Laporan Kinerja TKPKD 2010 by SEKRETARIAT TKPK PROV. JATENG

LAPORAN KINERJA TKPKD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT TKPKD PROVINSI JAWA TENGAH Jl. Pemuda 127 – 133 Telp. (024) 3515591 – 3515592 Fax. (024) 3546802 Kode Pos 50132 e-mail : set-tkpkdjateng@jatengprov.go.id Semarang 2011

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

KATA PENGANTAR Dengan rangka meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 414.2/131/2010, tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor: 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 42 Tahun 2010 tentang Tiim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. TKPK Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan koordinasi dalam rangka percepatan program penanggulangan kemiskinan yang hasilnya dapat dimanivestasikan dalam penyusunan Laporan Kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010. Laporan ini menjelaskan tentang kinerja TKPK Provinsi Jawa Tengah yang didalamnya menguraikan perkembangan tingkat kemiskinan serta rumusan kebijakan; strategi dan program penanggulangan kemiskinan; pelaksanaan koordinasi TKPK Provinsi Jawa Tengah dan agenda kegiatan pada tahun 2011. Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi acuan dalam perumusan kebijakan dan program-program yang dapat menjamin percepatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.

Semarang,

April 2011

WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH Selaku Ketua TKPK Provinsi Jawa Tengah

Dra. Hj. RUSTRININGSIH, MSi

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

DAFTAR ISI Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Singkatan

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Landasan Hukum

1.4. Sistematika Penulisan

GAMBARAN UMUM

2.1. Kondisi Umum Provinsi Jawa Tengah

2.2. Data Jumlah Penduduk Miskin

2.3. Perkembangan Tingkat Kemiskinan

2.4. Perubahan Garis Kemiskinan

2.5. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

3.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

3.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

3.3. Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

3.4. Penanganan Pengaduan Masyarakat

PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4.1. Rapat Koordinasi TKPK Jawa Tengah

4.2. Permasalahan Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 47 4.3. Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2010

4.4. Agenda Kegiatan 2011

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.2. Rekomendasi dan Saran

Lampiran

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

iii

DAFTAR SINGKATAN MDGs

: Millenium Development Goals

INPRES

: Instruksi Presiden

TKPK

: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

RPJMD

: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJPD

: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

RKPD

: Rencana Kerja Pemerintah Daerah

SKPD

: Satuan Kerja Perangkat Daerah

SUSENAS

: Sensus Sosial Ekonomi Nasional

: Kepala Keluarga

BPS

: Badan Pusat Statistik

NKRI

: Negara Kesatuan Republik Indonesia

KKN

: Korupsi, Kolusi, Nepotisme

RASKIN

: Beras Untuk Masyarakat Miskin

LKM

: Lembaga Keuangan Mikro

KUR

: Kredit Usaha Rakyat

RTSM

: Rumah Tangga Sangat Miskin

PKH

: Program Keluarga Harapan

RENJA

: Rencana Kerja

FORGAB

: Forum Gabungan

TNP2K

: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

SDM

: Sumber Daya Manusia

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

DAFTAR TABEL Tabel 1.

Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2003 s/d 2010

Tabel 3.

5 7

Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2009

Tabel 4.

Nama Kabupaten/Kota Tingkat Kemiskinan Cenderung Meningkat

Tabel 5.

Nama Kabupaten/Kota yang Mampu Menurunkan Angka Kemiskinan

Tabel 6.

Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2009

Tabel 7.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 â&#x20AC;&#x201C; 2008

Tabel 8.

Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2010 Dikelompokkan Berdasarkan Klaster

Tabel 9.

13 27

Jadual Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Gambar 2

Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2009

Peta Kemiskinan Per Kabupaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

BAB I PENDAHULUAN

LAPORAN KINERJA TKPKD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Dalam rangka memfokuskan pelaksanaan program pembangunan yang berkeadilan,

Presiden telah mengeluarkan Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan. Instruksi ini antara lain ditujukan kepada Gubernur untuk mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenanganya dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan, meliputi program: (1) pro rakyat; (2) keadilan untuk semua (justice for all); dan (3) pencapaian tujuan pembangunan milenium (millennium development goals-MDGs). Pelaksanaan program pertama, yaitu pro rakyat tersebut, difokuskan pada tiga hal meiliputi : (1) Program penanggulangan kemiskinan

berbasis

keluarga;

(2)

Program

penanggulangan

kemiskinan

berbasis

pemberdayaan masyarakat; dan (3) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil; Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, diperlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, guna mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Selanjutnya diperlukan penajaman penanggulangan kemiskinan yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran. Selain hal tersebut perlu perlu dilakukan koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan, dan perlu pula dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional, provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam

rangka

penajaman

penanggulangan

kemiskinan

dan

penguatan

kelembagaan telah dikeluarkan Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang didalamnya antara lain mengatur pembentukan dan pelaksanaan kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Tingkat Pusat maupun di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Mendagri yaitu dengan diterbitkannya Permendagri No. 42 tahun

2010

tentang

Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Kemiskinan

Provinsi

dan 1

Kabupaten/Kota. Terkait dengan hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Keputusan Gubernur Nomor : 414.2//131/2010, tanggal 31 Agustus 2010, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah. Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanan tugas TKPK-Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan amanat Keputusan Gubernur tersebut maka disusun LAPORAN KINERJA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI JAWA TENGAH. 1.2.

Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan laporan kegiatan TKPK-Provinsi Jawa Tengah ini

adalah: 1.

Memberikan gambaran tentang kondisi kemiskinan di Jawa Tengah dan pelaksanaan koordinasi dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.

Memberikan gambaran tentang perkembangan dan permasalahan yang terjadi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;

Merumuskan saran tindak dalam rangka peningkatan efektivitas kinerja organisasi TKPK-Provinsi dalam melaksanaan tugas koordinasi penanggulangan kemiskinan.

1.3.

Landasan Hukum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant On Civil and Politic Right (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700):

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2049 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

Tahun

2007

tentang

Pembagian

Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan

Penanggulangan

Kemiskinan; 13.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;

14.

Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;

15.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 â&#x20AC;&#x201C; 2025;

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

16.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 â&#x20AC;&#x201C; 2013;

17.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Data Kemiskinan di Jawa Tengah;

18.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010;

19.

Keputusan Gubernur Nomor : 414.2/131/2010, tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.

1.4.

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam laporan ini adalah sebagai berikut : BAB I :

Pendahuluan Bab ini berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan.

BAB II :

Gambaran Umum Bab ini berisikan kondisi umum, data jumlah penduduk miskin, perubahan garis kemiskinan serta indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

BAB III :

Kebijakan Dan Program Penanggulangan Kemiskinan Bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang menyangkut kebijakan kemiskinan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, jenisjenis dan sumber dana program penanggulangan kemiskinan serta penanganan pengaduan masyarakat.

BAB IV :

Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Bab ini berisi catatan-catatan yang berkaitan dan mengenai Rapat Koordinasi

TKPK

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota,

permasalahan

pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan kegiatan tahun 2010, serta Agenda kegiatan tahun 2011. BAB V :

Penutup Bab ini berisi Kesimpulan dan Rekomendasi serta saran yang bermanfaat dari hasil kinerja tahun 2010.

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

BAB II GAMBARAN UMUM

LAPORAN KINERJA TKPKD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1.

Kondisi Umum Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah secara geografis terletak pada 5°40' dan 8°30' dan 111°30'

Bujur Timur, selain daratan Jawa Tengah juga memiliki wilayah laut dengan garis pantai sepanjang 791,76 km dimana pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07

km.

Secara administratif, Provinsi

Jawa Tengah terdiri dari 29

Kabupaten, 6 Kota, 573 Kecamatan, 8577 Desa/Kelurahan (7810 Desa dan 767 Kelurahan). Secara rinci wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah bisa dilihat dalam tabel 1 berikut : Tabel 1

Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten / Kota

No. 1

Kabupaten

Kota

Jumlah

Kecamatan

Kelurahan

Desa

Jumlah

537

426

7.810

8.236

341

573

767

7.810

8.577

Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa (1,70 persen luas Indonesia), terdiri dari 992 ribu hektar (30,50 persen) lahan sawah dan 2,26 juta hektar (69,5 persen) lahan bukan sawah. Penduduk di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 sebanyak 32.380.687 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 995 jiwa/km dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,37 % (periode 2000 – 2010). Jumlah tersebut menempatkan Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi ketiga dengan penduduk terbanyak setelah Jawa Timur dan Jawa Barat. Secara proporsional jumlah penduduk terbesar adalah penduduk usia produktif atau kelompok umur angkatan kerja (15-64 tahun), dengan demikian dapat dipastikan bahwa jumlah

pencari kerja,

angka

pengangguran

dan

kebutuhan

fasilitas-fasilitas

yang

berhubungan dengan pendidikan dan latihan kerja juga cukup tinggi. Apabila dilihat dari jenis pekerjaan penduduk, jumlah pekerja pada lapangan usaha di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan menempati proporsi tertinggi dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain.

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Sektor industri merupakan salah satu motor penggerak perekonomian Jawa Tengah yang memberikan sumbangan cukup dominan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 20 tahun masih tetap menjadi salah satu penyangga pangan nasional terutama beras. Provinsi Jawa Tengah memiliki garis pantai sepanjang 791,76 km, meliputi pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km, juga terdapat pulaupulau kecil yang tersebar di Laut Jawa. Kondisi geografis semacam ini menyimpan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar termasuk perikanan tangkap dan budidaya, industri pengolahan produk perikanan dan bioteknologi, pariwisata bahari dan pantai, pertambangan dan energi, perhubungan laut, industri kapal, bangunan laut dan pantai, pulau-pulau kecil dan kegiatan pendayagunaan benda-benda berharga di dalam laut. Dari gambaran tersebut, sumber daya kelautan dan perikanan di bidang kelautan dan perikanan di Jawa Tengah memiliki potensi yang sangat besar, sehingga dapat menjadi faktor penggerak (prime mover) apabila dikelola dengan baik. Dalam perkembangannya dari tahun ke tahun menunjukkan adanya usaha penangkapan ikan yang berlebihan ( overfishing) di wilayah Pantai Utara Jawa Tengah. Sementara di wilayah pantai selatan Jawa Tengah mempunyai potensi sumber daya perikanan laut yang sangat besar tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. 2.2.

Data Jumlah Penduduk Miskin Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 5,369

juta orang atau 16,56%. Jumlah ini menurun dibanding tahun 2009 sebanyak 5,725 juta orang atau 17,72%. Agar terdapat gambaran yang lebih lengkap tentang kecenderungan jumlah dan penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah disajikan tabel 2 berikut :

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Tabel 2

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2003 s/d 2010

Sumber

Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Maret 2009 dan Maret 2010

Pada tabel 2 bisa dilihat kecenderungan penurunan jumlah dan penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2010. Pada periode tahun 2003 - 2005 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 6,980.0 juta orang pada tahun 2003 menjadi 6,533.5 juta orang pada tahun 2005. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 21,78 persen pada tahun 2003 menjadi 20,49 persen pada Pebruari 2005. Pada tahun 2006, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin, dari 6,533.5 juta orang (20,49 persen) pada tahun

2005 menjadi 7,101 juta (22,19 persen).

Peningkatan

penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2005 ke tahun 2006 disebabkan karena kenaikan harga bahan bakar minyak pada 1 September 2005, yang berimplikasi memacu kenaikan harga-harga barang kebutuhan lainnya. Namun pada tahun 2006 hingga tahun 2010, terjadi kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah, yaitu dari 7,100.6 juta orang (22,19 persen) pada tahun 2006 turun menjadi 5,369.2 juta orang (16,56 persen) pada tahun 2010. 2.3.

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Distribusi penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tersebar di 29 Kabupaten dan 6

Kota. Untuk tahun 2009, Kabupaten dengan persentase penduduk miskin terbesar adalah Kabupaten Wonosobo dengan persentase penduduk miskin sebesar 25,91%. Sedangkan Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

wilayah yang paling rendah penduduk miskinnya adalah Kota Semarang sebesar 4,84%. Selengkapnya, persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah, berbasis Kabupaten dan Kota, periode tahun 2003 s/d 2009 disajikan dalam tabel 3 berikut : Tabel 3

Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2009

NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

KAB/KOTA 2 Kab Cilacap Kab Banyumas Kab Purbalingga Kab Banjarnegara Kab Kebumen Kab Purworejo Kab Wonosobo Kab Megelang Kab Boyolali Kab Klaten Kab Sukoharjo Kab Wonogiri Kab Karanganyar Kab Sragen Kab Grobogan Kab Blora Kab Rembang Kab Pati Kab Kudus Kab Jepara Kab Demak Kab Semarang Kab Temanggung Kab Kendal Kab Batang Kab Pekalongan Kab Pemalang Kab Tegal Kab Brebes Kota Megelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal

2003 3 20,90 21,50 31,27 26,88 31,00 24,79 32,96 17,45 18,48 23,84 15,17 24,09 17,45 27,01 29,19 23,38 32,06 20,66 12,34 10,11 24,43 14,04 15,69 22,84 20,68 23,66 24,02 21,42 31,18 14,80 15,00 11,59 6,01 7,64 9,53

2004 4 20,90 21,47 31,20 26,91 30,95 23,51 33,15 16,10 18,47 23,48 14,38 24,43 16,14 26,06 29,03 22,97 32,00 20,67 11,44 9,88 24,94 13,68 15,22 20,87 19,01 21,50 22,31 20,53 29,10 14,01 13,72 9,68 5,60 6,81 9,49

2005 5 22,25 22,02 29,95 27,35 29,83 22,77 31,68 15,42 17,75 22,48 13,67 25,21 16,14 24,28 28,00 21,73 30,72 19,82 10,93 10,39 23,60 13,16 14,50 20,06 18,15 20,47 22,59 19,60 27,79 12,92 13,34 8,81 4,22 6,37 8,96

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

2006 6 24,93 24,44 32,38 29,40 32,49 22,75 34,43 17,36 20,00 22,99 15,63 27,01 18,69 23,72 27,60 23,95 33,20 22,14 12,05 11,75 26,03 13,62 16,62 21,59 19,99 22,80 25,30 20,71 30,36 11,19 15,21 8,90 5,33 7,38 10,40

2007 7 22,59 22,46 30,24 27,18 30,25 20,49 32,29 17,37 18,06 22,27 14,02 24,44 17,39 21,24 25,14 21,46 30,71 19,79 10,73 10,44 23,50 12,34 16,55 20,70 20,79 20,31 22,79 18,50 27,93 10,01 13,64 9,01 5,26 6,62 9,36

2008 8 2140 22,93 27,12 23,34 27,87 18,22 27,72 16,49 17,08 21,72 12,13 20,71 15,68 20,83 19,84 18,79 27,21 17,90 12,58 11,05 21,24 11,37 16,39 17,87 18,08 19,52 23,92 15,78 25,98 11,16 16,13 8,47 6,00 10,29 11,28

2009 9 19,88 21,52 24,97 21,36 25,73 17,02 25,91 15,19 15,96 19,68 11,51 19,08 14,73 19,70 18,68 17,70 25,86 15,92 10,80 9,60 19,70 10,66 15,05 16,02 16,61 17,93 22,17 13,98 24,39 10,11 14,99 7,48 4,84 8,56 9,88

NO 1

KAB/KOTA 2 Jawa Tengah

2003 2004 2005 2006 2007 3 4 5 6 7 21,78 21,11 20,49 22,19 20,43

2008 8 19,23

2009 9 17,72

Untuk menganalisis tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat kemiskinan Provinsi dan Nasional. Bila pada tahun 2009 tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah adalah 17,72% dan tingkat kemiskinan Nasional adalah 14,15%. Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 10 Kabupaten yang tingkat kemiskinannya dibawah angka Nasional, yaitu : Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Sukoharjo. 11 Kabupaten/Kota yang tingkat kemiskinannya di atas angka Nasional namun dibawah angka Provinsi Jawa Tengah, yaitu: Kota Surakarta, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pati, Kabupaten Blora, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, dan terdapat 15 Kabupaten/Kota yang tingkat kemiskinannya di atas angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Demak, Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, dan Kab. Cilacap. Posisi tingkat

kemiskinan

masing

Kabupaten/Kota

tahun

2009

dibandingkan Provinsi dan Nasional dapat ditampilkan dalam gambar 1 berikut : Gambar 1

Perbandingan Tingkat Kemiskinan Antara Masing-Masing Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Gambar 2

Peta Kemiskinan Per Kabupaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

: : :

Kabupaten/Kota sangat miskin Kabupaten/Kota miskin Kabupaten/Kota hampir miskin

Dalam kurun waktu 5 tahun (2004-2009), ada beberapa Kabupaten/Kota yang tingkat kemiskinannya tinggi, cenderung stagnan dan bahkan meningkat angka kemiskinannya, yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pemalang, dapat dilihat di tabel 4 berikut : Tabel 4

Nama Kabupaten/Kota Tingkat Kemiskinan Cenderung Meningkat

No 1 2 3

Kabupaten Banyumas Cilacap Pemalang

Tahun % 2004 21,47 20,90 22,31

2009 21,52 19,88 22,17

Di sisi lain ada 11 Kabupaten dalam kurun waktu 5 tahun (2004-2009) mampu menurunkan angka kemiskinan sampai lebih dari 5 %. Kabupaten tersebut dapat dilihat dalam tabel 5 berikut :

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Tabel 5

Nama Kabupaten/Kota yang Mampu Menurunkan Angka Kemiskinan lebih dari 5 %

Kabupaten/kota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.4.

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

Grobogan Wonosobo Sragen Tegal Purworejo Purbalingga Rembang Wonogiri Blora Demak Kebumen

Tahun 2004 2009 29,03 18,68 33,15 25,91 26,06 19,07 20,53 13,98 23,51 17,02 31,2 24,97 32 25,86 24,43 19,08 22,97 17,7 24,94 19,7 30,95 25,73

Tingkat Penurunan 10,35 7,24 6,99 6,55 6,49 6,23 6,14 5,35 5,27 5,24 5,22

Perubahan Garis Kemiskinan Garis Kemiskinan adalah suatu penetapan angka yang digunakan untuk menghitung

jumlah KK/jiwa miskin yang dikeluarkan oleh BPS. Penetapan garis kemiskinan ini didasarkan dari paritas poverty (52 bahan makanan dan non makanan) dengan data sampel. Sedangkan untuk garis kemiskinan dan penduduk miskin Kabupaten/Kota pada tahun 2009 terlihat pada tabel 6 di bawah ini : Tabel 6 Kode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2009

Kabupaten/Kota Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

Cilacap Banyumas Purbalingga Banjarnegara Kebumen Purworejo Wonosobo Magelang Boyolali Klaten Sukoharjo Wonogiri Karanganyar Sragen Grobogan Blora Rembang

2005 128.671 152.121 144.515 126.543 137.095 128.427 134.488 113.279 120.685 180.085 129.392 130.016 148.987 147.361 138.103 120.701 141.530

Garis Kemiskinan (Rp) 2006 2007 2008 135.406 141.840 161.646,36 158.253 164.111 189.735,39 146.178 148.735 164.046,26 136.765 146.531 158.701,94 149.986 162.301 188.041,80 138.748 148.607 156.632,49 139.766 144.809 147.686,73 120.111 126.638 146.909,72 136.787 152.169 161.659,81 191.910 203.205 240.551,47 145.884 161.638 182.623,93 137.241 144.144 155.000,19 156.733 164.134 173.221,71 158.011 168.185 166.013,52 151.133 163.581 165.302,13 126.957 132.933 144.709,64 152.740 163.449 172.010,18

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

2009 191.166,67 208.583,33 194.528,63 160.345,17 195.589,25 194.291,67 187.931,50 169.157,64 195.538,33 241.608,21 211.927,81 182.083,33 202.500,00 192.529,97 205.468,11 174.950,95 200.216,05

Kode 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 71 72 73 74 75 76 33

Kabupaten/Kota Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Jepara Kab. Demak Kab. Semarang Kab. Temanggung Kab. Kendal Kab. Batang Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Tegal Kab. Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal Jawa Tengah INDONESIA

2005 159.558 156.462 155.376 142.593 143.695 111.249 140.676 106.644 150.604 128.309 140.441 137.298 157.233 169.956 150.854 162.723 136.266 171.462 130.013 129.108 (Pebruari)

Garis Kemiskinan (Rp) 2006 2007 2008 172.821 185.490 220.351,72 164.758 172.683 217.004,89 163.028 170.338 201.625,02 155.282 167.405 173.074,85 150.294 156.597 164.333,25 120.580 129.495 146.267,80 156.491 171.598 182.113,24 118.985 133.680 151.411,22 161.603 172.110 205.028,14 144.570 160.105 185.526,26 150.438 159.988 180.878,21 151.922 165.893 192.162,27 167.813 177.920 228.384,91 183.766 196.959 236.750,89 161.527 171.722 211.260,12 167.404 171.875 221.356,69 144.066 151.517 223.167,23 184.872 197.683 244.379,76 142.337 154.111 181.877,00 152.847 166.697 182.636,00 (Maret)

2009 224.389,83 218.411,27 206.549,32 210.259,78 189.611,73 164.343,42 199.020,00 155.558,00 210.167,80 198.294,78 187.047,58 219.119,00 237.967,17 286.157,67 221.701,39 226.270,89 231.561,68 248.172,80 201.650,59 200.262,00

Garis kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga), yaitu : 1.

