MAJALAH FODIUM GMKI CABANG BANDUNG EDISI AGUSTUS 2016 by Tougoss Samosir

KAJIAN GMKI CABANG BANDUNG

“GMKI BANDUNG MENYAMBUT KONGRES XXXV TARUTUNG”

#1 AGUSTUS 2016

N G B A A B N DU N A C I K G GM

Sekreariat Jl. H. Ir. Juanda 109 (Wisma Sejahtera) Bandung, Jawa Barat www .gmkibdg.org /gmkibdg @gmkibdg @rni5647j

UT ONMES UNUM SINT

REDAKSI

Pimpinan Redaksi Hansel J Tampubolon Shalom! Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Sang Kepala Gerakan, karena atas segala berkat dan rahmatNya, pembuatan majalah ini bisa selesai dan siap diantar ke Kongres Nasional XXXV GMKI Tahun 2016 di Tarutung. Sebuah perjalanan panjang bagi Tim Materi dalam Tim Kerja Kongres XXXV GMKI Cabang Bandung dalam membentuk majalah ini. Semua berawal dari keinginan membawa gagasan-gagasan konkrit untuk kongres. Akhirnya, muncullah ide untuk mengadakan serial workshop pra-kongres dengan berbagai topik strategis sebagai sarana menghimpun gagasan-gagasan tersebut. Serial workshop ini dimulai dari 5 Agustus hingga 12 Agustus 2016 dengan mengundang pembicara-pembicara yang kompeten di bidangnya. Setelah serangkaian acara workshop terlaksana, majalah ini dibuat dan dapat diselesaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada segenap rekan-rekan Tim Materi â&#x20AC;&#x201C; Tim Kerja Kongres XXXV GMKI Cabang Bandung atas kerja kerasnya dalam mempersiapkan majalah ini. Saya juga ucapkan selamat berproses kepada teman-teman Delegasi Kongres XXXV GMKI Cabang Bandung, semoga bisa memberikan sumbangsih dan gagasan yang berarti dalam kongres. Semoga ide-ide dalam majalah ini bisa disumbangkan untuk pemikiran dalam Kongres Nasional XXXV GMKI. Marilah kita berlomba-lomba meningkatkan iman, ilmu, dan pengabdian kita hingga garis akhir tiba. Ut Omnes Unum Sint!

Pimpinan Redaksi Hansel J Tampubolon S1-Teknik Penerbangan, ITB

Editor Eliyah Acantha M S S2-Teknik Informatika, Telkom

Kontributor Andreas V Sianturi S1-Ilmu Hukum, UNPAR

Kontributor Esra E Sinaga S1-Manajemen, ITB

KAJIAN GMKI CABANG BANDUNG

Sekretariat Jl. H. Ir. Juanda No. 109 Wisma Sejahtera Bandung, Jawa Barat

Kontributor Asri F S Sidabutar D3-Teknik Telekomunikasi, Telkom

Desain Tougoss S B Samosir S1-Teknik Geodesi dan Geomatika, ITB

GMKI Cab. Bandung

KATA SAMBUTAN

Ketua Cabang GMKI Cabang bandung Masa Bakti 2015-2016 Pirma Hutajulu, S.T.

Shalom, semoga Yesus Kristus, Sang Kepala Gerakan menyertai kita semua. Tibalah saatnya kita keder-kader GMKI berpesta kembali, dalam tajuk Kongres GMKI XXXV tanggal 23-30 Agustus 2016 di Tarutung, Sumatera Utara. Tentunya kawan-kawan GMKI dari Sabang sampai Merauke sudah mempersiapkan diri dalam masa penantiannya untuk Kongres ini. Sampai saat ini GMKI tetap eksis memberi peran dalam tiga medan layannya: Gereja, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat. GMKI tetap berusaha menjadi oase di tengah padang gurun kepemimpinan di Indonesia ini. Indonesia akan selalu membutuhkan pemimpin yang lahir dari GMKI, yaitu pemimpin yang memegang Tri Panji Tinggi Iman, Tinggi Ilmu, dan Tinggi Pengabdian. Kita patut berbangga karena kita dipersiapkan di GMKI untuk menjadi pemimpin di bangsa ini. Tapi tentunya kita sadar bahwa GMKI bukanlah organisasi yang sempurna. Akan selalu ada ruang-ruang di GMKI untuk dievaluasi dan kemudian diperbaiki. Hal ini dengan sadar kita lakukan supaya GMKI dapat selalu menjawab peluang dan tantangan di balik kekuatan dan kelemahannya. Oleh karena itu, Pola Dasar Sistem Pendidikan Kader harus menjadi perhatian utama dalam Kongres GMKI ini. Apakah PDSPK GMKI 2006 sudah dijalankan secara optimal di masing-masing cabang? Mari kita saling menyumbangkan pemikiran kita di Kongres ini agar implementasi PDSPK GMKI 2006 dapat dioptimalkan. Selain PDSPK GMKI 2006 masih banyak lagi yang bisa kita perbaiki di internal GMKI, baik itu GBPKUO, sistem organisasi, aspek administrasi GMKI, aspek legal GMKI, kebijakan keuangan dan sebagainya. Saya yakin Kongres GMKI kali ini dapat memberi solusi konkrit untuk kita GMKI. GMKI saat ini berada di era globalisasi dimana teknologi informasi dan komunikasi menjadi pendukung utama era tanpa batas ruang dan waktu. Tantangan semakin besar tapi tidak menutup peluang yang juga semakin besar. Visi global sudah harus kita ilhami bersama dalam sanubari kita, untuk menjadi pemimpin global yang membawa Indonesia di puncak dunia. GMKI sangat mampu menciptkan pemimpin global karena sejak semula visi yang kita bawa adalah visi universal di segala zaman. Tapi perlu rasanya kita membuat visi bersama yang terukur kali ini. Visi global yang terukur ini membuat kita fokus tanpa menghabiskan tenaga untuk hal yang tidak signifikan. Hal ini untuk mencapai hasil yang jelas. Sebagai organisasi kemahasiswaan, kita tidak boleh lupa bahwa mahasiswa adalah entitas yang penting di segala bangsa. Kita generasi muda harus tetap menjadi agen-agen perubahan, penjaga nilai, dan pengontrol sosial. Aktiflah berjuang bersama masyarakat, karena GMKI itu juga masyarakat. Orang-orang yang lapar dan bau keringat akan selalu menunggu kita GMKI untuk menyuarakan keadilan. GMKI pasti bisa! Masa depan adalah Kita! Akhir kata, kami meminta dukungan kawan-kawan untuk Sahat Martin Philip Sinurat, S.T., M.T. menjadi Ketua Umum GMKI 20162018. Pemimpin itu bagaikan mata air, mengalir dan memberi kehidupan bagi sekitarnya. Mari kita bergumul bersama di Kongres ini. Selamat ber-Kongres kawan-kawan! Shalom. UT OMNES UNUM SINT

