LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013
JAWA TENGAH NASIONAL
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT TKPKD PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Pemuda 127 – 133 Telp. (024) 3515591 – 3515592 Fax. (024) 3546802 Kode Pos 50132 e-mail : set-tkpkdjateng@jatengprov.go.id Website : www.tkpkjateng.com Semarang 2013
KATA PENGANTAR Dalam rangka meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 414.2/131/2010, tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor: 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. TKPK Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan koordinasi dalam rangka
percepatan
program
penanggulangan
kemiskinan
yang
hasilnya
dapat
dimanivestasikan dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013. Laporan ini menjelaskan tentang pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang di dalamnya menguraikan perkembangan kondisi kemiskinan, hasil analisis prioritas penanggulangan kemiskinan, perkembangan dan distribusi anggaran, rumusan kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan koordinasi TKPK Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 dan agenda kegiatan pada tahun 2013. Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi acuan dalam perumusan kebijakan dan programprogram yang dapat menjamin percepatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.
Semarang,
Agustus 2014
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH Selaku Ketua TKPK Provinsi Jawa Tengah
Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si
i
RINGKASAN EKSEKUTIF Sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals/MDGs) dimana salah satu tujuan utama yang ingin dicapai didalamnya adalah memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim, maka pemerintah melakukan upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Dalam rangka mendukung upaya tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Sejalan dengan Perpres tersebut, telah dikeluarkan Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, dimana pelaksanaan program pembangunan yang memiliki sasaran untuk rakyat diharapkan dapat difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah merumuskan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah mulai dari RPJP-Daerah 2005-2025, RPJM-Daerah 2008-2013, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta dalam dokumen spesifik meliputi Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Pembangunan Millenium Development Goals Provinsi Jawa Tengah, dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Kebijakan dan strategi tersebut diterjemahkan dalam berbagai program dan kegiatan tahunan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terintegrasi dengan program-program reguler SKPD . Dalam rangka sinkronisasi dan upaya mewujudkan sinergitas pelaksanaan program, Gubernur Jawa Tengah telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jawa Tengah, melalui Keputusan Gubernur Nomor : 414.2/131/2010, tanggal 31 Agustus 2010.
1.
Perkembangan Kondisi Kemiskinan Jawa Tengah Persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah pada periode September 2012
sebesar 14,98% mengalami penurunan dari periode September sebesar 16,21%. Dilihat dari posisi relatif, Jawa Tengah berada di atas rata-rata Nasional sebesar 11,66%. Capaian penurunan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah periode September 2012 (14,98%) belum sesuai target RPJMD Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 14,34% dan masih jauh dari target RPJMNas sebesar 8-10% (tahun 2009-2014). ii
Pada periode September 2012, tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah (14,98%) terdiri atas persentase penduduk miskin perkotaan sebesar 13,11% dan persentase penduduk miskin perdesaan sebesar 16,55%. Wilayah perdesaan memberikan kontribusi lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan terhadap capaian tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Selisih persentase penduduk miskin antara perkotaan dan perdesaan masih cukup tinggi yaitu sebesar 3,44%. Sedangkan perbandingan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dengan provinsi lain se Indonesia khususnya provinsi di pulau Jawa dan Bali, persentase penduduk miskin Jawa Tengah pada periode September 2012 (14,98%) lebih rendah dibandingkan DIY (15,88%) dan lebih tinggi dari Jawa Timur (13,08%), Jawa Barat (9,89%), Banten (5,71%), Bali (3,95%) dan DKI Jakarta (3,70%). Jika dibandingkan secara absolut pada periode September 2012, jumlah penduduk miskin Jawa Tengah sebanyak 4.863.410 jiwa merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin paling tinggi kedua secara Nasional setelah Jawa Timur sebanyak 4.960.640 jiwa. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan yang mengindikasikan bahwa penduduk miskin semakin besar. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah pada periode September 2012 sebesar 2,39 mengalami penurunan dari periode September 2011 sebesar 2,56. Secara posisi relatif, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Jawa Tengah (2,39) berada di atas rata-rata Nasional sebesar 1,90 dan jika dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa dan Bali selain DIY (2,89) masih lebih tinggi yaitu Jawa Timur (1,93), Jawa Barat (1,62), Banten (0,95), DKI Jakarta (0,56) dan Bali (0,39). Seperti diketahui bahwa penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin diukur melalui Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan, pada periode September 2011 sebesar 0,66 menjadi sebesar 0,57 pada periode September 2012. Sedangkan posisi relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Jawa Tengah periode September 2012 (0,57) berada di atas rata-rata Nasional (0,49) dan jika dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa dan Bali selain DIY (2,75) masih lebih tinggi yaitu Jawa Timur (0,44), Jawa Barat (0,42), Banten (0,28), DKI Jakarta (0,15) dan Bali (0,07). Data selengkapnya tentang kondisi kemiskinan di Jawa Tengah sesuai kelompok bidang dan indikator utama dapat dilihat pada tabel berikut ini : iii
NO.
BIDANG
A.
KETENAGAKERJAAN  Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) KESEHATAN 1. Angka Kematian Bayi (Per 1.000 KH) 2. Angka Kematian Balita (Per 1.000 KH) 3. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) (Per 100.000 KH) 4. Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%) PENDIDIKAN 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) 4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) 5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) 6. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) 7. Angka Putus Sekolah SD/MI 8. Angka Putus Sekolah SMP/MTs
B.
C.
2.
2008
2009
7,35
7,33
9,71 10,12 114,42
TAHUN 2010
2011
2012
6,21
5,93
5,63
10,37 11,60 117,02
10,62 12,02 104,97
10,34 11,50 116,01
10,75 11,85 116,34
0,13
0,12
0,16
0,12
0,05
106,79 92,62 53,51 90,99 71,50 45,78 0,30 0,98
107,31 96,93 54,87 95,82 75,29 49,19 0,22 0,72
108,00 99,40 64,62 97,08 76,87 50,12 0,22 0,68
114,93 99,72 64,93 96,04 78,83 51,46 0,16 0,50
109,06 100,50 67,00 98,30 77,79 53,00 0,12 0,38
Prioritas Target Bidang dan Intervensi Penanggulangan Kemiskinan Analisis prioritas bidang intervensi dilakukan dengan melihat kecenderungan
perkembangan atau tren indikator utama. Prioritas bidang intervensi bertujuan untuk menentukan indikator-indikator utama pada masing-masing bidang yang perlu mendapat porsi perhatian lebih tinggi dalam intervensi. Berikut indikator utama yang merupakan prioritas target bidang pada masingmasing bidang kondisi kemiskinan yaitu : NO. A.
B. C.
INDIKATOR UTAMA KETENAGAKERJAAN Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) KESEHATAN Angka Kematian Bayi (AKB) PENDIDIKAN 1. APK SD/MI 2. APM SMP/MTs
POSISI RELATIF
TIME SERIES
Berada di bawah Nasional
EFEKTIVITAS
RELEVANSI
Cenderung menurun
Efektif
Relevan
Tidak sesuai target
Mengalami Kenaikan
Tidak efektif
Tidak relevan
Tidak sesuai target Tidak sesuai target
Menurun
Tidak efektif
Tidak relevan
Menurun
Tidak efektif
Tidak relevan
Sedangkan prioritas target intervensi pada masing-masing prioritas target bidang adalah sebagai berikut : iv
NO. A. B. C.
INDIKATOR UTAMA
PRIORITAS TARGET INTERVENSI
KETENAGAKERJAAN Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) KESEHATAN Angka Kematian Bayi (AKB)
5
Cilacap, Sragen, Demak, Rembang dan Brebes.
8
PENDIDIKAN 1. APK SD/MI
Klaten, Pemalang, Grobogan, Kebumen, Banyumas, Sragen, Wonogiri dan Demak.
11
2. APM SMP/MTs
12
Sragen, Blora, Brebes, Banjarnegara, Purworejo, Grobogan, Demak, Kebumen, Rembang, Wonosobo, Wonogiri. Sragen, Rembang, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Cilacap, Pemalang, Brebes, Demak, Wonosobo, Blora dan Grobogan.
3.
Alokasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2012
sebesar Rp. 6,62 Trilyun dengan kontribusi tertinggi dari pajak daerah sebesar Rp. 5,59 Trilyun (84,33%) dari total Pendapatan Asli Daerah. Gambaran secara rinci realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2008-2012 menurut jenis pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini : NO. 1. 2. 3.
4.
JENIS PENDAPATAN Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Jumlah
2008
2009
2010
2011
2012
3.068.130.112,01 345.898.074,11 142.091.087,63
3.236.779.046,37 130.604.918,88 153.889.361,35
3.893.699.996,50 127.685.944,78 195.688.500,54
4.599.046.997,90 63.711.503,35 211.976.158,78
5.590.597.156,00 68.250.252,00 238.231.932,00
501.656.922,23
194.779.334,69
200.794.787,71
213.978.563,51
732.056.702,00
4.057.776.195,98
3.716.052.661,29
4.417.869.229,53
5.088.713.223,54
6.629.136.042,00
Sedangkan realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 menurut fungsi sejumlah Rp.2,48 Trilyun atau naik dari tahun anggaran 2010 sebesar 19,53%. Dalam kurun waktu tahun anggaran 2010-2011, fungsi kesehatan memberikan kontribusi paling tinggi pada realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Tengah. Gambaran secara rinci realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2010-2012 menurut fungsi dapat dilihat pada tabel berikut ini : NO. 1. 2. 3.
FUNGSI Ekonomi Kesehatan Ketertiban dan
2010 RUPIAH
%
2011 RUPIAH
%
2012 RUPIAH
341.080.089.187 572.916.371.841 25.001.217.437
16,44 27,61 1,20
484.433.822.474 686.076.923.173 24.095.327.410
19,53 27,66 0,97
524.798.403.712 815.982.095.344 29.347.276.425
% 18,19 28,28 1,02
v
NO.
FUNGSI Ketentraman Lingkungan Hidup Pariwisata dan Budaya Pelayanan Umum Pendidikan Perlindungan Sosial Perumahan dan Fasilitas Umum
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Jumlah
2010 RUPIAH
%
2011 RUPIAH
%
2012 RUPIAH
%
24.393.979.860 34.126.511.048
1,18 1,64
22.969.034.602 33.223.368.074
0,93 1,34
38.107.569.285 46.204.107.878
1,32 1,60
392.427.178.790 265.907.991.365 94.311.443.529
18,91 12,82 4,55
445.700.901.552 289.658.018.393 100.630.757.870
17,97 11,68 4,06
490.113.142.709 294.969.843.048 114.949.706.294
16,99 10,22 3,98
324.772.545.846
15,65
393.446.124.190
15,86
530.876.466.121
18,40
2.074.937.328.903
100
2.480.234.277.738
100
2.885.348.610.816
100
Dilihat dari jenis program, realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 – 2012 yang memberikan kontribusi terhadap capaian indikator utama yang menjadi prioritas 1 dari masing-masing sektor kondisi kemiskinan (ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar) dapat dilihat pada tabel berikut ini : NO. 1. 2. 3.
SEKTOR/INDIKATOR UTAMA Ketenagakerjaan/Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kesehatan/Angka Kematian Bayi Melahirkan (AKB) Pendidikan/ Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
4.
2010 (Rupiah)
2011 (Rupiah)
136.717.625.159
217.936.543.097
472.045.291.005
598.534.570.423
75.739.129.104
79.073.260.575
2012 (Rupiah) 240.217.817.207 729.668.707.521 89.989.155.900
Kebijakan, Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan Berbagai kebijakan yang diambil dalam rangka penanggulangan kemiskinan di
Provinsi Jawa Tengah meliputi : 1.
Kebijakan Ekonomi yang Pro Growth, Pro Job, Pro Poor dan Pro Environment;
2.
Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha;
3.
Kebijakan Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah;
4.
Kebijakan Pemenuhan Hak Dasar;
5.
Kebijakan Percepatan Pembangunan Perdesaan;
6.
Kebijakan Percepatan Pembangunan Perkotaan.
Sedangkan strategi yang dipilih dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut : 1.
Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin;
2.
Peningkatan Akses Pelayanan Dasar; vi
3.
Pembangunan yang Inklusif;
4.
Mensinergikan
Kebijakan
dan
Pengelompokan
Program
Penanggulangan
Kemiskinan; 5.
Memperbaiki Program Perlindungan Sosial.
Program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dikelompokan menjadi 4 kelompok program, yaitu : 1.
Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga;
2.
Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;
3.
Penangulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil;
4.
Perluasan Kesempatan Kerja, Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial.
5.
Kesimpulan Jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008 sebesar 6.189.600
jiwa ke tahun - tahun berikutnya terus mengalami penurunan. Dalam rentang waktu 20082012, penurunan jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah sebesar 2.006.190 jiwa atau pada tahun 2012 menjadi sebesar 4.863.410
jiwa. Secara Nasional dan
dibandingkan dengan seluruh provinsi di Indonesia, persentase penduduk miskin Jawa Tengah masih lebih rendah dari 10 provinsi lainnya, namun secara absolut, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi kedua setelah Jawa Timur. Pencapaian tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD 2008-2013 dan RAD-MDGs 2011-2015 dimana taget penurunan angka kemiskinan dalam RPJMD pada tahun 2012 sebesar 14,34% dan dalam RAD-MDGs sebesar 13,44%. Dalam mendukung percepatan pengurangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah telah disusun strategi dan kebijakan yang mendorong pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin,
mengembangkan
dan
menjamin
keberlanjutan
Usaha
Mikro
dan
Kecil,
mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Sedangkan kebijakan yang ditempuh melalui Kebijakan Ekonomi yang Pro Growth, Pro Job, Pro Poor, dan Pro
Environment,
Kebijakan
Perluasan
Kesempatan
Kerja
dan
Berusaha,
Kebijakan
vii
Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah, Kebijakan Pemenuhan Hak Dasar dan Percepatan pembangunan perdesaan dan perkotaan.
6.
Rekomendasi
a.
Dalam rangka percepatan pengurangan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2013 dan 2014 perlu akselerasi untuk mencapai target ketertinggalan penurunan kemiskinan melalui penajaman program dan kegiatan serta ketepatan dalam menentukan sasaran (by name, by address) dengan kebijakan alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan yang memadai. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah perlu menentukan prioritas wilayah (wilayah kabupaten maupun wilayah kecamatan) dalam penetapan target prioritas sasaran program/kegiatan, peningkatan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai bahan evaluasi kinerja, serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mengaktifkan peran dunia usaha melalui CSR/PKBL.
b.
Terkait dengan dengan adanya kewajiban bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menyusun dokumen RPJMD 2013-2018, maka strategi dan arah kebijakan serta program-program yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan perlu dimasukkan secara ekplisit dalam dokumen dimaksud agar dapat diterjemahkan oleh masing-masing SKPD dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
c.
Selain point b diatas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu menyusun dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dengan time frame 20132018 segera setelah dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 disahkan.
d.
Mengingat penurunan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah merupakan kontribusi dari masing-masing kabupaten/kota, maka evaluasi, koordinasi dan fasilitas Pemerintah Provinsi dalam penurunan angka kemiskinan harus semakin ditingkatkan.
viii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR................................................................................................ i RINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................................................... ii DAFTAR ISI .......................................................................................................... ix DAFTAR TABEL ..................................................................................................... xi DAFTAR GRAFIK .................................................................................................. xii BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. ……..I-1 1.1
Latar Belakang .................................................................................................I-1
1.2
Maksud dan Tujuan .......................................................................................... I-4
1.3
Landasan Hukum ............................................................................................. I-4
1.4
Sistematika Penulisan Laporan ...........................................................................I-6
BAB II KONDISI KEMISKINAN........................................................................... II-1 2.1
Kondisi Umum Kemiskinan ...............................................................................II-1
2.2
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Dibandingkan Target RPJMD dan Target RAD MDGs Provinsi Jawa Tengah ..........................................................II-10
BAB III PRIORITAS TARGET BIDANG INTERVENSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN ........................................................................................................................... III-1 3.1
Bidang Ketenagakerjaan .................................................................................III-1
3.2
Bidang Kesehatan ..........................................................................................III-6
3.3
Bidang Pendidikan ..........................................................................................III-22
BAB IV TINJAUAN ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN ................... IV-1 4.1
Komposisi Anggaran Daerah ............................................................................IV-1
4.2
Analisis Anggaran Belanja Sektor Ketenagakerjaan ............................................IV-6
4.3
Analisis Anggaran Belanja Sektor Kesehatan .....................................................IV-9
4.4
Analisis Anggaran Belanja Sektor Pendidikan ....................................................IV-12
4.5
Analisis Anggaran Belanja ................................................................................IV-16
ix
BAB V KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PENGANGGULANGAN KEMISKINAN ............................................................................................. V-1 5.1
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan ............................................................... V-1
5.2
Strategi Penanggulangan Kemiskinan .................................................................V-8
5.3
Program, Kegiatan dan Besarnya Dana Program Penanggulangan Kemiskinan ........V-16
BAB VI KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2012 .................................................................................. VI-1 6.1
Kondisi Penanggulangan Kemiskinan ..................................................................VI-1
6.2
Permasalah Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan .........................VI-30
6.3
Penanganan Pengaduan Masyarakat ..................................................................VI-30
6.4
Agenda Kegiatan Tahun 2013 ............................................................................VI-34
6.5
Rekomendasi Koordinasi dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan ......................................................................................................VI-35
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................................... VII-1 7.1
Kesimpulan .......................................................................................................VII-1
7.2
Saran ..............................................................................................................VII-3
x
DAFTAR TABEL 4.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 Menurut Jenis Pendapatan (Ribu Rupiah).............................................................. IV-3 4.2. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2012 Menurut Fungsi dan Urusan............................................................................................... IV-5 4.3. Realisasi Belanja Daerah Sektor Ketenagakerjaan Menurut Fungsi, Urusan dan Program Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2012 ...............................................IV-6 4.4. Realisasi Belanja Daerah Sektor Kesehatan Menurut Fungsi, Urusan dan Program Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2012 ...............................................IV-10 4.5. Realisasi Belanja Daerah Sektor Pendidikan Menurut Fungsi, Urusan dan Program Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2012 ...............................................IV-3 5.1. Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2012 Dikelompokkan Berdasarkan Klaster .....................................................................V-16 6.1. Rekapitulasi Kegiatan UPM TKPK Provinsi Jawa Tengah .........................................VI-32 6.2. Cakupan Tupoksi Keiatan UPM TKPK Provinsi Jawa Tengah .....................................VI-32 6.3. Penanganan Pengaduan Masyarakat ....................................................................IV-33
xi
DAFTAR GRAFIK 2.1.
Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin (%) Jawa Tengah – Nasional Tahun 2012 ......................................................................................................II-1
2.2.
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ........................................................................................... II-2
2.3.
Persentase Efektivitas Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ............................................................................................ II-2
2.4.
Perkembangan Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Jawa Tengah Terhadap Nasional 2008 - 2012 .....................................................II-3
2.5.
Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) Provinsi Jawa Tengah 2012 ........II-4
2.6.
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ........................................................................................... II-4
2.7.
Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah Nasional 2012 ...................................................................................................II-5
2.8.
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 .......................................................................II-6
2.9.
Perkembangan Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Nasional Tahun 2008 - 2012 ..............................................................................II-6
2.10. Perkembangan Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Provinsi Jawa Tengah Terhadap Nasional 2008 - 2012 .........................................II-7 2.11. Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 ..................................................................................II-8 2.12. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Provinsi Jawa Tengah 2012 ............................................................................................ II-9 2.13. Perkembangan Efektivitas Indeks Kemiskinan (P2) (Indeks) Provinsi Jawa Tengah 2008 - 2012 ..................................................................................II-9 2.14. Perkembangan Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah Terhadap Nasional 2008 - 2012 .....................................................II-10 2.15. Perkembangan Realisasi Persentase Penduduk Miskin dan Target RPJMD Tahun 2012 - 2013 ........................................................................................... II-11 2.16. Perkembangan Realisasi Persentase Penduduk Miskin dan Target RAD MDGs Tahun 2012 - 2015 ...........................................................................II-12 3.1.
Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 .....................................................................................................III-2
xii
3.2.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 .......................................................................................... III-2
3.3.
Perkembangan Efektifitas Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ......................................................................III-3
3.4.
Perkembangan Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Jawa Tengah Terhadap Nasional Tahun 2008-2012 .............................................III-4
3.5.
Tingkat Kemiskinan (%) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Jawa Tengah 2012 ........................................................................................... III-5
3.6.
Posisi Relatif Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH) Provinsi Jawa Tengah Terhadap Target RKPD Tahun 2012 ...................................................................III-6
3.7.
Posisi Relatif Angka Kematian Balita (per 1.000 KH) Provinsi Jawa Tengah Terhadap Target RKPD Tahun 2012 ...................................................................III-7
3.8.
Posisi Relatif Angka Kematian Ibu Melahirkan (per 100.000 KH) Provinsi Jawa Tengah Terhadap Target RKPD Tahun 2012 ...............................................III-7
3.9.
Posisi Relatif Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk Provinsi Jawa Tengah terhadap Target RKPD Tahun 2012 ...................................................................III-8
3.10. Perkembangan Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 .......................................................................................... III-9 3.11. Perkembangan Angka Kematian Balita (Per 1.000 KH) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 – 2012 .......................................................................................... III-9 3.12. Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan (per 100.000 KH) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 – 2012 .....................................................................III-10 3.13. Perkembangan Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk (%) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 – 2012 .......................................................................................... III-11 3.14. Perkembangan Efektifitas Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 KH) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012........................................................................III-11 3.15. Perkembangan Efektivitas Angka Kematian Balita (Per 1.000 KH) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 .......................................................................III-12 3.16. Perkembangan Efektifitas Angka Kematian Ibu Melahirkan (per 100.000 KH) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012........................................................... III-13 3.17. Perkembangan Efektifitas Balita dengan Gizi Buruk (%) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012 ........................................................................................... III-13 3.18. Perkembangan Relevansi Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 – 2012 .....................................................................III-14 3.19. Perkembangan Relevansi Angka Kematian Balita (Per 1.000 KH) Provinsi
xiii
Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012.......................................................................III-15 3.20. Perkembangan Relevansi Angka Kematian Ibu Melahirkan (per 100.000 KH) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 – 2012 .........................................................III-15 3.21. Perkembangan Relevansi Balita dengan Gizi Buruk (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 .......................................................................................... III-16 3.22. Tingkat Kemiskinan (%) Terhadap Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 KH) Jawa Tengah 2012 ........................................................................................... III-18 3.23. Tingkat Kemiskinan (%) Terhadap Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 KH) Jawa Tengah 2012 .....................................................................III-19 3.24. Tingkat Kemiskinan (%) Terhadap Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Jawa Tengah 2012 ........................................................................................... III-20 3.25. Tingkat Kemiskinan (%) Terhadap Jumlah Kasusu Balita dengan Gizi Buruk Jawa Tengah 2012 ........................................................................................... III-21 3.26. Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Provinsi Jawa Tengah Terhadap Target RKPD Tahun 2012 - 2013 .........................................................III-22 3.27. Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Provinsi Jawa Tengah Terhadap Target RKPD Tahun 2012 - 2013 .........................................................III-23 3.28. Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Provinsi Jawa Tengah Terhadap Target RKPD Tahun 2012 - 2013.......................................................... III-23 3.29. Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Provinsi Jawa Tengah Terhadap Target RKPD Tahun 2012 - 2013.......................................................... III-24 3.30. Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Provinsi Jawa Tengah Terhadap Target RKPD Tahun 2012 - 2013.......................................................... III-25 3.31. Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Provinsi Jawa Tengah Terhadap Target RKPD Tahun 2012 - 2013.......................................................... III-25 3.32. Posisi Relatif Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Provinsi Jawa Tengah Terhadap Target RKPD Tahun 2012 - 2013.......................................................... III-26 3.33. Posisi Relatif Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Provinsi Jawa Tengah Terhadap Target RKPD Tahun 2012 - 2013.......................................................... III-27 3.34. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 ............................................................................................ III-28 3.35. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ......................................................................III-28 3.36. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ......................................................................III-29
xiv
3.37. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 .......................................................................................... III-29 3.38. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 .......................................................................................... III-30 3.39. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 .......................................................................................... III-31 3.40. Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 .......................................................................................... III-31 3.41. Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 .......................................................................................... III-32 3.42. Perkembangan Efektifitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 .....................................................................III-32 3.43. Perkembangan Efektifitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ......................................................................III-33 3.44. Perkembangan Efektifitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ......................................................................III-34 3.45. Perkembangan Efektifitas Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ......................................................................III-34 3.46. Perkembangan Efektifitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ......................................................................III-35 3.47. Perkembangan Efektifitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ......................................................................III-36 3.48. Perkembangan Efektifitas Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ......................................................................III-36 3.49. Perkembangan Efektifitas Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%) Provinsi Jawa Tahun 2008 – 2012 ..................................................................................III-37 3.50. Perkembangan Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ......................................................................III-38 3.51. Perkembangan Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ......................................................................III-39 3.52. Perkembangan Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ......................................................................III-39 3.53. Perkembangan Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ......................................................................III-40 3.54. Perkembangan Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Provinsi
xv
Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ......................................................................III-41 3.55. Perkembangan Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ......................................................................III-42 3.56. Perkembangan Relevansi Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ......................................................................III-42 3.57. Perkembangan Relevansi Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 ......................................................................III-43 3.58. Tingkat Kemiskinan (%) Terhadap Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Jawa Tengah 2012 ........................................................................................... III-45 3.59. Tingkat Kemiskinan (%) Terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Jawa Tengah 2012 ........................................................................................... III-46 3.60. Tingkat Kemiskinan (%) Terhadap Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Jawa Tengah 2012 ........................................................................................... III-47 3.61. Tingkat Kemiskinan (%) Terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Jawa Tengah 2012 ........................................................................................... III-48 3.62. Tingkat Kemiskinan (%) Terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Jawa Tengah 2012 ........................................................................................... III-49 3.63. Tingkat Kemiskinan (%) Terhadap Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Jawa Tengah 2012 ........................................................................................... III-50 4.1.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Jenis Pendapatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 .................................................................................IV-1
4.2.
Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 menurut Jenis Pendapatan .............................................................. IV-2
4.3.
Komposisi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 .....................................................................................................IV-2
4.4.
Komposisi Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 Menurut Fungsi ........................................................................................IV-4
4.5.
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2012 menurut Fungsi .............................................................................IV-4
4.6.
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Sektor Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 menurut Belanja Langsung .........................................IV-8
4.7.
Realisasi Belanja Daerah Sektor Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 menurut Penyelenggara Layanan .................................IV-9
4.8.
Realisasi Belanja Daerah Sektor Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 menurut Belanja Langsung .........................................IV-11
xvi
4.9.
Realisasi Belanja Daerah Sektor Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 menurut Penyelenggara Layanan .........................................IV-12
4.10. Realisasi Belanja Daerah Sektor Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 menurut Belanja Langsung ..................................................IV-14 4.11. Realisasi Belanja Daerah Sektor Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 menurut Penyelenggara Layanan .........................................IV-15 4.12. Perkembangan Efektivitas Belanja Daerah Sektor Ketenagakerjaan terhadap Capaian TPT Tahun 2012 ....................................................................IV-16 4.13. Perkembangan Efektivitas Belanja Daerah Sektor Kesehatan terhadap Capaian AKI Tahun 2012 .....................................................................IV-17 4.14. Perkembangan Efektivitas Belanja Daerah Sektor Pendidikan terhadap Capaian APM SD/MI Tahun 2012 .........................................................IV-18 4.15. Perkembangan Efektivitas Belanja Daerah Sektor Pendidikan terhadap Capaian APM SMP/MTS Tahun 2012 ...................................................................IV-18
xvii
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah menjadi agenda dan
prioritas utama pembangunan Nasional sejak lama. Berbagai kebijakan, strategi, program dan kegiatan telah diimplementasikan dalam skala Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia baik yang bersifat langsung (program-program perlindungan sosial) maupun yang tidak langsung (program sektoral dan daerah) cukup efektif hingga tahun 1996, ditunjukkan dengan menurunnya jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS pada tahun 1996, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah tercatat sebanyak 6,42 juta jiwa atau sebesar 21,61%. Namun demikian dengan terjadinya krisis moneter yang berlanjut pada krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Kondisi ini telah membawa dampak terhadap kenaikan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah yang cukup tajam pada tahun 1999 menjadi sebanyak 8,76 juta jiwa atau sebesar 28,46%. Namun efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah kembali ditunjukkan dengan penurunan jumlah penduduk miskin pada periode September 2012 menjadi sebanyak 4,86 juta jiwa atau sebesar 14,98%. Dalam
pengukuran
kemiskinan
di
Indonesia,
BPS
menggunakan
konsep
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan bukan makanan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lainnya yang diukur dari sisi pengeluaran. Pengeluaran penduduk secara rupiah atau harga yang harus dibayar dalam pemenuhan kebutuhan dasar ini disebut dengan garis kemiskinan. Secara sederhana, kemiskinan dapat dilihat dari besarnya pengeluaran penduduk dibandingkan dengan garis kemiskinan. Dengan kata lain, penduduk yang memiliki ratarata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan adalah penduduk yang termasuk dalam kategori miskin. Penurunan kemiskinan yang lambat dipengaruhi faktor penyebabnya yang sangat kompleks mencakup kondisi sosial budaya, politik dan perekonomian. Salah satu kondisi yang sering memicu timbulnya kemiskinan adalah kenaikan harga bahan kebutuhan pokok yang sulit dikendalikan sehingga berdampak pada menurunnya daya beli Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....I-1
masyarakat khususnya pada rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 30% terendah di Indonesia (Desil 1-3). Kondisi lain yang menjadi penyebab kemiskinan adalah rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan yang berdampak pada tingginya angka pengangguran, rendahnya akses dalam pemenuhan layanan dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar dan lain sebagainya serta keterbatasan akses permodalan dalam pengembangan usaha ekonomi mikro dan kecil. Secara
nasional,
beberapa
permasalahan
yang
masih
dihadapi
dalam
penanggulangan kemiskinan yaitu : (a) terbatasnya cakupan dan kualitas pelayanan bantuan sosial; (b) masih adanya ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat antar provinsi; (c) akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar secara rata-rata masih rendah, dan terdapat perbedaan akses antar kelompok pendapatan; (d) adanya globalisasi yang meningkatkan gejolak ekonomi dan menimbulkan kerentanan di dalam masyarakat terutama masyarakat miskin; dan (e) meningkatnya kerentanan masyarakat miskin sebagai akibat dari perubahan iklim. Salah satu agenda dari kelima agenda utama yang disebutkan pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMNas 2010-2014 adalah Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, termasuk di dalamnya mengenai penanggulangan kemiskinan di Indonesia. RPJMNas 2010-2014 memiliki kerangka visi “terwujudnya indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan� yang dijabarkan ke dalam tiga misi dan ditetapkan ke dalam lima agenda utama pembangunan nasional dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2009-2014. Arah RPJMNas 2010-2014 yang melanjutkan arah pembangunan jangka menengah tahap 1 pada peningkatan kesejahteraan masyarakat ditujukan pada upaya perbaikan pembangunan sumber daya manusia, antara lain peningkatan pendapatan per kapita; menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, mengembangkan jaminan sosial; meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap; meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatkan kesetaraan gender; meningkatkan tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak; mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunkan kesenjangan kesejahteraan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah; mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di luar Jawa; serta menumbuhkan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa. Sasaran bidang penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan dalam RPJMN 2010-2014 adalah menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sebesar 8-10% Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....I-2
pada akhir 2014. Sedangkan kebijakan yang ditempuh dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang termuat dalam RPJMNas 2010-2014 merupakan rencana kebijakan lima tahunan tahap kedua untuk mencapai target penurunan tingkat kemiskinan sebesar 5 persen pada akhir tahun 2025, yang merupakan akhir kurun waktu Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. Secara nasional, pencapaian angka kemiskinan dari tahun 2010-2011 cenderung menurun. Tahun 2011 angka kemiskinan nasional sebesar 12,36% dan tahun 2012 sebesar 11,66%. Jika melihat target yang ditetapkan dalam RPJM sebesar 8-10% pada tahun 2014, maka ada target yang menjadi pekerjaan bagi pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan pada tiga tahun berikutnya sebesar 1,66-3,66%. Dari tahun ke tahun pemerintah telah melaksanakan upaya untuk menanggulangi kemiskinan, namun hasilnya masih belum optimal. Sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals/MDGs) dimana salah satu tujuan utama yang ingin dicapai di dalamnya adalah memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim, maka pemerintah memandang
penting untuk
melakukan upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Dalam rangka mendukung upaya tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden
Nomor
15
Tahun
2010
tentang
Percepatan
Penanggulangan
Kemiskinan. Sejalan dengan Perpres tersebut, ditelah dikeluarkan pula Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, pelaksanaan program
dimana
pembangunan yang memiliki sasaran untuk rakyat diharapkan
dapat difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah merumuskan kebijakan dan strategi terkait dengan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah mulai dari RPJP-Daerah 2005-2025, RPJM-Daerah 2008-2013,
Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta dalam
dokumen spesifik meliputi Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Pembangunan Millenium Development Goals Provinsi Jawa Tengah, dan Strategi Penanggulangan
Kemiskinan
Daerah
(SPKD).