Garis Kemiskinan Rendah, adalah Kabupaten/Kota yang garis kemiskinannya berada di bawah garis kemiskinan Provinsi, terdapat di 18 Kabupaten, yaitu : Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Tegal.

Garis Kemiskinan Sedang, adalah Kabupaten/Kota yang berada antara garis kemiskinan Provinsi dan garis kemiskinan Nasional. Berdasarkan data garis kemiskinan tahun 2009 dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tidak ada yang berada pada kelompok garis kemiskinan sedang.

Garis Kemiskinan Tinggi, adalah Kabupaten/Kota yang berada di atas garis kemiskinan Nasional terdapat di 17 Kabupaten/Kota, yaitu : Kabupaten Banyumas, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak,

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota, Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Garis kemiskinan yang paling rendah adalah Kabupaten Blora, sedangkan yang paling tinggi adalah Kota Tegal. 2.5.

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index â&#x20AC;&#x201C; P1), merupakan ukuran rata-

rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan ( Proverty Severity Index - P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Kondisi Indeks Kedalaman Kemiskinan ( Poverty Gap Index - P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index - P2) di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 7 berikut : Tabel 7

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 - 2008

Kode

Kabupaten/Kota

2006 P1 P2

2007

2008

Kab. Cilacap

4,22

1,08

3,48

0,76

4,67

1,35

Kab. Banyumas

4,28

1,13

3,25

0,73

3,95

0,93

Kab. Purbalingga

5,67

1,48

5,69

1,60

5,40

1,49

Kab. Banjarnegara

4,73

1,21

4,83

1,33

5,75

1,72

Kab. Kebumen

5,97

1,66

4,77

1,15

7,05

2,05

Kab. Purworejo

3,89

0,96

2,85

0,58

4,17

1,21

Kab. Wonosobo

7,10

2,05

6,44

2,01

8,07

2,86

Kab. Magelang

2,74

0,59

2,55

0,59

5,01

1,69

Kab. Boyolali

2,78

0,61

2,64

0,55

3,64

1,01

Kab. Klaten

3,49

0,83

3,71

0,98

7,09

2,50

Kab. Sukoharjo

2,45

0,58

2,03

0,46

2,63

0,74

Kab. Wonogiri

4,51

1,13

4,46

1,20

6,03

2,06

Kab. Karanganyar

2,51

0,53

2,46

0,50

3,02

0,78

Kab. Sragen

4,44

1,25

2,84

0,57

3,50

0,85

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Kode

Kabupaten/Kota

2006

2007

2008

Kab. Grobogan

3,63

0,78

3,46

0,70

4,49

1,23

Kab. Blora

2,93

0,65

3,02

0,66

5,12

1,61

Kab. Rembang

4,67

0,99

4,83

1,18

5,48

1,43

Kab. Pati

3,00

0,66

2,47

0,52

6,01

2,08

Kab. Kudus

1,34

0,24

1,46

0,32

2,76

0,71

Kab. Jepara

1,79

0,40

0,94

0,14

1,99

0,46

Kab. Demak

5,09

1,46

3,65

0,85

3,86

0,88

Kab. Semarang

2,20

0,53

1,91

0,46

2,33

0,65

Kab. Temanggung

2,68

0,67

1,96

0,37

4,66

1,50

Kab. Kendal

3,23

0,74

3,18

0,73

4,02

1,23

Kab. Batang

3,35

0,90

1,90

0,35

5,41

1,93

Kab. Pekalongan

3,37

0,76

2,87

0,63

4,23

1,02

Kab. Pemalang

3,74

0,90

3,43

0,83

3,59

0,85

Kab. Tegal

2,96

0,62

2,91

0,70

2,70

0,68

Kab. Brebes

4,93

1,19

4,43

1,11

5,06

1,36

Kota Magelang

2,07

0,63

1,48

0,35

1,68

0,44

Kota Surakarta

2,73

0,81

2,40

0,67

2,71

0,75

Kota Salatiga

1,55

0,43

1,33

0,32

1,28

0,34

Kota Semarang

0,91

0,25

0,80

0,19

0,99

0,29

Kota Pekalongan

1,25

0,30

0,87

0,19

1,03

0,18

Kota Tegal

1,50

0,36

1,06

0,19

1,42

0,21

Jawa Tengah

4,00

0,94

3,84

1,08

4,25

1,24

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

BAB III KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

LAPORAN KINERJA TKPKD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

BAB III KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

3.1.

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan, pada pasal 1 disebutkan bahwa Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Sedangkan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan seperti disebutkan dalam pasal 2 adalah sebagai berikut : (1) arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), (2) arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Terkait dengan hal ini penanggulangan kemiskinan tidak termasuk kategori sektor atau urusan, namun merupakan program lintas sektor yang bersifat

mainstreaming (pengarusutamaan), dan bisa melekat pada setiap urusan pembangunan daerah. Dalam dokumen RPJP-D Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2005 disebutkan bahwa Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan daerah dan masyarakat Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan sasaran pokok yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 1.

Terwujudnya sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya.

Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan.

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Terwujudnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah,

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta keadilan dan kesetaraan gender.

Sedangkan arah Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut : 1.

Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya.

Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik ( good governance), demokratis dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas

dari praktik korupsi,

kolusi, dan

nepotisme

(KKN), serta

pengembangan jejaring. 4.

Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah adah sebagai berikut: (1) Kebijakan Ekonomi yang Pro Growth, Pro Poor dan Pro Environment Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengarahkan kebijakan ekonomi pada terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha dan terbukanya kesempatan berusaha yang luas bagi peningkatan kapabilitas masyarakat. Penjabaran dari kebijakan di bidang ini antara lain: a.

Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui berbagai kebijakan yang diarahkan untuk mengembangkan iklim investasi di perdesaan, meningkatkan

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

produktivitas,

memperluas

perdagangan

dan

meningkatkan

pembangunan

infrastruktur perdesaan; b.

Kebijakan pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat miskin dan merangsang investor untuk mengembangkan usaha di wilayah perdesaan;

Kebijakan pengembangkan investasi yang mendasarkan pada penumbuhan ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja dan pengembangan usaha perdesaan, reformasi perijinan investasi, pengembangan industrialisasi perdesaan untuk memicu dan memacu perkembangan wilayah, peningkatan daya tarik investasi dan menjamin kepastian investasi;

Kebijakan di bidang pertanian ditempuh dengan berbagai upaya antara lain reorientasi pengelolaan usaha tani, peningkatan akses petani dan nelayan terhadap modal, prasarana dan sarana, teknologi dan pasar;

Kebijakan di bidang perdagangan ditempuh melalui peningkatan kemudahan dalam perdagangan terutama bagi pelaku usaha kecil dan mikro dan koperasi bagi petani dan nelayan, kelancaran aliran barang, jasa dan manusia antar wilayah, pemberian perlindungan pada perdagangan hasil pertanian dan usaha kecil;

Kebijakan di bidang tenaga kerja ditempuh melalui penetapan upah minimum provinsi; jaminan perlindungan bagi tenaga kerja informal dan kesetaraan antara pekerja lakilaki dan perempuan.

(2) Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha Upaya perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui berbagai kebijakan yang diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, peluang berusaha, meningkatkan produktifitas usaha dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan berusaha. a.

Kebijakan yang dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja antara lain : 1)

Peningkatan akses permodalan bagi masyarakat miskin;

Pengembangan usaha;

Peningkatan kesempatan kerja masyarakat miskin.

Kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja antara lain: 1)

Pengembangan kewirausahaan;

Peningkatan kapasitas kerja masyarakat miskin.

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas usaha meliputi : 1)

Pengembangan usaha masyarakat miskin;

Peningkatan akses sumberdaya produktif masyarakat miskin;

Pengembangan

kapasitas

kewirausahaan

dan

pelatihan

manajemen

bagi

masyarakat miskin. (3) Kebijakan Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah dilakukan melalui berbagai langkah kebijakan yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan wilayah miskin, wilayah perbatasan provinsi dan wilayah pasca bencana alam. Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah antara lain : a.

Peningkatan pembangunan dan kualitas sarana prasarana di wilayah tertinggal, pesisir, perbatasan provinsi dan pasca bencana alam;

Peningkatan investasi dan pengembangan usaha di wilayah tertinggal, pesisir, perbatasan provinsi dan pasca bencana alam;

Revitalisasi kebijakan penataan ruang wilayah yang susuai dengan peruntukkannya dan berwawasan lingkungan secara berkelanjutan;

Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat di wilayah tertinggal, pesisir, perbatasan provinsi dan pasca bencana alam.

(4) Kebijakan Pemenuhan Hak Dasar Kebijakan

penanggulangan

kemiskinan

dipusatkan

pada

prioritas

penghormatan,

perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumber daya alam, rasa aman, dan berpartisipasi dengan memperhitungkan kemajuan secara bertahap. Kebijakan pemenuhan hak dasar masyarakat meliputi: a.

Pemenuhan hak pangan bagi masyarakat meliputi: 1)

Peningkatan produksi dan distribusi pangan secara merata;

Peningkatan dan stabilitas ketahanan pangan lokal;

Peningkatan pendapatan petani dan nelayan;

Peningkatan pengetahuan masyarakat akan diversifikasi pangan;

Peningkatan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan.

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Pemenuhan hak atas layanan kesehatan, meliputi : 1)

Peningkatan dalam penyediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;

Peningkatan pengetahuan masyarakat miskin tentang arti pentingnya kesehatan dan gizi masyarakat;

3) c.

Peningkatan kerjasama global dalam penanggulangan masalah kesehatan.

Pemenuhan hak atas layanan pendidikan, meliputi : 1)

Peningkatan partisipasi layanan pendidikan baik formal maupun non formal bagi masyarakat miskin;

Pemberian kesempatan bagi anak berprestasi dari keluarga miskin untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi;

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di daerah terisolir, tertinggal, perbatasan provinsi.

Pemenuhan hak atas perumahan, meliputi : 1)

Penyediaan rumah yang layak dan sehat yang terjangkau bagi masyarakat miskin;

Peningkatan perlindungan terhadap lingkungan permukiman dan perumahan rakyat terutama komunitas adat.

Pemenuhan hak atas air bersih dan sanitasi, meliputi : 1)

Penyediaan air bersih bagi masyarakat di daerah tertipencil, tertinggal, pesisir dan perbatasan provinsi;

Peningkatan sanitasi lingkungan masyarakat miskin didaerah tertinggal, terpencil, pesisir dan perbatasan provinsi serta daerah kumuh.

Pemenuhan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, meliputi : 1)

Pengembangan sistem pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan;

Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

Menjalin kerjasama global dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pemenuhan hak atas tanah, meliputi : 1)

Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang daerah;

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Melindungi hak atas tanah bagi komunitas adat, kelompok rentan dan tanah ulayat;

3) h.

Optimalisasi pemanfaatan tanah secara terencana dan sesuai tata ruang daerah.

Pemenuhan hak untuk berpartisipasi, meliputi : 1)

Pengembangan partisipasi masyarakat melalui mekanisme transparansi dalam proses pembangunan tanpa diskriminasi;

2) i.

Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat miskin.

Perwujudan keadilan, rasa aman dan kesetaraan gender, meliputi : 1)

Mendorong pengarusutamaan gender di masyarakat;

Peningkatan pelayanan publik yang berkeadilan gender, perlindungan terhadap perempuan baik di sektor publik maupun domestik dan partipasi perempuan dalam pengambilan keputusan;

3) j.

Memperkuat kelembagaan dan organisasi perempuan.

Percepatan pembangunan perdesaan, meliputi : 1) Percepatan pembangunan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi perdesaan; 2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Percepatan pembangunan perkotaan, meliputi : 1)

Memperluas pelayanan publik dan kemampuan berusaha bagi masyarakat miskin perkotaan tanpa diskriminasi gender;

Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat miskin perkotaan;

Meningkatkan kepastian penguasaan dan pemilikan permukiman yang layak bagi masyarakat miskin.

3.2.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dalam pasal 3 Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 disebutkan tentang strategi

percepatan penanggulangan kemiskinan pengeluaran

masyarakat

miskin;

(2)

dilakukan dengan: (1) mengurangi beban meningkatkan

kemampuan

dan

pendapatan

masyarakat miskin; (3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

kecil; (4) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Strategi tersebut diterjemahkan lebih rinci sebagai berikut :

Strategi 1: Peningkatan Akses Pelayanan Dasar Strategi pertama

dalam

penanggulangan

kemiskinan

adalah memperbaiki

akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Disisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (human capital). Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya. Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik akan dapat meningkatkan produktivitas

dalam

bekerja

dan

berusaha

bagi penduduk miskin. Hal ini akan

memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak menjadi poin utama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit.

Strategi 2: Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin Pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan aset dan kemampuan masyarakat miskin, agar mau dan mampu mengakses berbagai sumberdaya, tanah pertanian,

permodalan, teknologi dan pasar.

Upaya pemberdayaan masyarakat

mempunyai tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan kelompok miskin beserta

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

keluarganya baik dengan meningkatkan usaha yang ada maupun dengan menciptakan kesempatan kerja baru, serta meningkatkan daya tawar mereka melalui pendampingan yang partisipatif dan berkelanjutan. Upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi meningkatkan

efektivitas

upaya penanggulangan penduduk

miskin

dan keberlanjutan kemiskinan

semata-mata

sangat

penting

untuk

penanggulangan

kemiskinan.

Dalam

penting

tidak memberlakukan

sebagai

sangat untuk

obyek pembangunan. Upaya untuk

memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam jebakan kemiskinan. Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini

adalah mempertimbangkan

bahwa kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin. Hal ini menyebabkan output pertumbuhan tidak terdistribusi

secara merata pada semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat

miskin, yang secara politik, sosial, dan ekonomi tidak berdaya, jarang menikmati hasil pembangunan tersebut secara proporsional. Bahkan, sering proses pembangunan itu justru membuat mereka mengalami marjinalisasi, baik secara fisik maupun sosial disebabkan konsep pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan umumnya melalui mekanisme atas-bawah (top-down). Kelemahan dari mekanisme atas-bawah (top-down) adalah tanpa penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program penanggulangan kemiskinan berasal pemerintah (pusat),

demikian

pula

dari

dengan penanganannya. Petunjuk pelaksanaan

dan petunjuk teknis implementasi program selalu dibuat seragam tanpa memperhatikan karakteristik

masyarakat

miskin

masing-masing

daerah. Akibatnya, program yang

diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin

setempat. Dengan

menyeluruh

disertai

dengan

pertimbangan-pertimbangan pemberdayaan

masyarakat

tersebut,

upaya

secara

miskin menjadi salah satu

prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan. Agar terjadi optimalisasi dalam pemberdayaan masyarakat, perlu dirumuskan strategi dalam pemberdayaan masyarakat. Rumusan strategi tersebut adalah sebagai berikut : a.

Pendekatan kelompok Dengan berkelompok masyarakat miskin mau dan mampu bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, berdasarkan potensi dari, oleh dan untuk kepentingan mereka bersama.

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Keswadayaan Sejak penumbuhan kelompok, masyarakat miskin sudah didorong untuk berusaha atas dasar kemauan dan kemampuan mereka sendiri dan tidak selalu tergantung kepada bantuan dan pertolongan dari luar.

Kesatuan Keluarga Kepala keluarga beserta anggota keluarga merupakan satu kesatuan untuk kemajuan kesejahteraan mereka. Untuk itu peran serta aktif seluruh anggota keluarga sangat diperlukan, terlebih anggota keluarga yang perempuan.

Kemitraan Masyarakat miskin adalah pelaku utama dalam penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan efektivitas upaya tersebut perlu membangun kerjasama dengan pemerintah, sektor bisnis dan akademisi sebagai mitra kerja.

Bekerja sambil belajar Pendampingan orang miskin dilakukan melalui proses saling belajar-mengajar dan bekerja

sama

dari

mengidentifikasi-menganalisa-memutuskan-melaksanakan

dan

memetik hasilnya secara berkelanjutan. f.

Kebersamaan Agar kelompok orang miskin mampu menjadi gerakan rakyat akar rumput maka anggota kelompok haruslah dari orang miskin yang saling mengenal, saling percaya dan mempunyai kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan bersama.

Pendekatan Orang miskin sebagai pelaku penanggulangan kemiskinan perlu melibatkan seluruh anggota keluarga dengan prinsip kesetaraan gender.

Strategi 3: Pembangunan yang Inklusif Pembangunan yang inklusif diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan. Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan. Untuk mencapai kondisi sebagaimana dikemukakan di atas, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif di dalam negeri, sehingga stabilitas ekonomi

makro

merupakan

prasyarat penting untuk dapat mengembangkan dunia usaha. Selain itu juga diperlukan kejelasan dan kepastian berbagai kebijakan dan peraturan. Begitu juga, dibutuhkan kemudahan

berbagai

hal

kepemilikan.

Selanjutnya,

seperti

ijin

berusaha, perpajakan

dan

perlindungan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus didorong

untuk terus menciptakan nilai tambah, termasuk melalui pasar ekspor. Pertumbuhan yang berkualitas juga mengharuskan adanya prioritas lebih pada sektor perdesaan dan pertanian. Daerah perdesaan dan sektor pertanian merupakan tempat di mana penduduk miskin terkonsentrasi. Dengan demikian, pengembangan perekonomian perdesaan dan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan. Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks kewilayahan. Setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi unggulan yang berbeda. Perekonomian daerah ini yang kemudian akan membentuk karakteristik perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi

lokal

menjadi penting untuk memperkuat ekonomi domestik.

Strategi 4: Mensinergikan

Kebijakan

dan

Pengelompokan

Program

Penanggulangan Kemiskinan Strategi mensinergikan

kebijakan dan pengelompokan program penanggulangan

kemiskinan di bagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu : Kelompok 1: Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga bertujuan untuk memenuhi hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup penduduk miskin. Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga memiliki karakteristik bantuan langsung tunai bersyarat bagi keluarga sangat miskin, keluarga miskin dan keluarga hampir miskin. Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Cakupan program pada kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, meliputi : a.

Bantuan langsung kepada keluarga sasaran, bantuan langsung dapat berupa bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan/PKH), Bantuan Langsung Bersyarat (conditional cash transfer), bantuan langsung dalam bentuk

barang,

misalnya pemberian beras bagi masyarakat miskin (raskin), serta bantuan bagi kelompok masyarakat rentan seperti mereka yang cacat, lansia, yatim/piatu dan sebagainya; b.

Bantuan pendidikan berupa beasiswa dan pendidikan anak usia dini;

Bantuan kesehatan termasuk pendidikan bagi orang tua bekaitan dengan kesehatan dan gizi (parenting education ) melalui pemberian pelayanan kesehatan yang ditunjuk.

Kelompok 2: Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kelompok masyarakat

program

bertujuan

penanggulangan

untuk

kemiskinan

berbasis pemberdayaan

mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas

kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip penanggulangan

pemberdayaan kemiskinan

masyarakat.

berbasis

Program

pada

kelompok program

pemberdayaan masyarakat memiliki ciri sebagai

berikut: a.

Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan, dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pemeliharaan dan pelestariannya;

Pengelolaan program dilaksanakan melalui kelembagaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan secara transparan dan akuntabilitas;

Pemerintah menyediakan tenaga pendampingan ( technical assistance) secara berjenjang dari mulai tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan tingkat pusat. Cakupan bidang pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis

pemberdayaan masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan : a.

Pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi di tingkat desa/kelurahan;

Peningkatan kapasitas ( capacity building) bagi masyarakat miskin;

Pinjaman modal bagi keluarga miskin pelaku usaha mikro dan kecil melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bukan bank dan bukan koperasi di tingkat

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

desa/kelurahan dan atau kecamatan; d.

Bantuan sosial/santunan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin/RTSM (orang lanjut usia/lansia, beasiswa dan peningkatan gizi balita).

Penerima manfaat adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin dan hampir miskin.

Kelompok 3: Kelompok Program Penangulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil adalah program yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat dengan berbasis sumberdaya lokal. Karakteristik program pada kelompok program

penanggulangan

kemiskinan

berbasis

pemberdayaan usaha

ekonomi mikro dan kecil adalah dengan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memberikan akses modal bagi masyarakat kecil. Cakupan pada kelompok program penanggulangan kemiskinan barbasis pemberdayaan usaha kecil dan mikro adalah : a.

Perluasan penyaluran kredit dalam upaya meningkatkan jumlah kredit dan debitur usaha mikro dan kecil pada kelompok program penanggulangan kemiskinan barbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan

kecil,

pemerintah daerah

diharapkan dapat merumuskan pelaksanaan perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR); b.

Penguatan kelembagaan dalam upaya meningkatkan kelembagaan mikro bukan bank dan bukan koperasi pada kelompok program penanggulangan kemiskinan barbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, melalui : 1)

Pendataan Lembaga Keuangan Mikro dan Kecil (LKM) bukan bank dan bukan koperasi;

Pendampingan

terhadap

Lembaga

Keuangan

Mikro (LKM) yang belum

berbadan hukum; 3)

Pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Penerima manfaat kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil dan yang dinilai layak untuk mendapatkan bantuan program.