DAFTAR ISI REDAKSI 1

KATA SAMBUTAN 2

DAFTAR ISI 3

TINGGI IMAN NILAI KEKRISTENAN DALAM DUNIA INDUSTRI

GMKI BERBADAN HUKUM

TINGGI PENGABDIAN PERAN GMKI TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP 18

TINGGI ILMU KKNI DALAM MENDUKUNG KADER GMKI

PENGELOLAAN KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA 22

STRUKTUR PP IDEAL

TINGGI IMAN

NILAI KEKRISTENAN DALAM DUNIA INDUSTRI

Pembicara: Pdt. Roy Alexander Surjanegara, S.Th, M.Div Penulis: Hansel Joseph Tampubolon

Kekristenan tidak hanya membahas bagaimana pelayanan di gereja saja, tetapi juga masalah yang ada dalam masyarakat. Bagaimana nilai kekristenan dapat diterapkan di dunia industri? Apakah mungkin kekristenan dapat berperan dalam dunia industri? Mari coba kita kaji nilai kekristenan apa yang dapat diterapkan dalam dunia industri.

Industri adalah produksi barang atau jasa dalam sistem ekonomi. Dalam sejarahnya, industri sangat berhubungan erat dengan kekristenan. Ada industri kekristenan dalam dunia ekonomi, misalnya buku renungan dan album lagu rohani. Dalam dunia industri, ada nilai-nilai kekristenan yang bisa diambil. Nilai-nilai inilah yang dikaji dalam workshop kali ini. Antara tahun 1904-1905, Max Weber menulis buku berjudul The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Dalam buku ini, beliau menyatakan bahwa kapitalisme di Eropa Utara berkembang ketika kaum Calvinist mengajak banyak orang untuk terlibat bekerja di “dunia sekuler” untuk mengembangkan bisnis mereka dan berinvestasi.

“Maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan TUHAN, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan …” (Ulangan 6:12)

Studi Kasus : Konsep Industri Israel Bangsa Israel dalam Perjanjian Lama memiliki konsep-konsep industri. Keduabelas suku Israel (termasuk Efraim dan Manasye sebagai anak-anak Yusuf) mendapat jatah pembagian tanah. Kecuali suku Lewi – yang memegang fungsi peribadahan – tidak mendapat jatah tanah. Kaum marjinal seperti budak, buruh terikat, penduduk asing, serta janda dan anak yatim tidak memiliki tanah. Berikut ini adalah gambar pembagian tanah suku-suku Israel:

“Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur; dan engkau akan menjadi berkat” (Kejadian 12:2) Ayat tersebut menyatakan bahwa kita – umat manusia – dipanggil untuk menjadi berkat. Apapun panggilan hidup kita, hendaknya kita menjadi berkat. Realitanya, kesuksesan dunia industri modern dibayar dengan harga mahal. Adanya perbudakan modern (buruh upah rendah dan tenaga kerja anak), diskriminasi dalam pekerjaan, komodifikasi manusia, eksploitasi alam, dan tekanan politik dalam dunia industri. Untuk menyikapi berbagai masalah dalam dunia industri, gereja-gereja sedunia merilis AGAPE Document. Dokumen ini berisi ajakan untuk bergerak bersama dalam transformasi ketidakadilan ekonomi dunia, meliputi: 1. Pengentasan Kemiskinan 2. Perdagangan yang adil 3. Sistem keuangan yang tidak menjerat 4. Pemanfaatan tanah dan alam yang “sustainable” 5. Layanan jasa dan barang publik 6. Agrikultur yang memberi kehidupan 7. Pekerjaan yang layak dan penghidupan yang manusiawi 8. Gereja dan kekuasaan “empire”

Selain pembagian tanah, pengelolaan hasil industri juga diatur. Ada aturan memungut buah, memetik buah, Tahun Sabat, perpuluhan, dan Tahun Yobel yang tertulis dalam Hukum Taurat. Gleaning (memungut hasil pertanian) “Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kausabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kaupungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kaupetik untuk untuk kedua kalinya dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kaupungut, tetapi semuanya itu harus kautinggalkan bagi orang miskin dan bagi penduduk asing; Akulah TUHAN, Allahmu” (Imamat 19:9-10)

”Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya; itulah bagian penduduk asing, anak yatim dan janda – supaya TUHAN, Allahmu, memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukulmukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi; itulah bagian penduduk asing, anak yatim, dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi; itulah bagian penduduk asing, anak yatim, dan janda. Haruslah kauingat, bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir; itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini.” (Ulangan 24:19-22) Aturan gleaning yang tercantum dalam ayat-ayat tersebut mewajibkan pemilik ladang untuk tidak memungut sisa-sisa panen yang terjatuh. Bangsa Israel harus memiliki empati terhadap kaum marjinal – yang tidak memiliki tanah dan butuh makanan – agar mereka tidak kelaparan. Kaum marjinal seolah-olah “disubsidi pangan” oleh bangsa Israel. Aturan ini juga mencegah kecenderungan pemilik ladang untuk serakah. Agak berbeda dengan industri masa kini yang sangat menekankan efisiensi – output sebesar mungkin dengan input sekecil mungkin

Tahun Sabat “Enam tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya, tetapi pada tahun ketujuh haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kaulakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu” (Keluaran 23:10-11) “Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kautuai dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kaupetik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. [Namun] hasil tanah selama sabat itu akan menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu lakilaki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi pendatang di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya.” (Imamat 25:5-7) Aturan ini dibuat untuk memberi jeda recovery bagi tanah dan pohon-pohon. Selain itu, aturan ini memberi kesempatan juga bagi kaum marjinal untuk menikmati makanan. Lagi-lagi, aturan ini berbeda dengan kondisi industri sangat ini yang sangat menekankan efisiensi.