Kebijakan
dan
strategi
tersebut
diterjemahkan dalam berbagai program dan kegiatan tahunan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terintegrasi dengan program-program reguler SKPD tersebut. Dalam rangka sinkronisasi dan upaya mewujudkan sinergitas pelaksanaan program, Gubernur Jawa Tengah telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), melalui Keputusan Gubernur Nomor : 414.2/131/2010, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....I-3
tanggal 31 Agustus 2010. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 dalam rangka koordinasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka memberikan gambaran tentang upaya-upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan, maka disusun
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013. 1.2
Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (LP2KD) Jawa Tengah Tahun 2013 adalah : 1.
Memberikan gambaran tentang kondisi kemiskinan di Jawa Tengah.
2.
Memberikan gambaran tentang perkembangan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.
3.
Memberikan rekomendasi serta saran dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.
1.3
Landasan Hukum
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....I-4
5.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant On Civil and Politic Right (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
7.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2049 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.
Undang-undang Nomo 13 Tahun Tentang Penangan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13.
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
15.
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....I-5
16.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 –2025;
17.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013;
18.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Data Kemiskinan di Jawa Tengah;
19.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010;
20.
Keputusan Gubernur Nomor : 414.2/131/2010, Tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah;
21.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goal’s (RAD MDG’s) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2015.
1.4
Sistematika Penulisan Laporan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Jawa Tengah
Tahun 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Landasan Hukum 1.4. Sistematika Penulisan Bab II Kondisi Kemiskinan 2.1. Persentase Penduduk Miskin 2.2. Jumlah Penduduk Miskin 2.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2.4. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Bab III Prioritas Target Bidang Dan Intervensi Penanggulangan Kemiskinan 3.1. Prioritas Target dan Intervensi Bidang Ketenagakerjaan 3.2. Prioritas Target dan Intervensi Bidang Kesehatan 3.3. Prioritas Target dan Intervensi Bidang Pendidikan Bab IV Tinjauan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan 4.1. Komposisi Anggaran Daerah 4.2. Relevansi Anggaran Belanja Sektor Ketenagakerjaan 4.3. Relevansi Anggaran Belanja Sektor Kesehatan 4.4. Relevansi Anggaran Belanja Sektor Pendidikan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....I-6
4.5. Efektivitas Anggaran Belanja Bab V Kebijakan Dan Program Penanggulangan Kemiskinan Di Daerah 5.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan 5.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan 5.3. Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Bab VI Koordinasi Dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan 6.1. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 6.2. Permasalahan Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 6.3. Penanganan Pengaduan Masyarakat 6.4. Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2012 6.5. Rekomendasi Koordinasi dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan Bab VII Kesimpulan Dan Ringkasan Rekomendasi 7.1. Kondisi Umum Kemiskinan 7.2. Prioritas Target, Intervensi dan Wilayah per bidang 7.3. Relevansi dan Efektivitas Anggaran Penanggulangan Kemiskinan 7.4. Dukungan Daerah: Program-program Unggulan Daerah 7.5. Mekanisme Koordinasi dan Pengendalian 7.6. Rencana Aksi dan Tindak Lanjut
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....I-7
BAB II KONDISI KEMISKINAN 2.1.
Kondisi Umum Kemiskinan Kondisi umum kemiskinan Jawa Tengah merupakan gambaran mengenai fakta
dan permasalahan yang ada pada kondisi capaian dan perkembangan kemiskinan di Indonesia. Kondisi tersebut dapat dilihat dari capaian beberapa indikator, yaitu persentase penduduk miskin (Po), jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). 2.1.1. Persentase Penduduk Miskin Persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 sebesar 14,98% dilihat dari posisi relatif masih di atas rata-rata nasional sebesar 11,66%. Posisi relatif persentase penduduk miskin Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik 2.1.
35,00
Grafik 2.1 : Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin (%) Jawa Tengah Nasional Tahun 2012
30,00 20,00 15,00 10,00 5,00
18,58 10,41 8,00 8,05 8,28 13,48 17,51 15,65 5,37 6,83 3,70 9,89 14,98 15,88 13,08 5,71 3,95 18,02 20,41 7,96 6,19 5,01 6,38 7,64 14,94 9,82 13,06 17,22 13,01 20,76 8,06 27,04 30,66
25,00
11,66
-
PROVINSI
NASIONAL
Sumber : BPS, diolah
Dilihat dari perkembangannya, angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah selalu mengalami penurunan, pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 14,98%. Perkembangan persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008-2012 dapat dilihat pada grafik 2.2.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....II-1
Grafik 2.2 : Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 19,50 19,00 18,50 18,00 17,50 17,00 16,50 16,00 15,50 15,00 14,50
19,23
17,72 16,56
2008
2009
2010
16,21
2011
14,98 2012
Antar Waktu Persentase Penduduk Miskin 2012 Sumber : BPS,diolah
Untuk melihat sejauh mana tingkat efektivitas penurunan Kinerja persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik 2.3.
Grafik 2.3 : Perkembangan Efektivitas Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 25,00 20,00 15,00 10,00
19,23
17,72
16,56
16,21
14,98
2008
2009
2010
2011
2012
5,00 0,00
Efektivitas Antar Waktu Persentase Penduduk Miskin 2012 Linear (Efektivitas Antar Waktu Persentase Penduduk Miskin 2012) Sumber : BPS, diolah
Perkembangan pencapaian persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun terakhir (2008-2012) mengalami penurunan dari sebesar 19,23% menjadi sebesar 14,98%. Penurunan pada tahun 2008-2012 menunjukkan bahwa secara kumulatif upaya penanggulangan kemiskinan dalam periode tersebut berjalan efektif Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....II-2
meskipun capaian persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 belum sesuai target RPJMD tahun 2012 sebesar 14,34%. Perkembangan relevansi persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik 2.4.
Grafik 2.4 : Perkembangan Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Jawa Tengah Terhadap Nasional 2008 - 2012 20,00
19,23 17,72
18,00
16,56
16,21 14,98
16,00 14,00
15,42 14,15
12,00
13,33
10,00 2008
2009
2010
12,36 2011
Nasional
Jawa Tengah
Linear (Nasional)
Linear (Jawa Tengah)
11,66 2012
Sumber : BPS, diolah
Dilihat dari sisi penurunan dari tahun 2008-2012 tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah terhadap Nasional telah mengalami perbaikan. Secara umum perbaikan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah relevan dengan perkembangan di tingkat Nasional. Tingkat relevansi ini akan terus berjalan jika angka penurunan persentase penduduk miskin terus dipacu dan berusaha untuk lebih cepat dalam laju penurunannya sehingga pada tahun 2013 dapat mencapai target RPJMD sebesar 13,27%. 2.1.2. Jumlah Penduduk Miskin Perkembangan posisi relatif jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sebanyak 4.863,41 ribu jiwa jika dibandingkan dengan provinsi di Pulau Jawa-Bali masih lebih tinggi dari Jawa Barat (4.421,28 ribu jiwa), Banten (648,25 ribu jiwa), DIY (562,11 ribu jiwa), DKI Jakarta (366,77 ribu jiwa) dan Bali (160,95 ribu jiwa). Sedangkan jika dibandingkan dengan Jawa Timur (4.960,64 ribu jiwa) capaian jumlah penduduk miskin Jawa Tengah masih lebih rendah, secara rinci dapat dilihat pada grafik 2.5.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....II-3
Grafik 2.5 : Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) Provinsi Jawa Tengah 2012 6.000,00 5.000,00
3.000,00 2.000,00 1.000,00
876,56 1.378,45 397,86 481,31 270,08 1.042,04 310,47 1.218,99 70,21 131,22 366,77 4.421,48 4.863,41 562,11 4.960,54 648,25 160,95 828,33 1.000,29 355,70 141,90 189,21 246,11 177,54 409,60 805,92 304,25 187,73 160,55 338,89 88,30 223,24 976,37
4.000,00
-
Sumber : BPS, diolah
Dilihat perkembangannya, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 – 2012 dapat dilihat pada grafik 2.6.
Grafik 2.6 : Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 6.300,00 6.100,00 5.900,00
6.189,60
5.700,00 5.725,70
5.500,00 5.300,00
5.369,20
5.100,00 4.900,00
5.255,99
4.700,00
4.863,41
4.500,00 2008
2009
2010
2011
2012
Antar Waktu Jumlah Penduduk Miskin Jawa Tengah 2008-2012 Sumber : BPS, diolah
Pada grafik 2.6 ditunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008 sebesar 6.189,60 ribu jiwa ke tahun - tahun berikutnya terus mengalami penurunan. Dalam rentang waktu 2008-2012, penurunan jumlah penduduk
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....II-4
miskin Provinsi Jawa Tengah sebesar 2.006,19 ribu jiwa atau pada tahun 2012 menjadi sebesar 4.863,41 ribu jiwa. Dengan demikian, pada tahun 2012 jika dillihat secara Nasional dan dibandingkan dengan seluruh provinsi di Indonesia, persentase penduduk miskin Jawa Tengah masih lebih rendah dari 10 provinsi lainnya. Namun secara absolut, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi kedua setelah Jawa Timur. 2.1.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebagai ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 sebesar 2,39 masih berada di atas rata-rata nasional sebesar 1,90. Untuk melihat posisi relatif indeks kedalaman kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah dengan provinsi lainnya secara nasional dapat dilihat pada grafik 2.7.
8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 -
3,07 1,82 1,24 1,13 1,37 1,85 3,05 2,53 0,66 0,85 0,56 1,62 2,39 2,89 1,93 0,95 0,39 3,20 3,47 1,24 1,08 0,76 0,99 1,18 2,82 1,68 1,92 3,21 1,74 4,38 0,85 5,71 7,35
Grafik 2.7 : Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah - Nasional 2012
PROVINSI
1,90
NASIONAL
Sumber : BPS, diolah
Pada grafik 2.7 menunjukkan bahwa pada tahun 2012 posisi relatif indeks kedalaman kemiskinan (P1) Jawa Tengah sebesar 2,39
jika dibandingkan dengan
provinsi di Pulau Jawa-Bali masih berada di atas Jawa Timur (1,93), Jawa Barat (1,62), Banten (0,95), DKI Jakarta (0,56) dan Bali (0,39). Namun Jawa Tengah masih lebih rendah dari DIY (2,89).
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....II-5
Dilihat dari sisi perkembangannya, indeks kedalaman kemiskinan periode tahun 2008-2012 mengalami penurunan menjadi sebesar 2,39 pada tahun 2012. Untuk lebih jelasnya, perkembangan indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik 2.8.
Grafik 2.8 : Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 3,40 3,20
3,39
3,00 2,96
2,80 2,60 2,40
2,49
2,56 2,39
2,20 2008
2009
2010
2011
2012
Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan 2012 Sumber : BPS, diolah
Untuk tingkat efektivitas indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik 2.9. Grafik 2.9 : Perkembangan Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Nasional Tahun 2008 - 2012 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 -
3,39
2008
2,96
2009
2,49
2,56
2,39
2010
2011
2012
Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2012 Linear (Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2012) Sumber : BPS, diolah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....II-6
Dengan melihat pada grafik 2.9, upaya pengurangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah dalam lima tahun terakhir cukup efektif. Meskipun capaian indeks kedalaman kemiskinan (P1) Jawa Tengah pada tahun 2012 sebesar 2,39 belum mencapai target RAD MDG’s Jawa Tengah 2011-2015 sebesar 2,17 (akan tercapai). Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan yang tercantum di dalam RAD MDG’s Jawa Tengah 2011-2015 dalam menurunkan indeks kedalaman kemiskinan (P1) diharapkan pada tahun 2015 dapat mencapai target sebesar 1,77. Sedangkan perkembangan relevansi capaian indeks kedalaman kemiskinan (P1) Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik 2.10.
Grafik 2.10 : Perkembangan Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Provinsi Jawa Tengah Terhadap Nasional 2008 - 2012 3,39
3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80
2,96 2,49
2,56
2,77
2,39
2,50 2,21 2008
2009
2010
1,90
2,08 2011
Nasional
Jawa Tengah
Linear (Nasional)
Linear (Jawa Tengah)
2012
Sumber : BPS, diolah
Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah pada tahun terakhir relevan terhadap perkembangan capaian nasional, meskipun pada tahun 2011 Provinsi Jawa Tengah pernah mengalami kenaikan menjadi sebesar 2,56. Capaian penurunan indeks kedalaman kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah tidak terlepas dari dukungan capaian di masing-masing Kabupaten/Kota. Kondisi capaian ini diharapkan terus berlanjut dalam mendukung capaian Nasional dan pencapaian target RAD MDGs Jawa Tengah 2011-2015.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....II-7
2.1.4. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan ukuran untuk mengetahui penyebaran ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Capaian indeks keparahan kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 sebesar 0,57 termasuk salah satu provinsi dengan nilai indeks masih lebih tinggi atau berada di atas dari rata-rata nasional sebesar 0,49. Posisi relatif Provinsi Jawa Tengah jika dibandingkan dengan provinsi lainnya dapat dilihat pada grafik 2.11.
Grafik 2.11 : Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 3,00 2,50
1,50 1,00 0,50
0,83 0,50 0,31 0,25 0,44 0,43 0,80 0,62 0,14 0,19 0,15 0,42 0,57 0,75 0,44 0,28 0,07 0,83 0,91 0,33 0,27 0,17 0,25 0,30 0,82 0,42 0,49 0,84 0,40 1,31 0,14 1,71 2,44
2,00
0,49
-
PROVINSI
NASIONAL
Sumber : BPS, diolah
Pada grafik 2.11 terlihat posisi relatif Jawa Tengah (0,57) jika dibandingkan dengan provinsi di pulau Jawa-Bali masih lebih tinggi dari Jawa Timur (0,44), Jawa Barat (0,42), Banten (0,28), DKI Jakarta (0,15) dan Bali (0,07). Namun Jawa Tengah masih lebih rendah dari DIY (0,75). Perkembangan indeks keparahan kemiskinan (P2) di Provinsi Jawa Tengah jika dilihat secara periodik dari tahun 2008-2012 trennya menunjukkan kondisi yang positif atau menurun. Meskipun pada tahun 2011 pernah mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,66 dan pada tahun 2012 turun menjadi sebesar 0,57. Capaian indeks keparahan kemiskinan (P2) Jawa Tengah tahun 2012 merupakan capaian terbaik dalam kurun waktu lima tahun terakhir sejak tahun 2008. Secara rinci dapat dilihat pada grafik 2.12.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....II-8
Tabel 2.12 : Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (indeks) Provinsi Jawa Tengah 2012 0,90 0,85
0,90
0,80 0,75 0,70
0,74
0,65
0,66
0,60
0,60
0,55
0,57
0,50 2008
2009
2010
2011
2012
Antar Waktu Indeks Keparahan Kemiskinan 2012 Sumber : BPS, diolah
Upaya pengurangan indeks keparahan kemiskinan (P2) di Provinsi Jawa Tengah dalam lima tahun terakhir cukup efektif. Tingkat efektivitas ini diharapkan dapat terus terjaga agar dapat terus menurun di tahun-tahun mendatang dengan intervensi kebijakan yang ada, terlihat pada grafik 2.13.
Grafik 2.13 : Perkembangan Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Provinsi Jawa Tengah 2008 - 2012 1,00 0,80 0,60 0,40
0,90
0,74
0,20
0,60
0,66
2010
2011
0,57
2008
2009
2012
Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 2012 Linear (Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 2012) Sumber : BPS, diolah
Sedangkan perkembangan relevansi indeks keparahan kemiskinan (P2) di Provinsi Jawa Tengah terhadap Nasional dapat dilihat pada grafik 2.14. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....II-9
Grafik 2.14 : Perkembangan Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah Terhadap Nasional 2008 - 2012 0,90 0,88 0,74
0,78 0,68
0,66
0,76 0,68
0,58
0,60 0,58
0,48 2008
2009
2010
0,57 0,49 0,55 2011
Nasional
Jawa Tengah
Linear (Nasional)
Linear (Jawa Tengah)
2012
Sumber : BPS, diolah
Perkembangan indeks keparahan kemiskinan (P2) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012 relevan terhadap perkembangan capaian nasional. Dalam lima tahun terakhir, kenaikan indeks keparahan kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah hanya terjadi pada tahun 2011 menjadi sebesar 0,66. 2.2.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Dibandingkan Target RPJMD dan Target RAD MDGs Provinsi Jawa Tengah
2.2.1. Realisasi dan Target RPJMD Tahun 2012 – 2013 Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2008 2013), yaitu : (1) kebijakan ekonomi yang pro growth, pro job, pro poor, dan pro
environment, (2) kebijakan perluasan kesempatan kerja dan berusaha, (3) kebijakan pengurangan kesenjangan antar wilayah, (4) kebijakan pemenuhan hak dasar, (5) percepatan pembangunan perdesaan, dan (6) percepatan pembangunan perkotaan. Perkembangan realisasi persentase penduduk miskin terhadap target RPJMD tahun 2012-2013 dapat dilihat pada grafik 2.15.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....II-10
Grafik 2.15 : Perkembangan Realisasi Persentase Penduduk Miskin dan Target RPJMD Tahun 2012 - 2013 19,23 18,99 (6.189,6) (6.122,6)
20,00 19,00
17,72 17,48 (5,725,7) (5.655,4)
18,00
16,56 16,21 (5.369,2) 16,11 (5.217,2) 15,76 (5.256,0) (5.107,4) 15,34 (4.977,36) 14,98 (4.863,41)
17,00 16,00 15,00
14,34
14,00
13,27
13,00 Maret
Juli
Maret
2008
Realisasi (%)
2009
Juli
Maret
Juli
2010
Maret
Sept
2011
Target RPJMD
Maret
Sept
2012
2013
Target Penurunan 1,71
Sumber : BPS, diolah
Pada grafik 2.15 ditunjukkan realisasi persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah pada periode September tahun 2012 sebesar 14,98% dibandingkan target RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 14,34% hampir tercapai, yaitu dengan gap pencapaian terhadap target sebesar 0,64%. Sedangkan realisasi persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah pada periode September 2012 terhadap target RPJMD tahun 2013 sebesar 13,27% jauh dari arah pencapaian penurunan, yaitu dengan gap pencapaian terhadap target sebesar 1,71%. 2.2.2. Realisasi dan Target RAD MDGs Tahun 2012 – 2015 Upaya menurunkan penduduk miskin di Jawa Tengah termuat secara jelas dalam program percepatan pencapaian Milenium Development Goals (MDGs) melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2011. Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan ditetapkan melalui tiga target capaian, yaitu : Target 1: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita per hari dalam kurun waktu 1990-2015.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....II-11
Target 2: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda. Target 3: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015. Perkembangan realisasi persentase penduduk miskin terhadap target RAD MDGs tahun 2012-2015 dapat dilihat pada grafik 2.16. Grafik 2.16 : Perkembangan Realisasi Persentase Penduduk Miskin dan Target RAD MDGs Tahun 2012 – 2015 19,23
18,99
20,00 (6.189,6)(6.122,6) 17,72 17,48 (5.725,7)(5.655,4)
18,00
16,56 16,21 (5.369,2) 16,11 15,76 (5.256,0) (5.217,2) 15,34 (5.107,4) (4.977,36) 14,98 (4.863,41)
16,00 14,00
13,44
12,00
11,88 10,32
10,00
8,75 8,00 Maret
Juli
2008
Maret
Juli
2009
Realisasi (%)
Maret
Juli
Maret
2010
Target MDGs
Sept
2011
Maret
Sept
2012
2013
2014
2015
Target Penurunan 3,10
Sumber : BPS, diolah
Grafik 2.16 menunjukkan target RAD MDGs tahun 2012 sebesar 13,44% dan realisasi persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah pada periode September tahun 2012 sebesar 14,98%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian penurunan penduduk miskin Jawa Tengah pada tahun 2012 belum sesuai target. Sedangkan realisasi persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah pada periode September 2012 terhadap target MDGs tahun 2013 sebesar 11,88% jauh dari arah pencapaian penurunan, yaitu dengan gap pencapaian terhadap target sebesar 3,10%.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....II-12
BAB III PRIORITAS TARGET BIDANG DAN INTERVENSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan menjadi isu besar dalam
keberhasilan
pelaksanaan
pembangunan.
Penyelesaian
masalah
kemiskinan
diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat. Permasalahan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial, akan tetapi harus terjadi kerjasama antar stakeholder secara menyeluruh. Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, program yang akan dilaksanakan harus melalui targeting yang tepat yaitu penentuan sasaran terhadap objek penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan prioritas dan target sasaran penanggulangan kemiskinan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan terdapat lima bidang intervensi, yaitu bidang kemiskinan
dan
ketenagakerjaan,
kesehatan,
pendidikan,
ketahanan
pangan
dan
infrastruktur dasar. Penentuan prioritas dan target intervensi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah diuraikan pada penjelasan - penjelasan berikut di bawah ini. 3.1.
Bidang Ketenagakerjaan
3.1.1. Prioritas Target Dalam bidang ketenagakerjaan, prioritas target indikator yang akan dianalisis adalah Tingkat Pengangguran Terbuka. Analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut : A. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pengangguran meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka adalah ukuran yang menunjukkan besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka tersebut dihitung dari perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Penduduk yang termasuk kategori pengangguran terbuka ini adalah penduduk yang karena belum mendapat pekerjaan atau memang penduduk yang tidak bekerja sama sekali karena beberapa faktor penyebab. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 mencapai 5,63% berada di bawah rata-rata nasional sebesar 6,14%. Jika dibandingkan dengan provinsi di Pulau Jawa dan Bali, TPT Jawa Tengah lebih rendah dari Banten (10,13%), DKI Jakarta (9,87%) dan Jawa Barat (9,08%), akan tetapi TPT Jawa Tengah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-1
masih lebih tinggi dari Jawa Timur (4,12%), DIY (3,97%), dan Bali (2,04%). Secara rinci posisi relatif capaian penurunan TPT Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik 3.1. Grafik 3.1 : Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 12,00 10,00 8,00
4,00 2,00 0,00
6,14
9,10 6,20 6,52 4,30 5,37 3,22 5,70 3,49 3,61 5,18 9,87 9,08 10,13 5,63 3,97 4,12 2,04 5,26 2,89 3,48 3,17 5,25 8,90 7,79 4,36 3,93 5,87 2,14 4,04 7,51 4,76 3,63 5,49 7,44 8,49
6,00
KABUPATEN/KOTA
NASIONAL
Sumber : Dinas Ketenagakerjaan, diolah
B. Perkembangan (Time Series) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2008-2012) dapat dilihat pada grafik 3.2. Grafik 3.2 : Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012
7,50 7,30 7,10 6,90 6,70 6,50 6,30 6,10 5,90 5,70 5,50
7,35
7,33
6,21 5,93
2008
2009
2010
2011
5,63
2012
Tingkat Pengangguran Terbuka
Sumber : Dinas Ketenagakerjaan, diolah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-2
Berdasarkan grafik 3.2 menunjukkan TPT Jawa Tengah selama lima tahun trennya menurun, pada tahun 2008 sebesar dari 7,35% dan pada tahun 2012 menjadi sebesar 5,63%. Penurunan cukup signifikan terjadi pada tahun 2010 menjadi sebesar 6,21% atau turun sebesar 1,12% dari tahun 2009. C. Efektivitas1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Perkembangan efektivitas TPT selama lima tahun terakhir (2008-2012) di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik 3.3. Grafik 3.3 : Perkembangan Efektifitas Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012
8,00 7,00 6,00 5,00 4,00
7,35
7,33
3,00
6,21
5,93
5,63
2010
2011
2012
2,00 1,00 0,00 2008
2009
Tingkat Pengangguran Terbuka
Linear (Tingkat Pengangguran Terbuka)
Sumber : Dinas Ketenagakerjaan, diolah
Pada grafik 3.3 menunjukkan bahwa perkembangan TPT Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 berjalan efektif atau terus mengalami penurunan dan telah mencapai target RPJMD tahun 2012 sebesar 7,43% serta target RKPD tahun 2012 sebesar 5,80%.
1
Analisis efektivitas yang dimaksud adalah analis kecenderungan semakin membaiknya atau memburuknya suatu kondisi variabel. Jika suatu kondisi trend datanya menunjukkan semakin membaik maka disebut efektif, dan sebaliknya jika memburuk maka disebut tidak efektif. Pemberian arti efektif semacam ini dicontohkan oleh TNP2K untuk menghindari persepsi terhadap meningkatnya atau menurunya performance dilihat dari data kuantitatif. Misalnya meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, AKI adalah suatu kondisi yang memburuk, namun meningkatnya pertumbuhan ekonomi, APK, APM, Angka Melanjutkan Sekolah adalah satu kondisi yang semakin baik. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-3
D. Relevansi2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Perkembangan TPT di Provinsi Jawa Tengah relevan dengan tujuan pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat pada grafik 3.4. Grafik 3.4 : Perkembangan Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Jawa Tengah Terhadap Nasional Tahun 2008 - 2012
9,00 8,50
8,39 7,87
8,00
7,14
7,50 7,00
7,35
6,56
7,33
6,14
6,50 6,00
6,21
5,50
5,93
5,63
5,00 2008
2009
2010
JAWA TENGAH
2011
2012
NASIONAL
Sumber : Dinas Ketenagakerjaan, diolah
Berdasarkan grafik 3.4 capaian penurunan TPT di Provinsi Jawa Tengah secara positif mampu menyumbang penurunan TPT secara nasional. Hal ini dapat dilihat dari capaian TPT Jawa Tengah yang menunjukkan arah penurunan di tiap tahun atau searah dengan capaian TPT nasional. E.
Tabel Prioritas Target Berdasarkan hasil analisis dari perkembangan TPT Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012, maka dilakukan penilaian melalui tabel berikut : No. 1.
2
Indikator Utama Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Posisi Relatif Berada di bawah Nasional
Time Series
Efektivitas
Relevansi
Cenderung menurun
Efektif
Relevan
Kesimpulan
Analisis relevansi yang dimaksudkan disini adalah kesesuaian pola atautrend data series suatu variabel antara data provinsi dengan data nasional. Apabila data provinsi menunjukan trend penurunan ataupun trend peningkatan sebagaimana ditunjukkan oleh trend data nasional maka dikatakan relevan demikian pula jika sebaliknya. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-4
3.1.2. Prioritas Wilayah 3.1.2.1. Tingkat Kemiskinan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Grafik : 3.5 Tingkat Kemiskinan (%) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Jawa Tengah 2012
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
12,80 Kab. Pati
11,80 10,80 9,80 8,80 7,80 6,80 5,80
Kab. Demak
Kota Tegal Kota Surakarta Kab. Batang Kota Pekalongan Kab. Kendal Kota Semarang Kota Salatiga Kab. Karanganyar Kab. Sukoharjo Kab. Tegal Kab. Kudus Kota Magelang
Kab. Semarang
Kab. Pekalongan Kab. Boyolali Kab. Jepara Kab. Magelang Kab. Temanggung
4,80 3,80 2,80 4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab. Rembang
Kab. Sragen Kab. Blora
Kab. Banyumas
Kab. Grobogan Kab. Banjarnegara
Kab. Wonosobo Kab. Purbalingga Kab. Pemalang
Kab. Klaten Kab. Wonogiri Kab. Kebumen Kab. Purworejo
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
24,00
PRIORITAS
Tingkat Kemiskinan (%)
1
2
3
4
Sumber : Dinas Ketenagakerjaan, diolah
Prioritas
wilayah
Kabupaten/Kota
dengan
indikator
utama
tingkat
kemiskinan dan indikator pendukung Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Tengah adalah sebagai berikut : Prioritas 1 (5 kabupaten) Prioritas 2 (11 kabupaten)
: Cilacap, Sragen, Demak, Rembang dan Brebes.
Prioritas 3 (7 kab, 6 kota)
: Pati, Kudus, Sukoharjo, Tegal, Karanganyar, Batang, Kendal,
: Blora, Banyumas, Wonosobo, Grobogan, Klaten, Purbalingga, Wonogiri, Purworejo, Pemalang, Banjarnegara dan Kebumen. Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal, dan Kota Magelang.
Prioritas 4 (6 kabupaten)
3.2.
: Pekalongan, Semarang, Jepara, Boyolali, Magelang dan Temanggung.
Bidang Kesehatan
3.2.1. Prioritas Target Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-5
A. Analisis Posisi Relatif 1) Angka Kematian Bayi (AKB) Posisi relatif Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 terhadap target RKPD tahun 2012 dapat dilihat pada grafik 3.6. Grafik 3.6 : Posisi Relatif Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH) Provinsi Jawa Tengah terhadap Target RKPD Tahun 2012
11,00 10,80 10,60 10,40 10,20 10,00 9,80 9,60 9,40 9,20 9,00
10,37
10,62
10,75 10,34
9,80
9,71
2008
2009
2010
Angka Kematian Bayi (AKB)
2011
2012
Target 2012
Sumber : Dinas Kesehatan, diolah
Pada grafik 3.6 menunjukkan bahwa capaian Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 10,75 per 1.000 KH lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2011 (10,34 per 1.000 KH) dan berada di atas target RKPD tahun 2012 sebesar 9,80 per 1.000 KH atau tidak tercapai. 2) Angka Kematian Balita (AKBA) Posisi relatif capaian Angka Kematian Balita (AKBA) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 sebesar 11,85 per 1.000 KH lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2011 sebesar 11,05 per 1.000 KH. Namun capaian AKBA tahun 2012 berada di bawah target RKPD tahun 2012 sebesar 12,00 per 1.000 KH atau tercapai, secara rinci dapat dilihat pada grafik 3.7.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-6
Grafik 3.7 : Posisi Relatif Angka Kematian Balita (per 1.000 KH) Provinsi Jawa Tengah terhadap Target RKPD Tahun 2012
12,50 12,00
12,00
11,50 11,00 10,50
11,47
10,00 9,50
12,02
11,85 11,05
10,25
9,00 2008
2009
2010
Angka Kematian Balita (AKBA)
2011
2012
Target 2012
Sumber : Dinas Kesehatan, diolah
3) Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Posisi relatif Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) di Jawa Tengah tahun 2012 dapat dilihat pada grafik 3.8. Grafik 3.8 : Posisi Relatif Angka Kematian Ibu Melahirkan (per 100.000 KH) Provinsi Jawa Tengah terhadap Target RKPD Tahun 2012
120,00 115,00 110,00 105,00 100,00
114,42
114,00
116,01
116,34
2011
2012
102,00
104,97
95,00 90,00 2008
2009
2010
Angka Kematian Ibu (AKI)
Target 2012
Sumber : Dinas Kesehatan, diolah
Pada grafik 3.8 menunjukkan bahwa capaian Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 116,34 per 100.000 KH lebih Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-7
tinggi dibandingkan capaian tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Jika dibandingkan dengan target RKPD tahun 2012 sebesar 102 per 100.000 KH, capaian AKI Jawa Tengah tahun 2012 berada di atas target atau tidak tercapai. 4) Prevalensi Balita Dengan Gizi Buruk Posisi relatif capaian Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk di Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 0,05% masih lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Kondisi ini menunjukkan capaian yang positif. Bahkan capaian Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk di Jawa Tengah tahun 2012 sudah dapat mencapai target yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2012 sebesar 0,82%, secara rinci dapat dilihat pada grafik 3.9.
Grafik 3.9 : Posisi Relatif Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk Provinsi Jawa Tengah terhadap Target RKPD Tahun 2012
0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 -
0,82
0,13
0,12
0,16
0,12
0,05
2008
2009
2010
2011
2012
Angka Balita Dengan Gizi Buruk
Target 2012
Sumber : Dinas Kesehatan, diolah
B. Analisis Time Series 1) Angka Kematian Bayi (AKB) Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun (2008-2012) menunjukkan kenaikan, yaitu pada tahun 2008 sebesar 9,71 per 1.000 KH dan pada tahun 2012 menjadi sebesar 10,75 per 1.000 KH. Selama kurun waktu lima tahun perkembangan AKB Jawa Tengah pernah mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi sebesar 10,34 per 1.000 KH, secara rinci dapat dilihat pada grafik 3.10. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-8
Grafik 3.10 : Perkembangan Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012
10,90
10,75 10,62
10,70 10,37
10,50
10,34
10,30 10,10 9,90
9,71
9,70 9,50 2008
2009
2010
2011
2012
Angka Kematian Bayi (AKB)
Sumber : Dinas Kesehatan, diolah
2) Angka Kematian Balita Perkembangan angka kematian balita di Provinsi Jawa Tengah dalam lima tahun terakhir (2008-2012) dapat dilihat pada grafik 3.11. Grafik 3.11 : Perkembangan Angka Kematian Balita (Per 1.000 KH) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012
12,00 12,02 11,85
11,50 11,47
11,00 11,05
10,50 10,25
10,00 2008
2009
2010
2011
2012
Angka Kematian Balita (AKBA)
Sumber : Dinas Kesehatan, diolah
Pada grafik 3.11 menunjukkan perkembangan Angka Kematian Balita (AKBA) Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun (2008-2012) menunjukkan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-9
kenaikan, yaitu pada tahun 2008 sebesar 10,25 per 1.000 KH dan pada tahun 2012 menjadi sebesar 10,85 per 1.000 KH. Selama kurun waktu lima tahun perkembangan AKBA Jawa Tengah pernah mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi sebesar 11,05 per 1.000 KH. 3) Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Perkembangan capaian Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 sebesar 114,42 per 100.000 KH sampai dengan tahun 2010 mengalami penurunan menjadi sebesar
104,97 per 100.000 KH. Namun pada
tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, AKI Jawa Tengah terus mengalami kenaikan menjadi 116,34 per 100.000 KH pada tahun 2012. Secara rinci perkembangan AKI Jawa Tengah 2008-2012 dapat dilihat pada grafik 3.12. Grafik 3.12 : Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan (per 100.000 KH) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012
116,00 114,00
116,01 114,42
112,00
116,34
114,00
110,00 108,00 106,00
104,97
104,00 2008
2009
2010
2011
2012
Angka Kematian Ibu (AKI) Sumber : Dinas Kesehatan, diolah
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-10
4) Prevalensi Balita Dengan Gizi Buruk Perkembangan Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk di Jawa Tengah tahun 20082012 dapat dilihat pada grafik 3.13. Grafik 3.13 : Perkembangan Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk (%) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012
0,16 0,16
0,14 0,12
0,13
0,10
0,12
0,12
0,08
0,05
0,06 0,04 2008
2009
2010
2011
2012
Angka Balita Dengan Gizi Buruk Sumber : Dinas Kesehatan, diolah
Pada grafik 3.13 terlihat bahwa perkembangan Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk di Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2008-2012) menunjukkan kondisi yang positif atau menurun, yaitu pada tahun 2008 sebesar 0,13% dan pada tahun 2012 menjadi sebesar 0,05%. Meskipun pada tahun 2010 pernah mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,16%.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-11
C. Analisis Efektivitas 1) Angka Kematian Bayi (AKB) Perkembangan efektivitas Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012 dapat dilihat pada grafik 3.14.