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Strategi 5: Meningkatkan Kualitas Program Perlindungan Sosial Prinsip utama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi

penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk

membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan tidak sampai jatuh miskin. Penerapan strategi ini antara lain didasari satu fakta besarnya jumlah masyarakat

yang rentan jatuh dalam

kemiskinan di Indonesia. Di samping menghadapi masalah tingginya potensi kerawanan sosial, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena terjadinya populasi penduduk tua (population ageing) pada struktur demografinya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan beban ekonomi terhadap generasi muda untuk menanggung mereka atau tingginya rasio ketergantungan. Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya kemungkinan untuk masuk atau keluar dari kemiskinan. Oleh karena

itu, untuk menanggulangi semakin

besarnya kemungkinan orang jatuh miskin, perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin.

3.3.

Program,

Kegiatan

dan Besarnya Dana Program Penanggulangan

Kemiskinan Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2010 dikelompokkan per klaster dan SKPD dapat dilihat pada tabel 8 berikut : Tabel 8

No. I 1

Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2010 Dikelompokkan Berdasarkan Klaster

SKPD Program Klaster: Bantuan dan Perlindungan Sosial Dinas 1 Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Kegiatan 1 2 3 4

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Biaya perawatan dan pengobatan Pembagian Beban Pembiayaan Jamkesda di Provinsi Jawa Tengah Program Perbaikan Gizi Masyarakat Perbaikan sanitasi dasar 27

No.

SKPD

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

Program

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Keluarga Berencana

Akses Jaminan Sosial

Pelayanan Rehabilitasi Sosial penyandang cacat

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Kegiatan melalui Klinik sanitasi

6 7

Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama

Pengembangan Kapasitas Daerah Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing

Pembinaan Lanjut Penyandang Cacat

Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK)

Pemberian Uang Saku kepada Peserta khitanan massal Pemberian Pakaian dan Perlengkapan sekolah bagi peserta khitanan massal Pemberian Tali Asih pada panti wreda Pemberian Bantuan Operasional Sekolah bagi siswa SD/MI (Pendampingan BOS) Pemberian Bantuan Operasional Sekolah bagi siswa SMP/MTs (Pendampingan BOS) Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) untuk siswa SD/MI melalui Gerakan Minum Susu bagi siswa SD/MI Pemberian Bantuan Beasiswa bagi siswa SMA/SMK dari Keluarga

14 15

Dinas Pendidikan

Pendidikan Dasar

Pendidikan Menegah

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Advokasi dan Fasilitasi Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi Kegiatan Pelayanan KB MOW, MOP, IUD dan Cabut Implant bagi Keluarga Pra KS dan KS1 Jaminan kesejahteraan sosial bagi peserta lembaga pelaksana askesos Biaya Transport Pengobatan Bagi penderita penyakit menahun terlantar Biaya Transport Operasi Penderita Bibir sumbing, Katarak, dan Cacat lainnya

No.

SKPD

Dinas Perkebunan

Program

Program Agribisnis

Kegiatan Kurang Mampu 20 21 22

Pengembangan Agribisnis

Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Produksi Pengelolahan Hasil Bahan Baku Tembakau dan Cengkeh

25 26

Pengembangan Agribisnis

30 13

Peningkatan Kesejahteraan Petani

Ketahanan Pangan

33 34

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Peremajaan Tanaman kelapa terpadu Pengembangan dan Pengawalan Tanaman Kapas Peningkatan Produksi dan Produktivitas Cengkeh. Pengembangan Peningkatan Produktivitas Tanaman Perebunan Pengelolaan Sarana Produksi Pengolahan hasil bahan baku tembakau dan cengkeh, Pembinaan peningkatan hasil produk perkebunan rakyat Peningkatan adopsi teknologi pengolahan hasil perkebunan Pembinanaan Pengelolaan Lingkungan Sosial dan Penguatan kelembagaan Bahan Baku Tembakau dan Cengkeh Pembinaan dan Pengelolaan Sarana produksi, pengolahan hasil bahan baku tembakau dan cengkeh Pembinaan dan Pengelolaan Budidaya Bahan Baku Tembakau dan Cengkeh Pengembangan Usaha, kelembagaan dan SDM Perkebunan Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan Peningkatan Produksi dan produktivitas dengan Menggunakan Benih/Bibit Unggul Pemberdayaan kelompok tani Pemeliharaan Blok 29

No.

SKPD

Program

35 36 37 38 39 40

II 1

Klaster : Pemberdayaan Masyarakat Dinas kesehatan 1 Pengembangan Provinsi Jawa Tengah Desa Siaga

3 4 5 6 7

Dinas Bina Marga

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

8 9 10 11 12 13 14

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Kegiatan Penghasil Tinggi ( BPT ) Kelapa Pengembangan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tan Bun Peningkatan Ketahanan pangan Pengelolaan Lahan dan Air ( Dekon ) Pengelolaan Lahan dan Air (TP) Perlindungan dan dan Konservasi Sumber Daya Alam Fasilitasi Penggunaan dan Pengelolaan Sarana Produksi

Orientasi FKD dalam rangka menanggulangi peningkatan peran dan fungsi FKD guna penanggulangan masalah kesehatan Prioritas Implementasi pelaksanaan dalam penanggulangan masalah kesehatan prioritas Orientasi Kader Implementasi Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Kusta P2 TB Paru Lingkungan Sehat Pamsimas (Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat) Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi. Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi. Kegiatan Rehabilitasi Jalan Provinsi Rehabilitasi Jembatan Provinsi Pemeliharaan Berkala Jalan Peningkatan Jalan Provinsi. Penggantian Jembatan Provinsi. 30

No.

SKPD

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Program

Kegiatan

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Fasilitasi Pengelolaan Lingkungan di Industri rokok dan sekitarnya serta penghasil bahan baku

Pengembangan Jasa Lingkungan kawasan-kawasan konservasi Laut dan Hutan

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Kegiatan Fasilitasi kerjasama dan penanganan kerusakan/pencemaran lingkungan di kawassan dataran tinggi dan daerah tangkapan air, sindoro, sumbing, merapi merbabu Fasilitasi perbaikan Lingkungan Kawasan Lindung Di luar Kawasan Hutan, Keanekaragaman Hayati, Kawasan Karst, Daerah Tangkapan Air, lingkungan serta sumber mata air Fasilitasi penanganan masalah sosial dan relokasi masyarakat di sekitar WKO

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

22 23 24

Peningkatan kualitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan Penanganan kerusakan dan pelestarian kawasan tambak/permukiman masyarakat pada ekosistem pesisir pantai utara Penanganan, Mitigasi, Adaptasi dan Pencegahan Pencemaran serta Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana/ Gangguan Lingkungan dan Pemanasan Global Pendidikan Formal dan Informal Pendidikan Kemasyarakatan dalam Bidang Lingkungan Hidup Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan melalui Desa Prima terintegrasi dengan PNPM 31

No.

SKPD Berencana Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah

Program Anak 11

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan Mandiri 25 26 27 28 29

Pendidikan NonFormal dan Informal

30 31 32 33 34 35

Pelatihan dan Pemberdayaan Penca

36 37 38 39

Biro Humas Setda Provinsi Jateng

Kerjasama Informasi dengan Media Massa

40 41 42

Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pendidikan Non Formal dan informal

46 47

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

44 45

Pelatihan dibidang Industri dan Jasa Pelatihan kerja bagi CTKI LN Pelatihan di bidang Pertanian dan UKM Fasilitasi Subsidi Pelatihan Kerja bagi LPKS Pemagangan Dalam dan Luar Negeri Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan di BLKI Cilacap Pelatihan di BLKP Klampok Pelatihan di BLKLN Pelatihan dan pemberdayaan Penca Pelatihan di BPPTK ( AMT, BMT/4 pkt ) Pelatihan di LPKS Uang pembinaan pelatihan ( 30 org x Rp. 500.000 Uang pembinaan pemberdayaan ( 45 x Rp. 500.000 ) Fasilitasi Penyiapan, Penempatan dan pemantapan Transmigrasi Dialog Interaktif/ Pidato/ Siaran Langsung/ Spot Rubrik dan kolom khusus sosialisasi pembangunan Jawa tengah Peliputan dan Konferensi Pers Pemberdayaan Media Mingguan/ Bulanan Pembuatan Buletin, Majalah, dan Tabloid Pembuatan Naskah Sambutan, Himpunan Naskah sambutan dan Makalah/Keynote Speaker Gubernur Jawa Tengah Pendidikan Pelatihan Kemasyarakatan

No.

III 1

SKPD

Program

Klaster Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Badan Pemberdayaan 1 Pendidikan Non Perempuan, Formal dan In Perlindungan Anak, Formal Dan Keluarga Berencana Badan Lingkungan 2 Pengendalian Hidup Provinsi Jawa Pencemaran dan Tengah Perusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan

Menengah 1 Pendidikan Kemasyarakatan

2 3

6 7

8 9

Dinas Koperasi Dan Umkm Provinsi Jawa Tengah

Peningkatan Kesempatan Kerja

Peningkatan dukungan perluasan jangkauan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Penanganan Sumber Pencemar dari usaha/kegiatan menengah/besar dan industri kecil Pengelolaan Kualitas Air dan Penetapan Kelas Air Sungai Untuk Memenuhi Kebutuhan Standar Pelayanana Minimal Bidang LH Penerapan teknologi ramah lingkungan pada klaster industri kecil dan rumah tangga pedesaan Perbaikan kinerja pengelolaan B3 dan limbah B3 pada usaha/ kegiatan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Pendayagunaan limbah industri kecil tahu tempe untuk biogas Pelatihan ekoefisiensi dan produksi ramah lingkungan Pembinaan Masyarakat Penganggur melalui sektor informal,usaha mandiri,CBT (Community Base Training) dan Wira Usaha Baru (WUB) Bantuan Pengembangan Koperasi dii Bidang Pembiayaan melalui penyediaan dana bagi kelompok Pemuda pelaku usaha mikro / Koperasi

No.

SKPD

Program

Kegiatan

Pendidikan Non Formal dan Informal

13 14

Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

18 19 20

Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Peningkatan Daya Saing

23 9

Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Bantuan Pengembangan Koperasi dii Bidang Pembiayaan melalui penyediaan dana bagi kelompok Perempuan pelaku usaha mikro / Koperasi Peningkatan Penguatan Kualitas SDM KUMKM Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Peningkatan kemampuan terhadap akses permodalan bagi kelompok wanita usaha / Kopwan Kegiatan pengembangan Kewirausahaan dan akses pasar bagi kelompok wanita usaha / kopwan Kegiatan workshop pengarusutamaan gender bagi kelompok wanita usaha dan TP PKK di 3 (tiga) Bakorlin Fasilitasi pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi Penilaian kesehatan KSP / USP yang sehat Pengembangan kelembagaan koperasi di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau Pengembangan kualitas usaha, sarana prasarana dan permodalan koperasi di wilayah perdesaan Fasilitasi bintek pengembangan usaha koperasi non pertanian di lingkungan industri hasil tembakau Usaha koperasi bidang agribisnis di lingk hasil tembakau Peningkatan dan pengembangan, permodalan, linkage

No.

SKPD

Program Usaha

25 26

Peningkatan produktivitas pemasaran dan jaringan usaha

27 28 29 30

Peningkatan kualitas

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Kegiatan program jaringan usaha kemitraan, asosiasi KSP/USP/KJKS/UJKS pengembangan STI Fasilitasi akses permodalan bagi UMKM Fasilitasi perkuatan permodalan dan diversifikasi usaha masyarakat/ anggota/calon anggota KSP/USP Kop di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau Penyediaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi UMKM Fasilitasi ABDSI Fasilitasi sarana / prasarana Peningkatan kualitas usaha, sarana prasarana dan permodalan koperasi non pertanian Peningkatan kualitas gula kelapa dan handycraft di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau Pengembangan dan pemberdayaan sentra di wilayah pengahsil dan industri hasil tembakau Fasilitasi dan sosialisasi pemberdyaan UMKM pedagang kaki lima dan pasar krempyeng di wilayah penghasil tembakau dan industri hasil tembakau Pengembangan desain dan bantuan perkuatan kemasan produk UMKM di wilayah penghasil tembakau dan industri hasil tembakau Kegiatan Workshop Pengembangan Desain Busana Casual Produk UMKM di wilayah penghasil dan Industri tembakau Peningkatan dan

No.

SKPD

Program SDM KUMKM 37 38 12

Pendidikan Non formal dan Informal

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

40 41 42 43 44

45 14

Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Peningkatan Daya Saing

Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha

49 50 51

Peningkatan produktivitas pemasaran dan jaringan usaha

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Kegiatan penguatan kualitas SDM KUMKM Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jejaring Usaha. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan ekonomi desa. Pengembangan SDM Pengelola Koperasi Jasa Keuangan Berbasis kompetensi Fasilitasi Koperasi Primer dan Sekunder Berkualitas Pengembangan koperasi sentra - sentra ekonomi kerakyatan Pengawasan berbasis IT bagi koperasi primer / sekunder provinsi Fasilitasi Pengawasan dan pengendalian KSP/USP Koperasi di tingkat provinsi Pembinaan dan pengawasan KSP/USP Koperasi di wilayah penghasil tembakau Pengembangan Sistem aplikasi trading board dan data center UMKM Fasilitasi perlindungan produk UMKM Fasilitasi ijin depkes bagi UMKM Peningkatan SDM KSP/USP Koperasi Fasilitasi sertifikasi tanah bagi UMKM Fasilitasi sentra BDSP sebagai KKMB Pengadaan pengelolaan sistem simpan pinjam Peningkatan kemampuan manajemen, teknologi informasi dan pemasaran bagi KUMKM Fasilitasi pemasaran produk UMKM melalui kegiatan kemitraan, misi dagang, 36

No.

SKPD

Program

54 55 56

Kegiatan pameran dan pengembangan trading house dan gelar kiprah KUMKM Peningkatan kualitas produk sentra Fasilitasi prospek mandiri Penilaian keberpihakan Kab Kota terhadap pemberdayaan UMKM

Perincian besarnya dana masing-masing kegiatan tersebut dapat dilihat pada lampiran.

3.4.

Penanganan Pengaduan Masyarakat. Dalam rangka penanganan pengaduan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah

membentuk Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat pada organisasi

Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 414.2//131/2010, tanggal 31 Agustus 2010, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah. Kelompok kerja ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat TKPK Provinsi Jawa Tengah dalam Penangangan Pengaduan masyarakat. Guna melaksanakan tugas tersebut Kelompok kerja ini memiliki fungsi : a.

Perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;

Perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan;

Perumusan untuk penyiapan bahan sosilasiasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan susunan organisasi kelompok kerja ini adalah sebagai berikut : 1.

Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat pada

Ketua

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah 2.

Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Wakil Ketua

Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Provinsi

Anggota

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Jawa Tengah 4.

Kepala

Bagian

Administrasi

Pelaksanaan

Pembangunan

Anggota

Wilayah pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah 5.

Kepala Seksi Evaluasi dan Pengendalian Unit Pelaksanan

Anggota

Teknis Statistik Pengendalian dan Evaluasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 6.

Kepala

Sub.

Bidang

Pengembangan

Jaringan

Anggota

Penanggulangan Kemiskinan Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah 7.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Pada Dinas Sosial

Anggota

Provinsi Jawa Tengah 8.

Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi

Anggota

dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah 9.

Kepala

Bidang

Pemberdayaan

Usaha

Mikro, Kecil

dan

Anggota

Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah 10.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas

Anggota

Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas TKPK Provinsi Jawa Tengah, belum pernah ada pengaduan dari masyarakat yang masuk.

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

BAB IV PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

LAPORAN KINERJA TKPKD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

BAB IV PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4.1.

Rapat Koordinasi TKPK Provinsi dan Kabupaten Kota Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang membutuhkan kerjasama banyak

pihak dalam menanggulanginya. Dukungan pemerintah daerah melalui program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh berbagai SKPD sesungguhnya merupakan upaya yang sangat strategis dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah. Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah telah direspon dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah dengan diperkuat melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 414.2/131/2010 tanggal 31 Agustus 2010. Berdasakan SK Gubernur Jawa Tengah tersebut, TKPK memiliki beberapa tugas : (1) mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah; (2) mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah; dan (3) melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur Jawa Tengah. Terkait

dengan

rapat

koordinasi

dan

konsolidasi

program

penanggulangan

kemiskinan, TKPKD Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 2 (dua) kali rapat koordinasi masing-masing yaitu : a.

Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jawa Tengah

Rapat koordinasi dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2010 bertempat di Gedung E lantai 5 Setda Provinsi Jawa Tengah, dipimpin langsung oleh Ibu Wakil Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua TKPK Provinsi Jawa Tengah dan dihadiri oleh seluruh anggota TKPK Provinsi Jawa Tengah dan merupakan rapat kordinasi yang pertama kali diselenggarakan dalam rangka koordinasi dan konsolidasi dengan seluruh anggota TKPK Provinsi Jawa Tengah.

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Wakil Gubernur Jawa Tengah Ibu Dra. Hj. Rustriningsih, M.Si selaku Ketua TKPKD Provinsi Jawa Tengah memberikan pengarahan kepada seluruh anggota TKPKD Provinsi Jawa Tengah

Dalam rapat koordinasi tersebut Ibu wakil Gubernur selaku Ketua TKPK Provinsi jawa Tengah memberikan beberapa arahan sebagai berikut : 1)

Arahan Wakil Gubernur : a) Di Jawa Tengah, meskipun jumlah penduduk miskin cenderung mengalami penurunan, namun demikian jumlahnya masih relatif banyak. Pada tahun 2008 sebanyak 6,19 juta jiwa (19,23%), selanjutnya pada tahun 2009 turun menjadi 5,72 juta jiwa (17,72%) dan pada tahun 2010 (Maret 2010) kembali turun menjadi sebesar 5,36 juta jiwa (16,56% dari jumlah penduduk tahun 2010 sebanyak 32,38 juta jiwa, SP-2010). b) Sesuai RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 13,27%, menurut amanat nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2010-2014, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 11,58-11,37% dan sesuai Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGâ&#x20AC;&#x2122;s) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-1015 ditargetkan sebesar 8,75%. Guna mencapai target tersebut diperlukan strategi dan kebijakan percepatan penurunan penduduk miskin di Jawa Tengah. c) Untuk mencapai target penurunan jumlah penduduk miskin atau secara umum menanggulangi kemiskinan bukanlah hal yang mudah, mengingat kemiskinan merupakan masalah yang kompleks. Selain itu dalam upaya penanggulangannya masih menghadapi berbagai permasalahan dan kendala antara lain : (1) Belum akuratnya data penduduk miskin dan beragamnya kriteria serta indikator dalam menentukan status penduduk miskin, sehingga berpengaruh

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

terhadap

penentuan

sasaran,

ketepatan

sasaran

berikut

evaluasi

keberhasilannya. (2) Masih lemahnya perencanaan program, antara lain ditunjukkan dengan belum optimalnya sinkronisasi dan sinergitas program/ kegiatan yang diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan. Disamping itu masih pula dijumpai ego sektoral. d) Belum mantapnya koordinasi kebijakan dan program serta pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. e) Kebijakan yang ditempuh dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah mencakup: (1) Kebijakan ekonomi, diarahkan untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha dan membuka kesempatan berusaha yang luas bagi peningkatan kapabilitas masyarakat yang tercermin dalam kebijakan untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi, pembangunan

infrastruktur, pembangunan pertanian, perdagangan dan ketenagakerjaan. (2) Kebijakan perluasan kesempatan kerja dan berusaha, diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, peluang berusaha, meningkatkan produktivitas usaha dan tenaga kerja. (3) Kebijakan pengurangan kesenjangan antar wilayah, diarahkan untuk mempercepat pembangunan wilayah miskin, wilayah perbatasan provinsi dan wilayah pasca bencana alam. (4) Kebijakan

pemenuhan

hak

dasar,

dipusatkan

pada

prioritas

penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumber daya alam, rasa aman dan partisipasi masyarakat. f) Berkenaan

dengan

telah

terbentuknya

Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 414.2/131/2010, tanggal 31 Agustus 2010, maka Tim Koordinasi perlu segera mengambil langkah konkrit sesuai dengan bidang tugasnya yaitu : (1) Mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. (2) Mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. g) Terkait

dengan

tugas

mengkoordinasikan

kebijakan

dan

program

penanggulangan kemiskinan, dapat dicerminkan dengan berbagai fungsi yang relevan dengan perkembangan saat ini, yaitu : Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

(1) Pengkoordinasian Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Forum Gabungan

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(Forgab

SKPD)

bidang

penanggulangan kemiskinan, dikaitkan dengan Penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). (2) Evaluasi pelaksanaan rumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan. h) Terkait dengan tugas untuk mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, dapat dicerminkan melalui

berbagai

fungsi, yaitu : (1) Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. (2) Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD, meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. (3) Penyusunan

hasil

pemantauan

pelaksanaan

program/kegiatan

penanggulangan kemiskinan secara periodik. (4) Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat. i)

Agar Tim Koordinasi dapat menjalankan tugas secara optimal, kelembagaan pendukung yang telah dibentuk hendaknya segera pula melakukan aktivitas sesuai dengan bidang tugas masing-masing, yaitu : (1)

Sekretariat Tim, memberikan dukungan administrasi teknis kepada Tim Koordinasi.

