Edisi 117 (1 - 8 Juni 2009)

CMYK

Edisi 117/ 1 - 8 Juni 2009

Harga: Rp 3.500,- (Luar Surabaya tambah ongkos kirim)

Terkait Dugaan ‘86’ atas Penggerebekan VCD/DVD Bajakan di Rental Flamboyan

Diduga Gunakan Jasa 4 Preman, Untuk Manganiaya

2 ‘TSK’ Di Tahan, Direksi & Pemkot Tutup Mata

Oknum Anggota Dewan Kota Surabaya DPO Polwiltabes Surabaya Anggota Dewan Kota Surabaya, Syahfuddin Zuhri menjadi buron Tak Terima, Polwiltabes Surabaya. Lantaran, melakukan pengeroyokan terhadap Kozin yang dibantu keempat preman yang diduga Ancam Somasi ...hal.08 disewanya dengan imbalan uang.

Polwil Bakal Kembangkan Penyidikan ...hal.10

...hal.10

KOLOM CAK KUS

Terkait Dugaan Korupsi di RSU Dr.H.Kusnadi Bondowoso

3 Purn. Jenderal ’Bertarung’di Pilpres

Jangan Sentuh Politik, Rakyat Lebih Penting Banyaknya kejadian yang luar biasa akhir akhir ini menjadikan rakyat semakin apatis pada pemilu kali ini. Keracuhan pemilu Legislatif sangat terasa menjengkelkan rakyat. Apalagi berbagai maneuver politik yang ingin menang sendiri, bergaung di mana-mana. Ditambah tertangkapnya Antasari Ketua

Bersambung di Hal. 7

Kusworo

Rekayasa Pemeriksaan Kades Ajung

Tim Lawyer Tanya Surat Ijin Kepada Bupati Jember Meski laporan ke polres resmi dikirimkan (5/1),namun hingga kini pihak polres masih belum jelas dalam menangani kasus penggelapan honor yang dilakukan Kades Ajung.

Menurut pernyataan kuasa hukum Suparto P. Hanik, penyidik masih menunggu surat ijin tertulis dari bupati karena Masduki masih menjabat sebagai kades.

Suparto P. Hanik

Bersambung di Hal. 7

KASUS

Polwil Terancam ‘Dipraperadilankan’ SURABAYA (Suara Publik)- Kuasa hukum mantan karyawan PT. Prambanan Kencana, Yustinus SH, segera mempraperadilankan Polwiltabes Surabaya, jika dianggap berlaku kurang professional dan proposional dalam menangani kasus kliennya, Rochman Hamsyah.

Diduga, upaya hukum ini dilakukan Yustinus setelah Yustinus SH kliennya mendapat surat perihal pemberitahuan perkembangan penyidikan ke 2, dari Polwiltabes tertanggal 22 Mei 2009, Nopol : B/ 860/V/2009/ Reskrim.

Bersambung di Hal. 7

JANGGAL

Forum Kepala Desa dan Perangkat Desa (FOKAP) yang lama sampai saat ini masih belum dibubarkan, tapi kenapa yang baru sudah terbentuk. Siapa yang melantik, Bagaimana status legalitasnya, dan di mana dikukuhkan?

Bersambung di Hal. 7

BONDOWOSO (Suara Publik) – Secara perlahan namun pasti, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso terus melakukanpemeriksaan terhadap saksi-saksi kasus dugaan korupsi ditubuh RSU Dr.H.Kusnadi Bondowoso. Pidana Khusus Kejari Bondowoso telah memeriksa Kasubag. Anggaran RSU Kusnadi Wahyu Setyo Handayani, Kabag.

Keuangan Umi Hadiyati dan Kardiyo, selaku tim Verivikasi.

Ketiga orang tersebut, dipanggil untuk dimintai keterangan terkait aliran dana anggaran di RSU Dr.H.Kusnadi Bondowoso. Dugaan keterlibatan dan korupsi Dr.Ngartjojo selaku Dirut RSU Dr.H. Kusnadi dan Lilik Rahmawati, semakin menguat dengan adanya ket-

SURAT konfirmasi LSM Amak yang ditujukan ke Diknas Kota Surabaya yang diberitakan media ini hanya dijawab oleh staf Kepala Dinas (Kadiknas) Kota Surabaya Drs Sahudi, soal proyek pembangunan sekolah marger yang menelan Sahudi anggaran Rp 181 Milliar (Rp.181.600.000.000,-) ternyata dikerjakan oleh Dinas Tata Kota sedangkan Dikans Kota hanya merger sekolahnya saja. Sedangkan Kadiknas Enggan Berkomentar.

Bersambung di Hal. 7

Perda Belum Keluar

Dishub Banyuwangi Pungli SIPA

erangan yang disimpulkan dari para saksi. Hingga berita ini diturunkan, Kejari terus melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Menurut sumber terpercaya di Kejari Bondowoso, untuk menguatkan keterlibatan dr.Ngartjojo dan Lilik Rahmawati sebagai tersangka, Kejaksaan terus melakukan pemeriksaan secara intensif.

Selain itu, ada dugaan jika RSU Dr.H.Kusnadi Bondowoso merupakan aset Pemkab setempat yang masih sering dijadikan income oleh mantan Bupati Bondowoso (Mashoed,.red), berkerjasama dengan dr.Ngartjojo dan juga beberapa pejabat lainnya.

Informasi yang diperoleh Suara Publik menyebutkan, dalam pekan ini Dr.Ngartjojo dan Lilik Rahmawati akan diperiksa kembali yang mengarah sebagai tersangka oleh Kejari Bondowoso.

Penelusuran Suara Publik terkait keberadaan Dr. Ngartjojo, sejauh ini menemukan titik terang. Keberadaan Dr.Ngartjojo yang saat ini bertugas dinas di RS Haji Sukolilo, terindikasi benar adanya. Terbukti, saat Suara Publik menemui Bagian Kepegawaian RS Haji, staf bagian kepegawaian langsung menganjurkan ke Bagian Umum.

Selanjutnya, Kabag Umum tidak

dapat ditemui karena sedang mengikuti rapat, dan penelusuran Suara Publik terhenti ketika berhasil menghadap Bag. Hukmas. Suara Publik memperoleh keterangan jika Dr.Ngartjojo kesehariannya bertugas di RS Haji Surabaya. Sayangnya, Suara Publik tidak diperkenankan untuk bisa bertemu dengan Dr.Ngartjojo guna konfirmasi.

Malah, pihak bagian Hukmas akan menyampaikan tujuan Suara Publik kepada Bagian Umum (27/5). Namun, kabar terakhir dari Bagian Hukmas melalui via selular Suara Publik akan segera dipertemukan dengan perwakilan dari Direktur RS Haji, Dr. Sukamto (28/5).

Sekedar mengingat pemberitaan sebelumnya, terungkapnya kasus di RSU Dr.H. Kusnadi tersebut berawal dari rancunya pendistribusian obat POP yang berkwitansi ganda. Modus operandinya adalah, dengan menyiasati pembelian obat yang dibeli oleh rumah sakit kepada rekanan, dan faktur pembelian obat sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2007 dibuat ganda, sehingga kuat dugaan dana hasil penjualan obat tidak utuh masuk ke kas Rumah Sakit, dan sejak itulah apotik non RSU ditemukan kemudian ditutup, bahkan penjaga apotik yang berseragam

Bersambung di Hal. 7

Balai Uji Kir , Banyuwangi

BANYUWANGI (Suara Publik)- Praktik pungutan liar (pungli) pengurusan uji kir di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi dikeluhkan pemilik kendaraan angkutan umum, truk dan pick up.

Bersambung di Hal. 7

Oknum Caleg PDIP Selewengkan Dana Subsidi SIDOARJO (Suara Publik)- Dampak dari pemberitaan edisi lalu terkait dugaan oknum caleg jadi DPRD DAPIL 2 SIDOARJO, Mundzir Dwi Ilmiawan, yang menyelewengkan dana hibah yang dikucurkan Departemen Kelutan dan Perikanan (DKP) untuk subsidi pengadaan benih udang bulan Desember 2008 senilai ± Rp. 25 – Munzir D Kurniawan 35 juta, membuat salah satu wakil DCJ PDIP Kab. Sidoarjo, Suryanto kebakaran jenggot.

Bersambung di Hal. 7

Legalitas Fokap Dipertanyakan

SITUBONDO (Suara Publik)- Itulah segelintir pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa yang tergabung dalam

Sahudi Enggan Mengomentari

RSU Haji Surabaya ‘Lindungi’ Pejabat yang Dicari Kejaksaan Mantan Dirut RSU Dr. H. Kusnadi, Dr. Ngartjojo, meski dicari-cari pihak kejaksaan Bondowos.

Namun dirinya masih dengan santai dipekerjaannya yang baru.

Benarkah dirinya banyak dilindungi oleh pejabat Pemprop? Ikuti terus penelusurannya.

Program / Proyek Sekolah Marger untuk SDN, SMPN, SMKN, MTsN Surabaya

Susiyanto, SH

Penasehat Hukum Jembatan Ambruk “Seret Tersangka Lain”

Mantan Kepala SKNVT PU.Dirjend Cipta Karya Jatim Bisa Tersangka Kasus ambruknya jembatan Kejawan Putih, masih menyisahkan banyak kejanggalan. Kejanggalan ini menurut penilaian sumber suara publik, terjadi di penegakkan hukumnya.

Benarkah ada yang bermain dengan hukum?

SURABAYA, (Suara Publik) - Hasil investigasi suara publik, rupanya semakin mendekati kebenaran. Senada dengan pemberitaan sebelumnya, Ir Djoko Supriyono,MT. SH, M.Hum, selaku penasehat hukum terdak-

wa Ir Dhiang Pinardi, mengatakan tidak sepantasnya Ir Dhiang diadili sendirian. Menurutnya kesalahan ini merupakan kesalahan banyak orang, jadi mereka juga harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

“Kesalahan itu, bukan Kesalahan Satu Orang,” itulah pernyataan Djoko, yang tertuang dalam eksepsi sidang jembatan ambruk yang digelar di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (27/05).

Sayangnya pernyataan Djoko Supriyono ini kontra produktif dengan posisi beber-

Penasehat hukum terdakwa Sidang Jembatan ambruk yang digelar di PN Surabaya, Rabu (27/05)

apa orang yang seharusnya ikut bertanggungjawab terhadap kasus ini, sebab menurut sumber di lingkungan Dirjen Cipta

Karya Jatim, selain sebagai penasehat hukum Ir Dhiang, Djoko juga menjadi penasehat hukum Mantan Kepala SKNVT

Ingin Pasang Iklan dan Berlangganan Call : Surabaya: 031-5689012, 031-71929951, Jakarta : 021-952122729, 0856731174227, Bali: 0361-767459 CMYK

Pembangunan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Gerbang Kertosusilo, Ir Tigor Simarmata Dipl, SE dan asisten perencana, Mahardi Boediono St,Msi.

Bersambung di Hal. 7

DINAMIKA KOTA

2

Edisi 117/ 1 - 8 Juni 2009

Rekomendasi Dewan Soal Stren Kali Terganjal Fraksi PDIP

Penerbit : CV. Media Publik No. NPWP : 02.586.480.2-614.000 No. SIUP : 503/7720A/436.5.9/2006 No. TDP : 130135121335 No. PWI : 14.00.0347.08.M Berdiri 17 Agustus 2006 Pendiri/Pemimpin Umum Kusworo, SE Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi Dwi Heri Mustika Pemimpin Perusahaan Rudi Hartono Sekertaris Redaksi/Perusahaan Kusuma Wakil Pemimpin Redaksi Setyo Handoko Redaktur Pelaksana Mahendra (Jatim), Wahyudiono, SH (Jakarta, Jabar, Banten) Dewan Redaksi Kusworo SE, Dwi Heri Mustika, Rudi Hartono, Setyo Handoko, Mahendra, Wahyudiono SH, Bidot Suhariyadi SE. Redaktur DKI Jakarta M. Iqbal, Parulian S. SE, Mim Holik Koordinator Liputan HD. Wahyudi (Jatim), Yudha Sartana (DKI Jakarta) Reporter Jawa Timur Sutanto, Teguh, Eko Prasetyo Reporter Jabodetabek Biller S, W. Artanto, Rohman, Luhanry Lucas MS, Nurul Komari AS, Lestari, Pujiatno, Zubaidi, Holili, Md Manager Marketing Didik Yusni Staf Perusahaan Well, Udin, Jayus Penasehat Umum W. Shobari & Ponco Bayu Widodo SE Penasehat Redaksi HM. Yousri N.R.A, Idrus Sahab Penasehat Hukum I Wayan Titip Sulaksana Penasehat Perusahaan Chandra Lie & H. Suprijono Advokasi Bambang Wiyarto SH. MH, Andi R SH, Ardiansyah SH, Aziz SH Kepala Perwakilan Jatim Mahendra Kabupaten Sidoarjo : Rynaldy, Edi S; Kabupaten Sumenep : (Kepala Perwakilan) Mastur SH; Kabupaten Pamekasan : (Kepala Perwakilan) Marsuto Alfianto, Fiqri; Kabupaten Sampang : Abdus Salam; Probolinggo : (Kepala Perwakilan) A. Rohim; Kabupaten Lamongan : M. Najib, Yusuf S; Kabupaten Gresik : Atiek Hariati, S.P; Bojonegoro: Bambang AW; Mojokerto : (Kepala Perwakilan) Tawi, Surip; Blitar : (Kepala Perwakilan) Herlina, Utomo, M Idris; Kediri : (Kepala Perwakilan) Agus Puguh , Edi, Joko W; Malang: Maxi Sutrisno; Jombang: (Kepala Perwakilan)Ferdi, Adam Gunadi, Kartika; Nganjuk: S. Muryati, Maryono, Moch. Supriatin; Kabupaten Jember : (Kepala Perwakilan) Syamsoen. M, Ukik Wahyu Saputra; Kabupaten Lumajang: Y. Wahyudi; Kabupaten Bondowoso : (Kepala Perwakilan) Hery Masduki, Mulyamat, Ponidi Subandi, HM. Saliyanto; Kabupaten Stubondo : Yunus. P.H, Rudi Surokov, Sutikno; Kabupaten Banyuwangi : (Kepala Perwakilan) Dody Sucahyo SH, Kepala Perwakilan Jawa Barat Dwi Heri M DKI Jakarta : Wely; Kota Depok : M. Kristanto S, M.Holili; Kabupaten Bogor : Angga Sunarya, Nuril Anwar; Kota Bogor : Suwandi R, Hamid, Ellis; Kabupaten Bekasi : Dody Ruestadi, Rhagil A.S.N, W. Jono; Kota Bekasi :RA. Gani, Januari Simbolon, Sartono, Yanto; Karawang : A. Suryanto, Deni Rudi Yana, Dedy Siswanto; Sukabumi :Adhit Risdianto, Muhammad Taufik; Indramayu : AJ. Victor; Tanggerang : Pepen Andriyanto; Serang: Ramses Simbolon Kepala Perwakilan Kalimantan Misranudin Kalimantan Selatan : (Kepala Perwakilan) Zulfarhan Noor; Kabupaten Tanah Bumbu & Kota Baru : Idi Muslim Kepala Perwakilan Irian Jaya Haryo Dewantoro Alamat DKI Jakarta & Jawa Barat Wisma Rakyat, Jl. Industri Raya Block C No. 4, Jakarta Pusat 10720, Telp. (021) 4479054 Email : suarapublik.jakarta@gmail.com suarapublik.jawabarat@gmail.com Alamat Redaksi Jawa Timur Jl. Dukuh Kupang Timur XIV/ 54, Surabaya Telp. (031) 5689012 Email : suarapublik_redaksi@yahoo.com Alamat Redaksi Bali

By Pass No. 999 Kuta, Kabupaten Badung, Bali Telp. (0361) 767459 Hunting 081-331000944 ; (031) 71929951 No. Rek. Bank Mandiri Cabang Darmo Park Mayjend Sungkono, Surabaya 141-00-05115795 a/n Kusworo Percetakan PT. Duta Aksara Mulia (Isi di luar tanggung jawab percetakan)

Wartawan Suara Publik Dilarang Menerima Uang/ Barang Dari Narasumber & Dibekali Surat Tugas Atau Kartu Pers

Hotel Garden Tetap Dieksekusi SURABAYA (Suara Publik)- Batalnya eksekusi Hotel Garden di Jl Pemuda karena telah berhasil menggagalkan proses eksekusi dengan mengerahkan karyawan dan bantuan tenaga dari luar, bukan berarti telah lolos dari jeratan Pengadilan atas vonis yang ditetapkan lantaran tidak dapat menyelesaikan hutangnya kepada PT Pann Finance. Menurut sumber yang dapat dipercaya, PT Pann Finance tetap melancarkan misinya dengan cara menyelundupkan dutanya kelokasi Hotel Garden dengan berlagak menjadi tamu hotel, agar mendapatkan informasi tentang keberadaan hotel dalam persiapan eksekusinya yang tetap akan dilaksanakan dalam tahun ini (2009). Tentu saja kondisi ini sangat mempengaruhi kondisi karyawan saat ini, lantaran merasa terancam nasibnya akan kehilangan pekerjaan yang telah dirintisnya bertahun-tahun. cox

Warga Stren Kali Datang F-PDIP Dukung Walikota, Armuji ‘Menghilang’ Bagaimana tidak, awalnya bak seorang pahlawan, Armuji tampil di depan dengan berorasi penuh janji-janji yang menggelegar seakan benar-benar penuh keberanian melawan kebijakan Walikota demi warga stren kali yang telah mengusungnya duduk kembali di kursi dewan untuk ketiga kalinya. Belakangan setelah hampir mayoritas fraksi mulai mendukung usulan penghentian penertiban, Armuji malah mengilang karena ternyata terganjal oleh fraksi-nya sendiri. Lantas, bagaimana hubungan Armuji dengan yang lain, kok terkesan tidak terkoordinasi?

SURABAYA (Suara Publik)- Politik memang kejam, rakyat hanya dijadikan komiditi perolehan suara demi target kursi yang direbut. Nasib warga yang dipaksa terlibat dalam Pemilu tetap saja tidak mendapatkan pembelaan sebagaimana yang didambakan. Apa jadinya seandainya penertiban warga stren kali Wonokromo dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pilleg, tentu beberapa Caleg di Dapil itu termasuk Armuji akan sulit untuk memenuhi kuota agar mendapatkan tiket kursi dewan seperti saat ini.

Menggusur warga stren kali yang nyatanya telah terbentuk RT dan RW sekaligus memegang KTP kota Surabaya, apalagi mayoritas warga setempat adalah partisipan sebuah partai yang berhasil meloloskan Calegnya, akan menimbulkan banyak pertanyaan dan presepsi miring. Inilah yang saat ini dialami oleh warga stren kali Wonokromo dan Baratajaya saat kembali berbondong-bondong mendatang gedung dewan dan ditemui oleh Ketua, Wakil dan beberapa ketua frak-

Musyafak Rouf

Suasana di luar dan dalam gedung DPRD kota Surabaya saat didatangi pengunjuk rasa dari warga stren kali Baratajaya. si. Salah satu peserta demo sebut saja Wahyu mengatakan, ternyata Armuji hanya ber-euforia. “Buktinya justru fraksinya Armuji lah (FPDIP) yang telah mengganjal usulan para fraksi lain yang bertujuan menghentikan penertiban,“ paparnya benada emosi. Tentu saja sangat masuk akal, karena Walkota Bambang DH adalah kader PDIP yang berhasil duduk menjadi kepala daerah, dan ini masih aktif menjadi fungsinaris tingkat DPD Jatim.

Hal ini senada dengan ungkapan Musyafak Rouf Ketua Dewan

di depan perwakilan pengunjuk rasa. “Sebagai ketua saya memang menunggu surat usulan dari semua fraksi termasuk PDIP untuk membuat rekmendasi kepada Walikota agar menghentikan penertiban warga stren kali sambil menunggu Perda no 9 Prov Jatim tentang sempadan, lha iyo….yang kemarin sangat ngotot, sekarang malah tidak terlihat bahkan fraksinya justru mengganjal,” ungkapnya. Tentu saja yang dimaksud Musyafak Rouf adalah Armuji yang sebelumnya terkesan ngotot dan bersungguh-sungguh

Memastikan BBJ Sebagai Kegiatan Entertaint MEMPERHATIKAN pelaksanaan Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ) yang sudah berjalan 2 kali, tak sedikit masyarakat yang percaya jika agenda tahunan yang menguras biaya milyaran itu dikerjakan serius oleh Pemkab Jember di bawah kepemimpinan MZA. Djalal, apalagi bahasa yang dipresentasikan tak pernah meyakinkan.

Setidaknya indikasi ketidak seriusan tersebut Oleh : dapat dilihat sepM. Syamsoen Marsane erti, 1. BBJ diKabiro Jember laksanakan dan dikelola oleh unsure birokrat, padahal even tersebut lebih kental dengan dunia entertaint.

Tanpa menafikan kemampuan birokrasi dalam memeneg entertaint, namun semestinya para pejabat itu harusnya lebih tepat jika ditempatkan secara proporsional yakni tetap sebagai pelayan dan fasilitator atau bahkan sebagai second policy makernya. 2, BBJ tak pernah dianggarkan dalam APBD, sehingga mengundang se-abrek pertanyaan dari manakah biayanya ? dari kocek Bupati Jember pribadi-kah, dari dana taktiska?, gak masuk akal karena dana taktis bupati dan wakil bupati hanya berkisar 600 jutaan atau dilimpahkan pada SKPD-kah.

Kalau demikian apa yang di su’udzonkan banyak pihak “BBJ hanya memusingkan kepalakepala SKPD” apalagi belum ada pihak swasta atau pihak ketiga yang mau mengelola.

Sebetulnya jika ditarik dari frame tujuan dilaksanakan BBJ, siapa yang tidak salut. Atau barangkali memang masyarakat perlu bersabar menunggu manfaatnya. Namun ketidak jelasan penganggaran, sangat rasional bila dikaitkan dengan besarnya daya serap anggaran dimasing-masing SKPD dan yang paling fantastis adalah lambatnya pembangunan seperti yang di-slogankan MZA. Dhalal ketika berkampanye menjelang Pilbup 2005 lalu yakni “Membangun Desa Menata Kota” Dari frame tersebut, tidak sedikit cibiran diarahkan pada bupati pertama yang dipilih rakyat itu yang secara politis sangat merugikan, bahkan opini yang berkembang mengarah pada Pilbup 2010 mendatang. Jika ditinjau dari sisi publikasi dan sosialisasi saja BBJ 2009 (BBJ ketiga) mengundang pesimistis wong

Jember, apakah karena pola pelaksanaannya tetap seperti tahun-tahun terdahulu yang tak pernah menggedor daerah-daerah gerbang investasi dan pariwisata. Ada baiknya senyampang gong pelaksanaan belum ditabuh, kebijaksanaan sosialisasi dan publikasi tersebut ditinjau kembali “Masih ada waktu”. Entah yang lewat media elektronik, entah yang lewat media cetak atau yang lewat pemasangan baligo dan spandukspanduk bahkan yang lewat kerja-sama dengan pemkab dan biro-biro wisata.

Sebetulnya dampak domino BBJ prestasi atau outputnya sudah diacungi jempol, investor sudah mulai berdatangan contohnya ada rencana membangun pabrik semen di Puger, namun persoalan-persoalan kesiapan Pemkab Jember menyediakan kemudahan dan fasilitas lain yang dibutuhkan penanam modal itu perlu ditingkatkan, atau setidaknya dari segi pelayanan birokrasi sehingga terkesan ada kemudahan-kemudahan. Kesan yang harus ditunjukkan adalah “Investasi di Jember ternyata mudah dan nikmat” karena itulah modal yang sesungguhnya membangun investasi dan kepercayaan.

Terlepas dari pro-kontra pelaksanaan BBJ, tentunya lebih arif bila semua pihak utamanya eksekutif maupun legislative memikirkan bagaimana pelaksanaan yang terbaik, apalagi bila berfikir membangun Jember yang sesungguhnya. Tidak salah kegiatan BBJ itu dianggarkan di APBD atau dengan formula lain seperti menyerahkan pelaksanaannya kepada entertainer (pihak ketiga) dengan MoU yang jelas sehingga tidak melenceng dari arah dan tujuan utamanya, sedangkan Pemkab cukup memberikan subsidi dan fasilitasi. Nampaknya jika hal seperti pemikiran tersebut dilaksanakan, dampak yang paling bisa dirasakan adalah : 1. BBJ terkelola secara professional dan proporsional karena dikelola oleh entertainer yang memang ahlinya. Bahkan entertainer local yang berprestasi internasional ada di Jember. 2. Bupati dan kepala-kepala SKPD tak akan pernah pusing karena tidak harus menanggung biaya yang lumayan tinggi. 3. BBJ tidak dikorelasikan sebagai pembenar munculnya upaya korupsi dan pungli sehingga pembangunan dapat dinikmati masyarakat dalam porsi yang lebih besar. 4. BBJ bukan hanya mengesankan kegiatan hura-hura, bukan hanya menghambur-hamburkan duit.

Akhirnya yang lebih penting adalah bagaimana menjabarkan bahwa BBJ milik masyarakat Jember bukan hanya milik birokrasi, untuk itu selayaknya dianggarkan dalam APBD sehingga terpola dari rakyat, dilaksanakan birokrasi dan kembali diperuntukkan pada rakyat.

Saat dengar pendapat, Bersama Fraksi PDIP. membela warga stren kali, tetapi set- retaris Fraksi PDIP untuk duduk elah Fraksinya malah mendukung dalam ruangan. Tentu saja Taroe kebijakan Bambang DH, sosoknya menjadi sasaran cercaan sejumlah pengunjuk rasa dengan berbagai hilang dari peredaran.

Lebih lanjut Musyafak menam- pertanyaan dan pernyataan yang bahkan, dengan kejadian seperti ini, memojokkan dirinya lantaran Frakdahulu dewan bisa menghentikan si PDIP yang tidak lain juga basis langkah kepala daerah dengan im- Partainya Walikota Bambang DH, peachment, tetapi sekarang tidak sengaja tidak turut mendukung usubisa, sehingga yang dapat dilaku- lan fraksi lain tentang penghentian kan adalah berawal dari rekomen- penertiban. Dan akhirnya Taroe Sasdasi kemudian hak interpelasi (ber- mito tidak dapat berbicara banyak tanya) dan bisa ditingkatkan men- serta hanya bejanji akan menyampaijadi hak angket. “Saudara jangan kan masalah ini ke rapat fraksinya. berharap saya untuk berkomunikasi Hal inilah yang menyebabkan beberlangsung dengan Walikota, karena apa perwakilan mulai naik pintam sudah hamper 2 tahun telpon saya sampai menggebrak meja, karena nggak pernah direspon dan sms prosedur rapat yang tentu akan mesaya juga tak pernah mendapatkan makan waktu beberapa hari tidak akan dapat menghentikan rencana penertjawaban,” tambahnya.

Ada hal menarik saat dengar iban, dengan lontaran,” pak nyawa pendapat berlangsung, tiba-tiba saya tinggal 3 hari saja, bagaimana salah satu peserta unjuk rasa ini,” ucap salah satu perwakilan denmenggelandang Taroe Sasmito Sek- gan penuh emosi. cox, guh

Pentingnya Komunikasi Dalam Konseling DUNIA telah berubah. Dewasa ini kita hidup dalam era informasi atau global. Dalam era informasi, kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang cepat tanpa terhambat oleh batas ruang dan waktu.

Berbeda dengan era agraris dan industri, kemajuan suatu bangsa dalam era informasi sangat tergantung pada kemampuan masyarakatnya dalam memanfaatkan pengetahuan untuk meningkatkan produktifitas.

Karakteristik masyarakat seperti ini dikenal dengan istilah masyarakat berbasis pengetahuan (knowledgebased society). Siapa yang menguasai pengetahuan maka ia akan mampu bersaing dalam era global.

Oleh: Bimbingan dan Konseling sebagai suatu prosMastur es pemberian bantuan kepada individu (siswa), Kabiro Sumenep dilaksanakan melalui berbagai macam layanan.

Layanan tersebut saat ini, pada saat jaman semakin berkembang, tidak hanya dapat dilakukan dengan tatap muka secara langsung, tapi juga bisa dengan memanfaatkan media atau teknologi informasi yang ada. Tujuannya adalah tetap memberikan bimbingan dan konsling dengan cara-cara yang lebih menarik,interaktif, dan tidak terbatas tempat, tetapi juga tetap memperhatikan azas-azas dan kode etik dalam bimbingan dan konseling.

Istilah media berasal dari bahasa latin, yaitu medium yang memiliki arti perantara. Dalam Dictionary of Education, disebutkan bahwa media adalah bentuk perantara dalam berbagai jenis kegiatan berkomunikasi. Sebagai perantara, maka media ini dapat berupa koran, radio, televisi bahkan komputer.

Tidak dapat disangkal, bahwa saat ini kita hidup dalam dunia teknologi. Hampir seluruh sisi kehidupan kita bergantung pada kecanggihan teknologi, terutama teknologi komunikasi. Bahkan, menurut Pelling (2002) ketergantungan kepada teknologi ini tidak saja di kantor, tetapi sampai di rumah-rumah.

Konseling sebagai usaha bantuan kepada siswa, saat ini telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat cepat. Perubahan ini dapat ditemukan pada bagaimana teori-teori konseling muncul sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau bagaimana media teknologi bersinggungan dengan konseling. Media dalam konseling antara lain adalah komputer dan perangkat audio visual.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat kita masih percaya bahwa pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh orang tua atau orang yang dituakan masih dianggap lebih baik. Hal ini tidak lepas dari budaya paternalistik yang melingkupi masyarakat kita Sebaik apapun teknologi yang berkembang, tetapi jika pola pikir masyarakat masih terkungkung dengan nilai-nilai yang diyakini benar, maka data atau informasi yang didapat seakan-akan menjadi tidak berguna. Sebagai contoh, seorang siswa akan memilih jurusan di perguruan tinggi. Mungkin mereka akan mencari informasi sebanyak mungkin, dan konselor akan memfasilitasi keinginan mereka. Tetapi, pada saat mereka dihadapkan untuk menentukan dan memilih jurusan yang akan diambil, maka tidak jarang dari mereka akan berkata, “Saya senang dengan jurusan A, tetapi nanti tergantung pada orang tua saya”.

Hal lain yang terkait dengan penggunaan media dalam bimbingan dan konseling adalah sasaran pengguna seringkali disamakan. Walaupun ragam media sudah bermacam-macam, tetapi media ini seringkali masih belum bisa menyentuh sisi afektif seseorang. Dalam bimbingan dan konseling dikenal istilah empati. Penggunaan media, seringkali pula akan “menghilangkan” empati konselor, jika konselor mempergunakan media sebagai alat bantu utama. Klien datang ke ruang konseling tidak selalu membutuhkan informasi dari internet atau komputer, bahkan ada kemungkinan klien atau siswa datang ke ruang konseling juga tidak membutuhkan bantuan dari konselor secara langsung melalui proses konseling. Tetapi adakalanya, siswa atau klien datang ke ruang konseling hanya ingin mendapatkan senyuman dari konselor atau penerimaan tanpa syarat dari konselor.

Perlunya Badan Kehormatan Dewan

Oleh: Heri Dwi Wahyudi Korlip Suara Publik Kota Surabaya

BADAN Kehormatan Dewan yang bertugas menjadi fungsi kotrol terhadap kinerja anggota dewan, kini sangat diperlukan untuk DPRD Kota Surabaya sebagai kosekuensi atas keseriusannya para anggota dewan yang baru terpilih dalam mengemban amanah rakyat yang betujuan mulia, yakni memperhatikan kesejahteraan warga yang diwakilinya dengan bersedia mendapatkan pengawasan dari sebuah institusi di atasnya.

Jika tetap tidak terbentuk sebuah lembaga control kinerja anggota dew-

an seperti Badan Kehormatan, maka anggota dewan akan dengan leluasa melancarkan misi diri dan kelompoknya, yang konon banyak ditemukan pelanggaran tata tertib.

Banyaknya pelanggaran dan penyimpangan tugas dan wewenang yang dilakukan oleh seorang dewan yang tidak penah mendapatkan teguran apalagi sangsi yang jelas oleh sang ketua lantaran merasa stratanya sama sebagai anggota Legislatif, tentu sama dengan membiarkan sekaligus memberi perluang untuk tindakan penyimpangan tugas dan we-

wenang seorang anggota dewan.

Kebiasaan yang sulit dibendung di lingkungan gedung dewan adalah partai yang mendominasi perolehan kursi akan mempunyai karakter yang sangat berbeda dengan yang lain, apalagi jika sudah menyangkut kepentingan kelompok dan partainya. Padahal, partai hanyalah soal perbedaan idiologi untuk sarana menduduki kursi perwakilan dewan, dan jika telah menjadi anggota dewan perwakilan masyarakatnya, sayogyanya mempunyai pedoman netral dan tidak tebang pilih yakni men-

jadikan sebuah kewajiban untuk memikirkan nasib warga tanpa memandang status dan back ground partai yang diikutinya.

Berbagai hal tersebut, memandang Badan Kehormatan Dewan untuk DPRD Kota Surabaya sudah waktunya harus dibentuk, agar dapat menjaga citra gedung dewan beserta penghuninya masih dalam posisi terhormat sebagaimana yang euforiakan. Jika merasa telah bersih dan lurus, tak seorangpun yang takut akan segala bentuk pengawasan dari manapun.

HUKUM & INVESTIGASI

Edisi 117/ 1 - 8 Juni 2009

Kapolsek Diduga ‘86’ Judi Sabung Ayam H . Th : “Agar Saya Tidak Ditahan Harus Bayar Rp.7 Juta”.

Kapolsek Pasean AKP.Heri Setio S.SE: “Itu tidak benar”.

PAMEKASAN (Suara Publik)- Kasus penggerebekan judi sabung ayam di Dusun Gunung Belanda, Desa Batu kerbuy Kec. Pasean tim yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Pasean AKP.Heri Setio S.SE, pada April lalu berhasil mengamankan dua penjudi sekaligus puluhan sepeda motor. Namun, hasil penangkapan itu diduga sarat dengan pengkondisian senilai jutaan rupiah, apa benar?

Sabung ayam yang menurut beberapa warga difasilitasi oleh Kemah itu sangat menggemparkan.

Pasalnya, penanggakapan tersebut merupakan yang terbesar selama AKP Heri memimpin sebagai nahkoda di Mapolsek Pasean. 2 orang yang tertangkap tangan itu diantaranya adalah Mul dan seorang

lagi temannya, tapi setelah tertangkap, mereka berdua malah dikelaurkan dengan dalih tidak cukup bukti.

Penangkapan tidak hanya terjadi pada hari itu saja. Diduga dengan dalih mungkin pengembangan kasus, dua hari berikutnya seorang warga HR ditangkap di rumahnya. Pada saat penangkapan itu Hr kaget karena merasa tidak ikut berjudi, tapi karena dipaksa “Sampean ikut dulu, nanti terangkan di kantor,” begitulah ungkapan anggota seperti ditirukan Hr. Setelah di Mapolsek, Hr dipaksa harus mengakui dirinya terlibat sabung ayam. Akhirnya, untuk pemeriksaan lanjutan Hr ditahan di Mapolsek lebih dari 1 kali 24 jam. Tidak hanya itu saja,

pada pemeriksaan lanjutan, Hr ditakut-takuti agar mengakui perbuatannya. Dengan terpaksa, Hr mengakui perbuatannya pada proses selanjutnya, karena sesuai deangan pasal 303 KUHP, dirinya

akan diancam hukuman 4 tahun penjara. Karena itulah Hr bersedia lakukan deal yang tentunya mengarah pada pembebasannya.

“Awalnya saya diminta Rp.10 juta. Uang itu permintaan kapolsek

yang sudah direstui oleh Wakapolres Pamekasan. Akhirnya saya kasih Rp. 7 juta dan saya dikeluarkan,” ungkapnya datar.

Sementara itu, Kapolsek Heri membantah tuduhan itu. ”Mas, kata siapa saya melakukan seperti itu.

Siapa sumber beritanya, itu tidak benar,” akunya geram via ponsel (20/5). Proses pembebasan dengan sistem ‘Sogok’ disesali banyak kalangan, diantaranya Ketua umum LSM Larem (Laskar Reformasi Madura). ”Misalnya itu benar, itu jalan yang dimurkai Allah, dan juga tidak baik terhadap sistem yang ada. Masak ditangkap, ditahan, karena ada uang lalu dikeluarkan. Kapolsek itu harusnya di Propamkan,” ungkapnya Geram. lif, fq

Sehari 3000 Keping VCD Bajakan Terjual

Ribuan VCD Bajakan yang diperjualbelikan.

JOMBANG (Suara Publik)Maraknya penjualan VCD bajakan partai besar seperti yang terjadi di pasar Tunggorono Jombang, diduga per hari mencapai 3 ribu keeping, dengan laba perkeping bisa mencapai Rp.1750, sangat menguntungkan oknum yang terlibat.

Ironisnya, Polsek setempat terkesan tutup mata melihat kejadian ini, ada apa?

Berdasarkan investigasi Suara Publik, peredaran dan Penjulan VCD bajakan di jombang ahir-akhir ini makin marak, terutama di wilayah hukum Polsek Kota. Aparat penegak hukum terkesan ada main mata dengan para pedagang VCD bajakan yang jelas telah merugikan negara dari hasil pajak. Karena, VCD

bajakan jelas melanggar undang-undang hak cipta dan intelektual.

Menurut sumber yang enggan disebut namanya mengatakan, maraknya VCD bajakan bukan hal asing bagi Polsek Kota, namun mengapa hingga kini belum tersentuh oleh Polsek Kota. “Mustahil kalau Polsek Kota tidak mengetahui maraknya peredaran VCD bajakan, padahal itu masih masuk dalam wilayah hukumnya,” ketusnya. Jangan-jangan, lanjutnya, telah terjadi kongkalikong antara pengedar VCD bajakan dengan oknum Polsek Kota,” tanyanya heran.

Kopolsek kota AKP Sumar, S.Sos., MH, mengatakan, jika ada loporan kongkrit dari masyarakat pasti akan

ditindak. ”Jika diperlukan, akan kami sampaikan langsung kepada Kapolres,” tandasnya.

Terkait pernyataan Kapolsek Kota, Ketua LSM Graji Massal, Bonang angkat bicara. Dirinya kurang sependapat dengan pernyataan AKP Sumar, karena Bonang menganggap dengan pernyataan tersebut, berarti kinerja Polsek Kota di bawah perintah Sumar, kinerjanya kurang maksimal. “Di Polsek Kota itu kan ada bagian intelejen, apalagi itu termasuk tindak pidana murni,” tegasnya. Jadi tidak usah menunggu delik aduan. VCD bajakan juga ada kaitannya dengan pelanggaran pajak,” seru rekan Bonang yang kebetulan juga ditemui Suara Publik. fer, ika

Ratusan Warga Plosorejo Datangi Polres BLITAR (Suara Publik)Karena tidak mau gagal panen yang ke tiga kali akibat saluran air tersier dirusak oleh Mali, warga Desa Plosorejo Kec. Kademangan Kab. Blitar yang mengakibatkan 35 ha mengalami kekurangan air. Ratusan warga Dusun setempat dengan didampingi Korlap aliansi Pelangi Blitar, Wasis, Selasa (25/5) mendatangi Polres kab. Blitar.

Satpol PP dan kepolisian, mengawal ketat kedatangan warga yang bertujuan menanyakan sampai sejauh mana proses penyidikan, sekaligus juga menyerahkan bukti baru dari Kantor Perpajakan Pratama Blitar (14/5). Rombongan masyarakat tani itu diterima langsung oleh Wakapolres Kab. Blitar, Kompol Krishadi Permadi, Sik, M, Hum., Kasat Reskrim AKP, Mustofa, Sik, bersama pendidik.

Dalam tuntutannya masyarakat tani memohon agar keadilan bagi

rakyat kecil ditegakkan dan meminta pada pihak hukum agar masalah ini cepat terselesaikan, karena kegagalan panen menghantui warga tani. Selain itu, agar kerusakan tersier yang dilakukan Manan dan Suyanto, warga Dusun Para’an cepat ditindak lanjuti.

Wakapolres Kab. Blitar kompol Krishadi, melalui kasatreskrim AKP Mustofa saat dikonfirmasi Suara Publik menghimbau pada warga untuk sabar dan sambil mengumpulkan bukti-bukti baru. “Kalau memang sudah terbukti, Mali pasti akan ditangkap. Dalam minggu ini kami berusaha menyelesaikan kasus ini,” jelasnya. Hasil koordinasi dengan kejaksaan dan Kantor Dinas Pengairan, lanjutnya, tanah tersebut hak milik perorangan. Kalau memang syarat dari kantor perpajakan bisa dijadikan bukti baru, dan akan diadakan pemeriksaam ke

Kantor Perpajakan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), status tersebut masih hak siapa, sedangkan saksi ahli dari Dinas Pengairan Suyanto menyatakan, tidak ada tindak pidana, namun akan digali lagi kasus ini terkait ada bukti baru,” tegasnya.

Karena sudah merasa puas dengan penjelasan dari polres, akhirnya rombongan bergerak menuju Dinas Pengairan dan diterima langsung Kepala Dinas Pengairan Ir. Mangatas, L Tobing MSI. Wasis Korlap aliansi Pelangi meminta kepada pihak pengairan agar membantu Suyanto sebagai saksi ahli, karena menurut informasi, Suyanto memberikan kesaksian berat sebelah, bahkan kesaksiannya cenderung memihak kepada Mali sehingga mengamati jalannya proses hukum. Sementara Munip salah satu warga tani juga meminta agar tersier secepatnya

KUD Ikhtiar ‘Tilep’ Bantuan Sapi BANJARMASIN (Suara Publik)- Koprasi Unit Desa (KUD) Ikhtiar, Desa Bayur Kec. Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kandangan diduga selewengan pembelian Sapi betina yang didapat dari bantuan Departemen Koperasi dan UKM dalam bentuk uang senilai Rp. 525 Juta.

Speknya, satu ekor Sapi senilai Rp. 3,5 Juta dikalikan 150 ekor sapi. Hal itu terungkap ketika warga setempat melaporkan dugaan adanya penyelewengan tersebut ke (Lembaga Pengawas Korupsi dan Pemantau Penegak Hukum Indonesia) LPK P2HI yang diterima langsung oleh Direktur Jaringan antar lembaga Ryadie. S (Dewan Pengurus Pusat) yang berada di Kal-Sel, dengan hasil pertemuan antara warga Bayur Hulu Sungai Selatan, Senin (26/05) yang diwakili salah satu warga yang tidak menerima bantuan Sapi, Yusran Fauzi.

Yusran menjelaskan kepada LPK P2HI sekaligus menyerahkan

Ratusan Petani saat datangi Mapolres Blitar. dibangun, walaupun tidak disetujui oleh Mali. Karena warga petani resah dan panik dengan ancaman gagal panen yang berikutnya.

Ir Mangatas saat dikonfirmasi mengatakan, terkait pembangunan tersier juga kesepakatan dan disetujui pemerintah, karena tersier malalui tanah Mali bisa selesai dengan mali. “Sementara saksi ahli akan diganti. Sebenarnya masalah

kerusakan tersier ini antara Hipa dan Mali, bukan Dinas Pengairan,” terangnya.

Kepala Dinas Pertanian Kab. Blitar, Eko Pridi Utomo saat menerima rombongan warga tani mengatakan, menerima segala keluhan para petani dan akan menindak lanjuti dengan pihak terkait dengan kapasitas masingmasing. lin

Oknum Polres Mojokerto Disidik P3D Terkait Permasalahan ‘Penggerakan’ Massa di Desa Lemujut Lengseran

Direktur jaringan antar lembaga (lpk p2hi) ryadie,s foto bersama dengan warga. bukti-bukti foto kopi berita acara pekerjaan kegiatan usaha produksi bidang pembibitan Sapi Bali, dan daftar penerima Sapi Bali tersebut dalam pembelian Sapi. “Departemen Koperasi telah mensyaratkan di mana Sapi itu harus betina, berwarna merah, denga tinggi minimal 102 cm, umur 24-36 bulan, minimal ganti gigi satu pasang sejumlah 150 ekor.

Direktur Lembaga Pengawas Korupsi dan Pemantau Penegak Hukum Indonesia (LPK P2HI) Ryadie. S, ketika dikonfirmasi Suara Publik di kediamannya mengemukakan, pihaknya tetap dan mene-

ruskan serta menyelidiki adanya dugaan penyelewengan sapi tersebut.

“Ini laporan masyarakat kepada lembaga kami, dan akan ditindak lanjuti perkara siapa yang benar dan yang salah. Ini nantinya tergantung oleh pihak yang terkait, katanya yang mengaku sudah menerima buktibukti dugaan tersebut dari warga.

Ironisnya lagi daftar penerima sapi tersebut, tidak sesuai dengan identitas nama dan fotonya salah satu foto Yusran, dengan nomor urut 8 tercantum dengan nama orang lain atas nama Bahrin Atur,” pungkasnya. zul

SIDOARJO (Suara Publik)- Terkait permasalahan dugaan intimidasi dan penggerakan massa di salah satu rumah oknum mantan anggota BPD yang didalangi oknum anggota Polres Mojokerto, Sutjipto, kini ditindak lanjuti polisi. Terbukti, dengan turunnya tim reserse dari Paminal (Pengamanan Internal) Polres Mojokerto, yang didampingi oleh anggtoa Polsek Krembung dengan meminta keterangan kepada salah seorang korban intimidasi dan pengancaman guna melengkapi bukti-bukti keterlibatan oknum tersebut. Sementara Kasat P3D setelah dimintai keterangan soal penyidikan terhadap oknum anggota tersebut, belum bisa memberikan keterangan karena masih dalam taraf penyidikan.

Di tempat terpisah, korban tindakan intimidasi dan pengancaman mengatakan kepada Suara Publik tentang pemanggilannya di Polres Mojokerto oleh P3D. Menurutnya, kronologi kejadian yang sebenarbenarnya yang ada di lapangan dan dia berharap agar atasan Sutjipto memberikan sanksi sesuai dengan perbuatannya, karena sudah membuat resah warga Desa Lemujut umumnya, dan dirinya khususnya.

Sutjipto ketika dihubungi Suara Publik via ponsel enggan berkomentar karena takut salah. “Saya tidak berani berkomentar, sebab takut salah dan takut dimarahi atasan dan mengenai pemanggilan tersebut saya serahkan kepada atasan,” akunya. Sementara itu, Ketua LSM LTPD, Samsul Huda mengatakan, tidak seharusnya seorang oknum aparat keamanan yang paham dengan aturan hukum justru sebagai provokator di desa tersebut. “Hal tersebut harus diusut tuntas supaya tidak terjadi lagi kemudian hari,” tegasnya. eds

Dua Terdakwa Jaspel Diancam 20 Tahun Penjara SERANG, (Suara Publik) Didakwa melakukan korupsi berjamaah dana jasa kepelabuhanan (Jaspel), mantan pejabat dan pejabat Sub Dinas Hubungan Laut (Subdin Hubla) Dinas Perhubungan Kota Cilegon terancam hukuman penjara selama 20 tahun.

Terdakwa Marsongko Miftah Fatihin dan Atan Rahmat disidang secara terpisah dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andri Winanto di Pengadilan Negeri Serang, kemarin (26/5).

Beberapa pejabat Kota Cilegon seperti

Samsul Rizal, Kurnia Husen, Haryoto AS, dan Marfi Fahzan hadir dalam sidang tersebut. JPU Andri Winanto mendakwa mantan Kasubdin Hubla Dishub Kota Cilegon Marsongko dan Kepala Seksi (Kasi) Gangguan dan Keselamatan (Gamat) Subdin Hubla Dishub Kota Cilegon Atan Rahmat telah dengan sengaja bersama-sama melakukan korupsi dana Jaspel. Pasalnya, dana Jaspel berupa jasa tambat, jasa dermaga, dan jasa labuh yang dibayarkan oleh sekira 15 agen kapal sejak tahun 2002 hingga 2005 tak seluruhnya

disetorkan ke kas daerah di Bank BNI 46.

Tetapi diendapkan di rekening pribadi yang dibuat terdakwa Atan Rahmat di Bank Mandiri Kota Cilegon, sehingga menghasilkan keuntungan dari bunga bank dan dana jaspel yang tidak disetorkan senilai total Rp 6,125 miliar Perbuatan itu, lanjut Andri, dilakukan atas perintah Marsongko. Dengan alasan, dana akan dipergunakan untuk kegiatan operasional Subdin Hubla Dishub Kota Cilegon.

“Atas perbuatan tersebut, terdakwa

didakwa melanggar pasal dakwaan primair dan subsidair Pasal 2 dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP,” kata Andri seraya menambahkan, ancaman hukumannya maksimal 20 tahun.

Usai pembacaan dakwaan, kuasa hukum dua terdakwa, Yoyo Sunaryo dan Aulia Hidayat, sama-sama menyatakan tak akan mengajukan nota keberatan (eksepsi) pada sidang selanjutnya. ram

3

Tilep Uang Nasabah, Kakan Pos Dipenjara NGANJUK (Suara Publik)- Kepala Kantor (Kakan) Pos Kecamatan Sawahan Nganjuk Widiko,(40) ditangkap di rumahnya dan ditahan dipolsek Sawahan Senin (25/5). Pasalnya, Widiko diduga terlibat kasus penggelapan uang nasabah koperasi sebesar Rp 30 juta. Berarti, Kakan Sawahan bakal menemani koleganya, Kepala Kantor Pos Patianrowo yang sebelumnya sudah ditahanan polsek.

Kapolres Nganjuk, AKBP Slamet Hadi Supraptoyo melalui Kapolsek Sawahan , AKP Kariadi mengatakan, sementara ini dia kami tahan untuk kepentingan penyidikan, berdasarkan dari berbagai keterangan yang diperoleh, jumlah korban penggelapan lebih dari satu orang, data sementara yang kami peroleh, korbannya ada lima orang,” jelasnya. Beberapa korban Widiko, lanjutnya, di antaranya adalah pensiunan guru. Modus yang dilakukan tersangka adalah menggelapkan uang yang seharusnya dibayarkan ke koperasi simpan pinjam (KSP) dengan total uang Rp 30 juta lebih,” imbuhnya.

Menurut Kapolsek Sawahan, Kasus baru terungkap ketika korban ditagih utangnya oleh petugas KSP, padahal mereka telah membayar angsuran tepat waktu. belakangan diketahui uang angsuran nasabah itu tidak dibayarkan. “Sebenarnya sebelum ditangkap kasus itu akan diselesaikan secara kekeluargaan namun setelah diberi waktu tiga hari Widiko tidak bisa menuntaskannya.

Akhirnya kami putuskan menangkapnya,” tegas Kariyadi.

Terpisah, Kepala Kantor Pos Cabang Nganjuk, Djoko Tjiptono membenarkan penangkapan dan penahanan anak buahnya. Namun dia mengatakan apa yang dilakukan Widiko murni urusan pribadi. “Jadi tidak ada kaitannya dengan kantor, pihak kantor pos, menurut Djoko, akan mengambil sikap tegas termasuk memberikan sanksi pada Widiko, sekarang masih dalam proses,” pungkasnya. mur

Kejari Siap Limpahkan Kasus Korupsi Caleg Demokrat SUMENEP (Suara Publik)- Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, menyatakan siap melimpahkan berkas perkara Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Demokrat (PD) Kabupaten Sumenep, Azis Salim Sabibi, ke Pengadilan Negeri (PN) Sumenep, terkait kasus tindak pidana korupsi dalam proyek Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2005 di Desa Gellaman, Kecamatan Arjasa (pulau Kangean).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumenep, Abdul Azis, SH mengatakan, berkas perkara KAT tersebut dinyatakan sudah rampung, dan siap dilimpahkan ke PN. ”Insya Allah, berkas perkara KAT itu, akan dilimpahkan ke PN, pada Jum’at (29/05),” terangnya. Kajari mengaku, dalam berkas perkara KAT ini, pihaknya tidak perlu melakukan penyidikan lagi.

Karena, kasus tersebut sudah ditangani oleh tim penyidik Polres Sumenep. ”Kami cukup menerima Berita Acara Pelimpahan (BAP) dari Penyidik Polres Sumenep. Karena dianggap sudah sempurna, maka berkas perkaranya akan langsung dilimpahkan,” katanya.

Bahkan, Tim Penyidik Kejari Sumenep, juga tidak melakukan audit kembali terhadap kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus itu. ”Semuanya sudah mengacu kepada hasil penyidikan tim penyidik Polres Sumenep,” ujarnya.