Grafik 3.14 : Perkembangan Efektifitas Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 KH) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012
11,00 10,80 10,60 10,40 10,20 10,00 9,80 9,60 9,40 9,20 9,00
10,37
10,62
10,75 10,34
9,71
2008
2009
Angka Kematian Bayi (AKB)
2010
2011
2012
Linear (Angka Kematian Bayi (AKB))
Sumber : Dinas Kesehatan, diolah
Pada grafik 3.14 terlihat bahwa perkembangan capaian Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Jawa Tengah pada lima tahun terakhir (2008-2012) cenderung memburuk atau terlihat tidak efektif. Bahkan capaian AKB Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 10,75 per 1.000 KH belum mencapai target RKPD tahun 2012 sebesar 9,80 per 1.000 KH.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-12
2) Angka Kematian Balita (AKBA) Capaian Angka Kematian Balita (AKBA) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 capaian AKBA Jawa Tengah sebesar 11,85 per 1.000 KH telah mencapai target RKPD tahun 2012 sebesar 12,00 per 1.000 KH. Namun perkembangan AKBA Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun (2008-2012) cenderung memburuk atau menunjukkan kinerja yang tidak efektif, secara rinci dapat dilihat pada grafik 3.15. Grafik 3.15 : Perkembangan Efektifitas Angka Kematian Balita (Per 1.000 KH) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012
12,50 12,00 11,50 11,00 10,50
11,47
10,00 9,50
12,02
11,85 11,05
10,25
9,00 2008
2009
Angka Kematian Balita (AKBA)
2010
2011
2012
Linear (Angka Kematian Balita (AKBA))
Sumber : Dinas Kesehatan, diolah
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-13
3) Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Tingkat efektivitas penurunan Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) pada lima tahun terakhir dari tahun 2008-2012 cenderung memburuk atau tidak efektif. Bahkan capaian AKI Jawa Tengah sebesar 116,34 per 100.000 KH belum mencapai target RKPD tahun 2012 sebesar 102 per 100.000 KH. Hal ini dapat dilihat pada grafik 3.16. Grafik 3.16 : Perkembangan Efektifitas Angka Kematian Ibu Melahirkan (per 100.000 KH) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012 118,00 116,00 114,00 112,00 110,00 108,00 106,00
114,42
114,00
116,01
116,34
2011
2012
104,00 102,00
104,97
100,00 98,00 2008
2009
Angka Kematian Ibu (AKI)
2010
Linear (Angka Kematian Ibu (AKI))
Sumber : Dinas Kesehatan, diolah
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-14
4) Prevalensi Balita Dengan Gizi Buruk Tingkat efektivitas capaian Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun terakhir (2008-2012) dapat dilihat pada grafik 3.17. Grafik 3.17 : Perkembangan Efektifitas Balita dengan Gizi Buruk (%) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012
0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 -
0,13
0,16 0,12
0,12 0,05
2008
2009
Angka Balita Dengan Gizi Buruk
2010
2011
2012
Linear (Angka Balita Dengan Gizi Buruk)
Sumber : Dinas Kesehatan, diolah
Pada grafik 3.17 menunjukkan bahwa pencapaian Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk cenderung membaik atau efektif dalam lima tahun terakhir (2008-2012). Akan tetapi capaian penurunan Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk belum konsisten, hal ini terlihat bahwa capaian tahun 2008-2011 mengalami fluktuasi.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-15
D. Analisis Relevansi 1) Angka Kematian Bayi (AKB) Perkembangan relevansi capaian Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012 dapat dilihat pada grafik 3.18. Grafik 3.18 : Perkembangan Relevansi Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012
11,20 10,75
10,62
10,80 10,37
10,34
10,40 10,00
9,80 9,60
9,71
9,20 8,80 2008
2009
2010 Capaian
2011
2012
Target
Sumber : Dinas Kesehatan, diolah
Perkembangan AKB Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang terus mengalami kenaikan menunjukkan bahwa kondisi ini tidak relevan terhadap target pembangunan daerah. Hal ini juga ditunjukkan pada capaian AKB Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 10,75 per 1.000 KH yang naik dari tahun sebelumnya juga belum mencapai target RKPD tahun 2012 sebesar 9,80 per 1.000 KH. Mempertimbangkan kondisi ini diperlukan adanya evaluasi terhadap program/ kegiatan dalam rangka penurunan AKB di Jawa Tengah yang telah dilaksanakan sehingga ada perbaikan capaian AKB pada tahun berikutnya dan target RKPD tahun 2013 sebesar 9,8 per 1.000 KH dapat tercapai. 2) Angka Kematian Balita Capaian Angka Kematian Balita (AKBA) pada tahun 2012 sebesar 11,85 per 1.000 KH telah mencapai target RKPD tahun 2012 sebesar 12,00 per 1.000 KH. Namun dilihat dari perkembangan AKB Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang cenderung memburuk dan pada tahun 2012 naik dari tahun
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-16
sebelumnya menunjukkan bahwa kondisi ini tidak relevan terhadap tujuan pembangunan daerah maupun nasional. Hal ini dapat dilihat pada grafik 3.19.
Grafik 3.19 : Perkembangan Relevansi Angka Kematian Balita (Per 1.000 KH) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012
12,50 12,00
12,00 12,02
11,85
11,50 11,47
11,00
11,05 10,50 10,00
10,25 2008
2009
2010
Capaian
2011
2012
Target 2012
Sumber : Dinas Kesehatan, diolah
3) Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Tingkat relevansi capaian Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan pada tahun 20082012 dapat dilihat pada grafik 3.20.
Grafik 3.20 : Perkembangan Relevansi Angka Kematian Ibu Melahirkan (per 100.000 KH) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012
117,00 115,00
116,01 114,42
116,34
114,00
113,00 111,00 109,00 107,00 105,00 103,00
104,97
102,00
101,00 2008
2009
Capaian
2010
2011
2012
Target 2012
Sumber : Dinas Kesehatan, diolah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-17
Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun (2008-2012) cenderung memburuk pada tahun 2012 AKI Jawa Tengah mengalami kenaikan menjadi sebesar 116,34 per 100.000 KH dan belum mencapai target RKPD tahun 2012 sebesar 102 per 100.000 KH. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian AKI Jawa Tengah tidak relevan terhadap tujuan pembangunan daerah maupun nasional sehingga diperlukan adanya evaluasi terhadap program maupun kegiatan yang mengarah pada perbaikan angka kematian ibu melahirkan. 4) Prevalensi Balita Dengan Gizi Buruk Perkembangan Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk di Jawa Tengah selama lima tahun terakhir cenderung membaik dan capaian pada tahun 2012 sebesar 0,05% telah mencapai target RKPD sebesar 0,82%. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012 sejalan atau relevan terhadap tujuan pembangunan daerah maupun nasional. Akan tetapi pada tahun 2008-2012, capaian prevalensi balita dengan gizi buruk terlihat mengalami fluktuasi. Mempertimbangkan kondisi ini, program/ kegiatan yang mengarah pada penurunan Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk di Jawa Tengah perlu mendapatkan perhatian untuk menghindari kemungkinan mengalami kenaikan capaian pada tahun berikutnya. Perkembangan relevansi Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012 dapat dilihat pada grafik 3.21. Grafik 3.21 : Perkembangan Relevansi Balita dengan Gizi Buruk (%) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012
0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 -
0,82
0,13
0,12
2008
2009 Capaian
0,16
2010
0,12
2011
0,05
2012
Target 2012
Sumber : Dinas Kesehatan, diolah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-18
E. Tabel Prioritas Target Berdasarkan hasil analisis dari masing-masing bidang dan indikator, dapat disimpulkan melalui tabel berikut : No.
1.
Posisi Relatif
Indikator Utama
Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Balita (AKBA) Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Prevalensi Balita Dengan Gizi Buruk (jumlah kasus)
2. 3. 4.
Time Series
Efektivitas
Relevansi
Kesimpulan
Di atas target Di bawah target Di atas target
Mengalami Kenaikan Mengalami Kenaikan Mengalami Kenaikan
Tidak efektif Tidak efektif Tidak Efektif
Tidak relevan Tidak relevan Tidak relevan
Prioritas 1
Di bawah target
Mengalami Penurunan, Fluktuasi
Efektif
Relevan
Prioritas 4
Prioritas 3 Prioritas 2
3.2.2. Prioritas Intervensi Analisis prioritas bidang intervensi dilakukan dengan melihat kecenderungan perkembangan atau trend indikator utama. Prioritas bidang intervensi bertujuan untuk menentukan indikator-indikator yang perlu mendapat porsi perhatian lebih tinggi intervensi,
yaitu
pada
indikator-indikator
perkembangan semakin “buruk”.
utama
yang
mengalami
dalam
kecenderungan
Adapun indikator yang akan menjadi pilihan intervensi
bidang kesehatan adalah sebagai berikut : a. Prioritas 1 : Angka Kematian Bayi (AKB) b. Prioritas 2 : Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) c. Prioritas 3 : Angka Kematian Balita (AKBA) d. Prioritas 4 : Prevalensi Balita Dengan Gizi Buruk (Jumlah Kasus) 3.2.3. Prioritas Wilayah Analisis
prioritas
wilayah
intervensi
bertujuan
untuk
menentukan
wilayah
Kabupaten/Kota mana yang memiliki kondisi “kritis” yang perlu segera mendapatkan intervensi berdasarkan kondisi atau “performance indicator” utama dan indikator pendukung. Analisis wilayah intervensi ini menggunakan teknik analisis kuadran, dengan mempersandingkan antara dua indikator (indikator x dan indikator y) yang memiliki keterkaitan/hubungan. A. Bidang Kemiskinan dengan Kesehatan Prioritas wilayah bidang kemiskinan dengan bidang kesehatan berdasarkan prioritas intervensi dengan inidkator utama Tingkat Kemiskinan dan indikator Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-19
pendukung yaitu Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Prevalensi Balita Dengan Gizi Buruk dan Angka Kematian Balita (AKBA). 1. Tingkat Kemiskinan dengan Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)
Grafik 3.22 : Tingkat Kemiskinan (%) Terhadap Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 KH) Jawa Tengah 2012 18,50 Kota Magelang
Kab. Purbalingga
16,50
Kab. Purworejo
Kab. Temanggung
14,50
Kab. Rembang Kab. Brebes Kab. Wonosobo
Kota Tegal Kab. Batang Kab. Blora Kab. Semarang
12,50
Kota PekalonganKab. Boyolali
Kab. Banjarnegara Kab. Cilacap
Kab. Sukoharjo Kab. Pekalongan Kab. Pati Kota Semarang Kab. Jepara Kab. Kendal Kab. Karanganyar Kab. Tegal Kab. Magelang Kota Salatiga
10,50 8,50 6,50
Kab. Klaten Kab. Pemalang Kab. Grobogan Kab. Kebumen Kab. Sragen Kab. Banyumas Kab. Wonogiri
Kab. Kudus Kota Surakarta
Kab. Demak
4,50 4,00
9,00
14,00 Tingkat Kemiskinan (%)
19,00
24,00 PRIORITAS
1 2 3 4
Sumber : Dinas Kesehatan, BPS, diolah
Prioritas wilayah Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan dan indikator pendukung Angka Kematian Bayi (AKB) di Jawa Tengah adalah sebagai berikut : Prioritas 1 (8 kabupaten)
: Purbalingga, Rembang, Purworejo, Brebes, Blora, Wonosobo,
Prioritas 2 (8 kabupaten)
: Klaten, Pemalang, Grobogan, Kebumen, Banyumas, Sragen,
Prioritas 3 (6 kab, 1 kota)
: Temanggung, Semarang, Boyolali, Batang, Kota Tegal, Kota
Prioritas 4 (8 kab, 4 kota)
: Pekalongan, Pati, Jepara, Sukoharjo, Kendal, Tegal,
Banjarnegara dan Cilacap. Wonogiri dan Demak. Magelang dan Kota Pekalongan. Karanganyar, Magelang, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Kudus dan Kota Surakarta.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-20
2. Tingkat Kemiskinan dengan Angka Kematian Balita (AKBA) Grafik : 3.23 Tingkat Kemiskinan (%) Terhadap Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 KH) Jawa Tengah 2012 Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)
Kab. Rembang 19,00 17,00 15,00 13,00 11,00 9,00 7,00 5,00
Kota Magelang
Kab.Banjarnegara Kab. Purworejo
Kab. Brebes Kab. Temanggung Kab. Blora Kota Tegal Kab. Semarang Kab. Wonosobo Kab. Batang Kab. Cilacap Kota Pekalongan Kab. Purbalingga Kota Semarang Kab. Pekalongan Kab. Boyolali Kab. Klaten Kab. Kebumen Kab. Pati Kab. Sukoharjo Kab. Sragen Kab. Banyumas Kab. JeparaKab. Kendal Kab. Grobogan Kab. Pemalang Kab. Tegal Kab. Karanganyar Kab. Wonogiri Kota Salatiga Kab. Magelang Kab. Kudus Kab. Demak Kota Surakarta 4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
Tingkat Kemiskinan (%)
22,00
24,00
PRIORITAS
1 2 3 4 Sumber : Dinas Kesehatan, BPS, diolah
Prioritas wilayah kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan dan indikator pendukung Angka Kematian Balita (AKBA) di Jawa Tengah adalah sebagai berikut : Prioritas 1 (8 kabupaten)
: Rembang, Banjarnegara, Purworejo, Brebes, Blora, Cilacap,
Prioritas 2 (8 kabupaten)
: Klaten, Pemalang, Grobogan, Kebumen, Banyumas, Sragen,
Prioritas 3 (3 kab, 4 kota)
: Temanggung, Batang, Semarang, Kota Magelang, Kota
Prioritas 4 (10 kab, 2 kota)
: Pekalongan, Boyolali, Pati, Kendal, Karanganyar, Magelang,
Wonosobo dan Purbalingga. Wonogiri dan Demak. Tegal, Kota Pekalongan dan Kota Semarang. Sukoharjo, Jepara, Tegal, Kudus, Kota Salatiga dan Kota Surakarta.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-21
3. Tingkat Kemiskinan dengan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Grafik : 3.24 Tingkat Kemiskinan (%) Terhadap Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Jawa Tengah 2012
Jumlah Kematian Ibu Melahirkan
50,00
Kab. Brebes Kab. Tegal
40,00
Kab. Grobogan
Kab. Pemalang Kab. Cilacap Kab. Banyumas
Kab. Pekalongan Kab. Batang Kab.Banjarnegara Kab. Purbalingga Kota Semarang Kab. Kendal Kab. Purworejo Kab. Pati Kab. Jepara 20,00 Kab. Sragen Kab. Karanganyar Kab. Kudus Kab. Boyolali Kab. Klaten Kab. Wonosobo Kab. Magelang Kab. Semarang Kab. Blora Kab. Rembang 10,00 Kab. Temanggung Kota Tegal Kab. Kebumen Kab. Sukoharjo Kab. Wonogiri Kota Pekalongan Kota Surakarta Kab. Demak Kota Magelang Kota Salatiga 0,00 30,00
4,50
9,50
14,50
19,50
PRIORITAS
Tingkat Kemiskinan (%)
Sumber : Dinas Kesehatan, BPS, diolah
1 2 3 4
Prioritas wilayah kabupaten/kota dengan indikator utama tingkat kemiskinan dan indikator pendukung Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan di Jawa Tengah adalah sebagai berikut : Prioritas 1 (8 Kabupaten) Prioritas 2 (8 Kabupaten) Prioritas 3 (6 Kab, 1 Kota) Prioritas 4 (7 Kab, 5 Kota)
: Brebes, Pemalang, Grobogan, Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga dan Purworejo. : Sragen, Klaten, Wonosobo, Blora, Demak, Wonogiri, Rembang dan Kebumen. : Tegal, Pekalongan, Batang, Jepara, Kendal, Pati dan Kota Semarang. : Karanganyar, Kudus, Sukoharjo, Boyolali, Magelang, Temanggung, Semarang, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kota Surakarta dan Kota Salatiga.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-22
4. Tingkat Kemiskinan dengan Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk
Grafik : 3.25 Tingkat Kemiskinan (%) Terhadap Jumlah Kasus Balita dengan Gizi Buruk Jawa Tengah 2012 Kab. Blora
Jumlah Kasus Balita dengan Gizi Buruk
100,00
Kab. Cilacap Kab. Tegal
Kab. Brebes
80,00 Kab. Purbalingga Kab. Pekalongan
60,00
Kab. Pati
Kab. Jepara
Kab. Purworejo
40,00
20,00
0,00
Kab. Wonogiri
Kab. Banyumas
Kota Semarang Kab. Temanggung Kab. Boyolali Kab. Semarang Kab. Batang Kab. Magelang Kab. Kendal Kota Tegal Kab. Sukoharjo Kab. Kudus Kota Pekalongan Kab. Karanganyar Kota Salatiga Kota Magelang Kota Surakarta 4,80
6,80
8,80
10,80
12,80
Kab. Rembang Kab. Klaten Kab. Banjarnegara Kab. Kebumen Kab. Grobogan Kab. Pemalang Kab. Demak Kab. Wonosobo Kab. Sragen 14,80
16,80
18,80
Tingkat Kemiskinan (%)
20,80 PRIORITAS
1 2 3 4
Sumber : Dinas Kesehatan, BPS, diolah
Prioritas wilayah kabupaten/kota dengan indikator utama tingkat kemiskinan dan indikator pendukung Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk Jawa Tengah 2012 adalah sebagai berikut: Prioritas 1 (7 Kabupaten) Prioritas 2 (9 Kabupaten) Prioritas 3
: Blora, Cilacap, Brebes, Purbalingga, Wonogiri, Purworejo dan Banyumas. : Klaten, Rembang, Banjarnegara, Kebumen, Demak, Grobogan, Pemalang, Wonosobo dan Sragen. : Tegal, Pekalongan, Pati, Jepara dan Kota Semarang.
(4 Kab, 1 Kota) Prioritas 4 (9 Kab, 5 Kota)
: Temanggung, Boyolali, Semarang, Kendal, Magelang, Sukoharjo, Batang, Kudus, Karanganyar, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Magelang dan Kota Surakarta.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-23
3.3.
Bidang Pendidikan
3.3.1. Prioritas Target A. Analisis Posisi Relatif 1) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Posisi relatif capaian Angka Partisipasi Sekolah (APK) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 sebesar 109,06% masih lebih rendah dari capaian tahun 2011 sebesar 114,93% dan masih berada di bawah target yang ditetapkan RKPD yaitu sebesar 109,06% (2012) dan 110,00% (2013) atau belum tercapai, seperti terlihat pada grafik 3.26. Grafik : 3.26 Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Provinsi Jawa Tengah Terhadap Target RKPD Tahun 2012 - 2013
116,00 114,00 112,00 110,00
110,00 114,93
108,00 106,00 104,00
109,50
106,79
107,31
108,00
2008
2009
2010
109,06
102,00
APK SD/MI
Target 2012
2011
2012
Target 2013
Sumber : Dinas Pendidikan, diolah
2) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Posisi relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 100,50% lebih tinggi dari capaian tahun-tahun sebelumnya selama kurun waktu lima tahun terakhir. Sedangkan capaian APK SMP/MTs tahun 2012 terhadap target yang ditetapkan pada RKPD sebesar 97,79% (2012) dan 100,49% (2013) berada di atas target atau tercapai.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-24
Grafik 3.27 : Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Provinsi Jawa Tengah Terhadap Target RKPD Tahun 2012 - 2013
102,00 100,00
100,49
98,00
97,79
96,00 94,00
99,72
100,50
2010
2011
2012
96,93
92,00 90,00
99,40 92,62
88,00 2008
2009
APK SMP/MTs
Target 2012
Target 2013
Sumber : Dinas Pendidikan, diolah
3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Posisi relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 sebesar 67,00% sama dengan target 2012 sebesar 67,00% namun berada di bawah target 2013 sebesar 70,00%. Dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, posisi relatif APK SMA/MA Jawa Tengah tahun 2012 masih lebih tinggi, seperti terlihat pada grafik 3.28. Grafik 3.28 : Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Provinsi Jawa Tengah Terhadap Target RKPD Tahun 2012 - 2013
80,00 70,00 67,00
70,00 60,00 50,00 40,00 30,00
53,51
54,87
2008
2009
64,62
64,93
67,00
2010
2011
2012
20,00 10,00 -
APK SMA/MA
Target 2012
Target 2013
Sumber : Dinas Pendidikan, diolah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-25
4) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Untuk mengetahui kondisi posisi relatif capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 dapat dilihat pada grafik 3.29. Grafik 3.29: Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Provinsi Jawa Tengah Terhadap Target RKPD Tahun 2012 - 2013
100,00
98,83 98,25
98,00 96,00 94,00 92,00
95,82
90,00 88,00
97,08
96,04
98,30
90,99
86,00 2008
2009 APM SD/MI
2010 Target 2012
2011
2012
Target 2013
Sumber : Dinas Pendidikan, diolah
Pada grafik 3.28 menunjukkan posisi relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 sebesar 98,30% berada di atas target RKPD 2012 sebesar 98,25% atau tercapai dan berada di bawah target RKPD tahun 2013 sebesar 98,83% atau belum terlampaui. Pencapaian APM SD/MI Jawa Tengah tahun 2012 masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian empat tahun sebelumnya. 5) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 sebesar 77,79% berada di bawah target RKPD 2013 sebesar 80,00%. Pencapaian APM SMP/MTs tahun 2012 tersebut juga menunjukkan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 78,83%. Secara rinci posisi relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 dapat dilihat pada grafik 3.30.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-26
Grafik 3.30 : Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Provinsi Jawa Tengah Terhadap Target RKPD Tahun 2013
90,00 80,00
80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00
71,50
75,29
76,87
78,83
77,79
2008
2009
2010
2011
2012
20,00 10,00 -
APM SMP/MTs
Target 2013
Sumber : Dinas Pendidikan, diolah
6) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Posisi relatif capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA pada tahun 2012 dapat dilihat pada grafik 3.31.
Grafik 3.31 : Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Provinsi Jawa Tengah Terhadap Target RKPD Tahun 2013 54,00 52,00 50,00
50,00
48,00 46,00 44,00
49,19
50,12
51,46
53,00
45,78
42,00 2008
2009
2010
APM SMA/MA
2011
2012
Target 2013
Sumber : Dinas Pendidikan, diolah
Pada grafik 3.31 menunjukkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA tahun 2012 sebesar 53,00% berada di atas target RKPD tahun 2013 sebesar 50,00% atau Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-27
terlampaui dan lebih tinggi dari capaian APM SMA/MA Jawa Tengah empat tahun sebelumnya. 7) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Posisi relatif capaian Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 dapat dilihat pada grafik 3.31. Grafik 3.32 : Posisi Relatif Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Provinsi Jawa Tengah Terhadap Target RKPD Tahun 2012 - 2013 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15
0,30 0,22
0,10
0,12
0,22 0,16
0,05
0,12
2008
2009
APS SD/MI
2010
Target 2012
2011
2012
Target 2013
Sumber : Dinas Pendidikan, diolah
Pada grafik 3.32 menunjukkan Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 0,12% sama dengan target RKPD tahun 2012 dan 2013 sebesar 0,12% atau tercapai. Capaian APS SD/MI tahun 2012 juga lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-28
8) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Posisi relatif capaian Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs pada tahun 2012 dapat dilihat pada grafik 3.32. Grafik 3.33 : Posisi Relatif Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Provinsi Jawa Tengah Terhadap Target RKPD Tahun 2012 - 2013
1,20 1,00 0,80 0,60 0,40
0,98 0,72
0,68
0,20
0,38 0,50
0,38
0,22
2008
2009
APS SMP/MTs
2010
Target 2012
2011
2012
Target 2013
Sumber : Dinas Pendidikan, diolah
Pada grafik 3.33 menunjukkan posisi relatif Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 sebesar 0,38% sama dengan target RKPD tahun 2012 sebesar 0,38% atau tercapai dan berada di atas target RKPD tahun 2013 (0,22%) atau belum terlampaui.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-29
B. Analisis Time Series 1) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Provinsi Jawa Tengah dilihat dari trennya dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2008-2012) mengalami penurunan secara drastis pada tahun 2012 menjadi sebesar 109,06% dari tahuntahun sebelumnya yang terus mengalami kenaikan. Secara rinci dapat di lihat pada grafik 3.34. Grafik 3.34 : Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012
114,00
114,93
112,00 110,00 108,00 106,00
109,06 106,79
107,31
108,00
104,00 2008
2009
2010
2011
2012
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
Sumber : Dinas Pendidikan, diolah
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-30
2) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Perkembangan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2008 sebesar 92,62% dan pada tahun 2012 menjadi sebesar 100,50%. Hal ini dapat dilihat pada grafik 3.35. Grafik 3.35 : Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012
100,00 98,00
99,40
99,72
2010
2011
100,50
96,93
96,00 94,00
92,62
92,00 90,00 2008
2009
2012
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
Sumber : Dinas Pendidikan, diolah
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-31
3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Provinsi Jawa Tengah, dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2008-2012) terus mengalami kenaikan di tiap tahun dan pada tahun 2012 menjadi sebesar 67,00%. APK SMA/MA Jawa Tengah pernah mengalami kenaikan cukup drastis yaitu pada tahun 2010 menjadi sebesar 64,62% dari tahun 2009 sebesar 54,87%. seperti terlihat pada grafik 3.36. Grafik 3.36: Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012
68,00
64,62
64,93
2010
2011
67,00
63,00 58,00
54,87
53,51
53,00 48,00 2008
2009
2012
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA
Sumber : Dinas Pendidikan, diolah
4) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Selama periode tahun 2008-2012, perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik 3.37. Grafik 3.37 : Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012
98,30
97,08
98,00
96,04
95,82
96,00 94,00 92,00
90,99
90,00 2008
2009
2010
2011
2012
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
Sumber : Dinas Pendidikan, diolah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-32
Berdasarkan grafik 3.36 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Provinsi Jawa Tengah pada 2011 pernah mengalami penurunan menjadi sebesar 96,04 dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi sebesar 98,30%. 5) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kondisi perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2008-2012), dapat dilihat pada grafik 3.38.
Grafik 3.38: Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012 78,83
79,00 78,00 77,00 76,00 75,00 74,00 73,00 72,00 71,00 70,00
77,79 76,87 75,29
71,50
2008
2009
2010
2011
2012
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
Sumber : Dinas Pendidikan, diolah
Berdasarkan grafik 3.37 menunjukkan bahwa perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dari tahun 2008 sebesar 71,50% sampai dengan tahun 2011 menjadi sebesar 78,83%. Namun kondisi ini tidak dapat dipertahankan karena pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi sebesar 77,79%. 6) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Perkembangan yang positif ditunjukkan oleh capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Provinsi Jawa Tengah. Selama periode 2008-2012, APM SMA/MA meningkat dari tahun 2008 sebesar 45,78% dan pada tahun 2012 menjadi sebesar 53,00% atau terus mengalami kenaikan, seperti terlihat pada grafik 3.39. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-33
Grafik 3.39 : Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012
54,00 53,00 52,00 51,00 50,00 49,00 48,00 47,00 46,00 45,00 44,00
53,00 51,46 50,12 49,19
45,78
2008
2009
2010
2011
2012
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA
Sumber : Dinas Pendidikan, diolah
7) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008-2012 dapat dilihat pada grafik 3.40. Grafik 3.40: Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012 0,30
0,30 0,25
0,22
0,22
0,20 0,16
0,15
0,12
0,10 2008
2009
2010
2011
2012
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Sumber : Dinas Pendidikan, diolah
Berdasarkan pada grafik 3.39, perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI selama lima tahun terakhir (2008-2012) menurun dari tahun 2008 sebesar 0,30% dan pada tahun 2012 menjadi sebesar 0,12%. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-34
8) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun terakhir (2008-2012) terus mengalami penurunan, seperti dapat dilihat pada grafik 3.41. Grafik 3.41 : Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012
1,00
0,98
0,90 0,80
0,72
0,68
0,70 0,60
0,50
0,50
0,38
0,40 0,30 2008
2009
2010
2011
2012
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
Sumber : Dinas Pendidikan, diolah
C. Analisis Efektivitas 1) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Perkembangan efektivitas capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012 dapat dilihat pada grafik 3.42. Grafik 3.42 : Perkembangan Efektifitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012
120,00 115,00 110,00 105,00
114,93 106,79
107,31
108,00
2008
2009
2010
109,06
100,00 2011
2012
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Linear (Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI)
Sumber : Dinas Pendidikan, diolah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-35
Pada grafik 3.42 menunjukkan bahwa capaian APK SD/MI di Jawa Tengah selama lima tahun terakhir (2008-2012) cenderung membaik. Namun pada tahun 2012 mengalami menjadi sebesar 109,06% dari capaian tahun 2011 sebesar 114,93% sehingga target yang ditetapkan RKPD yaitu sebesar 109,50% (2012) tidak dapat tercapai atau tidak efektif. 2) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Perkembangan efektivitas capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012 dapat dilihat pada grafik 3.43.
104,00
Grafik 3.43 : Perkembangan Efektifitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012
102,00 100,00 98,00 96,00 94,00 96,93
92,00 90,00
99,40
99,72
100,50
2010
2011
2012
92,62
88,00 2008
2009
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Linear (Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs)
Sumber : Dinas Pendidikan, diolah
Berdasarkan grafik 3.43, kondisi tingkat efektivitas peningkatan APK SMP/MTs dalam kurun waktu lima tahun (2008-2012) cenderung membaik dan capaian APK SMP/MTs tahun 2012 sebesar 100,50% telah mencapai target yang ditetapkan pada RKPD tahun 2012 sebesar 97,79% atau efektif. 3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Perkembangan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Provinsi Jawa Tengah, dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung membaik atau efektif. Kondisi ini ditunjukkan juga bahwa capaian APK SMA/MA Jawa Tengah pada tahun 2012 sebesar 67,00% telah mencapai target RKPD tahun 2012 sebesar 67,00%. Perkembangan efektivitas APK SMA/MA di Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik 3.44. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-36
Grafik 3.44: Perkembangan Efektifitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012
80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00
53,51
54,87
2008
2009
64,62
64,93
67,00
2010
2011
2012
10,00 -
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Linear (Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA)
Sumber : Dinas Pendidikan, diolah
4) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Capaian
Angka
Partisipasi
Murni
(APM)
SD/MI
Provinsi
Jawa
Tengah
memperlihatkan kondisi yang positif. Perkembangan APM SD/MI Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun cenderung membaik atau yang efektif. Kondisi ini ditunjukkan juga bahwa APM SD/MI Jawa Tengah pada tahun 2012 sebesar 98,30% telah mencapai target RKPD 2012 sebesar 98,25%. Perkembangan efektivitas APM SD/MI Jawa Tengah tahun 2008-2012 dapat dilihat pada grafik 3.45 Grafik 3.45: Perkembangan Efektifitas Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012
100,00 98,00 96,00 94,00 92,00
95,82
90,00 88,00
97,08
96,04
2010
2011
98,30
90,99
86,00 2008
2009
2012
AngkaPartisipasi Murni (APM) SD/MI Linear (AngkaPartisipasi Murni (APM) SD/MI) Sumber : Dinas Pendidikan, diolah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-37
5) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Perkembangan efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012 dapat dilihat pada grafik berikut 3.46.