(2)

Tim Kelompok Kerja yang terdiri dari : (a) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi, bertugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Tim dalam pengelolaan data dan sistem informasi kemiskinan. (b) Kelompok

Kerja

Pengembangan

Kemitraan,

bertugas

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Tim dalam mengembangkan kemitraan penanggulangan kemiskinan. (c) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat, bertugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Tim dalam penanganan pengaduan masyarakat.

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

(3) Tim Koordinator Program Penanggulangan Kemiskinan yang terdiri dari : (a) Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, bertugas mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

serta

mengkoordinasikan

pengendalian

pelaksanaan

program penanggulangan kemiskinan di bidang program perlindungan dan bantuan sosial. (b) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, bertugas mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksa-naan program penanggulangan kemiskinan di bidang program pemberdayaan masyarakat. (c) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil, bertugas mengkoordinasikan kemiskinan program

serta

kebijakan

dan

program

mengkoordinasikan

penanggulangan

pengendalian

kemiskinan

pelaksanaan

bidang

program

pemberdayaan usaha mikro dan kecil. (d) Kelompok

Program

Perluasan

Kesempatan

Kerja,

Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial, bertugas mengkoordinasikan kemiskinan

serta

kebijakan

dan

program

mengkoordi-nasikan

penanggulangan

pengendalian

pelaksanaan

program penanggulangan perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan tenaga kerja dan perlindungan sosial. j) Terkait dengan pelaporan, Tim Koordinasi berikut lembaga pendukungnya dapat menyampaikan laporan secara periodik, yaitu : (1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, menyampaikan laporan kepada

Gubernur

Jawa

Tengah

dan

Tim

Nasional

Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan terkait dengan pelaksanaan dan capaian program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. (2) Sekretariat

Tim,

menyampaikan

kepada

Ketua

Tim

Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, terkait dengan tugas pemberian dukungan administrasi teknis.

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

(3) Tim Kelompok Kerja,

menyampaikan

laporan

kepada

Ketua

Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, terkait dengan bidang tugas masing-masing. (4) Tim Koordinator Program Penanggulangan Kemiskinan, Ketua Tim Koordinator Program Penanggulangan Kemiskinan menyampaikan laporan kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah,

terkait

dengan

status

dan

perkembangan

pelaksanaan

program/kegiatan di masing-masing kelompoknya serta permasalahan dan upaya-upaya pemcahannya. 2)

Penegasan Wakil Gubernur Jawa Tengah

Berdasarkan paparan dari Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Wakil Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua TKPKD Provinsi Jawa Tengah memberikan beberapa penegasan sebagai berikut : a) Bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : (1) Menumbuhkembangkan kerjasama dan komitmen yang kuat antara bidang dan sektor dalam upaya penanggulangan kemiskinan. (2) Mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan didukung oleh ketersediaan data kemiskinan yang akurat akurat dan mutakhir (by name, by address dan by case) sebagai dasar penentuan kebijakan dan penetapan sasaran dalam penanggulangan kemiskinan. (3) Alokasi dana untuk program/kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kebutuhan masyarakat/penduduk miskin dan diberikan kepada sasaran yang tepat. (4) Menumbuhkembangkan

partisipasi

dan

prakarsa

masyarakat

terutama

masyarakat miskin itu sendiri dalam upaya penanggulangan kemiskinan. (5) Meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi yang memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja program/ kegiatan. (6) Menjalin dan mengembangkan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan di Jawa Tengah. b) Mewujudkan aktivitas nyata bagi TKPKD Provinsi Jawa Tengah, melalui : (1) Rapat

Koordinasi baik secara

insidentil guna

mensikapi permasalahan-

permasalahan yang sedang berkembang dan membutuhkan penanganan segera atau rapat yang terjadwal secara periodik. Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

(2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan dilengkapi instrumen yang jelas sebagai alat ukur untuk menilai kinerja program/kegiatan penanggulangan kemiskinan. (3) Menyusun kajian terhadap berbagai regulasi yang kemungkinan kurang pro poor, pro job dan pro investasi. (4) Menyusun laporan secara berjenjang dan periodik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu perlu disiapkan panduan yang memuat proses, mekanisme, sistimatika dan substansi pelaporan. c) Menyempurnakan draft SPKD Provinsi Jawa Tengah dengan membuka akses yang lebih luas bagi semua pihak guna memberikan saran dan masukan terhadap dokumen SPKD yang disusun sehingga nantinya dokumen SKPD menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga dapat didanai dan diimplementasikan. d) Mendorong keterlibatan pihak swasta dan dunia usaha lainnya guna mendukung upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. b. Rapat Koordinasi Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

Daerah

(TKPKD) Provinsi Kab./Kota Jawa Tengah Tentang Pengelolaan Data Dan Informasi Untuk Penanggulangan Kemiskinan Rapat koordinasi dilaksanakan selama 2 (dua) hari di Bappeda Provinsi Jateng, yaitu pada tangal 16 dan 17 Desember 2010, yang dibuka secara resmi oleh Ibu wakil Gubernur Jawa Tengah dan diikuti oleh seluruh anggota SKPD yang masuk dalam TKPK Provinsi serta perwakilan Bappeda Kab/kota seluruh Jawa Tengah. Pada rakor ini menghadirkan narasumber dari Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yaitu Sdr. Priadi Asmanto dan Alie Sadhikin.

Rapat Koordinasi TKPKD Provinsi Jawa Tengah tentang Pengolahan Data dan Informasi untuk Penanggulangan Kemiskinan dengan melibatkan Perwakilan Bappeda Kab/Kota seluruh Jawa Tengah

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Agenda Rapat Koordinasi

Agenda Rakor Pengelolaan Data dan Informasi untuk Penanggulangan Kemiskinan yaitu : Hari I : a)

Pengarahan Ibu Wakil Gubernur selaku Ketua TKPK Provinsi Jawa Tengah;

Sosialisasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TNP2K; dan

Pelatihan bagi Bappeda Kab/Kota tentang: (1) Analisis kondisi kemiskinan di daerah. (2) Analisis perencanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah. (3) Analisis pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah.

Hari II : Pelatihan bagi SKPD Provinsi Jawa Tengah tentang : a)

Analisis kondisi kemiskinan di daerah.

Analisis perencanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah.

Analisis pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah.

Resume Hasil Rapat Koordinasi

Percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan pengintegrasian berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan baik di tingkat Provinsi dan Kab/Kota.

Komitmen dan konsistensi Kab/Kota dalam percepatan penurunan jumlah penduduk miskin diarahkan untuk mendukung pencapaian target nasional, provinsi dan MDGâ&#x20AC;&#x2122;s.

Komitmen kelembagaan dan struktur organisasi penanggulangan kemiskinan ditingkat Kab/Kota sangat dibutuhkan untuk mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan dan berdasarkan hasil inventarisasi sebanyak 20 Kab/Kota (posisi tanggal 17 Desember 2010) yang telah melakukan penyesuaian Perpes 15/2010.

Pelatihan pengelolaan data dan informasi diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM perencanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi maupun Kab/Kota seluruh Jawa Tengah.

Rekomendasi bagi kab/kota di Jawa Tengah

Berdasarkan rapat koordinasi telah menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Mendorong penyempurnaan TKPK di 15 Kab/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 dan Permendagri No.42 Tahun 2010.

Melaksanakan rapat koordinasi TKPK kab/kota secara periodik

Meningkatkan kapasitas SDM terlatih dengan mengadakan pelatihan yang terfokus pada analisis program capaian penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kab/Kota pada tahun 2011.

Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan TKPK Kab/Kota kepada TKPK Provinsi secara periodik yang diteruskan ke TNP2K melalui Kementerian Dalam Negeri.

4.2.

Permasalahan Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Beberapa

kendala

yang

masih

dihadapi

dalam

pelaksanaan

koordinasi

penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah antara lain sebagai berikut : a.

Masih lemahnya koordinasi dan kerjasama antar sektor dalam pelaksanaan program/kegiatan

penanggulangan

kemiskinan

dikarenakan

paradigma

penanggulangan kemiskinan masih dianggap sektoral. b.

Belum mantapnya koordinasi kebijakan dan program serta pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program/kegiatan penanggulangan kemiskinan belum secara efektif dilakukan untuk melihat sejauhmana target capaian maupun outcome dari setiap program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan.

4.3.

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2010 Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh TKPKD Provinsi Jawa Tengah adalah

sebagai berikut : a.

Rapat koordinasi dan konsolidasi seluruh anggota TKPKD Provinsi Jawa Tengah, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forgab SKPD) bidang penanggulangan kemiskinan terkait dengan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dalam rangka pemantapan pelaksanan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di beberapa SKPD dan kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Evaluasi pelaksanaan rumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

Pengendalian

pemantauan

pelaksanaan

kelompok

program

penanggulangan

kemiskinan oleh SKPD, meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. e.

Penyusunan

laporan

hasil

pemantauan

pelaksanaan

program/kegiatan

penanggulangan kemiskinan secara periodik. f.

Penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.

4.4.

Agenda Kegiatan Tahun 2011 Beberapa kegiatan yang menjadi agenda dari Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskian Daerah (TKPKD) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : a.

Persiapan internal pembahasan skenario kegiatan TKPKD guna menyusun rencana kerja TKPKD Tahun 2011.

Persiapan internal penyusunan tim pelaksana kegiatan TKPKD.

Rapat persiapan dengan Bidang-bidang terkait dengan pelaksanaan kegiatan TKPKD.

Persiapan awal dengan SKPD-SKPD guna membahas rencana kegiatan TKPKD.

Persiapan internal membahas hasil rapat bidang dan SKPD.

Persiapan internal membahas rencana tindak lanjut hasil rapat persiapan dengan keluaran rencana aksi tindak lanjut kegiatan TKPKD.

Persiapan rakor dan konsolidasi TKPKD.

Rakor TKPKD dengan SKPD Provinsi dengan keluaran menyatukan persepsi tentang kebijakan TKPKD di Jateng.

Rakor TKPKD dengan Kab/Kota dengan keluaran pelaksanaan TKPKD di Kab/kota.

Mempersiapkan daftar isian data untuk analisis kondisi kemiskinan kab/kota di Jawa Tengah.

Mengkompilasi data kemiskinan sebagai dasar dalam penyusunan analisis kondisi kemiskinan kab/kota di Jawa Tengah.

Rakor TKPKD Provinsi dan Kab/Kota dengan keluaran evaluasi kegiatan TKPKD Provinsi dan Kab/Kota.

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Rapat internal sub-bidang dengan keluaran rencana penyusunan materi data distribusi penduduk miskin.

Rapat dengan SKPD terkait keluaran masukan data distribusi penduduk miskin.

Penyelesaian dokumen SPKD Provinsi Jawa Tengah sebagai acuan bagi seluruh SKPD dalam menyusun program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Rapat dengan tim penyusun dengan keluaran teknis penyusunan data distribusi penduduk miskin.

Rapat dengan SKPD terkait keluaran membahas draft data peta distribusi penduduk miskin.

Rapat dengan tim penyusun keluaran membahas finalisasi data distribusi penduduk miskin.

Fasilitasi dan koordinasi perencanaan TKPKD.

Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan Tahun 2011 kepada Ketua TKPKD Jawa Tengah.

Selengkapnya agenda kegiatan TKPKD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 9 dibawah ini.

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Tabel 9

: JADUAL RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011

No.

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Persiapan internal pembahasan skenario kegiatan TKPKD guna menyusun rencana kerja TKPKD Tahun 2011 Persiapan internal penyusunan tim pelaksana kegiatan TKPKD Rapat persiapan dengan Bidangbidang terkait dengan pelaksanaan kegiatan TKPKD Persiapan awal dengan SKPD-SKPD guna membahas rencana kegiatan TKPKD Persiapan internal membahas hasil rapat bidang dan SKPD Persiapan internal membahas rencana tindak lanjut hasil rapat persiapan dengan keluaran rencana aksi tindak lanjut kegiatan TKPKD Persiapan rakor dan konsolidasi TKPKD

2 3

5 6

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

Bulan JUN JUL

AGT

SEPT

OKT

NOV

minggu ke-3 minggu ke-3 minggu ke-3 minggu ke-1 minggu ke-2 minggu ke-1 minggu ke-2

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

DES

No.

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Rakor TKPKD dengan SKPD Provinsi dengan keluaran menyatukan persepsi tentang kebijakan TKPKD di Jateng

FEB

MAR

APR

Mempersiapkan daftar isian data untuk analisis kondisi kemiskinan kab/kota di Jawa Tengah Mengkompilasi data kemiskinan sebagai dasar dalam penyusunan analisis kondisi kemiskinan kab/kota di Jawa Tengah Rakor TKPKD Provinsi dan Kab/Kota dengan keluaran evaluasi kegiatan TKPKD Provinsi dan Kab/Kota

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah Rapat internal sub-bidang dengan keluaran rencana penyusunan materi data distribusi penduduk miskin

MEI

AGT

SEPT

OKT

NOV

minggu ke-3

Rakor TKPKD dengan Kab/Kota dengan keluaran pelaksanaan TKPKD di Kab/kota

JAN

Bulan JUN JUL

minggu ke-1 minggu ke-4 minggu ke-1

minggu ke-1

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

DES

No.

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Rapat dengan SKPD terkait keluaran masukan data distribusi penduduk miskin

minggu ke-1

Penyelesaian dokumen SPKD Provinsi Jawa Tengah sebagai acuan bagi seluruh SKPD dalam menyusun program/kegiatan penanggulangan kemiskinan

minggu ke-1

Rapat dengan tim penyusun dengan keluaran teknis penyusunan data distribusi penduduk miskin

Rapat dengan SKPD terkait keluaran membahas draft data peta distribusi penduduk miskin

Rapat dengan tim penyusun keluaran membahas finalisasi data distribusi penduduk miskin

Fasilitasi dan koordinasi perencanaan TKPKD Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan Tahun 2011 kepada Ketua TKPKD Jawa Tengah

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

Bulan JUN JUL

AGT

SEPT

OKT

NOV

DES

minggu ke-1 minggu ke-1 minggu ke-1 minggu minggu minggu minggu minggu minggu minggu minggu minggu minggu minggu minggu ke-2 ke-2 ke-2 ke-2 ke-2 ke-2 ke-2 ke-2 ke-2 ke-2 ke-2 ke-2

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

minggu ke-2

BAB V PENUTUP

LAPORAN KINERJA TKPKD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

BAB V PENUTUP

5.1.

Kesimpulan

Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami penurunan, yaitu sebesar 6.189,6 juta atau 19,23% (2008) menjadi 5.369,2 juta atau 16,56% (2010).

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan

Keputusan Gubernur Jawa

Tengah No. 414.2/131/2010, tgl 31 Agustus 2010 tentang Pembentukan TKPKD, untuk menyesuaikan kelembagaan sesuai Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Sebanyak 7 kab/kota dari 35 kab/kota di Jawa Tengah telah membentuk TKPD sesuai Perpres No. 15 Tahun 2010. 3.

Pada tahun 2010, sebanyak 15 SPKD dan Biro telah mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pendukung penanggulangan kemiskinan (dana APBD Provinsi Jawa Tengah)

sebesar Rp. 314,191 milyar (atau 13,39% dari Belanja Langsung

sebesar Rp. 2,34 trilyun). 4.

Inisiatif Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung upaya percepatan penanggulangan kemiskinan diwujudkan dalam berbagai bentuk program seperti: Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa (Desa Berkembang);

Pengembangan Desa Vokasi;

Jamkesda dan Bantuan keuangan untuk Pemerintah Desa (Bidang Kesehatan). Tahun 2009 alokasi anggaran sebebesar Rp. 56,6 milyar atau 2,61 % dari Belanja Langsung sebesar Rp. 2,16 trilyun. Tahun 2010 alokasi anggaran sebesar

Rp. 64,3 milyar atau 2,74% dari Belanja

Langsung sebesar Rp. 2,34 trilyun. 5.

Dalam upaya menanggulangi kemiskinan masih dihadapi berbagai permasalahan baik yang

bersifat

umum

maupun

permasalahan

khusus,

terutama

bidang

pembangunan kesehatan, pendidikan, perumahan dan ekonomi. 5.2.

Rekomendasi

Perlu adanya kesatuan data penduduk miskin (by name, by addres, by case) sebagai dasar penentuan target sasaran dan evaluasi keberhasilan pelaksanan program penanggulangan kemiskinan.

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Perlu adanya sinergitas dan harmonisasi berbagai program/kegiatan penanggulangan kemiskinan terutama yang berkaitan penentuan fokus dan

lokus dengan

mempertimbangkan dimensi kewilayahan. 3.

Perlu

dipertimbangkan

pembentukan

sebuah

badan/lembaga

khusus

yang

menangani masalah kemiskinan dan pengangguran baik di tingkat pusat maupun daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan sesuai tingkatannya. 4.

Perlu dikaji kembali kebijakan yang berdampak terhadap ketidakseimbangan alokasi anggaran untuk kepentingan politik (Pilkada) dengan alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan.

Perlu adanya komitmen dan konsistensi Kab./Kota dalam per-cepatan penurunan jumlah penduduk miskin yang diarahkan un-tuk mendukung pencapaian target nasional, provinsi dan MDGâ&#x20AC;&#x2122;s.

Perlu peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih dengan mengadakan

pelatihan

yang

terfokus

pada

analisis

pro-ram

pencapaian

penanggulangan kemiskinan yang dipergunakan untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan secara kewilayahan, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan pelaporan; 7.

Perlu adanya pertemuan secara rutin/periodik baik di TKPK Provinsi maupun dengan TKPK Kabupaten/Kota guna membahas perkembangan penanganan kemiskinan.

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

LAMPIRAN

Laporan Kinerja TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN JENIS-JENIS DAN SUMBER DANA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2010 NO

PROGRAM/KEGIATAN 1 SKPD KLASTER KEGIATAN

KEGIATAN

KEGIATAN SUB KEGIATAN

KEGIATAN

KLASTER PROGRAM KEGIATAN

TARGET SASARAN

FOKUS/LOKUS

Dinas kesehatan Provinsi Jawa Tengah Bantuan dan Perlindungan Sosial 1. Biaya perawatan dan 600 masyarakat miskin non 35 Kab/Kota pengobatan kuota Jamkesmas dan tidak mampu di Jawa Tengah 2. Pembagian Beban 157.138 maskin non kuota Pembiayaan Jamkesda di Jamkesmas Provinsi Jawa Tengah 3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat : a. Pemberian Makanan 548 Balita Tambahan pada penderita gizi buruk b. Perawatan Penderita 267 Balita Gizi Buruk 4. Perbaikan sanitasi dasar 50 rumah pasien TBC dan melalui Klinik sanitasi Diare Pemberdayaan Masyarakat PENGEMBANGAN DESA SIAGA 1. Orentai FKD dalam Anggota FKD ( 20 orang ) rangka menanggulangi peningkatan peran dan fungsi FKD guna penanggulangan masalah kesehatan Prioritas

KEGIATAN 2. Implementasi pelaksanaan dalam penanggulangan masalah kesehatan prioritas

TUJUAN KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

ANGGARAN (Ribuan Rupiah) APBN

APBD

JUMLAH

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan

Jan-Des 2010

3,904,705

5 Kab/Kota uji coba Jamkesda Prov. Jateng

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan

Sept-Des 2010

2,412,000

35 Kab./Kota

Pencegahan Gizi Buruk pd Balita

Juni-Desember

235,630

35 Kab./Kota

Pencegahan Gizi Buruk pd Balita Penanganan faktor penyebab terjadinya penyakit TBC dan Diare

Januari-Desember

1,068,000

Maret - November

100,000

5 Kab./1 Kec./1 desa

35 Kab./Kota

FKD yang menerima 8 desa Pronangkis bantuan dan kader sebagai pelaksanan deteksi dini masalah kesehatan

Meningkatkan pengetahuan kader dalam rangka penanggulangan masalah kesehatan prioritas khususnya dalam deteksi dini faktor resiko masalah kesehatan

April - Juni 2010

- BLM

276,800

Teridentifikasinya masalah kesehatan dan terlaksananya kegiatan pengamatan dini oleh masyarakat secara rutin, tercatat , terlaporkan dan ditindaklanjuti

Mei - Agustus 2010

- BLM

52,500

BOP

21,000

NO 2

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET SASARAN

FOKUS/LOKUS

TUJUAN KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN Mei - Juni 2010

ANGGARAN (Ribuan Rupiah) APBN

APBD

JUMLAH

KEGIATAN

3. Orientasi Kader

30 orang tiap Kecamatan

10 Kabupaten (Blora, Kt. Pkl, Kab. Pkl, Kt. Tegal, Kab. Tegal, Rebang, Kudus, Jepara, Demak, Brebes)

meningkatkan pengetahuan kader dalam deteksi dini masalah kesehatan TBC dan Kusta

- BOP

118,650

KEGIATAN

4. Implementasi Pelaksanaan

10 FKD

10 Kabupaten (Blora, Kt. Pkl, Kab. Pkl, Kt. Tegal, Kab. Tegal, Rebang, Kudus, Jepara, Demak, Brebes)

meningkatkan pengetahuan kader dalam deteksi dini masalah kesehatan TBC dan Kusta

Juni - Agst 2010

- BOP

136,700

KEGIATAN SUB KEGIATAN

5. Pengendalian Penyakit Kusta a. Pemetaan kasus cacat Puskesmas & Kab/Kota akibat kusta

5 Kab

Diperolehnya gambaran peta kasus cacat akibat kusta

Agust - Sept

10,280,000

b. Sosialisasi kusta di daerah endemis

Kader Desa / FKD

2 Kab, @ 2 desa

Kader mengenal tanda dini kusta & mampu menemukan suspek kusta di wilayahnya

Agust - Sept

45,360,000

c. Pengembangan & Pemberdayaan KPD

Anggota KPD (Kelompok Perawatan Diri)

1 Kab, 2 KPD

Anggota KPD mampu melaksanakan perawatan diri secara mandiri

Oktober

10,620,000

KEGIATAN SUB KEGIATAN

6. P2 TB Paru a. Pemberdayaan Masyarakat dlm prog TB

Kader

2 Kab, 10 Pusk, 35 Desa Peningkatan Penemuan dini (Demak dan Kudus) suspek TB melalui kader/masyarakat secara aktif

152,755,000

KEGIATAN

7. Lingkungan Sehat Masyarakat Pamsimas (Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat)

2,058,000

PROGRAM/KEGIATAN SKPD KLASTER PROGRAM KEGIATAN

TARGET SASARAN

30 Kab./Kota, 360 Perubahan perilaku sehat desa/Kelurahan (kecuali buang air besar tidak di sembarang tempat FOKUS/LOKUS

TUJUAN KEGIATAN

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA KLASTER: BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Advokasi dan Fasilitasi Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan

WAKTU PELAKSANAAN

April s/d Mei 2010

ANGGARAN APBD

APBN

102,562,000

JUMLAH

102,562,000

PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN

KEGIATAN SUB KEGIATAN

Advokasi Sistem Perlindungan Lansia Berbasis Keluarga

TARGET SASARAN 90 orang lansia

FOKUS/LOKUS

TUJUAN KEGIATAN

Kel. Temanggung II-Kec. Temanggung, Kab. Temanggung; Kel. Sragen Kulon-Kec. Sragen, Kab. Sragen; Ds. Semawung DalemanKec.Kutoarjo, Kab. Purworejo.

