Majalah tribratanews no 1 juli 2015 by Tribrata News

MEMBUKA RUANG TRANSPARANSI PUBLIK MEDIA INFORMASI POLRI

NO. 1. JULI 2015

Tribrata News No. 1 Juli 2015

Hari Bhayangkara ke 69 tahun 2015 Melalui Revolusi Mental, Polri Siap Memantapkan Solideritas dan Profesionalisme Guna Mendukung Pembangunan Nasional

NEWS

Dirgahayu Polri ke 69 Keberanian Bangkit dari Keterpurukan Uji Eksaminasi Mencari Keadilan dari Sisi Akademik

Kapolri: Jangan Sampai Masyarakat Kehilangan Kepercayaan Ketika Niat Baik Polri Masih Diragukan Penelusuran Penyidik Bareskrim Polri terhadap Jalur Korupsi Kondensat

Mulai Edisi 1Juli Majalah Rastra Sewakotama berganti nama menjadi “ Tribrata News ”

Edisi Khusus

TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN DIPERCAYA MASYARAKAT

Daftar Isi Hal 1 Semangat Hari Bhayangkara ke-69 : “Spirit Menuju Birokrasi yang Profesional, Cerdas, Bermoral dan Modern” Hal 2 Sambutan Kapolri MENGUCAPKAN “SELAMAT HARI BHAYANGKARA KE-69” Hal 3 Profil Jenderal Polisi Drs. Badrodin Haiti Hal 4 1 Juli 1946 : Hari Lahirnya Kepolisian Nasional Indonesia di Bawah Presiden Hal 8 Memaknai Hut Bhayangkara ke-69 Keberanian Bangkit dari Keterpurukan Hal 10 Kapolri: Jangan Sampai Masyarakat Kehilangan Kepercayaan Hal 12 Kembali ke Jati diri Menuju Polri yang Paripurna

Hal 34 Mengobati Luka Batin Masyarakat Hal 35 Uji Eksaminasi Mencari Keadilan dari Sisi Akademik Hal 38 Praperadilan untuk Siapa Hal 40 Kejahatan Perbankan Diperlukan RUU Perampasan Aset Hal 42 Pembunuhan Angeline Masyarakat Menanti Kejelian Polisi Hal 44 Kejahatan Seksual Warnai Kekerasan pada Anak Hal 45 Teroris Kembali Merajalela Eksekusi Mati atau Diasingkan Hal 50 Ditlantas Polda Sumsel Sipope, Realisasi Revolusi Mental di Jalan Raya Hal 52 Polisi dan Amanat Konstitusi Hal 54 Jokowi Baru luncurkan, akun Twitternya Ucapan selamat ultah dibanjiri Lewat akun Twitternya Hal 55 Komunikasi Humanis Bangun Citra Positif Polisi Hal 60 Mengantisipasi Sweeping illegal Ormas Selama Bulan Ramadhan Hal 62 Revolusi Primarasa 4 Kebijakan Hal 64 Strategi Membina Hubungan Dengan Media Massa Hal 66 Polres Metro Jaksel Menjawab Harapan Masyarakat

Hal 14 Pesan Presiden Joko Widodo Jadilah Polisi yang Selalu Siap Bekerja, Berkarya, dan Bertanggung Jawab Hal 19 Electronic Policing Merupakan “Pemolisian” di Era Digital Hal 22 CALON PIMPINAN KPK Ketika Niat Baik Polri Masih Diragukan Hal 26 Harapan Masyarakat Pangkas Ekonomi Biaya Tinggi Hal 28 Penelusuran Penyidik Bareskrim Polri terhadap Jalur Korupsi Kondensat Hal 32 Mudik Mendambakan Keamanan Dari Jakarta Hingga Kampung

Hal 68 “Kendi Pancasila” Polisi Sebagai Pelayan, Pelindung, dan Pengayom Masyarakat Hal 70 Master Leadership Anton: Pemimpin itu Bukan Menguasai Hal 71 Polres Boyolali “Tim Peduli Lingkungan dan Masyarakat” Hal 72 Wilayah Hal 76 Kata Mereka Hal 77 Tamu Kita Hal 78 Tips Sehat Selama Puasa Ramadhan Hal 79 Renungan Ramadhan Menuju Pengampunan Hal 80 Fenomena Batu Akik Klenik Atau Soal Lain?

Pelindung: KAPOLRI WAKAPOLRI, Penasehat: KADIVHUMAS POLRI, Ketua Pengarah KARO PENMAS, KARO PID, Staf Ahli: PARA KABAG DIVHUMAS POLRI, Pemimpin Redaksi: KOMBES POL. Drs. RANA S PERMANA, Staf Redaksi: 1. AKBP ALFIS S. SIK, MSI. 2. AKBP TRI HASTUTI N, BA. 3. PEMBINA I BAYU PAMUNGKAS. 4. KOMPOL ADE CHADIJAH, S.SOS. 5. PENATA I SURYA TEJA, SE. 6. PENATA ANIK SUJARWANINGSIH. 7. IPDA TYAN LUDIANA, S.I.KOM. 8. PENDA DM SAMSUDIN. 9. PENGATUR I KUWADI. Desain: 1. IMAM SAPTAJI 2. PENGATUR. ARIYANTO, Foto Grafer: BAG PRODDOK DIVHUMAS POLRI. Diterbitkan Oleh: BAG PENSAT DIVHUMAS POLRI. Percetakan: CV. BINTANG GRAFINDO Alamat Redaksi: Bag Pensat Divisi Humas Polri. Jalan Trunojoyo No.3 Jakarta Selatan 12110, Tlp. : (021) 721 8770, 721 8414, 721 8421, Faks. : (021) 726 0208, 721 8141,E-mail: humas.pensat@yahoo.com Redaksi Majalah Rastra menerima kiriman naskah atau tulisan tentang kepolisian atau ilmu pengetahuan umum. E-mail: humas.pensat@yahoo.com

Upacara Pelantikan Wakapolri dan Serah Terima Jabatan Kalendik Pol

nasional.news.viva.co.id

Upacara Pelantikan Wakapolri dan Serah Terima Jabatan Kalendik Pol

nasional.news.viva.co.id

Editorial

Semangat Hari Bhayangkara ke-69 :

“Spirit Menuju Birokrasi yang Profesional, Cerdas, Bermoral dan Modern”

eraturan-peraturan, perundang-undangan, pedoman-pedoman dibuat sebagai landas an legal formal dan sebagai piranti lunak (soft ware). Penjabarannya dalam bentuk buku manual/vademikum/buku-buku kerja/leaflet/poster/film dan sebagainya sebagai

pustaka untuk membangun birokrasi pembelajar. Spirit/passion yang ditanamkan dan diamalkan serta diimplementasikan oleh setiap petu-

gas birokrasi tentunya harus berani untuk melakukan perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan selalu meningkatkan kualitasnya (pembelajar). Berani untuk mengambil keputusan, dan bertanggung jawab bahkan berkorban dalam memajukan dan membawa kepada Polri yang lebih baik. Mempunyai jiwa yang bersih dan iklas dalam melaksanakan tugas tanpa pamrih dan kepentingan pribadi maupun kelompok (tidak melakukan KKN dan Gratifikasi) yang dapat menyimpang dari tugas yang sebagaimana mestinya. Berlaku jujur dalam menyelenggarakan tugas berbasis pada fakta, kebenaran dan hukum sebagai panglimanya. Dalam bertindak mendudukan/menerapkan setiap warga masyarakat sama di muka hukum yang mempunyai hak dan peluang yang sama. Dan dalam menyelenggarakan tugas kepolisian wajib menghormati, memberikan jaminan dan perlindungan HAM. Sehingga Polri menjalankan tugasnya dengan profesional yaitu ahli, serta berbasis kompetensi yang visioner, unggul, kreatif dan inovatif. Berani, Bersih, Jujur, Adil dan Profesional adalah core valuenya yang merupakan inti dari nilai-nilai budaya organisasi yang dapat dijabarkan dalam berbagai pendekatan/sudut pandang (kepemimpinan, administrasi, operasional maupun capacity building) dalam memperbaiki image/citra, reformasi brokrasi, trust building, dan mencapai strive for excelent. Dirgahayu Polri!

No.1 Juli 2015 Tribrata News

Ucapan

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MENGUCAPKAN

â&#x20AC;&#x153;SELAMAT HARI BHAYANGKARA KE-69â&#x20AC;? Jadikan peringatan Hari Bhayangkara ke-69 sebagai momentum bersama untuk mengobarkan tekad dan komitmen seluruh personel Polri dalam rangka melaksanakan revolusi mental demi terwujudnya pemantapan soliditas dan profesionalisme sebagai manifestasi dukungan Polri terhadap pembangunan nasional. Perkokoh kekompakan dan kebersamaan kita selaku insan bhayangkara sejati yang selalu berpedoman kepada Tri Brata dan Catur Prasetya serta mampu menjadi suri tauladan dalam kehidupan bermasyarakat. Tingkatkan terus kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan yang jelas, responsif dan tidak mempersulit. Optimalkan intensitas sentuhan dan komunikasi dengan masyarakat agar mampu mendeteksi setiap embrio permasalahan yang terjadi. Laksanakan kegiatan rutin kepolisian dan operasi kepolisian, sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran Polisi dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman pada setiap aktivitas. Pedomani prinsip penegakan hukum yang objektif, tegas, profesional dan proporsional dengan tetap memperhatikan nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Mari kita lanjutkan tugas pengabdian ini dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Tunjukkan yang terbaik untuk bangsa dan negara menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

Jakarta, 1 Juli 2015 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Tribrata News Juli 2015 No.1

Drs. BADRODIN HAITI JENDERAL POLISI

Profil

ENDERAL. Pol. Drs. Badrodin Haiti lahir di Paleran, Umbulsari, Jember, Jawa Timur, 24 Juli 1958; umur 56 tahun. Sebelumnya Badrodin mengemban tugas sebagai Wakapolri. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, pada hari, Jumat 17/4/2015, yang dihadiri sejumlah menteri, para peting足 gi TNI, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), para anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan para perwira tinggi polisi. Badrodin merupakan alumnus terbaik Akpol 1982 (me足raih Bintang Adhi Makayasa) yang pernah menjabat Kapolda Banten, Kapolda Sulawesi Tengah dan Kapolda Sumatera Utara. Dia beristri satu dengan dua orang putera. Setelah menjabat Kapolda Jatim sekitar tujuh bulan, dia ditarik ke Mabes Polri dan menjabat Koorsahli Kapolri. Riwayat Pendidikan : Akpol (1982), PTIK (1989), Sespim (1998), Lemhanas RI (2003)

Profil Jenderal Polisi Drs. Badrodin Haiti

Riwayat jabatan Danton Sabhara Dit Samapta Polda Metro Jaya (1982) Kasubbag Ops Polres Metro Depok Polda Metro Jaya (1983) Kapolsek Pancoran Mas Polres Metro Depok PMJ (1983) Kabin Info PPKO Polda Metro Jaya (1984) Kabag Min Polres Aileu Polwil Timor Timur (1985) Kasat Serse Polres Metro Bekasi Polda Metro Jaya (1990) Kapolsek Metro Sawah Besar Polres Metro Jakpus (1993) Kasat Serse Polres Metro Jakarta Barat (1994) Wakapolres Metro Jakarta Timur (1995) Pabungkol Spri Kapolri (1996) Pamen Mabes Polri (1997) Paban Madya Dukminops Paban II/Ops Sops Polri (1998) Kapolres Probolinggo Polwil Malang Polda Jatim (1999) Kapoltabes Medan Polda Sumut (2000) Dir Reskrim Polda Jatim (2003) Kapolwiltabes Semarang Polda Jateng (2004) Kapolda Banten (2004) Seslem Lemdiklat Polri (2005) Kapolda Sulawesi Tengah (2006) Dir I Bareskrim Polri (2008-2009) Kapolda Sumatera Utara (2009-2010) Kadivkum Polri (2010) Kapolda Jawa Timur (2010-2011) Sahli Kapolri (2011) Asops Kapolri (2011-2013) Kabaharkam (2013-2014) Wakapolri (2014-2015) Kapolri (2015-.......)

No.1 Juli 2015 Tribrata News

Laporan Utama 1 Juli 1946 :

Hari Lahirnya Kepolisian Nasional Indonesia di Bawah Presiden Oleh : Awalloedin Djamin

anggal 1 Juli 2015, Polri memperingati Hari Bhayangkara ke-69, dan masih banyak yang me nyangka dan menyatakan bahwa tanggal 1 Juli 1946 itu hari lahir Kepolisian Negara Republik Indonesia. Persangkaan dan pernyataan itu adalah keliru, karena bagaimana hari lahir Polri tanggal 1 juli 1946, sedangkan 1. Pernyataan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indo nesia (PPKI) Kepolisian Negara masuk lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pada tanggal 19 Agustus 1945. 2. Pengangkatan Bapak R.S. Soekanto adalah 29 September 1945. 3. Pendirian Polisi Akademi adalah 17 Juni 1945. Bila mau membicarakan Hari Lahir Kepolisian Negara RI maka ada tiga kemungkinan : a. 17 Agustus 1945, sama dengan detik – detik Proklamasi, karena waktu itu ada penjagaan polisi di kediaman Bung Karno, Bapak R.S. Soekanto yang tinggal di jalan pegangsaan timur di sebrang rumah Bung Karno (sekarang Tugu Proklamasi), memanggil anggota Polisi Mangil dan menugaskan untuk menjaga Bung Karno, karena akan ada acara penting. Mangil tidak mengetahui bahwa acara tersebut adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Seperti dimaklumi sejak itu Sdr. Mangil menjadi pengawal pribadi Bung Karno sampai Bung Karno meninggal dunia. b. 19 Agustus 1945. Sejarah yang menorehkan tinta emas Hari Depan Polisi dimulai setelah proklamasi Kemerdekaan, dimana Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada sidang nya hari kedua tgl 19 Agustus 1945 memasukkan kepolisian dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. Dengan demikian status Djawatan Kepolisi an Negara (DKN) secara adminis tratif mempunyai kedudukan yang sama dengan Dinas Polisi Umum pada masa penjajahan Belanda. c. 29 September 1945 setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, penguasa Jepang di Indonesia membubarkan peta, Gyu Gun dan Hei Ho sedangkan kepolisian tetap bertugas. Ini sesuai dengan Konvensi Jenewa, bahwa wilayah yang didudukin, kepolisian disepakati agar tetap bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Tribrata News Juli 2015 No.1

Dengan demikian setelah Proklamasi, Kepolisian di daerah – daerah menyatakan dirinya menjadi Kepolisian Republik Indonesia dengan berbagai cara. Ada yang dengan Proklamasi tanggal 21 Agustus 1945 oleh I.P.M. Jasin di Surabaya, ada yang menaikkan bendera Merah Putih menurunkan bendera Jepang, ada yang mengusir pejabat Polisi Jepang, seperti yang terjadi di Semarang, Solo, Padang, dan lain – lain. Jadi, waktu Alm. Kom. Jend Pol (P.) M. Jasin meminta agar 21 Agustus dijadikan Hari Lahir Kepolisian Negara Republik Indonesia, permintaan itu tidak salah benar. Tapi 1 Juli 1946 bukanlah Hari Lahir Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan penetapan Presiden No. 11/SD tahun 1946 dinyatakan : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Mengingat akan usul Dewan Menteri : Memutuskan : Menetapkan : 1. Jawatan Kepolisian yang sekarang masuk dalam liungkungan Kementerian Dalam Negeri, dikeluarkan dari lingkungan tersebut dan dijadikan jawatan tersendiri yang langsung dibawah pimpinan Perdana Menteri : 2. Penetapan ini mulai berlaku tanggal 1 Juli 1946. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 25 Juni 1946 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEKARNO Menteri Dalam Negeri ttd Soedarsono Diumumkan pada tanggal 25 Juni 1946 Sekretaris Negara ttd A.G PRINGGODIGDO Sejak itu KKN R.S Soekanto mengkonsolidasikan Kepolisian di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan antara lain membentuk cabang Jawatan Kepolisian Negara untuk Sumatera, berkedudukan di bukit tinggi. Beberapa perwira senior Polri, seperti Umar Said, Abdur

Rahman Suriokusumo, Djojo, dan sebagaimya dtugasmasuk kelompok, Front ABCD (Ameri ca British China kan ke Sumatera. dan Dutch) melawan Axis Jerman, Italia dan Jepang. Waktu Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal Di samping melaksanakan tugas–tugas Kepolisi 14 Agustus 1945, Belanda yang menyiapkan pemerinan Polri ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan tahan dan tentara pelariannya di Australia ingin kembali bahu –membahu dengan Angkatan Perang dan rakyat berkuasa di Indonesia mengikuti tentara Inggris yang pejuang. Polri menyatakan dirinya “Combattant” dan ditugaskan untuk menduduki Indoanggota Polri yang tinggal dan bekerja nesia. Belanda minta Inggris untuk sama dengan Belanda dinyatakan Comenangkap Soekarno dan Hatta, operator (Co) atau pengkhianat. Polri karena kata mereka adalah kolabobertugas dan bertanggungjawab disrator Jepang. eluruh wilayah negara dan melaksanaSutan Syahrir adalah pejuang kan semua tugas Kepolisian. Ini adalah ciri “Kepolisian Nasional” (National dibawah tanah selama masa pendu Politic), walaupun istilah Kepolisi an dukan Jepang. Sebenarnya kedudukan Polri dibawah Perdana Menteri Nasional belum digunakan secara restidak hanya masa revolusi fisik, tapi mi waktu itu. juga selama periode Demokrasi Perjuangan Polri selama revolusi fisik bersama angkatan perang dan Parlementer 1950 s/d 1959 dengan kemudian dalam penumpasan gerom kembalinya RI ke UUD 1945 pada tahun 1959, maka Polri kembali bebolan dan pemberontakan menjadi Polrada dibawah Presiden. ri sebagai pejuang bersama TNI. KaJadi keberadaan Polri dibawah rena menimbulkan kerancuan dengan Presiden adalah dalam kedudukan Hari Lahir Kepolisian Negara Republik Presiden sebagai Kepala PemerinIndonesia, maka dalam pernyataan 1 tahaan Negara dan bukan sebagai Juli 1979, Kapolri menegaskan bahwa Kepala Negara. Setelah peristiwa 1 Juli 1946 adalah Hari Lahirnya KeAyat (1) G30S/PKI, pada masa orde baru polisian Nasional Indonesia. dengan diadakannya jabatan MenDalam era reformasi dengan “Kepolisian Negara UU No. 2, tahun 2002, tentang Keteri Pertahanan Keamanan/Pang Republik Indonesia polisian Negara Republik Indonesia lima Angkatan Bersenjata, maka Polpasal 5 (2) dinyatakan : “Kepolisian ri yang resminya merupakan bagian merupakan alat Negara Repub lik Indonesia adalah dari ABRI dan UU No. 13/1961 maka negara yang berperan untuk pertama kali Polri berada Kepolisian Nasional yang merupadibawah Menhankam/Pangab. kan satu kesatuan dalam melaksandalam memelihara Setelah Polri pisah dari ABRI berakan peran sebagaimana dimaksud keamanan dan dasarkan Instruksi Presiden No.2, dalam ayat (1). tanggal 1 April 1999, Menhankam/ Tentang kedudukan Polri dibawah ketertiban masyarakat, Pangab Jendral Wiranto yang mePresiden, dalam Penetapan Presiden menegakkan hukum wakili Presiden dalam peringatan 1 tanggal 1 Juli 1946, disebut “Langsung Juli tahun 1999 menyampaikan pidibawah pimpinan Perdana Menteri”. serta memberikan dato, yang isinya antara lain : Perlu dimaklumi, walupun UUD 1945 perlindungan, Hari ini adalah hari yang bermenganut system Presidentil, yang sejarah bagi Kepolisian Negara berarti Presiden adalah kepala negara pengayoman dan Indonesia. Pada hari ini lima puluh dan kepala pemerintah negara, tetapi pelayanan kepada tahun yang lalu Pemerintah sesebagai takti dalam perjuangan kemer cara resmi melakukan reformasi deka an menghadapi Belanda sejak masyarakat dalam terhadap kedudukan dan susuNovember 1945 diberlakukan sistem rangka terpeliharanya nan organisasi Kepolisian Negara par lementer Komite Nasional IndoneRepublik Indonesia. Kebijakan sia Pusat (KNIP) diberlakukan sebagai keamanan dalam parlemen dan diangkat seorang Perpemerintah tersebut merupakan negeri” dana Menteri. Perdana Menteri yang tonggak sejarah yang sangat mo pertama adalah Sutan Syahrir. numental karena menandai terDalam perang dunia ke-II, Belanda bentuknya suatu badan Kepolisian

No.1 Juli 2015 Tribrata News

www.smpn1pwt.sch.id

Nasional, yang meleburkan semua badan–badan Kepolisian lokal ciptaan pemerintah Hindia Belanda. Langkah kebijakan tersebut dipandang tepat karena sebagai suatu Negara Kesatuan, kita seyogianya tidak meniru sistem Kepolisian yang diterapkan di neraga federal. Selanjutnya Menhankam/Pangab menyatakan : “Reformasi Kepolisian pada tanggal 1 Juli 1946 dilakukan dengan merubah kedudukan Polri dalam konstilasi ketatanegaraan RI. Jawatan Kepolisian Negara yang dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dan ditempatkan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, kemudian diubah sehingga berkedudukan langsung di bawah Perdana Menteri”. Kenyataan dan perkembangan sejarah yaitu keberadaan Kepolisian Negara RI, sebagai Kepolisian Nasional di bawah Perdan Menteri/Presiden masih ada

yang mempersoalkan, khususnya kedudukan Polri di ba wah Presiden (dalam perumusan RUU Keamanan Nasional dan gugatan – gugatan di mahkamah Konstitusi). Bila penegasan Polri sebagai Kepolisian Nasional dicantumkan dalam UU No. 2 tahun 2002 pasal 5 (2), maka kedudukan Polri dibawah Presiden ditegaskan dalam pasal 8 (1), UU 2 tahun 2002 berbunyi : Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah hasil DPR era Reformasi dan tahun 2002 ini berumur 10 tahun. Oleh karena itu dalam memperingati Hari Bhayangkara 1 Juli 2015 ini perlu. a. Penegasan, bahwa 1 Juli 1946 bukan hari lahirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi Hari lahirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah Presiden b. Peringatan dengan mengadakan evaluasi obyektif 13 tahun pelaksanaan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI; yang karena tingkat UU seharusnya merupakan landasan seluruh kebijakan Presiden dan Kapolri (dalam Pampres dan Perkap) Demikian uraian singkat ini sebagai masukan dalam peringatan 1 Juli 2015 dan 13 tahun UU No. 2, agar dimaklumi oleh seluruh jajaran Polri dan semua pihak terkait dan pemerhati Polri. n

ntmc-korlantaspolri.blogspot.com

Tribrata News Juli 2015 No.1

Kadiv Humas Polri dan Seluruh Staf mengucapkan

Selamat Hari Bhayangkara ke 69 Semoga Polri Semakin Sukses dan Dipercaya Masyarakat

No.1 Juli 2015 Tribrata News

Laporan Utama MEMAKNAI HUT BHAYANGKARA KE-69

Keberanian Bangkit dari Keterpurukan 1 Juli 2015, merupakan hari bersejarah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri tepat berusia 69 tahun.

ARI Rabu tanggal 1 Juli 2015, merupakan hari bersejarah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Karena pada hari ini, Polri tepat berusia 69 tahun. Peringatan hari ulang tahun Bhayangkara tahun ini, menjadi terasa lebih menyentuh jiwa. Karena Polri baru saja melangkah dari cobaan yang sangat berat. Suksesi di pucuk pimpinan Polri yang tidak lazim, harus dihadapi jajaran Polri. Katerlibatan pihak ketiga dalam suksesi itu, diakui atau tidak sempat menimbulkan ketegangan di internal Polri sendiri. Bahkan itu semua memicu munculnya kelompok-kelompok di tubuh Polri. Bahkan ada yang mengatakan, ada perang bintang di Trunojoyo. Kondisi ini semakin diperparah dengan ramainya “serangan” dari kelompok-kelompok massa tertentu kepada Polri dengan menggunakan amunisi teknologi informasi. Kelompok-kelompok ini memanfaatkan kebebasan informasi melalui media sosial, media massa cetak, elektronik dan online, untuk menyudutkan polisi. Sebagian besar media sosial, seperti digerakkan de ngan cara yang sistematis dan robotik, dengan intensitas tinggi “menggempur” pertahanan Polri. Merasa masih kurang kuat, kelompok-kelompok ini memanfaatkan media massa “yang bisa dibeli” untuk membombardir beritaberita miring. Semuanya dialamatkan ke Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.

Tribrata News Juli 2015 No.1

Karena kuatnya serangan kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab ini, tercipta suatu pandangan, bahwa Polri adalah satu-satunya lembaga yang korup di Indonesia, Polri adalah sebuah institusi yang tidak baik. Semua yang tidak baik, pasti berawal dari tangan polisi. Atau kalau ada sesuatu yang tidak baik, pasti ada campur tangan polisi di dalamnya. Bahkan, di tingkat anak-anak sekalipun, sudah ditanamkan sebuah stigma kalau polisi adalah orang atau lembaga yang menakutkan. Anak-anak sengaja ditakuttakuti dengan keberadaan sosok seorang polisi. Tidak pernah ada sedikitpun sisi positif Polri yang muncul ke permukaan. Pandangan dan sorotan negatif ini, jika dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutkan, tentu akan ber akibat tidak sehat. Karena sorotan negatif ini menyerang dari sendi terdalam di tengah-tengah masyarakat. Ini semua bisa melemahkan daya tahan tubuh personel Polri. Kondisi ini akan memunculkan sosok anggota polisi yang apatis, tidak mau tahu dan masa bodoh dengan semuanya. Bahkan mereka tidak akan peduli dengan citra positif atau negatif yang ada. Kalau memang kondisi ini memunculkan sosok yang dengan kerendahan hati mau memperbaiki diri dan memperbaiki institusi, tentu akan lebih baik. Tetapi kalau sebaliknya, tentu akan semakin me

negara dan pemimpin bangsa-- memberikan kesempatan muncul kan sosok polisi yang korup, akan melahirkan dan kepercayaan kepada institusi Polri untuk berbenah sosok polisi yang jahat dan sosok polisi yang memiliki diri. Sehingga Polri mampu menjalankan tugas kamtibego tersendiri. Ini akan merugikan korp berseragam mas dengan baik. coklat-coklat ini sendiri. Dan tentu saja merugikan rakyat Dan yang tidak kalah penting, peran media massa Indonesia. sangat menentukan hasil akhirnya. Karena peran sentral Pada titik inilah sebenarnya jajaran Polri mulai sadar. media massa inilah, media massa sering memposisikan Kesadaran akan adanya masa lalu yang kurang baik dan diri menjadi hakim. Media massa --dengan alasan menkeinginan untuk menjadi polisi masa depan yang procari keuntungan dari penjualan berita-- menjustice sefesional serta mampu memenuhi keinginan rakyat dan muanya sesuai penilaian media massa yang berorientasi bangsa. pada keuntungan finasial semata. Titik balik itu mulai muncul saat suksesi pimpinan Polri Pengelola media massa seharusnya bersikap jujur, terjadi. Saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerah kan pucuk pimpinan Polri tertinggi kepada Jenderal Pol adil, tidak berat sebelah dan membela kepentingan rak Badrodin Haiti, saat itulah semua kompleksitas peryat. Mereka harus berani kembali pada kode etik jurna masalahan internal di Polri selesai. Tidak ada lagi kelomlistik dan bukan kode etik cari duit. Karena kalau kode pok-kelompok dan tidak ada lagi rasa saling curiga. Polri etik yang kedua yang dimunculkan, sudut pandang meberada dalam satu komando gerak dan satu komando dia massa akan timpang. Tidak ada cek and balance dan langkah. tidak ada konfirmasi atas berita Juga saat Dewan Kepangkayang akan ditulis. Pandangan dan sorotan tan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Karena orientasi media massa negatif ini, jika dilakukan Polri menunjuk Komjen Pol Budi yang cenderung kepada me ngisi Gunawan sebagai Wakil Kapolri, pundi-pundi rekening ini, memun secara terus menerus pada saat itu pula kesempurnaan cul kan pihak-pihak yang memiliki dan berkelanjutkan, tentu institusi terjadi. Tidak ada posisi modal besar dan memiliki ambisi akan berakibat tidak sehat. kosong dan tidak ada jabatan yang untuk menghancurkan kelompok Karena sorotan negatif lowong. Juga tidak ada mata hari tertentu dengan menggunakan ke kembar. Duet Badrodin Haiti-Bukuatan media massa. Pemilik mo ini menyerang dari sendi di Gunawan, adalah duet angdal akan mampu “membeli” media terdalam di tengah-tengah gota polisi terbaik yang dipercaya massa dan menjadikannya “senmasyarakat. Ini semua bisa jata penghancur” massal. pemerintah dan rakyat untuk me melemahkan daya tahan Jika ini sampai terjadi, apamimpin Bhayangkara negara. kah para pengelola media massa Kini, suksesi itu telah terjadi. tubuh personel Polri. yang selalu merasa terhormat Mabes Polri telah menetapkan itu tidak merasa berdosa? Kaprogram kerja 100 hari dan program rena mereka memiliki andil dalam prioritas serta target-target tertentu penghancuran sebuah lembaga negara dan institusi yang harus dicapai. Polri dengan gerak cepat langsung negara. Seharusnya ada kesadaran dalam jiwa para melakukan perbaikan diri. Untuk mendukung semua itu, pengelola media massa, sehingga ada kontrol atas koordinasi antar kesatuan dan kepolisian wilayah, terus tulisan-tulisan mereka. diintensifkan. Mabes Polri juga melakukan penyegaran Kini, sudah bukan saatnya lagi kita saling mendi tingkat pimpinan. Semuanya terfokus pada penciptaan jelek-jelekkan, saling menyudutkan dan saling memprofesionalisme Polri. Jika secara internal Polri sudah berani bangkit dari bully hanya untuk kepentingan sesaat dan hanya untuk keterpurukan, apakah kita sebagai rakyat dan kita sekepenting an kelompok, sekarang saatnya kita berpikir bagai pemilik Polri, akan diam saja? Apakah kita akan maju dan moderen. Saatnya kita berpikir menjadi profemendukung langkah Polri ke depan yang lebih baik, atau sionalisme di bidangnya. sebaliknya kita akan terus mem-bully Polri agar terpuruk Karena itu, beri kesempatan bagi Polri untuk mendan tidak memiliki harga diri? jadi Polri yang profesional. Sangat tidak bijaksana kalau Masa depan Polri memang ada di tangan anggota kita merecoki institusi ini hanya dengan menambah bePolri sendiri. Tapi sebagai pemilik modal, rakyat juga peban kerja yang bukan menjadi tugas pokok dan fungsi nentu utama masa depan Polri. (tupoksi)-nya. Dan tentunya juga sangat tidak elegan Alangkah elegannya kalau kita rakyat, kelompok kalau ada pihak-pihak yang berusaha merebut tupoksi massa, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat yang memang milik Polri. n (jk)

No.1 Juli 2015 Tribrata News

Laporan Utama Kapolri:

Jangan Sampai Masyarakat Kehilangan Kepercayaan Kapolri Badrodin Haiti kembali mengingatkan, Polri masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat sebagai dampak dari perubahan sosial masyarakat yang dinamis, kondisi ekonomi yang belum stabil dan dinamika politik.

ERJALANAN panjang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menjadi polisi yang profesional, masih cukup panjang. Tugas berat menanti di depan mata, namun tantangan juga melintang di depan kaki. Belum lagi cobaan terkait suksesi pucuk pimpinan Polri. Implikasi proses suksesi tersebut, bisa menggoyahkan sendi-sen di organisasi, di antaranya berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan internal Polri. Karena itu, solidaritas seluruh jajaran bhayangkara sangat dibutuhkan untuk menjawab semua tantangan yang ada. Jangan sampai kondisi ini menghilangkan kepercayaan masyarakat yang selama ini telah dibangun de ngan susah payah. Penegasan kalimat ini, membahana hampir di seluruh jajaran Kepolisian Daerah (Polda) di Indonesia, melalui kapolda masing-masing daerah. Karena seruan ini adalah seruan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti yang disampaikan Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan dan harus di teruskan ke semua anggota Polri di seluruh pelosok tanah air. Melalui seruan itu, Kapolri me nyampaikan kepada seluruh jajarannya, tentang perkembangan situasi yang dihadapi Polri saat ini, terma suk menyamakan persepsi dan sikap Polri demi kepentingan institusi, masyarakat, bangsa dan negara. Memasuki tahun 2015, Kapolri meminta seluruh jajaran Polri lebih meningkatkan semangat, motivasi, dedikasi, daya juang serta komitmen Polri dalam mening kat kan kinerja

Polri sesuai ritme pemerintah yang menuntut kerja ekstra. Di tahun 2015 ini, Kapolri Badrodin Haiti kembali mengingatkan, Pol ri masih menghadapi berbagai tan tangan yang cukup berat sebagai dampak dari perubahan sosial masyarakat yang dinamis, kondisi ekonomi yang belum stabil dan dinamika politik. Di samping itu, Polri harus siap mengamankan pelaksana dua ratus empat pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilaksanakan secara serentak. Termasuk mengantispsi timbulnya dampak atas pemberlaku an masyarakat ekonomi ASEAN

10 Tribrata News Juli 2015 No.1

(MEA) pada akhir tahun 2015. Bukan itu saja, lanjut Kapolri, Polri juga masih menghadapi sejum lah gangguan kamtibmas yang harus diantisipasi. Di antaranya kejahat an konvensional, dengan prioritas pre manisme dan kejahatan yang me resahkan masyarakat, termasuk kejahatan dengan senjata api. Selain itu, juga kejahatan trasnasional, dengan prioritas terorisme dan radikalisme, narkotika, trafficking in per son dan cybercrime. “Ter masuk ke jahatan terhadap kekayaan negara dengan prioritas tindak pidana korupsi, illegal logging, illegal fishing dan illegal mining. Juga kejahatan

www.bbc.co.uk

yang berimplikasi kontinjensi dengan prioritas konflik sosial, intoleransi dan unjuk rasa anarkis,” kata Kapolri. Di samping itu, pimpinan Polri me minta perhatian khusus untuk mem berikan perlindungan kepada masyarakat dari aksi-aksi radikal atau anarkis, baik yang berdalih agama mau pun masalah sosial lainnya. “Karena itu, jajaran polri harus menyiapkan diri dan bertindak lebih pro aktif dalam menghadapi tantangan tugas guna meningkatkan kepercayaan masyarakat,” kata Badrodin Haiti. Guna merealisasikan hal tersebut, menurut Kapolri, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah melaksanakan delapan program quick wins dan rencana aksi, baik di bidang pembinaan, maupun oprasional. Kedelapan quick wins itu, menu rutnya, penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti pancasila. Perburuan dan pe nangkapan terhadap gelombang tero risme Santoso dan jejaring te rorisme. Aksi nasional pembersihan preman dan premanisme. Pembentu

kan dan mengefektifan satuan tugas operasi Polri kontra radikal dan deradikalisasi (khusus ISIS). Selain itu, juga pemberlakuan rekrutmen terbuka untuk jabatan untuk jabatan di lingkungan Polri, mulai dari tingkat Polres, Polda hingga Mabes Polri. Quick wins lainnya, ada lah polisi harus bisa bertindak se bagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik, pembentukan tim internal anti kurupsi dan crash program pelayan an masyarakat berupa pelayanan bersih dari percaloan. Kepada anggota kepolisian di seluruh Indonesia, Wakapolri menggarisbawahi perintah Kapolri Jende ral Badrodin Haiti yang harus dijalankan seluruh anggota. Pertama, bijak menyikapi perma sa lah an di tubuh Polri. Dengan menghormati proses hukum yang di laksanakan secara profesional dan memberikan bantuan hukum kepada anggota Polri yang terkena proses hukum. Polri akan melakukan pem belaan dalam batas koridor hukum. “Karena itu, jangan ada tindakan lain di luar itu, yang nantinya justru dapat memperkeruh situasi,” katanya. Kedua, menjaga solidaritas inter nal. Anggota Polri harus mampu me ng hilangkan sikap saling curiga dan saling menyalahkan serta tidak ada kelompok-kelompok yang pada gilirannya dapat merugikan institusi Polri.