Grafik 3.46 : Perkembangan Efektifitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012
80,00 78,00 76,00 74,00 72,00 75,29
70,00 68,00
76,87
78,83
77,79
71,50
66,00 2008
2009
2010
2011
2012
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Linear (Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs)
Sumber : Dinas Pendidikan, diolah
Pada grafik 3.45 menunjukkan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun cenderung membaik. Namun APM SMP/MTs Jawa Tengah pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi sebesar 77,79% dan target RKPD tahun 2013 sebesar 80,00% tidak tercapai atau tidak efektif. 6) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Provinsi Jawa Tengah cenderung membaik atau efektif dalam lima tahun terakhir (2008-2012). Hal ini ditunjukkan dengan capaian tahunan APM SMA/MA yang meningkat atau terus mengalami kenaikan. Akan tetapi jika dilihat kinerja tahunannya terlihat sangat kecil, maka perlu hati-hati agar capaian tahun berikutnya tidak sampai mengalami penurunan. Perkembangan efektivitas APM SMA/MA Jawa Tengah 2008-2012 dapat dilihat pada grafik 3.47.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-38
Grafik 3.47 : Perkembangan Efektifitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012
54,00 52,00 50,00 48,00 46,00 44,00
49,19
50,12
51,46
53,00
45,78
42,00 2008
2009
2010
2011
2012
Angka Partisipasis Murni (APM) SMA/MA Linear (Angka Partisipasis Murni (APM) SMA/MA)
Sumber : Dinas Pendidikan, diolah
7) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Penurunan capaian Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Provinsi Jawa Tengah, cenderung membaik atau efektif dalam lima tahun terakhir (2008-2012). Kondisi ini ditunjukkan dengan capaian tahunan APS SD/MI Jawa Tengah yang terus menurun serta capaian tahun 2012 sebesar 0,12% telah mencapai target RKPD tahun 2012 (0,12%). Diharapkan pada tahun berikutnya juga mengalami perbaikan yang positif dalam pencapaian Angka Putus Sekolah SD/MI. Perkembangan efektivitas kinerja APS SD/MI dapat dilihat pada grafik 3.48. Grafik 3.48 : Analisis Efektifitas Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012
0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 -
0,30
0,22
2008
2009
0,22
2010
0,16
2011
0,12
2012
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Linear (Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI)
Sumber : Dinas Pendidikan, diolah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-39
8) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Provinsi Jawa Tengah cenderung membaik atau efektif dalam lima tahun terakhir (2008-2012). Kondisi ini didukung dengan capaian APS SMP/MTs setiap tahunnya yang terus menurun, bahkan capaian pada tahun 2012 sebesar 0,38% telah mencapai target RKPD tahun 2012 (0,38%). Perkembangan efektivitas Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012 selengkapnya dapat dilihat pada grafik 3.49.
Grafik 3.49 : Perkembangan Efektifitas Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012
1,20 1,00 0,80 0,60 0,40
0,98 0,72
0,68
0,20
0,50
0,38
2008
2009
2010
2011
2012
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Linear (Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs)
Sumber : Dinas Pendidikan, diolah
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-40
D. Analisis Relevansi 1) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Perkembangan relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Provinsi Jawa Tengah 2008-2012 dapat dilihat pada grafik 3.50. Grafik 3.50 : Perkembangan Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012 114,93
114,00 112,00 109,50
110,00 108,00
106,79
107,31
110,00
108,00 109,06
106,00 104,00 2008
2009
2010
2011
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
2012
2013
Target
Sumber : Dinas Pendidikan, diolah
Berdasarkan grafik 3.49, capaian dalam kurun waktu lima tahun (2008-2012) cenderung membaik. Namun capaian pada tahun 2012 mengalami penurunan kinerja capaian yang cukup drastis (5,87%) dari tahun sebelumnya sehingga menjadi sebesar 109,06% dan tidak mencapai target RKPD tahun 2012 (109,50%). Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian APK SD/MI Jawa Tengah tahun 2012 menjadi tidak relevan terhadap tujuan pembangunan daerah. Dalam rangka pemantapan kebijakan pembangunan pendidikan dan pencapaian target RKPD tahun 2013 sebesar 110% diperlukan adanya peningkatan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang mendorong kenaikan capaian APK SD/MI. 2) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2102 terlihat relevan terhadap tujuan pembangunan daerah dalam mendorong kenaikan APK SMP/MTs. Kondisi ini ditunjukkan oleh capaian APK SMP/MTs Jawa Tengah selama lima tahun terakhir yang terus mengalami kenaikan dan capaian pada tahun 2012 (100,50%) telah mencapai target RKPD tahun 2012 (97,79%) serta Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-41
melampaui target RKPD tahun 2013 (100,49%). Namun dilihat dari rata-rata kinerja capaian APK SMP/MTS tahun 2008-2012 kurang dari 1% atau hanya sebesar 0,97% per tahun, diharapkan pelaksanaan program/kegiatan yang mendorong kenaikan capaian APK SMP/MTS pada tahun 2013 perlu lebih berhati-hati dan lebih ditingkatkan. Kondisi perkembangan relevansi APK SMP/MTs Provinsi Jawa Tengah tahun 20082102 dapat dilihat pada grafik 3.51. Grafik 3.51: Perkembangan Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012
115,00 110,00 105,00 99,40
100,00 95,00
99,72
100,50
96,93 100,49
92,62
97,79
90,00 2008
2009
2010
2011
Angka Partisipasis Kasar (APK) SMP/MTs
2012
2013
Target
Sumber : Dinas Pendidikan, diolah
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-42
3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Perkembangan relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Provinsi Jawa Tengah 2008-2012 dapat dilihat pada grafik 3.52. Grafik 3.52 : Perkembangan Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012
80,00 70,00 60,00 50,00 40,00
70,00
67,00
53,51
54,87
2008
2009
64,62
64,93
67,00
2010
2011
2012
30,00 20,00 10,00 -
Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA
2013 Target
Sumber : Dinas Pendidikan, diolah
Pada grafik 3.52 menunjukkan perkembangan APK SMA/MA Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun terakhir relevan terhadap kebijakan pembangunan pendidikan dalam mendorong kenaikan capaian APK SMA/MA. Bahkan capaian APK SMA/MA Jawa Tengah tahun 2012 dapat mencapai target RKPD 2012 sebesar 67,00%. Namun kinerja capaian APK SMA/MA tahun 2009-2012 yang fluktuasi (tahun 2010 sebesar 9,75%, tahun 2011 sebesar 0,31% dan tahun 2012 sebesar 2,07%) perlu lebih berhati-hati agar capaian tahun berikutnya tidak menurun dan target RKPD tahun 2013 sebesar 70,00% dapat tercapai. 4) Angka Partisipasi Murni SD/MI Perkembangan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 sebesar 98,30% relevan terhadap tujuan pembangunan daerah dalam pencapaian target RKPD tahun 2012 sebesar 98,25%. Kondisi capaian tahun 2012 yang mendekati angka 100% menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pemerataan dan mutu serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan dasar di Jawa Tengah. Namun melihat kondisi capaian tahun 2011 yang mengalami penurunan menjadi sebesar 96,04% diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam peningkatan APM SD/MI pada tahun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-43
2011 sehingga capaian pada tahun 2013 dapat lebih baik serta mencapai target RKPD tahun 2013 (98,83%).
99,00 98,00 97,00 96,00 95,00 94,00 93,00 92,00 91,00 90,00
Grafik 3.53 : Perkembangan Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012 98,30 97,08 95,82
96,04
98,25
2011
2012
98,83
90,99
2008
2009
2010
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
2013
Target
Sumber : Dinas Pendidikan, diolah
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-44
5) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Perkembangan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 yang mengalami penurunan menjadi sebesar 77,79% tidak relevan terhadap tujuan pembangunan daerah dalam mendorong kenaikan capaian APM SMP/MTs. Mempertimbangkan kondisi ini perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka pemerataan dan mutu serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan dasar sehingga target RKPD 2013 sebesar 80,00% dapat tercapai serta mendukung kebijakan pembangunan pendidikan melalui program wajib belajar 9 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 3.54.
Grafik 3.54: Perkembangan Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012 80,00
80,00 78,00
78,83
76,00
77,79
76,87 75,29
74,00 72,00 70,00
71,50 2008
2009
2010
2011
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
2012
2013
Target
Sumber : Dinas Pendidikan, diolah
6) Angka Partisipasi Murni SMA/MA Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun terakhir relevan terhadap tujuan pembangunan daerah dalam mendorong kenaikan APM SMA/MA. Kondisi yang positif ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan menengah melalui peningkatan pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing semakin baik. Hal ini ditunjukkan pula pada capaian APM SMA/MA Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 53,00% telah melampaui target RKPD tahun 2013 sebesar 50%, seperti terlihat pada Grafik 3.55.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-45
Grafik 3.55: Perkembangan Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012
54,00 52,00
53,00 50,00
51,46
50,00 48,00
49,19
50,12
46,00 44,00
45,78
2008
2009
2010
2011
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA
2012
2013
Target
Sumber : Dinas Pendidikan, diolah
7) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Perkembangan relevansi Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Grafik 3.56. Grafik 3.56 : Perkembangan Relevansi Angka Putus Sekolah SD/MI (%) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012
0,30 0,30 0,25 0,20
0,22
0,22
0,15
0,16
0,12
0,12
2011
0,12 2012
2013
0,10 2008
2009
2010
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Target
Sumber : Dinas Pendidikan, diolah
Berdasarkan garfik 3.55, perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun (2008-2012) terus menurun atau relevan terhadap kebijakan pembangunan pendidikan dalam mendorong penurunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-46
APS SD/MI dan target RKPD tahun 2012 (0,12%) telah tercapai. Hal ini menunjukkan
bahwa
semakin
meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
penyelenggaraan pendidikan dasar. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya kondisi positif ini akan terus berlanjut khususnya capaian pada tahun 2013 akan semakin baik terhadap target RKPD tahun 2013 sebesar 0,12%. 8) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan wajib belajar 9 tahun semakin baik. Hal ini ditunjukkan pada pencapaian Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun (2008-2012) yang relevan terhadap tujuan pembangunan daerah dan capaian tahun 2012 (0,38%) dapat mencapai target RKPD tahun 2012 (0,38%). Diharapkan kebijakan pembangunan pendidikan dalam mendorong penurunan APS SMP/MTs di Jawa Tengah pada tahun-tahun berikutnya akan semakin baik serta target RKPD tahun 2013 sebesar 0,22% dapat tercapai. Perkembangan relevansi Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Grafik 3.57. Grafik 3.57: Perkembangan Relevansi Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%) Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2008 - 2012
1,20 1,00 0,80
0,98
0,60
0,72
0,68
0,40
0,38 0,50 0,38
0,20
0,22
2008
2009
2010
2011
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
2012
2013
Target
Sumber : Dinas Pendidikan, diolah
E. Tabel Prioritas Target Berdasarkan hasil analisis dari indikator utama bidang pendidikan, maka dilakukan penilaian melalui tabel berikut. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-47
No.
Indikator Utama
1.
APK SD/MI
2.
APK SMP/MTs
3.
APK SMA/MA
4.
APM SD/MI
5.
APM SMP/MTs
6.
APM SMA/MA
7.
APS SD/MI
8.
APS SMP/MTs
Posisi Relatif
Lebih rendah dari tahun 2011, di bawah target 2012 Lebih tinggi dari tahun 2011, di atas target 2013 Lebih tinggi dari tahun 2011, sama dengan target 2012 Lebih tinggi dari tahun 2011, di atas target 2012 Lebih rendah dari tahun 2011, di bawah target 2013 Lebih tinggi dari tahun 2011, di atas target 2013 Lebih rendah dari tahun 2011, sama dengan target 2013 Lebih rendah dari tahun 2011, sama dengan target 2012
Time Series
Efektivitas
Relevansi
Kesimpulan
mengalami penurunan
Tidak efektif
Tidak relevan
Prioritas 1
mengalami kenaikan
Efektif
Relevan
Prioritas 4
mengalami kenaikan
Efektif
Relevan
Prioritas 2
mengalami kenaikan, fluktuasi
Efektif
Relevan
Prioritas 2
mengalami penurunan
Tidak efektif
Tidak relevan
Prioritas 1
mengalami kenaikan
Efektif
Relevan
Prioritas 3
mengalami penurunan
Efektif
Relevan
Prioritas 4
mengalami penurunan
Efektif
Relevan
Prioritas 3
3.3.2. Prioritas Intervensi Analisis prioritas bidang intervensi dilakukan dengan melihat kecenderungan perkembangan atau trend indikator utama. Prioritas bidang intervensi bertujuan untuk menentukan indikator-indikator yang perlu mendapat porsi perhatian lebih tinggi
dalam
intervensi. Indikator-indikator yang akan menjadi pilihan intervensi bidang pendidikan adalah sebagai berikut :
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-48
a.
Prioritas 1 : APK SD/MI dan APM SMP/MTs.
b.
Prioritas 2 : APK SMA/MA dan APM SD/MI.
c.
Prioritas 3 : APM SMA/MA dan APS SMP/MTs.
d.
Prioritas 4 : APK SMP/MTs dan APS SD/MI.
3.3.3. Prioritas Wilayah Analisis Kabupaten/Kota
prioritas
wilayah
intervensi
bertujuan
untuk
menentukan
wilayah
mana yang memiliki kondisi “kritis” yang perlu segera mendapatkan
berdasarkan kondisi atau “performance indicator” utama dan indikator
intervensi
pendukung. Analisis wilayah intervensi ini menggunakan teknik analisis kuadran, dengan mempersandingkan antara dua indikator (indikator x dan indikator y) yang memiliki keterkaitan/hubungan. A. Bidang Kemiskinan dengan Pendidikan Prioritas wilayah bidang kemiskinan dengan bidang kesehatan berdasarkan prioritas intervensi adalah Tingkat Kemiskinan dengan indikator APM SD/MI, APK SD/MI, APM SMP/MTs, APS SD/MI, APK SMP/MTs, APK SMA/MA, APM SMA dan APS SMP/MTs. 1. Tingkat Kemiskinan dengan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)
Grafik : 3.58 : Tingkat Kemiskinan (%) Terhadap Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Jawa Tengah 2012
133,00
Kota Surakarta
128,00
Kota Magelang
123,00 118,00 Kota Salatiga
113,00 108,00
Kab. Pati
Kota Tegal
103,00 98,00 93,00
Kab. Kebumen
Kab. Sragen Kab. Wonogiri
Kab. Purworejo Kab. Demak Kab. Kudus Kab. Sukoharjo Kab. Pekalongan Kab. Wonosobo Kab. Blora Kab. Karanganyar Kota Semarang Kab. Pemalang Kab. Rembang Kab. Jepara Kab. Temanggung Kab. Grobogan Kab. Banyumas Kab. Purbalingga Kab. Semarang Kab. Tegal Kab. Kendal Kab. Boyolali Kab. Cilacap Kab. Batang Kab. Magelang Kota Pekalongan Kab. Klaten Kab. Banjarnegara Kab. Brebes
4,80
6,80
8,80
10,80
12,80
14,80
16,80
Tingkat Kemiskinan (%)
18,80
20,80 PRIORITAS
1 2 3 4 Sumber : Dinas Pendidikan, BPS, diolah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-49
Prioritas wilayah kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan dan indikator pendukung Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI di Jawa Tengah adalah sebagai berikut : Prioritas 1 (13 kabupaten)
: Purworejo, Wonosobo, Pemalang, Demak, Rembang, Blora, Banyumas, Grobogan, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Brebes dan Klaten.
Prioritas 2 (3 kabupaten) Prioritas 3 (12 kab, 2 kota)
: Sragen, Kebumen dan Wonogiri. : Boyolali, Kudus, Sukoharjo,Pekalongan, Jepara, Karanganyar, Tegal, Temanggung, Batang, Kendal, Semarang, Magelang, Kota Semarang dan Kota Pekalongan.
Prioritas 4 (1 kab, 4 kota)
: Pati, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kota Salatiga dan Kota Tegal.
2. Tingkat Kemiskinan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)
Grafik : 3.59 Tingkat Kemiskinan (%) Terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Jawa Tengah 2012
Kota Surakarta
146,00
136,00
Kota Magelang 126,00
Kab. Sukoharjo
Kab. Klaten Kab. Pemalang Kota Pekalongan Kab. Semarang Kab. Pati 116,00 Kab. Purbalingga Kab. Banyumas Kab. Karanganyar Kota Tegal Kab. Cilacap Kota Salatiga Kab. Pekalongan Kab. Jepara Kab. Sragen Kab. Kebumen Kab. Batang Kab. Grobogan 106,00 Kab. Rembang Kab. KudusKab. Temanggung Kota Semarang Kab. BloraKab. PurworejoKab. Brebes Kab. Tegal Kab. Magelang Kab. Wonogiri Kab. Banjarnegara Kab. Boyolali Kab. Kendal Kab. Wonosobo Kab. Demak 96,00
4,50
6,50
8,50
10,50
12,50
14,50
16,50
Tingkat Kemiskinan (%)
18,50
20,50
22,50
PRIORITAS 1 2 3 4
Sumber : Dinas Pendidikan, BPS, diolah
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-50
Prioritas wilayah kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan dan indikator pendukung Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI di Jawa Tengah adalah sebagai berikut : Prioritas 1 (11 kabupaten)
: Sragen, Blora, Brebes, Banjarnegara, Purworejo, Grobogan,
Prioritas 2 (5 kabupaten) Prioritas 3 (9 kab, 1 kota)
: Klaten, Pemalang, Banyumas, Cilacap, Purbalingga.
Prioritas 4 (4 kab, 5 kota)
: Karanganyar, Pati, Semarang, Sukoharjo, Kota Surakarta,
Demak, Kebumen, Rembang, Wonosobo, Wonogiri.
: Pekalongan, Jepara, Batang, Kudus, Temanggung, Magelang, Kendal, Tegal, Boyolali dan Kota Semarang. Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga dan Kota Tegal.
3. Tingkat Kemiskinan dengan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)
Grafik : 5.60 Tingkat Kemiskinan (%) Terhadap Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Jawa Tengah 2012
107,00
Kota Magelang
Kota Surakarta
102,00 Kota Salatiga
97,00
Kab. Kudus Kota Tegal
92,00
Kab. Pati
87,00
Kota Pekalongan Kab. Karanganyar Kab. Semarang Kota Semarang Kab. Sukoharjo Kab. Kendal Kab. Temanggung Kab. Boyolali Kab. Batang Kab. Pekalongan
82,00 77,00 72,00
Kab. Jepara
67,00 4,90
6,90
8,90
Kab. Tegal Kab. Magelang 10,90
12,90
Kab. Wonogiri Kab. Klaten
Kab. Banjarnegara Kab. Purworejo
Kab. Sragen Kab. Rembang Kab. Banyumas Kab. Purbalingga Kab. Kebumen Kab. Cilacap Kab. Pemalang Kab. Brebes Kab. Blora Kab. Demak Kab. Wonosobo Kab. Grobogan 14,90
16,90
Tingkat Kemiskinan (%)
18,90
20,90 PRIORITAS 1
2
3
Sumber : Dinas Pendidikan, BPS, diolah
Prioritas wilayah kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan dan indikator pendukung Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs di Jawa Tengah adalah sebagai berikut : Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-51
4
Prioritas 1 (12 kabupaten)
: Sragen, Rembang, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Cilacap, Pemalang, Brebes, Demak, Wonosobo, Blora dan Grobogan.
Prioritas 2 (4 kabupaten) Prioritas 3 (9 kabupaten)
: Wonogiri, Klaten, Purworejo dan Banjarnegara.
Prioritas 4 (4 kab, 6 kota)
: Pati, Kudus, Karanganyar, Semarang, Kota Pekalongan, Kota
: Sukoharjo, Boyolali, Kendal, Temanggung, Pekalongan, Batang, Tegal, Jepara dan Magelang. Semarang, Kota Tegal, Kota Salatiga, Kota Surakarta dan Kota Magelang.
4. Tingkat Kemiskinan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Grafik : 3.61 Tingkat Kemiskinan (%) Terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Jawa Tengah 2012 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)
150,00
Kota Magelang Kota Surakarta
140,00
Kota Salatiga Kab. Pati
130,00
120,00 Kab. Kebumen
Kab. Sragen
110,00
Kota Tegal
Kab. Purworejo Kab. Pekalongan Kab. Sukoharjo Kab. Wonogiri Kab. Blora Kab. Wonosobo 100,00 Kab. Kudus Kab. Karanganyar Kab. Grobogan Kab. Demak Kota Semarang Kab. Tegal Kab. Kab. Rembang Kendal Pemalang Kab. SemarangKab. Temanggung Kab. MagelangKab. Kab. Cilacap Kab. Purbalingga Kab. Brebes Kab. Boyolali Kab. KlatenKab. BanyumasKab. Banjarnegara Kota Pekalongan Kab. Jepara Kab. Batang 90,00 4,80
6,80
8,80
10,80
12,80
14,80
16,80
18,80
Tingkat Kemiskinan (%)
20,80 PRIORITAS 1
2
3
Sumber : Dinas Pendidikan, BPS, diolah
Prioritas wilayah kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan dan indikator pendukung Angka Partisipasi Kasar(APK) SMP/MTs di Jawa Tengah adalah sebagai berikut : Prioritas 1 (13 kabupaten)
: Rembang, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Pemalang, Brebes, Demak, Klaten, Wonosobo, Blora, Wonogiri
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-52
4
Banjarnegara dan Grobogan. Prioritas 2 : Sragen, Kebumen dan Purworejo. (3 kabupaten) Prioritas 3 : Kudus, Sukoharjo, Boyolali, Semarang, Kendal, Temanggung, (12 kab, 2 Kota) Pekalongan, Jepara, Magelang, Batang, Tegal, Karanganyar, Kota Pekalongan dan Kota Semarang. Prioritas 4 (1 kab, 4 kota)
: Pati, Kota Tegal, Kota Salatiga, Kota Surakarta dan Kota Magelang.
5. Tingkat Kemiskinan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%)
Grafik : 3.62 Tingkat Kemiskinan (%) Terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Jawa Tengah 2012
Kota Magelang 145,00 Kota Salatiga
Kota Surakarta
125,00 Kota Semarang
105,00
Kota Tegal
Kab. Klaten Kab. Karanganyar Kab. Purworejo Kota Pekalongan Kab. Sragen Kab. Wonogiri Kab. Kudus Kab. Sukoharjo Kab. Banjarnegara Kab. Cilacap Kab. Purbalingga Kab. Jepara Kab. Magelang Kab. Kebumen Kab. Banyumas Kab. Semarang Kab. Wonosobo Kab. Boyolali Kab. Blora Kab. Rembang Kab. Tegal Kab. Kendal Kab. DemakKab. Pemalang Kab. Pekalongan Kab. Pati Kab. Grobogan Kab. Batang Kab. Temanggung Kab. Brebes
85,00 65,00 45,00 25,00
4,80
9,80
14,80 Tingkat Kemiskinan (%)
19,80 PRIORITAS 1
2
3
4
Sumber : Dinas Pendidikan, Bps, diolah
Prioritas wilayah kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan dan indikator pendukung Angka Partisipasi Kasar(APK) SMA/MA di Jawa Tengah adalah sebagai berikut : Prioritas 1 (10 kabupaten)
: Blora, Purbalingga, Wonosobo, Kebumen, Banyumas, Demak,
Prioritas 2 (6 kabupaten)
: Purworejo, Sragen, Klaten, Wonogiri, Cilacap dan
Pemalang, Rembang, Grobogan dan Brebes Banjarnegara
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-53
Prioritas 3 (10 kab)
: Boyolali, Jepara, Magelang, Pekalongan, Kendal, Semarang, Tegal, Temanggung, Batang dan Pati
Prioritas 4 (3 kab, 6 kota)
: Sukoharjo, Karanganyar, Kudus, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kota Tegal, Kota Semarang dan Kota Magelang.
6. Tingkat Kemiskinan dengan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Grafik : 3.63 Tingkat Kemiskinan (%) Terhadap Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Jawa Tengah 2012
Kota Magelang
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)
122,00 Kota Salatiga
Kota Surakarta 102,00 Kota Pekalongan Kota Tegal Kab. Kudus Kota Semarang Kab. Karanganyar
82,00
62,00
Kab. Purworejo
Kab. Banjarnegara
Kab. Sragen Kab. Cilacap
Kab. Klaten
Kab. Blora Kab. Purbalingga Kab. Wonogiri Kab. Kebumen Kab. Banyumas Kab. Wonosobo Kab. Demak Kab. Batang Kab. Kendal Kab. Rembang Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Temanggung Kab. Pati Kab. Grobogan Kab. Brebes
Kab. Jepara Kab. Sukoharjo Kab. Boyolali Kab. Tegal Kab. Magelang Kab. Semarang
42,00
22,00
4,90
6,90
8,90
10,90
12,90
14,90
Tingkat Kemiskinan (%)
16,90
18,90
20,90 PRIORITAS 1
2
3
4
Sumber : Dinas Pendidikan, BPS, diolah
Prioritas wilayah kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan dan indikator pendukung Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA di Jawa Tengah adalah sebagai berikut : Prioritas 1 (11 kabupaten)
: Blora, Purbalingga, Wonogiri, Wonosobo, Banyumas, Kebumen, Demak, Pemalang, Rembang, Grobogan dan Brebes.
Prioritas 2 (5 kabupaten) Prioritas 3
: Sragen, Purworejo, Banjarnegara, Klaten dan Cilacap. : Sukoharjo, Jepara, Boyolali, Tegal, Pekalongan, Magelang,
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-54
(11 kab) Prioritas 4 (2 kab, 6 kota)
Semarang, Kendal, Temanggung, Batang dan Pati. : Kudus, Karanganyar, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Tegal dan Kota Magelang.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....III-55
BAB IV TINJAUAN ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 4.1.
Komposisi Anggaran Daerah
4.1.1. Komposisi Penerimaan Daerah Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 6,62 Trilyun dengan kontribusi tertinggi dari pajak daerah sebesar Rp. 5,59 Trilyun (84,33%) dari total Pendapatan Asli Daerah. Komposisi realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2012 dapat dilihat pada grafik 4.1. Grafik 4.1 : Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Jenis Pendapatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Retribusi Daerah 1,03%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3,59% Lain-lain PAD yang sah 11,04%
Pajak Daerah 84,33%
Sumber : Dokumen RKPD Prov. Jateng Tahun 2014, diolah TKPK Prov. Jateng
Perkembangan realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2008 – 2012 menurut jenis pendapatan dapat dilihat pada grafik 4.2.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....IV-1
Grafik 4.2 : Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 menurut Jenis Pendapatan 7.000.000.000 0,732 T
6.000.000.000 0,213 T 0,211 T 0,063 T
5.000.000.000 4.000.000.000
0,501 T 0,142 T
3.000.000.000
0,345 T
2.000.000.000
0,200 T 0,195 T 0,127 T
0,194 T 0,153 T 0,130 T
3,06 T
3,23 T
2008
2009
3,89 T
0,238 T 0,068 T
4,59 T
5,59 T
1.000.000.000 0
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
2010
2011
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2012 Lain-lain PAD yang sah
Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2012 dan Dokumen RKPD Prov. Jateng Tahun 2014, diolah TKPK Prov. Jateng
Sumber : BPS, diolah
Komposisi realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 dapat dilihat pada grafik 4.3. Grafik 4.3 : Komposisi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011
- BBN KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) 42,56%
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 19,11%
- Pajak PPAP 0,17%
- PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) 38,16%
Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2012, diolah TKPK Prov. Jateng
Pada grafik 4.3 menunjukkan bahwa realisasi pajak daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 dengan komposisi yaitu BBN KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) 42,56%, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) 38,16%, PBB KB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) 19,11% dan Pajak PPAP 0,17%. Sedangkan untuk memberikan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....IV-2
gambaran secara rinci realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2007 – 2011 menurut jenis pendapatan dapat dilihat pada tabel 4.1. Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 menurut Jenis Pendapatan (Ribu Rupiah) Jenis Pendapatan
No 1
Pajak Daerah PKB BBN KB PBB KB Pajak Pengambilan ABT Pajak PPAP Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Jumlah
2 3
4
2008
2009
2010
2011
2012
3.068.130.112,01 1.194.793.800,92 1.100.697.149,79 756.889.740,74 10.035.337,75
3.236.779.046,37 1.333.386.394,49 1.136.036.733,72 750.478.468,44 10.346.535,05
3.893.699.996,50 1.544.313.644,03 1.525.124.469,22 806.492.336,43 10.759.407,66
4.599.046.997,90 1.755.017.905,67 1.957.340.064,57 878.834.722,01 0
5.590.597.156,00 -
5.714.082,81 345.898.074,11
6.530.914,67 130.604.918,88
7.010.139,16 127.685.944,78
7.854.305,65 63.711.503,35
68.250.252,00
142.091.087,63
153.889.361,35
195.688.500,54
211.976.158,78
238.231.932,00
501.656.922,23
194.779.334,69
200.794.787,71
213.978.563,51
732.056.702,00
4.057.776.195,98
3.716.052.661,29
4.417.869.229,53
5.088.713.223,54
6.629.136.042,00
Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2012, diolah TKPK Provinsi Jawa Tengah
4.1.2. Komposisi Belanja Daerah Menurut Fungsi dan Urusan Klasifikasi belanja daerah menurut fungsi ditujukan untuk mencapai keterpaduan pengelolaan keuangan negara digunakan dalam rangka menjamin keselarasan, terdiri dari 9 (sembilan) fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman,
ekonomi,
lingkungan
hidup,
perumahan
dan
fasilitas
umum,
kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial. Realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 menurut fungsi sejumlah Rp. 2,88 Trilyun atau naik dari tahun anggaran 2011 sebesar 16,05%. Komposisi realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 menurut fungsi dapat dilihat pada grafik 4.4.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....IV-3
Grafik 4.4 : Komposisi Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 Menurut Fungsi PELAYANAN UMUM 16,99%
PENDIDIKAN 10,22%
PARIWISATA DAN BUDAYA 1,60%
PERLINDUNGAN SOSIAL 3,98%
LINGKUNGAN HIDUP 1,32%
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 18,40%
KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN 1,02% KESEHATAN 28,28%
EKONOMI 18,19%
Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah TKPK Prov. Jateng
Pada grafik 4.4 menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) fungsi yang dominan pada realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2012, yaitu fungsi kesehatan sebesar (28,28%), perumahan dan fasilitas umum (18,40%), ekonomi (18,19%), pelayanan umum (16,99%) dan pendidikan (10,22%). Sedangkan perkembangan realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2010 – 2012 menurut fungsi dapat dilihat pada grafik 4.5. Grafik 4.5 : Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2012 menurut Fungsi 3.000.000.000.000 2.500.000.000.000 2.000.000.000.000 1.500.000.000.000 1.000.000.000.000 500.000.000.000 0
324 M 94 M 265 M 392 M 572 M
530 M 114 M 294 M
393 M 100 M 289 M 445 M 34 M 24 M 25 M
686 M 484 M
341 M 2010
2011
33 M 22 M 24 M
490 M 815 M
46 M 38 M 29 M
524 M 2012
EKONOMI
KESEHATAN
KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN
LINGKUNGAN HIDUP
PARIWISATA DAN BUDAYA
PELAYANAN UMUM
PENDIDIKAN
PERLINDUNGAN SOSIAL
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah TKPK Prov. Jateng
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....IV-4
Pada grafik 4.5 menunjukkan bahwa fungsi kesehatan dalam kurun waktu tahun anggaran 2010 – 2012 memberikan kontribusi paling tinggi pada realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Tengah. Untuk memberikan gambaran secara rinci realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2011 – 2012 menurut fungsi dan urusan dapat dilihat pada tabel 4.2.
No. I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 II. 1 2 III. IV. 1 2 3 V. 1 2 VI. 1
2 3 4 5 VII. 1 2 3 VIII. 1 2 3 IX. 1 2
Tabel 4.2 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2012 Menurut Fungsi dan Urusan 2011 2012 FUNGSI/URUSAN Rupiah % Rupiah
EKONOMI PERTANIAN PERINDUSTRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PERHUBUNGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KELAUTAN DAN PERIKANAN KETAHANAN PANGAN TENAGA KERJA KEHUTANAN PERDAGANGAN PENANAMAN MODAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KETRANSMIGRASIAN KESEHATAN KESEHATAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI LINGKUNGAN HIDUP LINGKUNGAN HIDUP PENATAAN RUANG PERTANAHAN PARIWISATA DAN BUDAYA KEBUDAYAAN PARIWISATA PELAYANAN UMUM OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEARSIPAN STATISTIK PENDIDIKAN PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PERPUSTAKAAN PERLINDUNGAN SOSIAL SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT JUMLAH
484.433.822.474 112.721.666.744 65.620.239.401 52.377.693.793 48.827.456.477 45.673.966.685 41.110.183.040 40.858.957.902 32.888.335.478 14.783.244.271 10.808.020.930 9.316.206.940 8.808.990.813 638.860.000 686.076.923.173 682.093.809.223 3.983.113.950 24.095.327.410 24.095.327.410
19,53 23,27 13,55 10,81 10,08 9,43 8,49 8,43 6,79 3,05 2,23 1,92 1,82 0,13 27,66 99,42 0,58 0,97 100
%
524.798.403.712 50.845.644.685 17.020.977.206 42.856.451.904 48.087.162.219 758.976.000 38.192.378.052 15.530.235.175 10.724.597.250 16.581.534.900 62.594.598.720 74.128.170.315 113.844.241.494 33.633.435.792 815.982.095.344 5.424.002.000 810.558.093.344
18,19 9,69 3,24 8,17 9,16 0,14 7,28 2,96 2,04 3,16 11,93 14,13 21,69 6,41 28,28 0,66 99,34
29.347.276.425 29.347.276.425
1,02 100,00
22.969.034.602 18.293.335.352 2.589.252.950 2.086.446.300 33.223.368.074 23.269.776.432 9.953.591.642 445.700.901.552 398.418.792.539
0,93 79,64 11,27 9,08 1,34 70,04 29,96 17,97 89,39
38.107.569.285 29.254.366.235 5.525.148.150 3.328.054.900 46.204.107.878 25.173.947.157 21.030.160.721 490.113.142.709 10.167.659.921
1,32 76,77 14,50 8,73 1,60 54,48 45,52 16,99 2,07
21.672.814.488 15.130.775.257 9.345.038.858 1.133.480.410 289.658.018.393 248.513.208.189 35.191.508.734 5.953.301.470 100.630.757.870 89.470.345.874 9.675.712.101
4,86 3,39 2,10 0,25 11,68 85,80 12,15 2,06 4,06 88,91 9,62
20.035.366.196 435.439.088.796 23.240.718.296 1.230.309.500 294.969.843.048 35.683.280.955 251.512.809.850 7.773.752.243 114.949.706.294 2.239.993.951 11.654.388.438
4,09 88,84 4,74 0,25 10,22 12,10 85,27 2,64 3,98 1,95 10,14
1.484.699.895 393.446.124.190 380.796.974.090 12.649.150.100
1,48 15,86 96,79 3,21
101.055.323.905 530.876.466.121 513.551.643.811 17.324.822.310
87,91 18,40 96,74 3,26
2.480.234.277.738
100
2.885.348.610.816
100
Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah TKPK Provinsi Jawa Tengah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....IV-5
4.2.
