USAID IUWASH Regional Best Practices Booklet (West Java, DKI Jakarta and Banten) by Virgi F. Tan

BERBENAH MERAIH UNIVERSAL ACCESS 2019 Praktik Cerdas USAID IUWASH Regional Jawa Barat - DKI Jakarta - Banten

BERBENAH MERAIH UNIVERSAL ACCESS 2019 Praktik Cerdas USAID IUWASH Regional Jawa Barat - DKI Jakarta - Banten PENGARAH Louis Oâ&#x20AC;&#x2122;Brien, Foort Bustraan, Lutz Kleeberg, Purwoko Hadi, Alifah Sri Lestari, Virgi Fatmawati PENYUNTING Farida Utami, Reiner Ntoma KONTRIBUTOR Wouter Sahanaya , Usniati Umayah, Adri Ruslan, Ahmad Rosyid, Alam Wijaya, Blandina Mandiangan, Dadang Hidayat, Fifi Lutfiyah, Jeni Sukmara, Nurisnindah, Siti Nabsiyah, Suhaemi Abbass, Ully Budiman, Yonas Kusuma, Moch. Said Prijadi FOTO IUWASH Jawa Barat - DKI Jakarta - Banten, Des Syafrizal, Reiner Ntoma, Pryatin M Santoso LAYOUT & DESAIN Pryatin M Santoso

Kata Pengantar Tanpa terasa, Program Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene (IUWASH) yang didanai oleh the U.S. Agency for International Development (USAID) telah menyelesaikan semua kegiatan dan pendampingannya dengan hasil memuaskan di 11 kota/kabupaten untuk wilayah kerja Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten selama lima tahun ini. Atas nama Pemerintah Amerika Serikat dan Program USAID IUWASH, perkenankan Saya secara tulus mengucapkan terima kasih dan penghargaan tertinggi kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten serta 11 kota/kabupaten yaitu Kota Jakarta, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta atas dukungan dan kerjasama yang sangat berharga dalam mendukung pembangunan sektor Air Minum dan Sanitasi. IUWASH adalah program lima tahun dengan total pendanaan dari USAID sebesar 40,7 juta Dollar Amerika Serikat. Program ini adalah bagian dari Kerjasama Komprehensif antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandatangani pada tahun 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Barack Obama. Tujuan Program IUWASH adalah mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai kemajuan signifikan untuk Tujuan Pembangunan Millennium (Millennium Development Goals/MDGs) 2015 dan target Universal Access 2019 khususnya bagi peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih yang aman dan fasilitas sanitasi yang layak. Secara spesifik, tujuan utama Program IUWASH adalah meningkatkan akses terhadap air bersih bagi 2,4 juta penduduk berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan dan akses terhadap sanitasi layak bagi 250.000 penduduk miskin perkotaan di Indonesia. Kegiatan IUWASH untuk Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten telah dimulai sejak Juni 2011. Kemitraan yang terjalin bersama Pemerintah Daerah di 11 kota/kabupaten dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dan telah membuahkan dampak positif bagi masyarakat. Di antaranya, program air bersih sistem Master Meter di Tanah Merah, Cilincing dan Rawa Buaya, Kota Jakarta Utara; adaptasi perubahan iklim melalui pembangunan sumur resapan di Kota dan Kabupaten Serang; reklasifikasi pelanggan, pembuatan rencana bisnis dan sistem komputerisasi di beberapa PDAM; pengurangan tingkat air tak berekening (NRW) di PDAM Kabupaten Serang; pengembangan kredit mikro sanitasi dan air bersih di Kabupaten Tangerang, pengelolaan air limbah rumah tangga dengan IPAL komunal di Karet Kuningan dan Lenteng Agung, Jakarta Selatan; dan masih banyak lagi. Buku ini berisi kumpulan cerita sukses dari berbagai kegiatan, pendekatan dan pelaksanaan Program IUWASH yang dilaksanakan di 11 kota/kabupaten dampingan di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten. Kami bangga telah bermitra dengan Pemerintah Indonesia dan menjadi bagian dari pembangunan sektor air bersih, sanitasi dan higienitas di 54 kota/kabupaten. Selamat membaca buku ini dan semoga Anda mendapatkan inspirasi dan motivasi untuk membangun Indonesia yang lebih sehat, produktif dan sejahtera.

Louis Oâ&#x20AC;&#x2122;Brien USAID IUWASH Chief of Party

DAFTAR ISI

Kata Pengantar DAFTAR ISI

iii v

AIR BERSIH Perluas Akses Air Minum, Kota Bekasi Bangun IPA Berkapasitas 200 Liter per Detik

PDAM Kabupaten Serang Berhasil Tekan Air Tak Berekening Hingga 23%

Efisiensi Energi Bantu PDAM Tirta Bhagasasi Hemat Biaya Listrik Rp 400 Juta per Tahun

Reklasifikasi Tarif PDAM Kabupaten Purwakarta untuk Tagihan Air yang Lebih Akurat

FKP Aktif Advokasi Layanan Prima PDAM Kabupaten Tangerang

Menjaga Debit Mata Air Sukacai dengan Sumur Resapan

Kredit Mikro PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi Jaring 1.344 Pelanggan Baru

Master Meter: Solusi Penyediaan Air Bersih Bagi MBR Jakarta

Sistem Master Meter Kabupaten Tangerang Tumbuhkan Kemandirian KSM Kelola Air Bersih

SANITASI Koperasi BMI Kembangkan Kredit Mikro Tata Air dan Tata Sanitasi di Kabupaten Tangerang

Gandeng BPR Kerta Raharja dan Wirausaha Sanitasi, Kabupaten Bandung Pacu Akses Jamban Layak

Melirik Potensi Pembangunan IPAL Komunal di Perumahan

Memutus Alur Pencemaran Sungai dengan Sistem Sanitasi Terintegrasi

Cegah Pencemaran Lingkungan dengan Optimalisasi Sistem Sanitasi Komunal

Program Sanitasi Masyarakat dan Sekolah di Desa Margasana, Kabupaten Serang

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan (SPAL-DP) Berdayakan Masyarakat Kota Bekasi

Bekerja dengan Hati: Pendekatan Sukses Promosi SPAL-DP Karet Kuningan, Jakarta Selatan

UPTD PALD Kota Bekasi Menuju Layanan “CEPAT”

LINTAS SEKTOR Kabupaten Serang Merintis “GEMARSI”

Forum CSR, Akselerator Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Tangerang

AIR BERSIH Foto: Des SYAFRIZAL

Foto: Des SYAFRIZAL

Perluas Akses Air Minum, Kota Bekasi Bangun IPA Berkapasitas 200 Liter per Detik

Pada tanggal 10 Maret 2016, Walikota Bekasi, Rahmat Effendi meresmikan dimulainya pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Teluk Buyung, Kota Bekasi. Pada peresmian tersebut, Rahmat Effendi berpesan kepada PDAM Tirta Patriot agar terus meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat dengan menyediakan layanan air bersih secara merata dan berkelanjutan bagi warga Kota Bekasi.

Upaya Peningkatan Pelayanan PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi Jumlah penduduk Kota Bekasi pada tahun 2014 mencapai 2.523.032 jiwa. Namun, baru sebesar 27 persen penduduk yang terlayani oleh PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi. Hal ini karena produksi air PDAM Tirta Patriot yang berkapasitas sebesar 450 liter per detik telah termanfaatkan sebesar 42 persen oleh PDAM Bhagasasi Kabupaten Bekasi dan Perumahan Sumarecon. Melihat masih terbatasnya cakupan pelayanan yang diberikan selanjutnya PDAM Tirta Patriot berniat untuk meningkatkannya sehingga masyarakat yang terlayani air minum menjadi lebih banyak. Namun mengingat kapasitas produksi mereka yang terbatas, maka mau tidak mau PDAM Tirta Patriot harus segera meningkatkan volume kapasitas produksi airnya dengan membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru. IPA baru telah direncanakan akan dibangun di Teluk Buyung dengan kapasitas produksi sebesar 200 liter per detik. Sasaran wilayah layanan adalah Kelurahan Bintara dan Kranji serta tambahan untuk kebutuhan Kota Summarecon.

Proses pembangunan IPA baru di Teluk Buyung dengan kapasitas produksi sebesar 200 liter per detik.

Melihat komitmen dari PDAM Tirta Patriot atas upayanya untuk meningkatkan 1

layanan air minum, selanjutnya IUWASH bersedia untuk memberikan dukungan bagi PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi untuk merealisasikan rencana pembangunan IPA di Telung Buyung. Dalam dukungan yang diberikan oleh IUWASH, kegiatan mengikutsertakan Pengembang Perumahan Summarecon juga dilakukan mengingat selanjutnya Perumahan Summarecon juga akan memanfaatkan IPA Teluk Buyung yang akan dibangun. Untuk membangun IPA membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Butuh dukungan angggaran dari Pemerintah Kota Bekasi untuk mewujudkan hal itu. Untuk itu dibutuhkan estimasi anggaran yang jelas serta komprehensif sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggarannya. Untuk mendukung perolehan sumber dana dari pemerintah daerah, IUWASH mengusulkan PDAM Tirta Patriot untuk menyusun studi kelayakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Teluk Buyung. IUWASH bersama dengan PDAM Tirta Patriot selanjutnya menyusun Studi Kelayakan pembangunan SPAM ini yang juga melibatkan Pengembang Perumahan Summarecon. Studi Kelayakan pada umumnya, berbagai kajian dilakukan untuk memastikan proyek bekerja secara layak. Kajian aspek internal PDAM Tirta Patriot

Foto: IUWASH Jawa Barat - DKI Jakarta - Banten

Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi didampingi oleh Climate, Water and Energy Team Leader USAID Indonesia, Brian D'Souza, Ketua DPRD Kota Bekasi, H. Tumai beserta perwakilan Muspida dan PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi meresmikan dimulainya pembangunan IPA Teluk Buyung pada 10 Maret 2016.

dan analisis aspek eksternal meliputi potensi pelanggan, sumber air baku dan rencana biaya investasi yang dibutuhkan juga dilakukan secara menyeluruh. Proses penyusunan studi kelayakan SPAM ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti diskusi dan lokakarya yang difasilitasi oleh IUWASH dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan juga pihak pengembang Sumarecon. Semuanya bertujuan memastikan bahwa rencana pembangunan IPA Teluk Buyung akan termanfaatkan secara optimal dan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Pembangunan IPA dengan APBD Hasil dari seluruh kegiatan penyusunan studi kelayakan yang telah dilakukan, selanjutnya disusun menjadi Laporan Studi Kelayaan SPAM Teluk Buyung. Dokumen ini selanjutnya menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk dimasukkan dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2013 dan tahun-tahun selanjutnya. Setelah melalui proses diskusi dan komunikasi yang intensif antara PDAM dan Pemerintah Kota Bekasi atas usulan 2

pembangunan SPAM Teluk Buyung yang tedokumentasi dalam Studi Kelayakan, selanjutnya Pemerintah Kota Bekasi menyetujui alokasi dana daerahAPBD 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2016. Sebagai langkah awal pembangunan Pemerintah Kota mengalolasikan anggaran APBD Tahun 2013 sebesar Rp 3 Milyar untuk pembebasan lahan di Teluk Buyung. Selanjutnya, anggaran dipecah dalam tiga tahap berikutnya, yaitu Rp 12 milyar pada tahun 2014, Rp 18,9 milyar pada tahun 2015 dan Rp 16 milyar pada tahun 2016. PDAM Tirta Patriot meresmikan pembangunan IPA Teluk Buyung pada

Foto: IUWASH Jawa Barat - DKI Jakarta - Banten

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PDAM Tirta Patriot dengan kontraktor PT. PP. Property Grand Kamala Lagoon.

tanggal 10 Maret 2016 di area kantor PDAM Tirta Patriot, bersamaan dengan rangkaian HUT Kota Bekasi ke-19. Walikota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi bersama Wakil Walikota, Ahmad Syaikhu hadir untuk meresmikan ground breaking Pembangunan IPA. Proses pembangunan IPA Teluk Buyung ini terasa berbeda bagi PDAM Patriot. Jika sebelumnya mengandalkan konsultan, kali ini PDAM Tirta Patriot terlibat penuh dalam proses pembangunan IPA ini sejak penyusunan studi kelayakan. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur PDAM Tirta Patriot, Tubagus Hendi Irawan yang mengatakan bahwa keterlibatan PDAM Tirta Patriot mulai dari awal memberikan banyak manfaat bagi pihaknya dan dapat dijadikan sebagai modal di masa depan.

Dengan adanya Studi Kelayakan ini, PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi dapat mengajukan permohonan bantuan pendanaan kepada pemerintah setempat dengan lebih cepat tanpa harus â&#x20AC;&#x2DC;bolakbalikâ&#x20AC;&#x2122; ke konsultan. Selain itu, jika melakukannya sendiri, kita tidak perlu mengeluarkan uang sedikit pun karena yang dilibatkan adalah sumber daya PDAM sendiri. Tubagus Hendi Irawan Direktur PDAM Tirta Patriot

Hal serupa juga diungkapkan oleh Direktur Bagian Teknik PDAM Tirta Patriot, Cecep Ahmadi yang mengatakan bahwa kini PDAM Tirta Patriot tidak perlu lagi mengandalkan tenaga konsultan. "Tim Teknis dan Keuangan kami bisa belajar menyusun dokumen Studi Kelayakan sendiri. Hal ini tentu dapat menghemat waktu dan tidak perlu proses yang terlalu panjang seperti saat mengandalkan konsultan," kata Cecep Ahmadi. Dengan pembangunan IPA Teluk Buyung di Kota Bekasi ini, diharapkan sekitar 15.000 rumah tangga, terutama yang tinggal di wilayah Bintara, Kranji dan sebagian Perumahan Summarecon akan dapat terlayani air bersih dari perpipaan PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi.