“Saat ini banyak isu yang ber kembang, jangan termakan informasi yang belum tentu kebenarannya. Kondisi ini dapat dimanfaatkan pihakpihak lain untuk memecah belah Polri. Jaga persatuan dan kesatuan Polri, karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan,” katanya. Ketiga, tidak memperkeruh situasi. Karena itu, Kapolri meminta se luruh jajaran mempercayakan kepada fungsi Divisi Humas untuk menyampai kan berbagai informasi kepada media terkait berbagai hal tentang Polri. “Kalau ada persoalan-persoalan yang tidak jelas, tanyakan kepada pimpinan secara berjenjang atau langsung ke puncuk pimpinan,” katanya. Keempat, melaksanakan tugas se suai dengan peran, fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Karena ada hal yang lebih penting, yaitu masyarakat mengharapkan kiprah Polri dalam menjaga stabilitas kamtib mas, guna memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan pembangun an nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Tidak ada yang bisa memperbaiki Polri, kecuali kita semua yang berada dalam organisasi ini, dari pangkat tinggi hingga terendah. Karena itu, marilah introspeksi diri dan hilangkan segala bentuk pelanggaran atau penyimpangan, sebagai implementasi dan revolusi mental,” kata Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. n (JK)

No.1 Juli 2015 Tribrata News 11

mdikpol

Laporan Utama HUT BHAYANGKARA KE-69:

Kembali ke Jatidiri Menuju Polri yang Paripurna Peran Polri dalam sejarah perjalanan perjuangan bangsa telah membuktikan menyatunya Polri dalam setiap tindakan dengan cita-cita mulia rakyat, dalam mengembalikan dan mempertahankan harga diri dan kehormatan bangsa dan Negara.

ERINGATAN Hari Ulang Tahun Polri semestinya memberikan makna mendalam sebagai momentum penting dalam berkontemplasi dan refleksi diri dengan melihat kesejatian sebagai pengemban tugas dan fungsi aparatur negara dalam menjaga keamanan dalam negeri, sebagaimana dinyatakan dalam salah satu konsideran UU No 2 Tahun 2002 â&#x20AC;&#x153;bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungÂan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusiaâ&#x20AC;?. Penyelenggaraan fungsi Kepolisian menuntut anggota Polri hadir di tengah-tengah masyarakat dengan senantiasa menyelaraskan perilakunya dengan jati diri Polri yang sesungguhnya, yakni dengan memeÂgang teguh integritas dan komitmen kebangsaan, bekerja sesuai dengan tugas dan wewenang profesinya, berpegang teguh terhadap pedoman hidup Tri Bhrata, pedoman kerja Catur Prase-

12 Tribrata News Juli 2015 No.1

tya, dan etika Kepolisian dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya maupun dalam kehidupan sehari-hari demi pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara. Peran Polri dalam sejarah perjalanan perjuangan bangsa telah membuktikan menyatunya Polri dalam setiap tindakan dengan cita-cita mulia rakyat, dalam mengembalikan dan mempertahankan harga diri dan kehormatan bangsa dan Negara yang merdeka berdaulat, berkehidupan yang lebih baik dalam suasana aman dan tentram serta senantiasa menjaga sikap dan perilaku dari perbuatan yang tidak terpuji. Pada detik-detik awal kemerdekaan, setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu dan termasuk pada saat Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, polisi tetap menjalankan tugasnya sementara Peta dan Gyu-Gun telah dibubarkan pemerintah militer Jepang dan secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka. Perjuangan Polri sebagai bagian dari rakyat yang mencinta-citakan kemerdekaan dan bagian dari bangsa dan Negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan,

mendorong Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah RI. Polri menyatakan dirinya “combatant” yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polri terus berubah dan berbenah mengikuti dinamika perjuangan pasca kemerdekaan dan dinamika perubahan ketatangeraan yang terjadi di Indonesia.. Profesi Polisi adalah profesi yang mulia, karena profesi ini memiliki fungsi dan tugas pokok yang memuliakan masyarakat. Kemuliaannya tercermin dari fungsi dan tugas pokoknya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang diposisikan sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Sebagai pengayom, Polri harus mampu tampil menjadi pembimbing, rujukan tempat pengaduan seputar masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sebagai pelindung, Polri harus mampu menjamin keselamatan kepentingan, nyawa, harta dan benda masyarakat dan sebagai pelayan, Polri harus memberikan pelayanan optimal terhadap seluruh kebutuhan layanan masyarakat yang bersangkutan dan berhubungan dengan tugas-tugas kepolisian. Kemuliaan fungsi dan tugas pokok kepolisian ini terinspirasi dan tercermin dari kandungan sistem nilai pedoman kerja Catur Praseya Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain: (1) Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan (2) Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak manusia (3) Menjamin kepastian berdasarkan hukum (4) Memelihara perasaan terteram dan damai Jati diri kehidupan Polri sesunggguhnya tercermin dalam prinsip-prinsip Tri Brata yang merupakan pedoman hidup Polri dalam bersikap dan berperilaku ketika menjalankan tugas kepolisian yang kemudian dijabarkan dalam kode etik profesi kepolisian, mencakup tiga nilai: (1) Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (2) Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (3) Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Demikian juga, refleksi Jati diri Polri meyangkut komitmen pengabdian diabadikan dalam sebuah Hymne Polri, merupakan pernyataan sikap, komitmen dan doktrin yang terus-menerus digelorakan pada seluruh jajaran personil Polri dalam berbagai momen dan kesempatan, termasuk pada saat upacara-upacara kenegara an dan upacaraupacara di internal Polri. Hymne Polri “PADAMU INDONESIA, KUBERIKAN PENGABDIANKU, MENJAGA SELURUH RAKYATMU, SETULUS HATIKU, PANCASILA DAN TRI BRATA, AMALKAN PASTI, SUPAYA AMAN

DAN TENTRAM, NEGRIKU YANG DAMAI” Merupakan kehormatan tertinggi bagi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghayati, menaati dan mengamalkan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya maupun dalam kehidupan se harihari demi pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara, sebagaimana ditegaskan dalam pasal Pasal 19 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2002, yang secara eksplisit dimaksudkan untuk menjaga pejabat Polri senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan mengutamakan tindakan pencegahan. Keluhuran jati diri Polri terukir dalam sistem nilai etika profesi kepolisian yang merupakan penjaga kehormatan dan keluhuran martabat Polri mencakup tiga aspek, yakni: (1) etika pengabdian, yang mencerminkan sikap perilaku berbudaya dan beradab dari anggota Polri dalam setiap interaksi, dalam setiap perilaku dan dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian, (2) etika kelembagaan, mengatur sikap dan perilaku setiap anggota Polri yang harus menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik institusi Polri serta menghormati struktur hierarki organisasi Polri dengan semangat tetap menjunjung dan mengkedepankan asas kebenaran dan keadilan hukum serta menjaga dirinya dari sikap dan perilaku tidak terpuji, (3) etika kenegaraan, mengatur sikap dan perilaku anggota Polri dalam memposisikan dirinya sebagai bagian dari alat dan aparat negara dalam menjaga keutuhan NKRI, menjaga netralitas dalam kehidupan politik, menjunjung tinggi konstitusi dan menjaga keselamatan dan keamanan simbol-simbol negara, termasuk presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Jati diri Polri sebagai Bhayangkara sejati menuju Polri yang paripurna dalam era modern dan semakin global dewasa ini pun sesungguhnya terjawab dengan reaktualisasi sistem nilai Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sejalan dengan semangat nilai-nilai universal dengan menjunjung tinggi HAM, nilai-nilai demokrasi, prinsip-prinsip good governance, sistem polmas dan konsep polisi sipil sebagaimana semangat penyusunan dan pengesahan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Polri, reaktualisasi nilai-nilai Tri Bhrata, Catur Prasetya dan Kode Etik Kepolisian pun selaras dengan kemajuan jaman. Semangat dan manifestasi reaktualisasi sistem nilai Kepolisian diharapkan menghantarkan Polri menjadi World Class Organization yang mampu menerapkan best practice kepolisian global. JAYALAH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SELAMAT ULANG TAHUN KE-69 1 JULI 2015, SEMOGA SEMAKIN DICINTAI MASYARAKAT INDONESA, DAN SEMOGA SEMANGAT PENGABDIAN TIDAK PERNAH LUNTUR DAN SEMAKIN MERASUK DI HATI. n

No.1 Juli 2015 Tribrata News 13

Laporan Utama

www.antaranews.com

Pesan Presiden Joko Widodo

Jadilah Polisi yang Selalu Siap Bekerja, Berkarya, dan Bertanggung Jawab Polri sebagai aparat Negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat.

NDONESIA merupakan Negara yang kaya akan sejarah, setiap zaman ditandai dengan tuntutan dan tantangan tersendiri, yang tentunya mempengaruhi kualitas masyarakat terhadap pemahaman tentang kebangsaan. Reformasi pada tahun 1998 menjanjikan Indonesia baru yang lebih demokratis, sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat. Namun, 16 Tahun kemudiam, pemenuhan janji reformasi belum juga tercapai. Kondisi tersebut harus dievaluasi, untuk memberi jalan bagi kelahiran Indonesia Hebat. Saat ini Indonesia sedang dihadapkan pada 3 (tiga) permasalahan pokok bangsa, yaitu: Pertama, merosotnya kewibawaan Negara, ketika Negara tidak kuasa memberikan rasa aman kepada segenap warga Negara, tidak mampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah, membiarkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), lemah dalam penegakan hu-

14 Tribrata News Juli 2015 No.1

kum, dan tidak berdaya dalam menangani konflik sosial. Negara semakin tidak berwibawa ketika masyarakat semakin tidak percaya kepada institusi publik, dan pe mimpin tidak memiliki kredibilitas yang cukup untuk menjadi teladan dalam menjawab harapan publik terhadap perubahan ke arah yang lebih baik. Kedua, melemahnya sendi-sendi perekonomi an nasional, terlihat dari belum terselesaikannya persoal an kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antar wilayah, kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan dan teknologi, hal tersebut diakibatkan karena negara tidak mampu memanfaatkan kandungan kekayaan alam yang sangat besar, bagi kesejahteraan rakyatnya. Ketiga, merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Politik penyeragaman telah mengikis karakter Indonesia sebagai bangsa pejuang, memudarkan solidari-

tas dan gotong royong, serta meminggirkan kebudayaan lokal. Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik diskriminasi dan berbagai bentuk intoleransi. Negara abadi dalam menghormati dan menge lo la keragaman dan perbedaan yang menjadi karakter Indonesia sebagai bangsa yang mejemuk. Sikap untuk tidak bersedia hidup bersama dalam sebuah komunitas yang beragam telah melahirkan ekspresi intoleransi dalam bentuk kebencian, permusuhan, diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap “yang berbeda”. Kegagalan pengelolaan keragaman itu terkait dengan masalah ketidak adilan dalam realokasi dan redistribusi sumber daya nasional yang memperuncing kesenjangan sosial. Pada saat yang sama kemajuan teknologi informasi dan trasportasi yang begitu cepat telah melahirkan “dunia tanpa batas”, yang pada gilirannya membawa dampak negative berupa kejut budaya dan kehilangan identitas di kalangan generasi muda Indonesia. Untuk mengatasi 3 (tiga) permasalahan pemerintah telah menempatkan arah pembangunan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan, dengan visi, “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”, yang selanjutnya dijabarkan melalui misi: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulat an wilayah, menopang ke mandiri an ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berdasarkan hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Ketujuh misi tersebut dijabarkan kembali dalam 12 agenda strategi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik. 16 agenda strategi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam bidang ekonomi dan 3 agenda strategi untuk mewujudkan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan. Guna mewujudkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdaulat dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, telah ditetapkan 9 agenda

prioritas yang disebut NAWA CITA. Polri sebagai aparat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pene gak hukum, pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat, mempunyai andil yang penting dalam rangka mendukung stabilitas keamanan nasional melalui penciptaan keamanan dalam negeri, sebagai langkah mendukung visi pemerintah tersebut. Guna mensukseskan program Nawa Cita tersebut, maka saya intruksikan kepada segenap anggota Polri untuk: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara a. Legalitas peran Polri untuk memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara adalah: 1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30 ayat 4 Kepolisian Negara Indonesia adalah alat negara yang menjaga kemananan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 2) Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 pasal 6 ayat 1, Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan masyarakat. 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 5 ayat 1 Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya

No.1 Juli 2015 Tribrata News 15

keamanan dalam negeri. 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 6 ayat 1 huruf a, penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (peran Polri dalam me negakkan hukum). b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara ke amanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. c. Polri merupakan kepolisian nasi o nal yang tersebar hingga keseluruh penjuru tanah air, dengan jumlah personel 405.034 orang, maka Polri memiliki peran yang sangat penting guna menghadirkan rasa aman bagi segenap warga masyarakat. Oleh karena itu, profesional Polri merupakan kunci utama yang harus diwujudkan. d. Untuk mengamankan kepentingan dan keaman an maritim Indonesia, khususnya batas negara, ke daulatan maritim dan sumber daya alam, Polri agar memberdayakan fungsi Polisi perairan dan Polres/ Polsek pelabuhan. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. a. Polri harus mewujudkan akuntabilitas kinerja yang bersih dengan membangun sistem tata kelola yang baik dan benar. b. Mengoptimalkan sistem pengawasan internal (Itwasum Polri dan Divpropam Polri) maupun pengawasan ekternal (Kompolnas, DPR, Ombudsman, UKP4, KPK dan BPK) c. Konsisten dan komitmen menjalankan agenda Reformasi Birokrasi Polri secara berkelanjutan. d. Meningkatkan kompetensi aparatur Polri melalui sistem pendidikan Polri yang mahir, terpuji dan patuh hukum. e. Membuka ruang partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. f. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi anggaran Polri. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dalam kerangka negara kesatuan. a. Menata Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Polri sampai tingkat kewilayahan dengan prinsip Mabes kecil, Polda

16 Tribrata News Juli 2015 No.1

sedang, Polres besar dan Polsek kuat. b. Mempercepat penyebaran kekuatan personel Polri, khususnya di daerah perbatasan/daerah terpencil dan melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan. c. Merealisasikan dengan segera program 1 Desa 1 Bhabinkamtibmas dan program 1 Polsek 2 Polisi Wanita sebagai sentra pelayanan kepolisi an dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. d. Kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat dengan penampilan dan sosok sebagai polisi penolong dalam memberikan perlindung an, penga yo man dan pelayanan kepada masyarakat. 4. Menolak negara lemah dengan mereformasi sistem internal dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. a. Polri harus membangun dan mengembangkan sistem pengawasan dan trasparansi penyidik.

b. Meningkatkan profesionalisme penyidik melalui penyidikan dan pelatihan penyelidik serta uji kompetensi. c. Melakukan pemberantasan mafia peradilan secara konsisten dan tegas. d. Melakukan pemberantasan tin dakan penebangan liar (Illegal Logging), perikanan liar (Ilegal fishing), dan pertambangan liar (Illegal mining). e. Melakukan pemberantasan tindak kejahatan perbankan dan kejahatan pencucian uang. f. Melakukan penegak hukum lungkungan. g. Melakukan pemberantasan narkoba psikotropika. h. Menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak atas ta nah masyarakat. i. Meningkatkan perlindungan terhadap anak, perempuan dan kelompok termarjinalkan. j. Menghormati HAM melalui penyelesainan kasus secara berkeadilan. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia a. Mensukseskan program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui penerbittan Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Sejahtera (KKS). b. Penataan terhadap aset-aset Polri khususnya pengembalian fungsi asrama untuk anggota

Polri aktif. c. Meningkatkan program pendidikan dan pelatih an Polri, terutama para Bintara dan Tantama Polri. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional. a. Polri berkomitmen mengamankan program pemerintah di bidang pembangunan infrastruktur jalan dan proyek-proyek strategis lainnya. b. Melakukan reformasi sistem pelayanan kepolisi an untuk mendorong investor dalam menanamkan modalnya di daerah. c. Menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran arus orang, barang dan jasa dari sentra-sentra perekonomian domestik ke sentra pasar nasional 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategi ekonomi domestik. a. Polri harus mengamankan pembangunan dan pengembangan kebijakan pemerintah di bidang industri, perumahan dan pertambangan. b. Melaksanakan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya terhadap peyimpangan di bidang industri, perumahan dan pertambangan. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. a. Mewujudkan lembaga pendidikan Polri sebagai center for excellence. b. Melakukan revolusi mental anggota Polri mela lui strategi pendidikan budaya anti korupsi (Strakom PBAK), role modell agen perubahan di bidang anti korupsi, pelatihan NAC (neuroasso ciative conditioning), pelatihan TOT (training for trainer) dan pembangunan WBK (Wilayah Bebas Korupsi)\WBBK (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). c. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengasuh guna mewujudkan perubahan karakter menjadi

No.1 Juli 2015 Tribrata News 17

Polri sebagai penolong, pelayan, dan sahabat masyarakat. d. Setiap anggota Polri adalah pemimpin bagi dirinya sendiri dan menjadi pemimpin yang handal, oleh karena itu sangat tepat dengan tema Apel Kasatwil Tahun 2014, yaitu “Memantapkan Peran Kasatwil sebagai Pemimpin Manajer dan Administrator guna Menyongsong Grand Strategi Polri Tahap III dalam rangka mendukung Keberlanjutan Pemerintah dan Keberhasilan”. 9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia. a. Polri harus mengembangkan strategi Polmas (Perpolisian masyarakat) sampai ke tingkat desa/kelurahan. b. Menanamkan pemahaman tentang kebhineka an kepada segenap anggota Polri agar dapat mensosialisasikan kepada warga masyarakat binaannya. c. Membangun kerja sama Polri dan segenap komponen masyarakat guna mencegah konflik sosial. d. Mengembangkan Restorative Justice yang bertanggung jawab. e. Jadilah Polisi yang selalu siap bekerja dan bekerja, berkarya dan bertanggung jawab terhadap keamanan dalam negeri dengan mengelola segala bentuk gangguan dengan berpedoman pada strategi taktis dan teknis yang professional. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh anggota Polri untuk bekerja bersama-sama bergerak bersama-sama bersatu, bergotong-royong bareng-bareng agar apa yang kita cita-citakan dapat terwujud. Tanpa kerja, keras jangan harap tujuan dan cita-cita bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, negara makmur, dan negara besar akan tercapai.

18 Tribrata News Juli 2015 No.1

Masyarakat Harus Merasa Terayomi Kita harus membangun trust yang menunjukan bahwa Indonesia adalah negara yang berwibawa. Tantangan semakin besar dan kompleks, terlebih lagi ketika media sosial semakin marak dan perkembangan teknologi yang cepat sehingga negara tanpa batas. Oleh sebab itu, maka tindakan siapapun dan dimanapun harus tepat karena me nimbulkan potensi isu yang menyebar dimana-mana. Ketika sebuah negara dianggap tidak memberikan rasa aman kepada masyarakat, maka akan muncul persepsi masyarakat negative. Terkait dengan hal itu, maka personel Polri harus diperbanyak yang dilapangan, sehingga masyarakat merasa terayomi. Namun kenyataannya, kini semakin banyak yang ingin di kantor, sehingga ruangan kantor semakin lama harus semakin besar, sehingga memerlukan perlengkapan yang le bih besar lagi. Rasa aman terkait dengan persepsi berkorelasi dengan pembangunan kewibawaan negara. Oleh sebab itu, terkait dengan membangun kewibawa an, maka pada pertemuan apapun jangan sampai kita me rasa rendah diri. Pada setiap pertemuan manapun, saya selalu berusaha ada di depan di negara besar, misalnya seperti ketika sidang APEC di Tiongkok belum lama ini. Saya selalu berusaha berada di depan di antara Obama, Xi Jinping dan Vladimir Putin. Indonesia adalah negara besar yang memiliki dua pertiga laut dengan pulau seba nyak 17.000 lebih, sehingga penegakan hukum di laut harus dilakukan secara tegas. Pene gak hukum harus jelas, tanpa keraguan, sehingga masyarakat akan berpikir ketika akan melanggar hukum. Keraguan akan menyebabkan Indonesia diremehkan, oleh sebab itu perintah saya jika terjadi pencurian ikan adalah: “Tenggelamkan kapal, namun personel yang ada di kapal diselamatkan dulu”, tetapi saya tunggu sampai sekarang tidak ada yang tenggelam. Pembenahan hukum harus dimulai de ngan ketegas an dan tidak mencampur adukkan antara kebijakan dengan pelanggaran hukum. Keterbukaan juga menjadi salah satu faktor keberhasilan penegak hukum. n

Teknologi

Electronic Policing Merupakan “Pemolisian” di Era Digital Kombes Pol Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si

Electronic Policing (E-policing) yang merupakan pemolisian di era digital yang dapat mendukung pelayanan kepolisian yang prima yaitu: cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses.

IERA kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat berdampak terjadinya globalisasi. Selain segi positif globalisasi juga membawa permasalahan sosial yang berkaitan dengan gangguan ke amanan ataupun kejahatan yang terjadi dalam masyarakat akan semakin kompleks dan semakin canggih karena semakin sistematis terorganisir secara profesional dan memanfaatkan teknologi dan peralatan peralatan modern yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli/ profesional. Disamping itu kejahatanyapun akan semakin sulit untuk dicegah, dilacak dan dibuktikan. Selain itu tuntutan dan harapan masyarakat terhadap ki nerja polisi dalam menyelenggarakan pemolisiannya akan semakin meningkat yaitu adanya pelayanan prima. Pelayanan prima kepolisan dalam konteks ini dapat dipahami sebagai pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses. Sejalan dengan pemikiran di atas maka Kepolisian memerlukan model pemolisian dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Manfaat bagi kemajuan bangsa dan negara, kesejah teraan masyarakat, kemajuan institusi Polri.

b. Model pemolisianya baik yang berbasis: wilayah, kepentingan, maupun dampak masalah (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan keselamatan). c. Fungsi dan tugas pokok polisi baik sebagai institusi, sebagai fungsi maupun sebagai petugas kepolisian. Arah untuk polri di depan (setidaknya untuk 2020) polri sebagai institusi yang profesional (ahli), cerdas (kreatif dan inovatif), bermoral (berbasis pada kesadaran, tanggungjawab dan disiplin) d. Model-model pembinaan baik untuk kepemimpinan, bidang administrasi, bidang operasional maupun capacity building. Dalam membangun pemolisian di era digital pemikiran-pemikiran secara konseptual dan bertindak pragmatis yang saling melengkapi dan menjadi suatu sistem. Tatkala kita membangun sistem yang perlu diperhatikan adalah masukan (input), proses (cara mencapainya) maupun keluaranya (output), yang memerlukan adanya standar-standar baku sebagai pedoman operasionalnya (SOP).

No.1 Juli 2015 Tribrata News 19

mening katkanya sehingga polisi benar-benar menjadi sosok yang profesional, cerdas, bermoral dan modern E-Policing adalah pemolisian secara elektronik yang sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan dapat diartikan sebagai pemolisian secara online, se pejuang kemanusiaan sekaligus. hingga hubungan antara polisi dengan masyarakat bisa E-Policing dapat dipahami sebagai penyelenggaraan terjalin dalam 24 jam sehari dan 7 jam seminggu tanpa tugas kepolisian yang berbasis elektronik yang berarti batas ruang dan waktu untuk selalu dapat saling berbagi membangun sistem-sistem yang terpadu, terintegrasi, informasi dan melakukan komunikasi. sistematis dan saling mendukung, ada harmonisasi antar Bisa juga dipahami membawa community poli cing fungsi/bagian dalam mewujudkan dan memelihara ke pada sistem online. Dengan demikian E-Policing ini amanan dan rasa aman dalam masyarakat. Pemolisian merupakan model pemolisian di era digital yang berupa tersebut dapat dikatakan memenuhi standar pelayan an priya menerobos sekat-sekat ruang dan waktu sehingga ma yang berarti: Cepat, Tepat, pelayanan-pelayan an kepolisian dapat Akurat, Transparan, Akuntabel, terselenggara dengan cepat, tepat, akuDi era digital Informatif dan mudah diakses. rat, transparan, akuntabel informatf dan mau tidak mau Pelayanan prima dapat di mudah diakses. E-Policing bisa menjadi wujudkan melalui dukung an Polri harus melakukan strategi inisiatif anti korupsi, reformasi SDM yang berkarakter, pe birokrasi dan creative break through. perubahan mind set dan mimpin-pemimpin yang trans Dikatakan sebagai inisiatif antikorupculture set pemolisiannya formatif, sistem-sistem yang si karena meminimalisir bertemunya melalui E-Policing yang berbasis IT, dan melalui prog person to person dalam pelayanan-peram-program yang unggul dapat dijadikan model layanan kepolisian di bidang admini da l am memberikan pelayan strasi karena sudah dapat digantikan inisiatif anti korupsi, an, perlindung an, pengayom secara online melalui e-banking, atau reformasi birokrasi polri an bahkan sampai dengan melalui ERI (Electronic Registration and dan bagian dari penegak k an hukumnya. PemIdentification) dan sebagai reformasi bibahasan E-Policing dapat di Creative Break Through rokrasi karena dapat menerobos sekatkategori k an dalam konteks : sekat birokrasi yang rumit yang mampu 1. Kepemimpinan, 2. Adminismenembus ruang dan waktu misalnya trasi, 3. Operasional, 4. Capacity Building (pembangunan tentang pelayanan informasi dan komunikasi melalui interkapasitas bagi institusi). Unsur-unsur pendukung dalam net, dan hubungan tata cara kerja dalam birokrasi dapat membangun E-Policing: diselenggarakan secara langsung dengan SMK (Standar a. Komitmen moral Manajemen Kinerja) yang dibuat melalui intranet/internet b. Kepemimpinan yang transformative juga sehingga menjadi less paper dan sebagainya. c. Infrastruktur (hardware dan software) sebagai PuDikatakan sebagai bagian creative break through, sat data, informasi, komunikasi, kontrol, koordinasi, melalui E-Policing banyak program dan berbagai inovasi komando dan pengendalian. dan kreasi dalam pemolisian yang dapat di kembangkan d. Jaringan untuk komunikasi, koordinasi, komando pe misalnya pada sistem-sistem pelayan an SIM, Samsat, ngendalian dan informasi (K3i) melalui IT dan untuk atau juga dalam TMC baik melalui media elektronik, cetak kontrol situasi. maupun media sosial bahkan secara langsung sekaligus. e. Petugas-petugas polisi yang berkarakter (yang memE-Policing bukan berarti menghapus cara-cara manupunyai kompetensi, komitmen dan unggulan) untuk al yang masih efektif dan efisien dalam menjalin kedekat mengawaki untuk yang berbasis wilayah, menangani an dan persahabatan antara polisi dengan masyarakat kepentingan dan dan dampak masalah. yang dillayaninya. E-Policing menyempurna kanya, f. Program-program unggulan untuk dioperasional kan baik yang bersifat rutin, khusus maupun kontijensi, (tingkat manajemen maupun operasionalnya). g. Tim transformasi sebagai tim kendalli mutu, tim backup yang menampung ide-ide dari bawah (bottom up) untuk dijadikan kebijakan maupun penjabaran kebija kan-kebijakan dari atas (top down). Tim ini sebagai dirigen untuk terwujudnya harmonisasi dalam dan di luar birokrasi. Dan melakukan monitoring dan evalua si atas program-program yang diimplementasikan

E-Policing

20 Tribrata News Juli 2015 No.1

maupun menghasikan program-program baru. h. Selalu ada produk-produk kreatif sebagai wujud dari pengembangan untuk update, upgrade dan meng antisipasi dinamika perubahan sosial yang begitu cepat.

E Policing Sebagai Model Pemolisian Model pemolisian dapat dibuat 3 kategori : 1. Berbasis wilayah, 2. Berbasis kepentingan dan 3. Berbasis dam pak masalah. Ketiga kategori tersebut memiliki pendekatan yang berbeda namun ada benang merah nya yang menunjukan adanya saling keterkaitan satu dengan lainya. Model pemolisian ini dapat digunakan sebagai acuan dasar/pedoman dalam mengimplementasikanya, walaupun berbeda variasinya (berdasarkan corak masyarakat dan kebudayaanya) namun tetap memiliki prinsip-prinsip mendasar yang berlaku umum. Romo mangun wijaya mengatakan: “satu prinsip seribu gaya”. a. Pemolisian yang berbasis wilayah. Model ini boleh dikatakan sebagai model struktural dari tingkat mabes sampai dengan polpos bahkan bisa jadi pada babin kamtibmas. Semua tingkatannya di batasi wilyah hukum (bisa mengikuti pola pemerintahan/ada pola-pola khusus seperti yang diterapkan di Polda Metro Jaya yang wilayahnya ada 3 propinsi (DKI, Bantendan Jawa Barat). Ada Polres yang membawahi lebih satu wilayah kota/ kabupten. Ada juga wilayah polsek yang lebih dari 1 kecamatan. Nah pada tingkat Pospol dan babin kamtibmas ini yang perlu dibuat secara konsisten/ada modelnya. Di dalam pemolisianya akan berkaitan dengan penangan anpenanganan masalah, kepenting an-kepentingan di sinilah ada sa ling keterkaitan antara model yang berbasis wilayah, yang berbasis kepentingan maupun yang berbasis Dampak masalah. Pertanya anya: “ bagaimana membangun sistem terpadu yang saling mengisi dan saling melengkapi serta saling menguatkan dalam mewujudkan dan memelihara ke teraturan sosial (kamtibmas)? Untuk menjawab pertanyan tersebut yaitu dengan membangun back office (sebagai linking pin/ pusat K4Ei (Komunikasi, Komando dan Pengendaian, Koordinasi, Kontrol dan Monitoring, Evaluasi dan Informasi). Back office ini merupakan ruang operasi untuk mengharmonikan (kalau analogikan adalah dirigen dalam sebuah orchestra) pekerjaan yang diselenggarakan antar wilayah, fungsi/ bagian, maupun dalam kondisi yang diskenariokan, atau kondisi-kondisi kontijensi baik dari faktor manusia, faktor alam maupun faktor kerusakan infrastruktur. Back office ini merupakan sistem terpadu yang mampu

membangun database, komunikasi, komando dan pe ngendalian, koordinasi, kontrol dan monitoring, evaluasi serta informasi. Yang mampu memberikan pelayanan prima dengan pemolisian yang profesional, cerdas, bermoral dan modern. Untuk itu dperlukan keunggulan-keunggulan dalam mengimplementasikannya : a. Unggul SDM, b. Unggul data, c. Unggul pemimpin dan kepe mimpinnya, d. Unggul sarpras (berbasis ilmu pengetahu an dan teknologi), unggul jejaring, unggul anggaran. b. Pemolisian yang berbasis kepentingan. Model pemolisian yang berbasis kepentingan tidak dibatasi wilayah, namun dipersatukan oleh kepentingankepentingan bersama. Kepentingan-kepentingan tersebut bisa yang berkaitan: Dengan pekerjaan/ profesi, hobby, kegiatan, kelompok-kelompok kemasyarakatan. Mode ini dimplementasikan secara variasi oleh fungsifungsi kepolisi an yang ada pada pemolisian berbasis wilayah (Mabes sampai dengan polsek) sesuai dengan kategori-kategori kepentinganya (internasional, regional, nasional, maupun tingkat lokal). Melalui keunggulan-keunggulan tersebut di atas yang di harmonisasikan oleh petugas-petugas di back office maka walaupun pemolisiannya pada tingkat lokal sekalipun namun dampaknya dapat menjadi global karena ada sistem-sistem dasar dan pendukungnya yang saling terkait. c. Pemolisian yang berbasis dampak masalah. Akar masalah ini bukan tugas polisi namun merupakan potensi konflik dan dampaknya dapat menjadi konflik yang dapat mengganggu, menghambat, merusak bahkan mematikan produktifitas. Yang tentu saja akan menjadi tugas kepolisian tatkala menjadi gangguan terhadap keteratur an sosial. Pola pemolisiannya akan juga berkaitan dengan yang berbasis wilayah maupun yang berbasis kepentingan namun polanya berbeda karena penanganannya dengan pola khusus atau yang tidak bersifat rutin, walaupun dapat memanfaatkan sistem-sistem back office. Pola pe nanganan terhadap dampak masalah ini ditangani de ngan membentuk satuan-satuan tugas (Satgas) yang juga bervariasi karena juga akan berbeda dampak masalah dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, keselamatan dan sebagainya. Di era digital mau tidak mau Polri harus melakukan perubahan mind set dan culture set pemolisianya melalui E-Policing yang dapat dijadikan model inisiatif anti korupsi, reformasi birokrasi polri dan bagian dari Creative Break Through. n

No.1 Juli 2015 Tribrata News 21

Laporan Utama CALON PIMPINAN KPK

Ketika Niat Baik Polri Masih Diragukan print.kompas.com

Semua yang mendaftar itu harus dengan satu tekat untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini.