Seperti diketahui, tersangka Azis Salim Sabibi, yang juga menjabat Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumenep ini, diketahui melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara sebesar Rp. 408 juta dari total proyek untuk rehab rumah warga miskin sebesar Rp. 1,2 milyar dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur. Dari total dana tersebut, sebesar Rp. 857 juta dikerjakan oleh CV. Samudera Bersatu, setelah dilakukan audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur, di Surabaya. tur

Oknum Polsek Mumbulsari ‘Mainkan’ Kasus Pencurian JEMBER (Suara Publik)Kasus yang kini dialami Satromo (49) warga Dusun Renes, Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, terkait pencurian kayu miliknya masih mengambang. Meski sudah melaporkan peristiwa ini kepada Polsek Mumbulsari, namun sampai berita ini diturunkan belum ada kepastian, bahkan Polsek Mumbulsari terkesan mempeti es-kan kasus ini.

Sartomo ketika dikonfirmasi Suara Publik mengaku, belum ada Satromo tindakan dari polisi. Menurutnya, ada dugaan permainan pihak Polsek Mumbulsari.

Terpisah, Kapolsek Mumbulsari, AKP Heri Purnomo saat dikonfirmsi terkait dugaan permainan anggotanya menyangkal berita tersebut, bahkan Kapolsek berusaha lepas tangan dan menyerahkan pada anak buahnya.

Kronologi kasus ini menurut Satromo berawal ketika beberapa bulan lalu dirinya membeli beberapa pohon jenis mahoni dari Bronto yang masih tetangga korban (kini sudah meninggal, red). Namun, tanpa sepengetahuanya, pohon tersebut ternyata telah lenyap.

Menurut sumber Satromo, lenyapnya pohon tersebut diduga dipotong oleh orang suruhan Bayan warga Dusun Beji, Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari.

Rabu (21/1) sekitar pukul 08.00, 2 pohon mahoni yang dibelinya itu tiba-tiba ditebangi orang tersebut. Kontan saja, kejadian itu membuat korban kesal dan malaporkan kejadian itu ke Mapolsek Mumbulsari.

Meski sudah ditunggu lama, namun tidak pernah ada informsi dari pihak polsek, bahkan Kanit reskrim Polsek Mumbulsari, saat dikonfirmsi Suara Publik menyatakan, kasus ini lemah, tidak bisa diproses, mengingat kurang kuatnya barang bukti dan menyarankan kepada kedua belah pihak untuk merundingkan masalah ini dan diselesaikan dengan jalan kekeluargaan. Mengetahui jawaban tidak memuaskan tersebut, korban mengaku kecewa.

Setelah ditunggu lama, akhirnya surat pemberitahuan perkembangan hasil penyiidikan sudah disampaikan ke pihak korban.

Dalam surat tersebut dinyatakan, penyidik sudah melakukan proses hukum dengan cara memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangannya.

Sementara orang yang disebut-sebut telah menjual pohon mahoni itu sekarang sudah meninggal dunia. Jadi, aparat kepolisian merasa kesulitan untuk meminta keterangan lebih lanjut. Yang menjadi pertanyaan adalah, kemanakah barang bukti kayu maupun batang bekas potongan di TKP. Sebab dari pantauan Suara Publik di lokasi tidak lagi mendapati bekas tersebut. Semakin rumitnya permasalahan ini, mengindikasikan permainan pihak Polsek. Terlebih lagi adanya informasi yang menyebutkan pelaku penebangan telah mengakui perbuatannya dengan ditunjukkan dengan akan memberi kompensasi uang Rp. 300 ribu kepada Satromo. Bagaimanakah kelanjutan kasus ini, benarkah pihak polsek Mumbulsari main mata? tunggu edisi selanjutnya. tim

LintaS

Edisi 117/ 1 - 8 Juni 2009

4

Mobil ‘Pool’ DPRD Sidoarjo 2 Tahun Ngandang Pernyataan Sekwan dan Kabag Humas Pemkab.

Sidoarjo, dimentahkan oleh pernyataan dari Kabag Inventaris dan Penghapusan asset. Diduga sudah Terbeli Tanpa Proses. sedangkan untuk menghindari wartawan, sengaja keberadaan mobil tersebut ‘diselimuti’.

SIDOARJO (Suara Publik) – Tentang keberadaan kendaraan operasional anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo bermerk Toyota type Avanza yang diduga pernah mengalami kerusakan berat akibat kecelakaan, terlihat janggal soal status keberadaannya. Hingga berita ini diturunkan, mobil dinas tersebut masih berada di rumah oknum pegawai sekretraris dewan (Sekwan).

Menurut Sekwan Drs. Pono Subiyanto M.Si mengatakan, sekre-

trariat dewan (Setwan) telah melayangkan surat penarikan atas mobil tersebut kepada pengguna. “Kalaupun nanti tidak digubris akan ditarik paksa,” tegasnya. Terkait prosedur pengadaan barang di lingkungan Sekwan, Pono menerangkan, hal itu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) jika SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) mempunyai kewenangan dalam pengadaan barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak. “Adapun untuk penghapusan barang harus berkoordinasi dengan DPKKAD (Dinas Pendapatan Keuangan Kekayaan Aset Daerah),” jelasnya pada Suara Publik.

Senada diungkapkan Kabag Humas Pemkab Sidoarjo, Drs. Sutjipto MM kepada Suara Publik, prosedur pengadaan barang di lingkungan Pemkab Sidoarjo melalui Bagian Umum, selanjutnya diserahkan kepada masing-masing SKPD untuk tanggung jawab pemeliharaan dan opera-

sionalnya. Dan terkait pencatatan aset dan pelelangan harus melalui DPKKAD. Terpisah, Kabag Umum Drs. Budiono M.Si saat ditemui Suara Publik meyakini jika mobil Setwan tersebut, masih berada di rumah salah seorang staf Sekwan bukan berada di bengkel. “Mobil tersebut belum ditarik dari rumah salah seorang staf Sekwan, ataupun berada di bengkel.

Sekali lagi, mobil itu masih dirumah staf Sekwan,” ujarnya yakin.

Sementara itu, saat ingin mengkonfirmasi staf Sekwan, Suara Publik ditemui istri oknum staf Sekwan tempat kendaraan tersebut berada. Istri staf Sekwan tersebut mengakui, tidak tahu menahu asal mula datangnya kendaraan tersebut. Anehnya, kabar yang berkembang di lingkungan DPRD Kabupaten Sidoarjo, mobil tersebut sudah dibeli oleh oknum staf Sekwan tersebut, sudah dua tahun lamanya dan diparkir di rumahnya.

Mobil ‘Pool’ DPRD Sidoarjo, yang diselimuti bendera Partai Nampaknya, pernyataan Sekwan dan Kabag Humas Pemkab. Sidoarjo, dimentahkan oleh pernyataan dari Kabag Inventaris dan Penghapusan aset yang menegaskan, belum pernah ada permintaan lelang untuk mobil

dinas jenis Avanza tersebut. Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, pemilik rumah yang ketempatan kendaraan tersebut belum bisa dikonfirmasi secara langsung. Ikuti terus penelusurannya. eds, rey

Menyoal 70 Bidang Tanah Aset Pemkab Bondowoso senilai Rp. 9,04 Milyar

Tak Bersertifikat , Pemkab Abaikan UU BONDOWOSO (Suara Publik) – Telah dilakukan penanganan dan pencatatan dokumen aset tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso yang dikelola Bagian Perlengkapan di Sekretariat Daerah (Setda) Bondowoso. Dari hasil pemeriksaan atas tanah, diketahui terdapat 70 bidang tanah senilai lebih dari Rp.9, 044 milyar, tidak dilengkapi bukti kepemilikan yang sah.

Lahan tanah itu, dikuasai Pemkab Bondowoso akan tetapi Pemkab setempat sama sekali tidak memiliki bukti kepemilikannya. Namun, kenyataannya lahan tanah tersebut, telah dimanfaatkan untuk kepentingan umum, seperti sarana perkantoran, pendidikan, puskesmas, lapangan dan lain-lain. Tanah-tanah tersebut dimiliki pihak ketiga yang mengakui memiliki namun belum ada pelepasan hak. Jelas hal ini tidak sesuai dengan UU No.17 tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang keuangan Negara. Pada pasal 3 ayat (1) menyatakan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efesien, ekonomis, efek-

tif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Selain itu, Pemkab Bondowoso telah melanggar UU RI Noner1 Tahun 2004 pasal 49 ayat (1), serta PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada PSAP 07 Akuntansi Aset tetap pada paragraph 20 dan 21. Disamping itu, Pemkab ditenggarai tidak mematuhi PP No.6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, pasal 33 ayat 1, 2, 3 dan 4.

Hal tersebut mengakibatkan penyajian aset tanah di neraca sebesar lebih dari Rp.9,044 milyar diduga tidak diyakini kewajarannya atas permasalahan tersebut. Kepala Bagian Perlengkapan berjanji sertifikasi tanah akan ditindak lanjuti dengan penelusuran status tanah, serta pendukung administrasinya melalui tim penertiban aset Pemkab Bondowoso. Kemudian akan diajukan pengangarannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dan untuk tanah yang sedang dalam proses pensertifikatan akan ditindak lanjuti dengan

mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dan untuk tanah yang tidak dapat diproses pensertifikatannya (Bermasalah) akan ditindak lanjuti degan mengkoordinasikan kembali dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan.

Penelusuran Suara Publik dilapangan terkait aset tanah ternyata masih terkesan tidakjelas atau samara. Karena ada beberapa Kepala Desa yang menyatakan justru tidak tahu menahu tentang ini, seperti yang disampaikan Kepala Desa (Kades) Klekean Kecamatan Botolinggo, Nurhadi.” Maaf mas, setahu saya justru untuk SDN Klekean 2 itu masih belum ada gedungnya, tapi untuk SDN Klekean 1 saya sendiri sebagai Kades masih belum mengetahui sampai sejauh mana status kepemilikan tanahnya,” terangnya.

Lain lagi yang disampaikan Kades Purnama Kecamatan Tegalampel, Suroso. ”Tentang status tanah SDN Purnama seluas 1.424m itu baru saja kami bebaskan kepada pemilik tanah, karena pemilik hanya meminta ganti rugi Rp.4,5 juta, ma-

Penempatan Kasda Pemkab Jombang Rp 1 Miliar Rawan Diembat JOMBANG (Suara Publik) - Pemkab Jombang Jatim heboh! Akibat Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) setempat ‘sembrono’ dalam mengola keuangan daerah. Seperti pernah diberitakan, Pemkab Jombang telah menginvestasikan sebagian uang daerah dalam investasi jangka pendek berupa deposito senilai Rp 26 miliar dalam rangka mengelola kas yang berisiko rendah. Secara rinci, dana tersebut ditempat pada Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp 15 miliar, Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp 10 miliar, dan Perusahaan Daerah (PD) BPR Bank Pasar Pemerintah Jombang senilai Rp 1 miliar.

Penempatan kas daerah pada PD Bank Pasar jelas menyalahi aturan yang berlaku, yakni UU Nomor 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992, tugas pokok dan fungsi perbankan. Dalam pasal 37 UU tersebut dijelaskan –yang intinya—bahwa kelebihan kas dapat disimpan di bank sentral/umum dan Bendahara Umum Daerah, dapat menarik uang tersebut sebagian atau keseluruhan ke rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.

Ini bukti, jika Kepala BPKD Jombang kurang memahami peraturan penempatan uang di bank

umum. Ketika akan dikonfirmasi hal ini, Kepala BPKD Jombang, belum memberikan komentar apapun. Ini membuktikan pihak Pemkab Jombang –dalam hal ini Kepala BPKD—tidak tegas dalam bertindak. Sebab semakin lama dana itu tersimpan, resiko hilang atau menjadi ajang korupsi semakin besar.

Padahal, penempatan kas daerah pada PD Bank Pasar jelas menyalahi aturan yang berlaku.

Yakni UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tugas pokok dan fungsi perbankan. Dalam pasal 37 UU tersebut dijelaskan –yang intinya—bahwa kelebihan kas dapat disimpan di bank sentral/umum dan Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau keseluruhan ke rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.

Hingga kini, belum ada ketegasan pihak BPKD untuk menuntaskan persoalan ini. Beberapa pihak yang dikonfirmasi terkesan menghindar dan saling lempar tanggung jawab. Sementara ini, data yang diperoleh Suara Publik akan terus dikembangkan hingga menemukan siapa yang paling bersalah dalam pengelolaan keuangan daerah Jombang. dam

kanya langsung kami bayar dan surat-suratnya dalam proses pengurusan.dan maaf saja tanah itu kami ganti rugi pada pemilik tidak memakai uang pemkab mas, tapi memakai uang pribadi saya,” kata Suroso. Padahal, investigasi Suara Publik menyebutkan, SDN Purnama itu tertera dalam lembar pemeriksaan tahun lalu senilai Rp.45 juta.

Yang lebih mengagetkan lagi adalah Aset tanah Lahan Parkir Tancak Kembar seluas 2500m senilai Rp.75 juta di Kecamatan Pakem. Menurut sumber terpercaya, pembebasan atas tanah tersebut hanya senilai Rp.10 juta.

Kepala Bagian Perlengkapan, Drs.Abdul Karim yang baru menjabat 2 bulan ini menyikapinya dengan bijak.”Temuan itu merupakan hasil audit tahun 2008, yang jelas saya tidak tahu menahu pada nilai pembeliannya,” ujarnya. Untuk saat ini pihaknya sudah upayakan rampung proses sertivikasinya yang langsung berurusan dengan Pemkab sudah mencapai 60%. ”Tapi kalau yang berhubungan dengan aset tanah sekolah silahkan langsung konfirmasi dengan pihak Dinas Pendidikan,” tukasnya. her

Pencairan BLT Sering Bermasalah SUMENEP (Suara Publik) – Diduga sebanyak 157 orang masyarakat miskin, tidak muncul dalam daftar penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2009. Hal itu terjadi dikarenakan adanya verifikasi secara ketat terhadap calon penerima BLT. Data dari Kantor Pos setempat menyebutkan, pada tahun 2008 penerima BLT sebanyak 128.781 RTS, sedangkan di tahun 2009 sebanyak 128.624 RTS. Akibatnya, jumlah penerima BLT tahun ini lebih sedikit dibanding tahun lalu.

Sementara itu, Ketua Satgas BLT Achmad Sukarman mengakui tidak terjadi perubahan sistem pencairan BLT. Setiap RTS akan menerima pemberitahuan pencairan BLT. Masing-masing kecamatan tidak selalu sama jadwalnya. Tetapi, bisa jadi lebih dari satu kecamatan mencairkan BLT pada saat yang sama. “Pembagian ini untuk menghindari warga yang berdesakan,” jelasnya.

Achmad Sukarman menambahkan, pemerintah mengalokasikan BLT tahun ini hanya dua bulan saja dan dibayar sekaligus. Sedangkan BLT 2008, pemerintah memberikan 7 bulan dibayar dalam dua tahap. “Berdasarkan data, penerima BLT terbesar tahun

ini tidak berbeda jauh dengan tahun lalu,” paparnya. Penerima, lanjutnya, terbanyak berada di Kecamatan Sapeken, sebanyak 13.381 RTS, sedangkan penerima BLT paling minim berada di kecamatan Batuan sebanyak 1.207 RTS. “Nanti bakal ada sosialisasi,” terangnya.

Ditempat berbeda, Ketua Komisi D, KH Kamalil Ersyad meminta semua pihak yang terkait pencairan BLT benar - benar bekerja maksimal. Menurut Ersyad, terkait realisasi BLT banyak dikeluhkan masyarakat. “ Seringkali warga mengeluh karena BLT diduga salah sasaran. Diantaranya, warga yang paling berhak tidak mendapat BLT. Sebaliknya, warga yang sudah mapan ekonominya justru menerima BLT,” jlentrehnya.

Masih Ersyad, kasus BLT yang masuk ke dewan terkait dugaan penggelapan oleh oknum aparat desa kerap kali terjadi. Dicontohkan Ersyad, beberapa waktu lalu dewan memanggil Camat, Kades, dan warga di Kecamatan Batang-Batang, terkait pengaduan warga yang merasa tidak menerima BLT meski namanya tercantum sebagai penerima. “Saya kira layanan BLT 2009 pasti lebih baik,” katanya. tur

Aparat Desa & RT/RW Teriak Belum Terima Honor Terkait penyaluran BLT di Kecamatan Sapeken, Sumenep, Diduga Dana Honor Penyaluran ‘Diendapkan’ Camat SUMENEP (Suara Publik)Biasanya para penerima bantuan langsung tunai (BLT) berteriak belum kebagian jatah atau tak masuk dalam daftar penerima, tapi berbeda yang terjadi di Kecamatan Sapeken. Aparat Desa se Kecamatan Sapeken mengeluh, karena hingga saat ini honor pendistribusian bantuan langsung tunai (BLT) tak kunjung dicairkan. Padahal, BLT untuk tahap pertama dan kedua sudah dicairkan ke penerima.

Menurut salah seorang Ketua RT di Desa Sapeken, Saihan mengungkapkan, BLT sudah diberikan kepada rumah tangga sasaran (RTS), dan seharusnya honor juga dikucurkan kepada aparat Desa, baik Kepala Desa (Kades), Ketua RT dan RW. “Tapi kenyataannya, hingga sekarang kami belum menerima honor itu,” akunya. Berdasarkan, lanjutnya, keputusan pemberian honor itu, setiap kecamatan mendapatkan sebesar Rp. 2.500,00 per kartu BLT. Dan

dana honor itu diperuntukkan bagi Kades dan Ketua RT/RW bukan untuk Camat. “Camat mendapat bagian honor sebesar Rp. 250 per kartu BLT, Kades senilai Rp. 500, ketua RT sebesar Rp. 1.000 dan ketua RW sebesar Rp. 750 per kartu BLT. Jika dihitung secara riil, honor pencairan BLT yang diduga mengendap sebanyak Rp. 29 juta lebih. Itu hitungan untuk Desa Sapeken saja, dengan jumlah sekitar 11.600 RTS,” ungkapnya.

Masih Saihan, pihaknya sudah

berupaya mengklarifikasi kepada Kantor pos diwilayah Kecamatan yang bertugas mencairkan BLT tersebut. “Ternyata, menurut penjelasan petugas Kantor Pos kecamatan Sapeken, dana untuk honor pencairan BLT itu sudah diberikan kepada Camat setempat, sehingga kami hanya bisa menunggu dan berharap saja, kapan dana honor itu akan dicairkan, tanpa berani bertanya kepada Camat Sapeken,” bebernya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi

Camat Sapeken, Ainur Rasyid, S.Sos mengaku sudah menerima dana honor pencairan BLT untuk Desa se Kecamatan. “Dalam waktu dekat ini saya segera cairkan honor itu,” tegas Ainur melalui Via Ponsel, ketika dihubungi Suara Publik (22/11). Ainur menjelaskan, soal belum dicairkannya honor itu, karena pihaknya menunggu waktu yang tepat. “Sebab, honor yang bakal dikucurkan kepada aparat Desa tersebut jumlahnya cukup besar,” pungkasnya. tur

Kedung Betik Raih Juara 1 Lomba Desa Se-kabupaten Jombang JOMBANG (Suara Publik)Dalam rangka pelaksanaan perlombaan desa di Kabupaten Jombang tahun 2009 yang diambilkan anggaran dana APBD tahun 2009 DPA SKPD 2009 Nomer 1.22.01.17.04.5.2.2 dan sosialisasi Permendagri Nomer 13 tahun 2007 tentang penyelenggaraan lomba desa.

Setelah melalui persaingan yang ketat akhirnya Desa Kedung Betik unggul dan berhasil meraih juara 1 dengan skor 1093, mengalahkan desa Plumbon Gambang Kecamatan Gudo yang mengumpulkan skor 890 dan Desa kepuh rejo Kecamatan Kudu dengan skor 780. Desa Kedung Betik memiliki unggulan dalam penilaian oleh tim penilai di bidang pertanian, peternakan, perikanan,

Ketua Tim Penggerak PKK, Balai Desa anyaman, dan simpan pinjam. Sedangkan Plumbongambang mempunyai unggulan kerajinan manik-manik, krupuk, tempe dan jamu. Sedangkan Desa Kepuhrejo Kecamatan Kudu mempunyai unggulan anyaman, perkebunan, dan RT sehat.

Desa Kedung Betik sebagai juara ke- 1 se-Kabupaten Jombang akan mewakili dalam lomba desa tingkat provinsi tahun 2009 ini, adapun kriteria yang menjadi penilaian tim juri

lomba desa meliputi, orbitasi, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, pendidikan, partis i p a s i masyarakat, kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, keamanan dan ketertiban.

Saat ditemui Suara Publik Kepala Desa Kedung Betik Drs.Mustahyudin menjelaskan bahwa semua persiapan menjelang penilaian lomba desa adalah murni hasil partisipasi dan gotong royong seluruh warga. “Swa-

daya Masyarakat baik berupa moriil maupun materiil secara spontanitas dan ( saya red ) tidak mengkondisikan tetapi muncul inisiatif dari masing-masing warga,” akunya dengan bangga.

Desa Kedung Betik berpenduduk kurang lebih 5.627 dari 1.858 KK yang terdiri dari 7 dusun diantaranya Dusun Kedung Betik, Ngemprak, Kedung Macan, Ndero, Kandang Sapi, Kalang Anyar dan Sidowengku ini opti,is bisa meraih juara ditingkat provinsi nantinya. “Mudah-mudahan untuk lomba desa tingkat provinsi Desa Kedung Betik berhasil dalam mempresentasikan keunggulan desa dan menjadi juara,“ tuturnya.

Sedangkan hadiah sebesar 12 Juta dari Pemerintah Kabupaten Jom-

bang akan dimanfaatkan untuk perbaikan aula Desa Kedung Betik. “ D e s a K a m i mendapatkan Drs. Moch. Mustahyudin beberapa program pemerintah baik dari pusat maupun Pemerintah Daerah seperti JPES, P2SPP, ADD dan bekerjasama dengan Dinas Pertanian melalui Gapoktan berupa bantuan langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan ( BLM- PUAP ),” terang Mustahyudin. fer, k2

Rp. 40 juta untuk Media Harian

Humas Pemkab Bondowoso Diskriminasi BONDOWOSO (Suara Publik) - Humas Pemkab Bondowoso terancam didemo wartawan media cetak mingguan atau berkala. Pasalnya, Humas diduga telah berlaku diskriminasi kepada media non harian itu. Hal itu disebabkan, adanya anggaran Humas Edy Suryono sebesar Rp. 400 juta selama ini telah diberikan kepada media harian untuk biaya peliputan (sinergitas). Padahal, sebagai jurnalis, media non harian juga melakukan kegiatan yang sama secara profesional.

Tujuan sinergitas tersebut, agar media cetak yang terbit secara harian dan telah menerima anggaran dari Humas memberitakan seluruh kegiatan program Bupati dan wakil Bupati dalam melaksanakan tugasnya. Oleh sebab itu, para wartawan dari media mingguan atau berkala mengecam Humas Pemkab Bondowoso telah berlaku tidak adil dan diskriminasi terhadap mereka. Sehingga, wartawan media mingguan atau berkala tersebut segera melakukan aksi demo untuk menuntut Humas Pemkab Bondowoso supaya berlaku fair dan tidak menganak tirikan media non harian.

Padahal, dari sisi pemberitaan media berkala lebih detail dan mengutamakan keakuratan data dan informasi. Bahkan, tak jarang berita media mingguan atau berkala dijadikan referensi para penegak hukum terutama kepolisian maupun kejaksaan untuk menelusuri atau mengungkap sebuah kasus. Yang menjadi perbedaan, hanya waktu tayangnya saja, karena memenuhi kevalidan sebuah data atau info.

Menurut salah satu wartawan senior yang tak mau namanya dikorankan menyatakan, Humas diduga telah berlaku tidak fair, karena telah mendiskreditkan media mingguan atau berkala sehingga menimbulkan kecemburuan sosial antar sesama wartawan.” Kalau karena berita yang menyanjung telah sering kita lakukan, dan itu tanpa dibayar oleh siapapun. Sedangkan humas malah mensubsidi media yang sudah kuat luar,” ungkapnya.

Sementara itu, Edy Suryono, salah satu Pimpinan Redaksi Tabloid lokal di Bondowoso menyampaikan, kebijakan tak fair dari Humas Pemkab Bondowoso telah menyulut kegeraman para wartawan media mingguan atau berkala di Bondowoso. Padahal, menurut UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers menjelaskan tidak ada perbedaan antara media terbit harian dan nedia ternit mingguan atau berkala.” Dengan begitu Humas Pemkab Bondowoso telah menyulut api perpecahan dan peperangan kepada sesama wartawan,” tandasnnya.

Masih Edy, kalau hal ini tidak segera dilakukan perubahan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi tindakan saling menjatuhkan.” Kalau begitu caranya itu namanya bukan mitra, kakacauan yang telah dibuat sendiri oleh Humas,” tegasnya. her

Soal Limbah Pabrik Tahu Cemari Dusun Sukorejo

Warga ‘Ancam’ Demo dan Tutup Pabrik MOJOKERTO (Suara Publik) - Pabrik tahu di Dusun Sukorejo Desa Kepuharum, Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto yang sudah beroperasi selama 1 tahun itu, di protes warga. Pasalnya, limbah dari pabrik tahu tersebut diduga telah mencemari lingkungan sekitar.

Bahkan, beberapa sumur milik warga dusun, airnya tidak bisa dikonsumsi karena rasa air terasa getir dan warna air juga berubah keruh. Warga menduga penyebab perubahan rasa dan warna air tersebut, akibat limbah pabrik tahu. Menurut salah satu warga Dusun Sukorejo, Buaman (39) kepada Suara Publik mengatakan, atas dugaan itu, warga dusun merasa geram dan segera melakukan aksi demo ke pabrik tahu itu. “Kita semua sudah laporan ke Kadus (Kepala Dusun) bahwa warga yang rumahnya dekat dengan pabrik tahu menolak keberadaan pabrik tersebut, karena limbahnya sudah mencemari sumur-sumur warga,” tegasnya diamini warga (27/5).

Masih Buaman, bersama 4 warga lainnya, sudah pernah mendatangi pemilik pabrik tahu itu, dan memperingatkan untuk segera memperbaiki tempat penampungan limbah, agar jangan sampai meluber. “Sebab kalau limbah cair di bak penampungan meluber, pasti akan mengalir ke sungai. Apalagi, letak sungai persis dibawah lokasi Bak penampungan limbah, dan sekarang musim penghujan,” ungkapnya.

Sementara itu, pemilik pabrik tahu Sulimin (42) didampingi istrinya Julaikah (37) saat dikonfirmasi Suara Publik mengatakan, aksi warga yang akan mendemo pabriknya itu diduga ditunggangi oleh orang-orang iri dengki terhadap dirinya. “ Yaa.. beginilah hidup di Desa, kalau melihat tetangganya bisa makan sudah dirasani. Padahal, saya itu seringkali membantu tetangga kanan kiri, bahkan kalau ada warga yang meninggal dunia lalu membeli tahu disini, pasti saya gratis kan,” ujarnya enteng.

Terkait persoalan limbah Pabrik Tahu-nya, Sulimin menyanggupi dan berjanji akan segera memperbaiki Bak penampung limbah. Bahkan, untuk mengatasinya lebih intensif, Sulimin juga akan membuat Bak penampung limbah lagi. “Saya memang akan memperbaiki dan membuat satu lagi Bak penampung limbah tapi saya masih menunggu danannya, usaha saya ini baru merangkak belum genap 1 tahun, nanti kalau uangnya sudah ada mas…pasti saya kerjakan,” ungkapnya. Jika, lanjutnya, warga ingin menutup pabriknya, maka semua terkait persoalan di pabrik saya serahkan kepada warga yang menutupnya.

“Yaa…nggak apa-apa kalau warga mau menutup Pabrik saya, asal hutang-hutang saya di Bank mau membayarinya, sebab modal saya ini hasil pinjaman atau hutang kepada Bank,” ucapnya santai. rip

JAWA TIMUR

Edisi 117/ 1 - 8 Juni 2009

Menyoal Kinerja Dinas Bina Marga Yang Diduga Amburadul

Realisasi Proyek 2008 Bermasalah BONDOWOSO (Suara Publik) Dinas Bina Marga Kabupaten Bondowoso dalam tahun anggaran 2007 telah menganggarkan Belanja Modal untuk program Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan jembatan senilai lebih dari Rp.6,5 milyar. Dan telah direalisasikan lebih dari Rp.6,4 milyar atau 97,93 persen.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji petik atas realisasi fisik dan keuangan pada beberapa kegiatan belanja modal dari sisi administrasi dan pelaksanaan kegiatan, ditemukan adanya permasalahan. Seperti dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan ruas Kalianyar-Tamanan yang dilaksanakan pihak rekanan, CV. ABADI sesuai kontrak No.050/1125/430.510 tanggal 26 Juli 2007, senilai Rp.324,674 juta. Dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari (berakhir tanggal 27 Oktober 2007), dengan masa pemeliharaan selama 180 hari.

Jenis pekerjaan Hot Roll Sheet (HRS/ Latasion/K-641) dengan Volume sebanyak 5.712 m2. Panjang jalan sesuai gambar 952 meter dan Lebar 6 meter.Harga pekerjaan per m2 sesuai perjanjian sebesar Rp.49.103.00 dengan ketebalan 3Cm padat atau sebesar 390,70 ton (5.712M2 x 0,03 x 2,28 ) Addendum kontrak perpanjangan waktu No.050/1410/430.510/2007 Tanggal 25 Oktober 2007 memberikan tambahan waktu penyelesaian pekerjaan hingga tanggal 30 Nopember 2007. Pemeriksaan dilokasi kegiatanyang dilakukan tanggal 18 Pebruari 2008

bersama pejabat Pelaksana Tehnik Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Lapangan, telah diketahui pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100%. Selain itu, juga adanya bukti pembayaran sesuai SPM No.00289/ 1.03.1.03.0200.1803/DAK/LS/2007 tanggal 18 Desember 2007 dan terbit surat perintah pencairan dana (SP2D)No.08500/LS/DAK dan No.08501/LS/DAU tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp.295.158.182,00 dan Rp.29.515..818,00. Pemeriksaan berlanjut dengan melakukan sample cordriil sebanyak enam titik pada ruas jalan tersebut dan didapati ketebalan hanya berkisar antara 1,6 sampai dengan 2,4 cm, yang seharusnya, sesuai perjanjian kontrak jenis pekerjaan HRS dengan ketebalan 3cm padat.

Selain itu, juga dilakukan konfirmasi pada pemilik Aspal Mix Plan (AMP), dimana rekanan membeli aspal mix untuk pekerjaan pengaspalan jalan KalianyarTamanan. Rekanan hanya membeli aspal mix sebanyak 214 ton atau sama dengan 3.128.55m2 (214 : 0,03 :2,28 ) Seharusnya sesuai kontrak sebanyak 5.712 m2, sehing-

ga dapat diperhitungkan kekurangan volume sebesar 2.583,45m2 atau dengan nilai rupiah sebesar Rp.126.855.145,35.

Juga terjadi pada pemeliharaan jalan ruas Prajekan-Ceerme yang dikerjakan oleh pelaksana CV..Asli Sarana Graha dengan alamat jalan KH.Asyari 263 Bondowoso yang juga mengakibatkan kekurangan Volume pekerjaan sebesar Rp. 23.753.428,70 dengan rincian perhitungan Volume terbayar (Kont) 6.507M2 xRp.80.762,00 = Rp..525.518.334,00 sedangkan Volume terpasang (4.744/5 x100) 95,48% xRp.525.518.334,00 = Rp.501.764.905,30.

Adapun pada pemeriksaan fisik ruas jalan pejagan-Kalianyar yang dikerjakan oleh pelaksana CV. TIDAR yang beralamat dijalan perikanan darat 4 Tenggarang juga mengakibatkan kekurangan Volume pekerjaan sebesar Rp. 18.274.809,19, Juga pelaksanaan yang dikerjakan oleh pelaksana CV.ANOM REJEKI yang mengerjakan pemeliharaan jalan ruas Plalanan-Blawan Kecamatan Sempol . CV yang beralamat di Jalan Tamanan Desa.Grujugan Kidul 06/ 01 ini mengakibatkan kekurangan volume pekerjaan sebesar R.47.945.898,00 dan beberapa Rekanan yang lain yang juga telah merugikan keuangan Daerah,Meski atas kerugian dan kekurangan Volume pada pekerjaan tersebut telah disetor pada Kas Daerah sesuai bukti STS tanggal 25,27,dan 28 April 2008 yang seluruhnya berjumlah Rp.288.704.184.

Menurut Sumber terpercaya, Usaha rekanan untuk memperoleh keuntungan lebih besar dengan cara yang tidak wajar serta kelalaian pengawas lapangan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan serta Pengendalian dan Pengawasan Tehnik Kegiatan (PPTK) sangat lemah, jelas-jelas hal tersebut mengakibatkan pengeluaran kas sebesar Rp.288.704.184,00 sama sekali tidak efektif, lantas bagaimana mereka ( Rekanan Red.) punya efek jera?.

Kalau sudah ditemukan begitu sangsinya hanya mengembalikan Keuangan yang telah mereka terima saja, sampai saat ini mereka tetap mendapat jatah proyek malah yang besar-besar jumlah nominalnya. Sanksi kepada pelaksana kegiatan dalam melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai perjanjian harusnya memiliki sanksi hukum yang jelas,bukan hanya diminta mengembalikan keuangan lantas habis perkara.

Masih sumber terpercaya, sanksi-sanksi kepada mereka meski secara administrasi sama sekali tidak ada, padahal mereka (Rekanan, red.) harus direkomendasikan kedalam daftar hitam rekanan, atau minimalnya diadakan pembongkaran/pergantian pekerjaan, dan tidak boleh lagi mengikuti pengadaan barang/jasa sesuai dengan Pasal 14 mengenai sanksi UU No.17 tahun 2003 tanggal 5 April 2003. Lantas bagaimana kinerja dari Dinas Bina Marga tahun Anggaran 2009 ini. her

Menyoal Tak Terealisasinya Dana Lauk Pauk PNS di Jember

Ketua PGRI Jember Akui Ada Wanprestasi Meski sudah berkoordinasi dengan bupati dan sekda Jember, namun kepastian kapan pencairan dana lauk pauk di lingkungan pemkab Jember terkatung-katung JEMBER (Suara Publik) - Ketua PGRI Jember, I Wayan Wise Atmadja saat dikonfirmasi Suara Publik menjelaskan, pihak PGRI sudah berkoordinasi dengan Bupati dan Sekda beberapa waktu yang lalu. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan, Bupati Jember MZA.Djalal menyatakan akan berusaha mencairkan dana lauk pauk bagi PNS untuk tahun 2009 ini.

Setelah ditunggu beberapa lama, ternyata dana tersebut tidak kunjung cair. Karena ingin mengetahui kepastian lebih lanjut kapan pencairan dana tersebut, akhirnya pihak PGRI secara resmi mengundang pihak Bappekab sebagai salah satu pihak yang berkompeten dengan masalah ini. Sayangnya, pernyataan Kepala Bappekab yang disampaikan dalam pertemuan di salah rumah makan beberapa waktu lalu, berbeda dengan pernyataannya kepada wartawan.

Seperti pemberitaan edisi sebelumnya, Kepala Bappekab Jember, Mudhar Syarifuddin saat dikonfirmasi menyatakan, dirinya tidak pernah menjan-

jikan sesuatu kepada PGRI, bahkan untuk membicarakan masalah dana tersebut pun dirinya tidak pernah menjelaskan secara pasti. “Saya tidak pernah menjanjikan akan mencairkan dana lauk pauk itu, apa yang akan kita cairkan, dana kita tidak ada,” ungkap Mudhar.

I Wayan Wise Atmadja Kepada Suara Publik, Mudhar Syarifuddin menjelaskan, dirinya punya dasar yang dia gunakan dalam masalah ini yaitu surat edaran menteri dalam negeri dan peraturan menteri dalam negeri Nomer 32 tahun 2008 tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun 2009.

Dalam surat edaran menteri tersebut, imbuh Mudhar, yang berhak menerima uang lauk pauk adalah PNS dilingkungan kemetrian Negara/ Lembaga dalam rangka pelaksanaan APBN. “Jadi bagi PNS daerah untuk lauk pauk masih menunggu kebijakan bu-

Dewan Soroti Rencana Pembangunan Bandara ‘Siluman’ KEDIRI ( Suara Publik )- Tahun ini Pemkab Kediri menganggarkan Rp 200 juta untuk rencana pembuatan Feasibility Study ( FS ) bandara.

Sesuai dengan tahapan yang akan dilakukan pelaksanaan pra FS tersebut akan diikuti dengan pembuatan FS, penetapan lokasi bandara, kemudian realisasi proyek yang paling cepat diperkirakan 2011. Proyek ini sekaligus menjadi pelengkap infrastruktur central business district (CBD) di kawasan Simpang Lima Gumul (SLG). Namun kalangan DPRD menyoroti rencana ini lantaran belum ada kejelasannya.

Bahkan kalangan legislatif menilai, gagasan tersebut melanggar Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW). Sebab, pembangunan proyek prestisius itu belum masuk di dalamnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi C DPRD, Amrianto, menandaskan seluruh pembangunan di Kabupaten Kediri masih mengacu pada RDTRW yang lama. Hingga saat ini pemkab masih belum mengubahnya dan di dalamnya tidak ada rencana pembangunan bandara. “Kalau pembuatan studi kelayakan itu dipaksakan sekarang, berarti sudah menyalahi aturan,” ujar Amrianto.

Menurut Amrianto, pembangunan bandara menyalahi tata ruang karena tidak terkonsep sebelumnya. Seandainya proyek tersebut tetap dilaksanakan dan dilakukan tanpa pengaturan yang jelas maka bukan tidak mungkin keberadaannya justru berdampak kurang baik bagi warga sekitar. “Ka-

laupun tetap dipaksakan dibangun, tata ruangnya harus diubah dulu,” tandas Amrianto.

Politikus dari Partai Golkar ini mengaku, sama sekali belum mengetahui gambaran detail pembangunannya. Begitu juga dengan lahan alternatif yang bakal disurvei untuk studi kelayakan. “Apakah di Plosoklaten, Papar, atau tempat yang lain kami belum mengetahuinya,” ujarnya. Amrianto juga menyayangkan belum adanya pembicaraan antara eksekutif dan legislatif terkait rencana pra FS bandara tersebut terutama Komisi C yang membidangi.

Terkait hal itu, Komisi C tidak berencana mengundang eksekutif untuk meminta penjelasan, tetapi dia hanya berharap Pemkablah yang harus mempunyai inisiatif. Sebab, FS tidak mungkin dibuat jika bandara belum masuk dalam RDTRW. “Kita tunggu saja, apakah eksekutif mempunyai inisiatif untuk bicara atau tidak,” tegas Amrianto.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, Sudibyo Gatot Sunarko, belum bisa dikonfirmasi terkait rencana pembuatan pra FS bandara. Bahakan beberapa kali dihubungi melalui ponselnya selalu gagal.

Bupati Kediri, Sutrisno yang ditemui di kantor pemkab, sebelumnya, optimistis FS bandara bisa dilakukan tahun ini. Bahkan Pemkab sudah berkonsultasi ke Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan (Dephub) RI. Hasilnya, rencana pembangunan bandara itu disepakati.

pati dan anggaran yang ada. Jika tidak ada maka tidak ada pencairan dana bagi PNSD,” elaknya.

Sementara itu, ketua PGRI Jember saat mengetahui dasar ini memberi konfirmasi kepada Suara Publik terkait kekecewaannya. “Kami dari pihak PGRI Jember sebenarnya sudah mengundang secara resmi pihak Bappekab, dan ini ada bukti notulennya. Jika pernyataan yang disampaikan kepala Bappekab Jember kepada Suara Publik pada edisi sebelumnya yang menyatakan tidak pernah ada pertemuan resmi dan hanya diundang makan saja, itu tidak benar.”tegasnya. Selain, lanjutnya, kepala Bappekab, PGRI juga mengundang kepala Diknas Jember, Ahmad Sudiono.

Untuk masalah surat edaran menteri dalam negeri dan peraturan menteri dalam negeri No.32 tahun 2008 yang digunakan Bappekab sebagai dasar tidak segera dicairkannya dana tersebut, Wayan menyatakan, ada Wanprestasi. “ Ada wanprestasi dalam keputusan ini. Dan kami pihak PGRI beberapa waktu lalu sudah ke Jakarta untuk membicarakan masalah ini.

Bagi kami untuk masalah pencairan dana lauk pauk bagi PNS masih menunggu pelantikan anggota DPR Jember yang baru sebagai Pekerjaan Rumah (PR) bagi mereka,” ujar Wayan. kik

Bupati Resmi Pecat Kades Palsu Umur SAMPANG (Suara Publik)- Setelah hampir 6 bulan menunggu proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Sampang, dalam kasus pemalsuan umur yang dilakukan oleh, Abdussalim. Kini, Kades terpilih Desa Pancor Kecamatan Ketapang tersebut, resmi dipecat Bupati Sampang, Noer Tjahya.

SK No:141/534/434.012/2009, tertanggal 22 mei 2009, tersebut ditujukan kepada Kades Pancor Kecamatan Ketapang dan Kades Labuhan Kecamatan Sreseh dengan materi isi “jabatan keduanya dilimpahkan pada pelaksana teknis yang ditunjuk oleh kecamatan setempat”.

Dengan terbitnya SK Bupati itu sejak saat itulah keduanya resmi tidak lagi disebut kalebun.dan mulai pada saat itu juga kepala desa pancor juga kepala desa labuhan di ambil alih oleh kecamatan setempat.

Menurut sumber yang enggan disebut namanya mengatakan, bagi Abdussalim, SK bupati itu merupakan tamparan telak. Bagaimana tidak, sebelum kasus tersebut terkuak, banyak pendukungnya yang fanatik sangat yakin bahwa Abdussalim tidak bersalah, namun, mereka baru sadar setelah Kades Pancor itu dinyatakan bersalah oleh PN Sampang dengan Vonis 6 bulan penjara, karena yang bersangkutan dinilai melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP, dalam kasus perubahan umur dari yang seharusnya 22 tahun menjadi 26 tahun pada saat pilkades tanggal 4-4-2008.

“Dengan terbitnya SK Bupati itu, maka tidak ada simpang siur lagi di masyarakat dan juga warga desa Pancor bahwa yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi kalebun (lurah, red),” kata sumber. Sementara itu, lanjutnya, dari kubu yang berseberangan dengan Abdussalim, menyambut baik SK Bupati, karena dari awal mereka yakin putra mantan Kades Muktamar betul-betul merubah umurnya. ”Itu sudah saya katakan dari awal jika Dus (Abdussalim, red) umurnya hampir sama dengan saya, karena Dus bareng saya mulai kelas 1 SD,” beber salah satu warga Dusun Derbing yang mengaku bersama Abdussalim sekolah di SDN I Pancor Kecamatan Ketapang Kab. Sampang. lam

Komisi II DPRD Panggil Dinas P&K KOTA MOJOKERTO (Suara Publik)- Komisi II DPRD Kota Mojokerto hari ini kembali memanggil Dinas P dan K terkait masalah pembangunan Laboratorium IPA di SMA N I dan SMA N 3 yang terbengkalai. Pertemuan kali ini merupakan hearing yang kedua yang sebelumnya Komisi II DPRD Kota Mojokerto juga memanggil Kepala Sekolah kedua SMA Negeri tersebut.

Berdasarkan penjelasan dari Pimpro Dinas P dan K sebelumnya, Suwadi, proyek tersebut sudah selesai karena memang berdasarkan DPA nya hanya berupa pondasi yang rencananya akan dijadikan bangunan tingkat 2. Untuk kelanjutannya, sebetulnya

sudah direncanakan pada APBD 2009, namun karena terkendala pengurangan anggaran pada setiap SKPD, dana tersebut diperuntukkan untuk pembangunan RSUD Surodinawan, maka diputuskan untuk 2009 tidak ada pembangunan fisik kecuali pembangunan fisik dari dana DAK yang hanya diperuntukkan untuk SD, sehingga pembangunan LAB di dua SMA tersebut belum bisa dilanjutkan.

Sementara itu, menurut Agus Keswari, selaku PPTK Dinas P dan K saat ini mengatak, karena proyek tersebut sudah selesai maka untuk melanjutkannya perlu ada perencanaan ulang, dan sudah diminta ke dua SMA bersangkutan untuk membuat pro-

posal ulang. “Terbengkalainya proyek LAB di SMA Negeri I dan SMA Negeri 3 ini merupakan adanya miskomunikasi antar SKPD. Karena usulan yang masuk ke DPRD sebelumnya merupakan satu proyek, namun yang muncul justru dipecah menjadi dua proyek, dan hal ini tidak diinformasikan ke DPRD sampai hal ini terjadi,” ungkap Syaiful Arsyad anggota komisi II.

Dalam membuat perencanaan, seharusnya memikirkan dampak dari pemecahan proyek ini, jika hanya cukup untuk membangun pondasi saja tanpa ada kelanjutannya, maka yang menjadi korban adalah anak didik. Selain itu, Komisi II juga mengingatkan agar selanjutnya hubungan antar lembaga dapat dijaga agar hal seperti ini tidak terjadi di masa akan datang. rip

5 Baleho Telkomsel Telan Korban Meski tidak sampai tewas, namun korban bernama Hariyadi,warga jalan Nusa Indah gang V menderita luka parah.

JEMBER (Suara Publik) - Peristiwa ini terjadi sesaat setelah Hariyadi menaiki papan baleho di Jalan Jawa untuk memasang baleho Telkomsel Simpati. Tidak sampai baleho terpasang, tiba-tiba Haryadi terjatuh akibat tersengat aliran listrik tegangan tinggi yang berjarak hanya beberapa sentimeter dari papan baleho tersebut.

Menurut keterangan ayah korban yang juga berada dilokasi kejadian menyatakan, sebelumnya dirinya sudah melarang Hariyadi untuk menaiki papan baleho tersebut. AKP Mahroby Hasan Namun, entah mengapa meski ada larangan dari sang ayah, Hariyadi tetap saja menaikinya. Fatal memang, sesaat setelah dirinya naik papan baleho tiba-tiba dirinya terjatuh akibat tersengat aliran listrik.

Untung kejadian tersebut tidak merenggut nyawanya, warga yang mengetahui kejadian tersebut segera menolong korban dengan menaiki besi penyanggah papan baleho. Polisi yang datang ke TKP dibantu beberapa warga segera menurunkan Hariyadi dengan menggunakan tangga. Setelah dapat diselamatkan, korban segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.

Kapolsek Sumbersari AKP.Mahroby Hasan saat di konfirmasi Suara Publik menyatakan, ini murni kecelakaan, namun meski demikian pihaknya akan meminta keterangan kepada pihak terkait dengan papan baleho yang berada hanya sekian centi meter dari kabel listrik bertekanan listrik tinggi tersebut. ”Kita akan mengkroscek kepada pihak yang bertanggung jawab dengan adanya kejadian ini.Termasuk pihak-pihak yang berkaitan dengan papan baleho tersebut,” ujarnya. kik

Pasar Ayam Baru Dibangun Sudah Mangkrak KEDIRI (SuaraPublik)-Pasar Ayam di kawasan Pare yang selesai dibangun Desember 2008, ternyata belum terpakai hingga sekarang.

Akibatnya, bangunan dan lantai los rusak serta banyak yang bolong.

Keadaan ini dimanfaatkan pengepul barang bekas untuk menyimpan barangnya yang kebetulan lokasinya bersebelahan dengan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara Pare.

Salah satu pemilik barang rongsokan, Supeno mengungkapkan kepada Suara Publik, bangunan kosong yang juga bersebelahan dengan pasar loak itu tak hanya dimanfaatkan oleh warga sekitar. Jika malam hari, banyak gelandangan yang tidur di sana, maka tak heran suasananya terkesan semrawut lantaran pakaian dan peralatan tidur mereka berserakan. “Sementara barang-barang kami letakan di sini selama pasar ini belum terpakai,” akunya.

Perlu diketahui, pasar ayam itu dibangun untuk merelokasi pedagang ayam di Pasar Pamenang. Bagunannya terdiri dari lima blok bango atau los, waktu pembangunannya mulai 21 Oktober hingga 19 Desember 2008 dengan anggaran Rp 139,2 juta. Sebelumnya bangunan itu dimaksudkan untuk perluasan pujasera yang terletak di sebelahnya.

Sementara itu sejumlah pedagang ayam di Pasar Pamenang justru menolak direlokasi ke pasar ayam yang baru dengan alasannya mereka sudah belasan tahun berdagang di lokasi sekarang, salah satunya adalah Diran (35). “Saya di sini membeli listrik juga membayar, kalau dipindah ya tidak mau,” tolaknya. Hal serupa dilontarkan Sumadi pedagang yang lain (47).

Alasannya, bangunan pasar yang berada di dekat pujasera tidak layak. “Tempatnya juga jauh dari sini. Jadi, orang akan malas ke sana,” katanya.

Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Pare, Khosim Sholeh, mengaku sudah bertemu dengan instansi pemkab terkait. Hasilnya mereka sepakat untuk lebih dulu mengajak pedagang berdialog sebelum merelokasinya, namun kini berembus kabar relokasi dilakukan dalam waktu dekat, makanya dia tidak mau bertanggung jawab jika muncul gejolak dari pedagang. “Dulu, pembangunan pasar ayam di pujasera juga tidak didialogkan para pedagang ayam,” sesalnya.

Kabag Humas Pemkab Kediri, Eko Setiyono, mengakui bangunan pasar ayam yang baru belum bisa dimanfaatkan. Salah satu hambatannya adalah peralihan pengelolaan pasar setelah struktur organisasi pemkab dirombak sesuai PP 41/2007. Jika semula ditangani dinas pendapatan kini berganti ke dinas pasar. “Personilnya baru, jadi perlu penyesuaian, bangunan tersebut masih belum sepenuhnya rampung rencananya tahun ini Dinas PU (pekerjaan umum) akan menambahnya dengan pagar dan aspal dengan anggaran yang disiapkan Rp 100 juta. guss, edd

Menyoal Terkatung-katungnya SDN Nyabakan Timur

Bila Ada Surat Pembebasan Tanah, Siap Dibangun SUMENEP (Suara Publik)- Perihal masih terkatung-katungnya nasib SDN Nyabakan Timur III yang sampai saat ini masih tak berlokal sepertinya mendapat angin segar dari pihak Dinas Pendidikan Sumenep.

Menyinggung masalah SDN Nyabakan Timur yang sampai saat ini tidak memiliki lokal, H. M Rais mengungkapkan bahwa awal mula pendirian SD tersebut berstatus SD pamong , “Dulunya kami tidak berpikir tanah dan gedung sekolah dikarenakan SD tersebut bersifat SD Pamong, jadi yang namanya SD pamong jelas tidak perlu ada gedungnya, namun setelah berjalan beberapa waktu ternyata SD tersebut mengarah pada SD Konvensional,” ungkapnya.

H.M. Rais mengakui, pihak dinas dan sejumlah anggota DPRD beberapa waktu lalu memang telah meninjau langsung sekolah tersebut, namun belum mendapat kepastian perihal tanah yang nantinya akan bangun gedung sekolah tersebut..“Memang ada rencana untuk di bangun tahun ini, namun kira-kira surat pembebasan tanah itu sudah ada apa belum. Nah, kami tinggal menunggu bukti pembebasan tanah tersebut sehingga ada antisipasi ketika ada malah di kemudian hari, “tegas Rais.

Menyinggung masalah seputar pendidikan yang sampai saat ini menjadi tanda tanya masyarakat seperti perluasan akses maupun mutu pendidikan itu sendiri baik local maupun tingkatan regional. Bahkan secara nasional H. Moh Rais menjelaskan, ada tiga prioiritas pembangunan di bidang pendidikan yakni, penuhan sarana dan prasarana, pemprofessionalan pelaksana serta tunjangan kesejahteraan yang memadai dan model pengelolahan pendidikan itu sendiri. “Hal ini saya kira sangat wajar, karena bagaimanapun juga namanya komitmen ke arah sana pasti ada.

Bahwa pendidikan itu efektif bila memenuhi tiga hal, yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana, pelaksana cukup professional serta ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai dan yang ketiga pengelolahan pendidikan itu sendiri,” jlentrehnya.

Masih Rais, dalam hal ini, objektif Kab. Sumenep, dari prioritas utamanya terkait dengan perluasan akses sudah tidak ada masalah dikarenakan mulai dari jenjang SD sampai tingkat Menengah atas sudah bebas SPP, jadi tinggal kemauan masyarakat itu sendiri yang dipertanyakan apakah mau sekolah atau tidak. Sedang mutu memang masih banyak yang perlu di benahi baik dari fisik sekolah ataupun juga dari pemenuhan terhadap fisik itu sendiri seperti masih terbatasnya ruang perpustakaan dan laboratorium. “ Kemudian dari guru, sebagaimana dari tuntutan UU no 14 tahun 2005 bahwa minimal seorang guru harus S1, tetapi untuk Kab. Sumenep hanya 30 persen untuk SD, jadi tinggal 70 persen guru SD yang belum memenuhi standart minimal kualifikasi ijasah.oleh karena itu kami lakukan progam peningkatan kualifikasi akademik dengan melakukan kerjasama dengan Universitas Terbuka untuk menyekolahkan mereka secara bertahap, “ ungkap Rais. tur

DAERAH

6 SMEA PGRI I Jombang

Siap Cetak SDM & Tenaga Kerja Terampil JOMBANG (Suara Publik) - Pada era globalisasi ini, sekolah menengah kejuruan SMEA PGRI 1, Jombang terus konsisten melakukan upaya-upaya yang strategis dalam meningkatkan kwalitas pendidikan Akademi yang berorientasi pada kecakapan menangkap peluang kerja.