(1) Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan perempuan lansia dan keluarga lansia; (2) Mengidentifikasi masalah perlindungan perempuan lansia berbasis keluarga; (3) Meningkatkan kualitas hidup perempuan lansia.

Pelatihan Penguatan bagi 90 orang calon petugas PPT Ds. Sodong-Kec. Calon Petugas PPT Berbasis berbasis komunitas Wonotunggal, Kab. Komunitas Batang; Ds. WlaharKec.Larangan, Kab. Brebes; Ds. Gumelem Wetan-Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi Revitalisasi GSIB di Kec. Uji Kec di Kabupaten ujicoba Kab. Batang Coba pronangkis yang AKI tinggi

Pelatihan Peer Educator

Kec di Kabupaten ujicoba pronangkis yang AKI tinggi

Kab. Batang

5.830 Akseptor dari Keluarga Pra KS dan KS1

Kota Tegal, Kab. Kudus, Kab. Banyumas, Kab. Brebes, Kab. Purbalingga, Kab. Wonosobo, Kab. Sragen, Kab. Pekalongan, Kab. Blora, Kab. Grobogan, Kab. Banjarnegara

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

ANGGARAN (Ribuan Rupiah) APBN

APBD

JUMLAH

(1) Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan (2) Menyiapkan petugas PPT berbasis komunitas di desa

Terlaksananya ujicoba panduan GSIB di 1 Kec di Kabupaten ujicoba pronangkis yang AKI tinggi Terlatihnya 20 orang PEER Educator keluarga di 1 desa percontohan GSIB

PROGRAM KEGIATAN

Keluarga Berencana Kegiatan Pelayanan KB MOW, MOP, IUD dan Cabut Implant bagi Keluarga Pra KS dan KS1

KLASTER PROGRAM KEGIATAN

KLASTER: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan melalui Desa Prima terintegrasi dengan PNPM Mandiri

Dapat terlayaninya Masyarakat Keluarga Pra Ks dan KS 1 dalam pelayanan KB ; MOW = 700 org, MOP = 100 org, IUD = 3.200 org dan C.Impl = 1.830 org

Feb s.d Nov 2010

Januari s/d Desember 2010

- BOP

7,830,000

7,995,000

803,000,000

PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN

- Diskusi Kampung

TARGET SASARAN 245 kelompok perempuan ekonomi produktif

FOKUS/LOKUS

TUJUAN KEGIATAN

7 Desa lokasi pronangkis Terjembataninya antar di 4 Kab Ujicoba kelompok masyarakat untuk Pronangkis membahas berbagai persoalan perempuan, anak dan keluarga dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan kritis

- Pelatihan Penguatan Kelompok perempuan kepala keluarga kelompok perempuan 3 Kab. Ujicoba Meningkatkan pengetahuan, kepala keluarga pronangkis ( Batang, kesadaran dan pemberdayaan Banjarnegara dan Blora ) perempuan kepala keluarga

KLASTER PROGRAM KEGIATAN

NO 3

KLASTER: PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH Pendidikan Non Formal dan In Formal Pendidikan 7 kelompok Desa Kab. Batang, Blora, Kemasyarakatan Pronangkis di 4 Kab Batang, Brebes dan Blora, Brebes dan Banjarnegara Banjarnegara

PROGRAM/KEGIATAN SKPD KLASTER PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

TARGET SASARAN

FOKUS/LOKUS

DINAS BINA MARGA Pemberdayaan Masyarakat Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi. - Pemeliharaan Jalan Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di Provinsi BPT Semarang dari masyarakat sebanyak = Kota Semarang, Salatiga, 3.406 Orang Hari. Kab. Semarang, Kendal, Demak

Peningkatan kemampuan berwirausaha melalui pengelolaan Sumber Daya Lokal TUJUAN KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN Bulan September 2010

ANGGARAN (Ribuan Rupiah) APBN

APBD -

Bulan Juni 2010

Januari - Desember 2010

WAKTU PELAKSANAAN

Mempertahankan kelancaran Maret - Desemb. 2010 arus lalu-lintas penumpang dan barang serta keselamatan bagi pengguna jalan (masyarakat laki-laki maupun perempuan)

4,969,000

16,417,000

997,960,000

ANGGARAN (Ribuan Rupiah) APBD

APBN

JUMLAH

6,129,900

118,314,459 57,909,944 6,129,900

- Pemeliharaan Jalan Provinsi BPT Pati

Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di ~ Sda ~ dari masyarakat sebanyak = Kab. Kudus, Jepara, Pati, 4.422 Orang Hari. Rembang.

Maret - Desemb. 2010

7,959,600

- Pemeliharaan Jalan Provinsi BPT Purwodadi

Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di dari masyarakat sebanyak = Kab. Purwodadi, Blora, 2.806 Orang Hari. Sragen.

Maret - Desemb. 2010

5,051,694

~ Sda ~

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET SASARAN

FOKUS/LOKUS

TUJUAN KEGIATAN

ANGGARAN (Ribuan Rupiah) APBN

APBD

JUMLAH

9,376,000

Maret - Desemb. 2010

7,446,000

Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di ~ Sda ~ dari masyarakat sebanyak = Kab. Temanggung, 3.536 Orang Hari. Wonosobo, Banjarnegara. Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di ~ Sda ~ dari masyarakat sebanyak = Kab. Cilacap, Banyumas, 2.033 Orang Hari. Purbalingga.

Maret - Desemb. 2010

6,364,600

Maret - Desemb. 2010

3,658,500

Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di ~ Sda ~ dari masyarakat sebanyak = Kab. Tegal, Brebes, Kota 3.028 Orang Hari. tegal.

Maret - Desemb. 2010

5,450,000

Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di ~ Sda ~ dari masyarakat sebanyak = Kab. Pemalang, 3.596 Orang Hari. Pekalongan, Batang, Kota Pekalongan. Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi. - Pemeliharaan Jembatan Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di ~ Sda ~ Provinsi BPT Semarang dari masyarakat sebanyak = Kota Semarang, Salatiga, 779 Orang Hari. Kab. Semarang, Kendal, Demak.

Maret - Desemb. 2010

6,473,650

Maret - Desemb. 2010

966,442

8,706,442 966,442

- Pemeliharaan Jembatan Provinsi BPT Pati

Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di ~ Sda ~ dari masyarakat sebanyak = Kab. Kudus, Jepara, Pati, 785 Orang Hari. Rembang.

Maret - Desemb. 2010

975,000

- Pemeliharaan Jembatan Provinsi BPT Purwodadi

Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di dari masyarakat sebanyak = Kab. Purwodadi, Blora, 781 Orang Hari. Sragen.

Maret - Desemb. 2010

970,000

- Pemeliharaan Jalan Provinsi BPT Surakarta

Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di ~ Sda ~ dari masyarakat sebanyak = Kab. Boyolali, Wonogiri, 5.209 Orang Hari. Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Kota Surakarta.

- Pemeliharaan Jalan Provinsi BPT Magelang

Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di dari masyarakat sebanyak = Kab. Magelang, 4.137 Orang Hari. Kebumen, Purworejo, Temanggung, Kota Magelang.

~ Sda ~

- Pemeliharaan Jalan Provinsi BPT Wonosobo

- Pemeliharaan Jalan Provinsi BPT Cilacap

- Pemeliharaan Jalan Provinsi BPT Tegal

- Pemeliharaan Jalan Provinsi BPT Pekalongan

KEGIATAN SUB KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN Maret - Desemb. 2010

~ Sda ~

PROGRAM/KEGIATAN

FOKUS/LOKUS

TUJUAN KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN Maret - Desemb. 2010

ANGGARAN (Ribuan Rupiah) APBN

APBD

JUMLAH

975,000

Maret - Desemb. 2010

975,000

Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di ~ Sda ~ dari masyarakat sebanyak = Kab. Temanggung, 781 Orang Hari. Wonosobo, Banjarnegara. Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di ~ Sda ~ dari masyarakat sebanyak = Kab. Cilacap, Banyumas, 765 Orang Hari. Purbalingga.

Maret - Desemb. 2010

970,000

Maret - Desemb. 2010

950,000

- Pemeliharaan Jembatan Provinsi BPT Tegal

Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di ~ Sda ~ dari masyarakat sebanyak = Kab. Tegal, Brebes, Kota 777 Orang Hari. tegal.

Maret - Desemb. 2010

965,000

- Pemeliharaan Jembatan Provinsi BPT Pekalongan

Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di dari masyarakat sebanyak = Kab. Pemalang, 773 Orang Hari. Pekalongan, Batang, Kota Pekalongan. Kegiatan Rehabilitasi Jalan Provinsi - Rehabilitasi Jalan Provinsi Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di BPT Semarang dari masyarakat sebanyak = Kota Semarang dan Kab. 320 Orang Hari. Semarang.

~ Sda ~

Maret - Desemb. 2010

960,000

Meningkatnya kelancaran Maret - Agustus. 2010 arus lalu-lintas penumpang dan barang serta keselamatan bagi pengguna jalan (masyarakat laki-laki maupun perempuan)

1,279,412

13,256,455 1,279,412

- Rehabilitasi Jalan Provinsi Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di BPT Pati. dari masyarakat sebanyak = Kab. Pati. 300 Orang Hari.

~ Sda ~

1,199,170

- Pemeliharaan Jembatan Provinsi BPT Surakarta

Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di ~ Sda ~ dari masyarakat sebanyak = Kab. Boyolali, Wonogiri, 785 Orang Hari. Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Kota Surakarta.

- Pemeliharaan Jembatan Provinsi BPT Magelang

Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di dari masyarakat sebanyak = Kab. Magelang, 785 Orang Hari. Kebumen, Purworejo, Temanggung, Kota Magelang.

~ Sda ~

- Pemeliharaan Jembatan Provinsi BPT Wonosobo

- Pemeliharaan Jembatan Provinsi BPT Cilacap

KEGIATAN SUB KEGIATAN

TARGET SASARAN

Maret - Agustus. 2010

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET SASARAN

FOKUS/LOKUS

TUJUAN KEGIATAN

- Rehabilitasi Jalan Provinsi Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di ~ Sda ~ BPT Purwodadi. dari masyarakat sebanyak = Kab. Grobogan, Sragen, 345 Orang Hari. Blora.

KEGIATAN SUB KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN Maret - Agustus. 2010

ANGGARAN (Ribuan Rupiah) APBN

APBD

JUMLAH

1,380,858

- Rehabilitasi Jalan Provinsi Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di BPT Surakarta. dari masyarakat sebanyak = Kab. Wonogiri, 357 Orang Hari. Sukoharjo.

~ Sda ~

Maret - Agustus. 2010

1,429,589

- Rehabilitasi Jalan Provinsi Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di BPT Magelang. dari masyarakat sebanyak = Kab. Magelang. 326 Orang Hari.

~ Sda ~

Maret - Agustus. 2010

1,302,543

- Rehabilitasi Jalan Provinsi Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di BPT Wonosobo. dari masyarakat sebanyak = Kab. Wonosobo. 707 Orang Hari.

~ Sda ~

Maret - Agustus. 2010

2,826,114

- Rehabilitasi Jalan Provinsi Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di BPT Cilacap. dari masyarakat sebanyak = Kab. Cilacap. 296 Orang Hari.

~ Sda ~

Maret - Agustus. 2010

1,182,574

- Rehabilitasi Jalan Provinsi Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di BPT Tegal. dari masyarakat sebanyak = Kab. Brebes, Tegal. 320 Orang Hari.

~ Sda ~

Maret - Agustus. 2010

1,280,086

- Rehabilitasi Jalan Provinsi Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di BPT Pekalongan dari masyarakat sebanyak = Kab. Pemalang, Tegal. 344 Orang Hari.

~ Sda ~

Maret - Agustus. 2010

1,376,109

~ Sda ~

Maret - Agustus. 2010

1,424,453

14,073,768 1,424,453

- Rehabilitasi Jembatan dan Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di ~ Sda ~ Gorong-2 BPT Pati. dari masyarakat sebanyak = Kab. Kudus, Jepara, Pati, 343 Orang Hari. Rembang.

Maret - Agustus. 2010

1,373,102

- Rehabilitasi Jembatan dan Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di Gorong-2 BPT Purwodadi. dari masyarakat sebanyak = Kab. Grobogan, 371 Orang Hari. Blora,Sragen.

Maret - Agustus. 2010

1,482,059

Rehabilitasi Jembatan Provinsi - Rehabilitasi Jembatan dan Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di Gorong-2 BPT Semarang. dari masyarakat sebanyak = Kab. Semarang, 356 Orang Hari. Grobogan.

~ Sda ~

- Rehabilitasi Jembatan dan Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di Gorong-2 BPT Surakarta. dari masyarakat sebanyak = Kab. Karanganyar, 492 Orang Hari. Wonogiri, Sukoharjo.

~ Sda ~

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN Maret - Agustus. 2010

- Rehabilitasi Jembatan dan Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di Gorong-2 BPT Magelang. dari masyarakat sebanyak = Kab. Magelang, 483 Orang Hari. Kebumen, Purworejo.

~ Sda ~

PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN SUB KEGIATAN

FOKUS/LOKUS

TUJUAN KEGIATAN

ANGGARAN (Ribuan Rupiah) APBN

APBD

JUMLAH

1,966,316

Maret - Agustus. 2010

1,932,035

- Rehabilitasi Jembatan dan Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di ~ Sda ~ Gorong-2 BPT Wonosobo. dari masyarakat sebanyak = Kab. Wonosobo, 367 Orang Hari. Temanggung, Banjarnegara. - Rehabilitasi Jembatan dan Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di ~ Sda ~ Gorong-2 BPT Cilacap. dari masyarakat sebanyak = Kab.Cilacap, Banyumas. 374 Orang Hari.

Maret - Agustus. 2010

1,469,129

Maret - Agustus. 2010

1,494,461

- Rehabilitasi Jembatan dan Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di Gorong-2 BPT Tegal. dari masyarakat sebanyak = Kab.Brebes. 361 Orang Hari.

~ Sda ~

Maret - Agustus. 2010

1,443,407

- Rehabilitasi Jembatan dan Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di Gorong-2 BPT Pekalongan. dari masyarakat sebanyak = Kab.Pekalongan , 372Orang Hari. Pemalang, Batang.

~ Sda ~

Maret - Agustus. 2010

1,488,806

Meningkatnya kelancaran Maret - Agustus. 2010 arus lalu-lintas penumpang dan barang serta keselamatan bagi pengguna jalan (masyarakat laki-laki maupun perempuan)

8,156,758

24,367,850 8,156,758

Maret - Agustus. 2010

7,442,547

Maret - Agustus. 2010

8,768,545

Pemeliharaan Berkala Jalan - Pemeliharaan Berkala Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di Jalan di Wilayah Timur dari masyarakat sebanyak = Kab. Karanganyar, 2.039 Orang Hari. Grobogan, Pati.

- Pemeliharaan Berkala Jalan di Wilayah Tengah

PROGRAM KEGIATAN

TARGET SASARAN

Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di ~ Sda ~ dari masyarakat sebanyak = Kab. Temanggung, 1.861 Orang Hari. Wonosobo, Magelang, Kebumen. - Pemeliharaan Berkala Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di ~ Sda ~ Jalan di Wilayah Barat dari masyarakat sebanyak = Kab. Tegal, Brebes, 2.192 Orang Hari. Pemalang, Purbalingga, Batang. Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Peningkatan Jalan Provinsi.

71,302,226 60,405,637

PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN

KEGIATAN SUB KEGIATAN

TARGET SASARAN

FOKUS/LOKUS

TUJUAN KEGIATAN

18,870,570

Maret - Oktober. 2010

9,012,238

Meningkatnya kualitas Maret - Oktober. 2010 struktur dan kapasitas jembatan untuk menambah kelancaran arus lalu lintas penumpang dan barang serta keselamatan bagi pengguna jalan (masyarakat laki-laki maupun perempuan)

3,200,095

10,896,589 3,200,095

7,696,494

- Peningkatan Jalan di Wilayah Barat.

Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di dari masyarakat sebanyak = Kab. Tegal, Brebes, 2.253 Orang Hari. Cilacap.

SKPD KLASTER PROGRAM

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

FOKUS/LOKUS

JUMLAH

Maret - Oktober. 2010

Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di ~ Sda ~ dari masyarakat sebanyak = Kab. Semarang, Demak, 4.718 Orang Hari. Grobogan, Purworejo.

TARGET SASARAN

APBD

32,522,829

- Peningkatan Jalan di Wilayah Tengah.

PROGRAM/KEGIATAN

APBN

32,522,829

Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di dari masyarakat sebanyak = Kab. Sragen, Boyolali, 8.131 Orang Hari. Klaten, Grobogan, Blora, Kudus.

Meningkatnya kualitas struktur dan kapasitas jalan untuk menambah kelancaran arus lalu lintas penumpang dan barang serta keselamatan bagi pengguna jalan (masyarakat laki-laki maupun perempuan)

~ Sda ~

- Penggantian Jembatan di Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di ~ Sda ~ Wilayah Barat. dari masyarakat sebanyak = Kab. Pekalongan, Tegal. 1.924 Orang Hari. NO

ANGGARAN (Ribuan Rupiah)

- Peningkatan Jalan di Wilayah Timur.

Penggantian Jembatan Provinsi. - Penggantian Jembatan di Penyerapan tenaga kerja Ruas jalan provinsi di Wilayah Timur. dari masyarakat sebanyak = Kab. Kudus. 800 Orang Hari.