Foto: Des SYAFRIZAL

PDAM Kabupaten Serang Berhasil Tekan Air Tak Berekening Hingga 23%

Masalah air tidak berekening atau Non-Revenue Water (NRW) di wilayah Perumahan Cilegon Indah (PCI), Kabupaten Serang kini telah berkurang menjadi 23 persen dari yang semula 39 persen. Hal ini dapat diwujudkan dengan menggunakan alat penemu kebocoran yang dinamakan “leak detector”. Dengan menggunakan alat tersebut, lokasi kebocoran dapat diketahui secara menyeluruh dengan waktu yang relatif cepat, sehingga perbaikan kebocoran dapat dengan tepat dan cepat tertangani.

Perbaikan kebocoran di jaringan pipa induk oleh petugas PDAM Tirta Al-Bantani.

Air Hilang, Pendapatan PDAM Berkurang Air tidak berekening atau Non-Revenue Water (NRW) adalah masalah yang dihadapi oleh hampir semua Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di seluruh Indonesia, tidak terkecuali PDAM Tirta AlBantani Kabupaten Serang yang rata-rata kehilangan airnya mencapai 39% setiap tahunnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh PDAM Tirta AL-Bantani untuk mengendalikan NRW ini, namun tidak ada yang membuahkan hasil yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan metode pengendalian masih dilakukan secara manual. Cara ini tidak efektif karena membutuhkan waktu lama dan butuh sumber daya orang yang banyak serta biaya yang cukup besar. Hal ini dirasakan oleh Dudi Muryawan, staf Litbang PDAM Tirta AL-Bantani. “Dulu, 30 orang karyawan dikerahkan selama 24 jam untuk menelusuri jaringan pipa dan memeriksa 30 titik yang diperkirakan menjadi titik penyebab kebocoran serta mengontrol ke setiap rumah pelanggan. Kegiatan ini menelan biaya sekitar Rp 60 juta untuk satu kali pemeriksaan,” ingat Dudi Muryawan. USAID IUWASH kemudian memperkenalkan PDAM Tirta Al-Bantani cara untuk mengendalikan NRW dengan menggunakan alat penemu kebocoran 5

yang dinamakan “leak detector yang dilengkapi dengan data logger”. Leak Detection yang diengkapi data logger ini dapat memberikan data kebocoran air dengan lebih akurat dibandingkan dengan cara pemeriksaan secara manual. IUWASH dan PDAM Tirta AL-Bantani kemudian merencanakan untuk menggunakan leak detector ini di Perumahan Cilegon Indah (PCI) yang tingkat kehilangan airnya dilaporkan mencapai 39 persen per tahun. Lokasi ini dijadikan lokasi percontohan untuk menurunkan NRW. Pengendalian kebocoran di PCI sangat penting karena pelanggan yang dilayani oleh PDAM Tirta Al-Bantani di wilayah tersebut terbilang banyak, mencapai lebih dari 300 sambungan rumah (SR). Belajar dan Bekerja Bersama Menurunkan NRW Dalam proses penurunan tingkat kehilangan air di PCI, PDAM Kabupaten Serang dibantu oleh staf PDAM Kabupaten Bandung yang membagikan ilmu cara menurunkan NRW dengan menggunakan berbagai peralatan yang biasa mereka pakai, termasuk leak detector yang dilengkapi dengan data logger, kepada Staf PDAM Kabupaten Serang dari bagian Penelitian dan Pengembangan serta Bagian Perencanaan Teknik. Dengan didampingi oleh para staf PDAM Kabupaten Bandung, para staf PDAM Tirta Al-Bantani langsung mempraktikkan ilmu

Foto: IUWASH Jawa Barat - DKI Jakarta - Banten

Staf PDAM Tirta Al-Bantani sedang mengecek kondisi pipa distribusi air minum.

yang mereka dapat di lokasi. Beberapa masyarakat yang dikoordinir oleh Ketua RT setempat juga turut disertakan dalam kegiatan ini. Hal ini bertujuan agar ke depannya, masyarakat dapat mengenali masalah kebocoran air yang terjadi di lingkungan mereka sehingga dapat langsung melaporkannya kepada PDAM Tirta Al-Bantani.

Dari hasil pemeriksaan, didapati bahwa terdapat selisih sekitar 4.000 m3 air antara catatan petugas pembaca meter dengan hasil pengecekan yang tercatat di data logger. Setelah diadakan evaluasi secara menyeluruh, kemudian disimpulkan bahwa terdapat tiga faktor yang menjadi penyebab kebocoran yang tinggi di PCI, yaitu: 6

â&#x20AC;˘ Pertama, terjadi kesalahan pada petugas pembaca meter dalam melakukan pencatatan. Hanya sebagian kecil saja pembaca meter yang benar-benar membaca dan mencatat meteran pelanggan. Sebagian besar pembaca meter hanya memperkirakan saja. â&#x20AC;˘ Kedua, kurangnya akurasi meter, baik

Foto: IUWASH Jawa Barat - DKI Jakarta - Banten

Petugas PDAM melakukan pengecekan kondisi meter air pelanggan.

di master meter maupun rumah pelanggan yang rusak. â&#x20AC;˘ Ketiga, banyak pipa yang sudah rusak dan bocor. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, manajemen PDAM Tirta Al-Bantani pun segera menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan Tim NRW. Pembaca meter diharuskan mencatat dengan benar, meter air yang rusak diganti, baik di master meter dan rumah pelanggan serta pipa-pipa yang rusak dan bocor juga harus diganti. Setelah dilakukan kegiatan tersebut, kemudian dilakukan penghitungan ulang tingkat kehilangan air dan hasilnya cukup memuaskan. Tingkat kehilangan air di PCI yang semula mencapai 39 persen kini turun menjadi 23%.

Foto: IUWASH Jawa Barat - DKI Jakarta - Banten

Master meter dengan kondisi yang cukup baik.

Bentuk â&#x20AC;&#x153;Tim Khususâ&#x20AC;? untuk Perangi NRW Setelah mendapat pelatihan pengendalian NRW secara teoritis dan praktik di lapangan, staf PDAM Kabupaten Serang kini telah memiliki kemampuan yang baik, terutama dalam penguasaan alat pendeteksi kebocoran. Merasa bahwa pengalaman penurunan NRW di PCI dirasa sudah cukup untuk direplikasi di seluruh cabang mereka, pihak manajemen PDAM Tirta AlBantani membentuk sub bidang khusus pengendalian NRW di Kabupaten Serang. Sub-bidang baru ini diharapkan untuk melakukan kegiatan pengendalian NRW secara berkelanjutan. Untuk mendukung pengendalian NRW, PDAM Tirta Al-Bantani telah mengalokasikan anggaran untuk penggantian meter air, pipa, data logger dan alat pembaca elektrik. 7

Dengan adanya program penurunan NRW di PCI ini, tingkat penurunannya (NRW) cukup besar, yaitu 16%. Tentu kegiatan ini harus kami lanjutkan di lokasi lainnya di Kabupaten Serang. Ahmad Rifai Direktur PDAM Kabupaten Serang

Pengendalian kebocoran yang dilakukan di PDAM Tirta Al-Bantani ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan. Semakin banyak NRW bisa diturunkan, maka semakin banyak pula uang yang dapat diselamatkan. Semakin banyak uang yang dapat diselamatkan, maka akan semakin besar pula peluang untuk peningkatan cakupan layanan air minum.

Foto: IUWASH Jawa Barat - DKI Jakarta Banten

Efisiensi Energi Bantu PDAM Tirta Bhagasasi Hemat Biaya Listrik Rp 400 Juta per Tahun

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi setiap tahun mengeluarkan biaya hampir Rp 2,7 hanya untuk energi listrik yang digunakan untuk kerja pompa dan kelistrikan di Instalasi Pengolahan Air (IPA). Setelah dilakukan audit efisiensi energi, diketahui penyebab tingginya biaya energi listrik ini adalah efisiensi pompa-pompa yang sudah menurun sehingga membutuhkan daya listrik yang lebih besar. Setelah melakukan pergantian dan perbaikan pompa di empat IPA, PDAM Tirta Bhagasasi kini dapat menekan pengeluaran biaya listrik menjadi Rp 2,3 milyar per tahun.

Pelaksanaan audit efisiensi energi peralatan kelistrikan PDAM Tirta Bhagasasi.

Biaya Listrik Tinggi, Biaya Operasional Melonjak Salah satu masalah yang umum dihadapi oleh PDAM di Indonesia saat ini adalah tingginya biaya operasional, antara lain tingginya biaya untuk penggunaan energi listrik dalam sistem pengelolaan air minum (SPAM). Untuk beberapa PDAM, biaya energi listrik ini dapat mencapai lebih dari 60% dari seluruh biaya operasional PDAM. Disamping menurunnya efisiensi pompa, saat ini tarif listrik dari tahun ke tahun cenderung terus meningkat, sehingga biaya energi listrik mekin besar. Masalah ini tentu akan berdampak pada tingginya biaya operasional PDAM yang dalam jangka panjang akan mempengaruhi kemampuan finansial perusahaan. Penggunaan energi listrik yang cukup besar ini cenderung terjadi dalam sistem pengoperasian pengaliran air yang menggunakan pompa. Berbeda dengan sistem pengaliran yang memanfaatkan gravitasi, penggunaan energi pada sistem pengaliran dengan pompa perlu dipantau dengan melakukan audit secara berkala. Melalui audit, manajemen PDAM dapat mengetahui tingkat efisiensi pemakaian energi dari sistem perpompaannya dengan akurat. Dengan data dari audit tersebut, pihak PDAM dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi biaya energi yang dapat menekan biaya operasional secara keseluruhan. 9

Sebagai salah satu PDAM yang mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk penggunaan energi listrik, PDAM Tirta Bhagasasi merasa perlu untuk melakukan audit efisiensi energi. Hal ini dikarenakan besarnya total pengeluaran PDAM Tirta Bhagasasi untuk penggunaan listrik setiap tahunnya, yaitu sekitar Rp 2,7 milyar. Karena itulah, PDAM Tirta Baghasasi bekerjasama dengan IUWASH untuk melakukan audit efisiensi energi sebagai salah satu tahap awal dalam upaya menurunkan biaya energi listrik. PDAM Tirta Bhagasasi membentuk tim khusus yang beranggotakan staf dari Bagian Perawatan, Bagian Instalasi dan Perencanaan Teknik. Tim yang terdiri dari 10 orang ini didampingi fasilitator dari IUWASH melakukan audit efisiensi energi. Tujuan dibentuknya tim ini adalah agar pihak PDAM Tirta Baghasasi dapat mempraktikkan langsung dan belajar melakukan audit efisiensi energi agar dapat melakukannya sendiri di masa depan. Bekerja dan Belajar Mengaudit Efisiensi Energi Audit efisiensi energi yang dilakukan oleh PDAM Tirta Bhagasasi dilakukan melalui 6 tahap, yaitu: 1) Perencanaan dan persiapan; 2) Pengumpulan data Sekunder; 3) Peninjauan dan Pengukuran Lapangan; 4) Perhitungan; 5) Analisa dan Penyebab; serta 6) Rekomendasi.

Tahap pertama dilakukan untuk menentukan lokasi IPA yang akan dilakukan audit efisiensi energi, yaitu IPA yang tingkat konsumsi listriknya tinggi, yaitu IPA Rawa Lumbu, Poncol, Rawa Tembaga, dan Babelan. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data sekunder, yaitu data name plate pompa dan motor penggeraknya, jam kerja pompa per bulan dan penggunaan energi kWh per bulan, serta data karakteristik pompa yang ada pada pelat nama pompa tersebut.

MULAI

Persiapan dan Perencanaan

Pengumpulan Data Sekunder

Peninjauan dan Pengukuran Lapangan

Perhitungan

Analisa dan Penyebab

Rekomendasi

SELESAI

Diagram tahap pelaksanaan audit efisiensi energi PDAM Tirta Bhagasasi.

Foto: IUWASH Jawa Barat - DKI Jakarta - Banten

Tim audit energi efisiensi sedang melakukan pengecekan pompa distribusi.

Foto: IUWASH Jawa Barat - DKI Jakarta - Banten

Alat pengukur debit air, satu alat yang digunakan dalam pelaksanaan audit efisiensi energi.

Berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan, tim khusus audit mengukur debit dan tekanan pada pompa-pompa serta melakukan pengukuran kelistrikan pada panel starter dari motor penggerak pompa di keempat lokasi tersebut. Pada saat peninjauan, ditemui bahwa posisi pemasangan pompa rata-rata tidak memenuhi standar sehingga sulit untuk mengukur kinerja pompa. Dari data-data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan, penghitungan dan analisis efisiensi pompa pun dilakukan. Hasil analisis tersebut kemudian dijadikan bahan rekomendasi teknis perhitungan penghematan yang dapat dilakukan dan total biaya yang harus disediakan melakukan audit efisiensi energi. Rekomendasi teknis yang diajukan antara lain adalah penggantian dua pompa

di IPA Rawa Lumbu dan Babelan dan perbaikan propeler pompa. Tindaklanjuti Rekomendasi, Biaya Listrik pun Berkurang Setelah mendapatkan hasil audit efisiensi energi, tim manajemen PDAM Tirta Bhagasasi langsung bertindak dengan melakukan penggantian pompa dan perbaikan lain sesuai dengan rekomendasi hasil audit. Djoni Purwanto, salah seorang staf dari bagian verifikasi anggaran mengatakan bahwa setelah melakukan audit efisiensi energi, biaya penggunaan energi listrik PDAM Tirta Baghasasi bisa turun hingga Rp 400 juta per bulan. â&#x20AC;?Ini hasil yang cukup menggembirakan. Alokasi dana dari penghematan itu bisa kita gunakan untuk keperluan peningkatan pelayanan lain,â&#x20AC;? tutur Djoni. 11

Kegiatan audit energi ini sangat bermanfaat bagi PDAM Tirta Bhagasasi. Hasil audit yang telah dilakukan ini membantu PDAM untuk memutuskan mana pompa yang masih bisa diperbaiki, mana pompa yang harus diganti serta biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Walaupun saat ini baru sebagian saja dari pompa yang diaudit, diharapkan pada masa yang akan datang seluruh pompa yang digunakan PDAM Tirta Bhagasasi akan diaudit. Selain menurunkan biaya energi listrik, kegiatan audit energi ini juga membantu meningkatkan pemahaman staf PDAM tentang efisiensi energi yang selama ini cenderung diabaikan. Usep Rahman Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi

Menurut Rika Nursantika, Kepala Bidang Perencanaan dan Teknik PDAM Tirta Bhagasasi, Tim Manajemen merasakan betul manfaat dari kegiatan ini. â&#x20AC;&#x153;Bagian Litbang sudah mengusulkan ke manajemen untuk melakukan audit efisiensi pada tahun 2016 ini dan sudah pula ada anggaran untuk ituâ&#x20AC;?, pungkas Rika.

