USAID IUWASH Regional Best Practice Booklet (North Sumatra) by Virgi F. Tan

BERBENAH MERAIH UNIVERSAL ACCESS 2019 Praktik Cerdas USAID IUWASH Regional Sumatera Utara

Foto sampul: Zaki Nasution

BERBENAH MERAIH UNIVERSAL ACCESS 2019 Praktik Cerdas USAID IUWASH Regional Sumatera Utara

BERBENAH MERAIH UNIVERSAL ACCESS 2019 Praktik Cerdas USAID IUWASH Regional Sumatera Utara PENGARAH Louis Oâ&#x20AC;&#x2122;Brien, Foort Bustraan, Lutz Kleeberg, Purwoko Hadi, Alifah Sri Lestari, Virgi Fatmawati PENYUNTING Farida Utami, Reiner Ntoma KONTRIBUTOR Yayat Kurniawan, Ismail Jamian, Ahmad Budiman, Hetty Siswaty Tambunan, Indah Aryanti, Irwansyah Baharuddin, Mohammad Yagi, Ricky Pasha Barus, Affan Surya, Aswir Purba, Leo Fariddian, Masri Aulia, Melani Miranda, Naomi Distrina Ginting, Teruna Jaya Tarigan FOTO Zaki Nasution, Syari Fani, Hetty Tambunan, Aswir Purba, Ricky Pasha Barus IUWASH Sumatera Utara, Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara, www.sibolgakota.go.id LAYOUT & DESAIN Pryatin M Santoso

Kata Pengantar Tanpa terasa, Program Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene (IUWASH) yang didanai oleh the U.S. Agency for International Development (USAID) telah menyelesaikan semua kegiatan dan pendampingannya dengan hasil memuaskan di 9 kota/kabupaten untuk wilayah kerja Sumatera Utara selama lima tahun ini. Atas nama Pemerintah Amerika Serikat dan Program USAID IUWASH, perkenankan Saya secara tulus mengucapkan terima kasih dan penghargaan tertinggi kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Tanjungbalai, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Langkat atas dukungan dan kerjasama yang sangat berharga dalam mendukung pembangunan sektor Air Minum dan Sanitasi. IUWASH adalah program lima tahun dengan total pendanaan dari USAID sebesar 40,7 juta Dollar Amerika Serikat. Program ini adalah bagian dari Kerjasama Komprehensif antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandatangani pada tahun 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Barack Obama. Tujuan Program IUWASH adalah mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai kemajuan signifikan untuk Tujuan Pembangunan Millennium (Millennium Development Goals/MDGs) 2015 dan target Universal Access 2019 khususnya bagi peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih yang aman dan fasilitas sanitasi yang layak. Secara spesifik, tujuan utama Program IUWASH adalah meningkatkan akses terhadap air bersih bagi 2,4 juta penduduk berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan dan akses terhadap sanitasi layak bagi 250.000 penduduk miskin perkotaan di Indonesia. Kegiatan IUWASH untuk wilayah Sumatera Utara telah dimulai sejak Mei 2011. Kemitraan yang terjalin bersama Pemerintah Daerah di 9 kota/kabupaten telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dan telah membuahkan hasil serta dampak positif bagi masyarakat. Misalnya, sambungan air bersih sistem Master Meter di Kota Sibolga; peningkatan kinerja PDAM mitra (kinerja seluruh PDAM mitra telah naik lebih dari 20%) melalui penyusunan rencana bisnis perusahaan, pemakaian sistem billing and accounting, fasilitasi akses pendanaan jangka panjang, dll; program kredit mikro untuk sambungan air bersih rumah tangga dan jamban sehat; pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pengelola air limbah perkotaan; optimalisasi sambungan limbah rumah tangga di Kota Medan; program kerentanan dan adaptasi perubahan iklim; penyusunan regulasi daerah untuk sektor air bersih dan sanitasi, dan lain-lain. Buku ini berisi kumpulan cerita sukses dari berbagai kegiatan, pendekatan dan pelaksanaan Program IUWASH yang dilaksanakan di sembilan kota/kabupaten dampingan di Provinsi Sumatera Utara. Kami bangga telah bermitra dengan Pemerintah Indonesia dan menjadi bagian dari pembangunan sektor air bersih, sanitasi dan higienitas di 54 kota/kabupaten. Akhirnya, selamat membaca buku ini dan semoga Anda mendapatkan inspirasi dan motivasi untuk membangun Indonesia yang sehat, produktif dan sejahtera.

Louis Oâ&#x20AC;&#x2122;Brien USAID IUWASH Chief of Party

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi

iii v

AIR BERSIH Aplikasi GIS dan Data Spasial: Digitalisasi Data untuk Peningkatan Layanan PDAM Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan 1 Efisiensi Energi Pangkas Biaya Energi PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai

Penerapan SisKA Efektifkan Penagihan Rekening Air PDAM Tirtasari Kota Binjai

Merancang Layanan Prima dengan Rencana Bisnis PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara

Studi Regionalisasi Air Baku untuk Pengembangan SPAM ‘Mebidang’

Mengakses APBN untuk Peningkatan Kapasitas Produksi dan Layanan PDAM Tirtabina Kabupaten Labuhanbatu

Forum Komunikasi Pelanggan Proaktif Sorot Kinerja PDAM Tirta Wampu Kabupaten Langkat

‘Menabung’ Air Hujan dengan Sumur Resapan di Kota Pematang Siantar

Master Meter: Mengalirkan Air Bersih untuk 213 Keluarga di Pesisir Kota Sibolga

SANITASI Tangki Septik Biofilter, Model Solusi Jamban Sehat Bagi Masyarakat Pesisir Kota Sibolga

Credit Union Kembangkan Kredit Jamban di Kota Pematangsiantar

Kesepakatan Bersama Tercapai, Kota Medan akan Punya 13.250 Sambungan Air Limbah

Sambungan Air Limbah Gratis? Daftar ke Pokja Promosi Sanitasi Kota Medan

Sinergi Program IUWASH, PNPM Mandiri Perkotaan dan STBM Prioritaskan Pembangunan Jamban Sehat di Kota Tebing Tebing

IPAL Kawasan di Kota Tebing Tinggi Bantu Mengurangi Pencemaran Lingkungan

UPTD PAL: Komitmen Pemkot Tebing Tinggi untuk Pembangunan Sanitasi Terpadu Skala Kota

LINTAS SEKTOR Merintis Sanitasi Layak Melalui Peraturan Walikota dan UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga Di Kota Tebing Tinggi

Peraturan Walikota Sibolga No. 12 Tahun 2015: Melindungi Mata Air, Menjaga Suplai Air Minum

Warga Kota Tanjungbalai Bisa â&#x20AC;&#x2DC;Curhatâ&#x20AC;&#x2122; Air Bersih dan Sanitasi di Radio dan Website

Mewujudkan Anggaran Responsif Gender dalam Pembangunan Kota Tebing Tinggi 75

AIR BERSIH Foto: Ricky Pasha Barus

Foto: IUWASH Sumatera Utara

Aplikasi GIS dan Data Spasial: Digitalisasi Data untuk Peningkatan Layanan PDAM Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan Kemajuan teknologi semakin memudahkan kehidupan. Tidak terkecuali dalam sistem penyediaan air minum yang menjadi kewajiban PDAM. Cara-cara manual mulai ditinggalkan seiring era digital dimana semua serba cepat, praktis dan akurat. Penggunaan sistem informasi geografis (Geographic Information System atau GIS) misalnya, sangat membantu untuk melacak masalah pada jaringan distribusi air hingga menyediakan data digital lokasi pelanggan, jaringan disribusi PDAM dan data teknis lainnya.

Staff PDAM Silaupiasa Kabupaten Asahan mencatat data lokasi pelanggan PDAM di Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kisaran Barat.

Salah satu kendala operasional yang masih dihadapi oleh PDAM Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan adalah efisiensi pengelolaan jaringan distribusi air yang masih rendah karena keterbatasan peralatan pendukung. Misalnya, jika ada rencana pemasangan sambungan baru, petugas hanya memperkirakan saja kebutuhan pipa dan alat lain yang digunakan tanpa kalkulasi yang akurat. Akibatnya, anggaran masih dibuat berdasarkan ‘perkiraan’ dan proses pengembangan jaringan menjadi tidak optimal karena masih didukung dengan peralatan dan metode pencatatan data yang ’tradisional’ dan tidak praktis. Seringkali membuat petugas PDAM bekerja dua kali yaitu mencatat di lapangan dan melakukan entri data berulang-ulang.

Pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran yang mengkombinasikan berbagai metode pelatihan partisipatif agar peserta bisa segera memahami, mendukung dan mampu menerapkan hasil pelatihannya saat itu juga. Metode yang digunakan antara lain pelatihan teori di kelas, praktik di lapangan (mendatangi lokasi pelanggan) dan uji coba.

Masalah tersebut mendorong PDAM Tirta Silaupiasa bekerjasama dengan IUWASH untuk melakukan pembenahan. Kapasitas staff PDAM perlu segera ditingkatkan agar mampu menggunakan teknologi digital untuk perbaikan jaringan distribusi PDAM sehingga layanan kepada pelanggan dapat ditingkatkan. IUWASH lalu memfasilitasi pelatihan penggunaan teknologi Geographic Information System (GIS) untuk staff teknis PDAM Tirta Silaupiasa pada Februari 2015.

Hasil Pelatihan GIS dan Pemetaan Spasial Pasca pelatihan, PDAM Tirta Silaupiasa telah melakukan pendataan digital berbasis GIS pada jaringan pipa distribusi dan pada 3.500 sambungan rumah tangga pelanggan mereka di dua kecamatan, yaitu Kisaran Barat dan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Kegiatan ini melibatkan aspek perencanaan dan pencatatan meter. Sedangkan pengambilan koordinat geografis dilakukan bersamaan dengan pencatatan meter pada pelanggan PDAM.

Pelatihan ini didukung sepenuhnya oleh PDAM Tirta Silaupiasamelalui dikeluarkannya Surat Keputusan Direktur untuk tim yang akan bekerja dalam melakukan pendataan. Selain itu, untuk menjamin tindak lanjut dari pelatihan, Direktur PDAM Tirta Silaupiasa, H. Rusfin Arif, SE juga mengadakan komputer baru, GPS dan alat GIS khusus untuk mengelola data hasil GIS dan data spasial.

Pendataan dilakukan oleh tim GIS PDAM Tirta Silaupiasa yang berjumlah empat orang; tiga orang dari bagian perencanaan dan satu orang adalah Kepala SubBagian Pencatatan Meter. Keterlibatan mereka ditunjuk langsung secara resmi oleh Direktur PDAM Silaupiasa agar hasil pelatihan ini dapat berkelanjutan dan PDAM dapat menerapkan GIS secara mandiri untuk wilayah-wilayah pelayanan yang lain. Menurut salah seorang anggota tim, Budi Hamdani, staf perencanaan PDAM Tirta

Silaupiasa, kegiatan pendataan selama ini sudah pernah dilakukan. Namun mereka kesulitan saat harus membuat peta hasil pendataan dengan menggunakan program Auto-CAD. Pelanggan PDAM Tirta Silaupiasa yang tinggal di wilayah uji coba program penerapan GIS ini menyambut baik penerapan teknologi canggih ini. Menurut mereka, sejak pendataan berbasis GIS ini dilakukan, staf PDAM sangat cepat dalam menanggapi keluhan pelanggan.

PDAM Tirta Silaupiasa juga akan mereplikasi pendataan berbasis GIS ini untuk menjangkau sekitar 17.000 pelanggan. Dengan aplikasi GIS, PDAM Tirta Silaupiasa kini sudah memiliki peta spasial jaringan perpipaan dalam bentuk digital yang memudahkan mereka untuk menganalisa jaringan distribusi PDAM, lokasi pelanggan ataupun memetakan calon pelanggan baru. Juga, dengan adanya data digital jaringan perpipaan air ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan lebih mudah untuk melakukan audit karena data yang tersedia lebih akurat.

Kita berharap sistem pembuatan peta atau spatial mapping menggunakan teknologi GIS ini akan lebih mudah untuk diterapkan. Karena tantangan utama dari pendataan sebetulnya adalah bagaimana hasil pendataan dapat dianalisa dengan cepat dan mudah serta hasilnya bisa ditampilkan dalam format yang mudah dimengerti. Budi Hamdani Staf Perencanaan PDAM Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan

Foto: IUWASH Sumatera Utara

Budi Hamdani melakukan pemetaan jaringan dan koordinat lokasi pelanggan PDAM Tirta Silaupiasa dengan menggunakan GPS.

Efisiensi Energi Pangkas Biaya Energi PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai

Biaya energi untuk produksi dan distribusi air minum rata-rata mencapai minimal 30 persen dari total biaya operasional PDAM, terutama PDAM yang mengandalkan sistem pemompaan untuk distribusi air. Kenaikan tarif dasar listrik dapat berakibat pada peningkatan biaya produksi dan distribusi air yang pada gilirannya bisa menurunkan kinerja keuangan PDAM. Langkah efisiensi energi yang dilakukan PDAM Tirta Kualo Kota Tanjungbalai adalah salah satu contoh solusi untuk memangkas pemakaian energi yang tidak efisien.

Kota Tanjungbalai dengan total penduduk sekitar 167.500 jiwa merupakan salah satu kota pelabuhan terbesar di Sumatera Utara. PDAM Tirta Kualo saat ini melayani 19.450 sambungan atau sekitar 62 persen dari total penduduk Kota Tanjungbalai. Cakupan layanan yang masih rendah ini, selain karena keterbatasankapasitas produksi juga karena tekanan air pada jaringan distribusi yang belum merata. Biaya energi PDAM Tirta Kualo rata-rata per bulan mencapai 50 persen dari total biaya operasional PDAM. Hal ini berdampak langsung terhadap beban keuangan PDAM yang dapat berimbas pada penurunan kualitas pelayanan PDAM terhadap masyarakat. Audit Efisiensi Energi; Investasi Jangka Panjang PDAM Untuk memastikan apa faktor penyebab tingginya konsumsi energi listrik di PDAM Tirta Kualo, IUWASH bersama PDAM telah melakukan sebuah audit efisiensi energi. Audit efisiensi energi pada dasarnya adalahah kegiatan pemeriksaan kondisi aktual dari peralatan mekanik dan elektrikal yang dimiliki PDAM, di antaranya memeriksa dan mencatat kondisi pompa, genset dan peralatan listrik di Instalasi Pengolahan Air (IPA) lalu menganalisa berapa efisiensi energi dapat dihasilkan. Tahap penting sebelum melakukan audit efisiensi energi adalah membangun 3

persepsi yang sama di antara seluruh staf dan manajemen PDAM bahwa audit efisiensi energi merupakan langkah untuk mengurangi pemakaian energi dan beban biaya energi. Pada tahap ini, IUWASH mendukung kunjungan studi staff PDAM Tirta Kualo ke PDAM Bekasi yang sudah menerapkan efisiensi energi bekerjasama dengan pihak swasta. IUWASH juga memfasilitasi staff PDAM Tinta Kualo untuk mengikuti lokakarya nasional mengenai audit energi yang diprakarsai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) di Jakarta. Hasil dari audit menunjukkan bahwa hanya ada tiga dari empat pompa intake yang diaudit karena satu pompa ternyata sudah tidak dipakai. Sedangkan dari enam pompa distribusi, hanya empat pompa yang masih bisa diaudit. Dari tujuh pompa yang diaudit, hanya satu pompa yang mempunya efisiensi di atas 45 persen. Sedang yang lain masih jauh berada di bawah 45 persen. Temuan lain yang didapat adalah beberapa pompa dipasang tidak sesuai dengan jaringan perpipaan yang ada sehingga efisiensi pompa akan lebih rendah dari data yang tertera pada data karakteristik pompa. Terdapat juga gangguan pada pipa hisap, beban instalasi perpipaan dan instalasi perkabelan listrik yang tidak sesuai standar.

Foto: USAID IUWASH

Tim audit kemudian menyusun rekomendasi untuk peningkatan efisiensi energi di PDAM Tirta Kualo, yaitu dengan: (1) Mengganti tiga pompa intake dan memperbaiki empat pompa intake lainnya; (2) Perbaikan sistem perpipaan agar sesuai standar; (3) Perbaikan sistem pengoperasian pompa; (4) Perbaikan kondisi pasokan dan instalasi listrik; dan (5) Penjadwalan perawatan rutin peralatan listrik. Berdasarkan rekomendasi tersebut, PDAM Tirta Kualo telah membeli tiga pompa intake baru dengan total investasi sebesar Rp 1 milyar (investasi ini diperkirakan akan kembali melalui keuntungan penghematan biaya energi setelah 2,5 tahun kemudian) dan memperbaiki empat pompa intake lainnya dengan biaya Rp 160 juta (diperkirakan kembali setelah tujuh bulan efisiensi energi berlangsung). Proses audit ini memang tidak hanya ditujukan untuk memperoleh data dan rencana penurunan biaya energi, tetapi juga menjadi kegiatan belajar bagi para pihak yang terlibat.

Audit peralatan pompa dan kelistrikan di PDAM Tirta Kualo, Kota Tanjungbalai.

Proses audit efisiensi energi ini sangat membantu PDAM dalam mengantisipasi kenaikan tarif dasar listrik. Menurut perhitungan saya, hasil audit ini akan dapat menurunkan beban biaya listrik sampai 40 persen. Heryanto Kepala Bagian Teknik PDAM Tirta Kualo

Lebih lanjut, Heriyanto mengakui bahwa tindak lanjut dari hasil audit ini memang tidak akan menghasilkan sesuatu yang instan: â&#x20AC;&#x153;Perlu dibuat kesepakatan bersama dengan pihak regulator (Pemda) dan operator (PDAM) setiap tahun untuk mengawal proses pencapaian tujuan bersamaâ&#x20AC;?. IUWASH telah menyerahkan laporan dan melakukan lokakarya hasil audit dan rekomendasi efisiensi energi, baik secara teknis maupun aspek keuangannya. Berdasarkan itu pula, PDAM Tirta Kualo telah menyusun perencanaan dan penganggaran untuk pengadaan dan revitalisasi peralatan mekanik dan elektrikal. PDAM Tirta Kualo kini sedang menghitung biaya dan mencari alternatif pembiayaan agar efisiensi energi dapat ditingkatkan dan dapat mengurangi biaya energi.

Sementara terkait peningkatan cakupan layanan, Direktur PDAM Kota Tanjungbalai, Zaharudin mengatakan bahwa Pemerintah Kota Tanjungbalai sedang menyelesaikan pembangunan instalasi pengolahan air bersih (IPA) berkapasitas 110 liter per detik, sedangkan Satker PK-PAM membangun IPA berkapasitas 50 lt/dt dan pengembangan jaringan distribusi untuk kedua IPA ini juga sedang dibangun melalui dana APBN 2015. Dengan peningkatan kapasitas sebesar 160 liter per detik ini, PDAM Tirta Kualo akan dapat menambah 11.200 sambungan baru atau melayani sekitar 56.000 jiwa. Efisiensi energi menjadi mutlak dilakukan PDAM Tirta Kulao untuk dapat menjaga kualitas pelayanan terhadap 19.450 sambungan yang telah ada dan tambahan 11.200 sambungan baru tersebut.