Scrumping (memetik buah) Tahun Yobel “Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu, tetapi tidak boleh kaumasukkan ke dalam bungkusanmu. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kauayunkan kepada gandum sesamamu itu” (Ulangan 23:24-25) Ini adalah aturan dalam “bertamu” di kebun/ladang milik orang lain. Tamu diperbolehkan untuk memetik, sekedar untuk dimakan di tempat. Tamu tidak boleh membawa pulang hasil milik orang lain, karena ada kemungkinan hasil tersebut akan ditimbun atau dijual.

“Selanjutnya engkau harus menghitung tujuh tahun sabat, yakni tujuh kali tujuh tahun; sehingga masa tujuh tahun sabat itu sama dengan empat puluh sembilan tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal sepuluh bulan itu; pada hari raya Pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang kelima puluh, dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya.

Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang kelima puluh itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu; hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil [langsung] dari ladang.” (Imamat 25:8-12) “Dalam tahun Yobel itu kamu harus masingmasing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual [tanah] kepada sesamamu atau membeli dari padanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel, dan apabila ia menjual kepadamu haruslah menurut jumlah tahun panen [sebelum tahun Yobel berikut]. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya, dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya, karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab Akulah Tuhan, Allahmu.” (Imamat 25:13-17) Aturan ini adalah pola ketujuh dari tahun sabat. Selain untuk recovery dan “subsidi pangan”, Tahun Yobel juga dipakai untuk perayaan syukur atas hasil panen. Persepuluhan “Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohonpohonan, adalah milik TUHAN; itulah persembahan kudus bagi TUHAN. Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah seperlima. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang kesepuluh harus menjadi persembahan kudus bagi TUHAN.

Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar; jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus." (Imamat 27: 30 – 33) Persepuluhan adalah kewajiban bagi bangsa Israel. Persepuluhan dari hasil tanah dan ternak tidak boleh dipilih-pilih, setiap yang kesepuluh pada saat dihitung, itulah yang dijadikan persepuluhan. Mengenai bani Lewi, sesungguhnya Aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada Kemah Pertemuan. sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada TUHAN sebagai persembahan khusus Kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya; itulah sebabnya Aku telah berfirman tentang mereka: Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengahtengah orang Israel." (Bilangan 18: 21 – 23) "Lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka: Apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang Kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian dari padanya sebagai persembahan khusus kepada TUHAN, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu, Secara demikian kamupun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada TUHAN sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel. Dan yang dipersembahkan dari padanya sebagai persembahan khusus kepada TUHAN haruslah kamu serahkan kepada imam Harun.” (Bilangan 18: 26 – 28) Persepuluhan ini digunakan untuk pembiayaan hidup ibadah orang Lewi (terlebih karena mereka tidak mendapat jatah tanah). Orang Lewi pun harus melakukan persepuluhan dari bagian yang mereka terima.

TINGGI ILMU

KKNI DALAM MENDUKUNG KADER GMKI Pembicara: Dr. Dr. Ir. Esther Sanda Manapa, M.T Penulis: Esra Elia Sinaga

standar kompetensi yang dimiliki oleh individu masyarakat Indonesia. Tujuan utama dari KKNI sendiri adalah penilaian kesetaraan dan pengakuan kualikasi. Ada beberapa level KKNI memalui berbagai jalur. Pertama dari Dunia Pendidikan atau Gelar, Kedua dari Dunia Industri atau Dunia Kerja, Ketiga Dunia Profesi dan Sertikat Profesi dan Keempat Terakhir Masyarakat – Pengalaman atau Belajar Mandiri.

KKNI adalah kepanjangan dari Kerangka Kualikasi Nasional Indonesia, dimana ini menjadi Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 dan akan diberlakukan pada tahun 2016 sekarang. Pengertian dari KKNI adalah bagaimana Jenjang, Penyetaraan, dan Penerapan Kualikasi Sumber Daya Manusia Indonesia. Latar belakang hadirnya KKNI sendiri karena pada awal tahun 2008, ASEAN menyepakati berlakuknya MEA 2016. MEA adalah Masyarakat Ekonomi Asean (Asia Tenggara), dalam bahasa inggrisnya adalah Asean Economic Community (AEC). Negara ASEAN akan memberi Free Flom dalam bidang Barang, Jasa, Investasi, Tenaga kerja, dan modal usaha, berangkat dari kesamaan sesama negara berkembang maka para pemimpin negara ini menyepakati hal diatas, segala sesuatunya di bebaskan dengan tujuan meningkatkan perekonomian dikawasan Asean.

R -G

ng al

m an AS In di YA vi du R al AK at au BE A Be LA T P la ja rM JA E an N R G di ri M A AN LA D MA IR N I AT AU

ID IK AN PE N D U N IA D

i kn Te

U TA IA R A ST J R r U to D KE ra IN IA pe O IA N N DU si

EL A

D1 SMA SMP

S1/D4

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Melihat hal diatas, pada poin pertama “Pengakuan Kualikasi Profesional”, ini berhubungan dengan

S3 S2

n AN I D ES io SI OF es of FE R O IP Pr PR AS IA K N FI U I D RT SE

Berikut adalah bentuk kerjasama Anggota MEA: Ÿ Pengakuan kualikasi profesional; Ÿ Konsultasi lebih dekat pada kebijakan makro ekonomi dan keuangan; Ÿ Langkah-langkah pembiayaan perdagangan; Ÿ Meningkatkan infrastruktur Ÿ Pengembangan transaksi elektronik melalui eASEAN Ÿ Mengintegrasikan industri diseluruh wilayah untuk mempromosikan sumber daerah, dan lainnya.

Peningkatan Level KKNI Melalui Berbagai Jalur

KKNI DALAM PENYETARA KUALITAS SDM M A T H E A N S A I G D S A A W N A K E A R S J I A N G

Jenis dan Strata Pendidikan

AQF EQF

Tingkat keahlian kemampuan dalam ke-profesi-an

KKNI

Jabatan pada perushaan/ industri, kepegawaian

SQF

Tingkat penghargaan masyarakat/ pengguna tenaga kerja

Dari gambar di atas, dapat kita simpulkan bahwa peran dan posisi GMKI dalam mendukung kadernya sendiri bisa dalam poin Kedua dan Keempat. Tahap pertama GMKI mampu meningkatkan kualitas kadernya melalui keahlian/kemampuan kadernya dan Kedua bagaimana GMKI mampu mendistribusikan kadernya ke masyarakat yang membutuhkannya. Merujuk pada standar PDSPK, GMKI Bandung mencoba membuat simulasi penerimaan anggota sampai dengan selesainya anggota di masa perkulihaannya.