Saat ditemui Suara Publik, Kepala Sekolah (Kepsek) SMEA PGRI 1 Jombang, Drs. Sugito menerangkan, sebagai sekolah kejuruan diharapkan mampu meluluskan tenaga kerja siap pakai yang sesuai dengan kebutuhan pasaran kerja. Sehingga, sekolah ikut menekan angka pengangguran sejak 1999, upaya menyalurkan SDM lulusan SMEA PGRI 1 ke dunia kerja melalui program BKK yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar di Jawa Timur maupun di luar negeri sebagai prioritas program.

Drs. Sugito menambahkan, dari tahun ke tahun SMEA PGRI 1 menunjukkan prestasinya. Hal ini terbukti pada setiap pendaftaran siswa baru, yang membludak tak seimbang dengan kapasitas lokal hanya 30 kelas. “Alhamdulillah tahun ajaran mendatang bisa menambah lokal menjadi 33 kelas, dan harapan kami semua siswa baik kelas 1 sampai kelas 3 bisa masuk pagi,” tandas Sugito.

Selain prestasi dan kredibilitas siswa, Sugito juga mendorong para guru untuk lebih berprestasi baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Hal ini diterapkan dengan memfasilitasi tenaga didik untuk diklat atau pelatihan seperti kewirausahaan, pemasaran, akutansi dan bahasa inggris sampai ke tingkat pusat. Sedangkan, untuk pembiayaannya, murni swadaya dari sekolah.

Bagi siswa yang kurang mampu pihak sekolah memfasilitasi dengan adanya Beasiswa Khusus Siswa Miskin ( BKSM ). “ Fokus sekolah kami tidak hanya mengeluarkan kelulusan, akan tetapi skill dan ketrampilan yang lebih diutamakan,” pungkasnya. ktk

10 Imigran Lolos Dilaporkan ke UNHCR & IOM

Sutrisno

PROBOLINGGO (Suara Publik)- Terkait lolosnya 10 tahanan imigran Afganistan, Kasi Wasdakim Imigrasi Kota malang, Sutrisno, meminta kepada semua media untuk bekerja sama dan saling kordinasi apabila menemukan mereka. Kantor Imigrasi Kota malang juga telah melaporkan kasus ini kepada Organitation Migration (IOM) dan United Nation High Comitioner

For Refugee (UNHCR).

“Kita himbau kepada teman-teman media untuk bekerja sama, apabila mengetahui 10 orang tahanan imigran asal Afghanistan ini, apabila sewaktu-waktu melihat wajah-wajah yang pernah dikoordinasikan, tolong segera menghubungi pihak imigrasi setempat,” ujar Kasi Wasdakim Imigrasi Kota malang, Sutrisno.

10 Tahanan imigran Kantor Imigrasi Kota Malang, lanjutnya, lepas dari tahanan Kantor Imigrasi tepatnya 19 mei 2009, bukan kelengahan para penjaga, karena personil penjaga sudah dikerahkan 8 orang dan bekerja maksimal,” paparnya. Memang, masih Sutrisno, posisi penjagaan sudah diperhitungkan, kita kerahkan 8 orang personil penjagaan di Kantor Imigrasi, namun bagaimanapun, namanya orang nekat ya akhirnya masih bisa saja kabur,” sesalnya.

Menurut kronologisnya, 10 orang imigran tahanan asal Afganistan pada 19 mei 2009, pukul 02.00 malam, memang penjagaan sudah kita pastikan dan sudah diperhitungkan, namun karena para tahanan ini memang nekat. Padahal, sudah dijaga 8 personil yang pada waktu itu, 5 orang dari personil kantor imigrasi dan 3 orang dari pihak kepolisian setempat, namun namanya orang nekat, ya tetap saja bisa meloloskan diri dari kurungan, sementara di lantai 2 atas dengan cara merusak teralis jendela.

10 imigran ini memang lihai dan mereka kompak dalam meloloskan diri dari pemeriksaan yang bakal dikirim ke jakarta, karena bukan dari malang, namun adalah hasil penangkapan dari daerah Kraksan Probolinggo oleh pihak polda dan pihak keamanan setempat, dan sebenarnya para imigran yang ketangkap dari Kraksan probolinggo ini mau dilimpahkan ke Surabaya, namun karena di Surabaya penuh tahanan imigran, akhirnya dilimpahkanlah ke Kantor Imigrasi Kota Malang.

“Karena melihat daerah penangkapannya di Probolinggo dan Kanwil Imigrasi Surabaya penuh, akhirnya dilimpahkan ke sini (Malang, red),” jelasnya. red

PNS Sujud Syukur Sambut Gaji 13 KEDIRI (SuaraPublik)- Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Kediri Jawa Timur, menyambut baik rencana turunnya gaji ke 13.

“Turunnya gaji itu cukup membantu kami para PNS untuk kebutuhan sehari-hari, terlebih mendekati penerimaan siswa baru, dan sangat bersyukur mendapat satu bulan gaji utuh tanpa ada potongan apapun,” kata Romawati, salah seorang PNS di Kota Kediri. Dirinya berencana menggunakan gaji itu untuk keperluan pendidikan anaknya. Hal yang sama dikatakan Nurul, salah seorang PNS di Dinas Kesehatan Kota Kediri, walaupun kini tanggungan menyekolahkan anaknya usai, ia berharap uang itu dapat berguna seperti membantu anak-anak yang membutuhkan.

Kabag Humas Pemkot Kediri, Haryono mengemukakan pihaknya sudah menyiapkan perangkat untuk mempermudah proses pencairan anggaran tersebut. “Kami sudah menyiapkan tiap satuan kerja untuk pengambilan gaji itu. Selain di bagian umum, mereka dapat mengambil di petugas keuangan masing-masing. Di Kota Kediri terdapat sekitar 6.000 tenaga PNS mereka tersebar di 44 satuan kerja di Pemkot Kediri.

Rencananya, pembayaran gaji ke 13 itu akan diberikan Juni mendatang. “ Pemerintah tengah membahas payung hukum gaji ke 13, lewat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pemberian Gaji/Pensiunan/Tunjangan Bulan Ke-13 dalam Tahun Anggaran 2009 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, pemberian gaji ke 13 tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR saat merumuskan APBN 2009. Gaji tersebut bentuk lain dari subsidi pendidikan bagi PNS yang memiliki anak yang masih mengenyam pendidikan. Karena itu, pembagiannya dilakukan menjelang tahun ajaran baru sekolah.

Selain untuk membantu biaya pendidikan, pemberian gaji itu juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan PNS. Besarnya gaji tersebut sama persis dengan gaji bulanan yang diterima para PNS upah terkecil yang diterima PNS tahun ini, Rp 1,72 juta per bulan, sementara total belanja negara untuk membayar gaji PNS mencapai Rp 143,8 triliun. guss, edd

Edisi 117/ 1 - 8 Juni 2009

Kades ‘Pungli’ Kompor Gratis Rp. 5 ribu NGANJUK (Suara Publik) Warga Desa Teken Glagahan, Kec. Loceret Kabupaten Nganjuk, menjadi resah lantaran ulah Kepala Desanya, Mardi Susanto. Pasalnya, setiap warga yang berhak mendapatkan bagian kompor dan elpiji gratis dari pemerintah, terpaksa harus membayar tambahan uang sebesar Rp 5000,-, melalui

perangkat desa, dengan dalih untuk biaya administrasi angkutan dan lainnya.

Seperti keluhan warga Desa Teken Glagahan, Kec. Loceret Kabupaten Nganjuk, yang enggan disebut namanya mengaku kepada Suara Publik, dirinya bersama dengan warga lain terpaksa harus membayar ongkos tambahan Rp.

5000,- kepada salah satu oknum perangkat desa yang mengaku sengaja disuruh kadesnya. “Bahkan, oknum perangkat desa tak segan-segan mendatangi rumah warga satu persatu untuk memberi penjelasan terkait pungutan tersebut,” akunya.

Hal yang sama juga dikeluhkan warga lainnya. Kepada Suara

Publik, lelaki murah senyum ini mengaku pernah menanyakan kejelasan pungutan sebesar Rp. 5000,- itu kepada oknum perangkat desa yang sekaligus merangkap juru tagih itu. Namun, oknum perangkat desa tersebut malah mengalihkan perhatiannya kepada kadesnya. “Ini untuk biaya administrasi dan lainnya. Lebih jelasnya

tanya kades,” jelas warga menirukan ucapan oknum perangkat.

Sayangnya, Kades Mardi Susanto, hingga kini belum bisa dikonfirmasi Suara Publik dengan alasan tidak jelas, (28/5). “Pak lurah baru saja keluar mas, kurang tau kemana perginya,” celetuk seorang ibu yang menjaga toko di rumah milik kades. moch

Pembinaan Perangkat Kecamatan & Kelurahan Se Kota Mojokerto

KOTA MOJOKERTO (Suara Publik) Sejumlah 60 orang perangkat Kelurahan dan Kecamatan se Kota Mojokerto, pada Senin (25/ 5) telah diberikan pembinaan yang diselenggarakan di Balai Kelurahan Balongsari. Kegiatan pembinaan ini, diselenggarakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum yang dibuka oleh Walikota Mojokerto Ir. Abdul Gani Soehartono, MM. Kabag Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto mengatakan, tujuan pembinaan ini adalah untuk meningkatkan SDM dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat. Peserta pembinaan terdiri dari perangkat Kelurahan Kecamatan Prajurit kulon dan Kecamatan Magersari.

Sementara itu, Walikota Mojokerto meng-

himbau agar para perangkat kelurahan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan bersikap disiplin. “Jangan sampai ada pegawai Kelurahan yang sudah pulang sebelum jam kerja, masyarakat harus dilayani dengan baik,” tegasnya.

Pembinaan yang berlangsung selama satu hari tersebut, mengulas materi soal kebijakan operasi Sistem Administrasi Kependukan (SIAK) yang diberikan oleh Drs. Bambang Hartono dari Dispenduk Capil, penyampaian program Bappeko dari Kepala Bappeko, penataan lembaga kemasyarakatan dari Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, serta Manajemen Kepegawaian yang diberikan oleh Kabid Pengembangan dan Analisa Data Pegawai dari Badan KepeSaat Acara Pembinaan Perangkat Kecamatan & Kelurahan gawaian Kota Mojokerto. rip

Bupati Bedah Rumah di 4 Kecamatan KOTA MOJOKERTO (Suara Publik) - Sebagai langkah membantu masyarakat miskin untuk kelayakan tempat tinggal, Bupati Mojokerto, Drs. H. Suwandi, MM, memberikan bantuan bedah rumah kepada 8 warga di 4 kecamatan yang pada sehari sebelumnya juga telah dilakukan bedah rumah pada 8 rumah di kecamatan berbeda.

Pada Rabu 27 Mei 2009 ini, Kecamatan yang mendapat bantuan bedah rumah ini adalah Kec. Bangsal, Mojoanyar, Mojosari dan Pungging. Dana bedah rumah ini juga berasal dari PKK Kab.Mojokerto. Dalam kegiatan bedah rumah tersebut Ketua TP PKK Kab. Mojokerto, Sukarlik Suwandi, S.Pd, MM, juga mendampingi.

Warga yang terjaring dalam bedah rumah ini mendapatkan dana masing-masing 10 juta. Delapan orang itu adalah dari Kec. Bangsal yaitu Sdr. Seger (Dsn. Ngingas, Ds. Ngastemi); Kec. Mojoanyar yaitu kepada Jarniti/Sumadji (Dsn. Grogol Gede, Desa Gebang Malang) dan Sumarmi (Dsn. Bungkem, Ds. Kweden Kembar); Kec. Mojosari adalah Samiudin (Dsn. Mojosaulur, Ds. Mojosulur) dan Turkan (Dsn. Ngemplak, Ds. Ngimbangan); dan Kec. Pungging yaitu Wati (Dsn. Manunggal, Ds. Sekargadung) dan A. Slamet (Dsn. Tamansari, Ds. Pungging).

Bupati berharap, dengan bedah rumah ini warga bisa hidup dengan rumah lebih layak agar bisa nyaman dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dan untuk anak-anak, agar selalu giat belajar dengan

H. Suwandi telah diperbaikinya rumah yang ditinggalinya.

Selain bantuan masing-masing Rp. 10 juta bagi warga bedah rumah, diberikan pula bantuan berupa 10 paket sembako dan sarung bagi warga sekitar bedah rumah. Sebagai tambahan, Sami’udin mendapat bata merah 4.000 dan 18 sak semen. Penerima bantuan menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan.

Selain bantuan untuk memperbaiki rumah, Jalan Ds. Mojotamping yang kurang memadai juga mendapat perhatian dari Bupati. Rencananya 2009 akan dibangun juga plengsengan serta pemavingan jalan di Ds Ngimbangan dan pembangunan jalan pada 2010. Tak lupa Kades Mojotamping, Nur Kholis, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada warga desanya, dan semoga hal ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh yang bersangkutan. rip

Bocah SMP Diperkosa 4 Kali LAMONGAN (Suara Publik)- Kasus asusila kembali terjadi di Lamongan. Kali ini menimpa siswi kelas III di SMP kecamatan Brondong, sebut saja Melati. Gadis 16 tahun ini menjadi korban perbuatan biadab warga Kec. Brondong, Muatam bin Muhtaram (53), selama 4 kali dalam waktu 3 hari. Sadisnya lagi, korban disekap oleh pelaku di dalam kamar dalam kondisi pintu terkunci dari luar. Akibatnya, pelaku dijerat UU 23/2002 tentang perlindungan anak.

Sebelum melakukan aksinya, pelaku awalnya bertemu dengan korban di salah satu rumah warga setempat pukul 23.00 (20/5).

Sekitar 30 menit kemudian, pelaku mengajak korban masuk ke kamarnya dan memaksa korban membuka pakaianya. Awalnya, korban menolak paksaan pelaku, namun korban terpaksa menuruti pelaku lantaran diancam akan di guna-guna. Selain itu, pelaku dengan segala bujuk rayunya juga mengatakan kepada korban, bahwa tidak akan bisa hamil.

Tersangka melakukan perbuatan bejatnya hingga 4 kali dalam tiga hari. Bahkan, pada 21 Mei lalu, tersangka mempekorsa Melati pada pukul 01.00, 03.00. dan 10.00. Sedangkan perbuatan pelaku yang ke empat dilakukan pada 22 Mei lalu sekitar pukul 03.00.

Melati tidak berdaya melawan tindakan pelaku karena disekap dalam kamar dan dikunci dari luar. Pada 23 Mei, pukul 03.30, tersangka mengantar Melati pulang, namun hanya sampai di rumah tetangganya. Setelah mendapat cerita dari Melati, pihak keluarga akhirnya melaporkan kasus ini pada Mapolsek Brondong (25/5).

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Lamongan AKP Sutopo membenarkan adanya laporan kasus tersebut. Menurut dia, sejumlah barang bukti telah diamankan, di antaranya, sebuah sarung kotak-kotak kombinasi biru putih milik tersangka, sebuah sprei motif bunga-bunga merah muda, kaos kuning, celana dalam ungu, dan BH ungu kombinasi putih milik mawar. “Tersangka telah diamankan dan dijerat pasal pemerkosaan serta UU 23/2002 tentang perlindungan anak,” jelasnya. jib

Kartar Kura Jaya Gelar Lomba Menggambar LAMONGAN (Suara Publik)- Sebagai rangkaian kegiatan Pekan Pemuda Pelajar Peduli Lingkungan 2009, Karang Taruna (kartar) Kura Jaya Solokuro, gelar lomba Menggambar dan Mewarnai bagi siswa- siswi TK, SD dan SMP (21/5). Kegiatan ini bertempat di Pendopo Kecamatan Solokuro. Kegiatan yang bertema Pelajar Kreatif, Pelopor Penyelamat Lingkungan ini, diikuti oleh 247 Peserta. Yaitu tingkat TK diikuti oleh 99 Peserta, tingkat SD/ MI 76 Peserta dan tingkat SLTP diikuti 72 peserta.

Menurut Ketua Karang Taruna Kura Jaya, Shobihin Amin menuturkan, acara yang dihadiri oleh Ke-

pala Desa Solokuro, M.Zainul Arifin dan Sekcam Solokuro, Ahmad Farikh SH, MM, bertujuan untuk mengembangkan kreatifitas anak guna pengembangan bakat-bakat yang dimiliki. Dengan lomba ini, diharapkan dapat memberikan pendidikan dan penyadaran pada anak sejak dini tentang pentingnya melestarikan lingkungan.

Sementara itu, Sekcam Solokuro, Akhmad Farih, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini penting dan cukup membanggakan dan perlu diadakan lagi pada tahun-tahun mendatang.

Di sela-sela perlombaan, sambil menuggu penilaian Dewan Juri, panitia mengadakan panggung

gembira yang diisi penampilan kreasi seni dari peserta, seperti TK Miftahul Huda Tenggulun menampilkan Tari Kembang, TK ABA Solokuro menampilkan Tari Saroja, TK Muslimat NU Solokuro menampilkan Karaoke dan penampilan-penampilan lainnya.

Sebagai bentuk apresiasi, di akhir acara diumumkan pemenang lomba. Tingkat TK, Juara I diraih Dewi Ayugi dari TK ABA Tebluru, juara II diraih Mafazatun Najiah dari TK ABA Sugihan dan juara III dimenangkan oleh Wahyu A TK Miftahul Huda. Tingkat SD/MI Juara I Hanana Salsabillah Dari MIM 02 Sedayu Lawas, Juara II diraih

Lomba Menggambar yang diadakan Kartar Kurajaya, Lamongan oleh Novi Nabillah dari MIM Takerharjo dan juara III diraih oleh Hesti Kusuma Dewi dari MIM Takerharjo. Untuk Lomba menggambar, tingkat SMP/MTs, juara I diraih oleh Rizaul Fahi-

mah, Juara II diraih Peserta Akhmad Nuruddin Khori dan juara III diraih Heru Akhmad, ketiganya berasal dari sekolah yang sama yaitu MTs. Muhammadiyah 13 Solokuro. suf

Momen Hardiknas & Harkitnas Disdik Kab. Kediri KEDIRI (Suara Publik)Rombongan peserta jalan santai yang digelar Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kediri dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional, Minggu (24/5) di garis start area Monumen Simpang Lima Gumul, diberangkatkan dr. Haryanti Sutrisno, didampingi Sekdakab, Supoyo dan Kepala Dinas Pendidikan Baidowi, serta satuan kerja Disdik Kab Kediri, dengan motto ‘Men Sana in Corpore Sano” (di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat). Peserta jalan santai diikuti para guru beserta keluarga di Kab Kediri, serta jajaran satuan kerja di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.

Motto yang ditegaskan dr.

Haryanti, sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kediri ini mengingatkan betapa pentingnya berolah raga. “Olah raga sangat penting untuk kesehatan.

Olah raga tidak harus mahal, seperti jalan santai ini, yang penting tubuh terbiasa diajak aktif bergerak, melakukan pekerjaan rumah tangga juga olah raga,” katanya.

dr Haryanti memberangkatkan jalan santai.

Selain memotivasi masyarakat untuk rajin berolah raga, dokter yang murah senyum itu juga menyinggung sedikit tentang dunia pendidikan. “Pendidikan harus kita tingkatkan mutunya. Saya bangga kepada pemerintah karena memperhatikan sektor pendidikan, salah satunya dengan program pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” terangnya bangga.

Pemerintah Kabupaten Kediri jauh hari sudah menganggarkan dana serupa. dr. Haryanti berharap dana seperti ini bisa membantu anakanak kurang mampu untuk menge-

nyam pendidikan. “Semoga kesempatan anak-anak untuk sekolah, bisa terbuka luas,” harapnya. Upaya peningkatan mutu pendidikan, lanjutnya, merupakan salah satu perjuangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai cita-cita bangsa Indonesia,” paparnya.

Ketua penggerak PKK ini juga mengajak masyarakat untuk ikut mendukung pembangunan bidang pendidikan. “Bagi orang yang mampu atau instansi, mungkin bisa menjadi donatur atau ikut program orang tua asuh,” katanya. Dengan dukungan yang tak henti ini, semoga Indonesia bisa mencetak

tim Pare dan dari dana swadaya panitia. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Baidowi melalui Sekretaris Sujarwo, mengatakan masih ada momen penting lagi dalam rangka peringatan Hardiknas dan Harkitnas, yaitu puncak acara penyerahan hadiah berbProsesi penyerahan Hadiah jalan santai. agai lomba dan kesegenerasi yang berkualitas dan siap nian serta pertunjukan wayang bersaing tidak hanya lokal tapi juga kulit dengan lakon “Kunto Wekasing Roso Talining Broto” oleh Ki internasional,” terangnya.

Melihat semangat yang di- Dalang Gading Siswantoro.

Yang paling menarik pada actunjukan oleh para peserta jalan santai, secara spontan dr Hary- ara ini ketika menyambut Bupati anti Sutrisno menyumbang 3 Ir Sutrisno dengan jaranan yang mesin cuci dari kocek pribadin- dimainkan oleh murid SMPN 2 ya sebagai tambahan hadiah, se- Grogol beserta cucuk lampahnya lain banyak hadiah yang dipere- mengiringi Bupati ke lokasi acara butkan diantaranya adalah 1 kul- yang dihibur tari Gambyong, kas, 2 TV, 4 sepada gunung, dan dibawakan murid-murid SMPN Gampengrejo dengan waranggono hadiah hiburan lainnya.

Ketua panitia dan juga menja- murid SDN Rembang hingga acbat sebagai Kabid olahraga, Sujut ara wayang kulit dalam asuhan menjelaskan, hadiah itu ada yang Dinas Pendidikan Kabupaten berupa sumbangan dari Bank Ja- Kediri. guss, edd

Edisi 117/ 1 - 8 Juni 2009

RSU Haji

...

Sambungan dari hal.1 pegawaipun dihentikan yang sampai saat ini tidak muncul lagi.

Menurut sumber terpercaya di RSU Dr.H.Kusnadi Bondowoso, menyebutkan bahwa yang diduga tahu persis tentang adanya aliran dana tersebut adalah Wahyu, karena ia sebagai ketua tim anggaran.

Jangan Sentuh ...

Sambungan dari hal.1 KPK non aktif juga dipolitisir oleh berbagai kepentingan.

Masyarakat terbawah berharap TNI aktif tidak terkontaminasi oleh kegiatan aktif Pilpres nanti. Sebab tinggal TNI dan Polri yang diharap rakyat sebagai pengawal benteng terakhir demokrasi yang mulai berkembang pesat di Indonesia.

“Kalau sampai TNI Polri turut dukung mendukung, takutnya akan timbul perpecahan di tubuh TNI Polri. Kalau sudah pecah, bisa kita bayangkan bagaimana yang akan terjadi

Oknum Caleg ...

Sambungan dari hal.1 “Tolong dibetulkan, itu bukan PDIP, tapi oknum, kalau PDIP maknanya luas.

Yang penting anda membritakan masalah ini tidak ditunggangi orang lain. Anda mau memberitakan, silahkan itu hak anda, tapi ingat, ini oknum, bukan PDIP,” kata Suyanto didampingi rekan-rekannya dari DPC PDIP Kab. Sidoarjo.

Di tempat terpisah, Kabid Sumber Daya Hayati Perikanan Darat Dinas Perikanan dan Keluatan Kab. Sidoarjo, Ir. Bachruni Aryawan MM mengatakan, memang Desa Permisan Kec. Jabon dapat bantuan dari pusat berupa subsidi benih benur (benih udang) dan diberikan kepada kelompok bantuan, itu jika diuangkan sekitar ± Rp. 20 – 30 juta, tergantung berapa anggo-

Dishub ...

Sambungan dari hal.1 Pasalnya, setiap pengguna jasa diwajibkan membayar uang sebesar Rp 17.000 per kendaraan untuk mendapatkan Surat Ijin Perusahaan Angkutan (SIPA). Padahal, belum ada peraturan daerah (perda) yang menentukan penarikan uang tersebut. Ironisnya, praktik kotor sejak 2008, itu belum tersentuh aparat penegak hukum.

Investigasi Suara Publik menyebutkan, SIPA adalah surat yang terbuat dari kertas hologram. Surat ini dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan dengan tanda tangan Kepala Dinas. Biasanya, SIPA diterbitkan bersamaan uji kir pada kendaraan angkutan umum, truk dan pick up. Sehingga SIPA terbit setiap satu tahun sekali. Namun kenyataannya, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Banyuwangi, menggunakan

SUARA PUBLIK

Dan Umi yang bertugas sebagai kepala bidang keuangan dirumah sakit. Selain itu masih ada orang yang diduga paling mengetahui aliran dana tersebut yaitu Kardiyo, karena dirinya bertugas sebagai Tim verfikasi anggaran.

Investigasi Suara Publik telah menemukan data anggaran diluar APBD-II tahun 2008, dengan total anggaran sebesar Rp.5,5 milyar yang diduga dikorupsi. Karena ada dobel

anggaran, antara antara APBDII dan APBN dengan program dan jumlah anggaran yang sama sebesar Rp.5,5 milyar.

Diduga anggaran untuk RSU Dr.H.Kusnadi sebesar Rp.5,5 milyar tersebut juga diselewengkan oleh Dr.Ngartjojo yang saat itu masih menjabat sebagai Direktur.

Apakah Kejari Bondowoso bakal menancapkan taringnya, atas penyidikan kasus RSU Dr.H. Kusnadi ini? Benarkah Dr. Ngart-

jojo dan Lilik Rahmawati bakal dikadikan tersangka?. Beranikan dan mampukah Kejari Bondowoso menuntaskan kasus ini?

Lalu, kenapa hingga kini Dr.Ngartjojo malah bercokol di RS Haji? Dan bagaimana dengan RS Haji Surabaya, tahukah ‘Top menejemen’ RS atas kasus yang menimpa Dr.Ngartjojo?. Dan bagaimana tanggapan Dinkes Pemprov. Jatim terkait kasus Dr.Ngartjojo?. Ikuti terus penelusurannya. her, dra

nanti. Antar kesatuan bisa saling arahkan moncong senjata.

Ancaman perpecahan TNI Polri bisa saja terjadi seperti saat reformasi tahun 1997 lalu” demikian topik pembicaraan yang sedang hangat di berbagai tempat di Indonesia ini. Bila TNI Polri netral, maka institusi ini bisa meredam gejolak yang ditimbulkan oleh masing masing pendukung peserta Pilpres Juli yang akan datang.

Kita ketahui bersama para kandidat didukung oleh banyak Purnawirawan Jendral yang masing masing memiliki teman kelaurga dan kolega dio TNI Polri yang masih aktif.

Bisa kita bayangkan pula

bagaimana kalau TNI Polri aktif turut dukung mendukung, tentu menjadi preseden buruk bagi Demokrasi kedepan. Untuk itu rakyat sangat mengharap netralitas kedua institusi tersebut. Pegawai Negeri Sipil sudah dukung mendukung yang mengakibatkan amburadulnya Pilkada dan Pemilihan Legislaitif selama ini. Namun hukum kita tidak bisa menindak PNS yang terlibat dukung mendukung. Bagaimana jadinya kalau TNI Polri juga dukung mendukung ?, bisa jadi Indonesia akan pecah perang saudara akibat suksesi kepemimpinan kali ini.

Untuk menghindari semua ketakutan rakyat ini, TNI Polri

harus netral. Para kandidat Capres dan Cawapres juga harus bisa mengendalikan pendukungnya bila nantinya ada kekisruhan dalam proses pemilu. Dan yang paling penting adalah mengakui kemenangan pasangan terpilih dengan legowo. Bukan malah mencari cari kesalahan, dan menggunakan kekuasaan atau keuangan untuk membuat yang salah jadi benar dan sebaliknya, yang benar jadi salah. Sebab itu semua sudah bisa dibaca oleh rakyat bila ada yang melakukan kecurangan itu. Semoga Pemilu kali ini lancar tanpa ada kendala yang berarti sehingga rakyat merasa aman.

ta kelompok. “Yang saya tahu, satu orang kelompok dapat bantuan subsidi Rp. 1 juta. Mengenai adanya penyelewengan, itu urusan Ketua kelompok, dan anggota saya sudah pernah memanggil Ketua Kelompuk Mundzir dan kata Mundzir bantuan sudah dibagikan, tapi kalau ada berita begini coba nanti saya panggil lagi Ketua dan bendahara,” kata Bahchruni.

Menanggapi pemberitaan ini, Mundzir Ilmiawan sempat menelepon wartawan Suara Publik dan mengatakan sampai sejauh mana mengerti masalah ini.

“Kamu tahu nggak bantuan subsidi bibit benur itu,” ketusnya dengan sedikit emosi seraya menutup teleponnya. Sementara dari penelusuran Suara Publik di Desa Permisan menemui salah satu anggota kelompok yang namanya tidak mau disebutkan mengatakan, sampai sekarang belum menerima bantuan subsi-

di bibit tersebut. “Kalau tidak percaya coba tanya ke H. Sahroni selaku bendaharanya.

Sementara H. Sahroni ketika ditemui di tambaknya tidak mau berkomentar banyak. “Yang jelas, saya tidak tahu dapat berapa dan dalam bentuk apa,” akunya. Ketika ditanya anggota kelompoknya berapa H. Sahroni juga mengatakan tidak tahu.

“Sebab saya tidak pernah tahu masalah itu, coba sampean ke Carik (sekretarus desa), Irgiin saja, dia yang tahu semua,” kata H. Sahroni. Sekretaris Desa Permisan ketika hendak dikonfirmasi baik di rumahnya selalu gagal ditemui, bahkan tidak mau mengangkat ponselnya. Ada dugaan, Irgiin terkesan sembunyi ketika hendak dikonfirmasi.

Kades Permisan, Ikhsan Suwarno membenarkan kalau dirinya pernah memberi rekomendasi masalah bantuan bibit benur tersebut. “Tapi desa tidak

diberi arsipnya. Mengenai ada ribut-ribut begini saya tidak tahu menahu,” paparnya.

Sementara lontaran pedas justru dari LSM PKAPPD (Pementau Kinerja Aparatur Pusat dan Daerah) melalui Ketuanya, Agus kepada Suara Publik mengatakan, jelas itu penyimpangan, itu kan bantuan buat kelompok, bukan buat perorangan.

“Yang jelas harus disalurkan tepat sasaran, jangan dipakai sendiri. Jelas itu pidana, apalagi dana subsidi yang diselewengkan kalau tidak mau mengembalikan laporkan saja ke kejaksaan,” kata Agus.

Berbeda dengan Kasi Intel Kejari Sidoarjo, Yulianto ketika dikonfirmais mengatakan, jika seandainya benar pemberitaan tersebut akan saya tindak lanjuti. “Tapi untuk saat ini permasalahan tersebut belum ada laporan di kejaksaan,” kata yulianto. rey, eds

SIPA dengan memakai kertas buffalo dan kertas biasa. Ironisnya, SIPA ditanda tangani Kabid Darat dan Udara Dishub, Komunikasi dan Informatika, setempat, Boehari. Selain itu, para pengguna jasa tersebut ditarik pungutan sebesar Rp 17.000 per kendaraan.

“Kami merasa berat, jika biaya uji kir ditambah dengan biaya SIPA yang saya anggap cukup besar,” ujar salah seorang pengguna jasa uji kir kepada Suara Publik. Menurutnya, penarikan uji kir yang dibarengi dengan SIPA dilakukan sejak 2008. Setiap mendapatkan SIPA, para pengguna jasa uji kir ditarik biaya Rp 10.000 per kendaraan. “Saat itu, Kadishub, komunikasi dan Informatika, Ketut Kencana. Karena dia yang menandatangani. Namun sejak 2009, biaya SIPA Rp 17.000 dan yang tanda tangan Boehari,” ujarnya yang diamini pengguna jasa uji kir lainnya.

Salah seorang petugas

Dishub komunikasi dan Informatika yang bertugas memberikan SIPA, ketika dikonfirmasi Suara Publik enggan memberikan komentar. Ia mengaku tidak berani memberikan jawaban, tetapi ia mengakui adanya pungutan SIPA dan tidak menyebutkan besarnya pungutan tersebut. “Maaf mas ke dinas saja langsung ke Pak Boehari,” ujarnya.

Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Banyuwangi, Ketut Kencana ketika dikonfirmasi Suara Publik melalui Kabid Darat dan Udara, Boehari mengatakan, adanya biaya pengurusan SIPA karena banyaknya permintaan para pengusaha. Biaya tersebut untuk mengganti blangko dan sebagian disetorkan ke kas daerah (Kasda). Saat itu, Boehari menanyakan bukti setoran itu kepada salah satu stafnya.

“Mana bukti setoran ke kasda hasil tarikan SIPA,” tanya Boehari. “Sudah ada di bendahara.

Di buku pak Boehari kan ada,” jawab stafnya yang terlihat kebingungan.

Menurut Boehari, pembuatan blangko SIPA memakai kertas biasa dan dicetak dengan printer standart. “Pembuatan blangko SIPA tidak harus pakai kertas hologram,” tuturnya.

Disinggung tentang adanya pungutan sebesar Rp 17.000, Boehari membantah. Menurutnya, pembuatan SIPA hanya dipungut biaya sebesar Rp 3.000.

Jika ada yang dipungut melebihi Rp 3000 per kendaraan, berarti melalui calo. “Yang jelas, tidak semua kendaraan yang melakukan uji kir harus mengurus SIPA,” tandasnya.

Terkait Perda tentang pungutan SIPA, Boehari menjelaskan, dulu, Perda itu pernah ada, namun sampai saat ini, dirinya belum menemukan perdanya.

“Yang penting diadakan adanya SIPA hanya untuk mengkoordinir para pengusaha angkutan,” ujarnya. dod

jelasnya anda konfirmasi saja ke dinas tata kota,” paparnya kemarin, jum’at (29/05).

Seperti yang pernah diberitakan, Mega proyek ini masih menyisahkan tanda tanya bagi LSM AMAK ini. Sehingga sekjen LSM AMAK Ponang Adji Handoko meminta pada pihak diknas agar benar-benar teliti dalam melaksanaknnya.

“Karena ini rawan menimbulkan kerugian. Baik pada anggaran maupun bagi peserta Didik,” katanya.

Lebih-lebih kemungkinan yang sangat dikhawtirkan, masih kata Ponang, rencana pebangunan sekolah tersebut bisa mengakibatkan ketegangan social dan dampak psikologis

buruk dikalangan pendidik.

“Nantinya pejabat Kepsek kehilangan jabatannya karena tidak mungkin kalau satu sekolah di isi dua kepsek. Yang kami takutkan hal ini bisa berakibat negative bagi kualitas pendidikan,” tandasnya.

Patut diketahui pula, proyek ini meliputi pembangunan gedung Type A SDN Karah I, II, IV, V dan VI Kecamatan Jambangan senilai Rp. 4.579.793.032,- serta pembangunan Gedung Type B SMPN 27, Jl Wonosari Besar Ujung senilai Rp 3.750.224.026,- sedangkan Type B lainnya yaitu SMAN 16 menelan Rp. 4.991.717.335,- dan SMKN Bangkingan Baru Rp.

7.001.955.310,- dan yang terakhir Type B MTsN 4 senilai Rp 1.000.000.000,-.

Kepala Dinas Kota Surabaya, Drs Sahudi, tidak bisa dikonfirmasi lebih, tidak tahu apa alasannya. Terkesan, proyek ini hanyalah proyek kecil-kecilan. Padahal, proyek prestius harus benar-benar ditangani dengan cermat dan teliti. Karena dari penelusuruan suara publik, masih banyak sekolah yang memerlukan perbaikan atau renovasi. Bandingkan saja anggaran yang dikeluarkannya jelas jauh. “Silakan tanyakan saja hal tersebut kepada ibu Eko,” pungkas Sahudi sembari meninggalkan ruangannya. pRz

dalam surat pemberitahuan perkembangan penyidikan itu.

“Saya merasa tidak pernah disidik terkait pasal 311, tapi mengapa dalam surat rujukan itu diterapkan 310 dan atau pasal 311,” akunya.

Senada juga dilontarkan LSM Forkom SMS, Fredy.

Menurutnya, surat penyidikan tersebut tidak tertera Nomor polisi (Nopol) dan tanggal untuk Surat Pemberitauan perkembangan hasil Penyidi-

kan (SP2HP) yang ke 1, yang menjadi rujukan untuk mengeluarkan SP2HP yang ke 2. “Itu kan lucu. Mana ada surat penyidikan yang tidak mencantumkan nomor dan tanggalnya, aneh kan. “Saya kira ada yang tidak beres dengan kasus ini,” cemasnya. Di surat panggilan ke 2, ditunjukkan kepada Rochman tersebut tertulis jelas ada kalimat yang menunjukkan tersiarnya fitnah tersebut karena disebabkan oleh pelapor, berar-

ti sudah jelas menuduh Rochman,” protesnya. Masih Fredy, apa dalam pasal 311 KUHP itu kurang jelas,” tegasnya.

Sementara itu, penyidik kasus ini ketika dikonfirmasi Suara Publik mengaku, pihaknya segera lakukan gelar perkara untuk mencari kepastian hukum guna memenuhi unsur tersiarnya fitnah, maka segera dilakukan gelar perkara. “Kami akan melakukan gelar perkara,” akunya singkat. ono

Mantan Kepala

...

Sambungan dari hal.1 Dengan eksepsinya tersebut, maka akan membuka pintu bagi Tigor dan Mahardi untuk menjadi pesakitan, sebab jika eksepsi tersebut diterima maka tidak hanya menjerumuskan Pak Tigor dan Pak Mahardi tetapi juga Direktur PT.Tirta Adi Nugraha, Ir Laksono Djoko selaku pemenang tender perencanaan teknis pembangunan sarana persampahan di KWS Kalidami Kota Surabaya, ujar sumber tersebut.

Dalam eksepsinya Djoko juga menuding PT Waskita Karya dan PT Buana Prima Sentosa untuk ikut bertanggungjawab. Sebab menurut Djoko, kedua perusahaan tersebut yang berkaitan langsung di lapan-

...

Sambungan dari hal.1 SURABAYA (Suara Publik)- Hal ini seperti yang diungkapkan, Ibu Eko selaku Kepala Dindik Kota Surabaya. “Seharusnya anda menemui Sartono, kapala Sarana dan prasarana. Garis besarnya begini mas, bukannya dinas pendidikan yang merencanakan proyek merger tersebut melainkan Dinas tata kota, perlu anda ketahui mulai tahun 2004 bangunan-bangunan fisik sekolahan itu dilaksanakan oleh tata kota, sedang merger disini adalah lembaganya, jadi untuk lebih

Polwil

...

Sambungan dari hal.1

Padahal, kliennya merasa tidak pernah disidik oleh penyidik Polwiltabes Surabaya terkait pasal 311, tapi penyidik malah fokus kepada pasal 310.

Hal ini juga dibenarkan pengakuan Rochman kepada Suara Publik. Menurutnya, dirinya merasa ada kejanggalan

gan, PT Waskita sebagai Kontraktor Pelaksana dan PT Buana Prima Sentosa selaku Pengawas Proyek.

Dalam eksepsinya lagi yang dibacakan di hadapan ketua Majelis Hakim, Ali Makki, SH, Djoko berusaha menyeret kasus ini keluar dari Kitab UndangUndang Hukum Pidana. Rupanya Djoko berharap kasus ini ditangani secara leg spesialis sesuai undang-undang kontruksi, sayangnya Djoko lupa jika kasus ini telah mengakibatkan kematian tiga orang sekaligus di tempat kejadian.

Mudah-mudahan sidang ini dapat menjadi salah-satu tolak ukur penegakan supremasi hukum dan benar- benar berjalan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, sesaat sebelum sidang di gelar, Ir Djoko Supriyono saat akan di-

wawancarai oleh Suara Publik tidak mau memberi komentar.

Bahkan dengan ketus dia menjawab tidak akan wellcome, sebab menganggap pemberitaan Suara Publik menyudutkan dirinya. Begitu juga saat dihubungi melalui Hp-nya, ada nada sambung tetapi tidak diangkat.

Sementara, Ir. Tigor Simarmata, Dipl, SE dan Mahardi Boediono, St, Msi, sampai berita ini diturunkan belum bisa ditemui. Di hubungi via ponselnya dengan nomor 0812322**** dan 0812327**** tidak diangkat meski terdengan nada sambung. Begitu juga lewat pesan pendek juga tidak ada balasan. Jaksa penuntut Umum, Kuncoro SH seusai sidang juga terlihat tidak bersahabat ketika kdikonfirmasi dengan Suara Publik. “Opo maneh !!” ketusnya. Bersambung red

pada tingkat Propinsi adalah Asosiasi Kepala Desa (AKD).

Sampai sekarang yang tercantum dalam AKD adalah pengurus Fokap yang lama yang diketuai oleh saya.

SP : Siapa Ketua Fokap yang baru pada saat ini?

MKS : Saya dengar Ketua Fokap yang baru adalah H. Sukarto SP : Kenapa reformasi pengurus ini terjadi?

MKS : Reformasi pengurus ini terjadi pada saat saya mengundurkan diri sebagai Kades untuk mecalonkan kembali menjadi Kades berikutnya. Situasi ini dibuat kesempatan oleh H. Sukarto dan kawan – kawannya untuk mereformasi kepengurusan Fokap itu. Hal ini sangat saya sayangkan, sebab pembentukan pengurus yang baru tanpa membubarkan terlebih dahulu pengurus yang lama.

SP : Jadi, Legalitas pengurus yang baru ini tidak sah ?

MKS : Ya, secara yuridis

tidak sah, karena tanpa melalui mekanisme aturan yang ada. Seharusnya, pengurus yang lama dibubarkan dulu, buat panitia dulu, bentuk pengurus baru, lalu dikukuhkan atau dilantik. Baru pengurus itulah yang sah dan jelas legalitasnya Saat – saat terakhir wawancara, Mat Kacung Susiyanto dan Anggota yang tergabung dalam Fokap yang masih sah atau yang lama akan melakukan upaya – upaya hukum untuk tidak mengakui pengurus fokap yang baru. Sebab kalau hal ini sampai dibiarkan maka akan mengakibatkan persatuan Kades dan perangkat desa akan terganggu atau tidak ada kekompakan lagi dan yang juga akan mengakibatkan terganggunya pelayanan terhadap masyarakat.

Tapi sebelum melakukan upaya hukum, kami akan melakukan pendekatan – pendekatan terhadap pengurus yang baru. Semoga hal itu terlaksana dalam waktu dekat ini. yun, tik

ba menyiasati masalah ini dengan memberi uang sebesar Rp.1 juta pada Suparto selama masa kerjanya, karena tidak sesuai ketentuan yang telah ada, uang tersebut dikembalikan lagi pada tanggal 11 September 2008.

Dalam ketentuan yang ada, seharusnya dirinya mendapat Rp.650 ribu perbulan selama masa kerja, ternyata Suparto hanya diberi kompensasi sebesar Rp 1 juta selama bekerja sejak Mei 2007 sampai Mei 2009.

Hal inilah yang membuat Suparto kecewa.

Menurut Suparto, bukan hanya semata masalah uang yang membuat dirinya kecewa, namun perlakuan Kades Ajung yang dia anggap telah melecehkan harga dirinya. Meski BPD Ajung menyatakan status dirinya masih sebagai staf desa, namun kades telah memperhentikannya, itupun tanpa pemberitahuan atau SK tertulis.

“Seenaknya kades menggantikan diri saya dengan orang lain, tanpa pemberitahuan atau SK tertulis,” tegas Suparto P. Hanik.

Suara Publik yang mengkonfirmasi permasalahan ini kepada ketua BPD Ajung, Muhni SH, mendapati pernyataan yang menunjukkan kekecewaan pula atas sikap Masduki. Menurut Muhni, pihak BPD siap dihadirkan sebagai saksi dalam kasus ini, di-

rinya menunggu panggilan polisi. Ia akan menjenjelaskan semua penyimpangan yang dilakukan kades Ajung. ”Akan saya jelentrehkan semua perbuatan Masduki di hadapan polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Namun sayangnya, sampai sekarang saya tidak pernah dipanggil pihak polisi,” ungkapnya. Muhni secara kelembagaan juga akan menanyakan dugaan penggelapan uang ini kepada Masduki kades Ajung.

Sementara itu, terkait lambatnya pemeriksaan kasus ini, menurut seorang sumber yang tidak mau disebutkan namanya kepada Suara Publik menyebutkan, ada dugaan telah terjadi penyuapan dilakukan Masduki kepada pihak penyidik senilai puluhan juta, agar tidak diperiksa. Molornya penyelesaian kasus penggelapan ini dipertanyakan pula oleh Agus Suyoso SH, kuasa hukum Suparto. Kepada Suara Publik Agus Suyoso, SH mengatakan, tidak habis pikir mengapa meski dirinya telah mengirim surat kepada bupati Jember terkait ijin pemeriksaan kepada kades Ajung pada (22/ 5) lalu namun hingga kini belum ada tanggapan. Ataukah memang terjadi konspirasi antara pihak terkait engaja menutup masalah yang dihadapi Kades Ajung Masduki ? sam

Evakuasi Jembatan Roboh

Legalitas Fokap ...

Sambungan dari hal.1 persatuan Fokap. Hal senada juga dilontarkan Ketua Fokap, Mat Kacung Susiyanto, SH, kepada Suara Publik di kediaman Desa Semiring, Kecamatan Mangaran, (27/5).

Berikut hasil wawancara dengan Mat Kacung Susiyanto, SH dengan Suara Publik SP : Kenapa anda yakin sekali kalau sampai saat ini masih sebagai Ketua Fokap yang sah, sedang anda tahu pengurus Fokap yang baru sudah terbentuk?

MKS : Ya, saya sangat yakin sekali karena legalitas pengurus Fokap yang baru masih belum jelas. Dan keyakinan itu bukan karena atas dasar kekecewaan saya pribadi. Yang jelas hal itu sangat mendasar sekali.

SP : Lalu apa dasar itu ?

MKS : Fokap ada pada tingkat Kabupaten, sedangkan

Tim Lawyer ...

Sambungan dari hal.1

Sahudi Enggan

7

JEMBER (Suara Publik)Keterlambatan ijin ini mengindiksikan ada dugaan rekayasa dari dalam penyelesaian kasus penggelapan yang melibatkan kades Ajung Masduki. Meski sudah ada laporan ke polisi, ternyata bupati masih saja belum memberi kebijakan terkait ijin pemeriksaan, padahal ijin tersebut kini ditunggu pihak Polres Jember. Kasus penggelapan honor staf desa Ajung milik Suparto P. Hanik itu terjadi sejak januari 2008 hingga kini.

Seperti pada pemberitaan Suara Publik sebelumnya, Erfan Humaidi SH dan agus Suyoso SH kuasa hukum dari Suparto P. Hanik kepada Suara Pubik menyatakan, kliennya merasa telah ditilep uang honornya oleh Kades Ajung, Masduki.

Sesuai dengan SK No.141/02/ 555.01/2008 yang dikeluarkan kades Ajung pada 03 Januari 2008 disebutkan, P.Hanik diangkat menjadi Kaur Pembangunan pada sekretariat Desa Ajung terhitung sejak 14 Mei 2007 sampai 14 Mei 2009.

Dalam SK tersebut juga disebutkan substansi pemberian penghasilan lain sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun sayang sang kades ternyata menco-

CMYK

METRO

8 Terkait Dugaan ‘86’ Atas Penggerebekan VCD/DVD Bajakan Di Rental Flamboyan

Polwiltabes Surabaya Tak Terima, Ancam Somasi

Mungkin ini yang baru pertama kali terjadi. Pihak Rental Flamboyan, yang merasa dirugikan di Media ini malah melayangkan surat pengaduan ke Polwiltabes Surabaya. Apakah itu memang sudah di ‘skenario’? Lantas kenapa sampai saat ini pihak Flamboyan sulit untuk dikonfimasi? Dan kabarnya lagi, suasana di lingkungan mapolwiltabes Surabaya tidak tenang. Pasalnya, Kapolwil sempat memanggil seluruh perwiranya.

SURABAYA (Suara Publik) – Polwiltabes Surabaya melalui Kabag Bina Mitra Polwiltabes Surabaya, AKBP Sri Setyo Rahayu, bakal melayangkan somasi terhadap Suara Publik, terkait pemberitaan edisi sebelumnya yang diduga ada main mata dalam kasus penggrebekan VCD dan DVD bajakan di Rental Flamboyan Jl. Kupang Jaya yang dilakukan oleh Kanit Tipidek (Tindak Pidana Ekonomi) Polwiltabes Surabaya, AKP Yohanes Rudin. “Tolong kalau mau nulis berita itu dicek dulu kebenarannya, jangan asal tulis. Terutama wartawannya itu, suruh dia kroscek dulu kebenarannya,” katanya via ponsel.

Begitupun saat dikonfimasi secara langsung, perwira yang dikenal dekat dengan para kuli tinta ini, tetap tidak terima atas pemberitaan Suara Publik. Pasalnya, pihak Rental Flamboyan, telah mengirimkan surat pengadiuan ke Kapolwil. “ Memang sumber beritanya dari mana, jadi nanti bisa kami pelajari. Kalau itu menyangkut pribadi oknum Polwiltabes mungkin tidak ada masalah bagi kami, tapi ada surat pengaduan dari masyarakat, atas nama David Mikshidahi Hidayat, selaku pemilik rental Flamboyan di Jl. Kupang Jaya Surabaya, ditunjukkan kepada Kapolwil dan turun kepada saya,” jelasnya.

Tentunya permintaan Kabag Bina Mitra yang ingin bertemu dengan nara sumber suara publik tidak dikabulkan. Seharusnya kabag bina mitra mengetahui sebagai penegak hukum atas UU Pers, ada poin yang mengatakan kalau merasa dirugikan dengan pemberitaan dan menurutnya tidak benar adanya bisa melayangkan Hak Jawab.

Tidak serta merta meminta untuk bertemu dengan nara sumber yang memang patut

untuk dilind u n g i . “ T i d a k masalah kamu tidak mau menyebutkan sumbernya.

Kami akan m e l a yangkan surat Somasi,” tegasnya, saat ditemui diruanganya, Rabu, (27/5).

AKBP Sri Setyo Rahayu Sekedar diketahui dalam surat David tertanggal 22 Mei 2009, tersebut intinya menyebutkan tidak ada penggerebekan atau pengkondisian yang dilakukan oleh Kanit Tipidek. “Hal ini jelas-jelas telah memojokkan Kanit Tipidek,” begitulah kurang lebih isi surat itu.

Sedangkan pihak rental Flamboyan, David Mikshihadi Hidayat, sampai detik ini tidak bisa untuk dimintai konfirmasi dan malah terkesan menghindar. “Nanti saya sampaikan ke kakak saya, agar cepat memberikan komentarnya,” ucap Rudi yang mengaku adik dari David.

Disisi lain, hasil informasi yang digali Suara Publik, di rental Flamboyan selain menyewakan VCD / DVD bajakan juga menyediakan kaset DVD Porno untuk pelanggan tetapnya. Hal ini disampaikan langsung oleh pesaing bisnisnya, yakni, rental Zeenemax “Kenapa harus memojokan Zeenemax, rental Flamboyan itu juga menyewakan DVD porno,” beber Wawan menejer Zeenemax.

Terkait masalah itu, LSM Graji Massal, Bonang ketika dikonfirmasi Suara Publik mengatakan, kasus VCD bajakan tidak usah menunggu adanya delik aduan, seperti pernyataan salah satu anggota Polwil.

“Itu tindak pidana murni yang jelas merugikan Negara,” serunya.

Terkait pemberitaan tersebut pula menurut sumber yang dapat dipercaya ‘suasana’ dilingkungan Mapolwiltabes semakin ‘panas’. Pasalnya, para perwira Polwiltabes sempat dipanggil oleh Kapolwiltabes, Kombes Pol Roni Sompie. tans, ono

Rental Zeenemax Akui Sewakan DVD Bajakan

Zeenemax Tuding Pakuwon Sewakan DVD & VCD Bajakan SURABAYA (Suara Publik) – Aksi yang dilakukan oleh rental Zeenemax Jl Mulyosari sangat berani, dan terkesan blak – blakan dalam menjalankan bisnis penyewaan yang disinyalir DVD Bajakan. Pihak menejemen beranggapan jika mengikuti aturan yang ada (30 hari setelah tayangan bioskop tengah malam), maka perusahaan akan mengalami kerugian yang drastis.

Hal tersebut sudah jelas melawan hukum yang diatur oleh Undang – undang Hak cipta nomor 19 / 2002 tentang hak cipta. Terlebih lagi pelanggaran hak cipta adalah pelaku kriminal murni. Jika ada pelaku usaha yang melanggar hak cipta, maka Kepolisian harus segera menangkap pelaku tersebut. Sebab, pelanggaran tersebut diyakini bukan delik aduhan.