ANITIA Seleksi (Pansel) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya mencari calon pimpinan KPK yang tepat. Meskipun para pendaftar sudah mendekati angka 100, namun sepertinya Pansel KPK belum puas. Mereka masih akan melakukan penjaringan ke daerah-daerah. Mabes Polri mengumumkan tiga nama dari internal Polri yang akan didaftarkan ke Pansel KPK untuk. Ketiganya yakni Kapolda Papua Irjen Yotje Mende, Deputi Bidang V Koordinasi Keamanan Nasional Kemenkopolhukam Irjen Syahrul Mamma dan mantan Deputi Pemberantasan BNN Irjen (Purn) Benny Mamoto. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Anton Charliyan menjelaskan, ketiga nama tersebut telah diseleksi oleh Mabes Polri. Ia juga menyebut rekam jejak ketiganya tercatat sangat baik. “Ketiganya putra-putra terbaik Bhayangkara,” katanya.

Mereka, lanjut Anton, merupakan para pakar di bidang reserse serta memiliki kemampuan yang handal sebagai penyidik. Sementara, tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada nama-nama baru dari purnawirawan Polri yang akan diajukan ke Pansel KPK. Diajukannya nama tiga anggota Polri ini, menurut Anton Charliyan, sebagai bentuk niat baik Polri untuk membantu tugas-tugas KPK. Selain itu, secara yuridis KPK memang harus diawaki oleh ahli-ahli hukum yang berlatar belakang Polri atau Kejaksaan. Namun niatan baik Polri ini, ditanggapi miring berbagai kalangan. Ada yang mengatakan bahwa Polri tidak layak menduduki posisi pimpinan di KPK, ada juga yang beranggapan kalau Polri berada di pimpinan KPK justru akan menggerogoti KPK itu sendiri. Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis menegaskan,

22 Tribrata News Juli 2015 No.1

adanya pemikiran bahwa anggota Polri yang masuk menjadi capim KPK adalah tidak layak, merupakan pemikiran yang merusak hukum. “Itu pemikiran yang berbahaya. Itu bisa memecah belah bangsa. Pemikiran seperti itu bukan saja pemikiran inkonstitusional. Tapi itu pemikiran yang merusak hukum,” kata Margarito Kamis, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (16/6/2015). Ia menegaskan, kalau ada orang yang memiliki pemikiran seperti itu, sepertinya dia datang sengaja dengan membawa kebencian kepada institusi negara, khususnya membawa kebencian kepada Polri. Yang menunjukkan sikap anti polisi masuk menjadi calon pimpinan KPK, juga harus bisa menjelaskan kepada publik apa alasan mereka menyata kan seperti itu. Kalau memang alasan mereka karena pernah ada sengketa antara Polri dengan KPK, itu tidak bisa jadi alasan. “Sengketa kedua lembaga itu kan ada masalahnya,” kata Margarito Kamis. Kalau pun itu dijadikan dasar alasan mereka untuk tidak setuju masuknya anggota Polri menjadi calon pimpinan KPK, itu juga sebuah alasan yang mengada-ada. “Itu tidak bisa dijadikan alasan penolakan,” katanya. Ia menambahkan, jika polisi tidak boleh dan tidak layak daftar menjadi calon pimpinan KPK, buat apa ada penyidik di KPK. Kalau orang-orang kejaksaan dilarang mendaftar menjadi calon pimpinan KPK, buat apa ada kejaksaan di KPK. Karena itu, lanjut Margarito Kamis, pemikiran picik seperti itu

nasional.kompas.com

tidak boleh ada. Karena justru akan merusak bangsa dan memecah belah persatuan yang sudah ada. Selain itu, Margarito Kamis juga diminta tidak menarik anggotanya yang sudah mendaftar menjadi capim KPK hanya karena desakan sekelompok massa yang mengganggap Polri tidak layak. “Saya yang pertama kali akan meminta kepada Kapolri, agar jangan menarik anggotanya yang sudah mendaftar menjadi capim KPK. Jangan mundur dan harus terus maju,” katanya. Bahkan, lanjutnya, saya akan meminta anggota Polri, Kejaksaan dan tentara yang mau mendaftar sebagai capim KPK, secepatnya mendaftarkan diri. Jangan tunggu lebih lama lagi. Semua yang mendaftar itu harus dengan satu tekat untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Sementara itu, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) KH Sholahudin Wahid atau biasa dipanggil Gus Sholah mengemukakan, sudah seharusnya ada unsur Polri dan Kejaksaan ada di posisi pimpinan KPK. Karena itu, Gus Sholah menyambut baik rekomendasi Mabes Polri kepada dua jenderal polisi aktif untuk masuk dalam seleksi calon pimpin an KPK. “Ini menunjukkan kalau ada niatan baik di dalam Polri,” kata Gus Sholah, di Surabaya, Selasa (16/6/2015). Menurut Gus Sholah, yang dimaksud pimpinan itu kan Komisioner KPK. Harusnya ada kearifan pihak yang memiliki kewenangan politik untuk memilih pimpinan KPK, untuk selalu memasukkan dua unsur ini, Polri dan Kejaksaan,” katanya. Apa yang terjadi belakangan ini, menurut Gus Sholah, menunjukkan bahwa ada persoalan yang mendasar di dalam hukum Indonesia. Bahwa, tidak ada institusi hukum yang bisa disebut bersih. “Semua nya memiliki persoalan. Masalah nya, kita tidak bisa membiarkan ini berlarut. Harus segera diubah, ka-

rena ini menyangkut nasib bangsa,” kata Gus Sholah. Karena itu, dalam proses seleksi calon pimpinan KPK oleh Pansel KPK, Gus Sholah melihat perlu kearifan untuk memasukkan dua unsur ini. “Dulu, ada unsur Polri dan Kejaksaan. Ada Pak Ruki, ada Pak Bibit Samad. Ada juga Pak Tumpak. Saya tidak tahu apa persoalan hukum Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Tapi, yang terjadi ini menjadi pelajaran bahwa kita tidak menjadikan hukum lepas dari substansinya,” kata Gus Sholah. Apalagi, persoalan penyelidik dan penyidik dari Polri sudah menjadi pertimbangan hakim dalam gugatan praperadilan. “KPK ini lembaga ad hoc . Tidak bisa dibiarkan terus. Sampai kapan? Harus jelas masa berakhirnya. Setelah itu, kita kembalikan kepada lembaga hukum sesuai Undang-undang,” katanya. Gus Sholah tidak menampik soal pembentukan KPK karena alasan darurat korupsi. “Ya, dulu kan memang begitu niat dasar pembentu kannya. Karena kedua lembaga yang ada dinilai tidak mampu melakukan pemberantasan korupsi. Tapi sampai kapan? Apa akan dibiarkan berlarut begini,” katanya. Yang jelas, saat ini semua bisa dinilai dari kinerjanya. “Kalau memang ada peningkatan kinerja, saya kira rakyat atau publik akan bisa menerima,” katanya.

Pengamat ketahanan nasional Prof Iskandar Agung menilai, masih adanya pihak-pihak yang mempertanyakan bahwa polisi tidak layak menjadi pimpinan KPK, menunjukkan bahwa mereka tidak faham dan tidak tahu soal hukum. Karena pimpinan KPK memang harus mengetahui masalah hukum dan berlatar belakang hukum. “Nah, yang memiliki spesialisasi hukum adalah polisi dan jaksa,” pengamatnya. Menurut Prof Iskandar Agung, jika pada tingkatan penyidik KPK diisi orang-orang yang berlatar hukum dan dari anggota polisi dan kejaksaan, sudah seharusnya di level pimpinan juga diisi orang-orang yangahli hukum. “Kalau di level pimpinan KPK dipegang orang yang tidak menge tahui masalah hukum, akan terjadi abuse of power atau penyelahguna an wewenang,” katanya. Jika ini sampai terjadi, lanjut nya, akan sangat berbahaya bagi penuntasan kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK. Selain itu, tambahnya, KPK akan menjadi tunggangan para politikus dan orangorang tertentu yang memiliki ambisi kekuasaan. “KPK akan dijadikan alat untuk menjerumuskan lawan politik atau kelompok lain, demi kepentingan seseorang atau kelompok lainnya. Ini sangat berbahaya,” tambahnya.

No.1 Juli 2015 Tribrata News 23

setkab.go.id

Mengapa itu bisa terjadi, jelas Prof Iskandar Agung, karena masyarakat mengetahu secara pasti bahwa pimpinan KPK adalah orang yang tidak tahu masalah hukum dan bisa diajak main-main soal hukum. Karena itu, lanjut pendiri Partai Demokrat ini, masyarakat harus lebih bijaksana dalam menilai kasus ini. “Masuknya pimpinan-pimpinan Polri dan kejaksaan sebagai calon pimpinan KPK, adalah upaya untuk memperkuat KPK itu sendiri. Buka sebaliknya,” katanya. Sementara itu, Pansel capim KPK mulai tanggal 16-22 Juni akan mengunjungi sejumlah kota untuk melakukan sosialisasi terkait seleksi calon pimpinan KPK. Langkah jemput bola ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak lagi orang untuk mendaftar. Kota-kota yang akan dikunjungi antara lain, Padang, Yogyakarta, Medan, Balikpapan, Semarang, Pontianak, Bandung, Malang, dan Depok.

Rencana Pansel Capim KPK jemput bola ke daerah-daerah ini menuai kritik dari Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI). Menurut Ketua PMHI, Fadli Nasution, keliling daerah yang akan dilakukan Pansel Capim KPK ini tidak efektif dan pemborosan. “Tidak perlu banyak orang yang mendaftar Capim KPK, karena KPK tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Pimpinan KPK yang cuma 5 orang itu, bukan profesi apalagi lapangan kerja yang perlu diincar banyak pelamar,” kata Fadli di Jakarta, Selasa (16/6/2015). Dijelaskan Fadli, KPK adalah lembaga anti korupsi yang dibentuk khusus dengan UU Nomor 30/2002 tentang KPK. Fadli menegaskan, tugas utama dibentuknya lembaga ini yaitu untuk melakukan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi (tipikor). Dalam UU Nomor 30/2002 tentang KPK sudah diatur dengan

24 Tribrata News Juli 2015 No.1

jelas syarat dan kriteria Pimpinan KPK, yaitu Pasal 21 ayat (5) UU KPK menegaskan bahwa Pimpinan KPK adalah Penyidik dan Penuntut Umum. Berdasarkan ketentuan di dalam KUHAP dan UU Kejaksa an, penyidik dan penuntut umum perkara tindak pidana korupsi adalah kepolisian dan kejaksaan, terang Fadli. Diingatkan Fadli, jika Pimpinan KPK yang baru nantinya di luar kepolisian dan kejaksaan, justeru akan kesulitan dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena masih harus belajar lagi tentang penyidikan dan penuntutan, hal ini berpotensi me nimbulkan abuse of power di KPK. Kami menyarankan kepada Pansel Capim KPK, tidak usah jauhjauh keliling daerah, cukup menemui Pimpinan Kepolisian dan Kejaksaan, minta anggota terbaiknya di bidang penyidikan dan penuntutan untuk diseleksi sebagai calon Pimpinan KPK. n (jk)

PENELITI Indonesian Legal Round table (ILR), Erwin Natosmal Oemar, menolak adanya unsur Polri atau jenderal polisi untuk mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) KPK. Namun peneli ti ini menerima kehadairan TNI dalam penjaringan capim. Alasan penolakan masuknya unsur Polri, karena Polri lebih membutuhkan sosok jenderal yang berani untuk institusinya sendiri. Sedangkan alasan diterimanya TNI boleh-boleh saja mendaftar asalkan memenuhi standar yang berlaku antara lain, yang bersangkutan harus melepaskan atributnya di TNI. “Untuk Kepolisian saya pikir tidak usah dulu. Tenaga mereka lebih dibutuhkan di internal Kepolisian dalam melakukan reformasi kelembagaan dibandingkan di KPK,” kata Erwin, kepada wartawan, di Jakarta, Senin (15/6/2015). Dirinya menolak dalil yang menyebut, KPK membutuhkan pimpinan dengan latar belakang polisi agar hubungan KPK dengan Polri berjalan harmonis. Dia juga menolak pendapat yang menyebut KPK butuh pimpinan dengan latar belakang TNI agar Polri menjadi segan. “Sebelum penetapan tersangka Budi Gunawan tidak ada masalah antara Kepolisian-KPK, mereka saling bersinergi. Permasalahan itu ada di personal elite Kepolisi an, bukan kelembagaan,” ujarnya. Sedangkan untuk perwira tinggi dari TNI, menurut nya boleh-boleh saja mendaftar asalkan memenuhi standar yang berlaku antara lain, yang bersangkutan harus melepaskan atributnya di TNI. “Untuk TNI boleh saja mendaftar, namun harus melewati proses seleksi. Pansel tidak boleh berpikir ada perwakilan institusi karena yang ikut seleksi KPK adalah individu atau personal. Jika ada pihak-pihak yang berlatar belakang militer yang berkompetensi, kenapa tidak?”

www.cnnindonesia.com

Yang Menolak dan Menerima

ujarnya. Dikatakan, para capim KPK yang dijaring pansel harus memiliki rekam jejak antikorupsi yang konkret, tidak punya konflik kepentingan dengan partai politik termasuk dengan institusi penegak hukum, dan mampu bekerjasama dengan tim. Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra Apung Widadi juga mengungkapkan hal yang sama. Keberadaan sosok-sosok berlatarbelakang TNI maupun Polri bukan ukuran untuk menciptakan penegakan hukum yang harmonis. Khususnya dalam pemberantasan korupsi. “Kalau TNI urusi teritorial saja. Kalau Polri nantinya segan dengan KPK karena adanya jenderal TNI di sana, itu lebih kepada kompromi. Bukan segan dalam arti sesungguhnya,” kata Apung. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Juntho, Selasa (16/6/2015), menilai yang terpenting adalah sosok pribadi si calon dan si calon bukan membawa misi suatu institusi. “Bagi kami pendaftaran itu karena kapasitas calon sebagai pribadi, bukan institusi. Siapapun calonnya mau dari TNI, polisi atau kejaksaan, proses rekam jejak visi misi itu yang harus dilihat,” katanya. Emerson mengimbau jangan sampai figur yang memimpin KPK membawa misi tertentu. Misalnya, figur dari TNI membawa misi agar korupsi-korupsi di bidang pertahanan justru tak tersentuh.? Begitu juga dari polisi, dikhawatirkan figur tersebut punya misi mengamankan korupsi-korupsi di tubuh Kepolisian. Menurut Emerson, figur-figur dari kalangan tertentu itu harus deklarasi sejak awal, bahwa bila mereka terpilih jadi pimpin an KPK, tak akan tebang pilih penanganan korupsi. n (jk)

No.1 Juli 2015 Tribrata News 25

Laporan LaporanEkonomi Utama

Harapan Masyarakat Pangkas Ekonomi Biaya Tinggi Lesunya ekonomi tidak bisa dilawan seperti arus sungai kencang. Jangan dilawan, tapi ikuti saja. BCA menurunkan pertumbuhan kredit dari tahun-tahun sebelumnya di atas 20 persen, tahun ini menjadi 12 persen saja.

ONDISI ekonomi Indonesia tengah lesu. Hingga triwulan pertama 2015, ekonomi hanya tumbuh 4,7 persen. Paling rendah sejak 2009. Di tengah pelemahan ini, banyak pihak berharap bisnis makin efisien dengan memangkas ekonomi biaya tinggi. “Ekonomi biaya tinggi atau high cost economy itu bisa berupa pemalakan dan pemerasan di jembatan timbang atau dari preman. Polisi bisa menindak hingga berefek jera,” kata Kepala Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih, ketika dihubungi di Jakarta, Sabtu (13/6/2015). Selain pelaku pemalakan, polisi bisa berperan dengan menangkap pelaku yang menimbun barang. “Itu bisa menjaga stabilitas harga,” katanya. Ia mengingatkan, polisi sebaik nya berperan sebagai pemangkas

ketikdak efisienan dalam ekonomi. Bukan malah ikut nimbrung sebagai pelaku ekonomi biaya tinggi. “Kalau polisi bisa mengatur lalu lintas lancar, itu bisa menurunkan biaya bahan bakar,” katanya. Mengutip Wikipedia, ekonomi biaya tinggi dihasilkan dari praktik ekonomi ilegal yang berperan meningkatkan biaya produksi dan harga jual produk. Ekonomi biaya tinggi utamanya dipicu pungutan liar mulai dari perizinan di birok rasi, proses produksi, distribusi, hingga biaya angkut di pelabuhan. Masyarakatpun berharap kepolisian bisa menjalankan peran itu. Ekonom Didik J. Rachbini mengatakan hasil penelitian Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia menunjukkan pu ngutan liar sebesar 20-30 persen dari total biaya produksi.

26 Tribrata News Juli 2015 No.1

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyatakan ketidak efisienan ekonomi masih menjadi momok menakutkan di kalangan pebisnis. Contohnya, masih banyak pungutan di daerah. ”Misalnya kita kirim barang dari Tangerang ke Purwakarta. Masingmasing daerah punya pungutan yang harus dibayar di kabupaten dan kota yang dilalui. Makanya biaya logistik kita sangat tinggi. Masing-masing daerah pungut retribusi,” kata Sekjen Hipmi Priamanaya Djan. Ekonomi biaya tinggi meng akibatkan berkurangnya daya saing. Dalam Laporan Daya Saing Global World Economic Forum 2014-2015, daya saing Indonesia berada di urut an 34. Di level ASEAN, peringkat Indonesia masih kalah dari Singapura yang ada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 20, dan Thailand di peringkat 31. Namun Indonesia

kencang. Jangan dilawan, tapi ikuti saja,” kata Jahja. Menurut Jahja, BCA mengurangi pertumbuhan pinjaman dari tahuntahun sebelumnya di atas 20 persen, tahun ini menjadi 12 persen saja. “Jadi kalau ekonomi lesu tidak ada kiat melawan kecuali melonggarkan aktivitasnya,” katanya.

Kuncinya Ada di Pemerintah

masih lebih baik dari Filipina (52) dan Vietnam (68).

Jangan Dilawan Kondisi ekonomi dan bisnis yang tengah lesu ini diakui pula Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA) Jahja Setiaatmadja. Ketika dia bertemu para nasabah, banyak yang bilang bisnis mereka lesu. Tidak hanya penjualan motor dan mobil yang turun 21 persen dan 17 persen hingga April, sampai-sampai sektor pendukung properti seperti kaca dan gelas pun turun 30 persen. Lantas apa strategi BCA untuk mengatasi ekonomi yang kurang darah ini? “Lesunya ekonomi tidak bisa dilawan seperti arus sungai

Ekonom Lana mengatakan kondisi ekonomi yang lesu ini sebenarnya efek dari kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) November silam. Daya beli masyarakat turun drastis karena program-program pemerintah sebagai pengganti subsidi BBM belum mulus terwujud. Pengucuran anggaran negara pun lamban hingga ekonomi belum bisa banyak bergerak. Kini, kata dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu, banyak perusahaan di kawasan industri yang mengurangi jam kerja karyawan untuk menghemat biaya. Bahkan ada pula yang mulai mengurangi karyawan. “Masyarakat lapisan bawah terkena dampak paling besar,” katanya. Kunci untuk mengatasi masalah ekonomi yang lesu ini, menurut Lana, ada di pemerintah. Sebab ia menilai Bank Indonesia (BI) sudah sulit bergerak. BI tidak bisa menurunkan suku bunga untuk menggerakkan ekonomi. Pasalnya, Bank Sentral Amerika Serikat (Federal Reserve)

diperkirakan akan menaikkan bunga pada September nanti. Kebijakan Fed itu mengakibatkan dana keluar dari Indonesia. Lana mengatakan ada tiga hal yang sebaiknya dilakukan pemerintahan Jokowi-JK. Pertama, wujudkan janji-janji untuk merealokasi dana subsidi ke sektor produktif. “Penyerapan anggaran perlu dipercepat. Realisasinya belum kelihatan. Presiden Jokowi perlu juru bicara andal supaya ekspektasi publik yang terlanjur tinggi itu terbayar. Publik harusnya digiring supaya percaya diri,” katanya. Kedua, pemerintah harus berani untuk defisit anggaran yang lebih lebar dari sekedar 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Lana, APBN agak kedodor an dengan penerimaan pajak di bawah target. Karena impor turun, penerimaan pajak juga turun. “Industri kita itu rata-rata 40 persen bahan bakunya impor. Impor turun, pajak turun, lantas ekonomi kita melambat. Jadi harus berani defisit lebih lebar,” ujarnya. Dan ketiga, pemerintah sebaik nya berani utang untuk membiayai pembangunan lantaran penerimaan pajak terlihat tidak akan mencapai target. Apalagi rasio utang Indonesia masih rendah hanya 25 persen dari pendapatan (PDB). Jauh dari jumlah utang AS yang mencapai 101 persen dari PDB, atau Jepang yang berutang 230 persen dari pendapatan PDB. Jika situasi ekonomi yang lesu ini berlarut-larut, menurutnya, bisa berakibat kekacauan sosial. Masyarakat yang kelaparan bisa melakukan kejahatan. Terlebih kebutuhan hidup dan keluarga menje lang bulan Ramadhan dan Lebaran biasanya meningkat. Kalau sudah begini, polisi lagi-lagi harus turun tangan untuk mengatasi masalah keamanan. n (ts)

No.1 Juli 2015 Tribrata News 27

Kriminal

Penelusuran Penyidik Bareskrim Polri terhadap Jalur Korupsi Kondensat Penyidik terus menelusuri serta menggali berbagai informasi terkait masalah pembayaran dalam proses jual beli kondensat.

ADAN Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri meng ungkap kasus dugaan korupsi dan atau pencucian uang penjualan kondensat oleh BP Migas (SKK Migas) kepada PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) yang merugikan negara Rp2 triliun. Banyak pihak yang mengaku tidak tahu atau mengaku tidak terlibat dalam kasus ini. Namun diyakini, kasus ini melibatkan banyak pihak dan diduga aliran dana uang haram itu mengalir ke berbagai lapisan masyarakat. Karena itu banyak tekanan kepada Bareskrim Polri yang berusaha mengungkap kasus ini hingga tuntas. Hingga berita ditulis, sebanyak 35 orang saksi sudah diperiksa penyidik. Saksi itu termasuk Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dengan perincian 20 orang sari SKK Migas, 9 orang dari PT TPPI, 6 orang dari Kemenkeu, satu orang

dari BP Migas, satu orang juga dari Kementerian ESDM, 3 orang dari PT Pertamina, saksi dari pihak lain ada 2 orang dan seorang ahli. Selain itu, penyidik Bareskrim Polri juga telah menetapkan 3 tersangka, masing-masing Raden Priyono selaku Kepala SKK Migas, Djoko Harsono selaku Deputi Finasial Ekonomi dan Pemasaran serta Honggo Wendratno selaku Presiden Direktur PT TPPI. Penyidik terus menelusuri serta menggali berbagai informasi terkait masalah pembayaran dalam proses jual beli kondensat. Dalam penelusurannya, Bareskrim Polri pun memeriksa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang saat ini menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kondensat pada Senin (8/6/2015) lalu. Pemeriksaan tersebut digelar di Kantor Kementerian Keuangan

28 Tribrata News Juli 2015 No.1

(Kemenkeu), Jalan Wahidin, Jakarta Pusat, sejak pukul 10.00 WIB atas permintaan Sri Mulyani yang me ngaku memiliki keterbatasan waktu serta keberadaan dokumen penting terkait pemeriksaan. Direktur Tindak Pidana Khusus Ekonomi Khusus, Brigadir Jende ral Victor Simanjuntak menutur kan bahwa demi terlaksananya pemeriksaan serta terwujudnya kepentingan beliau tidak ada salahnya pemeriksaan dilaksanakan di Kemenkeu. Sebagai seorang warga Indonesia, Sri Mulyani mengaku bahwa dirinya mematuhi hukum dan undang-undang di Republik Indone sia serta mendukung langkahlangkah yang dilakukan Polri dalam pemberantasan korupsi dengan memberikan kesaksi. Ia pun langsung menjelaskan duduk perkara kasus kondensat pada tahun 2009 tersebut ditemani oleh dua orang dari Kemenkeu. Usai pemeriksaan, Bareskrim Polri menyatakan tidak ada kesalahan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dugaan korupsi pada jual beli kondensat bagian negara. “Sejauh ini Sri Mulyani belum ada masalah,” tutur Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Briga dir Jenderal Victor Simanjuntak di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (9/6/2015) lalu. Terkait masalah-masalah pembayaran dalam proses jual beli kondensat antara Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas, sekarang SKK Migas) dan PT Trans Pacific Petro-

chemical Indotama (TPPI), Victor menyatakan Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara memang bertanggung jawab. Akan tetapi, mengenai urusan kebendaharaan tidak harus langsung dikaitkan kepada jabatan Menteri Keuangan yang saat itu dijabat Sri Mulyani. Brigadir Jenderal Victor menduga tanggung jawab tersebut dipegang anak buah Sri Mulyani di Kementerian Keuangan. “Tentu ada pejabat yang seharusnya mengontrol pelaksanaan ini. Akan diketahui dari jobdesk (rincian pekerjaan) pejabat-pejabat. Siapa yang mengontrol jika TPPI menunggak pembayaran,” katanya. Lebih lanjut Brigadir Jenderal Victor mengatakan, Kementerian Keuangan tidak terlibat dalam proses penunjukan langsung TPPI sebagai perusahaan rekanan penjualan kondensat BP Migas. Alasannya, Sri Mulyani menyetujui

tata cara pembayaran kondensat ini setelah ada keputusan untuk menunjuk TPPI. Karena sudah ditunjuk, sebagai Menteri Keuangan Sri Mulyani merasa berkewajiban untuk menetapkan cara pembayaran. “Jadi sudah ditunjuk dulu, baru surat beliau keluar,” ujarnya menambahkan. Victor juga menyatakan pemeriksaan terhadap Sri sudah cukup. Keterangan yang diberikan Sri dinilai sudah sangat jelas dan belum diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Viktor sempat menyatakan Sri Mulyani menyetujui cara pembayaran kondensat tanpa merujuk kepada surat kontrak, beberapa bulan sebelum penjualan pertama dilakukan. Terkait hal tersebut, Sri mengata kan, kebijakannya menetapkan tata laksana pembayaran kondensat oleh TPPI kepada pemerintah pen

ting untuk mengatur pola hubungan antara badan milik negara yang terkait pada penyerahan dan jual beli kondensat tersebut. Lebih dari itu, ia berkata, surat tata laksana pembayaran itu dikeluar kannya untuk menjaga kepentingan negara bahwa TPPI harus melunasi kewajiban pembayarannya. Jika berjalan sesuai rencana awal, Sri mengatakan penggunaan aset negara dapat dioptimalkan. Sri juga menjelaskan, surat BP Migas bernomor 011 tanggal 12 Januari 2009 tentang penunjukan langsung kepada TPPI sebagai penjual kondensat negara mengatur dua syarat, yakni TPPI harus menyediakan jaminan pembiayaan yang sesuai ketentuan BP Migas untuk setiap pengambilan kondensat negara yang dijual dan TPPI harus mengganti seluruh kerugian jika gagal menjual kondensat yang telah direncanakan. Dalam kasus ini, TPPI diduga mengakibatkan piutang kurang lebih sebesar Rp2 triliun dalam proses penjualan kondensat bagian negara yang diperoleh perusahaan dari BP Migas. Selain itu, BP Migas juga diduga menunjuk langsung TPPI sebagai mitra penjualan meski diketahui sedang dalam keadaan finansial yang tidak sehat. Hingga saat ini, penyidik Baeskrim telah menetapkan tiga tersangka yang bertanggung jawab terkait kasus tersebut, yakni DH, RP,

No.1 Juli 2015 Tribrata News 29

dan HW. Identitas lengkap ketiganya hingga saat ini belum dibeberkan oleh Kepolisian. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menegaskan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani belum tentu bersalah dalam dugaan korupsi penjualan konden sat yang melibatkan PT TransPacific Petrochemical Indotama (PT TPPI), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu

Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan Kementerian ESDM. Proses tersebut dinilainya sebagai hal yang wajar. “Belum tentu orang itu (Sri Mulyani) bersalah. Jangan anggap kalau ini diperiksa lalu bersalah. Itu proses yang wajar. Kan itu kewajiban setiap orang untuk beri kesaksian manakala diminta atau terkait proses hukum,” tutur Badrodin di Kantor Wapres, Jakarta,

Kamis (4/6/2015). Kapolri menjelaskan pihaknya berupaya mencari fakta hukum terkait kasus tersebut. Keberadaan Sri Mulyani di Amerika Serikat tak menghalangi Polri untuk meminta keterangannya. Bahkan bila perlu Polri akan mengirimkan penyidiknya ke Negeri Paman Sam. “Ada prosedurnya, bisa dipanggil sini. Kalau nggak bisa, ya kita datang ke sana,” ujarnya. n (ir)

Dimana Pegiat Anti Korupsi? KEBERANIAN Polri mengungkap kasus dugaan korupsi penjualan kondensat bagian negara antara SKK Migas dengan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), menimbulkan pro dan kontra. Ada pihak-pihak yang senang dengan adanya pengungkapan itu, namun ada juga yang merasa terusik de ngan sikap polisi. Ketua Umum Pembela Kesatu an Tanah Air (Pekat) Indonesia Bersatu, Markoni Koto, menilai, ada yang aneh saat polisi mengungkap kasus ini. Karena polisi sepertinya “bekerja sendiri”. Tidak ada dukungan masyarakat atau pihak-pihak yang selama ini selalu mendukung pengungkapan kasus korupsi. “Kami malah heran, mengapa pegiat anti korupsi justru diam saja saat Bareskrim mengungkap kasus ini. Ada apa dengan mereka,” katanya. Markoni meyakini, sejak awal pegiat anti korupsi pasti telah menge tahui adanya korupsi dalam kasus ini. Namun mereka diam saja dan tidak berusaha mengutak-atiknya. “Entah apa alasannya,” katanya. Jika pegiat anti korupsi mengaku tidak tahu, tambahnya, mereka jelas berbohong. Karena dugaan kerugian negara saja mencapai Rp2 triliun. “Ini bukan angka sedikit. Dan

mereka pasti berbohong kalau mengatakan tidak tahu soal kasus ini,” katanya. Yang menjadi permasalahan, lanjut Markoni, kini banyak pihak yang berusaha menjegal dan menekan Kepala Bareskrim agar menghentikan penyidikan yang dilakukan Polri. “Ini pertanyaan baru yang muncul. Mengapa mereka mendesak Bareskrim menghentikan penyidikan? Pasti mereka memiliki kepen tingan dan sangat mungkin mereka mendapatkan keuntungan dari korupsi itu,” katanya. Karena itu, Markoni menantang suara fokal dan keberanian pegiat

30 Tribrata News Juli 2015 No.1

anti korupsi untuk mendukung Polri dalam menuntaskan kasus ini. Pegiat anti korupsi, lanjutnya, selalu mendukung pengungkapan kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tapi mereka tidak pernah mendukung pengungkapan kasus korupsi yang ditangani Polri dan kejaksaan. “Jika mereka benar-benar pegiat anti korupsi, tentunya mereka mendukung siapa pun yang mengungkapkan kasus korupsi. Bukan pilih-pilih seperti itu. Atau jangan-jangan, mereka bukanlah pegiat anti korupsi yang sebenar nya,” katanya. n (jk)

No.1 Juli 2015 Tribrata News 31

Info Mudik

MUDIK

Mendambakan Keamanan Dari Jakarta Hingga Kampung

UASA di bulan suci ramadhan tanpa terasa sudah mema suki pertengahan bulan. Ada sebagian masyarakat, yang saat ini tengah sibuk mempersiapkan perjalanan mudik untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar di kampung halaman. Untuk mencapai kampung halaman itu, tentu membutuhkan moda transportasi dan dukungan finansial serta kesehatan yang memadai. Karena itu, semuanya harus sudah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari. Jajaran kepolisian sendiri, seper ti diungkapkan Kapolri Jenderal Pol Badrotin Haiti, pihaknya sudah sejak awal memberikan arahan kepada seluruh Kapolda se Indonesia untuk mempersiapkan pengamanan. Kapolri mempercayakan pengamanan penuh kepada masing-masing pimpinan wilayah, karena mereka lebih mengetahui karakteristik wilayah masing-masing.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Anton Charliyan menegaskan, hari raya Idul Fitri bukan hanya perayaan keagamaan, tetapi sudah berkembang sebagai bagian tradisi atau budaya bangsa Indonesia. Sehingga datangnya Idul Fitri selalu disertai peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat. Dengan terjadinya peningkatan mobilitas pergerakan masyarakat ini, lanjutnya, akan meningkatkan volu me arus lalu lintas kendaraan yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Dampak lain yang perlu diantisi pasi adalah meningkatnya gangguan kamtibmas dan kriminalitas. Anton menambahkan, Polri juga telah melakukan perkiraan ancaman yang mungkin timbul. Sebelum ramadhan, ancaman yang mungkin timbul adalah ancaman terorisme atau teror bom, sabotase, perkelahian antarwarga, desa, kampung dan antar kelompok, penjualan petasan.

32 Tribrata News Juli 2015 No.1

“Ancaman lain yang mungkin timbul adalah berbagai bentuk kriminalitas, seperti pencurian de ngan pemberatatan dan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, peredaran uang palsu, hipnotis, pembiusan dan penganiayaan,” kata Anton. Menjelang Idul Fitri, juga pasti terjadi peningkatan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), gas, ener gi listrik. Peningkatan juga terjadi pada harga-harga kebutuhan pokok. Peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis. “Kita juga mengantisipasi muncul nya aksi balapan liar, penyalah

gunaan narkoba atau miras, terjadinya kebakaran. Termasuk di dalamnya peredaran makanan atau minuman kadaluwarsa,” kata Anton. Kepolisian, lanjut Anton, juga menghimbau kepada masyarakat yang merayakan Idul Fitri untuk tetap berhati-hati dalam berkonvoi atau takbir keliling. Masyarakat diminta tidak menggunakan kendara an terbuka sebagai kendaraan penumpang. Antisipasi lainnya adalah timbulnya kericuhan saat pembagian zakat fitrah, serta pengamanan jika terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk mendukung terciptanya kamtibmas ini, tambah Anton Charli yan, pihaknya didukung instansi terkait dan mitra kamtibmas lainnya menyelenggarakan Operasi Kepolisian Terpusat dengan sandi Operasi Ketupat-2015. Operasi ini dilaksana kan di Mabes Polri dan satuan wilayah selama 16 hari, dengan mengedepankan kegiatan preemtif, preventif dan penegakkan hukum yang didukung kegiatan kuratif dan rehabilitasi. Anton menambahkan, operasi kepolisian terpusat ini bersifat terbuka dalam bentuk operasi harkamtibmas yang dilaksanakan

dengan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa merayakan Idul Fitri dengan rasa aman dan nyaman. Sasaran operasi ini adalah segala bentuk potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata, sebelum, pada saat dan pasca Idul Fitri, yang dapat menghambat dan mengganggu perayaan Idul Fitri. “Yang dimaksud dengan potensi gangguan adalah kemungkinan terjadinya gangguan akibat kondisi geografis, ideologi dan poleksosbudkam,” katanya. Sedangkan ambang gangguan lebih kepada lokasi kegiatan pada saat Idul Fitri itu sendiri, misalnya tempat ibadah, hotel, tempat wisata, pemukiman, stasium dan terminal, jalur mudik, rest area dan sebagainya. Untuk gangguan nyata, bisa berupa bom, sabotase, dan kriminalitas lainnya. Target operasi, menurut Anton, warga masyarakat yang berbelanja untuk keperluan Idul Fitri maupun berwisata, warga yang melakukan takbiran, warga yang melaksanakan kegiatan mudik dan balik. Cara bertindak dalam operasi ini, jelasnya, melaksanakan kegiat an deteksi dini, melakasanakan pembinaan masyaraka, memberikan penyuluhan dan penerangan, melaksanakan pengamanan terbuka dan tertutup, patroli di pemukiman penduduk, melaksanakan kegiatan

Kamseltibcar Lantas, serta melakukan penegakkan hukum. Selain itu, polisi juga mendirikan pos pengamanan dan pos pelayanan lebaran pada tempat-tempat keramaian umum. Bersama instansi terkait, perusahaan, mitra kamtibmas dan agen pemegang merk (APM) menyiapkan pos mudik dan balik. “Untuk mendukung operasi ini, total personel yang diturunkan sebanyak 82.032 orang yang terdiri atas 1.547 orang dari Mabes Polri. Sisanya dari personel-personel polda masing-masing,” kata Anton Charliyan.