Foto: Wisnu Purnomo Sidhi

Reklasifikasi Tarif PDAM Kabupaten Purwakarta untuk Tagihan Air yang Lebih Akurat

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Tarif Air Minum, tarif air minum diberlakukan berdasarkan klasifikasi pelanggan yang terbagi ke dalam empat kelompok, yaitu pelanggan yang membayar tarif rendah; pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok; pelanggan yang membayar tarif; dan pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan. Namun sampai tahun 2015, PDAM Kabupaten Purwakarta ternyata masih memberlakukan satu tarif untuk semua pelanggan yang tentunya dapat mengakibatkan kesenjangan antara pelanggan yang mampu dan kurang mampu. Maka dari itu, PDAM Kabupaten Purwakarta perlu segera melakukan reklarifikasi pelanggan atau pengelompokkan ulang agar tarif yang diberlakukan sesuai dengan kemampuan pelanggan, khususnya untuk kelompok pelanggan Rumah Tangga.

Lokakarya Penyelarasan Visi yang difasiltasi oleh USAID IUWASH dalam rangka memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan para pemangku kepentingan untuk memprioritaskan pembangunan sektor air minum dan sanitasi.

Dalam melakukan perhitungan dan penetapan tarif air minum, PDAM harus memperhatikan enam prinsip, yaitu keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, pemulihan biaya, efisiensi pemakaian air, transparansi dan akuntabilitas serta perlindungan air baku. Keenam prinsip tersebut juga yang mendasari klasifikasi pelanggan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Tarif Air Minum. Pembagian kelompok pelanggan pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi prinsip dasar keadilan. Hingga 2015 PDAM Kabupaten Purwakarta belum menerapkan salah satu syarat penetapan tarif sebagaimana diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tersebut. Pelanggan Rumah Tangga dan lainnya masih dikenakan satu tarif di setiap kelompoknya yang tentunya dapat mengakibatkan kesenjangan antara pelanggan yang mampu dan kurang mampu. Struktur tarif yang berlaku saat itu diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purwakarta. Melalui peraturan ini diketahui PDAM hanya memberlakukan satu tarif air minum untuk rumah tangga dan niaga, begitu 13

juga untuk kelompok pelanggan industri. Prinisip keadilan tidak tercapai dengan struktur tarif saat itu, rumah tangga kecil dan rumah tangga besar dikenakan tarif yang sama. Melihat situasi tersebut, IUWASH mendorong PDAM Kabupaten Purwakarta untuk melakukan pengklasifikasian ulang atau reklarifikasi tarif air minum, baik untuk golongan rumah tangga, niaga dan industri. Reklasifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip keterjangkauan dan keadilan akan terpenuhi. Sistem subsidi tarif yang diatur oleh pemerintah akan tepat sasaran untuk yang berhak menerima. Dengan reklasifikasi juga diharapkan akan dapat memperluas layanan dan meningkatkan kualitas pelayanan PDAM Kabupaten Purwakarta. Sensus Pelanggan Sebagai Dasar Penentunan Reklasifikasi Untuk memastikan reklasifikasi kelompok pelanggan sesuai dengan kondisi ekonomi atau besaran bangunan, maka PDAM Kabupaten Purwakarta dengan dukungan USAID IUWASH, melakukan sensus pelanggan. Kegiatan sensus kepada 24.000 pelanggan PDAM ini dilakukan bersama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi DR. Khez Muttaqien. Materi sensus disusun dengan memperhatikan parameter karakteristik pelanggan yang

Foto: IUWASH Jawa Barat - DKI Jakarta - Banten

Perbandingan tarif PDAM Purwakarta sebelum dan sesudah reklasifikasi.

meliputi luas tanah, luas bangunan, lebar jalan depan rumah, lantai rumah, kondisi lingkungan, kondisi rumah, daya listrik terpasang dan pendapatan per bulan. Kegiatan sensus berlangsung dari Juli hingga Desember 2014. PDAM Purwakarta, dengan dukungan IUWASH melanjutkan menyusun analisis besaran tarif dari masing-masing kelompok pelanggan. Analisis tarif dilakukan sebagai dasar rancangan tarif baru PDAM Kabupaten Purwakarta yang mengelompokkan tarif dari masing-masing jenis pelanggan menjadi lebih terbagi sesuai dengan karakteristik, antara lain besaran luas tanah dan bangunan juga daya listrik terpasang.

Dengan pengelompokkan ulang atau reklasifikasi pelanggan kelompok rumah tangga telah terbagi menjai tiga kelompok yaitu Rumah Tangga Sederhana (R.1) dengan karakteristik hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan daya litrik terpasang yang terendah. Selanjutnya Rumah Tangga Non Sederhana (R.2 ) memiliki karakteristik yang lebih tinggi dari R.1, misalnya luas tanah dan bangunan lebih luas dan daya listrik yang lebih tinggi. Sedangkan kelompok rumah tangga mewah (R.3) yaitu memiliki parameter luas tanah dan bangunan juga daya listrik yang digunakan di atas kelompok rumah tangga R.1 dan R.2. 14

Untuk Kelompok Niaga sama halnya dengan Rumah Tangga, terbagi menjadi tiga kelompok. Niaga Kecil adalah pelanggan PDAM yang menempati bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha dengan nilai perputaran pendapatan diperkirakan per hari kurang dari Rp 500.000 seperti Kios, warung, koperasi, penjahit kecil, pedagang eceran, PKL, bengkel kecil, dsb. Selanjutnya, Niaga Menengah dan Niaga Atas merupakan kelompok usaha yang memiliki nilai pendapatan yang lebih tinggi. Praktik dokter/bidan, wartel, rumah makan kecil akan dikelompokkan menjadi pelanggan Niaga Menengah. Sedangkan BUMN,

perusahaan jasa, kantor akuntan publik, SPBU dan Apotek merupakan Kelompok Niaga Besar. Begitu pula dengan kelompok Pelanggan Industri, telah terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu Industri Kecil, Menengah dan Besar. Parameter atau karakteristik luasan tanah dan bangunan juga perputaran pendapatan menjadi penentu dalam pengelompokkan pelanggan industri. PDAM Kabupaten Purwakarta selanjutnya mengajukan rancangan tarif baru ini kepada Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi dan mendapatkan tanggapan positif. Pengesahan atau persetujuan secara formal selanjutnya dikeluarkan oleh Bupati pada tanggal 15 Januari 2015 melalui Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Pelanggan dan Besaran Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta. Dengan persetujuan dari Bupati atas tarif baru ini, selanjutnya PDAM dalam beberapa bulan melakukan sosialisasi kepada pelanggannya. Bentuk

sosialisasi melalui poster di tempat umum dan surat edaran dilakukan oleh PDAM Kabupaten Purwakarta. Kegiatan proses penyesuaian tarif berujung pada pemberlakukan secara resmi pada bulan Oktober 2015. Direktur PDAM Kabupaten Purwakarta, Dadang Saputra mengatakan bahwa dengan menerapkan tarif air baru berdasarkan reklasifikasi pelanggan ini, pelayanan PDAM Kabupaten Purwakarta akan dapat lebih ditingkatkan.

Dengan pemberlakuan tarif baru ini, maka kami dapat lebih fokus dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang selama lima tahun terakhir ini diakui mengalami beberapa masalah. Dadang Saputra Direktur PDAM Kabupaten Purwakarta

Menanggapi keluhan masyarakat mengenai kenaikan tarif berdasarkan reklasifikasi ini, Dadang mengatakan bahwa kenaikan ini wajar diberlakukan mengingat belum pernah ada kenaikan tarif selama lima tahun. â&#x20AC;&#x153;PDAM (Kabupaten Purwakarta) belum pernah menaikkan tarif air selama lima tahun terakhir. Namun dipastikan bahwa dalam lima tahun ke depan, pelayanan air minum di Kabupaten Purwakarta akan jauh lebih baik dan masyarakat pasti akan lebih banyak mendapatkan manfaatnya ketimbang kerugiannya,â&#x20AC;? Dadang menambahkan.

Foto: IUWASH Jawa Barat - DKI Jakarta - Banten

FKP Aktif Advokasi Layanan Prima PDAM Kabupaten Tangerang

Tidak mudah meyakinkan semua pihak tentang manfaat Forum Komunikasi Pelanggan (FKP). Selain tidak adanya peraturan yang mengharuskan PDAM membuat forum, juga tidak banyak contoh PDAM lain yang menyelenggarakan forum pelanggan dan mendapatkan manfaat darinya. FKP PDAM Tirta Kerja Raharja Kabupaten Tangerang adalah contoh forum yang di awal disambut kurang antusias, namun dalam perjalanannya akhirnya mendapat pengakuan. Tidak hanya PDAM saja yang menyambut baik, Bupati Tangerang bahkan meminta FKP untuk melakukan advokasi untuk memperjuangkan penambahan air baku PDAM.

Anggota FKP PDAM Tangerang saat beraudiensi dengan Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar.

Sempat Ragu Karena Tak Ada Contoh Seperti PDAM pada umumnya, PDAM Tirta Kerta Raharja (TKR) Kabupaten Tangerang juga mendapat aduan atau keluhan dari pelanggan maupun pihakpihak yang mengatasnamakan pelanggan. Berbagai cara digunakan pelanggan untuk menyampaikan keluhan, mulai dari menulis surat pembaca ke media massa hingga melakukan unjuk rasa ke kantor PDAM. Kadang, cara-cara protes yang digunakan justru kontraproduktif dan tidak memberikan ruang yang cukup kepada PDAM untuk memperbaiki pelayanan sesuai tuntutan pelanggan. Sering juga terjadi, meski PDAM sudah berusaha memperbaiki pelayanan seperti yang dituntut pelanggan, tapi tuntutan pelanggan tidak pernah berhenti. Bila dicermati, persoalan-persoalan yang diangkat oleh pelanggan dalam aksinya menunjukkan kalau para pelanggan tidak mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Pelanggan tidak mendapatkan cukup informasi yang melatarbelakangi suatu masalah. Karena itu, aksi-aksi protes pelanggan tidak lantas membuat manajemen PDAM TKR menyikapi secara negatif, sebaliknya justru menumbuhkan kesadaran pentingnya membangun komunikasi dengan pelanggan. Karena itu, PDAM TKR merespon positif tawaran IUWASH untuk membentuk 17

Forum Komunikasi Pelanggan (FKP), sebagai salah satu metode membangun komunikasi dengan pelanggan melalui cara-cara yang sehat dan produktif. Bersama dengan beberapa PDAM lain di wilayah Jawa Barat dan Banten, PDAM TKR mendapatkan pendampingan USAID IUWASH bagaimana membentuk dan meningkatkan kapasitas FKP. Forum Komunikasi Pelanggan PDAM merupakan sebuah wadah untuk menjembatani aspirasi pelanggan kepada PDAM dan juga sebaliknya. Dalam kata lain, FKP menjadi mediator antara PDAM dengan para pelanggannya. Selain itu, forum juga dapat menjadi mitra PDAM dalam melakukan advokasi demi peningkatan pelayanan air minum di Kabupaten Tangerang. Kegiatan FKP ini memang belum banyak diterapkan di PDAM lain di Indonesia, sehingga belum ada contoh manfaat dari keberadaan FKP tersebut bagi PDAM maupun bagi pelanggan. Selain itu, lembaga masyarakat yang mengatasnamakan pelanggan PDAM seringkali justru malah menjadi batu sandungan bagi PDAM dalam memberikan pelayanan. Tidak mengherankan bila pada awalnya manajemen PDAM sempat ragu untuk menyelenggarakan forum pelanggan di Kabupaten Tangerang karena khawatir

forum hanya menjadi beban bagi PDAM. Hal ini dibenarkan oleh Nopie Irianto yang saat ini menjabat Kepala PDAM TKR Cabang Serpong, yang sejak awal terlibat proses penyelenggaraan FKP di Tangerang. Menurut Nopi, seiring dengan berjalannya proses pendampingan IUWASH, pihak PDAM maupun para perwakilan pelanggan yang terpilih menjadi anggota FKP mulai merasakan manfaatnya. Sejak itu, unsur pimpinan PDAM TKR semakin memberikan peluang kepada FKP untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Apalagi, 15 orang perwakilan pelanggan yang tergabung dalam FKP periode saat ini telah mendapatkan berbagai pelatihan tentang cara kerja PDAM dan pengelolaan FKP, sehingga mereka semakin memahami tugas dan fungsi PDAM dan forum serta pengetahuan dasar tentang sistem penyediaan air minum sejak dari air baku, produksi, hingga distribusi. Dengan pengetahuan dasar tersebut, para anggota FKP diharapkan dapat memahami latar belakang permasalahan yang menyebabkan gangguan pelayanan, hingga pentingnya menghemat air dan membayar tagihan air tepat waktu. Diberi Peran oleh Bupati Tangerang Sejak dibentuk pada Desember 2013 hingga sekarang, sudah cukup banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh forum sebagai bentuk peran mereka dalam peningkatan pelayanan air minum di Tangerang. Salah satunya adalah ketika FKP PDAM Kabupaten Tangerang menjadi mediator dalam gugatan class action yang dilayangkan oleh sekelompok pelanggan PDAM TKR di perumahan Villa Balajara dan Taman Balaraja pada akhir tahun