Dalam hal ini, Menejer Zeenemax, Wawan kebakaran jenggot. Jika Zeenemax melakukan penyewaan DVD atau VCD bajakan. Itu artinya, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Dengan ini, Zeenemax bisa menggaji para karyawan mulai dari yang atas sampai yang bawah. “Memang dulu Zeenemax menuruti aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah, dengan batas sewa

SURABAYA (Suara Publik)- Tanda silang dengan keterangan vonis pelanggaran perda oleh Dinas Cipta Karya dan Bangunan kota Surabaya, ternyata hanya menjadi tambahan hiasan dalam reklame dan dinding bangunan yang telah tertempel.

Bagaimana tidak, walaupun tanda pelanggaran yang telah tertempel ber-mingguminggu, ternyata tidak kunjung dieksekusi oleh petugas Satpol-PP terkait. Belakangan diketahui menurut keterangan Kadispol-PP H Utomo, bahwa kertas segel pernyataan pelanggaran yang tertempel masih harus didukung oleh Skep Walikota untuk melakukan eksekusi.

Artinya, kinerja Wastib Dinas Cipta Karya dan Bangunan yang telah bersusah payah melakukan lidik dan pengawasan dilapangan dapat dikatakan tidak ada pengaruh terhadap penertiban pelanggaran perda.

Atau ternyata tidak terjadi koordinasi sebagaimana mestinya antara Dispol-PP dengan Dinas Cipta Karya dan Bangunan. cox

PT. Prambanan Kencana Terancam Sanksi ‘Berat’

xxxxxxxxx

tidak pernah memberitahukan sebelumnya kepada siapapun jika akan melakukan penggerebekan. Kalau diberitahu terlebih dahulu, mereka pasti sudah kabur,” paparnya.

Menurut sumber yang enggan disebut namanya kepada Suara Publik mengaku, PT. PK dulu tempatnya memang berada di kawasan Perak, namun sudah sekitar 3 tahun berada di kawasan Jl. Kendangsari Surabaya ini. “Selain PT. PK, diduga ada 2 PT yakni, Zelandia dan Gandum Emas Kencana yang mendistributorkan produknya melalui PT. PK dan kantornya juga satu atap,” aku sumber. Ditambahkan sumber, mungkin hal ini dilakukan PT. PK juga untuk menghindari wajib pajak,” celetuknya. Sementara itu, Regional Seles Manager PT. PK, Agus Ariyanto, belum bisa dikonfirmasi Suara Publik dengan alasan tidak jelas. Padahal, lelaki bertubuh sedang ini membantah kepada salah satu media harian lokal, jika kedatangan BPOM melakukan penggerebekan, namun hanya pemeriksaan rutin. ono

dut g n a D an Live Dapatk & Datang narik e M s a t i Fasil

Jl. Jarak No. 70 -72, Surabaya

30 hari sesudah ditayangkan midnight di bioskop yang ada disurabaya. Tapi perusahaan tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan, dan memang benar Zeenemax menyewakan DVD bajakan untuk menutupi kekurangan pemasukan yang ada diperusahaan untuk penggajian para karyawan,” terangnya dengan polos.

Lanjut, Wawan, dirinya beranggapan kalau Zeenemax telah disudutkan oleh beberapa pihak. “Bukan hanya Zeenemax saja yang menyediakan DVD bajakan untuk direntalkan, di Toko yang terletak Pakuwon Jati juga menjual dan menyewakan DVD atau VCD bajakan,” lontarnya. Semantara itu, Pemiliki rental Zeenemax, Adi Adyana tekait hal ini tidak ada tanggapan sama sekali. Pasalnya, ketika dikonfirmasi lewat telpon dan di SMS via Polselnya juga tidak menghiraukan dan terkesan sudah kebal terhadap hukum. Terlebih lagi Zeenemax juga terkadang meyewakan kepingan DVD film yang terkadang belum keluar di bioskop. “Zeenemax memang kepingan DVD – nya selalu yang terbaru, dan saya pelanggan lama menyewa DVD di Zeenemax,” beber sumber. tans

Segel Pelanggaran ‘Hanya Hiasan’

Pasca Penggerebekan BPOM Surabaya

SURABAYA (Suara Publik)- PT. Prambanan Kencana (PK) pasca penggerebekan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya terancam sanksi berat.

Pasalnya, hingga berita ini diturunkan, pihak Manajemen PT. belum bisa menunjukkan dokumen makanan dan minuman (mamin) tersebut. Rumornya, mamin import PT yang kantornya tak dipasang papan nama ini, diduga banyak melalui jalur merah dan hijau. Apa maksudnya?.

Kepala BPOM, Dr. husniah Rubiana Thamrin Akib Msm.Kes. Sp.fk, melalui Bagian Penindakan, Harlina Samadi, ketika dikonfirmasi Suara Publik membenarkan, pihaknya telah melakukan penggerebekan pada, (23/5). Kami menyita banyak barang PT. PK, namun kebanyakan barang tersebut tetap di sana (PT.PK) dan diberi batas pengaman,” katanya.

Kita, lanjutnya, hanya menunggu kelengkapan surat dari PT. bersangkutan. Apalagi kalau ada PT. selain PK yang ada di sana dan menjadi distributor dengan memakai nama PT. PK, pasti segera kita tindak,” jelasnya. Masih Harlina, BPOM

Edisi 117/ 1 - 8 Juni 2009

Galakkan Musrenbang Demi Kemajuan Bersama SURABAYA (Suara Publik)Giliran warga RW VI / RT VI / Kelurahan pakis yang ditangi Camat Sawahan, Dwi Purnomo, SH., M.Si. Meski kedatangan Camat yang dikenal supel ini tanpa kehadiran ketua RW, warga tetap antusias mendengarkan arahan.

Dalam pertemuan ini juga dihadiri Lurah Dukuh Pakis, Eko Budi Susilo, Komandan Koramil Sawahan, Kapten Triwarjoko berserta staf Kecamatan dan staf Kelurahan Dukuh Pakis serta Bimas Pol Aiptu Sukri.

Camat Sawahan, juga memberitahukan akan adanya pavingisasi yang akan segera dilakukan di sekitar RW VI / RT VI, sehingga tidak tertinggal dengan kampung lainya yang sudah terpavingisasi. Dan tidak menutup kemungkinan, menurut keterangan camat, kampung – kampung yang lainnya juga bakal dipavingisasi. Target dari Dwi sendiri, Tahun 2010 semua jalan di-

wilayah Sawahan harus dipaving tanpa terkecuali. Tentunya yang diutarakan camat ini mendapat sambutan dan dukungan sepenuhnya oleh Kelurahan Pakis dan tentunya

warga setempat. Harapan Dwi, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) agar jangan terputus. Meski ada perbedaan faham politik berbeda. tans

Stop Press Bagi yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers silakan gunakan hak jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pemimpin Redaksi

Harga: Rp 3.500,- (Luar Surabaya tambah ongkos kirim)

Edisi 117 / 1 - 8 Juni 2009

Menelusuri ‘Tergencetnya’ Calon Bupati Rakyat Deiyai

INDEKS

‘Penyelewengan’ Dana Dekonsentrasi 2008 Baca di hal. 15

Lurah Angke Berharap RUDIN ‘Dibangun’ Kembali Baca di hal. 15

PEMBANGUNAN

Perumahan Green Garden Cakung Bemasalah !

Perumahan Green Garden Cakung yang bermasalah JAKARTA UTARA (Suara Publik)- Sepertinya pengembang perumahan Green Garden Cakung abaikan ke hal. 15

PELECEHAN

Kasie & Pengawas P2B Tak Gubris Perda JAKARTA BARAT (Suara Publik) – Dengan adanya perubahan struktur di satuan unit kerja di DKI Jakarta terlihat kurang berjalan efisien dalam penerapan dan pelaksanaanya di lapangan masih jauh dari harapan yang di harapkan.

Depdagri Pilih ‘Bupati Koruptor’

Kantor Departemen Dalam Negeri (DEPDAGRI) RI

Rakyat Deiyai, Kabupaten Paniai Papua bagaikan disambar petir di siang bolong. Entah apa ada udang dibalik batu, sebuah perjuangan murni Rakyat Daiye, Kabupaten Paniai Papua selama 6 tahun, sejak Oktober 2004 - Mei 2009 ‘ternoda’ oleh segelintir ‘petinggi’ di lingkungan Departemen Dalam Negeri (Depdagri).

Tanpa alasan jelas, Depdagri menyuguhkan seorang ‘koruptor’ untuk memangku Kepala Daerah Pemekaran Deiyai berstatus jabatan sementara (Pjs). Siapakah ‘Bupati Koruptor’ yang dimaksud Rakyat Deiyai ? Drs. Bellasus Pakage JAKARTA (Suara Publik) - Sosok Drs. Bellasus Pakage cukup dikenal Rakyat Deiyai. Bellasus, begitu nama panggilan keseharihariannya. Rakyat Deiyai sangat mengenal mantan Asisten I Setda Kabupaten Paniai pada periode 2001-2006 dan pernah dipercaya menjadi Ketua Tim Sukses Pemekaran Kabupaten Deiyai dan Intan Jaya.

Track record dan sepak terjang Bellasus tidak asing bagi Rakyat Deiyai. Sejumlah dosa yang menyakitkan hati masih tergores di hati paling dalam bagi Rakyat Deiyai.

Sampai Rakyat Deiyai tidak menginginkan kehadiran Bellasus di tanah Kabupaten Paniai. “Saya selaku Kepala Suku Besar Kabupaten Deiyai dan atas nama Rakyat Deiyai, menyesali hasil putusan Depdagri. Karena Depdagri telah memilih orang yang salah bagi Rakyat Deiyai,” ujar Kepala Suku Besar di 5 Distrik Kabupaten

Drs. Jusuf Edoway BA, SH Calon Bupati Aspirasi Rakyat Deiyai

Deiyai, Julias Mote kepada Suara Publik, kemarin.

Drs. Bellasus Pakage mantan Asisten I Setda Kabupaten Paniai pada periode 2001 sampai 2006 pernah menjadi Ketua Tim Sukses Pemekaran Kabupaten Deiyai dan Intan Jaya.

Pemerintah Kabupaten Paniai pernah mengeluarkan dana sebesar Rp. 3,2 milyar guna untuk menyelesaikan Pemekaran Kabupaten Deiyai dan Intan Jaya di Depdagri RI di Jakarta.

Setelah mengakuinya Julias Mote sudah didaftarkan PemekaKepala Suku Besar 5 Distrik ran Kabupaten Deiyai dan Intan Jaya di Jakarta oleh Timnya Drs. Bellasus Pakage di depan publik rakyat Paniai dalam tahun 2003, maka pihak peduli Kabupaten Deiyai dan Intan Jaya mengecek pendaftarannya ternyata tidak benar. Karena uang pemekaran tersebut di atas yang dikeluarkan oleh Bupati Paniai dapat dihabiskan dalam perjalanan di antara Enarotali-Makassar. Ini sudah menandakan Drs. Bellasus Pakage telah melakukan korupsi terhadap uang lebih Kabupaten Deiyai dan Intan Jaya.

Alam Deiyai dan seluruh lapiMesak Pakage S.Sos san masyarakat Deiyai me Ketua Tim Perjuangan Aspirasi Murni Rakyat Deiyai

ke hal. 15

ke hal. 15

Pembangunan Apartemen Kebagusan City Resahkan Warga

Meski ‘Disegel’, Proyek Jalan Terus

ke hal. 15

DIBUTUHKAN WARTAWAN DKI JAKARTA Dengan Syarat: 1. Pria / Wanita 2. Minimal SMA sederajat / D3 3. Usia maksimal 30 tahun 4. Memiliki kendaraan sendiri 5. Jujur, ulet & mau bekerja keras

Hubungi: Yudha 085814105444

Julias menambahkan, Bellasus seorang koruptor yang telah mengotori perjuangan Rakyat Deiyai.

“Sampai kapan pun rakyat menolak kedatangan Bellasus ke wilayah Deiyai,” tegasnya. Pengakuan Julias, Rakyat Deiyai sangat terluka sekali atas kata-kata yang pernah dilontarkan Bellasus saat menjabat Asisten I Kabupaten Paniai.

Bellasus sempat menjuluki Rakyat Deiyai dengan kata-kata, ‘Kalian Itu Buta Huruf, Kalian Pulang Kepada Tim Perjuangan Rakyat yang Telah Terbentuk dan Memilih Yusuf Edoway sebagai Bupati Terpilih dari Aspirasi Murni Rakyat Deiyai’. Padahal, Calon Bupati Yusuf Edoway merupakan rekomendasi rakyat yang nilainya lebih dari sekedar rekomendasi biasa. Sayangnya, kepentingan pejabat tertentu yang diakui Pe

Kepada PPresiden residen RI

Apartemen Kebagusan City

JAKARTA SELATAN (Suara Publik)Sejumlah warga RW.03 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan (Jaksel) satroni kantor Camat Pasar Minggu. Sejumlah warga menuntut penyelesaian persoalan atas keberatan warga terhadap pembangunan Apartement Kebagusan City. Sebab, warga menilai pembangunan Apartement Kebagusan City sangat merugikan kepentingan umum. ”Warga telah 2 tahun menunggu kepastian penyelesaian persoalan tersebut, tapi sampai sekarang belum juga selesai dan diatasi pihak atau instansi yang berwenang,” ujar Idiyono didampingi pen-

gurus dan perwakilan warga lainnya, Senin (25/5). Idiyono menambakan, bendungan air tadah hujan kini kondisinya tertutup dan menjelma apartement. “Sehingga saat turun hujan, warga yang tinggal di lingkungan belakang proyek pembangunan Apartement Kebagusan, pasti kebanjiran. Gerimis aja, dua RW yang persis dibelakang proyek pembangunan Apartement Kebagusan City langsung banjir,” jelas Idiyono.

Warga menuntut pembangunan Apartement Kebagusan City diberhentikan dan dibatalkan. Di karenakan, warga tidak melihat sisi manfaat yang dirasakan atas kegiatan pembangunan Apartement Ke-

bagusan City. Bahkan warga merasakan besarnya sisi negatif atas pembangunan Apartement tersebut, seperti banjir.

Ironisnya, pihak Apartement Kebagusan City terkesan melecehkan warga sekitar. Pasalnya, pembangunan yang saat ini sedang berjalan itu, diketahui ternyata tidak pernah memberitahu kepada warga setempat dan pengurus RT.001/RW.03 Kebagusan, Jaksel.

Sementara pembangunan Apartement Kebagusan City, menurut warga tidak mengantongi Surat Izin Persetujuan Tetangga (Izin Lingkungan). Lalu, pemban ke hal. 15

KEBIJAKAN

10 Oknum Anggota Dewan Kota Surabaya DPO Diduga Gunakan Jasa 4 Preman, Untuk Menghajar SURABAYA (Suara Publik) – Anggota Dewan Kota Surabaya, Syahfuddin Zuhri menjadi buron Polwiltabes Surabaya. Lantaran, melakukan pengroyokan terhadap Kozin yang dibantu keempat preman yang diduga disewanya dengan imbalan uang. Dalam hal ini, dikuatkan dengan terbitnya Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) No Pol : DPO/285/XII/2008/ Reskrim tertanggal 9 Desember 2008.

Pelaku yang juga anggota Dewan Kota Surabaya dari Fraksi PDIP Perjuangan, kelahiran Surabaya, tanggal 13 April 1971 beralamat di Dukuh Jawar, Desa Tambak Dono, Kecamatan Pakal. Tersangka Syahfuddin diduga melakukan pengroyokan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP. Ironisnya, Syahfuddin masih melenggangkan tangan menjabat sebagai anggota Dewan Kota Surabaya.

Modus yang dilakukan oleh Syahfuddin, yaitu disinyalir dengan menyewa preman bayaran yaitu, Sugeng Mardiono alias Mulus (Sudah tertangkap dan berstatus tersangka), Sukadar, warga di Jl Simo Gunung Gang III, dan Djoko alias Gondo alamat terakhir didaerah Simo sedangkan Telo telah melakukan kekerasan terhadap diri Kozin sehingga menderita luka memar dipelipis mata kiri.

Hasil pengembangan Polisi, berdasarkan laporan Kozin di Polwiltabes Surabaya, dengan nomor laporan LP/K/1387/ VIII/2007/SPK tanggal 30 Agustus 2007 terkait pengeroyokan. Polwiltabes Surabaya menghimbau kepada masyarakat Surabaya jika menemukan keempat orang tersebut supaya menghubungi pihak Kepolsian terdekat.

Terpisah, Kabag Bina Mitra Polwiltabes Surabaya, AKBP Sri Rahayu, masih berkoordinasi dengan pihak Reskrim terkait persoalan tersebut. Perkembangan dari pencarian jika diindikasikan ada DPO yang telah diketahui keberadaanya. “Saya akan koordinasi dulu dengan pihak Reskrim, soal pekembangan pencarian terakhir dan jika diketemukan keberadaan tersangka maka laporkan saja,” terangnya. tans

Edisi 117/ 1 - 8 Juni 2009

Terkait RPH Kedurus Buang Limbah Tanpa Proses IPAL

2 ‘TSK’ Di Tahan, Direksi & Pemkot Tutup Mata Polwil Bakal Kembangkan Penyidikan SURABAYA (Suara Publik) – Pemkot Surabaya bakal menerima ‘malu’ atas kasus tindak pidana pencemaran lingkungan hidup (LH) yang menimpa PD. RPH Kedurus.

Bagaimana tidak, sejauh ini Polwiltabes Surabaya telah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksisaksi terkait kasus dugaan pelanggaran LH oleh RPH Kedurus yang tetangkap basah membuang limbah cair dan sisa jeroan hewan potong ke Kali Surabaya pada Sabtu, 31 Januari 2009 pukul 02.00 Wib (1/2).

Dari ke tujuh ‘Orang PD.RPH’ di Surabaya yang telah diperiksa Unit Tipiter Polwiltabes Surabaya yakni, Direktur Utama (Dirut) PD. RPH Pegiri’an, Drs. H. Mohamad Harris, Direktur Bagian Jasa dan Niaga (Dirjasni) RPH Pegiri’an, Drs. Nur Wahono, Kabag Pemotongan RPH Pegiri’an, Usman Hadi, Kabag Tehnik RPH Pegiri’an, Lutfi Rahmad, staf Bagian Tehnik RPH Kedurus, Susanto dan Pimpinan RPH Kedurus, Suharto, serta staf Bagian Pemotongan RPH Kedurus Sumarsono, dua orang telah dinyatakan sebagai ‘Tersangka (Tsk)’ nya.

Informasi yang diperoleh Suara Publik dari Unit Tipiter Polwiltabes Surabaya melalui via sms, kedua ‘Tsk’ tersebut adalah Pimpinan RPH Kedurus, Suharto dan staf bagian tehnik

RPH Kedurus, Susanto (30/5). Dari hasil penyidikan, keduanya dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional di RPH Kedurus, apalagi terkait kronologi pembuangan limbah saat itu. Hal itu sesuai dengan Laporan Polisi No.Pol: LP/K/ 135/I/SPK tanggal 31 Januari 2009, kedua ‘Tsk’ disangkakan melanggar Pasal 43 ayat (1) UU RI Nomer 23 Tahun 1997 tentang pengolahan limbah , Jo Pasal 24 dan Pasal 95 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomer 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air (SDA). Dengan ancaman pidana 6 tahun penjara denda Rp. 300 ribu serta dan ancaman pidana 18 bulan denda Rp.300 ribu.

Keduanya, telah ditahan polisi sejak 26 Mei 2009 lalu, sebagai penyidikan lebih intensif dan proses pemberkasan untuk dilimpahkan ke Kejaksaan.

Sekedar mengingat, PD. RPH Kedurus telah ‘terpergok’ oleh tim sidak gabungan patroli air dari Perum.

Jasa Tirta I, BLH Propinsi Jatim, LSMKLH, Polwiltabes Surabaya telah membuang limbah cair (darah) dan padat (jeroan hewan potong) secara langsung ke Kali Surabaya tanpa proses IPAL (31/1) dini hari. Dikarenakan IPAL mengalami kerusakan pada Pompa Blower dan Pompa mixer. Hal itu juga diketahui dan dinyatakan oleh kedua ‘Tsk’ dan membiarkan proses pemotongan dan pembuangan limbah

Suharto dan Sumarsono saat diberita acarakan Polwil. tetap berlangsung. Selanjutnya, BLH bakal adanya pengembangan penyePropinsi Jatim melayangkan surat per- lidikan atas dugaan tindak pidana koingatan (SP) dengan Nomor. 660/73/ rupsi di dua PD.RPH tersebut, lagi230.3/2009 tertanggal 26 Februari lagi AKBP Susanto mengatakan hal 2009 kepada menejemen PD. RPH yang sama. “Tidak menutup kemungkiKedurus. nan, mas. Jika memang datanya valid Pada pemberitaan Suara Publik mengarah tindak pidana korupsi dan edisi sebelumnya, AKBP. Susanto penyelewengan uang Negara, maka saat ditemui Suara Publik men- bisa saja penyelidikan dan pemerikgungkapkan, jika pemeriksaan kasus saan mengarah kesana. Ya, tunggu saja RPH Kedurus masih terus berjalan, hasil pemeriksaannya minggu depan,” dan memasuki tahap pemeriksaan ter- pungkas kasat Reskrim (22/5). sangka kepada dua orang dari Sayangnya, Kasat Reskrim PolPD.RPH Kedurus. Bahkan, soal bakal wiltabes Surabaya, AKBP. Susanto, adanya ‘Tsk’ lain dalam kasus ini, saat dihubungi kembali, tak berkoKasat Reskrim menjelaskan, bisa saja mentar banyak saat dihubungi via terjadi. “Segala kemungkinan bisa ter- sms oleh Suara Publik. Terkait sepujadi, dalam hasil penyidikan. Karena tar peniyidikan kepada kedua ‘Tsk’ itulah gunanya dilakukan penyidikan. RPH Kedurus yang dilakukan jaJadi kita tunggu saja hasilnya, tidak jarannya. ”Masih proses penyidimenutup kemungkinan ‘Tsk’ bisa ber- kan,” bunyi kalimat SMS balasan dari tambah, yang penting biarkan tim pe- AKBP. Susanto (30/5). nyidik melaksanakan tugasnya hingSementara itu, bila meninjau alaga tuntas,” ujarnya singkat. Ditanya san dari Sumarsono, Suharto dan

Susanto saat tertangkap basah oleh Tim sidak gabungan patroli air soal rusaknya IPAL sehingga harus membuang limbah secara langsung ke sungai, merupakan unsur keterpaksaan.

Artinya, terkait rusaknya IPAL juga diketahui oleh ‘Top menejemen RPH Pegirian’ sebagai induk perusahaan PD. RPH di Surabaya. Karena diduga tak menghasilkan income alias cenderung merugi, diduga orang-orang di RPH Kedurus dijadikan ‘tumbal penyelamat’ dari jajaran ‘Top menejemen’, sehingga jajaran Direksi diduga bakal ‘tak tersentuh’ oleh hukum. Penjelasan dari Unit Tipiter Polwiltabes Surabaya, penetapan tersangka kepada dua orang dari PD. RPH dikarenakan tempat kejadian perkara (TKP) berada di PD. RPH Kedurus yang bertempat di Jalan Mastrip-Kedurus, Surabaya.

Terkait dengan kasus yang menimpa anak perusahaan dan bawahannya di PD.RPH Kedurus, Direksi RPH Pegirian belum bisa dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan.

Lagi-lagi, Dirut dan Dirjasni RPH Pegiri’an, lebih memilih menghindar dari kejaran wartawan Suara Publik.

Selain Suharto dan Susanto, apakah penyidikan Polwiltabes Surabaya akan menghasilkan ‘Tsk’ baru ?. Dan akankah Polwiltabes lebih mengembangkan kasus ini?. Lalu bagaimana tanggapan Pemkot Surabaya?. Ikuti terus penelusurannya. dra

Prodi DIII Keperawatan Diduga Bermasalah BONDOWOSO (Suara Publik) – Hingga kini masyarakat Bondowoso masih mempertanyakan status dan keberadaan serta keabsahan secara hukum Program Studi (Prodi) D III Keperawatan milik Pemkab.

Bondowoso. Apalagi ditambah persoalan intern di Universitas Bondowoso (Unibo), dimana melibatkan perseteruan antara Hernanik selaku Rektor dengan ketua yayasan Unibo, Supriyanto. Dimana, selama kepemimpinan Hernanik dalam menjalankan Unibo dianggap amburadul. Sehing-

ga, dompleng nya Prodi D III Keperawatan juga dianggap bermasalah.

Padahal, adanya Program Studi DIII Keperawatan di Bondowoso, menarik perhatian dan minat masyarakat Bondowoso untuk menjadi mahasiswa Keperawatan tersebut. Hanya saja masyarakat masih mempertanyakan status dan keberadaan serta keabsahannya. Menurut sumber terpercaya, Unibo merupakan satu-satunya universitas yang memiliki ijin operasional Prodi Keperawatan, jadi tidak illegal.

“Akan tetapi, masih sumber, menejemen Prodi tersebut tidak pernah berkoordinasi dengan Unibo, terutama dalam penggunaan keuangan. Ibarat kacang lupa pada kulitnya, hal itulah yang terjadi pada menejemen Prodi. Dimana segala kebijakannya, masih dibawah naungan RSUD Dr.H.Kusnadi yang saat itu dipimpin oleh Dr.Ngartjojo,” terang sumber.

Masih sumber terpercaya, koordinasi terbina jika ada mahasiswa dari Prodi DIII Keperawatan membawa suatu per-

Pak De Karwo Istighosah Bareng Pegawai Pemkab Bondowoso BONDOWOSO (Suara Publik)- Selesai Pencanangan sekolah Gratis yang di hadiri oleh Gubernur Jatim, DR Soekarwo, atau yang biasa dipanggil Pakde Karwo di Kabupaten Bondowoso pada malam harinya para guru beserta pegawai Dinas Pendidikan melakukan doa bersama. Semula acara akan digelar di alun-alun kota, sehubungan dengan adanya hujan deras, sehingga acara do’a bersama (Istigosah) digelar didalam Masjid Jamiq At taqwa, dengan dipimpin langsung oleh Kyiai H.Moh.Yusub dari Kedemangan, Kecamatan Kota.

“Doa bersama ini bukan semata mata saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan mantan guru Agama Islam. Tetapi melakukan istiqosah ini tujuan yaitu mendoakan program pemerintah sekolah gratis pendidikan sembilan tahun betul betul berjalan dengan lancar serta semua sekolah melaksanakan dengan baik khususnya untuk wilayah kabupaten Bondowoso, Jawa Timur pada umumnya mudah-mudah dengan adanya

doa bersama ini di kabulkan oleh Alloh SAW,” ujar Drs. H. Husni Syam, Kepala Dinas Pendidikan.

Membludaknya acara ini kemungkinan adanya tulisan atau pesan singkat Drs.H.Husni Syam yang tertera di undangan. Sekedar diketahui didalam undangan tertulis pesan “Apabila tidak mengikuti doa bersama di harap menghubungi kepala dinas pendidikan melalui via telp”. Namun hal itu bukanlah yang menyebabkan hadir. Seperti yang diungkapkan salah satu guru dari kecamatan Pakem. “Saya datang ke Istiqosah bukan takut karena absen melainkan mendoakan pelaksanaan sekolah gratis betul betul terlaksana dengan baik, tidak ada sekolah yang memungut dana dari siswa,” tuturnya dengan lantang. mul

soalan akademis ke jalur hukum. “Baru jika ada mahasiswa yang akan menuntut secara hukum, menejemen Prodi DIII keperawatan minta perlindungan kepada Unibo,” bebernya. Terkait, lanjutnya, persoalan pengelolaan dan pengaturan menejemen keuangan, tidak pernah ada bukti-bukti disposisi atau laporan transparan yang bisa di pertanggung jawabkan. “ Sehingga diduga kuat uang tersebut di jadikan bancaan para pejabat,” imbuhnya.

Dugaan adanya ajang pemanfaatan

dan menyalahgunakan wewenang, terjadi di Prodi DIII Keperawatan. Upaya untuk mengeruk keuntungan pribadi dan pangkat serta jenjang karir, diduga kuat terjadi di Prodi DIII Keperawatan.

Menurut sumber terpercaya lainnya, kepada Suara Publik menagatakan, nasib yang selama ini di alami mahasiswa atau lulusan Prodi D III Keperawatan masih terkatung-katung, mempertanyakan keabsahan ijazah nya. “Hal itu terjadi pada salah seorang lulusan keperawatan dan orang tu-

anya di Bondgowoso, yang telah banyak mengeluarkan biaya besar untuk kelulusan dan kesuksesan anaknya sebagai perawat handal,” ujarnya. Mahasiswa, imbuhnya, lulusan akper tahun 2008 lalu, banyak yang mempertanyakan masalah keabsahan ijazahnya. “Mungkin kali ini sudah saatnya orang tua siswa khususnya dan masyarakat umum di Bondowoso, meminta pertanggung jawaban kepada menejemen Prodi D III Keperawatan yakni RSU Dr.H. Kusnadi,” tegas sumber. sal

Loka Karya Kwarcab Bondowoso BONDOWOSO (Suara Publik)- Ditahun 2009 program kerja gerakan pramuka Kwartir Cabang Bondowoso sudah banyak kegiatan yang dilakukan dalam rangka merealisasikan program kerja gerakan pramuka.

Diantaranya prestasi siaga temusata wirakartika dan kgiatan lainnya.

Untuk itu kwartir Cabang Bondowoso menyelenggarakan kegiatan Loka Karya yang dilaksanakan pada hari sabtu 23 Mei 2009 mulai pukul 07.00 – selesai betempat di SKB Bondowoso. Loka Karya yang bertemakan strategi pembinaan peserta didik.

Target kegiatan ini adalah diperolehnya pemahaman kemampuan dan kemauan para pembina untuk memaksimalkan kegiatan pembinaan peserta didik yang pada akhirnya di tandai adanya pramuka Garuda pada masing – masing golongan secara signifikan di jajaran gugus depan dan kuartir ranting.

Loka Karya yang dihadiri seban-

yak 75 peserta terdiri dari pelatih kuarcab andalan cabang utusan kuartir ranting sekabupaten Bondowoso.

Menurut salah satu peserta Rahmad Nur Sah Bandi utusan kwaran taman Krocok, menyambut positif atas egiatan ini. “Ini sangat baik dan positif karena banyak pengetahuan dan teknik kepramukaan yang kita peroleh dan juga dapat bertukar pengalaman untuk sesama peserta juga sebagai bekal untuk membina dan melatih peserta didik. Untuk itu perlu dilaksanakan rutin tiap tahun paling tidak 6 bulan sekali, sehingga untuk menambah belak dalam membina peserta didik,” ujarnya.

Lain lagiyang dikatakan salah satu pengurus kwartir cabang Drs. H. Abdul Hadi, dirinya menyambut dengan setuju. Namun ada kendala yang dihadapinya, yaitu soal anggaran yang tidak sedikit dikeluarkannya dalam kegiuatan tersebut. “Sebetulnya Kwarcab ingin selalu mengadakan ini

tetapi perlu dana yang mencukupi.

Sedangakn dana yang dimiliki kwarcab sangat minim sekali. Sedangkan kegiatan kwarcab begitu banyak sekali apalagi kegiatan peserta pendidik baik siaga, penggalang, penegak dan pandega apalagi para pembina. Kegiatan Loka Karya ini dananya di bantu kwarda Jawa Timur Rp. 5.000.000,- Kwarda barusan membantu dana sebesar Rp. 15.000.000,-,” terangnya.

Untuk 3 kegiatan yaitu Prestasi siaga, yang baru saja dilaksanakan dan kemusaka yang penutupannya oleh Dandim 0822 Bondowoso bersamaan dengan pembukaan loka karya sekarang ini dan yang ketiga yaitu loka karya yang diikuti oleh peserta se Kabupaten Bondowoso yang pembukaannya dilakukan oleh sekretaris Mabicab Bondowoso H. Achmad Alim. ban

Terkait Tambahan Tunjangan Sekdes

Bupati Serahkan pada Kebijakan Tiap Desa JOMBANG (Suara Publik) - Sekretaris Desa (sekdes) yang telah diangkat menjadi pagawai negeri sipil (PNS) boleh mendapatkan tunjangan dari desa disamping gaji sebagai PNS. Hal itu dilontarkan Bupati Jombang, Drs. H. Suyanto, MMA ketika sosialisai Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2009 diruang bung tomo.

Menurut Bupati Suyanto, semua keputusan desa diserahkan sepenuhnya kepada BPD, Pemerintah Desa, karena untuk penambahan tunjangan sekdes tidak bisa diputuskan secara umum. Setiap desa punya hak atas kebijakan keputusan, mengingat masing-masing desa beda kultur dan luas lahan (ganjaran, red) yang

selama ini menjadi hak para sekdes, ditarik desa menjadi tanah kas Desa (TKD). ” Untuk penambahan tunjangan sekdes, saya serahkan sepenuhnya kepada BPD dan Kepala Desa, tetapi harus ada landasan hukumnya yaitu Peraturan Desa (perdes),” papar Suyanto.

Lebih lanjut Bupati Suyanto, menyingung soal pengisian jabatan perangkat desa yang kosong, serta perangakat yang habis masa jabatanya, bahwa hal itu akan dilakukan setelah pemilihan presiden.

Dalam dalam sosialisasi ADD tersebut, dihadiri Sekdakab Jombang M. Munif Kusnan SH, Msi dan Ronald Sitompul Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintahan Desa dan Camat serta 302 kepala desa se Kabupaten Jombang.

Pelatihan juga akan diberikan kepada pelaku ADD yaitu pendamping, Ketua BPD dan Ketua LPMD. Diungkapkan oleh Drs. H. Suyanto MMA Bupati Jombang dalam sambutan pengarahan ADD bahwa sebetulnya dana pengembangan keuangan untuk ADD tidak terlepas dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang juga diterima oleh pemerintah Kabupaten Jombang. Didalam ketentuan telah diatur bahwa 10 persen dari DAU yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Kota disalurkan untuk memberikan sumber

pendapatan kepada pemerintahan desa didalam APBD desa.

ADD bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, meningkatkan kwalitas perencanaan penganggaran ditingkat desa dengan pemberdayaanya, infrastruktur, peningkatan SDM perangkat desa dan lembaga desa yang lain, serta meningkatkan pelayanan pembangunan maupun pemerintahan kepada masyarakat dan masih banyak lagi. Untuk itulah selama ini penggunaan ADD belum dapat diperuntukkan rehab Balai Desa, karena yang utama adalah pembangunan infrastruktur untuk

masyarakat desa. Namun, untuk tahun 2009 hal tersebut sudah bisa diberikan toleransi tapi dengan catatan. “Terkait dengan pembangunan infrastruktur di pedesaan, pada tahun 2009 kita sudah bisa memberikan toleransi untuk pembangunan rehab balai desa namun dengan catatan infrastruktur dipedesaan sudah terpenuhi dan harus ada kontrol dan rekomendasi oleh Camat setempat atas usulan kepala desa”, tandas Bupati.

Bupati juga memberikan nasehat kepada para kepala desa untuk melaksanakan program ADD secara optimal dan tidak menyimpang dari mekanisme serta aturan untuk pertanggungjawaban-

nya. Selain itu, meminta aparatur desa untuk harus segera melakukan percepatan pembangunan desa dan berjasama dengan dinas dan pemerintahan desa.

Ditambahkan oleh Bupati bahwa ADD juga diperbaiki setelah adanya evaluasi.

“ADD rata-rata perdesa sudah berada di atas 90 juta rupiah keatas, dengan ketentuan luas wilayah dan jumlah penduduk.

Dengan rincian 30 persen dari 100 persennya ADD adalah untuk operasional aparatur, sisanya yang 70 persen dibagi lagi dengan rincian 80 persen guna pembangunan fisik, sisanya untuk pemberdayaan RT, RW, LPMD, PKK dan lainnya”, tandas Bupati. fer, ktk

Soal Kesiapan Tim UNAS Kesetaraan Jember Tahun 2009

Tak Ada Anggaran, Pelaksanaan Bakal Terhambat Meski pengumuman hasil Ujian Naional 2009 belum dikeluarkan, namun untuk mengantisipasi adanya siswa yang tidak lulus dalam ujian kali ini pihak Dindik Jember telah membentuk tim ujian kesetaraan.

JEMBER (Suara Publik) Kasi Keaksaraan dan Kesetaraan Dinas Pendidikan (Dindik) Jember, Didit A.P kepada Suara Pub-

lik menjelaskan, telah membentuk tim dari beberapa komponen yang tersebar di 20 wilayah di Kabupaten Jember. Persiapan ini, dilakukan sebagai bentuk antisipasi jika ada siswa yang tidak lulus dalam UAN 2009.

Meski hingga saat ini masih belum ada anggaran dari pemerintah daerah, namun dirinya yakin pelaksanaan ujian kesetaraan kali ini akan berjalan sukses. “ Kami rencananya akan

menggunakan dana talangan terlebih dahulu, agar ujian kesetaraan kali ini berjalan sukses, dan ini sebagai konsekwensi kami dalam menjalankan tugas,” ungkapnya. Persiapan lain yang sudah dijalankan pihak bidang PNFI (Pendidikan Non Formal) antara lain persiapan administrasi, pembentukan panitia, serta penentuan loksai di 20 kecamatan.

Selain itu, pihak PNFI juga sudah membuat tim di kabupaten dan

kecamatan dengan menunjuk UPTD setempat.

Dari 20 lokasi yang tersebar diseluruh kecamatan tersebut, Dindik membutuhkan kurang lebih 40 tenaga pengawas dan kesemuanya memerlukan dana jika tidak ada dana maka kemungkinan besar pelaksanaan ujian kesetaraan akan terhambat. Kegiatan ujian kesetaraan sendiri rencananya akan di mulai pada bulan Juni hingga bulan Juli 2009 dengan melibatkan

kurang lebih 1300 peserta mulai kesetaraan paket A hingga paket C. Pernyataan Didit ini memperjelas pernyataan Kabid Sudiyono yang menyatakan kebenaran belum adanya dana tersedia dalam pelaksanaan kegiatan ujian kesetaraan 2009. Pada pemberitaan Suara Publik sebelumnya, Sudiyono, Kabid PNFI menyatakan, pihaknya masih kebingungan masalah anggaran dana, sebab hingga berita ini diturunkan, anggaran yang

rencananya akan digunakan untuk kegitan tersebut masih belum juga cair. Meski demikian, pihaknya telah mengirim rencana anggaran dana tersebut ke Surabaya.

Polemik belum cairnya anggaran dana ini, menurut Didit maupun Sudiyono, kemungkinan besar pihak Pemkab Jember memang tidak menganggarkannya. Tidak dianggarkannya dana ujian kesetaraan kali ini oleh Pemkab Jember, menurut Sudiyono, dikarenakan takut

adanya dobel anggaran seperti yang terjadi pada tahun 2008.

Diketahui pada tahun 2008 lalu, pihak Pemkab Jember telah menganggarkannya, namun ternyata dari pusat juga mengucurkan dana sehingga dana dari Pemkab Jember harus dikembalikan untuk membiayai kegiatan lainnya. “Hal inilah yang mungkin menjadi acuan pihak pemkab Jember, sehingga tidak menganggarkan pada tahun 2009 ini,” tegasnya. kik

SUARA PUBLIK Edisi 117/ 1 - 8 Juni 2009

JABODETABEK

Jaksa Tuntut 2 Tahun, Hakim 6 Bulan KOTA BEKASI (Suara Publik)Pengadilan Negeri (PN) Bekasi pekan lalu telah memvonis pelaku pengeroyokan yang menggunakan benda tajam jenis sangkur.

Sidang yang sebelumnya berlangsung alot dan berkepanjangan ini akhirnya selesai di tangan PN bekasi dengan hasil masingmasing antara Jaksa Penuntut Umum (JPU), Diana, dengan para terdakwa eko dan Ahmad Robintang Parulian damanik, sama mengajukan banding. Alasan eko karena Para terdakwa tidak sebanding dengan perbuatan yang dilaku- na para terdakwa mencabut BAP. Dikatakan Hakim, perbuatan terdakwa terkan. Akhirnya Jaksa Penuntut Umum (JPU), Diana menuntut terdakwahukuman 2 tahun, se- bukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pengeroyokan di ruangan kerja mentara hakim memvonisselama 6 bulan.

“Kalau majelis hakim memvonis 5 bulan dan dilakukan di hadapan umum. Pada saat kepenjara, mungkin saya akan terima, karena jadian ada sekitar 20-30 orang karyawan LG pas pada hari ini saya telah menjalani huku- elektronik kawasan industri (20 oktober 2008). man selama 5 bulan,” tutur Eko pada Suara Awal kejadian, Bayu Woro hendak menemui Publik saat dimintai komentarnya atas putu- Robertus Dwi Mardianto unutk mengklarifikasan hakim. Diana, JPU dari Kejari Cikarang, si atas adanya pungutan uang sampah yang dijuga mengatakan hal yang sama. “Kalau ter- lakukannya. Namun tiba-tiba ada keributan antdakwa sudah banding, otomatis saya juga ara mereka, sehingga kedua terdakwa bergegas masuk kedalam ruangan Robertus. akan banding,” tuturnya.

Ahmad, di dalam ruangan langsung Sidang putusan yang digelar kamis (28/5) ini, dipimpin oleh majelis Hakim Lian Henri siba- mencekik korban (robertus-red) sedangkan eko, rani. dalam persidangan, putusan yang dibaca- memegang paha korban. Setelah korban tidak kan majelis hakim di hadapan para terdakwa dan berdaya dan tidak dapat melepaskan diri bahkan penasehat hukumnya mengatakan, berdasarkan sempat berteriak, terdakwa ahmad langsung meketerangan saksi saksi yang telah diperiksa di narik korban, sedangkan terdakwa Eko langsung persidangan dan saksi perbalisan Markus si- menusukkan sangkurnya kepaha sebelah kanan hombing dan Budi yang sempat dihadirkan kare- korban. Luka yang dialami korban tertera pada

visum dengan nomor 702/PER/SKM/I/10/ 2008/Robertus/ RS. Medika bekasi, yang menerangkan ada luka tusuk pada paha kanan korban.

Menurut Hakim, tidak sependapat dengan penasehat hukum terdakwa, untuk membebaskan para terdakwa dan harus menghukumnya. Sedangkan masa penahananya, dikurangi seluruhnya dari yang telah dijalaninya, dan menyita barang bukti berupa sangkur milik terdakwa, serta Jens biru bercak darah. Hal lain yang menjadi pertimbangan hakim atas perbuatan terdakwa yang memberatkan, bahwa para terdakwa dalam persidangan selalu berbelit belit, sehingga mempersulit jalannya persidangan. Sedangkan hal yang meringankan, para terdakwa belum pernah dihukum dan selalu bersikap sopan selama persidangan.

Lian Henri Sibarani, selaku majelis hakim dan bersama hakim anggotanya, menjatuhkan hukuman enam bulan penjara, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,-. Putusan itu dibacakan (27/5) Bayuworo, yang diduga sebagai otak dan pelaku utama terhadap tindak pidana pengeroyokan, bahkan sempat buronan, dalam waktu dekat ini akan menjalani proses persidangan. Persidangan itu nantinya akan dipiompin majelis hakim Suhartoyo.

Diperoleh impormasi, bahwa tersangka (Bayuworo-red) saat ini sedang tidak ditahan sim

Jamaah Nurul Haq Sangkal SPBU Bocor JAKARTA PUSAT (Suara Publik)Isu kebocoran tangki SPBU di jalan Pangeran Jayakarta ternyata bohong, tidak ada satupun Warga gang Taruna RW 07 dan pemukiman warga RW 05, Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat di bantaran Kornelis Karwenda sungai Ciliwung, membenarkan isue tersebut.

Bahkan jamaah Masjid Nurul Haq yang dikabarkan resah karena air Wudhu untuk Sholat bau bensin menyangkal, air wudhu layak dan suci serta tidak benar adanya pencemaran dari kebocoran SPBU 3410702 milik Kornel Karwenda. ”Jika memang kebocoran itu terjadi, pasti secepatnya pengurus masjid mengetahui dan menindak lanjuti untuk diselesaikan secara musyawarah dengan pemilik SPBU melalui pengurus RT/RW setempat,” jelas jemaah masjid Nurul Haq. Janganlah, lanjutnya, meluncurkan isu yang tidak ada pembuktiannya,” tekan jemaah kepada wartawan.

Menurut warga RW 05, Agus menjelaskan, secara logika lokasi SPBU dengan pemukiman warga sangatlah jauh, dibatasi dengan dua sisi jalan raya Pangeran Jayakarta, Mustahil hal itu terjadi. ”Saya bukan membela pemilik yang sama sekali saya tidak

Cinta ‘Bercabang’ Berakhir Dipersidangan JAKTIM (Suara Publik)- J. Iskandarian Gilang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur atas pengoroyokan yang dilakukannya bersama 4 orang temannya yaitu, Yulio levianus Nainggolan (DPO) Inggrid, Reri dan River yang pada (1/2) di tempat hiburan karaoke di Kelapa Gading Jakarta Utara pada jam 01.00 wib.

Berawal ketika terdakwa mengirim sms kepada Ezra (mantan pacar terdakwa, red) sekedar menanyakan keberadaannya, akhirnya sms terdakwa dibalas. ”Di jalan, Edo,” jawaban sms Ezra. Setelah terdakwa membaca sms Ezra bersama pacarnya G. Alfredo Indrawan (Edo) sebagai saksi korban, membuat terdakwa jengkel dan dibalas terdakwa. ”Ups sorry,” balasan smsnya. Tak lama kemudian, terdakwa menelepon Ezra minta ketemuan di depan rumah Ezra yang beralamat di Jl. Mutiara I No.7 Rt.04/10 Kel. Kayu Jati Kec. Pulogadung Jakarta Timur.

Selanjutnya Bersama Yulio, dan ketiga temannya, terdakwa bergerak menuju tempat yang telah dijanjikan, yakni persis di depan sekolah Franciscus Kp. Ambon Kec. Pulogadung Jakarta Timur, sekitar pukul 01.30. Setelah bertemu Ezra yang pada saat itu bersama Edo, terdakwa panas dan cemburu buta, sehingga secara tiba-tiba menyergap saksi korban dan Ezra, dibantu dengan keempat temannya yang memang sejak tadi menunggu korban.

Begitu saksi korban dan Ezra turun dari mobil langsung terdakwa bersama Yulio menghampiri Edo, melayangkan pukulan

berkali-kali ketubuh saksi korban Edo hingga mengenai rahang sebelah pipi kiri dan mencambak rambut korban, lalu membenturkan kepala korban ketembok dan kelutut berkali-kali, hingga korban jatuh terkulai tak berdaya, yang mengakibatkan mulut korban mengeluarkan banyak darah. Saat itu Yulio menendang perut saksi korban berkali-kali dengan kepalan tangan. Dalam keadaan tak berdaya, masih saja korban dipukul dan dijambak dan menyeret tubuh korban hingga dekat got. Masih belum puas, kedua terdakwa kembali menyolok mata korban dengan tangan terdakwa.

Setelah korban benara-benar KO, barulah Ezra menghentikan pukulan kedua terdakwa dengan cara memeluk saksi korban sambil berteriak minta tolong dan menarik tangan terdakwa agar tidak memukuli saksi korban sampai akhirnya korban terlepas dari cengkaraman terdakwa. Keadaan demikian barulah Ezra melarikan saksi korban untuk meminta pertolongan pada orang lain, tapi tetap saja kedua terdakwa mengejar saksi korban yang pada saat itu tertatih-tatih dibopong dan dipeluk saksi Ezra.

Terdakwa terus memukuli korban. ”Jangan lari luh,.” Umpatnya dengan dibantu terdakwa Inggrid. ”Banci luh, belum selesai digebukin aja udah kabur, sini luh, biar digebukin lagi sama abang gua,” teriaknya lantang. Korban berusaha untuk lari ke mobil dibantu Ezra, tapi karena sudah susah untuk naikan kaki ke dalam mobil, Yulio cepat datang dan menarik lagi rambut Ezra agar terlepas dari tubuh korban. ” Tuh cowok luh gua

pukulin, mau gue bunuh,” ketusnya.

Yulio menyuruh adiknya memegang tubuh Ezra agar tidak menghalangi korban, setelah lepas dari pelukan Ezra, Yulio kembali menendang perut lalu menginjakinjak badan korban dengan leluasa. Setelah puas memukuli korban, Yulio mendekati Ezra yang masih dipegang oleh teman dan adiknya. “Udah loh diam aja, jangan misahin, nanti luh gua pukulin kaya dia, mau luh!,” hardiknya sambil menyuruh teman dan adiknya melepaskan tubuh Ezra serta menyuruh mengambil minum karena terdakwa haus dan cape memukuli korban.

Di luar dugaan, Ezra tidak mau ambil minuman, tapi malah kembali memeluk tubuh korban, Hal ini kembali membuat terdakwa kalap dan menyuruh adik terdakwa Ingrid memegang tubuh Ezra, setelah itu terdakwa kembali lagi memukul, mencekik leher korban, menggigit dan menekan kepala korban, kemudian terdakwa berkata pada saksi Ezra sambil menjaambak rambut korban hingga rambut korban tercabut terus mendekatkan muka korban di depan Ezra berkata. “Elu minta maaf ga sama gua, ampun gak luh,” desaknya. ”iya, gue minta maaf sama rian, dan gue ngaku kalah,” jawab Edo. “Mampus aja luh,” timpal terdakwa.

Saksi Ezra cepat berontak dan menarik tubuh korban dalam mobil, terdakwa belum puas juga cepat kilat masuk ke dalam mobil korban dari pintu belakang setelah dapat masuk dalam mobil terdakwa Yulio dari arah belakang bangku mobil langsung menarik

rambut korban dan memukuli muka korban berulang dan menggigit pundak korban.

Akibat kekerasan yang dilakukan kedua terdakwa, korban dirawat itensif dalam jangka beberapa waktu di RS. Ongko Mulyo Pulogadung. Korban mengalami patah tulang rahang, luka-luka pada tubuh korban dari hasil visum no.VER/ MR/056/II/2009 tanggal 1 Februari 2009 yang dibuat oleh Dr.Olaf bahwa saksi korban mengalami: - Sakit kepala disertai lebam dan luka lecet di kepala dan pendarahan pada mulut.

- Pada bibir pendarahan kening lebam 3x2cm,kepala lebam dan bengkak 4x3cm lebam pipi kanan 4x3cm pipi kiri 2x2cm rahang patah bengkak leher lebam 5x2cm kepala bagian belakang 4x3cm tangan kanan lecet 1x1cm Hasil kesimpulan diagnosa: - Multiplek hematon/lebam dan luka lecet - Pendarahan gusi dan nyeri rahang kiri dan trauma benda tumpul/benda keras hasil pemeriksaan pada tgl 2 Februari 2009 terhalang dalam beberapa waktu untuk beraktivitas Perbuatan terdakwaYulio Levianus

Nainggolan dikenakan oleh Jaksa Penuntut Umum Ibnu Suud SH pasal 170 ayat (2) 2-keKUHP jo pasal 354 ayat (1) KUHP dan pada J.Iskandar Gilang dikenakan pasal 170 ayat (2) jo pasal 351 ayat (1) dan (2)KUHP dengan Majelis Hakim Jumadi SH nur

Wisuda Ponpes Darunnajah Ulujami JAKARTA (Suara Publik)- Di akhir tahun pelajaran 2008 – 2009 dunia pendidikan disibukkan dengan berbagai kegiatan, mulai dari pengayaan materi dan penambahan waktu untuk belajar menjelang terselenggaranya UN (Ujian Nasional), hingga pelaksanaan wisuda atau pelepasan siswa yang telah mengakhiri masa belajarnya. Pondok Pesantren (Ponpes) Darunnajah yang berlokasi di Ulujami Jakarta selatan, telah melangsungkan wisuda atau pelepasan bagi siswa-siswi MA (Madrasah Aliyah) tahun ajaran 2008-2009 (17/5).