Foto: Zaki Nasution

Penerapan SisKA Efektifkan Penagihan Rekening Air PDAM Tirtasari Kota Binjai

Di era digital sekarang ini, pengelolaan dan penyajian informasi yang akurat dan cepat sudah menjadi kebutuhan setiap lembaga atau perusahaan, karena kecepatan dan ketepatan dalam penyediaan informasi berkorelasi dengan peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan dan proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan efisiensi dalam bekerja.

Petugas loket pembayaran tagihan PDAM Tirtasari Kota Binjai sedang melayani pelanggan.

SisKA, Sarana Memonitor Keuangan di PDAM PDAM sebagai sebuah perusahaan berbasis pelayanan kepada pelanggan sangat berhubungan dengan data yang variatif dan kompleks. Kegiatan pencatatan transaksi terkait pelanggan, operasional dan aset perusahaan yang besar tidak lagi efektif jika dilakukan secara manual. PDAM Tirtasari Kota Binjai pun telah menerapkan Sistem Infomasi, Komputerisasi dan Akuntansi (SisKA) untuk meningkat mutu layanan kepada pelanggan sekaligus membenahi manajemen internal PDAM. Sudah saatnya, Kota Binjai dengan jumlah penduduk 250.252 jiwa dan sebagai penyangga Kota Metropolitan Medan melakukan pengelolaan dan memberikan layanan air minum yang prima.

meng-install perangkat lunak dan memberikan pelatihan kepada staf PDAM tentang pengoperasian SisKA. Program pengembangan sistem komputerisasi PDAM Tirtasari ini juga didukung oleh yaitu Bappeda Kota Binjai dan Satker Peningkatan Kinerja Pengembangan Air Minum Sumatera Utara.

PDAM Tirtasari Kota Binjai bekerjasama dengan IUWASH mengembangkan sistem berbasis komputer yang memudahkan PDAM untuk mengontrol pelaporan keuangan dari pembayaran rekening air di loket hingga ke sistem akuntansi. Sistem yang disebut dengan SisKA (Sistem Infomasi, Komputerisasi, Akuntansi) ini memungkinan proses pengolahan dan pehitungan data dapat dilakukan secara cepat dan akurat.

Penguasaan SisKA Melalui Pelatihan Intensif Untuk meningkatkan kompentensi staff PDAM dalam mengoperasikan SisKa, IUWASH bersama programmer telah menggelar pelatihan SisKA selama dua minggu yang meliputi materi konsep dasar SisKA hingga teknik pemasangan perangkat lunak (instalasi) modul penagihan dan akuntansi ke dalam komputer PDAM. Jaringan lokal atau LAN yang menghubungkan antar computer juga disediakan oleh PDAM sehingga sistem dapat bekerja secara cepat dan simultan. Peserta pelatihan terdiri dari lima orang yang ditunjuk oleh manajemen PDAM Tirtasari untuk menjadi operator sistem baru yang pengawasannya dilakukan oleh Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan PDAM Tirtasari Kota Binjai.

Pengembangan sistem informasi berbasis komputer SisKA dikerjakan oleh penyedia jasa/programmer yang disediakan oleh IUWASH. Programmer tersebut bertugas

Melatih staf yang masih belum â&#x20AC;&#x2DC;fasihâ&#x20AC;&#x2122; menggunakan berbagai sistem yang berbasis digital memang menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu,

Foto: Zaki Nasution

Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan PDAM Tirtasari Kota Binjai, Farida Anum, merasa sangat terbantu dengan penerapan SisKA.

pelatihan diberikan secara intensif dan banyak praktik sehingga teknologi baru dapat dimengerti dengan benar dan dioperasikan secara mudah.

Semenjak kita pakai SisKA, saat kita input data langsung nyambung dengan keuangan. Kita tidak pusing lagi saat membuat laporan. Dengan sistem ini, kemungkinan terjadinya manipulasi juga menjadi berkurang. Farida Anum Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan PDAM Tirtasari Kota Binjai

Pendampingan dan konsultasi yang diberikan programmer terus dilakukan hingga semua staf operator benar-benar menguasai SisKA. Layanan Loket PDAM Cepat, Berkat SisKA Setelah semua staf bagian administrasi dan keuangan PDAM menguasai sistem rekening dan akuntansi, pengembangan juga dilakukan oleh programmer untuk bidang pengelolaan gudang atau persediaan. Sistem yang digunakan serupa dengan rekening dan akuntansi dimana pencatatan terintegrasi dengan sistem 8

akuntansi. Pengembangan sistem rekening, akuntansi dan persediaan merupakan awal dari terintegrasinya seluruh sistem pencatatan di PDAM Tirtasari, Kota Binjai. Kedepan, PDAM berencana untuk mengembangkan bagian-bagian lain sehingga seluruh bagian akan terintegrasi satu dengan yang lain. Manfaat pengembangan SisKA tidak hanya dirasakan oleh staf PDAM Tirtasari saja, manfaat penggunaan SisKA ini berpengaruh pula pada peningkatan kualitas dan kecepatan layanan penagihan rekening PDAM. Berkat penerapan SisKA, citra PDAM Tirtasari pun meningkat di mata pelanggan dan dipandang telah mampu memenuhi tugas pertanggungjawaban publik.

Merancang Layanan Prima dengan Rencana Bisnis PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Sebuah perusahaan, baik besar atau kecil, swasta atau negeri, idealnya harus memiliki Rencana Bisnis (business pla)n agar dapat merancang perencanaan dan strategi untuk mencapai target perusahaan. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyedian Air Minum (BPPSPAM) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga telah merekomendasikan agar semua PDAM di Indonesia memiliki dokumen Rencana Bisnis ini untuk menentukan arah pengembangan bisnis PDAM.

Peluang PDAM Tirtanadi: Layanan Air Minum dan Air Limbah Sistem layanan air minum dan air limbah yang terintegrasi merupakan konsep ideal yang telah banyak diterapkan di kota-kota besar negara maju. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat berdampak pada peningkatan kebutuhan sistem pelayanan air minum dan air limbah yang mendukung. Keterbatasan suplai air bersih akan menjadi tantangan di masa depan sehingga bukan hal yang mustahil bila suatu hari daur ulang air limbah dilakukan untuk menunjang suplai air bersih. PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara menyebutkan bahwa pertambahan jumlah pelanggan air limbah di Kota Medan masih lebih kecil dibandingkan pertambahan pelanggan air minum. Hal karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola limbahnya secara baik dan minimnya infrastruktur pengelolaan limbah yang tersedia. Menurut Direktur Operasional dan Perencanaan PDAM Tirtanadi, Sumatera Utara, Tamsil Lubis, saat ini jumlah pelanggan air limbah di Kota Medanbaru sekitar 15 ribu pelanggan atau sekitar 8% sementara jumlah pelanggan air minum sudah 70% dari total penduduk Kota Medan yang mencapai 3,4 juta jiwa. Pemanfaatan saluran air limbah (SAL) dirancang untuk menyalurkan air limbah rumah tangga baik dari jamban maupun dari dapur 9

ke saluran besar sebelum dibawa ke pengolahan air limbah PDAM Tirtanadi. Pengembangan infrastruktur air limbah yang berkelanjutan senantiasa dibutuhkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu sejak 2015, jajaran direksi PDAM Tirtanadi telah menambahkan satu direksi baru yaitu Direksi Air Limbah untukpercepatan pengelolaan air limbah di Kota Medan. â&#x20AC;&#x153;Tantangan PDAM Tirtanadi ke depan adalah permintaan air bersih yang tinggi namun sumber air sedikit karena debit air mengecil. Sedangkan permintaan layanan air limbah semakin besar karena pencemaran lingkungan makin besar. Kita harus siap menjawab tantangan ini,â&#x20AC;? ujar Direktur Air Limbah PDAM Tirtanadi, Heri Batanghari Nasution. Di sektor air minum, PDAM Tirtanadi juga menghadapi keterbatasan sumber air baku Penurunan kualitas air baku juga terjadi akibat pembuangan limbah langsung ke badan sungai, dan pencemaran air tanah. Tahun 2015 merupakan tahun penting bagi untuk PDAM Tirtanadi yaitu adanya pergantian Badan Pangawas dan Direksi PDAM Tirtanadi. Momen ini kemudian dijadikan tonggak perubahan melalui penyusunan Rencana Bisnis perusahaan yang merupakan piranti strategis untuk mengembangkan bisnis PDAM untuk 5 tahun ke depan (2015-2019). Hal ini

Foto: Zaki Nasution

seperti diamanatkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 mengenai Organisasi dan Kepegawaian. Dalam Rencana Bisnis ini juga menyebutkan rencana penambah sumber air baku untuk menopang kebutuhan Kota Medan selama lima tahun ke depan. Air baku tersebut akan diperoleh dari Kota Binjai melalui program regionalisasi air baku MEBIDANG (Medan, Binjai dan Deli Serdang). Rencana Bisnis untuk Peningkatan Pelayanan Proses penyusunan Rencana Bisnis PDAM Tirtanadi diawali dengan pengumpulan data dan informasi terkini dari berbagai sumber sebagai dasar perencanaan. Data terkini PDAM Tirtanadi meliputi aspek teknik, operasional, keuangan, administrasi dll. Juga, informasi tentang profil dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Medan yang diperoleh dari Bappeda, Biro Pusat Statistik dan Balai Wilayah Sungai II Sumatera Utara. Data-data tersebut selanjutnya diolah dan dipersiapkan untuk bahan diskusi bersama SKPD terkait dalam penyusunan Rencana Bisnis PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara. Proses selanjutnya adalah analisa data dengan menggunakan metode-metode partisipatif seperti diskusi kelompok terfokus, lokakarya dan panel bersama para pemangku kepentingan. Untuk mempertajam analisis, kegiatan kunjungan studi dilakukan ke PDAM Bogor, Jawa Barat yang telah lebih dulu menyusun Rencana Bisnis. Rencana program

Direktur PDAM Tirtanadi, Sutedi Raharjo, memimpin rapat pembahasan dan finalisasi draft Rencana Bisnis PDAM Tirtanadi 2015-2019 dengan melibatkan IUWASH dan SKPD terkait.

Foto: Zaki Nasution

Direktur Air Limbah PDAM Tirtanadi, Heri Batanghari Nasution, mengunjungi lokasi sambungan PAL di Kota Medan dan berdialog dengan salah satu warga yang sudah tersambung.

regionalisasi air baku MEBIDANG juga difinalkan pada tahap ini dengan difasilitasi IUWASH melalui studi air baku bersama Balai Wilayah Sungai II Sumatera Utara, Dinas Pengelola Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman (PERKIM) Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, program lain yang juga terdapat di Rencana Bisnis PDAM Tirtanadi adalah integrasi pembiayaan program Dinas PERKIM Kota Medan dan Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum untuk wilayah Belawan dan sekitarnya yang terletak di utara Kota Medan. Melalui proses selama kurang lebih 1 tahun, akhirnya penyusunan dokumen Perencanaan Bisnis ini dapat diselesaikan dan telahdisahkan oleh plt Gubernur

Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi pada 5 November 2015. Direktur Utama, PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatra Utara, Sutedi Rahardjo mengatakan â&#x20AC;&#x153;Rencana Bisnis PDAM Tirtanadi 20152019 ini akan menjadi pedoman kami untuk melakukan pengembangan bisnis perusahaan. Kami berterima kasih kepada IUWASH dan semua pihak yang telah memfasilitasi penyusunan business plan PDAM Tirtanadi. Target terdekat kami adalah untuk mencapai 80 persen pelayanan air bersih pada akhir tahun 2016 sehingga diperlukan penambahan 20 ribu sambungan baru. Selain itu, kami juga terus mengembangkan layanan air limbah Kota Medan yang saat baru mencapai 16 ribu pelanggan. Kami targetkan angka tersebut meningkat menjadi 25 ribu pelanggan pada tahun 2019.â&#x20AC;? jelas Sutedi.

Merancang Masa Depan Pelayanan PDAM Tirtanadi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terus berupaya berbenah diri untuk menjadi PDAM terbaik di Indonesia melalui 12 program utama yang tertuang dalam Rencana Bisnis Tahun 2015-2019. Dalam Bidang teknik dan operasional, PDAM dalam lima tahun mendatang berencana melakukan peningkatan kapasitas produksi, meningkatkan cakupan pelayanan serta ekspansi sistem jaringan perpipaan. Di bidang air limbah atau sanitasi, PDAM Tirtanadi berencana mengembangkan layanan air limbah dan sistem penyedotan tinja secara terjadwal. Dengan meningkatnya jumlah sambungan rumah diharapkan cakupan pelayanan pelanggan air minum di Kota Medan akan meningkat dari 70 persen menjadi 92 persen pada tahun 2019. Sementara bidang sanitasi melalui pelayanan air limbah akan meningkat dari 8 persen menjadi sekitar 16 persen.

Saya yakin banyak pihak ketiga yang berminat kerjasama dalam penyediaan air bersih yang diperkirakan hanya membutuhkan dana puluhan miliar rupiah untuk kerjasama jangka relatif pendek, di bawah 20 tahun. Tengku Erry Nuradi Plt Gubernur Sumatera Utara

Foto: Dinas Kominfo Provinsi Sumatera utara

Plt Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi, membuka acara seminar dan konsultasi publik finalisasi Rencana Bisnis PDAM Tirtanadi, disaksikan oleh USAID IUWASH Chief of Party, Louis Oâ&#x20AC;&#x2122;Brien dan Direktur Utama PDAM Tirtanadi, Sutedi Raharjo, pada Oktober 2015.

Untuk rencana bidang keuangan, PDAM meningkatkan pendapatan sekaligus menurunkan biaya operasional dan pemeliharaan melalui program efisiensi energi. Program penyesuaian tarif juga akan dilakukan. Dalam bidang manajemen, PDAM akan menerapkan prinsip perusahaan negara yang baik (good corporate governance), meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia, menurunkan angka kehilangan air, mengembangkan sistem informatika yang terintegrasi dan sosialisasi dan meningkatkan peran Corporate Social Responsibility (CSR). Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama PDAM Tirtanadi kini sedang berupaya untuk mengakses alternatif pembiayaan selain dari APBD. Salah satunya dengan menggandeng pihak swasta dalam pengelolaan air minum. 12

Plt Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi mengatakan, â&#x20AC;&#x153;Saya yakin banyak pihak ketiga yang berminat kerjasama dalam penyediaan air bersih yang diperkirakan hanya membutuhkan dana puluhan miliar rupiah untuk kerjasama jangka relatif pendek, di bawah 20 tahun,â&#x20AC;? paparnya dalam seminar dan konsultasi publik finalisasi Rencana Bisnis PDAM Tirtanadi tahun 2015-2019 yang digelar IUWASH dan PDAM Tirtanadi di Medan pada tanggal 6 Oktober 2015. Kesepakatan Bersama dalam Pengelolaan Air Limbah yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antar-dinas pun telah memberikan ruang bagi Pemkot Medan untuk membuat perencanaan dan penganggaran pengelolaan air limbah. Selain dari APBN dan APBD, Pemkot juga berencana menggandeng pihak swasta dan lembaga donor untuk berinvestasi.

Studi Regionalisasi Air Baku untuk Pengembangan SPAM ‘Mebidang’

Krisis suplai air baku dapat menggangu stabilitas operasional Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya PDAM. Kalkulasi yang akurat terhadap kebutuhan air bersih dan analisa potensi baru sumber-sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat penting dilakukan. Konsep regionalisasi bisa menjadi solusi tepat bagi daerah dengan suplai air baku terbatas, sementara suplai air di daerah ‘tetangga’ melimpah.

Keterbatasan Sumber Air Baku, Tantangan Utama PDAM Tirtanadi PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara memiliki cakupan pelayanan yang sangat luas yaitu meliputi dua zona pelayanan. Zona I mencakup wilayah pelayanan di Kota Medan, Medan Dinai hingga Sibolangit dan Berastagi. Sementara Zona II meliputi wilayah Deli Serdang, Toba Samosir, Pulau Samosir, Tapanuli Tengah dan Selatan, serta Nias Selatan. Untuk memenuhi kebutuhan wilayah seluas itu, PDAM Tirtanadi memiliki enam unit Instalasi Pengolahan Air (IPA) yaitu IPA Sibolangit, Sunggal, Deli Tua, Belumai, Limau Manis dan Hamparan Perak, ditambah beberapa unit sumur bor dalam. Sumber air baku yang digunakan berasal dari sumber mata air seperti air permukaan (sungai dan danau) dan air bawah tanah (sumur dalam). PDAM Tirtanadi saat ini baru mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi 73 persen dari total penduduk Kota Medan yang mencapai sekitar 3,4 juta jiwa. Keterbatasan suplai air baku dan pendanaan untuk mengembangkan sarana dan prasarana perluasan layanan air minum adalah dua tantangan utama yang masih dihadapi PDAM Tirtanadi.. Di sisi lainair tkeruh dan hanya mengalir pada waktu-waktu tertentu atau belum tersedia 24 jam masih sering dikeluhkan 13

oleh pelanggan. Hal inilah yang menjadi motivasi bagi PDAM Tirtanadi untuk terus berbenah diri meningkatkan mutu pelayanan. Studi Regionalisasi Air Baku ‘Mebidang’ PDAM Tirtanadi dengan fasilitasi USAID IUWASH telah menyusun Rencana Bisnis Perusahaan untuk lima tahun (2015-2019) dan dokumen tersebut telah disetujui oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi pada Oktober 2015. Salah satu program yang ditargetkan dalam Rencana Bisnis PDAM Tirtanadi 2015-2019 tersebut adalah meningkatkan volume produksi melalui penambahan sumber air baku. Untuk mendukung pencapaian target ini, IUWASH bersama PDAM Tirtanadi telah melakukan studi air baku di sekitar intake PDAM hingga ke daerah sekitar Kota Medan yaitu Binjai dan Deli Serdang dengan melibatkan Balai Wilayah Sungai II Sumatera Utara, Dinas Pengelola Sumber Daya Air dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Studi tersebut menghasilkan data potensi sumber-sumber baru air baku yang dapat dikembangkan PDAM namun terletak di luar Kota Medan, misalnya Sungai Bingai di Kota Binjai. Untukdapat mengelola air baku dari Sungai Bingai tentu saja dibutuhkan kesepakan bersama karena air baku tersebut merupakan sumber daya Kota

Foto: USAID ESP

Foto: Zaki Nasution

Zulkifli Lubis, Litbang PDAM Tirtanadi menunjukkan Sungai Bingai, salah satu sumber air baku untuk regionalisasi ‘Mebidang’.

Binjai dan mengalirkannya ke Kota Medan pun harus melalui Kabupaten Deli Serdang. Kerjasama regionalisasi air baku antara Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang atau sering disingkat ’Mebidang’ inipun disepakati untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di ketiga wilayah tersebut. Adapun proses yang dilakukan dalam studi air baku (contoh untuk Sungai Bingai) antara lain:

Instalasi pengolahan air minum PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.