SIMULASI UNTUK MAHASISWA BARU (STUDI KASUS ANGKATAN 2016) TAHUN PERTAMA

Menjadi Anggota GMKI

Pembekalan PA (Pendalaman Alkitab) Sertifikat

LO/LK

Mengikuti LO/LK I GMKI

TPB

Lulus TPB untuk Mahasiswa Baru

Aktif di GMKI

TAHUN KEDUA gu ru s Pe n

Pe n

gu ru s

atau

Lembaga Bentukan

Komisariat

BEM

Pe n

gu ru s

dan/atau

Pe n

gu ru s

dan/atau

gu ru s

Aktif di Kampus

Himpunan

PMK

Aktif di Kampus

dan/atau Guru Sekolah Minggu

Lembaga Bentukan

ur ng Pe

us ur ng

ur ng Pe

atau

Aktif di GMKI us

TAHUN KETIGA

Pemuda Gereja

Komisariat

BPC

BEM

PMK

s ru gu Pe n

dan/atau

Pe n

Aktif di Kampus

Himpunan

Aktif di Kampus

dan/atau Guru Sekolah Minggu

Pemuda Gereja

Aktif di Masyarakat

Masuk Jurnal Nasional atau Internasional

Pengabdian Masyarakat sesuai Keilmuan

TAHUN KEEMPAT

Pe n

gu ru s

Penelitian Skripsi

BPC

GAMKI Mulai Aktif atau KNPI KNPI

Masuk Jurnal Nasional atau Internasional

Ijazah S1/D3

Sertifikat Keilmuan

Lulus dan Memiliki Sertifikat Keilmuan

Simulasi ini belum sepenuhnya sempurna, oleh sebab itu, pengembangan akan dilakukan terus menerus sehingga kurikulum yang akan dibuat oleh GMKI Cabang Bandung dapat mempengaruhi kualitas kader ke arah yang lebih baik. Semoga kita tidak menjadikan kepengurusan di organisasi sebagai alasan untuk tidak berprestasi dan tidak memiliki kompetensi di bidang atau keilmuan yang kita miliki. Semoga penerapan kurikulum ini dapat dijalankan secara bertahap sehingga kader GMKI Cabang Bandung menjadi kader yang berkualitas secara organisasi dan keilmuan.

TINGGI ILMU

S T R U K T U R

Saat membahas sebuah struktur ada dua buah pendekatan, yaitu 'Structure Follow Strategy' atau 'Strategy follow Strucutre’ 1.

Structure follow strategy (Contoh : Organisasi PT. Telkom, selalu berganti setiap tahun mengikuti strategy bisnis yang baru. Untuk mencapai goal maka mereka melihat dulu bagaiaman sektor pasar, kompetisi dan akhirnya menyusun strategi untuk meningkatkan share)

Strategy follow Structure (Contoh : Organisasi Kementrian yang masa jabatan 5 tahun atau bahkan lebih. Pendekatan ini menganggap bahwa lingkungan organisasi tidak berubah. perubahan organigram hanya karena tujuannya berbeda)

Lalu bagaimana dengan GMKI? Pendekatan apa yang digunakan? Bagaimana metode penyusunannya? Struktur ideal harus berangkat dari Tujuan dan Strategi untuk dapat melihat bagaimana lingkungan organsasi kita sehingga kita dapat menentukan struktur. GMKI memiliki tiga medan pelayanan yang bersifat dinamis dan selalu berubah. Tapi kenapa struktur di GMKI belum berubah? Keadaan GMKI yang sekarang adalah STRATEGY FOLLOW STRUCTURE. Hirarki apa yang diperlukan. Sehingga urutan yang tepat yaitu :

Goals ← Strategy ← Environtment ← Program ← Struktur ← Fungsi ← Hirarki Ada 4 cara dalam menyusun Struktur Organisasi Ideal adalah : -

Goals

Strategy

Environment

Program

Dimasa modern saat ini, Indonesia menghadapi era perdagangan bebas. Telah berlakuknya Masyarakat Ekonomi Asean tahun 2016 dan rencana perdangan bebas dunia pada tahun 2025 sudah harus di tanggapi dengan baik oleh GMKI secara nasional, agar GMKI mampu berkontribusi lebih signiﬁkan. Oleh sebab itu, kita harus memiliki struktur pengurus pusat yang jelas dan semakin spesiﬁk bidang nya. Jumlah Pengurus Pusat periode 2014/2016 dapat dilihat sebagai berikut :