Siaga Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian seusai dilantik, menyatakan kesiapannya mengamankan Ibu Kota. Untuk mendukung pengamanan ini, Polda Metro Jaya menurunkan tiga per empat personelnya. Polisi, lanjut Tito, akan berada di semua tempat-tempat terkumpulnya massa untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi. Pengamanan, lanjutanya, juga dilakukan di semua tempat ibadah, terutama di masjid-masjid. Pusat pertokoan, pembelanjaan dan mall serta sentra bisnis lainnya. Penjagaan, lanjutnya, juga dilakukan di semua pemberangkatan moda transportasi seperti bandara, pelabuhan, stasiun dan terminal. Bahkan terminal-terminal kecil juga tetap menjadi prioritas pengamanan. Polda-polda di seluruh Pulau Jawa, mengantisipasi jalur mudik agar tetap aman dan nyaman. Juga persiapan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan utama, jalan tol dan jalan alernatif. Pengamanan juga dilakukan di semua stasiun bahan bakar dan rest area. Jalur-jalur ini harus tetap aman sejak mulai arus mudik berlangsung hingga arus balik. Sementara polda di luar Pulau Jawa juga memberikan pengaman an bagi semua pemudik. n (jk)

No.1 Juli 2015 Tribrata News 33

Opini

Mengobati Luka Batin Masyarakat Sebelum mengobati yang sakit adalah menyehatkan diri, itu idealnya. Bagi kepolisian, keduanya hendaknya berjalan simultan, karena penyehatan juga bagian dari proses penyembuhan.

UKA batin merupakan sebuah kondisi psikologis/kejiwaan yang menunjukkan adanya sikap-sikap anti sosial, hilang harapan, apatis atau masa bodoh, anarkisme dan sebagainya. Sebagai dampak dari kekecewaan yang terus menerus, disebabkan dari perkataan, perbuatan yang menyinggung harga diri atau melecehkan, memeras, menakut-nakuti, mengancam, membodoh-bodohi, menganiaya, menteror dan menekan. Orang yang luka batin biasanya labil, mudah diprovo kasi, dipenga ruhi, dihasut, diajak pada tindakantindakan anarkis, bahkan menjadi teroris sekalipun. Semua itu sebagai bentuk pengekspresian atas batin yang luka. Pelaku-pelaku kejahatan walau tidak semuanya dapat dikatakan se bagai kelompok/golongan luka batin. Sikap-sikap anti pemerintah, intole r an, radikalisme dan terorisme juga dapat dikategorikan sebagai kelompok luka batin. Luka ba-

tin masyarakat akibat dari sistemsistem pelayanan publik yang buruk, pemerasan oleh para aparatnya. Adanya kewajiban memberi upeti kepada sang aparat dengan berbagai alasan. Pelayanan publik yang buruk dapat dikategorikan pelayanan yang : 1. Tidak profesional, 2, tidak meme nuhi standar kualitas pelayanan prima, 3. Sarat dengan KKN, 4. Sikap pejabat/petugas dibidang pelayanan publik yang arogan dan sewenangwenang. 5. Infrastruktur yang tidak memadai, 6. Sistem-sistem pelayan an model feodal Tatkla masyarakat terjangkit luka batin maka, mereka tidak lagi peka, tidak ada empati, tidak peduli lagi akan hidup dan kehidupan, baik bagi dirinya atau orang lain. Di mind setnya memikirkan bagaimana membalas dendam, bagaimana mencari peluang untuk mengekspresikan luka-lukanya. Tatkala masyarakat luka batinya kepada Polisi maka, Polisi tidak dianggap dan tidak dipedu-

34 Tribrata News Juli 2015 No.1

likanya, bahkan bisa dilawan atau mungkin dihancurkannya. Luka batin ini dampak dari ketidak adilan, tatkala Polisi ingin mengobati luka batin masyarakat maka, Polisi hendak nya berupaya membangun institusi yang adil dan menerapkan sebagai penegak hukum dan keadilan. Apabila didalam institusi kepolisi an masih mencermin kan ketidak adilan dan sarat KKN maka, jangan harap pemolisiannya akan adil dan jangan berharap akan mengo bati, yang terjadi justru sebaliknya menambah dan memperluas luka batin masyrakatnya. Membangun birokrasi yang adil adalah membangun sistem yang fair berbasis pada kompetensi. Tidak dengan pola-pola pendekat an personal, tidak melanggengkan KKN, sehingga para petugas Polisi orientasi pada kerja dan gaji, bukan pada jabatan “basah”. Sehingga kinerja pelayanan men cerminkan: 1. Profesional, 2, Memenuhi standar kualitas pelaya n an prima (cepat, tepat, akurat, trans paran, akuntabel, informatif dan mudah diakses). 3. Menghapuskan terjadi nya peluang KKN, 4. Sikap pejabat dan petugas dibidang pelayanan publik yang empati, dan melayani. 5. Infrastruktur pendukung yang mo dern dan berbasis IT, 6. Sistem-sistem pelayanan modern de ngan model pelayan an yang humanis. Sebelum mengobati yang sakit adalah menyehatkan diri, itu ideal nya. Bagi kepolisian, keduanya hendaknya berjalan simultan, karena penyehatan juga bagian dari proses penyembuhan. n (CDL)

Hukum

UJI EKSAMINASI Mencari Keadilan dari Sisi Akademik

ASYARAKAT Indonesia dikejutkan dengan berita terbaru tentang mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Mahkamah Agung melalui Hakim Agung Artidjo Alkostar memperberat hukuman terhadap Anas Urbaningrum setelah menolak kasasi yang diajukannya. Anas yang semula dihukum tujuh tahun penjara kini harus mendekam di rumah tahanan selama 14 tahun. Anas juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp5 miliar subsider satu tahun dan empat bulan kurungan. Selain itu, Anas juga diwajibkan membayar uang peng-

ganti sebesar Rp57.592.330.580 kepada negara, serta dicabut hak dipilihnya. Putusan ini, tentu menjadi perhatian serius para ahli hukum, pegiat hukum dan juga masyarakat. Berbagai tanggapan pun mulai bermunculan. Ketua Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI) Fadli Nasution, mengungkapkan, putusan ini sangat kontroversial. “Artidjo telah semena-mena bukan hanya dalam putusan terhadap Anas saja. PMHI mencatat ada setidak nya 17 putusan Artidjo yang patut dipertanyakan kembali melalui pengujian eksaminasi,” kata Fadli Nasution, di

No.1 Juli 2015 Tribrata News 35

Jakarta, Jumat (12/6/2015). Maka PMHI melakukan legal audit melalui eksaminasi publik terhadap 17 putusan Artidjo Alkostar. Hasil dari eksaminasi ini akan disampaikan kepada Komisi Yudisial (KY) yang melakukan seleksi calon hakim agung, DPR yang memilih hakim agung, Presiden yang mengangkat dan memberhentikan hakim agung, Ketua Mahkamah Agung (MA) sebagai pimpinan dan terakhir ke Mahkamah Internasional. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai putusan-putusan yang dikeluarkan Hakim Agung Artidjo Alkostar perlu dieksaminasi. Artidjo selama ini dikenal kerap menjatuhkan vonis putusan tinggi terhadap terdakwa, terutama koruptor sehingga ia mendapat sebutan “Si Hakim Gila”. Menurut Hamdan, putusan Artidjo yang tak kenal ampun perlu dieksaminasi secara akademik untuk mengetahui apakah putusannya memenuhi syarat atau tidak. Penilaian secara akademik itu nantinya akan mendapat penilaian dari ahli hukum untuk melihat putusannya salah atau tidak. “Jadi karena itu perlu dilakukan eksaminasi. Eksaminasi tidak berarti membatalkan putusan. Akan tetapi mempertimbangkan dan menilai putusan dari sisi akademik,” kata Hamdan, dalam diskusi yang digelar PMHI. Hamdan sendiri menegaskan tingkat kasasi di Mahkamah Agung bukan lagi pemeriksaan fakta dan bukti-bukti perkara. Mahkamah Agung hanya memeriksa interpretasi, konstruksi dan penerapan hukum terhadap fakta yang sudah ditentukan oleh judex facti di tingkat pengadilan. Oleh karena itu, kata Hamdan,

36 Tribrata News Juli 2015 No.1

Mahkamah Agung disebut judex juris. Dalam hal ini, Hamdan menilai Mahkamah Agung tak punya kewenangan dalam penambahan hukuman selama tidak ada kesalahan dalam penerapan pasal. “Jika di tingkat kasasi hukuman tetap ditambah, itu pelanggaran berat dalam hukum acara,” ujar Hamdan. Hamdan Zoelva mengatakan, sidang kasasi di tingkat Mahkamah Agung (MA) bukanlah pengadilan tingkat ketiga. Menurut dia, dalam kasasi, MA hanya berwenang memeriksa benar atau tidaknya penerapan hukum di pengadilan tingkat pertama dan kedua. “Hakim Agung dalam kasasi bukanlah pengadilan tingkat ketiga. MA hanya memeriksa benar atau tidak penerapan hukum di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi,” katanya. Karena itu, dalam sidang kasasi, Hakim Agung seharusnya tidak lagi menambah vonis melebihi putus an pengadilan di tingkat pertama dan kedua, hanya berdasarkan fakta yang ditemukan. Vonis hanya dapat ditambah apabila hakim dalam kasasi menemukan adanya kesalahan penerapan hukum di pengadilan terakhir. “Kebiasaan MA yang menambah hukuman karena menilai fakta itu tidak bisa, itu bukan kompetensi MA. Yang paling tahu fakta, yang mendengar jeritan hati terdakwa, saksi, serta suasana pengadilan itu di Pengadilan Negeri,” katanya. n (jk)

Sosok Artidjo dan Putusannya KETUA Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI) Fadli Nasution, mengungkapkan, Hakim Agung Artidjo Alkostar dikenal tanpa “tedeng aling-aling” saat menjatuhkan vonis bagi terpidana kasus korupsi yang mengajukan kasasi. Sebagai Ketua Kamar Pidana, Artidjo mempunyai wewenang membagikan semua perkara pidana–dari korupsi, narkotik, hingga pencurian–ke semua hakim pidana di jajarannya. Sebagai ketua, Artidjo tentu saja juga berhak memilih perkara mana yang akan dia pegang. Ada sekitar 15 hakim agung di Kamar Pidana. Dari jumlah itu ada tiga hakim yang memiliki spesialis “menguliti” perkara korupsi yang berkaitan dengan poli-

tik: Lumme, Askin, dan Artidjo sendiri. Sistem Kamar terhitung baru diberlakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa menjelang masa akhir jabatannya pada 2011. Dengan sistem ini, para hakim agung pidana kini hanya memegang perkara pidana. Dengan demikian putusan bisa diambil cepat. Ini berbeda dengan sistem sebelumnya yang bisa membuat seorang hakim agama mengadili perkara pidana atau hakim militer memegang kasus perdata. Sistem kamar itu sempat ditentang keras sejumlah hakim. Menurut Harifin, penolakan itu terjadi karena sistem itu mempersempit ruang gerak mereka. Artidjo menjadi Ketua Kamar Pidana pada sistem baru ini. n

Putusan Kontroversial 1. Kweh Elchoon (warga Malaysia). Kasus: memiliki ekstasi dan sabu ratusan ribu gram. Putusan: 20 tahun penjara (PN Tangerang), 12 tahun penjara (PT. Banten), Vonis Mati (MA, 19/4/2013). 2. Tommy Hindratno (pegawai Ditjen Pajak). Kasus: suap Rp280 juta terkait restitusi pajak milik PT Bhakti Investama Tbk. Putusan: 3,5 tahun penjara (Pengadilan Tinggi), 10 tahun (MA, 30/9/2013). 3. Zen Umar (Direktur Utama PT Terang Kita). Kasus: Korupsi dana Askrindo. Putusan: 5 tahun penhara (Pengadilan Tinggi), 15 tahun (MA, 26/9/2013). 4. Ananta Lianggara alias Alung. Kasus: kurir peredar an psikotropika. Putusan: 1 tahun penjara (PN Surabaya dan PT Jawa Timur), 20 tahun penjara (MA, 21/10/2013). 5. Angelina Sondakh (mantan anggota DPR dari Partai Demokrat). Kasus: Korupsi wisma Atlet Sea Games Palembang dan Kemendikbud. Putusan: 4 tahun, 6 bulan (Pengadilan Tipikor Jakarta), 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta dan uang pengganti Rp12,58 miliar dan USD 2,35 juta (MA, 20/11/2013). 6. Zulkarnain Djabbar (mantan anggota DPR). Kasus: Korupsi pengadaan Al-Quran. Putusan: MA menguatkan putusan pengadilan Tipikor Jakarta yakni 15 tahun penjara, denda Rp300 juta, uang pengganti Rp5,7 miliar. 7. Rahudman Harahap (mantan Wali Kota Medan). Kasus korupsi dana tunjangan penghasilan aparatur

pemerintah desa di Kabupaten Tapanuli Selatan tahun anggaran 2005 senilai Rp2,07 milir. Putusan: vonis bebas (pengadilan Tipikor Medan), 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta dan uang pengganti Rp 480.495.500 (MA, 26/3/2014). 8. Djoko Susilo (Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri). Kasus: Korupsi proyek simulator ujian SIM roda dua dan roda empat serta melakukan tindak pidana pencucian uang. Putusan: MA (4/6/2014) menguatkan vonis PT Jakarta, yaitu 18 tahun penjara, denda Rp1 miliar, uang pengganti Rp32 miliar, dan pencabutan hak politik. 9. Luthfi Hasan Ishaaq (mantan Presiden PKS). Kasus: suap impor daging sapi dan tindak pidana pencucian uang. Putusan: 16 tahun penjara (Pengadilan Tipikor Jakarta), 18 tahun penjara dan Pencabutan Hak Politik (MA, 15/9/2014). 10. Aiptu Labora Sitorus (anggota Polisi Sorong, Pa pua). Kasus: pemilik rekening gendut Rp 1,5 triliun. Putusan: 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta (Pengadilan Tipikor Sorong pada 17 Februari 2014), 15 tahun penjara dan denda Rp5 miliar subsider satu tahun kurungan (MA, 18/9/2014). 11. Anas Urbaningrum (mantan Ketua Umum Partai Demokrat). Kasus: gratifikasi hambalang dan lainlain. Putusan: 8 tahun (Pengadilan Tipikor), 7 tahun (Pengadilan Tinggi), 14 tahun ditambah denda Rp5 Miliar dan uang pengganti Rp57,5 miliar (MA, 8/6/2015). n (jk)

No.1 Juli 2015 Tribrata News 37

Hukum

Praperadilan untuk Siapa

EMASUKI tahun 2015 hingga pertengahan tahun ini, perhatian masyarakat Indonesia tertuju pada masalah hukum, terutama praperadilan. Namun saat membicarakan praperadilan, fokusnya selalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dan pandangan masyarakat juga langsung tertuju kepada “konflik” antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fokus pada praperadilan, semakin mengerucut lagi saat KPK “kalah” dalam praperadilan itu. Semua mata, semua nada suara, dan semua media massa (elektronik, cetak dan online) secara beramai-ramai mem-bully Polri. Polri dituding sebagai biang kekalahan KPK. Karena Polri yang memicu langkah praperadilan dan mengalahkan KPK. Bukan hanya itu, hakim tunggal yang menyidangkan praperadilan, juga menjadi bulan-bulanan media massa dan pengamat hukum serta LSM pegiat anti korupsi. Tudingan media massa dan pengamat hukum, rata-rata “miring” ke sebelah dan “membela” KPK. Dengan kemampuan mereka berargumentasi dan mengambil pasalpasal dalam peraturan perundangan, pengamat “me nyalahkan” hakim dan menuding mereka tidak berpihak kepada pemberantasan korupsi. Suara lantang yang menentang “kekalahan” KPK, juga disuarakan LSM pegiat anti korupsi. Meskipun vokalis yang bersuara maupun LSM yang menjadi kendara

38 Tribrata News Juli 2015 No.1

an mereka hanya itu-itu saja, namun mereka dengan kemampuannya menggiring opini massa dan didukung kek uatan media massa, pegiat anti korupsi ini menuduh bahwa kekalahan KPK adalah bentuk penghancuran KPK yang tersistematis. Yang lebih dramatis lagi, LSM pegiat anti korupsi itu berusaha menekan pemerintah, membu-bully pejabat negara dan berusaha mengalahkan lembaga negara yang sah secara undang-undang. Suara mereka melalui media massa besar dan berpihak kepada mereka seakan menjadi terompet sangkakala yang mampu mematikan urat sendi perlawanan. Bahkan, melalui seminar dan diskusi, mereka beramai-ramai mengeroyok Polri dan pihak mana pun yang mendukung pencarian keadilan melalui praperadilan. Yang menjadi pertanyaan, untuk siapa sebenarnya pra peradilan itu, bagaimana mekanisme praperadilan itu, bagaimana kekuatan hukum praperadilan itu, apakah praperadilan itu menjadi benteng terakhir pencarian ke adilan, atau bagaimana? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan menang dan dalam praperadilan itu? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang sampai saat ini tidak pernah ada jawabannya. Ahli hukum di Indonesia yang jumlahnya ratusan, lembaga hukum milik negara dan asosiasi advokat maupun hakim, tidak pernah mengeluarkan kesimpulan yang pasti.

www.jpnn.com

8 April 2015: Hakim tunggal Tatik Hadiyanti menolak gugatan praperadilan serta tuntutan penetap an tersangka mantan Menteri Agama Suryadharma Ali oleh Komisi Pemberanta an Korupsi (KPK), dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (8/4/2015). 12 Mei 2015: Hakim tunggal Yuningtyas Upiek mengabul kan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka mantan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/5/2015). 13 April 2015: Hakim tunggal Asiadi Sembiring menolak gugatan praperadilan mantan Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana. Dalam amar putusannya, hakim menilai berkas perkara Sutan telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sehingga bukan lagi ranah sidang praperadilan. 26 Mei 2015: Hakim tunggal Haswandi mengabulkan gugatan praperadilan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam sidang putus an di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2015). 9 Juni 2015: Hakim tunggal Zuhairi menolak permohonan praperadilan tersangka penganiayaan hingga tewasnya warga Bengkulu tahun 2005 Novel Baswedan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (9/6/2015). n (jk)

No.1 Juli 2015 Tribrata News 39

www.beritasatu.com

www.cnnindonesia.com

Kita membaca, pihak yang kalan dalam praperadil an akan melakukan upaya hukum berupa Peninjauan Kembali (PK) atas putusan itu. Ada juga yang akan mengambil langkah lain yang mereka sebut sebagai terobosan hukum. Ini semua dilakukan karena para pengacara atau pembela yang kalah dalam praperadilan itu sudah tidak memiliki kesempatan untuk me menangkan gugatan. Masyarakat menjadi bertanya-tanya, ahli hukum itu mencari keadilan untuk penegakkan hukum atau karena lebih membela kliennya agar menang. Apakah sebenarnya yang ingin ditunjukkan para pegiat hukum itu? Sebuah tatanan hukum yang adil atau sebaliknya? Inilah yang sampai saat ini belum terjawab. Saat kita meminta jawaban dari penegak hukum, sepertinya penegak hukum lebih “membela” institusinya. Sewaktu kita bertanya kepada advo kat atau pengacara, mereka juga menjawab dari sisi “pembelaan” kliennya. Hukum, dalam hal ini praperadilan, seperti nya hanyalah sebuah bola pingpong yang bisa dimainkan siapa saja sesuai keinginan pemain nya. Apakah memang hukum di Indonesia se perti itu, mengambang tanpa pijakan. Bahkan, hukum itu bisa menenggelamkan siapa saja yang ingin mencari keadilan itu sendiri. Seharusnya, semua tidak boleh mengambang, apalagi ada yang sengaja mengambangkan. Karena jika semua ini dibiarkan tanpa ada kejelasan, penegakkan hukum akan timpang dan rakyat yang akan dirugikan. Sebagai rakyat, kita mengharapkan adanya kepastian hukum. Semoga ada jawaban yang tepat untuk itu. Dimana hukum adalah untuk keadilan. n (jk)

m.rmolsumsel.com

16 Februari 2015: Hakim tunggal Sarpin Rizaldi mengabulkan sebagian permohonan gugatan praperadil an status tersangka Komjen Pol Budi Gunawan atas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam sidang putusan di Pengadilan Ne geri Jakarta Selatan, Senin (16/02/2015).

www.beritasatu.com

Putusan yang Jadi Sorotan

Kriminal KEJAHATAN PERBANKAN

Diperlukan RUU Perampasan Aset

ASUS kejahatan perbankan, sangat berfariatif. Mulai dari yang konvensional hingga yang mengguna kan sistem online. Kejahatan yang sederhana dan konvensional biasanya dilakukan para “pemain pemula” atau “pemain kasar” yang non bankable. Mereka lebih tergiur uang tunai yang jumlahnya “gebokan”. Karena itu, aksi mereka bisa dipastikan, menyasar mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau kantor bank itu sendiri. Modal peralatannya, linggis dan senjata tajam atau senjata api. Ini sangat berbeda dengan pelaku kejahatan yang sudah bankable. Mereka berpakaian perlente, menjinjing laptop lengkap dengan jaringan internet dan nongkronng di cafe atau tempat lain yang menunjukkan tingkat sosial mereka tinggi. Tetapi mereka tetap penjahat. Dengan kemampuan IT dan laptopnya, mereka membobol rekening bank dan memindahkan ratusan juta ke rekening-rekening yang sudah mereka siapkan. Bagaimana sebenarnya penjahat yang sudah bankable itu bisa memasuki ranah perbankan, menurut ahli hukum pencucian uang Yenti Garnasih, nyaris seluruh kejahatan perbankan melibatkan orang dalam bank itu sendiri. Karena itu, pengawasan dari regulator seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi sangat penting. “Kejahatan perbankan, semua pelakunya orang bank. Hampir tidak mungkin terjadi pembobolan bank kalau tidak ada bantuan orang dalam,” kata Yenti, di Jakarta beberapa waktu lalu. Biasanya, kata Yenti, pelaku dari kejahatan perbankan berasal dari pihak luar yang bekerja sama dengan orang dalam. Modus yang sering digunakan berupa pengucuran kredit fiktif, seperti nilai agunan yang jauh

40 Tribrata News Juli 2015 No.1

dari seharusnya serta banyaknya debitur bodong. Untuk mengoptimalkan pengejaran aset dari kejahat an perbankan, lanjut Yenti, bisa diterapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pengenaan pasal ini berlaku bagi pelaku orang dalam perbankan dan pihak luar. Untuk pihak luar, bisa dikenakan dengan Pasal 55 KUHP. Untuk mengejar dana yang dirampok, dosen Univer sitas Trisakti itu mengingatkan pemerintah dan DPR harus segera membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset. Aturan ini penting untuk mengejar aset dari hasil kejahatan perbankan yang lari ke luar negeri. Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri, Kombes Pol Agung Setya, sepakat penerapan pasal TPPU ampuh dalam mengejar aset dari hasil kejahatan perbankan. Dari pengalamannya, pengejaran aset tanpa pasal TPPU bisa berlangsung lama dan tidak maksimal. “Pasal pencucian uang punya manfaat besar bagi pengejaran aset,” katanya. Banyak modus dalam kejahatan perbankan. Selain karena perintah orang lain, kejahatan bisa dilakukan atas inisiatif sendiri. Misalnya, kepala cabang sebuah bank memiliki target dana pihak ketiga dalam sebulan Rp10 miliar sampai Rp15 miliar. Atas dasar tekanan tersebut, kepala cabang mulai melanggar. “Ada temannya yang nakal, dimanfaatkan untuk ajukan kredit, ternyata fiktif. Ketika cair, masuk ke tabungan lalu tercapai target,” kata Agung. Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Robertus Bilitea mengatakan pembaha san RUU Perbankan oleh DPR dan pemerintah bisa menjadi momentum mengoptimalkan pengejaran aset hasil tindak kejahatan perbankan. Caranya dengan audit forensik terhadap debitur yang berpotensi gagal bayar. Ini dilakukan lantaran mayoritas kejahatan perbankan bermula dari pengucuran kredit fiktif. n (ts)

Cegah Penipuan Perbankan Guna menghindari penipuan kepada masyarakat, Bank Indonesia (BI) memberikan gambaran modus kejahatan perbankan yang perlu diwaspadai, berikut cara pencegahan.

1. Penipuan lewat telepon Pelaku kejahatan menelepon Anda dan mengabarkan Anda mendapat hadiah, keluarga mengalami musibah atau menyatakan minat atas barang yang Anda iklankan. Berdasarkan hal tersebut si penelepon akan ”memandu” untuk menuju ATM dan menuntun Anda mengikuti instruksi penelepon.

Cara menghindarinya: Cek identitas penelepon. Segera tutup telepon dan lakukan pengecekan atas informasi yang Anda terima. Pada umumnya perusahaan penyelenggara undian tidak me minta pemenang untuk mentransfer sejumlah dana kepada perusahaan penyelenggara. Modus lain jika menerima tele pon yang mengabarkan keluarga Anda mengalami musibah, jangan panik dan jangan ikuti perintah penelepon. Tanyakan identitas penelepon dan lakukan pengecekan.

Cara menghindarinya: Jangan pernah membalas email yang meminta Anda memasukkan nomor rekening (atau user-id) dan PIN. Tidak mungkin bank meminta data pribadi melalui email, karena bank sudah memiliki informasi tersebut. Jika Anda masuk ke situs bank untuk melakukan transaksi, pastikan alamat situs Anda sudah benar dan Anda memiliki prosedur keamanan tambahan seperti token, di samping user-id dan password.

3. Penipuan investasi bunga tinggi. Dalam modus ini, suatu perusahaan menawarkan investasi dengan janji akan memberikan imbal hasil yang sangat tinggi. Berhatihatilah dengan penawaran seperti ini, karena terdapat sejumlah penawaran yang terbukti tidak dapat memenuhi imbal hasil sebagaimana dijanjikan.

Cara menghindarinya: Tanyakan pada diri Anda apakah wajar imbalan bunga yang sangat tinggi atas investasi itu. Lakukan pengecekan terlebih dulu atas kredibilitas perusahaan yang menawarkan investasi. Yakinkan Anda terlindungi dari sisi hukum sebelum memutuskan untuk melakukan suatu investasi.

2. Penipuan lewat email Ada kalanya Anda menerima email yang seolah-olah berasal dari bank dan terlihat asli. Dalam modus ini, pelaku kejahatan meminta Anda memasukkan nomor rekening dan PIN. Cara lainnya membuat situs alamat bank seolah-olah asli tetapi sebenarnya palsu. Anda akan diminta memasukkan nomor rekening dan PIN Anda dalam situs ini dengan ”alasan” untuk pengkinian data pribadi.

4. Penipuan kartu kredit di internet Sekarang ini semakin banyak toko atau merchant yang menawarkan produk dan jasa melalui telepon ataupun internet, dengan kemudah an pembayaran menggunakan kartu kredit. Anda hanya diminta untuk menyebutkan nomor kartu kredit, masa berlaku, dan tiga digit kode rahasia yang tertera di bagian bela-

kang kartu kredit, lalu transaksi pun terlaksana.

Cara menghindarinya: Pastikan Anda mengerti tentang produk dan jasa yang ditawarkan dari toko atau merchant tersebut, serta memahami tentang syarat dan ketentuan dari barang atau jasa yang ditawarkan. Jangan berikan nomor kartu kredit, masa berlaku dan tiga digit kode rahasia yang terletak di bagian belakang kartu kredit Anda, kepada siapa pun sebelum Anda menyetujui manfaat produk dan jasa yang ditawarkan.

5. Pemalsuan nomor call center Dalam modus ini, pelaku kejahat an membuat seolah-olah mesin ATM bank Anda rusak dan kartu tertelan. Karena panik, Anda tanpa sadar akan menghubungi nomor call center ”palsu” yang ada di sekitar mesin ATM. Kemudian Anda akan diminta penerima telepon untuk menyebutkan nomor PIN dan dijanjikan bahwa kartu ATM pengganti akan segera dikirimkan. Dengan berbekal PIN dan kartu Anda, pelaku kejahatan akan mengambil uang Anda.

