Cara Menghitung Formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) 2018 oleh Sando Sasako Jakarta, 1 Agustus 2018 Last update: 26 Mei 2019 Definisi Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat Block Grant yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dasar Hukum 1. UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan 2. PP No.33/2005 tentang Dana Perimbangan. Alokasi DAU 1. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten / kota. 2. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. 3. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten / kota ditetapkan sesuai dengan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten / kota. Tahap Penghitungan DAU Tahapan Akademis Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan penghitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan UU dan karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia. Tahapan Administratif Dalam tahapan ini Kemenkeu c.q. DJPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar penghitungan DAU termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan. Tahapan Teknis Merupakan tahap pembuatan simulasi penghitungan DAU yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan UU dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.
Tahapan Politis Merupakan tahap akhir, pembahasan penghitungan dan alokasi DAU antara Pemerintah dengan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR Rl untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil penghitungan DAU. Struktur DAU
Bagan – Struktur DAU
Formulasi DAU 1. Formula DAU Formula DAU menggunakan pendekatan celah fiskal (fiscal gap) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (fiscal needs) dikurangi dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity) daerah dan Alokasi Dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS daerah. Rumus Formula DAU DAU = Alokasi Dasar (AD) + Celah Fiskal (CF) Keterangan AD : Gaji PNS Daerah CF : Kebutuhan Fiskal - Kapasitas Fiskal 2. Variabel DAU Komponen variabel kebutuhan fiskal (fiscal needs) yang digunakan untuk pendekatan perhitungan kebutuhan daerah terdiri dari : jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Komponen variabel kapasitas fiskal (fiscal capacity) yang merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). 3. Metode Penghitungan DAU a. Alokasi Dasar (AD) Besaran Alokasi Dasar dihitung berdasarkan realisasi gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku. b. Celah Fiskal (CF) Untuk mendapatkan alokasi berdasar celah fiskal suatu daerah dihitung dengan mengalikan bobot celah fiskal daerah bersangkutan (CF daerah dibagi dengan total CF nasional) dengan alokasi DAU CF nasional. Untuk CF suatu daerah dihitung berdasarkan selisih antara KbF dengan KpF. Rumus Penghitungan 1. KEBUTUHAN FISKAL (KBF) KbF = TBR ( ∂1.IP + ∂2.IW + ∂3.IPM + ∂4.IKK + ∂5.IPDRB/kap ) Dimana : TBR IP IW IPM IKK
= = = = =
Total Belanja Rata-rata APBD Indeks Jumlah Penduduk Indeks Luas Wilayah Indeks Pembangunan Manusia Indeks Kemahalan Konstruksi
IPDRB/kap = Indek Produk Domestik Regional Bruto perkapita d atau ∂ = Bobot Indeks 2. KAPASITAS FISKAL (KPF) KpF = PAD + DBH Pajak + DBH SDA Dimana : PAD = Pendapatan Asli Daerah DBH Pajak = Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pajak DBH SDA = Dana Bagi Hasil dari Penerimaan SDA
ALOKASI DAU 2018
Tabel – Alokasi DAU 2018 Alokasi DAU per Daerah dihitung berdasarkan formula sesuai UU No.33/2004 yaitu Alokasi Dasar dan Celah Fiskal, dengan melakukan: 1. Penyesuaian ke bawah secara proporsional untuk daerah-daerah yang mengalami kenaikan DAU; dan 2. Penyesuaian ke atas untuk daerah-daerah yang mengalami penurunan, sehingga tidak ada daerah yang mengalami penurunan dibandingkan dengan Alokasi DAU APBNP 2017. 3. Memberikan afirmasi kepada daerah-daerah kepulauan dengan meningkatkan bobot Luas Wilayah Laut menjadi 100%. Hasil simulasi Propinsi setelah penyesuaian: terdapat 1 Provinsi yang tidak mendapatkan alokasi DAU (Provinsi DKI Jakarta), 21 Provinsi yang mengalami kenaikan, 12 Provinsi yang alokasinya tetap, dan tidak ada Provinsi yang mengalami penurunan alokasi.