P P I D E A L

NAMA

JABATAN

Ayub Manuel Pongrekun KETUA UMUM

Fransiskus Enock

Ketua Bidang Organisasi

Nova Yolanda Sipahutar

Ketua Bidang Pendidikan Kader dan Kerohanian

Vernando Siahaan

Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan

Pdt. Anry Nababan

Ketua Bidang Komunikasi dan Hubungan Internasional

Adolfin Deslina Datang

SEKRETARIS UMUM

Alan Christian Singkali

Wakil Sekretaris Umum

Ngia Masta

BENDAHARA UMUM

Debby Watania

Wakil Bendahara Umum

10 Fedry Redison Boelan

Sekretaris Fungsi Organisasi

11 Rikson. P. Tampubolon

Sekretaris Fungsi Pendidikan Kader dan Kerohanian

12 Rizky P.R Pongdatu

Sekretaris Fungsi Media dan Komunikasi Informasi

13 Grace Silaban

Sekretaris Fungsi Penguatan Kapasitas Keperempuanan

14 Amos Simanungkalit

Sekretaris Fungsi Aksi & Pelayanan

15 Gidion Kaunang

Sekretaris Fungsi Hubungan Internasional

Terdapat 15 bidang pada pengurus pusat, sangat kurang efektif dan maksimal dalam menjawab permasalan bangsa Indonesia di era Modern. Sehingga kami dari GMKI Cabang Bandung mengusulkan A. Usulan Perubahan Struktur Pengurus Pusat : 1) Perubahan Nama pada Sekfung Media dan Komunikasi Informasi * Redaksi penamaan pada Sekertaris Fungsi Media dan Komunikasi Informasi diganti menjadi Sekertaris Fungsi Informasi dan Komunikasi * Alasan : Pada kata 'Media' adalah sudah tugas dari Ketua Umum dan Ketua Bidang dalam menyampaikan suatu hal di media, karena bagian kebijakan dan garis organisasi adalah bagian dari mereka sendiri. B. Usulan Tambahan Struktur Pengurus Pusat : 1) Ketua Bidang Inovasi, Riset dan Teknologi - Mempersiapkan pemikiran untuk pelayanan GMKI dalam bidang Inovasi, Riset dan Teknologi sesuai bidang keilmuan - Melakukan komunikasi dengan pemerintah RI seperti kementrian terkait mengenai posisi dan potensi Organisasi yang tersebar di berbagai kota/daerah Indonesia. - Membangun komunikasi dengan lembagalembaga BUMN dan perusahaan Swasta yang bergerak dalam bidang IPTEKS serta menawarkan potensi yang dimiliki oleh Organisasi dalam berkontribusi dalam bidang IPTEKS tersebut. - Memberikan rekomendasi dalam bidang penelitian terbaru dan pengarahan masalahmasalah skala nasional kepada seluruh cabang sesuai dengan jumlah kader dan keilmuan yang terkait. 2) Sekertaris Fungsi Advokasi dan Hukum - Merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan kegiatan Advokasi kepada masalah hukum yang melibatkan sebuah lembaga yang terkait dengan kegiatan gerejawi - Melakukan kerjasama kegiatan dengan lembagalembaga yang terkait dalam bidang HAM dan Wanita - Menjalin komunikasi dan interaksi dengan lembaga Negara dalam bidang Hukum seperti Menkumham, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi dan Advokat

3) Sekertaris Fungsi Lingkungan Hidup - Merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Lingkungan Hidup berkelanjutan. - Melakukan komunikasi dengan lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang Lingkungan Hidup - Mengajukan program pembinaan kepada cabang yang memiliki banyak kader keilmuan yang dapat berhubungan dengan Lingkungan Hidup 4) Sekertaris Fungsi Sosial Budaya - Merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan kajian yang berhubungan dengan Sosial Budaya dari berbagai budaya dengan berhubungan dengan cabang di wilayah tempat tersebut - Melakukan komunikasi dengan budaya dan masyarakat terkait, khususnya daerah yang masih memiliki adat yang kental dalam mengembangkan cabang-cabang baru bersama Korwil. - Melakukan persiapan dan menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Sosial Budaya yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 5) Sekertaris Fungsi Infrastruktur dan Ekonomi - Merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan kajian yang berhubungan dengan Infrastruktur dan Ekonomi nasional serta program pembinaan cabang dalam memahami masalah Masyarakat Ekonomi Asean - Melakukan audensi dan kerjasama program kegiatan bersama pemerintahan pusat dengan memberdayakan cabang cabang terkait infrastruktur dan ekonomi - Memberikan bimbingan terhadap cabang-cabang dalam mendukung program pemerintah dalam bidang infrastruktur. 6) Sekertaris Fungsi Daerah Tertinggal - Melakukan audensi dan diskusi bersama pemerintah pusat khususnya bapenas dan BPS dalam pemetaan wilayah daerah yang tertinggal di Indonesia

- Melakukan kajian bersama cabang-cabang terkait daerah nya masing masing mengenai status daerah nya dan lingkungan di sekitar daerah kota/kabupaten - Melakukan pembinaan kepada cabang-cabang yang berasal dari kota/kabupaten yang masuk dalam kategori daerah tertinggal. 7) Staff Korwil - Staff Korwil terdiri dari 4 orang, yang membantu tugas Korwil dalam melaksanakan tugas-tugas nya. - 2 Staff dalam bidang Eksternal dalam membantu hubungan Korwil dengan eksternal di lingkup Provinsi dan Wilayah nya - 2 Staff dalam bidang Internal dalam membantu hubungan Korwil dengan cabang-cabang yang berada di Wilayahnya

Pembicara: Dr. Ir. Surhardi Wirjosukarno, M.M Penulis: Eliyah Acantha S M, S. Kom.

TINGGI ILMU

Pembicara: Sahat Sinaga, S.H, M.Kn Penulis: David V H Sitorus, S. H.

Shalom dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Setelah melihat banyak sekali perdebatan mengenai Badan Hukum GMKI, maka kami pun dari GMKI Bandung membuat sebuah workshop atau pelatihan temu pikir terkait badan hukum GMKI. Dalam diskusi ini turut serta kakanda Sahat Sinaga memberikan kita pandangan mengenai Badan Hukum GMKI. Mengingat bahwa di GMKI mahasiswa tidak semua berlatarbelakang ilmu hukum, maka kami mencoba membuat tulisan ini dengan sesederhana mungkin untuk dapat dipahami oleh seluruh potensi kader GMKI. Dalam senyata-nyatanya kehidupan ini yang dapat melakukan perbuatan hukum hanya ada dua jenis, yaitu manusia dan badan hukum. Melakukan perbuatan hukum berarti mempunyai hak dan kewajiban serta mampu melakukan tindakan-tindakan mengenai dirinya sendiri dan yang terkait dengan harta kekayaan. Pada awalnya, yang dapat melakukan perbuatan hukum ini hanyalah Manusia. Seiring perkembangan zaman, sesuai dengan kebutuhan tidak hanya manusia lagi yang dapat melakukan perbuatan hukum. Manusia yang berkelompok pun dapat melakukan perbuatan hukum dengan mengatasnamakan kelompoknya bukan mengatasnamakan pribadi. Supaya kelompok manusia ini dapat melakukan perbuatan hukum dengan mengatasnamakan kelompoknya, maka kelompok ini harus berstatus badan hukum.

Badan hukum adalah subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum yaitu mempunyai hak dan kewajiban layaknya manusia. Jadi badan hukum dapat dikatakan sebagai personi ikasi dari manusia. Seperti manusia, badan hukum dapat melakukan tindakan berdasarkan hukum yaitu mengadakan perjanjian, membuat kontrak, serta memiliki harta kekayaan layaknya seperti manusia. Badan hukum bertindak mengatasnamakan badan hukum tersebut. Untuk dapat menjadi badan hukum, harus mendapat akta notaris berisi tentang Visi, Misi, Logo, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan kepengurusan, kemudian didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Dalam hal ini apabila GMKI telah memiliki status berbadan hukum maka, GMKI dapat bertindak sebagai layaknya manusia yang diakui didepan hukum. GMKI berbadan hukum dapat melakukan perbuatan hukum yaitu mengadakan perjanjian, membuat kontrak, memiliki harta kekayaan, dapat menggugat didepan pengadilan sesuai status berbadan hukum, serta dapat mendirikan lembagalembaga penunjang baik sekolah, rumah sakit, dan perusahaan. Berbicara GMKI dewasa ini, tentu kita tidak lepas melihat kondisi cabang-cabang dibeberapa daerah