Acara ini dilaksanakan di GOR (gedung olah raga) yang baru dibangun dengan artistic megah yang berlokasi di area Wisuda Ponpes Darunnajah Ulujami Pesanren Darunnajah . Acara wisuda berlangsung dengan khidmat dan sesuai dengan acara yang dijadwalkan, hadir lajarnya,” imbuh KH Mahrus. dalam acara ini Pendiri dan pengasuh pondok Pesantren Di tempat yang berbeda Suara Publik berhasil menjum(Drs. KH Mahrus Amin) dan Duta Besar Arab Saudi serta pai Agus Supriyanto, S.Ag (Kepala MA) Darunnajah di tamu undangan dan wali santri. ruang kerjanya, ia menjelaskan, 178 siswa yang diwisuda ini “Pesantren Darunnajah dalam usianya yang ke 35 tahun terdiri dari 81 putra dan 97 putri . Sebagai Kepala Madrasah menunjukkan perkembangan yang patut dibanggakan. Ini sekaligus mewakili para dewan guru mengharapkan agar anak terbukti dengan adanya 50 cabang dan binaannya yang didiknya kelak dapat mengamalkan ilmu yang diperolehnya tersebar di berbagai daerah kawasan Indonesia. Dan pada dan selalu berakhlakul karimah. Lebih lanjut Agus Supriyanto tahun ajaran 2008 – 2009 ini Drunnajah melepas sejumlah yang kebetulan lulusan dari Perguruan Tinggi Gontor menda178 siswa dengan berbagai jurusan , yakni Keagamaan, pat kepercayaan sebagai Kepala MA sejak 2004 sampai IPA dan IPS,” demikian sekelumit yang disampaikan KH sekarang. ”Siswa-siswi dari Perguruan Darunnajah ini banMahrus Amin dalam sambutannya. “Wisuda adalah pertan- yak yang melangsungkan sekolah kejenjang yang lebih tingda bahwa peserta didik mengakhiri masa belajarnya di lem- gi diberbagai Perguruan Tinggi dalam maupun luar negeri, baga pendidikan tersebut, tapi bukan mengakhiri masa be- antara lain ITB, IPB, UNJ, UIN, Universitas Al-Azhar Cairo

Mesir dan London School dan Lembaga Pendidikan Darunnajah, untuk tahun ini mendapatkan perhatian khusus dari Universitas Cairo Mesir, ini terbukti adanya fasilitas dan kesempatan untuk 15 siswa dari Darunnajah guna melanjutkan pendidikannya keperguruan tinggi tersebut,” jelasnya.

Menurut Agus, ada catatan penting yang harus diperhatikan dan diketahui adalah, di Pesantren Darunnajah ini memiliki 2 tanda bukti sebagai siswa yang telah menyelesaikan belajarnya yaitu tanda bukti lulus /ijazah yang dikeluarkan pemerintah dan Syahadah (tanda bukti) dari pesantren. Bagi siswa yang lulus Ujian Negara ( UN ) belun tentu mendapatkan Syahadah (tanda lulus) dari Pesantren, karena untuk mendapatkan Syahadah tidak cukup dengan modal kepandaian belaka tapi penilaian prilaku atau akhlak sehari-hari adalah syarat mutlak untuk mendapatkan Syahadah, itulah keunikan dan keistimewaan pendidikan di Pesantren Darunnajah.

Dalam saat bersamaan Suara Publik berhasil menjumpai salah satu wali santri dari Kalimantan yang putranya diwisuda tahun ini, yaitu H. Nahrawi wali dari siswa M. Yusuf Sayudi. Ia menjelaskan, daya tarik pendidikan di Darunnajah ini adalah selain mutu pendidikan yang baik pelajaran Bahasa Arab dan Inggrisnya bisa diandalkan. sebagai orang tua, H. Nahrawi yang bekerja sebagai PNS dan petani dengan penghasilan sedang-sedang saja, berusaha dengan maksimal dengan segala resiko agar putranya dapat mengenyam pendidikan di Pesantren Darunnajah zub

Kejaksaan Negeri Bekasi Musnahkan Barang Bukti KOTA BEKASI, (Suara Publik)Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi Jawa barat memusnahkan barang barang bukti berupa berbagai jenis, 79.352 keping VCD bajakan, 116 mesin judi serta uang palsu dan materai palsu senilai Rp 77 juta lebih. Semua barang bukti tersebut dimusnahkan di halaman Kejari Bekasi (29/5).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bekasi, Sucipto mengatakan, untuk barang bukti VCD bajakan terdapat 40 perkara, kemudian mesin judi terdiri dari 13 perkara serta uang palsu dan materai palsu terdiri dari 8 perkara. Rata rata kasus tersebut tuntutan diajukan dinilai sudah berpariasi sesuai dengan bobot perkaranya atau sesuai prosedur yang telah dijalankan pihak kejaksaan.

Lebih lanjut, Kajari Sucipto, mengatakan untuk barang bukti Narkotika jenis Ganja merupakan paling banyak yakni, 86.106 Gram. Sedangkan jenis heroin sebayak 295,65 Gram. Sementara untuk psikotropika jenis

sabu sabu sebayak 24,42 gram dan Extasi sebayak 6.606 butir yang kesemuanya didapat dari 794 kasus perkara narkoba sejak 2007 sampai dengan Mei 2009 di Kota Bekasi.

Sementara pemusnahan yang telah berlangsung menggunakan alat berat Eksapator untuk menggilas mesin judi dan barang bukti lainnya. Penggilasan itu disaksikan Wali Kota Bekasi, Mohctar Muhamad beserta Badan Narkotika Kota (BNK) Bekasi serta unsur muspida lainnya, kususnya memulai dengan melakukan pembakaran barang bukti narkotika dan pisikotropika.

Kasi Pidum kejari Bekasi, I Made Swarjana diwakili Ahmad F mengatakan, program pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan berdasarkan perintah Kejagung (Kejaksaan Agung). Yang isinya, setiap perkara yang sudah memiliki putusan Hakim atau yang sudah mempunyai putusan yang tetap, barang buktinya harus dimusnahkan.

“Selain itu, manfaatnya untuk mengurangi

barang bukti yang telah menumpuk sehingga memakan atau membutuhkan tempat yang luas kalau barang bukti tersebut tidak dimusnahkan,” jelasnya.

Sementara itu, dalam acara pemusnah-

11

an barang bukti, Hadi selaku Kasi Pidsus tidak tampak. Diperoleh keterangan dari sejumlah kejaksaan yang hadir pada saat itu, Hadi telah mendapat SK pemindahan kedaerah Sidoarjo sim

kenal, tapi kalau ada kebocoran seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu, pasti pemilik SPBU lah yang lebih merugi,” ungkap warga.

Pemilik SPBU 34-10702, Kornel Karwenda ketika dikonfirmasi menerangkan, isu kali ini berdampak pada bisnis yang dijalaninya, banyak wartawan dan LSM yang menanyai prihal tersebut, ”Saya harus extra waktu menunggu kedatangan para sosial control untuk menjelaskan hal yang tidak ada kebenarannya, padahal tidak ada seorang warga atau jamaah yang protes,” ujar Kornel. Hal ini bisa saja saya laporkan kepihak yang berwajib untuk diselidiki siapa yang menebarkan isu tersebut, sehingga mencemarkan nama baik serta mengganggu ketenangan karyawan SPBU yang sedang bekerja,” jelasnya.

Lebih lanjut Cornel menekankan, jika ada permasalahan yang diindikasikan bersumber dari SPBU ini, dapat disampaikan langsung baik lisan maupun tulisan. ”Kami siap menerima perwakilan warga untuk bermusyawarah mencari jalan keluarnya,” tandasnya.

Sisi lain Kornel Karwenda yang juga duduk sebagai pengurus Asosiasi Lion Club berharap, sebagai warga Negara yang peduli kepentingan dan perkembangan wilayah, baik bangsa secara menyeluruh. Sebaiknya kita laksanakan profesi kita masing-masing dengan baik dan benar, demi kepentingan masyarakat Indonesia dan membantu pemerintah dalam mensuksekkan Pemilihan Presiden mendatang lest,Iqb

Al-Azhar Cetak Ratusan Generasi Terbaik JAKARTA (Suara Publik)Yayasan Al-Azhar adalah sebuah Yayasan Pendidikan terkenal di Jabodetabek, bukan hanya bentuk fisik gedung sekolah yang hebat, namun Al-Azhar Pusat maupun cabang-cabangnya dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadahi. ”Ratusan siswa yang lolos dari sekolah ini, keluar dengan prestasi yang membanggakan dan handal untuk bermanfaat bagi diri, masyarakat, bangsa dan H. Wagiman Negara,” ujar H.Wagiman.

Diungkapkannya, Al-Azhar memiliki pola management yang baik, ditunjang dengan para pendidik yang professional dan mengedepankan kepentingan pendidikan, membuat Al-Azhar banyak diminati para pelajar untuk dapat diterima menjadi siswa di sekolah tersebut. Ditambahkannya, 57 tenaga pendidik yang mumpuni serta dukungan penuh dari Komite selokah mampu mendidik dan membimbing sejumlah 910 siswa,” paparnya.

Mengedepankan Pendidikan Diantara guru, sosok H. Wagiman bisa dianggap seorang teman, guru atau pembimbing sekolah, dengan penampilannya yang santun, ramah dan wibawa serta kharismatik, H.Wagiman tetap berdiri di dunia pendidikan. Segudang ilmu di dunia pendidikan dimiliknya, sepantas dan layak mendapat penghargaan dan kepercayaan dari Yayasan Islam Al-Azhar untuk duduk sebgai kepala sekolah Al-Azhar Pusat.

Semenjak 1973 hingga sekarang, bukanlah proses yang sebentar dalam memperjuangkan kepentingan pendidikan. Semua itu didasari dengan keuletan, kesabaran dan kedisiplinannya. Beberapa kali H. Wagiman diberi mandat dan tugas untuk memimpin menjadi kepala sekolah 3 priode di SD Al-Azhar, awalnya menjabat kepala Sekolah Dasar Islam Al-Azhar pusat, kemudian SD Islam Al-Azhar 13 Rawamangun dan SD Islam Al-Azhar 8 Kembangan Jakarta Barat.

Dalam kelompok bimbingan haji (KBIH) yang diselenggarakan Yayasan Al-Azhar pula H. Wagiman dipercayakan sebagai pembimbing jama’ah haji hingga 5 kali .

Dengan mengutamakan kedisiplinan serta melaksanakan tugas dengan maksimal, sehingga SD Islam Al-Azhar 8 Kembangan di bawah kepemimpinannya memiliki nilai tambah.

Sisi lainnya, Komite sekolah telah terbentuk, yang menurut sebagian pendapat orang sebagai boneka atau simbol belaka, tidak terjadi di SD Islam Al-Azhar 8 Kembangan. Bahkan Komite sekolah dapat melengkapi sarana dan prasarana sekolah dan mampu memberangkatkan ibadah Umroh bagi tenaga pendidik dan karyawan di lingkungan SD Islam Al-Azhar 8 Kembangan zub

Pengelolaan Dana BOS SMPN 231 Dipertanyakan JAKARTA UTARA (Suara Publik)- Kepala Sekolah (Kasek) SMPN 231 yang berlokasi di Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Administratif Jakarta Utara, Drs.Suprayogi, dalam mengelola dana pendidikan yang diturunkan oleh pemerintah pusat melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun dari Pemprov DKI Jakarta melalui dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), tidak dikelola dengan terbuka kepada masyarakat. Contohnya, Kasek diduga tidak melaksanakan pengalokasian dana BOS dengan mengacu kepada Juknis dan Juklak BOS. Diantaranya, pada 2007 triwulan I, SMPN 231 melaksanakan pemimjaman uang dari Koperasi sebesar Rp 49.150.000, sementara dana BOS yang diterima hanya sebesar Rp 24.193.500.

Kemudian pada 2008 triwulan I juga dilakukan peminjaman uang dari koperasi sebesar Rp 47.762.000 dengan penerimaan dana BOS hanya sebesar Rp 24.193.500.

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana melunasi hutang pinjaman tersebut, sementara penerimaan dana BOS jauh di bawah pinjaman sebagai biaya pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sekolah. Tindakan Kepala SMPN 231 melakukan peminjaman dana penerimaan dana BOS, tidak sejalan dengan buku panduan BOS Bab IV pasal 8, yakni penyaluran dana BOS Januari-Desember 2007 dilakukan secara triwulan yaitu setiap awal bulan pada setiap periode triwulan.

Tidak hanya itu saja, laporan pertanggung jawaban pengalokasian dana BOS dan dana bantuan lainya yang diterima sekolah ini, oleh Suprayogi tidak dipublikasikan sebagai hak publik. Selain itu, siswa penerima beasiswa secara tunai yang tercatat di SMPN 231berjumlah 40 siswa pada 2008, tetapi para siswa penerima dana bantuan dari pemerintah itu tidak dilakukan secara tertib administrasinya. Para siswa penerima beasiswa tersebut tidak satu orangpun yang melengkapi jati diri keluarganya sebagai warga miskin, yakni tidak disertai dengan surat miskin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Drs.Suprayogi, belum bisa dikonfirmasi terkait pengelolaan dana BOS di sekolahnya dengan alasan rapat dan sibuk. “Yang jelas semua pengalokasian dana BOS di sekolah saya ini sudah saya laksanakan. Jadi kalau wartawan mau menulis silahkan saja, saya tidak peduli,” katanya dengan nada angkuh. biller.s

JABODETABEK

12

SUARA PUBLIK Edisi 117/ 1 - 8 Juni 2009

Indikasi KKN di PT. Aqua Golden Missisippi KAB. SUKABUMI (Suara Publik)- Kegiatan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan oleh PT. Aqua Golden Missisippi (PT AGM), Tbk untuk produksi air minim dalam kemasan (AMDK) juga terdafatar di Bekasi dan Bogor dengan kapasitas produksi yang diizinkan sebanyak 180.000.000 liter per tahun dan 220.000.000 liter per tahun yang didasarkan pada Izin Usaha Tetap (IUT) No. 420/DJAI/IUT-1PMDN/ 1986, tanggal 2 Maret 1986 dan IUT No. 67/T/INDUSTRI/1991, tanggal 1 Maret

1991. Kedua izin tersebut dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Untuk produksi amdk di Bekasi dan Bogor, sebagian air diperoleh dari PT AGM di Desa Mekarsari, Kec. Cicurug yang tidak terdeteksi jumlahnya.

Jika diasumsikan air yang “ditambang” dari Mekarsari untuk produksi di Bekasi dan Bogor rata-rata sebanyak 400.000.000 liter per tahun dan itu sudah berjalan sejak tahun 2001 hingga 2007 ( tujuh tahun), maka kelebihan produksi yang telah dimanfaatkan 2.800.000.000

Kepala Bappeda Kab Bogor Miliki Hotel Bernilai Miliaran KAB. BOGOR (Suara Publik)- Kepala Bappeda Kab Bogor Isman Kadar diam-diam telah memiliki sebuah usaha penginapan yang diberi nama “Puri Iska” beralamat di kampong Kebun Cau RT 02 / 02 Kel Cicurug, Kec Cicurug, Kab Sukabumi yang memiliki aula tiga lantai untuk pertemuan, resepsi pernikahan dan acara rapat bernilai milliaran rupiah.

Bukti bahwa Isman memiliki Puri Iska beralamat di Kampung tersebut dapat dilihat pada Surat Pernyataan Persetujuan Lingkungan yang ditanda tangani RT 02 tertanggal 2 Mei 2008, diketahui Ketua RT 02 / 02 H.Uus Usman dan Ketua RT 03 / 02 Atis serta Lurah Cicurug Hanida Widyastuti.

Bukti lain adalah Surat Permohonan dan Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani Ketua RT 02 / 02 Kp. Kebun Cau H. Uus Usman dan Ketua RT 03 / 02 Kp Pamoyanan, Atis, Kel Cicurug, mewakili tokoh masyarakat Apih (54), Dedi D (41), Edi B (42), Yadi (36) dan Mas Ponijo (52) semuanya karyawan.

Surat permohonan dan kesepakatan bersama tersebut menyatakan tidak keberatan Isman Kandar membangun gedung Aula tiga lantai beralamat di Kampung Kebun Cau RT 02 / 02 Kel Cicurug, Kec Cicurug. Surat tersebut juga tertanggal 2 Mei 2008 diketahui Lurah Cicurug, Hanida Widyastuti, S.STP. Usaha penginapan yang kini sudah berjalan dikelola seorang wanita yang konon kabranya adalah istri muda Isman. Menurut Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 , tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, seorang Pegawai Negeri Sipil, apalagi seorang pejabat selama masih aktif menjadi pejabat atau PNS, tidak boleh memiliki usaha lain, apalagi bersifat profit. dhi

Sidang Berlangsung Tegang Dugaan Suap Pinjaman ke Bank Jabar Banten Rp 200 M dengan terdakwa Wakil Ketua DPRD Pandeglang BANTEN (Suara Publik)- Sidang dugaan suap pinjaman daerah Pemkab Pandeglang ke Bank Jabar Banten sebesar Rp 200 miliar dengan terdakwa Wakil Ketua DPRD Pandeglang Wadudi Nurhasan, minggu lalu berlangsung tegang.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pandeglang Yapi yang didampingi Ari Setio Rantjoko dan Sunarti berdebat dengan Ida Rodiah, jaksa penuntut umum (JPU), yang menggantikan Tjakra dkk. Keduanya saling mempertahankan argumen terkait sikap JPU yang meminta dokumen perkara Wadudi untuk digunakan pada perkara lain serta soal penyertaan keterangan saksi yang tidak dihadirkan dalam persidangan oleh kuasa hukum Wadudi Nurhasan. “Tidak mungkin dokumen itu bisa dijadikan alat bukti. Kecuali perkaranya yang sedang ditangani sudah masuk pengadilan. Begitu juga soal penyertaan saksi, saya melihat JPU dan kuasa hukum banyak salah.

Karena keduanya melakukan hal yang sama,” kata Yapi.

Namun Ida keukeuh dengan argumennya, katanya, pembelaan atau pledoi yang disampaikan Hadian, kuasa hukum terdakwa Wadudi, menyalahi mekanisme karena mengutip keterangan saksi yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan seperti saksi Sekda Pandeglang Enjang Sadina, mantan Kepala Bappeda Purwadi, dan Parjio, mantan Asda II Pemkab Pandeglang. “Kami keberatan dengan isi pembelaan itu, karena tidak sesuai dengan perjalanan sidang,” ujarnya.

Selain itu, Ida juga menyesalkan pledoi kuasa hukum yang meminta pencantuman pasal 17 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pidana tambahan. Kata dia, tuntutan uang pengganti sebesar Rp 1,25 miliar yang dibebankan kepada Wadudi telah sesuai dengan materi dakwaan pasal 5 ayat 1 ke-1 huruf B jo pasal 18 jo 55 KUHP. “Pasal 17 sudah termasuk dalam dakwaan yang kami sampaikan. Karena dalam pasal ini juga menerangkan soal uang pengganti,” ungkapnya. Tak hanya itu, dalam sidang yang dimulai pukul 11.45 sampai 12.05 WIB, jaksa pengganti ini tetap meminta dokumen perkara Wadudi karena akan digunakan pada perkara lain yang masih berkaitan dengan masalah suap.

Menanggapi hal ini, Hadian, pengacara Wadudi tetap pada pembelaannya. Katanya, tuntutan yang disampaikan JPU tidak jelas karena antara fakta persidangan dengan tuntutan tidak sama. “Saya tetap pada pembelaan Pak Hakim,” tandasnya.

Mendengar bantahan dari kedua belah pihak, Hakim Yapi pun menutup sidang. Namun sebelum palu sidang diketuk, penentu keputusan dalam perkara tersebut mengatakan sidang akan dilanjutkan Selasa (26/5) mendatang, dengan materi sidang putusan. Meski berlangsung agak tegang, namun sidang kemarin sepi peminat. Banyak kursi yang terlihat masih kosong. Tidak seperti sidang putusan untuk Ketua DPRD HM Acang dan pemeriksaan Bupati Dimyati Natakusumah sebagai saksi. Sidang kemarin hanya ada 6 pengunjung yang semuanya merupakan keluarga terdakwa. ram

m3, jika dikonversikan dengan pajak daerah sebesar Rp500,00/m3, maka pajak daerah yang tidak disetor sebesar Rp1.400.000.000.00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).

Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Sukabumi, pada 2005 di Mekarsari terdapat kelebihan realisasi produksi sebesar 30% atau 216.000.000 liter, dan dari tahun 2001 s/d 2005 total kelebihan sebanyak1.139.000.000 liter dari yang diizinkan semula. Dan jika diasumsikan pada

Bogor dan Bekasi, maka total kelebihan produksi sebanyak 4.371.000.000 liter (1.571.000.000 + 2.800.000.000) atau setara 4.371.000 m3 dikonversikan dengan pajak daerah sebesar Rp.500,00/m3, maka pajak daerah yang harus disetor PT AGM tbk, ke kas daerah sebesar 2.158.500.000.00 (4.137.000 X Rp.500.00). nilai pajak daerah tersebut adalah produksi pada pabrik yang berlokasi di Desa Mekarsari Cicurug Sukabumi. Pajak daerah tersebut dalam korelasi pendapatan

daerah diduga tak disetor.

Dengan tidak disetorkanya pajak daerah atas kelebihan produksi ke kas daerah, maka terdapat krugian buat daerah, sebab terdapat adanya kekurangan pendapatan daerah sebesar Rp 2.158.500.000.00. masalah tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban realisasi pendapatan pajak daerah untuk tahun anggaran 2001 s/d 2008 sebesar Rp 2.158.500.000.00.

Diduga hal itu sengaja dilakukan dalam rangka penggelapan pajak daerah dan korupsi, kolusi serta nepotisme. dhi

Pemutusan Aliran Listik di Pemukiman Liar Diduga Oknum PLN Bermain dalam Pemasangan Jaringan BEKASI (Suara Publik)- Gladi resik perkotaan yang dilakukan Muspika Cikarang Barat dalam menertibkan bangunan liar di sepanjang Jl. Arteri Tol Cibitung meliputi di dua wilayah Desa Sukadanau dan Gandasari. Hal ini agar wilayah menjadi bersih menjadi indah, aman dan nyaman. Sehuingga Perda No. 4 Tahun 1998 tetap akan ditegakkan. Awal penertiban akan dimulai dengan pemutusan aliran listrik di rumah para warga yang ada di sepanjang jalan arteri Tol Cibitung yang dipimpin Camat Cikarang Barat A. Karim, M.Si dibantu pi` hak Polsek dan Koramil Cibitung berjalan aman terkendali.

Seperti yang diungkapkan Camat Cikarang Barat, A. Karim, M.Si saat ditemui di lapangan. “Bahwa penertiban ini dilakukan sudah sesuai program pemerintah Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan penertiban berdasar Perda No. 4 Tahun 1998, tentang Keterbiban, Kebersihan dan Keamanan (K3) sudah waktunya untuk dijalankan, agar wilayah menjadi nyaman, tentram dan indah,” katanya.

Bangunan yang ada di atas tanah Jasa Marga kurang lebih dari 100 bangun rumah dan warung usaha. Adapun nantinya lokasi tersebut akan dimanfaatkan sebagai lahan penghijauan atau sebagai paru-paru Cikarang Barat guna memfilter udara yang ada di wilayah ini. Untuk dijadikan ventilasi udara dengan penertiban yang dilakukan adalah Pemutusan Aliran Listrik yang tidak tepat penyalurannya, karena bangunan tersebut tanpa ada

izin dari pihak terkait.

Langkah awal yang dilakukan pemerintah adalah pemadaman listrik dengan cara diputus oleh PLN UPJ Cibitung. Hal ini merupakan peringatan terakhir bagi masyarakat yang menghuni areal miliki Jasa Marga. Untuk pemberitahuan melalui surat peringatan yang keempat kalinya. Bila dalam waktu yang diberikan dalam tempo satu minggu, bila masyarakat tidak juga membongkar bangunan itu, maka tidak menutup kemungkinan Muspika setempat bertindak tegas. “Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Muspika Kecamatan Cikarang Barat tetap membongkar paksa bangunan itu dan pada hari Raya nanti kami sudah menyiapkan alat-alat berat. Untuk itu, diminta masyarakat yang berlokasi di jalur itu diberi kesempatan untuk membongkar sendiri.

Bila hal itu tidak diindahkan, maka kami selaku Pemerintah Kabupaten Bekasi akan ambil langkah tegas bagi pelanggar Perda No. 4 tahun 1998 tentang Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan atau K3,” tegas A. Karim.

Hal senada juga disampaikan Kapolsek Cibitung AKP. M. Joni saat dijumpai di lokasi. “Ini sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya dalam menyangkut Kamtibmas, karena program pemerintah ini dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Bekasi, kami tetap optimis mendukung program K3 in yang dilakukan Muspika Cikarang Barat

Hasil pemutusan pemutusan meteran warga di jalan Arteri Tol Cibitung, (kanan) Muspika Cikarang Barat.

agar wilayah terlihat aman, nyaman, dan damaim”tandasnya.

Menurut M. Joni, pada hari hari pembongkaran bangunanan yang terkesan tanpat izin pihaknya akan bekerjasama Muspika dalam pengerahan personil untuk mengamankan jalannya penertiban nanti.

“Bila ada yang melanggar hukum tentu saya akan tindak secara hukum sesuai kesalahan yang dilakukan, “kata Joni.

Hal yang sama diutarakan Danramil Cibitung Kaptain Arhanud (ARH) Mislan, “Kami juga optimis apa yang menjadi program Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Camat Cikarang Barat harus didukung agar wilayah menjadi nyaman, aman dan nanti pada hari H-nya, tentu kamipun siap mengamankan wilayahnya,” katanya.

Pihak PLN UPJ Cibitung, melalui Tim Pemutus Aliran Listrik, Giyoto yang membidangi sambungan

pelanggan (Sampel), saat dikonfirmasi membenarkan adanya perintah pemutusan aliran listrik. “Kami dapat perintah dari Pemda Kabupaten Bekasi untuk melakukan pemutusan listrik warga yang ada di sepanjang jalan arteri. Listrik yang kami putus itu untuk di cek kebenarannya dia (warga – red). Apa benar terdaftar atau tidak, karena banyak meteran yang tidak sama dengan pemilik bangunan. Bila ada masyarakat yang terdaftar resmi tentu hak meterannya tetap bisa dipergunakan oleh warga itu, warga tidak dikenakan biaya pemasangan baru hanya dikenakan biaya alih meteran saja, dan mengenai ada pelanggaran, itu bukan urusan saya. Mungkin ada oknum, lebih jelasnya silahkan datang ke kantor UPJ Cibitung, soal itu bukan kapasitas saya yang menjawab, nanti sama pimpinan saya, “ucap Giyoto.

Lain lagi yang dikatakan warga

setempat, Solikin dan Yusuf, yang merasa pemasangan listrik pada rumahnya sudah melewati prosedur. “saya memakai listrik ini sudah bertahun-tahun, dan saya setiap bulan selalu membayarnnya, kenapa kemarin diputusi saja, kalaupun meteran tidak sama dengan pemilik rumah itu bukan salah saya, silahkan saja Tanya PLN yang masangnya, bukan masyarakat masang sendiri, “ ungkapnya dengan kesal Tentunya ini merupakan potret kehidupan masyarakat yang tak pernah mendapat pembinaan dari Pemkab Bekasi, setelah puluhan tahun menghuni ditempat terlarang, Tetap saja oknum yang memperkaya diri selalu menjerumuskan masyarakat kecil, untuk itu berharap kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi agar lebih tegas menertibkan bangunan yang telah menempati areal terlarang lebih dini atau awal sebelum bangunan-bangunan itu menjamur dan harus ditindak tegas para oknum yang menyalahi wewenang untuk memperkaya diri. rhagil

Pembangunan Jembatan Kali Ciherang Lancarkan Perekonomian Rakyat BEKASI (Suara Publik)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di pedesaan sebagai program penanggulangan daerah tertinggal yang dimulai sejak Pelita Pertama sudah menjangkau pelosok tanah air, upaya itu telah menghasilkan perkembangan yang positif. Namun demikian, krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah mengecilkan arti berbagai pencapaian pembangunan tersebut.

Krisis tersebut pada satu sisi telah menimbulkan lonjakan pengangguran dan dengan cepat meningkatkan garis kemiskinan, krisis juga telah menyadarkan kita bahwa pendekatan yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan perlu dikoreksi atau diperkaya dengan upaya untuj mengkokohkan keberdayaan institusi komunitas agar pada masa berikutnya upaya penangulangan kemiskinan dapat dijalankan sendiri oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Langkah-langkah Kecamatan Cabangbungin dalam menerapkan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan berjalan lancar dan sukses.

Truk Air Mineral Aqua Parkir Sembarangan KOTA BEKASI, (Suara Publik) Sejumlah truk pengangkut air mineral milik PT. Aqua yang terletak di Jl. Raya Sultan Agung terlihat parkir disembarang tempat. Salah satunya sering para pengemudi truk-truk kendaraan pengangkut air mineral tersebut memarkirkan kendaraannya di jalan raya yang mengakibatkan kemacetan bagi kendaraan lain.

Hal ini tampak disesalkan para pengguna jalan maupun anggota Lantas Polsek Medan

tahun 2006 serta 2007 terdapat kelebihan produksi sama dengan tahun 2005 yakni sebanyak 216.000.000 liter, maka total kelebihan produksi sebanyak dalam dua tahun ( 2006 dan 2007, masing-masing 216 juta liter ) 432.000.000 liter (216.000.000 X 2).

Total keseluruhan kelebihan produksi dari tahun 2001 sampai dengan 2007 total sebanyak 1.571.000.000 liter ( 1.139.000 + 432.000.000) Biaya kelebihan produksi di Mekarsari ditambah kelebihan untuk

Satria,Taufik dan Yosa Rizal. Meskipun sering dilakukan penertiban, tampaknya para pengemudi tersebut tidak jera dan terkesan melecehkan anggota lantas yang seringkali mengatur lalu lintas di jalan tersebut HRD PT. Aqua hingga berita ini diturunkan belum berhasil ditemui, diharapkan pihak perusahaan dapat memberikan teguran kepada sejumlah awak truk yang sering memarkirkan kendaraannya di jalan tersebut.

Hll/Rus/Lik Tampak sejumlah truk pengangkut air mineral milik PT. Aqua Parkir dipinggir jalan raya yang menyebabkan kemacetan.

Camat Cabangbungin, Mahrup, S.Ip saat ditemui di lokasi usaha kecil masyarakat, mengatakan , dengan adanya program bantuan dari pemerintah pusat yang melalui PNPM Mandiri Pedesaan, sungguh sangat mendukung berbagai usaha di bidang, perusahaan tempe, peternakan ayam dan bebek atau usaha lain yang berhubungan dengan sector ekonomi rakyat maupun pembangunan fisik jalan dan jembatan yang membuat kelancaran transportasi usaha tani dan sebagainya.

Untuk perusahaan tempe milik Ali Aman, yang berdomisili di Kp. Pulo Landak Rt. 05/02 Dusun II Desa Sindang Sari yang sudah berjalan 3 bulan, dan ini perlu ditingkatkan agar bisa menyerap tenaga kerja. Dengan bantuan modal usaha dari PNPM Mandiri ini supaya dikembangkan. Bila perlu juga nanti harus ada pabrik tahu ada oncom, karena pabrik tempenya sudah ada dan pertama kali ada di Kecamatan Cabangbungin, juga sektor peternakan pun nantinya akan dikembangkan sebagai daerah unggulan penghasil telur bebek dan bebek atau ayam potong yang mudah dalam pemasarannya, dengan adanya program kebersamaan masyarakat mandiri tentu akan menunjang kesejahteraan ekonomi rakyat.

Lebih lanjut Mahrup menjelaskan dengan dibangunnhya jembatan kali Ciherang sepanjang 50 meter lebar 2,4 m ini, suatu jalan yang memperlancar arah transportasi di sector pertanian Desa Sindang Sari dan Jaya Laksana Mula-mula tercetusnya program jembatan itu dari ide masyarakat karna dahulu jembatan terbuat dari bamboo, dan sering masyarakat yang melintas itu terpeleset ke sungai, dengan adanya program PNPM Mandiri Pedesaan masyarakat mengusulkan agar bisa dibangunnya jembatan tersebut agar bermanfaat bagi masyarakat dua desa atau masyarakat lain yang melintas menjadi aman, nyaman dan tidak khawatir lagi, sehingga segala usaha menjadi lancar dan menuju masyarakat sejahtera sesuai visi saya (Mahrup – red) adalah Hijau, Bersih, dan Ekonomi Kerakyatan.

“Dengan PNPM Mandiri ini langsung diberikan serta dikerjakan oleh masyarakat dan pengawasannya pun oleh masyarakat sendiri. Dan mengenai pendataan anak putus sekolah masih dalam proses pendataan baru tahap awal, “ ungkapnya. Ketua Konsultan PNPM Mandiri Kabupaten Bekasi, Dewo Dewantoro menerangkan.

Camat Cabang Bungin Ma’ruf beserta Tim PNPM Mandiri Kab. Bekasi, (insert) pengumumuman Proyek Jembatan Kali Ciherang “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, adalah wujud kepedulian pemerintah pusat memberikan bantuan langsung kepada masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di desanya secara transparan atau terbuka dan usulan tersebut harus diketahui oleh kepala desa, untuk skala program yang diajukan sesuai proposal kegiatan, dan kegiatan pun ditangani oleh masyarakat langsung dan masyarakatpun berhak mengawasinya, adapun adanya kegiatan yang belum terselesaikan adalah tanggung jawab kepala desa, bilamana hal itu tidak selesai

laporannya, maka tahun berikutnya karena program mungkin dapat bantuan PNPM Mandiri Pedesaan, karena program ini merupakan suatu kemandirin masyarakat menuju sejahtera,” jelas Dewo.

Harapan masyarakat Cabang Bungin, bahwa PNPM Mandiri Pedesaan ini supaya menjadi program berkelanjutan pembangunan di wilayahnya, karEna di Cabang Bungin masyarakatnya masih membutuhkan bantuan dari pemerintah agar Cabangbungin tidak menjadi wilayah tertinggal nantinya dengan daerah-daerah lain. rhagil

RSUD Sekarwangi Lecehkan JAMKESMAS SUKABUMI (Suara Publik)Guna meringankan beban masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam mendapatkan pelayanan dan perawatan yang sama dengan pasien umum lainya, Pemerintah Pusat memberikan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) pengganti program Askeskin. Namun sangat disayangkan program tersebut tidak mendapat perhatian dari RSUD Sekarwangi Kab Sukabumi.

Hal itu terungkap ketika ICWNews menerima keluhan dari kakak kandung pasien, Malis yang harus dioperasi akibat usus buntu. Malis harus membayar segala biaya pengobatan, padahal Malis memiliki Kartu peserta Jamkesmas sedangkan saat di RSUD Pelabuhan Ratu tidak bayar sama sekali, semua ditanggung oleh Jamkesmas.

Semula Malis berobat di RSUD Pelabuhan Ratu, karena harus segera dioperasi tapi peralatan bedah tidak memadai akhirnya dirujuk ke RSUD Sekarwangi, namun sangat di sayangkan photo copy Kartu Jamkesmas atas nama Malis dan Surat rujukan dari RSUD Pelabuhan Ratu hilang oleh salah satu Staf RS Sekarwangi.

“Dengan dalih tidak komplit persyaratan pasca operasi kami disodori Resep yang harus dibeli di apotek, terpaksa kami membelinya dengan bukti pembayaran kwitansi Nomor : 228944 tertanggal 09-09-2008 Up dr Usman senilai Rp 114.000, kwitansi obat Rp 422.000, Rp 91.000 dan 211.500 total Rp 724.500.00,” ujar Kakak Malis.

Malis dirugikan oknum staf Sekarwangi yang seharusnya dijamin Pemerintah, akibatnya biaya pengo-

batan mulai jasa dokter, obat-obatan, dan ruangan perawatan ditanggung Malis. Malis adalah Peserta Jamkesmas No : 0001064800539 alamat Cibarengkok PPK : 10101101 – Puskesmas Pelabuhan Ratu.

Ketika hal ini dikonfirmasikan ke Humas Sekarwangi Anwar menyarankan agar menenmui Mumuh Wakil Ketua pengelola Jamkesmas, Mumuh yang ditemui menjelaskan, kejadian itu terjadi, karena kelalaian pasien tidak membawa kartu Jamkesmas dengan entengnya sambil mengajak salaman seolah-olah tidak terjadi permasalahan.

Berbeda apa yang disampaikan orang tua Malis di ruangan Rasuna Sahid kelas III dengan berlinang air mata, menurutnya, saat Malis dibawa ke RS Sekarwangi Kartu tersebut dibawa dan saat daftar di RS Sekar-

wangi disuruh di foto copy dan disatukan dengan surat rujukan dari RS Pelabuhan Ratu. Namun, pada saat menanyakan kenapa harus bayar pada salah satu perawat dimaki-maki dengan kasar. Apakah citra Pelayanan RSUD seperti itu bila melayani Pasien Gratis tidak memiliki Moral dan Etika. Perlu diketahui khusus pasien Jamkesmas ditempatkan di ruangan Rasuna Sahid dengan kapasitas 15 pasien untuk setiap ruanganya.

Rata-rata pasien yang dirawat di ruangan tersebut adalah pasien habis operasi yang membutuhkan perawatan insentif dan memakan waktu 10 hari bila ada 15 pasien per 10 hari maka satu bulan 45 pasien dan satu tahun 490 pasien.

Jika dikalikan dengan rupiah berapa Milyar Dana yang dibayar pemerintah untuk Masyaraat Miskin. dhi

JABODETABEK

SUARA PUBLIK Edisi 117/ 1 - 8 Juni 2009

13

Demokrat Wajib Dukung Hak Angket DPR

Pilih Dunia Musik Ketimbang Bisnis

Tepis Kecurangan Pileg JAKARTA, (Suara Publik)Hak Angket yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tentang dugaan kemungkinan ada kecurangan partai penguasa terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu legislative 9 April lalu masih memanas. Pasalnya, DPR sebagai lembaga legislatif berhak meminta pertanggungjawaban eksekutif terhadap implementasi Undang-Undang yang dibuatnya, terutama mengenai pelaksanaan Pemilu yang Jurdil dan Luber.

Sikap yang ditunjukan fraksi Partai Demokrat di DPR yang tidak mendukung Hak Angket terhadap persoalan DPT pada pemilu legislatif justru mengundang pertanyaan berbagai pihak, mungkinkah Partai Demokrat beranggapan hal ini spekulasi dan manuver politik rival SBY pada Pilpres mendatang? Sehingga Fraksi Partai pengusung SBY di parlemen menolak Hak Angket DPR, tentu perlu pengkajian lebih mendalam. “Apa yang dipertontonkan Partai Demokrat di DPR itu kurang tepat.

Untuk membuktikan Partai Demokrat tidak bermain curang justru harus berani mendukung bahkan mestinya mempelopori Hak Angket mengenai DPT itu,” demikian diungkapkan pengamat politik dan pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia Makmur Amir kepada Suara Publik pekan lalu di Jakarta.

Menurut Makmur, Partai Demokrat tidak boleh berbangga dulu dengan kemenangan SBY 20% yang diraihnya pada Pemilu Legislatif lalu. Sebab sepanjang pengamatannya kemenangan tersebut bukan hasil mesin politik dan kerja keras infrastruktur partai, tapi lebih cendrung karena sosok dan figure SBY. “Memang jika dihitung kemenangan 20% Demokrat dengan 14% Golkar dan PDI Perjuangan sangat jauh.

Tapi kemenangan itu tidak lepas dari

figure SBY, bukan mesin politik partai. Hal ini sangat berbeda dengan Golkar yang sudah 30-an tahun berkuasa, sehingga siapapun tokoh yang diusungnya, mekanisme politik dan infrastruktur partai tetap jalan, sehingga kalaupun mengalami penurunan jumlah pendukung tentunya tidak terlalu signifikan. Tapi kalau Partai Demokrat tanpa figure SBY bisa menjadi lain. Begitu juga dengan PDI Perjuangan tanpa Ibu Mega juga akan mengalami hal yang sama,” katanya.

Menanggapi tidak sejalannya Fraksi Demokrat di DPR tentang digelarnya Hak Angket mengenai Daftar Pemilih Tetap yang kisruh dan merugikan masyarakat untuk menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilu Legislatif 9 April lalu, pria asal Sulawesi Selatan ini lebih jauh mengatakan Hak Angket tidak perlu ditakuti. “Hak Angket itu adalah hak DPR dalam rangka fungsi ketiga, sebagaimana disebutkan dalam pasal 20a UUD 1945 bahwa fungsi DPR itu meliputi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Hak Angket adalah Hak DPR untuk melakukan Kontrol dan Pengawasan terhadap Eksekutif atas implementasi dan pelaksanaan Undang-Undang yang dibuatnya bahwa sudah sejauh mana dilaksanakan oleh pemerintah secara baik dan benar. Artinya, Presiden dan KPU itu pelaksana Undang-undang.

Seindependen apapun itu lembaga KPU, tetap penanggungjawab akhir adalah Presiden sebagai Kepala Pemerintahan,” ujar Makmur.

Secara teoritis, bila merujuk pada teorinya Trias Politika ada tiga cabang kekuasan diantaranya Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-undangan (Kekuasaan Legislatif) terdiri dari MPR, DPR dan DPD. Kemudian Pelaksana UU adalah Pemerintah (Kekuasaan Eksekutif), sementara Lembaga yang mengadili terhadap pelanggaran UU

mencari titik persoalan terhadap pelaksanaan UU yang dilakukan pemerintah sebagaimana diatur dalam konstitusi kita, pemerintah adalah pelaksana Undang-Undang,” ungkapnya.

Lebih jauh diungkapkan Makmur Amir, sebaiknya ada kemauan politik Partai Demokrat untuk mendukung pelaksanaan Hak Angket menyangkut persoalan DPT yang akhirakhir ini berkembang cukup santer di masyarakat agar tidak timbul kesan bahwa Demokrat melindungi persoalan DPT. “Ya disinilah kunci sukses untuk membersihkan berbagai tudingan miring terhadap Partai Demokrat atas terjadinya persoalan DPT. Artinya dengan mendukung hak angket Demokrat tidak terkesan melindungi munculnya kasus DPT, serta jauhkan praduga terhadap implikasi dari Hak Angket itu terhadap SBY pada Pilpres mendatang. Sebab kalau ini dibiarkan dan Demokrat malah tetap pada pendiriannya menolak Hak Angket justru menimbulkan kesan dan pertanyaan publik kenapa Demokrat tidak mendukung itu, pada hal boleh jadi akan membuat simpati masyarakat terhadap Partai Pengusung SBY pada Pemilu Pilpres yang akan datang jika Hak Angket itu dilakukan,” urainya.

Artinya Hak Angket ini sebagai bahan evaluasi apakah system ini layak untuk diteruskan untuk di masa-masa mendatang atau tidak, bukan semata-mata untuk menghakimi atau mencari-cari kesalahan terhadap siapa pun, tapi lebih pada kepentingan semua pihak termasuk Partai Demokrat di dalamnya. Hak Angket dilakukan lebih pada pengoptimalan pengawasan yang dilakukan DPR terhadap pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang.

Lebih tepatnya Hak Angket dilaksanakan sebagai tolak ukur pengawasan terhadap Implementasi Undang-Undang agar setidak-tidaknya

Makmur Amir adalah cabang kekuasaan Kehakiman. Nah bicara Kehakiman, di Indonesia selain ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta lembaga peradilan di bawahnya, juga masih ada Komisi Judicial yang kesemuanya masuk dalam kekuasaan Yudikatif.

Meskipun diberbagai Negara teori Trias Politika ini dalam prakteknya sulit dilaksanakan secara murni, termasuk di Indonesia. Tapi setidak-tidaknya jika kita mengacu pada teori tersebut sangat tegas disebutkan bahwa cabang kekuasaan Eksekutif (Pemerintah) itu adalah kekuasaan untuk menjalankan UU, sedangkan cabang kekuasaan yang membuat UU termasuk UU Pemilu adalah legislative (DPR) yang tentunya melekat juga fungsi pengawasan di dalamnya.

Artinya UU yang dibuat oleh DPR lalu mengawasi pelaksanaannya oleh eksekutif, presidennya sebagai kepala pemerintahan disamping sebagai kepala Negara. “Jadi intinya apapun kata orang bahwa yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pemilu dan kasus DPT itu KPU, tetap saja bahwa penanggungjawab terakhirnya yang menjalankan UU adalah Presiden. Bukan lantas melalui Hak Angket dicari-cari supaya SBY terlibat, tidak sama sekali. Dan Hak Angket memang haknya DPR sebagai ajang

Bahan Baku CV. AI Tak Layak Dikonsumsi KOTA BEKASI (Suara Publik) – Perusahaan penyedia air bersih untuk bahan baku es batu di kawasan Pondok Ungu Kota Bekasi disinyalir melanggar ketentuan garis standar Dinas Kesehatan. Pasalnya, perusahaan di bawah naungan bendera CV. AI yang berdomisili di Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Medan Satria, Kota Bekasi ini berdiri sejak 2002, sementara CV. AI berdiri sejak 2000, memanfaatkan air kali malang (belakang aqua) Pondok Ungu.

Berdasarkan investigasi Suara Publik menyebutkan, perusahaan penyedia air bersih untuk bahan es batu tersebut dikirim ke pabrik es di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur. Sementara in- Tampak air kali yang sangat keru formasi lain menyebutkan bercampur berbagai kotoran sedang perusahaan tersebut juga disedot untuk dilakukan penyulingan. mengirimkan air hasil sulingannya ke beberapa perusahaan yang membutuhkan, namun kegunaan pastinya belum jelas.

Pemilik perusahaan penyulingan air disamping Kelurahan Medan Satria, belum bias dikonfirmasi Suara Publik karena tidak berada di tempat, begitu juga setelah dicari di tempat penyulingan di belakang sebuah perusahaan air mineral, tepatnya di RT. 003/007 Kelurahan Medan Satria. Informasi yang didapat Suara Publik dari lingkungan sekitar, ijin operasional tersebut berasal dari Devisi I Bekasi Perum Jasa Tirta Jatiluhur. Namun bentuk perizinan tersebut seperti apa belum diketahui secara pasti.

Kepala Devisi I Perum Jasa Tirta Bekasi, H. Sutrisno yang hendak dikonfirmasi tentang perijinan perusahaan tersebut tidak berada di tempat.

Begitu juga dengan Kepala Dinas Badan Pengelolaan Perijinan Terpadu (BPPT) Ahmad Zul. Sementara sumber di Kota Bekasi yang enggan disebutkan jati dirinya mengemukakan, Dinas Kesehatan dan Badan POM termasuk juga Dinas Lingkungan Hidup harus benar-benar diawasi, apakah air yang diambil dari Kalimalang belakang Aqua itu setelah disedot melalui program penyulingan layak dan aman dikonsumsi masyarakat apa tidak. Lalu, bagaimana tanggapan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, BPPT dan Dinas Lingkungan Hidup terhadap permasalah ini, simak hasil penelusuran Suara Publik edisi selanjutnya. tim

Pimpinan dan Seluruh Anggota Beserta Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten

H. Mulyadi Jayabaya & Amir Hamzah Sebagai Bupati & Wakil Bupati Lebak H. Ady Surya Dharma, SE Ketua Walawati, SE Wakil Ketua

HM. Sayuti ,S.Sos Wakil Ketua Ir. H. Ubaidillah. A.S Sekwan

H.A. Sadeli Kariem, Lc Wakil Ketua

JOHN VICKY yang mempunyai nama asli Rusli Fikzeil dalam kiprahnya di dunia Intertaiment mungkin sudah tidak asing lagi bagi dunia musik, sebab menurutnya musik merupakan bagian dari hidupnya. Selain di dunia musik, John juga berkecimpung di dunia bisnis perbankan, John memangku jabatan yang sangat strategis, dengan berpenghasilan yang cukup besar dan mempunyai masa depan cukup menjanjikan.

Dengan memiliki jabatan yang cukup bagus, membuat John tidak merasa cukup, dikatakan olehnya meskipun mempunyai jabatan yang cukup strategis, di dalam diri John merasa ada yang hilang, ditambahkan olehnya jika selama ini yang dirasakan John kepuasan batin tidak pernah didapatkan, tetapi setelah terjun ke dunia musik, barulah John mendapatkan kepuasan bathin.

“Apa artinya penghasilan besar tapi kepuasan batin saya tergadaikan. Dengan berbagai pertimbangan dan demi tuntutan batin walaupun penuh dengan resiko, saya harus meninggalkan pekerjaannya dan hidup dari nol dan bergelut dengan musik,” papar John pada Suara Publik.

Bakat dan keahliannya termasuk olah vocal yang dimiliki oleh John nampak ketika masih TK. Prestasi sebagai musisi nampak di belakang layer, artinya hasil didikan John khususnya olah vocal cukup menggembirakan. Sehingga tidak sedikit orang, baik dari kalangan masyarakat maupun pejabat tinggi datang untuk belajar musik dan vocal dengan dirinya.

Jadwalnya yang cukup padat membuat John nyaris tidak ada waktu untuk istirahat. Pada awalnya karir ini sama sekali tidak mendapat dukungan dari orang tua, namun berkat kerja keras dan keuletan serta kesabarannya, akhirnya keluarga dapat mengerti dan mendukung, apalagi istri dan anaknya belakangan ini jadi partner utama khususnya olah vocal.

John menjelaskan seputar kegiatannya kepada Suara Publik, jika selama ini John focus pada kegiatan les vocal dengan sistem 100 ke 0 bukan 0 ke 100. Artinya, cara yang dilakukan untuk mengajar olah vocal dimulai dengan menyanyikan lagu yang ia senangi, terlepas betul atau salah dalam bernyanyi, dengan demikian John mengetahui persis kemampuan bagi yang belajar vocal, untuk selanjutnya diadakan arahan-arahan dan bimbingan.

Selama dalam kiprahnya di dunia musik, John patut diacungi jempol, panggilan demi panggilan atau pertunjukan demi pertunjukan, John selalu memberikan yang terbaik, sehingga tidak sedikit banyak kalangan merasa puas dengan pertunjukan John.

John berharap bagi siapa saja yang ingin bergabung atau ingin bekerjasama serta ingin menggunakan jasanya dapat menghubungi JV Entertainment yang beralamat Komlek PU Pasar Jum’at Jl. Sapta Taruna I/40 Jakarta Selatan, Telp. 021-32163626 HP. 0813 80130270. Selamat bergabung. zub

Wakil Camat Tambora : Hidup Bersih & Sehat Adalah Nilai Universal JAKARTA (Suara Publik)- “ Hidup bersih dan sehat adalah nilai-nilai yang universal yang harus di tumbuh kembangkan di lingkungan masyarakat maupun keluarga yang dimulai dari diri kita masing-masing yang nantinya di kembangkan lagi ditingkatan lingkungan keluarga dan masyarakat” Demikian petikan dari sambutan Wakil Camat Tambora, Drs. Isnawa Adji,M.Ap pada penilaian Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di wilayah Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora, Jakarta Barat yang berlokasi di Jalan Tanah Sereal Raya, dimana pada lomba PHBS tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat tersebut Tanah Sereal tepatnya RW.013,RW.014 dan R.015 ditunjuk untuk mewakilinya.

Menurut Isnawa Adji, yang mendorong pihak kecamatan menunjuk Tanah Sereal untuk mewakili kecamatan dalam lomba PHBS mempunyai dasar-dasar yang pantas yakni ketiga lingkungan tersebut merupakan lingkungan pemukiman yang merupakan salahsatu penilaian Bangun Praja, tingkat keguyuban masyarakatnya cukup tinggi di Tanah Sereal telah terbentuk Paguyuban RW.RT, dan Dewan Kelurahan (Dekel) dan telah mampu menginplementasikan dan menerapkan 10 Indikator PHBS. Sementara di dalam pemaparannya, Ketua Tim Penggerak PKK tingkat kelurahan Tanah Sereal, Ny. Essie Feransie Munjirin mengatakan, jika sejauh ini ketiga wilayah RW tersebut Perilaku Hidup Bersih dan Sehat sudah berjalan karena mendapat respon yang positive oleh masyarakat belum memahami akan arti pentingnya penerapan PHBS. Ny. Essie Munjirin di hadapan para Tim Penilai menyampaikan jika ketiga wilayah tersebut memiliki Rumah Sehat, Pendidikkan Anak Usia Dini (PAUD) dan bagi setiap rumah yang di dalamnya terdapat ibu hamil, maka pihaknya memberikan tanda berupa stiker pendataan yang di tempel di rumahnya, dan untuk korban DBD selama ini wilayah Tanah Sereal khususnya ketiga wilayah tersebut tidak ada (minim).

Selain itu pula Ny. Essie Munjirin san-

Ketua Tim Penggerak PKK Tanah Sereal tengah memberikan laporan pemaparan. gat optimis jika Tanah Sereal yang mewakili kecamatan Tambora dalam lomba PHBS kali ini bakal meraih juara dan mewakili Kota Administrasi Jakarta Barat untuk tingkat DKI Jakarta.

“Saya merasa optimis dan yakin, jika Tambora meraih juara dan mewakili Jakarta Barat tingkat DKI Jakarta pada lomba PHBS kali ini,” ujar Ny. Essie dengan semangat.

Sementara menurut Ketua RW.013. H. Moch. Berthus yang pernah pula meraih predikat RW terbaik, saat ditanyakan akan adanya Buruh Sampah Jalanan (Busaja) dan Buruh Siram Tanaman (Busita) yang dimilikinya mengatakan adanya Busaja dan Busita untuk meringankan warganya dalam menangani kebersihan dan keindahan di lingkungannya. “Saya bentuk Busaja dan Busita bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan membantu program pemerintah, dalam menjaga kebersihan dan keindahan. Bicara soal dana, saya pungut dari masyarakat dan saya kembalikan kepada masyarakat lewat Busaja dan Busita serta untuk kepentingan wilayah,” ujar Berthus.