Cara menghindarinya: Catat nomor telepon 24 jam dari bank di mana Anda menjadi nasabah. Jika Anda menghubungi nomor tersebut, pada umumnya akan dijawab oleh mesin penjawab otomatis dan diminta untuk memasukkan pilihan jasa tertentu. Anda dapat memilih menu yang langsung terhubung dengan bagian pelayanan nasabah. Jangan pernah memberikan nomor PIN, karena bank tidak akan pernah meminta nomor PIN nasabah. n

No.1 Juli 2015 Tribrata News 41

Kriminal PEMBUNUHAN ANGELINE

Masyarakat Menanti Kejelian Polisi

ASUS pembunuhan Angeline (8) di Jalan Raya Sedap Malam, Denpasar Timur, Bali, mendapat simpati dan empati dari berbagai pihak. Anak dari pasangan Hamidah dan Achmad Rosyidi, ditemukan tewas di tempat sampah di belakang rumah orang tua angkatnya Margriet Margriet Christina Megawe sambil memeluk boneka kesayangannya. Kasus pun semakin ramai menjadi perbincangan saat Agus, dengan lugas mengakui telah membunuh Angeline karena iming-iming imbalan Rp2 miliar dari Margriet. Pengakuan Agus tersebut pun seperti membuka episode baru misteri pembunuh an Angeline. Banyak orang yang menyangsikan kalau Agus beraksi sendirian ketika menghabisi Angeline di kamarnya dengan keji. Kejanggalan demi kejanggalan yang kian terlihat dalam kasus pembunuhan bocah 8 tahun itu membuat polisi harus bersikap tegas dan hatihati dalam mengungkapnya. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Hamidah Abdurrahman meminta polisi hati-hati agar tidak salah tangkap, meski Agus sudah mengakui perbuatannya. “Kami akan melihat proses penyidikan. Sekarang masyarakat baru berasumsi. Kami berharap polisi tidak sampai salah tangkap,” kata Hamidah sehari setelah gadis malang itu ditemukan. Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai juga mewanti-wanti wacana masyarakat yang mengingin kan pelaku pembunuhan Angeline dihukum mati. “Hukuman mati itu masih seandainya, itu nanti. Proses nya masih panjang. Aktor yang sesungguhnya perlu diungkap.

www.solopos.com

Kesedihan yang ditampilkan dari keluarga apakah benar seperti itu, atau hanya untuk menutupi,” kata Natalius Pigai. Natalius meminta pihak berwajib mencari tahu secara serius dalang di balik kasus ini walaupun Polisi telah menetapkan Agus sebagai tersangka pembunuhan dan Margreit sebagai tersangka penelantar

42 Tribrata News Juli 2015 No.1

an anak. Kepada anggota komisi III DPR, Akbar Faizal, Agus membuat pengakuan tersebut. Polisi yang dikonfirmasi wartawan soal validitas pengakuan Agus pun mengaku tidak pernah mendengar pengakuan tersebut. Terkait dengan pengakuan Agus, polisi Penyidik Kepolisian Resor Kota Denpasar, Bali, tengah menginterogasi Agus juga terus melakukan penyelidikan berdasarkan bukti dan keterangan saksi. “Kami sedang berupaya melaku kan pemeriksaan terhadap Agus apakah dia memberikan penjelasan yang sama seperti yang disampaikan kepada anggota DPR RI,” kata Kepala Polda Bali Inspektur Jenderal Ronny Sompie, Minggu (14/6). Dua miliar rupiah merupakan jumlah yang sangat besar untuk sebuah “jasa” membunuh orang, apalagi anak kecil. Angka Rp2 miliar menjadi

www.tempo.co

Seribu Lilin

untuk Angeline

angka yang fantastis. Sebab, dari pengakuan para pembunuh di bayaran di pengadilan, tarif mereka tidak ada yang menyentuh Rp100 juta. Angeline adalah anak biasa yang mungkin tidak akan menjadi pembicaraan seantero Indonesia jika tidak ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan, Rabu 10 Juni lalu. Dilihat secara logika, “menghabisi’ Angelina seharusnya tidak menjadi persoalan sulit. Apalagi seharihari Angeline ke sana dan ke

mari tanpa perlindungan. Bahkan, bocah malang itu tinggal satu rumah dengan Agus dan Margriet. Butuh alasan yang lebih dari sekadar “Angeline nakal” sehingga Margriet rela mengeluarkan uang sampai Rp2 miliar demi kematian anak angkatnya tersebut. Dilihat dari profil kehidupan Margriet yang tinggal di rumah biasa sambil memelihara ayam, seharusnya uang Rp2 miliar sangat besar pula untuknya. Berbagai pertanyaan pun muncul terkait keterlibatan Margriet. Agus seperti sedang berupaya menyeret Margriet menjadi tersangka dengan kete rangan palsu. Apalagi dari kete rangan berbagai pihak diketahui hubungan Agus dan Margriet tidak baik dan kerap berkonflik. Pertanyaan lain pun muncul, yakni apakah ada benefit finansial seiring de ngan meninggalnya Angeline? Apakah ada kaitannya dengan kematian suami Margriet yang juga merupakan ayah angkat Angeline yang meninggalkan harta warisan untuknya. Belakangan, Margriet pun diduga ikut berperan dalam kematian Angeline serta muncul nya laporan yang mengatakan Margaret mengidap gangguan jiwa psikopat. n (ir)

HARI ITU, Kamis malam (11/6/2015), sejak pukul 17.00 WIB, sekelompok massa dengan wajah sendu mulai mendatangi Bundaran Hotel Indonesia (HI). Meskipun mereka membawa spanduk dan plakat seperti layaknya demonstran, namun mereka tidak meneriakkan yel-yel. Wajah mereka sendu. Ada duka di balik aksi ini. Malam itu, seratusan warga menyerukan kesedihan dan penolakan akan adanya aksi penganiayaan dan pembunuhan terhadap anak-anak, seperti yang dialami Angeline, bocah 8 tahun, di Sanur, Bali. Beberapa elemen masyarakat langsung melakukan inisiatif menggelar aksi gerakan 1000 lilin setelah ditemukannya jasad Angeline. Di tengah-tengah massa, nampak wajah murung Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan, anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq dan puluhan polisi wanita. Semua nampak berduka dan me ngutuk aksi biadab ini. Semua pihak berharap, kejadian ini bukan lagi menjadi urusan rumah tangga namun sudah menjadi bagian dari pemerintah. Menurutnya, peristiwa ini bisa menjadi evaluasi terkait regulasi dalam mengadopsi anak secara benar. Dua hari kemudian, tepatnya hari Sabtu (13/6/2015) menjelang matahari terbenam, kesedihan serupa juga terlihat saat warga dan seratusan siswa SD Negeri 12 Kesiman, Sanur, Bali, menaburkan bunga di meja datar yang terdapat poster teman mereka Angeline. Selain berdoa, mereka turut menyalakan seribu lilin dan menaburkan bunga di sekitar Pantai Matahari Terbit, Sanur. Ini sebagai tanda mengenang peristiwa memilukan yang menimpa Angline yang ditemukan terkubur di dalam sebuah lubang yang tak dalam dekat kandang ayam di halaman rumah ibu angkatnya pada Rabu 10 Juni lalu. Kematian tragis yang dialami bocah berusia 8 tahun itu memang banyak me ngundang simpati banyak kalangan, mulai pejabat tinggi hingga khalayak umum. Tak hanya ramai di Tanah Air, kisah tragis kematian bocah Angeline di Bali juga menjadi perhatian beberapa media asing. n (jk)

No.1 Juli 2015 Tribrata News 43

Kriminal Kejahatan Seksual

Warnai Kekerasan pada Anak BERDASARKAN data yang dihimpun Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindung an Anak Indonesia sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi serta 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak tersebut merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya merupakan kasus kekerasan fisik dan penelantaran anak. Data dan korban kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan. Pada 2010, ada 2.046 kasus, di antaranya 42% kejahatan seksual. Pada 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual), dan 2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan seksual). Pada 2013, terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan seksual sebesar 62%. Sedangkan pada 2014 (Januari-April), terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban, di antaranya 137 kasus adalah pelaku anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Daerah Bali menyatakan kasus kekerasan seksual dengan pelaku dan korban anak-anak makin meresahkan. Sepanjang Februari ini saja, ada enam kasus perkosaan dan pelecehan seksual yang melibatkan anak-anak. Sementara pada 2009, KPAI mencatat ada 214 kasus kekerasan terkait anak. Menurut Wakil Ketua KPAI Bali Luh Putu Anggreni jumlah tersebut baru yang melaporkan dan kasusnya sedang disidik saja. Selama 2009, sebanyak 73 kasus itu ditangani Poltabes Denpasar, 47 kasus di Buleleng,

44 Tribrata News Juli 2015 No.1

29 kasus di Karangasem, dan kabupaten lainnya. Dari 214 kasus itu, sebanyak 25 kasus pemerkosaan anak-anak, dan 58 kasus penganiayaan anak. Semen tara anak sebagai pelaku kekerasan sebanyak 29 orang. Sementara itu, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak menyatakan tren kenaikan angka kekerasan anak di Bali mencapai 50% per tahun sejak 2012. Untuk wilayah Denpasar saja, sidang kekerasan anak bisa berjalan untuk tiga kasus berbeda dalam sehari. Aktivis Pusat Pelayanan untuk Bali Siti Sapuah, menuturkan bahwa kecenderungannya adalah sidang kekerasan seksual. Siti enggan menyebut angka pasti kekerasan anak saat ini. Menurut Siti, ada tiga hal yang membuat angka kekerasan anak di Bali tinggi. Pertama, tipisnya empati masyarakat sehingga mereka tak melaporkan peristiwa kekerasan yang diketahui. Kedua, masyarakat Bali masih menganggap kekerasan yang terjadi pada anak sebagai aib. Akibat nya, banyak orang tua korban yang menutupi peristiwa kekerasan itu. Selain itu, Rendahnya perhatian polisi menjadi pelengkap penyebab tingginya angka kekerasan anak di Bali. Siti menambahkan, meskipun angka kekerasan anak di Bali tinggi, tingkat pelaporan oleh masyarakat justru rendah, terutama pelaporan dari golongan masyarakat miskin. Siti juga meyakini kondisi tersebut diperburuk oleh rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. n (ir)

Densus TERORIS KEMBALI MERAJALELA

Eksekusi Mati atau Diasingkan?

www.dakwahmedia.net

UNCULNYA kelompok jaringan teroris ini menandakan bahwa terorisme di Indonesia belum padam. Terorisme saat ini telah menjadi bahaya laten yang membahayakan keamanan dan perdamaian NKRI. Jaringan merekapun sangat banyak sehingga sulit diberantas jika yang melakukannya hanya aparat ke amanan. Tertangkapnya kelompok teroris Abu Roban oleh densus 88 di beberapa lokasi berbeda di pulau Jawa dan terbunuh nya terduga teroris Daeng Koro di Poso, Sulawesi Tengah pekan lalu sebagai upaya aparat kepolisian menciptakan rasa ama ditengah-tengah masyarakat Diberbagai tempat Densus 88 menggerebek beberapa rumah yang diduga dijadikan sarang teroris, yang terbilang baru ini diawali rumah di daerah Kemang, Jakarta Selat an dan Bedungan Hilir, Jakarta Pusat. Di tempat tersebut aparat kepolisian menangkap dua orang terduga teroris dan mengamankan sejumlah bahan peledak. Tidak hanya di Jakarta, kelompok teroris jaringan baru yang berencana membumi-hanguskan Kedubes Myanmar di Jakarta juga diringkus Densus 88 di Kebumen dan Bandung, kepolisian menduga pendanaan aksi mereka

dari hasil merampok. Dari 20 anggota kelompok Abu Roban ini, polisi menembak mati 7 orang karena melawan saat hendak ditangkap. Beberapa waktu lalu juga polisi berhasil meng ungkap jaringan teroris ‘Depok’ setelah satu tempat yatim piatu meledak karena bom rakitan yang sebenarnya sudah disiapkan untuk diledakan di tempat lain. Begitu juga di bilangan Tambora, Jakarta Barat, petugas menggerebek satu rumah yang ternyata berisikan sejumlah perangkat bom yang siap untuk dirakit. Dari hasil penyelidikan ternyata mereka masih ada jaringan kelompok teroris terdahulu. Terorisme bukanlah kejahatan biasa atau ordi na ry crime, namun telah menjadi kejahatan terhadap ke manusiaan atau crime against humanity karena sifatnya sangat luas dan sistematik yang telah menewaskan ribuan orang tidak bersalah. Beberapa kejadian akibat ulah teroris seperti tragedi World Trade Center (WTC), ledakan Born Bali I dan II, ledakan Bom Madrid, ledakan bom London, Bom Mumbai dan lain-lain hingga semakin menunjukkan jati diri teroris me sebagai bahaya laten yang akan muncul dan terus me-

No.1 Juli 2015 Tribrata News 45

nerus di dalam lingkungan masyarakat dunia Internasional Pemerintah terus gigih menumpas keberadaan teroris. Bahkan pemerintah dinilai berhasil menangkap pelaku teroris seperti Amrozi, Imam Samudra dan kawankawan. Tentunya, para korban mengutuk dan menghujat. Sementara atas dasar apa para pelaku melakukan aksinya, sampai hari ini sebenarnya belum sepenuhnya terjawab secara pasti. Hanya persoalan agama yang selalu di jadikan alasan mereka. Upaya pemberantasan terorisme yang telah dilakukan oleh aparat keamanan selama ini sudah tepat, namun masih diperlukan bantuan dari masyarakat. Keberadaan mereka sudah sangat mengakar sehingga sulit diberantas. Selain pantas dihukum mati, pemerintah juga harus ada upaya lain yang tepat untuk mengatasi masalah yang satu ini. “Jadi wajar bila kelompok teroris se baiknya dihukum seberat-beratnya. Se kecil apapun keikutsertaannya, mereka juga harus dihukum yang setimpal” ucap pemerhati hukum Alexius Tantrajaya, SH. Memang diakui, ada sebagian bangsa ini yang menolak hukuman mati. Tapi, bila hukuman mati dihapuskan, pelaku pembunuhan bisa direhabilitasi dan peluang untuk dimasyarakatkan kembali jauh lebih besar daripada pelaku teroris. Paradigma pelaku teroris yang menganggap korbannya layak mati dan dirinya pun siap mati demi kelompoknya adalah suatu tindakan yang sangat sulit diluruskan. “Kalau pun akhirnya jika pelaku teroris tidak dihukum mati, hukuman yang cocok bagi pelaku terorisme dengan cara diasingkan, agar dalam penjara tidak mempengaruhi dan menginspirasi narapidana lainnya,” tegasnya. Melihat pengkaderan jaringan teroris yang tidak pernah putus dan dilakukan secara underground, kepedulian masyarakat masih sangat dibutuhkan. “Pemberantasan jaringan teroris dan tindak kejahatan terorisme harus dilakukan oleh seluruh warga Indonesia untuk menciptakan negeri yang aman dan damai,” ucapnya. n

46 Tribrata News Juli 2015 No.1

Dieksekusi KALAU sudah demikian, lanjut Alexius yang juga pengacara, harus segera diantisipasi lebih jauh terhadap seluruh perangkat hukum yang menghambat gerak aparat penegak hukum dalam pemberantasan te rorisme. “Siapa pun yang terlibat dalam aksi ini harus dieksekusi alias dihukum mati,” ucapnya. Meski persoalan hukum mati di negeri ini masih ada yang kontra karena adanya pelanggaran HAM, namun bukan berarti aksi mereka yang sudah menelan banyak korban jiwa tak berdosa harus dianulir atau dihukum rendah. “Saya pikir tidak demikian. Mereka sudah pantas mendapat sanksi yang seimbang dengan perbuatannya,” ujarnya. Yang terpenting dalam pencegahan aksi terorisme di negeri ini sebenarnya harus adanya lembaga atau instansi terkait dalam pe ngawasan mereka. Misal, masuknya atau impor barang kimia dari luar negeri. “Buat satu aturan, barang kimia tidak boleh dijual bebas dan kalau dijual pun harus diketahui kepentingannya. Sebab zat kimia ini oleh kelompok teroris sudah bering dipakai kelompok ini. “katanya. Keberhasilan aparat kepolisian mengungkap kelompok teroris ‘Abu Roban’ pekan lalu yang menewaskan 7 anggotanya, perlu diacungkan jempol. Namun bukan berarti cukup puas begitu saja. “Kinerja kepolisian perlu ditingkatkan. Badan intelejen harus lebih aktif mengintai pergerakan mereka, seperti pengawasan terhadap keluar masuknya warga asing terutama mereka yang berasal dari negara tertentu dari Indonesia” himbaunya. Menurut pengacara ibukota yang juga anggota Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) ini, menghadapi pergerakan aksi kelompok ini memang tidak mudah. “Perlu keseriusan, sebab lengah sedikit saja, bom rakitan mereka langsung meledak,” katanya. Tentu selain dari aparatnya, dalam upaya maksimal yang bisa dicapai dalam pemberantasan terorisme, sebaiknya pemerintah harus mengimbangi dengan menata kembali perangkat hukum UU RI No.15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan mengamandemen UU tersebut sepanjang mengenai sanksi pidana bagi mereka yang mengetahui berta melindungi pelaku tindak pidana terorisme. “Selain itu juga memberi ektra kewenangan kepada kepolisian berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk bergerak cepat dalam melakukan pencegahan secara dini terhadap kegiatan tindak pidana terorisme tanpa harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari ke tua pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam pasal 26 UU No.15 Tahun 2003,” ucapnya. n

Peledakan Di Tanah Abang Kasus peledakan yang baru-baru ini terjadi di Tanah Abang, Jakarta Pusat dan masih dalam penyelidikan kepolisian menambah keresahan masyarakat. Meskipun penyidik belum bisa memastikan apakah peledakan tersebut dilakukan oleh kelompok terioris atau tidak, polisi harus terus menyelidikinya.

Menurut pengamat hukum Alfin Suherman, SH, tidak sedikit akibat ledakan yang berasal dari bom rakitan itu memakan korban jiwa. Biasanya peledakan yang terjadi di tempat strategis dilakukan oleh kelompok teroris. “Meski terbilang daya ledaknya rendah atau low explosive, namun masalah ini jangan dianggap enteng, penyidik harus mengusut tuntas kasus ledakan itu” ucapnya. Apapun alasannya, meski kemudian dari hasil penyelidi kan, ternyata ledakan itu berasal dari bahan mercon sekalipun, si pelakunya harus dihukum berat karena perbuatan ini sudah meresahkan masyarakat dan memakan korban,” tegasnya

UU Darurat BILA diketahui ternyata peledakan itu berasal dari mercon, sebagaimana yang diakui beberapa warga setempat, pelakunya tetap harus diproses hukum dengan acuan Undang-Undang Darurat No. 12/DRT/1951 yang ancaman hukumannya maksimal mati. “Sebaliknya bila ternyata ledakan itu memang untuk teror, si pelakunya bisa dijerat dengan Undang-undang teroris, disinilah, tugas polisi untuk bisa mengungkap motif di balik ledakan terebut. Siapapun pelakunya harus diproses hukum tanpa pandang bulu,” katanya. Negara ini, tambahnya, memang sudah menjadi sorotan dunia soal teroris. Sudah banyak kasus-kasus teroris yang berlatar belakang ingin mengacaukan ke amanan negara dengan mengkait-kaitkan soal faham maupun ajaran agama. “Keberadaan terorisme sudah sangat meresahkan bangsa ini. lbarat penyakit, teroris merupakan setu kanker yang harus dimatikan secara tuntas, bila tidak akan menjalar semakin meluas, apalagi dari perkembangan akhirakhir ini adanya fenomena baru dengan merekrut tenaga-

tenaga muda ke jaringan kelompok teroris.”jelasnya Memang upaya pemberantasan terorisme yang telah dilakukan oleh aparat keamanan selama ini sudah tepat, namun masih diperlukan bantuan dari masyarakat. Melihat pengkaderan jaringan teroris yang tidak pernah putus dan dilakukan secara underground, kepedulian masyarakat masih sangat dibutuhkan. Kasus peledakan di Tanah Abang, beberapa waktu lalu jangan dianggap sebagai hal yang biasa. Penyidik harus benar-bernar cermat. Pemberantasan jaring an teroris dan tindak kejahatan terorisme harus dilakukan oleh seluruh warga Indonesia untuk menciptakan negeri yang aman dan damai,” pungkasnya. Melihat peristiwa ledakan “bom” di Tanah Abang, Jakarta Pusat, pemerhati hukum Andi Hakim, SH, melihat ternyata masih saja ada kelompok yang menebar teror untuk mengacaukan keamanan negara ini. “Nah hal ini bisa saja memperlihatkan sesulit dan sekecil apapun peluangnya, kelompok radikal tetap berusaha menebar terror,” ucap pendiri Himpunan Advokat Dan Pengacara Indonesia (Hapi) ini. Tentunya, tambahnya, persoalan ini harus disikapi secara bijak, terutama aparat keamanan baik Polri serta TNI. “Intinya, jangan biarkan kelompok teroris terus ber kembang di negeri ini. Mereka harus dibasmi, sebab ulah kelompok tersebut sudah banyak memakan korban jiwa. Jangan pandang bulu, sipapun pelakunya harus diproses hukum. Hukum setinggi-tingginya,” tegas ketua Umum Persaudaraan suhu-suhu se-Indonesia ini. “Pada prinsipnya kita setuju teroris ini dihukum mati. Bukan saja kepada gembongnya, tapi juga mereka yang sudah berulangkali melakukan perbuatan biadab tersebut,” tambah anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ini. Melihat keberhasilan Tim Anti Teror Densus 88 Polri menyergap kelompok teroris di beberapa tempat pekan lalu membuktikan gerakan aksi kelompok teroris di negeri ini tidak surut. “Bahkan jaringannya justru meluas sampai ke desa-desa terpencil dan sangat membahayakan, kasus peledakan ini.

No.1 Juli 2015 Tribrata News 47

BAHAN PELEDAK ADVOKAT yang juga menjabat sebagai ketua Umum Majelis Tao Indonesia (MTI), la melihat kasus Tanah Abang adalah modus baru kedua yang dipertontonkan kelompok radikal di 2015. Pertama adalah ledakan di Gedung ITC Depok, Jabar. Tujuan yang ingin dicapai adalah efek kebakaran hebat tapi untungnya gagal. “Bom lempar Tanah Abang itu dimaksud meski daya ledaknya kecil, tapi banyak di tebar di tempat-tempat strategis dengan tujuan ingin melukai korban dengan tebaran paku. Menurutnya, peristiwa peledakan di Tanah Abang itu, nampaknya para teroris ingin memperlihatkan semakin sulitnya kelompok teroris mendapat bahan peledak, “Yang jelas, mereka ingin tetap menciptakan modus baru dan bahan peledak baru,” ujarnya. Melihat tindakan teroris saat ini dalam melakukan aksinya justru melawan terhadap aparat. Mengapa ? “Nah ini barangkali, mereka beranggapan, polisi menghalangi aksi mereka dengan cara brutal,” katanya. “Jadi pada inti nya kita semua setuju teroris dihukum seberat beratnya terutama bagi gembong atau mereka yang sudah berulangkali melakukan perbuatan itu,” ucapnya Kedepan, lanjutnya sebaiknya paradigma untuk pembrantasan terorisme ini dilakukan dengan cara prefentif, presuasif dan edukatif. “yang terpenting, jangan segan-segan datang ke pondok pesantren atau tempat lain yang dianggap sebagai tempat mereka mencari “pengantin” untuk diberikan penyuluhan, bahwa perbuatan teroris sangat membahayakan semua umat.” jelasnya la menambahkan tentunya kita harus memberi apre siasi petugas kepolisian yang cepat tanggap ke lokasi

48 Tribrata News Juli 2015 No.1

ledakan di Tanah Abang. “Terima kasih banyak kepada Polda Metro, Mabes Polri yang datang sangat cepat dan menangani kasus ledakan dengan gesit,” ucapnya. Andi berharap guna mengantisipasi dan mengatas gerakan radikan kelompok teroris, masyarakat harus ikut berpartisipasi menjaga lingkungan tempat tinggal mereka. “Tentunya dengan peran serta masyarakat, minimal gerakan mereka terbatasi,” pungkasnya. Bagi pelaku yang menguasai bahan peledak tanpa izin, terancam hukuman mati. Sanksi ini tertuang dalam Undang Undang No. 12/DRT/1951, pasal 1 ayat (1). Isi Undang-Undang tersebut berbunyi: Mengingat: pasal 96, 102 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; “Ordonnantie Tij delijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No.17); Me netapkan: Undang-undang tentang mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-undang R.I. dahulu No.8 tahun 1948. Pasal 1 Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, me nguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, me ngangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan

hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagai mana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (vuurwaapenregeling: in, uit, door, voer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordlonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengerti an itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan. Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No.168), semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnem), granatgranat tangan dan pada umum nya semua bahan peledak, balk yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemische verbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosieven mengsels) atau bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang di pergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam penger¬tian amunisi.

Pasal 3 Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-undang ini dipandang sebagai kejahatan. Pasal 4 Bilamana sesuatu perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum, maka penuntutan dapat dilakukan dan hukuman dapat dijatuhkan kepada pengurus atau kepada wakilnya setempat. Ketentuan pada ayat (1) dimuka berlaku juga terhadap badan-badan hukum, yang bertindak selaku pe ngurus atau wakil dari suatu badan hukum lain. Pasal 5 Barang-barang atau bahan-bahan dengan mana atau terhadap mana sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si tertuduh. Barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat (1),harus dirusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan negara diberikan suatu tujuan lain.

wepreventcrime.wordpress.com

Sistem Hukuman Mati Sudah Diatur Sistem hukum di Indonesia sudah mengatur terkait hukuman mati bagi pelanggarnya (teroris) jadi pihak kepolisian tidak serta merta bisa langsung mengarahkan kepada pelakunya dengan hukuman mati. Karo Penmas Polri, Brigjen Boy Rafli Amar, mengata kan terkait adanya masukan hukuman mati terhadap pelaku teroris, pihak kepolisian tidak bisa langsung memutuskan. Namun masalah tersebut perlu disesuaikan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. “Masalah hukuman mati sudah diatur dalam sistem hukum di Indonesia, dan kepolisian tinggal melaksanakan aturan yang ada,” jelasnya. Menurutnya aturan hukum tersebut telah dipaparkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun, pelaku kejahatan yang dapat dijerat hukuman mati antara lain; Pasal 104 KUHP, terkait makar terhadap presiden dan wakil presiden. Pasal 111 ayat 2 KUHP, terkait membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuh an itu dilakukan atau jadi perang. Pasal 124 ayat 3 KUHP, terkait membantu musuh waktu perang. Pasal 140 ayat 3 KUHP, terkait makar terhadap raja atau kepada negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut. Pasal 340 KUHP, terkait pembunuhan berencana. Pasal 365 ayat 4 KUHP, terkait pencurian dengan ke kerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati. Pasal 368 ayat 2 KUHP, terkait pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati. Pasal 444 KUHP, terkait pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian. n (Ips/Hbw/Adn)

No.1 Juli 2015 Tribrata News 49

Zebra Cross

DITLANTAS POLDA SUMSEL

Sipope, Realisasi Revolusi Mental di Jalan Raya

TIGMA negatif masih menempel erat di jajaran Polisi Lalulintas (Polantas), sebersih apa pun akan selalu dicap sebagai oknum yang bisa diajak “damai” atau “86”. Pandangan ini, tidak bisa dipungkiri karena fungsi lalu lintas memang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan sangat rentan terjadi penyimpangan di lapangan. Inilah yang kini perlahan-lahan ditepis mantan Direktorat Lalulintas Polda Sumatera Selatan (Sumsel). Seperti diungkapkan Dirlantas Polda Sumsel Kombes Pol Drs Suharsono,SH.MHum, image negatif terhadap anggota Polantas yang sudah tertanam di mata masyarakat memang sulit untuk dihilangkan. Karena itu, perlu ada terobosan untuk membangun kembali kepercayaan yang ada. Salah satu langkah adalah menghilangkan sikap eksklusifisme dan arogan. Sikap ini harus diganti dengan sikap ramah disertai dengan jiwa penolong. Seorang anggota Polri dituntut bisa berperan sebagai pelopor dalam tertib sosial dan keteraturan sosial. Sebagai pelopor tertib sosial di ruang publik, Polri wajib mengedepankan sikap dan perilaku “saya ini polisi penolong” atau disingkat Sipope. “Polisi penolong adalah sosok Polri yang dengan sukarela membantu meringankan beban penderitaan dan kesulitan masyarakat, melepaskan diri dari musibah/permasalahan yang dihadapi” . Pola pikir penolong, lanjutnya, adalah hakekat dan

50 Tribrata News Juli 2015 No.1

predikat setiap insan Bhayangkara yang dilakukan secara ikhlas. Sehingga wujud pertolongan yang dilakukan tersebut dapat dirasakan masyarakat berdasarkan nilainilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku. Menurutnya, seorang Bhayangkara harus memiliki semangat sebagai penolong, menggerakkan diri untuk mau dan mampu melakukan pertolongan dalam setiap interaksi sosial dan sendi-sendi kehidupan kemanusiaan dalam kerangka Harkamtibmas, penegakan hukum, pelayanan kepolisian dan keamanan keselamatan keter ti b an dan kelancaran lalulintas (Kamseltibcar Lantas). “Sikap penolong menjadi inti kekuatan bagi setiap insan Bhayangkara,” katanya.

Kekuatan Kekuatan Sipope, menurut Kombes Pol Drs Suhar sono,SH.MHum, terletak pada kemampuannya melahirkan konsepsi pelayanan prima. Sikap dan perilaku penolong ini menjadi jiwa,energi, mentalitas,inspirasi dan karakter setiap insan Bhayangkara sehingga pada gilirannya menjadi perilaku organisasi. Selain itu, tambahnya, Sipope harus bisa di implementasikan secara langsung di jalan raya. Karena polantas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjaga an, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas. Selain itu, juga registrasi dan identifikasi pengemudi

atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas. “Disinilah norma Sipope harus bisa dilihat masyarakat,” katanya. Salah satu langkahnya, polantas berkewajiban menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transperan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Yang paling penting, Polantas mampu melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas,” katanya. Namun Kombes Pol Suharsono juga mengingatkan, ada larangan yang juga harus ditegakkan anggota polantas dalam mendukung Sipope ini. Anggota tidak boleh menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangannya. Polantas juga dilarang mencari-cari kesalahan ma s yarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyebarluaskan berita bohong atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat, mengeluarkan ucapan, isyarat atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam membrikan pelayanan masyarakat. Ia menambahkan, Polantas tidak boleh bersikap dan berucap, dan bertindak sewenang-wenang, mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayo man, dan pelayanan, melakukan perbuatan yang dapaat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian. “Polantas juga dilarang membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Implementasi Kombes Pol Suharsono mengingatkan, sebagai wujud dari revolusi mental pelopor tertib sosial di ruang publik, sikap dan perilaku penolong pada Polantas yang merupakan perilaku Sipope harus diimplementasikan ke dalam tindakan nyata. Salah satu langkah nyata, tambahnya, Sipope melaksanakan pengaturan lalu lintas diruang publik, membantu memberikan informasi tentang situasi lalu lintas melalui pemberdayaan media elektronik, sosial dan jaringan RTMC (Regional Traffic Management Centre). “Membantu menunjukan tempat-tempat SPBU, bengkel dan fasilitas umum terdekat lainnya, ketika para pengguna jalan membutuhkan informasi tersebut. Memberi-

kan edukasi dan pengertian atau pemahaman secara proporsio nal demi terciptanya kesadaran hukum dan etika berlalu lintas,” katanya. Implementasi dalam rekayasa lalulintas, menurut Suharsono, dilakukan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, polantas memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri. “Polantas memberikan pengetahuan tentang lalu lintas kepada anak-anak usia dini (TK) dengan mengenalkan rambu-rambu lalu lintas, penggunaaan helm Standar Nasional Indonesia (SNI), serta memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada siswa siswi agar mengerti dan memahami serta menaati aturan lalu lintas,” katanya Sipope, tambahnya, juga menyelenggarakan kerja sama lintas sektoral dalam rangka transformasi atau perubahan bentuk untuk memetakan permasalahan wilayah berkaitan dengan lalu lintas, menyelenggrakan koordinasi dengan antar akademisi atau pakar-pakar lalu lintas untuk mencari, menghimpun masukan dari pakar-pakar lalu lintas yang mempunyai visi misi yang sama dalam penanganan masalah lalu lintas. Selain itu, juga mengidentifikasi masalah lalu lintas dan menginventarisir serta menganalisa situasi arus lalu lintas, angka pelanggaran lalu lintas dan tingkat kerawanan laka lantas serta membuat rekomendasi guna optimalisasi rekayasa lalu lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran dan efektifitas penegakkan hukum. Sedang dalam penegakkan hukum, tambah Suharsono, diperlukan upaya maksimal dengan membentuk unit kerja kecil yang profesional di lapangan, sehingga banyaknya kasus tabrak lari bisa lebih banyak terungkap. “Kegiatan sosialisasi penangan korban kecelakaan diharapkan dapat memberikan pembelajaran kepada mas yarakat betapa pentingnya pertolongan bagi seseorang yang sedang mengalami atau menjadi korban kecelakaan lalu lintas,” katanya. Sedang untuk layanan regristasi dan identifikasi, Sipope harus mampu menjelaskan kepada wajib pajak yang akan membayar pajak dengan ramah dan sopan santun terkait prosedur pembayaran pajak dengan bahasa yang jelas sehingga mudah dipahami, dilaksanakan sehingga dapat diakses oleh masyarakat wajib pajak. Sipope harus mampu memberikan pelayanan kepada pemohon surat izin mengemudi (SIM) dengan ramah dan sopan serta memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan sehingga memenuhi asas legalitas. Sipope juga memberikan pelayanan kamboja yaitu bentuk pelayanan pengawalan jenazah dari rumah duka ke pemakaman secara gratis. Informasi untuk mendapat kan pelayanan pengawalan gratis ini bisa didapat dari Babinkamtibnas dan informasi yang disebar oleh Polsek terdekat. n (jk)

No.1 Juli 2015 Tribrata News 51

Opini

Polisi dan Amanat Konstitusi Oleh : Tjatur Sapto Edy (Anggota Komisi III DPR)

ENANGKAPAN terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, seolah mengingat kan kembali aksi saling berhadapan antara Polri dan KPK. Betapa pun peristiwa tersebut terasa panas dalam wacana publik, namun yang tidak bisa diabaikan adalah, bahkan krusial adalah terkait seluk-beluk penggunaan kekerasan oleh kepolisian dalam menangani kejahatan. Dengan peristiwa tersebut adalah aksi pembunuh an, yang berlanjut dengan bunuh diri, oleh sesama personel Polri di Sumatera Utara beberapa hari lalu. Inti perdebatan tentang kekerasan oleh personel polisi selalu berkutat pada pertanyaan: apakah kekerasan telah melampaui batas (eksesif) sehingga dapat dikategorikan sebagai perilaku brutal, ataukah kekerasan masih dalam standar operasi kerja personel polisi? Pertanyaan itu muncul sebagai konsekuensi demokratisasi, di mana terjadi pelipat gandaan kepekaan publik terhadap segala hal yang berasosiasi dengan keaman

52 Tribrata News Juli 2015 No.1

an dan keselamatan masyarakat. Apabila tidak dikelola dengan baik, isu kekerasan di lingkungan kepolisian dipastikan akan mengancam legitimasi lembaga kepolisi an di mata publik. Semakin berat jika dikaitkan dengan beban finansi al yang dikeluarkan untuk mengobati sasaran maupun personel yang cedera dalam situasi penembakan, termasuk kemungkinan kompensasi yang harus dikeluarkan ketika terbukti bahwa penembakan oleh personel merupakan tindakan yang salah. Hingga kini kajian ilmi ah dan pembahasan di Parlemen tentang kekerasan oleh institusi kepolisian di Indonesia belum memadai. Ironisnya, gambaran situasinya memang ”tidak menguntung kan” pihak kepolisian karena berbagai literatur telanjur menganggap

perilaku brutal sebagai satu dari dua subkultur menyim pang di organisasi kepolisian, di samping perilaku koruptif. Terlebih ketika personel polisi menggunakan kekerasan dengan senjata api, pertanyaan ”brutal atau standar” semestinya akan dapat dijawab secara lebih terukur. Ini sekaligus menunjukkan pertanggungjawaban anggaran lembaga kepolisian kepada masyarakat. Polri harus mampu menjelaskan antara lain jumlah butir peluru yang digunakan, jumlah personel yang menggunakan senjata api, situasi yang melatar belakangi penggunaan senjata api, ragam dan jumlah sasar an yang terkena tembakan, akibat penembakan pada sasar an dan personel, hingga simpulan mengenai sifat penggunaan senjata api (sesuai standar ataupun penyalah gunaan). Dari simpulan itu, Polri kemudian perlu memaparkan bentuk-bentuk penindakan terhadap personel yang menggunakan senjata apinya di luar ketentuan. Kesungguhan Polri dalam menyajikan informasi mengenai ihwal di atas sudah sepantasnya menjadi unsur penting dalam pe nilaian kinerja korps Tribrata. Dengan asumsi bahwa per sepsi pada gilirannya akan memengaruhi perilaku aktual personel, semakin sering personel polisi menggunakan senjata apinya, se makin patut pula dipertanyakan apa sesungguhnya persepsi para personel tentang situasi maupun orang yang mereka hadapi. Pada aspek framing itulah, rujukan informasi menjadi se suatu yang krusial membentuk perilaku penggunaan senjata api oleh per sonel. Apabila personel polisi mem peroleh referensi bah wa ada relasi negatif antara mereka dan masyarakat yang mereka layani, baik referensi yang bersumber dari internal, maupun eksternal organisasi k e polisian, dikhawatir kan personel akan lebih tersugesti untuk meletupkan senjata mereka. Selanjutnya, manakala mas yar a kat sudah kadung mencap polisi terlalu ringan tangan, masyarakat pun akan terdo rong menampilkan k e kerasan sebagai antisipasi ter h a dap kehadiran polisi. Tentu saja, k e tika oknum personel polisi me nyalahgunakan senjata api me reka, pembenahan semestinya tidak dilakukan sebatas terhadap indivi duindividu yang bersangkutan. Ini selaras dengan teori-teori mo dern bahwa pembenahan organisasi kepo

!!!

lisian harus menyasar aspek individu serta aspek organi sasi secara menyeluruh dan terintegrasi. Atas dasar itu, sebagai sebuah sistem, divisi-divisi terkait di lembaga kepolisian juga patut merespons fenomena kekerasan tersebut, utamanya divisi yang berurusan dengan sumber daya manusia serta pendidikan dan pelatihan personel. Intinya, semakin intens upaya yang seluruh lini ins ti tusi kepolisian lakukan untuk menyisir tendensi kekerasan dari para personelnya, semakin realistis untuk berharap bahwa akan berkurang pula aksi-aksi pe nembakan seperti yang Polri nyatakan telah dilakukan anak buah Novel.