Analisis Anggaran Belanja Sektor Ketenagakerjaan
4.2.1. Jenis Program Klasifikasi belanja daerah menurut fungsi yang memberikan kontribusi pada sektor ketenagakerjaan dalam perbaikan capaian indikator utama Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu fungsi ekonomi dan fungsi pariwisata dan budaya. Dilihat dari jenis program, terdapat 10 urusan pada fungsi ekonomi dan 1 urusan pada fungsi pariwisata dan budaya yang berkontribusi dalam penurunan TPT di Jawa Tengah. Komposisi realisasi anggaran belanja daerah sektor ketenagakerjaan menurut jenis program tahun 2011 – 2012 dapat dilihat pada tabel 4.3. Tabel 4.3 Realisasi Belanja Daerah Sektor Ketenagakerjaan Menurut Fungsi, Urusan dan Program Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2012 2011 2012 No. FUNGSI/URUSAN/PROGRAM Rupiah % Rupiah % I. 1
2
3
4
5
EKONOMI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROGRAM PENINGKATAN SDM BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEHUTANAN PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN SUMBER DAYA HUTAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM OPTIMALISASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERTANIAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP KETRANSMIGRASIAN PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROGRAM PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI USAHA DAN PENINGKATAN DAYA SAING PROGRAM PENGEMBANGAN PERMODALAN DAN JARINGAN KEMITRAAN USAHA PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UMKM PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN KUMKM PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA
207.982.951.455 944.502.000
95,43 0,43
219.187.656.486 1.149.000.000
91,25 0,48
944.502.000
0,43
1.149.000.000
0,48
2.723.530.850 915.232.100
1,25 0,42
3.157.296.100 1.467.657.300
1,31 0,61
1.584.051.750
0,73
1.405.849.400
0,59
224.247.000
0,10
283.789.400
0,12
28.438.114.300 3.393.178.000
13,05 1,56
29.668.415.142 4.689.985.400
12,35 1,95
699.502.000
0,32
997.564.000
0,42
97.150.000
0,04
446.624.000
0,19
5.763.142.000
2,64
6.423.467.400
2,67
18.485.142.300
8,48
17.110.774.342
7,12
638.860.000 638.860.000
0,29 0,29
758.976.000 758.976.000
0,32 0,32
34.962.715.985
16,04
29.814.600.127
12,41
15.132.139.280
6,94
10.508.779.437
4,37
2.205.659.750
1,01
4.274.577.250
1,78
4.603.569.450
2,11
3.215.455.900
1,34
1.983.614.650
0,91
891.377.650
0,37
11.037.732.855
5,06
10.924.409.890
4,55
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....IV-6
No.
FUNGSI/URUSAN/PROGRAM
6
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT PERDAGANGAN PROGRAM EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA DAGANG KECIL DAN MENENGAH PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL PERINDUSTRIAN PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) YANG BERBASIS PADA SUMBER DAYA LOKAL PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA/KLASTER INDUSTRI POTENSIAL PROGRAM PENGENDALIAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI PROGRAM PENINGKATAN SDM, PELATIHAN DAN BANTUAN PERALATAN INDUSTRI PERTANIAN PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI TENAGA KERJA PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN PARIWISATA DAN BUDAYA PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
7
8
9
10
II. 1
JUMLAH
2011 Rupiah
%
2012 Rupiah
%
2.653.089.700 2.653.089.700
1,22 1,22
5.060.848.300 5.060.848.300
2,11 2,11
7.793.862.650 2.862.296.500
3,58 1,31
10.237.686.400 3.625.101.700
4,26 1,51
638.908.500
0,29
985.600.000
0,41
1.697.940.900
0,78
2.056.340.200
0,86
2.594.716.750
1,19
3.570.644.500
1,49
39.078.975.450 28.629.178.300
17,93 13,14
46.466.126.550 33.342.430.550
19,34 13,88
3.865.588.100
1,77
3.140.362.400
1,31
2.149.193.100
0,99
3.437.294.100
1,43
446.600.000
0,20
298.490.000
0,12
2.029.768.450
0,93
2.445.337.000
1,02
1.958.647.500
0,90
3.802.212.500
1,58
75.468.939.805 55.942.714.505
34,63 25,67
76.411.139.101 59.031.764.951
31,81 24,57
19.526.225.300
8,96
17.379.374.150
7,23
15.280.360.715 1.462.297.000
7,01 0,67
16.463.568.766 3.079.899.316
6,85 1,28
9.590.398.040
4,40
6.953.196.950
2,89
4.227.665.675
1,94
6.430.472.500
2,68
9.953.591.642 9.953.591.642 3.309.183.500
4,57 4,57 1,52
21.030.160.721 21.030.160.721 8.686.054.050
8,75 8,75 3,62
2.410.340.150
1,11
2.434.153.250
1,01
4.234.067.992
1,94
9.909.953.421
4,13
217.936.543.097
100
240.217.817.207
100
Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah TKPK Provinsi Jawa Tengah
Pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah sektor ketenagakerjaan menurut jenis program tahun 2012 sejumlah Rp. 240,21 Milyar, yaitu dengan komposisi fungsi ekonomi 91,25% dan fungsi pariwisata dan budaya 8,75%. Sedangkan komposisi menurut klasifikasi urusan adalah urusan pertanian 31,81%, perindustrian 19,34%, koperasi dan usaha kecil menengah 12,41%, kelautan dan perikanan 12,35%, pariwisata 8,75%, tenaga kerja 6,85%, perdagangan 4,26%, Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....IV-7
pemberdayaan masyarakat 2,11%, kehutanan 1,31%, energi dan sumberdaya mineral 0,48%, dan ketransmigrasian 0,32%. 4.2.2. Sumber Pendanaan Anggaran belanja daerah sektor ketenagakerjaan pada tahun 2011 – 2012 bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah. 4.2.3. Komposisi Belanja Langsung Realisasi anggaran belanja daerah sektor ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 menurut belanja langsung dapat dilihat pada grafik 4.6. Grafik 4.6 : Realisasi Belanja Daerah Sektor Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 menurut Belanja Langsung
PEGAWAI 13,62%
MODAL 5,99%
BARANG DAN JASA 80,39% Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah TKPK Prov. Jateng
Dari grafik 4.6 menunjukkan bahwa komposisi realisasi belanja daerah sektor ketenagakerjaan menurut belanja langsung dari program-program yang berkaitan terhadap penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu belanja barang dan jasa 80,39%, belanja pegawai 13,62% dan belanja modal 5,99%. 4.2.4. Penyelenggara Layanan Realisasi belanja daerah sektor ketenagakerjaan tahun 2012 menurut SKPD penyelenggara layanan dari total realisasi sejumlah Rp. 240,21 Milyar dapat dilihat pada grafik 4.7. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....IV-8
Grafik 4.7 : Realisasi Belanja Daerah Sektor Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 menurut Penyelenggara Layanan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 8,56%
DINAS KOPERASI DAN UMKM 11,08%
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN 6,98% DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 5,77% DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA 5,55% SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUH PROVINSI 4,49%
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 12,14% DINAS PERKEBUNAN 13,97%
SEKRETARIAT DAERAH 3,93% BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1,57% DINAS KEHUTANAN 1,17%
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 23,06%
BADAN KETAHANAN PANGAN 0,89% DINAS ENERGI DAN KANTOR PERWAKILAN SUMBER DAYA MINERAL 0,35% 0,48%
Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah TKPK Prov. Jateng
Dari grafik 4.7 menunjukkan bahwa komposisi realisasi belanja daerah menurut SKPD penyelenggara layanan dari program-program yang berkaitan terhadap penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terdapat 15 Dinas/Instansi. Berikut komposisi 5 tertinggi dari total realisasi belanja daerah sektor ketenagakerjaan yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (23,06%), Dinas Perkebunan (13,97%), Dinas Kelautan dan Perikanan (12,14%), Dinas Koperasi dan UMKM (11,08%), dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (8,56%). 4.3.
Analisis Anggaran Belanja Sektor Kesehatan
4.3.1. Jenis Program Fungsi kesehatan dalam realisasi anggaran belanja daerah terdapat 2 (dua) urusan, yaitu urusan Kesehatan dan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Pada urusan kesehatan terdiri dari beberapa program yang memberikan kontribusi terhadap perbaikan capaian indikator utama bidang kesehatan, yaitu Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) dan Prevalensi Balita Gizi Buruk. Komposisi realisasi anggaran belanja daerah fungsi kesehatan tahun 2012 menurut jenis Program dapat dilihat pada tabel 4.4.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....IV-9
Tabel 4.4 Realisasi Belanja Daerah Sektor Kesehatan Menurut Fungsi, Urusan dan Program Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2012 No. I. 1
2
FUNGSI/URUSAN/PROGRAM KESEHATAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA PROGRAM PELAYANAN KELUARGA BENCANA PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB MANDIRI PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB-POSYANDU-PAUD PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR) PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK BINA KELUARGA DAN BINA BALITA KESEHATAN PROGRAM AKSES PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENCEGAHAN/ PENANGGULANGAN PENYAKIT DAN LINGKUNGAN SEHAT PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT JUMLAH
2011 Rupiah 598.534.570.423 3.983.113.950
% 100,00 0,67
2012 Rupiah 729.668.707.521 5.424.002.000
% 100,00 0,74
2.501.772.950
62,81
4.095.000.000
75,50
159.680.000
4,01
117.600.000
2,17
330.518.000
8,30
198.950.000
3,67
280.000.000
7,03
256.950.000
4,74
711.143.000
17,85
755.502.000
13,93
590.752.611.173 78.432.206.965
99,33 13,19
724.244.705.521 114.341.797.087
99,26 15,79
5.098.235.600
0,86
6.499.601.151
0,90
492.841.736.052
82,89
570.096.322.594
78,72
2.350.128.298
0,40
1.885.726.750
0,26
4.830.047.325
0,81
7.832.840.120
1,08
6.774.525.150
1,14
17.787.356.502
2,46
4.224.577.083
0,71
5.801.061.317
0,80
598.534.570.423
100
729.668.707.521
100
Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah TKPK Provinsi Jawa Tengah
Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah fungsi kesehatan menurut jenis program yang memberikan kontribusi dalam rangka penurunan pencapaian indikator utama sektor kesehatan pada tahun 2012 sejumlah Rp.729,66 Milyar. Komposisi realisasi menurut klasifikasi urusan yaitu urusan kesehatan sebesar 99,26% dan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebesar 0,74%. 4.3.2. Sumber Pendanaan Anggaran belanja daerah sektor kesehatan pada tahun 2011 – 2012 bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah. 4.3.3. Komposisi Belanja Langsung Realisasi anggaran belanja daerah sektor kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 menurut belanja langsung dapat dilihat pada grafik 4.8.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....IV-10
Grafik 4.8 : Realisasi Belanja Daerah Sektor Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 menurut Belanja Langsung
PEGAWAI 6,67%
MODAL 17,89%
BARANG DAN JASA 75,44%
Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah TKPK Prov. Jateng
Dari grafik 4.8 menunjukkan bahwa komposisi realisasi belanja daerah sektor kesehatan menurut belanja langusng dari program-program yang berkaitan terhadap penurunan pencapaian indikator utama sektor kesehatan, yaitu belanja barang dan jasa 75,44%, belanja modal 17,89% dan belanja pegawai 6,67%. 4.3.4. Penyelenggara Layanan Realisasi belanja daerah sektor kesehatan menurut SKPD penyelenggara layanan tahun 2012 dari total realisasi sejumlah Rp.729,66 Milyar dapat dilihat pada grafik 4.9.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....IV-11
Grafik 4.9 : Realisasi Belanja Daerah Sektor Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 menurut Penyelenggara Layanan RSJD SURAKARTA 2,51%
RSJD Dr. SOEDJARWADI KLATEN 1,98%
RSUD Dr. Moewardi Surakarta 41,97%
RSJD AMINO GONDHOUTOMO 3,68% DINAS KESEHATAN 9,42% BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLIN DUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 0,70% SEKRETARIAT DAERAH 0,17% RSUD TUGUREJO 11,61% RSUD Kelet Donorejo Jepara 2,99% Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah TKPK Prov. Jateng
RSUD Dr.Margono Soekarjo Purwokerto 24,96%
Dari grafik 4.9 menunjukkan bahwa komposisi realisasi belanja daerah menurut penyelenggara layanan dari program-program yang berkaitan terhadap penurunan pencapaian indikator utama sektor kesehatan terdapat 10 Dinas/Instansi. Berikut komposisi penyelenggara layanan dari total realisasi belanja daerah sektor kesehatan yaitu RSUD Dr.Moewardi (41,97%), RSUD Dr.Margono (24,96%), RSUD Tugurejo (11,61%), Dinas Kesehatan (9,42%), RSJD Amino Gondhoutomo (3,68%), RSUD Kelet Donorejo Jepara (2,99%), RSJD Surakarta (2,51%), RSJD Dr.Soedjarwadi Klaten (1,98%), Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (0,70%) dan Sekretariat Daerah (0,17%). 4.4.
Analisis Anggaran Belanja Sektor Pendidikan
4.4.1. Jenis Program Fungsi pendidikan dalam realisasi anggaran belanja daerah terdapat 3 (tiga) urusan, yaitu urusan kepemudaan dan olahraga, pendidikan, dan perpustakaan.
Pada
urusan pendidikan terdiri dari beberapa program yang memberikan kontribusi terhadap perbaikan capaian indikator utama bidang pendidikan. Komposisi realisasi anggaran belanja daerah urusan pendidikan Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 menurut jenis Program dapat dilihat pada tabel 4.5. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....IV-12
Tabel 4.5 Realisasi Belanja Daerah Sektor Pendidikan Menurut Fungsi, Urusan dan Program Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2012 No. I. 1
FUNGSI/URUSAN/PROGRAM PENDIDIKAN PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN PROGRAM PENDIDIKAN DASAR PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN JUMLAH
2011 Rupiah 165.655.036.886 165.655.036.886 5.752.500.500
% 100,00 100,00 3,47
2012 Rupiah 185.502.878.960 185.502.878.960 10.380.796.400
% 100,00 100,00 5,60
34.641.088.075 7.973.385.000 36.793.668.700 49.788.107.611
20,91 4,81 22,21 30,06
34.787.610.500 8.345.102.000 31.776.018.500 63.737.704.560
18,75 4,50 17,13 34,36
30.706.287.000
18,54
36.475.647.000
19,66
165.655.036.886
100
185.502.878.960
100
Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah TKPK Provinsi Jawa Tengah
Pada tabel 4.5 menunjukkan realisasi belanja daerah sektor pendidikan menurut jenis program yang memberikan kontribusi dalam rangka penurunan pencapaian indikator utama sektor pendidikan pada tahun 2012 sejumlah Rp.185,50 Milyar. Komposisi realisasi yaitu program pendidikan formal dan informal (34,36%), program peningkatan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan (19,66%), program pendidikan dasar (18,75%), program pendidikan menengah (17,13%), program pendidikan berkelanjutan (5,60%) dan program pendidikan khusus (4,50%). 4.4.2. Sumber Pendanaan Anggaran belanja daerah sektor pendidikan pada tahun 2011 – 2012 bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah. 4.4.3. Komposisi Belanja Langsung Realisasi anggaran belanja daerah sektor pendidikan Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 menurut belanja langsung dapat dilihat pada grafik 4.10.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....IV-13
Grafik 4.10 : Realisasi Belanja Daerah Sektor Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 menurut Belanja Langsung
BARANG DAN JASA 67,43%
PEGAWAI 31,47%
MODAL 1,10% Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah TKPK Prov. Jateng
Dari grafik 4.10 menunjukkan bahwa komposisi realisasi belanja daerah sektor pendidikan menurut belanja langsung dari program-program yang berkaitan terhadap penurunan pencapaian indikator utama sektor pendidikan, yaitu belanja barang dan jasa (67,43%), belanja pegawai (31,47%) dan belanja modal (1,10%). 4.4.4. Penyelenggara Layanan Realisasi belanja daerah sektor pendidikan menurut SKPD penyelenggara layanan tahun 2012 dari total realisasi sejumlah Rp.185,50 Milyar dapat dilihat pada grafik 4.11.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....IV-14
Grafik 4.11 : Realisasi Belanja Daerah Sektor Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 menurut Penyelenggara Layanan DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 0,69%
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0,54%
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 0,93%
DINAS KEHUTANAN 0,70% DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2,60%
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH 0,27%
DINAS KOPERASI DAN UMKM 1,77%
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA 0,32%
DINAS PENDIDIKAN 66,87%
BADAN LINGKUNGAN HIDUP 0,52% BADAN KETAHANAN PANGAN 0,32% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 0,93%
SEKRETARIAT DAERAH 1,23% SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,65% SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUH PROVINSI 1,74% RSUD TUGUREJO 0,08% DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN 2,65% DINAS SOSIAL 2,15%
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA 3,62%
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 1,79%
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 4,24% DINAS PERKEBUNAN 5,37%
Sumber : Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah, diolah TKPK Prov. Jateng
Dari grafik 4.11 menunjukkan bahwa komposisi realisasi belanja daerah menurut penyelenggara layanan dari program-program yang berkaitan terhadap penurunan pencapaian indikator utama sektor pendidikan terdapat 22 Dinas/Instansi. Komposisi penyelenggara layanan dari total realisasi belanja daerah sektor pendidikan 5 terbesar, yaitu Dinas Pendidikan (66,87%), Dinas Perkebunan (5,37%), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (4,24%), Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (3,62%) dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (2,65%).
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....IV-15
4.5.
Efektivitas Anggaran Belanja
4.5.1. Sektor Ketenagakerjaan Efektivitas realisasi anggaran belanja daerah sektor ketenagakerjaan terhadap perbaikan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik 4.12. Grafik 4.12 : Perkembangan Efektivitas Belanja Daerah Sektor Ketenagakerjaan terhadap Capaian TPT Tahun 2012 7,50
7,35
7,33
250.000.000.000
7,00
200.000.000.000
6,50
150.000.000.000
6,21 5,93
6,00
100.000.000.000
2008
2009
Rp.240,21 M
5,00
Rp.217,93 M
5,50
Rp.136,71 M
5,63
2010
2011
2012
BELANJA DAERAH SEKTOR KETENGAKERJAAN
50.000.000.000
0
TPT
Sumber : BPS, diolah
Realisasi anggaran belanja daerah sektor ketenagakerjaan tahun 2011 sebesar Rp.217,93 Milyar naik pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp.240,21 Milyar. Meningkatnya realisasi anggaran belanja daerah sektor ketenagakerjaan tahun 2012 berpengaruh terhadap perbaikan capaian TPT tahun 2012 sebesar 5,63% dari tahun 2011 sebesar 5,93%. 4.5.2. Sektor Kesehatan Efektivitas realisasi anggaran belanja daerah sektor kesehatan terhadap capaian indikator utama prioritas 1 tahun 2012, yaitu Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik 4.13.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....IV-16
Grafik 4.13 : Perkembangan Efektivitas Belanja Daerah Sektor Kesehatan terhadap Capaian AKB Tahun 2012 11,00
10,75
10,80
10,62
10,60
700.000.000.000 10,34
10,37
600.000.000.000
10,40
500.000.000.000
10,20 10,00
400.000.000.000 9,71
9,20 9,00
2008
2009
Rp.729.66 M
9,40
Rp.598.53 M
300.000.000.000
9,60
Rp.472,04 M
9,80
800.000.000.000
2010
2011
2012
BELANJA DAERAH SEKTOR KESEHATAN
200.000.000.000 100.000.000.000 0
ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)
Sumber : BPS, diolah
Pada grafik 4.13 menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja daerah sektor kesehatan tahun 2011 sebesar Rp.598,53 Milyar naik menjadi sebesar Rp.729,66 Milyar tahun 2012. Namun meningkatnya realisasi anggaran belanja daerah sektor kesehatan tahun 2011 tidak disertai dengan perbaikan capaian Angka Kematian Ibu Bayi (AKI) tahun 2012 sebesar 10,75 per 1.000 KH yang mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebesar 10,34 per 1.000 KH (tidak efektif). 4.5.3. Sektor Pendidikan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs merupakan indikator utama sektor pendidikan yang menjadi prioritas 1. Dilihat dari jenis program pada tahun 2012 terdapat 4 program yang berkontibusi terhadap perbaikan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs yaitu program pendidikan berkelanjutan, program pendidikan dasar, program pendidikan khusus, dan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Efektivitas realisasi anggaran terhadap capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dapat dilihat pada grafik 4.14 dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dapat pada grafik 4.15. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....IV-17
Grafik 4.14 : Perkembangan Efektivitas Belanja Daerah Sektor Pendidikan terhadap Capaian APK SD/MI Tahun 2012
114,93
116,00
100.000.000.000 90.000.000.000
114,00
80.000.000.000
112,00
70.000.000.000
109,06
110,00
104,00 102,00
2008
2009
Rp.89,98 Milyar
106,00
50.000.000.000
Rp.79,07 Milyar
106,79
108,00 Rp.75.73 Milyar
108,00
107,31
2010
2011
2012
BELANJA DAERAH SEKTOR PENDIDIKAN
60.000.000.000
40.000.000.000 30.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000 0
ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD/MI
Sumber : BPS, diolah
Grafik 4.15 : Perkembangan Efektivitas Belanja Daerah Sektor Pendidikan terhadap Capaian APM SMP/MTs Tahun 2012 80,00
100.000.000.000
78,83
79,00
77,79
78,00
76,87
77,00
90.000.000.000 80.000.000.000 70.000.000.000
75,29
76,00
60.000.000.000
40.000.000.000
73,00 72,00
71,50
71,00 70,00
2008
2009
Rp.89,98 Milyar
74,00
Rp.79,07 Milyar
50.000.000.000
Rp.75.73 Milyar
75,00
2010
2011
2012
BELANJA DAERAH SEKTOR PENDIDIKAN
30.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000 0
ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SMP/MTS
Sumber : BPS, diolah
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....IV-18
Realisasi anggaran sektor pendidikan pada tahun 2011 sebesar Rp.79,07 Milyar naik menjadi sebesar Rp.89,98 Milyar pada tahun 2012. Namun meningkatnya realisasi anggaran belanja daerah pada tahun 2012 tidak disertai dengan perbaikan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI pada tahun 2012 sebesar 109,06% dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs pada tahun 2012 sebesar 77,79% yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (tidak efektif).
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....IV-19
BAB V KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5.1.
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dalam rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada pasal 1 Peraturan
Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, disebutkan bahwa Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Sedangkan dalam pasal 2 disebutkan bahwa arah kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut : (1) Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang, (2) Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Terkait dengan hal ini penanggulangan kemiskinan merupakan program lintas sektor yang bersifat mainstreaming (pengarusutamaan) dan bisa melekat pada setiap urusan pembangunan daerah. Dalam dokumen RPJP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 disebutkan bahwa tujuan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 adalah mewujudkan daerah dan masyarakat Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan sasaran pokok yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 1.
Terwujudnya sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya.
2.
Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.
3.
Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan.
4.
Terwujudnya
kualitas
dan
kuantitas
prasarana
dan
sarana
yang
menunjang
pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....V-1
5.
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta keadilan dan kesetaraan gender. Arah pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam RPJP
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut : 1.
Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya.
2.
Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.
3.
Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring.
4.
Mewujudkan
kualitas
dan
kuantitas
prasarana
dan
sarana
yang
menunjang
pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya disebutkan dalam pasal 5 Perpres No. 15 Tahun 2010 bahwa program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari beberapa kelompok program, yaitu: 1.
Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar,pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
2.
Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, mengembangkan potensi dan kelompok masyarakat miskin pembangunan yang didasarkan pemberdayaan masyarakat;
3.
Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;
4.
Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, perlu dirumuskan berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....V-2
Rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut : 1.
Kebijakan Ekonomi yang Pro Growth, Pro Job, Pro Poor, dan Pro
Environment Pemerintah
Provinsi
Jawa
Tengah
mengarahkan
kebijakan
ekonomi
pada
terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha dan terbukanya kesempatan berusaha yang luas bagi peningkatan kapabilitas masyarakat. Penjabaran dari kebijakan Ekonomi yang Pro Growth, Pro Job, Pro Poor, dan Pro Environment, antara lain: a.
Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui berbagai kebijakan yang diarahkan untuk
mengembangkan iklim investasi di perdesaan, meningkatkan
produktivitas, memperluas perdagangan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; b.
Kebijakan pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat miskin dan merangsang investor untuk mengembangkan usaha di wilayah perdesaan;
c.
Kebijakan pengembangan investasi yang mendasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja dan pengembangan usaha perdesaan, reformasi perijinan investasi, pengembangan industrialisasi perdesaan untuk memicu dan memacu perkembangan wilayah, peningkatan daya tarik investasi dan menjamin kepastian investasi;
d.
Kebijakan di bidang pertanian ditempuh dengan berbagai upaya, yaitu reorientasi pengelolaan usaha tani, peningkatan akses petani dan nelayan terhadap modal, prasarana dan sarana, teknologi dan pasar dan modernisasi alat mesin pertanian;
e.
Kebijakan di bidang perdagangan ditempuh melalui peningkatan kemudahan dalam perdagangan terutama bagi pelaku usaha kecil dan mikro dan koperasi bagi petani dan nelayan, kelancaran aliran barang, jasa dan manusia antar wilayah, pemberian perlindungan pada perdagangan hasil pertanian dan usaha kecil;
f.
Kebijakan di bidang tenaga kerja ditempuh melalui peningkatan kemampuan & ketrampilan, penetapan upah minimum provinsi, jaminan perlindungan bagi tenaga kerja informal dan kesetaraan antara pekerja laki-laki dan perempuan.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....V-3
2.
Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha Upaya perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui berbagai
kebijakan yang diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan usaha. a.
Kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja. Kebijakan ini dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat miskin dan mampu menjamin penghasilan yang tetap, serta mendorong masyarakat miskin untuk belajar berusaha secara mandiri melalui kelompok sehingga mampu mewujudkan jiwa kewirausahaan. 1) Peningkatan kesempatan kerja masyarakat miskin. Upaya peningkatan kesempatan kerja dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja produktif dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal dan dilakukan secara mandiri. 2) Peningkatan akses permodalan bagi masyarakat miskin. Peningkatan akses permodalan dilakukan dengan membangun kemitraan bersama koperasi, instansi terkait, lembaga keuangan dan BUMN/BUMD. Selain itu dilakukan pula pendampingan pengelolaan manajerial dan pemasaran. 3) Pengembangan usaha. Pengembangan usaha dilakukan melalui pengembangan budaya usaha dan pelatihan kewirausahaan.
b.
Kebijakan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja meliputi : 1) Pengembangan kewirausahaan. Upaya pengembangan kewirausahaan dilakukan dengan penguatan kelembagaan dan kemampuan manajemen usaha. 2) Peningkatan kapasitas kerja masyarakat miskin. Upaya peningkatan kapasitas kerja dilakukan melalui peningkatan kualitas, kompetensi, kemampuan manajemen dan penerapan teknologi tepat guna.
c.
Kebijakan untuk meningkatkan usaha produktif bagi masyarakat miskin, meliputi : 1) Pengembangan usaha pada masyarakat miskin. Pengembangan
usaha
dilakukan
melalui
pendampingan
kegiatan
usaha,
peningkatan perlindungan usaha dan disertai pembentukan serta pengembangan sentra-sentra usaha. 2) Peningkatan akses sumberdaya produktif bagi kelompok masyarakat miskin. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....V-4
Peningkatan
akses
sumberdaya
produktif
dilakukan
melalui
pemberdayaan
masyarakat untuk memanfaatkan potensi lokal dengan penggunaan teknologi tepat guna, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kegiatan usaha. 3.
Kebijakan Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah dilakukan melalui berbagai langkah
yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan wilayah desa tertinggal, terpencil, perbatasan dan wilayah pasca bencana antara lain meliputi : a.
Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar di wilayah tertinggal, pesisir, perbatasan provinsi dan pasca bencana.
b.
Peningkatan investasi dan pengembangan usaha di wilayah tertinggal, pesisir, perbatasan provinsi dan pasca bencana.
c.
Revitalisasi kebijakan penataan ruang wilayah yang sesuai dengan peruntukannya dan berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.
d.
Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat di wilayah tertinggal, pesisir, perbatasan provinsi dan pasca bencana.
e.
Peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah dalam rangka pengembangan potensi daerah.
4.
Kebijakan Pemenuhan Hak Dasar Kebijakan penanggulangan kemiskinan dipusatkan pada prioritas penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumber daya alam, rasa aman, dan berpartisipasi dengan memperhitungkan kemajuan secara bertahap. Kebijakan pemenuhan hak dasar masyarakat meliputi: a.
Pemenuhan hak pangan bagi masyarakat, meliputi: 1) Peningkatan produksi dan distribusi pangan secara merata; 2) Peningkatan dan stabilitas ketahanan pangan lokal; 3) Peningkatan pendapatan petani dan nelayan; 4) Peningkatan pengetahuan masyarakat akan diversifikasi pangan; 5) Peningkatan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan.
b.
Pemenuhan hak atas layanan kesehatan, meliputi :
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....V-5
1) Peningkatan dalam penyediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin; 2) Peningkatan pengetahuan masyarakat miskin tentang arti pentingnya kesehatan dan gizi masyarakat; 3) Peningkatan kerjasama global dalam penanggulangan masalah kesehatan. c.
Pemenuhan hak atas layanan pendidikan, meliputi : 1) Peningkatan partisipasi layanan pendidikan baik formal maupun non formal bagi masyarakat miskin; 2) Pemberian kesempatan bagi anak berprestasi dari keluarga miskin untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi; 3) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di daerah terisolir, tertinggal, perbatasan provinsi.
d.
Pemenuhan hak atas perumahan, meliputi : 1) Penyediaan rumah yang layak dan sehat yang terjangkau bagi masyarakat miskin; 2) Peningkatan perlindungan terhadap lingkungan permukiman dan perumahan rakyat terutama komunitas adat.
e.
Pemenuhan hak atas air bersih dan sanitasi, meliputi : 1) Penyediaan air bersih bagi masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, pesisir dan perbatasan provinsi; 2) Peningkatan sanitasi lingkungan masyarakat miskin di daerah tertinggal, terpencil, pesisir dan perbatasan provinsi serta daerah kumuh.
f.
Pemenuhan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, meliputi : 1) Pengembangan sistem pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan; 2) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup; 3) Menjalin kerjasama global dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
g.
Pemenuhan hak atas tanah, meliputi : 1) Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang daerah; 2) Melindungi hak atas tanah bagi komunitas adat, kelompok rentan dan tanah ulayat;
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....V-6
3) Optimalisasi pemanfaatan tanah secara terencana dan sesuai tata ruang daerah. h.
Pemenuhan hak untuk berpartisipasi, meliputi : 1) Pengembangan partisipasi masyarakat melalui mekanisme transparansi dalam proses pembangunan tanpa diskriminasi; 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat miskin.
i.
Perwujudan keadilan, rasa aman dan kesetaraan gender, meliputi : 1) Mendorong pengarusutamaan gender di masyarakat; 2) Peningkatan pelayanan publik yang berkeadilan gender, perlindungan terhadap perempuan baik di sektor publik maupun domestik dan partipasi perempuan dalam pengambilan keputusan; 3) Memperkuat kelembagaan dan organisasi perempuan.
j.
Memperluas partisipasi masyarakat miskin dalam keseluruhan proses pembangunan.
5. Kebijakan Percepatan Pembangunan Perdesaan. Upaya percepatan pembangunan perdesaan dilakukan dengan mengarahkan orientasi pembangunan ke perdesaan yang bersifat menyeluruh, terkait pengembangan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan lingkungan, sosial budaya, politik dan kewilayahan. Segenap potensi masyarakat Jawa Tengah baik pengetahuan, ketrampilan, teknologi, dan informasi serta permodalan diarahkan untuk mendukung pembangunan perdesaan secara terpadu. Hal tersebut dapat sejalan dengan gerakan pembangunan �Bali
nDeso mBangun Deso � yang ditujukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dalam bentuk : a.
Revitalisasi pertanian dalam bentuk reorientasi pengelolaan usaha tani, peningkatan akses petani dan nelayan terhadap modal, sarana dan prasarana, teknologi dan pasar serta modernisasi alat mesin pertanian.
b.
Peningkatan dan perbaikan infrastruktur perdesaan dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat miskin dan menarik investor untuk mengembangkan usaha di perdesaan.
c.