Atas nama siapakah tanah dan bangunan tersebut akan dibuat? Apabila GMKI telah memiliki Badan Hukum, maka surat tanah dan bangunan tersebut tidak menjadi persoalan lagi sebab telah dapat dibuat atas nama GMKI, bukan lagi atas nama perorangan. Sehingga tidak ada lagi ketakutanketakutan mengenai status tanah dan bangunan dikemudian hari. Disamping itu, GMKI yang terlahir dengan darah perjuangan ini akan semakin mampu menunjukkan taringnya untuk dapat memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Disamping kita bersuara, berorasi, dan menggerakkan massa, kita juga akan mampu melakukan gugatan secara hukum terhadap tindakan, perbuatan, kebijakan ataupun peraturan pemerintah yang tidak sesuai dengan rasa kebenaran dan keadilan. Gugatan ini dapat diberikan apabila dirasakan merugikan kelompok masyarakat ataupun merugikan GMKI sendiri secara langsung. Maka akan semakin bertaring perjuanganperjuangan yang akan dilakukan GMKI dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan. Tentu juga ada ketakutan dari teman-teman terkait hal ini, bagaimana nanti jika para pengurus kemudian menjual harta kekayaan milik GMKI? Tidak mengedapankan pikiran negatif, tetapi tentunya kita juga harus berhati-hati akan hal ini. Dalam hemat kami, hal ini dapat diatasi dengan memasukkan peraturan ini kedalam Anggaran Dasar GMKI yang akan diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Kami menyarankan bahwa: yang sangat membutuhkan adanya sekretariat. Dalam kasus ini GMKI berbadan hukum sangat dibutuhkan agar dapat menerima hibah atau bantuan dana dari pihak ketiga atau pemerintahan, sebab sudah menjadi kewajiban/peraturan hukum apabila pemerintah akan memberikan bantuan sosial harus kepada organisasi yang telah berbadan hukum. Kasus mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujanegroho tentu masih segar dalam ingatan kita. Beliau akhirnya mendekam dibalik jeruji besi akibat korupsi dana bantuan sosial (bansos). Disamping terjadi penyelewengan, beliau juga didakwa sebab memberikan dana bansos kepada organisasi yang tidak berbadan hukum, kita tentu masih ingat bahwa GMKI beserta beberapa organisasi serupa mendapat bantuan sosial tersebut pada saat GMKI belum memiliki badan hukum. Maka saat ini, para pimpinan kepala daerah tidak akan ada yang mau memberikan dana bantuan atau hibah bagi organisasi yang tidak berbadan hukum, sebab telah dilarang oleh undang-undang. Maka jangan salahkan apabila pemerintah daerah tidak akan memberi bantuan untuk pendirian sekretarian GMKI di daerah-daerah apabila GMKI tidak berbadan hukum. Persoalan lain pun akan timbul apabila GMKI telah mempunyai dana untuk membeli sebidang tanah lalu mendirikan bangunan untuk sekretariat GMKI.

Pe n ga m b i l a n ke p u t u s a n m e n g e n a i pembelian dan pengadaan aset dapat dilakukan oleh pengurus melalui sidang Pleno. 2. Pengambilan keputusan dan kebijakan mengenai gugatan terhadap kebijakan pemerintah yang melanggar kebenaran dan keadilan dapat dilakukan oleh rapat pengurus atau sidang Pleno. 3. Pe n ga m b i l a n ke p u t u s a n m e n g e n a i pembentukan lembaga pendidikan, kesehatan ataupun perusahaan dapat dilakukan oleh pengurus dengan mempersiapkan rencana yang matang. 4. Pe n ga m b i l a n ke p u t u s a n m e n g e n a i penjualan aset GMKI harus dilakukan melalui keputusan Kongres. Mari kita berpikir secara jernih dan objektif untuk kepentingan organisasi. Kritik dan masukan juga dibutuhkan untuk melengkapi diskusi kita dikemudian hari. Biarlah lewat kecerdasan yang diberikan Tuhan kepada kita menjadi bermanfaat bagi kita dan orang-orang disekitar kita. Tinggilah Iman, Ilmu, dan Pengabdian Kita.

TINGGI PENGABDIAN

Pembicara: Budhi Setiawan, Ph.D

PERAN GMKI TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP Generasi yang maju dan cerdas tidak akan banyak berarti jika partisipasi masyarakat pada generasi tersebut tidak ada. Banyak contoh lingkungan yang 'gagal' saat ini terlihat karena perkembangan lingkungan tersebut tidak bersamaan dengan melihat aspek di masa mendatang. Contohnya adalah pembangunan pabrik yang dimana limbah pabrik tersebut dapat merusak Ekosistem Pantai dan Terumbu Karang. Terumbu karang adalah tempat bertelurnya ikan. Tentunya habitat ikan itu akan rusak karena efek dari limbah pabrik. Kasus seperti ini mestinya menyadarkan kita agar kedepannya melihat dampak luas di masa mendatang. Ini adalah contoh dari kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri. Ada beberapa alasan mengapa pendekatan ini dipakai, selain soal masa depan, juga

Penulis: Tougoss S B Samosir

berbagai fakta menunjukkan justru kaum muda biasanya memiliki ide-ide dan gagasan segar dalam berkembangan dunia ini. Kaum muda lebih segar dan semangat dalam berjalan menghadapi evolusi di masa depan. Pada perubahan iklim sendiri terjadi 'evolusi' perlahan perubahan pada Lingkungan Hidup sekitar. Terdapat ada empat partisipasi yaitu (1) tahap pembuatan keputusan; (2) tahap pelaksanaan; (3) tahap evaluasi (4) Partisipasi dalam mendapatkan manfaat. Seringkali manusia mengkambinghitamkan perubahan iklim atas terjadinya kerusakan lingkungan yang mereka lakukan. Juga BAPPEDA pernah menghimbau masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah untuk mendukung program sampah

agar pendaurulangan sampah lebih eďŹ sien, tetapi tidak berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena masyarakat malas memilah sampah. Banjir juga menjadi salah satu isu langkungan yang sangat hangat di Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan untuk mengurangi banjir. Salah satunya adalah dengan cara membangun saluran untuk menampung hujan. Tetapi terjadi permasalahan ketika terjadi membangun saluran tersebut. Saluran untuk curah hujan 2 tahunan adalah 0,2 m, 5 tahunan adalah 0,8 m, dan 10 tahunan adalah 1,5m. Ketika membuat saluran untuk 10 tahunan terjadi permasalahan karena luas jalan di Indonesia terbatas.