2013. Saat itu, kelompok pelanggan dari Villa Balaraja dan Taman Balaraja tersebut menuntut PDAM memberikan pengaliran air 24 jam sehari. Sedangkan pihak PDAM saat itu belum dapat melayani terusmenerus karena memang debit air ke wilayah tersebut tidak mencukupi akibat perkembangan penduduk yang pesat dibandingkan dengan pertambahan kapasitas pelayanan PDAM. FKP PDAM TKR lalu menyelenggarakan temu pelanggan di wilayah tersebut untuk memberi kesempatan kepada pelanggan dan PDAM membuka dialog yang positif, sehingga akhirnya gugagan class action dicabut. Kini, para pelanggan di wilayah tersebut sudah dapat menikmati pelayanan air minum selama 24 jam setelah PDAM TKR meningkatkan persediaan air mereka melalui pembelian air curah 50 liter/detik kepada PT. AETRA. Persoalan debit air juga sempat dikeluhkan oleh para pelanggan di kawasan Kecamatan Teluk Naga. Anggota FKP wilayah tersebut menampung dan kemudian meneruskan keluhan pelanggan ke manajemen PDAM. Kini debit air di Kecamatan Teluk Naga sudah lebih besar sehingga aliran air di setiap rumah pun menjadi lebih deras setelah PDAM melakukan penambahan kapasitas di reservoir sebagai respon terhadap masukan FKP. Keluhan kepada PDAM tidak hanya datang dari pelanggan tetapi juga dari calon pelanggan, seperti yang terjadi di Kecamatan Kresek. Masyarakat wilayah tersebut sudah sangat lama berharap dapat menjadi pelanggan PDAM karena buruknya kualitas air tanah di daerah mereka. PDAM sempat membuka pendaftaran sambungan baru sehingga masyarakat berbondong-bondong 18

mendaftar. Tetapi setelah sekian tahun belum ada realisasi, karena PDAM memang belum mampu menyediakan debit air untuk disalurkan ke wilayah tersebut. Akibatnya, calon pelanggan pun menuntut PDAM untuk menepati janji mereka. FKP cabang Kresek kemudian mengadakan temu warga antara masyarakat dengan PDAM untuk berdialog secara langsung mengenai kendala yang dihadapi dalam merealisasikan sambungan baru di Kecamata Kresek. Calon pelanggan di Kecamatan Kresek pun akhirnya dapat mengerti kesulitan yang dihadapi PDAM dan tidak lalu terlalu menuntut. FKP Cabang Kresek juga melakukan langkah strategis untuk mengatasi pencemaran air baku PDAM oleh limbah industri di wilayah mereka. Pencemaran limbah industri tersebut menyebabkan instalasi pengolah air minum di Kresek berhenti berproduksi. Akhirnya, FKP Cabang Kresek mengirim surat ke Bupati Tangerang dan ditembuskan ke Gubernur Banten agar dapat membantu dalam mengatasi permasalahan limbah industri tesebut. Sebagai respon, pihak PDAM melakukan pengerukan bantaran kali di dekat intake air baku IPA Kresek, sehingga produksi berjalan kembali. Secara individu, setiap anggota forum juga selalu melaksanakan pemantauan, pencatatan dan pelaporan pelayanan PDAM di wilayah tempat tinggal masing-masing. Dengan mendapatkan akses langsung kepada manajemen PDAM di wilayah pelayanan masingmasing, maka setiap informasi yang disampaikan oleh anggota forum dapat direspon dengan cepat. Selain itu, forum juga secara rutin melakukan berbagai kegiatan sosialisasi terkait tugas dan

fungsi forum dan adanya perwakilan pelanggan di wilayah-wilayah pelayanan PDAM. Melalui berbagai kegiatan FKP di masyarakat, dapat terjaring pula aspirasi pelanggan dan masyarakat yang berguna untuk peningkatan pelayanan PDAM. Berbagai peran FKP tersebut mendapatkan pengakuan dari pihak PDAM, baik secara formal maupun informal. Secara formal, pengakuan diwujudkan dalam bentuk Keputusan Direksi PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Nomor: 690/ Kep. 45-Huk/2015 tentang Penetapan Pengurus Forum Komunikasi Pelanggan PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Periode 2015-2018, fasilitasi penyusunan AD/ART forum, dan penyusunan program kerja forum yang dapat dibiayai dengan anggaran PDAM. Secara informal, manajemen PDAM juga berusaha membangun kedekatan dengan anggota forum dengan menggelar beberapa acara gathering yang sifatnya kekeluargaan. Forum juga selalu diundang untuk hadir dalam acaraacara di PDAM, seperti peresmian call center PDAM yang bertujuan untuk lebih meningkatkan interaksi antara pelanggan dengan pihak PDAM. Pengakuan terhadap FKP tidak hanya datang dari PDAM, melainkan juga dari Pemerintah Daerah. Pada tanggal 2 Maret 2016, FKP mendapatkan kesempatan beraudiensi dengan Bupati

Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar. Dalam kesempatan itu, FKP PDAM TKR memaparkan peran dan fungsi FKP serta program kerja mereka. Zaki Iskandar yang terkesan dengan kiprah FKP kemudian memberikan komitmennya untuk mendukung FKP PDAM TKR dan mengajak mereka untuk terlibat dalam upaya peningkatan pelayanan air minum di Tangerang. Secara spesifik, Zaki Iskandar meminta FKP PDAM TKR bekerja sama dengan PDAM TKR dalam memperjuangkan izin kewenangan pengelolaan embung Patrasana agar dapat dimanfaatkan airnya oleh PDAM untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, khususnya di Kecamatan Kresek. FKP PDAM TKR berencana untuk mengirim surat kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla untuk dapat beraudiensi langsung kepada beliau dan berdiskusi terkait kewenangan pengelolaan embung Patrasana. Memaksimalkan Peran FKP Agar FKP dapat memaksimalkan perannya, PDAM TKR dibantu IUWASH memfasilitasi berbagai kegiatan peningkatan kapasitas para anggota FKP. Selain pelatihan, para pengurus FKP juga diberi kesempatan untuk melakukan kunjungan studi banding ke FKP di PDAM-PDAM lain yang memiliki program serupa. Pada bulan Februari 2016, pengurus FKP PDAM TKR, didampingi oleh perwakilan PDAM TKR, mengikuti studi banding ke FKP PDAM

Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Semarang. Dalam kunjungan tersebut, mereka dapat bertukar pengalaman dan saling memberikan masukan dengan para pengurus FKP dan staf PDAM lainnya. Sekretaris FKP PDAM Tangerang, Teguh mengatakan, kunjungan belajar tersebut telah memberikan gambaran mengenai peran FKP secara lebih komprehensif dan memotivasi FKP untuk mereplikasi hal-hal positif yang telah dilakukan di sana dan lebih aktif lagi ke depan. Meski pendampingan IUWASH telah usai, PDAM TKR berjanji untuk memberikan peran kepada FKP PDAM TKR dalam mendukung kegiatan PDAM di lapangan. Saat ini, PDAM TKR masih melakukan konsolidasi internal untuk menentukan program dan mekanisme yang akan diberikan kepada FKP. Komitmen PDAM TKR dalam anggaran tahunan untuk FKP dipastikan akan disetujui oleh direksi. Sebaliknya, FKP PDAM TKR diharapkan dapat membantu PDAM melaksanakan sosialisasi tentang berbagai program PDAM, memperkenalkan layanan pengaduan 24 jam kepada masyarakat di seluruh wilayah pelayanan PDAM TKR, meningkatkan pengawasan dan pelaporan kebocoran jaringan PDAM dan semakin giat melakukan pemantauan serta melaporkan kinerja pelayanan PDAM TKR di wilayah masing-masing.

Foto: Des SYAFRIZAL

Menjaga Debit Mata Air Sukacai dengan Sumur Resapan

Desa Sukacai kini telah memiliki 42 sumur resapan yang tersebar di sekitar Mata Air Sukacai. Sumur resapan ini dibangun untuk menambah cadangan air tanah dengan cara meresapkan air hujan kedalam tanah atau disebut â&#x20AC;&#x153;menabung airâ&#x20AC;?. Upaya ini dapat meningkatkan jumlah debit mata air Sukacai, yang telah mengalami penurunan debit air sebanyak 4 liter per tahun. Namun, jumlah sumur resapan ini belum cukup signifikan untuk menambah kapasitas air. Idealnya paling tidak ada 1000 unit sumur resapan. Untuk itu, butuh kontribusi nyata berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun omasyarakat untuk bersamasama menyelamatkan Mata Air Sukacai ini dengan membangun sumur resapan karena mata air ini sesungguhnya adalah jantung kehidupan bagi masyarakat di Kota Serang dan daerah sekitarnya.

Salah satu dari 42 sumur resapan yang dibangun oleh masyarakat untuk menjaga debit Mata Air Sukacai, Kabupaten Serang.

Penurunan Debit Mata Air Sukacai Desa Sukacai yang terletak di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang bagian selatan ini menjadi salah satu sumber utama penyedia air bersih yang berasal dari mata Air Sukacai dan Citaman yang dimanfaatkan oleh warga Kota/ Kabupaten Serang dan masyarakat sekitarnya, baik untuk pertanian serta kebutuhan lainnya. Sejak tahun 1978, PDAM Tirta Al-Bantani Kabupaten Serang telah memanfaatkan mata air Sukacai sebagai sumber air baku mereka. Saat itu, debit mata air Sukacai mencapai 140 liter per detik dan mampu mencukupi kebutuhan air bersih dari sekitar 8.000 sambungan rumah di Kota Serang. Seiring dengan waktu, debit mata air Sukacai mengalami penurunan yang cukup drastis. Pengukuran debit mata air Sukacai pada tahun 1995 menunjukkan sekitar 60 liter per detik atau hampir setengah dari debit mata air semula. Pada pengukuran terakhir pada tahun 2012 yang dilakukan USAID IUWASH, debit mata air Sukacai hanya mencapai 27 liter per detik. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan rata-rata debit mata air Sukacai adalah 4 liter per tahun. Apabila penurunan debit mata air ini dibiarkan berlanjut dan tidak dilakukan upaya penyelamatan, maka dalam kurun waktu 21

tujuh tahun kedepan, mata air Sukacai diperkirakan akan kering sehingga masyarakat di Kota dan Kabupaten Serang tidak lagi mendapat pelayanan air bersih. Sebagai tindakan preventif, PDAM Tirta Al-Bantani Kabupaten Serang pun terpaksa menutup atau memutus sebanyak 3.000 sambungan rumah pada kurun tahun 2012-2013 karena kurangnya air baku yang dapat diolah menjadi air bersih.. Bagi masyarakat, walau air masih bisa dinikmati sampai musim kemarau, tetapi jumlahnya dirasakan semakin berkurang. Hal tersebut dialami oleh H. Dahlan, salah satu warga Desa Sukacai yang tempat tinggalnya berjarak sekitar 1 kilometer dari mata air. H. Dahlan mengatakan bahwa pada saat musim kemarau, air sumur yang dimilikinya tidak berair. Padahal 10 tahun sebelumnya hal itu tidak pernah terjadi dan menurutnya, kini ia juga sering melihat warga yang langsung mengambil air dari mata air dengan menggunakan jerigen. Berdasarkan hasil pengamatan dan studi Kajian Kerentanan Akibat Perubahan Iklim yang dilakukan oleh IUWASH, penurunan debit mata air di desa ini terjadi karena dua faktor, yaitu karena alih fungsi lahan di daerah yang sebenarnya menjadi tangkapan

Namun mengingat anggaran program hanya cukup untuk 41 unit sumur resapan, maka pemilihan lokasi diprioritaskan di halaman warga yang tinggal di dekat mata air, dengan alasan untuk mempermudah dalam perawatan dan pemantauan sumur resapan. Sebagai bentuk komitmen warga, 41 surat kesediaan bekerjasama dan kesiapan dari para pemilik lahan untuk dibuat sumur resapan telah ditandatangani oleh pemilik lahan dengan diketahui oleh Kepala Desa. Proses selanjutnya adalah verifikasi dan pengukuran lahan milik warga yang bersedia mmembangun sumur resapan.

Foto: IUWASH Jawa Barat - DKI Jakarta - Banten

Rutinas warga Desa Sukacai yang harus mengambil dan mengangkut air dari mata air yang terletak beberapa kilometer dari rumahnya.

air, seperti hutan dikonversi menjadi pemukiman dan perkebunan, serta dampak kekeringan yang berkepanjangan akibat perubahan iklim global. Fakta itu mendorong IUWASH untuk memfasilitasi para pemangku kepentingan terkait dengan sumber air di Kabupaten Serang, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), PDAM, dan Pemerintah Desa Sukacai beserta tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk mempertahankan dan meningkatkan kapasitas air. Teknologi yang kemudian dipilih untuk itu adalah dengan membangun sumur resapan. Sebuah teknologi sederhana yang dapat mengembalikan air limpasan hujan ke dalam tanah secara efektif.