• Pembuatan Rencana Bisnis PDAM Tirtanadi dan menganalisa kebutuhan air bersih untuk pengembangan layanan pada 2015 hingga 2019; • Survei sumber mata air di wilayah Sungai Bingai, Kota Binjai; • Survei tata guna lahan di sekitar Sungai Bingai; berapa proporsi penggunaan lahan pertanian dan perkebunan oleh warga serta proporsi penggunaan lahan untuk permukiman di sekitra ladang atau kebun mereka; • Survei Fluktuasi Debit Air selama 20 tahun terakhir untuk memprediksi tren 20 tahun ke depan, menilai kecenderungan kualitas fisik, kimia 15

dan bakterial serta curah hujan di area tangkapan air yang terletak di Kabupaten Karo; dan • Mengembangkan model pemetaan sumber air baku dengan menggunakan Geographic Information System (GIS). Kompensasi Bagi Pelanggan PDAM dan Warga di Daerah Tangkapan Air Studi Air Baku dan kesepakatan untuk SPAM Mebidang memang merekomendasikan bahwa PDAM Tirtanadi dapat memanfaatkan sumber air baku Sungai Bingai. Namun, agar suplai air baku di Sungai Bingai berkelanjutan, harus ada upaya pemeliharaan di daerah tangkapan air sungai yang terletak di Kabupaten Karo.

Hasil Studi Regionalisasi Air Baku ini sangat bermanfaat untuk mendukung terjaminnya ketersediaan air baku di Kota Medan dan sekitarnya. Khusus bagi pelayanan air bersih oleh PDAM, Studi Regionalisasi Air Baku ini juga menjadi dasar perencanaan pembangunan sarana air bersih di Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang (Mebidang). Foto: Zaki Nasution

Hal ini tentu menumbuhkan konsekuensi baru. PDAM Tirtanadi harus memberikan kompensasi bagi pelanggan PDAM di Binjai dan warga yang tinggal di daerah tangkapan air di Kabupaten Karo. Kompensasi bagi pelanggan PDAM di Binjai adalah pemberian tarif dasar air yang lebih rendah dari yang diberlakukan di Kota Medan dan kota lain. Sedangkan bagi warga yang tinggal di daerah tangkapan air yaitu beupa pemasangan gratis pipa air PDAM dan pemberian tarif dasar air yang lebih rendah. Kesepakatan pemberian kompensasi itu telah dituangkan ke dalam Pembuatan

Surat Izin Penggunaan Air (SIPA) yang disepakati bersama oleh Pemkot Medan, Pemkot Binjai, Pemkab Karo dan Pemkab Deli Serdang dan telah disahkan oleh Direktorat PAM Kementerian PUPR. Kesepakatan dalam SIPA ini menjadi jaminan bagi PDAM Tirtanadi untuk menyusun perencanaan bagi pengembangan SPAM Mebidang. Bagi pelanggan PDAM di Binjai dan warga Kabupaten Karo yang tinggal di daerah tangkapan air, SIPA ini juga menjadi jaminan untuk merelakan pengembangan sumber air baku di Sungai Bingai. 16

Sutedi Raharjo Direktur Utama PDAM Tirtanadi

Hasil Studi Regionalisasi Air Baku telah memberikan gambaran jelas bagi pengembangan SPAM di wilayah â&#x20AC;&#x2DC;Mebidangâ&#x20AC;&#x2122; untuk lima tahun (20152019) atau bahkan 20 tahun ke depan. Saatnya kini PDAM Tirtanadi untuk fokus menyusun perencanaan sarana dan prasarana pelayanan air bersih sehingga harapan pelanggan untuk mendapatkan air bersih yang berkualitas dan terjangkau dapat terwujud.

Mengakses APBN untuk Peningkatan Kapasitas Produksi dan Layanan PDAM Tirtabina Kabupaten Labuhanbatu Mekanisme perencanaan pembangunan di Indonesia kini semakin berkembang. Pemerintah membuka ruang seluasâ&#x20AC;&#x201D; luasnya bagi semua pihak untuk terlibat dalam proses pembangunan. Peluang ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan semua bidang pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kita harus lepas dari paradigma pembangunan lama, yaitu menunggu â&#x20AC;&#x153;tetesanâ&#x20AC;? anggaran dari pusat karena sebenarnya pemerintah pusat telah menyediakan dana pembangunan yang sangat besar dan siap diakses oleh pemerintah daerah. Seperti dilakukan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang berhasil mengakses dana bantuan APBN sebesar Rp 20 milyar untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk melayani 49.000 jiwa.

Advokasi Anggaran dengan Mengkaji RISPAM Kabupaten Labuhanbatu yang mempunyai luas 2.561 km2 terdiri dari 9 kecamatan dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 adalah 978.734 jiwa. Menurut dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), enam dari sembilan kecamatan di Labuhanbatu belum mempunyai sistem penyediaan air minum perpipaan yang dikelola oleh PDAM. Mayoritas masyarakat memanfaatkan sumur gali, sungai dan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka. Cakupan layanan PDAM Tirtabina juga sangat rendah karena kapasitas produksi sangat terbatas dan tingginya tingkat air tak berekening yang mencapai 50 persen. Pendekatan IUWASH untuk meningkatkan akses terhadap layanan air minum di Kabupaten Labuhanbatu adalah dengan mendukung PDAM Tirtabina untuk mendapatkan pembiayaan jangka panjang dari Pemerintah Pusat. Selain membantu menyiapkan pemenuhan Kriteria Kesiapan (readiness criteria) agar dapat mengakses bantuan APBN untuk meningkatkan kapasitas produksi, IUWASH juga membantu penguatan kapasitas PDAM melalui penyusunan standard operation procedure (SOP), penanggulangan air tak berekening dan pengembangan jaringan distribusi. 17

Guna memenuhi Kriteria Kesiapan dalam memobilisasi bantuan APBN, IUWASH bersama PDAM Tirtabina melibatkan dukungan stakeholder kunci yaitu Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Labuhanbatu, Satuan Kerja Peningkatan Kinerja Pengembangan Air Minum (Satker PK-PAM) Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR. Hal ini dilakukan karena Kriteria Kesiapan yang ditetapkan oleh Kementrian PUPR salah satunya mensyaratkan bahwa RISPAM harus sudah disahkan oleh Bupati dan mendapatkan skor minimal 75. Untuk mencapainya, IUWASH memberikan bantuan teknis berupa menyediaan Detailed Engineering Design (DED), memfasilitasi serangkaian rapat/lobi untuk advokasi anggaran APBN ke Kementerian PUPR melalui Satker PK-PAM Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, IUWASH dan PDAM Tirtabina juga mendorong peran serta Pemkab Labuhanbatu. Di dalam dokumen RISPAM pembagian peran di antara SKPD atau pemangku kepentingan sudah jelas dalam pengelolaan air minum di Labuhanbatu Yaitu, Pemkab melakukan proses administrasi, perizinan penyediaan lahan dan menyediakan dana penyertaan; Bappeda mengalokasikan anggaran atau dana penyertaan Pemkab untuk pembebasan lahan; PDAM mengurus

Foto: Aswir Purba/IUWASH Sumatera Utara

Pembangunan SPAM-IKK Rantau Utara berkapasitas 40 lt/dt. Sistem ini akan mampu melayani 2.800 sambungan PDAM atau sekitar 14.000 jiwa.

perizinan mendirikan bangunan (IMB), surat izin pemanfaatan air baku (SIPA) dan proses administrasi lainnya; Dinas PU memberikan data-data dan harga satuan bahan dan upah; sedangkan Satker PK-PAM berperan mengalokasikan anggaran APBN, melakukan pelelangan dan konstruksi. Meningkatkan Kapasitas Produksi, Menjamin SPAM untuk 49.000 Penduduk Upaya Kabupaten Labuhanbatu untuk mengkases dana APBN telah berbuah manis. Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR telah mengalokasikan dana APBN sebesar Rp 20 milyar untuk

pembangunan tiga Sistem Penyediaan Air Minum â&#x20AC;&#x201C; Ibukota Kecamatan (SPAMIKK) di Kabupaten Labuhanbatu, yaitu; SPAM-IKK Rantau Utara berkapasitas 40 lt/dt, SPAM-IKK Bilah Barat berkapasitas 50 lt/dt dan SPAM-IKK Panai Tengah berkapasitas 20 lt/dt. Pembangunan SPAM IKK Rantau Utara dan Bilah Barat telah selesai pada bulan Oktober 2015 dan ditargetkan bisa melayani 6.300 sambungan PDAM. Sementara SPAMIKK Panai Tengah sedang dalam proses pembangunan oleh Satker PK-PAM Provinsi Sumatera Utara (IUWASH membantu pembuatan DED untuk ketiga SPAM-IKK tersebut).

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Ibukota Kecamatan (SPAM-IKK) Bilah Barat berkapasitas 50 lt/dt. Sistem ini akan mampu melayani 3.500 sambungan PDAM atau sekitar 17.500 jiwa.

Pembangunan tiga SPAM-IKK di Rantau Utara, Bilah Barat dan Panai Tengah secara akumulatif akan menambah total kapasitas produksi PDAM sebesar 140 lt/dt. Ini artinya, kami bisa penambahan jumlah sambungan sebanyak 9.800 sambungan atau melayani sekitar 49.000 penduduk Kabupaten Labuhanbatu. Terima kasih atas fasilitasi IUWASH dan berbagai pihak untuk sehingga pembangunamn SPAM-IKK ini dapat terwujud dengan dana APBN. Ke depan, PDAM akan menerapkan pendekatan yang sama untuk membantu wilayah lain di Labuhanbatu yang masih krisis air dan belum punya SPAM-IKK seperti Kecamatan Panai Hulu, Panai Hilir dan Pangkatan. Kholani Kepala Bagian Teknik PDAM Labuhanbatu

Foto: Zaki Nasution

Forum Komunikasi Pelanggan Proaktif Sorot Kinerja PDAM Tirta Wampu Kabupaten Langkat

Imam Fauzi Hasibuan Ketua Forum Komunikasi Pelanggan PDAM Tirta Wampu Langkat

Pelayanan PDAM Tirta Wampu kini semakin cepat. Kalau ada keluhan dari pelanggan, PDAM akan segera menyelesaikan kasus itu hanya dalam waktu satu kali 24 jam. FKP mendapat akses ruang di kantor PDAM Tirta Wampu sebagai tempat pertemuan dan koordinasi anggota FKP.

Peran Forum Komunikasi Pelanggan dalam Peningkatan Layanan PDAM Sigapnya PDAM Tirta Wampu menangani keluhan pelanggan pernah pula dirasakan oleh Ibu Usman, warga Jl. Kampung Kruni, Kabupaten Langkat. â&#x20AC;&#x153;Saat itu, saya dapat tagihan air sebesar Rp 400 ribu. Kaget saya, biasanya saya itu bayar hanya Rp 50 ribu saja. Panik saya, lalu pergi saya ke rumah Pak Imam dan lapor. Tanpa menunggu waktu lama, Pak Imam pun langsung melaporkannya ke PDAM Tirta Wampu. Pada hari itu juga, petugas PDAM ke rumah saya. Setelah diperiksa, ternyata ada udara masuk, sehingga jarumnya terdorong, begitu petugas PDAM itu bilang. Setelah itu, mereka bersihkan itu meteran. Lalu saat itu juga, saya hanya dikenakan tagihan 50 ribu saja.â&#x20AC;? kata Ibu Usman semangat menceritakan pengalamannya. Begitulah salah satu peran dari forum komunikasi pelanggan, yaitu sebagai penghubung antara pelanggan dengan PDAM Tirta Wampu Kabupaten Langkat. Forum Komunikasi Pelanggan (FKP) ini dibentuk melalui Surat Keputusan Direktur PDAM Tirta Wampu pada tanggal 27 Juni 2014. Anggota forum adalah perwakilan pelanggan dari 14 kecamatan yang mewakili sekitar 15 ribu orang pelanggan. Forum ini dibentuk sebagai wadah komunikasi antar pelanggan dan antara pelanggan dengan PDAM. FKP ini memiliki dua tujuan utama, yaitu mencari 21

solusi atas masalah-masalah terkait pelayanan PDAM dan sebagai tempat untuk mendapatkan informasi tentang pengembangan dan pelayanan air minum yang dilakukan oleh PDAM. Struktur forum ini sangat sederhana, yaitu hanya terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara sebagai pengurus serta 14 orang wakil dari setiap kecamatan. Wakil dari setiap kecamatan ini bertindak sebagai penghubung pelanggan di tingkat kecamatan. Apabila pelanggan mengalami masalah seperi air macet, pipa bocor, air kotor, tagihan air melonjak dan sebagainya, mereka dapat mengadukannya ke wakil di kecamatan mereka yang kemudian akan menyampaikan kasus itu kepada pengurus FKP untuk dilaporkan ke petugas PDAM. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, petugas PDAM bersama dengan pengurus FKP dan wakil kecamatan terkait akan menindaklanjuti keluhan pelanggan serta menyelesaikannya dengan cepat. Bagi PDAM sendiri, keberadaan FKP ini sangat membantu proses penyelenggaraan pelayanan air minum. Forum menjadi wadah untuk konsultasi publik dalam pengembangan konsep bagi perencanaan bisnis PDAM, seperti pembahasan dan sosialisasi penyesuaian tarif; survei kepuasan pelanggan;

konsultasi publik tentang rencana permintaan surat izin pemanfaatan air baku (SIPA); serta sarana informasi apabila terjadi gangguan layanan. Kegiatan pertemuan forum dapat menjadi ajang untuk mendapatkan masukan untu peningkatan mutu layanan PDAM kepada pelanggan berdasarkan prinsip 3K yaitu menjamin kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan air minum.

pihak pengambil kebijakan. Salah satu contohnya adalah ketika sumber air baku PDAM Tirta Wampu terancam akibat kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Stabat, FKP bersama PDAM pun membuat surat komplain kepada Bupati Langkat. Laporan inipun kemudian mendapat respon posistif dari Bupati yang langsung mengambil tindakan penertiban terhadap penambangan pasir.

Advokasi dan Promosi Sambungan Baru, Peran Lain FKP Peran utama FKP adalah menjembatani komunikasi antara PDAM Tirta Wampu dengan pelanggan. Namun, forum ini juga sekaligus menjadi representasi pelanggan. Karena itu, ketika ada kegiatan yang mengancam layanan air minum PDAM, mereka pun tak tinggal diam. Mereka melakukan advokasi kepada

Selain fungsi advokasi, FKP juga membantu kegiatan sosialisasi dan promosi perluasan layanan PDAM Tirta Wampu. Setidakya 40 pelanggan baru kini telah berhasil dijaring FKP. Pelayanan PDAM Tirta Wampu yang semakin baik, membuat banyak orang berminat menjadi pelanggan baru. Peran FKP yang seolah menjadi tim marketing tersebut menjadi sangat penting bagi PDAM Tirta Wampu.

Selain melalui forum, komunikasi antara pelanggan dan PDAM juga dibangun melalui acara talkshow di Radio Swara Langkat, Talk show ini mengudara dua kali dalam sebulan dimana pelanggan bisa berinteraksi dengan narasumber dari PDAM Tirta Wampu dan menyampaikan keluhan seputar pelayanan air minum baik melalui telphone ataupun SMS. Melihat peran penting FKP, PDAM Tirta Wampu akan tetap mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan forum, termasuk menyediakan tempat bagi forum untuk berkumpul. Bahkan PDAM memiliki rencana untuk memperluas pelayanan di dua kecamatan yaitu Sirapit dan Binjai, Kabupaten Langkat yang belum terjangkau oleh air minum perpipaan PDAM Perluasan cakupan pelayanan ini nantinya akan melibatkan FKP Langkat untuk promosi sambungan baru.

Foto: Zaki Nasution

Petugas PDAM Tirta Wampu mendengarkan keluhan pelanggan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan.

Bukti pembayaran tagihan rekening air salah satu pelanggan PDAM Tirta Wampu, Kabupaten Langkat.

Pendekatan yang Mencerdaskan Peran aktif FKP PDAM Tirta Wampu sangat terkait dengan mandat UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana PDAM sebagai perusahaan berbasis pelayanan wajib meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. IUWASH mendukung pembentukan dan penguatan kapasitas FKP ini sebagai bagian dari dukungan agar PDAM Tirta Wampu mampu meningkatkan akses terhadap layanan air minum di Kabupaten Langkat. Dukungan IUWASH yang lain adalah; peningkatan kapasitas pengelola PDAM untuk menyusun standard operation procedure (SOP), penanggulangan air tidak berekening atau non-revenue water (NRW), pengembangan GIS dan data spasial serta penerapan Sistem Informasi, Komputerisasi dan Akuntansi (SisKA) untuk administrasi, pelaporan keuangan dan penagihan rekening air PDAM Tirta Wampu. â&#x20AC;&#x153;Pendekatan yang mencerdaskan, membuka hati dan pikiran!â&#x20AC;? Begitu ungkapan Imam Fauzan Hasibuan saat ditanya mengenai hal paling membanggakan yang dia peroleh selama menjadi ketua FKP. Imam Fauzi Hasibuan berharap bahwa program dari IUWASH masih akan berlanjut. Walaupun begitu, dia berjanji bahwa FKP akan tetap berjalan untuk dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat meskipun IUWASH tidak lagi mendampingi FKP.

Foto: IUWASH Sumatera Utara

Surat pemberitahuan dari FKP dan PDAM Tirta Wampu untuk Bupati Langkat terkait krisis air akibat penambangan pasir di Kecamatan Stabat.

Foto: Zaki Nasution

â&#x20AC;&#x2DC;Menabungâ&#x20AC;&#x2122; Air Hujan dengan Sumur Resapan di Kota Pematangsiantar

Alih fungsi sawah dan hutan di Kota Pematangsiantar menjadi daerah pemukiman dan perkebunan kelapa sawit sering mengakibatkan banjir serta penurunan resapan air yang signifikan. Dampakya tidak hanya dirasakan masyarakat korban banjir, tapi juga oleh PDAM Tirta Uli Kota Pematangsiantar dalam menyediakan pelayanan air minum. Sebagai upaya penanggulangan, IUWASH bekerjasama dengan Coca-Cola Foundation Indonesia (CCFI) telah membangun 291 sumur resapan di Kota Pematangsiantar pada tahun 2012 hingga 2013. Upaya ini ditempuh untuk membantu mengamankan sumber air baku PDAM Tirta Uli yang saat ini melayani 60.773 pelanggan atau sekitar 245.000 jiwa penduduk Kota Pematangsiantar.

Ibu Lina, warga Desa Nagahuta, Kota Pematangsiantar yang sukarela memberikan tanah pekarangannya untuk pembangunan sumur resapan di tahun 2013 lalu, kini merasakan manfaatnya.