Kembali pada Amanat Konstitusi Sangat menarik plus menggelitik apabila potret tentang penggunaan senjata api oleh personel Polri dihadapkan dengan Konstitusi UUD 1945 dan UU Kepolisian Republik Indonesia. Kedua peranti perundang-undangan tersebut secara” ajaib” menguraikan fungsi kerja Polri ke dalam urutan-urutan yang berbeda satu sama lain. Dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat 4 disebutkan bahwa ”Kepolisian Negara RI sebagai alat negara yang menjaga keaman an dan ke tertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Kata ”serta” dalam ayat ini— mengacu pada KBBI— menunjukkan bahwa frase di depan kata tersebut lebih utama daripada frase di belakangnya. Dalam ayat ini harus dimaknai bahwa dalam menjalankan fungsinya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian seharusnya bertugas lebih mengedepankan perlindung an, pe nga yoman, dan pelayanan kepada masyarakat walaupun harus tetap menjalankan pene gakan hukum. Sangat berbeda dengan yang termaktub dalam konstitusi, UU RI No 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI Pasal 5 dan Pasal 13 justru menempatkan tugas menegakkan hukum baru kemudian melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Sangat bisa dipahami bahwa dalam menjalankan tugas, doktrin kepolisian lebih berpegang kepada UU No 2/2002 sebagai pijakan operasional. Dengan begitu, wajah kepolisian lebih maskulin yang penuh kekerasan daripada feminin yang penuh kelembutan sebagaimana amanat konstitusi. Ke depan seraya menunggu pembahasan UU Kepolisian yang baru penulis berharap kepolisian kembali ke amanat konstitusi. Kepolisian harus meningkatkan profesionalitas de ngan ber peran sebagai ”ibu” bagi mas yarakat yang mengedepankan perlindungan, pengayoman, dan pe layanan kepada masyarakat. Baru kemudian kepolisi an me laku kan penegakan hukum kepada anggota masyarakat yang melawan tugas kepolisian yang utama tersebut. n

No.1 Juli 2015 Tribrata News 53

Info

satunusanews.com

Jokowi Baru luncurkan, akun Twitternya

Ucapan selamat ultah dibanjiri Lewat akun Twitternya

UBLIK yang menyambut antusias hari jadi Jokowi dengan berbondong-bondong memberikan ucapan selamat kepada orang nomor satu di Indonesia ini. Tepat pada hari ulang tahun yang ke 54 Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah meluncurkan akun Twitter resmi miliknya. Akun ini langsung diungkap kepada public. Pada cuitan pertama ditulisnya pada pukul 04.22 WIB. Dan barulah setelah itu, muncul beragam tanggapan dari netizen, hingga penuh dengan ucapan selamat ulang tahun. Ucapan ini terus berdatangan dari sejumlah netizen. Ada yang terkejut, ada pula yang menganggap akun ini hanya

pekanbaru.tribunnews.com

54 Tribrata News Juli 2015 No.1

mengubah nama dari @jokowi_dodo menjadi @jokowi. Meski begitu, tak banyak orang yang ambil peduli. Namun begitu ada banyak di antaranya yang tetap memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada sang presiden tengah merayakan hari lahirnya. “Alhamdulillah twit pertama @jokowi di luncurkan pada bulan puasa ini pengganti akun yang sebelumnya @jokowi_do2 “Selamat ulang tahun pak @jokowi semoga panjang umur, sehat selalu, bisa membangun dan membahagiakan rakyat Indonesia menjadi lebih baik. Amin. Seperti diketahui, Jokowi resmi memiliki akun Twitter pribadi. Akun ini diberi nama @Jokowi. Berbeda dengan @jokowi_dodo, akun ini mendapat verifikasi resmi dari Twitter secara langsung. “Untuk semua Saudaraku, sejak hari ini saya mulai aktif lagi di twitter melalui akun @Jokowi. Dan saya ingin lebih sering menyapa dan menyerap keinginan saudarasaudaraku, serta berbagi cerita dan informasi tentang kebijakan, kemajuan dari program-program pemerintah. Selain itu saya juga akan berbagi informasi kegiatan pribadi saya dan keluarga kepada saudaraku semua.” Semoga ini menjadi langkah awal yang baik untuk saya dan saudara-saudara saya, Amin. n sumber beberapa media

Opini

Komunikasi Humanis Bangun Citra Positif Polisi Prof. Dr. Asep S. Muhtadi, MA., Guru Besar Ilmu Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Polwan membagikan cenderamata kepada pengendara motor.

OLISI saat ini memikul beban citra yang kurang me nguntung kan sebagai produk dari proses pencitraan pada masamasa sebelumnya, yaitu ketika kepolisian masih terkait pada paradig ma lama dan belum mereformasi dirinya sendiri. Apa yang tengah dan telah di lakukan Polri saat ini untuk memperbaiki citranya memang agak susah. Lalu muncul pertanyaan, seperti apa citra Polisi masa lalu itu? Secara umum, dimasyarakat, polisi dikenal sebagai sosok aparat yang tegang, galak, kurang ramah, suka menilang, kaku dan beragam cerita kurang bersahabat lainnya. Namun demikian, citra tersebut lambat laun mulai berubah seiring arus reformasi yang juga berjalan di lingkungan Polri sendiri, seperti pola-pola pendekatan dan pelayan

an kepada humanis. Meski begitu, dalam beberapa hal kerap masih saja ditemukan citra polisi yang belum sepenuhnya berubah. Ketika melihat seragam polisi, misalnya, secara otomatis terba yang di benak masyarakat sebuah pencitraan polisi lama. Hal menarik lainnya yang kini banyak dilakukan oleh aparat kepolisian adalah memunculkan citra kebersahajaan ke tengah masyarakat. Polisi dan institusi Polri diakui merupakan lembaga yang pa ling sering berhubungan dengan mas ya rakat dalam kapasitas atau situasiapa pun. Polantas, kamtibmas, atau se kedar petugas pembuat SIM/STNK bisa dipastikan merupakan institusi yang paling banyak berhubungan de ngan masyarakat, dan sebagai besar masyarakat juga berhubungan

de ngan polisi. Oleh karena itu, de ngan seringnya berhubungan atau berinteraksi dengan masyarakat inilah diperlukan citra yang positif. Pencitraan yang baik dan positif akan membawa dampak pada lembaga atau institusi itu sendiri. Dalam rangka membangun pencitraan yang positif seperti itulah diperlukan pola komunikasi yang baik. Sebab, pencitraan yang baik akan mempengaruhi pola komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Demikian pula sebaliknya, pola komunikasi yang berlangsung de ngan masyarakat akan menimbulkan proses pencitraan khususnya tentang kepolisian. Jadi, ada semacam timbal balik di antara keduanya, citra yang baik akan memeperlancar proses ko munikasi, dan komunikasi yang ko munikatif akan menimbulkan pencitra an yang positif. Perbaikan Pola Komunikasi Dengan demikian untuk memperbaiki citra kepolisian dalam mas yarakat diperlukan perbaikan pola komunikasi yang bisa digunakannya. Meski dari segi kuantitas, jumlah polisi lebih sedikit jika dibanding dengan masyarakat, namun jumlah yang sedikit ini sejatinya dapat menjadi pelopor dalam membangun citra positif tersebut, khususnya da lam membangun proses komunikasi yang lebih humanistic dengan masyarakat, dalam keadaan apapun. Misanya polisi yang selama ini banyak mendapat sorotan masyarakat adalah polisi lalu lintas (Polantas). Ketika sedang melakukan pe nertiban (razia) di jalan, maka seorang petugas dapat mengembangkan polapola komunikasi yang lebih santun dan humanis. Jika mungkin, mengapa, misalnya, setelah memberhentikan kendaraan, mendekati kendaraan, langsung memberikan hor mat ala polisi lalu menanyakan surat-surat? Seolah mengasumsi kan masyarakat sama dengan polisi. Padahal belum tentu cara ini dirasakan nyaman oleh

No.1 Juli 2015 Tribrata News 55

masyarakat. Cara-cara konvensional seperti ini belum tentu dapat merubah citra polisi secara umum. Mungkin cara tersebut sesuai dengan SOP korp kepolisian dalam melakukan tugasnya, khususnya da lam melakukan razia di jalan-jalan. Namun, saya kira, tidak ada salah nya jika dilakukan sedikit perubahan dengan tetap menjaga wibawa seorang polisi. Coba gunakan, misalnya, caracara yang sudah dianggap umum oleh masyarakat khususnya dalam berkomunikasi seperti member sa lam jika pengendara tersebut beragama Islam atau menanyakan, “Bapak/Ibu hendak kemana? Boleh kami melihat kelengkapan surat-suratnya untuk kelancaran dalam perjalanan? Dan sebagainya. Cara ini boleh jadi dianggap sekedar basabasi saja, namun hasilnya akan berbeda. Selain itu “basa-basi” tersebut tidak akan menyita waktu banyak, bahkan mungkin akan sama saja. Perbaikan citra polisi yang baik itu bisa di muat dengan melakukan perubahan cara berkomunikasi de ngan masyarakat, yakni komunikasi ala masyarakat. Ini mungkin sedikit keluar dari pakem komunikasi Polri yang sudah standar. Namun selama perubahan itu tidak akan berdampak negatif bagi Polri kenapa tidak dilakukannya? Dalam ilmu komunikasi dijelaskan, kamuni kator yang sanggup tenggelam dalam dunia komunikasi nya. Artinya, jika polisi ingin berkomunikasi yang baik dengan masyarakat maka dirinya harus mau tenggelam dalam dunia masyarakat. Faktanya di dalam masyarakat terdapat beragam profesi sehingga polisi dituntut harus bisa berkomunikasi dengan keragaman profesi itu. Apakah salah, misalnya, jika dalam melakukan razia polisi tidak member hormat dengan mengangkat tangan di kepala seperti layaknya dengan kepala polisi? Bahkan pemberian hor mat itu tidak harus seperti itu?

Jika memang sesuai aturan harus begitu, maka peraturannya harus dirubah sehingga polisi yang bertugas dijalan juga tidak disalahkan institusinya. Dari segi atau cara memberi penghormatan saja, bisa menjadi gambaran bahwa masih ada jarak antara polisi dengan masyarakat. Bagi orang yang terbiasa mendapat penghormatan dengan angkat tangan mungkin tidak menjadi masa lah, namun bagi orang yang tidak biasa seperti halnya petani di kampung, atau masyarakat sipil pada umumnya, mendapat penghormatan demikian boleh jadi ada kekuatan sehingga memunculkan sikap sedikit gugup hanya karena tidak terbiasa. Dalam situasi psikologis seperti itu, sulit melakukan komunikasi secara komunikatif. Kondisi masyarakat yang simanis, heterogen serta terus berkembang tentu saja diperlukan pendekatan yang dinamis pula, sehingga seorang polisi perlu memiliki kemampuan berkomunikasi yang dinamis pula. Jadi dalam momen pendidikan kepolisian, misalnya, ke depan, harus ada materi khusus cara berkomunikasi dengan masyarakat teru-

tama komunikasi sosial. Pada proses ini harus diba ngun bagaimana seorang polisi bisa berkomunikasi dengan masyarakat secara humanis, santun dan ramah sebagai pelayan masyarakat sesuai slogannya “Siap Melayani”. Namun demikian dalam perubahan-perubahan berkomunikasi pun tentu saja wibawa sebagai aparat penegak hukum harus tetap dijaga. Kuncinya ada pada penguatan kemampuan dan kapasitas berkomunikasi bagi setiap anggota polisi. Menghadirkan Sosok Polisi yang Komunikatif Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kepolisian khususnya dalam berkomunikasi de ngan masyarakat. Komunikasi tidak hanya dilakukan secara verbal tapi juga non-verbal, dan bukan hanya langsung secara face to face namun juga bermedia. Dalam berkomunikasi di media baik cetak maupun elek tronik termasuk media sosial tetap harus dilakukan dengan cara yang humanis dan tidak lagi menggunakan simbol-simbol standar ala polisi yang terkesan kaku.

pasangmata.detik.com

56 Tribrata News Juli 2015 No.1

metro.news.viva.co.id

yang dulunya angker, galak, dan berjarak akan berubah menjadi sosok yang bersahabat, riang ramah namun tetap berwibawa.

Komunikasi manusiawi dilakukan tidak sekadar dengan deskripsi yang datar dan kaku melainkan dengan pola komunikasi dengan pendekatan bahasa kemasyarakatan yang bisa menyentuh kesadaran kemanusiaÂ annya. Demikian pula dalam hal berkomunikasi dengan media tidak cukup hanya dengan menggunakan instrument teknologis media, namun harus pula dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis kemasyarakatan yang lebih cair dan bukan malah menciptakan atau memeperlebar jarak (gap) antara Polri dengan masyarakat. Sekedar contoh yang baik dan dinilai berhasil melakukan komunikasi, dapat kita lihat di televisi yang menampilkan sosok polwan dalam membawakan informasi tentang lalu lintas deÂngan bahasa jurnalistik, seperti layaknya seorang reporter. Mereka tidak lagi menggunakan bahasa polisi yang kaku. Dalam gaya berkomunikasi, sang polwan sudah sangat baik jika dibanding deÂ ngan sebelumnya. Sang polwan sudah bisa menampilkan diri layaknya seorang presenter yang profesional, bukan sekedar membawa informasi

tentang kondisi lalu lintas yang biasa saja. Mungkin yang membedakan haÂ nyalah soal pakaiannya. Di sini kita melihat paling tidak ada dua karakter baru di tubuh seorang polisi, pertama ia tetap merupakan sumber informasi lalu lintas, dan kedua, ia juga adalah sosok komunikasi yang berkomunikasi sesuai karakteristik media. Kita melihat sekarang masih masa transisi dimana citra polisi masih melekat pada bajunya dan gayanya dalam berkomunikasi. Sosok polwan yang menjadi presenter tersebut bisa menjadi contoh positif untuk merubah citra (image) posisi yang lebih baik lagi. Harus diakui bahwa bagi sebagian masyarakat mungkin masih ada yang mengganggap sosok polisi masih sama seperti dulu. Namun dari sisi gaya dalam berÂ komunikasi sudah menunjukan telah terjadinya perubahan secara sangat signifikan. Gaya berkomunikasi sang presenter polwan tersebut sudah sangat bagus dan substansi pesanÂ nya bisa sampai ke masyarakat. Cara-cara demikian jika dilakukan secara terus menerus maka bisa dipastikan akan merubah citra polisi

Busana: Fasilitas Komunikasi yang Humanis Dari sisi busana, proses komuniÂ kasi polisi dengan masyarakat idealÂ nya dapat disesuaikan dengan situaÂ si kemasyarakatan yang dihadaÂpinya sehingga dapat membaur deÂ ngan baik. Misalnya pada momen tertentu bisa memakai baju batik atau pakai adat setempat saat melakukan tugas yang tidak mengharuskan polisi memakai pakaian dinas. Namun demikian, ia harus meÂ nunÂ jukan bahwa dirinya tetap seorang polisi dengan tanda tertentu. Menurut hemat penulis sepanjang hal ini tidak bertentangan dengan aturan di kepolisian adalah hal baik dan positif untuk mengangkat citra polisi yang humanis. Nilai-nilai polisi bukan saja melekat pada symbol pakaiannya akan tetapi juga pada gaya dalam berkomunikasi dan kedekatannya dengan masyarakat sehingga akan muncul dalam diri masyarakat rasa memiliki polisi. Gaya berkomunikasi seperti ini akan membuat citra polisi semaÂ kin dekat dengan masyarakat dan masÂ yarakat juga akan merasa semakin terayomi dan terlindungi, hal seperti ini nampaknya yang harus dibangun jajaran kepolisian untuk menghilangkan citra polisi masa lalu. Jilbab Polwan Lebih dari 80 persen penduduk Indonesia adalah Muslim, maka seorang sosok polwan muslimah yang berjilbab akan sangat humanis dan dekat dengan masyarakat. Dengan di perbolehkannya peÂ maÂ kaian jilbab bagi polwan, maka sebagaian besar masyarakat menilai ini sebagai langkah maju bagi jajarÂ an kepolisian. Hal ini bukan sesuatu yang dianggap sebagai peraturan diskriminatif agama tertentu (Islam)

No.1 Juli 2015 Tribrata News 57

terhadap agama lain yang dianut oleh anggota kepolisian lainnya. Akan tetapi realitas di masyarakat menghendaki demikian. Ini bisa dilihat dari banyaknya dukungan masyarakat akan dibolehkannya polwan muslimah mengenakan jilbab. Masyarakat melihatnya bukan peraturan diskriminatif karena bukan sebuah keharusan bahwa polwan muslimah harus berjilbab. Namun aturan tersebut membolehkan/tidak melarang bagi polwan muslimah yang telah mempunyai kesadar an untuk menutup auratnya sebagai bagian dari menjalankan perintah agama yang dianutnya. Sementara bagi polwan muslimah yang belum atau tidak mengenakan jilbab bukan berarti tidak mengikuti aturan korp kepolisian. Jadi dari perspektif komunikasi, polwan berjilbab akan sangat membantu membangun citra positif yang komunikatif karena dipandang relevan dengan kondisi sosiologis kebanyakan masyarakatnya. Inilah di antara alasan mengapa dalam ling kungan polwan yang banyak

berlatar belakang muslimah dalam berbusana perlu menyesuaikan diri dengan masyarakat yang mayoritas muslim juga. Ini akan berdampak positif dan bisa menjadi simbol kedekatan antara polisi dengan masyarakat. Perlu dilihat secara jernih, peraturan ini diberlakukan bukan berarti ada diskriminasi dalam lingkungan kepolisian. Seperti pada aparatur negara lainnya dalam berbagai instansi pemerintah banyak pegawainya yang muslimah diperbolehkan untuk berjilbab. Padahal mereka juga pelayanan masyarakat yang majemuk dan heterogen dari sisi agamanya. Namun jilbab tersebut tidak menghambat kinerjanya atau menghalangi pola berkomunikasi saat mela ya ni masyarakat. Karena tidak semua polwan ha rus berjilbab dan ia hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam saja, dan itu pun hanya bagi muslimah yang ingin berjilbab. Dari perspektif komunikasi, di antara keuntungannya adalah bahwa mereka (polwan berjilbab) akan hadir

58 Tribrata News Juli 2015 No.1

secara utuh di tengah masyarakat yang mayoritas muslim sehingga masyarakat tersebut akan memberikan apresiasi yang besar. Polwan muslimah berjilbab akan masuk dalam hati dan dicintai masyarakat sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Banyak aparatur Negara (dosen, guru, dokter, serta profesi lainnya) PNS ataupun swasta yang langsung berhubungan dengan masyarakat tetap berlaku adil, berkinerja baik saat melayani masyarakat, karena Islam tidak mengajarkan diskriminatif dalam bermasyarakat. Praktek komunikasi seperti ini kerap dilakukan oleh kalangan artis atau selebriti dalam menjalin hu bung an yang harmonis, dekat dan akrab dengan para penggemarnya. Beberapa artis non muslim terkadang berpakaian muslim saat memainkan pe ran-peran tertentu de ngan tetap saling menghormati. Kita berharap dalam gaya berkomunikasi khususnya dalam berpakaian, jajar an kepolisian tidak kalah dengan cara artis berkomunikasi.

polrespariaman.wordpress.com

Pola Komunikasi dan Harmonis Polisi Masyarakat Citra hubungan yang baik dan harmonis antara polisi dengan masyarakat bisa dilihat dari pola berkomunikasi. Jika komunikasi sudah baik dan bagus maka ada harapan pesan, visi dan misi Polri di tengah masyarakat akan terbangun dengan baik. Begitu pula sebaliknya jika diawal tidak terbangun pola komunikasi yang dekat dan hangat serta akrab sehingga memunculkan jarak yang semakin lebar dan bisa terjadi miskomunikasi, maka pesan visi dan misi Polri di te ngah masyarakat tidak akan sampai atau berhenti di tengah jalan. Meski sebenarnya sudah ada motto yang sangat bagus yakni “Polisi adalah masyarakat dan masyarakat adalah polisi”. Akan tetapi pada tingkat implementasi, harus di cari-cari yang tepat agar motto tersebut bisa terwujud. Jika selama ini masih ada aturan di kepolisian yang dianggap kaku khususnya dalam berkomunikasi dengan masyarakat maka saatnya harus di tinjau lagi, diperbaiki atau bah kan dihilangkan. Jika dalam ling kungan kepolisian ada lembaga pendidikan maka sangat bagus jika dalam pengajarannya juga dimasukkan materi atau muatan peningkat an kapasitas komunikasi yang efektif dengan masyarakat khususnya ko-

munikasi interpersonal. Melihat contoh komunikasi di atas dimana sosok polwan yang begitu lancar dan komunikatif dalam membawakan info seputar lalu lintas, ada baiknya pendekatan seperti ini dikembangkan lebih jauh. Ia terlihat seperti presenter yang profesional de ngan penguasaan bahasa dan gaya komunikasi yang komunikatif dengan para pemirsa. Saya kira polwan presenter yang pandai berkomunikasi itu tidak begitu saja terbentuk. Tentu ia telah melalui pelatihan (training) terlebih dahulu. Pola ini patut ditiru dan di terapkan pada satuan lainnya di lingkungan ke polisian seperti petugas Polantas misalnya sehingga mereka bisa berkomunikasi yang baik dan efektif meski harus berharap dengan ragam profesi masyarakat yang berbeda. Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang komunikator dalam berkomunikasi adalah empati. Ketika seorang polisi sedang menghentikan kendaraan untuk me meriksa kelengkapan surat-surat maka ia bertindak sebagai seorang komunikator. Ia adalah sosok komunikatror yang berprofesi atau berbaju polisi. Karena itu ia harus bisa menunjukkan empati pada lawan bicara nya (sopir atau pengendara). Bisa jadi sang pengendara sudah me

nempuh ratusan kilo meter sehingga lelah, penat dan segala problema perjalanan ada dalam pikirannya. Ketika ia berhentikan dengan gaya komuni kasi seorang polisi yang standard dan kaku maka mung kin akan menimbulkan rasa tidak enak dan timbul rasa kesal. Akan timbul sikap dan suasana berbeda jika seorang polisi bisa berempati seperti sekedar mengucapkan salam, menanyakan dari mana hendak kemana layak nya seorang sahabat yang bersua. Dengan tidak membutuhkan waktu yang lama maka akan sanggup merubah suasana tegang menjadi cair. Selama hal ini tidak bertentangan dengan prosedur dan strategi keaman an, rasanya cara-cara seperti itu akan menjadi sebuah cara yang baik dan bijak dilapangan. Dengan kemajuan teknologi informasi komunikasi juga dinamika masyarakat yang terus bergerak maju maka harus dibarengi dengan kemampuan profesionalisme di jajaran kepolisian khusus nya dalam membangun pola komunikasi. Karena proses komunikasi dipengaruhi oleh citra, dan pencitraan itu juga sangat dipengaruhi oleh proses komunikasi, maka keduanya perlu berjalan, berdialektika secara harmonis. Proses dan pola komunikasi yang baik akan mempengaruhi ter jadinya pencitraan yang positif. Membangun citra polisi yang baik dan humanis ditengah msyarakat yang semakin kritis saat ini membutuhkan waktu yang panjang dan kerja sama semua kalangan khususnya di internal kepolisian. Kritik yang terbangun dari luar harus dinilai dan dilihat sebagai wujud kepedulian dan kecintaan masyarakat pada institusi kepolisian yang harus disikapi secara positif. Kepedulian ter sebut akan menjadi bahan untuk membangun citra polisi masa depan yang lebih baik, humanis dan bersahabat dengan masyarakat. n

No.1 Juli 2015 Tribrata News 59

Opini

Mengantisipasi Sweeping illegal Ormas Selama Bulan Ramadhan Brigjen Pol Dr. Bambang Usadi, MM

UDAH menjadi kebiasaan ormas tertentu melakukan kegiatan sweeping setiap memasuki bulan Ramadhan ke tem pat-tempat hiburan malam yang tetap memaksa membuka usaha di bulan puasa, bahkan ada juga yang menutup secara paksa rumah makan yang buka pada siang hari. Tindakan Ormas tersebut jelas meresahkan dan menimbulkan kekhawatiran di tengahtengah masyarakat, serta melanggar tata aturan hukum yang berlaku, karena ormas bukan merupakan institusi penegak hukum atau institusi yang berwenang memaksa pelaku usaha menutup kegiatan usahanya. Kebiasaan-kebiasaan ormas ter sebut tetap berlangsung, meskipun tidak kurang dari seorang menteri agama yang memiliki akar pendekat an dengan berbagai ormas Islam pun melakukan pendekatan personal dan mendapatkan komitmen dari ormas tersebut untuk tidak melakukan tindakan sweeping di bulan suci Ramadhan. Prakteknya, ormas tersebut di berbagai daerah pada tahun 2014 masih melakukan sweeping dengan alasan pengusaha hiburan malam masih membuka usahanya di bulan

Ramadhan atau melebihi batas waktu/jam yang ditentukan. Mengingat kejadian tahun 2014 tersebut, komitmen ormas tersebut tidak dapat dijadikan pegangan 100% untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat di bulan suci Ramadhan. Sesungguhnya, seluruh tindakan kekerasan yang di tempuh ormas tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor, antara lain: ormas tersebut merasa bahwa tindakannya mendapat dukungan dari sebagian masyarakat, tidak adanya kesadaran hukum dari ormas dan anggota ormas tersebut, tidak adanya kanalisasi kegiatan ormas tersebut yang lebih produktif, belum optimalnya kekuatan lembaga negara yang mampu mengantisipasi aksi sweeping ormas tersebut di setiap tempat, kurangnya peran stakeholder setempat dan persoalan proses penegakan hukum. Dukungan sebagian masyarakat terhadap perilaku kekerasan yang dilakukan oleh anggota ormas tersebut sesungguhnya merupakan buah dari pemahaman menyangkut soal “pentingnya menjaga kesucian bulan Ramadhan”. Sebagian masyarakat yang mendukung ormas tersebut setidakn-

60 Tribrata News Juli 2015 No.1

ya merasa memiliki hubungan psikologis dengan segala tindakan ormas tersebut karena juga merasakan kegelisahan batin yang sama dengan maraknya tempat hiburan malam yang tetap buka di bulan puasa. Persoalannya adalah lapisan masyarakat yang memberikan dukungan terhadap ormas tersebut seperti ini sepertinya mengabaikan hak-hak masyarakat lainnya. Kepercayaan diri dari ormas tertentu seperti ini harus dicounter dengan opini keresahan masyarakat yang harus terus-menerus dipublikasikan. Keterasing an perilaku ormas tersebut dengan sendirinya akan memupus perlahan-lahan tindakan brutal yang tidak mengenal aturan. Melihat perilaku kekerasan yang dipertontonkan oleh ormas ter se but, sesungguhnya mencerminkan ketidak pahaman ormas tersebut me ngenai masalah kesadaran hukum. Terlihat sekali bagaimana argumentasi ormas tersebut di daerah ketika melakukan razia dengan menyandarkan pada alasan bandelnya pengusaha hiburan malam tetap buka di bulan Ramadhan, akan te tapi salah alamat mengekspresikan aspirasi dan partisipasi dalam pro ses penegakan aturan/hukum. Sementara proses hukum harus berjalan sesuai dengan prosedur dan perangkatnya, namun ketika ormas

tersebut beraksi seluruh perangkat dan prosedur hukum tersebut se pertinya menjadi tidak berguna dan terabaikan. Sehingga sosialisasi kesadaran hukum juga harus menyentuh terhadap aktoraktor utama di ormas tersebut, termasuk sosialisasi pentingnya prosedur dan perangkat penegakan aturan/hukum dalam menjalankan fungsinya. Setiap aktivitas terasa sekali disti mulasi adanya sebuah visi “kebaikan” sebagaimana posisi ormas tersebut yang menyatakan diri untuk menegakkan “nahi munkar” melalui serangkaian perilaku kekerasan yang melanggar hukum, pasti akan dilakukan menurut cara yang diyakini tepat oleh pelakunya. Sepanjang perilaku tersebut diyakini paling benar dan paling tepat, maka tidak segan-segan ormas tersebut melakukannya bahkan de ngan melanggar hukum sekalipun. Sesungguhnya tetap ada potensi yang dapat dioptimalkan oleh Muspida setempat di balik perilaku preman ormas tersebut apabila dapat dikanalisasikan dengan baik. De ngan diberlakukan-

nya aturan Pemda setempat mengenai larangan tempat hiburan malam buka selama bulan Ramadhan, maka ormas tersebut dapat dioptimalkan sebagai PAM Swakarsa, sehingga upaya kanalisasi seperti ini akan lebih menjamin ormas tersebut bertindak sesuai dengan koridor hukum. Upaya preemptif dan preventif Polri tetap memegang peranan pen ting dalam mengendalikan peri laku kekerasan yang berpotensi dilakukan ormas tersebut. Upaya preemptif dilakukan dengan pendekatan melibatkan tokoh-tokoh ormas untuk menjaga kondusivitas bulan suci Ramadhan sebagaimana juga menjadi harapan ormas tersebut. Harus dibangun kesadaran dengan ormas tersebut, apabila tindak kekerasan dilakukan oleh ormas yang menggunakan label Islam, maka dampaknya justru akan berpengaruh terhadap kekhusukan ibadah selama bulan suci Ramadhan serta akan sangat mengganggu dan merugikan syiar Islam sendiri. Pimpinan Polri di daerah-daerah juga didorong menyelenggarakan kegiatan selama bulan suci Ramadhan yang melibatkan secara aktif tokoh-tokoh ormas setempat. Tindakan preventif dilakukan de ngan tetap melakukan gelar pasukan di tempat-tempat yang dinilai rawan menjadi sasaran tindak kekerasan ormas tersebut. Stakeholder di daerah, pemerin tah daerah atau jajaran Muspida secara umum, termasuk tokoh-tokoh ormas Islam lainnya seperti NU dan

Muhammadiyah mengambil peran membangun suasana kondusif di daerahnya dengan mengambil porsi peran masing-masing sesuai de ngan kapasitas, kewenangan dan pe ngaruhnya. Pemda perlu memastikan peraturan pelarangan buka tempat hiburan malam selama Ramadhan agar dipatuhi oleh pelaku usaha dan memastikan pemberlakuan sanksi terhadap pelaku usaha yang nakal. Polri memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat berlangsung kondusif selama bulan Ramadhan, TNI siap memback-up Polri apabila sewaktu-waktu dibutuhkan bantuannya, dan ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah melakukan pendekatan kultural Islam untuk memastikan ormas tersebut sudah tidak berniat melakukan razia atau swee ping selama bulan suci Ramadhan. Pada akhirnya, kewibawaan Polri di daerah dan Pemda setempat sangat tergantung dari ketegas an terhadap setiap perilaku pelang garan hukum, baik terhadap perilaku kekerasan yang dilakukan oleh ormas tersebut maupun perilaku pelaku usaha melanggar aturan pelarangan hiburan malam yang masih buka sepanjang bulan suci Ramadhan. Tindakan yang berat sebelah hanya akan memberikan sinyal legalisasi terhadap tindakan melawan hukum, baik pembiaran terhadap perilaku ormas tersebut, maupun tidak adanya sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang tetap membandel membuka usaha hiburan malam selama bulan suci Ramadhan. Dampak atas ketidak pastian hukum seperti ini hanya akan mengakibatkan membudaya nya kebiasaan main hakim sendiri sebagaimana perilaku kekerasan liar yang dilakukan ormas tertentu dan berkembangnya dukung an masyarakat terhadap perilaku ormas tersebut, yang tentu saja hal ini tidak dikehendaki dalam upaya menciptakan masyarakat madani yang taat hukum dan membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tertib di bawah naungan hukum. n

No.1 Juli 2015 Tribrata News 61

Poin

Revolusi Primarasa

4 Kebijakan Oleh: Brigjen Pol Boy Rafli

Empat Kebijakan Kapolda Banten tersebut, dimaksudkan sebagai upaya Polri untuk saling bersinergi dengan masyarakat, demi membangun persahabatan antara kepolisian dengan masyarakat.

OLRI harus bisa terbuka dalam memberikan informasi apapun untuk dupublikasikan. Kalimat ini selalu menjadi penekanan Brigjen Pol Boy Rafli Amar, di lingkungan Polda Banten. Sejak memegang estafet ke pe mim pinan Kapolda Banten, Brigjen Pol Boy Rafli langsung melakukan langkah-langkah terobosan dan inova tif guna melaksanakan program kerja Polri di jajaran Polda Banten. Salah satunya, mencanangkan Revolusi Pri marasa melalui empat Kebijakan Kapolda Banten yang arahanya untuk

terwujudnya Polri yang profesional, bermoral dan modern, sebagai pelin dung, pe nga yom dan menegakkan hukum dengan hasil yang maksimal. Empat Kebijakan Kapolda Banten tersebut, juga dimaksudkan sebagai upaya Polri untuk saling bersinergi dengan mas yarakat, demi memba ngun persahabatan antara kepolisian dengan masyarakat. Munculnya empat kebijakan ini di landasi target yang dicanangkan Brigjen Pol Boy Rafli tentang keberhasilan Polda Banten, dapat diukur melalui 11 indikator, yaitu data ke-

62 Tribrata News Juli 2015 No.1

jahatan yang cenderung menurun, data penyelesaian perkara mening kat, Kamseltibcarlantas yang sema kin membaik, terwujudnya ke giat an perpolisian masyarakat dan polisional, kesadaran hukum masyarakat yang semakin membaik, komplin masyarakat nihil, pelanggaran yang dilakukan oleh petugas nihil praktik KKN nihil. Adapun empat kebijakan Kapolda Banten tersebut, antara lain: Pertama Gladi Taqwa, yakni Gerakan Lang sung Aksi Doa, Iman dan Takwa. Hal yang pertama dalam upaya menjalan-

kan tugas sebagai personel polri adalah melakukan doa, serta menjalankan keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa. Dengan menjalankan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memper hatikan ada nya keikhlasan dalam melaksanakan tu gas, sabar, tawakal, taubat, isti qomah, qomaah, khauf, raja ma’rifah, rahmah, sakinah, mutmainah, taqwa dan falah. Kedua, Kampung ATM, yakni Komunikasi aktif membangun peradaban utama nilai masyarakat. Berkomunikasi aktif dengan masyarakat menunjukkan strategi proaktif yang harus dijalankan personal Polri sebagai aparat penegak hukum, pemelihara keamanan dan ketertiban, pe lindungan, penga yom dan pelayan masyarakat. Sikap proaktif menunjukan adanya kesigapan personal. Menjalankan fungsi preemtif dan preventif dengan melakukan pendidi kan, penerangan, penyuluhan dan so sialisasi kepada masyarakat, agar terba ngun masyarakat yang sadar hukum. Gotong royong dalam memelihara keamanan dan ketentraman warga, menunjukkan perlunya melakukan kerjasama de ngan masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya dalam melakukan tindakan preventif sehingga pelaksanaan tugas menjadi sinergi. Ketiga, Gerakan Adik Kakak, yakni Gerakan Aman, Damai, Indonesia kuat, kerukunan adalah kebersamaan atas keberagamaan. Melaku kan si nergi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan (stakehol der) lainnya dalam menciptakan rasa aman, damai dan menjadi Indonesia kuat, serta memelihara kerukunan dan kebersamaan dalam keberagaman masyarakat banten. Banten yang kaya akan ke lem bagaan kemasyarakatan dapat diba ngun pemolisi an masyarakat

sebagai upaya pelembagaan yang menggunakan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Di mana personel Polri mambangun kebersamaan, mencari solusi dalam menyele saikan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat, baik masalah solusi maupun masalah hukum. Keempat. Polisi sahabat sekolah. Membangun persahabatan yang dilakukan Polri bukan hanya karena adanya kepen tingan Polri dalam upaya menjalankan tugasnya, tetapi lebih dari itu adalah menanamkan nilai-nilai persahabatan tersebut dari sejak dini, usia sekolah sampai de ngan remaja. Polisi sahabat sekolah mengan dung tiga program, yakni: Polisi Cilik, yang diperuntukan bagi pelajar tingkat sekolah dasar dan sederajat. Polisi sahabat anak, yang di peruntukan bagi pelajar SMP dan sederajat. Polisi kebangsaan, yang diperlukan memba ngun karakter kebangsaan di kalangan pelajar sekolah tingkat SMA, MAN dan sederajat.