Menabung Air dengan Sumur Resapan Sebagai langkah pertama mewujudkan gagasan pembangunan sumur resapan ini, IUWASH bersama BPLH, PDAM, dan Pemerintah Desa pada akhir Oktober 2014, melakukan survei tempattempat yang akan dibangun sumur resapan. Berdasarkan survei tersebut, maka ditentukan sebanyak 41 lokasi pembangunan sumur resapan di Desa Sukacai. Selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilik lahan tentang fungsi, manfaat dan proses pembangunan sumur resapan yang akan melibatkan masyarakat pemilik lahan dalam pembangunannya. Masyarakat menyambut baik rencana tersebut, bahkan bersedia memberikan lahannya dipakai untuk pembangunan sumur resapan sekalipun tidak mendapat ganti rugi. 22

Sebagai langkah awal, lahan-lahan untuk sumur resapan diberi patok. Setelah itu, warga diajak untuk mempraktekkan cara membuat satu sumur resapan secara langsung yang difasilitasi oleh IUWASH. Dengan demikian, warga akan dapat membuat sendiri sumur resapan di lokasi lain. Pada saat praktik, warga juga dibekali dengan tata cara merawat sumur resapan agar dapat berfungsi secara optimal. Kegiatan pematokan lahan untuk lokasi sumur resapan dimulai pada 20 November 2014. Dalam waktu sekitar dua bulan, 41 sumur resapan selesai dibangun di Desa Sukacai. Sumur resapan itu kini telah berfungsi mengembalikan air hujan ke dalam tanah. Tidak ada lagi genangan air di sekitar rumah karena air hujan yang selama ini mengalir ke jalan-jalan kini langsung masuk ke dalam sumur resapan. Butuh Tambahan Sumur Resapan untuk Selamatkan Mata Air Sukacai Sesuai dengan tujuannya, sumur resapan dibangun guna meningkatkan

Foto: Wisnu Purnomo Sidhi

Foto: IUWASH Jawa Barat - DKI Jakarta - Banten

Solihin Kepala Desa Sukacai

Warga Desa Sukacai, Uci Sanusi (bersarung biru) menunjukkan sumur resapan yang telah dibangun di halaman depan rumahnya.

kapasitas air di Mata Air Sukacai. Namun, sumur resapan yang baru berjumlah 41 unit ini belum secara signifikan dapat meningkatkan kapasitas mata air yang menurun hampir 4 liter per detik. Menurut Asep Mulyana, Climate Change Adaptation Specialist IUWASH, jumlah ideal sumur resapan di Desa Sukacai adalah 1.000 unit. Dengan jumlah itu, selain akan dapat mengimbangi laju penurunan mata air juga dapat meningkatkan kapasitas air.

Semakin banyak sumur resapan, semakin banyak pula cadangan air tanah. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Banten harus turun tangan karena yang berkepentingan terhadap mata air ini tidak hanya Kabupaten Serang.

Untuk mewujudkannya dibutuhkan dukungan dari para pemangku kepentingan, khususnya PDAM Tirta AlBantani untuk berinvestasi membangun sumur resapan di Desa Sukacai. Pemerintah Provinsi Banten melihat program sumur resapan ini perlu terus dikembangkan, mengingat sumber air minum Kota Serang yang merupakan ibukota Provinsi Banten, berasal dari mata air Sukacai yang terletak di Desa Sukacai. 23

Kerjasama antara para pemangku kepentingan saat membangun 41 sumur resapan ini, bisa menjadi contoh kerjasama yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan akan menjadi satu jaminan keberlanjutan fungsi sumur resapan. Masyarakat harus merawat sumur resapan supaya tetap berfungsi optimal, bukan hanya para pemilik lahan tempat sumur resapan dibangun, tapi juga warga yang turut memanfaatkan sumur resapan tersebut.

Foto: Wisnu Foto: Purnomo Des SYAFRIZAL Sidhi

Kredit Mikro PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi Jaring 1.344 Pelanggan Baru

Meningkatkan akses layanan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membutuhkan pendekatan khusus. Menyadari hal tersebut, PDAM Tirta Patriot memberlakukan skema khusus kredit air minum. Selain biaya sambungan baru yang dapat dicicil, MBR juga mendapatkan keringanan setengah dari harga normal biaya pemasangan sambungan baru. Tidak hanya itu, PDAM Tirta Patriot juga memberlakukan sistem pengumpulan uang jaminan pada saat survey minat pelanggan yang selain â&#x20AC;&#x153;memaksaâ&#x20AC;? warga untuk menjadi pelanggan, proses pemasangan sambungan juga akan lebih efekif karena pembatalan pemasangan sambungan secara sepihak dari warga pun menjadi berkurang.

Kantor PDAM Tirta Patriot, Kota Bekasi.

Upaya Peningkatan Cakupan Layanan Air Bersih di Kota Bekasi PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi telah melayani kebutuhan air minum warga Kota Bekasi sejak tahun 2006. Sebelumnya, sebagian warga Kota Bekasi masuk dalam wilayah pelayanan PDAM Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi. Namun sampai dengan tahun 2012, cakupan layanan air PDAM Tirta Patriot baru mencapai 27% dari total jumlah penduduk. Karena itu, berbagai upaya dilakukan PDAM Kota Bekasi untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum. Angka kemiskinan di Kota Bekasi masih tinggi, sehingga kemampuan masyarakat untuk dapat mengakses air minum dari PDAM, terutama pada saat penyambungan pertama kali juga dirasa terlalu berat. Di sisi lain, anggaran PDAM Tirta Patriot juga sangat terbatas. Untuk mengatasi hal itu, PDAM Tirta Patriot membutuhkan terobosan agar warga Kota bekasi yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mau dan mampu mengakses air bersih. Selain untuk dapat memenuhi target layanan 100 - 0 - 100, PDAM Tirta Patriot juga harus berupaya untuk mengurangi pengambilan air tanah, mengurangi pencemaran air, dan pelestarian lingkungan.

PDAM Tirta Patriot sebelumnya telah menerima program hibah dari AusAID pada tahun 2012 untuk meningkatkan akses layanan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini memberikan hibah pemasangan jalur perpipaan mulai dari jaringan perpipaan primer hingga sekunder dan warga diharuskan membiayai sendiri pemasangan pipa dari jalur sekunder ke rumah masing-masing dengan cara kredit. Namun rupanya program ini kurang berhasil. Banyak calon pelanggan yang sudah menyatakan berminat mengikuti program, tetapi ketika petugas PDAM akan melakukan penyambungan, mereka membatalkan niat itu. Alasan dari para calon pelanggan yang menolak pemasangan sambungan dari PDAM pada umumnya adalah tidak mempunyai uang untuk membayar uang muka. Belajar dari Kegagalan Belajar dari pengalaman tersebut, PDAM Tirta Patriot pun mencari pendekatan lain untuk meningkatkan pelayanan air bersih mereka kepada masyarakat Kota Bekasi. Maka ketika IUWASH yang mempunyai inisiatif serupa dalam meningkatkan akses air minum dilakukan dengan pendekatan yang berbeda datang menawarkan kerja sama, PDAM Tirta Patriot pun menyambutnya dengan tangan terbuka.

Foto: Des SYAFRIZAL

Rapat Tim Perencanaan dan Pemasaran PDAM Tirta Patriot membahas capaian program kredit mikro sambungan baru PDAM.

Pendekatan baru tersebut mengharuskan warga untuk membayar uang muka pada saat calon pelanggan menyatakan berminat menjadi pelanggan. Uang jaminan ditentukan sebesar Rp 45.000 dengan ketentuan dana tersebut dibayar pada saat survei dilakukan dan responden menyatakan berminat untuk menjadi pelanggan. Dana tersebut kemudian akan diperhitungkan untuk biaya sambungan baru. Apabila ada calon pelanggan membatalkan pemasangan sambungan baru, dana tersebut tidak dapat diminta kembali.

Syarat lain, calon pelanggan adalah warga yang rumahnya memiliki daya listrik di bawah 900 Watt. Dalam hal ini, PDAM memberikan keringanan untuk biaya pemasangan sambungan baru bagi MBR, berupa potongan sebesar 50%. Sehingga biaya pemasangan sambungan yang biasanya dihargai Rp 1,2 juta per sambungan, menjadi Rp 600.000 per sambungan. Pembayarannya pun dapat diangsur sebagai berikut: • Pada saat pemasangan, calon 26

•

pelanggan membayar sebesar Rp 20.000. Biaya tersebut akan dikurangi dengan ‘uang muka’ (Rp 45.000) yang dibayarkan saat survei pelanggan. Sehingga calon pelanggan pada saat pemasangan hanya membayar sebesar Rp 155.000. Sisanya sebesar Rp 400.000 diangsur selama 4 bulan dengan besar cicilan Rp 100.000 per bulan.

Setelah pendekatan ini mendapat persetujuan dari Direktur Utama PDAM Tirta Patriot, PDAM bersama IUWASH

melakukan sosialisasi program Kredit Mikro Air Minum ini kepada kelompokkelompok masyarakat yang belum menjadi pelanggan PDAM. Pada saat sosialisasi ini, tata cara akses kredit air minum serta pemberlakuan uang jaminan juga disampaikan. Selanjutnya PDAM Tirta Patriot bersama IUWASH melakukan survei kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang belum menjadi pelanggan PDAM. Ketika calon pelanggan berminat untuk menyambung, saat itu juga para calon pelanggan diminta memberikan uang jaminan kepada PDAM Tirta Patriot. Rupanya pada saat survei tahap pertama, sebagian besar warga belum mengetahui tata cara untuk menjadi pelanggan PDAM. Bahkan ditemukan juga sejumlah warga yang belum mengenal keberadaan PDAM Tirta Patriot. Melihat kondisi tersebut, maka hal ini menjadi masukan bagi PDAM Tirta Patriot untuk tetap melakukan sosialisasi di lokasi-lokasi atau diwilayah pelayanan PDAM lainnya di luar wilayah program yang belum terlayani. Agar lebih efektif, IUWASH bersama Tim PDAM Tirta Patriot melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan untuk menyusun rencana kegiatan sosialisasi dan dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi untuk membantu memberikan penyuluhan tentang air minum yang sehat. Minat Masyarakat Akses Kredit Air Minum Tinggi Upaya PDAM Tirta Patriot dalam menambah jumlah pelanggan dengan pendekatan pemberlakuan uang jaminan ini ternyata membuahkan hasil. Pada awal 2015, tercatat sebanyak 1.344 rumah tangga telah menjadi pelanggan PDAM Tirta Patriot. Sebagian merupakan MBR yang mendapatkan akses sambungan air minum PDAM melalui jalur kredit.

Para pelanggan tersebut pada umumnya menyatakan puas menjadi pelanggan baru PDAM Tirta Patriot. Mereka merasa sangat terbantu dengan kredit mikro air minum. Salah satunya adalah Ibu Sitompul, warga Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara. Sitompul menyatakan program kredit dari PDAM Tirta Patriot ini sangat membantu dalam mewujudkan cita-citanya untuk menjadi seorang pelanggan PDAM.

Sebelum ada program kredit mikro untuk sambungan PDAM ini, kami enggan menjadi pelanggan, karena biaya sambungan cukup tinggi. Kami lebih mengutamakan untuk biaya pendidikan anak. Namun dengan adanya program ini kami mendapatkan keringanan dalam biaya sambungan baru, dari yang semula Rp 1,2 juta menjadi Rp 600.000 yang dapat diangsur selama 4 bulan. Ibu Sitompul warga Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara

Perubahan sikap dari sebagian warga Kota Bekasi yang sebelumnya tidak tertarik atau tidak mengetahui cara menjadi pelanggan PDAM lalu kemudian memutuskan menjadi pelanggan, merupakan gambaran keberhasilan pendekatan baru yang digunakanoleh PDAM Tirta Patriot

ini. Hal ini dapat dinilai dari dua sisi: baik dari sisi metode keanggotaan yang ditawarkan (adanya fasilitas kredit bagi MBR), maupun metode pendekatan survei dan sosialisasi yang melibatkan multipihak. Kini, tugas PDAM Tirta Patriot yang tersisa adalah memperbanyak dan memperluas wilayah kegiatan sosialisasi serta mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas layanan kepada warga Kota Bekasi.

Foto: Des SYAFRIZAL

Master Meter: Solusi Penyediaan Air Bersih Bagi MBR Jakarta

Setelah penantian panjang, warga RW 022, Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara, salah satu pemukiman yang berdiri di tanah “ilegal”, akhirnya mendapatkan akses air bersih sejak Januari 2016 yang lalu. Kini, warga RW 022 Kampung Tanah merah tidak perlu lagi mengeluarkan uang hingga ratusan ribu rupiah untuk mendapatan air bersih. Warga tidak perlu lagi mengantri lama untuk membeli air, tidak lagi harus risau mandi karena tak lagi terpaksa mandi dengan air payau dan tidak lagi harus sering mengganti perabotan yang cepat karatan karena terkena air yang kurang bersih.

Status Tanah Ilegal, Akses Air Bersih Terhambat Tanah Merah tergolong unik karena kampung tersebut termasuk dalam tiga wilayah kelurahan, yakni Rawa Badak Selatan dan Tugu Selatan di Kecamatan Koja serta Kelapa Gading di Kecamatan Kelapa Gading. Kampung Tanah Merah ini terkenal sebagai “kampung abu-abu”, karena lokasinya yang berada di atas tanah milik negara. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 190/HGB/ DA/76 tertanggal 5 April 1976, Tanah Merah merupakan milik negara dengan status hak guna bangunan atas nama Pertamina dan pernah dibebaskan oleh Pertamina pada tahun 1992 dengan pola ganti rugi. Ada sekitar 70 hektar dari total luas lahan 153 hektar yang ditempati oleh sekitar 12 ribu jiwa. Selama puluhan tahun, warga yang menempati kampung ini tidak ‘diakui’ oleh negara sehingga warga di kampung ini tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Mereka terpaksa harus “menumpang” KTP di tempat lain, bahkan ada pula yang terpaksa “menembak” KTP. Akibatnya, warga yang tinggal di kampung ini sama sekali tidak memiliki akses pelayanan kesehatan, pendidikan ataupun pembangunan infrastruktur.

Warga RW 022, Tanah Merah, Jakarta Utara yang telah mendapatkan akses air bersih.