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN Maret - Oktober. 2010

TUJUAN KEGIATAN

Maret - Oktober. 2010

WAKTU PELAKSANAAN

APBN

ANGGARAN APBD

JUMLAH

PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN

TARGET SASARAN

Fasilitasi Pengelolaan masyarakat disekitar Lingkungan di Industri industri rokok rokok dan sekitarnya serta penghasil bahan baku

Masyarakat pelaksana konservasi disekitar industri rokok dan bahan baku rokok

PROGRAM KEGIATAN

FOKUS/LOKUS Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Grobogan, Kab. Pekalongan, Kab. Temanggung, Kab. Magelang, Kab. Tegal, Kota semarang

TUJUAN KEGIATAN Memfasilitasi ketrampilan kerja masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga untuk meningkatkan perekonomian dan derajat kesehatan masyarakat serta perbaikan lingkungan melalui konservasi secara vegetatif dan sipil teknis

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN Maret s/d April 2010

APBN

APBD BLM

BOP

Kab. Karanganyar ( Ds. Wonokeling, Kec. Jatiyoso ) Kab. Boyolali ( Ds. Senden, Kec. Selo ) Kab. Temanggung ( Ds. Canggal, Kec. Candiroto )

Pengembangan Jasa Lingkungan kawasan-kawasan konservasi Laut dan Hutan Kegiatan Fasilitasi Masyarakat / kelompok Kab. Banjarnegara ( kerjasama dan penanganan masyarakat konservasi Pedurungan ) Kab. kerusakan/pencemaran Wonosobo ( Dieng ), lingkungan di kawassan Kab. Temanggung ( dataran tinggi dan daerah Kebonrejo ) kab. Kendal tangkapan air, sindoro, ( Blumah ) Kab. Tegal ( sumbing, merapi merbabu Tuwel ) Kab. Purworejo ( pandanrejo ), Kab. Karanganyar ( Anggrasmanis ), Kab. Klaten ( Sidorejo ), Kab. Pemalang ( Batursari ), Kab. Boyolali ( kranggeng ), Kab. Kab. Batang ( Gerlang ), Kab. Magelang ( Paten ) Kab. Semarang ( Trayu )

ANGGARAN (Ribuan Rupiah)

Terfasilitasinya masyarakat / kelompok masyarakat yang melaksanakan konservasi lahan

April s/d Juni 2010

788,093,000

387,035,000

JUMLAH 788,093,000

387,035,000

BLM

697,510,000

BOP

296,489,000

PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN

TARGET SASARAN

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Fasilitasi perbaikan Masyarakat petani Lingkungan Kawasan pelaksana konservasi pada Lindung DI luar Kawasan kawasan lindung diluar Hutan, Keanekaragaman kawasan hutan Hayati, Kawasan Karst, Daerah Tangkapan Air serta lingkungan serta sumber mata air

FOKUS/LOKUS

TUJUAN KEGIATAN

Desa Rahtawu Kec. Gebog, Kab. Kudus , Desa Wonolelo Kec. Sawangan Kab. Magelang , Desa Sokawera Kec. Cilongok Kab. Banyumas , Desa Celiring Kec. Donorojo Kab. Jepara, Desa Watangrejo Kec.Pracimantoro Kab. Wonogiri

Perbaikan lingkungan melalui konservasi vegetatif di kawasan lindung di luar kawasan hutan, kawasan karst, daeah tangkapan air dan daerah sumber mata air

Masyarakat petani pelaksana konservasi pd kawasan karst

Desa Boto, Kec. Jatiroto, Kab. Wonogiri , Desa Redisari, Kec. Rowokele, Kab. Kebumen

Masyarakat petani pelaksana konservasi pd daerah tangkapan air

Desa Wonorejo, Kec. Jatiyoso, Kab. Karanganya, Desa Suroteleng Kec. Selo Kab. Boyolali, Desa Welahar, Kec. Larangan, Kab. Brebes , Desa Kalisalak , Kec.Limpung, Kab. Batang

Masyarakat petani pelaksana konservasi pd daerah sekitar sumber mata air

Desa Pagerejo Kec. Kertek Kab. Wonosobo, Desa Panusupan, Kec. Rembang Kab. Purbalingga, Desa Wanareja, Kec. Wanayasa, Kab. Banjarnegara

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN Maret s/d Juli 2010

ANGGARAN (Ribuan Rupiah) APBN

APBD

JUMLAH

BLM

650,999,500

BOP

328,545,000

PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN

TARGET SASARAN

FOKUS/LOKUS

TUJUAN KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Fasilitasi penanganan Masyarakat di sekitar WKO Ds. Sarimulyo, Meningkatkan kesejahteraan Januari s/d Desember masalah sosial dan relokasi yang terkena dampak Genengsari, Watugede, sosial ekonomi masyarakat di 2010 masyarakat di sekitar WKO pembangunan WKO Kedungrejo, Klewor, sekitar WKO Kedungmulyo, Kec. Kemusu, Kab. Boyolali

Ds. Kalangbancar, Kec. Geyer Kab. Grobogan PROGRAM KEGIATAN

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Peningkatan kualitas Masyarakat di sekitar pengelolaan Ruang wilayah perkotaan Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan

PROGRAM KEGIATAN

Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam Penanganan kerusakan dan Lahan tambak milik pelestarian kawasan masyarakat di wilayah tambak/permukiman pesisir pantai utara masyarakat pada ekosistem pesisir pantai utara

Relokasi warga pemukti di blok E Genengsari

Kel. Pulisen, Siswodi Meningkatkan kualitas ruang puro, Karanggeneng Kec. terbuka hijau dan daerah Boyolali Kab. Boyolali. kawasan resapan air Kel. Nglorog, Kec. Sragen Kab. Sragen. Ds. Sukoharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati. Kel. Kober, Kec. Purwokerto Barat, Kec. Purwokerto Barat. Kab. Banyumas

Pembangunan Sabuk Pantai : Kel. Muarareja, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal - Kel. Mangunharjo, Kec. Tugu, Kota Semarang

Melindungi lahan tambak / pemukiman akibat abrasi dan peningkatan perekonomian petani tambak

Januari s/d Desember 2010

ANGGARAN (Ribuan Rupiah) APBN

APBD

JUMLAH

BLM

162,467,000

BOP

82,800,000

BLM

68,540,000

BOP

31,460,000

BLM

606,759,000

BOP

69,755,000

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET SASARAN

FOKUS/LOKUS

TUJUAN KEGIATAN

Penanaman Mengrove : Melindungi lahan tambak / Ds. Bangsri, Kec. pemukiman akibat abrasi dan Bulakamba, Kab. Brebes - peningkatan perekonomian Kec. Batang, Kab. Batang petani tambak - Ds. Sriwulan, Kec. Sayung, Kab. Demak Ds. Tireman, Kec. Rembang, Kab. Rembang

KEGIATAN

Penanganan, Mitigasi, Lingkungan pada daerah Kab. Sragen, Kab. Adaptasi dan Pencegahan rawan bencana / gangguan Karanganyar, Kab. Pencemaran serta lingkungan Purworejo Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana/ Gangguan Lingkungan dan Pemanasan Global

PROGRAM KEGIATAN

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Peningkatan peran serta Anggota Aisyiyah Kab. Kebumen Kaum Perempuan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Menunjang Terciptanya Lingkungan yang Bersih dan Sehat

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

Pendidikan Formal dan Informal Pendidikan Kemasyarakatan dalam Bidang Lingkungan Hidup Pemanfaatan Limbah Anggota kelompok Petani Ds. Sodong, Kec. Ternak menjadi Pestisida Ternak Sapi Wonotinggal, Kab. Organik, Pupuk Organik Batang - Ds. Gumelem dan Biogas Wetan , Kec. Susukan Kab. Blora - Ds. Depok, Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara

Pencegahan dan perbaikan lingkungan daerah rawan bencana / gangguan lingkungan

Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kaum perempuan dalam pembuatan pupuk organik dan sampah, daur ulang limbah dan pemanfaatan pekarangan

Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anggota masyarakat dalam pemanfaatan limbah ternak menjadi Pestisida Organik, Pupuk Organik dan Biogas

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN Januari s/d Desember 2010

Maret 2011

Maret 2010

Juni s/d Juli 2010

ANGGARAN (Ribuan Rupiah) APBN

APBD

JUMLAH

BLM

173,935,000

BOP BLM

102,245,000 60,000,000

BOP

40,000,000

BLM

78,800,000

BOP

37,074,000

BLM

102,510,000

BOP

60,140,000

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET SASARAN

FOKUS/LOKUS

TUJUAN KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN Oktober 2010

SUB KEGIATAN

Pembelajaran Anggota masyarakat yang Kab. Kebumen - Kab. pemanfaatan sabut kelapa di daerahnya banyak pohon Cilacap menjadi barang bernilai kelapa ekonomis

Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengolah sabut kelapa menjadi barang bernilai ekonomis

SUB KEGIATAN

Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola limbah di sekitar IPAL Komunal

Meningkatkan pengetahuan Februari s/d Mei 2010 dan kemampuan masyara kat di sekitar IPAL komunal dalam mengoperasionalkan IPAL

KLASTER PROGRAM KEGIATAN

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Penanganan Sumber Pengrajin batik dan Desa Kliwonan, Kec. Pencemar dari pengusaha kecil tapioka Masaran Kab. Sragen usaha/kegiatan Kel. Simbang Kulon, Kec. menengah/besar dan Buaran, Kab. Pekalongan industri kecil - Desa Sidomukti, Kec. Margoyoso, Kab. Pati

KEGIATAN

Pengelolaan Kualitas Air dan Penetapan Kelas Air Sungai Untuk Memenuhi Kebutuhan Standar Pelayanana Minimal Bidang LH

Masyarakt di sekitar IPAL Komunal

Pengrajin tahu dan masyarakat sekitar Pengrajin tahu

Ds. Adiwerna, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal Ds. Simbangkulon, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan

Desa Mejing, Kec. Candimulyo, Kab. Magelang

ANGGARAN (Ribuan Rupiah) APBN

APBD

JUMLAH

BLM

173,220,000

BOP BLM

22,955,000 115,200,000

BOP

80,516,000

Peningkatan kemampuan UMKM dalam pembuatan produk yang ramah lingkungan dan meminimalkan potensi pencemaran yang dapat ditimbul kan akibat pembuangan air limbah dari industri kecil tsbt

Mei s/d Agustus 2010

BLM

848,025,000

Meminimalkan dampak pembuangan air limbah tahu sekaligus memberi kan manfaat kepada masyarakat sekitar untuk dapat memanfaatkan gas bio yangdihasilkan

April s/d Juni 2010

BOP BLM

36,675,000 56,180,000

BOP

5,660,000

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET SASARAN

FOKUS/LOKUS

KEGIATAN

Penerapan teknologi ramah lingkungan pada klaster industri kecil dan rumah tangga pedesaan

Industri rumah tangga dan Ds. Welahar, Kec. industri kecil Larangan, Kab. Brebes Ds. Sodong, Kec. Wonotunggal, Kab. Batang - Ds. Butuh, Kec. Tengaran, Kab. Semarang - Ds. Blumbangrejo, Kec. Kunduran, Kab. Blora Ds. Gumelem wetan, Kec. Susukan Kab. Banjarnegara

KEGIATAN

Perbaikan kinerja Pelaku kegiatan peleburan Ds. Kebasem, Kec. pengelolaan B3 dan limbah dan pengecoran logam Talang, Kab. Tegal B3 pada usaha/ kegiatan

Penambang emas

PROGRAM

KEGIATAN

Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Pendayagunaan limbah industri kecil tahu tempe untuk biogas

Pengrajin tahu

TUJUAN KEGIATAN Minimalisasi limbah industri kecil dan peningkatan kinerja industri kecil dalam mendukung perekonomian masyarakat pengelola

Meningkatkan derajat kesehatan pelaku usaha dan masyarakat di lingkungan kegiatan

Ds. Sokoagung, Kec. Meningkatnya derajat Bagelen, Kab. Purowrejo kesehatan pelaku penambang emas dan masyarakat sekitar kegiatan

Desa Jatirawa, Kec. Tarub, Kab. Tegal - Ds. Banyurip, Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan - Ds. Ngarji, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan

Peningkatan kemampuan UMKM dalam pembuatan produk yang ramah lingkungan dan meminimalkan potensi pencemaran yang dapat ditimbul kan akibat pembuangan air limbah dari industri kecil tsbt

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN Maret s/d Juli 2010

ANGGARAN (Ribuan Rupiah) APBN

APBD

JUMLAH

BLM

277,000,000

Mei 2010

BOP BLM

163,000,000 70,000,000

Mei 2010

BOP BLM

2,900,000 4,800,000

BOP

4,400,000

BLM

215,977,000

BOP

41,356,000

Maret s/d Agustus 2010

PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN

NO 5

TARGET SASARAN

Pelatihan ekoefisiensi dan Pengrajin batik produksi ramah lingkungan

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET SASARAN

SKPD KLASTER PROGRAM

DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH Bantuan dan Perlindungan Sosial Akses Jaminan Sosial 4 lembaga

PROGRAM KEGIATAN

Pelayanan Rehabilitasi Sosial penyandang cacat a. Biaya Transport 70 org penca, ( @ 10 Penca Pengobatan Bagi penderita ) penyakit menahun terlantar

KEGIATAN

FOKUS/LOKUS Ds. Kliwonan, Kec. Masaran, Kab. Sragen

FOKUS/LOKUS

TUJUAN KEGIATAN Pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan limbah industri kecil batik dalam meningkatkan perekonomian

TUJUAN KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN Juli s/d September 2010

WAKTU PELAKSANAAN

ANGGARAN (Ribuan Rupiah) APBN

APBD BLM

APBN

JUMLAH

58,800,000

BOP 41,200,000 ANGGARAN (Ribuan Rupiah) APBD

JUMLAH

308,803

Kota Salatiga, Kab. Batang, Kab. Demak, Kab. Cilacap.

memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi peserta lembaga pelaksana askesos

Pebruari - November

Kab. Pemalang, Kab. Sragen, kab. Wonogiri. Kab. Jepara. Kab. Klaten. Kab. Tegal. Kab Pekalongan.

memberikan bantuan transport pengobatan bagi para penderita penyakit kronis agar mereka bisa mengobatkan penyakitnya

Maret - November

BOP

33,550 BOP

33,550

b. Biaya Transport Operasi 50 org penca ( @ 10 Penca Kab. Banyumas, Kab. Penderita Bibir sumbing, ) Jepara, Kab. Magelang, Ktarak, dan Cacat lainnya Kab. Kebumen, Kab. Rembang.

Memberikan bantuan transport untuk pelaksanaan operasi bagi para penderita bibir sumbing, katarak dan cacat lainnya agar mereka bisa mengoprasikan/mengobatkan kecacatannya

Maret - November

BOP

30,899 BOP

30,899

c. Pembinaan Lanjut Penyandang Cacat

Meningkatkan kemandirian penca dg memberikan bimbingan kepada para penyandang cacat pasca pemberian bantuan UEP dan memberikan Bant Pengembangan UEP bagi Penca yang usahanya berkembang dengan baik

Maret - November

BOP

40,600

BOP

40,600

BLM

31,500

BLM

31,500

5 org penca 4 org penca 4 org penca 5 org penca 4 org penca 5 org penca 4 org penca 5 org penca 4 org penca 4 org penca

Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Kudus Kab. Pemalang Kab. Boyolali Kab. Klaten Kab. Karanganyar Kab. Purworejo Kab. Temangung Kab. Wonogiri

308,803

41,200,000

PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

NO 6

d. Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK)

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET SASARAN 4 org penca 4 org penca 4 org penca 4 org penca 5 org penca 5 org penca 500 org penca ( @ 100 Penca )

TARGET SASARAN

FOKUS/LOKUS Kab. Purbalingga Kab. Wonosobo Kab. Rembang Kab. Brebes Kab. Demak Kab. Pati Kab. Banyumas, Kab. Batang, Kab. Wonosobo, Kab. Pekalongan, Kab. Blora

FOKUS/LOKUS

penyandang cacat pasca pemberian bantuan UEP dan memberikan Bant Pengembangan UEP bagi Penca yang usahanya TUJUANdengan KEGIATAN berkembang baik

memberikan pelayanan dan Rehabilitasi sosial langsung ke lokasi desa/kelurahan baik berupa konsultas, deteksi dini dan pemberian bantuan alat bantu penca

TUJUAN KEGIATAN

SKPD KLASTER PROGRAM KEGIATAN

DINAS TENAGA KERJA,TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TENGAH Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pelatihan dibidang Industri Pencari kerja ( 428 Orang, Pencari Kerja ( Cilacap, Meningkatkan ketrampilan dan Jasa 25 Paket ) Banyumas, Brebes pencari kerja

KEGIATAN

Pelatihan kerja bagi CTKI LN Pelatihan di bidang Pertanian dan UKM

KEGIATAN

Pencari Kerja / Calon TKI LN Pencari Kerja / Calon TKI 80 Orang LN Pencari Kerja / Penganggur Pencaker / Penganggur ( 5 paket ) dan pencaker / petani ( 10 paket )

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

APBN

Juni - Juli

WAKTU PELAKSANAAN

ANGGARAN (Ribuan Rupiah) BLM 31,500 BLM APBD

JUMLAH

31,500

BOP

296,296 BOP

296,296

BLM

68,370 BLM ANGGARAN APBD

68,370

APBN

JUMLAH

Jan s/d Des 2010

BOP

796,833,000 BOP

796,833,000

Meningkatkan Ketrampilan Pencari Kerja Meningkatkan Ketrampilan Pencari Kerja

Jan s/d Des 2010

BOP

239,312,000 BOP

239,312,000

Jan s/d Des 2010

BOP

367,489,000 BOP

367,489,000

KEGIATAN

Fasilitasi Subsidi Pelatihan Pencari Kerja / Penganggur Pencaker / Penganggur Kerja bagi LPKS

Meningkatkan Ketrampilan pencari kerja

Jan s/d Des 2010

BOP

270,855,000 BOP

270,855,000

KEGIATAN

Pemagangan Dalam dan Luar Negeri

Meningkatkan Ketrampilan Pencari Kerja

Jan s/d Des 2010

BOP

170,230,000 BOP

170,230,000

PROGRAM KEGIATAN

Pendidikan Non-Formal dan Informal Pelatihan Kewirausahaan 600 orang

Pencari Kerja

Jan s/d Des 2010

BOP

1,222,335,000 BOP

1,222,335,000

KEGIATAN

Pelatihan di BLKI Cilacap

Pencari Kerja

Meningkatkan ketrampilan pencaker Meningkatkan ketrampilan pencaker

Jan s/d Des 2010

BOP

1,000,010,000 BOP

1,000,010,000

Pencari kerja 40 orang Pencaker / Penganggur (Magang Dalam Negeri) dan 600 Pencari Kerja Terseleksi untuk Mengikuti Magang Jepang

560 orang/28 pkt

PROGRAM/KEGIATAN

Pelatihan di BLKP Klampok 240 orang/12 pkt

Pencari Kerja

KEGIATAN

Pelatihan di BLKLN

220 orang/11 pkt

Pencari Kerja

KEGIATAN

Pelatihan dan pemberdayaan Penca Pelatihan di BPPTK ( AMT, BMT/4 pkt ) Pelatihan di LPKS

Pelatihan 5 pkt Pemberdayaan 6 paket AMT 100 org/4pkt, BMT 100/4pkt 35 LPKS/700 org

Pencari Kerja

KEGIATAN

Pencari Kerja Pencari Kerja

TUJUAN KEGIATAN Meningkatkan ketrampilan pencaker Meningkatkan ketrampilan pencaker Meningkatkan ketrampilan pencaker Meningkatkan ketrampilan pencaker Meningkatkan ketrampilan pencaker

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN Jan s/d Des 2010

ANGGARAN (Ribuan Rupiah) APBN

APBD 400,160,000 BOP

400,160,000

Jan s/d Des 2010

BOP

549,920,000 BOP

549,920,000

Jan s/d Des 2010

BOP

522,000,000 BOP

522,000,000

Jan s/d Des 2010

BOP

250,010,000 BOP

250,010,000

Jan s/d Des 2010

BOP

1,197,204,000 BOP

1,197,204,000

Jan s/d Des 2010

BOP BLM

239,312,000 BOP 15,000,000 BLM

239,312,000 15,000,000

BLM

22,500,000 BLM

22,500,000

350,000,000 851,557,000

Pelatihan dan Pemberdayaan Penca a. Uang pembinaan penyandang cacat 30 orang peserta pelatihan penca Meningkatkan Keterampilan pelatihan ( 30 org x Rp. Provinsi (Balatrans penca 500.000 Jateng)

KEGIATAN

b. Uang pembinaan pemberdayaan ( 45 x Rp. 500.000 )

Penyandang cacat Mandiri Penca Mandiri Provinsi 45 Orang (Balatrans Jateng)

Memberdayakan Penca Mandiri

Jan s/d Des 2010

KEGIATAN

Fasilitasi Penyiapan, Penempatan dan pemantapan Transmigrasi

Transmigran 1000 KK @ rp. Transmigran 1000 KK 350.000

Bantuan keuangan bagi transmigrasi

Nop s/d Des 2010

BLM BOP

350,000,000 BLM 851,557,000 BOP

Jan s/d Des 2010

BLM

180,000,000 BLM

BOP

311,944,000 BOP ANGGARAN APBD

KEGIATAN

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Peningkatan Kesempatan Kerja Pembinaan Masyarakat 600 orang penganggur dan Penganggur melalui sektor setengah penganggur informal,usaha mandiri,CBT ( '@Rp.300.000,Community Base Training ) dan Wira Usaha Baru (WUB)

PROGRAM/KEGIATAN SKPD KLASTER PROGRAM KEGIATAN

JUMLAH

BOP

PROGRAM KEGIATAN

KLASTER PROGRAM

FOKUS/LOKUS

KEGIATAN

TARGET SASARAN

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH Bantuan dan Perlindungan Sosial Pendidikan Dasar Pemberian Bantuan 3.784.700 siswa Operasional Sekolah bagi siswa SD/MI (Pendampingan BOS)

- 4 B ( Batang, Brebes, Blora, Banjarnegara ) 'Semarang

FOKUS/LOKUS

35 Kabupaten/Kota seJawa tengah

Terfasilitasinya Pengembangan Sektor Informal, WUB, USMAN, Community Base Training

TUJUAN KEGIATAN

Menjamin pemenuhan hak warga negara memperoleh pendidikan dasar

WAKTU PELAKSANAAN

Juli-Oktober 2010

APBN

BLM

1,305,170,417 BLM

113,541,000 BLM

180,000,000

311,944,000 JUMLAH

1,418,711,417

PROGRAM/KEGIATAN KEGIATAN

KEGIATAN

PROGRAM KEGIATAN

NO 8

SKPD KLASTER PROGRAM KEGIATAN

KEGIATAN

Pendidikan Menegah Pemberian Bantuan Beasiswa bagi siswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu

PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN

Pemberian Bantuan Operasional Sekolah bagi siswa SMP/MTs (Pendampingan BOS) Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) untuk siswa SD/MI melalui Gerakan Minum Susu bagi siswa SD/MI

FOKUS/LOKUS

Pemberian Tali Asih pada panti wreda

TUJUAN KEGIATAN

ANGGARAN (Ribuan Rupiah) APBN

siswa SD/MI

Kab. Banyumas, kab. Membantu pemenuhan Semarang, Kab. kebutuhan gizi siswa SD/MI Rembang, Kab. Pekalongan, Kab. Tegal, Kab. Banjarnegara, Kab. Boyolali, Kab. Sragen. Kab. Wonogiri.