Kota Pematangsiantar merupakan Kota terbesar kedua di Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 mencapai 237.4345 jiwa. Sumber air baku untuk sistem penyediaan air minum Kota Pematangsiantar sebagian besar diambil dari sumber-sumber mata air yang secara administratif berada di luar Kota Pematangsiantar, yaitu Kabupaten Simalungun. Kesinambungan pasokan air baku bagi PDAM tersebut sangat rentan karena alih fungsi lahan menjadi permukiman dan perkebunan sawit yang sering mengakibatkan banjir. Perubahan ikim juga merupakan ancaman serius yang berdampak pada penurunan debit sumber-sumber mata air. Padahal cakupan pelayanan PDAM Tirta Uli Kota Pematangsiantar yang sudah mencapai 80 persen saat bergantung pada kelestarian sumber-sumber mata air tersebut sehingga langkah konservasi sumber daya air di Kota Pematangsiantar sangat dibutuhkan. Pendekatan IUWASH dalam membantu peningkatan kinerja layanan air minum PDAM Tirta Uli Kota Pematangsiantar antara lain dilakukan melalui dukungan konservasi sumber air baku yang diawali dengan melakukan studi kerentanan suplai air baku, kemudian pembangunan sumur resapan dan dukungan penyusunan 25

Peraturan Walikota tentang perlindungan air baku. Studi Kerentanan Sumber Air Baku dan Pembangunan Sumur Resapan Kegiatan IUWASH bersama para pemangku kepentingan di Kota Pematangsiantar diawali dengan studi kerentanan sumber air baku terhadap perubahan iklim1. Salah satu rekomendasi dari hasil studi ini dan berdasarkan konsultasi dengan Bappeda, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Wilayah Sungai II Provinsi Sumatera adalah dengan membangun sumur-sumur resapan di daerah imbuhan mata air yang digunakan sebagai sumber air baku PDAM. Setelah melakukan penilaian atau assesment bersama PDAM Tirta Uli maka kegiatan awal pembangunan 50 sumur resapan oleh IUWASH dilakukan di tiga desa yaitu Desa Umbul Nagahuta I, Umbul Nagatuha II dan Naga Bosar pada tahun 2012. Setelah itu, IUWASH dan Pemerintah Kota Pematangsiantar menggandeng Coca-Cola Foundation Indonesia (CCFI) yang mengalokasikan dana CSR mereka untuk membangun 241 unit sumur resapan pada tahun 2013 di desa Nagahuta IV dan Desa Nagahuta V. Sampai kini, total sumur resapan yang sudah dibangun di lima lokasi tersebut adalah 291 sumur resapan. 1

Climate Change Vulnerability Assessment (CCVA)

Foto: Zaki Nasution

Dorlim Pasaribu, staff PDAM Tirta Uli Pematangsiantar sedang menunjukkan salah satu sumur resapan yang bermanfaat untuk menjaga ketersedian air baku PDAM Tirta Uli.

Sejak adanya sumur resapan yang dibangun di sekitar umbul PDAM ini, debit mata air cenderung meningkat dan relatif stabil, meskipun musim kemarau. Dorlim Pasaribu Staff PDAM Tirta Uli Pematangsiantar

Foto: Zaki Nasution

Kegiatan pembangunan sumur resapan ini dilakukan bersama PDAM Tirta Uli dan warga masyarakat setempat. Semua kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif. Masyarakat yang biasanya hanya menjadi â&#x20AC;&#x153;penontonâ&#x20AC;? dari programprogram pembangunan di wilayahnya kini dilibatkan secara aktif sebagai pelaku program. Cara ini adalah upaya pertukaran pengetahuan yang efektif yang dapat menjaga keberlanjutan program konservasi air. Adapun tahapan dari pembangunan sumur resapan antara lain: a) Sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di area imbuhan mata air ; b) Survei identifikasi lokasi sumur resapan; dan c) Pertemuan/rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan di Kota Pematangsiantar.

Pelaksanaan pilot project pembangunan sumur resapan ini diharapkan akan mendukung ketersediaan pasokan sumber air baku PDAM Tirta Uli yang melayanii 60.773 pelanggan atau sekitar 245.000 jiwa yang artinya seluruh penduduk Kota Pematangsiantar akan dapat menikmati layanan air minum PDAM Tirta Nauli. Manfaat Program Sumur Resapan Manfaat pemnbangunan sumur ressapan telah dirasakan oleh Ibu Lina, salah satu warga Desa Nagahuta, Kota Pematangsiantar â&#x20AC;?Sejak adanya sumur resapan di lokasi ini, rumah saya tidak kebanjiran lagi. Sebelumnya, kami di sini selalu menjadi korban jika terjadi banjir. Namun dengan adanya sumur resapan, banjir tidak ada lagi. Menurut saya, tidak rugi rasanya memberikan sedikit lahan kita Foto: Zaki Nasution untuk dibangun sumur resapan karena 27

Jimmy, Kasubag perencanaan PDAM Tirta Uli Pematangsiantar, berada di sekitar sumber mata air yang digunakan sebagai sumber air baku PDAM Tirta Uli.

kalau kita hitung-hitungan manfaat yang diberikannya sangat besar. Contohnya, ketika banjir terjadi, banyak harta benda kita yang rusak. Selain itu, waktu kita juga terbuang untuk membersihkan dampak banjir. Dengan adanya sumur resapan, sumur kita tetap terjamin debit airnya walaupun musim kemarau. Kami tidak susah lagi cari air untuk memasak.â&#x20AC;? katanya. Pembangunan sumur resapan yang sudah dikembangkan di 5 desa tersebut juga telah menarik minat Pemerintah Kota Pematangsiantar, termasuk Bappeda dan Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kota Pematangsiantar. Mereka berkomitmen untuk memperluas pembangunan sumur resapan di tempat lain dengan melibatkan pihak swasta untuk menjaga sumber air baku secara Foto: Zaki Nasution berkelanjutan.

Foto: IUWASH Sumatera Utara

Master Meter: Mengalirkan Air Bersih untuk 213 Keluarga di Pesisir Kota Sibolga

Warga Kelurahan Simare-mare dan Kelurahan Aek Porumbunan, Kota Sibolga kini dapat memiliki sambungan air bersih perpipaan di rumah mereka setelah penantian hampir setengah abad. Sekarang mereka tak perlu lagi berjalan naik turun sekitar 300 meter untuk membeli air bersih di penampungan air (reservoir) milik PDAM Tirta Nauli atau pergi ke sungai sejauh 30 kilometer untuk mencuci baju.

Walikota Sibolga, Syarfi Hutauruk bersama USAID IUWASH Chief of Party, Louis Oâ&#x20AC;&#x2122;Brien meresmikan sambungan air bersih sistem master meter untuk 143 keluarga di Kelurahan Simare-mare, Kota Sibolga pada Oktober 2014.

Air Dekat, Harga Jauh Lebih Hemat Topografi Kelurahan Simare-mare dan Aek Porumbunan yang berbukit-bukit dan terletak di wilayah pesisir Kota Sibolga selama ini menjadi hambatan untuk pelayanan PDAM Tirta Nauli. Namun, penantian warga selama lebih dari 50 tahun untuk memiliki sambungan air bersih perpipaan PDAM akhirnya terwujud berkat pemasangan master meter yang dilakukan oleh PDAM Tirta Nauli atas dukungan USAID IUWASH. Master meter atau meter induk umumnya dipasang di wilayah yang terjangkau layanan PDAM. Warga yang tinggal di lokasi yang tidak terjangkau jaringan distribusi air PDAM (karena faktor topografi, status tanah, dll) akan menyalur air dari master meter ini. Kini 143 keluarga di Kelurahan Simaremare dan 70 keluarga di Kelurahan Aek Porumbunan, Kota Sibolga dapat memiliki saluran air bersih perpipaan PDAM. Pengeluaran warga untuk air bersih juga menurun drastis. â&#x20AC;&#x153;Dulu kami harus membeli air bersih seharga Rp 500 per jerigen isi 25 liter dari penampungan air PDAM dan per hari butuh sekitar 10 jerigen. Kiri-kira per bulan habis Rp 150.000 itupun harus naik turun capek ambil air. Sekarang enak, mau mandi, mencuci dan masak tinggal buka keran air di rumah dan hanya bayar PDAM sekitar Rp 25.000 per bulan.â&#x20AC;? kata Ismawati Tampubolon, warga Jl. Ketapang, Kelurahan Simare-mare, Kota Sibolga. 29

Dana Hibah dan CSR Bantu Mengalirkan Air PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga dihadapkan pada kerentanan suplai air baku karena daerah tangkapan air baku berada di luar wilayah administratif Kota Sibolga yaitu di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Kondisi ini membuat pelayanan PDAM menjadi terbatas. Terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang umumnya tinggal di wilayah dengan topografi yang sulit dijangkau oleh jaringan pipa distribusi PDAM baik secara teknis maupun dari aspek pembiayaan. Untuk peningkatan akses layanan air minum bagi MBR di Kota Sibolga, IUWASH mendukung PDAM Tirta Nauli dalam membangun sistem Master Meter; penguatan kapasitas manajemen PDAM untuk menyusun standard operation procedure (SOP); melakukan penyesuaian tarif; pengembangan data spasial berbasis geographic information system (GIS); melakukan studi kerentanan suplai air baku termasuk dukungan dalam penyusunan Peraturan Walikota Sibolga tentang perlindungan air baku. Khusus untuk pembangunan 143 sambungan air bersih sistem master meter di Kelurahan Simare-mare, IUWASH melalui program hibah berkontribusi sebesar Rp 700 juta untuk pengadaan tiga unit master meter, pelatihan dan pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagai

Foto: IUWASH Sumatera Utara

Master meter.

Foto: IUWASH Sumatera Utara

pengelola jangka panjang sistem master meter, promosi sambungan dan advokasi kesepakatan tarif air PDAM dan pembangunan reservoir. Sementara PDAM Tirta Nauli bertanggung jawab dalam pengadaan dan konstruksi jaringan perpipaan serta menyediakan suplai air. Melihat keberhasilan program master meter, PDAM Tirta Nauli pun mereplikasinya. Direktur PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga, Marojahan Panjaitan mengatakan “Setelah dukungan berharga dari USAID IUWASH untuk 143 sambungan air bersih, replikasi program master meter ini kami lakukan dengan dukungan dana corporate social responsibility (CSR) Bank Sumatera Utara sebesar Rp 200 juta.” Dana CSR tersebut untuk membeli satu master

meter untuk melayani 70 sambungan air bersih di Kelurahan Aek Porumbunan dan biaya kontruksi reservoir, jaringan distribusi serta meteran air. PDAM Tirta Nauli telah selesai membangun jaringan perpipaan dan air bersih pun dapat dinikmati warga Kelurahan Aek Porumbunan. Salah satunya, Fasaaro Nduro. “Kami senang sekali, akhirnya bisa lebih mudah ambil air sekarang. Di rumah selalu ada air. Selama ini sulit sekali mendapatkan air bersih. Biasanya kami memakai air dari tadah hujan atau sungai. Ada juga sumur bor tapi saat musim kemarau panjang air sumur mengering.” Kata Fasaaro. Secara umum, pendekatan dan kegiatan yang dilakukan untuk program master meter adalah: 30

Direktur Kantor Lingkungan USAID Indonesia, John Hansen saat mengunjungi masyarakat penerima manfaat sambungan air bersih sistem Master Meter di Kota Sibolga.

• Kajian awal, pemetaan kebutuhan dan pendataan calon penerima manfaat program; • Sosialisasi program master meter melibatkan pemerintah setempat dan dinas terkait; • Pembentukan dan penguatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat dalam mengelola, mengoperasikan dan merawat sistem master meter, administrasi hingga promosi PHBS, dll; • Proses kontruksi jaringan distribusi, pemasangan pipa dinas dari PDAM lalu ke master meter hingga ke meter air rumah-rumah warga, konstruksi reservoir, dll.

Satu hal yang menarik dari pengelolaan master meter adalah penghitungan dan pembayaran tagihan rekening air yang dilakukan pelanggan secara kolektif. Golongan tarif Master Meter dari PDAM adalah golongan R1, sedangkan tarif yang diberlakukan ke pelanggan Master Meter adalah tarif golongan R2. Selisih tagihan antara golongan R2 dan golongan R1 adalah sebesar Rp 200 per meter kubik. Selain itu, pelanggan juga harus membayar biaya operasional sebesar Rp 1.500/bulan, biaya pemeliharaan Rp 2.000/bulan dan biaya kehilangan air Rp 1.500/bulan. Ketiga biaya itu dikumpulkan oleh KSM untuk biaya pengelolaan sistem master meter, bersamaan dengan penarikan tagihan air bulanan (KSM akan menyetorkan ke PDAM). Pendekatan ini terbukti berhasil membangkitkan semangat dan rasa memiliki warga terhadap sistem master meter.

Sekarang mandi tidak perlu diirit lagi. Saya bisa mandi dengan nyaman dan membersihkan tubuh saya hingga bersih karena air banyak di rumah. Bahkan sekarang saya tidak ragu menawarkan diri menjadi tuan rumah bagi acara-acara yang diadakan oleh keluarga saya. Junita Burtagalung Warga Kelurahan Simare-mare, Kota Sibolga

Foto: Ricky Pasha Barus

Junita Burtagalung, kini telah mendapatkan akses air bersih melalui sistem Master Meter.

SANITASI Foto: Zaki Nasution

Foto: IUWASH Sumatera Utara

Tangki Septik Biofilter, Model Solusi Jamban Sehat Bagi Masyarakat Pesisir Kota Sibolga Selamat datang di permukiman padat Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga. Kawasan pesisir yang menyimpan keindahan, seandainya permukiman tertata dengan baik, minus pencemaran lingkungan. Pemandangan ini sangat kontras dengan gaung Kota Sibolga sebagai kota tujuan wisata karena terlihat kumuh dan tidak sehat. Sanitasi buruk dan bau menyengat adalah dua hal yang akan segera menyambut indra kita begitu menapakkan kaki di kawasan ini.

Membuang Limbah Rumah Tangga ke Laut, Mengundang Penyakit Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara merupakan salah satu permukiman padat yang mayoritas penduduknya tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebagian besar penduduk tinggal di rumah-rumah kayu yang dibangun di atas pantai. Rumahrumah masyarakat tersebut mayoritas tidak memiliki tangki septik. Semua limbah rumah tangga, baik limbah padat maupun cair, langsung dibuang ke laut atau ke bawah rumah dengan harapan semua akan terbawa oleh air laut. Pada saat air surut, kotoran atau limbah dari bekas cuci, mandi dan jamban itu menimbulkan aroma yang sangat mengganggu. Sedang pada saat air pasang, sebagian kawasan pemukiman terendam. Kondisi ini membuat warga rentan terserang penyakit menular, antara lain diare dan penyakit kulit dan pernafasan. Kondisi yang memprihatinkan ini menjadi perhatian serius pemerintah provinsi dan daerah, termasuk lembaga swadaya masyarakat setempat maupun internasional untuk melakukan berbagai program pembangunan.

Kegiatan pengkajian lapangan untuk menentukan pendekatan yang tepat dalam penyelesaian permasalahan sanitasi di Kota Sibolga.

Bekerjasama dengan PDAM Tirta Nauli Kota Siblolga dan CSR Bank Sumatera Utara, 35

IUWASH pun telah mengembangkan proyek percontohan sambungan air bersih dengan sistem master meter untuk 213 keluarga di Kelurahan Simaremare. Keberadaan sistem master meter ini terbukti dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih yang sangat menunjang perbaikan sarana sanitasi yaitu jamban dengan tangki septik biofilter. Tanpa akses air bersih, peningkatan akses terhadap sanitasi menjadi sangat sulit untuk dilakukan. Tangki Septik Biofilter: Sarana Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga di Pesisir IUWASH mengembangkan proyek percontohan sanitasi individu dengan menggunakan tangki septik biofilter sebanyak 30 unit untuk daerah pantai di Ketapang. Melihat keberhasilan proyek tangki septik Biofilter di Ketapang, Pemkot Sibolga dan meliputi Bappeda, Dinas PU, Dinas Kesehatan, LHKP dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu tertarik untuk mereplikasi program tersebut. Pendekatan Fisik dan Non-Fisik dalam Pengembangan Tangki Septik Biofilter Proyek percontohan tangki septik biofilter ini merupakan pengembangan sistem sanitasi terpadu yang terintegrasi antara pendekatan fisik dan non-fisik. Pendekatan fisik dilakukan dengan menyediakan tangki septik biofilter berstandar SNI. Sedangkan pendekatan non-fisik dilakukan melalui

Konstruksi Tangki Septik Biofilter Tangki septik terdiri dari ruang lumpur, ruang kedap dan media biofilter. Pembagian ruang ini untuk meningkatkan efisiensi pengolahan air buangan, sehingga kualitasnya memenuhi baku mutu. Kloset dan lantai menyatu langsung dengan tangki septik, sehingga pengguna akan langsung duduk pada kloset yang berada langsung di atas tangki septik. Pada tangki septik juga disediakan lubang untuk penyedotan, penyambungan untuk pipa hawa dan pipa pembuangan. Air limbah yang masuk ke dalam tangki hanya untuk air hitam yang merupakan air limbah jambanTangki septik dari fiber glass nantinya akan diletakkan di atas dudukan dari plat beton. Plat beton tersebut dicor di atas empat buah tiang umpak yang masing-masing memiliki tapakan dan terbuat dari konstruksi beton bertulang. Keempat pondasi tapakan tersebut dicetak di atas (bukan di dalam air). Tapakan yang telah selesai dicetak, diturunkan satu-persatu ke dalam air dan selanjutnya disusun sehingga menjadi kesatuan berbentuk empat persegi dengan tiang empat buah.

Foto: Irwansyah/IUWASH Sumatera Utara

Keempat tiang tersebut disatukan dengan plat lantai beton bertulang yang selanjutnya akan menjadi lantai dudukan tangki septik dari fiber glass tersebut. Tangki fiber diletakkan di atas lantai dudukan dengan mengikat baut pada kupingan tangki ke angkur yang telah disiapkan pada lantai beton.

Tangki septik biofilter yang dikembangkan ini telah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan dirancang untuk pemakaian satu keluarga dengan jumlah lima orang. Diperhitungkan, tangki akan membutuhkan penyedotan secara regular sekali dalam 2 hingga 2,5 tahun.

Foto: IUWASH Sumatera Utara

Walikota Sibolga, Syarfi Hutauruk,memimpin lokakarya pengelolaan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Sibolga.

promosi perubahan perilaku, dukungan regulasi, serta penguatan kelembagaan untuk menjamin keberlanjutan program. Adapun tahapan proses penerapana dua pendekatan itu adalah: a. Pra Konstruksi: Identifikasi penerima manfaat, identifikasi usaha kecil menengah yang akan melakukan perbaikan/reparasi tangki septik dan promosi kepada masyarakat setempat; b. Konstruksi: Pengadaandan pemasangan tangki septik biofilter, pembentukan kelompok swadaya masyarakat (KSM) sebagai pengelola, dan penyusunan SOP penggunaan dan pemeliharaan; c. Pasca-Konstruksi: Pelatihan cara penggunaan dan pemeliharaan kepada KSM dan penerima manfaat, pelatihan

SOP kepada UPTD dan KSM, pelatihan perbaikan/reparasi tangki septik kepada UKM/SME, dan serah terima kepada Pemkot Sibolga. Replikasi dan Keberlanjutan Program Sebagai upaya bagi keberlanjutan program, IUWASH telah memfasilitasi perwakilan dari Pemkot Sibolga untuk mengunjungi salah satu pabrik pembuat tangki septik biofilter di Tangerang â&#x20AC;&#x201C; Banten. Dalam kesempatan ini, perwakilan Pemkot Sibolga mendapatkan penjelasan tentang cara pembuatan tangki septik biofilter dari fiber glass. Mereka bisa melihat langsung cara pembuatan, desain, dimensi serta cara kerja sistem biofilter dari tangki septik.