Lomba PHBS yang dilaksanakan di Kelurahan Tanah Sereal merupakan program pemerintah yang sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 564/Menkes/SK/ VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga. Dan pada lomba penilaian PHBS yang berlangsung di

Pimpinan Beserta Seluruh Staf PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

MENGUCAPKAN :

Selamat Atas pelantikan

selain ke depan dapat dijadikan bahan pertimbangan terhgadap system penyelenggaraan Pemilu, juga untuk membersihkan dari berbagai tudingan miring tadi, mestinya mengenai persoalan DPT pada pemilu Legislatif lalu harus diselesaikan berdasarkan aturan dan mekanisme yang ada.

Artinya apa, SBY juga berharap persoalan Daftar Pemilih Tetap itu juga harus dituntaskan, jangan sampai terkesan Demokrat melindungi itu, maka tidak mendukung digelarnya Hak Angket. “Saya pikir dengan kinerja KPU yang kurang memuaskan pada Pemilu Leislatif lalu, tentu semua pihak termasuk partai-partai yang ada termasuk Demokrat di dalamnya juga mungkin dirugikan, maka dengan demikian Hak Angket dibutuhkan,” pesannya.

Intinya, good will Demokrat dalam pelaksanaan Hak Angket sangat berimplikasi buat perolehan Suara pada Pilpres mendatang, hal ini penting agar tidak timbul tanda tanya kenapa justru partai-partai lain di DPR mendukung Hak Angket, sementara Partai Demokrat tidak.

Lalu apa untungnya buat Demokrat dengan tidak mendukung Hak Angket itu. “Atau jangan-jangan memang menguntungkan buat Demokrat. Pertanyaannya kalau menguntungkan Demokrat terus lantas harus merugikan orang lain atau Partai lain! Maka itu saya katakan sekali lagi dukungan Partai Demokrat dalam Hak Angket sekaligus untuk menepis berbagai tudingan dan anggapan miring masyarakat terhadap partai penguasa. Hal ini penting agar tidak terulang pada Pilpres mendatang, sebagaimana juga dikatakan SBY bahwa mengenai persoalan DPT agar diselesaikan atau disalurkan sesuai mekanisme hukum yang ada, terlebih DPR telah memberikan dukungan politik lewat mekanisme Hak Angket,” pungkas Makmur mengutif sedikit ucapan SBY. lik

wilayah kelurahan Tanah Sereal dipimpin oleh Zahara dari Tim Penggerak PKK Pokja IV Jakarta Barat didampingi oleh beberapa penilai dari Sudin Kebersihan, Sudin Kesehatan, Sudin Pertamanan, Kantor KPNP, BKKB Jakarta Barat dan Tim Penggerak PKK Jakarta Barat.

Zahara selaku Ketua rombongan penilai mengatakan, kedatangan dirinya beserta rombongan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk melihat apa yang sudah di perbuat oleh penggerak PKK di RW.013, RW.014 dan

RW. 015 untuk RW-nya. Dan menyinggung soal Busaja dan Busita yang dipaparkan oleh Ketua RW.013, Zahara berharap agar jangan terus-menerus mengandalkan tenaga petugas Busaja dan Busita karena nantinya masyarakat tidak akan pernah berbuat dan jika perlu bergantian dengan masyarakat meskipun tidak mendapatkan honor.

Pada penilaian lomba PHBS tersebut dihadiri oleh seluruh unsur elemen yang ada di wilayah kelurahan Tanah Sereal, baik Pengurus RW, RT, Dekel, Tokoh Masyarakar, Tokoh Agama, Remaja Karang Taruna, Babinkamtibmas, Kapospol Ketapang dan anak-anak Sekolah Dasar Negeri Songsi yang turut hadir dengan menyambut kedatangan para rombongan penilai dengan permainan Drumbandnya.

10 indikator dari PHBS tersebut yakni 1. Persalinan ditolong oleh Tenaga Kesehatan. 2. Memberi bayi ASI Ekslusif. 3. Menimbang bayi dan balita setiap bulannya. 4.

Menggunakan air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban sehat. 7. Memberantas jentik nyamuk di rumah. 8. Makan sayur dan buah setiap hari. 9. Melakukan aktivitas setiap hari.

10. Tidak merokok didalam rumah. oji

Departemen Agama Kabupaten Bogor Mengucapkan:

Selamat Hari Jadi Bogor Ke-527 3 Juni 1482 – 3 Juni 2009 Drs. H.A. Zaenal Abidin, AR, MP, di Kakan Depag

Drs. H Sundusin, MP,di Kasubag TU

Pimpinan dan Seluruh Anggota Beserta Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten

Mengucapkan:

Mengucapkan:

Selamat Hari Jadi Bogor Ke-527 3 Juni 1482 – 3 Juni 2009

SELAMAT HARI ULANG TAHUN KE - 47 GUBERNUR BANTEN

Dengan memanjatkan rasa syukur ke-Hadirat Allah SWT Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat atas partisipasinya dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Bogor yang bertaqwa, berdaya dan berbudaya menuju sejahtera.

RACHMAT YASIN BUPATI

KARYAWAN FATHURACHMAN WAKIL BUPATI

Drs. H. ACHMAD SUNDAWA, MM SEKRETARIS DAERAH

Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, SE TANGGAL 16 MEI 2009

NUSANTARA

14 Jelang Penerimaan Mahasiswa Baru

Universitas Darul ‘Ulum Dalam Pembenahan Internal JOMBANG (Suara Publik) - Menjelang Penerimaan Mahasiswa Baru ( PMB ), Universitas Darul ‘Ulum Jombang kembali menata civitas akademikanya. Walaupun didera konflik internal akibat dualisme kepemimpinan di tubuh internal, H. Lukman Hakim Musta’in, SH.M. Hum selaku rektor peng- H. Lukman Hakim ganti rektor lama DR. KH. Musta’in, SH. M Hum Rektor Undar Abdurrahman Wahid rektor lama tetap optimis terhadap setiap penerimaan mahasiswa barunya.

Gus Luk sapaan akrab Lukman Hakim Musta’in menerangkan kubunya merasa optimis diakui karena legalitas keabsahan akreditasi akademik fakultas. Hal ini juga dikuatkan berdasarakan Surat Keputusan Dewan Pendiri Yayasan Universitas Darul ‘Ulum Nomor : 03/C/Yuniv/2002 yang ditandatangani Ny.Hj. Djumi’atin Musta’in, BA sebagai Ketua Dewan Pendiri Yayasan Universitas Darul ‘Ulum yang menunjuk DR. KH. Abdurrahman Wahid sebagai rektor dan sekarang digantikan oleh H. Lukman Hakim Musta’in, SH.M.Hum dengan masa jabatan 2008-2013.

Saat ditemui Suara Publik Gus Luk menunjukkan semua arsip universitas yang berhasil diselamatkan. “ Bukti autentik keabsahan setiap fakultas di Universitas Darul ‘Ulum ada pada saya, kalau ada pihak lain yang mengaku mempunyai keabsahan fakultas, hal itu merupakan pembohongan publik,” tandasnya.

Lebih lanjut Gus Luk mengungkapkan dengan keberadaanya sebagai Rektor Universitas Darul ‘Ulum Jombang akan berusaha semaksimal mungkin kembali menghidupkan prestasi yang telah diraih. Sayangnya, Suara Publik belum berhasil menemui Mujib Musta’in dikarenakan tidak berada ditempat. fer, ktk

Diduga Konversi Mitan Ke Elpiji Desa Sajen Dipungli

Dipaksa Lunasi PBB, Dapatkan Elpiji Komplit MOJOKERTO (Suara Publik) - Program pemerintah tentang konversi mitan (minyak tanah) ke elpiji, rupanya banyak disalah gunakan oleh para Kepala Desa (kades) maupun perangkatnya. Dengan berbagai dalih atau modus, Kades atau perangkat desa melakukan pungutan bersifat illegal alias pungutan liar (pungli). Seperti dalih pungutan biaya ongkos kirim ataupun untuk pengganti uang lelah, diduga kerap kali dilakukan. Padahal, menurut aturan pemerintah, program konversi mitan seharusnya digratiskan tanpa dipungut biaya sepeserpun, tetapi kenyataan dilapangan nol besar.

Seperti kejadian di Dusun Treceh, Desa Sajen Kecamatan Pacet

Kabupaten Mojokerto ini. Banyak warga yang resah dan kecewa dengan adanya biaya ongkos kirim Rp 5 ribu per KK (Kepala Keluarga).

Memang kalau kita cermati nilai nominal Rp 5 ribu tidak begitu banyak, tetapi kalau kita kalikan dengan jumlah KK sebanyak seribu atau dua ribu KK sudah berapa jumlahnya. Pastinya puluhan juta rupiah didapat.

Menurut keterangan warga dusun Treceh Desa Sajen kepada Suara publik mengatakan, sebenarnya warga tidak mempermasalahkan biaya ongkos kirim yang Rp 5 ribu, tetapi yang diresahkan warga, mereka diharuskan untuk melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Akibatnya, tidak sedikit dari mereka yang seharusnya

mendapatkan hak, terpaksa tertunda lantaran belum mampu melunasi PBB. “Untuk mendapatkan tabung gas elpiji beserta kelengkapannya, kami diharuskan melunasi PBB dulu, kalau belum lunas pajaknya kami tidak diperbolehkan mengambil, lalu apa hubungannya konversi dengan pajak bumi dan bangunan,” ungkap warga dusun Treceh yang minta namanya dirahasiakan.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kades Sajen, Choiril Anam belum bias dikonfirmasi karena tidak ada di kantornya. Beberapa kali Suara Publik mencoba mendatangi kantor desa Sajen, selalu memperoleh keterangan jika Choirul Anam sedang tidak ada ditempat. rip

Balai Desa Sajen Kec. Pacet Kab. Mojokerto

Walikota Probolinggo Gelar MP2S PROBOLINGGO (Suara Piblik)- Acara pembukaan MP2S (Morning on Panglima Sudirman Street) yang berlangsung di sepanjang jalan protokol Panglima Sudirman hingga perempatanToko King ini terlihat meriah,hal ini terbukti ribuan masyarakat Probolinggo dan sekitarnya membanjiri acara yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Probolinggo.

Dari hasil yang dihimpun oleh koresponden Suara Publik Acara perdana yang dibuka Walikota Probolinggo,HM Buchori ini menampilkan berbagai kekreatifitasan pelajar se-Kota Probolinggo, mulai terdiri dari TK,SD/MI,SMP/ MTS,SMA/SMK/MA.Para pelajar ini ikut ambil bagian dan mempersembahkan atraksinya yang terbaik,bukan hanya itu saja para pelaku usaha(UMKM/PKL) ikut umbil

Salah satu kreasi seni SDN Kebon Sari Kulon Saat tampil di Gelar acara Megawati dan Ita. bagian dalam cara ini “Pemerintah Kota Probolinggo menggelar acara yang bertajuk kreasi pelajar ini memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kota Probolinggo,sebagai tujuan

Sosialisasi UU RI No.13 Tahun 2003 Bagi Para Pelaku Usaha KAL-SEL (Suara Publik)Kerjasama yang baik antara pemerintah, pengusaha dan para pekerja mutlak di perlukan dalam suatu proses pembangunan. Terutama untuk pelaku dunia usaha yang sangat memerlukan tenaga kerja untuk mendukung jalannya usaha mereka.

Dalam menjalin kerjasama tersebut, para pelaku usaha dan para tenaga kerja terikat dalam undang-undang, termasuk UU No.13 Tahun 2003 yang di sosialisasikan di Aula Kantor Disnakertrans dan Sosial. Kepala Disnakertransos Tanah Laut dalam laporannya mengatakan tujuan dari pelaksanaan sosialisasi ini adalah untuk menyatukan pemahaman dan persepsi kalangan dunia usaha dalam melaksanakan dan menerapkan aturan-aturan ketenagakerjaan yang berlaku serta meningkatkan

Edisi 117/ 1 - 8 Juni 2009

dan memantapkan hubungan industrial agar tercipta lebih kondusif hingga berdampak pada peningkatan produktifitas perusahaan dan pekerjanya.

Di tahun 2008 lalu, kata Ir. I. Ketut Ardika Suyatna, jumlah tenaga kerja yang telah diserap oleh dunia usaha sebanyak 16.489.039 orang yang telah bekerja di berabgai bidang. sedangkan yang masih belum terserap sekitar 6000 orang.

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Drs. H. Noor Ifansyah ketika mewakili Bupati Tanah Laut mengatakan pemerintah daerah selau memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran proses pembangunan baik kepada untuk dunia usaha maupun pemberdayaan para tenaga kerja yang ada di tanah laut dengan jalan memberikan berbagai fa-

silitas. Salah satu diantaranya adalah di buatnya Bursa Kerja On Line (Bukol) yang merupakan jaringan on line bagi para pencari kerja. saat ini bukol telah di buat di 4 SMK Tanah Laut yaitu SMK 2 Desember, SMK Takisung, SPP Negeri Pelahari dan SMKN 1 Pelaihari.

“Diharapkan melalui bukol ini mampu memberikan informasi terkait permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja sehingga seluruh angkatan kerja di Tanah Laut nantinya dapat terserap habis,” ujar H. Noor Ifansyah. “Jangan sampai para pelaku usaha kesannya hanya mencari untung di daerah kita, tetapi tidak memberikan kontribusi apaapa. melalui rekrutmen tenaga kerja setidaknya para putra daerah tidak hanya menjadi penonton tetapi bisa menjadi tuan rumah di kampung sendiri,”tegasnya. zul

investasi yang porspektif,kondusif dan partisipatif,agar masyarakat Kota Probolinggo terbebas dari kemiskinan dan pengangguran,melalui yang produktif dan berkesinambungan,”

terang Buchori.

Setelah acara pembukan digelar, Buchori bersama istri Hj. Rukmini Buchori,menyaksikan satu persatu atraksi yang di tampilkan para pelajar dan pelaku usaha Probolinggo, sangat jelas terpancar rasa bangga yang luar biasa dari wajah Buchori bersama istrinya menyaksikan potensi masyarakatnya.

Dalam perjalanan mengitari sepanjang jalan Panglima Sudirman Buchori dan istri bergabung dengan sanggar karawitan Laraswati,yang saat itu berada didepan Rumah Dinasnya,Buchori ikut memainkan Bonang mengiringi Istrinya menyanyikan tembang Perahu Layar.

Pada saat group kesenian Mukadi dan Patmo cs menari mengikuti tembang Rondo Kempling persembahan Hj.Rukmini,dengan spontan Buchori

menerima uluran selendang dari Mukadi dan Patmo cs kemudian ikut berlenggak-lenggok mengikuti alunan Tembang Rondo Kempling. Masyarakat Probolinggo pada saat itu yang tengah menyaksikan pertunjukan Walikota Probolinggo memberikan tepuk tangan yang meriah kepada orang nomor satu di Kota Prrobolinggo ini Dalam kegiatan Morning on Panglima Sudirman(MP2S) ini Kepala Bappeda Budi Krisyanto menuturkan bahwa acara ini akan digelar setiap sebulan sekali dengan memiliki tema yang berbeda,tergantung dari agenda Hari besar dan harapan pembangunan Kota Probolinggo dari sektor riil.”Sekarang ini kan masih suasana Hari Pendidikan dan Hari Kebangkitan Nasional,jadi temanya yang berbau Pendidikan seperti ajang Kreasi Pelajar,”jelasnya. him, wen

Realisasi Program P2LDT

Pemkab TALA Bedah Rumah Warga Miskin PELAIHARI- KALSEL (Suara Publik) - Animo masyarakat miskin di Kabupaten Tanah Laut (Tala) begitu besar terhadap program P2LDT (Pembangunan Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu). Badan PMPD Tala pun harus menalangi sebagian biaya program yang lebih tren disebut bedah rumah itu.

Paling tidak ada satu kegiatan bedah rumah yang harus ditalangi oleh Badan PMPD Tala yakni kegiatan bedah rumah di kawasan Balerejo Kelurahan Angsau.

Pasalnya, kegiatan tersebut tak terakomodasi dalam program bedah rumah yang telah dianggarkan pada APBD 2009. “Dananya kami talangi dulu. Nanti akan kami usulkan penganggarannya pada anggaran perubahan tahun ini. Sekaligus nanti kami akan mengusulkan 20 unit rumah, mengingat masih banyaknya warga miskin yang rumahnya mendesak dibantu diperbaiki agar layak huni,” ucap Kepala Badan PMPD Tala Abdullah.

Abdullah menyebutkan, dalam APBD

2009 ada 50 rumah warga miskin yang akan dibedah rumahnya. Yang telah dibedah enam rumah yakni di Desa Bumi Jaya Kecamatan pelaihari satu unit dan di Desa Kebun Raya Kecamatan Kintap lima unit. Bulan depan setidaknya satu unit rumah lagi yang akan dibedah yakni di Desa Maluka Baulin Kecamatan Kurau. Pelaksanannya direncanakan bersamaan dengan kegiatan Program Manunggal Tuntung Pandang sehingga lebih mudah menggerakkan warga sekitar bergotong royong.

Penelusuran Suara Publik, rumah warga di Balerejo yang dibedah yakni milik Aini, buruh angkutan gerobak (gelendeng). Rumahnya tidak layak huni karena atapnya hanya terbuat dari daun jipah yang mulai compang-camping dan berdinding kayu lapuk.

Ukuranya hanya sekira 2x3 meter dan dihuni lima orang (adik, anak, dan cucu). Di rumah yang sempit dan pengab itulah Aini hidup bersama anggota keluarganya. Mere-

ka tidur diantara barang (pakaian, pecah belah) karena tidak ada sekat antara dapur maupun ruang tidur.

Atas dasar kondisi seperti itu, rumahnya dibedah oleh Badan PMPD. Dan akhirnya, rumahnya pun menjadi layak, berukuran 4x6 meter beratapkan asbes, lengkap dengan sekat kamar, dapur, dan ruang tamu. Aini begitu terharu dengan uluran tangan Pemkab Tala tersebut. Pria setengah umur itu nyaris tak sanggup berkata-kata lagi lantaran demikian bahagia.

Bola matanya berkaca-kaca.

Abdullah mengatakan sebenarnya ada satu rumah lainnya yang kondisinya juga tak layak huni. Namun, setelah diinventarisasi ternyata rumah tersebut numpang di lahan orang lain sehingga sementara urung turut dibedah. “Petunjuk teknisnya kan yang bisa dibedah adalah rumah warga miskin yang statusnya milik pribadi. Kalau rumahnya nyewa atau numpang di tanah orang, nanti bisa runyam persoalannya,” ucap Abdullah. zul

Gubernur Jatim Canangkan Pendidikan Gratis di Bondowoso

Gubernur Jatim H. Soekarwo, Bupati Amin S.H, Saat Meresmikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang dibiayai Pemerintah Propinsi

BONDOWOSO (Suara Publik)Gubernur Jawa Timur H. Soekarwo mencanangkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang dibiayai Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Se-Jawa Timur, (Selasa,26/05/09).

Pencanangan yang dipusatkan di Alun-alun Bagus Asra tersebut dihadiri pula oleh Bupati/walikota se-Jatim. Dalam sambutannya, Gubernur Jatim menegaskan bahwa pencanangan tersebut sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap arti pentingnya mencetak sumberdaya manusia yang berkualitas dalam rangka pembangunan bangsa. “Mulai hari ini saya minta agar tidak ada lagi anak usia yang tidak bersekolah!” tegasnya.

Mencerdaskan anak bangsa merupakan kewajiban negara, oleh sebab itu

pencanangan tersebut merupakan bentuk layanan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan warganya, tambah Gubernur Soekarwo.

Dijelaskan, pencanangan tersebut juga sebagai simbol untuk mengakhiri diskriminasi pendidikan yang selama ini terjadi, “rezim diskriminasi administrasi harus diakhiri!” tegas Gubernur.

Sementara itu, Bupati Bondowoso Drs.H. Amin Said Husni dalam sambutannya menjelaskan, hasil pelaksanaan program penuntasan wajib belajar 9 tahun di kabupaten Bondowoso tahun 2008, antara lain: Pertama,untuk mendukung pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar, guna menampung penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 72.523 anak telah tersedia lembaga SD sebanyak: 503 lembaga dan MI sebanyak: 98

lembaga dan mampu menampung murid SD sebanyak: 71.720 anak dan murid mi sebanyak: 8.366 siswa, murid Salafiyah Ula sebanyak: 349 anak, sehingga jumlah seluruhnya SD/MI /Salafiyah Ula sebanyak : 80435 anak, sehingga Bondowoso mampu menyumbangkan: APK SD/MI sebesar: 110,89% dan apm sd/ mi sebesar: 99,67% sedangkan target nasional APM SD/MI sebesar: 94,66% dengan demikian masih ada 0,33% anak usia SD/MI yang perlu kita garap.

Kedua,penyediaan akses untuk pendidikan SMP/MTs/sederajat telah tersedia lembaga SMP sebanyak: 82 lembaga dan smp terbuka sebanyak: 20 lembaga dengan jumlah murid SMP sebanyak: 18.435 siswa, MTs sebanyak: 82 lembaga dengan jumlah siswa: 8.312 siswa serta Salafiyah Wusto: 14 lemba-

Sertijab Pejabat Kodam V/Brawijaya SURABAYA - Panglima Kodam V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI Soewarno, S.IP, M.Sc, pada Sabtu (23/5) melantik beberapa pejabat baru Kodam V/Brawijaya, bertempat di Makodam V/Brawijaya.

Pejabat baru yang dilantik Pangdam V/Brawijaya antara lain, Kolonel Infanteri Cucu Sumantri sebagai Asintel Kasdam V/Brawijaya baru, menggantikan Kolonel Arm Abdul Hafil Fuddin, S.H., M.H yang saat ini sedang mengikuti pendidikan Sesko TNI dan akan menjadi Pamen Mabes TNI AD. Kolonel Infanteri Cucu Sumantri sebelumnya menjabat sebagai Komandan Brigif-15/Kujang Kodam III/Siliwangi. Asisten Personel Kasdam V/ Brawijaya lama Kolonel Infanteri Bambang Setiono, yang akan pindah sebagai Staf Ahli Pangdam Jaya Bidang Ilpengtek dan Lingkungan hidup, digantikan Letnan Kolonel Infanteri Agus Yuniarto yang sebelumnya menjabat sebagai Pabandya 2/ Seldik Spaban II/Bindik Spersad. Jabatan Aslog Kasdam V/Brawijaya, dari Kolonel Arh Sugandi Agus Heryanto, di tempati Kolonel Kav Roesdiarno, S.IP. yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua

Puskopad “A” Kodam V/Brawijaya dan Kolonel Arh Sugandi Agus Heryanto akan berdinas di lingkungan Ditjen Pothan Dephan. Jabatan Ketua Puskopad “A” Kodam V/Brawijaya diisi oleh Letnan Kolonel Inf Drs. Adhika Sulistiyono yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Minlog Set Pusterad. Jabatan Aster Kasdam V/Brawijaya juga termasuk salah satu gerbong mutasi dilingkungan Kodam V/Brawijaya. Pejabat lama Aster Kasdam V/Brawijaya Kolonel Inf Ramat Pribadi yang akan bergeser ke Pamen Mabesad, digantikan oleh Kolonel Inf Ali Sanjaya yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Brigif 1/PIK/JS Kodam Jaya.

Pangdam V/Bawijaya Mayor Jenderal TNI Soewarno, S.IP, M.Sc, dalam amanatnya meminta kepada para pejabat baru untuk segera bisa menguasai bidang tugas masing-masing dan selalu mengikuti perkembangan yang terjadi serta senantiasa memelihara validitas data untuk mempermudah pelaksanaan tugas selanjutnya. Khusus Kapuskopad “A” Kodam V/Brawijaya, Pangdam menekankan tentang banyaknya tugas Kapuskopad yang

sangat berkaitan dengan aset yang dimiliki TNI AD yang di kelola Kodam V/Brawijaya. Kondisi faktual, banyak aset TNI AD yang bermasalah. Oleh karenanya Jenderal bintang dua yang telah memiliki tiga putra ini meminta kepada Kapuskopad “A” Kodam V/Brawijaya yang baru untuk segera mempelajari dan melengkapi data serta bukti kepemilikan aset-aset tersebut, agar segala permasalahan dapat ditangani dan diselesaikan secara profesional dan proporsional serta tidak meninggalkan masalah baru di kemudian hari.

Tentang sikap netral TNI AD dalam Pemilu, orang nomor satu jajaran Kodam V/Brawijaya ini selalu mengingatkan anggotanya, untuk selalu berada pada garis netral. Baik mengenai perilaku, sikap dan tutur katanya, yang tidak condong ataupun mengarah pada keberpihakan pada salah satu calon peserta Pemilu, baik Pilkada maupun Pilpres. Dalam implementasinya agar setiap individu prajurit tidak mempengaruhi seseorang atau kelompok, tidak memberikan fasilitas, baik sarana dan prasarana kepada salah satu pasangan calon Presiden dan Wapres.

ga dengan jumlah siswa sebanyak: 600 anak,sehingga jumlah seluruh siswa SMP/MTs/Salafiyah Wusto sebanyak: 27.347 anak dan mampu menyumbangkan APK SMP/MTs sebesar: 95,11% dan APM SMP/MTs sebsar: 91,73% sedangkan target nasional 91,75% Ketiga, pada tahun ajaran 2009/2010 pemerintah kabupaten Bondowoso siap melaksanakan pendidikan gratis bagi seluruh siswa sd/mi, smp/mts, salafiyah baik negeri maupun swasta. Pencanangan sekolah gratis tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Gubernur Jawa Timur. Yang didampingi Bupati Bondowoso, Kepala Diknas Propinsi dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur, dengan demikian, maka program Pendidikan Gratis 9 tahun telah resmi untuk dilaksanakan. mul Pangdam V/Bawijaya Mayor Jenderal TNI Soewarno, S.IP, M.Sc, sedang menyerahkan cindera mata kepada salah satu pejabat lama Asisten Kasdam V/ Brawijaya, usai melantik para pejabat baru jajaran Kodam V/Brawijaya, pada Sabtu (23/5) di Makodam V/Brawijaya.

Pangdam V/Bawijaya Mayor Jenderal TNI Soewarno, S.IP, M.Sc, sedang menyaksikan penanda tanganan naskah serah terima jabatan Asintel Kasdam V/Brawijaya dari Kolonel Arm Abdul Hafil Fuddin, S.H., M.H kepada Kolonel Infanteri Cucu Sumantri, pada acara serah terima jabatan para Asisten dan Kabalak jajaran Kodam V/ Brawijaya, pada Sabtu (23/5).

Edisi 117 / 1 - 8 Juni 2009

DEPDAGRI ..........

Sambungan dari Hal. 9 merintah Pusat, konon membuat Bellasus berkhianat.

Ketua Tim Perjuangan aspirasi murni rakyat Deiyai, Mesak Pakage, S,sos menilai, memang tidak mudah perjuangan tanpa didukung financial yang memadai. Hanya dengan modal semangat memperjuangkan aspirasi murni Rakyat Deiyai, tetap saja digilas dengan konspirasi yang mendahulukan kepentingan uang.

Jangankan menggosok para pejabat dengan uang agar menandatangai sebuah keputusan hajat rakyat. Rakyat Dieyai selama 6 tahun memenuhi biaya operasional untuk perjuangan dan transport ke Jakarta saja, harus mencucurkan keringat dengan cara menjual sayuran dan ubi jalar.

Sisi lain, Team yang ditunjuk rakyat yang memang orang-orang suku

Kepada ..........

Sambungan dari Hal. 9 nolak Drs. Bellasus Pakage karena korupsi yang kedua kali dilakukan dalam tahun 2005, yaitu dana akomodir penyelenggaraan Pemekaran Kabupaten Deiyai dan Intan Jaya untuk tahap yang kedua kali sebesar Rp. 2 milyar.

Dari 2003 sampai 2009, seluruh lapisan Masyarakat daerah Pemekaran Deiyai khususnya, dengan hati nurani rakyat sudah mengaspirasikan murni dan tunggal untuk saudara Drs. Jusuf Edoway, BA. SH. sesuai jasa pendaftaran Pemekaran Kabupaten Deiyai yang telah dilakukan di Departemen Dalam Negeri RI, tertanggal 6 September 2004.

Bersamaan dengan itu aspirasi murni tersebut di atas sudah dipaketkan bersama dengan perjanjian bahwa apabila Kabupaten Deiyai terbentuk Bupati kami adalah saudara Drs. Jusuf Edoway,BA.SH dan itu kesepakatan bulat rakyat Deiyai sekaligus alam Deiyainya.

Apabila Pemerintah Pusat tidak melakukan perubahan pelantikan dari Drs. Bellasus Pakage ke Drs. Jusuf Edoway. BA. SH. sesuai yang sudah diaspirasikan, maka seluruh lapisan masyarakat Deiyai serta alam Deiyai menolak keras untuk kehadiran Drs. Bellasus Pakage sebagai Bupati Deiyai. Karena terbentuknya Kabupaten Deiyai adalah hasil upaya sendiri oleh Drs. Jusuf Edoway, BA. SH. tanpa bantuan dari pihak siapapun selain masyarakat Deiyai sendiri, yang kami sudah 8 bulan menjadi Kabupaten sah.

Perumahan .........

Sambungan dari Hal. 9 peraturan, meski Pemmerintah Propinsi (Pemprop) DKI Jakarta mengeluarkan aturan Perda 7 Tahun 1991 tentang Bengunan dalam wilayah daerah khusus ibukota Jakarta. Namun hal tersebut dinilai tidak menjadi suatu yang berarti bagi pihak pengembang.

Menurut sumber, proyek pembangunan perumahan Green Garden tersebut sama sekali belum mengantongi IMB (Izin Mendirikan Bangunan, namun pelaksanaan pembangunan perumahan tersebut sudah berjalan dan sejumlah rumah tersebut sudah laku terjual,” ungkap sumber.

Hal itu juga di amini seorang staff di lingkungan Sudin P2B Jakarta Utara. Menurutnya pembangunan perumahan tersebut sudah di berikan SP4 (Surat Pemberitahuan Pemberhentian Pekerjaan Pembangunan), tapi karena alasan dirinya tidak bisa memberikan keterangan, sehingga dirinya tidak mau namanya di publikasikan.

Menurut staff pemasaran pengembang perumahan Green Garden, Mariana, dirinya tidak mengetahui tentang hal perizinan sehingga tidak bisa menjelaskan.

Kasie .........

Sambungan dari Hal. 9 Hal ini terlihat di salah satu institusi Pemerintah, khususnya di Instansi seksi Perijinan dan Pengawasan Bangunan (P2B) Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat (Jakbar), antara Kepala Seksi (Kasie) dengan Pengawasan saling tumpang tindih sehingga Tugas Pokok dan Fungsinya tak di lihat.

Sebagaimana yang di dapat Suara Publik di lapangan masih banyaknya bangunan bermasalah, baik yang tidak memiliki ijin maupun yang tidak sesuai ijin dan menyalahi peruntukan.

asli Deiyai sering dicemooh sebagai team orang-orang terbelakang, untuk itu team menamakan dirinya sebagai Team Buta Huruf, walau didalamnya banyak terdapat orang-orang terpelajar dan berpendidikan. ”Apa arti sebuah nama, kalau harus menyakiti hati rakyat,” ujarnya.

Lebih lanjut Mesak Pakage menjelaskan, beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pernah berdialog dengan masyarakat yang mendambakkan Deiyai terwujud menjadi Kabupaten pemekaran. Penyambutan Kepala Suku Besar Kabupaten Deiyai dan masyarakat menyambut dengan penuh kemeriahan, walau kocek biaya tak pernah didapat dari pihak lain, namun hasilnya Nol besar.

“Dan, pada akhirnya Deiyai diberikan Koruptor yang tidak didambakan Rakyat Deiyai,” pungkasnya. Hingga diturunkannya berita, pihak Depdagri belum bisa dikonfirmasi Suara Publik. red Saya tahu bahwa Jusuf Edoway sudah dikenal bahkan namanya pun didengar dari lantai satu sampai lantai sembilan Departemen Dalam Negeri RI, tentang usaha Kabupaten Deiyainya.

Dari sisi kepemimpinan atau kemenejemenan yang kami lihat sudah jelas benar bahwa Drs. Bellasus Pakage belum mampu, karena beliau pernah gagal mendaftarkan Pemekaran Kabupaten Deiyai di Jakarta dan akhirnya diteruskan oleh Tim Sukses Buta Huruf Perjuangan Pemekaran Kabupaten Deiyai oleh tiga orang wakil rakyat Deiyai yaitu Daniel Pinibo mewakili 28 kepala Desa dan 28 kepala suku serta tokoh pendidikan dan tokoh Agama, Pelipus Pakage mewakili tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta pengusaha-pengusaha dalam wilayah Deiyai dan dipimpin oleh Drs. Jusuf Edoway, BA. SH. untuk mendaftakan pemekaran Kabupaten Deiyai pada tanggal tersebut di atas dengan motto,”MUSTAHIL BAGI MANUSIA, TIDAK MUSTAHIL BAGI ALLAH”.

Dengan keras kami menolak Drs. Bellasus Pakage sebagai Bupati Deiyai, karena alam Deiyai dan seluruh lapisan masyarakat Deiyai menuntut Drs. Jusuf Edoway, BA. SH. yang harus dilantik dalam dua hari setelah surat sikap penolakan Drs. Bellasus Pakage ini dibuat.

Kepada pihak Departemen Dalam Negeri RI terutama kepada Bapak Menteri Dalam Negeri RI kami mengucapkan mohon maaf atas penolakan Drs. Bellasus Pakage dan terima kasih atas akan dilantiknya saudara Drs. Yusuf Edoway, BA. SH. untuk Bupati Deiyai sesuai komitmen alam dan seluruh rakyat Deiyai. red

SUARA PUBLIK

15

‘Penyelewengan’ Dana Dekonsentrasi 2008

Kasie PSD, H. Bakri Siknun ‘Ngamuk’ Sosok pejabat Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Utara, khususnya Kepala Seksi PSD (Pendidikan Sekolah Dasar), Drs. H. Bakri Siknun, Mpd cukup dikenal bertempramen tinggi. Kabarnya, ini tidak lepas dari ambisinya menjadi Kepala Suku Dinas tidak kesampaian akhirnya ‘stress’. Apa benar ?

JAKARTA UTARA (Suara Publik)Saat Suara Publik bertanya kepada Kasie PSD. Drs. H. Bakri Siknun tentang Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2008, yang sampai sekarang, Senin (25/5), Gedung Perpustakaan dari dana dekonsentrasi belum difungsikan dengan alasan menbelair dan buku-bukunya belum lengkap. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab akan hal tersebut ?. Padahal deadline atau batas waktu, tertanggal 14 Desember 2008.

Dengan spontan, Drs. H. Bakri Siknun, Mpd menjawab dengan nada tinggi. “Bukan saya yang bertanggung jawab akan kelengkapan perpustakaan dan menbelair, tanyakan saja kepada Subag Tata Usaha, Afrijon, Sip,” ujar

Buku perpustakaan yang sudah usang

Bakri kepada Suara Publik, kemarin.

Tak berapa lama Suara Publik bergegas menuju ruangan Kepala Subag Tata Usaha, Senin (25/5), pukul 10.00 wib, ternyata yang bersangkutan tidak berada diruangan. Sementara itu, Suara Publik bertanya kepada Staf Sudin Dikdas berinisial Y terkait Dana Dekonsentrasi 2008, ia mengaku, yang menangani dana tersebut adalah Kasie PSD. Pengakuan Staf Sudin Dikdas, berinisial Y ini bertolak belakang dengan pernyataan Kasie PSD, Drs. H. Bakri Siknun. Ini membuktikan H. Bakri Siknum ‘pembohong’. Padahal sejumlah sumber di lapangan serta pengaduan dari sejumlah Kepala Sekolah, Dana Dekonsentrasi 2008

langsung dibawah kendali Drs. H. Bakri Siknun.

Hal ini membuat masyarakat tanda Tanya besar, kenapa Drs. H. Bakri terkesan mengelak serta melempar tanggung jawab. Apakah Bakri Siknum takut boroknya ‘terkuak’ ?.

Tak lama Suara Publik yang merasa penasaran kembali mencoba minta keterangan ke Drs. H. Bakri Siknun, pria ini langsung emosi dan naik pitam.

“Saudara tidak punya perikemanusiaan,” kata Bakri Siknum kepada Suara Publik, kemarin. Mendengar jawaban Bakri Siknum, Suara Publik heran dan kembali melontarkan pertanyaan terkait Dana Dekonsentrasi 2008. Mendengar pertanyaan tersebut, rupanya membuatnya naik pitam. “Bu-

kan wewenang saya,” kata Bakri Siknum bernada tinggi, Senin (25/5) di ruang Kantor Sudin Dikdas Jakarta Utara.

Fakta dilapangan, kondisi Gedung Perpustakaan sudah dikerjakan oleh para Kepala Sekolah. Hanya saja, keluhan sejumlah Kepala Sekolah dengan anggaran Rp 60 juta diluar potongan oleh oknum Sudin Dikdas. Selain itu anggaran Rp 30 juta untuk perabot seperti meubelair, sepertinya menjadi pertanyaan. Dengan alasan, percuma buku-buku yang disiapkan, hanya sekedarnya. “Tampak buku-buku sudah pada robek dan usang,” pungkas Kepala Sekolah yang enggan menyebtukan namanya kepada Suara Publik. Yud/Lian

Lurah Angke Berharap RUDIN ‘Dibangun’ Kembali

kondisinya nyaris ambruk dan tak berpenghuni. Hal ini dikarenakan tidak pernah ada perhatian dan perawatan oleh para Lurah terdahulu, yakni Lurah Moh. Sui dan Irwansyah Alam.

Begitu dipantau ke dalam ruangan, banyak terlihat puing-puing dan

ilalang serta sampah berserakan.

Kondisi fisik Rudin tersebut seluruh lantainya serta dinding sudah hancur dan retak-retak, sehingga tak mungkin bisa diperbaiki ringan. Bangunan yang memakan puluhan juta atau mungkin ratusan juta uang rakyat tersebut, kini terlihat sangat menyedihkan karena tidak terpakai serta tak pernah tersentuh Pemerintah Kota Administrasi (Pemkot) Jakbar.

Sehingga kini Lurah Angke yang di jabat oleh Djaharuddin, SE harus pulang pergi ke tempat tinggalnya yang berada di bilangan Cengkareng, Kelurahan Rawa Buaya dan terkadang harus menginap di kantor kelurahan, jika dirinya dibutuhkan masyarakat yang sifatnya urgent.

Saat di temui Suara Publik, Djaharuddin mengatakan, jika dirinya selama ini tidak pernah menerima anggaran perawatan Rudin dan tidak dapat menggunakan anggaran kelurahan yang sudah diajukan sesuai Juklak. “Saya tidak bisa menggunakan anggaran kelurahan yang

sudah ada untuk memperbaiki RUDIN tersebut, sebab tidak ada dan mencukupi, tetapi jika hanya perbaikan kecil atau sekedar pengecatan mungkin bisa,” ujar Djaharuddin.

Ditambahkan Djaharuddin, dirinya sangat berharap kiranya RUDIN yang di miliki Kelurahan Angke bisa diperbaiki kembali, sebab dengan adanya RUDIN dirinya diharapkan bisa lebih dekat dengan masyarakat.

Sehingga didalam membina wilayahnya, Djaharuddin lebih mudah. Selain itu, semua bentuk program yang diberikan pemerintah untuk masyarakat bisa direalisasikannya lebih cepat.

Sementara menurut Wakil Camat Tambora, saat ditemui diruang kerjanya mengatakan, memang benar selama ini tidak ada anggaran perawatan RUDIN. Semua kembali kepada kebijakan Walikota lewat Adwil.

Jika masih bisa ditangani pihak kelurahan, maka dipersilahkan saja menggunakan anggaran yang ada sesuai pagu yang ada. P071

sung dari Camat Pasar Minggu, Drs H.Sudiyanto Miharja. Kemudian Drs H.Sudiyanto Miharja mengundang warga beserta pihak terkait diantaranya pengurus RT dan RW 03 yang terlibat didalam keberatan warga. Hadir pula Lurah Kebagusan beserta pihak pengembang dari Apartement Kebagusan City.

Camat menegaskan, agar pihak pengembang PT. Gapura Prima melengkapi surat ijin pembangunan yang belum diselesaikan, dan pekerjaan harus dihentikan sebelum semua surat selesai. Namun ultimatum Camat tidak diindahkan, pembangunan tetap berjalan

seperti biasa meski tidak menggunakan alat berat.

Pertemuan warga dengan semua pihak belum dapat membuahkan hasil, pasalnya pihak pengembang, Rudi Gunawan mengatakan, surat ijin pembangunan sedang proses, dan berjanji akan merealisasikan keinginan warg.

Nyatanya sampai saat ini janji belum ditepati.

Kasie P2B Kecamatan Pasar Minggu, Robani menjelaskan, pembangunan Apartemen sudah disegel, karena belum memiliki IMB dan surat lainnya terkait ijin pembangunan.

Iqbl (Bersambung )

Salah satu bangunan bermasalah yang melanggar ijin di Taman Daan Mogot

“Untuk jelasnya, silahkan menghubungi atasan saya. Bapak Aris atau Bapak Mauli,” jelasnya kepada Suara Publik.

Diwaktu yang berbeda, Suara Publik menghubungi Aris atasan yang dimaksud, namun sesuai jadwal yang disepakati, Aris selalu mengelak dengan alasan berbagai macam kesibukannya dan hanya mengirimkan SMS berbunyi: “Kepada Suara Publik, maaf saya tidak sempat bertemu dengan anda karena hal yang sangat penting”.

Demikian juga halnya, ketika Suara Publik menghubungi Mauli Hutajulu via ponselnya, terkait perizinan tersebut, dirinya langsung membantahnya dengan nada tinggi, bahkan dirinya menantang agar ditulis besar – besar pada pemberitaan di Suara Publik.

Berkenaan dengan hal itu, disinyalir telah terjadi kongkalikong antara pihak Pengembang Perumahan Green Garden dengan Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Jakarta Utara.

Hingga berita ini diturunkan Kasudin P2B Jakarta Utara, Ir.Sulastono, tidak bersedia di mintai keterangan, karena menurut informasi dari salah satu staff pada unit tersebut, Selasa (26/ 5), semuanya sudah dilimpahkan kepada Sugeng. Lian,Yud

gunan Apartement Kebagusan City tidak menghiraukan garis sempadan batas kali yang langsung membangun pagar pembatas diatas turapan atau bibir kali yang mengakibatkan kali semakin menyempit, akibatnya air kali sering meluap dan tidak dapat dibendung seringnya terjadi banjir walau hujan kecil dengan menyisakan Lumpur dan sampah.

“Hal tersebut sangat merugikan

warga khususnya RT.003/03, RT.005/ 03, RT.014/03, RT.015/03, Kelurahan Kebagusan yang letaknya berhadapan langsung dengan bagian belakang/ bawah pembangunan Apartemen Kebagusan City,” tegas Rohman.

Kini Warga mempertanyakan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Undang-Undang Gangguan (UUG) serta izin-izin kelengkapan lainnya dari Dinas/Instansi-instansi terkait dan peruntukannya untuk pembangunan apa ?.

Surat warga tertanggal 23 maret 2009 yang ditujukan kepada Camat Pasar Minggu mendapat tanggapan lang-

Indikasi ini tidak terlepas dari peran penting pejabat yang mempunyai kebijakan diwilayah, baik Kasie maupun Pengawas yang di tunjuk.

Salah satunya kegiatan yang berijin Rumah Tinggal 3 Unit berlantai 4 di Jalan Utama Sakti V/7 Rt.001/07 Kelurahan Wijayakusuma bernomor IP. 408/B/PIMB/2008 tertanggal 0602-2008 dan papan kuning yang terpampang hanya satu papan kuning dan itupun keabsahannya di ragukan.

Selain itu terdapat, 1 unit bangunan 5 lantai yang berijin Rumah Tinggal di Jalan Taman Daan Mogot No. Aa1 Rt.002/01 Kelurahan Tanjung Duren Utara IMB : 971/IMB/2009 tertanggal 29-01-2009 milik Ellyana Limanto yang kini pengerjaannya masih ber-

langsung dan tidak mendapat tindakan tegas dari institusi P2B Kecamatan.

Saat Suara Publik konfirmasi ke Ir. Nelson Panjaitan maupun H. Taswan, seorang Pengawas yang menjadi orang kepercayaannya tak pernah bisa dijumpai dan berdasarkan informasi dari berbagai kalangan, jika mengkonfirmasi atau bicara soal bangunan bermasalah di Kecamatan Grogol Petamburan, H. Taswanlah yang paling berperan.

Bangunan-bangunan bermasalah yang menjamur di Kecamatan Grogol Petamburan yang sudah melanggar Peraturan Daerah (Perda) No.7 Tahun 1991 dan Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 1068 Tahun 1997 tentang Tata cara mendirikan bangunan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya

hingga kini masih terus di kerjakan, meski jika sudah di SP4, tetap saja tidak ada tindak lanjutnya, bahkan terkesan klise saja.

Maraknya bangunan bermasalah di wilayah kecamatan Grogol Petamburan menjadi perhatian dari berbagai kalangan masyarakat, sinyalemen ini mencerminkan masih lemahnya kinerja Kasie dan Pengawas di P2B kecamatan Grogol Petamburan yang berani mengesampingkan Perda dan SK Gubernur DKI Jakarta. Diharapkan kepada Kepala Dinas P2B DKI Jakarta bisa bertindak dan turun langsung ke bawah guna melihat kondisi di lapangan, yang begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan kerugian cukup besar bagi Negara. P.071

Nampak Rumah Dinas (RUDIN) Kelurahan Angke Nyaris Ambruk

JAKARTA (Suara Publik) – Hampir lima tahun Rumah Dinas (Rudin) Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat (Jakbar) yang terletak di Jl. Angke Indah Gang VI/5, RT.012/RW 02, kini kondisinya sangat memperihatinkan.

Sepintas Rudin itu terlihat tragis dan

Meski .........

Sambungan dari Hal. 9

EDISI SENIN

NASIONAL

Edisi 117/ 1 - 8 Juni 2009

Sertijab Komandan Polisi Militer Kodam V Brawijaya S U R A B AYA (Suara Publik)Panglima Kodam (Pangdam) V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI Soewarno, S.IP, M.Sc, Jum’at (29/5) bertempat di Markas Pomdam V/Brawijaya, telah melantik Kolonel Cpm Firman Achmadi sebagai Komandan Polisi Militer Kodam V/Brawijaya baru, menggantikan Kolonel Cpm Sigit Sanyoto,.

Kolonel Cpm Sigit Sanyoto selanjutnya akan melaksanakan tugas sebagai Dirbinhartib di Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat, sedangkan Kolonel Cpm Firman Achmadi sebelumnya menjabat sebagai Komandan Polisi Militer Kostrad. Satuan Pomdam V/Brawijaya merupakan salah satu badan pelaksana Kodam V/Brawijaya, yang melaksanakan fungsi utama penegakan hukum, disiplin dan tata tertib, yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Pangdam V/Brawijaya.

“Penyelenggaraan fungsi Kepolisian Militer, sebagai salah satu subsistem dari sistem hukum nasional, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menghadapi permasalahan hukum dilingkungan TNI AD khususnya, dilingkungan Kodam V/

Brawijaya dan masyarakat, sehingga hukum dapat ditegakkan secara benar dan proporsional,” ujar nomor satu dijajaran Kodam V/Brawijaya ini Terkait dengan masih adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI, Pangdam berharap agar setiap prajurit Pomdam V/Brawijaya mampu menjadi cermin bagi sesama prajurit, dalam penegakan disiplin. Didalam menangani pelanggaran prajurit harus dapat dilaksanakan secara profesional dan propor-

sional. “Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari timbulnya citra yang dapat merusak nama baik Pomdam V/Brawijaya khususnya dan prajurit Kodam V/Brawiaya pada umumnya,” sambung Pangdam. Menyikapi agenda Pemilu Presiden dan Wapres, Jenderal bintang dua lulusan Lemhanas Tahun 2007 ini mengingatkan, TNI harus tetap netral. Setiap individu prajurit Kodam V/Brawijaya tidak boleh larut dan terbawa arus konflik para elit politik yang saat ini menurutnya sudah semakin mengemuka. pendam

Sekdaprov: “Prestasi dan Kecerdasan Siswa Tidak Akan Terbentuk Jika Kondisi Lingkungan Tidak Bersih” KEBERADAAN Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di semua tingkatan pendidikan formal harus diadakan. Menyusul kecerdasan dan prestasi siswa maupun sekolah tidak saja selalu mengandalkan kemampuan belajar-mengajar, melainkan didukung kesehatan. Baik dari sisi lingkungan, ruang kelas maupun perilaku siswa. ‘’Prestasi dan kecerdasan siswa tidak akan terbentuk manakala kondisi lingkungan tidak bersih. Salah satunya, got sekolah yang masih kumuh dan jadi sumber penyakit,” ujar Sekdaprov Jatim Rasiyo dalam pembukaan Jambore UKS tingkat SMP di SMPN I Dlanggu, kemarin.

Melihat pentingnya UKS tersebut, Rasiyo mengatakan, baik sekolah negeri atau swasta diharapkan sudah saatnya membentuk. Khususnya bagi sekolah yang belum dilengkapi UKS. Sebab, dengan begitu, bukan hanya aktivitas siswa berjalan, melainkan mutu pendidikan dan kesehatan bisa tercapai. ‘’UKS diadakan itu bukan untuk kegiatan di sekolah saja, tapi untuk mendukung peningkatan mutu dan pendidikan,” jelasnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Rasiyo mengatakan, bagi sekolah yang belum melaksanakan pola hidup bersih untuk segera mungkin mengubah perilaku.

Diantaranya, mengenai disiplin siswa dan guru, membiasakan lingkungan yang jauh dengan kekumuhan dan terkesan kotor, serta membiasakan hidup sehat dengan penuh tanggung jawab. ‘’Untuk mewujudkan itu pemkab dan pemkot juga harus ikut bertanggung jawab. Baik dari sisi UKS-nya serta pendanaan yang baik. Sebab, tanpa itu se-

Dr. H. Rasiyo mua saya rasa sulit untuk diwujudkan,” urainya.

Di Jatim, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim itu mengaku, saat ini memang belum semua sekolah dilengkapi dengan UKS. Setidaknya hal itu terlihat karena masih banyaknya sekolah yang belum memperhatikan kesehatan dan kebersihan.

Tentunya dengan begitu lanjut Rasiyo, sekolah tersebut sulit untuk mewujudkan mutu dan kecerdasan siswa. ‘’Makanya untuk mencapai itu semua salah satu yang mendukung adalah sarana UKS yang ada

di masing-masing sekolah,” terangnya.

Karena itu, jika saat ini masih ada sekolah yang jauh dari unsur sehat dan bersih, sesuai SKB 4 Menteri tentang pendidikan dan kesehatan, pemkab dan pemkot harus punya andil dalam peningkatatan kesehatan dan mutu pendidikan. Diantaranya Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan dan Menteri Agama. ‘’Artinya program itu pemkab dan pemkot harus selalu berkoordinasi. Baik pelaksanaan program maupun anggarannya,” papar Rasiyo.

Selain Sekdaprov Jatim, dalam pembukaan Jambore UKS SMP tingkat Jatim itu juga dihadiri oleh Ketua Tim Pembina UKS pusat, Widaninggar, Bupati Mojokerto Suwandi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto yang juga Kepala SMPN 1 Dlanggu, Sukarlik Suwandi.

Bupat Suwandi mengatakan, selain upaya peningkatan kesehatan dan pendidikan, digelarnya jambore UKS ini diharapkan mampu meningkatkan produksi lokal.

Terutama kerajinan sepatu dan sandal.

Salah satunya dengan menyiapkan 74 koperasi gabungan antarsekolah untuk membeli hasil produksi perajin sepatu. ‘’Jika sebelumnya kita bisa membeli 12 ribu pasang sepatu lokal melalui satuan kerja, kedepan kita kembangkan lagi membeli produk perajin melalui koperasi sekolah,” paparnya. Pelaksanaan Jambore sendiri bakal berlangsung dari 22 hingga 24 Mei. Diikuti oleh 1.064 siswa dari 38 perwakilan sekolah kabupaten/kota Jatim. Sedangkan jenis lomba yang diperebutkan diantaranya, kader UKS, puisi, desain poster, cerdsa cermat, karya tulis, dan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD). int

Tiga Belas KK Penghuni Tanah Garapan Ujung Menteng

Tampak bangunan rumah permanent milik warga diatas lahan irigasi belum dibongkar karena belum menerima uang ganti rugi dari Panitia Pembebasan Lahan Banjir Kanal Timur.