misalnya perubahan iklim dan dampaknya secara timbal balik, serta adaptasi â&#x20AC;&#x201C; mitigasi terhadap perubaan iklim, menawarkan apa yang dilakukan oleh organisasi Non-directive : Mempelajari apa yang dimiliki masyarakat (memberi masukan kepada pemerintah) Sehingga GMKI Cabang Bandung mencoba menawarkan sebuah solusi dari Semi directive :

Perubahan iklim bukanlah hal yang baru. Pada tahun 1865 telah terjadi pemanasan iklim akibat perubahan atmosfer. Pada tahun 1896, terjadi gejala pemanasan global akibat pembakaran bahan bakar fosil. Pada tahun 1950-an CO2 meningkat dengan cepat. Ketika tahun 1980an terjadilah apa yang disebut global warming. Dalam perbuahan lingkungan dibagi terharap investigasi, mitigasi, biodiversiti, dan adaptasi. Perubahan iklim perbicara tentang proteksi lingkungan kita. Jadi Percuma pemerintah menghimbau petani untuk bertani dengan cara yang ramah lingkungan jika tidak didukung dengan baik. Sehingga Pembangunan infrastruktur adalah salah satu cara pemerintah untuk mendukung lingkungan hidup. Dengan infrastruktur yang baik maka pengelolaan limbah dan sampah akan jauh lebih baik. Peran yang dapat dilakukan GMKI yang telah memiliki total 90 cabang tersebar di seluruh Indonesia ada 2 partisipasi berikut, yakni : -

Semi directive : Menumbuhkan kesadaran (wareness) masyarakat tentang isu Lingkungan,

Kriteria

Perawatan lanjutan

Penemuan

Lingkungan Hidup Riset, Teknologi, dan Inovasi Paradigma

· Berbasis sector

· Berbasis kawasan

· Terpadu secara vertikal

· Holistik

· Terfokus pada

· Lintas sektoral

sumberdaya sasaran dan masyarakat

· Terfokus pada habitat dan keterpaduan ekosistem

Tujuan

· Tidak selalu koheren atau transparan

Satu Penemuan Energi Terbarukan yang diinginkan

· Sistem output optimal · Sesuai Tujuan Awal? Saintifik

· Formal (khususnya dalam komisi regional) · Dampak variable

· Kurang formal · Kurang operasional · Sering tidak memadai · Peran advokasi ilmu yang kuat

Pengambilan

Ketaterlaksanaan

Keputusan (Stakeholder)

· Hampir seluruhnya “top down” · Sangat dipengaruhi oleh lobi industri · Bertumbuhnya peran dari

· Sering lebih partisipatif · Sangat dipengaruhi oleh lobi-lobi kemampuan riset dan penelitian

LSM lingkungan sekitar · Terbatas secara historical

Sangat memanfaatkan

· Bertumbuh sejalan dengan meluasnya krisis lingkungan dan energi yang terjadi dimasyarakat

media awal

Kelembagaan

Terpusat pada peran dari

Terpusat pada peran ESDM,

Indonesia

PBB, serta badan-badan

RISTEK

Peran Media

pemerintah Indonesia (Seperti BMKG, BAPENAS, ESDM, dll)

· Sangat bervariasi

Basis Geografis

Suatu proses penumpangan

Suatu pertimbangan

indikasi dari casending

progresif dari Pemetaan

subdivisi dari :Lingkungan

potensi tiap daerah dan

Hidup pengalokasian

individu (misal peneliti,

sumberdaya dan tanggung

tugas akhir mahasiswa).

jawab lanjutan. Pemangku

· Secara esensial

kepentingan dan

peningkatan penggunaan

dasar politik

Bank Sampah, Penelitian

· Jauh lebih luas · Terbuka kepada masyarakat

energi terbarukan psecara progresif terbuka kepada kepentingan lain Instrumen Global

· ICCTF

· GEF

· GEF (Green Economy

· CSR Perusahaan

Fund)

· Masing-masing di awal

· ASEAN Tindakan

Peraturan tentang lanjutan

· Mendukung penemu-

Perawatan Alat Energi

penemu muda,

Terbarukan yang akan

mahasiswa, akademisi

dibuat

Semoga ke depannya kita dapat menerapkan apa yang telah kita rancangkan ini sehingga tidak menjadi wacana dan dapat berguna bagi orang sekitar kita.

TINGGI PENGABDIAN

Pembicara: Dr. Happy Marpaung Penulis: Andreas V Sianturi

PENGELOLAAN KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA “Ayo kerja”, merupakan slogan yang selalu terngiang dibenak kita pada tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bentuk semangat kerja dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, diterapkan melalui berbagai pembangunan yang terjadi di Indonesia, salah satunya pendirian Badan Otoritas Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba. Terbitnya Peraturan Presiden nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otoritas Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melakukan pembenahan terhadap wilayah pariwisata Nasional tersebut. Keseriusan pemerintah haruslah diapresiasi, melihat kondisi Danau Toba yang kian hari semakin memburuk. Meskipun demikian, banyak terjadi pertentangan diantara masyarakat mengenai tindakan pemerintah yang tergesah-gesah dalam mengambil keputusan. Pada tanggal 6 Agustus 2016, GMKI cabang Bandung ingin menjawab keresahan yang ada di masyarakat melalui diskusi, dengan tema “ Badan Otoritas Danau Toba”. Dalam diskusi kali ini, mahasiswa berangkat dari fakta yang telah terjadi pada Danau Toba. Melihat dari kondisi yang ada, ternyata Danau Toba telah mengalami penurunan kualitas air yang diakibatkan kurang terawatnya Danau Toba. Mahasiswa bahwasanya setuju dengan tujuan pemerintah yang ingin mengelola kawasan Danau Toba, akan tetapi dengan kajian dan perencanaan yang tepat. Melalui kajian dan perencanaan yang tepat, maka pendirian Badan Otoritas Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba akan berjalan dengan baik. Hasil dari Badan Otoritas Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba yang baik, akan memberikan peningkataan kepercayaan investor untuk berbisnis di Danau Toba, akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dan meningkatnya pengelolaan lingkungan Danau Toba.