Pemerintah Kota Sibolga menyambut baik program percontohan tangki septik biofilter ini. Mereka berkomitmen untuk mereplikasi 100 unit tangki septik dengan biofilter melalui APBD 2015 (50 unit) dan APBD 2016 (50 unit). Selanjutnya, untuk setiap tahun mereka akan mengalokasikan anggaran dana tersendiri untuk pembangunan tangki septik individual di Foto: IUWASH Sumatera Utara Kota Sibolga.

Sistem ini terintegrasi dan berkelanjutan, memadukan antara promosi perubahan perilaku, dukungan infrastruktur dan kelembagaan pengelola serta dukungan kebijakan. Ini memberikan kemudahan bagi Pemerintah Kota Sibolga untuk melanjutkan program ini di masa mendatang. Miranda Manulang Staff Bappeda Kota Sibolga

Foto: Zaki Nasution

Credit Union Kembangkan Kredit Jamban di Kota Pematangsiantar

Kita sudah tak asing mendengar Credit Union yang sering disingkat dengan “CU”. CU ini adalah sebuah lembaga keuangan swasta yang bergerak dalam bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh anggotanya. Prinsip utama CU yang berbeda dengan koperasi simpan pinjam pada umumnya adalah penerapan prinsip swadaya, solidaritas dan pendidikan. Motto “Anda Susah Saya Bantu dan Saya Susah Anda Bantu” menjadi pengikat bagi anggota CU. Sesuai dengan namanya, layanan CU adalah simpanan dan pinjaman. Anggota didorong untuk menyimpan sebelum berhak mendapatkan pinjaman.

Jainudin Hutasuhut, staff CU Mandiri sedang melakukan promosi jamban sehat kepada masyarakat Kota Pematangsiantar.

Membangun Sinergi dengan Credit Union, Upaya Perluasan Program Sanitasi Di Pematang Siantar, ada dua CU yang cukup dikenal, yaitu Saroha dan Mandiri, yang masing-masing beranggotakan sekitar 21 ribu anggota dan sekitar 2 ribu anggota. Organisasi CU dikenal sebagai organisasi yang sudah “mapan”, dalam arti mapan sistem pengelolaannya dan mapan anggotanya. Antar sesama anggota sudah tumbuh rasa saling percaya sehingga untuk dapat mengkases pinjaman, tak perlu lagi ada agunan. Kepercayaan di antara anggota menjadi modal utama berlangsungnya layanan. Melihat banyaknya anggota CU tersebut, ditambah dengan kekuatan modal yang mereka punya, Tim IUWASH melihatnya sebagai peluang untuk memperluas cakupan program. Pada bulan Mei 2014, IUWASH mulai mendorong CU Saroha dan CU Mandiri untuk memberi dukungan kepada anggotanya yang berkeinginan untuk membangun akses sanitasi di rumah mereka dengan cara menyicil. Pendekatan yang dilakukan oleh IUWASH kepada anggota CU dilakukan dengan terlibat langsung dalam pertemuan-pertemuan antar anggota di tingkat lingkungan maupun regional melalui promosi tentang pentingnya menggunakan Jamban Sehat berstandar nasional Indonesia (SNI). 39

Pendekatan personal juga dilakukan kepada pengurus dan anggota koperasi dengan menjelaskan kepada mereka tentang pentingnya hidup sehat. Dengan meyakinkan mereka bahwa menggunakan Jamban Sehat SNI merupakan kebutuhan serta dengan anggota koperasi yang sehat, maka koperasi pun akan semakin kuat. Promosi juga dilakukan melalui pelatihan dan membangun dua unit Jamban Sehat SNI untuk setiap CU sebagai percontohan sekaligus untuk menumbuhkan minat pengusaha sanitasi. Mengembangkan Skema Kredit Jamban Sehat Setelah melalui proses pendekatan yang cukup intensif, akhirnya kedua CU itu sepakat untuk meluncurkan kredit Jamban Sehat SNI. Kredit Jamban Sehat SNI tersebut dibanderol dengan harga Rp 5,5 juta dari harga semula Rp 4,7 juta sehingga mewajibkan peminat untuk membayar kredit sebesar Rp 460.000 per bulan.. Selain para pengurus, para pengusaha sanitasi juga turut serta dalam melakukan promosi program kredit tersebut. Namun, ternyata upaya ini tidak terlalu berhasil. Para anggota CU rupanya kurang tertarik untuk mengikuti program kredit tersebut. Hal ini pun dijadikan bahan refleksi bersama. “Bagaimana mungkin semangat awal yang

Foto: Zaki Nasution

Jainudin Hutasuhut, staff CU Mandiri.

menggebu tetapi saat disodorkan angka pinjaman, justru semangatnya menjadi surut? â&#x20AC;? Tim IUWASH Sumatera Utara mencoba menganalisis kegagalan ini dengan membandingkan keberhasilan program serupa di tempat lain. Pelajaran penting yang diperoleh adalah bahwa di Sumatera Utara masih belum memungkinkan untuk mendorong masyarakat membangun Jamban Sehat SNI secara mandiri, tetapi harus ada subsidi. Pertimbangan ini merupakan gambaran dari masyarakat Sumatera Utara saat ini yang masih belum merasa membutuhkan sanitasi yang layak. Maka dari itu, saat ini promosi program baru

yang tengah disiapkan akan lebih difokuskan pada tahap mendorong masyarakat agar mau menggunakan sanitasi layak. Walau akhirnya anggota CU tidak membangun Jamban Sehat SNI, namun kesadaran yang tumbuh di kalangan anggota CU bahwa menggunakan Jamban Sehat itu penting adalah hasil yang sudah cukup menggembirakan. Paling tidak dengan adanya kesadaran itu, masyarakat akan mulai memikirkan bagaimana cara mendapatkan jamban sehat di masa depan. 40

Bagi penyelenggara program sendiri, pendekatan ini juga memberikan pelajaran yang berarti. Keterlibatan pihak ketiga dari pemerintah daerah/kota, forum CSR (Corporate Social Responsibility) atau pihak lainnya juga diperlukan untuk memberikan dukungan pembiayaan atau subisdi bagi pengadaan Tangki Septik Kedap SNI.

Kesepakatan Bersama Tercapai, Kota Medan akan Punya 13.250 Sambungan Air Limbah Sanitasi yang buruk di daerah-daerah pedesaan dan perkotaan telah memiliki konsekuensi berat bagi kesehatan. Dampak paling akut terjadi pada kaum miskin karena mereka paling tidak mampu memenuhi kompensasi yang di antaranya terjadi karena kurangnya investasi pemerintah. Diperkirakan bahwa sanitasi dan kesehatan yang buruk menyebabkan setidaknya 120 juta jenis penyakit dan 50.000 kematian prematur setiap tahunnya. Belum lagi dihitung dampaknya dari segi ekonomi.

Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama antar-Pihak sebagai Payung Hukum bagi Keberlanjutan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, Kota Medan menyadari bahwa pelayanan pemerintah kota terhadap kebutuhan pengelolaan air limbah sangat penting dan mendesak. Sementara itu, investasi pada pelayanan air limbah terpusat masih belum mencukupi. Sebagian besar infrastruktur sanitasi permukiman berada di rumah tangga masing-masing.Â Ini tentu menjadi beban ekonomi tersendiri bagi kaum miskin. Karena itu, dengan dukungan Asian Development Bank, pada tahun 2009 Pemerintah Kota Medan bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengembangkan Program â&#x20AC;&#x153;Metropolitan Sanitation Management and Health Projectâ&#x20AC;? (MSMHP.) Program yang bertujuan untuk membangun sistem pengelolaan air limbah ini memiliki payung hukum berupa MoU â&#x20AC;&#x201C; MSMHP antara Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Namun sampai tahun 2014, target sambungan rumah yang seharusnya mencakup 13.250 sambungan baru terpenuhi sekitar 7.000 saja. Untuk dapat melanjutkan program ini, diperlukan payung hukum baru berupa suatu Kesepakatan Bersama antara 41

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan dan PDAM Tirtanadi untuk melanjutkan pemenuhan target hingga mencapai 13.250 SR. Disinilah IUWASH terlibat memfasilitasi kerjasama lanjutan tersebut. Kesepakatan bersama yang telah ditandatangani oleh keempat pihak tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Kota Medan. Dengan demikian, pembangunan sistem pengelolaan air limbah di Kota Medan untuk lima tahun kedepan (2015-2020) telah memiliki payung hukum. Peran Para Pihak dalam Pengelolaan Air Limbah di Kota Medan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Sistem Pengelolaan Air Limbah Kota Medan ini dengan sendirinya menjadi sebuah langkah awal bagi keberlanjutan pembangunan sistem pengelolaan air limbah di Kota Medan. Di dalamnya, tertera pembagian peran masing-masing pihak dengan jelas serta sejumlah target volume pembangunan. Target ini harus diselesaikan oleh para pihak dalam jangka waktu lima tahun dan bersifat mengikat. Adapun pembagian peran dari para pihak

Foto: Zaki Nasution

Ibu Erni (65), salah satu warga Kota Medan yang rumahnya sudah tersambung dengan saluran air limbah rumah tangga Kota Medan.

tersebut adalah sebagai berikut: 1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP), Ditjen Cipta Karya; bertanggung jawab atas pembangunan jaringan pipa utama dan sekunder serta perbaikan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL); 2.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; bertanggung jawab untuk penyediaan dokumen lingkungan serta sebagai manajer umum atas pelaksanaan pembangunan sistem pengelolaan air limbah;

Juliana (37) bersama anaknya, Bima (10) merasa lingkungan tempat tinggal mereka di Medan Kota Matsum sekarang lebih bersih dan nyaman setelah ada SAL.

Pemerintah Kota Medan; bertanggung jawab untuk pembangunan sambungan rumah menuju jaringan pipa sekunder dan pipa utama;

PDAM Tirtanadi; bertanggung jawab atas pengelolaan sistem pengelolaan air limbah tersebut.

Peran IUWASH dalam mempercepat proses kesepakatan ini, diakui oleh Kasubdit Air Limbah - Direktorat PPLP, Sekda Provinsi Sumatera Utara, Sekda Kota Medan dan Direksi PDAM Tirtanadi. Merebut Kepercayaan Pemerintah Pusat, Kunci Keberhasilan dalam Membangun Kesepakan Bersama Para Pihak Meyakinkan para pihak untuk duduk dan membangun kesepakatan bersama yang kemudian dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama ini memang membutuhkan 43

waktu hampir dua tahun. Ini terjadi karena Kota Medan dan Sumatera Utara memiliki berbagai keterbatasan, baik dari sisi teknis dan juga non-teknis. Dari sisi teknis, kapasitas staf dalam pengelolaan air limbah serta manajemen masih kurang memadai. Ditambah dengan tingginya indeks persepsi korupsi di daerah Sumatera Utara, termasuk di dalam instansi Pemerintah Kota Medan sendiri. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan oleh IUWASH adalah dengan mendorong para pihak di Sumatera Utara dan Medan untuk menunjukkan bukti bahwa mereka mampu untuk mengelola program pengelolaan air limbah dan dapat dipercaya untuk membangun sistem pengelolaan limbah. Usaha yang tak kenal lelah untuk menumbuhkan kepercayaan pemerintah pusat itu akhirnya berbuah manis. Kemen PUPR, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan dan PDAM Tirtanadi menandatangani Kesepakatan Bersama Pengelolaan Air Limbah di Kota Medan hingga mencapai 13.250 SR. Dengan adanya Kesepakatan Bersama ini, membuat Perjanjian Kerjasama antar dinas-dinas terkait menjadi lebih mudah. Pemerintah Kota Medan kini boleh berharap bahwa kota mereka sedang dalam proses pembangunan pengelolaan air limbah. Ini semua dilakukan demi peningkatan layanan sanitasi layak bagi seluruh warga. Perjanjian Kerjasama ini menjadi jaminan bagi masyarakat bahwa target sambungan sebanyak 13.250 SR akan terpenuhi. Berdasarkan itu pula, setiap instansi terkait telah membuat rencana anggaran yang akan diajukan pada tahun 2016 nanti.

Foto: Zaki Nasution

Sambungan Air Limbah Gratis? Daftar ke Pokja Promosi Sanitasi Kota Medan

Mengubah perilaku orang agar menggunakan fasilitas sanitasi yang layak tidaklah gampang. Apalagi ketika target sasaran kita tidak merasa bahwa perilaku yang baru itu penting. Butuh strategi dan taktik promosi yang tepat agar orang tertarik, mau dan akhirnya melakukan. Butuh strategi jitu bagaimana membuat orang akhirnya membutuhkan.

Ibu Evi staff PDAM Tirtanadi sedang memberikan penjelasan kepada seorang warga Kota Medan tentang sambungan air limbah.

Melalui program jangka panjang MSMHP (Metropolitan Sanitation Management and Health Project), Pemerintah Kota Medan memiliki komitmen yang tinggi utuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi melalui sistem perpipaan skala kota. Pada tahun 2014, program memiliki target pelanggan pengelolaan air limbah sebanyak 1.000 SR (sambungan rumah) yang terdiri atas jaringan induk dan sambungan rumah. Pendanaan untuk jaringan induk diperoleh dari APBN sebesar Rp 3,8 milyar dan sambungan rumah sebesar Rp 7,15 milyar dari APBD. Kota Medan termasuk dalam program sAIGG, program hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi, maka biaya sambungan rumah yang berasal dari APBD nanti akan dikembalikan oleh AusAID. Untuk dapat memenuhi target sambungan rumah sebanyak 1.000 SR hanya dalam waktu 1 tahun adalah tantangan yang harus dijawab oleh program ini. Maka dari itu, butuh sebuah tim yang bertindak dan berperan untuk mempromosikan program ini, karena tanpa promosi, kemungkinan besar pelanggan yang akan dapat dijaring dalam program tak bisa memenuhi target. Alasan inilah yang kemudian mendorong terbentuknya Tim Pokja Promosi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Tahap awal Tim Pokja Promosi IPAL ini bertugas di dua kecamatan, Medan Area dan Medan Kota. 45

Tim Pokja Promosi IPAL ini terdiri atas 30 orang yang berasal dari berbagai instansi terkait (Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan, Bappeda Kota Medan, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, Satker Penyehatan Lingkungan Permukiman Sumatera Utara serta PDAM Tirtanadi). Tim ini bertugas untuk: 1) Meningkatkan kebutuhan dan pemahaman akan fasilitas sanitasi yang layak di tingkat masyarakat; dan 2) Mengkoordinasikan para pemangku kepentingan untuk pengembangan instalasi pengelolaan air limbah. Agar Tim Pokja Promosi ini bisa bekerja seoptimal mungkin, IUWASH menyelenggarakan kegiatan penguatan kapasitas dan pendampingan bagi mereka. Strategi penguatan kapasitas yang dijalankan adalah dengan belajar dan bekerja bersama-sama. Tim Pokja Promosi dengan tim komunikasi dari IUWASH menyusun perencanaan, pelaksanaan hingga melakukan evaluasi bersama. Beberapa di antara perencanaan yang dibuat adalah penetapan topik kegiatan, agenda, undangan dan pembahasan desain media promosi. Partisipasi ini sangat penting dilakukan agar Pokja Promosi ikut merasa memiliki terhadap kegiatan tersebut dan bukan hanya sekadar bekerja atau menjadi pelaksana saja.

Tim Pokja Promosi dan Tim Komunikasi IUWASH juga bersama-sama mengembangkan strategi promosi, yakni: 1)Membangun opini publik melalui advokasi kepada jurnalis media cetak dan elektronik; 2) Sosialisasi sanitasi dan peraturan walikota di tingkat kelurahan; 3) Sosialisasi teknis pembangunan di tingkat kecamatan, kelurahan, dan lingkungan (RT); dan 4) Pertemuan secara rutin antara SKPD denagan Tim Pokja Promosi mengenai perkembangan program. Strategi promosi dikembangkan sesuai sesuai dengan target sasaran dari promosi itu sendiri. Setiap target sasaran membutuhkan cara, metode atau kegiatan yang berbeda. Berikut tabel target sasaran dan kegiatan yang dilakukan untuk setiap target sasaran. Hal menarik yang terjadi dalam promosi adalah penggunaan media promosi yang dapat menumbuhkan minat warga masyarakat. Media sederhana seperti pasir dalam baskom yang bisa menunjukkan bagaimana air limbah bisa mencemari air sumur sangat menggugah masyarakat. Media pop-art tentang instalasi air limbah yang bentuknya 3 dimensi juga sangat membantu tim promosi dalam menjelaskan kepada masyarakat. Begitu pula dengan mediamedia lain yang saling mendukung dan terintegrasi sehingga dalam waktu yang telah direncanakan, target pencapaian 1.000 sambungan rumah pun bisa tercapai. Selain target sambungan rumah, melalui program ini pula kini telah ada 60 orang anggota Tim Promosi yang telah secara mandiri melakukan promosi di tempattempat lain. Untuk mendukung kegiatan promosi itu pula, Pemkot Medan

TARGET SASARAN Pemerintah Lokal (Camat, Lurah, Kepala Lingkungan)

KEGIATAN 1. Sosialisasi sambungan air limbah menggunakan film 2. Sosialisasi teknis sambungan air limbah 3. Pertemuan rutin evaluasi program (Triwulan) 1. Sosialisasi program kepada tokoh masyarakat

Masyarakat

2. Pembuatan dan penyebaran media promosi Warga Sekolah

1. Sosialisasi interaktif dan lomba terkait sanitasi

Publik

1. Talk Show TV 2. Media Sosial (Facebook Fanpage & Twitter) 3. Seminar mengenai Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah

menambahkan dana promosi yang semula 150 juta menjadi 175 juta rupiah. Menariknya, suasana kerja dalam Tim Pokja Promisi ini begitu cair. Walaupun di antara mereka ada yang memiliki jabatan, tetapi ketika bekerja bersama, mereka melepaskan jabatan itu. Mereka bekerja bersama, berkoordinasi dan berbagi tanggung jawab untuk mensuskseskan promosi. Hal yang paling membanggakan, sekarang ini Tim Pokja Promosi sudah mandiri. Dalam arti mereka sudah mampu mengelola kegiatan promosi sendiri dan sudah memahami kapasitas apa yang harus mereka perkuat serta tentunya telah mempunyai keahlian berkomunikasi. Camat Medan Timur, Ibu Parulian Pasaribu, mengatakan â&#x20AC;&#x153;Saya banyak menerima 46

laporan dan kritik dari masyarakat terkait pembuatan SAL ini. Masyarakat terganggu, hampir dua minggu lebih warung terpaksa tutup begitu alasan mereka, Berbekal keterampilan berkomunkasi yang saya peroleh, saya bisa menjelaskan bahwa setiap pembangunan pasti ada yang dirugikan. Sambungan air limbah ini kan untuk kepentingan mereka juga, kepentingan untuk kehidupan mereka ke depan agar tidak ada lagi masalah tentang air limbah di kemudian hari. Dengan berbagai penjelasan itu, akhirnya masyarakat pun mengertiâ&#x20AC;?. Bahkan seorang murid kelas 2 SD AlUlum, M. Febryan S. mengungkapkan perasaannya setelah mendapatkan sosialisasi tentang pencemaran air limbah melalui media pasir dalam baskom: â&#x20AC;&#x153;Biar saja jalan di depan rumah rusak dan

becek. Karena ada galian pipa air limbah yang fungsinya untuk menjaga kesehatan terutama mencegah penyakit diare supaya gak sakit perut. Nanti Ian akan ceritakan ini kepada orang tua supaya di rumah juga pakai pipa itu.â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x153;Menurut saya sambungan air limbah ini terlambat. Mengapa tidak dilakukan dari dulu?â&#x20AC;?, ujar salah seorang anggata masyarakat, Bapak Muzakir tinggal di Keluarahan Kota Maksum. Begitulah tanggapan positif didapatkan dari masyarakat setelah ada kegiatan promosi di tingkat masyarakat. Sehingga penolakan yang awalnya dilontarkan masyarakat akhirnya menerima sambungan pipa air limbah di rumah mereka. Bahkan, beberapa orang yang memilki tanah yang luas memberikan izin penggalian tanahnya agar tetangga yang tidak memiliki tanah mendapatkan akses terhadap sambungan air limbah tersebut.