Nasib Terkatung-katung Karena BKT JAKARTA, (Suara Publik)- Tiga Belas Kepala Keluarga Rw 03 Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur (Jaktim) mengeluhkan belum dibayarnya uang ganti rugi bangunan oleh Pemkot Jaktim akibat areal pemukiman terimbas jalur pembebasan dan perluasan Banjir Kanal Timur (BKT) oleh Pemprov DKI Jakarta.

Keluhan itu diungkapkan beberapa warga RT. 03, 04 dan 14 Rw. 03 Kelurahan Ujung Menteng Jum’at, (29/-5).

Menurutnya, keterlambatan tersebut dikarenakan mereka menghuni tanah irigasi (garapan - red), sehingga beda dengan warga yang menghuni tanah hak milik yang langsung dibayar. “Saya hanya minta kepastian berapa besar nilai ganti rugi bangunan dan kapan pastinya uang tersebut dibayarkan,” ujar Ibu Toyo memelas.

Hal yang sama juga dikemukakan

Sumi, berharap selain uang ganti rugi yang layak dan masuk akal dan kepastiannya harus jelas, sehingga tidak dalam penantian yang tidak jelas. “Saya ini orang miskin Pak, untuk makan saja sulit. Kalau tempat tinggal kami dibongkar kami tinggal dimana kalau tidak ada kepastian ganti rugi. Lebih-lebih Bapak saya sudah sepuluh tahun ini lumpuh (stroke). Saya mau pindah, pindah kemana ? Saya hanya bisa berharap Kepada Bapak-bapak pemerintah agar mengerti terhadap kesulitan kami rakyat miskin,” keluh Sumi. Hal senada juga diungkapkan Dewi, bahkan menurut pengakuan Dewi, suaminya sampai stress bahkan hingga meninggal dunia akibat terkatung-katung nasib keluarganya yang hingga saat ini belum mendapat pergantian dari panitia pembebasan lahan Banjir Kanal Timur.

Ditempat terpisah juga dikemukakan Toyo penghuni tanah garapan yang terdi-

Sukses Seorang Pahlawan Tanpa Jasa JAKARTA SELATAN (Suara Publik)Pahlawan tanpa tanda jasa itulah predikat yang layak di sandang bagi seorang pendidik yang selalu mengedepankan Asah, Asih dan Asuh. Seperti halnya, Drs. Ismanto, seorang pendidik yang selalu mensyukuri apa yang di anugrahkan dari yang kuasa, baik ketika mendaIsmanto pat suka maupun duka.

Cukup dalam rasanya Ismanto menyikapi hidup di kehidupan ini.

Bapak 2 orang anak ini cukup lama terjun di dunia pendidikan selama 19 tahun, diantaranya 5 tahun terakhir di lembaga pendidikan ternama di ibukota, Al-Azhar Jakarta. berbekal pengalaman yang luas Ismanto mengajar di SMA Islam Al-Azhar 3 dengan bidang studi Bahasa Indonesia yang sesuai dengan ilmu yang dimilikinya.

Prestasi gemilang diraihnya ketika UAN (Ujian Akhir Nasional) tahun 2006 Bidang studi Bahasa Indonesia dengan hasil nilai siswa-siswi SMA islam Al-Azhar 3 diatas rata-rata. Ismanto yang biasa akrab disapa Pak Is, termasuk pendidik yang kreatif dan Dinamis, terbukti pada tahun 2005 telah meluncurkan sinetron yang berjudul 7 hari, salah satunya mendapatkan nominasi sinetron terbaik, kameramen terbaik, penulis scenario terbaik, dan pemain pria terbaik. Ditengah kesibukanya kepada Suara Publik Pak Is menjelaskan, bahwa hidup ini harus ada keseimbangan. ”Berbuatlah untuk duniamu seolah-olah akan hidup selamanya dan berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah akan mati esok hari,” tuturnya.

Tidak mengenal lelah, selalu bekerja keras itulah dirinya. Selain mengajar Ismantio buka usaha fotografer dan video shooting, yang sudah digelutinya selama 13. bayak sudah acara yang memerlukan tenaganya untuk di dokumentasikan, seperti acara pernikahan, wisuda, ulang tahun, kongres, munas dan seminar. Usaha tersebut diberi nama BMW Production ini tidak asing lagi bagi kalangan pejabat maupun pengusaha. zub

ri dari 3 Kepala Keluarga dengan luas bangunan 60 m2 hingga saat ini belum mendapat pergantian, sementara sebelah barat dan timurnya sudah dibongkar. “Ya lihat saja, saya belum berani bongkar karena belum ada kepastian kapan uang ganti rugi itu diberikan. Sudah hampir satu tahun digantung bagini, Pak. Untuk bangunan saya seluas 60 m2 saya pernah melihat datanya di Kelurahan akan mendapat uang pergantian Rp 27 Juta lebih sedikit. Uang segitupun harus saya bagi dengan 3 keluarga. Kira-kira bisa dapat apa ya Pak,” katanya dengan mata memerah.

Ke 13 warga itu diantaranya Dewi, Dayat, Barkah, Toyo, Usuf, Sumi, Sulis, Teguh, Didik, Bari, Tukiyar, Madjid dan Otif. Mereka adalah penduduk Rt. 03, 04 dan 14 Rw. 03 Kelurahan Ujung Menteng yang sudah berdomisili puluhan tahun. Bahkan tanah yang mereka huni pun ada Surat Pembayaran Pajak Tanah

(SPPT). “Kita tiap tahun bayar Pajak lho pak, karena tanah yang kita tempati keluar SPPT-nya,” ujar Ny Bari saat ditemui Suara Publik.

Sementara Narwin selaku ketua RT. 04 yang hendak ditemui Suara Publik tidak berada ditempat, rumahnya sudah dibongkar, konon kabarnya sudah terima uang pergantian dan sudah pindah di daerah Tambun, Kabupaten Bekasi. Hingga berita ini diturunkan, Suara Publik belum berhasil menemui lurah Ujung Menteng untuk mendapat penjelasan seputar kepastian ganti rugi bagi ketiga belas warga penghuni lahan garapan tersebut, begitu juga dengan panitia pembebasan lahan proyek Banjir Kanal Timur.

Ditempat terpisah Lindo yang konon kabarnya menurut keterangan sejumlah warga penghuni tanah garapan mengatakan, akan memfasilitasi (koordinir) untuk mendapatkan uang ganti rugi, tern-

Ibu Kapolri Resmikan Tiga Sanimas di Kota Mojokerto KOTA MOJOKERTO (Suara Publik)Ketua umum Bhayangkari Pusat Ny. Anny Bambang Hendarso Danuri, Selasa (19/5), meresmikan tiga sanitasi masyarakat (sanimas) di Kecamatan kota Mojokerto. Sanimas tersebut adalah Sanimas Kertowongso Sejahtera di Kelurahan Blooto, Sanimas Margoratan di Kelurahan Kranggan dan Sanimas di Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon. Peresmian tiga prasasti ini dipusatkan di Sanimas Kertowongso Sejahtera di Kelurahan Blooto. Dalam peresmian ini tampak pula Kapolda, Walikota, Wawali, jajaran pemkot Mojokerto dan ibu-ibu Bhayangkari.

Walikota Mojokerto Ir.H. Abdul Gani Suhartono.MM. dalam sambutannya mengatakan, kondisi Kota Mojokerto sangatlah kecil wilayahnya, tapi itu bukanlah halangan bagi masyarakat Mojokerto. Banyak program masyarakat antara lain program pendidiikan SD, SMP, SMA sudah bebas SPP, kesehatan juga sudah gratis, tiap Jumat ada kegiatan “Jumat Bersih” pada masing – masing rumah warga, dan rumah warga masyarakat Mojokerto sudah tidak ada lagi dari bambu dengan adanya bantuan melalui program bedah rumah.

Dlam sambutannya, Ny. Anny Bambang Hendarso menyampaikan sanitasi sehat menuju kehidupan yang lebih baik merupakan perwujudan program dari Ibu Negara menuju Indonesia sehat melalui percepatan fasilitas ini, agar masyarakat tidak membuang air besar sembarangan. “Dengan adanya program sanitasi sehat ini mari kita mulai

Tampak Ibu Kapolri Ny. Anny Bambang Hendarso saat menggunting pita peresmian.

tingkatkan perilaku hidup sehat dan hasilnya dapat diolah menjadi Biogas,” kata Ny. Anny Bambang Hendarso.

Dalam kesempatan ini pula, ada serangkaian kegiatan lainya antara lain pemaparan biogas, penanaman pohon, demo penutupan jumbleng, dan penyerahan paket bantuan Indonesia Sehat dari Ibu Bhayangkari.

Dalam pemaparan Tim, Biogas adalah gas yang dihasilkan dari proses biodegradasi materi organik yang tergantung dalam air limbah rumah tangga oleh bakteri, dalam suasana anaerob (tanpa oksigen) dari berbagai jenis limbah dan bahan sisa berupa senyawa organic seperti sampah, kotoran ternak, limbah rumah tangga, limbah industry tahu, sisa tanaman dan sebagainya.

Sampai saat ini program Sanimas dengan Bio Digester sudah terbangun sebanyak 58 buah yang tersebar di 11 provinsi yaitu: Sumatera Utara (1), Sumatera Barat (2), Banten (2), Jawa Barat (1), Jawa Tengah (9), DIY(1), Jawa Timur (31), Bali(2) Kalimantan Timur (3) dan Sulawesi Tenggara (3). Kegunaan Biogas antara lain bisa digunakan untuk memasak, penerangan. SANIMAS (200 Jiwa) bisa menghasilkan biogas sebanyak 300/KK/hari dan Biogas yang dihasilkan dapat dipakai untuk 3 KK. Aplikasi dari Biogas bisa diaplikasikan pada pengolahan air limbah rumah tangga di daerah pemukiman padat, rusunawa, dan juga industry rumah tangga seperti tahu dan tempe. rip

yata malah terkesan menghindar ketika hendak dikonfirmasi. Begitupun didatangi dikediamannya tidak berada ditempat.

Bahkan ketika dikonfirmasi melalui phonsel genggamnya di nomor 081807070xxx tidak diangkat. Short Message Service (sms) yang dikirim Suara Publik yang intinya mempertanyakan kejelasan nasib sejumlah penghuni tanah garapan, terkesan cuci tangan yang hanya dijawab ‘wah salah alamat Pak’.

Begitu juga pertanyaan yang dikirim lewat pesan singkat, setelah dia mengetahui sms tersebut berasal dari wartawan, pertanyaan itu dikirim kembali.

Begitupun dengan H. Achyar selaku LSM yang mengkoordinir sejumlah warga terkena gusuran BKT yang dihubungi Suara Publik lewat pesan singkat yang dikirim Suara Publik hingga berita ini diturunkan belum mendapat jawaban. Hll/Lik

Edisi Senin

CMYK

Edisi 117 / 1 - 8 Juni 2009

Harga: Rp 3.500,- (Luar Surabaya tambah ongkos kirim)

Perkara SPJ ‘Fiktif’ di Kantor Camat Kuta

Pembangunan Kapal di Dermaga Benoa

Kejati Bali Minta Data & Janji Tindak Lanjuti

Tanggung Tanggung Jawab Jawab Syahbandar Benoa Benoa Syahbandar ...hal.20

...hal.18

Salon Plus Penghilang ‘Lelah’

“Mas, mau yang spesial nggak?”

Menyusuri kawasan Raya Kuta setelah seharian menikmati pemandangan ‘segar’, sampailah saya di Kawasan Simpang Siur yang terkenal di kota ini. Benar kata seorang teman sebelum saya berangkat ke Bali.

“Jika dapat tempat di kawasan Kuta, bersyukurlah kamu. Berbagai tempat hiburan untuk melepas kepenatan dapat ditemukan di sana. Mulai dari jasmani hingga syahwat,” kata teman dengan nada menggoda.

KUTA (Suara Publik)- Seperti petualangan saya minggu lalu, kali ini tempat pijat plus menjadi target saya di bilangan Simpang Siur atau lebih tepatnya di Jl. Setia Budi.

Menurut informasi yang saya dapatkan, panti pijat plus ini berkedok sebuah salon.

Namun menurut resepsionis,

pengunjung dapat menggunakan jasa pijat di salon tersebut. “Tempat ini adalah tempat untuk pijat,” kata salah satu resepsionis.

Lokasinya berada di kawasan jalan By Pass Ngurah Rai - Kuta, tetapi letaknya agak masuk sedikit ke dalam Bersambung di Hal. 23

SIAP NDAN

Polda Bali ‘Obok-Obok’ Tempat Hiburan Malam di Sanur & Denpasar

Kabag Bina Mitra Polres Badung, Kompol I Gusti Ayu Sasih, SH

Lebih Dekatkan Kepolisian Dengan Masyarakat MENGWI (Suara Publik)- Sebagai Kabag Bina Mitra Polres Badung Komisaris Polisi (Kompol) I Gusti Ayu Sasih SH, yang ingin menerapkan kepada seluruh jajaran Polres Badung bagaimana caranya dapat di terima oleh ma

I Wyn Yuliartha : Tak Ada Laporan ‘Menunjukkan’ Sprint

Distributor VCD/DVD Bajakan & Porno di Jl. Mojopahit, Kuta-Bali

“Bukan Kewenangan Polres Badung”

Bersambung di Hal. 23

PENEGAKKAN PERDA

MENELUSURI peredaraan bisnis illegal di kawasan Kuta, Bali. Suara Publik mendapatkan informasi, tentang keberadaan distributor VCD/DVD bajakan, di Jl. Majapahit No.39, Kuta-Bali. Tidak hanya itu, konon distributor tersebut juga memperjual belikan VCD dan DVD Porno. Apa benar ?.

Bersambung di Hal. 23

Adi Arnawa : Saya Tak Main Mata dengan Owner The Wave

Satpol PP ‘Setengah Hati’

Terkait dugaan Mark Up Dana Pendamping Rehab Gedung Sekolah Rp. 8, 6 M (foto: van)

Suasana Bahari Karaoke & Night Club setelah di razia Polda Bali

Lokasi The Wave Bar & Diskotik. (Inzet: Kepala Satpol PP Kab. Badung, Badung Adi Arnawa)

KUTA (Suara Publik)- Terkait masalah penutupan The Wave yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung, Kepala Satpol PP Adi Arnawa mengatakan, tidak ada yang namanya ‘main mata’ antara Satpol PP dengan salah satu owner The Wave yang bernama Nani. Saat dikonfirmasi Suara Publik, Adi Arnawa merasa keberatan atas pemberitaan Suara Publik. “Tolong dong pemberitaan Suara Publik jangan Bersambung di Hal. 23

DIBUTUHKAN 28 Ka. PERWAKILAN / WARTAWAN Kota Denpasar Kab. Jembrana Kab. Bangli Kab. Karangasem Kab. Buleleng Kab. Klungkung Kab. Gianyar Kab. Tabanan Hubungi : 081353066000 (I Made Sudarta Yasa)

POLDA Bali gelar sweping berturut-turut ke sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Sanur dan Denpasar. Diantaranya, Rabu (27/5) dan Kamis (26/5). Ada kabar razia gabungan yang melibatkan Pomal, Pomad dan Pomau itu tidak disertai Sprint. Apa benar?.

Ikuti Investigasi Tim Suara Publik Bali mengungkap faktanya.

DENPASAR SELATAN (Suara Publik)- Kabar, razia gabungan yang digelar Polda Bali dan melibatkan unsur Polisi Militer seluruh TNI ini, sempat menggegerkan sejumlah owner atau pengelola tempat hiburan malam di kawasan Denpasar dan Sanur, diantaranya Blue Eyes, Jl. By Pass Ngurah Rai, Sanur dan Bahari Karaoke & Night Club, Jl. Suwung Batan Kendal, Denpasar.

Pasalnya, sejumlah pengelola tempat hiburan malam Seperti penuturan General Manager (GM) Bahari Karaoke & Night Club, I Wayan Yuliartha kepada Suara Publik, Kamis (28/5).

“Kemarin, saya tidak ada ditempat. Kebetulan saya pulang.

Tapi karyawan saya merasa tidak tahu apakah sweping kemarin di-

I Wayan Yuliartha GM Bahari Karaoke & Night Club sertai Sprint atau tidak. Untuk jelasnya besok saya hubungi anda. Saya pastikan dulu, apakah seluruh karyawan Bahari ada

yang melihat Sprint-nya,” tegas I Wayan Yuliartha kepada Suara Publik, kemarin.

Jumat (29/5), Suara Publik konfirmasi ulang via ponselnya.

“Setelah kumpulkan sebagian security Bahari, tidak ada yang merasa melihat Sprit-nya. Tapi saya tidak bisa memastikan apakah Sprint-nya ada atau tidak,” ungkapnya.

Informasi yang dihimpun Suara Publik di Bahari Karaoke & Night Club menyebutkan, setelah digelar sweping yang dilakukan Polda Bali dan Tim Gabungan Polisi Militer, seorang polisi sempat melontarkan kata buceri kepada scort lady Bahari yang rambutnya warna kuning ke Bersambung di Hal. 23

Intel Kejati Soroti Korupsi Disdikpora Badung DENPASAR (Suara Publik)– Terkait masalah penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Pendamping Rehab Gedung Sekolah di wilayah kerja Dinas Pendidikan Bersambung di Hal. 23

Hasil Sidak Komisi A DPRD Badung di Hotel Best Western

Owner Ngaku Tak Punya Ijin

Mobil dinas Anggota Komisi A DPRD Badung saat melakukan sidak ke Hotel Best West Western. (Inzet: Pemilik Hotel Best Western, I Wayan Wijana)

KUTA (Suara Publik)- Pemberitaan berturut-turut Suara Publik akhirnya mendapat respon dan ditindak lanjuti Berita di Hal. 23

CMYK

UNDERCOVER

18 Kisah Gadis SPG ‘All In’ Sebuah Mall di Kawasan Denpasar

Motel Sanur Sanur,, Saksi Bisu ‘Hubunganku ‘Hubunganku’’ dengan Amanda KEBIASAAN saya sering pulang kantor, keliling dulu ke mall-mall untuk hilangkan stress. Suatu sore di sebuah mall di kawasan Teuku Umar, Denpasar, seperti biasa keliling ‘cuci mata’ untuk menghilangkan kepenatan, usai seharian beraktivitas di kantor.

Kebetulan kantorku tidak jauh dari kawasan Renon, Denpasar. Dengan langkah gontai, saya memasuki sebuah mall. Ketika melihat-lihat kaus tiba-tiba saya di kejutkan sambutan manis dari seorang SPG. “ Mau cari apa Om? “. “Ini cocok untuk Om tambah kelihatan muda”. Saya lihat cewek ini hitam tapi manis dan bodinya cukup bikin jakunku naikturun. Wah ini memang yang paling saya suka hitam, pasti ‘sparepartnya hitam’ dan ‘merah’ dalamnya.

Singkat cerita kami akrab dan saya sering menemuinya walaupun tidak selalu belanja. Sebut saja Amanda, gadis ini diperkirakan masih 27 tahun. Amanda mengaku asal Banyuwangi. Sementara saya menginjak umur 30 tahun.

Seperti kata orang umur segitu lagi panas-panasanya. Oh ya saya sudah beristri dan dua anak yang tinggal di kawasan Kuta. Tapi sayangnya istri saya dingin sekali, kami jarang sekali ‘campur sari’. Itupun kalau sudah dipaksa sekali, jadi saya malas sekali, padahal napsu saya menggebu sekali.

Rasanya setiap hari maunya ‘muntah’ melulu.

Seperti sudah dijanjikan, kami buat janji untuk jalan minggu pagi. Tepat Amanda lagi libur kerja. Amanda sendiri masih sendirian, tapi saya yakin sudah tidak perawan lagi. Karena dilihat dari cara bicara dan keberaniannya saat kali pertama berkenalan denganku. Saya jemput Amanda di salah satu toko kue, pagi pukul 8.00 WITA, tidak jauh dari Mall tempat dia bekerja.

“Mas pagi-pagi gini mau kemana?,” tanyanya. “Bagusnya kita cari tempat yang aman yang tidak bisa dilihat orang, gimana kalau di sebuah motel di daerah Sanur ?,” jawabku.

Sambil tersenyum dia menjawab.

“Emang mau ngapain di motel ?, jangan macam-macam loh Mas,” gertak Amanda. “Ngak kok cuma tiga macam, satu dibawah dan dua diatas,” jawabku enteng. “Ih takut “ jawabnya sambil tertawa. “Takut ngak dikasih yah,” ledekku.

Tanpa basa basi motorku langsung meluncur ke kawasan Sanur guna mencari Motel yang aman dan nyaman.

Akhirnya, kami pun memutuskan untuk chack in di salah satu motel, berinisial S. Usai memarkir motor, kami melangkah ke arah resepsionis. Setelah mengeluarkan sejumlah lembaran uang, kami dipersilahkan seorang karyawan untuk menuju kamar. Sepeninggal karyawan dan pintu kamar terbuka, kami pun langsung memasuki kamar. Bagaikan kucing kelaparan saya langsung memeluk dia erat-erat tubuh Amanda. Jujur, baru kali kesampaian saya bisa selingkuh dengan seorang SPG yang tergolong masih cantik dan menggairahkan.

Dengan buasnya, saya langsung menerkam tubuh Amanda di dalam motel. “Mas jangan mas, saya takut,” kata Amanda tanpa memberikan perlawanan yang berarti. Akhirnya sebuah perbuatan terlarang pun gak bisa kami lawan dan terjadilah sesuatu yang nikmat. Setelah kejadian itu, tak jarang kami buat janji untuk ketemuan di luar jam kerja. Tetapi kami tetap menjaga hubungan diluar, kami seperti tidak ada apaapa. Sampai sekarang, istriku pun tidak tahu, saya memiliki WIL di luar rumah. red

Penerbit : CV. Media Publik No. NPWP : 02.586.480.2-614.000 No. SIUP : 503/7720A/436.5.9/2006 No. TDP : 130135121335 No. PWI : 14.00.0347.08.M Berdiri 17 Agustus 2006 Pendiri/Pemimpin Umum Kusworo, SE Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi Dwi Heri Mustika Ganeral Manager Bali I Made Sudarta Yasa Redaktur Bali Nino Chandra Manager Pemasaran Bali Yosep Lake Manager Iklan Bali Lay Out Ferry Merlin Sinaga Reporter Bali Novan Fahrudin, Rohmad Purwono, Dessy Dharmayanti, Ferry M.S Pemasaran Bali Yosep Lake, Oktovianus Lake Iklan Bali Alamat Redaksi Bali

By Pass No. 999 Kuta, Kabupaten Badung, Bali Telp/Fax. (0361) 767459 Email: suarapublik.bali@gmail.com Hunting 081-331000944; 081-353066000 No. Rek. Bank Mandiri Cabang Kuta Bali 141-000-6640-128 a/n I Made Sudarta Yasa Percetakan PT. Duta Aksara Mulia (Isi di luar tanggung jawab percetakan)

Wartawan Suara Publik Dilarang Menerima Uang/ Barang Dari Narasumber & Dibekali Surat Tugas Atau Kartu Pers

Edisi 117 / 1 - 8 Juni 2009

Menelusuri Praktik Pelacuran Grahadi-Bali

Apakah DPRD Badung & Polda Bali Berani Sidak ?

Polda Bali patut diancungi jempol. Minggu kemarin, Polda Bali dan unsur Polisi Militer TNI berani menggelar sweping di sejumlah tempat hiburan malam, diantaranya: Blue Eyes, Jl. By Pass Ngurah Rai, Sanur dan Bahari Karaoke & Night Club, Jl. Suwung Batan Kendal, Denpasar. Ini juga dicontoh Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung bersama Camat Kuta, Camat Kuta, I Wayan Weda Dharmaja, SIP, M sidak ke Wilt Catz milik artis Julia Parez, di Legian-Bali. Sekarang pertanyaannya apakah Polda Bali dan Komisi A DPRD Kabupaten Badung dan Camat Kuta berani sidak Grahadi Bali, di Jl. By Pass Ngurah Rai, Kuta-Bali ?.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN BAB II LARANGAN Pasal 2

Setiap orang dilarang melakukan Perbuatan Tuna Susila dan atau Pelacuran Dalam Daerah Kabupaten Badung.

Pasal 3 (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang: a.

Menyediakan tempat Kegiatan Perbuatan Tuna Susila dan atau Pelacuran; b.

Menjadi Tuna Susila dan atau Pelacuran Dalam Daerah; c.

Mendatangkan Tuna Susila dan atau Pelacuran Dari Luar Daerah; d.

Melindungi atau Menjadi Pelindung Perbuatan Tuna Susila dan atau Pelacuran di Daerah; (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup tempat, perusahaan atau Badan Hukum menurut keyakinan merupakan tempat untuk menampung dan melakukan perbuatan tuna susila dan atau pelacuran dan bagi perusahaan atau Badan Hukum yang dengan sengaja menyediakan tempat tuna susila dan atau pelacuran maka perusahaan atau Badan Hukum tersebut ditutup atau dicabut surat ijin tempat usahanya.

Grahadi Bali yang berlokasi di Jl. By Pass Ngurah Rai, Simpang Siur - Kuta

KUTA (Suara Publik)- Praktik pelacuran di Grahadi Bali, konon masih jalan terus. Tapi pihak terkait maupun aparat hokum belum melakukan tindakan kongkrit atas praktik ‘haram’ itu.

Informasi yang digali Suara Publik menyebutkan, sejumlah scort lady Grahadi Bali bisa di booking out alias BO. Parahnya, praktik haram itu bisa dilakukan di ruang khusus di atas VIP Karaoke Grahadi Bali, yang tidak jarang mendapat penjagaan ketat sejumlah security. Dengan merogoh kocek Rp. 400 ribu – Rp. 500 ribu, pengunjung bisa menikmati tubuh escort lady Grahadi Bali milik Kris. Kalau sekedar menemani karaoke, menejemen Grahadi Bali mematok tarif Rp. 60 ribu per jam. Sementara VIP room diberlakukan tarif sekitar Rp. 300 ribu.

Praktik pelacuran di Grahadi Bali, Jl. Bay Pass Ngurah Rai, Kuta Bali cukup rapi. Ini terbukti dari pengakuan escort lady Grahadi Bali kepada Suara Publik.

Meski terbukti melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung No. 6 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pelacuran. Ada ketentuan-ketentuan dari pihak menejemen yang harus di taati oleh seluruh escort lady Grahadi Bali.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupatan Badung, I Made Subawa saat di konfirmasi mengaku tidak tahu. Bahkan

Made Subawa terkesan lepas tangan atas permasalahan Grahadi Bali. “Saya tidak tahu.

Benar saya tidak tahu,”ucap I Made Subawa saat dihubungi via ponselnya, Jumat (03/4).

Sementara itu, Menejemen Grahadi Bali yang dihubungi Suara Publik via telepon, mengaku tidak ada jawaban soal surat konfirmasi Suara Publik.

“Kami tidak ada jawaban,” kata karyawan Grahadi Bali

Bukti Kwitansi BO Escort Lady

yang ngaku bernama Budi, Jumat (3/4). Di tempat terpisah, seorang yang mengaku sebagai staf personalia menejemen Grahadi Bali bernama Nyoman menghubungi Suara Publik melalui telepon. “Selamat siang. Saya Nyoman bagian personalia. Saya mau tanya, apa berita Grahadi Bali terkait surat konfirmasi Suara Publik sudah diterbitkan. Kami harap jangan di naikan dulu,” kata Nyoman via telepon.

Namun hingga berita ini ditulis, Redaksi Suara Publik bingung apa maksud dan tu-

juan Nyoman. Bahkan surat konfirmasi Suara Publik No: 03/SP/SKN/SP-BALI/ III /2009 perihal Konfirmasi Adanya Praktik Pelacuran di Grahadi Bali, tertanggal 14 Maret 2009 yang diterima karyawan Grahadi Bali, bernama Slamet, belum menadapat jawaban.

Dugaan praktik pelacuran didukung dan diketahui menejemen Grahadi Bali bisa diketahui dari bukti kwitansi (bill payment) dan ruangan khusus yang disediakan menejemen Grahadi Bali. Dimana ‘ruangan eksekusi’ tersebut persis di atas VIP room karaoke, yang terletak disebelah barat restaurant dan bar Grahadi Bali. Biasanya pengunjung usai menentukan pilihan escort lady di shaow room, mereka langsung menuntun ke VIP room. Untuk mencapai VIP room, pengunjung digandeng escort lady melewati pintu sebelah barat bar, tepatnya di sebelah toilet.

Patut menjadi pertimbangan bagi pengunjung Grahadi Bali, tidak semua escort lady bisa diajak berhubungan intim.

Pengunjung Grahadi Bali harus jeli menentukan siapa escort lady yang bisa diajak happy plus hubungan intim.

Jika salah pilih, maka dipastikan pengunjung yang berniat full happy dengan escort lady Grahadi Bali akan menuai kekecewaan.

Jika pun terjadi deal antara pengunjung dan escort lady Grahadi Bali, harap di perhatikan juga peraturan terselubung

(3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menugaskan petugas untuk menempelkan salinan surat perintah penutupan tersebut pada rumah, bangunan atau pekarangannya sedemikian rupa sehingga terlihat jelas oleh umum.

BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 7 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ).

(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Escort Lady usai melayani pengunjung di ruangan khusus Grahadi Bali

yang di keluarkan oleh mami (koordinator escort lady) yaitu handphone para tamu harus off, terutama yang memiliki kamera. Karena, dari pengalaman-pengalaman dahulu, pengunjung pada saat atau setelah selesai hubungan intim curicuri kesempatan untuk mengambil gambar para wanita penghibur dalam keadan tidak berbusana, untuk kemudian di

Manajemen Wild Catz: Kapan, Atau Saya Bisa Minta Nomor Telepon Bapak ?

Sidak Dewan Diwarnai Perang Mulut KUTA (Suara Publik)- Berbekal sejumlah informasi dari pemberitaan, diantaranya Suara Publik akhirnya anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung inspeksi sidak ke sejumlah tempat hiburan di kawasan Legian, Bali. Tepatnya, pukul 21.00 WITA, anggota Dewan bergerak meninggalkan gedung DPRD Kabupaten Badung, Kamis (28/5).

Kali ini, sidak yang didampingi Camat Kuta, I Wayan Weda Dharmaja, SIP, M menuju ke Wild Catz milik artis Julia Parez, di kawasan Legian. Inspeksi anggota Dewan membuat menejemen Wild Catz kelabakan. Seorang staf membimbing anggota dewan bersama rombongan dan naik ke lantai dua Wild Catz.

Malam tersebut anggota dewan tidak langsung bertemu dengan pemilik Wild Catz. Selanjutnya seorang staff Wild Catz menghubungi menejemen Wild Catz. Tak lama kemudian, menejemen Wild Catz yang baru tiba di sambut sejumlah jepretan kamera wartawan, langsung terkejut.

Dari raut wajah manajemen Wild Catz merasa tak senang, ada tamu anggota Dewan menanyakan ijin Wild Catz. “Saya menjalankan usaha hiburan malam Will Catz sudah memiliki ijin kok pak,” kata menejemen cantik ini yang enggan di sebut namanya. Spontan anggota Dewan langsung jawab, menejemen Wild Catz menyalahi aturan yang ada. “Tapi ijin tersebut atas nama I Made Arina pemilik sebelum Wild Catz,” tegur anggota Dewan.

Anggota Dewan meminta penjelasan manajemen Wild Catz

“Kronologisnya menejemen Wild Catz berjalan atas nama pemilik terdahulu. Saya menejemen Will Catz, melakukan peremajaan atau

perubahan untuk mendapatkan suasana baru. Maka karena itu saya merubah nama yang dipegang I Made Ariana, dengan nama Will

sebarluaskan.

Atas permasalahan yang di lakukan Grahadi Bali tersebut, Polda Bali selaku penegak hukum di wilayah ini belum ada tindakan apapun. Apakah benar kabar burung yang menyebutkan ada sejumlah oknum aparat hokum dan instansi terkait ‘membacking’ Grahadi Bali. red Catz,” jawab menejemen menyela pembicaraan anggota dewan.

“Kalau mau mengganti nama hiburan malam adik harus membuat ijin baru, tidak boleh langsung beroperasi tanpa ijin,” tegas anggota dewan Tidak mau kalah menejemen Wild Catz langsung jawab. “Saya sudah tau itu pak. Saya sudah berusaha mengurus ijin tersebut,” jawab menejemen Wild Catz.

“Siapa yang mengurus ijin tersebut dan sudah berapa lama pengurusanya,” tanya anggota Dewan. “Sekitar kurang lebih empat bulan, pak,” jawab menjemen Will Catz. Ketegasan anggota Dewan membuat manajemen Will Catz kelabakan.

Tak dapat berbuat banyak menejemen Wild Catz berusaha membujuk anggota dewan. “Kapan dan berapa nomer teleponnya pak. Agar saya bisa bertemu dan berbicara lebih banyak lagi dengan bapak-bapak,” ucap menejemen Wild Catz dengan nada sedikit kecewa. mad

Edisi 117 / 1 - 8 Juni 2009

INVESTIGASI

19

Menelusuri ‘Penyelewengan’ Dana Tukad Kabupaten Badung

DPU Denpasar Tuding DPU Pemprop Bali

Kantor Dinas PU Kota Denpasar

JEJAK KASUS

DENPASAR (Suara Publik)- Ditemui dikantornya Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Ir. I Wayan Winarta menjelaskan pekerjaan untuk senderan atau pagar tukad badung, tidak laksanakan oleh DPU Denpasar, melainkan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh DPU Propinsi Bali” ungkap I Wayan Winarta kepada Suara Publik (29/5).

Akan tetapi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI), pekerjaan pembangunaan pagar atau Senderan Tukad Badung di Ke-

camatan Denpasar Barat, yang digelar oleh DPU Kota Denpasar Tahun Anggaran (TA) 2007 dan 2008 merugikan Keuangan Daerah sekitar Rp. 23 juta.

Akibat masih kurang efektif perencanaan, kebijakan, pelaksanaan, prosedur dan pengawasan serta pengendalian dalam pengerjaanya dilakukan. Pada tahun 2007 pekerjaan dilaksanakan oleh CV. Cemeti Karya dengan nilai kontrak sekitar Rp. 920 juta, dan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 13 juta.

Pada tahun 2008 kembali DPU Denpasar menggelar pelaksanaan pekerjaan senderan atau pagar tukad Badung, dengan nilai kurang lebih Rp. 343 juta, yang pekerjaanya dilaksanakan oleh CV. Chandra Karya.

Suara Publik kemudian mendatangi DPU Balai Bidang Sumber Daya Air, dikantor Kepala Balai Wilayah Sungai Balai Penida Ir. I Nyoman Ray Yusha, MM. Namun yang bersangkutan tidak berada di tempat.

“Sedang tidak berada ditempat, bapak ke Jakarta nanti sore baru

kembali” ungkap Komang staf Operator kepada Suara Publik (29/5).

Langkah Suara Publik tidak hanya sampai disitu saja, masih di kantor Balai Wilayah Sungai Balai Penida dilantai dua Suara Publik mencoba mencari mencari Kepala Seksi pelaksanaan jaringan sumber air Ir. I Nyoman Darmawan, Ces ternyata hal yang sama di dapatkan Suara Publik. “Bapak sedang keluar ke Buleleng” jawab Dudi Pemarha staf Seksi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air kepada Suara Publik. mad

Direktris Bali Citra International Berpaling Hati ke Kepala Sub Direktorat PLS pada Dirjen PLS Depdiknas RI, Senayan (Bagian-5)

Anggreani ‘Berpaling’ ke I Gede Panca

Perkara SPJ ‘Fiktif’ di Kantor Camat Kuta

Kejati Bali Minta Data & Janji Tindak Lanjuti

MENGUNGKAP sebuah kejadian perubahan perilaku adalah hal menarik sekali. Tanda-tanda lunturnya nurani kesetiaan seorang wanita masa kini merupakan sebuah fenomena yang bukan alami lagi. Apalagi, budaya masyarakat Bali yang dimana mewajibkan warganya menjunjung adat tradisi begitu tinggi. Rupanya, Ni Made Anggreani, wanita Bali yang punya selera tinggi dan berani, kabarnya sekali hentakan bisa meluluh lantakan perasaan laki-laki. Ditunjang keberanian, kelincahan dan kegesitannya Ni Made Anggreani seringkali atraktif.

Kantor Kejaksaan Tinggi Bali

Ibarat gayung bersambut, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tentang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) fiktif yang pernah dilakukan bendahara Kantor Camat Kuta akhirnya disoroti pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Hal itu dikatakan Humas Kejati Bali, Endrawan kepada Suara Publik, Jumat (29/5). Bagaimana selanjutnya ?.

BALI (Suara Publik)- Seruan dan himbauan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bali Corruption Watch (BCW), I Putu Wirata Dwikora soal akhirnya disambut pihak Kejati Bali.

“Kami pernah mengetahui masalah SPJ Fiktif mantan bendahara Kecamatan Kuta tersebut. Tapi kami tidak tahu persis permasalahan lengkapnya. Coba mas kirim Korannya dan sekalian datanya, kalau ada. Kami segera melakukan penyeledikan,” tegas Humas Kejati Bali, Endrawan kepada Suara Publik, kemarin.

Tentunya ini akan menjadi persoalan tersendiri bagi Kabag Humas Protokol Pemkab Badung, Drs. I Gde Wijaya MM. Karena saat persoalan itu terjadi, I Gde Wijaya menjabat sebagai Camat Kuta.

Anehnya, I Gde Wijaya juga pernah memberikan keterangan, kalau perkara tersebut sudah ditutup dan meminta Suara Publik tidak melanjutkan pemberitaannya. Tidak hanya itu, I Gde Wijaya mengaku, uang tersebut sudah dikembalikan Apa benar dan ada apa dengan I Gde Wijaya ?.

Seperti permberitaan kemarin, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan indikasi penyelewengan dana dan penyalahgunaan jabatan tentang Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) fiktif yang dibuat bendahara Kantor Camat Kuta, sehingga munculnya rekening liar berkode rekening 1.20.12.01.17.5.2.2.11.01 Sementara menurut Pakar Hukum Universitas Airlangga (Unair), I Wayan Titip Sulaksana membeberkan, dugaan kasus korupsi atau penyelewengan uang APBD yang notabenenya uang rakyat, tidak begitu saja selesai meski si tersangka atau terdakwa telah mengembalikan uang ke Negara.

“Di dalam perkara korupsi, tidak berlaku surut. Meski yang bersangkutan telah mengembalikan uang hasil kejahatan, jenis korupsi ke Negara. Kasus atau perkara harus jalan terus. Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung harus turun tangan untuk menuntaskan perkara tersebut. Karena jelasjelas temuan data tersebut memiliki legalitas lembaga Negara, yakni: BPK RI. Jadi pihak kejaksaan harus tunggu apalagi,” tegas Wayan kepada Suara Publik, kemarin.

Dari data yang didapat Suara Publik, bahwa saldo rekening tabungan per 31 desember 2007 menunjukan saldo yang dimutasi dari pencairan dana lebih kurang Rp. 21 juta dipergunakan untuk anggaran belanja makanan dan minuman harian pegawai Kantor Camat. Namun dana yang dicairkan hanya sebesar Rp. 19 juta. Dari sisa pencairan dana tersebut, masuk ke rekening atas nama bendahara Kantor Camat Kuta di PT. BPD Bali. Dalam perjalannya dana tersebut bertambah secara signifikan sebesar kurang lebih Rp. 41 juta, nilai tersebut termasuk SP2D UP tahun 2008.

Kasus SPJ Fiktif dikantor Camat Kuta 2007 tentang mutasi dana APBD yang dianggarkan untuk belanja makanan dan minuman menurut Gde telah di selesaikan pada tahun 2008 lalu.

“Sudah ada laporan dan penjelasan yang secara resmi di sampaikan baik kepada Badan Pengawas Daerah (Bawasda) maupun kepada BPK,” jelas Gde diruangannya. van, fer

Ni Made Anggreani Pemilik Yayasan Bali Citra Internasional

“Tolong Mas, tanah dan bangunannya ditulis 400 juta saja. Jangan Rp. 1,6 milyar,” kata Anggreani yang mencoba menghindari rasa cemas saat menghubungi Suara Publik, kemarin.

Ia mengaku, berita yang ditulis Suara Publik semuanya keliru. “Yang saya beli itu tanah disebelah Gedung Yayasan Bali Citra International,” tukasnya mengelak saat ditunjukkan ‘salah satu’ hasil liputan khusus ini.

Padahal, data dan bukti Material yang didapat Redaksi sangat valid dan akurat, wanita tersebut juga berani membantah. Lagi pula, tidak didapat penjelasan apakah gedung megah berlantai tiga atas nama Insinyur I Gede Panca Magister Pendidikan, Pajak Bangunannya sudah dibayar apa belum. Lelaki yang beralamat di Jl. Sentosa IV/22, Perumahan Kelapa Gading, Jakarta Utara sampai sekarang masih menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Pendidikan Luar Sekolah pada Dirjen PLS Depdiknas RI. Selaku pejabat publik, apa sudah dilaporkan ke Komisi Pengawasan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN).

Karena sudah jadi rahasia umum, beberapa pejabat dari daerah yang sukses di Pemerintahan Pusat seringkali ’menyimpan’ beberapa harta kekayaannya didaerah asalnya tanpa diketahui publik dan KPKPN. Belum lagi, Rumah Megah milik I GEDE PANCA di kawasan Elite Bali Regency di Jalan Gunung Agung Denpasar. Hasil penelusuran ditemukan ada manipulasi fakta di lapangan.

Sepertinya yang dibeli I GEDE PANCA adalah tanah kosong. Padahal, diatas tanah tersebut sudah lama berdiri Gedung Megah itu. Rupanya, ada unsur kesengajaan menghindari Pajak Bangunan atas pembelian tanah bangunan yang berasal dari Nyonya Susiana dihadapan Notaris I Ketut Sanjaya.

Pemegang Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat (Diklusemas) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan

I Gede Panca Kepala Sub Direktorat Pendidikan Luar Sekolah pada Dirjen PLS Depdiknas RI

Kebudayaan Pemerintahan Kota Denpasar, begitu yakin kalau ‘harta karun’nya tidak bakal menipis. “Harta kekayaan saya dibuat tujuh turunan gak bakalan habis.’ ujarnya bangga.

Kantor Bali Citra Internasional di Kota Denpasar Wanita asli Denpasar Bali itu masih memegang Nomor Pokok Wajib Pajak 02.602.181.6-901.000 atas tamanya, red ) Yayasan Wennys dap- untuk mengungkap skandal yang nama Yayasan Bali Citra Internasion- at kucuran dana dari Pusat Rp. 260 memalukan.

Didapat keterangan kalau Yayasan al yang didirikan tahun 2005. Ya- juta. Yang Rp 200 juta untuk Program yasan yang menurut pengakuannya Beasiswa Spa. Sisanya untuk Program Wennys Denpasar awal tahun 2007 punya ‘kedekatan khusus’ dengan be- Kecantikan,” ujar sumber dari Diknas. juga digerojok Dana Bantuan dari Ditambahkan, karena kemampuan Diknas RI senilai Rp. 300 juta. Tuberapa petinggi Diknas Jakarta juga telah disahkan oleh Notaris Dewi ‘lobi-lobi’ pemilik beberapa Yayasan runnya Anggaran Negara yang bertutersebut, banyak para bi-tubi membuat Anggreani jadi lupa Febriana, SH dengan pejabat segera meny- diri. Kesetiaannya pada suami pertaAkta No 26 Juni etujui. Dan, itu juga, ma yang memberinya dua anak lakitahun 2005. Dari administrasi yang ter- laki mulai pudar. Ia sudah mencoba bekal Akta ini, dikatib dan rapi. Didapat pindah ke lain hati. Lelaki yang barkan Anggreani keterangan, saat dana beruntung adalah Eko Djatmiko. Ba‘tancap gas’ berkiprah mengalir, hubungan dai rumah tangga yang dibinanya di dunia Spa dan KeAgus dan Anggreani hampir 12 tahun tak mampu dipertahcantikan. Karena kemulai renggang. I ankan. baikan hatinya pula, Meski rumah tangga Agus dan Gede Agus Ari SanYayasan tersebut jaya merasa ‘dite- Anggreani diambang kehancuran, sering memberikan likung’ Anggreani, namun bukan Anggreani kalau tidak Program Beasiswa isterinya yang saat itu dinaungi bintang kemujuran. SelaKetrampilan SPA tanmulai ‘berani’ hilir ma proses perceraian dengan suami pa dipungut biaya mudik ke Jakarta me- pertamanya, keuangan negara yang alias gratis. Hal tersenemui beberapa peja- bersumber dari APBN 2007 mengalir but membuat nama bat sendiri. Ketika lebih deras lagi. Tidak bersama Agus, baik Anggreani cepat dikonfirmasi Agus tapi menggandeng I Made Yasa yang dikenal luas. Dan juga membenarkan tak lain bapak kandungnya. Melalui seringkali mendapattelah melaporkan is- bendera Yayasan Bali Citra Internakan penghargaan dari Pemerintah karena Data SSP Kantor Bali Citra terinya ke pihak ber- sional Anggreani ternyata mampu wajib. “Yang pasti mengeruk ‘uang rakyat’. Tak tangProgram Beasiswa International waktunya setelah gung tanggung, jumlahnya mencapai Spa. Januari 2007. Ang- Rp 390 juta. Fantastis sekali. Konon, Menurut hasil penelusuran Tim Suara Publik, wani- greani tidak berani menghadapi pang- keberhasilannya akibat pandainya ta ini sangat rapi dalam hal adminis- gilan polisi. Alasannya sering keluar memutar otak dan memeras ‘peluh’ trasi. Namun, bukan Anggreani kalau kota,” ujarnya menanggapi pengadu- keringat.

Seperti pemberitaan kemarin, Eko tidak mengumbar jati diri yang selalu annya terkait kasus dugaan penipuan jadi kebanggaan dirinya sendiri. Sum- dan penggelapan yang dilaporkan ke Djatmiko dan Anggreani, kawin sirih ber yang layak dipercaya membenar- Polres Denpasar. Beberapa saksi kat- di Kuamiri Sragen, 17 Januari 2007, pukul 08.00. Tapi Anggreani tetap kan kalau Program Beasiswa Spa tidak anya telah dimintai keterangan.

Agus yang kini tinggal di Raya mengelak. jatuh gratis dari kantong pribadi “Buat apa kawin dengan Eko Djatpendiri dan pemilik Yayasan Bali Ci- Sading Banjar, Karang Suwung, Ketra Internasional di Kota Denpasar. lurahan Sading Mengwi Bangli per- miko. Dia itu sudah tua. Orangnya Ternyata, wanita yang sudah pergi nah berjanji akan menemui Suara Pub- sudah tua, mas,” kata Pengusaha Sukhaji umroh juga ahli dalam pembua- lik sambil memberikan copy Akta ses dibidang Pendidikan Kecantikan tan proposal. “ Tahun 2006 ketika Nikah. Ia berharap agar masalahnya dan Spa di Kota Denpasar ini kepada masih akur dengan Agus ( suami per- dibantu dan akan bersedia kerjasama Suara Publik. doc, red

LENSA

20 POJOK PUBLIK Pembangunan Kapal di Dermaga Benoa

Tanggung Jawab Syahbandar Benoa

Apakah kegiatan ini bisa dikatagorikan perbaikan kapal ?

BENOA (Suara Publik)- Indikasi kegiatan docking di dermaga Benoa sepertinya dilegalkan regulator (Administrator Pelabuhan Benoa) dan pengelola pelabuhan (PT. Pelindo III Benoa) semakin terlihat. Jika mengacu Undangundang Pelayaran No. 17 Tahun 2008, maka keduanya tidak bisa saling menyalahkan dan lempar tanggung jawab.

UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pasal 27 ayat (1) menyebutkan, Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan. Diperjelas pula dalam pasal 208 ayat (1) poin (a) bahwa dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 ayat (1) Syahbandar mempunyai tugas mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan.

Tanggung jawab Syahbandar atas pembangunan kapal di dermaga Benoa, juga bisa diamati dari pasal 216 ayat 1, menyebutkan Kapal yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya wajib mendapat persetujuan dari Syahbandar. Dan, Syahbandar berhak melakukan tindakan kongkrit dengan mengacu UU Pelayaran.

Dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) Syahbandar melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesimpulannya ‘bohong’ kalau Syahbandar Benoa tidak mengetahui dan lepas tanggung jawab atas pelanggaran perbaikan kapal di dermga Benoa. Sedangkan diketahui, Syahbandar adalah bagian dari Adpdel Benoa.

Hal itu dibenarkan I Nyoman Suryantha salah satu staf Adpel, sistem pengawasan keselamatan dan keamanan pelabuhan adalah tanggung jawab Adpel dalam hal ini Syahbandar, Jumat (22/5).

Dan itu juga diamini General Manager (GM) PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Cabang Benoa, Bambang Priyanto SH. “Terkait pengawasan dan penindakan docking yang tidak pada tempatnya di dermaga sandar perikanan pelabuhan adalah tanggung jawab Adpel Benoa.

Penindakan dan pengawasan docking serta keselamatan pelayaran di dermaga Benoa adalah kewenangan Adpel Benoa, bukan kewenangan Pelindo Benoa,” tegas Bambang Priyanto pada Suara Publik di ruang kerjanya, Selasa (12/5).

Menurut I Nyoman Suryantha salah satu staf Adpel, sistem pengawasan keselamatan dan keamanan pelabuhan adalah tanggung jawab Adpel dalam hal ini Syahbandar, Jumat (22/5).

Dalam Undang-undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008 pasal 27 ayat (1) menyebutkan, Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.

Diperjelas pula dalam pasal 208 ayat (1) poin (a) bahwa dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 ayat (1) Syahbandar mempunyai tugas mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan.

“Setahu saya tempat docking yang resmi itu hanya ada satu tempat disana, kalau gak salah di sebelahnya Koala Mas,” jelas Suryantha. Sedangkan kegiatan docking ataupun renovasi kapal di dermaga atau bukan pada tempat yang telah ditetapkan merupakan pelanggaran.

“Jangankan melakukan renovasi kecil, jika ada kapal yang macet dan mengganggu jalur pelayaran itu juga merupakan pelanggaran. Dan secepatnya pemilik kapal harus menarik kapal tersebut ke tempat yang dianggap aman dan tidak mengganggu jalur pelayaran,” ungkap Suryantha mengakhiri penjelasannya pada Suara Publik.

Pantauan Suara Publik dilapangan, dari tiga kapal yang mengalami proses pembuatan dan perbaikan berat kini tinggal dua kapal yang hampir selesai. Dan pada saat itu di lokasi kejadian, terlihat sebuah kapal sedang melakukan pengelasan untuk memasang tiang kapal. ino

Edisi 117 / 1 - 8 Juni 2009

BPN Denpasar ‘Sarang’ Korupsi

Negara Dirugikan Rp 12,5 M BUDAYA ‘pungli’ maupun korupsi, rupanya belum benar-benar bisa diberantas di lingkungan kerja eksekutif, khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN). Buktinya, baru-baru ini Polda Bali mengungkap dugaan korupsi di lingkungan kerja BPN Denpasar yang melibatkan pensiunan petugas BPN Denpasar dan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN).

DENPASAR (Suara Publik)Kepolisian Daerah (Polda) Bali mengungkap kasus dugaan korupsi yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar.

Penyidik pun telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu mantan petugas BPN Bali, Tri Nugroho, seorang pegawai PLN Sugito, dan dua orang dari umum adalah Sri Nugraha dan Irawan.

Polisi pun telah mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke jaksa setelah menetapkan para tersangka. Dalam kasus ini, polisi menemukan adanya perbe-

daan harga tanah dari Rp75 juta dari pihak pertama menjadi Rp 146 juta.

Dengan alasan untuk kepentingan negara, Tri Nugroho bekerjasama dengan Hermanto untuk membeli tanah seluas 20.342 meter persegi atau dua hektar lebih. Dari tiga bidang tanah yang diajukan, disepakati tanah di Subak Margaya, Jalan Imam Bonjol, Denpasar kemudian diatas namakan Irawan dan pihak PT PLN membayar seharga Rp 146 per are.

“Panitia tidak menggunakan bantuan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam

Perpres No 36 tahun 2005 dan peraturan menteri Negara agraria/Kepala BPN No 1 tahun 1994,” urai Sugianyar.

Setelah dilakukan audit BPK, aksi kongkalingkong ini ditemukan kerugian negara mencapai Rp 12,5 miliar.

Kasus ini mulai terbongkar ketika ada salah satu anggota yang tidak setuju dengan kenaikan harga yang cukup fantastis tersebut.

Bahkan untuk membicarakan proyek ini untuk mencapai kesepakatan pembelian tanah, para tersangka ini sempat melakukan pertemuan di Semarang. red, int

Vonis Salah Bupati Badung Terhadap Pembongkaran Tower

AA. Gde Agung ‘Terancam’ Mengganti Rugi Rp. 1 M

ANDA BINGUNG CARI SUARA PUBLIK ?