Selaras Dengan Paradigma Baru Polri Dalam upaya merupakan para digm baru, Polri melakukan terobosan dan pe rubahan besar, yakni perubahan struktural, kultural dan instrumental. Perwujud an paradig ma baru Polri adalah ke dekatan Polisi dengan mas

yarakat dalam me ngeliminir akarakar kejahatan dan ketidaktertiban, dengan menam pilkan gaya perpolisian yang lebih responsive-persuasif. Polisi diimplementasi secara langsung sebagai abdi masyarakat, bukan abdi kekuasaan. Polisi yang protagonis, sehingga Polri dalam mengemban tugas pokoknya diharapan dapat memperoleh kredibilitas, akuntabilitas, kewibawaan dan profesionalis. Dalam Grand Strategy Polri 2005 – 2025 disebutkan, mem bangun si nergi dengan masyarakat (part nership Building) merupakan arah kebijakan yang menjadi target dan sa saran, dalam membangun para digma baru Polri. Keberhasilan Polri dalam tugas pokok dan fungsinya, juga dapat diukur melalui kepuasan publik (Public Satisfaction) dalam menerima pelayanan yang dilakukan Polri. Dalam pengertian paradigma baru ini, revolusi primarasa yang dilakukan Brigjen Pol Boy Rafli, melalui empat kebijakannya, yakni Gladi Taqwa, Kampung ATM, Gerakan Adik Kakak, dan Polisi Sahabat Sekolah, dibilang selaras dan sejalan de ngan para digma baru Polri, demi terwujudnya Polri yang profesional, bermoral dan modern, sebagai pelindung, pengayom dan menegak kan hukum de ngan hasil yang maksima.. Gun, Sapto. n

Dok Polda Bantan

No.1 Juli 2015 Tribrata News 63

Info

Strategi Membina Hubungan Dengan Media Massa Di era reformasi ini seorang pemimpin harus dapat membina hubungan baik dengan media massa. Hal itu dikarenakan baik atau buruknya hubungan pimpinan dengan wartawan bisa mempengaruhi bentuk opini yang beredar di masyarakat.

64 Tribrata News Juli 2015 No.1

nasional.news.viva.co.id

ALAM era informasi dan transparansi saat ini, tidak bisa di pungkiri seorang pemimpin adalah juga seorang figur publik. Bagi media massa, pemimpin merupakan sumber berita. Tidak banyak pemimpin yang mampu membaca informasi yang dibutuhkan oleh pers. Tidak heran ada pemimpin yang menginginkan Kahumasnya membatasi diri dan hanya sedikit bicara kepada pers. Ungkapan seperti, “Ah, sudahlah, jangan terlalu dekat dengan wartawan, nanti ngomongnya sedikit, tulisannya panjang, ngaco lagi”, (Zainal Abidin Parto, 2006). Di era reformasi ini seorang pemimpin harus dapat membina hubungan baik dengan media massa. Hal itu dikarenakan baik atau buruknya hubungan pimpinan dengan wartawan bisa mempe ngaruhi bentuk opini yang beredar di masyarakat. Karena media massa adalah alat terampuh dalam membentuk opini publik yang dapat merugikan atau sebaliknya menguntungkan. Kedua nya akan berdampak terhadap reputasi seorang pemimpin. Fakta membuktikan, banyak tokoh yang melambung namanya, bahkan tidak sedikit pula yang jatuh karena media. Perlu digaris bawahi, dalam membina hubung an dengan pers, kita tidak boleh membeda-bedakan pelayanan terhadap wartawan. Layanilah pers secara proporsonal sesuai visi dan misi penerbit itu sendiri. Ada penerbitan mengemban misi jurnalis tik ilmiah, ekonomi, militer, hukum, kriminalisme, seks, skandal dan sensasi dalam pemberitaannya. Sudah barang tentu kita harus pandai memilih pers yang sesuai dengan visi dan misi kita. Dalam menyampaikan informasi kepada pers, acapkali kita menyerahkan tugas itu kepada Humas/Dinas Penerangan. Dinas ini berperan sebagai instrumen yang berfungsi menyampaikan informasi tentang keberhasilan dalam pembinaan dan kinerja organisasi, agar bisa dilihat secara luas sehingga diharapkan dapat menaikkan citra positif di mata publik. Satu-satunya cara agar tujuan tersebut bisa terlealisir adalah menggandeng dan terus

menjaga hubungan baik dengan pihak media (media relations). Karena itu, keberadaan media relations adalah wajib bagi Kahumas dan pemimpin karena keberadaannya dapat meningkatkan brand image organisasi/institusi kita, yang berujung pada meningkatnya citra positif di mata publik.

Memahami Cara Kerja Media Massa Media massa berperan memberitakan informasi kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan harus memiliki nilai berita, aktual, layak, dan bermanfaat. Kelayakan sebuah berita untuk diinformasikan memiliki nilai-nilai sebagai berikut.  Aktualitas, peristiwa yang baru saja terjadi dan menjadi pembicaraan hangat.  Prominance, tokoh-tokoh yang menarik untuk dijadikan sumber berita.  Kontroversial, sesuatu yang kontroversial dan menjadi gunjingan banyak orang.  Dramatik, peristiwa yang menunjukkan adanya daya humanis yang tinggi.  Tragis, peristiwa yang menyentuh perasaan kemanusiaan dan mampu membuat menyita perhatian publik.  Novelty, adanya hal-hal baru dalam kehidupan manusia, seperti penemuan baru, pengetahuan baru, dan lainnya.  Unik, sesuatu yang berbeda dari biasanya, menyentuh rasa, langka, dan lainnya.  Spektakuler, segala sesuatu yang “paling atau “ter”,

misalnya sesuatu yang “terbesar”, dan sebagainya.

Tidak mudah bagi seorang wartawan untuk mendapatkan berita. Karena bisa jadi narasumber sedemikian pelit dengan informasi. Untuk mengatasi hal tersebut, wartawan menggunakan beberapa taktik sebagai berikut.  Taktik “Memancing Harimau Turun Gunung”, yakni mewawancarai satu tokoh kontroversial tertentu untuk memancing tokoh yang menjadi target utamanya keluar dan berkomentar.  Taktik “Pinjam Tangan”, yakni menulis berita komentar si A sebagai narasumber, padahal si A ini adalah teman satu grup wartawan tadi yang sebelumnya sudah mengetahui adanya suatu peristiwa.  Taktik “Balon Gas” Mumbul, naik, dan tembak”, yakni wartawan sengaja melemparkan isu-isu tertentu untuk memancing reaksi. Bila reaksi yang terjadi sesuai skenario, maka jadilah berita  Taktik “Ceker Ayam”, yakni mengajak berbicara narasumber sehingga tanpa sengaja narasumber akan bercerita dengan sendirinya informasi yang dibutuhkan oleh wartawan. Dalam hal ini wartawan berpurapura tidak tahu tentang masalah yang terjadi.  Taktik “Bermain Kata-kata”, yakni wartawan menggunakan kata-kata sebagai cara untuk mengecoh sasaran. Contohnya, macet di Jakarta itu “bisa”. Mungkin karena sudah bisa, wartawan akan menilai, bahwa Pemda DKI sudah mati rasa dan menganggap sepele soal kemacetan di Jakarta.

Kiat Membina Hubungan dengan Media Massa Seorang pemimpin, terlebih seorang pejabat Kahumas, harus memiliki kiat-kiat yang cerdas untuk membina hubungan dengan wartawan. Kiat yang terpenting adalah membangun komunikasi interpersonal yang baik mengedepankan pola face to face. Kiat lain yang perlu dilakukan adalah harus memahami tugas-tugas wartawan termasuk visi dan misi media massanya, antara lain adalah.  Pemahaman akan dunia pers dan cara mencari berita.  Kemampuan membina tali silaturahmi yang erat dengan pers, menciptakan hubungan yang harmonis, dan membina tali asih yang kokoh dan kuat. Bisa dilakukan secara formal maupun nonformal. Contoh,

pribuminews.com

Memahami Taktik dan Strategi Media Massa dalam Mencari Berita

diplomasi minum kopi bersama dan mengajak media untuk mengikuti latihan menembak.  Tetap menjaga dan membina agar hubungan itu tetap hangat dan harmonis.  Jangan sekali-kali menutup saluran informasi kepada pers, tetapi harus membantu memberikan jalan keluar kepada wartawan bila mereka membutuhkan informasi.  Terus berupaya melakukan pendekatan yang sistematis dan bijaksana. Melaksanakan komunikasi inter personal sa ngatlah efektif dalam membangun media relations, karena dapat menimbulkan : a. Openess (keterbukaan), yakni kemauan menaggapi dengan senang hati informasi yang diterima di dalam menghadapi hubungan antar pribadi. b. Emphaty (empati), yakni merasakan apa yang dirasakan orang lain. c. Supportiveness ( dukungan), yakni situasi yang terbuka untuk mendukung komunikasi berlangsung efektif. d. Positiveness (rasa positif), yakni seseorang harus memiliki perasaan positif terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi, dan menciptakan situasi kondusif untuk interaksi yang efektif. e. Equqlity (kesetaraan), yakni pengakuan secara diamdiam bahwa kedua belah pihak saling menghargai, berguna, dan mempunyai sesuatu untuk disumbangkan. Dengan adanya pengetahuan di atas, pemimpin atau Kahumas akan relatif lebih mudah dalam menjalin hubungan dengan wartawan. Dengan hubungan yang baik, akan tercipta pula hubungan simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Hubungan yang semakin harmonis tidak saja mampu menciptakan opini positif, tetapi juga menciptakan public trust di mata publik tentang institusi atau organisasi kita. n Sumber Beberapa Media

No.1 Juli 2015 Tribrata News 65

Info POLRES METRO JAKSEL

Menjawab Harapan Masyarakat news.liputan6.com

ENJELANG bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 2015, jajaran Polres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) telah melakukan prakondisi penciptaan keamanan. Sejak jauh-jauh hari, Kapolres Kombes Pol Wahyu Hadiningrat, telah mempersiapkan personel dan peralatan untuk mendukung segalanya. Sehingga ia mampu memberikan garansi keamanan bagi masyarakat. “Kami hanya mengharapkan, masyarakat bisa ber aktifitas secara tenang dan beribadah dengan khusuk. Kunci dari ketenangan masyarakat dan kekhusukan ber ibadah itu ada pada keamanan. Penciptaan rasa aman inilah yang kita kedepankan,” kata Kapolres Metro Jaksel Kombes Pol Wahyu Hadiningrat. Langkah yang kini dilakukan, tambah Wahyu, pihak nya terus mengintensifkan patroli keamanan. Fokus patroli ditekankan pada jam-jam rawan. Namun pihaknya juga menerjunkan personel patroli pada waktu-waktu tertentu di luar jam resmi patroli. “Pada jam-jam sibuk pagi dan sore hari, serta jam istirahat pada siang hari, kami selalu berupaya untuk ha dir di tengah-tengah masyarakat. Bahkan tim patroli kami akan tetap ada di jalanan dan daerah-daerah rawan pada tengah malam,” kata Wahyu. Patroli yang dilakukan jajarannya, jelas mantan Kapolres Metro Bekasi ini, ada yang menggunakan mobil dan sepeda motor. “Polisi berusaha secepatnya tiba ke lokasi, dimana masyarakat membutuhkan kehadiran kami. Bahkan kalau diperlukan, tim patroli kami bisa jalan kaki untuk mencapai lokasi yang tidak mungkin dijangkau kendaraan,” katanya. Lokasi patroli yang ditempuh, menurutnya pria kelahir an bulan Juni 1970 ini, mulai dari pemukiman, perkantoran, sentra bisnis, hingga terminal dan stasiun kereta api. Seper ti terminal bus Blok M, Manggarai dan Stasiun Manggarai. “Jadi di titik manapun tim patroli kami, baik yang bersera gam dinas maupun preman, tetap ada,” katanya. Dalam menjalankan patroli, jajaran Polres Metro Jaksel juga menggandeng tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat keamanan lainnya. Karena dengan sinergitas itu, akan bisa tercipta deteksi dini akan adanya ancam

www.tempo.co

66 Tribrata News Juli 2015 No.1

an keamanan. Sehingga sebuah kejadian yang sangat mungkin terjadi, akan bisa dieliminir.

Hindari Sweeping Bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama, me nurutnya, pihaknya juga melakukan pendekatan kepada pengusaha hiburan malam agar mentaati aturan Pemda DKI Jakarta terkait jam operasional. Selain itu, pihaknya juga menyarankan agar tidak sampai terjadi sweeping atau tindakan main hakim sendiri untuk menutup tempattempat hiburan malam atau tempat-tempat yang berpotensi mengganggu kekhusukan beribadah. Langkah yang dilakukan, mulai dari mengadakan pertemuan dengan pengelola hiburan malam, gelar operasi peredaran video porno dan minuman keras. Bahkan, pihaknya bersama tokoh-tokoh yang ada, ber sama-sama melakukan pemusnahan dan kampanye anti pornografi, kekerasan dan juga peredaran minuman keras atau narkoba. Jika pada saatnya nanti ada pengusaha hiburan malam yang membandel dan melanggar jam operasional, semua kalangan sudah sepakat untuk menyerahkan permasalahan ini kepada Polres Metro Jaksel. “Jadi tidak akan ada sweeping. Tindakan hanya akan dilakukan kepolisian bersama Pemkotdya Jaksel. Karena tindakan sweeping sendiri adalah bentuk pelanggaran hukum,” katanya. Kepolisian, tambahnya, juga menghimbau kepada pengusaha agar bisa memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya sebagai salah satu bentuk kewajiban mereka. Karena jika ini tidak diberikan akan menimbulkan permasalahan sosial yang dampaknya bisa merembet pada terganggunya penciptaan keamanan. Antisipasi juga dilakukan jajaran Polres Metro Jaksel terhadap tawuran antar kelompok biasa dilakukan remaja-remaja atau anak baru gede (ABK) seusai sholat tarawih, termasuk antisipasi aksi balapan liar menjelang atau selesai makan sahur.

Rumah Kosong Bagi masyarakat yang ingin tetap merayakan Idul Fitri di wilayah Jaksel, Kapolres Wahyu Hadiningrat juga memberikan jaminan keamanan. Sedang bagi masyarakat yang memilih pulang kampung, polisi menghimbau agar masyarakat mau mematikan semua kompor yang bisa menimbulkan kebakaran. Untuk keamanan, keluarga sebelum mudik diminta lapor kepada Ketua RT atau menitipkan rumahnya sementara dalam pengawasan tetangga terdekat. Bagi pemilik kendaraan yang tidak bisa dibawa mudik, bisa dititipkan di tempat yang lebih aman. Polisi juga akan menempatkan diri pada se mua lapangan atau masjid yang digunakan untuk menjalankan ibadah Sholat Idul Fitri. Personel keamanan juga akan berada di tempat-tempat wisata yang menjadi tujuan keluarga, seperti Kebun Binatang Ragunan. Pengamanan juga dilakukan di pusat perbelanjan lainnya. Kapolres Metro Jaksel ini juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terpancing dengan munculnya aksi-aksi yang bisa menimbulkan kekacauan bersama. Jika masyarakat melihat adanya tindak kejahatan, masyarakat diharapkan secepatnya melaporkan kepada polisi dan tidak mengambil langkah dengan main hakim sendiri. “Jika ada masalah hukum dan keamanan, serahkan sepenuhnya kepada polisi. Biar kami yang menangani,” kata Wahyu Hadiningrat.

Polri Terus Telusuri Prostitusi Online Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus ‎Polda Metro Jaya berhasil membongkar praktik prostitusi yang menggunakan media daring. Para mucikari menjajakan para PSK melalui media sosial, seperti website, twitter, dan forum online dengan tarif hingga Rp25 juta. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Mujiono mengatakan, keberhasilan peng ungkapan kasus tersebut merupakan hasil penyelidikan selama beberapa minggu. “Ada enam tersangka yang kita amankan, mereka ini beda kelompok,” ujar Kombes Pol Mujiono kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (17/6/2015). Kombes Pol Mujiono pun menuturkan bahwa para tersangka menawarkan PSK mulai dengan tarif Rp500 ribu hingga jutaan rupiah‎ sesuai gradenya. “PSK-nya ada yang di bawah umur hingga dewasa,” ujarnya. Dua tersangka laki-laki berinisial WWR dan EA menawarkan PSK melalui akun twitter @jkt7xxxxxx dan di forum www.backxxxx.com. Para pelanggan yang serius, kemudian akan diarahkan untuk bertransaksi melalui BlackBerry Messanger dan WhatsApp. “Untuk tersangka ini tarif PSK-nya ada yang sampai Rp17 juta,” tuturnya.

www.sayangi.com

Modus yang tak jauh berbeda dilakukan seorang mucikari perempuan berinisial FDPS. Ia memperdagangkan PSK melalui akun Facebook-nya yang mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi via WhatsApp. Sedangkan tersangka ZUL menjual PSK yang masih‎ duduk di bangku SMA dengan usia 15-17 tahun. Tersangka menjual para PSK tersebut melalui forum semxxxx.com dengan akun ojek mesum. “Untuk tersangka ini, kita jerat juga dengan UU Perlindungan Anak, selain Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Pasal 59 ayat (2) ke h, pasal 4 jucnto Pasal 29 UU Pornografi dan atau Pasal 506 KUHP,” tuturnya menjelaskan. Kasubdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Suharyanto mengatakan, para tersangka ditangkap di lima lokasi berbeda, di antaranya di Jakarta, Surabaya, serta Jawa Timur. Sebelumnya, Tim Cyber Crime Mabes Polri juga turut bergerak membantu penyidik dari Polres Jakarta Selatan dalam mengungkap jaringan prostitusi online yang melibatkan artis AA. “Tim Cyber Crime saat ini sudah bergerak untuk membantu mengungkap jaringan prostitusi online, bahkan tim dari luar pun turut membantu mengungkap masalah ini,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Mabes Polri Brigjenpol Anton Charliyan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (12/5/2015). Brigjen Pol Anton menegaskan, upaya tersebut dilakukan guna membuktikan bahwa polisi serius dalam menangani masalah tersebut yang sudah mendapat perhatian dari khalayak ramai. Kasus prostitusi artis memang diibaratkan seperti fenomena gunung es yang baru terungkap permukaannya saja. Dengan sindikat dalam jaringan berlapis-lapis, untuk saat ini polisi baru menetapkan RA seorang tersangka sebagai mucikari yang merekrut para PSK. Brigjen Pol Anton juga menyampaikan, saat ini, polisi belum bisa mengidentifikasi siapa-siapa saja yang terlibat dalam praktik esek-esek tersebut lantaran para saksi masih belum memberi keterangan secara gamblang. Ia juga enggan berkomentar terkait adanya 200 artis dengan inisal beserta tarif berkencan mulai dari Rp80 hingga Rp200 juta. “Saya enggak mau komentar dan tidak akan disampaikan ke publik,” tuntasnya. n ( JK/RM)

No.1 Juli 2015 Tribrata News 67

Kegiatan

“Kendi Pancasila”

Polri Sebagai Pelayan, Pelindung, dan Pengayom Masyarakat

ALAM rangka memperi ngati hari lahirnya Pancasila dan menyambut Hari Bhayangkara Ke-69 tahun 2015, The Word Peace Committee (Komite Perdamai an Dunia), yang didirikan Sastro Kar tono (kakak kandung RA Kartini), se buah lembaga internasional yang mendukung perdamaian dunia serta berpegang teguh pada filosofi meles tarikan nilai-nilai kesejarahan me ngadakan kegiatan Kirab Bersejarah Kendi Pancasila. “Kegiatan ini dilakukan dalam rang ka memperingati hari lahirnya Pancasila dan menyambut Hari Bha yangkara Ke-69 tahun 2015. The Word Peace Committee (Komite Dunia) sendiri adalah sebuah lembaga internasional yang mendukung perdamaian dunia dan memiliki filosofi melestarikan nilai-nilai kesejarahan mengadakan kegiatan Kirab Bersejarah Kendi Pancasila,” ujar Pudjo. Kirab Budaya dilaksanakan mulai

Minggu (7/6/2015) dengan tempat start di Kota Jepara Jawa Tengah dan dilepas oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dr Drs Anton Charliyan, MPKN. serta berakhir di Mabes Polri Jakarta Hari Kamis (11/6/2015). Adapun rute Kirab Bersejarah Kendi Pancasila mulai dari Jepara-Solo-YogyakartaCiamis-Bandung-Jakarta. Kabid Humas Polda DIY AKBP Anny Pudjiastuti mengatakan, jumlah kendi sebanyak lima buah yang melambangkan Lima Sila Pancasila. Salah satu Kendi Pancasila, yakni Kendi Pancasila Kedua diletakkan di Mabes Polri. Sila Kedua dalam Pancasila de ngan lambang rantai mewakili citacita bangsa Indonesia yang berisi pemahaman mengenai pengakuan dan perlakuan manusia sesuai de ngan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, pengakuan atas persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi

68 Tribrata News Juli 2015 No.1

setiap manusia, tanpa membeda-be dakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Sila Kedua juga berisi pemahaman mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap saling teng-

tee dan dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat. Kemudian sejarah membuktikan bahwa Polri adalah salah satu institusi yang setia mengawal pelestari an dan sendi-sendi nilai Pancasila serta tugas Polri sebagai pelayan, pelindung ,dan pengayom masyarakarat, serta penegak hukum lebih menyentuh kepada nilai-nilai kemanusiaan dan penegak keadilan yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Dalam setiap persinggahan dari rombongan Kirab Kendi Pancasila tersebut, Komite Perdamaian Dunia akan memberikan penghargaan kepada gang rasa dan tepa selira, sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani berani mem bela kebenaran dan keadilan. Sila kedua juga mewakili cita-cita Bangsa Indonesia di mata dunia di mana bangsa yang menjadi bagi an dari seluruh umat manusia yang mampu mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Dipilihnya Mabes Polri sebagai lokasi peletakan Kendi Pancasila Kedua, salah satu pertimbangannya, karena Polri menjadi salah satu institusi yang setia mengawal pelestarian dan sendi-sendi Pancasila.

“Tugas Polri sebagai pela yan, pelindung, dan pengayom masyara kat serta penegakan hukum lebih menyentuh kepada nilai-nilai kemanusiaan dan penegakan keadilan yang sesuai dengan Sila Kedua,” kata Kabid Humas Polda DIY AKBP Anny Pudjiastuti dalam siaran pers nya, Minggu (7/6/2015). Pada Kamis (11/6/2015), rombongan Kirab Kendi Pancasila berangkat dari Sentul Bogor menuju Mabes Polri. Di Mabes Polri Jakarta rombongan kirab disambut oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs Badrodin Haiti dilanjutkan dengan peresmian penempatan Kendi Pancasila No. 2 di Mabes Polri yang dipimpin oleh Presiden The Word Peace Commit-

setiap Icon Polisi. Kendi Pancasila sebelumnya sudah diletakkan secara permanen di empat lokasi, yaitu Kendi Pancasila yang merupakan makna sila pertama Pancasila diletakan di Kawasan Gong Perdamaian Dunia Jepara Jawa Tengah. Kendi Pancasila yang merupakan makna sila ketiga Pancasila diletakan di Istana Negara Republik Indonesia. Kendi Pancasila yang merupakan makna sila keempat Pancasila diletakan di Kompleks MPR RI Sena yan Jakarta serta Kendi Pancasila yang merupakan makna sila kelima diletakan di Kompleks Mahkamah Agung RI. n (ir)

No.1 Juli 2015 Tribrata News 69

Info

Anton: Pemimpin Itu Bukan Menguasai

ARAKTER seorang pemimpin, bukanlah untuk menguasai. Tapi untuk mengingatkan dan me ngajak ke arah yang lebih baik. Karakter pemimpin yang baik itu, tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Hampir setiap daerah memiliki benih dan mutiara kearifan lokal. Itulah intisari buku berjudul “Master Leadership” karya Anton Charliyan. “Keberadaan mereka, perlu digali serta diangkat ke hadapan publik sehingga menjadi inspirasi dan motivasi dalam konsep kepemimpinan,” kata Anton Charliyan, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Polri, pada bedah buku di Jakarta, Senin (15/6/2015). Menurut Anton, Indonesia memiliki sejarah panjang berkaitan sosok atau tokoh legendaris yang sukses melakoni prinsip dan nilai leadership. Sejumlah tokoh yang dibahas Anton antara lain Prabu Siliwangi, Patih Gadjah Mada dan Ki Hadjar Dewantoro. “Terbukti ajaran mereka mampu menyejahterakan rakyat di masanya. Bahkan ajaran kepemimpinan mereka masih sangat aktual untuk diterapkan di abad modern ini,” katanya. Tetapi yang terjadi saat ini justru sebaliknya, tokohtokoh nasional, pendidik, dan mahasiswa justru cende rung lebih suka mempelajari konsep kepemimpinan barat

70 Tribrata News Juli 2015 No.1

dibanding konsep lokal. “Ada kecenderungan pemimpinpemimpin Indonesia dewasa kini yang lebih fokus pada teori-teori pemimpin barat,” katanya. Prinsip-prinsip leadership para tokoh Nusantara, menurut Anton, justru lebih cocok dipraktikkan atau di terapkan di negeri sendiri. “Sehingga nanti kita punya konsep kepemimpinan utuh dari nusantara yang menjadi kiblat kepemimpinan dunia. Kita tidak perlu selalu berkiblat ke pemikir Barat soal kepemimpinan,” katanya. Kemudian dalam buku itu, menurut pria kelahiran di Tasikmalaya, Jawa Barat, 29 November 1960 ini, juga memaparkan bagaimana menjadi pemimpin yang bijak. “Kebijakan seorang pemimpin terletak pada kemampuan nya mengayomi dan membawa bawahannya pada suatu hal yang baik dan benar,” ujar Anton. Anton gemar menulis sejak masa SMA. Dia sempat pula mengelola majalah dinding di sekolahnya. Semenjak menapaki karier sebagai polisi, dia melahirkan sejumlah buku yang antara lain ‘Setetes Embun’ dan ‘Kearifan Lokal Kampung Naga’. Mantan Kapolwil Priangan ini mendorong polisi di Indo nesia untuk menyempatkan diri menyampaikan pesan dan menelurkan ide melalui karya tulis. “Minimal kalau sudah bisa menulis, terus pensiun, saya kan bisa melamar jadi wartawan,” katanya, sambil tertawa. n (is)

Daerah

Polres Boyolali

Bentuk “Tim Peduli Lingkungan dan Masyarakat”

ABUPATEN Boyolali memiliki luas wilayah kurang lebih 1.01.510.0965 hektar atau kurang dari 4,5% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil analisis Sat Intelkam Polres Boyolali terdapat karakteristik geografis kabupaten Boyolali. Kabupaten Boyolali tergolong daerah rawan bencana alam, baik itu tanah longsor, maupun angin ribut atau puting beliung. Berdasarkan karakteristik tersebut, Kapolres Boyolali AKBP. Budi Sartono, S.I.K.M.Si. membentuk satuan tugas khusus tanggap bencana yang merupakan gabungan dari Sat Bhinmas Polres Boyo lali, yang terangkum dalam “Tim Polisi Peduli Lingkungan dan Masyarakat” Polres Boyolali. Kapolres Boyolali, mene rangkan bahwa “Tim Polisi Peduli Lingkungan dan Masyarakat” dibentuk dalam rangka memaksimalkan perbantuan Polri terhadap masyarakat dalam keadaan ben cana, sehingga dapat secara cepat, tepat, dan trengginas hadir untuk membantu masyarakat yang menjadi korban dari bencana alam di wilayah hukum Polres Boyolali. n

No.1 Juli 2015 Tribrata News 71

Antar Wilayah POLDA JATIM

Polisi Miliki Sabu 13 Kg Senilai Rp26 Miliar

URABAYA - Jajaran Polda Jawa Timur (Jatim) menangkap Aiptu AL, oknum anggota Polsek Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 13 kilogram sabu-sabu senilai Rp26 miliar. Akibat perbuatannya, Aipti AL terancam dipecat dari keanggotannya sebagai polisi. “Sanksi akan diberikan setelah proses pidana di pengadilan selesai. Setelah ada ketetapan hukum tetap, maka kami akan langsung melakukan sidang kode etik,” kata Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf, di Surabaya, Rabu (10/6/2015). Menurutnya, polisi yang tertangkap kasus narkoba seberat 13 kilogram itu sudah jelas akan ditahan dan dipidanakan.”Tidak ada ampun sedikit pun, justru polisi sebagai penegak hukum itu pasti akan dipidana dan harus mendapatkan tambahan hukuman,” katanya. Dalam kasus oknum polisi berpangkat Aiptu AL yang sehari-hari berdinas di Polsek Sedati, Sidoarjo, itu diduga berhubungan dengan seorang perempuan berinisial IN yang membantu AL untuk menyimpan barang bukti, serta perempuan berinisial SU yang mendekam di Rutan Medaeng. Awalnya, kasus itu terungkap saat polisi menangkap IN, yang diduga kekasih AL, dalam razia di salah satu

klub malam, lalu penyidik melanjutkan penggeledahan di tempat kos IN di kawasan Sedati dan ditemukan 13 kilogram sabu-sabu. Kepada penyidik, IN mengaku sabu-sabu tersebut milik Aiptu AL. Setelah diperiksa, AL mengaku jika sabu-sabu tersebut dikirim oleh SU dari Medaeng, lalu SU pun mengaku jika sabu-sabu itu dikendalikan oleh pria berinisial YO yang menghuni Lapas Nusakambangan. n (jk)

halopolisi.com

POLDA PAPUA

www.rri.co.id

Beri Teguran Pengendara Motor

SATUAN Lalulintas Kepolisian Resor Manokwari, Papua Barat, memberikan teguran bagi 177 pengendara sepeda motor yang ditemukan melakukan pelanggaran lalu lintas, dalam Operasi Patuh selama 14 hari di daerah itu. Ratusan pengendara sepeda motor yang diberikan teguran melakukan pelanggaran lalulintas ringan seperti tidak menggunakan spion, Surat Izin Mengemudi (SIM) sudah habil masa berlakunya namun belum diperbaharui dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sudah habil masa berlakunya namun belum diperbaharui.