Foto: IUWASH Sumatera Utara

Saat pembangunan SAL, Tim Promosi juga hadir untuk memberikan penjelasan kepada warga.

Foto: IUWASH Sumatera Utara

Sinergi Program IUWASH, PNPM Mandiri Perkotaan dan STBM Prioritaskan Pembangunan Jamban Sehat di Kota Tebing Tebing

â&#x20AC;&#x153;Kini Jalan-jalan di Tebing Tinggi sudah mulus, lorong-lorong dan gang-gang kecil di pematang sawah pun sudah dicor dengan beton; bahkan pemagaran kompleks kuburan pun dibiayai oleh dana bantuan langsung masyarakat dari program PNPM. Jarang sekali, bahkan hampir dikatakan tidak ada kegiatan pembangunan infrastruktur terkait dengan sanitasi.â&#x20AC;? Begitu pernyataan Bapak Gul Bakhri Siregar, Kepala Bappeda Kota Tebing Tinggi.

Pelatihan teknis dan praktik pembangunan jamban sehat yang dilengkapi tangki septik untuk tukang, sanitarian, KSM dan PNPM.

Pernyataan itu menyiratkan betapa masyarakat dan para pelaku pembangunan di Kota Tebing Tinggi masih menganggap sanitasi bukan sebuah prioritas. Dalam setiap kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa (Musrenbangdes), tingkat kecamatan (Musrenbangcam) sampai tingkat daerah (Musrenbangda), hanya sedikit sekali porsi usulan pembangunan sarana sanitasi dari masyarakat. Kondisi ini juga didukung oleh hasil survei lapangan yang diselenggarakan oleh Tim IUWASH bersama PNPM di lima kelurahan (Tambangan, Tanjung Marulak Hilir, Durian, Bandar Utama, Deblot Sundoro) yang menggambarkan bahwa masyarakat hanya mau melakukan investasi untuk kebutuhan sanitasi sebesar Rp 5000-Rp 10.000 saja. Hampir 99 persen investasi masyarakat dikeluarkan untuk kebutuhan modal usaha, sepeda motor, elektronik, dan rumah. Komponen rumah yang menjadi perhatian untuk dibangun selama ini adalah kamar dan dapur. Kalaupaun ada pembangunan jamban yang dibiayai dari PNPM, biasanya berupa Jamban Komunal/Toilet Umum yang dibangun seadanya. 49

â&#x20AC;&#x153;Indonesia merdeka sudah lebih dari enam pulah tahun, namun coba kita lihat kondisi toilet umum, sangat tidak manusiawi, terlebih bagi kaum perempuan, anak-anak dan orang tua. Untuk urusan buang air besar saja, mereka harus berjalan jauh, malam hari pula. Kita tidak boleh membiarkan ini terus terjadi. Tidak boleh ada lagi pembiayaan pembangunan toilet umum, tetapi harus diarahkan untuk membangun jamban individual dan/atau pembuangan air limbah dengan sistem perpipaan,â&#x20AC;? tukas Ikhsan Kamil, Koordinator PNPM Mandiri Kota Tebing Tinggi. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum merasa bahwa sanitasi itu penting. Masyarakat masih belum menyadari dampak pencemaran akibat buang air sembarangan terhadap kesehatan diri dan lingkungan. Walaupun masyarakat telah membangun kamar mandi dan jamban yang cukup mewah, tetapi sistem pembuangannya masih kurang layak dan limbahnya dibuang begitu saja ke sungai atau ke dalam tanah. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pelaksana program pembangunan untuk melakukan penyadaran tentang sanitasi yang

Hetty Tambunan/ IUWASH Sumatera Utara

layak. Dinas Kesehatan misalnya, telah menginisiasi kegiatan pemicuan dengan menggunakan pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM). Namun kegiatan itu hanya sekadar memicu kebutuhan, belum ada kegiatan dukungan untuk pengadaan jamban. Sementara di sisi lain, PNPM memiliki anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana. Karena itulah, tim IUWASH memfasilitasi PNPM dan dinas terkait untuk bersinergi guna mendukung program pengembangan sanitasi yang layak di Kota Tebing Tinggi. IUWASH bersama SKPD terkait (Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup, Bappeda, Dinas Kesehatan, Sanitarian, dan Puskesmas) bekerjasama dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan fasilitator PNPM untuk mengembangkan kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat disertai

dukungan pengadaan instalasi air limbah individu. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya sarana sanitasi melalui promosi dan pemicuan serta dukungan pembangunan jamban Berstandar Nasional Indonesia (SNI) Individual di lima kelurahan, yaitu Kelurahan Tambangan, Tanjung Marulak Hilir, Durian, Bandar Utama, Deblot Sundoro. Pendekatan yang diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain; (1) Survei lapangan tentang kondisi sanitasi dasar masyarakat miskin; (2) Sosialisasi Program Sanitasi bersama BKM dan PNPM; (3) Pelatihan Promosi Kesehatan dan Pemicuan atas kerjasama IUWASH dengan PNPM kepada Sanitarian di lima kelurahan; (4) Pemicuan masyarakat penerima manfaat kerjasama dengan PNPM;

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi bersama IUWASH dan petugas laboratorium menguji kadar asam air limbah untuk mengetahui kualitas efluen dari salah satu tangki septik warga di desa Bandar Utama, Kota Tebing Tinggi.

(5) Pelatihan teknis pembuatan Jamban Sehat berstandar SNI kepada tukang dan KSM; (6) Pemantauan bersama fasilitator kelurahan PNPM untuk menjamin kualitas pembangunan Jamban Sehat berstandar SNI; (6) Distribusi alat cetak (molding) untuk pembuatan Septik Tank berstandar SNI; dan (7) Pelatihan kewirausahaan kepada KSM untuk kemandirian dan replikasi pembangunan Jamban SNI dengan pembiayaan secara mandiri. Dalam program ini, PNPM sebagai mitra utama mendukung pembiayaan program replikasi pembangunan Jamban Sehat Berstandar SNI. Bappeda mendorong PNPM untuk optimalisasi pembiayaan Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) untuk kegiatan sanitasi. Fasilitator PNPM mendorong BKM untuk memastikan masyarakat setempat paham dan memprioritaskan masalah sanitasi menjadi Program Prioritas. Kemudian

BKM mengalokasikan anggaran rutin BLM untuk pembangunan Jamban Sehat berstandar SNI. Sanitarian Puskesmas membantu dalam promosi kesehatan dan pemicuan. Lalu Badan Lingkungan Hidup membantu dalam pengambilan sampel untuk menghitung tingkat pencemaran air dan fasilitator kelurahan PNPM membantu dalam hal penjaminan kualitas pembangunan jamban berstandar SNI di lapangan. Hanya dalam waktu enam bulan sejak kegiatan bersama itu dilakukan, pada bulan Juni 2014 sudah ada sekitar dua persen penduduk di lima kelurahan lokasi pendampingan yang telah memilki Jamban Sehat berstandar SNI (sekitar 35 unit). Rata-rata memberikan kontribusi sebesar 300-500 ribu rupiah untuk pembangunan jamban di rumah mereka. Ibu Asmawati, salah satu warga di Kelurahan Tanjung, Marulak Hilir mengungkapkan, â&#x20AC;&#x153;Awalnya saya hanya ingin bangun jamban dengan leher angsa, lalu fasilitator PNPM tawarkan untuk membangun Jamban Sehat. Saat itu saya tolak, mahal amat!. Namun setelah saya ikut kegiatan sosialisasi yang memeragakan bagaimana air dari jamban yang tidak kedap bisa mengalir ke sumur membuat saya pikir ulang. Wah, air yang saya pakai untuk wudhu najis! Kalau sikat gigi, saya telan air kotoran manusia! Akhirnya saya mau pakai Jamban Sehat, lalu saya minta anak untuk kirim uangâ&#x20AC;?. Memang dari sisi angka, dua persen bisa dibilang kecil, namun dilihat dari sisi penyadaran, angka ini terbilang tinggi melihat kondisi masyarakat yang awalnya menganggap bahwa sanitasi tidak penting. Bahkan diberi gratis pun mereka tolak karena dianggap mengganggu usaha

ekonomi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pencapaian ini merupakan pencapaian sangat berharga. Terutama sebagai langkah awal bagi SKPD terkait dan PNPM untuk memperluas program ini di kemudian hari. Pada tahun 2015 ini, PNPM melalui kegiatan penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas (PLPBK) yang merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 milyar untuk membangun 100 Jamban Sehat di Kelurahan Tanjung Marulak Hilir. Selain itu, 15 tukang dan lima pengusaha yang bergerak dalam bidang pembangunan dan instalasi Jamban Sehat berstandar SNI juga telah mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas melalui program ini.

Saya sudah menjadi kontraktor lebih dari 10 tahun. Selama ini kalau saya membangun rumah, perhatian utama adalah adanya dapur, kamar dan ruang tamu, tak peduli saya dengan WC. Setelah saya terlibat dalam berbagai kegiatan dan pelatihan dengan IUWASH, kalau ada pesanan membangun rumah, saya menganjurkan orang itu untuk membangun Jamban Sehat berstandar SNI. Bambang Budianto Pengusaha sanitasi di Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Tebing Tinggi

Pengalaman pengembangan program pelayanan sanitasi yang layak di Kota Tebing Tinggi ini membuktikan bahwa kerjasama sinergi antar pihak mampu mendorong percepatan dalam peningkatan pelayanan kesehatan dengan lebih baik. Keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh pendekatan yang tepat dalam mendukung perubahan perilaku masyarakat. Dua pendekatan penting itu adalah: Pertama, penyadaran agar masyarakat mau berinvestasi pada sanitasi yang dibarengi dengan dukungan pengadaan sarana. Penyadaran kritis menggunakan berbagai media visual seperti alat peraga terjadinya pencemaran air tanah dengan menggunakan pasir dalam waskom, pop-art (sebuah media tiga dimensi) yang bisa menggambarkan instalasi pembuangan air limbah skala rumah tangga serta media-media pendukung lain juga sangat efektif dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Jamban Sehat. Dukungan subsidi untuk pengadaan sarana Jamban Sehat yang dibarengi dengan pelatihan teknis instalasi Jamban Sehat sangat tepat dalam mendukung perubahan perilaku. Kedua, pendekatan yang menawarkan peluang usaha bagi masyarakat setempat untuk membuat dan instalasi Jamban Sehat menjadi nilai tambah bagi pengusaha setempat untuk mendukung perubahan perilaku. Membuat orang mau dan merasa membutuhkan, menjadi kunci dalam pendekatan pengembangan sanitasi layak di Kota Tebing Tinggi.

Foto: Zaki Nasution

IPAL Kawasan di Kota Tebing Tinggi Bantu Mengurangi Pencemaran Lingkungan

Sebuah kota diharapkan menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi warganya. Salah satu bentuk kenyamanan itu adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung berjalannya seluruh sistem di kota. Pengelolaan air limbah adalah satu jenis sarana dan prasarana di kebanyakan kota di Indonesia yang masih tertinggal. Air limbah dianggap sebagai urusan “belakang” sehingga termarjinalkan dan tidak menjadi prioritas kebutuhan kota.

IPAL skala kawasan yang ada di wilayah Kampung Mandailing, Kota Tebing Tinggi.

Kota Tebing Tinggi di Sumatera Utara terbelah tepat di jantung kota oleh dua sungai, yakni Sungai Padang dan Sungai Bahilang. Pertokoan dan ruko banyak berdiri, yang juga dijadikan tempat tinggal oleh masyarakat. Sayangnya mereka tidak memiliki bak penampungan air limbah tinja (septic tank) dan air limbah cucian. Masyarakat kebanyakan membuang air limbah langsung ke aliran Sungai Bahilang dan Sungai Padang. Tentu ini bukan pemandangan menarik bagi kota Tebing Tinggi yang memiliki visi sebagai Kota Jasa dan Perdagangan. Pencemaran air dan tanah tidak terelakkan akibat pembuangan air limbah seperti itu. Bahkan diperkirakan air sungai tersebut akan sangat tercemar oleh limbah rumah tangga dalam kurun waktu sepuluh tahun ke depan. Saat ini pun sungai sudah tidak bisa dimanfaatkan oleh warga yang bermukim di pinggiran sungai. Selain bau yang tidak sedap, air sungai juga sudah tercemar sampai tingkat membahayakan kesehatan. Diare dan gatal-gatal sudah menjadi “makanan harian” bagi penduduk di sepanjang sungai tersebut. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Tebing Tinggi, khususnya PDAM selaku pengelola air minum dan air limbah. PDAM Kota Tebing Tinggi memiliki mandat untuk dapat melakukan

pemenuhan pelayanan dasar bidang air minum dan sanitasi di Kota Tebing Tinggi. Tantangan itu pula yang mendorong USAID-IUWASH untuk bekerjasama dengan Pemkot Tebing Tinggi dalam mengembangkan program percontohan pengelolaan air limbah skala kawasan. Kesepahaman bersama IUWASH dan Pemkot Tebing Tinggi yang ditandatangani pada tanggal 3 Oktober 2011 dilakukan untuk menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS)1 di sepanjang sungai dan mengembangkan sistem IPAL kawasan sebagai salah satu sistem sanitasi untuk Kota Tebing Tinggi. Program percontohan ini dilakukan di dua kelurahan, yaitu Mandailing dan Badak Bejuang di Kecamatan Tebing Tinggi. Sistem IPAL Kawasan ini dipilih mengingat lokasi Tebing Tinggi sangat memungkinan bagi pengembangan sistem jaringan perpipaan secara gravitasi untuk penyaluran air limbahnya. Proyek percontohan ini melibatkan pemerintah pusat melalui Ditjen Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Tebing Tinggi, serta Dinas Kesehatan. 1 BABS diartikan bukan saja sebagai perilaku buang air besar di sungai, lahan terbuka, atau kebun, tetapi juga buang air besar di WC/jamban keluarga, tetapi limbahnya dibuang langsung ke lingkungan tanpa pengolahan.

Foto: Zaki Nasution

IPAL skala kawasan yang baru saja dibangun di Kelurahan Badak Bejuang, sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang patut didukung oleh berbagai pihak, terutama masyarakat.

Ditjen Cipta Karya melakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah dan jaringan pipa, Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan pembangunan sambungan rumah.. Sedangkan Dinas Kesehatan melalui sanitarian bersama dengan tim promosi melakukan promosi perubahan perubahan perilaku terhadap masyarakat sehingga tertarik menyambung ke sistem yang dibangun. Pembangunan IPAL dan sambungan rumah di dua kelurahan ini berlangsung kurang lebih satu tahun sejak

pertengahan tahun 2014 hingga pertengahan tahun 2015. Tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya, proses pembangunan IPAL di Kota Tebing Tinggi dilakukan secara komprehensif antara pembangunan fisik dengan pembangunan manusia, termasuk pendekatan kelembagaan di dalamnya. Pendekatan yang dilakukan demikian terbukti dapat mempercepat proses pengembangan program serta keberlanjutannya. Pendekatan yang hanya mengandalkan fisik biasanya akan menyisakan monumen 54

belaka. Namun ketika dilakukan pula pembangunan manusia, selain dapat meningkatkan jumlah pelanggan, kesadaran manusia untuk menggunakan dan merawat sambungan IPAL juga akan meningkat. Bagi PDAM, terjadi pula perubahan manajemen. Untuk mengelola IPAL ini, kini dilakukan oleh unit tersendiri, sehingga pengelolaannya akan lebih fokus. Sebelumnya, air limbah disatukan dengan unit pengelolaan air minum. Proyek percontohan IPAL yang dikembangkan Pemkot Tebing Tinggi dan IUWASH ini telah melayani sebanyak

Foto: IUWASH Sumatera Utara

Kegiatan Promosi Hidup bersih dan Sehat (PHBS) melalui cuci tangan pakai sabun dapat menjadi pendekatan awal kepada masyarakat tentang pentingnya sanitasi layak.

600 KK, yakni 200 KK dari Mandailing dan 400 KK dari Kelurahan Badak Bejuang. Diharapkan ke depannya, Pemkot Tebing Tinggi dapat mereplikasi proyek percontohan ini ke lokasi lain hingga dapat menjangkau seluruh penduduk Kota Tebing Tinggi. Bisman Agus Ritonga, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Tebing Tinggi, mengatakan â&#x20AC;?Pembangunan IPAL Badak Bejuang dan IPAL Mandailing merupakan wujud komitmen Pemkot dalam peningkatan layanan sanitasi yang aman, dan setiap tahun ini akan terus dikembangkanâ&#x20AC;?.

Bisman Agus Ritonga Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Tebing Tinggi

Foto: Zaki Nasution

UPTD PAL: Komitmen Pemkot Tebing Tinggi untuk Pembangunan Sanitasi Terpadu Skala Kota Sejak desentralisasi diberlakukan di Indonesia tahun 2001, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur anggaran, termasuk alokasi anggaran untuk sektor air bersih dan air limbah. Namun, masih banyak pemerintah daerah yang kurang perhatian terhadap tata kelola air limbah. Akibatnya, perencanaan dan implementasi pembangunan sektor air limbah masih jauh tertinggal. Sektor air limbah hanya ditempatkan sebagai bagian dari unit air bersih di PDAM.

Sebagian warga Kota Tebing Tinggi yang masih memanfaatkan air sungai yang kotor untuk kebutuhan mandi, mencuci dan terkadang buang air besar.

