaan pendidikan. Reaksi pemerintah daerah dengan adanya BOS berbeda-beda karena perubahan alokasi anggaran pendidikan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Dari 10 kabupaten/kota sampel, hanya dua kota yang cenderung menurunkan alokasi anggaran pendidikannya setelah ada BOS. Keberadaan Program BOS juga memengaruhi perencanaan programprogram bidang pendidikan yang dicanangkan pemda, dan cukup banyak yang merencanakan dan melaksanakan program yang secara tidak langsung akan menunjang efektivitas BOS, seperti pemberian insentif kepada guru tetap dan peningkatan kapasitas manajemen sekolah.

Melalui berbagai FGD, secara umum berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan sekolah menilai bahwa pelaksanaan program kurang memuaskan. Skor rata-rata dari seluruh FGD (N=20) untuk ketujuh tahapan pelaksanaan program berkisar antara 5,4 â&#x20AC;&#x201C; 6,6 (0-sangat tidak puas, 10 sangat puas). Di antara berbagai tahapan pelaksanaan, sosialisasi dianggap paling tidak memuaskan, diikuti oleh penanganan pengaduan, penyaluran dana, serta pelaporan dan monev. Sedangkan dalam wawancara mendalam, sebagian besar orangtua murid menyatakan cukup puas terhadap program ini karena mendapat keringanan biaya sekolah. Bahkan, sebagian besar orang tua yang anaknya pernah mendapat BKM, cenderung lebih menyukai Program BOS.

164

Rekomendasi

Secara umum, hasil kajian cepat ini memperlihatkan bahwa Program BOS sangat membantu penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah, dan dalam batasbatas tertentu telah mengurangi beban biaya pendidikan yang ditanggung orang tua murid. Dengan mempertimbangkan manfaat yang telah terwujud dan potensi manfaat program di masa depan, disarankan agar Program BOS terus dilanjutkan dengan berbagai penyempurnaan konseptual dan teknis agar manfaat program dapat lebih optimal. Hasil kajian ini juga memperlihatkan posisi strategis sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan program, sehingga peningkatan kapasitas kelembagaan sekolah, baik dalam bidang administrasi maupun mekanisme kontrol internal (check and balances), akan sangat menentukan efektivitas program.

Program BOS yang sedang berjalan saat ini cenderung ambivalen dalam hal penentuan apakah program ditujukan untuk memberikan subsidi umum atau subsidi kepada siswa miskin saja.

Keputusan lebih banyak di serahkan kepada sekolah sehingga menimbulkan kebingungan. Oleh karenanya, dibutuhkan keberanian politis untuk memperjelas posisi Program BOS dalam pembiayaan pendidikan. Jika program ditujukan untuk subsidi umum dalam rangka pemenuhan hak semua warga negara untuk mendapat pendidikan yang layak, disarankan menempatkan Program BOS sebagai bantuan dari pemerintah untuk pelaksanaan pelayanan dasar minimum pendidikan. Namun, jika program ditujukan untuk memberikan subsidi bagi siswa miskin, program harus mengadopsi mekanisme penargetan yang lebih jelas, baik melalui penargetan wilayah dan sekolah atau melalui penargetan individu. Jika dilakukan melalui penargetan individu sebaiknya penentuannya tidak dilakukan hanya oleh sekolah, tetapi oleh petugas yang bersifat independen. Seperti yang dilakukan pada pemberian subsidi bersyarat, keluarga miskin dapat diberi kartu untuk mendapatkan pendidikan gratis dan kemudian sekolah akan menagih biaya pendidikan siswa tersebut kepada pemerintah.

Mengenai mekanisme pengelolaan program, dalam kondisi keterbatasan kualitas pendataan maupun kemampuan mengelola program di semua tingkatan, mekanisme dekonsentrasi dinilai sudah tepat. Namun, dalam jangka menengah perlu dipikirkan dan dipersiapkan pengalihan mekanisme pengelolaan dari dekonsentrasi menjadi dana alokasi khusus (DAK) sehingga program dapat dikelola daerah dan daerah akan berkewajiban untuk memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan program. Dalam kaitan ini, perlu juga dipertimbangkan untuk mendesentralisasikan urusan madrasah sehingga daerah akan memberikan perhatian yang sama kepada madrasah, namun Departemen Agama dapat tetap memberikan bantuan-bantuan khusus.

Selain itu, tiga hal utama yang perlu disempurnakan dalam teknis pelaksanaan program adalah: 1. Kesamaan persepsi mengenai tujuan dan sasaran program yang akan menjadi landasan bagi pelaksanaan program, mulai dari tahap sosialisasi, pelaksanaan, sampai monitoring dan evaluasi. Agar tidak membingungkan masyarakat dan pelaksana program, tujuan dan sasaran program harus dikemukakan apa adanya, tanpa intervensi pihak lain yang muncul karena alasan-alasan politis.

Ada dua hal yang perlu mendapat penekanan, yaitu: (i) bahwa Program BOS hanya untuk memenuhi pelayanan minimum pendidikan sehingga dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tidak menutup partisipasi dan kontribusi masyarakat; dan (ii) sasaran utama program adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi masyarakat miskin sehingga tidak terjadi putus sekolah.

165

2. Adanya sistem pendataan yang menjadi dasar dalam menentukan alokasi dana bagi sekolah. Sistem yang diperlukan meliputi patokan data murid yang dijadikan dasar penghitungan alokasi, mekanisme pendataan, dan mekanisme penyesuaian dengan data terbaru sehingga perbedaan antara alokasi dan kebutuhan riil dapat diminimalisir. Data jumlah murid yang disarankan adalah data bulan Agustus, dengan pertimbangan jumlah murid relatif sudah stabil.

Sistem pendataan ini juga harus menjamin keakuratan dan tranparansi data.

3. Sistem pelaporan, monitoring dan evaluasi yang menjamin akuntabilitas publik yang lebih luas. Mekanisme pelaporan ke satker kabupaten/kota, provinsi dan pusat yang sudah ditetapkan saat ini, perlu ditambah dengan sistem pelaporan kepada publik melalui media sederhana yang tersedia di sekolah, seperti menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada komite sekolah dan menempelkan ringkasan rencana dan laporan keuangan sekolah di lingkungan sekolah. Dalam kaitan dengan monitoring dan evaluasi, dianggap perlu untuk mengatur kembali sistemnya agar monev eksternal dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, tanpa mengganggu kegiatan belajar-mengajar di sekolah.

166