72 Tribrata News Juli 2015 No.1

“Ratusan pengendara sepeda motor tersebut diberikan teguran tertulis dan apabila kedapatan melakukan pelanggaran yang kedua kalinya akan diberikan sangsi berupa tilang,” kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari AKP Bakri Rudiansyah di Manokwari, di Manokwari, Sabtu. Ia mengatakan, operasi patuh adalah penindakan melakukan pelanggaran ditindak namun pelanggaran ringan masih diberikan toleransi teguran tetapi jika ke depan mengulangi kesalahan yang sama ditindak,” kata nya. Sasaran operasi patuh, kata Kasat, bukan hanya untuk masyarakat sipil, tetapi juga untuk aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Ia menjelaskan Operasi patuh dengan sasaran para pengendara yang tidak memiliki SIM, STNK, tidak menggunakan helm bagi sepeda motor, serta kendaraan dengan knalpot yang tidak standar dengan tujuan memberikan kesadaran tertib berlalu lintas bagi masyarakat. Selain surat-surat kendaraan, lanjut dia, sasaran operasi juga mereka yang mengendarai sepeda motor maupun mobil dalam keadaan mabuk. n (jk)

POLDA KALSEL

Tangkap Pengedar Sabu Jajaran Kepolisian Resor Banjar, Kalimantan Selatan, menangkap dua pria pemilik dan pengedar narkotika jenis sabu. Dua tersangka berinisial MA dan HE ditangkap anggota Polsek Sungai Tabuk, Rabu (10/6). Kepala Kepolisian Resor Banjar AKBP Kukuh Prabowo di Martapura, Kamis (11/6/2015), keduanya merupakan pengedar narkotika jenis sabu dan berhasil ditangkap bersama barang bukti yang disita dan akan ditunjukkan saat di persidangan. Ia mengatakan, penangkapan dua pengedar sabu itu berawal dari informasi mengenai adanya transaksi yang dilakukan pengedar di sebuah komplek perumahan di Sungai Tabuk. Informasi penting itu langsung ditindaklanjuti petugas yang menuju lokasi dan mendapati tersangka MA yang diduga menunggu pembeli kristal haram tersebut. “Petugas menyita barang bukti berupa dua paket sabu seberat 0,4 gram yang dimasukkan dalam plastik klip dan disimpan dibawah sandal tersangka,” sebut kapolres. Dikatakan, penangkapan terhadap tersangka langsung dikembangkan petugas untuk menangkap pengedar lain yang memasok sabu kepada warga Pematang Panjang, Gambut itu. Informasi tersangka MA, sabu-sabu diperolehnya dari tersangka HE dan petugas langsung bergerak menuju rumah tersangka di Desa Abumbun Jaya Kecamatan Sungai Tabuk. “Petugas menyita barang bukti sabu seberat 0,9 gram dari tersang ka HE yang langsung dibawa ke mapolsek dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” kata dia. Ditambahkan kapolres, pihaknya siap menindaklanjuti informasi dan laporan masyarakat terkait aktivitas peredaran dan penyalahgunaan segala jenis narkoba. n (jk)

nasional.news.viva.co.id

POLDA JABAR

Gerebek Pabrik Mie Berformalin PABRIK mie basah yang mampu memproduksi 2 ton per hari, digerebek jajaran Polres Cirebon dan Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat. Penggerebekan ini dilakukan berdasarkan hasil laporan masyarakat yang mencurigai adanya penambahan zat berbahaya terhadap mie tersebut. Kepala Bagian Humas Polda Jabar Kombes Pol Sulistyo Pudjo Hartono mengatakan, terungkapnya pabrik mie di Desa Gesik, Kecamatan Tengah Tani itu hasil tindak lanjut inpeksi mendadak di pasar tradisional Harjamukti. “Polres Cirebon Kota bersama Dinas Kesehatan Kota Cirebon dan SatPol PP dalam rangka antisipasi giat menjelang bulan Ramadhan melaksanakan sidak ke pasar,” katanya, di Bandung, Jumat (12/6/2015). Ia mengatakan, hasil inpeksi mendadak itu petugas gabung an menemukan bahan makanan

berupa mie basah yang dijual bebas oleh pedagang di pasar tradisional itu. Petugas mencurigai mie basah tersebut kemudian memeriksanya dan diketahui mengandung positif formalin. “Setelah dilakukan cek secara sampling oleh personel DinKes ternyata positif mengandung formalin,” katanya. Sedangkan hasil penggerebekan di pabrik mie, kata Pudjo, ditemukan mie yang diduga menggunakan formalin dengan kapasitas produksi dua ton setiap hari yang biasanya didistribusikan ke pasar wilayah Cirebon dan Tegal, Jawa Tengah. Petugas juga menyita barang bukti mie basah hasil produksi dan zat berbahaya seperti formalin, boraks, soda api berikut mengamankan delapan pekerja dan seorang pemilik pabrik inisial DD. “Selanjutnya akan dilaksana kan penyidikan lebih lanjut,” katanya. n (jk)

No.1 Juli 2015 Tribrata News 73

POLDA NTT

Operasi Pekat Bukan Karena Ramadhan OPERASI pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) merupakan operasi rutin yang wajib dilakukan aparat kepolisian, bukan karena ada Ramadhan baru operasi tersebut digelar. Razia-razia yang dilakukan di tempat hiburan malam bertujuan untuk mencegah terjadi nya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tindakan-tindakan kriminal yang merugikan banyak orang. “Operasi ini bukan karena ada Ramadhan, tetapi memang sudah menjadi rutinitas,” kata Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Brigjen Pol Endang Sunjaya, di Kupang, Senin (15/6/2015). Untuk operasi pekat sendiri, ia mengaku telah dilaksanakan selama satu minggu ini, namun hal tersebut sudah sering dilakukan dengan bekerja sama dengan TNI serta aparat keamanan lainnya. Endang menilai, toleransi kehidupan beragama dan antar agama di NTT cukup tinggi, sehingga masing-masing pemeluk agama sa ngat menghormati umat agama lain yang tengah menjalani ibadah puasa. “Adanya upaya untuk mengganggu norma-norma kehidupan beragama di daerah ini, nyaris tidak pernah ada, karena toleransi kehidupan beragama dan antaragama di NTT sudah sangat kental,” katanya menegaskan. Jenderal polisi berbintang satu itu mengharapkan semua pihak untuk tetap menjaga ketenangan, untuk menjaga tetap lestarinya kehidupan beragama dan antaragama di daerah ini. Ia juga meminta ormas-ormas pemuda dan warga daerah ini untuk tidak main hakim sendiri dalam memberantas dan mencegah penya kit masyarakat, serta ikut membantu polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban katanya. n (jk)

74 Tribrata News Juli 2015 No.1

www.beritasatu.com

POLDA MALUKU

Polairud Tingkatkan Pengawasan di Halmahera Barat

ERNATE - Polairud Polda Maluku Utara (Malut) meningkatkan pengawasan di perairan Kabupaten Halmahera Barat, karena perairan itu menjadi pintu masuk nelayan asing yang akan mencuri ikan di wilayah perairan Malut. Nelayan asing, khususnya dari Filipina masuk melalui Tahuna, Sulawesi Utara, dan setelah mengganti bendera kapalnya dengan bendera Indonesia untuk mengelabui nelayan Indonesia atau petugas patroli, melanjutkan ke Malut melalui Halmahera Barat. “Perairan Kabupaten Halmahera Barat berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga memudahkan bagi nelayan asing untuk menjadikannya pintu masuk untuk mencuri ikan di Malut,” kata Dirpolairud Polda Malut Kombes Fauzi Bakti, di Ternate, Sabtu (6/6/2015). Menurut Dirpolairud, pihaknya sudah berulang kali mengamankan nelayan asing khususnya dari Filipina di perairan Halmahera Barat tersebut, terakhir pada Kamis pekan ini yakni sebuah kapal ikan asal Filipina dengan belasan ABK. Kapal ikan yang akan menangkap ikan secara ilegal di perairan

Malut itu tidak memiliki dokumen resmi, begitu pula para ABK-nya yang kesemuanya berkewargane garaan Filipina tidak memiliki dokumen resmi untuk menangkap ikan di perairan Indonesia. Polairud Polda Malut, kata Kombes Fauzi Bakti, juga tetap melakukan pengawasan di perair an lainnya di wilayah Malut, karena pengalaman selama ini sering pula terjadi praktik pencurian ikan, baik yang dilakukan nelayan asing maupun nelayan dari provinsi lainnya di Indonesia. Pengawasan itu tidak hanya terbatas untuk praktik pencuri an ikan, tetapi termasuk pula berbagai kegiatan lainnya di laut yang melanggar hukum, misalnya menangkap ikan menggunakan bom atau bahan kimia serta penyelundupan minuman keras dan narkoba melalui transportasi laut ke Malut. Ia mengharapkan, dukungan dari seluruh masyarakat terutama masyarakat di wilayah pesisir dalam menyukseskan tugas polai rud tersebut, di antaranya dengan cara memberikan informasi kepada petugas jika mengetahui ada kapal ikan asing yang masuk menangkap ikan secara ilegal. n (jk)

POLDA KALIMANTAN BARAT

Senjata Api Dimusnahkan

ONTIANAK - Kepolisian Resor Ketapang, Kalimantan Barat, memusnahkan sebanyak 151 senjata api rakitan, pabrikan, dan 182 amunisi hasil operasi dan penyerahan dari masyarakat setempat. Jenis senjata api dan amunisi yang dimusnahkan di antaranya 143 pucuk senjata api jenis lantak, 11 pucuk jenis revolver (pabrikan), amunisi 182 butir, serta dua buah bahan peledak nonaktif, satu buah mortir, dan satu buah granat. “Senjata api rakitan yang dimusnahkan itu, hasil operasi kepolisian dan penyerahan dari masyarakat Ke tapang khususnya jenis senapan (senjata api) lantak,” kata Kapolres Ketapang AKBP Hady Poerwanto, Rabu (10/6/2015). Ia menjelaskan kegiatan pemusnahan senjata api rakitan dihadiri oleh Dandim 1203 Ketapang, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pemkab, anggota DPRD, tokoh agama, adat dan masyarakat Ketapang. Pihaknya mengimbau masyarakat yang masih me miliki senjata api rakitan secara sukarela agar menyerah

www.tempo.co

kannya kepada aparat kepolisian terdekat. “Sekarang sudah tidak jamannya menyimpan atau memiliki senjata api rakitan, karena kondisi sekarang sudah aman tidak ada yang perlu kita khawatirkan lagi,” ujarnya. Menurut dia, bagi pihak yang menyerahkan secara sukarela senjata api rakitan mereka, maka warga yang bersangkutan tidak akan diberikan sanksi. “Tetapi kalau sampai senjata api rakitan tersebut diamankan karena dilakukan razia atau lainnya, kedepannya akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Hady. n (jk)

POLDA KEPRI

Pemodal dan Penampung Timah Ilegal Dikejar

ATAM - DJ, tersangka yang diduga sebagai bos pemodal sekaligus penampung timah ilegal di Batam, Kepulauan Riau, menjadi buruan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri. “Kami saat ini sedang memburu DJ yang diduga sebagai bos penampung timah ilegal. Sebelumnya kami hanya berhasil menangkap Ar yang berperan sebagai pengepul,” kata Direskrimsus Polda Kepri Kombes Pol Syahar Diantono, di Batam, Selasa (9/6/2015). Sebelumnya, polisi menangkap Ar dan penyidik Subdit Tipiter Polda Kepri sudah memeriksa 14 orang saksi lain yang diduga mengetahui dan terlibat kasus penambangan ilegal tersebut. “Dari saksi itulah diketa-

skalanews.com

hui bahwa DJ merupakan pelaku utama penambangan timah ilegal. Awalnya DJ juga sudah dipanggil namun tidak datang memenuhinya,” kata dia. Syahar mengatakan, seluruh barang bukti yang di amankan saat penggerebekan saat ini dititipkan di Pol res Lingga karena sulit jika harus dibawa ke Batam dengan jarak yang jauh. “Lagian kasusnya juga disana. Jadi akan efektif jika pemeriksaan juga dilaksanakan di Lingga. Jika di Polda Kepri (Batam) membutuhkan waktu lama untuk memanggil para saksi,” kata Syahar. Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Kepri melakukan pengrebekan rumah tersangka berinisial Ar dengan barang bukti pasir timah senilai Rp1,7 miliar. “Kami akan terus mengembangkan kasus ini untuk memberantas kegiatan penambangan timah ilegal di Lingga yang merugikan negara sangat besar,” kata dia. Sejak awal 2015, Kasubdit IV Tipiter Polda Kepri sudah melakukan dua kali penggerebekan gudang penampungan timah ilegal di Lingga dengan nilai miliaran rupiah. Penggerebekan dilakukan bersama dengan jajar an Polres Lingga. Pada penggerebekan awal sempat terjadi penolakan oleh masyarakat penambang hingga akhirnya ditunda beberapa waktu sebelum dilakukan penggerebekan kedua pada lokasi berbeda. n (jk)

No.1 Juli 2015 Tribrata News 75

Kata Mereka Maia Estianty

Senyum di Balik Sosok Tegap Polwan

RTIS cantik Maia Estianty mengaku bangga kalau melihat polisi wanita (polwa) bersera gam. Baik itu saat polwan sedang berbaris atau pun berada di pinggir jalan raya mengatur lalu lintas. Apalagi, saat polantas wanita mengendarai sepeda motor gede (moge). “Gagah dan membanggakan,” katanya. Sosok polwan yang gagah itu, menurutnya, tetap memiliki senyum manis yang bisa menyejukkan jiwa. “Biasanya kalau tampil gagah dan tegap, senyumnya jadi berkurang. Tapi kalau polwan, mereka tetap tersenyum kepada masyarakat. Itulah hebatnya,” katanya. Menurut artis kelahiran Surabaya 27 January 1976 itu, dirinya juga mendengar selentingan, kalau para demonstran paling takut berhadapan dengan Polwan. Karena Polwan tidak bisa diajak bermain-main soal demonstrasi. Para demonstran yang mengambil posisi paling depan, biasanya adalah cowok-cowok berwajah sangar dan agak brutal, namun nyali mereka akan kendor saat berhadapan dengan polwan cantik yang wajahnya imut-imut. “Sudah begitu, polwannya rajin tersenyum sambil memandangi wajah-wajah demonstran. Bisa klepek-klepek tuh demonstran,” kata Maia sambil tertawa lepas.n (jk)

Shinta Bachir

“Lega Rasanya...”

BAGI artis Shinta Bachir, berurusan dengan polisi itu banyak deg-degannya. Apalagi kalau media massa sudah mengkait-kaitkan dengan sebuah kasus. Namun untuk mengklaifikasi kasus itu, Shinta Bachir harus berani datang ke Markas Polres Mero Jakarta Selatan (Jaksel). Kedatangan Shinta Bachir ke Mapolres pada Senin (8/6/2015) itu, untuk menanyakan inisial nama SB yang diduga terkait kasus prostitusi online. Polres menyatakan bahwa tidak ada klarifikasi, karena nama inisial bukan berasal dari Polres Metro Jaksel. Tidak ada nama inisial keluar di Maspolres dan tidak ada berkas untuk SB. Hingga saat ini, Shinta juga tidak menerima panggilan dari polisi terkait kasus prostitusi artis tersebut. Mendengar kabar baik tersebut, Shinta Bachir mengaku lega. Bintang film Suster Keramas ini merasa beban moralnya sedikit berkurang. Maklum, sejak inisial SB dikaitkan dengan namanya, Shinta mendapat tekanan dari keluarga besar. “Ah, lega rasanya... Bahkan saat ini saya sedang hamil dan berita ini sangat mengganggu,” ungkap Shinta Bachir. n (jk)

Desy Ratnasari

Pola asuh disiplin terhadap anak TAK Mungkin rasanya kita fokus pada kasus penelan taran dan kekerasan anak, namun jika kita sendiri tidak menjadi orang tua yang baik untuk anaknya sendiri. Misal nya artis, sekaligus anggota komisi 8 DPR RI, Desy Ratnasari, yang mengaku fokus terhadap kasus orang tua yang telah menelantarkan kelima anaknya. Lantas bagaimana sikap Desy dengan buah hatinya sendiri? “Pola asuh saya kepada anak saya adalah disiplin. Saya termasuk orang yang sangat disiplin. Anak saya menganggap saya galak dan kayak polisi. Namun ini demi kebaikan anak saya. Saya be kerja. Karena itu, saya butuh orang-orang terdekat saya, di kala saya tidak ada di rumah, seperti tantenya anak saya. Jadi jika saya tidak ada di rumah, dia tetap merasa ada orang tua juga. Yang tak kalah penting adalah perhatian fisik dan mental,” jelas Desy Ratnasari di acara diskusi yang diselenggarakan Divisi Humas Mabes Polri. n

76 Tribrata News Juli 2015 No.1

Tamu Kita “Dimana pun dan kapan pun, polisi selalu ada di tengah-tengah kita, ini yang membanggakan,” katanya. Namun bagi IM3 Young Ambassador 2009, masih ada kekurangpercayaan sekelompok masyarakat kepada polisi. Hal ini, menurutnya, lebih dikarenakan tuntutan mereka pada kesempurnaan polisi. Karena masyarakat selalu mengharapkan semua polisi harus bisa tampil sempurna dan polisi tidak boleh ada kekurangannya. Disinilah nantinya dirinya berperan. “Aku harus bisa menjelaskan kepada masyarakat, bahwa kesempurnaan polisi tidak bisa lahir begitu saja. Harus ada dukungan dan kepercayaan dari semua lapisan masyarakat. Karena polisi adalah milik masyarakat,” katanya. n (jk)

Polisi adalah Bagian dari Masyarakat

AGI Anindya Kusuma Putri, menjadi seorang Putri Indonesia 2015 adalah sebuah kebanggaan. Namun kebanggaan itu, diakuinya, juga memiliki konsekuensi yang sangat berat yang harus bisa ia pikul. Kini, kebanggaan dan tanggungjawab itu sudah menyatu dalam dirinya dan akan ia emban sebaik mungkin. Di saat yang sama, kini kebanggaan dan tanggung jawab itu semakin bertambah saat ini dinobatkan oleh Kapolri Jenderal Pol Badrotin Haiti menjadi Duta Humas Polri. Bagi gadis kelahiran Semarang 3 Februari 1992 itu, memasuki dunia kepolisi an bukanlah hal yang baru bagi dirinya. Karena menurut pemenang Gadis Sampul 2008 ini, hampir semua masyarakat di Indonesia mengenal polisi. Bagi masyarakat, menurutnya, polisi adalah bagian hidup yang tidak bisa dipisahkan. Ia mencontohkan, di kalangan masyarakat setiap ada kesulitan, selalu ada polisi. Juga di saat senang, polisi selalu hadir di tengah-tengah masyarakat.

No.1 Juli 2015 Tribrata News 77

Tip Kesehatan

Tips Sehat Selama Puasa Ramadhan

ISAAT bulan Ramadhan, di mana seluruh umat muslim diwajibkan untuk berpuasa, menahan lapar dan haus selama kurang lebih 12 jam, selama sebulan penuh. Walaupun begitu, puasa memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, tentu jika dijalankan dengan cara yang sehat pula. Berpuasa di siang hari tidak lantas menjadikan tubuh menjadi lesu. Pola makan yang berubah selama Bulan Puasa harus disiasati dengan benar agar tubuh tetap sehat dan bugar dalam menjalankan aktifitas di siang hari. Terlebih lagi, setelah melewati Ramadhan, selain menjadi lebih dekat kepada Allah, kita juga menjadi individu yang lebih sehat daripada sebelumnya. Berikut adalah beberapa tips sehat selama Bulan Puasa Ramadhan: Tips Puasa Ramadhan: Makan Sahur 1. Atur waktu anda untuk menyantap sahur di akhir waktu. Selain berguna untuk menunjang puasa anda di siang hari, makan sahur di akhir waktu lebih diutamakan berdasarkan sunnah Rasul. 2. Makanlah dengan porsi normal, jangan berlebihan. Fokuslah untuk mengkonsumsi makanan yang kaya akan karbohidrat kompleks dan protein, serta buah dan sayuran. Menyantap makanan yang mengan dung banyak air selama sahur juga sangat baik untuk hidrasi tubuh anda sepanjang hari. 3. Akhiri santap sahur dengan segelas susu untuk melengkapi nutrisi tubuh anda. Minumlah suplemen atau pun multivitamin yang biasa anda konsumsi ataupun yang disarankan oleh dokter anda. 4. Batasi konsumsi makanan yang terlalu manis dan mengandung banyak gula, karena justru dapat membuat tubuh lemas di siang hari. 5. Minum air yang cukup. Sebelum waktu imsak tiba, minumlah air yang cukup, tiga hingga lima gelas. Sebaiknya hindari minuman berkafein seperti kopi dan

78 Tribrata News Juli 2015 No.1

teh karena bersifat diuretik dan membuat tubuh kehilangan cairan lebih cepat melalui urinasi. Tips Puasa Ramadhan: Selama Berpuasa 6. Di waktu terpanas di siang hari, hindari berlama-lama di terik matahari dan kurangi aktifitas fisik. 7. Jika ada waktu, sempatkan untuk mengistirahatkan tubuh anda, dan mengganti waktu tidur yang kurang karena bangun lebih awal untuk sahur. Waktu setelah sholat zuhur merupakan saat yang tepat untuk beristirahat. 8. Jika memiliki waktu luang di sore hari, sempatkan untuk berolahraga ringan seperti jalan sore, bersepeda santai, ataupun yoga. Hal ini sangat baik untuk menjaga kebubagaran tubuh dan memperlancar peredaran darah. Tips Puasa Ramadhan: Buka Puasa 9. Saat waktu buka puasa tiba, jangan makan dengan berlebihan. Sebaiknya ikuti sunnah, yaitu dengan buah kurma dan minuman yang manis: bisa dengan susu, jus buah, atauapun sekedar air. Minumlah cukup air untuk mengganti cairan tubuh yang hilang selama berpuasa. 10. Setelah magrib, lanjutkan dengan menyantap hidang an utama, dengan menu yang seimbang. Makanlah sesuai dengan porsi anda yang biasa, tidak perlu berlebihan. Cukupkan dengan karbohidrat, protein, serta sayuran dan buah-buahan. 11. Hindari makan gorengan berlebihan, serta batasi makanan yang pedas, agar perut tidak menjadi mules dan mengganggu pencernaan tubuh anda. 12. Cukupi asupan air tubuh anda. Usahakan untuk me minum setidaknya lima gelas air putih sebelum tidur. Dengan menjalankan tips-tips sehat di atas, semoga puasa kita semua menjadi lebih hikmat dan sehat. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadhan. n

Renungan Ramadhan Menuju Pengampunan “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa” (QS. Al Baqarah: 183)

EGALA puji bagi Allah, yang telah menurunkan kepada hamba-Nya kitab Al-Qur’an sebagai penjelasan atas segala sesuatu, petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada hamba dan rasul-Nya Muhammad Shalallahu ‘alaihi wasalam, yang diutus Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Sungguh bulan Ramadhan adalah hajat besar bagi umat islam untuk memperbanyak amalan melebihi hajatnya pemain sepakbola dengan Piala dunianya, melebihi hajatnya Negara dengan politik yang kelirunya, dan diatas segalanya. maka dari itu inilah hajat yang tidak semua orang bisa bertemu kembali dengan bulan nan suci ini, kiranya kita bisa untuk melek mata menonton sepakbola di tengah malam maka kitapun pasti bisa insya allah bermunajat beribadah pada sang khaliq ar Rahman ar Rahim, kiranya kita bisa menghambur-hamburkan harta untuk demokrasi ria, ulang tahun, dan semarak lainya maka kenapa kita tidak bisa menjadikan hari demi hari dibulan ini dengan berdzikir... Masya Allah...!!

Renungan Bagi Anda yang Lalai di Bulan Ramadhan Perlu diingat, bahwa ada sebagian orang (semoga Allah menunjukinya) mungkin berpuasa tetapi tidak shalat, atau hanya shalat pada bulan Ramadhan saja. Orang seperti ini tidak berguna baginya puasa, haji, maupun zakat. Karena shalat adalah sendi agama Islam yang ia tidak dapat tegak kecuali dengannya. Sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam : “Jibril datang kepadaku dan berkata, ‘Wahai Muhammad, siapa yang menjumpai bulan Ramadhan, namun setelah bulan itu habis dan ia tidak mendapat ampunan, maka jika mati

Kabag Penerangan Satuan Divhumas Polri KBP Drs. Rana S Permana

ia masuk Neraka. Semoga Allah menjauhkannya. Katakan : Amin!. Aku pun mengatakan: Amin.” (HR. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya)” ‘Lihat kitab An Nasha i’hud Diniyyah, hlm. 37-39. Maka seyogianya waktu-waktu pada bulan Rama dhan dipergunakan untuk berbagai amal kebaikan, se perti shalat, sedekah, membaca Al-Qur’an, dzikir, do’a dan istighfar. Ramadhan adalah kesempatan untuk menanam bagi para hamba Allah, untuk membersihkan hati mereka dari kerusakan. Juga wajib menjaga anggota badan dari segala dosa, seperti berkata yang haram, melihat yang haram, mende ngar yang haram, minum dan makan yang haram agar puasanya menjadi bersih dan diterima serta orang yang berpuasa memperoleh ampunan dan pembebasan dari api Neraka.

Ramadhan Banyak Berkahnya Tentang keutamaan Ramadhan, shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Aku melihat seorang laki-laki dari umatku terengah-engah kehausan, maka datanglah kepadanya puasa bulan Ramadhan lalu memberinya minum sampai kenyang” (HR. At-Tirmidzi, Ad Dailami dan AthThabarani dalam Al-Mu’jam Al-Kabir dan hadits ini hasan). “Shalat lima waktu, shalat Jum’at ke shalat Jum ‘at lainnya, dan Ramadhan ke Ramadhan berikutnya menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antaranya jika dosa-dosa besar ditinggalkan. “ (HR.Muslim). Jadi hal-hal yang fardhu ini dapat menghapuskan dosadosa kecil, dengan syarat dosa-dosa besar ditinggalkan. Dosa-dosa besar, yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman di dunia dan siksaan di akhirat. Misalnya: zina, mencuri, minum arak, mencaci kedua orang tua, memutuskan hubungan kekeluargaan, transaksi dengan riba, mengambil risywah (uang suap), bersaksi palsu, memutuskan perkara dengan selain hukum Allah. Seandainya tidak terdapat dalam bulan Ramadhan keutamaan-keutamaan selain keberadaannya sebagai salah satu fardhu dalam Islam, dan waktu diturunkannya AlQur’anul Karim, serta adanya Lailatul Qadar -yang merupakan malam yang lebih balk daripada seribu bulan- di dalam nya, niscaya itu sudah cukup, Semoga Allah melimpahkan taufik-Nya. (Lihat kitab Kalimaat Mukhtaarah, hlm. 74 - 76). n

No.1 Juli 2015 Tribrata News 79

Fenomena Alam

Fenomena Batu Akik Klenik Atau Soal Lain? Batu akik kini makin tren dalam masyarakat, bahkan dapat menciptakan peluang usaha baru, karena batu aksesori ini digemari masyarakat baik di Pulau jawa maupun luar jawa. Batu akik yang dibeli bisa dijual kembali kepada relasinya dan kenalan melalui media internet. Hasilnya pun lumayan, karena harga satu batu akik bisa puluhan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. nationalgeographic.co.id

ATU akik merupakan benda bertuah yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat Jawa. Pengertian batu akik sendiri adalah jenis-jenis batu yang nilai kekerasannya berada di bawah batu permata atau tidak tergolong sebagai batu permata. Batu-batu ini dimuliakan orang karena khasiat dan tuah yang ada, tetapi disukai karena memiliki pesona fisik dan warna yang bagus (relatif bagi setiap orang) dan dianggap memiliki kegaiban. Tuah yang diharapkan dari suatu batu akik adalah dapat memberikan aura positif bagi si pemakai. jenis kegaiban (tuah) yang sering dipercaya orang diberikan oleh batu akik adalah tuah untuk pengasihan, pelaris dagangan, keselamatan, kekuatan (pukulan), pengobatan dan kesehatan, ketenangan hati.

80 Tribrata News Juli 2015 No.1

Ada beberapa jenis batu akik yang memiliki kegaiban biasa saja, tetapi ada juga yang kegaibannya sangat tinggi, seperti anti cukur, anti bacok, dan sebagainya. Di sini tidak akan membahas sisi gaib dari batu akik, karena kegaiban nya tidak dapat dikategorikan secara seragam, harus dilihat batunya satu per satu. Selain sisi gaibnya, masing-masing batu memiliki energi sendiri-sendiri dan memberikan pengaruh positif atau negatif yang tergantung kecocokannya dengan si pemakai. Dalam memilih batu akik, biasanya pemilihan warna merupakan yang utama. Batunya sendiri adalah sebagai sarana menyalurkan energi yang kekuatannya bagi sebagai penyimpan energi itu antara satu batu akik dengan batu akik lainnya berbeda-beda tergantung pada masing-masing jenis batunya, keaslian batunya, warnanya, bentuknya, ukuran besar kecilnya, cara memakainya, dan sebagainya. Trend batu akik kini menjadi ladang mata pencaharian baru bagi sebagian orang. Kilauan batu akik ini diyakini para pengrajin dan pengolah batu mampu mendulang rupiah. Tapi kilauan batu akik itu tak selalu berbanding lurus dengan fakta yang terjadi di daerahdaerah penambangan. Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur, mengatakan penambangan batu giok atau akik ini menambah daftar tantangan yang dihadapi sumber daya alam Aceh atas pengerusakan lingkungan hidup. Bahkan bencana ekologi, seperti banjir dan longsor merupakan ke-

jadian yang terus mengulang hingga awal tahun 2015. Di Aceh, dan beberapa daerah lainnya, tren batu akik dinilai menjadi salah satu sumber pendapatan baru warga. Tapi sayangnya, para warga lupa menghitung untung-rugi atau dampak lingkungan yang ditimbulkan pasca pengambilan bongkahan batu-batu sebagai bahan baku untuk diolah menjadi perhiasan. Meski karakteristik penambangan batu akik ini masih menggunakan cara-cara tradisional, tapi menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, harusnya tidak bisa diabaikan begitu saja sebagai payung hukum yang memberikan perlindungan bagi keseimbangan ekosistem. n

kan panas dalam dan mudah lelah berpikir dan stres. Batu yang (biasanya lebih mengkilat) menyimpan JENIS batu yang warnanya padat (tidak tembus dan menyalurkan energi yang berhawa lebih panas, pandang) lebih baik dalam menyerap dan menyimpan dibandingkan batu muda. Jenis batu yang bulat, lonjong energi aura. Bagi pemakainya, pengaruh yang dirasakan atau sete n gah gepeng lebih baik dalam menyerap dan biasanya adalah: menyim p an energi dan aura. • Pengaruh Positif: lebih mantap dalam bersikap dan Sujarwanto Rahmat M. Arifin, salah seorang komisio berpendirian (tidak mudah goyah) ner Komisi Penyiaran Indonesia, yang menaruh perhati • Pengaruh Negatif: terlalu kukuh pada pendirian, an pada batu akik sejak 4 tahun lalu punya pandangan pikiran cepat penat. sendiri tentang fenomena kegemar a n masyarakat akan • Pengaruh Positif- kondisi tubuh lebih stabil, batu akik. awalnya Sujarwanto mengira bahwa fenome bertenaga. na batu cincin ini sama halnya dengan fenome na batu • Pengaruh Negatif: sering merasa penat atau pegal. Ponari. Ponari konon mendapat batu jenis batu yang berwarna bening setelah disambar petir dan batu itu (transparan tembus pandang) disebut bisa menyembuhkan berlebih baik dalam melepaskan, Fenomena batu bagai macam penyakit. Kemudian menyalurkan energi dan aura. akik selama beberapa banyak orang berduyun-duyun daBagi pemakainya, pengaruh tang ke ponari untuk minta disemlama, melihat bahwa hal yang dirasakan biasanya buhkan de n gan batunya itu. “Pada adalah: tersebut sesungguhnya mula n ya saga mengira bahwa • Pengaruh Positif: lebih ceria, merupakan geliat fenomena kege m aran batu akik segar. ekonomi rakyat hasil ini juga berkaitan dengan masalah • Pengaruh Negatif: sering le klenik,” ucap Sujarwanto. perubahan kondisi ngah, kurang berhati-hati. Merujuk pada bidang Sosio • Pengaruh Positif: mudah masyarakat yang tadinya logi, Sujarwanto melihat bahwa mendapatkan ide baru. hanya memikirkan fenome na sosial seperti yang ter• Pengaruh Negatif: kurang konjadi pada kasus batu Ponari dapat kebutuhan primer sentrasi berpikir, mudah lupa. disebut sebagai gejala Anomie. Batu yang berukuran cukup bemenjadi suatu hobi Anomie merupa k an sebuah kondisi sar (relatif bagi tiap orang) biasanya kekosong a n atau kebingungan lebih baik dalam menyimpan dan norma yang berakibat pada tindakmenyalurkan energi dibandingkan tindak yang “menyimpang”. batu yang berukuran lebih kecil. Namun setelah mengamati fenomena batu akik Batu alam asli biasanya menyimpan dan menyalurkan selama beberapa lama, Sujarwanto melihat bahwa energi yang lebih sejuk dibandingkan batu masakan atau hal tersebut sesungguhnya merupakan geliat ekonomi batu imitasi yang biasanya menyimpan dan menyalurkan rakyat hasil perubahan kondisi masyarakat yang tadinya energi yang berhawa lebih panas dan dapat menyebab-

Pengaruh Positif dan Negatif Energi Batu Akik

No.1 Juli 2015 Tribrata News 81

hanya memikirkan kebutuhan primer menjadi juga peduli dengan hobinya. Dikatakan Sujarwanto, “ini merupakan fenomena sosial ekonomi masyarakat di mana dampak kegemaran masyarakat akan batu akik berdampak pada bertambahnya perhatian pada potensi ekonomi dari batu akik tersebut”. Sujarwanto mengatakan bahwa importir-importir batu dari berbagai negara, seperi Taiwan, Tiongkok, Jepang, Korea, dan lain sebagainya sudah masuk langsung ke pelosok-pelosok Indonesia untuk membeli batu-batu untuk kemudian diolah negara mereka sendiri. Menurutnya tentang potensi batu ini, Pemerintah Daerah seharusnya memberi perhatian yang lebih besar sehingga apa yang ditawarkan daerah bukan lagi batu-batu mentah tapi yang sudah diolah sehingga memiliki nilai tambah dalam perdagangan. Kembali ke soal klenik batu akik, tak semua penggemar batu akik percaya akan hal-hal klenik. Mengenai orang-orang yang sutra akik karena unsur kleniknya dikatakan Sujarwanto, “Memang ada sebagian orang yang suka batu akik karena kepercayaan kleniknya. Untuk hal ini merupakan togas pemuka-pemuka agama untuk terus menyuarakan apa yang harusnya menjadi pedoman dalam berkegiatan, termasuk kegemaran akan batu akik”. Hobi sekaligus bisnis batu akik ini merebah di media sosial. Banyak akun facebook, twitter dan lainnva yang membincangkan batu akik. Di samping membincangkan, banyak diantaranya malah berbisnis dengan menawarkan koleksi batu akik yang dimiliki, baik berbentuk bahan belum jadi, sudah jadi batu akik hingga sudah diikat dengan cincin. Di antara banyak komunitas yang menyebut kata Pekanbaru yaitu Komunitas Akik dan Batu Mulia Pekanbaru, Jual Beli Batu

82 Tribrata News Juli 2015 No.1

Akik Pekanbaru dan banyak lainnya. “Sungai Dareh Kumbang jati. Dilihat, diraba ditrawang, selanjutnva nilai sendiri bos,” post salah satu anggota komunitas akik dan batu mulia Pekanbaru itu.

Perspektif Islam Dalam perspektif Islam ternyata soal batu akik harus hati-hati menyikapinya. Demikian dikatakan Alumnus S2 Darul Hadits Kerajaan Maroko Al Ustadz Abdul Somad Lc MA kepada Riau Pos. Menurutnya soal-soal ini berkembang jadi keyakinan soal hoki, lucky, hazh sampai tuah. Semuanya bercerita tentang keserasian antara manusia dengan alam yang pada akhirnya diyaki ni memberikan dua hal, menolak bahaya (mudharat) dan mendatangkan manfaat. Manusia dengan hewan pada kasus ikan arwana, tokek, kuda dan berbagai jenis hewan lainnya. “Manusia dengan tumbuhan pada kasus akar bahar, pinang merah dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Manusia dengan bebatuan pada kasus delima, giok, fairuz dan berbagai jenis batu mulia lainnya. Semua ini terkait erat dengan Al-Kuhanah alias ramalan dan perdukunan Haram,” ujarnya. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa jika orang beriman sampai menggantungkan keyakinan tentang manfaat dan mudharat kepada batu, maka sesungguhnya telah tergolong musyrik mempersekutukan Allah SWT dengan benda. “Jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi” (QS -Az-Zumar: 65). Menurutnya Islam memang tidak melarang memakai cincin karena Nabi pun memakai cincin. Namun Nabi memakai cincin bukan untuk bergaya atau meyakini ada khasiat tertentu dari cincinya itu melainkan cincin tersebut berfungsi sebagai Stempel Surat-Surat Rasulullah SAW. Jadi hobi bercincin bukan suatu yang terlarang kecuali meyakini sang batu punya kuasa. “Dalam aktifitas ekonomi di balik batu akik, setidaknya terdapat beberapa profesi krusial agar aktivitas ekonomi itu terus berjalan. Profesi penting itu antara lain penambang, pengumpul, pengrajin dan tentunya penjual. Di lapangan, kerap kali ditemukan pengusaha batu akik yang merangkap beberapa profesi. Contoh, selain pengrajin, ia juga langsung menjual. Bahkan ada penambang yang langsung menjadi pengrajin dan menjual langsung hasil kerajin an tersebut. Nah, secara langsung atau tidak akan berdampak pada kita terutama bagi penggila batu akik mania, akan tetapi harus pula diperhatikan dampak untuk sekitar kita dalam hal ini Sumbers Daya Manusia dengan penjelas an di atas semoga kita tidak terjebak dalam hal-hal yang kita inginkan dan tetap dijalurnya. n