Permasalahan Sanitasi di Kota Tebing Tinggi Tebing Tinggi yang berpenduduk 147.771 jiwa ini, saat ini sedang mengalami pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang pesat. Namun kota ini sedang diperhadapkan pada resiko pencemaran lingkungan akibat sistem sanitasi yang kurang memadai. Praktik buang air besar sembarangan (BABS) masih banyak dilakukan oleh penduduk di kota ini. Dua buah sungai yang membelah kota ini, Sungai Bahilang dan Sungai Padang seakan telah dianggap sebagai jamban umum oleh masyarakat. Melihat persoalan itu, dalam lima tahun terakhir ini telah banyak program dan proyek dukungan bagi Tebing Tinggi untuk mengatasinya. Program-program pengembangan sanitasi diluncurkan, baik dari pemerintah maupun lembagalembaga donor internasional, Termasuk IUWASH, sebuah proyek yang didanai U.S .Agency for International Development (USAID) atau Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat. Proyek yang dikembangkan IUWASH ini bertujuan untuk mengembangkan akses layanan air dan sanitasi untuk masyarakat, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan Indonesia. Salah satu strategi IUWASH untuk mengatasi masalah air dan sanitasi adalah melalui promosi perilaku hidup sehat, 57

termasuk penghentian praktik BABS di Tebing Tinggi. Dukungan IUWASH kepada Pemerintah Kota Tebing Tinggi adalah dengan turut melakukan promosi serta mengembangkan sistem sanitasi individu serta pengelolaan air limbah skala rumah tangga di kota Tebing Tinggi. Kebutuhan akan Sebuah Lembaga Pengelola Sanitasi Namun selama proyek berlangsung, IUWASH belum melihat adanya lembaga pengelola sanitasi yang kuat tingkat daerah di Kota Tebing Tinggi. Sebuah lembaga yang dapat mengoperasikan dan memelihara sistem sanitasi yang telah dibangun dengan dukungan pemerintah pusat dan lembaga-lembaga donor. Sebuah lembaga pengelola sanitasi yang sesuai dengan struktur pemerintah daerah dan paling mudah dibentuk adalah Unit Pengelola Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah (UPTD PAL). UPTD PAL adalah lembaga yang berwenang mengelola lumpur tinja, air limbah serta sistem pembuangannya di tingkat kota. Jika diperlukan, unit ini juga akan mengawasi semua sistem sanitasi komunal yang dibangun di kota. UPTD PAL dipandang sesuai dengan struktur pemerintahan saat ini dan mudah dibentuk. Pada akhirnya, UPTD ini akan menjamin keberlanjutan teknis

dan keuangan dari semua fasilitas-fasilitas sanitasi yang dibangun oleh Pemerintah Indonesia dan mitra-mitranya. Pembentukan UPTD â&#x20AC;&#x201C; PAL di Kota Tebing Tinggi ini didukung oleh Kesepakatan Bersama diantara lima Dinas. Mereka bersinergi dalam membangun sanitasi skala kota yang pengelolaannya dilakukan oleh UPTD â&#x20AC;&#x201C; PAL. Pembentukan UPTD-PAL ini sesungguhnya adalah salah satu kristalisasi dari proses

pembangunan sanitasi di Kota Tebing Tinggi selama lima tahun terakhir ini. Proses pembangunan sanitasi di Tebing Tinggi dilakukan komprehensif, antara pembangunan fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik itu seperti halnya pembangunan tangki septik individual dan pembangunan instalasi pengelolaan air limbah komunal telah dilakukan. Sementara pembangunan non-fisik, dilakukan dengan memperkuat regulasi, kelembagaan dan promosi perubahan perilaku.

Menjadi yang Terdepan dalam Pengelolaan Air Limbah Pemkot Tebing Tinggi sangat berambisi untuk menjadi â&#x20AC;&#x153;Pusat Keunggulanâ&#x20AC;? dalam pengelolaan sanitasi di Sumatera Utara untuk kota ukuran sedang. Berbagai peluang baik program dan proyek dari pemerintah pusat maupun lembagalembaga donor untuk pengelolaan air limbah pun ditangkapnya. Langkah awal dimulai dengan keterlibatan Pemkot dalam Program Percepatan

Foto: Zaki Nasution

Nenek Ngatini (85) bersama anaknya Nurlela dan Badawi cucunya, warga Tanjung Marulak, Kota Tebing Tinggi berfoto dekat tangki septik SNI miliknya.

Kawasan dan jaringan pipa utama oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan dana APBD, Pemkot juga telah berencana membuat jaringan pipa tersier dan sambungan rumah serta DED IPLT pada tahun 2016 melalui dana APBN 2016.

Foto: Zaki Nasution

Gul Bakhri Siregar, Kepala Bappeda Kota Tebing Tinggi.

Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) dari Kementerian Pekerjaan Umum 2010 – 2014. Hasil dari program ini, Kota Tebing Tinggi memiliki Buku Putih Snitasi Kota Tebing Tinggi, Strategi Sanitasi Kota Tebing Tinggi, dan Memorandum Program Sektor Sanitasi Kota Tebing Tinggi. Pemkot Tebing Tinggi pun telah menerbitkan Peraturan Walikota No 29 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah sebagai payung hukum . Selain itu, Pemkot juga memfasilitasi Kesepakatan Bersama Pengembangan UPTD – PAL Kota Tebing Tinggi tahun 2014 – 2019. Secara kelembagaan, telah terbentuk pula Asosiasi Pengelola Sanitasi Indonesia (Apsansi), UPTD – Pengelolaan Air Limbah – Kota Tebing Tinggi, dan Tim Pokja Promosi Sanitasi.

Setelah terbentuk, UPTD PAL sudah harus bekerja mengelola 28 sarana komunal yang sudah dibangun, yaitu 250 KK pelanggan IPAL di Kawasan Badak Bejuang dan 33 KK pemilik tangki septik individual. Ke depan, sesuai perencanaan, mereka juga harus siap mengelola IPAL Kawasan di Badak Bejuang, Mandailing dan Perumahan BP 7, Jl. Gunung Leuser. UPTD PAL juga harus berkomitmen mendukung PNPM Perkotaan mengembangkan sanitasai di lokasi kerja PNPM. Sebuah kerjasama yang telah dirintis oleh kerjasama para pihak sebelumnya. Melalui kerjasama dengan IUWASH, Pemkot Tebing Tinggi juga telah memiliki DED IPAL Kawasan – Kelurahan Badak Bejuang, dengan kapasitas 400 KK, IPAL 59

Hasil pembelajaran yang diperoleh melalui kerjasama dengan lembagalembaga itu lalu direplikasi oleh Pemkot Tebing Tinggi. Pemkot Tebing Tinggi telah membuat sendiri DED IPAL Kawasan untuk Kelurahan Mandailing dengan kapasitas 200 KK dan IPAL jaringan pipa utama sampai tersier dan sambungan rumah. Pemkot Tebing Tinggi juga bekerjasama dengan program sAIIG (hibah dari AusAI) dan PNPM Perkotaan untuk membangun 33 unit tangki septik SNI di lima kelurahan. Berbagai upaya peningkatan sanitasi yang dilakukan di Tebing Tinggi ini tak luput dari besarnya sepak terjang sang walikota, Bapak Umar Zunaidi Hasibuan. Beliau beberapa kali menjadi pembicara pada berbagaai kegiatan yaang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menceritakan mengenai keberhasilan pembangunan sanitasi di Tebing Tinggi. Apa yang telah berhasil dicapai oleh Kota Tebing Tinggi ini menunjukkan bahwa Kota Tebing Tinggi telah meletakkan “batu pertama” dalam upaya peningkatan sanitasi yang layak bagi warga di kota ini. Karena itu, keberadaan UPTD-PAL sangatlah penting. Terutama sebagai pengelola berbagai sarana dan sistem pengelolaan air limbah yang telah dibangun agar apa yang telah dirintis dan dihasilkan dalam pembangunan sanitasi di Tebing Tinggi dapat terus berkelanjutan.

LINTAS SEKTOR Foto: IUWASH Sumatera Utara

Foto: Zaki Nasution

Merintis Sanitasi Layak Melalui Peraturan Walikota dan UPTD Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga di Kota Tebing Tinggi

Pepatah mengatakan, “Kalau mau melihat budaya hidup bersih seseorang, lihatlah kamar mandinya. Kalau mau melihat budaya bersih penduduk sebuah kota, lihatlah sungainya dan bagaimana orang-orang memperlakukan sungai itu.” Sungai yang tercemar adalah potret buruk pengelolaan air limbah di sebuah kota.

Kota Tebing Tinggi terletak sekitar 80 km dari Kota Medan, Ibukota Provinsi Sumatera Utara, dan berada pada lintas utama Sumatera yaitu menghubungkan Lintas Timur dan Lintas Tengah Sumatera melalui lintas Jalan Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Parapat, Balige dan Siborong-borong. Luas wilayah Kota Tebing Tinggi adalah 38.438 km2 dengan jumlah penduduk mencapai 145.248 jiwa. Sanitasi, Tantangan Klasik Perkotaan Terdapat empat sungai yang mengalir dari barat menuju timur Kota Tebing Tinggi, yaitu Sungai Padang, Bahilang, Kalembah dan Sibaran. Kawasan pusat Kota Tebing Tinggi terbilang padat dengan pertokoan atau ruko yang bersanding dengan permukiman warga. Warga Kota Tebing Tinggi rata-rata telah memiliki jamban namun tidak dilengkapi dengan tangki septik layak. Air limbah rumah tangga umumnya dibuang langsung ke Sungai Bahilang dan Sungai Padang.

Pertemuan warga untuk sosialisasi sambungan air limbah rumah tangga.

Menurut hasil studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA), sebuah survei untuk mengetahui kondisi sarana sanitasi, derajat kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat, serta berdasarkan data Buku Putih Sanitasi Kota 63

Tebing Tinggi, enam dari 35 kelurahan di Kota Tebing Tinggi termasuk dalam kategori ‘sangat berisiko’. Sedangkan delapan kelurahan lainnya terkategori ‘area berisiko’. Hasil studi ini menegaskan bahwa pelayanan sanitasi di Kota Tebing Tinggi harus segera diperbaiki. Peraturan Walikota dan UPTD PAL Rumah Tangga Untuk meningkatkan mutu layanan sektor air minum dan sanitasi, Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah menyusun regulasi dan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah (UPTD PAL) rumah tangga dengan fasilitasi dari IUWASH dan Pusat Studi Pengabdian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Panca Budi (PSP - FEB UNPAB) Medan. Tujuan kegiatan fasilitasi ini adalah: • Memberdayakan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pengelolaan air limbah rumah tangga melalui pelatihan dan lokakarya; • Memperkuat regulasi dan kelembagaanmelalui pembentukan UPTD PAL; • Mengembangkan Prosedur Operasi Standar Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT); dan • Menerapkan sistem pengelolaan air

Foto: Zaki Nasution

Salah satu warga penerima manfaat IPAL Badak Bejuang, Kota Tebing Tinggi.

limbah rumah tangga, khususnya sedot lumpur tinja terjadwal. Selama proses fasilitasi ini, IUWASH mendorong SKPD terkait dan semua pihak untuk menjalankan peran masingmasing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). Yaitu, Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana air limbah, serta melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada UPTD PAL yang berperan sebagai operator layananair limbah rumah tangga.Bappeda menjalankan fungsi perencanaan dengan dukungan Dinas PU, sementara Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai SKPD pendukung pemicuan dan pemantau kualitas lingkungan.

Tahapan kegiatan yang dilakukan oleh IUWASH bersama SKPD terkait dan PSP-FEB UNPAB dalam penyusunan Perwal tersebut antara lain: 1.

Identifikasi masalah regulasi dan kelembagaan pengelolaan air limbah rumah tangga dengan menganalisa data sekunder dan primer. Di Kota Tebing Tinggi, data primer menggunakan data survei kebutuhan nyata (Real demand survey) dan survei perilaku hidup bersih yang telah dilakukan sebelumnya oleh IUWASH. Membentuk dan meningkatkan kapasitas Tim Penyusun Perwal dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga hingga siap untuk bekerja. 64

Pendampingan terhadap Tim Pembentuk Regulasi dan Kelembagaan dalam penyusunan: i) Perda/Perwal/Perbup Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga; ii) Perwal/ Perbup Pembentukan UPTD PAL; dan (iii) SOP Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga hingga seluruh regulasi dan SOP tersebut siap digunakan oleh SKPD terkait.

Pendampingan terhadap Tim Penyusun Regulasi dan Kelembagaan untuk Sistem Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) hingga pelanggan LLTT diperoleh dan LLTT idilaksanakan.

Pendampingan untuk advokasi anggaran bagi Tim Penyusun

Foto: Zaki Nasution

Bisman Agus Ritonga, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Tebing Tinggi.

Regulasi dan Kelembagaan sehingga diperoleh dana dari APBD guna memastikan pengelolaan air limbah rumah tangga dapat terlaksana secara berkelanjutan. 6.

Melakukan pemantauan dan evaluasi proses penyusunan Perwal.

Untuk percepatan pembangunan sanitasi, Pemerintah Kota Tebing Tinggi selain bekerjasama dengan IUWASH, juga aktif mendukung penyiapan dana pendamping dari Program sAIIG (hibah untuk sanitasi dari AusAID) dan SLBM SANIMAS; serta bekerjasama dengan PNPM Mandiri Perkotaan untuk membangun IPAL komunal di Desa Tanjung Marulak. Berbagai upaya tersebut disinergikan guna

meningkatkan layanan sanitasi layak bagi masyarakat. Komitmen Pemkot Tebing Tinggi ini tersirat dalam pernyataan Walikota Tebing Tinggi, Umar Zunaidi Hasibuan, seperti dilansir Suara Nasional pada 13 Mei 2015 berjudul “Sungaiku Jangan Lagi Tercemari”.

Pemkot Tebing Tinggi kini telah dengan menunjuk Kepala UPTD PAL dan mengalokasikan anggaran untuk operasional kegiatan. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal dan p pemasangan sambungan dari rumah ke IPAL juga telah dilakukan.

Pembentukan UPTD PAL sebagai operator layanan air limbah rumah tangga menjadi tonggak penting bagi pengelolaan air limbah rumah tangga di Kota Tebing Tinggi. UPTD PAL dipimpin oleh seorang Kepala Unit dan didukung oleh Kasubag TU sebagai pengelola administrasi serta beberapa orang yang melaksanakan kegiatan teknis pelayanan masyarakat dan mendukung pelaksanaan tugas Dinas PU bidang Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga.

Kepala Bidang Perencanaan Bappeda Kota Tebing Tinggi, Bisman Ritonga mengatakan, “Peran IUWASH dalam fasilitasi penyusunan Peraturan Walikota dan pembentukan UPTD PAL sangat bermanfaat bagi percepatan program pengelolaan air limbah di Kota Tebing Tinggi. Kami senang sekarang mempunyai dasar hukum untuk perencanaan program kerja dan dari aspek penganggaran juga meningkat untuk pengelolaan air limbah”.

Foto: http://www.sibolgakota.go.id

Peraturan Walikota Sibolga No. 12 Tahun 2015: Melindungi Mata Air, Menjaga Suplai Air Minum Sanitasi dan air bersih adalah dua hal yang saling berkaitan. Penyediaan fasilitas sanitasi layak sangat tergantung pada ketersediaan air bersih. Begitu pun sebaliknya, untuk mendapatkan air bersih yang aman konsumsi dibutuhkan upaya pengelolaan sanitasi yang baik. Bagi sebuah kota kecil seperti Kota Sibolga, penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak menjadi persoalan kompleks. Persoalan degradasi hutan, konversi lahan dan risiko perubahan iklim mengancam keberlanjutan suplai air baku sehingga dibutuhkan upaya serius untuk menanganinya.

Landscape Kota Sibolga tampak dari atas.

Kawasan Pesisir Minim Air Bersih Kota Sibolga adalah salah satu kota terkecil di Indonesia dengan luas wilayah sekitar 27,78 Km² (hanya 10,77 km² yang layak huni) dantotal penduduk mencapai 84.481 jiwa. Kota ini terletak di wilayah pesisir barat Pulau Sumatera, membujur sepanjang pantai dari utara ke selatan di kawasan Teluk Tapian Nauli, sekitar 350 km dari Kota Medan. Wilayah administratif Pemerintah Kota Sibolga juga meliputi Pulau Poncan Gadang, Poncan Ketek, Sarudik dan Panjang yang umumnya tidak penduduk. Topografi Kota Sibolga terdiri dari daratan pantai, lereng dan pegunungan. Mayoritas penduduk Kota Sibolga bermukim di dataran pantai yang rendah, sementara sebagian lain tinggal di perbukitan. Ketinggian tanah berkisar antara 0 hingga 150 meter dari permukaan laut, dengan kemiringan lahan yang bervariasi antara 0 hingga 40 persen. Adapun sungai-sungai yang mengalir di Kota Sibolga adalah Sungai Aek Doras, Sihopo-hopo, Aek Muara Baiyon dan Aek Horsik yang merupakan sungai-sungai kecil dan sangat dangkal. Iklim di Kota Sibolga cukup panas dengan suhu maksimum mencapai 32° Celcius dan minimum 21,6° Celcius. Pola curah hujan sepanjang tahun di Sibolga cenderung tidak teratur. Puncak musim penghujan 67

terjadi pada bulan November dan Desember atau hanya berlangsung 26 hari dengan rata-rata curah hujan sekitar 798 milimeter. Layanan Air Minum di Kota Sibolga Mayoritas penduduk Kota Sibolga mengandalkan pelayanan dari PDAM Tirta Nauli untuk kebutuhan air minum mereka. Cakupan pelayanan PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga hingga tahun 2013 sudah cukup tinggi yaitu mencapai 77,5 persen dari jumlah penduduk. Sumber air baku utama yang diolah dan didistribusikan oleh PDAM berasal dari sumber air permukaan atau mata air di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Aek Sarudik. Potensi terbesar sumber daya air permukaan di Kota Sibolga berasal dari lima intake yang secara akumulatif sebesar 1,55 meter kubik per detik, dengan debit harian minimum 165,5 liter per detik. Keberlangsungan layanan air minum PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga sangat bergantung pada ketersediaan air bakutersebut. Namun, seperti yang terjadi di wilayah-wilayah lain di Indonesia, tingkat kekeringan mata air cukup tinggi. Hal ini sebabkan oleh degradasi hutan, konversi atau alih fungsi lahan yang menyebabkan daerah tangkapan air berkurang dan perubahan iklim yang mengakibatkan curah hujan ekstrim namun dalam waktu

Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Yaitu, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (LHKP) Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, PDAM dan Bagian Hukum Pemkot Sibolga. Tahap penyusunan Perwal ini adalah: • Identifikasi regulasi dan kelembagaan pengelolaan dan perlindungan sumber air baku dengan menganalisa data sekunder dan primer; • Rangkaian diskusi kelompok terarah untuk menggali permasalahan, potensi dan usulan terkait perlindungan sumber air baku;

kegiatan kajian ketersediaan sumber air baku.