Hasil simulasi Kab/Kota setelah penyesuaian: terdapat 291 Kab/kota yang mengalami kenaikan, 217 Kab/kota alokasinya tetap, dan tidak ada Kab/kota yang mengalami penurunan alokasi. PERHITUNGAN ALOKASI DAU 2018 Pagu DAU Nasional TA 2018 ditetapkan sebesar 28,7% dari PDN Neto atau sebesar Rp401.489,6 miliar Formula alokasi DAU = AD + CF CF = Kebutuhan Fiskal (KbF) – Kapasitas Fiskal (KpF) Data Perhitungan DAU 2018 Alokasi Dasar dihitung berdasarkan : 1. jumlah belanja gaji PNSD dengan data dasar gaji induk bulan Juni 2017, berupa Gaji Pokok dan tunjangan melekat. 2. gaji PNSD memperhitungkan pemberian gaji dan tunjangan bulan ke-13, pemberian tunjangan hari raya, dan formasi CPNSD. 3. Data formasi CPNSD bersumber dari KemenPAN-RB. Kebutuhan Fiskal dihitung berdasarkan: 1. Jumlah Penduduk, data tahun 2017 dari Kemendagri. 2. Luas wilayah: a. data luas wilayah darat (administratif) dari Kemendagri tahun 2015 b. data luas wilayah laut dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2015 yang diupdate pada tahun 2017. 3. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), data tahun 2017 dari BPS. 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), data tahun 2016 dari BPS. 5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), data PDRB tahun 2016 dari BPS diluar sektor pertambangan dan penggalian; dan industri pengolahan. PDRB per kapita dihitung dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk tahun 2016 yang datanya bersumber dari Kemendagri. 6. Total Belanja Rata-rata (TBR), dihitung berdasar data belanja daerah dari laporan realisasi APBD TA 2016 yang disampaikan daerah kepada Kementerian Keuangan atau proyeksi realisasi APBD TA 2016. Untuk daerah yang TBR-nya terlalu tinggi atau pencilan (outlier), nilainya tidak dimasukkan dalam penghitungan TBR, agar hasil perhitungannya bisa mencerminkan tingkat kewajaran dan pemerataan yang lebih baik. Kapasitas Fiskal dihitung berdasarkan : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari laporan realisasi APBD TA 2016 yang disampaikan daerah kepada Kementerian Keuangan. 2. DBH Pajak, dari realisasi penyaluran DBH Pajak dan DBH CHT TA 2016 oleh Kementerian Keuangan. Angka realisasi DBH CHT tersebut memperhitungkan alokasi earmark sebesar 50% sebagai pengurang sesuai peraturan perundangan, sehingga hanya 50% dari realisasi DBH CHT yang diperhitungkan sebagai kapasitas fiskal.
3. DBH SDA bersumber dari realisasi penyaluran DBH SDA TA 2016 oleh Kementerian Keuangan. Angka realisasi DBH SDA memperhitungkan DBH SDA Migas sebesar 100% sebagai kapasitas fiskal sesuai peraturan perundangan. Pembobotan Fiskal Kebijakan perbaikan bobot dalam perhitungan DAU untuk peningkatan pemerataan dilakukan sbb: 1. Bobot AD terhadap porsi DAU provinsi sebesar 55% dan DAU kabupaten/kota sebesar 47,5%, dan AD tidak untuk menutup seluruh kebutuhan belanja gaji PNSD. Bobot Celah Fiskal (CF) terhadap porsi DAU provinsi sebesar 45% dan DAU kabupaten/kota sebesar 52,5%. 2. Bobot masing-masing variabel Kebutuhan Fiskal: Variabel Provinsi (%) Kab/Kota (%) - Indeks IKK 20 24 - Indeks Luas Wilayah 15 13 (Luas Laut) 100 100 - Indeks Jumlah Penduduk 31 31 - Indeks Invers IPM 22 20 - Indeks PDRB/ kapita 12 12 3. Bobot masing-masing variabel Kapasitas Fiskal: Variabel Provinsi (%) Kab/Kota (%) - PAD 60 60 - DBH Pajak 100 100 - DBH SDA 100 100