Hubungi alamat di bawah ini DAERAH KUTA UTARA :

SEMPIDI (Suara Publik)- Setelah Bupati Badung, Anak Agung Gde Agung diputus bersalah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar, karena dianggap melakukan tindakan melawan hukum dan sewenang-wenang, Selasa (12/5).

Para operator pemilik base transceiver station (BTS) atau menara pemancar yang dirubuhkan petugas Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Badung, Bali, kini bisa bernafas lega. Dalam waktu dekat, sejumlah operator seluler segera melakukan langkah hukum dengan cara menggugat melalui sidang perdata.

Menurut GM Corporate Communication XL Myra Junor mengatakan, kerugian yang diderita XL akibat perubuhan menara tersebut berkisar Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar. “Kami telah menempuh jalan panjang bersama Asosiasi Telepon Seluler Indonesia untuk menuntaskan kasus ini,” ujarnya.

Desember tahun lalu perubuhan tiga BTS terjadi lantaran Bupati Badung menilai pembangunannya tidak sah. Sebab, Pemerintah Kabupaten Badung hanya mengakui Peraturan Daerah yang menyatakan operator telekomunikasi hanya boleh menggunakan menara milik operator tertentu saja. Karena itu para operator yang merasa dirugikan diantaranya XL dan Mobile-8 melapor ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Kendati demikian, Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) meminta para operator untuk tidak berpuas diri. Selain masih ada peluang banding bagi Bupati Badung, para operator memang diminta tidak melihat persoalan ini dari sudut pandang kalah-menang.

“Persoalan ini harus dilihat sebagai pembelajaran konstruktif dan minimalisasi ego sektoral,” ujar Kepala Humas Depkominfo Gatot S.Dewa Broto, Rabu (13/5).

Menurut Gatot, kasus ini hendaknya bisa menjadi pembelajaran bagi para pelaku usaha telekomunikasi, yaitu para operator, dalam menyelesaikan sengketa yang menyangkut kepentingan publik.

Seperti pemberitaan kemarin, Putusan disampaikan dalam sidang gugatan PT Solusindo Kreasi Pratama (penggugat) melawan Gde Agung (tergugat) di PTUN Denpasar, Jalan Cok

1

KIOS WARTEL

(Cangguk)

2

YENI AGENCY

(Dalung)

3

JENI

(Dalung)

4

KIOS BINTANG

(Dalung)

5

KIOS BUNDARAN

(Dalung)

733669

08283681161

6

KIOS SANDI / ANI

(Dalung)

7

WIDYA PUSTAKA

(Dalung)

8

JEK

(Dalung Permai)

08193306489

KIOS BABE

(Dalung Permai)

08873850421

KRISNA

(Dukuh Dalung)

848658

9 10

8530955

DAERAH KUTA SELATAN

Anak Agung Gde Agung Bupati Badung

Agung Tresna, Denpasar, Selasa (12/5/2009).

“Tergugat telah menganulir ketentuan yang dibuatnya sendiri. Ini membuktikan perbuatan tergugat inkonsisten,” kata ketua majelis hakim PTUN Denpasar Edi Firmansyah.

Dalam putusan itu, Bupati Badung tidak mematuhi prosedur sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penataan, Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu.

Surat Perintah Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembongkaran Bangunan Tower Komunikasi Bersama juga dinilai tidak konsisten dengan kebijakan sebelumnya yang telah memberikan izin kepada PT Solusindo Kreasi Pratama.

Namun, Gde Agung tetap memerintahkan pembongkaran tiga tower milik PT Solusindo Kreasi Pratama di Desa Kuwum, Sangeh, dan Mekar Buana.

Alasannya, tower yang digunakan tiga operator seluler (Telkomsel, Mobile 8, Telkom) itu tidak memiliki IMB. red

1

JAWA INDAH

(Nusa Dua)

2

PAK AYAT

(Nusa Dua)

081353331639

3

NIRMALA

(Bukit)

087861048331

4

ARIGUNA

(Gwk)

08123945759

5

UD. PUTRAJAYA

(Kedonganan)

701713

6

SINAR ABADI

(Kedonganan)

08133835363

7

ARI

(Taman Griya)

8

PAK KUAT

(Jimbaran)

9

KUAT 2

(Pasar Malam Klan)

10

OBRAL MAJALAH

(Kedonganan)

11

ARI DATA

(Nusa Dua)

12

SUYANTO

(Nusa Dua)

0818565952

085237173333

DAERAH KUTA TENGAH 1

MIROTA

(Tuban)

756450

2

RIA AGENCY

(Tuban)

081338355363

3

DWI

(Tuban)

4

PASAR KAGET

(Tuban)

5

ATREK

(Kuta)

6

KIOS KAWANKU

(Legian)

7

BINTANG

(Semiyak)

8

KIOS REJEKI

(Imam Bonjol)

9

KETUT WARDANA

(Imam Bonjol)

10

RIDWAN

(Pamogan)

1

KIOS IKI

(Supratman Tohpati)

2

KIOS AKASIA

(Hy.Muruk)

3

KIOS HAYAMURUK

4

KIOS RAMA

(Hy.Muruk)

5

KIOS BUDI JAYA

(Hy.Muruk No.58)

6

KIOS ANUGRAH

(Jl. Patimura)

7

KIOS SRI RATIH

(WR. Supratman)

8

KIOS WARUNG BATU (WR. Supratman)

7818655

8775536

725428

DAERAH DENPASAR

9 10

BINTANG TERANG

(WR. Supratman)

KIOS SWECA

(WR. Supratman)

081338494979

223598

Quick W ins Sebagai Upaya RReformasi eformasi Birokrasi PPolri olri Wins

Kapolres Badung I Made Astawa (kanan) bersama

spiritualist Anand Krishna saat acara ceramah untuk pengembangan motivasi diri bagi jajaran Polres Badung

MENGUI (Suara Publik)- Demi mendapatkan kepercayaan di mata masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Polri meluncurkan program unggulan Quick Wins sebagai reformasi birokrasi kepolisian.

Quick Wins adalah programprogram unggulan dalam rangka akselerasi untuk mencapai sasaran Polri 2005 - 2009.

Program-program tersebut antara lain Quick Response, Transparansi Pelayanan SIM, STNK dan BPKP, Transparansi Proses Sidik serta Transparansi Rekruitmen Personel.

Program ini tentunya akan diaplikasikan di seluruh jajaran Polri, khususnya Kepolisian Resort (Polres) Badung.

Untuk mewujudkan itu semua, Kapolres Badung I Made Astawa melakukan berbagai upaya untuk membentuk sikap dan prilaku anggota Polres Badung yangbermoral serta simpati sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.

Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengadakan acara pelatihan pengembangan motivasi diri, yang dihadiri oleh spiritualist Anand

Krishna. “Acara ini sengaja diadakan agar seluruh jajaran kepolisian Badung mau merubah sikap dan menjadi pribadi yang penuh tulus ikhlas serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai polisi,” jelas Kabag Binamitra I Gusti Ayu Sasih, SH pada Suara Publik, Rabu (27/5).

Tujuan utama, lanjut Ayu Sasih, dari reformasi birokrasi serta pribadi jajaran Polri khususnya Polres Badung adalah untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Badung. van

Jajaran Polres Badung yang mengikuti pelaksanaan acara

PARIWISATA BUDAYA

EDISI 117 / 1 - 8 Juni 2009

21

Warga Bukit Sari ‘Keramatkan’ Beruk BADUNG (Suara Publik)- Sangeh merupakan sebuah tempat pariwisata dan bersejarah di pulau Dewata yang terletak di Kabupaten Badung.

Sangeh sangat terkenal di Bali, karena tempat ini merupakan sebuah desa di mana monyet-monyet atau beruk berkeliaran dengan bebas terutama di sebuah bukit yang bernama Bukit Sari.

Bahkan penggunjung lokal maupun mancanegara kalau berlibur di Bali pasti tidak akan lupa untuk menggunjungi Bukit yang banyak Beruk nya.

Selain banyaknya Monyet-monyet diBukit Sari ini juga ada sebuah pura yang bernama Pura Bukit Sari.

Monyet di sini sangat berkuasa dan konon memiliki tiga wilayah kerajaan.

Diharapkan jika penggunjung yang berlibur diSangeh, Monkey Forest agar tidak membawa barangbarang yang berharga. Karena monyet disana kalau sedang menginginkan makanan pasti barang penggunjung dicuri, supaya bisa mendapat-

Patung Hanoman

kan makanan dari penggunjung sebagai barter atas barang yang dicuri monyet tersebut.

Menurut legenda dari warga setempat, bahwa Bukit Sari dan monyet ini berada di sana ketika Hanoman, sebuah tokoh dalam Wiracarita Ramayana yang sedang mengangkat gunung Mahameru, dan ada beberapa bagian dari gunung ini jatuh di Bukit Sari, sekarang telah dikuasai oleh beruk dan sejak saat itu monyet sampai sekarang berkuasa dan di keramatkan oleh warga setempat di daerah Bukit Sari, Sangeh, Kabupaten Badung. van

Tempat sesaji (Sanggah)

Keindahan Pulau Penyu

BENOA (Suara Publik)- Pantai Tanjung Benoa terletak di ujung timur Pulau Bali, masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Pantai ini merupakan tujuan wisata air yang cukup lengkap. Berbagai sarana olahraga air tersaji di sini, seperti banana boat, snorkling, flying fish, parasailing, dan jetski. Namun untuk sarana olahraga surfing, yang banyak terdapat di pantai-pantai Pulau Bali lainnya, tidak dapat dijumpai di sini, karena ombak di pantai ini cenderung tenang sehingga kurang mendukung untuk surfing. Tarif yang dikenakan untuk berbagai sarana olahraga air itu pun bermacam-macam, berkisar Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu untuk pemakaian selama 10-15 menit.

Di waktu-waktu padat pengunjung, jatah waktu pemakaian sering dikurangi menjadi sekitar 5 menit saja karena banyaknya antrean pengunjung yang ingin mencoba. Terkadang panjangnya antrean diperparah oleh beberapa turis luar yang berusaha menyela antrean. Mereka sering melakukan itu karena mereka merasa membayar lebih mahal dibandingkan turis lokal.

Selama berada di udara, petugas yang duduk di tengah bertugas menyeimbangkan perahu agar tidak berputar atau terbalik karena embusan angin.

Adanya tiga orang penumpang dalam satu perahu, sering pula menjadi masalah karena perahu karet tersebut tidak bisa terbang.

Semakin berat beban yang harus diangkat, dibutuhkan kecepatan speedboat yang lebih tinggi dan juga embusan angin yang cukup kuat. Jika salah satu faktor itu tidak mendukung, maka sensasi flying fish tidak akan bisa dirasakan, hanya sekadar punggung yang terasa terhempas-hempas di permukaan air laut.

Pesona lain di pantai ini ialah Pulau Penyu yang berjarak kurang lebih 20-30 menit perjalanan dengan perahu yang bisa disewa dengan biaya Rp 50 ribu per orang.

Pulau ini disebut Pulau Penyu karena merupakan tempat penangkaran berbagai spesies penyu langka dan hampir punah. Penangkaran ini sendiri bernama Pudut Sari.

Satu paket dengan perjalanan ke Pulau Penyu ini, pengunjung juga disuguhi pemandangan objek wisata bawah laut. Perahu yang digunakan dimodifikasi sedemikian rupa dengan bagian dasar tengah perahu dipasangi kaca, yang membuat dasar laut yang dangkal terlihat jelas.

Berbagai jenis ikan air laut yang beraneka warna tubuhnya akan menjadi tontonan menarik. Agar ikan-ikan mau mendekat, pengemudi kapal menebarkan roti tawar ke laut sebagai pancingan. Sebentar saja, ikan-ikan itu akan datang mendekat. Sayangnya jenis ikan yang mendekat kurang bervariasi sehingga kurang menarik untuk dinikmati.

Perahu motor tidak bisa merapat langsung ke lokasi Pulau Penyu karena pendangkalan pantai. Pengunjung harus turun menyusuri sendiri pantai yang berair setinggi mata kaki sampai dengan bawah lutut orang dewasa. Jika takut kaki terantuk batu karang atau lainnya, Anda bisa menyewa sepatu yang ditawarkan beberapa warga di sana.

Di Pulau Penyu ini terdapat ratusan ekor penyu berbagai ukuran dan usia. Penyu yang di kandang merupakan penyu induk yang jumlahnya sekitar 50 ekor. Yang berukuran besar usianya bisa mencapai 35 tahun lebih. Pengunjung bisa memegangi dan mengangkat induk penyu tersebut untuk foto bersama. Setiap harinya induk penyu diberi makan rumput laut. Ketika air laut pasang, mereka bisa leluasa ke pinggir pantai, namun tidak sampai lepas ke laut karena telah dipagari dengan bambu. Mereka akan kembali ke kandang setelah air laut surut. Apabila ada yang tidak kembali, pekerja akan memindahkannya dengan tangan.

Penyu yang terdapat di tempat penangkaran tidak diperjualbelikan, apalagi dipotong untuk dikonsumsi, karena penangkaran itu sendiri semata-mata untuk upaya pelestarian satwa laut yang dikhawatirkan akan punah. Satwa tersebut sengaja dibiarkan berkembang biak secara alami. Setelah bertelur dan kuat berenang di laut, anak penyu itu dilepas, sementara induknya tidak.

Tidak hanya penyu yang dapat dijumpai di pulau ini. Ular, monyet, burung, dan hewan lain yang jinak bisa dijumpai di sana.

Terdapat pula semacam galeri yang menawarkan berbagai macam cenderamata, termasuk replika penyu berbagai ukuran yang terbuat dari kayu dan batu karang. Kendati letaknya terpencil, di lokasi itu pun terdapat tempat penjualan makan dan minuman.

Untuk menuju Pantai Tanjung Benoa harus menggunakan bus pariwisata, kendaraan sewa maupun pribadi karena masih belum adanya transportasi umum yang melewati daerah tersebut. red

Tingkatkan Potensi Wisata di Bali

Badung Kembangkan Desa Wisata KUTA (Suara Publik)- Untuk meningkatkan potensi wisata di Bali khususnya di Kabupaten Badung, Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Badung akhirakhir ini getol kembali merintis dan mengembangkan desa wisata.

Telah ada lima desa yang dirancang sebagai desa wisata.

Semuanya ada di Badung Utara seperti desa Baha, Sangeh, Kapal, Mengwi dan Banjar Karang Dalem 1 Desa Bongkasa.

Hampir semua desa itu memiliki potensi dan keunikkan tersendiri sehingga tepat dijadikan village tourisme (desa wisata).

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Drs I Made Subawa MM mengatakan, masyarakat di pedesaan harus mampu menangkap peluang secara cerdas.

Salah satunya dengan mengembangkan desa-desa yang memiliki potensi wisata menjadi village tourisme.

Lebih lanjut Subawa menjelaskan, konsep desa wisata bukan mengubah wajah desa, melainkan perkuat kekhasan dan keunikan yang dimiliki masing-masing desa, baik budaya dan adat-istiadatnya maupun alamnya.

Drs. I Made Subawa DMM Kadisparda Kab. Badung

“Mengembangkan wisata desa, bukan berarti didesa-desa akan dibangun hotel berbintang. Tapi memanfaatkan rumah penduduk sebagai akomodasi wisata sehingga wisatawan merasakan langsung aktifitas keseharian masyarakat desa,” tegas Subawa.

Melalui wisata desa, lanjut Subawa, berbagai aktifitas keseharian masyarakat menjadi daya tarik, dan masyarakat tak perlu mengubah mata pencahariannya yang jadi perajin tetap menjadi perajin, petani atau peternak tetap jadi peternak, demikian pula ibu rumah tangga yang memiliki usaha kerajinan kecil bisa tetap

melakukan usahanya. Sebab, keberagaman aktifitas tersebut merupakan satu mata rantai dalam wisata desa.

Untuk menunjang pariwisata desa itu, masyarakat setempat akan menyiapkan akomodasi yang sifatnya tradisional namun fasilitasnya dilengkapi sesuai dengan kebutuhan wisatawan.

Hal itulah yang disebut dengan pondok wisata karena di situ essensi wisata desa yang sesungguhnya. “Jika konsep desa wisata terwujud dengan baik, masyarakat desa akan menjadi objek sekaligus subjek perkembangan Pariwisata Bali,” terangnya.

Dengan dikembangkannya desa wisata diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada masyarakat pedesaan.

Mengingat aktivitas seni budaya serta segenap potensi obyek dan daya tarik wisata lebih banyak berada di kawasan pedesaan.

Dengan demikian, manfaat pariwisata langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

Karena masyarakat telah dapat menjadi pemilik usaha, bukan puas hanya sekedar sebagai pekerja. van

Monumen Perjuangan Rakyat Bali “Bajra Sandhi”

Lapangan Puputan, Renon di Denpasar

Denpasar - Monumen ini dikenal dengan nama “Bajra Sandhi” karena bentuknya menyerupai bajra atau genta yang digunakan oleh para Pendeta hindu dalam mengucapkan Weda (mantra) pada saat upacara keagamaan.

Lokasi monumen yang terletak di depan Kantor Gubernur Kepala Daerah TK I Bali yang juga di depan Gedung DPRD Propinsi Bali tepatnya di Lapangan Renon Nitimandala Denpasar.

Monumen ini dibangun pada tahun 1987, dan diresmikan oleh Presiden Megawati Sukarno Putri pada tanggal

14 Juni 2003. Tujuan untuk pembangunan monumen ini adalah untuk mengabadikan jiwa dan semangat perjuangan rakyat Bali. Sekaligus menggali, memelihara, mengembangkan serta melestarikan budaya Bali untuk diwariskan kepada generasi penerus sebagai modal melangkah maju menapak dunia yang semakin semangat perjuangan melewati tantangan dan hambatan.

Monumen berisikan 33 diorama yang menggambarkan perjalanan sejarah dari masa Prasejarah 300.000 S.M, yang manusianya sangat ketergantungan dengan alam, sampai pada

masa mengisi kemerdekaan 19501975 dimana Bali membangun di segala bidang, yaitu politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Mengetahui dan memahami perjalanan sejarah, jiwa dan semangat perjuangan rakyat Bali dari masa ke masa ini dapat diharapkan memperkokoh jati diri dan budaya, lebihlebih pariwisata di Bali di kembangkan sebagai pariwisata Budaya, agar tidak terpengaruh oleh arus globalisasi, mengingat derasnya pengaruh luar akibat kemajuan teknologi di bidang informasi, transportasi dan turisme. red

ADVERTORIAL

22

Edisi 117 / 1 - 8 Juni 2009

Selamat & Sukses Atas Terbitnya

EDISI KHUSUS BALI

dejavu

S F D

GALLERIA EXPERIENCE THE WORLD Jl. 66, Blue Ocean Boulevard, Seminyak - Bali

BALI Jl. By Pass Ngurah Rai, Simpang Siur - Kuta

Jl. Pantai Kuta

KUTA BOARD ROOM

Jl. Uluwatu, By Pass Ngurah Rai - Jimbaran

Jl. Bunisari No. 21 - Kuta Telp. 08179705734

MUSRO BALI

Jl. Kartika Plaza, Kuta (0361) 764582, 7442223

McDonald’s Jl. Uluwatu, By Pass Ngurah Rai - Jimbaran

BUBBA GUMP RESTAURANT & MARKET Jl. Raya Kuta - Kuta

Jl. Kartika Plaza - Kuta

BVLGARI Hotels & Resorts

Jl. Raya Canggu Km 5, 99 Bali Lane, Br. Tandeg - Kuta Utara, BALI

Jl. Uluwatu - Ungasan

Jl. Kartika Plaza - Kuta

SAMBUNGAN

Edisi 117 / 1 - 8 Juni 2009

Polda .........

Sambungan dari Hal. 17 masan dan berkulit putih mulus. “Bule Cet Sendiri,” seloroh petugas polisi kepada scort lady.

Scort lady yang cukup centil ini hanya senyum-senyum saja, usai mendengar kata polisi. Kabarnya, usai sweping semua pengunjung pergi dan pulang meninggalkan Bahari Karaoke & Night Club.

Hal itu diketahui, saat Suara Publik kroscek langsung ke Bahari Karaoke & Night Club, Rabu (27/5). Jika pada hari biasa, Bahari Karaoke & Night Club tutup sekitar pukul 03.00 dini hari, namun kali ini tempat hiburan yang berada tidak jauh dari Markas Angkatan Laut Benoa ini tutup sekitar pukul 02.00 dini hari.

Sumber dilingkungan Bahari Karaoke & Night Club mengaku, sejak buka setelah di renovasi baru kali pertama Ba-

hari Karaoke & Night Club di sweping polisi.

“Biasanya, kalau ada sweping polisi, menejemen pasti memberitahukan terlebih dahulu ke pengunjung atau pelanggannya. Tapi saat itu, kenapa tidak ada pemberitahuan dari menejemen Bahari,” ceplos sumber kepada Suara Publik, Rabu (27/5).

Kabid Publikasi Polda Bali, AKBP Sri Harmiti yang mewakili Humas Polda Bali saat dikonfirmasi Kamis, (28/5) mengaku, tidak tahu Polda Bali menggelar razia di tempat hiburan malam kemarin. “Entar saya cek dulu dibagian Narkoba, nanti telepon lagi,” tegas Sri Harmiti.

Saat Suara Publik konfirmasi kembali via telepon sesuai janji, AKBP Sri Harmiti juga tetap mengatakan, Satuan Narkoba Polda Bali juga tidak tahu adanya razia yang digelar di tempat hiburan malam, khususnya Bahari Karaoke & Night Club. red

Mas .........

Sambungan dari Hal. 17 kompleks pertokoan membuat salon ini masih terhitung strategis.

Lokasi berupa bangunan satu lantai, terbagi atas beberapa room (kamar) dengan fasilitas kamar mandi dalam.

Dengan penutup kamar berupa pintu bukan korden seperti panti pijat lainnya, rasa was-was sedikit berkurang.

Tidak banyak orang yang mengetahui kalau salon ini juga menawarkan berbagai kenikmatan. Pengunjung, yang sebagian besar adalah lelaki muda dan ada juga yang sudah setengah baya terlihat puas setelah keluar dari tempat tersebut.

Kelihatannya mereka amat

Distributor .........

Sambungan dari Hal. 17

Lebih .........

Sambungan dari Hal. 17 syarakat. “Dengan menerapkan program terdepan itu agar masyarakat sadar bahwa polisi itu bukan hanya tukang tangkap dan tukang tilang saja,” ujar Ayu Sasih pada Suara Publik, Kamis (28/5).

Dimana, lanjut Ayu, saat masyarakat membutuhkan bantuan kepolisian untuk datang, pasti seluruh jajaran Polres Badung siap meluncur.

“Langkah itu untuk mendukung program Quick Wins, yaitu selalu cepat untuk keberhasilan,” ungkap wanita kelahiran 6 Febuari 1963.

Menurut Kompol Ayu Sasih, dirinya ingin mensosialisasikan kepada masyarakat supaya mengenal sepenuhnya tentang keberadaan Kepolisian yang memiliki 5 (lima) fungsi yaitu, Bagian Serse, Intel, Lantas, Samapta dan Bina Mitra. Khususnya dibagian Bina Mitra dimana Ayu Sasih berada, menurutnya masyarakat hingga kini banyak yang belum mengetahui secara pasti tugas pokok dari Bina Mitra.

“Memberikan solusi dan informasi kepada masyarakat tentang informasi dari kepolisian terutama di Polres Badung serta menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dengan Polri.

Tugas mejaga keamanan bukan sepenuhnya kepada polisi

Satpol PP .........

Sambungan dari Hal. 17 sampai segitunya kepada Satpol PP. Tidak ada saya bermain mata dengan salah satu owner The Wave,” ujar Arnawa pada Suara Publik di ruang kerjanya, Selasa (26/5).

Arnawa mengaku terkait penutupan The Wave, dirinya hanya bertugas sebagai penegak Perda dan telah melalui prosedur yang ada. “Untuk penutupan The Wave yang di bawah (lantai I, red) sudah mengikuti Perda No 9 tahun 1990 tentang Ijin Gangguan dan melalui prosedur yang benar,” kata Arnawa.

Namun penyegelan yang di lakukkan oleh Satpol PP terhadap The Wave terkesan setengah hati. Karena dalam surat penyegelan yang di keluarkan oleh Bupati Badung melalui SK nomor 984/01/HK/2009, dinyatakan bahwa Surat Ijin Gangguan (HO) dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) atas nama Nazaruddin Latif di cabut.

Jika dicermati dari SK tersebut, bahwa pencabutan SITU seharusnya tidak hanya untuk The Wave Bar & Diskotik saja namun juga berlaku untuk Restoran Sailfin yang tepat berada di atasnya (lantai II). Penelusuran Suara Publik menemukan, bahwa The Wave dan Restoran Sailfin ternyata berada di bawah satu manajemen perusahaan yang sama yaitu PT. Srikandi Coffe Bali.

Menurut sumber Suara Publik yang namanya enggan di korankan, penyegelan ini bermula dari konflik internal antar management The Wave dan Restoran Sailfin. “Konflik antara owner lokal yang bernama Nani dengan owner asing bernama Liem. Karena Nani ingin mengusai sepenuhnya The Wave, Nani diduga

saja, tetapi masyarakat juga secara resmi dapat membantu dalam menciptakan keamanan dilingkungannya sehingga masyarakat mendapatkan kenyamanan.

“Maka dari itu kepolisian menciptakan Polmas (Polisi Masyarakat) sebagai ujung tombak Polri dalam menghadapi serta memberantas kejahatan dilingkungan masyarakat sekitar,” jelas perwira dengan melati satu di pundaknya.

Empat program unggulan Polri dalam Quick Wins yang pertama adalah Quick Respon Samapta, menyangkut kinerja Patroli baik fungsi Samapta maupun Lantas.

Poin kedua adalah Transparasi dalam penerbitan SIM, STNK, BPKB agar selalu cepat dengan waktunya dan benar dalam melayani masyarakat.

Transparasi Penyidikan yang juga menggunakan waktu dengan singkat atau secepatnya juga tidak di abaikan oleh Polri dalam menangani laporan masyarakat maupun tindak kejahatan.

Transparasi dalam perekrutan anggota Polri yang selalu memilih bibit unggul yang pintar dan kedisiplinan juga diterapkan dalam mereformasi kinerja Kepolisian saat ini.

Dengan menerapkan Quick Wins kepada seluruh jajaran Polres Badung, Ayu Sasih berharap agar seluruh jajaran Kepolisian Resort Badung bisa merubah dirinya sendiri dengan keikhlasan dan lebih disiplin dalam menjalankan tugas. van membuat manajemen konflik dengan melaporkan kelengkapan ijin The Wave yang telah kadaluarsa,” ungkap sumber tersebut.

Namun informasi yang di dapat Suara Publik mendapat tampikan dari Adi Arnawa selaku Kasatpol PP. “The Wave harus mempunyai izin yang baru, karena izin SITU dan HO habis masa berlakunya. Kami mendapatkan perintah dari Bupati Badung melalui surat penutupan sementara kepada The Wave,” elak Adi Arnawa kepada Suara Publik saat dikonfirmasi, Rabu (13/5).

Saat permasalahan ini di konfirmasikan kepada Komisi A DPRD Badung I Wayan Sandra, SH, dirinya hingga saat ini masih menelusuri terlebih dahulu apakah The Wave bersalah atau tidak, Rabu (27/5). Bahkan Wayan Sandra berjanji untuk turun ke lapangan untuk melihat secara langsung.

Saat sidak lapangan yang di lakukan oleh anggota Dewan, manajemen The Wave berjanji untuk segera melakukan pengurusan ijin sebagai syarat kelengkapan dalam menjalanan usahanya. Hal tersebut mendapat tanggapan baik dari anggota Dewan lainnya. “Kami menerima itikad baik menejemen The Wave untuk segera mengurus kelengkapan ijinnya, dan jangan anggap remeh kelengkapan ijin untuk usaha yang dijalankan.

Apa karena ada oknum-oknum yang membekingi agar bisa berjalan tanpa ijin,” komentar Wayan Sandra di lokasi kejadian, Selasa (26/5).

Lebih lanjut menurut Wayan Sandra, pihaknya tidak ingin dalam menjalankan usaha, para pengusaha mengesampingkan kelengkapan ijin. “Jangan bangunan atau usaha berjalan dulu, padahal ijinnya belum dimiliki jelas itu salah,” tegas Wayan Sandra. red

KUTA (Suara Publik)- Kabarnya, distributor ini telah menjalankan bisnisnya sejak 5 tahun lalu, tanpa tersentuh hukum. Mengacu UU HAKI pasal 72 No 19 tentang hak cipta, pelaku sebenarnya bisa dikrangkeng lamanya 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta rupiah.

Namun yan menjadi pertanyaan adalah mengapa hingga kini aparat hokum dari Polsek Kuta, Polres Badung, Poltabes Denpasar dan Polda Bali ‘hanya berpaku tangan’. Untuk menjawab pertanyaan tersebut Suara Publik melakukan konfirmasi pada Kepala Bagian

Owner .........

Sambungan dari Hal. 17 langsung oleh Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung ke lapangan. Komisi A DPRD Kabupaten Badung sidak langsung ke Hotel Best Western, di Jl. Kubu Anyar No. 118, KutaBali. Hal itu dikatakan Ketua Komisi A DPRD Badung I Gst. Ngr. Sudiarsa kepada Suara Publik, Rabu (27/5), di ruang kerjanya.

Sidak anggota Komisi A DPRD Badung menyebutkan, hotel tersebut memang benar illegal. Hasil konfirmasi yang di lakukan antara Komisi A DPRD dengan I Wayan Wijana selaku pemilik Hotel Best Western, di dapati Hotel yang

Intel .........

Sambungan dari Hal. 17

Endrawan Humas Kejati Bali

dan Olah Raga Kabupaten Badung, mendapat tanggapan dari Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati)Bali, Endrawan.

Endrawan mengatakan, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) hingga kini masih melakukan pengamatan terhadap Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Badung. Namun saat didesak sampai kapan, Endrawan tidak dapat memberikan kepastian waktunya.

“Untuk kasus penyimpangan anggaran DAK dan Dana Pendamping Rehab Gedung, semuanya sudah diserahkan ke Bagian Intel Kejati. Lalu, siapa sich sumber Suara Publik,” ungkap Endrawan yang sempat kaget atas informasi yang didapat dari sumber Suara Publik, Jumat (29/5).

23

menyenangi bahkan mungkin pengunjung setia tempat-tempat tersebut.

“Biasanya kita di’pegang’ (dilayani) oleh perempuan muda belia (ABG),” bisik seorang lelaki muda yang baru saja keluar dari salon tersebut.

Namun, saat ini saya merasa tertipu oleh sebuah informasi yang mengatakan bahwa di sini banyak ABGnya, karena sejauh mata memandang yang terlihat adalah hanya wanita setengah baya.

Terlanjur masuk, akhirnya saya putuskan hanya sekadar pijat saja tanpa ‘eksekusi’ di tempat. Hal ini di sebabkan mood yang tiba-tiba ngedrop.

Penampilan mereka seperti layaknya perempuan ABG yang lincah dan ceria, hanya bedanya mereka memang dibekali dengan keahlian untuk mera-

wat tubuh. Mulai dari rambut sampai ke ujung kuku kaki manicure & pedicure yang akan melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh dan membuat Anda tampil lebih segar.

Setelah memilih seorang wanita pemijat yang saya anggap lumayan, saya diantarkan masuk ke dalam sebuah kamar di ujung bagian dalam. Beberapa saat menunggu, wanita yang tadi saya pilih masuk kedalam kamar.

Setelah diminta membuka baju selanjutnya, saya diminta untuk berbaring dan menunggu beberapa saat. Kemudian dengan menggunakan sedikit minyak sebagai pelicin, dia akan memijat seluruh tubuh saya, mulai dari kepala sampai ujung kaki.

Hampir bisa dipastikan

saya tidak akan tahan menerima perlakuan itu, karena wanita tersebut seakan sengaja menggoda hasrat saya. Dan sesuai prediksi saya, tidak beberapa lama aktivitas pijat dilakukan, wanita tersebut mencoba menawarkan pijatan yang lebih hot.

“Mas, udah semuanya nih, mau yang spesial nggak?” ujar wanita tersebut dengan manja.

Anda tidak usah repot dengan tarif yang diminta, dengan harga standard, Rp. 150 hingga Rp. 250 ribu telah include plus-plusnya.

“Kalau Anda setuju tinggal menganggukan kepala saja atau tersenyum atau Anda bisa membelai rambutnya. Dengan cekatan dia akan menuntaskan keinginan kita itu,” teman yang asli Bali.

Namun berhubung kondisi

telah droop terlebih dahulu, saya memutuskan untuk tidak mengambil paket selanjutnya dan saya berjanji pada wanita tersebut untuk datang kembali di lain kesempatan.

“Bener ya, janji mau datang lagi esok. Aku tunggu lho, awas kalau tidak datang,” ujarnya dengan manja.

Layanan plus ini kelihatannya banyak dinikmati oleh lelaki yang ingin mencoba sesuatu yang baru dan mengasyikan sekaligus melemaskan otot dan persendian yang kaku.

Agaknya peminatnya dan penikmatnya semakin bertambah saja.

Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya pijat plus berkedok salon-salon kecantikan maupun pijat refleksi di kawasan Kuta dan sekitarnya. red

(Kabag) Binamitra Polres Badung, Komisaris Polisi (Kompol) Ayu Sasih SH. Menurut Ayu, dirinya tidak bisa berbuat banyak karena Tempat Kejadian Perkara (TKP) bukan berada di wilayah hukumnya.

“Ini harus di berantas, karena bisa merugikan masyarakat.

Jika ini terjadi di wiliyah hukum saya pasti sudah saya tindak lanjuti,” tegas Ayu pada Suara Publik di ruang kerjanya, Kamis (28/5).

Berhubung ini, lanjut Ayu, TKP-nya masuk kewenangan Poltabes Denpasar dan Polsek Kuta, jadi mereka yang harus turun tangan untuk menindak lanjuti permasalahan ini. Ayu merasa kecewa, karena hingga berita ini di turunkan Poltabes

terkesan berpangku tangan atas kegiatan yang merugikan hasil karya orang lain ini.

Tidak adanya tindakan serius untuk memberantas peredaran VCD/DVD bajakan dari Kepolisian, membuat pengusaha kepingan VCD/ DVD bajakan tersebut terkesan manjakan. Dampak dan akibat lemahnya hukum untuk memberantas kepingan VCD/DVD bajakan sangat berkurang.

Bertolak belakang dengan program Quick Wins sebagai program unggulan Polri yang diharapkan harus selalu cepat dalam keberhasilan mengungkap kasus, tindakan Poltabes Denpasar malah terkesan lamban dalam menggungkap suatu kasus seperti memberantas VCD/DVD bajakan yang

berada di wilayah hukumnya.

Kesekian kalinya, Suara Publik berusaha konfirmasi ke jajaran Poltabes Denpasar tentang Pusat Distributor VCD/ DVD Bajakan dan diduga memperjual belikan kepingan blue film di Jl. Majapahit tersebut mulai dari Kapoltabes, Kasat Reskrim, Kanit Tipidek Poltabes Denpasar mengarahkan menghadap di Kabag Binamitra Poltabes Denpasar, Kompol Suwetra. Seperti sebelum-sebelumnya, Kompol Suwetra tidak bergeming dan tetap mengarahkan konfirmasi ke Polda Bali. “Atau hubungi Call Canter 74 Polri pasti langsung ditindak lanjuti,” tegasnya.

Sementara itu, Polsekta Kuta tetap lebih memilih diam

seakan tidak tahu, ada pusat Distributor VCD/DVD bajakan di daerah wilayahnya. Sehingga Kapolsek Kuta sama sekali tidak melakukan tindakan apapun. Hanya menjawab dengan singkat dan mengarahkan kepenjualan VCD dan DVD bajakan tersebut. AKP Doddy Prawira Negara ketika dikonfirmasi oleh Suara Publik menjawab.

“Di RIMO itu, terus gimana. Lebih baik anda ke Poltabes Denpasar,” ucap AKP Dody Prawira. Dengan adanya komentar dari Polsek Kuta yang seakan saling melempar tanggung jawab membuat para penjual kepingan VCD/DVD bajakan semakin meluas karena tidak ada tindakan apapun dari kepolisian. red

pembangunannya mencapai tahap 90 persen atau hampir selesai tersebut tidak dilengkapi ijin sama sekali, Rabu (27/5).

Ketua Komisi A DPRD Badung I Gst. Ngr. Sudiarsa, merasa terkejut atas kondisi tersebut. “Kenapa hingga bangunan hotel hampir selesai, namun ijin belum di urus sama sekali. Apa ada kendala dalam pengurusan semua ijin yang diperlukan?,” tanya Sudiarsa pada Wayan Wijana selaku pemilik hotel di kediaman pemilik hotel yang bersebelahan dengan lokasi.

Menurut Sudiarsa, pengurusan ijin kelengkapan pendirian hotel tersebut sebenarnya tidaklah susah, bila semua pernyaratan telah dipenuhi.

Menindak lanjuti temuan ini anggota Komisi A DPRD Ba-

dung I Wayan Sandra, SH akan mengundang pemilik hotel dan instansi pemerintah yang terkait masalah perijinan untuk hearing ke DPRD Badung.

“Komisi A akan membahas apa memang dibenarkan bangunan berdiri terlebih dahulu, yang kemudian baru dibuatkan ijin. Padahal dalam Peraturan Daerah (Perda) Tingkat II Kabupaten Badung No. 9 tahun 1999 tentang Ketentuan Umum, salah satu poin menjelaskan bahwa “Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemda dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,

barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan,” jelas Wayan Sandra diruang kerjanya, Kamis (28/5).

Dari Perda, masih Wayan Sandra, juga menerangkan jika berkas-berkas sudah terkumpul dengan benar, dalam waktu dua minggu ijin pasti sudah selesai.

Dan, lanjut Endrawan, yang bisa memastikan estimasi waktu serta perkembangan dan tindak lanjut kasus adalah Bagian Intel Kejati.

Sumber dilingkungan kerja Kejati Bali menyebutkan, penggunaan alokasi dana anggaran dibidang pendidikan, seperti proyek rehab gedung, maubeler dan pengadaan buku rawan penyelewengan. “Ini tidak lepas dari penanganan yang professional dari instansi terkait serta terbatasnya kualitas SDM. Sehingga terkadang salah persepsi yang menimbulkan penggunaan dana tidak semestinya,” ucap sumber, Rabu (20/5).

Sumber menambahkan, satu perkara dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Olah Raga Pemkab Badung, sudah dinyatakan P-21 (sempurna). “Tinggal gelar sidang saja,” ucap sumber yang wanti-wanti tidak menyebutkan namanya.

Menurut sumber, dugaan mark up Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2007 di Kabupaten Badung atas rehab fisik gedung sekolah sebesar Rp 8,6 M (Rp. 8.662.432.814), telah ditangani Kejati Bali.

“Kalau tidak salah, gara-gara diekspos Suara Publik, perkara ini naik tingkat ke tahap penyidikan. Lebih jelasnya, langsung saja konfirmasi ke Humas Kejati Bali, bapak Endrawan,” aku sumber, kemarin.

Seperti pemberitaan kemarin, Penggunaan Dana Alokasi

“BPK memberikan waktu 2 bulan untuk menyerahkan laporan yang terhitung mulai 13 April 2009, kasus yang terjadi di Dinas PPendidikan endidikan dan Olah R aga, dan itu bisa dicapai Raga, dalam waktu lima belas hari,” Khusus (DAK) 2007 di Kabupaten Badung atas rehab fisik gedung sekolah sebesar Rp 8,6 M (Rp. 8.662.432.814) terjadi mark up senilai Rp. 46,8 juta.

Hal itu tidak lepas dari longgarnya pengawasan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung, khususnya Kepala Dinas Pendidikan & Olah Raga Pemkab Badung.

Lambatnya penanganan kasus mark up dalam Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2007 di Kabupaten Badung atas rehab fisik gedung sekolah sebesar Rp 8,6 M (Rp. 8.662.432.814) yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Olah Raga mendapat tanggapan Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Badung Drs. I Ketut Budiasa.

Menurut Ketut Budiarsa, DPRD Badung tidak dapat berbuat banyak untuk memproses atau mengadili. Karena anggota DPRD hanya bertidak sebagai pemberi pertimbangan, pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan serta pengontrol atas transparansi

Melibatkan Calo Ijin PT. Ceraki Pemilik Hotel Best Western I Wayan Wijana membenarkan, jika hotel tersebut belum memiliki ijin. Pengurusan Ijin diserahkan kepada konsultan PT. Ceraki, Jl. By Pass Ngurah Rai, Sanur, I Gst. Ngr. Bagus Muditha dari 2008. “Saya mempercayakan pengurusan ijin kepada I Gst.Ngr. Bagus

akuntabilitas penyelenggaraan dan pengeluaran di Dinas Pendidikan. “Pelanggaran itu yang terjadi karena tidak dipatuhinya peraturan yang ada, dan Instansi yang berwenang tidak sigap dan tanggap” ungkap Budiarsa kepada Suara Publik di ruang kerjanya, Rabu (20/5).

Dimana dalam Peraturan Daerah (Perda), lanjut Budiarsa, No. 5 Tahun 2008 pasal 114 ayat (1) tentang Pengelolaan Dana Pendidikan Kabuapten Badung menyatakan, dimana tanggung jawab atas dana yang diberikan dari bupati berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari APBD maupun APBN. Pada ayat (2) juga dijelaskan bahwa bupati dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.

Budiarsa menyatakan, Komisi D DPRD Kabupaten Badung belum melihat keseriusan

I Wayan Sandra, SH Anggota Komisi A DPRD Badung

Muditha. Dan saya juga pernah mempertanyakan ijinnya apa sudah selesai ?. Namun Bagus Muditha mengatakan belum selesai karena masih ada acara dan kesibukan,” perangkat daerah untuk melaksanakan Perda.

“Peraturan tersebut hanya dipakai sebagai pajangan saja.

Pemahaman atas Perda yang dibuat semestinya bukan hanya sebagai pajangan saja, karena semua sudah diatur bagaimana ketentuan pelaksanaan, fungsi dan tujuan hingga sangsi-sangsi yang diberikan,” komentar Budiarsa.

“Fungsi pemantauan dari Inspektorat selama ini belum bekerja secara maksimal dan Dewan menantang Ispektorat agar lebih lebih tegas lagi dalam melaksakan tugasnya” tegasnya.

Informasi yang digali Suara Publik menyebutkan, pengembangan perkara mark up atas penggunaan dana DAK 2007 di Kabupaten Badung ini masuk tahap kelengkapan verifikasi di ruang rapat Inspektorat yang dihadiri Kepala Inspektorat, Subbag Evaluasi dan Pelaporan, Kabag Humas Protokol Pemkab Badung, Selasa (5/5).

Selanjutnya data verifikasi yang sudah lengkap segera dibawa ke-Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. “BPK memberikan waktu 2 bulan untuk menyerahkan laporan yang terhitung mulai 13 April 2009, kasus yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Olah Raga, dan itu bisa dicapai dalam waktu lima belas hari,” jelas Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga, Cokorda Raka Darmawan, SH, Msi. mad, nov, fer

CMYK

Edisi 117 / 1 - 8 Juni 2009

Padi

Tips Dugem Sehat ITS TIME FOR THE PARTY!!! Pas lagi BT, sebel, jutek and bad mood, tiba-tiba ada temen ngajak dugem. Asyik banget kan, bisa ngeceng dan dance till dusk ketimbang bengong di rumah. So tunggu apa lagi, get ready girls .. tapi sebelum berangkat, sempatkan dulu membaca beberapa tips dibawah ini biar clubbing-nya fun abis.

1 - Hati-hati dengan tempat hiburan malam yang menawarkan ‘Free Drink for Ladies’. Ini berarti para cewek akan mendapatkan minuman alkohol sepuasnya. Namun meskipun gratis, tetap kontrol diri Anda.

Jangan minum terlalu banyak dan membiarkan diri dikuasai alkohol. Sebab dalam kondisi demikian, anda akan menjadi sasaran empuk pemerkosa atau jadi korban pelecehan seksual .. ihhh serem.

2 - Hati-hati meninggalkan minuman. Bayangkan jika ada seseorang yang mempunyai maksud buruk dan mencampurkan obat perangsang pada minuman anda, tahukah apa yang akan terjadi setelah anda meminumnya? Anda tak akan pernah tahu, karena obat ini akan melumpuhkan otak anda selama beberapa jam. Anda mungkin juga tak akan pernah ingat bahwa anda telah diperkosa .. takutttt Macam-macam obat perangsang: * Rohypnol atau dikenal dengan Roofies, adalah pil kecil berwarna putih yang cepat larut dalam air.

Obat ini tak membutuhkan waktu lama untuk bekerja. Hanya dalam 20 menit, si peminum akan merasa pusing dan mengantuk. Obat ini menyebabkan tidak berfungsinya memori otak, sehingga orang yang meminumnya tak bisa mengingat apa yang terjadi selama 4-10 jam. * GHB, ini adalah larutan bening yang akan bereaksi setelah 15 menit . Efeknya bervariasi, seperti merasa tidak enak badan, lelah dan tanda-tanda yang tak jauh berbeda dengan efek pemakaian Rohypnol.

Obat perangsang bisanya tidak berbau dan berasa, sehingga sulit dideteksi. Hanya tes yang dilakukan di laboratorium medis yang bisa melacak keberadaan obat ini dalam darah. Namun biasanya orang yang terkena pengaruh obat pengaruh, akan bersikap aneh dan sangat tidak wajar atau dengan kata lain ‘aneh’.

3 - Jika terpaksa minum alkohol, jangan lepas kendali. Batasi diri dengan hanya menenggak satu gelas alkohol per satu jam, ini akan mencegah anda mabuk berat. Atau anda bisa memilih juga minuman

I LOVE MONDAY (HYPNOTIQUE) Bali, Seminyak

KUTA (Suara Publik)- Mengambil tema “Hard Rock University Featuring Padi”, acara yang di selanggarakan oleh Hard Rock Café Bali, Kamis (27/5) lalu dipadati pengunjung.

Banyak Sobat Padi yang datang untuk melepaskan kerinduannya pada grup band pujaannya tersebut.

Dengan merogoh kocek Rp. 100 ribu untuk tiket masuk Hard Rock Café Bali penggunjung mendapatkan segelas welcome drink. Owen yang menjabat sebagai Manager Hard Rock Café ini, merasa gembira karena acara tersebut banyak penggunjungnya.

Tepat pukul 11.45 Wita, satu persatu personil group band Padi naik keatas panggung. Grup Band yang beranggotakan Fadly pada vokal, Piyu pada gitar, Ari pada gitar, Rindra pada bass, terasa kurang lengkap tanpa kehadiran Yoyok pada drum.

Meski posisi Yoyok di gantikan oleh auditional player, Padi tetap bisa membuat suasana Hard Rock tampak meriah. Menyambut Histeria Sobat Padi, Fadly membuka penampilan mereka dengan lagu Mahadewi yang dilanjutkan tembang hits mereka berjudul Begitu Indah. van

Berikut adalah contoh hal-hal yang bisa anda sepakati bersama sahabat sebelum clubbing: 1. Apa yang harus dilakukan jika salah satu minum terlalu banyak.

2. Apa yang harus dilakukan jika salah satu ingin pulang sementara yang lain masih ingin bergembira.

3. Apa yang harus dilakukan jika salah satu dari anda bertingkah laku ‘aneh’.

Kehidupan malam memang mengasyikkan dan penuh warna, namun penting untuk tetap waspada terhadap segala kemungkinan buruk. Ok girls have fun go mad and be safe. dbs

PARTY ZONE 1 JUNI 2009 BEER O’CLOCK (HARD ROCK CAFE BALI) Bali, Kuta

Meriahkan Hard Rock Café Bali

yang memiliki alkohol dengan kadar rendah.

4 - Jangan mudah menerima minuman pemberian orang yang tak dikenal. Jika anda tak bisa menolaknya, perhatikan benar saat si bartender menyiapkan minuman yang dipesan untuk anda.

5 - Hentikan acara minum alkohol jika anda telah mengalami gejala KPNM. Karena ini berarti anda telah mabuk berat. (Kepala pening - Pucat - Nafas berat - Mual) Jika telah mabuk berat, anda harus segera melakukan sesuatu untuk menghindari hal buruk ataupun hal memalukan. Anda pasti tidak mau muntah didepan cowok-cowok keren atau jatuh saat berjalan di depan mereka. Anda juga pasti tidak mau kondisi anda dimanfaatkan oleh orang-orang yang bermaksud buruk.

Jika kondisi ini terjadi pada anda, segeralah meminta bantuan. Cara efektif untuk menghilangkan efek alkohol adalah dengan mendapatkan perawatan dokter. Jarang ada tempat hiburan malam, baik cafe ataupun diskotik yang menyediakan tenaga medis, namun anda tidak perlu panik. Sebab anda bisa meminta pertolongan pada orang-orang dibawah ini: 1. Bartender atau Pelayan - Mereka akan dengan senang hati menolong anda. Keuntungannya yaitu, mereka lebih menguasai seluk beluk tempat hiburan yang anda kunjungi sehingga anda akan cepat mendapatkan pertolongan.

2. Teman - Persahabatan tidak hanya untuk anakanak kecil yang tengah berkemah. Dalam kehidupan sehari-hari pun, teman adalah aset berharga untuk menyelesaikan masalah. Anda harus membicarakan rencana untuk ‘hang out’ atau ‘dugem’ dengan sahabat. Ini akan sangat berguna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Aksi panggung Padi memukau para sobat Padi di Hard Rock Cafe Bali, Kamis (27/5)

Owen Manager Hard Rock Cafe Bali

Piyu saat mengiringi lagu ‘Sesuatu yang Indah’

Agnes Monica ‘Goyang’ Blue Eyes

HEARTLESS (BLUE EYES) Bali, Sanur 5 JUNI 2009 FREAKY FRIDAY (SYNDICATE CLUB) Bali, Seminyak

2 JUNI 2009 SPIN OUT (MBARGO) Bali, Kuta

SEXY (BACIO) Bali, Seminyak

LADIES IN FASION (KAMASUTRA) Bali, Kuta

6 JUNI 2009 DOUBLE SIX 22nd ANNIVERSARY!!

(DOUBLE SIX) Bali, Seminyak

BLUE EYES TUESDAY PARTY (BLUE EYES) Bali, Sanur

ROOM SHAKER (SYNDICATE CLUB) Bali, Seminyak

3 JUNI 2009 THE ASPHALT JUNGLE (EMBARGO) Bali, Kuta

Invander-Remy Kersten-St. Tropez Forever (DEJA VU) Bali, Kuta

HI! GORGEOUS-BLING BLING EDITION (DOUBLE SIX) Bali, Seminyak

7 JUNI 2009 SUNDAY RAINBOW (DOUBLE SIX) Bali, Seminyak

4 JUNI 2009 CUBAN NIGHT (OBSESION BAR) Bali, Kuta

WE LOVE UBUD (OZIGO BAR UBUD) Bali, Ubud

Aksi pangung yang energik dari Agnes Monica dan kru dancernya sangat memukau pengunjung Blue Eyes, Selasa (26/5) SANUR (Suara Publik) Tepat tengah malam, dugemers yang sejak pukul 22.00 Wita memadati hall Blue Eyes Café mendadak histeris.

Pasalnya, apa yang mereka nantikan akhirnya datang juga. Artis bernama lengkap Agnes Monica Muljoto muncul dari belakang panggung, dan itulah pun-

cak acara yang di nantikan oleh pengunjung Blue Eyes, Selasa (26/5).

Agnes keluar dari ruangan artis menuju tengah panggung bersama dancernya membuka penampilannya dengan lagu kadang-kadang tak ada logika.

Harga tiket masuk Rp. 50 ribu, rupanya bukan ha-

langan bagi para fans gadis kelahiran Jakarta, 1 Juli 1986 ini.

Suasana semakin panas, saat Agnes bergerak energik bersama para dancer pengiringnya.

Meski hanya membawakan lima lagu, para fans beratnya mengaku puas atas penampilan Agnes diatas panggung. van

MANAGER MARKETING (MM) MARKETING (M)

Syarat : 1. Pria / Wanita 2. Usia 21 - 30 Tahun 3. Belum Menikah 4. Pendidikan Terakhir D1/D2/D3/S1 5. Jujur, ulet, bekerja keras & bisa bekerja dalam tim 6. Memiliki SIM A (MM) dan SIM C (M) 7. Diutamakan memiliki kendaraan sendiri 8. Diutamakan berpengalaman 9. Domisili Kuta-Denpasar Lamaran ditujukan ke Kantor Suara Publik Jl. By Pass Ngurah Rai No. 999 Kuta - Bali

Ribuan pasang mata yang terpukau dengan aksi panggung Agnes Monica. Pengunjung rela berdesak-desakan memenuhi hall Blue Eyes Cafe sejak pukul 22.00 Wita CMYK