Memperkuat kelembagaan masyarakat dalam rangka mengoptimalkan modal sosial (social capital ).
d.
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat berperan aktif dalam pembangunan dan kelembagaan di perdesaan.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....V-7
e.
Menciptakan iklim yang kondusif agar kegiatan usaha dapat tumbuh berkembang dan mandiri di wilayah perdesaan.
f.
Menjamin kestabilan ketersediaan pangan.
g.
Menjamin
kualitas
harga
komoditas
pertanian
dan
perlindungan
pasar
agar
menguntungkan bagi petani. 6. a.
Kebijakan Percepatan Pembangunan Perkotaan. Memperluas pelayanan publik dan kemampuan berusaha bagi masyarakat miskin perkotaan tanpa diskriminasi gender.
b.
Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat miskin perkotaan.
c.
Meningkatkan kepastian penguasaan dan kepemilikan permukiman yang layak bagi masyarakat miskin.
5.2.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Dalam pasal 3 Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 disebutkan bahwa strategi
percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan: (1)
Mengurangi beban
pengeluaran masyarakat miskin; (2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; (4) Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Pendekatan strategi pada fenomena kemiskinan yang berdimensi ekonomi, dilakukan dengan dua strategi utama, yaitu (1) Mengurangi beban biaya bagi penduduk miskin; dan (2) Meningkatkan pendapatan dan daya beli penduduk miskin. Bentuk kebijakan riil dari strategi pertama yang ditempuh adalah dengan mengurangi pengeluaran melalui pengurangan beban kebutuhan dasar seperti akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mempermudah dan mendukung kegiatan sosial ekonomi. Bentuk kebijakan riil strategi kedua, adalah melalui peningkatan kapasitas, harga diri dan produktivitas bagi penduduk miskin agar memperoleh kesempatan dan hasil yang
lebih
baik
dalam
berbagai
kegiatan
ekonomi,
sosial
dan
politik
yang
berkesinambungan. Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak, diperlukan langkahlangkah strategis, komprehensif dan aplikatif. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....V-8
Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab sama terhadap kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan hak-hak dasar warga negara secara layak,
meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat
miskin,
penguatan
kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan
berkeadilan.
Namun program dan upaya pemerintah dalam melaksanakan belum
maksimal jika tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya secara koordinatif, integratif, sinkronisasi, sinergis dan berkesinambungan. Penanggulangan kemiskinan dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan 5 (lima) strategi utama, yaitu : Strategi 1 :
Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin
Pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan aset dan kemampuan masyarakat miskin, agar mau dan mampu mengakses berbagai sumberdaya, tanah pertanian,
permodalan, teknologi dan pasar. Upaya pemberdayaan masyarakat
mempunyai tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan kelompok miskin beserta keluarganya baik dengan meningkatkan usaha yang ada maupun dengan menciptakan kesempatan kerja baru, serta meningkatkan daya tawar mereka melalui pendampingan yang partisipatif dan berkelanjutan. Upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi meningkatkan
efektivitas
upaya penanggulangan penduduk
miskin
dan keberlanjutan kemiskinan
semata-mata
sangat sebagai
sangat
penting
untuk
penanggulangan
kemiskinan.
Dalam
penting
tidak memberlakukan
untuk
obyek pembangunan. Upaya untuk
memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam jebakan kemiskinan. Pentingnya pelaksana
strategi
dengan
prinsip
ini
mempertimbangkan bahwa kemiskinan
juga
disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin. Hal ini menyebabkan output pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata pada semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, yang secara politik, sosial, dan ekonomi tidak berdaya, jarang menikmati hasil pembangunan tersebut secara proporsional. Bahkan, sering proses pembangunan itu justru membuat mereka mengalami marjinalisasi, baik secara fisik maupun sosial disebabkan konsep
pembangunan yang
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....V-9
ditujukan
untuk
menanggulangi kemiskinan umumnya melalui mekanisme atas bawah
(top-down). Kelemahan dari mekanisme atas bawah (top-down) adalah tanpa penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program penanggulangan kemiskinan berasal dari pemerintah (pusat), demikian pula dengan penanganannya. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi program selalu dibuat seragam tanpa memperhatikan karakteristik masyarakat
miskin
di
masing-masing
daerah. Akibatnya, program yang
diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin setempat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, upaya secara menyeluruh disertai dengan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan. Agar terjadi optimalisasi dalam pemberdayaan masyarakat, perlu dirumuskan strategi dalam pemberdayaan masyarakat. Rumusan strategi tersebut adalah sebagai berikut : a.
Pendekatan kelompok Dengan berkelompok masyarakat miskin mau dan mampu bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, berdasarkan potensi dari, oleh dan untuk kepentingan mereka bersama.
b.
Keswadayaan Sejak penumbuhan kelompok, masyarakat miskin sudah didorong untuk berusaha atas dasar kemauan dan kemampuan mereka sendiri dan tidak selalu tergantung kepada bantuan dan pertolongan dari luar.
c.
Kesatuan Keluarga Kepala keluarga beserta anggota keluarga merupakan satu kesatuan untuk kemajuan kesejahteraan mereka. Untuk itu peranserta aktif seluruh anggota keluarga sangat diperlukan, terlebih anggota keluarga perempuan.
d.
Kemitraan Masyarakat miskin adalah pelaku utama dalam penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan efektivitas upaya tersebut perlu dibangun kerjasama antara pemerintah, sektor bisnis dan akademisi sebagai mitra kerja.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....V-10
e.
Bekerja sambil belajar Pendampingan orang miskin dilakukan melalui proses saling belajar dan bekerjasama dari mengidentifikasi, menganalisa, memutuskan, melaksanakan hingga memetik hasilnya secara berkelanjutan.
f.
Kebersamaan Agar kelompok orang miskin mampu menjadi gerakan rakyat akar rumput maka anggota kelompok haruslah dari orang miskin yang saling mengenal, saling percaya dan mempunyai kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan bersama.
g.
Pendekatan Orang miskin sebagai pelaku penanggulangan kemiskinan perlu melibatkan seluruh anggota keluarga dengan prinsip kesetaraan gender.
Strategi 2 :
Peningkatan Akses Pelayanan Dasar
Prinsip kelompok
kedua
masyarakat
dalam miskin
penanggulangan
kemiskinan
adalah memperbaiki akses
terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan
pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Di sisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (human capital). Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari perangkap kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang
tidak
dapat mencapai
tingkat
pendidikan
yang
mencukupi
sangat
besar
kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya. Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik akan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak menjadi poin utama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....V-11
Strategi 3 :
Pembangunan yang Inklusif
Pembangunan yang inklusif diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan. Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan. Untuk mencapai kondisi sebagaimana disebutkan di atas, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif di dalam negeri, sehingga stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat penting untuk dapat mengembangkan dunia usaha. Selain itu juga diperlukan kejelasan dan kepastian berbagai kebijakan dan peraturan. Begitu juga, diperlukan
kemudahan
berbagai
hal
seperti
ijin
berusaha, perpajakan
dan
perlindungan kepemilikan. Selanjutnya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus didorong untuk terus menciptakan nilai tambah, termasuk melalui pasar ekspor. Pertumbuhan yang berkualitas juga mengharuskan adanya prioritas lebih pada sektor perdesaan dan pertanian. Daerah perdesaan dan sektor pertanian merupakan tempat di mana penduduk miskin terkonsentrasi. Dengan demikian, pengembangan perekonomian perdesaan dan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan. Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks kewilayahan. Setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi unggulan yang berbeda. Perekonomian daerah
ini
yang
kemudian
akan membentuk karakteristik perekonomian nasional.
Pengembangan ekonomi lokal menjadi penting untuk memperkuat ekonomi domestik. Strategi 4 : Mensinergikan
Kebijakan
dan
Pengelompokan
Program
Penanggulangan Kemiskinan Strategi mensinergikan kebijakan dan pengelompokan program penanggulangan kemiskinan di bagi dalam 4 (empat) kelompok, yaitu : a.
Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga bertujuan untuk memenuhi hak
dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup penduduk miskin. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....V-12
Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga memiliki karakteristik bantuan langsung tunai bersyarat bagi keluarga sangat miskin, keluarga miskin dan keluarga hampir miskin. Cakupan program pada kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, meliputi : 1) Bantuan langsung kepada keluarga sasaran, bantuan langsung dapat berupa bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga
Harapan/PKH),
Bantuan
Langsung
Bersyarat (conditional cash transfer), bantuan langsung dalam bentuk barang, misalnya pemberian beras bagi masyarakat miskin (raskin), serta bantuan bagi kelompok masyarakat rentan seperti
mereka
yang
cacat,
lansia,
yatim/piatu
dan
sebagainya; 2) Bantuan pendidikan berupa beasiswa dan pendidikan anak usia dini; 3) Bantuan kesehatan termasuk pendidikan bagi orang tua bekaitan dengan kesehatan dan gizi (parenting education) melalui pemberian pelayanan kesehatan yang ditunjuk. b.
Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kelompok
program
penanggulangan
kemiskinan
berbasis
pemberdayaan
masyarakat bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip
pemberdayaan
masyarakat.
Program
pada
kelompok
program
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat memiliki ciri sebagai berikut : 1) Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan, dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pemeliharaan dan pelestariannya; 2) Pengelolaan program dilaksanakan melalui kelembagaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan secara transparan dan akuntabilitas; 3) Pemerintah
menyediakan
tenaga
pendampingan
(technical
assistance)
secara
berjenjang dari mulai tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan tingkat pusat. Cakupan bidang pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan : 1) Pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi di tingkat desa/kelurahan; 2) Peningkatan kapasitas (capacity building) bagi masyarakat miksin; 3) Pinjaman modal bagi keluarga miskin pelaku usaha mikro dan kecil melalui Lembaga Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....V-13
Keuangan Mikro (LKM) bukan bank dan bukan koperasi di tingkat desa/kelurahan dan atau kecamatan; 4) Bantuan
sosial/santunan
bagi
Rumah
Tangga
Sangat Miskin/RTSM (orang
lanjut usia/lansia, beasiswa dan peningkatan gizi balita). Penerima manfaat adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin dan hampir miskin. c.
Kelompok Program Penangulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi
mikro dan kecil adalah program yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat dengan berbasis sumberdaya lokal. Karakteristik program pada kelompok program
penanggulangan
kemiskinan
berbasis
pemberdayaan usaha
ekonomi mikro dan kecil adalah dengan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memberikan akses modal bagi masyarakat kecil. Cakupan pada kelompok program penanggulangan kemiskinan barbasis pemberdayaan usaha kecil dan mikro adalah : 1) Perluasan penyaluran kredit dalam upaya meningkatkan jumlah kredit dan debitur usaha mikro dan kecil pada kelompok program penanggulangan kemiskinan barbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan
kecil,
pemerintah daerah diharapkan
dapat merumuskan pelaksanaan perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR); 2) Penguatan kelembagaan dalam upaya meningkatkan kelembagaan mikro bukan bank dan bukan
koperasi
pada
kelompok
program
penanggulangan
kemiskinan
barbasis
pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, melalui : a)
Pendataan Lembaga Keuangan Mikro dan Kecil (LKM) bukan bank dan bukan koperasi;
b)
Pendampingan
terhadap
Lembaga
Keuangan
Mikro (LKM) yang belum
berbadan hukum; c)
Pembinaan Penerima
dan
manfaat
pengawasan kelompok
terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
program
penanggulangan
kemiskinan
berbasis
pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil dan yang dinilai layak untuk mendapatkan bantuan program.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....V-14
d. Kelompok Program Perluasan Kesempatan Kerja, Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Program
penanggulangan
kemiskinan
berbasis
perluasan kesempatan kerja,
pemberdayaan tenaga kerja, dan perlindungan sosial adalah program yang bertujuan untuk untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan usaha. Cakupan pada kelompok program penanggulangan kemiskinan barbasis perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan tenaga kerja, dan perlindungan sosial adalah : 1) Menciptakan lapangan kerja sebagai upaya dalam mendorong masyarakat miskin untuk belajar berusaha secara mandiri melalui kelompok, sehingga mampu mewujudkan jiwa kewirausahaan. 2) Meningkatkan produktivitas tenaga kerja. 3) Meningkatkan usaha produktif bagi masyarakat miskin. Penerima manfaat adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin dan hampir miskin. Strategi 5 : Memperbaiki Program Perlindungan Sosial Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan tidak sampai jatuh miskin. Penerapan strategi ini antara lain didasari satu fakta besarnya jumlah masyarakat
yang rentan jatuh dalam
kemiskinan di Indonesia. Di samping menghadapi masalah tingginya potensi kerawanan sosial, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena terjadinya populasi penduduk tua (population ageing) pada struktur demografinya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan beban ekonomi terhadap generasi muda untuk menanggung mereka atau tingginya rasio ketergantungan. Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya kemungkinan untuk masuk atau keluar dari kemiskinan. Oleh karena
itu, untuk menanggulangi semakin
besarnya kemungkinan orang jatuh miskin, perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....V-15
untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin. 5.3.
Program,
Kegiatan
dan
Besarnya
Dana
Program
Penanggulangan
Kemiskinan Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2012 dikelompokkan per klaster dan SKPD dapat dilihat pada tabel 5 berikut : Tabel 5.1 Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2012 Dikelompokkan Berdasarkan Klaster No. I 1.
SPKD
PROGRAM
Klaster : Bantuan dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa 1. Pemberdayaan Sosial Tengah Keluarga, Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
2.
Pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan
KEGIATAN 1.
Peningkatan Kemampuan dan ketrampilan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (PKKKRSE)
2.
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan
1. 2. 3.
2.
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Tengah
1.
2.
3.
4.
5. 6. 7.
Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah Pemberdayaan Komunitas Perumahan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pengelolaan
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Pemberdayaan Keluarga Miskin Implementasi Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2M-BG) Pemberdayaan Masyarakat Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (P2M-PMTAS) Sertifikasi Tanah di Kawasan Lindung dan Tanah Sawah Lestari Fasilitasi Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan berbasis Masyarakat Fasilitasi dan Stimulan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Pedesaan Pemberdayaan Masyarakat
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....V-16
No.
SPKD
PROGRAM
KEGIATAN
Lingkungan Sosial 3.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah
1.
Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah
1.
2. 3.
2.
Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas
1.
2. 3. 4. 5. 4.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
1.
2.
5.
Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
1.
1.
Koordinasi dan fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Kemiskinan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahan terhadap Lingkungan Koordinasi dan Fasilitasi Program - Program Penanggulangan Kemiskinan secara Sinergis melalui TKSK Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RTM)
3.
4.
Perum Bulog Drive Jawa Tengah
Pembangunan PLTMH di Jawa Tengah Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Pengembangan Desa Mandiri Energi Identifikasi dan Pengembangan Potensi Gas Rawa di Jawa Tengah Pemberdayaan Usaha Petani Garam Pemberdayaan Perempuan Pesisir Fasilitasi Akses KUR Kelautan Perikanan
2.
6.
Pembuatan Sumur Gali/Pasak di Jawa Tengah Peningkatan Teknologi Pengolahan bahan Tambang bagi Pertambangan Rakyat Perdesaan Pengembangan PLTS SHS di Jawa Tengah
2. Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulaupulau kecil Penguatan kelembagaan Masyarakat
Dalam Rangka Pengelolaan Lingkungan dan Peningkatan Kesejahteraan Pembangunan Sumur Bor di Daerah Rawan kering
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....V-17
No. 7.
SPKD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
PROGRAM 1.
Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat
2.
Jaminan Kesehatan Masyarakat
KEGIATAN Pembiayaan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah 1. 2.
8.
Balai Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah
9.
Badan Kerjasama Kegiatan Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah
1.
2. 3.
4.
5.
10.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
1.
Pendidikan Dasar
1. 2. 3.
4.
5. 2.
Pendidikan Menengah
1. 2. 3.
Pembiayan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar (di Puskesmas dan jaringannya) Pembiayan untuk Pelayanan Kesehatan Tk. Lanjutan (Rujukan di RS/Balai) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2012 Bimbingan Sosial penguatan kepribadian anak panti asuhan swasta yang menghadapi purna bina Merumuskan kriteria pemberian bantuan sosial sehingga efektif dan efisien Advokasi kepada orsos dan KKKS tentang akreditasi orsos serta sertifikasi tenaga kesejahteraan sosial Rapat kerja daerah BK3S untuk peningkatan peran orsos koordinatif untuk dalam penanggulangan kemiskinan Musyawarah Daerah ke-XI BK3S Prov. Jateng Tahun 2012 Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP Pemberian Bantuan Operasional Sekolah bagi siswa SD/MI (Pendampingan BOS) Pemberian Bantuan Operasional Sekolah bagi siswa SMP/MTs (Pendampingan BOS) Pemberian Bantuan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) untuk siswa SD/MI Penyediaan Dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA Penyediaan Dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Pemberian Bantuan Beasiswa bagi siswa SMA/SMK dari
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....V-18
No.
SPKD
PROGRAM 3.
II 1.
Keluarga Kurang Mampu Pemberian Bantuan Beasiswa Mahasiswa dari Keluarga kurang mampu.
Fasilitasi Perguruan Tinggi
Klaster : Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pendidikan Jawa 1. Pendidikan Non Tengah Formal
2.
KEGIATAN
Pendidikan Non Formal dan Informal
1.
Pendidikan Keaksaraan
2. 3. 4. 1.
Pendidikan Kecakapan Hidup Penguatan Kelembagaan Pengembangan Desa Vokasi Pemberian Bantuan Keuangan untuk Kewirausahaan Desa Pemberian Bantuan Keuangan untuk penguatan manajemen Desa Vokasi Pemberian Bantuan Keuangan untuk Pengembangan Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi Pemberian Bantuan Keuangan untuk Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Desa Vokasi Pemberian Bantuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pemberian Bantuan Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan Peningkatan Produksi dan Produktifitas Tanaman Pangan Peningkatan Sumber Daya Air Peningkatan Produksi dan produktifitas Hortikultura Pengelolaan lahan usaha tani tanaman pangan dan hortikultura Pengembangan Alsintan mendukung ketahanan pangan dan hortikultura Penanganan panen pasca panen dan pemasaran TPH Pendidikan Masyarakat
2. 3.
4.
5. 6. 2.
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Tengah
1.
Ketahanan Pangan
2.
Pengembangan Agribisnis
1. 2. 1. 2. 3. 4.
3.
Peningkatan Formal dan Non Formal
1. 2.
3.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.
2.
Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak Pengembangan kemitraan
Peningkatan SDM dan Pemberdayaan P4S Pelatihan kewirausahaan bagi wanita di lokasi obyek wisata Fasilitasi peningkatan kinerja kelembagaan asosiasi/BDS/Forum komunikasi bidang pariwisata
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....V-19
No.
4.
SPKD
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Tengah
PROGRAM 3.
Pengembangan destinasi pariwisata
4.
Pendidikan non formal dan informal Penguatan Kelembagaan Masyarakat
1.
2.
KEGIATAN Fasilitasi pengembangan destinasi pariwisata berbasis Desa Wisata di Jawa Tengah Pelatihan pam swakarsa pariwisata ( Tanker ) Penguatan Kelembagaan Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)
Pembangunan Perumahan
Fasilitasi dan Stimulan Perbaikan Kualitas Perumahan Berbasis Masyarakat Implementasi terpadu pemberdayaan masyarakat Berperspektif gender (P2MBG) Pemberdayaan Masyarakat Dlm rangka Pengelolaan Lingkungan dan Peningkatan Kesejahteraan Pemasyarakatan dan Pemanfaatan TTG di Pedesaan
3.
5.
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
6.
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
7.
Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Tengah
4.
Pengelolaan Lingkungan Sosial
5.
Program Partisipasi Masyarakat
6.
Peningkatan Kinerja Pengelolaan air minum dan sanitasi Peningkatan Ketahanan Pangan
Fasilitasi dan stimulan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat Program Aksi Desa Mandiri Pangan
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masy.
Pengembangan Desa Siaga
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
Bimbingan Teknis Kepala Desa Berkembang
1. 2.
8.
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
Pemberdayaan Masyarakat
1.
Bantuan Keuangan untuk sarana perkantoran
2.
Bantuan Keuangan kepada Desa utk Rehab Kantor / Balai Desa
1.
Kegiatan Need Assesment pada Kab. Baru
2. 3. 4.
Penguatan kelembagaan LKP Pendampingan dan supervisi Pelatihan Gender Perempuan dan Stakeholder Pelatihan analisis sosial baru
5.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....V-20
No.
SPKD
PROGRAM
KEGIATAN 6. 7. 8.
9.
III 1.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
Pendidikan Masyarakat
Klaster : Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi dan UMKM 1. Peningkatan Kualitas 1. Provinsi Jawa Tengah Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 2.
2.
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
1.
2.
3.
Pengembangan Diversifikasi Usaha Dan Peningkatan Daya Saing
1.
2.
3. 4. 5. 6. 4.
Program Penguatan Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha
1.
Pelatihan manajemen ERT Pelatihan pengelolaan SDL di 1 Kab. Baru Evaluasi pendidikan kemasyarakatan Pendidikan Masyarakat
Peningkatan kualitas dan kinerja kelembagaan usaha bagi kelompok wanita usaha/kopwan Pemberdayaan kelompok wanita usaha produktif diwilayah penghasil dan industri hasil tembakau (DBHCHT) Pengembangan dan perkuatan kelembagaan kelompok masyarakat, pra koperasi dan koperasi wilayah penghasil dan industri hasil tembakau (DBHCHT) Peningkatan Kualitas Organisasi, Badan Hukum Koperasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pemeringkatan Koperasi Pengembangan kualitas usaha, sarana prasarana dan permodalan Koperasi di Wilayah Perdesaan. Kegiatan Fasilitasi Bintek Pengembangan Usaha Koperasi Non Pertanian di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Usaha Koperasi Bidang Agribisnis di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Kegiatan Fasilitasi Pengurusan Merk Bagi UMKM Kegiatan Perlindungan Produk (Ijin Depkes) bagi UMKM Pengembangan Produk Unggulan Lokal/Daerah OVOP berbasis KUMKM Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan : Permodalan, Linkage Program Jaringan Usaha, Kemitraan, Asosiasi KSP/USP/KJKS/UJKS
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....V-21
No.
SPKD
PROGRAM
KEGIATAN 2. 3.
4.
5.
Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha
1.
2.
3.
4.
5.
6. 6.
Program Peningkatan Kualitas SDM KUMKM
1. 2.
7. 2. 3.
Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Badan Penelitian dan
Program Pendidikan Non Formal dan Informal Progam Pendidikan Formal dan Non Formal
Pengembangan STI. Kegiatan Fasilitasi Akses Permodalan bagi UMKM Kegiatan fasilitasi Perkuatan Permodalan dan Diversifikasi Usaha Masyarakat/Anggota/Calon Anggota KSP/USP Koperasi di Wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau Kegiatan Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) di wilayah penghasil tembakau dan industri hasil tembakau (DBHCHT) Kegiatan Peningkatan kualitas usaha, sarana prasarana dan permodalan koperasi Non Pertanian. Kegiatan Pengembangan dan pemberdayaan sentra, kualitas produk ragam corak dan desain batik UMKM Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana akses Pemasaran bagi UMKM Kegiatan Fasilitasi Penumbuhan Wirausaha baru dan Peningkatan Kualitas Produk Sentra Kegiatan Peningkatan Daya Saing dan Pemasarana Produk UMKM di wilayah Penghasil dan Industri Hasil Tembakau (DBHCHT) Peningkatan Jaringan Produk KUMKM bagi Anggota Mitra Praja Utama(MPU) Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Kualitas SDM KUMKM Kegiatan Peningkatan dan penguatan kualitas SDM KUMKM di Kawasan Penghasil dan Industri hasil Tembakau (DBHCHT) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat KUMKM Pendidikan Kemasyarakatan Pendidikan Kemasyarakatan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....V-22
No.
SPKD
4.
Pengembangan Provinsi Jawa Tengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
PROGRAM
1.
Pendidikan Formal dan Non Formal
2.
Pengembangan IKM yang Berbasis Sumber Daya Lokal
KEGIATAN
Pendidikan Kemasyarakatan 1.
2.
3. 4. 5.
3.
Peningkatan SDM, pelatihan, dan bantuan peralatan industri
1.
2.
3. 4.
IV 1.
Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah
Pengembangan Deversifikasi Usaha dan Peningkatan Daya Saing Kluster : Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha Dinas Tenaga Kerja, 1. Program Peningkatan 1. Transmigrasi dan dan Perluasan Kependudukan Provinsi Kesempatan Kerja Jawa Tengah 2. 3.
4.
5.
Peningkatan dan pengembangan industri alternatif berbasis sumber daya lokal Peningkatan mutu, standarisasi produk IKM dan pengembangan IKM lintas kab/kota Peningkatan dukungan dekranasda bidang industri Peningkatan kualitas layanan klinik HKI bidang industri dan perdagangan Peningkatan dan pengembangan kerjasama bidang indag Provinsi Anggota MPU serta monev pelaksanaan Peningkatan kualitas produk dan pengembangan SDM IKM di Jawa Tengah Pengembangan produk dan wirausaha baru IKM mendukung program pembangunan Peningkatan ketrampilan SDM IKM industri aneka Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Koperasi dan UMKM Pengembangan kewirausahaan Padat Karya Produktif Bintek Petugas lapangan TTG (Teknologi Tepat Guna), Padat karya, Pendamping tenaga penggerak perluasan kesempatan kerja perdesaan Peningkatan pelayanan, penempatan melalui mekanisme AKL, AKAD dan AKAN Pelayanan penempatan, pembinaan dan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....V-23
No.
SPKD
PROGRAM
KEGIATAN
6. 7. 2.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga Kerja
1.
2. 3. 4. 3. 4.
Program Pendidikan Non Formal dan Informal Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Pengawasan dan penegakan hukum norma kerja jamsostek
2.
Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja Pengawasan penempatan TKI dalam dan LN Penetapan Upah Minimum Pencegahan dan penyelesaian PHI/PHK Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan hubungan industrial Belanja Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Fasilitasi Penanganan TKI Bermasalah dan Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan Kegiatan fasilitasi dan Koordinasi Bidang Ketransmigrasian
4. 5. 6.
3.
Biro Bina Produksi Setda Provinsi Jawa Tengah Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah
Belanja Bantuan Sosial 1.
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Uji kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja Akreditasi lembaga pelatihan kerja swasta Pelatihan dan pemagangan dalam negeri dan luar negeri Pendidikan kemasyarakatan
1.
3.
2.
pemberdayaan tenaga kerja dalam dan luar negeri Penyebarluasan Informasi pasar kerja Fasilitasi penyiapan, penempatan dn pemantapan transmigrasi Peningkatan ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja di BLK dan LPKS
Sumber : SKPD Provinsi Jawa Tengah, diolah
Perincian besarnya dana masing-masing kegiatan tersebut dapat dilihat pada lampiran.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....V-24
BAB VI KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2012 6.1.
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Salah satu tugas dari TKPK adalah melakukan koordinasi, baik vertikal maupun
horizontal, seperti diamanatkan oleh Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 pasal 8, bahwa tugas dari TKPK adalah : 1) melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan, dan 2) mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan TKPK Provinsi Jawa Tengah meliputi koordinasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota, koordinasi tingkat provinsi dengan kelembagaan tingkat pusat (TNP2K) dan koordinasi internal sekretariat TKPK. Pelaksanaan kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh TKPK Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 adalah : 6.1.1. Koordinasi di Tingkat Daerah Rapat koordinasi dan konsolidasi TKPK Provinsi dengan TKPK Kabupaten/Kota pada tahun 2012 telah dilaksanakan meliputi : 1.
Konsultasi TKPK Kabupaten Pekalongan mengenai pelatihan analisis kondisi kemiskinan bagi tim teknis TKPK Kabupaten Pekalongan. Koordinasi TKPK Kabupaten Pekalongan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2012 di sekretariat TKPK Provinsi. Kegiatan ini dalam rangka konsultasi penguatan kapasitas kelembagaan TKPK Kabupaten dan rencana peningkatan kapasitas SKPD dalam penanggulangan kemiskinan. Dari konsultasi tersebut, TKPK kabupaten Pekalongan
berencana
akan
mengadakan
pelatihan
penjabaran
analisis
penanggulangan kemiskinan untuk SKPD sebagai upaya meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisis penanggulangan kemiskinan dan dapat memberikan dukungan dalam penyusunan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan laporan kinerja TKPK Kabupaten Pekalongan. 2.
TOT Analisis Data Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Demak. Kegiatan TOT analisis penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Demak yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 9 April 2012 merupakan inisiatif dari TKPK Kabupaten Demak. Kegiatan dilaksanakan di ruang pertemuan Bappeda Kabupaten Demak dengan peserta SKPD teknis dari unsur pemerintahan Kabupaten Demak. Pelatihan ini merupakan upaya TKPK Kabupaten Demak dalam persamaan persepsi
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-1
penanggulangan kemiskinan dan mendorong SKPD untuk dapat melakukan analisis penanggulangan kemiskinan. 3.
Koordinasi dengan Sekretariat TKPK Kabupaten Cilacap dan Banyumas Pada tanggal 16 dan 17 April 2012, tim Sekretariat TKPK Provinsi Jawa Tengah melaksanakan koordinasi lapangan dengan berkunjung ke Sekretariat TKPK Kabupaten Cilacap dan Banyumas. Kegiatan kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk koordinasi dengan TKPK Kabupaten/Kota secara langsung. Tujuan dari kegiatan kunjungan ini adalah :
Untuk mengetahui tingkat pemahaman TKPK Kabupaten Cilacap dan Banyumas dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
Untuk mengetahui koordinasi dan sinergitas antar sektor di Kabupaten Cilacap dan Banyumas.
Untuk mengetahui tindaklanjut dari kegiatan magang teknik analisis data kondisi kemiskinan di TNP2K maupun di TKPK Provinsi yang pernah diikuti oleh Tim Teknis TKPK Kabupaten Cilacap maupun Banyumas.
Untuk
mengetahui
perkembangan
Laporan
Pelaksanaan
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Cilacap dan Banyumas. 4.
Pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan. Kegiatan pelatihan analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan merupakan inisiatif dari TKPK Kabupaten Pekalongan dalam rangka peningkatan kapasitas tim teknis TKPK. Pelatihan teknis analisis dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 17 dan 18 Juli 2012, bertempat di ruang sidang Bappeda Kabupaten Pekalongan. Peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan ini adalah Tim Teknis TKPK Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari SKPD lingkup Pemerintahan Kabupaten Pekalongan, BPS dan lembaga kemasyarakatan. Pada hari pertama, pelatihan diawali dengan paparan pembuka dengan materi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yang disampaikan oleh Bapak Arief Boedijanto (Bappeda Jateng). Materi ini sebagai wawasan pembuka yang berisi tentang kondisi umum tingkat kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Jawa Tengah, penjelasan Perpres No.15 tahun 2010 mengenai percepatan penanggulangan kemiskinan, penjelasan Permendagri No.42 tahun 2010 mengenai kedudukan, tugas dan fungsi TKPK Daerah, strategi dan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penurunan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-2
angka pengangguran serta berbagai kendala yang dihadapi dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. Materi dilanjutkan dengan analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan aplikasi analisis yang dipandu oleh petugas teknis sekretariat TKPK Provinsi Jawa Tengah, Sdr Fajar Hanung B dan Ibnu Hiban. Pelatihan analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan menggunakan aplikasi dengan tahapan sebagai berikut: 1.
Analisis umum perkembangan kondisi kemiskinan meliputi :
Analisis persentase penduduk miskin;
Analisis jumlah penduduk miskin;
Analisis indeks kedalaman kemiskinan (P1);
Analisis indeks keparahan kemiskinan (P2).
Kemudian dilanjutkan ke analisis 4 bidang lainnya yaitu Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Dasar dan Ketahanan Pangan. Untuk sampel pada pelatihan ini yang dijadikan bahan analisis selain dari kemiskinan yaitu bidang pendidikan. 2.
Pada pelatihan ini, indikator kemiskinan dijadikan bahan pelatihan dan bidang pendidikan dengan indikator APK dan APM dijadikan bahan analsis yang dilakukan sendiri oleh peserta.
3.
Masing-masing indikator yang dijadikan bahan dalam pelatihan ini kemudian dianalisis dalam beberapa analisis dengan menggunakan aplikasi, yaitu :
Melakukan analisis perkembangan antar waktu untuk setiap indikator.
Melakukan analisis perbandingan antar wilayah, provinsi dan nasional dari masing-masing indikator untuk melihat posisi relatif dari indikator itu sendiri.
4.
Peserta melakukan analisis terhadap APK SD/MI, APK SMP/MTs, APM SD/MI dan APM SMP/MTs.
5.
Dari hasil analisis APK dan APM baik dari perkembangan antar waktu maupun perbandingan antar wilayah, kemudian dimasukan ke dalam matrik hasil analisis prioritas bidang – indikator utama. Dalam matrik ini kemudian dilakukan analisis atas indikator utama melalui diskusi dengan instansi yang membidangi indikator tersebut untuk ditentukan prioritas utama bidang intervensi.
6.
Berdasarkan hasil diskusi matrik, peserta menentukan bahwa indikator yang menjadi prioritas utama adalah APK SMP/MTs.
7.