Namun melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Joko Widodo, sejak bulan November 2013, warga Kampung Tanah Merah diakui sebagai warga 29

DKI Jakarta. Mereka pun akhirnya diperbolehkan untuk membentuk Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang sebelumnya tidak diperbolehkan untuk mempermudah proses administrasi warga. Selain itu, warga Kampung Tanah Merah juga kini berhak memiliki KTP yang pendataan dan pendistribusian masih berjalan hingga tahun 2016 ini. Walau sudah mendapatkan hak sebagai warga negara yang resmi, namun mengingat status tanahnya yang ilegal, warga tetap tidak dapat menikmati berbagai fasilitas dasar, seperti akses air bersih dari PAM Jaya. Hal ini karena warga tidak memiliki surat kepemilikan tanah yang merupakan salah satu syarat untuk menjadi pelanggan PAM Jaya. Warga pun akhirnya terpaksa membeli air bersih dari depo air dengan harga yang cukup tinggi. Rata-rata setiap keluarga mengeluarkan biaya hingga Rp 18.000 per hari atau sekitar 500.000 per bulan untuk membeli air bersih. Air yang dibeli itupun hanya untuk kebutuhan minum dan masak, dan membilas saat mandi atau mencuci baju. Warga tetap memanfaatkan air tanah yang payau untuk kebutuhan sehari-hari lainnya. Pengeluaran yang sangat besar ini tentu sangat memberatkan bagi warga Kampung Tanah Merah yang kebanyakan berpenghasilan rendah.

Foto: Des SYAFRIZAL

Konstruksi ground tank dan roof tank untuk master meter di Tanah Merah RW 022.

Melihat persoalan itu, IUWASH berupaya untuk mendorong PAM Jaya dan dua perusahaan penyedia air bersih rekanan PAM yaitu Palyja dan Aetra untuk menyediakan meter induk (master meter) di beberapa lokasi yang status tanahnya ilegal seperti Tanah Merah. PAM Jaya menyambut baik niat IUWASH, karena prinsip PAM Jaya adalah bahwa setiap warga berhak mendapatkan akses air bersih, terlepas dari status tempat tinggal mereka yang berada diatas tanah ilegal. Selain Tanah Merah, PAM Jaya dan IUWASH sepakat untuk membangun master meter di tiga lokasi lain di DKI Jakarta, yaitu Rawa Buaya, Cilincing, dan Pulo Gebang. Ketiga lokasi tersebut dipilih karena berciri serupa dengan Tanah merah, yaitu termasuk daerah ‘ilegal’ dan merupakan wilayah miskin perkotaan. Kerjasama Membangun Master Meter Sebelumnya, Palyja dan Aetra sudah mengembangkan layanan yang mirip dengan master meter. Namun master

Foto: Des SYAFRIZAL

Anggota KSM mencatat meter pelanggan.

meter tersebut dikelola oleh individuindividu sebagai usaha pribadi. Tarif air ditentukan sendiri oleh pemilik master meter dengan rata-rata memberikan tarif mencapai Rp 50.000 per meter kubik. Air inilah yang dibeli oleh kebanyakan warga di keempat wilayah berstatus tanah “ilegal” tersebut. Sementara konsep master meter yang IUWASH kembangkan berbasis masyarakat. Dalam arti, pihak PAM menyediakan master meter, sementara pengelolaan, perawatan ataupun pelanggan, diserahkan kepada warga sendiri melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai pengelola. Penentuan tarif air juga ditentukan melalui kesepakatan antara pengelola dan pelanggan, sesuai dengan dengan kebutuhan dan kemampuan warga. Konsep yang ditawarkan oleh IUWASH ini membuat pihak PAM Jaya, Palyja dan Aetra tertarik untuk mengembangkan skema master meter seperti itu. Sebagai payung hukum pembangunan master meter di 30

DKI Jakarta, PAM Jaya menerbitkan Surat Keputusan Direksi PAM Provinsi DKI Jakarta No. 97 Tahun 2015 tentang Penyediaan Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Master Meter. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PAM Jaya tersebut, kebijakan PAM Jaya untuk pembangunan master meter ini adalah: a) Pengelola memberikan uang deposito sebesar Rp 7,5 juta yang nantinya akan dikembalikan bila pengelolaan diakhiri dengan syarat tidak ada tunggakan; b) Volume pemakaian antara 500 – 1.000 m3 per bulan; dan c) Harga jual air dari Palyja dan Aetra ke pengelola Rp 7.450 per m3 dan biaya administrasi Rp 1.490. Untuk mendukung pembangunan master meter, IUWASH juga menggandeng Asian Development Bank (ADB) yang memberikan hibah sebesar Rp 500 juta bagi pembangunan infrastruktur jaringan perpipaan dengan target 500 sambungan rumah. SPEAK (Strategi Pengkajian Edukasi Alternatif untuk Komunikasi), sebuah lembaga non-pemerintah yang

bergerak dalam bidang komunikasi juga dilibatkan sebagai mitra lokal ADB untuk mendukung strategi pemberdayaan masyarakat di empat lokasi master meter tersebut.

untuk menjadi pelanggan yang bentuknya adalah kesediaan berkontribusi untuk membeli tanah untuk peletakan kotak master meter dan konstruksi ground tank/ roof tank.

Mempersiapkan KSM Sebagai Pengelola Master Meter Satu prasyarat penting dalam pembangunan master meter adalah kesiapan warga untuk mengelola master meter. Untuk itu, perlu dibentuk sebuah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang merupakan perwakilan pelanggan sebagai pengelola master meter, karena rekening master meter yang tercatat adalah atas nama KSM.

Setelah master meter beroperasi, tugas utama KSM adalah mengumpulkan tagihan air dari para pelanggan, merawat dan memelihara sarana master meter dan bertanggung jawab terhadap komunitas maupun perusahaan penyedia air bersih di daerah tersebut.

Sebelum master meter beroperasi, kelembagaan KSM harus sudah siap, lengkap dengan sistem pengelolaan master meter itu sendiri. Setelah KSM dibentuk, para anggota diberikan pelatihan dan pendampingan mengenai pengelolaan master meter. Untuk memperkuat kapasitas sekaligus memberikan motivasai para anggota KSM, para pengurus KSM yang terpilih juga diajak untuk studi banding ke beberapa wilayah lain yang telah mengembangkan kegiatan serupa. Setelah KSM dinyatakan sudah siap beroperasi, KSM kemudian diharuskan membuat peraturan terkait biaya berlangganan yang disepakati bersama dengan calon pelanggan master meter. Bersamaan dengan penguatan KSM, pembangunan master meter pun berjalan. Untuk membangun master meter membutuhkan sebidang lahan. KSM mengorganisir warga untuk menyediakan lahan yang dibutuhkan dengan melakukan survei minat warga

Dengan Master Meter, Masyarakat “Ilegal” Dapat Mengakses Air Bersih Sejak Januari 2016, 309 Kepala Keluarga (KK) di Tanah Merah, 50 KK di Rawa Buaya, 40 KK di Cilincing, dan 100 KK di Pulo Gebang sudah dapat menikmati air bersih. Sandinah, warga RT 07 RW 022 Kampung Tanah Merah juga merasakan kegembiraan yang sama mendapatan air bersih.

Puluhan tahun saya terpaksa beli air untuk kebutuhan minum, masak, sikat gigi, membilas saat mencuci baju dan mandi Karena air tanah di sini asin, sabun tidak mau berbusa. Kini karena udah ada master meter, air langsung mengalir ke rumah saya. Saya tak perlu lagi panas-panas mendorong gerobak untuk beli air,” Sandinah Warga RT 07 RW 022 Kampung Tanah Merah

Markim, warga Kampung Pulo Gebang yang juga Ketua KSM mengatakan bahwa pada awalnya ia tidak percaya air perpipaan PAM dapat mengalir hingga wilayahnya. “Sebelumnya, beberapa kali mengajukan pemasangan air ke PT Aetra tidak ada kejelasan. Ternyata, dapat juga akhirnya kami menikmati air bersih berkat master meter ini,” Markim bercerita. Dadi Setya Wijanarko, bendahara KSM Tanah Merah RW 022 yang pernah merasakan betapa sulitnya dia bersama warga memperjuangkan identitas kampung mereka, kini merasa bahwa perjuangan yang mereka lakukan tidak sia-sia. “Sudah puluhan tahun kami berjuang, akhirnya kami bisa hidup lebih layak. Kami akan jaga master meter ini dengan sebaiknya-baiknya. Uang yang kami peroleh dari iuran warga akan kami pergunakan untuk membangun kampung ini, seperti untuk memperbaiki jalan akses ke kampung,” cerita Dadi dengan bangga. Hasil yang diperoleh di keempat kampung ini menunjukkan bahwa skema master meter dapat menjadi alternatif bagi perusahaan penyedia air minum untuk dapat meningkatkan pelayanan air bersih, terutama bagi warga yang berpenghasilan rendah yang tinggal di tanah ‘ilegal’. Walau belum semua warga yang tinggal di keempat kampung itu menikmati air bersih, namun setidaknya mereka bisa mengakses air bersih dari tetangga yang menjadi pelanggan. Praktik baik ini diharapkan menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan serupa di tempat lain.

Foto: Des SYAFRIZAL

Sistem Master Meter Kabupaten Tangerang Tumbuhkan Kemandirian KSM Kelola Air Bersih

â&#x20AC;&#x153;Kini, KSM Permata Rajeg, sudah bisa mengelola sendiri master meter. Tantangan paling berat yang kami hadapi adalah pada saat awal beroperasinya master meter, harus meyakinkan warga bahwa master meter harus dikelola sendiri oleh warga dan tarif air yang sedikit lebih tinggi dari tarif PDAM untuk biaya operasi dan pemeliharaan master meter. Menurut saya, perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat terlebih dulu baru kemudian dilakukan pembangunan master meter.â&#x20AC;? kata Teguh, mantan Bendahara Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Permata Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang.

Bendahara Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Permata Rajeg, Teguh, mengecek penggunaan air bersih salah satu rumah tangga pelanggan sistem Master Meter.

Pembentukan KSM Pengelola Master Meter Salah satu upaya yang dilakukan oleh PDAM Tirta Kerta Raharja (TKR) Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum sekaligus menurunkan tingkat kehilangan air adalah memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat melalui sistem master meter. Program master meter di Kabupaten Tangerang dilakukan di tiga pemukiman, yaitu Perumahan Griya Berkah Insani (GBI), Perumahan Permata Rajeg dan Kampung Subur Makmur yang berlokasi di Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang. Awalnya, pelayanan air minum melalui master meter di ketiga lokasi ini belum dikelola oleh masyarakat sendiri dan belum jelas siapa yang bertanggung jawab untuk mengelolanya. Ketidakpastian ini menimbulkan beberapa masalah dalam pengoperasian dan pemeliharaan master meter, misalnya kebocoran pada pipa yang dibiarkan saja oleh warga karena menganggap masalah kebocoran pipa adalah tanggung jawab PDAM. Padahal dalam konsep master meter, PDAM hanya bertanggung jawab sampai di tingkat master meter saja, sementara jaringan dari master meter ke rumah pelanggan menjadi tanggung jawab masyarakat sendiri. 33

Untuk itu, PDAM TKR bekerja sama dengan IUWASH beserta kelurahan dan kecamatan setempat, sepakat untuk membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai pihak yang nantinya akan bertanggung jawab untuk pengelolaan master meter di masing-masing lokasi. Tiga Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pun terbentuk, yaitu KSM GBI yang bertanggung jawab untuk mengelola master meter di Perumahan GBI, KSM Permata Rajeg di Perumahan Permata Rajeg dan KSM Subur Makmur di Kampung Subur Makmur. Pembentukan KSM di ketiga lokasi ini sebenarnya terlambat karena KSM dibentuk setelah instalasi master meter dan pelayanan air minum sudah dilakukan. Padahal seharusnya KSM dibentuk terlebih dahulu sebelum master meter dipasang. Pemberdayaan Masyarakat Pada tahap awal, IUWASH dan PDAM TKR memfasilitasi masyarakat menyusun struktur kepengurusan dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) KSM sebagai pedoman bagi KSM kedepannya. Dalam rangka keberlanjutan pelayanan air minum melalui skema master meter, sangat perlu dilakukan pemberdayaan masayarakat, baik kepada pengurus KSM agar mampu mengelola Master Meter dengan baik, maupun kepada

dibuat sebelumnya dan peraturan dari PDAM. Satu hal yang cukup membebani pengurus KSM saat awal mengemban tugas mereka adalah mengubah cara pandang masyarakat bahwa master meter harus dikelola sendiri oleh warga, bukan oleh PDAM, serta menjawab pertanyaan dari masyarakat mengenai tarif air minum antara yang diberlakukan di tingkat pelanggan dengan tarif di master meter yang sedikit lebih mahal dibandingkan tarif berlaku di PDAM.

Foto: Des SYAFRIZAL

Warga Perumahan Permata Rajeg penerima manfaat suplai air bersih sistem Master Meter.

masyarakat pelanggan master meteruntuk mengetahui hak dan tanggung jawab mereka sebagai pelanggan master meter. Untuk memberikan gambaran secara langsung cara pengelolaan Master Meter, IUWASH memfasilitasi pengurus dari ketiga master meter yang terdiri Ketua, Bendahara dan Sekretaris dari masingmasing KSM melakukan kunjungan belajar ke beberapa lokasi master meter lain yang juga didampingi oleh IUWASH, yaitu di Penjaringan, Jakarta Utara dan di Kabupaten Sidoarjo untuk melihat dan mempelajari langsung cara pengelolaan master meter di ke dua tempat tersebut. Setelah kunjugan tersebut, IUWASH bersama PDAM TKR melakukan serangkaian pelatihan tentang pengelolaan master meter, pengelolaan keuangan serta teknis yang terkait dengan instalasi jaringan perpipaan termasuk perawatannya bagi pengurus KSM.