Foto: IUWASH Sumatera Utara

Papan proyek pembuatan sumur resapan dengan sumber dana dari dana alokasi khusus (DAK) pemerintah Kota Sibolga tahun anggaran 2015.

singkat bahkan cenderung berkurang dari waktu ke waktu. Melindungi Mata Air dengan Peraturan Walikota Upaya menanggulangi kekeringan mata air terus dilakukan Pemerintah Kota Sibolga untuk memastikan suplai air minum bagi warganya. Pemerintah Kota Sibolga bersama USAID IUWASH memperkuat upaya perlindungan sumber air baku melalui penyusunan dan penerbitan Peraturan Walikota Sibolga No. 12 Tahun 2015 tentang perlindungan sumber air baku.Dukungan USAID IUWASH dalam penyusunan regulasi perlindungan sumber air baku di Kota Sibolga diawali dengan Kajian Kerentanan Suplai Air (Water Supply Vulnerability Assessment) yang dilakukan

• Membentuk Tim Penyusun Peraturan Walikota Sibolga tentang Perlindungan Mata Air untuk menghasilkan rancangan/draf Perwal; • Pendampingan Tim Penyusun Perwal Perlindungan Mata Air;

bersama Bappeda Kota Sibolga dan Lembaga Penelitian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.Selain mendapatkan data kerentanan suplai air, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk: i) Memberdayakan pemerintah daerah sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui pelatihan dan lokakarya; ii) Memperkuat regulasi dan peran pemerintah daerah dalam perlindungan air baku; dan iii) Menerapkan regulasi perlindungan air baku untuk menjamin ketersediaan air minum di Kota Sibolga. Peraturan Walikota (Perwal) Sibolga No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Mata Air disusun berdasarkan hasil kajian suplai air bekerjasama dengan Satuan Kerja 68

• Rangkaian pertemuan Tim Penyusun Perwal untuk membahas dan mencermati draf Perwal bersama instansi/SKPD terkait, Tim Koordinasi Kota dan Tim Asistensi Kota Sibolga; • Melakukan pemantauan dan evaluasi proses penyusunan hingga pengesahan Perwal. Setelah melalui proses enam bulan, Perwal Sibolga Nomor 12 Tahun 2015 pun disahkan pada tanggal 24 Agustus 2015. Perwal ini antara lain menetapkan bahwa perlindungan mata air dilakukan pada satu kawasan dengan radius 200 meter dari mata air dan dilakukan secara teknis maupun non-teknis.

Foto: IUWASH Sumatera Utara

Sumur resapan yang dibangun di DAS Aek Sarundik sebagai salah satu upaya pengamanan air baku PDAM Tirta Nauli.

Melalui Perwal ini diharapkan semua pihak terutama SKPD terkait akan mengintegrasikan upaya perlindungan mata air dalam perencanaan dan penganggaran di program masing-masing SKPD. Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan bahkan telah memasukkan perlindungan mata air baku sebagai program kerja dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota. PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga merasa sangat terbantu dengan pengesahan Perwal ini.

Perwal tentang perlindungan mata air sangat bendukung terjaminnya ketersediaan air baku di Kota Sibolga, khususnya bagi pelayanan air minum oleh PDAM. Ini menjadi dasar dan payung hukum untuk program konservasi mata air. Penganggaran untuk pengelolaan air bersih di Kota Sibolga juga kini lebih besar. Kabul Sumbawa Kepala Bagian Teknik PDAM Tirta Uli Kota Sibolga

Foto: IUWASH Sumatera Utara

Warga Kota Tanjungbalai Bisa ‘Curhat’ Air Bersih dan Sanitasi di Radio dan Website

Pelibatan masyarakat dalam memberikan aspirasi dan kritik kepada pemerintah dalam proses pembangunan, sudah menjadi keharusan. Pemerintah berkewajiban membuka akses informasi publik seluas-luasnya untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, mendorong partisipasi masyarakat di tingkat kota/kabupaten bukanlah proses yang mudah. Butuh strategi khusus untuk ‘membiasakan’ masyarakat agar mau menyalurkan aspirasinya.

Bapak Jamil, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Tanjungbalai sedang melakukan ujicoba mekanisme komunikasi dua arah melalui radio.

Partisipasi Masyarakat untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan sudah menjadi keharusan. Ini adalah mandat yang tertuang dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam peraturan tersebut, pemerintah diamanatkan untuk menyediakan layanan informasi publik dan melibatkan masyarakat dalam upaya peningkatan layanan publik itu sendiri. Mandat itulah yang melatarbelakangi perlunya sebuah mekanisme peningkatan partisipasi masyarakat. USAID IUWASH menaruh perhatian serius dalam hal ini dan mendukung upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan sembilan Pemerintah Kota dan Kabupaten mitra IUWASH di Sumatera Utara untuk mengembangkan mekanisme partisipasi masyarakat. Salah satunya adalah program mekanisme pelibatan masyarakat atau Citizen Engagement Mechanism (CEM) yang dikembangkan IUWASH bersama Pemerintah Kota Tanjungbalai. Untuk meningkatkan layanan publik khususnya akses terhadap air bersih dan sanitasi layak, partisipasi masyarakat wajib diterapkan 71

dalam proses pembangunan. Melalui mekanisme partisipasi masyarakat ini, proses komunikasi aktif dua arah antara pemerintah (melalui SKPD terkait dan PDAM) dan kelompok masyarakat terus didorong baik melalui forum-forum pertemuan maupun menggunakan media seperti surat kabar, radio dan website untuk memfasilitasi dialog antara pemerintah dan warga Kota Tanjungbalai. Menurut Walikota Tanjungbalai, Thamrin Munthe, sosialisasi program yang bersifat komunikasi satu arah tidaklah cukup. Membuat pengumuman semata tanpa mendengar aspirasi atau tanggapan dari pelanggan bisa berakibat pesan gagal diterima oleh masyarakat dengan baik. Oleh karena itu, butuh strategi jitu untuk membangun komunikasi dua arah yang lebih tepat guna. IUWASH kemudian memfasilitasi Pemerintah Kota Tanjungbalai khususnya SKPD yang terkait air bersih dan sanitasi (Dinas Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Kesehatan, Bappeda dan PDAM Tirta Kualo) untuk mengembangkan mekanisme pelibatan masyarakat dengan proses sbb: 1. Melakukan penjajakan, penyusunan

rencana kerja dan pembentukan komitmen bersama SKPD terkait. Kegiatan ini dilakukan melalui tiga kali diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion (FGD) bersama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), media dan jurnalis serta Pemda dan PDAM yang kemudian mereka semau dipertemukan dalam Lokakarya Mekanisme Pelibatan Masyarakat atau CEM; 2. Penguatan kapasitas melalui berbagai pelatihan bagi SKPD pengelola CEM, dalam hal ini Dishubkominfo dan SKPD terkait Air Bersih dan Sanitasi, KSM dan media di Kota Tanjungbalai; 3. Penyusunan Prosedur Standar Operasional (Standard Operating Procedure/SOP) untuk CEM lalu menguji coba penerapannya; 4. Sosialisasi SOP CEM kepada para pemangku kepentingan; 5. Advokasi kepada Pemkot untuk mengalokasikan dana dalam APBD guna menunjang pelaksanaan kegiatan CEM; 6. Penyusunan dan pengesahan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pelibatan Masyarakat atau CEM. 7. Sosialisasi dan peluncuran program talk show di radio dan website sebavgi media CEM; 8. Pendampingan optimalisasi penggunaan media CEM, antara lain melalui penyusunan program siaran regular sebulan dua kali dan pelatihan pengelolaan konten website.

Bersuara Menyalurkan Aspirasi Lewat Radio Selain melalui website, media lain untuk mekanisme pelibatan masyarakat di Kota Tanjungbalai adalah program talk show dua kali dalam sebulan yang disiarkan di sebuah radio swasta, Suara Tanjungbalai Berjaya pada pukul 09.00 hingga 10.00 WIB. Talk show radio dipilih mengingat sasaran utama program, yaitu masyarakat miskin pedesaan dan perkotaan masih banyak yang memiliki kebiasaan mendengarkan radio. Saat talk show berlangsung, keluhan dan saran dari masyarakat juga akan cepat tersampaikan sekaligus segera dijawab dalam dialog melalui telphone dan SMS. Pelaksanaan program talk show yang dimulai sejak Oktober 2015 ini melibatkan SKPD terkait di Tanjungbalai, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Kesehatan, Bappeda dan PDAM Tirta Kualo sendiri sebagai narasumber. Sesuai tupoksi pemerintah daerah, Dishubkominfo menjadi pengelola mekanisme CEM melalui program radio dan website pemerintah daerah. Melalui dua format media tersebut, Pemkot Tanjungbalai dan SKPD terkait, termasuk PDAM Tirta Kualo Tanjungbalai menyampaikan informasi seputar pembangunan. Setiap mengudara, seorang narasumber dari SKPD akan menyampaikan informasi seputar pelayanan publik maupun program pemerintah kota. Melihat respon positif dari publik, maka Pemkot Tanjungbalai, melalui Dinas Perhubungan dan Kominfo menganggarkan dana Rp 76 juta untuk talk show periode 2014 hingga 2015. Anggaran ini selain untuk honor narasumber, juga untuk membeli slot radio yang dipatok seharga Rp 500.000 per jamnya. 72

Kota Tanjungbalai berharap proses pendirian Stasiun RRI Kota Tanjungbalai dapat segera selesai sebelum 2016. Walikota Tanjungbalai, Dr. H. Thamrin Munthe M.Hum telah bertemu dengan Kepala Lembaga Penyiaran Publik RRI Kota Medan, Drs. Adi Pramono pada November 2015 dan pengajuan inipun telah mendapat respon positif. Mekanisme pelibatan masyarakat atau CEM yang dikembangkan oleh Pemkot Tanjungbalai bersama IUWASH ini diharapkan dapat menjadi contoh dan dapat direplikasi oleh kota/kabupaten lain di Sumatera Utara karena mampu mendorong komunikasi dua arah antara masyarakat dengan pemerintah (melalui SKPD terkait dan PDAM). Dampak penting lainnya, adalah betapa CEM telah dapat menumbuhkan kegairahan baru dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Masyarakat sudah berinteraksi saat siaran radio tentang air bersih dan sanitasi pada Januari 2015. Diharapkan, mereka juga akan dapat menyalurkan aspirasi melalui website resmi Pemkot sehingga masyarakat mendapat pemahaman yang lebih dalam mengenai akses air bersih dan sanitasi. Jamil Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Tanjungbalai

Foto: www.tanjungbalaikota.go.id

Laman website Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Website untuk Media Pelibatan Masyarakat Pengembangan program partisipasi masyarakat memang membutuhkan waktu dan proses. Bagaimana mekanisme pelibatan masyarakat yang berjumlah ribuan bahkan jutaan orang dalam suatu kota? Di era internet seperti sekarang, penggunaan media yang praktis dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja seperti website adalah pilihan yang tepat. Sejak 2014, IUWASH mulai mendukung peningkatan fungsi website resmi Pemerintah Kota Tanjungbalai yaitu http:// tanjungbalaikota.go.id sebagai media pelibatan masyarakat.

Selain pelatihan manajamen konten bagi SKPD pengelola website, IUWASH juga mengadvokasi Pemkot Tanjungbalai untuk membenahi website resmi Pemkot tersebut agar lebih interaktif dan mudah digunakan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Usulan berikutnya adalah agar isu-isu pembangunan sektor air bersih dan sanitasi di Kota Tanjungbalai juga mendapatkan porsi pemberitaan di website Pemkot. Kedua rekomendasi tersebut diterima. Sebagai implementasinya, Dinas Kominfo dan Tim Sekretariat Daerah 73

selaku pengelola website resmi Pemkot Tanjungbalai menambahkan satu kanal khusus bernama â&#x20AC;&#x2DC;Halo Tanjungbalaiâ&#x20AC;&#x2122; untuk menampung aspirasi dan memfasilitasi mekanisme pelibatan masyarakat. IUWASH terus mengadvokasi masyarakat agar memanfaatkan kanal di website sebagai salah satu media untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi, sambil terus mendorong SKPD yang terkait air bersih dan sanitasi yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Bappeda dan PDAM Tirta Kualo untuk berkonstribusi pada pengarusutamaan isu air bersih dan sanitasi di website.

Foto: IUWASH Sumatera Utara

Mewujudkan Anggaran Responsif Gender dalam Pembangunan Kota Tebing Tinggi

Program pembangunan pada prinsipnya bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak, remaja maupun orang tua. Karena itu, anggaran pembangunan seharusnya dialokasikan untuk memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi semua kalangan. Anggaran yang responsif gender akan dapat digunakan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender pula.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, pelaksanaan dari Inpres ini telah diinstruksikan kepada seluruh kementerian maupun lembaga pemerintah dan non-pemerintah baik di tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/kota. Dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan, harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan kebutuhan kesetaraan gender. Strategi yang dapat dilakukan selanjutnya yaitu memasukkan analisa gender ke dalam program kerja, pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan serta laki-laki ke dalam proses pembangunan. Perencanaan dan penganggaran responsif gender yang tidak membedakan anggaran khusus laki-laki dan perempuan merupakan instrumen untukÂ mengatasi kesenjangan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan yang selama ini masih ada.

Pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender bagi 16 SKPD dan instansi pemerintah Kota Tebing Tinggi serta penyusunan Gender Budget Statement (BGS) bagi semua SKPD Tahun 2014 â&#x20AC;&#x201C; 2015.

Walau sudah diinstruksikan sejak tahun 2000, tetapi sampai tahun 2013 Pemkot Tebing Tinggi belum menerapkan Inpres No. 9 Tahun 2000 tersebut secara optimal. Melihat persoalan ini, Pemerintah Kota Tebing Tinggi, 75

didukung oleh IUWASH melakukan inisiatif proses perencanaan dan penganggaran responsif gender atau pengarusutamaan gender (PUG). Inisiatif ini dilakukan atas kerjasama SKPD Penggerak dan fasilitator gender tingkat provinsi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain: (a) Penguatan kelembagaan Kelompok Kerja PUG dalam Rangka Penyusunan Rencana Aksi Daerah; (b) Sosialisasi Analisis Responsif Gender (ARG) Bagi Sekretariat, Aparat Perencanaan dan Bagian Keuangan di SKPD dan Badan Kota Tebing Tinggi; (c) Pelatihan ARG bagi 4 lembaga penggerak inti (Bappeda, PPAKB, Keuangan dan Inspektorat); (d) Penyusunan Gender Budget Statement (BGS) khusus bidang Sanitasi Kesehatan di SKPD Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Pendidikan; (e) Mengikuti Lokakarya Nasional PPRG di Malang; dan (f ) Pelatihan bagi fasilitator PUG di 16 SKPD dan Badan Pemerintahan Kota Tebing Tinggi.

Sekarang kami memahami dalam proses penganggaran, yang dibutuhkan dalam pengarusutamaan gender bukan pos anggaran baru untuk melakukan kegiatan di SKPD. Namun, hanya mewarnai pos anggaran dan kegiatan yang telah ada agar lebih responsif gender. Alamsyah Kasubag Anggaran SKPD Keuangan Kota Tebing Tinggi

Foto: Zaki Nasution

Pada awal kegiatan PUG, tanggapan SKPD dan beberapa instansipemerintah tidak menggembirakan. Mereka ragu dan enggan, karena menganggap bahwa kalau ada PUG akan menambah beban pekerjaan. Namun setelah beberapa kali pelatihan dan pertemuan, mereka mulai menyadari bahwa PUG itu memang harus diintegrasikan dalam proses pembangunan. Menyadari bahwa perempuan juga mempunyai kebutuhan yang harus terakomodir dalam perencanaan dan penganggaran.

Replikasi Penganggaran Responsif Gender di SKPD Selain dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan di atas, IUWASH juga mendukung Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam melaksanakan berbagai kegiatan penguatan gender seperti sosialisasi PUG kepada organisasi wanita di Kota Tebing Tinggi, pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi SKPD dan instansi pemerintah kota serta penyusunan Gender Budget Statement (BGS) bagi semua SKPD Tahun 2014 â&#x20AC;&#x201C; 2015. 76

Perencanaan dan penganggaran yang lebih responsif gender sudah mulai tumbuh. Di Bappeda misalnya, sudah ada anggaran untuk kebutuhan rapat koordinasi dan monitoring kegiatan gender untuk tahun anggaran 2014â&#x20AC;&#x201C; 2016. Di kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana juga sudah ada penganggaran untuk kegiatan peningkatan kualitas fasilitator dan pertemuan-pertemuan terkait program PUG. Replikasi sudah dilaksanakan di setiap SKPD dengan tersusunnya dokumen PPRG

di semua SKPD dan Badan Pemerintah. Bagian Keuangan di Pemkot Tebing Tinggi juga sudah memahami dengan baik bila penguatan kegiatan PUG tidak harus menimbulkan pos anggaran baru. Monitoring dan audit dokumen PPRG di setiap SKPD dan Badan Pemerintah Kota yang telah disusun pada tahun 2014 – 2015 sangat penting untuk memastikan keseriusan SKPD Penggerak terkait PUG. Aturan tentang keharusan adanya dokumen PPRG dan Hasil Audit dokumen PPRG sebagai syarat pengajuan penganggaran di setiap SKPD akan sangat menentukan keberlanjutan pengarusutamaan gender ini. Kini Kota Tebing Tinggi sudah memiliki fasilitator PUG kurang lebih 35 orang di

16 SKPD dan Badan Pemerintah Kota, bahkan empat fasilitator di antaranya telah menjadi fasilitator PUD tingkat provinsi. Mereka sudah siap untuk menggerakkan proses pengarusutmaan gender di tingkat kota. “Pengarusutamaan gender dulu itu antara ada dan tiada. Dilakukan tetapi sekadarnya, tidak seperti sekarang. Dulu gender tak dianggap penting bagi pimpinan. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan, ‘memaksa’ pimpinan untuk memberikan dukungan penuh,” tutur Junita Siregar, SKM-Fasilitator PUG Bappeda Kota Tebing Tinggi. “Kesempatan untuk menduduki jabatan bagi perempuan sudah terbuka di Pemerintahan Kota Tebing Tinggi. Sudah

ada 5 orang perempuan yang menjabat Kepala Bagian dan Kepala Bidang,” tutur Umar Zunaidi Hasibuan, Walikota Tebing Tinggi. Pemkot Tebing Tinggi juga telah menerima anugerah Parahita Ekapraya dari Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana tingkat Pratama tahun 2013 dan tingkat Madya tahun 2014 sebagai apresiasi atas prestasi yang mereka melakukan terkait PUG. Kini, di semua SKPD sudah terdapat Document Budget Statement tahun 2014 - 2015 sebagai senjata dalam pengarusutamaan gender. Kini saatnya membuktikan bahwa hal itu berdampak bagi kesejahteraan masyarakatdan kesetaraan gender di Kota Tebing Tinggi.

Foto: Zaki Nasution

USAID IUWASH SUMATERA UTARA adalah; Yayat Kurniawan, Affan Surya, Ahmad Budiman, Ali Idrus Harahap, Aswir Purba, Chairul Ichsan, Febrianti Ridwan, Hetty Siswaty Tambunan, Indah Aryanti, Irwansyah Baharuddin, Ismail Jamian, Leo Fariddian, Masri Aulia, Melani Miranda, Melda Zang, Mohammad Yagi, Naomi Distrina Ginting, Ratna Dewi, Ricky Pasha Barus, Suriaty Elianaputri, Surya Atmaja, Syamsul Aswan, Tengku Afriyenni, Teruna Jaya Tarigan.

USAID Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene 2016