APK SMP/MTs yang menjadi prioritas intervensi kemudian dianalisis dengan aplikasi untuk relevansinya apakah perkembangannya sudah relevan dengan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-3
perkembangan provinsi dan nasional. Kemudian dilanjutkan dengan analisis efektivitasnya untuk melihat apakah program dan kegiatan yang telah dijalankan tiap tahunnya efektif atau tidak. Dari hasil analisis relevansi dan efektivitasnya didapatkan bahwa perkembangan APK SMP/MTs relevan dengan perkembangan provinsi dan nasional, namun ada ketidakefektifan dalam program tahunannya terutama pada 2 tahun terakhir. 8.
Setelah prioritas bidang intervensi ditentukan dan dilakukan analisis relevansi dan efektifitas, dilanjutkan dengan menentukan indikator pendukung yang berpengaruh terhadap APK SMP/MTs. Indikator pendukung yang berpengaruh terhadap APK SMP/MTs yaitu rasio siswa terhadap kelas, rasio guru terhadap kelas dan rasio guru terhadap siswa.
9.
Peserta kemudian dipandu untuk melakukan analisis prioritas intervensi terhadap ketiga indikator pendukung tersebut untuk melihat mana yang trennya mengalami kecenderungan memburuk. Selain dengan tren, diskusi dilakukan dengan melihat capaian berdasarkan SPM dan target yang ada dalam perencanaan pembangunan. Hasil dari analisis dapat diketahui bahwa yang berpengaruh adalah rasio siswa/guru.
10. Setelah indikator pendukung (rasio siswa/guru) diketahui, kemudian peserta masuk kembali ke aplikasi untuk melihat wilayah/kecamatan mana yang akan menjadi prioritas dalam meningkatkan APK SMP/MTs dengan indikator pendukung rasio siswa terhadap guru. Materi pelatihan selanjutnya pada hari kedua yang dipelajari adalah mengenai analisis anggaran. Pada sesi analisis anggaran ini peserta hanya diberikan pemahaman mengenai apa saja yang akan dianalisis. Form data apa saja yang harus diisi yang ada dalam aplikasi. Untuk output dari aplikasi sementara ini belum sempurna sehingga baru pada tahap pengenalan saja. Materi terakhir pada pelatihan hari kedua ini adalah mengenai update data. Proses update data meliputi input data pada aplikasi dan penambahan indikator baru pada aplikasi itu sendiri. Melalui kegiatan pelatihan yang dilaksanakan selama dua hari ini diharapkan selain media koordinasi langsung antara TKPK Provinsi dengan Kabupaten juga sebagai upaya meningkatkan kapasitas TKPK Kabupaten Pekalongan dalam persamaan persepsi penanggulangan kemiskinan dan mendorong SKPD untuk dapat melakukan analisis penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-4
5.
Rapat Koordinasi TKPK Kabupaten Magelang. Rapat koordinasi dengan tim TKPK Kabupaten Magelang dilkasanakan pada tanggal 24 Oktober 2012. Kegiatan dilaksanakan di aula pendopo Bupati Kabupaten Magelang. Peserta pada kegiatan rapat koordinasi ini adalah seluruh SKPD teknis dan Kecamatan di Kabupaten Magelang. Kegiatan ini merupakan undangan dari TKPK Kabupaten Magelang kepada TKPK Provinsi untuk menyampaikan materi mengenai Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Materi disampaikan oleh Bapak Arief Boedijanto, (Kasubid Kependudukan dan Keluarga Berencana Bappeda Provinsi Jawa Tengah).
6.
Rakor dan Pelatihan Analisis Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Cilacap. Kegiatan pelatihan analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cilacap merupakan inisiatif dari TKPK Kabupaten Cilacap dalam rangka peningkatan kapasitas tim teknis TKPK. Pelatihan teknis analisis dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 20 dan 21 November 2012, bertempat di aula PD. BPR BKK Cilacap Jl. Perintis Kemerdekaan Cilacap. Peserta pelatihan adalah masing-masing 1 orang dari 16 SKPD teknis/lemtekda yang sangat terkait dengan indikator kemiskinan dan 24 kecamatan.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-5
Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan pelatihan ini adalah :
Memberikan pemahaman tentang aplikasi analisis data kemiskinan;
Mempertajam pemahaman tim teknis TKPK tentang penentuan prioritas intervensi per sektor;
Memberikan pemahaman kepada tim teknis TKPK dan aparat kecamatan tentang arti penting data potensi/profil pada SKPD/daerah masing-masing untuk analisis kemiskinan;
Memberikan pemahaman dalam metode input data yang terintegrasi dalam sistem aplikasi;
Pelaksanaan kegiatan pelatihan menggunakan aplikasi analisis dengan tahapan materi sebegai berikut : Hari I, Selasa 20 November 2012 1.
Materi I : Pembukaan pelatihan, disampaikan oleh Bapak Nanang Dwi Saputro dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Materi yang disampaikan dalam pembukaan ini adalah penjelasan umum pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.
2.
Materi II : Anailisis kebijakan penanggulangan kemiskinan yang meliputi “Analisis Umum Kondisi Kemiskinan” yang disampaikan oleh Sdr Fajar Hanung B dari Tim Teknis TKPK Jawa Tengah, materi yang menjadi bahan pelatihan adalah:
Analisis indikator persentase penduduk miskin;
Analisis indikator jumlah penduduk miskin;
Analsis indikator tingkat kedalaman kemiskinan;
Analisis indikator tingkat keparahan kemiskinan.
Masing-masing indikator dilakukan analisis dengan media aplikasi yang telah disediakan. Analisis yang dilakukan adalah analisis posisi relatif, analisis antar waktu, analisis efektivitas dan analisis relevansi. Pada akhir pelatihan hari pertama, peserta diberikan tugas untuk mengerjakan analisis pada bidang lainnya. Hari II, Rabu 21 November 2012 1.
Materi I : Refleksi dan evaluasi tugas peserta, disampaikan oleh Sdr Ibnu Hiban dari Tim Teknis TKPK Jawa Tengah. Materi refleksi dijadikan pembuka wawasan untuk meningkatkan pengetahuan peserta mengenai dasar-dasar tentang kemiskinan. Sedangkan evaluasi tugas peserta dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta dapat mengaplikasikan analisis untuk bidangbidang lainnya.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-6
2.
Materi II : Analisis Target intervensi Wilayah dan Input Data. Disampaikan oleh Sdr Fajar Hanung B. Untuk target intervensi wilayah menggunakan indikator utama tingkat Kemiskinan dengan indikator pendukung anak tidak bersekolah usia 7-18 tahun dari data PPLS 2011. Materi kemudian dilanjutkan dengan teknik input data dalam aplikasi melalui praktek yang dilakukan oleh masing-masing peserta.
7.
Pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Grobogan. Kegiatan pelatihan analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 3 dan 4 Desember 2012, bertempat di Aula Pertemuan Lantai 3 Bappeda Kabupaten Grobogan. Peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan ini adalah Tim Teknis TKPK Kabupaten Grobogan, yang terdiri dari SKPD lingkup Pemerintahan Kabupaten dan bidang internal Bappeda. Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan pelatihan ini adalah :
Memberikan pemahaman tentang aplikasi analisis data kemiskinan;
Mempertajam pemahaman tim teknis TKPK tentang penentuan prioritas intervensi persektor;
Memberikan pemahaman kepada tim teknis TKPK dan aparat kecamatan tentang arti penting data potensi/ profil pada SKPD/daerah masing-masing untuk analisis kemiskinan;
Memberikan pemahaman dalam metode input data yang terintegrasi dalam sistem aplikasi;
Hari I, Senin 3 Desember 2012 1.
Materi I : “Upaya Percepatan Pengurangan Kemiskinan di Jawa Tengah”. Pada hari pertama, pelatihan diawali dengan paparan pembuka dengan materi Upaya Percepatan Pengurangan Kemiskinan di Jawa Tengah yang disampaikan oleh Bapak Arief Boedijanto (Bappeda Jateng). Materi ini sebagai wawasan pembuka yang berisi tentang kondisi umum tingkat kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Jawa Tengah, penjelasan Perpres No.15 tahun 2010. Mengenai percepatan penanggulangan kemiskinan, penjelasan Permendagri No.42 tahun 2010 mengenai kedudukan, tugas dan fungsi TKPK Daerah, strategi dan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran serta berbagai kendala yang dihadapi dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-7
Pada paparan ini dijelaskan mengenai indikator-indikator yang melekat pada kemiskinan dan perlu dipahami oleh setiap orang. Dalam paparan ini disampaikan program-program penanggulangan kemiskinan melalui empat klaster dan sasaran dari masing-masing klaster.
2.
Materi II : Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang meliputi “Analisis Umum Kondisi Kemiskinan” yang disampaikan oleh Sdr Fajar Hanung B dari Tim Teknis TKPK Jawa Tengah, materi yang menjadi bahan pelatihan adalah:
Analisis indikator persentase penduduk miskin;
Analisis indikator jumlah penduduk miskin;
Analsis indikator tingkat kedalaman kemiskinan;
Analisis indikator tingkat keparahan kemiskinan.
Masing-masing indikator dilakukan analisis dengan media aplikasi yang telah disediakan. Analisis yang dilakukan adalah analisis posisi relatif, analisis perkembangan antar waktu, analisis efektivitas dan analisis relevansi. Pada akhir pelatihan hari pertama, peserta diberikan tugas untuk mengerjakan analisis pada bidang lainnya.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-8
Hari II, Selasa 4 Desember 2012 1.
Materi I : Refleksi dan evaluasi tugas peserta, disampaikan oleh Sdr Ibnu Hiban dari Tim Teknis TKPK Jawa Tengah. Materi refleksi dijadikan pembuka wawasan untuk meningkatkan pengetahuan peserta mengenai dasar-dasar tentang kemiskinan. Sedangkan evaluasi tugas peserta dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta dapat mengaplikasikan analisis untuk bidangbidang lainnya.
2.
Materi II : Analisis Target intervensi Wilayah dan Input Data. Disampaikan oleh Sdr Fajar Hanung B. Untuk target intervensi wilayah menggunakan indikator utama tingkat Kemiskinan dengan indikator pendukung anak tidak bersekolah usia 7-18 tahun dari data PPLS 2011. Materi kemudian dilanjutkan dengan teknik input data dalam aplikasi melalui praktek yang dilakukan oleh masing-masing peserta.
6.1.2. Koordinasi TKPK Provinsi dengan Kelembagaan Pusat Koordinasi kelembagaan dengan kelembaagan pusat (TNP2K) yang telah dilksanakan pada tahun 2011 adalah : 1.
Pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Bagi Tim Teknis TKPK Kabupaten/Kota. Pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan bagi Tim Teknis TKPK Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 3 dan 4 Juli 2012, bertempat di Ruang Sidang lantai VI Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan pelatihan teknis ini pada hari pertama meliputi paparan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yang disampaikan oleh Bapak Benny Pardjianto (Kepala Bidang Pemerintahan dan Kependudukan Bappeda Provinsi Jawa Tengah). Paparan kedua dengan materi Basis Data Terpadu dan Kelembagaan Untuk Penanggulangan Kemiskinan yang disampaikan oleh Bapak Sutikno, SE dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Paparan
materi
berikutnya
adalah
Indikator
Pendukung
Dalam
Rangka
Penanggulangan Kemiskinan oleh Bapak Nursahrizal, S.Si, M.Si dari BPS Pusat dan dilanjutkan dengan paparan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang disampaikan oleh Bapak Hery Purnomo dari Divisi Data & Informasi TNP2K. Materi ini meliputi penjelasan Analisis Kondisi Umum Kemiskinan wilayah, Analisis Prioritas Bidang Intervensi, Analisis Intervensi Prioritas Wilayah dan Analisis Anggaran Belanja Penanggulangan Kemiskinan. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-9
Selesai pemaparan materi analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan kemudian dilanjutkan dengan praktek analisis terhadap data yang ada dalam aplikasi. Praktek dilaksanakan oleh seluruh peserta TKPK Kab/Kota yang dipandu oleh Bapak Hery Purnomo dari Divisi Data & Informasi TNP2K dibantu oleh petugas teknis dari TKPK Provinsi Jawa Tengah. Pada hari pertama, pelatihan analisis melalui data aplikasi yang dapat diselesaikan adalah Analisis Kondisi Umum Kemiskinan wilayah dan Analisis Prioritas Bidang Intervensi. Sebagai pemantapan pada kegiatan analisis hari pertama, peserta diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan analisis berdasarkan masing-masing Kabupaten/Kota. Pelatihan pada hari kedua diawali dengan pembukaan wawasan mengenai pengertian yang ada dalam indikator penanggulangan kemiskinan yang dipandu oleh Bapak Arief Boedijanto (Kasubbid Kependudukan dan KB Bappeda Prov. Jateng). Materi yang disampaikan mengenai indikator kondisi kemiskinan, meliputi pengertian kemiskinan,
jumlah
penduduk
miskin,
garis
kemiskinan,
indeks
kedalaman
kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Peserta diminta menjelaskan indikator-indikator di atas berdasarkan pengetahuannya masing-masing. Materi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik mengenai pengertianpengertian dasar indikator penanggulangan kemiskinan dan memahami maksud dan tujuannya. Materi berikutnya dengan dipandu oleh Bapak Hery Purnomo dari Divisi Data & Informasi TNP2K adalah presentasi hasil penugasan peserta yang dilakukan secara acak yaitu dari Kabupaten Rembang, Cilacap, Jepara, Brebes dan Banjarnegara. Tim pemandu melakukan penilaian terhadap hasil analisis yang dilakukan oleh peserta Kabupaten/Kota. Selanjutnya penyampaian materi data aplikasi analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan. Analisis data kebijakan penanggulangan kemiskinan meliputi analisis prioritas wilayah intervensi dan analisis anggaran. Untuk analisis wilayah prioritas intervensi yang menjadi bahan praktek pelatihan adalah tingkat kemiskinan bidang pendidikan yang meliputi APM, APK, rasio guru terhadap siswa, rasio siswa terhadap kelas dan jarak sekolah. Sedangkan analisis anggaran praktek dilaksanakan dengan obyek yang sama pada wilayah Kabupaten Boyolali yang sementara ini data-nya sudah disiapkan oleh TNP2K. Melalui pelatihan analisis kebijakan penanggulangan bagi TKPK Daerah yang telah dilaksanakan selama dua hari ini, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Tim Teknis TKPK Daerah dalam analisis kebijakan penanggulangan untuk mendukung Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-10
penyelenggaraan
tugas
koordinasi
dan
pengendalian
pelaksanaan
program
penanggulangan kemiskinan di daerah. Sehingga dari pelatihan ini peserta dapat : 1) Mempertajam pemahaman tim teknis TKPK tentang penentuan prioritas intervensi per sektor. 2) Mempertajam pemahaman tim teknis TKPK untuk melihat kesesuaian alokasi anggaran belanja terhadap prioritas intervensi. 3) Membentuk pemahaman Tim Teknis TKPK dalam mengoptimalkan pemanfaatan basis data terpadu kemiskinan (PPLS 2011). 4) Mendorong peran dan fungsi TKPK dalam hal meningkatkan kualitas koordinasi antar lintas sektor dan pemangku kepentingan. 5) Menyediakan forum bagi Tim Teknis TKPK Daerah untuk mendiskusikan dan mempresentasikan laporan hasil analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan, yang secara garis besar berisi: 
Hasil analisis kondisi kemiskinan di daerah, berikut kesimpulan dan implikasinya terhadap program;

Hasil analisis anggaran belanja untuk penanggulangan kemiskinan di daerah, berikut kesimpulan dan implikasinya terhadap alokasi anggaran;
Hasil konsolidasi program dan anggaran penanggulangan kemiskinan di daerah, berikut faktor pendorong, faktor penghambat dan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. 2.
Rapat Kerja Teknis Regional Penguatan Kelembagaan TKPK di Jakarta. Kegiatan Rapat Kerja Teknis Regional Kelembagaan TKPK di Jakarta pada tanggal 12-14 September 2012 yang diselenggarakan oleh TNP2K dilaksanakan berdasarkan surat Sekretaris Eksekutif TNP2K No. B-609/Setwapres/D-3/TNP2K.03.04/08/2012 tanggal 31 Agustus 2012 perihal Undangan Rapat Kerja Teknis Regional Penguatan Kelembagaan TKPK Daerah Tahun 2012 untuk Kawasan Tengah Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk wilayah bagian tengah Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan mampu memahami dalam melakukan pemantauan yang efektif dan aplikatif guna mendukung peran TKPKD dalam menjalankan fungsi koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan nasional di daerah.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-11
3.
Rapat Koordinasi dan Pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012. Sebagai upaya peningkatan peran dan kapasitas TKPK Kabupaten/Kota dan SKPD pengampu program penanggulangan kemiskinan dilingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, TKPK Provinsi mengadakan kegiatan Pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Pelatihan dilaksanakan pada hari Selasa sampai dengan Kamis, tanggal 9-11 Oktober 2012 bertempat di Hotel Lor In Solo. Peserta pelatihan meliputi 35 TKPK Kabupaten Kota dan 21 SKPD/Bidang lingkup Provinsi Jawa Tengah. Tujuan pelakasanan pelatihan yang diselenggarakan selama tiga hari ini adalah :
Mendorong peran dan fungsi TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal meningkatkan kualitas koordinasi antar lintas sektor dan pemangku kepentingan.
Mempertajam pemahaman tim teknis TKPK tentang penentuan prioritas intervensi per sektor dan melihat kesesuaian alokasi anggaran
belanja
terhadap
prioritas
intervensi.
Membentuk pemahaman tim teknis TKPK dalam mengoptimalkan pemanfaatan basis data terpadu kemiskinan (PPLS 2011).
Meningkatkan pemahaman tentang penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
Meningkatkan untuk
motivasi
mengeksplorasi
permasalahan
yang
pembelajaran permasalahan-
dihadapi
dalam
pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat diformulasikan solusi pemecahannya secara bersama-sama.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-12
Materi dalam pelatihan analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan meliputi: I.
Hari I, Selasa 9 Oktober 2012 :
Pembukaan acara Pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan, disampaikan Pardjianto
oleh
Bapak
Benny
selaku
Kepala
Bidang
Pemerintahan,
Kependudukan
dan
Keluarga Berencana Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
Materi 1 : “Perkembangan Pelaksanaan dan
Capaian
Penanggulangan
Kemiskinan”, disampaikan oleh Ibu Panca Ruthindarti dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Materi 2 : “Sosialisasi Pemanfaatan Data Terpadu PPLS 2011 Program Perlindungan Sosial”, disampaikan oleh Ibu Siti Nurfitriyah Dewi, dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
II. Hari I, Rabu, 10 Oktober 2012 :
Pembukaan oleh
acara,
disampaikan
Arief
Boedijanto,
Bapak
Kasubid Kependudukan dan KB Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
Materi 1 : “Sosialiasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI)
dan
Nasional
Program
Penanggu-
Kemiskinan
(RAN-PPK)”,
langan
Rencana
Aksi
disampaikan oleh Ibu Woro S. Sulistyaningrum – Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat Miskin dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(Bappenas). Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-13
Materi 3 : “Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan” dengan praktek
aplikasi, disampaikan oleh Bapak Toton Dartono dan Ibu Panca Ruthindarti dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Dibantu oleh tim pendamping dari TKPK Provinsi Jawa Tengah. III. Hari III, Kamis, 10 Oktober 2012 Pembukaan acara, disampaikan oleh Bapak Arief Boedijanto, Kasubid
Kependudukan dan KB Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Materi 1 : “Evaluasi hasil pelatihan melalui presentasi perwakilan masing-
masing TKPK Kabupaten/ Kota terpilih, dipandu oleh Bapak Toton Dartono. Materi 2 : “Soft Launching Website TKPK Provinsi Jawa Tengah”,
disampaikan oleh Sdr Arief Susanto dari tim penyusun website. Refleksi
hasil
pelaksanaan
kegiatan
Pelatihan
Analisis
Kebijakan
Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh Bapak Arief Boedijanto. Penutupan, disampaikan oleh Bapak Benny Pardjianto selaku Kepala Bidang
Pemerintahan dan Kependudukan Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Hasil
yang
diharapkan
melalui
rapat
koordinasi dan pelatihan ini yang telah dilaksanakan selama tiga hari ini adalah :
Meningkatnya kualitas fungsi dan peran dari TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan.
Tim
teknis
TKPK
Provinsi
dan
Kabupaten/Kota dapat memahami dan mampu melakukan analisis penentuan sektor dan kesesuaian anggaran belanja berdasarkan prioritas intervensi.
Meningkatnya pemahaman tim teknis TKPK dalam mengoptimalkan pemanfaatan basis data terpadu kemiskinan (PPLS 2011).
Sistematika penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan dapat dipahami oleh tim teknis TKPK Provinsi dan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-14
Kabupaten/Kota.

Adanya kesepahaman visi dan misi serta komitmen bersama dari kelompok program, SKPD dan TKPK Provinsi terhadap penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
4.
Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan SIMPADU PNPM Mandiri di Surabaya Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan SIMPADU PNPM Mandiri dilaksanakan pada tanggal 12-13 November 2012, bertempat di Hotel JW Marriott Surabaya. Keikutertaan TKPK Provinsi Jawa Tengah pada acara tersebut adalah berdasarkan pada surat undangan permintaan peserta Nomor : 6878/DIII/11/2012 Tanggal 2 November 2012 yang ditujukan kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah. Penyelenggara Sosialisasi dan Pelatihan SIMPADU PNPM Mandiri adalah Pokja Pengendali
PNPM
Kementerian
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Materi kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ini adalah pengenalan terhadap Sistem Informasi Manajemen Terpadu (Simpadu) versi 2 berbasis website sebagai pengembangan dari versi 1 yang telah diluncurkan pada tahun 2009. Materi pengetahuan simpadu yang disampaikan antara lain sistem, data dan fitur dalam website. Selain itu diberikan pengenalan dan teknik penggunaan data statistik yang terdiri dari data PNPM, Data PPLS, PODES, Kemiskinan dan Data Susenas. 6.1.3. Pelaksanaan Koordinasi Sekretariat TKPK Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 1.
Diskusi
Kajian Perkembangan Penduduk Miskin Di Jawa Tengah Tahun
2011 Diskusi yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2012 merupakan kegiatan yang dilaksanakan
TKPK
bersama
kelompok
program. Diskusi ini sebagai bagian dari koordinasi
menyikapi
terkait
kenaikan
jumlah penduduk miskin tahun 2011 yang dikeluarkan/dirilis oleh BPS pada periode maret sebesar 15,76% dan pada periode september menjadi sebesar 16,21%. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-15
Pada diskusi ini menghadirkan dari BPS untuk mendapatkan penjelasan penyebab utama mengapa kemiskinan di Jawa Tengah meningkat. Hal ini agar menjadi bahan evaluasi program untuk mengurai permasalahan yang menjadi penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Sebagai tindak lanjut dari diskusi ini, Bappeda mengirimkan surat secara resmi untuk mengetahui secara detail mengenai penyebab naiknya jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Dari surat yang telah dikirimkan Bappeda, kemudian BPS memberikan jawaban melalui Surat Kepala BPS Prov. Jateng No : 33520.005 Tgl 10 Januari 2012 menyebutkan bahwa penyebab angka kemiskinan di Jawa Tengah meningkat adalah : a)
Terjadinya kenaikan harga beras pada periode Maret sampai dengan September 2011 sekitar 14,65 persen.
b) Adanya penurunan konsumsi beras sebesar 0,06 Kg per Kapita/Minggu (dari 1,62 Kg/Kapita/Minggu menjadi 1,56 Kg per Kapita/Minggu (35 jenis komoditas pangan mengalami penurunan volume konsumsi). c)
Berdasarkan data riil sub round pertama sampai ketiga, telah terjadi penurunan produksi padi dan palawija, pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian hanya 0,3% (q to q), penurunan nilai PDRB harga konstan untuk tanaman bahan makanan pada sekitar pertanian, yakni pada triwulan satu tahun 2011 sebesar 7,20 triliun rupiah menjadi 6,87 triliun rupiah pada triwulan tiga tahun 2011.
d) Secara umum pola konsumsi di Jawa Tengah pada tahun 2010 menunjukkan bahwa 54,29 persen nilai pengeluaran digunakan untuk makanan dan 45,71 persen untuk non makanan. e)
Terjadi inflasi yang cukup besar, data inflasi komulatif periode Maret sampai dengan September sebesar 1,51 persen, dimana andil beras pada periode tersebut lebih banyak dalam menyumbang inflasi.
f)
Terjadi penurunan Angkatan Kerja pada periode Februari - Agustus 2011 (turun 0,26 juta jiwa) dan yang bekerja (turun 0,22 juta jiwa).
g) Pada triwulan 3 terjadi laju pertumbuhan lndustri Besar/Sedang yang negatif untuk year on year yakni sebesar 1,98 persen. Data Sakernas menunjukan terjadinya penurunan jam kerja rata-rata 1 jam selama satu minggu, artinya kemungkinan adanya pengurangan jam lembur sehingga pendapatan pekerja yang bekerja sebagai buruh/karyawan menjadi berkurang. 2.
Rapat koordinasi
internal
Sekretariat TKPK Provinsi
Jawa Tengah
mengenai penyusunan program kerja tahun 2012 Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-16
Dalam rangka persiapan pelaksanaan kinerja TKPK di tahun 2012, Tim Sekretariat TKPK melaksanakan rapat internal sekretariat untuk membahas rencana kerja TKPK selama tahun 2012. Rapat ini dihadiri seluruh Tim Sekretariat TKPK dan bidang Pemduk Bappeda Jawa Tengah sebagai pengampu dari TKPK. Hasil pembahasan rapat tersebut memunculkan beberapa kegiatan yang dikelompokan ke dalam 6 kelompok, yaitu:
3.
a.
Koordinasi TKPK Provinsi Jawa Tengah;
b.
Koordinasi dengan TKPK Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
c.
Koordinasi TKPK Provinsi dengan Kelembagaan Pusat;
d.
Koordinasi Sekretariat TKPK Provinsi Jawa Tengah;
e.
Penyusunan Website TKPK Provinsi Jawa Tengah;
f.
Pelaporan.
Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 Rapat koordinasi berkaitan dengan pengelolaan CSR dan PKBL di Jawa Tengah tahun 2012 ini dilaksanakan pada hari kamis tanggal 2 Pebruari 2012, dengan peserta Dinas Sosial, Biro Perekonomian dan Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaaan rakor ini dengan tujuan untuk koordinasi perkembangan pelaksanaan CSR dan PKBL yang sudah dan akan dilaksanakan. Pembahasan juga dilaksanakan mengenai perkembangan CSR ke depan, upaya apa untuk meningkatkan kuantitas CSR dalam rangka mendukung program-program yang ada di Pemerintah Jawa Tengah yang mendukung pada penurunan kemiskinan.
4.
Rapat koordinasi persiapan kegiatan studi orientasi CSR dan PKBL ke Jawa Timur Sebagai awal rencana kegiatan orientasi mengenai pengelolaan CSR di Jawa Timur, diadakan kegiatan rapat persiapan berkaitan dengan keperluan yang harus dipersiapkan dan materi yang akan menjadi bahan kegiatan orientasi. Rapat persiapan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Pebruari 2012 ini menghasilkan beberapa ponit persiapan, yaitu: a.
Materi yang harus dipersiapkan berkaitan dengan pelaksanaan perkembangan CSR di Jawa Tengah, ditindaklanjuti oleh Tim Sekretariat TKPK dengan susunan materi sesuai dengan yang disepakati dalam rapat.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-17
b.
Melaksanakan koordinasi jadwal kunjungan ke Bappeda Jawa Timur, baik secara pemberitahuan langsung maupun surat.
c.
Menyiapkan adminsitrasi pemberangkatan, peserta dan biaya pelaksanaan kunjungan.
5.
Rapat koordinasi persiapan final pelaksanaan studi orientasi CSR dan PKBL ke Jawa Timur Sebagai tindak lanjut pada rapat yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Pebruari 2012, pada tanggal 21 Pebruari 2012 dilaksanakan rapat final persiapan studi orientasi CSR ke Jawa Timur di ruang rapat lantai V Bappeda Jateng. Rapat final ini sudah dihadiri oleh seluruh peserta yang akan ikut dalam pelaksanaan studi orientasi, terdiri dari Bidang Pemduk Bappeda, Tim sekretariat TKPK, Dinas Sosial, Biro Perekonomian dan Biro Bina Sosial Privinsi Jawa Tengah. Rapat final ini menjelaskan mengenai jadwal final pemberangkatan dan round-down acara yang akan dilaksanakan pada saat kegiatan orientasi di Jawa Timur.
6.
Studi orientasi CSR dan PKBL di Provinsi Jawa Timur Pelaksanaan studi orientasi PKBL dan CSR di Provinsi Jawa Timur diselenggarakan pada hari Kamis dan Jumat, tanggal 23 - 24 Pebruari 2012 di Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan PTPN XI (Gula) Jawa Timur. Peserta studi orientasi sebanyak 11 orang, terdiri dari unsur: Bappeda Prov. Jateng, Dinas Sosial Prov. Jateng, Biro Perekonomian Setda Prov. Jateng, Biro Bina Sosial Setda Prov. Jateng, Fungsional Perencana Bappeda Prov. Jateng dan Sekretariat TKPKD. Tujuan dari kegiatan ini adalah melaksanakan curah pendapat dan belajar perihal
pelaksanaan
penanggulangan
kemiskinan
melalui
kelompok
kerja
pengembangan kemitraan dengan PKBL dan Corporate Social Responsibility (CSR) di Provinsi Jawa Timur. Dari hasil pelaksanaan studi oreientasi di Jawa Timur dapat memberikan pengetahuan penting bahwa dalam pelaksanaan PKBL dan CSR di Jawa Timur dilaksanakan langkahlangkah strategis melalui Sinergitas Antara Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-18
Program PKBL dan CSR Perusahaan dengan Pemerintah di Provinsi Jawa Timur, antara lain : 1) Penandatanganan MoU Sinergitas Program PKBL dan CSR dengan Program Pemerintah oleh Gubernur Jatim dan 14 Perusahaan Swasta, BUMN maupun BUMD pada tanggal 18 Januari 2010 di Ngawi, Jawa Timur disaksikan Presiden RI Bapak Dr. H Soesilo Bambang Yudhoyono dan para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. 2) Pembentukan Forum PKBL dan CSR dan Sektap PKBL dan CSR di Jawa Timur. 3) Diterbitkan Keputusan Gubernur No. 188/170/KPTS/013/2010 tentang Tim Koordinasi Perencanaan Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan/Corporate
Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Provinsi Jawa Timur. 4) Diterbitkan SK Kepala Bappeda Prov. Jatim No. 145/SKEP/202.1/2010 tentang Sekretariat
Tetap
(Sektap)
Tim
Koordinasi
Perencanaan
Program
Tanggungjawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Provinsi Jawa Timur. 5) Membangun Media Informasi CSR Jawa Timur sebagai bentuk perhatian Pemprov. Jatim terhadap perusahaan swasta, BUMN, maupun BUMD sebagai pelaku PKBL DAN CSR di Jawa Timur. 6) Melakukan Pilot Project Desa Binaan sebanyak 9 Desa di 7 Kabupaten tahun 2011. 7) Mengintruksikan kepada beberapa Kabupaten/Kota untuk membentuk Sektap CSR guna mempercepat proses implementasi program. 8) Menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 4 tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan. 9) Menggiatkan
kelompok
program
TKPKD
guna
mendukung
percepatan
penanggulangan kemiskinan, melalui strategi klaster : (1) Bantuan sosial, (2) Pemberdayaan masyarakat, dan (3) Bantuan usaha mikro, kecil dan koperasi serta aksesbilitas terhadap permodalan. 10) Melakukan pemetaan dan identifikasi By Case dari masing-masing By Name dan
By Address yang tergolong sangat miskin (very poor) berbasis data BPS – PPLS 2008. 11) Melakukan pemetaan program Pemerintah Daerah berbasis data Musrenbang yang kegiatannya dispute (tidak terbiayai) oleh APBN/APBD.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-19
12) Melaksanakan fasilitasi pembentukan forum pelaksana CSR yang dilakukan oleh perusahaan berupa FGD dengan perusahaan, SKPD Provinsi, SKPD Kab./Kota; Rakor KISS dengan perusahaan dan Kab./Kota; dan Penyusunan Pergub Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Dari hasil tersebut di atas bahwa dalam pengelolaan CSR dan PKBL dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : a)
Kebijakan pelaksanaan program PKBL dan CSR di Jawa Timur tidak lepas dari dukungan dan peran Kepala Daerah Provinsi maupun Kab./Kota di Jatim dalam menyikapi keterbatasan anggaran dengan berbagai program dan kegiatan di daerah.
b) Pelaksanaan program PKBL dan CSR di Jawa Timur dimulai pada tahun 2009, dimana pemerintah Prov. Jatim melakukan perencanaan dan persiapan untuk mencari solusi pembiayaan dengan konsep alternatif pembiayaan pembangunan melalui koordinasi, integritas, sinkronisasi dan sinergitas program pemerintah dan program CSR; c)
Dalam perkembangannya pada tahun 2011, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki peran dan kedudukan sebagai fasilitator dengan tugas antara lain :
Menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan perencanaan program CSR kepada forum pelaksana CSR.
Memfasilitasi terbentuknya forum CSR.
Menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan CSR kepada DPRD.