Manfaat dari pelatihan tersebut langsung dirasakan oleh para pengurus KSM yang turut serta. Salah satunya adalah Teguh, bendahara KSM Permata Rajeg. Teguh mengungkapkan bahwa setelah mengikuti pelatihan, dia menjadi lebih mengerti tentang teknis instalasi perpipaan dan menyadari bahwa terjadi banyak ketidaksesuaian pada proses pemasangan master meter di wilayahnya. â&#x20AC;&#x153;Coba saya paham teknis instalasi perpipaan saat pembangunan jaringan pipa master meter dulu, saya bisa ikut mengawasi. Karena ternyata setelah saya tahu teknis, banyak cara pemasangan serta peralatan yang belum memenuhi standar,â&#x20AC;? Teguh mengatakan. Setelah kapasitas pengurus ketiga KSM tersebut sudah dirasa cukup, mereka pun langsung bekerja untuk mengelola master meter di lokasi masing-masing sesuai dengan AD/ART yang telah 34

Untuk itu, pengurus KSM melakukan dialog bersama pelanggan mengenai tarif air. Setelah diinformasikan bahwa tarif dari PDAM adalah rata-rata Rp 2.250,-/ m3, pelanggan pun dapat menerima dan menyepakati usulan pengurus KSM untuk memberlakukan tarif progresif untuk tarif air minum di tingkat di pelanggan master meter. Biaya operasional dan perawatan master meter akan diambil dari selisih antara tarif progresif di tingkat pelanggan dengan harga air dari PDAM, yaitu sekitar Rp. 600.000 sampai dengan Rp. 900.000 per bulan, yang nantinya akan digunakan untuk pemeliharaan, seperti mengganti pipa-pipa bocor dan meteran air rusak dan untuk biaya operasional pengurus. Pemeliharaan mmaster meter secara berkala memang diperlukan untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada pelanggan master meter agar selalu terlayani dengan air minum yang berkualitas dan cukup secara kuantitas. Seperti dialami oleh KSM Permata Rajeg yang dapat mengurangi tingkat kehilangan air secara signifikan setelah mengganti pipa-pipa bocor dan meteran air yang rusak. Kebocoran yang semula mencapai 35% kini turun menjadi 9%. Sementara itu, KSM GBI yang melayani pelanggan sebanyak 93 sambungan

Foto: Des SYAFRIZAL

Pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Master Meter di Perumahan Permata Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang.

rumah dapat mengurangi tingkat kebocoran hingga 8% dari yang semula mencapai 25%. “Selama kebocoran yang terjadi tidak parah, KSM akan menangani sendiri kebocoran di tingkat pelanggan. Tetapi apabila kebocorannya parah, maka KSM berkoordinasi dengan PDAM”, ujar Darwanto, salah seorang pengurus KSM GBI. Bekerja Sukarela, Rezeki dari Mana Saja PDAM Tirta Kerta Raharja secara berkala memberikan pendampingan teknis dan kepada pengurus KSM. Sedangkan IUWASH memberikan berbagai pelatihan dan lokakarya untuk mengembangkan kapasitas pengurus KSM. Rata-rata mereka mengaku bahwa walaupun mereka bekerja secara sukarela, tapi mereka merasakan manfaat lain. Suyatman, Ketua KSM Permata Rajeg periode pertama menyatakan bahwa

selama mengemban tugasnya sebagai pengurus KSM, ia tidak pernah memikirkan akan mendapatkan keuntungan secara materi. “Bukan gaji yang kami dapatkan, tetapi ilmu dan pengalaman serta jaringan pertemaman yang membuat kami dikenal dan mengenal orang lebih banyak, termasuk dengan para pejabat. Kalau mengenai rezeki bisa didapatkan dari mana saja,” ungkap Suyatman. Hal serupa juga dikemukakan oleh Darwanto, pengurus KSM GBI. “Kalau dibilang mendapat gaji, kami belum dapat. Tapi kami senang masih dapat bertugas mengelola master meter. Kami menangani master meter ini di luar tugas wajib kami di kantor karena semua pengurus KSM adalah pekerja”, ujar Darwanto. Walaupun demikian, KSM tetap membutuhkan peningkatan kinerja. 35

Beberapa hasil evaluasi kegiatan terkait dengan kinerja KSM menunjukkan bahwa pengurus KSM harus tegas terhadap pelanggan yang menunggak pembayaran sampai dua bulan; Terus berkoordinasi dengan PDAM untuk mengatasi kendala-kendala teknis, termasuk menyampaikan kendala teknis ke PDAM dalam bentuk surat resmi, serta menginformasikan pengaduan pelanggan yang masuk ke KSM ke Bagian Hubungan Masyarakat PDAM. Keberhasilan pengurus KSM dalam mengelola master meter di Kabupaten Tangerang ini menunjukkan betapa pentingnya dilakukan pemberdayaaan masyarakat dalam program pembangunan. Karena melalui pemberdayaan masyarakat, keberlanjutan suatu program akan dapat lebih terjamin.

SANITASI Foto: Pryatin M Sanytoso

Foto: Des SYAFRIZAL

Koperasi BMI Kembangkan Kredit Mikro Tata Air dan Tata Sanitasi di Kabupaten Tangerang Sebanyak 1.569 rumah tangga di Kabupaten Tangerang yang tersebar di 29 kecamatan kini telah memiliki kamar mandi dan jamban sehat yang dilengkapi dengan tangki septik ber-Standar Nasional Indonesia. Hal ini berkat Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) yang memberikan kredit Mikro Tata Air (MTA) dan Mikro Tata Sanitasi (MTS) bagi seluruh anggotanya. Dengan program ini, semakin banyak rumah tangga di Kabupaten Tangerang yang mendapatkan akses ke air bersih dan sanitasi serta mengurangi praktek buang air besar sembarangan di daerah tersebut.

Pengurus Koperasi Benteng Mikro Indonesia sedang melayani anggotanya yang mengajukan kredit mikro tata sanitasi.

MTA dan MTS, Produk Baru Koperasi Syariah BMI â&#x20AC;&#x153;Sekarang saya dan keluarga tidak perlu takut lagi kalau malam hari harus buang air besar (BAB), karena kami sudah memiliki jamban dan kamar mandi. Anak-anak senang sekali sampai-sampai sering sekali main di kamar mandi. Yang paling saya senang ketika ada tamu ke rumah, saya tak perlu merasa malu lagi. Bahkan tamu saya terkejut melihat kamar mandi saya, bagus dan nyaman sekaliâ&#x20AC;?, kata Nariah, warga Kampung Bugel RT 001 RW 001 Desa Pangadegan, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Mimpi Nariah, seorang pedagang sayur keliling, bersuamikan seorang petani dan memililiki 3 orang anak untuk memiliki kamar mandi sendiri di rumahnya terwujud berkat kredit Mikro Tata Sanitasi (MTS) dari Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI). Koperasi BMI pada awalnya merupakan sebuah Lembaga Pembiayaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPP-UMKM) yang melakukan studi identifikasi skema pembiayaan bagi pelaku UMKM oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang dan Lembaga Sumberdaya Informasi Institut Pertanian Bogor (LSI-IPB) pada tahun 2002. Hingga tahun 2012, terbentuk 17 cabang yang melayani 24 kecamatan dari 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang atas kerjasama Pemkab Tangerang dengan Institut 39

Pertanian Bogor. Saat ini, koperasi BMI melayani produk layanan berupa enam produk simpanan, tiga produk pembiayaan produktif dan enam produk pembiayaan investasi. Produk pembiayaan Mikro Tata Sanitasi (MTS) dan Mikro Tata Air (MTA) adalah dua produk baru yang diluncurkan sejak ada kerjasama dengan IUWASH. Dua produk baru yang diluncurkan sejak 2014 ini adalah hasil kerjasama antara Koperasi KPP-UMKM Syariah, nama dari Koperasi BMI sebelumnya, dengan IUWASH. Produk MTS dan MTA ini dicetuskan berdasarkan fakta bahwa sekitar 40% dari anggota koperasi ternyata belum mempunyai akses sanitasi layak. Ini potensi yang sangat besar bagi upaya percepatan cakupan peningkatan akses sanitasi individu di Kabupaten Tangerang, karena menurut data Dinas Kesehatan 2013, sebesar 88,90% masyarakat masih mempraktekkan buang air besar sembarangan (BABS). Hal inilah yang menjadi faktor tingginya kasus penyakit diare pada anak di bawah lima tahun di Kabupaten Tangerang. Banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak di Kabupaten Tangerang. Mulai dari rendahnya

Para anggota diberikan beberapa pilihan kredit, yaitu hanya mengambil salah satu dari MTS dan MTA atau mengambil keduanya sekaligus. Untuk MTS, para anggota juga diberikan pilihan untuk mengakses kredit bangunan bawah saja atau sekaligus dengan bangunan atas. Salah satu anggota Koperasi BMI, Asmah, seorang janda dengan 5 orang anak dan beberapa cucu yang tinggal di Desa Sepatan Timur, merupakan salah satu anggota yang telah mengajukan kredit MTS secara lengkap, yaitu seharga Rp 5 juta.

Foto: IUWASH Jawa Barat - DKI Jakarta - Banten Foto: Wisnu Purnomo Sidhi

Pemasangan tangki septik biofilter di salah satu rumah warga menggunakan pembiayaan mikro tata sanitasi.

kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih, keterbatasan lahan dan rendahnya pendapatan rumah tangga. Sebagai upaya meningkatkan akses sanitasi yang layak, IUWASH mendorong Koperasi Syariah BMI untuk menerbitkan skema kredit pembiayaan baru, yaitu MTA dan MTS. Ternyata kedua skema kredit ini disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang yang segera memberi dukungannya melalui Bappeda, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Kelompok Wira Usaha Sanitasi. Untuk mendukung program skema kredit baru ini, IUWASH memberikan berbagai pelatihan kepada staf Koperasi BMI, yaitu pelatihan teknis pembangunan jamban sehat SNI dan pelatihan promosi. Setelah itu, Koperasi BMI bersama

dengan IUWASH melakukan seleksi dan melatih mitra konstruksi terpilih terkait pembangunan tangki septik sehat SNI, mengembangkan format daftar periksa kualitas untuk memastikan kualitas sarana sesuai standar serta melakukan pemantauan secara berkala. Kamar Mandi dan Jamban Layak Berkat Kredit MTS Sejak kredit MTS diluncurkan, sebanyak 1569 rumah tangga anggota Koperasi BMI telah memiliki akses ke fasilitas sanitasi layak. Koperasi BMI memberikan kredit bukan hanya untuk bangunan bawah atau tangki septik yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) saja, tapi juga memberikan kredit untuk membangun fasilitas sanitasi lengkap, termasuk jamban dan kamar mandi. 40

Cicilan dibayarkan setiap minggu sebesar Rp 32.000 selama lima tahun. Lama memang, tapi selama itu saya juga menabung (di koperasi), sehingga kalau ada kebutuhan, saya bisa ambil saja dari tabungan. Ibu Asmah Warga Desa Sepatan Timur, Tangerang

Foto: Pryatin M Santoso

Kamarudin Batubara, Ketua Koperasi Benteng Mikro Indonesia (saat itu Koperasi KPP UMKM Syariah) mendapatkan penghargaan AMPL Award, Jakarta 11 November 2015.

Rata-rata kredit MTS berkisar antara Rp 6,5 juta sampai dengan Rp 8 juta dengan masa angsuran antara 2-5 tahun dengan cicilan mingguan. Sampai dengan Februari 2016, jumlah modal yang telah dikeluarkan oleh Koperasi untuk MTS dan MTA mencapai sekitar Rp 2 milyar. Ketua Koperasi BMI, Kamaruddin Batubara mengatakan bahwa pembiayaan kredit sanitasi ini merupakan komitmen koperasi untuk menyejahterakan anggota, khususnya dibidang air dan sanitasi. â&#x20AC;&#x153;Dengan adanya perbaikan bidang air dan sanitasi, otomatis akan meningkatkan kesehatan anggota. Selain berdampak bagi kesejahteraan anggota, MTS dan MTA ini secara tidak langsung juga berdampak positif bagi Koperasi. Semakin

anggota sejahtera, semakin tinggi pula kemampuan mereka membayar cicilanâ&#x20AC;?, tambahnya. Melihat perkembangan permintaan kredit MTS, Koperasi BMI mencari solusi alternatif pembangunan jamban sehat SNI yang lebih cepat. Salah satunya adalah dengan pengadaan tangki septik biofilter yang sudah siap pakai. Walau relatif lebih mahal daripada membangun tangki septik dengan cor, namun solusi ini terbukti cukup efektif dalam mempercepat pembangunan jamban sehat SNI. Apa yang telah dilakukan oleh Koperasi BMI ini menunjukkan bahwa mengintegrasikan pendekatan 41

keuangan mikro dengan kredit air dan sanitasi sangat membantu anggota untuk mengembangkan usaha kecil mereka sehingga bisa mengamankan pendapatan sekaligus dapat meningkatkan derajat kesehatan anggotanya. Atas keberhasilan Koperasi dalam meningkatkan akses layanan sanitasi ini, Koperasi (saat itu masih bernama Koperasi KPP UMKM Syariah) menjadi salah satu dari lima lembaga non-pemerintah yang menerima penghargaan dari â&#x20AC;&#x153;AMPL Award 2015â&#x20AC;?. Penghargaan untuk kategori model inovasi terbaik terkait skema kredit mikro koperasi untuk air dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Foto: IUWASH Jawa Barat Foto:-Wisnu DKI Jakarta Purnomo - Banten Sidhi

Gandeng BPR Kerta Raharja dan Wirausaha Sanitasi, Kabupaten Bandung Pacu Akses Jamban Layak Mendorong masyarakat memiliki jamban sehat sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) banyak tantangan. Selain lahan terbatas, minat masyarakat untuk memiliki jamban sehat SNI sangat rendah dengan alasan ketersediaan dana sudah menjadi persoalan klasik. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung melalui sanitarian, kelompok wirausaha sanitasi (KWS) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kerta Raharja berhasil mengembangkan skema kredit mikro tanpa agunan pembangunan jamban sehat SNI. Hingga Februari 2016, 117 rumah tangga di Kabupaten Bandung telah memanfaatkan program kredit tersebut. Skema kredit mikro menjadi alternatif pilihan bagi percepatan pelayanan akses sanitasi yang layak.