Adapun jika Badan Otoritas Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba tidak berjalan dengan baik, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang semakin parah, terjadinya konďŹ&#x201A;ik masyarakat dan bisa berunjung pada korupsi. Menurut prinsip kepariwisataan, terdapat beberapa hal yang harus dipandang agar pengelolaan Danau Toba dapat berjalan dengan baik, yaitu lingkungan hidup, hukum yang hidup pada masyarakat sekitar, kepentingan masyarakat. Pelestarian lingkungan hidup haruslah menjadi dasar dari tujuan Badan Otoritas Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba, hal ini dikarenakan Danau Toba merupakan daerah wisata yang memiliki daya tarik dalam bidang lingkungan. Jika Badan Otoritas Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba tidak serius dalam mengelola pelestarian lingkungan hidup, maka daya jual Danau Toba akan lenyap. Kemudian dari pada itu Badan Otoritas Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba haruslah melihat dan menyesuaikan segala tindakan yang akan dilakukan dengan hukum yang ada pada masyarakat adat sekitar, dengan melibatkan masyarakat adat. Keterlibatan masyarakat adat dalam tindakan Badan Otoritas Pengelolaan

Kawasan Pariwisata Danau Toba akan menunjukkan bahwa kepentingan masyarakatlah yang diutamakan dan dengan keterlibatan masyarakat adat, maka akan secara langsung memberdayakan masyarakat adat. Pemberdayaan masyarakat adat akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan Danau Toba, karena masyarakat adat akan dituntut kreatif dan mandiri tanpa harus menghilangkan unsur adat. Melihat dari pandangan tersebut, maka pendirian Badan Otoritas Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba haruslah didukung dan dikawal dengan baik, agar tujuan dan fungsi didirikan lembaga ini bisa berjalan dengan baik. Badan Otoritas Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba harus memiliki rencana dan pengkajian yang tepat melalui berbagai aspek ilmu, guna mendapatkan hasil yang baik pula. Jangan sampai Badan Otoritas Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba memberikan bumerang bagi pemerintah sendiri dan menghancurkan masyarakat sekitar.

Pengurus Komisariat GMKI Cabang Bandung Komisariat UNPAD

Komisariat Parahyangan

Ketua Sekretaris Bendahara Kabid Internal Kabid Eksternal

Ketua Sekretaris Bendahara Kabid Internal Staf Internal Kabid Eksternal Staf Eksternal Staf Eksternal

: Erina Katerin : Holy Yordhan Raja Gukguk : Malona Elita Simaremare : Betaria Hutagaol : Melki Kurnia

Komisariat ITB Ketua Sekretaris Bendahara Kabid Internal Kabid Eksternal

: Dhendy Ampuh A Saragih : Kristofel Sinaga : Sahat Natanael Tampubolon : Deddy Simarmata : Wira Perdana Damanik

Komisariat STHB Ketua Sekretaris Bendahara Kabid Internal Kabid Eksternal

: Josua Alfredo Matondang : Runggu Sihombing : Pittori Salomo Sitompul : Candra Sitorus : Calvin Reynold

Komisariat Telkom Ketua Sekretaris Bendahara Kabid Internal Departemen Internal Staf Muda Internal Staf Muda Internal Kabid Eksternal Staf Muda Eksternal Staf Muda Eksternal

: Barita Ayu T Simanjuntak : Debora Santana Sirait : Elsa Mariana Sianipar : Zelot Agripa Hutagalung : Andreas Valentino Sianturi : Friendly Hutabarat : Anastasia Martha Sinaga : Michelle McJerry

Komisariat Maranatha Ketua Sekretaris Bendahara Kabid Internal Kabid Eksternal

: Ardian Harefa : Agum Butarbutar : Meiliana Pangaribuan : Desy Ermawati Situmorang : Anton Sharon Tiboth

Komisariat STKS Ketua Sekretaris Bendahara Kabid Internal Departemen Kaderisasi Kabid Eksternal Departemen Akspel

: Sra Syarat U Telaumbanua : Julisya Musly : Linda Thalia Pomes : Bani Nasrani Zendrato : Febriani Gulo : Frenaldo Kosegeran : Sri Hartati Daeli

: Asri Fevi Sari Sidabutar : Sandro Budikusuma Siregar : Jenepte W Simanullang : Rommy Juando Sirait : Marimar Sri Debby Silitonga : Andreas M Hutagalung : Gerhard Imanuel Simaremare : Agusta Sahat Siallagan : Tree OktaďŹ a Pasaribu : Canro Siregar

Pada masa yang akan datang, akan dibentuk dua kamisariat baru. Komisarait yang akan menjadi bakal komisariat adalah bakal calon Komisariat UPI dan bakal calon Komisariat UNIKOM. Semoga hal ini terlaksana dan GMKI Cabang Bandung tetap jaya. UT OMNES UNUM SINT SHALOM

LEMBAGA BENTUKAN GMKI CABANG BANDUNG

LENTERA PRANAHARA

Lentera Pranahara adalah lembaga bentukan yang dibentuk untuk menfasilitasi kader yang suka membaca. Kegatannya adalah bedah buku dan Lentera Pranahara juga yang bertanggung jawab terhadap perpustakaan GMKI Cabang Bandung

Balai Studi Pengkajian Hukum atau BSPH adalah lembaga bentukan yang memfasilitasi anggota yang memiliki minat untuk melakukan kajian hukum.

I WT

In God We Trust atau IGWT adalah lembaga bentukan yang menfasilitasi kader yang memiliki minat dalam dunia musik baik bermain alat musik ataupun menyanyi.

berkibar

Berkibar adalah tim jurnalistik yang memfasilitasi anggota yang memiliki minat pada dunia menulis. Saat ini berkibar aktif dalam penulisan untuk web GMKI Cabang Bandung

FODIUM

Forum Studi Umat Merdeka atau FODIUM adalah lembaga bentukan yang dibentuk untuk menfasilitasi kader yang memili minat pada diskusi umum, baik teknologi, sains, teologia, dan sains. Majalah FODIUM berada dalam naungan Lembaga Bentukan FODIUM

GMKI CABANG BANDUNG MENGUCAPKAN

SELAMAT MENGIKUTI KONGRES GMKI XXXV TARUTUNG, SUMATERA UTARA 23-30 AGUSTUS 2016 UT OMNES UNUM SINT SHALOM

KAJIAN GMKI CABANG BANDUNG