Juli-Oktober 2010

13.320 siswa

35 Kabupaten/Kota seJawa tengah

Juli-Oktober 2010

FOKUS/LOKUS

15 Panti / 3 bakorlin Meningkatnya Kapasitas pemerintahan Melalui Daya Saing

TARGET SASARAN

BIRO HUMAS SETDA PROVINSI JATENG KLASTER : Pemberdayaan Masyarakat Kerjasama Informasi dengan Media Massa a. Dialog Interaktif/ Pidato/ Masyarakat Jateng Siaran Langsung/ Spot

FOKUS/LOKUS

35 Kab/Kota di Jateng

Menjamin keberlanjutan pendidikan penduduk usia SMA/SMK TUJUAN KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN

BLM

APBD

35 Kabupaten/Kota seJawa tengah

TARGET SASARAN

Menjamin pemenuhan hak warga negara memperoleh pendidikan dasar

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN Juli-Oktober 2010

1.548.980 siswa

BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA Bantuan dan Perlindungan Sosial Pengembangan Kapasitas Daerah Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing 150 anak dari keluarga Pemberian Uang Saku Meningkatnya Kapasitas kepada Peserta massal pemerintahan Melalui Daya tidak mampu / 3 Bakorlin Saing 150 anak dari keluarga Pemberian Pakaian dan Meningkatnya Kapasitas Perlengkapan sekolah bagi pemerintahan Melalui Daya tidak mampu / 3 Bakorlin peserta khitanan massal Saing

PROGRAM/KEGIATAN SKPD KLASTER PROGRAM KEGIATAN

TARGET SASARAN

712,724,480 BLM

APBN

JUMLAH

79,249,000 BLM

791,973,480

BLM

810,000 BLM

810,000

BLM

13,320,000 BLM

13,320,000

ANGGARAN APBD

JUMLAH

Membantu beban masyarakat

15,000,000

Membantu beban masyarakat

15,000,000

30 Juni 2010

Membantu beban masyarakat

TUJUAN KEGIATAN

Tersosialisasikannya kebijakan dan Hasil-hasil pembangunan pemerintah Provinsi Jawa Tengah

WAKTU PELAKSANAAN

11 Bulan

APBN

ANGGARAN (Ribuan Rupiah) APBD

1,396,333

JUMLAH

1,396,333

NO 10

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET SASARAN

FOKUS/LOKUS

KEGIATAN

b. Rubrik dan kolom khusus Masyarakat Jateng dan sosialisasi pembangunan media cetak Jawa tengah

35 Kab/Kota di Jateng

KEGIATAN

c. Peliputan dan Konferensi Masyarakat Jateng dan Pers insan Pers

35 Kab/Kota di Jateng

PROGRAM KEGIATAN

Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika a. Pemberdayaan Media Media Cetak 35 Kab/Kota di Jateng Mingguan/ Bulanan Mingguan/Bulanan dan masyarakat Jateng

PROGRAM KEGIATAN

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa a. Pembuatan Buletin, Pejabat 35 Kab/Kota di Jateng Majalah, dan Tabloid Pemprov/Pemkab/Kota serta masyarakat Jateng

KEGIATAN

b. Pembuatan Naskah Pejabat Sambutan, Himpunan Pemprov/Pemkab/Kota Naskah sambutan dan serta masyarakat Jateng Makalah/Keynote Speaker Gubernur Jawa Tengah

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET SASARAN

35 Kab/Kota di Jateng

FOKUS/LOKUS

TUJUAN KEGIATAN Tersosialisasikannya kebijakan dan program pembangunan beserta langkah-langkah operasionalnya Tersosialisasikannya kebijakan dan Hasil-hasil pembangunan

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN 11 Bulan

ANGGARAN (Ribuan Rupiah) APBN

APBD

JUMLAH 136,750

136,750

11 Bulan

1,930,000

Meningkatnya pemberitaan tentang pembangunan Jawa Tengah

11 Bulan

300,000

Tersosialisasikannya berbagai kebijakan dan hasil pembangunan di Jateng

11 Bulan

109,400

323,282

Tersosialisasikannya berbagai Menyesuaikan dengan kebijakan Gubernur dan permintaan Pimpinan Pemprov Jateng dan program pembangunan di Jateng

TUJUAN KEGIATAN

SKPD KLASTER PROGRAM

DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA TENGAH Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Peningkatan dukungan 510.091 orang UMKM 35 Kabupaten / Kota se Menyalurkan dana KUR perluasan jangkauan Kredit Jawa Tengah kepada UMKM melalui 6 Usaha Rakyat (KUR). bank chanelling

KEGIATAN

Bantuan Pengembangan Koperasi dii Bidang Pembiayaan melalui penyediaan dana bagi kelompok Pemuda pelaku usaha mikro / Koperasi

150 kelompok pemuda 35 Kabupaten / Kota se Mendorong upaya yang mempunyai usaha Jawa Tengah pernumbuhan kesempatan produktif anggota koperasi kerja dan penanggulangan kemiskinan khususnya di kalangan kelompok pemuda pelaku usaha mikro

WAKTU PELAKSANAAN

Juli 2010

APBN

ANGGARAN APBD

JUMLAH

BLM

2,628,566,241,745

BLM

2,628,566,241,745

BLM

7,500,000,000

BLM

7,500,000,000

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET SASARAN

FOKUS/LOKUS

TUJUAN KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN Juli 2010

APBN

BLM

238,400,000 BLM

238,400,000

BOP BLM

692,213,000 BOP 90,000,000 BLM

692,213,000 90,000,000

BOP

1,119,797,000 BOP

1,119,797,000

November 2010

BLM

52,500,000 BLM

52,500,000

Berkembangnya jiwa kewirausahaan dan akses pasar bagi kelompok wanita usaha / TPK wanita

Agustus 2010

BOP BLM

37,500,000 BOP 62,500,000 BLM

37,500,000 62,500,000

Meningkatnya kemampuan akses pasar dan kewirausahaan

April - Juni 2010

BOP BLM

74,250,000 BOP 367,500,000 BLM

74,250,000 367,500,000

BOP

379,916,000 BOP

379,916,000

156 kelompok perempuan 35 Kabupaten / Kota se Mendorong upaya yang mempunyai usaha Jawa Tengah pernumbuhan kesempatan produktif anggota koperasi kerja dan penanggulangan kemiskinan khususnya di kalangan kelompok perempuan pelaku usaha mikro

PROGRAM KEGIATAN

Pendidikan Non Formal dan Informal Peningkatan Penguatan 10 akt, 280 org Kualitas SDM KUMKM

35 Kabupaten / Kota se Meningkatkan SDM pangelola Jawa Tengah Koperasi berbasis Kompetensi

Peb - Sept 2010

KEGIATAN

Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat

35 Kabupaten / Kota se Meningkatkan SDM pangelola Jawa Tengah Koperasi berbasis Kompetensi

Peb - Sept 2010

PROGRAM KEGIATAN

Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak Peningkatan kemampuan 70 orang kelompok wanita 35 Kab / Kota se Jateng terhadap akses usaha / TPK Wanita permodalan bagi kelompok wanita usaha / Kopwan

Meningkatnya kemampuan terhadap akses permodalan bagi kelompok wanita usaha / TPK wanita

KEGIATAN

Kegiatan pengembangan Kewirausahaan dan akses pasar bagi kelompok wanita usaha / kopwan

25 orang kelompok wanita 25 Kab / Kota se Jateng usaha bidang konveksi

KEGIATAN

Kegiatan workshop pengarusutamaan gender bagi kelompok wanita usaha dan TP PKK di 3 (tiga) Bakorlin

105 orang Kelompok 35 Kab / Kota se Jateng wanita usaha / TP PKK dan 35 pengelola UP2K PKK

BAKORLIN I : Desa Boja Kendal, Jl Pandean Kaliwungu Kendal, Desa Rejosari Kangkung Kendal - Jl Gajah Timur Smg, Jl Gajah Timur Dalam Smg, BAKORLIN II : Desa Magersari Kota Mgl, Perum Karet Indah Kota Mgl, Patengunung Kota Mgl. Mirikerep Madusari Secang Mgl, Kalinegoro Mertoyudan BAKORLIN III :

7,800,000,000

JUMLAH 7,800,000,000

Bantuan Pengembangan Koperasi dii Bidang Pembiayaan melalui penyediaan dana bagi kelompok Perempuan pelaku usaha mikro / Koperasi

BLM

APBD BLM

KEGIATAN

15 akt, 450 org

ANGGARAN (Ribuan Rupiah)

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN Desa Susukan Kec Susukan Bjneg, Desa Panarusan Wetan, Susukan Bjneg, Desa Kertayasa Kec Mandiraja Bjneg. Desa Tlagayasa Kec UP2K PKK se Jateng Desa Bandungan Smg. Desa Sb Agung Grob, Desa Mulyorejo Demak, Desa Truko Kec Kangkung Kendal, Kel Mlatikidul Kec Kudus Kab Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Fasilitasi pendirian dan 50 koperasi 4 Kab / Kota Meningkatkan jumlah Apr - Mei 2010 perubahan anggaran dasar koperasi dari prakoperasi koperasi menjadi koperasi

PROGRAM/KEGIATAN

PROGRAM KEGIATAN

TARGET SASARAN

FOKUS/LOKUS

TUJUAN KEGIATAN

ANGGARAN (Ribuan Rupiah) APBN

APBD

JUMLAH

BLM

25,700,000 BLM

25,700,000

Juni - Juli 2010

BOP BLM

156,633,000 BOP 40,000,000 BLM

156,633,000 40,000,000

Maret - Mei 2010

BOP BLM

143,333,000 BOP 285,000,000 BLM

143,333,000 285,000,000

BOP

272,300,000 BOP

272,300,000

KEGIATAN

Penilaian kesehatan KSP / USP yang sehat

97 KSP/USP /KJKS/UJKS

35 Kab / Kota se Jateng

Meningkatkan KSP/USP/KJKS/UJKS yang berpredikat cukup sehat menjadi sehat

KEGIATAN

Pengembangan kelembagaan koperasi di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau

30 pra koperasi

30 Kab / kota se Jateng

Meningkatkan pengembangan pra koperasi dan koperasi sekolah di sekitar industri dan tanaman tembakau

PROGRAM KEGIATAN

Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Peningkatan Daya Saing Pengembangan kualitas 20 Koperasi usaha, sarana prasarana dan permodalan koperasi di wilayah perdesaan

Berkembangnya diversifikasi usaha dan sistem distribusi KUMKM

April - Mei 2010

BLM

370,000,000 BLM

370,000,000

KEGIATAN

Fasilitasi bintek pengembangan usaha koperasi non pertanian di lingkungan industri hasil tembakau

105 org

6 kab / kota

Berkembangnya sistem diversifikasi usaha dan sistem distribusi koperasi non pertanian di lingk industri hasil tembakau

April - Mei 2010

BOP BLM

630,000,000 BOP 210,000,000 BLM

630,000,000 210,000,000

KEGIATAN

Usaha koperasi bidang agribisnis di lingk hasil tembakau

8 Kop

8 Kab / Kota

Berkembangnya prosentase peningkatan koperasi agribisnis di pedesaan

April - Mei 2010

BOP BLM

707,715,000 BOP 485,000,000 BLM

707,715,000 485,000,000

BOP

432,715,000 BOP

432,715,000

PROGRAM

Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET SASARAN

KEGIATAN

Peningkatan dan pengembangan, permodalan, linkage program jaringan usaha kemitraan, asosiasi KSP/USP/KJKS/UJKS pengembangan STI

KEGIATAN

Fasilitasi akses permodalan 30 UMKM bagi UMKM

KEGIATAN

Fasilitasi perkuatan 600 org petani tembakau permodalan dan anggota/calon anggota diversifikasi usaha koperasi masyarakat/ anggota/calon anggota KSP/USP Kop di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau

PROGRAM KEGIATAN

Peningkatan produktivitas pemasaran dan jaringan usaha Penyediaan sarana dan 50 UMKM prasarana pendukung usaha bagi UMKM

KEGIATAN

Fasilitasi ABDSI

35 BDS

KEGIATAN

Fasilitasi sarana / prasarana

50 UMKM

KEGIATAN

Peningkatan kualitas usaha 140 Kop , sarana prasarana dan permodalan koperasi non pertanian

FOKUS/LOKUS

750 Org Pengelola KSP/USP Koperasi KJKS/UJKS

TUJUAN KEGIATAN Peningkatan pelayanan terhadap anggota KSP/USP dan peningkatan akses permodalan KSP/USP Koperasi

Terfasilitasinya akses permodalan bagi UMKM

24 Kab / Kota se Jateng

Meningkatkan permodalan guna pengembangan usaha menuju kesejahteraan anggota KSP/USP petani tembakau

Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung usaha bagi UMKM. 5 Kabupaten / Kota se Jawa Tengah

Bertambah kuatnya eksistensi dan kelembagaan BDS

Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung usaha pemasaran bagi UMKM. 35 Kab / Kota se Jateng

Meningkatkan produktivitas pemasaran dan jaringan usaha koperasi non pertanian dan terpenuhinya sarana prasarana usaha

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN Peb - Juli 2010

ANGGARAN (Ribuan Rupiah) APBN

APBD

JUMLAH

BLM

110,500,000 BLM

110,500,000

Maret 2010

BOP BLM

428,083,000 BOP 30,000,000 BLM

428,083,000 30,000,000

Peb - Juni 2010

BOP BLM

106,000,000 BOP 600,000,000 BLM

106,000,000 600,000,000

BOP

538,772,000 BOP

538,772,000

BLM

141,250,000 BLM

141,250,000

BOP BLM

132,250,000 BOP 25,000,000 BLM

132,250,000 25,000,000

BOP BLM

66,167,000 BOP 455,833,000 BLM

66,167,000 455,833,000

BLM

210,000,000 BLM

210,000,000

BOP

917,466,000 BOP

917,466,000

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET SASARAN

FOKUS/LOKUS

TUJUAN KEGIATAN

KEGIATAN

Peningkatan kualitas gula kelapa dan handycrft di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau

70 org

Meningkatnya kualitas produk gula kelapa dan handycraft

KEGIATAN

Pengembangan dan pemberdayaan sentra di wilayah pengahsil dan industri hasil tembakau

58 sentra

Meningkatkan kualitas produk sentra UMKM di wilayah penghasil tembakau

KEGIATAN

Fasilitasi dan sosialisasi pemberdyaan UMKM pedagang kaki lima dan pasar krempyeng di wilayah penghasil tembakau dan industri hasil tembakau

50 UMKM

Terpenuhinya sarana pendukung usaha pemasaran UMKM pedagang kaki lima

KEGIATAN

Pengembangan desain dan 50 UMKM bantuan perkuatan kemasan produk UMKM di wilayah penghasil tembakau dan industri hasil tembakau

Berkembangnya kualitas produk UMKM

KEGIATAN

Kegiatan Workshop Pengembangan Desain Busana Casual Produk UMKM di wilayah penghasil dan Industri tembakau

Meningkatkan ketrampilan tehnis Desain Busana Casual dan Fasilitasi Peralatan Jahit

PROGRAM KEGIATAN

Peningkatan kualitas SDM KUMKM Peningkatan dan 13 angkatan / 350 org penguatan kualitas SDM KUMKM

20 UMKM

35 Kab / kota se jateng

Meningkatkan kualitas SDM KUMKM se Jateng

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Peb - Okt 2010

ANGGARAN (Ribuan Rupiah) APBN

APBD

JUMLAH

BLM

60,000,000 BLM

60,000,000

BOP BLM

305,000,000 BOP 495,500,000 BLM

305,000,000 495,500,000

BOP BLM

179,500,000 BOP 203,000,000 BLM

179,500,000 203,000,000

BOP BLM

128,000,000 BOP 82,500,000 BLM

128,000,000 82,500,000

BOP BLM

268,725,000 BOP 90,000,000 BLM

268,725,000 90,000,000

BOP

174,000,000 BOP

174,000,000

BLM

436,000,000 BLM

436,000,000

BOP

809,695,000 BOP

809,695,000

PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM

Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jejaring Usaha.

KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan ekonomi desa.

KLASTER PROGRAM KEGIATAN

PROGRAM KEGIATAN

KEGIATAN

PROGRAM

TARGET SASARAN

TUJUAN KEGIATAN Mendorong percepatan aktivitas ekonomi perdesaan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang berbasis pada potensi ekonomi desa.

- LPED di 15 Desa pada 15 Kab.

LPED di 15 desa pada 15 Kabupaten

- LKM se Jateng.

Data LKM di 35 Kab/Kota

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pendidikan Non formal dan Informal Pengembangan SDM 4 akt, 80 orang Pengelola Koperasi Jasa Keuangan Berbasis kompetensi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Fasilitasi Koperasi Primer 105 kop dan Sekunder Berkualitas Pengembangan koperasi 30 Pokmas sentra - sentra ekonomi kerakyatan Pengawasan berbasis IT 70 org pengelola kop bagi koperasi primer / sekunder propinsi Fasilitasi Pengawasan dan 120 org pengelola kop pengendalian KSP/USP Koperasi di tingkat provinsi Pembinaan dan pengawasan KSP/USP Koperasi di wilayah penghasil tembakau Pengembangan Sistem aplikasi trading board dan data centre UMKM

FOKUS/LOKUS

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN Januari-Nopember 2010

ANGGARAN (Ribuan Rupiah) APBN

APBD

JUMLAH 237,033,000

35 Kabupaten / Kota se Meningkatkan SDM pangelola Jawa Tengah Koperasi berbasis Kompetensi

Peb - Sep 2010

BOP

186,123,000 BOP

35 Kabupaten / Kota se Meningkatkan kualitas Jawa Tengah kelembagaan koperasi primer dan sekunder Meningkatkan koperasi koperasi di sentra - sentra ekonomi kerakyatan Meningkatkan kinerja kelembagaan & pengawasan koperasi 35 Kabupaten / Kota se Meningkatkan kualitas Jawa Tengah kelembagaan dan pengawasan koperasi

Juni - Okt 2010

BOP

303,083,000 BOP

303,083,000

171,833,000

Juni - Nop 2010

186,123,000

Juli - Sept 2010

BOP

18,550,000 BOP

18,550,000

Maret - April 2010

BOP

455,833,000 BOP

455,833,000

114 org pengelola kop/aparat pengawas

35 Kabupaten / Kota se Meningkatkan pembinaan Jawa Tengah dan pengawasan koperasi di wilayah penghasil tembakau

Mei - Juli 2010

BOP

557,300,000 BOP

557,300,000

1 paket Sistem aplikasi trading board dan data centre UMKM

Provinsi

Agt - Nop 2010

BOP

286,945,000 BOP

286,945,000

Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Peningkatan Daya Saing

Tersedianya sistem informasi untuk pengembangan market network

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET SASARAN

KEGIATAN

Fasilitasi perlindungan produk UMKM

40 UMKM / 25 sertifikasi merk UKM

KEGIATAN

Fasilitasi ijin depkes bagi UMKM

300 UMKM

FOKUS/LOKUS

TUJUAN KEGIATAN

25 Kabupaten / Kota se Meningkatkan jumlah produk Jawa Tengah UMKM yang bermerk

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN Juni - Sep 2010

ANGGARAN (Ribuan Rupiah) APBN

APBD

JUMLAH

BOP

109,400,000 BOP

109,400,000

35 Kabupaten / Kota se Meningkatkan jumlah UMKM Jawa Tengah yang mempunyai ijin depkes di lingkungan petani tembakau Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha Peningkatan SDM KSP/USP 120 KSP/USP Koperasi 35 Kabupaten / Kota se Peningkatan akses Koperasi Jawa Tengah permodalan bagi KSP/USP Koperasi dan UMKM Fasilitasi sertifikasi tanah 35 UMKM 35 Kabupaten / Kota se Tersedianya agunan dalam bagi UMKM Jawa Tengah mengakses permodalan UMKM Fasilitasi sentra BDSP 30 BDS 20 Kab / Kota Bertambah kuatnya eksistensi sebagai KKMB dan kelembagaan BDS

Maret - Sep 2010

BOP

182,333,000 BOP

182,333,000

Juni - Sep 2010

BOP

250,708,000 BOP

250,708,000

Maret - Agt 2010

BOP

100,000,000 BOP

100,000,000

Juni - Agt 2010

BOP

163,497,000 BOP

163,497,000

KEGIATAN

Pengadaan pengelolaan sistem simpan pinjam

Juni - Sept 2010

BOP

240,945,000 BOP

240,945,000

PROGRAM KEGIATAN

Peningkatan produktivitas pemasaran dan jaringan usaha Peningkatan kemampunan 25 UMKM manajemen, teknologi informasi dan pemasaran bagi KUMKM

Maret - Sept 2010

BOP

182,333,000 BOP

182,333,000

KEGIATAN

Fasilitasi pemasaran produk UMKM melalui kegiatan kemitraan, misi dagang, pameran dan pengembangan trading house dan gelar kiprah KUMKM Peningkatan kualitas produk sentra

PROGRAM KEGIATAN

KEGIATAN

1 paket sistem pengelolaan Provinsi simpan pinjam

Tersedianya sistem pengelolaan simpan pinjam

Meningkatnya kemampuan tentang manajemen teknologi informasi dan pemasaran produk UMKM melalui pasar maya

22 UMKM

Meningkatkan akses dan jaringan pasar produk produk UMKM

April - Nop 2010

BOP

319,083,000 BOP

319,083,000

60 UMKM

Meningkatkan kualitas produk UMKM dan peningkatan kualitas produk sentra

Juli - Sept 2010

BOP

136,750,000 BOP

136,750,000

NO 11

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET SASARAN

KEGIATAN

Fasilitasi prospek mandiri

11 Koperasi

KEGIATAN

Penilaian keberpihakan Kab Kota terhadap pemberdayaan UMKM

1 keg

PROGRAM/KEGIATAN SKPD KLASTER PROGRAM KEGIATAN

TARGET SASARAN

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH Bantuan dan Perlindungan anak Program Agribisnis Peremajaan Tanaman kelapa Bantuan bibit 65btg/ha ( 500 terpadu ha )

FOKUS/LOKUS

TUJUAN KEGIATAN Bertambah kuatnya eksistensi dan kelembagaan koperasi prospek mandiri serta tumbuhnya wirausaha baru yang berasal dari anggota koperasi prospek mandiri

5 Kab / Kota

FOKUS/LOKUS

Tumbuhnya keberpihakan Bupati / Walikota terhadap pemberdayaan UMKM TUJUAN KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN Peb - Maret 2010

KEGIATAN

Pengembangan dan Pengawalan Tanaman Kapas

Pengembang 800 ha Kapas.