Memberikan penghargaan kepada perusahaan yang bersungguh-sungguh melaksanakan CSR.
d) Kelembagaan PKBL dan CSR di Jatim telah dibentuk dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur No. 188/170/KPTS/013/2010, SK Kepala Bappeda Prov. Jatim No. 145/SKEP/202.1/2010 dan Perda No.4 tahun 2011 yang akan ditindaklanjuti dengan menerbitkan Pergub tentang CSR yang sedang disusun oleh Pemprov. Jatim. e)
Berdasarkan hasil rekapitulasi, pada tahun 2010 penyaluran dana PKBL dan CSR di Jawa Timur sebesar Rp.410 milyar, sedangkan pada tahun 2011 hasil rekap sementara sebesar Rp.209 milyar.
f)
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PKBL dan CSR di Jatim, antara lain :
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-20
Sasaran prioritas daerah dan program kegiatan dari perusahaan masih didasarkan pada lingkungan sekitar perusahaan atau biasa disebut dengan “ring 1”.
Sampai saat ini Pergub sebagai aturan pelaksanaan Perda Prov. Jatim Nomor: 4 tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan belum diterbitkan.
7.
Rapat koordinasi internal Sekretariat TKPK Provinsi Jawa Tengah mengenai hasil kegiatan studi orientasi CSR dan PKBL di Provinsi Jawa Timur Rapat koordinasi internal Petugas Teknis Sekretariat TKPK Provinsi Jawa Tengah dengan Bapak Arief Boedijanto pada tanggal 27 Pebruari 2012 sebagai tindak lanjut atas hasil studi oerientasi CSR dan PKBL di Jawa Timur. Dari hasil studi orientasi segera diperbaiki hasil notulensi dan kegiatan yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk rencana kegiatan mengenai pengelolaan CSR di Jawa Tengah. Pada rapat tersebut, disusun rencana kegiatan dan penyusunan materi masih terkait dengan kegiatan CSR yang akan dilaksanakan di Solo.
8.
Rapat Koordinasi Internal Sekretariat TKPK dengan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris TKPK Provinsi Jawa Tengah mengenai Persiapan Musrenbang Sekretariat TKPK dilibatkan pada rapat tanggal 3 April 2012 dengan agenda rapat persiapan Musrenbang Provinsi. Keterlibatan dalam rapat ini Sekretariat TKPK
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-21
diberikan tugas dalam dukungan data yang terkait dengan kemiskinan dan pengangguran. Hasil dari rapat tersebut, Tim Sekretariat TKPK mendapatkan tugas untuk menyusun materi mengenai grafik data series mengenai kemiskinan, TPT, indikator makro dibandingkan dengan target RPJMD/RKPD dan MDGs dan rekapitulasi grafik data korban kekerasan berbasis gender kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. 9.
Kunjungan Bappeda Provinsi D.I. Yogyakarta – Studi Orientasi ke Sekretariat TKPK Provinsi Jawa Tengah Pada tanggal 25 April 2012, TKPK Provinsi Jawa Tengah mendapatkan kunjungan dari Bappeda Provinsi D.I. Yogyakarta. Kunjungan kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi D.I. Yogyakarta (Bapak Sumarno) dan disambut oleh anggota Sekretariat TKPK Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabid Pemerintahan dan Kependudukan Bapak Benny Pardjianto, Kasubid Kependudukan dan KB Bapak Arief Boedijanto dan petugas Teknis Sekretariat TKPK. Pada kunjungan ini, Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi D.I. Yogyakarta selaku pengampu Sekretariat TKPK mendiskusikan mengenai recruitment petugas teknis Sekretariat TKPK Provinsi Jawa Tengah, rencana kerja TKPK Provinsi Jawa Tengah dan kegiatan rutin Sekretariat TKPK Provinsi Jawa Tengah.
10.
Rapat Koordinasi Internal Sekretariat TKPK mengenai Persiapan Rakor TKPK Provinsi Jawa Tengah Sebagai persiapan Rakor TKPK, pada tanggal 30 April 2012 Sekretariat TKPK mengadakan rapat koordinasi internal untuk membahas berbagai kebutuhan yang harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan rakor. Hasil rapat koordinasi antara lain :
Perlu dilaksanakan rapat internal TKPK Provinsi Jawa Tengah dengan seluruh SKPD teknis dalam rangka mencermati program dan rencana sinergitas penanggulangan kemiskinan (renja SKPD) sebelum pelaksanaan Rakor TKPK.
Sekretariat TKPK menyusun materi untuk kegiatan tersebut dengan tema upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.
Sekretariat TKPK menyusun materi untuk kegiatan tersebut dengan tema Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Jawa Tengah.
Sekretariat TKPK perlu melakukan pencermatan terhadap program dan rencana sinergitas penanggulangan kemiskinan (renja SKPD) sebelum pelaksanaan internal TKPK Provinsi Jawa Tengah dengan seluruh SKPD teknis.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-22
11.
Rapat Koordinasi Internal TKPK Provinsi Jawa Tengah - Pencermatan Matrik Rencana Kerja Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan. Rapat internal TKPK Provinsi Jawa Tengah yang melibatkan seluruh SKPD teknis Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2012 dalam rangka mencermati rencana kerja sinergitas penanggulangan kemiskinan dari masingmasing SKPD. Kegiatan ini bertujuan mendiskusikan hal-hal seputar matrik rencana kerja sinergitas penanganan permasalahan isu strategis dalam mendukung penanggulangan
kemiskinan
yang
masih
perlu
dilakukan
pengkajian.
Hasil
pencermatan Sekretariat TKPK Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
Matrik rencana kerja sinergitas penanganan permasalahan isu strategis dalam mendukung penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu non penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan.
Matrik rencana kerja yang menjadi kelompok non penanggulangan kemiskinan merupakan program/kegiatan tidak tergolong dalam kategori penanggulangan kemiskinan.
Matrik rencana kerja yang menjadi kelompok penanggulangan kemiskinan merupakan program/kegiatan yang tergolong dalam kategori penanggulangan kemiskinan baik berdampak langsung maupun berdampak tidak langsung.
Total
anggaran
matrik
sebelum
pencermatan
adalah
sebesar
Rp.2.786.707.565.942,-.
Setelah dilakukan pengelompokan jumlah anggaran untuk kelompok non penanggulangan kemiskinan adalah sebesar Rp.73.546.342.947,-, sedangkan kelompok penanggulangan kemiskinan adalah sebesar Rp.2.713.161.222.995,-.
Untuk kelompok penanggulangan kemiskinan jumlah anggaran dampak langsung adalah sebesar Rp.1.187.687.810.082,- dan dampak tidak langsung adalah sebesar Rp.1.200.313.396.000,-.
Sedangkan harapan dari pelaksanaan kegiatan rapat ini adalah perlunya pengkajian ulang Program/Kegiatan dan sasaran dari masing—masing pengampu sehingga Program/Kegiatan dalam mendukung penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 sesuai dengan pencapaian target sasaran RPJMD 2008 – 2013 ataupun target MDGs 2011 – 2015.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-23
12.
Rapat Koordinasi Internal Sekretariat TKPK Provinsi Jawa Tengah mengenai Penyusunan Website TKPK Provinsi Jawa Tengah. Rapat internal Sekretariat TKPK mengenai Penyusunan Website TKPK Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 13 April 2012 dipimpin oleh Bapak Arief Boedijanto dan diikuti oleh Petugas Teknis Sekretariat TKPK. Hal-hal pembahasan rapat mengenai seputar isi dari website antara lain :
13.
Bidang dan indikator utama;
Visi dan Misi Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah;
Struktur organisasi dan tugas TKPK;
Landasan hukum;
Dokumen penanggulangan kemiskinan.
Diskusi Internal Sekretariat TKPK Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah mengenai Pemanfaatan Data Terpadu PPLS 2011. Konsultasi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah ke Sekretariat TKPK pada tanggal 27 April 2012 mengenai matrik dan surat pernyataan prosedur pemanfaatan data terpadu PPLS 2011 yang dikirimkan oleh Sekretariat TKPK. Dalam diskusi ini dijelaskan kepada Dinas ESDM bahwa SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat memanfaatkan data by name by address PPLS 2011 khususnya program perlindungan sosial inisiatif daerah karena program perlindungan sosial yang merupakan program nasional seperti Jamkesmas, PKH, Raskin dan lain sebagainya, dari TNP2K akan diserahkan kepada Kementrian pengampu program tersebut.
14.
Rapat internal Sekretariat TKPK mengenai Rencana Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Tahun 2013. Pada tanggal 24 Juli 2012, tim internal Sekretariat TKPK melaksanakan kegiatan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Bapak Arief Boedijanto (Kasubbid Kependudukan dan KB). Rapat ini untuk menyikapi rencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk persiapan penyusunan RPJMD 2013-2018, karena masa jabatan Gubernur akan berakhir tahun 2013. Rapat ini membahas bagaimana dokumen SPKD ini dapat tersusun lebih cepat secara lengkap baik dari segi data maupun program dan target capaian. Hal ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rumusan penyusunan RPJM Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2013 – 2018..
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-24
Hasil dari kegiatan rapat internal, Tim Teknis TKPK menindaklanjuti dengan penyiapan
data,
dokumen
dan
informasi
lainnya
yang
berkaitan
dengan
penanggulangan kemiskinan untuk dilakukan analisis berdasarkan masing-masing bidang. 15.
Rapat internal Sekretariat TKPK Pembahasan Surat Dirjen PMD mengenai TKPK Award 2012 Sebagai tanggapan atas surat dari Dirjen PMD, Kementrian Dalam
Negeri
No.
412.6/
4731/PMD tanggal 10 Juli 2012 TKPKD
perihal
Pelaksanaan
Award
internal
2012,
Sekretariat
melaksanakan
rapat
tim TKPK pada
tanggal 25 Juli 2012 untuk menyikapi
surat
tersebut.
Agenda rapat adalah pembahasan mengenai point-point yang ada dalam lampiran surat tersebut. Hasil rapat bersama, diputuskan untuk mengikuti kegiatan TKPK Award dan Tim Teknis Sekretariat TKPK diberikan tugas untuk mengkompilasi segala persyaratan yang ada dalam TKPK Award. 16.
Rapat Konsolidasi Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2012 dan Rencana Tahun 2013 Rapat konsolidasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tahun 2012 dan rencana tahun 2013 TKPK Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2012, bertempat di Ruang Sidang lantai V Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Peserta rapat terdiri dari Tim Teknis TKPK Jawa Tengah, seluruh bidang lingkup Bappeda Jawa Tengah, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, Bapermades dan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah. Rapat dipimpin oleh Bapak Benny Pardjianto (Kabid Pemerintahan dan Kependudukan)
dengan
agenda
konsolidasi
pelaksanaan
program-program
penanggulangan kemiskinan tahun 2012 dan rencana pelaksanaan program pada tahun 2013. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-25
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tahun 2012 yang telah atau akan dilaksanakan oleh SKPD di Provinsi Jawa Tengah dan menginformasikan hasil pencermatan kedua rencana kerja sinergitas penanganan permasalahan isu strategis dalam mendukung penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah adanya pelaporan perkembangan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tahun 2012 dan dapat mendiskusikan hal-hal seputar matrik rencana kerja sinergitas penanganan permasalahan isu strategis dalam mendukung penanggulangan kemiskinan tahun 2013 yang masih perlu dilakukan pengkajian. Hasil dari rapat tersebut adalah : 1) Matrik rencana kerja sinergitas penanganan permasalahan isu strategis dalam mendukung penanggulangan kemiskinan tahun 2013 pada pencermatan pertama dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu non penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. 2) Matrik rencana kerja yang menjadi kelompok non penanggulangan kemiskinan merupakan program/kegiatan tidak tergolong dalam kategori penanggulangan kemiskinan. 3) Matrik rencana kerja yang menjadi kelompok penanggulangan kemiskinan merupakan program/kegiatan yang tergolong dalam kategori penanggulangan kemiskinan baik berdampak langsung maupun berdampak tidak langsung. 4) Pada pencermatan kedua matrik rencana kerja yang menjadi kelompok penanggulangan kemiskinan tahun 2013 merupakan
program/kegiatan yang
tergolong dalam kategori penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi 4 (empat) klaster, yaitu (1) Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; (2) Pemberdayaan Masyarakat; (3) Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil; dan (4) Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha. 17.
Rapat internal Sekretariat TKPK dengan Tim Penyusun Website TKPK Provinsi Jawa Tengah Kegiatan rapat internal TKPK dengan tim penyusun website TKPK pada tanggal 1 Agustus 2012 dalam rangka untuk melihat perkembangan hasil penyusunan website. Pada rapat ini selain dihadiri oleh tim internal sekretariat TKPK juga diikuti oleh fungsional Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-26
Pada kesempatan ini, tim penyusun website diundang secara internal untuk memberikan masukan terhadap susunan website, baik secara konten maupun tampilan. Pada rapat ini, tim penyusun menampilkan website yang sudah tersusun untuk dapat dilihat dan diteliti satu persatu masing-masing menu yang ada dalam web. 18.
Rapat
Penyusunan
Matrik
Pemantauan
Program
Penanggulangan
Kemiskinan di Jawa Tengah Rapat penyusunan matrik pemantauan program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 2 Oktober 2012 bertempat di ruang rapat lantai V Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan rapat ini merupakan tindaklanjut hasil Kegiatan Rapat Kerja Teknis Regional Kelambagaan TKPK di Jakarta pada tanggal 12-14 September 2012 yang diselenggarakan oleh TNP2K dilaksanakan berdasarkan
surat
Sekretaris
Eksekutif
TNP2K
No.
B-609/Setwapres/D-3/
TNP2K.03.04/08/2012 tanggal 31 Agustus 2012 perihal Undangan Rapat Kerja Teknis Regional Penguatan Kelembagaan TKPK Daerah Tahun 2012 untuk Kawasan Tengah Indonesia.
Rapat koordinasi dipimpin oleh Bapak Benny Pardjianto selaku Kabid Pemerintahan dan Kependudukan, Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Untuk pengarah penyusunan matrik pemantauan dipimpin oleh Bapak Arief Boedijanto (Kasubid Kependudukan dan Keluarga Berencana). Peserta rapat adalah SKPD teknis dan bidang internal Bappeda yang mengangani kegiatan berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-27
dan CSR/PKBL, meliputi : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial, Bapermades, Biro Binsos, Biro Perekonomian dan unit bidang Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Pembahasan materi dalam rapat terdiri dari :
Konsep Umum Pemantauan Program;
Acuan Pemantauan Program Keluarga Harapan;
Acuan Pemantauan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
Acuan Pemantauan Program Bantuan Siswa Miskin;
Acuan Pemantauan Program Raskin;
Acuan Pemantauan Program Nasiona;l
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri;
Acuan Pemantauan Program Kredit Usaha Rakyat.
Secara umum, masing-masing program terdapat acuan pemantauan yang berisi tentang : a.
Gambaran Umum Program, terdiri dari :
Tujuan Program;
Penerima Manfaat Program;
Kewajiban Peserta Program;
Besaran Bantuan dan Pembayaran Bantuan;
Mekanisme Pelaksanaan Program;
Komplementaritas Program;
Pelaksana Program.
b.
Perkembangan Terkini Program;
c.
Hasil Evaluasi Dan Tantangan Pelaksanaan Program;
d.
Fokus Pemantauan Program;
e.
Aspek Pemantauan Program;
f.
Contoh Instrumen Pemantauan Program, terdiri dari :
Instrumen Pengumpulan Data Sekunder dan Wawancara Mendalam;
Kuesioner untuk Rumah Tangga/Keluarga/Peserta Program.
Melalui kegiatan rapat koordinasi ini diharapkan masing-masing pengampu kegiatan dapat
memantau
pelaksanaan
program-program
penanggulangan
kemiskinan
dengan menggunakan panduan pemantauan. Hasil dari pematauan tersebut kemudian disusun dalam sebuah laporan yang anantinya akan menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja program dan rencana program tahun berikutnya. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-28
19.
Rapat Persiapan Musrenbang Regional se Jawa – Bali Tahun 2012 di Yogyakarta Rapat koordinasi untuk persiapan Musrenbang Regional se Jawa – Bali dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 November 2012. Rapat ini merupakan bagian dari persiapan penyusunan materi tentang kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Bahan materi ini rencananya akan disampaikan pada acara musrenbangreg Jawa-Bali pada di Yogyakarta. Rapat dipimpin oleh Bapak Benny Pardjianto selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Kependudukan Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dilaksanakannya rapat ini adalah dalam rangka penyusunan kerangka/sistematika materi paparan, pembagian tugas dalam penyediaan data dan penyusunan materi. Peserta rapat meliputi seluruh bidang yang ada di Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari rapat ini diharapkan dapat memberikan dukungan data terhadap tim penyusun, dan bagi tim penyusun segera untuk membuat rancangan awal materi sesuai dengan hasil rapat.
20.
Rapat
penyusunan
Paparan
Gubernur
Jawa
Tengah
Pada
Acara
Musrenbang Regional se Jawa – Bali Tahun 2012 di Yogyakarta Rapat penyusunan paparan Gubernur Jawa Tengah untuk bahan kegiatan Musrenbangreg se Jawa-Bali dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 November 2012 jam 08.30 WIB, bertempat di ruang rapat Bidang Pemduk Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Rapat ini merupakan tindaklanjut dari hasil rapat pada tanggal 5 November sebelumnya. Peserta rapat hanya diikuti oleh tim penyusun yang terdiri dari Bidang dan Praktisi. Rapat dipimpin oleh Bapak Benny Pardjianto dengan memaparkan hasil kerangka paparan yang telah disepakati dan telah diisi materi oleh tim penyusun, sedangkan partisi memberikan masukan dan komentar terhadap materi paparan. Hasil masukan dari masing-masing peserta langsung didiskusikan pada saat itu juga dan disepakati bersama dalam penyempurnaan materi paparan. Hasil dari pelaksanaan rapat ini adalah tersusunnya materi paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Gubernur untuk kegiatan Musrenbangreg se Jawa-Bali 2012 yang akan dilaksanakan di Yogyakarta.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-29
6.2.
Permasalahan Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah antara lain sebagai berikut : 1.
Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan penanggulangan di berbagai tingkatan.
2.
Kurang tepatnya sasaran sebagian penerima program perlindungan sosial.
3.
Belum optimalnya jejaring kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan oleh Dunia Usaha (BUMN/BUMD/Swasta) melalui Program CSR/PKB.
6.3.
Penanganan Pengaduan Masyarakat Dalam rangka penanganan pengaduan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah
membentuk Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat pada organisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 414.2//131/2010, tanggal 31 Agustus 2010, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah. Kelompok kerja ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat TKPK Provinsi Jawa Tengah dalam Penangangan Pengaduan masyarakat. Guna melaksanakan tugas tersebut Kelompok kerja ini memiliki fungsi : a.
Perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
b.
Perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
c.
Perumusan untuk penyiapan bahan sosilasiasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan susunan organisasi kelompok kerja ini adalah sebagai berikut :
1.
Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat pada
Ketua
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah 2.
Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Wakil Ketua
3.
Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Provinsi
Anggota
Jawa Tengah
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-30
4.
Kepala
Bagian
Administrasi
Pelaksanaan
Pembangunan
Anggota
Wilayah pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah 5.
Kepala Seksi Evaluasi dan Pengendalian Unit Pelaksanan
Anggota
Teknis Statistik Pengendalian dan Evaluasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 6.
Kepala
Sub.
Bidang
Pengembangan
Jaringan
Anggota
Penanggulangan Kemiskinan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah 7.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial
Anggota
Provinsi Jawa Tengah 8.
Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi
Anggota
dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah 9.
Kepala Bidang
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan
Anggota
Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah 10.
Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas
Anggota
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Unit Pengaduan Masyarakat TKPK Provinsi Jawa Tengah selama periode Semester I bulan Januari s.d Juli 2012 adalah melakukan rapat-rapat koordinasi dengan Tim Koordinasi maupun Kelompok Kerja serta dengan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah membahas koordinasi dan evaluasi pelaksanaan
program
penanggulangan
kemiskinan
di
lapangan
apakah
terjadi
penyimpangan atau tidak dan ada pengaduan dari masyarakat atau tidak. Pada bulan Juni 2012 Kelompok Kerja UPM melakukan fasilitasi dan klarifikasi masalah sebuah pengaduan dari masyarakat dan termasuk dalam kategori Program Penanggulangan Kemiskinan. Rekapitulasi kegiatan Kelompok Kerja Unit Pengaduan Masyarakat TKPK Provinsi Jawa Tengah periode Semester I dapat dilihat pada tabel 6 berikut :
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-31
Tabel 6.1 Rekapitulasi Kegiatan UPM TKPK Provinsi Jawa Tengah No. 1. 2.
Kegiatan
Januari
Februari
Jadwal Pelaksanaan Maret April
Mei
Juni
Rakor Penanganan Pengaduan Cakupan Kelompok Kerja UPM TKPK Prov. Jateng dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut : Tabel 6.2 Cakupan Tupoksi Kegiatan UPM TKPK Provinsi Jawa Tengah NO
PROGRAM NASIONAL/DAERAH
KOORDINATOR
Program Penanggulangan Kemiskinan Klaster I 1 Raskin 2 Jamkesmas/Jamkesda 3 BOS, Program Bantuan Siswa Miskin 4 Program Keluarga Harapan (PKH) Program Penanggulangan Kemiskinan Klaster II 1 PNPM Mandiri Perdesaan, Fasilitasi dan Stimulan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, Fasilitasi dan Stimulan Perbaikan Kualitas Perumahan Berbasis Masyarakat 2 PNPM Mandiri Perkotaan, PPIP, PAMSIMAS 3 PNPM Mandiri Pariwisata 4
PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan
5
Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif Program Penanggulangan Kemiskinan Klaster III 1 Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2 Kredit Usaha Bersama (KUBE) Sumber : , diolah
Biro Perekonomian Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dinas Sosial Bapermades
Dinas Cipkataru Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kelautan dan Perikanan Disnakertransduk Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Sosial
Dalam kurun waktu semester I masuk ada beberapa pengaduan dari masyarakat Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang Kab. Banyumas
dapat dilihat pada tabel matriks
dibawah ini :
Tabel 6.3
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-32
Penanganan Pengaduan Masyarakat NO 1
PROGRAM NASIONAL/ DAERAH Fasilitasi dan Stimulan Perbaikan Kualitas Perumahan Berbasis Masyarakat
Sumber : , diolah
LAPORAN PENGADUAN Tgl : 05-05-2012 Pelapor : Kades
Masalah : pengaspalan jalan sebesar Rp.25.000.000,bantuan sarana prasarana TK sebesar Rp.10.000.000,berasal dari bantuan partai politik. Lokasi : Desa Sawangan Kecamatan Ajibarang Kab. Banyumas
INSTANSI PENGAMPU
PENANGANAN PENGADUAN
KET.
Bapermades Prov. Jateng
Tgl : 04-06-2012 Langkah Tindak lanjut : Fasilitasi dan Klarifikasi Ke lokasi Hasil : kesepakatan dan kesanggupan panitia pelaksana bersama warga yang dituangkan dalam surat pernyataan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum dikerjakan
Masalah Selesai
Berdasarkan tabel di atas permasalahan yang terjadi adalah berkaitan dengan bantuan dari APBD Prov. Jateng Tahun Anggaran 2011 pada kegiatan Fasilitasi dan Stimulan Perbaikan Kualitas Perumahan Berbasis Masyarakat yang difokuskan pada penataan lingkungan berupa pengaspalan jalan sebesar Rp. 25.000.000,- dan bantuan sarana prasarana Taman Kanak-Kanak sebesar Rp. 10.000.000,- berasal dari bantuan partai politik. Berdasarkan klarifikasi dan fasilitasi permasalahan di lapangan ternyata memang benar adanya permasalahan terebut, panitia pelaksana kegiatan sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan kegiatan dimaksud belum dilaksanakan. Tim melakukan langkahlangkah preventif dan fasilitasi penyelesaian masalah dimaksud dengan menghadirkan pihak yang terlibat yaitu : Kepala Desa, Panitia Pelaksana, masyarakat dan membuahkan hasil kesepakatan yang dituangkan dalam pernyataan bermaterai. Panitia pelaksana sanggup menyelesaikan kegiatan dimaksud dalam tempo 30 hari sejak pernyataan tersebut ditandatangani. Setelah waktu jatuh tempo habis tim melakukan koordinasi dan pemantauan dengan melibatkan Kabupaten. Hasil dari kegiatan bantuan untuk masyarakat dimaksud sudah dilaksanakan dengan baik oleh panitia pelaksana kegiatan bersama warga masyarakat dan dinyatakan selesai. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-33
Agenda kegiatan Kelompok Kerja UPM berikutnya adalah terus meningkatkan sosialisasi kelembagaan UPM sebagai wadah pengaduan masyarakat serta melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjaring permasalahan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan semua pihak. 6.4. NO. 1.
2.
3.
4. 5. 6. 7.
Agenda Kegiatan TKPK Provinsi Jawa Tengah tahun 2013
KEGIATAN
BULAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOV DES
Rapat Koordinasi TKPK Provinsi dengan SKPD dan Kabupaten/ Kota Fasilitasi Peningkatan Kapasitas TKPK Kabupaten/ Kota Pemetaan Kecamatan & Desa Prioritas Diklat TNP2K Pengumpulan dan Analisis Data Publikasi Data Kemiskinan Pengelolaan website TKPK Provinsi Jawa Tengah
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-34
6.5.
Rekomendasi Koordinasi dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan Terkait dengan penurunan angka kemiskinan di suatu wilayah Provinsi terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah : (1) penurunan kemiskinan bukan merupakan suatu ouput dari sebuah kegiatan atau program namun merupakan outcome menjadi impact, sehingga suatu program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan (on going) tidak serta merta (instan) dapat menurunkan angka kemiskinan; (2) bahwa yang memiliki kewenangan untuk mengukur dan mempublikasikan data kemiskinan adalah instansi resmi yang oleh peraturan perundang-undangan ditugasi untuk itu yaitu BPS. Pengukuran dilakukan melalui survei dan sensus dengan metode dan paramater tertentu; (3) pengurangan kemiskinan pada suatu wilayah provinsi adalah akumulasi pengurangan kemiskinan dari seluruh wilayah kabupaten; dan (4) program/kegiatan dalam rangka penurunan angka kemiskinan tidak dapat dilaksanakan hanya satu tahun anggaran namun perlu berkelanjutan (sustainable) secara harmonis antar instansi di tingkat provinsi, kabupaten/kota bahkan di tingkat pusat. Terkait dengan hal tersebut beberapa rekomendasi yang bisa dirumuskan adalah :
Perlu dilakukan sinkronisasi terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan
dengan
tolok
ukur
atau
parameter-parameter
kunci
yang
dipergunakan oleh BPS dalam melakukan pengukuran kemiskinan.
Mendorong Kabupaten/Kota untuk melakukan akselerasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar percepatan penurunan angka kemiskinan bisa lebih cepat tercapai.
Intensitas koordinasi antara TKPKD Kabupaten/Kota dengan TKPK Provinsi Jawa Tengah perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan manajemen pengelolaan Sekretariat TKPKD.
Perlu
dilakukan
monitoring
dan
evaluasi
terhadap
keberlanjutan
dan
kemanfaatan dari pelatihan-pelatihan yang telah diselenggarakan dalam rangka peningkatan
kapasitas
pengelola
program
penanggulangan
kemiskinan
Kabupaten/Kota dan jika diperlukan bisa ditindaklanjuti dengan supervisi oleh TKPK Provinsi.
Sejak akhir tahun 2012 TNP2K telah menyediakan data penduduk miskin by
name by addres sebagai hasil dari pemetaan/pendataan
PPLS 2011 yang
dilakukan oleh BPS, dimana data ini bisa diakses oleh Pemerintah Daerah dengan mengajukan permohonan ke TNP2K. Untuk itu disarankan kepada SKPD
baik
Provinsi
maupun
Kabupaten/Kota
di
Jawa
Tengah
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
dapat VI-35
memanfaatkan secara optimal ketersediaan data ini dalam menyusun/ melaksanakan program-program intervensi sehingga lebih tepat sasaran dan tepat lokasi. 
Meskipun
jumlah
pengaduan
ke
Unit
Pengaduan
Masyarakat
dalam
penanggulangan kemiskinan ini relatif sedikit, bukan berarti keluhan atau pemasalahan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah juga sedikit, oleh karena itu kegiatan penanganan pengaduan perlu dilalksanakan lebih agresif dengan membuka dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhannya melalui berbagai media informasi.
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013...
VI-36
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 7.1 Kesimpulan 1) Jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008 sebesar 6.189,60 ribu jiwa ke tahun - tahun berikutnya terus mengalami penurunan. Dalam rentang waktu 2008-2012, penurunan jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah sebesar 2.006,19 ribu jiwa atau pada tahun 2012 menjadi sebesar 4.863,41 ribu jiwa. Secara Nasional dan dibandingkan dengan seluruh provinsi di Indonesia, persentase penduduk miskin Jawa Tengah masih lebih rendah dari 10 provinsi lainnya, namun secara absolut, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi kedua setelah Jawa Timur. 2) Pada tahun 2012 posisi relatif indeks kedalaman kemiskinan (P1) Jawa Tengah sebesar 2,39 jika dibandingkan dengan provinsi di Pulau Jawa-Bali masih berada di atas Jawa Timur (1,93), Jawa Barat (1,62), Banten (0,95), DKI Jakarta (0,56) dan Bali (0,39). Namun Jawa Tengah masih lebih rendah dari DIY (2,89). Dilihat dari sisi perkembangannya, indeks kedalaman kemiskinan periode tahun 2008-2012 mengalami penurunan menjadi sebesar 2,39 pada tahun 2012. posisi relatif Jawa Tengah (0,57) jika dibandingkan dengan provinsi di pulau Jawa-Bali masih lebih tinggi dari Jawa Timur (0,44), Jawa Barat (0,42), Banten (0,28), DKI Jakarta (0,15) dan Bali (0,07). Namun Jawa Tengah masih lebih rendah dari DIY (0,75).
3) Perkembangan indeks keparahan kemiskinan (P2) di Provinsi Jawa Tengah jika dilihat secara periodik dari tahun 2008-2012 trennya menunjukkan kondisi yang positif atau menurun. Meskipun pada tahun 2011 pernah mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,66 dan pada tahun 2012 turun menjadi sebesar 0,57. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....VII-1
4) Target RAD MDGs
tahun 2012 sebesar 13,44% dan realisasi persentase
penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah pada periode September tahun 2012 sebesar 14,98%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian penurunan penduduk miskin Jawa Tengah pada tahun 2012 belum sesuai target. 5) Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 mencapai 5,63% berada di bawah rata-rata nasional sebesar 6,14%. Jika dibandingkan dengan provinsi di Pulau Jawa dan Bali, TPT Jawa Tengah lebih rendah dari Banten (10,13%), DKI Jakarta (9,87%) dan Jawa Barat (9,08%), akan tetapi TPT Jawa Tengah masih lebih tinggi dari Jawa Timur (4,12%), DIY (3,97%), dan Bali (2,04%) TPT Jawa Tengah selama lima tahun trennya menurun, pada tahun 2008 sebesar dari 7,35% dan pada tahun 2012 menjadi sebesar 5,63%. Penurunan cukup signifikan terjadi pada tahun 2010 menjadi sebesar 6,21% atau turun sebesar 1,12% dari tahun 2009. 6) Realisasi anggaran belanja daerah sektor ketenagakerjaan tahun 2011 sebesar Rp.217,93 Milyar naik pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp.240,21 Milyar.
Meningkatnya
realisasi
anggaran
belanja
daerah
sektor
ketenagakerjaan tahun 2012 berpengaruh terhadap perbaikan capaian TPT tahun 2012 sebesar 5,63% dari tahun 2011 sebesar 5,93%. 7) Realisasi anggaran belanja daerah sektor kesehatan tahun 2011 sebesar Rp.598,53 Milyar naik menjadi sebesar Rp.729,66 Milyar tahun 2012. Namun meningkatnya realisasi anggaran belanja daerah sektor kesehatan tahun 2011 tidak disertai dengan perbaikan capaian Angka Kematian Ibu Bayi (AKI) tahun 2012 sebesar 10,75 per 1.000 KH yang mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebesar 10,34 per 1.000 KH (tidak efektif). 8)
Realisasi anggaran sektor pendidikan pada tahun 2011 sebesar Rp.79,07 Milyar naik menjadi sebesar Rp.89,98 Milyar pada tahun 2012. Namun meningkatnya realisasi anggaran belanja daerah pada tahun 2012 tidak
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....VII-2
disertai dengan perbaikan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI pada tahun 2012 sebesar 109,06% dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs pada tahun 2012 sebesar 77,79% yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (tidak efektif).
7.2 Saran 1) Hasil analisis terhadap prioritas dan wilayah intervensi sebagaimana disebutkan dalam bab III Laporan LP2KD ini perlu ditindaklanjuti dan dipertimbangkan masuk dalam kegiatan tahun yang akan datang oleh sektor terkait. 2) Laporan LP2KD ini perlu di share atau dipresentasikan dihadapan TKPKD Kabupaten/Kota untuk menjadi pprhatian terkait dengan posisi masingmasing kabupaten/kota dan peran yang sebaiknya diambil dalam rangka mendukung penurunan angka kemiskinan Provini Jawa Tengeh. 3) Laporan LP2KD ini diharapkan menjadi bahan dalam penyusunan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) . 4) Selain menjadi masukan dalam penyusunan SPKD, dokumen ini dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam penysuunan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018.
--o0o--
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.....VII-3