WAKTU PELAKSANAAN

Kebumen

Peningkatan Produksi dan Mutu Agustus Produk Perkebunan (Karangayam, Karangtengah, Karya Tani, Kardum, Selogiri, Giri Mulyo, Siduk M, Ayah, Watukelir, Boyolali Redi Mulyo, Surakat, Argosari, Margo Mulyo, Nyargin, Poncowarno, Agustus ( Kemusu, Tunas Abadi, Tigiyono, Wonosegoro, Kedung pilang, Tani Makmur, Juwangi, Kayen, Jepara Subur Makmur, Sunardi ) Agustus ( Donorejo, Blingoh, Sido Mukti II, Suroso, Jugo, Ngudi Sampurno, Syahuri, Clering, Sido Mulyo I, Supa'at, Sumber rejo, Wonodadi, M.Ali Nur Asyhuri, Kembang,Agustus Tubanan, Purworejo

( madiraja, Kebanaran, Harum Tani, Akhmad Sobari, Glempang, Tani Jaya, Muhtarom, Selomerto, Tani Makaryo, Zaenudin, Bakti Mulya, Miskun, Somowangi, Setya Tani, Tegal Agustus ( Jatinegara, Lemba sari, makmur abadi, Salamun, Penyalahan, Sumber Harapan, H. Busaeri, Kedung wungu, Sumber Hidup, Abdul Muhit, Gantungan, Tani Makmur, Pengembangan Areal Tanaman Grobogan Mei Kapas

( Gambus, Gambus 1, Mangesti Rahayu 2 Sumarin, TlogoTirto, Tirti Kencono, Sumadi, 1, Sri rejeki, Samo,Nikotin Bendoharjo, Rahayu, Sugito, Tanggulrejo 5, Margo Pembinaan dan Pengelolaan Bibit tembakau 384.000 Batang,Palem Boyolali Meningkatkan Denfarm temb rendah, 16 ha Budipengelolaan April s.d Juli Budidaya Bahan Baku bahan baku tembakau Tembakau dan Cengkeh serta Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tembakau Rendah Nikotin

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Cengkeh.

Bibit Cengkeh 19.800 Batang 90 ha

APBN

APBD

Peb - Juli 2010

( Grabag, Harjobinangun, KUB Tani Makmur, Winarto, Patukrejo, Ngudi Sampurno, Tondowujud BanjarnegaraHarapan Makmur, Ketawangrejo, Tri Manggarsari ) Agustus

KEGIATAN

ANGGARAN (Ribuan Rupiah)

( Selo, Sanden, Argo Sarining Tani, Sutarno Magelang, Tegalrejo, Donorojo, Rukun Tani, Alip Mustijab, Grogogan, Purwodadi, Waru pengelolaan karanganyar, Waru Jaya, Haryanto, Kendal, Magelang Meningkatkan Sept s.d Nov bahan baku cengkeh ( Grabag, Sambungrejo Sida Rukun, Sholichin, Purworejo, Loano, Rimun, Rukun, mahfudz Zainudin, Kaligesing, Ngaran, Subur 3 barokah, Kamal Syaifudin, Tlogobulu,

JUMLAH

BOP

100,000,000 BOP

100,000,000

BOP

159,542,000 BOP

159,542,000

ANGGARAN APBD

APBN

BLM

251,250,000

BOP BLM BOP BOP BLM BOP BLM BOP BLM BOP BLM

25,200,000 251,250,000 25,200,000 251,250,000 25,200,000 251,250,000 25,200,000 251,250,000 25,200,000 251,250,000 25,200,000 811,104,000

BOP

259,220,000

JUMLAH

276,450,000

276,450,000 276,450,000 276,450,000 276,450,000 276,450,000 1,070,324,000

BLM

406,240,000

633,668,000

BOP BLM

227,428,000 252,600,000

313,816,000

BOP

61,216,000

PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN

KEGIATAN

Pengembangan Agribisnis Pengembangan Peningkatan Produktivitas Tanaman Perebunan

TARGET SASARAN

FOKUS/LOKUS

Kakao 5 Ha ( 6250 )

Banjarnegara

Aren 5 Ha ( 500 Batang ) T eh 5 Ha ( 30000 Batang )

Brebes Batang

TUJUAN KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

ANGGARAN (Ribuan Rupiah) APBN

APBD

Pengembangan Peningkatan Produksi Kakao Peningkatan Produksi Aren Peningkatan Produksi Teh

Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Produksi Pengelolahan Hasil Bahan Baku Tembakau dan Cengkeh Pengelolaan Sarana Produksi Pengolahan hasil bahan baku tembakau dan cengkeh, a.Fasilitasi Sosialisasi Petani sejumlah 100 orang Meningkatnya Kesadaran Tani 5 Kabupaten Pebr s/d Juli Tekhnologi budidaya dari 24 kelompok Tani di 5 untik membudayakan tembakau tembakau rendah kadar kabupaten, rendah kadar Nikotin dan tar nikotin dan tar. 1. Kab. Wonosobo ( Ds. Losari, DS. Purboso, Kec. Kertek ) 2. Kab. Kendal ( Ds.Margomulyo, Kec. Pegandon ) 3. Kab. Grobogan ( Ds. Waru Karanganyar, b.Fasilitasi Peningkatan Petani sejumlah 100 orang 5 Kabupaten Maret s/dKec. Juni Meningkatnya produktivitas dan produktivitas dan mutu hasil dari 11 kelompok tani di 5 kualitas mutu cengkeh. cengkeh kabupaten. 1. Kab. Karanganyar ( .Berjo Kec. Ngargoyoso ) 2. Kab. Boyolali ( Ngadirojo, Kec. Ampel ) 3. Wonogiri (Jrakah, Ds.Meningkatkan Kediri, Kec.Batuwarno) 4. Kab. Purworejo ( Kaligintung c. Pembinaan pengolahan 480 orang petani 12Kab. Kabupaten April - Juli 2010 dan kwalitas produksi hasil / mutu bahan baku perkebunan rakyat tembakau dan cengkeh Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani perkebunan. Demak ( Ds. Jrago, Kec. Karangawen) Grobogan ( Ds, Warukaranganyar, Kec. Purwodadi )Purworejo Sragen ( Ds, Ngargosari,Kec,. Suberlawangkwalitas ) Karanganyar Colomadu Pembinaan peningkatan hasil 150 orang Petani ( Ds. Meningkatkan produk( Ds. Bolong JuliKec. - Agst 2010 ) produk perkebunan rakyat Taapansari, Kec. Loano ) perkebunan rakyat Kebumen ( Ds. Kedungringin Kec. Sempor ) Kudus ( Ds Jurang Kec. Gebog ) Rembang ( Ds. Sulang Kec. Sulang ) Blora ( Ds. Sendang Kec. Todanan ) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani perkebunan Peningkatan adopsi teknologi 200 orang petani Kudus ( Ds. Colo Kec. Dawe Meningkatkan kwalitas produk perkebunan Mei rakyat - Juli 2010 pengolahan hasil perkebunan ) Batang ( Ds Sumurbager Kec. Tersono ) Boyolali ( Ds Kaligentong Kec. Ampel ) Wonogiri ( Ds. Ds. Gedong Kec.Ngadirejo ) Magelang ( kec. Borobudur ) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani perkebunan

37,500,000

JUMLAH 129,750,000

2,250,000 90,000,000

BLM

245,000,000

347,848,000

BOP BLM

102,848,000 170,504,000

250,000,000

BOP BLM

79,496,000 795,240,000

1,000,000,000

BOP BLM

204,760,000 158,120,000

189,030,000

BOP

30,910,000

BLM

111,825,000

BOP

88,775,000

200,600,000

PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM

TARGET SASARAN

FOKUS/LOKUS

Bantuan pembuatan sumur resapan = 58 unit di 7 lokasi

15 Ka. 480 Orang

Pembinanaan Pengelolaan Lingkungan Sosial dan Penguatan kelembagaan Bahan Baku Tembakau dan Cengkeh

KEGIATAN

Pembinaan dan Pengelolaan Sarana produksi, pengolahan hasil bahan baku tembakau dan cengkeh

SUB KEGIATAN

Demplot Terapan Pendekatan Rantai Nilai Tembakau

KEGIATAN

Pembinaan dan Pengelolaan Budidaya Bahan Baku Tembakau dan Cengkeh

KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

ANGGARAN (Ribuan Rupiah) APBN

APBD

JUMLAH

PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

TUJUAN KEGIATAN

Peningkatan kemampuan kelompok tani petani dalam memahami manajemen udaha dan teknologi budi daya yang memperhatikan aspek konservasi dan kelestarian lingkungan alam sekitarnya

Jan s/d Des '10

( wonosobo, temanggung, boyolali, banyumas, wonogiri, semarang, dan banjarnegara )Bantuan pembuatan sumur dangkal beserta sarana irigasinya = 2014 unit Demak, Grobogan) Bantuan bibit cengkeh = 5, '10 600 Bantuan biaya Pengolahan Meningkatkan Pengetahun 7 Kab Hadi 4 lok ( Kab, Kendal, Jan s/d Okt tanah = 1.400 HOK @ Rp. kelompok tani/ Petani dalam 20.000, Bantuan bibit teknologi budidaya tembakau, tembakau = 280.000 btg, meningkatkan produksi dan Bantuan Pupuk organik = produktivitas mutu dan 28.000 kg, Bantuan Pupuk pendapatan menumbuhkan daun = 168 ltr Bantuan pupuk semangat petani dalam peran anorganik = 5600 kg. Bantuan swadaya utuk meningkatkan pestisida = 56 ltr Bantuan trey produktivitas; merintis dan = 350 bh di 7 Kab. ( menumbuhkan keterlibatan Wonosobo, Temanggung, semua pelaku agribisnis Magelang, Kendal, Demak, pertembakauan ( Pabrikan, Grobogan, Dan Boyolali) Lembaga penelitian tembakau, saprotan, pedagang, penyuluhan dan dinas teknis ) Sejak kegiatan on farm sampai dengan off farm dan pemasaran.

Bantuan bibit cengkeh = 100 orang 16.200 btg, Bantuan pestisida cengkeh = 200 ltr, Bantuan pestisida tembakau = 1.000 ltr, Bantuan pupuk daun cengkeh = 200 ltr, Bantuan pupuk daun tembakau =

Pembinaan Teknis Tembakau dan Cengkeh di Jawa Tengah Pengembangan Usaha, Bantuan bibit kelapa genjah = 40 orang kelembagaan dan SDM 10.000 btg, bibit ccengkeh Perkebunan 12.500 btg, pupuk organik 11.250 kg, Bantuan Upah penanaman = Rp. 12.000.000,,

Terselenggaranya pertemuan teknis pertembakauan dan cengkeh di Jawa Tengah

Terlaksananya pertemuan dan pembinaan kelompok tani cluster

Mar s/d Nop '10

Sep s/d Des '10

BLM

2,245,579,000

2,647,484,000

BOP BLM

401,905,000 300,195,000

350,000,000

BOP

49,805,000

BLM

340,500,000

BOP

59,500,000

BLM

170,472,000

400,000,000

199,892,000

PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN

TARGET SASARAN

FOKUS/LOKUS

SUB KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN

KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN

KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengembangan dan Penumbuhan Cluster Bantuan bibit kelapa kopyor = 40 orang 2.000 btg, bibit kopi = 5.000 btg, bibit kelapa genjah = 10.000 btg, pupuk organik = 8.500 kg

PROGRAM KEGIATAN

TUJUAN KEGIATAN

Terlaksananya pertemuan dan pembinaan kelompok tani agropolitan

Sep s/d Nop '10

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Peningkatan dan Penguatan Bantuan bibit kopi = 12.000 Terwujudnya penguatan 14 Kab. 700 Orang Apr s/d Nop '10 Kelembagaan Petani btg di 5 Kab kelembagaan petani kopi dan Perkebunan kelapa Pelatihan Peningkatan dan ( Semarang, Boyolali, Kendal, Jepara, dan Banjarnegara ), Bantuan Bibit kelapa dalam = 2.400 btg di 6 Kab. ( Grobogan, Penguatan Kelembagaan Blora, Magelang, Purgorejo, Purbalingga, dan Kebumen) Bantuan pupuk organik = 21.700 Kg di 14 Kab. ( Semarang, Petani Perkebunan Boyolali, Kendal, Jepara, Banjarnegara, Grobogan, Blora, Magelang, Purworejo, Purbalingga, Kebumen, Pemalang, Batang, dan Rembang, Bantuan gunting pangkas kopi = 500 bh dan gunting persilangan kopi = 500 bh di 5 kab. ( KETAHANAN PANGAN Peningkatan Produksi dan Karanganyar Peningkatan Produksi Benih Kelapa 20.000 btr Mei s.d Nov produktivitas dengan Menggunakan Benih/Bibit Unggul ( Jumapolo, Kadipiro, Ngesti Luhur, Sunaryo) , Sragen ( Kedawung, Gemah Ripah, Kedawung, ) Blora ( Japah, Lasno HP ) Batang ( Banyu Putih, Magelang ( Sutarto salaman, Kaliabu, SandiTengger, Saroyo )Sidodadi, Purworejo ( Kutoarjo, Pringgowijayan, Tani Pemberdayaan kelompok tani Benih Kakao 30.000 btr makmur, Masduki ) Kebumen ( Sadang, Sadang kulon , Srirejeki dahlan mutohar Pemeliharaan Blok Penghasil 10.000 batang kelapa Magelang ( Salaman, Kaliabu ) Purworejo ( Kaligesing, Hulosobo, gebang, Mlaran,) Banjar Tinggi ( BPT ) Kelapa Kemiri, Wanosobo ) Kebumen ( Pertanahan, Karangduwur ) Banjarnegara ( Bawang, Serang, Purwonegoro, Mertasari ) Pengembangan Peningkatan 1 Kelompok ( 30 Orang ) 25. Kab. Batang Kec. Reban Ds. Meningkatnya Produksi Produksi dan Produktivitas 000 bibit KT. Mekar Jaya Mojo Tengah komoditas tanaman perkebunan Tan Bun Petani sejumlah 100 Orang 1. Kab. Purworejo, ( Ds. Meningkatnya penyediaan dan Juli s/d Okt dari 10 Kelompok Tani di 5 Kenteng Rejo, Kec. penggunaan sarana produksi Kabupaten Purwodadi ) 2. Kab. Pati ( pupuk organik alsinbun Ds. Sumberejo, Kec. Jaken ) 3. Kab. Batang ( 6 kec. : kec. Batang, Subah, bandar, Tulis dan Kandeman. ) 4. Kab. Kendal ( Ds Margomulyo Kec. Pegandon ) 5. Kab. Sragen ( Ds. Sigit Kec. Tangen ) Peningkatan pengelolaan lahan Peningkatan Ketahanan panganPetani sejumlah 125 orang di 5 Kabupaten: Blora, 5 kabupaten Wonogiri, Tegal Rembang kering untuk pengembangan dan Grobogan komoditas pangan

Peb s/d Des

ANGGARAN (Ribuan Rupiah) APBN

APBD BOP

29,420,000

BLM

167,688,000

BOP

22,420,000

BLM

392,086,000

BOP

69,580,000

BLM

251,280,000

BOP

113,386,000

JUMLAH

190,108,000

461,666,000

364,666,000

682,435,000

BLM

280,750,000

346,666,000

BOP BLM

65,916,000 190,600,000

200,000,000

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET SASARAN

FOKUS/LOKUS

TUJUAN KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

ANGGARAN (Ribuan Rupiah) APBN

APBD BOP

JUMLAH

9,400,000

KEGIATAN

Pengelolaan Lahan dan Air ( Dekon )

Petani di 15 kabupaten

15 Kabupaten : Kendal, Peningkatan Pengelolaan lahan Cilacap, Banyumas, dan air untuk pengembangan Purbalingga, Banjarnegara, komoditas perkebunan Magelang, Pati, Temanggung, Boyolali, Kudus, Sukoharjo, Wonogiri, Jepara, Blora, Rembang

Peb s/d Des

600,000,000

KEGIATAN

Pengelolaan Lahan dan Air (TP)Petani di 15 Kabupaten

Peb s/d Des

67,800,000

6,780,000

KEGIATAN

Petani sejumlah 125 orang di 3 Kabupaten : Perlindungan dan dan Konservasi Sumber Daya Alam 3 kabupaten Temanggung, wonosobo, Magelang

KEGIATAN

Petani sejumlah 270 orang Fasilitasi Penggunaan dan Pengelolaan Sarana Produksi dari 7 kelompok tani di 6 kabupaten

KLASTER PROGRAM KEGIATAN

Pemberdayaan Masyarakat Pendidikan Non Formal dan informal Pendidikan Petani 5 kelompok @ 30 orang

Peningkatan Pengelolaan lahan kritis dengan integrasi komoditas perkebunan

Peb s/d des

BLM

618,125,000

911,666,000

BOP 293,541,000 Meningkatnya kualitas) 2. Kab. Boyolali,( Maret 1. Kab. Karanganyar, ( Ds. Berjo, Kec. Ngargoyoso Ds. Jlarem,Kec. s/d Des Ampel ) 3. Kab. Pemalang, ( Ds. Mendelem, BLM Kec. Belik188,000,000 dan Ds.Surajaya, Kec. Pemalang )346,666,000 4. Kab. Rembang, ( Ds. penggunaan sarana Produksi pupuk sesuai 6 asas tepat dan fasilitasi alsinbun BOP 158,666,000

5 Kabupaten : Kendal, Bantang, Jepara, Blora, Kudus

Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan masyarakat/petani dalam pengelolaan usahatani perkebunan

Mei,Juni,Nop

100,000,000

Petani sejumlah 15 kelompok 5 Kabupaten : Magelang, @ 25 orang di 8 kabupaten Wonosobo, Temanggung, Blora, Rembang, Tegal, Grobogan, Wonogiri

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan dalam pemanfaatan/konsevasi lahan dan air

April s/d Juni

200,000,000

Bantuan alat kacip mete = 24 15 kab ( 600 orang ) unit di Kab. Wonogiri, Bantuan kotak fermentasi Kakao = 24 Unit di Kab. Semarang, Magelang, dan wonosobo

Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan petani/kel.tani dalam manajemen usaha tani dari aspek teknologi budaya, permodalan, administrasi, pengolahan dan pemasaran hasil.

Maret s/d Mei '10

BLM

257,130,000

300,000,000

BOP

42,870,000

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET SASARAN

PROGRAM KEGIATAN

Pendidikan Non Formal dan informal Pelatihan Kemasyarakatan

SUB KEGIATAN

Peningkatan Manajemen 150 Petani dari 5 kelompok Kelembagaan Usaha dan SDM @30 orang Perkebunan

375 Petani dari 15 kelompok @ 25 orang

FOKUS/LOKUS

5 Kabupaten : Kendal, Batang, Jepara, Blora, Kudus

8 Kabupaten : Magelang, Wonosobo, Temanggung, Blora, Rembang, Tegal, Grobogan, Wonogiri

TUJUAN KEGIATAN

Meningkatnya kemampuan & Ketrampilan masyarakat/petani dalam pengelolaan usahatani perkebunan Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam pemanfaatan/konsercasi lahan dan air

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

ANGGARAN (Ribuan Rupiah) APBN

APBD

JUMLAH

Mei,Juni,Nop

BLM

12,000,000

100,000,000

April s/d Juni

BOP BOP

88,000,000 200,000,000

200,000,000