‘Sabilulungan Raksa Desa’, Menggerakkan Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Bandung Sabilulungan Raksa Desa adalah konsep sekaligus motto pembangunan di Kabupaten Bandung yang memiliki pengertian ‘Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Dijinjing’”. Gerakan Sabilulungan Raksa Desa, menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Bandung selama masa kepemimpinan Bupati Bandung, Dadang M. Nasir pada periode pertama (2010-2015) yang terus dilanjutkan pada periode kepemimpinannya yang kedua. Program ini diusung Pemkab Bandung dalam upaya menyejahterakan masyarakat agar dapat tinggal di rumah yang sehat dan layak huni, dengan ketersediaan air bersih yang cukup, tempat mandi dan jamban yang bersih serta layak pakai, pengelolaan sampah yang baik serta menjaga keasrian dan kelestarian alam lingkungan sekitarnya. Komitmen ini diperkuat melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat.

Pembangunan tangki septik di rumah warga di Kabupaten Bandung memanfaatkan fasilitas kredit dari PT. BPR Kerta Raharja.

Untuk itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah beserta jajarannya untuk menyukseskan program Sabilulungan 43

Raksa Desa ini. Selain pembangunan sarana sanitasi komunal, upaya lain adalah dengan percepataan pembangunan sarana sanitasi individual dengan jamban sehat SNI, dengan membangun tangki septik yang kedap. Namun mendorong masyarakat memiliki jamban sehat SNI bukanlah perkara mudah. Selain persoalan teknis jamban sehat SNI, minat masyarakat memiliki jamban sehat SNI masih rendah, salah satunya karena biaya pembangunan yang relatif tinggi. IUWASH yang memiliki komitmen membantu pemerintah dalam mencapai target universal akses pelayanan akses sanitasi 100% pada tahun 2019, memfasilitasi para pemangku kepentingan di Kabupaten Bandung untuk percepatan akses sanitasi. Satu solusi yang kemudian diterapkan adalah pengembangan wirausaha sanitasi dan penyediaan akses kredit jamban. Menciptakan Kebutuhan Jamban Sehat SNI dan Menyediakan Alternatif Pembiayaan Mengingat masih rendahnya minat warga, strategi yang dikembangkan adalah dengan melakukan promosi tentang manfaat jamban sehat SNI. Promosi yang dapat menumbuhkan kesadaran pentingnya mengelola limbah dengan layak dengan menggunakan jamban yang kedap, sehingga warga

terpicu hingga akhirnya mau membangun jamban sehat SNI. Setelah tumbuh minat, warga didorong untuk mengakses kredit jamban. Memecahkan masalah teknis pembangunan jamban sehat SNI dan penyediaan kredit, Dinas Kesehatan membangun kesepahaman bersama antara Dinas Kesehatan dengan PT BPR Kerta Raharja dengan melibatkan Kelompok Wirausaha Sanitasi (KWS). Di sisi lain, sanitarian berperan dalam promosi kesehatan melalui pemicuan dan kegiatan – kegiatan lain. BPR Kerta Raharja terpilih karena bank ini memiliki 15 cabang yang tersebar di Kab. Bandung, sehingga dapat menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Bandung. Pemegang saham BPR pun sebagian besar berasal dari pemerintah daerah, sehingga BPR memiliki tanggung jawab moral untuk menyuskseskan program pemerintah. BPR menyediakan plafon anggaran sebesar Rp 5 rupiah untuk kebutuhan kredit sanitasi. Namun, walau ada tanggung jawab sosial, BPR juga mempertimbangkan dari sisi keuntungan bisnis. Selain bisa menjadi sarana promosi, BPR menyiapkan sistem pengajuan kredit dengan hati-hati untuk mengurangi risiko kredit macet. “Ini kredit tanpa agunan dengan bunga yang kecil, hanya 9%. Karena itu, kami harus lakukan mitigasi risiko seperti status tanah yang jelas, ada jaminan dari kader atau KWS dan tidak ada kasus kredit masalah di tempat lain”, tegas Ruyana, Chief Marketing PT BPR Kerta Raharja. Berbagai kegiatan pun digelar untuk persiapan pelaksanaan program kerjasama sejak Juni 2013 hingga April 2015. Kegiatan itu antara lain:

Foto: IUWASH Jawa Barat - DKI Jakarta - Banten

Ana, warga Kelurahan Girimekar Kabupaten Bandung setelah membangun tangki septik menggunakan kredit PT. BPR Kertaraharja .

•

Pelatihan wirausaha sanitasi dan praktik pembuatan tangki septik SNI bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan PT. BPR Kerta Raharja. Penentuan standar harga tangki septik SNI untuk kredit sanitasi, sebesar Rp 2,7 jt per unit jamban dengan plafon kredit Rp 3 juta. Berlatih langsung membuat tangki septik SNI bagi Kelompok Wirausaha Sanitasi (KWS) yang baru terbentuk di beberapa lokasi.

Setelah persiapan dilakukan, barulah tim yang terdiri atas sanitarian dan kader kesehatan mempromosikan jamban sehat SNI. Setelah masyarakat berminat KWS akan menindaklanjuti dengan 44

memberikan informasi tentang teknis pembangunan jamban dan akses kredit jamban. BPR lalu menindaklanjuti dengan memberikan informasi seputar kredit dan persyaratannya. Kekompakan Tim, Modal Dasar Percepatan Akses Kredit Jamban Berdasarkan data Februari 2016, BPR telah menyalurkan kredit jamban sehat SNI sebanyak 117 debitur. Menurut catatan Yana, Kepala Marketing BPR Kerta Raharja, hanya ada 5 debitur yang bermasalah dengan kredit macet. Ternyata 83 debitur atau hampir 70% berasal dari Kecamatan Cileunyi. Sisanya debitur dari Kelurahan Ciwidey, Kertasari, Soreang, dan desa atau kelurahan lainnya.

Menurut Titi Hayati (Ketua Penyuluh dari Dinas Kesehatan) yang diamini oleh Endang Suminingsih (Sanitarian Puskesmas Cileunyi), faktor keberhasilan percepatan di Cileunyi ada tiga hal, yaitu: • Pertama, tim dari sanitarian, KWS dan BPR kompak bekerjasama bahu membahu melakukan promosi jamban sehat SNI sekaligus promosi akses kredit. Bahkan seringkali mereka bersama-sama melakukan kegiatan promosi di lapangan. Sehingga pada saat ada minat warga untuk membangun jamban, dengan waktu yang cepat KWS menyampaikan spesifikasi teknis jamban dan meminta warga mempersiapkan persyaratannya. Sehingga ketika BPR datang langsung melakukan verifikasi. • Kedua, keberadaan aktor KWS, Engkos Kosasih yang aktif mempromosikan jamban sehat SNI dari rumah ke rumah dan mencari solusi bagi warga yang erasa berat untuk akses kredit. Solusi yang ditawarkan oleh Engkos adalah membangun tangki septik sehat SNI komunal, yang digunakan oleh beberapa keluarga. Sehingga cicilan jamban yang sebesar Rp 200.000 per bulan ditanggung bersama. Dengan strategi ini, walau ada 83 debitur tetapi jumlah rumah tangga yang mengakses sanitasi yang layak sebanyak 132 rumah tangga. • Ketiga, BPR aktif menangkap peluang. Bersama dengan sanitarian dan kader serta KWS terliba secara aktif memberikan informasi tentang manfaat akses kredit.

Penyediaan kredit dengan melibatkan BPR yang dibarengi dengan penguatan sanitarian dan KWS di Kabupaten Bandung terbukti dapat mempercepat akses masyarakat mendapatkan jamban sehat SNI. Dari segi bisnis, walau margin keuntungan KWS relatif kecil, tetapi peluang pasar sebenarnya masih terbuka. Margin keuntungan sebesar Rp 200.000 rupiah per unit kalau dibuat partai besar tentu ini menjadi bisnis yang cukup menjanjikan bagi para wirausaha sanitasi. Ibu Zakiah, salah satu warga di Kelurahan Soreang yang telah mengakses kredit jamban telah merasakan benar manfaat dari kredit ini. “Saya senang sekali akhirnya bisa punya jamban sendiri dengan kredit. Bertahun-tahun kami terpaksa numpang ke rumah kakak kalau ingin buang air besar. Kalau malam hari merasakan, terpaksa kami tunda keesokan harinya.” kenang Zakiah. Zakiah bersama dengan adiknya yang tinggal bersebelahan, membangun jamban sehat SNI untuk mereka pergunakan bersama. Melihat keberhasilan strategi ini, pemerintah daerah dan pihak terkait diharapkan terus mendukung program ini. Semangat yang mulai tumbuh harus terus dipicu. Peluang untuk mengakses kredit jamban sehat SNI di BPR Kerta Raharja masih terbuka lebar. Karena dari plafon anggaran yang disediakan Rp 5 milyar, baru Rp 303 juta saja yang terserap.

Saya sudah punya WC di rumah, tapi dulu pembuangannya masih ke selokan. Setelah saya tahu bahayanya buang tinja sembarangan dan tahu ada kredit sanitasi dari BPR, maka saya langsung mengajukan diri ke KWS untuk mendapatkan kredit itu. Sekarang jamban saya sudah dilengkapi dengan tangki septik SNI, sehingga tinja saya tidak mencemari air selokan. Wawan Warga Desa Panyocokan, Kabupaten Bandung

Foto: IUWASH Jawa Barat Foto:-Wisnu DKI Jakarta Purnomo - Banten Sidhi

Melirik Potensi Pembangunan IPAL Komunal di Perumahan

Sebuah Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal kini telah dibangun di salah satu kluster di Perumahan Bukit Indah Pratama (BIP), Kabupaten Bekasi. Keberadaan IPAL ini menjadikan Perumahan BIP sebagai satu-satunya perumahan yang memiliki fasilitas sanitasi umum terintegrasi di Kabupaten Bekasi. Pencapaian ini menjadi perintis bagi pekerjaan pembangunan fasilitas sanitasi serupa yang melibatkan pengembang perumahan dan Pemerintah Daerah lainnya di masa depan sebagai upaya percepatan peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi.

Perumahan, Lokasi Alternatif Percepatan Peningkatan Akses Sanitasi Kabupaten Bekasi merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang tengah marak dengan pengembangan perumahan baru. Namun sayangnya, para pengembang kurang memerhatikan fasilitas sanitasi dengan lebih memilih sistem sanitasi individu sebagai sarana pengelolaan air limbah rumah tangga. Kondisi ini diperparah dengan kecenderungan menggunakan tangki septik tidak kedap (cubluk). Bisa dikatakan bahwa sebenarnya warga di perumahan-perumahan baru tersebut masih melakukan praktek buang air besar sembarangan (BABS) yang tentunya dapat mengakibatkan pencemaran terhadap air tanah. Keadaan ini sangat memprihatinkan, apalagi kebanyakan dari perumahan tersebut berada di wilayah yang belum terlayani pelayanan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Baghasasi Kabupaten Bekasi, sehingga penduduk mengandalkan air tanah sebagai sumber air bersih mereka. Tentunya hal ini berbahaya bagi penduduk mengingat air tanah yang digunakan sudah tercemar.

Proses pembangunan IPAL Komunal di perumahan Bukit Indah Pratama, Kabupaten Bekasi.

Melihat betapa tingginya pertumbuhan perumahan di Kabupaten Bekasi yang di satu sisi baik bagi perkembangan 47

daerah tersebut, namun di sisi lain juga membahayakan kesehatan masyarakat dengan tingginya resiko pencemaran air tanah akibat penerapan fasilitas sanitasi yang kurang tepat, Pemerintah Kabupaten Bekasi harus memikirkan sebuah solusi agar pengembangan perumahan dapat terus berlanjut namun pencemaran terhadap air tanah juga dikendalikan. Pemerintah Kabupaten Bekasi harus memikirkan cara agar pengembangan perumahan dan pengurangan pencemaran sumber air baku dapat berjalan secara berdampingan, yaitu dengan membangun sebuah sarana sanitasi yang dapat melayani semua penghuni perumahan dan aman bagi lingkungan. Salah satu sarana sanitasi yang dianggap cocok untuk diterapkan dalam perumahan adalah IPAL Komunal. Berdasarkan hal tersebut, IUWASH menjalin komunikasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi dan Real Estate Indonesia (REI), selaku asosiasi pengembang perumahan di Kabupaten Bekasi, untuk mengimplementasikan program percontohan IPAL Komunal di perumahan yang sedang dalam proses pembangunan. Perumahan Bukit Indah Pratama yang berlokasi di Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi akhirnya terpilih sebagai lokasi percontohan dari program IPAL Komunal.

Foto: IUWASH Jawa Barat - DKI Jakarta - Banten

IPAL komunal yang telah selesai dibangun di Perumahan Bukit Indah Pratama, Kabupaten Bekasi.

Berkolaborasi Membangun IPAL Komunal di Perumahan Para pemangku kepentingan, yaitu Bappeda Kabupaten Bekasi, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Bekasi, Satker Jabodetabek, REI dan pengembang perumahan PT. Rusli Graha Lestari dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan IPAL di Perumahan Bukit Indah Pratama. Hal ini dilakukan agar para pemangku kepentingan mengerti peran masingmasing dalam program ini. Pembagian peran itu adalah sebagai berikut: • REI menentukan, mencari lokasi dan pengembang perumahan yang mau menerima program percontohan IPAL Komunal,

• •

Satker PPLP membiayai dan mendistribusikan material konstruksi IPAL, IUWASH membuat Detail Engineering Design (DED) IPAL Komunal termasuk melakukan pemantauan dan pendampingan pada saat pembangunan, Pengembang Perumahan Bukit Indah Pratama menyediakan tenaga kerja termasuk upah bagi mereka. Pemerintah Kabupaten Bekasi membantu dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan oleh pengembang sekaligus fasilitasi pertemuan evaluasi pelaksanaan program.

Akhirnya IPAL Komunal di Perumahan Bukit Indah Pratama telah selesai dibangun pada bulan Agustus tahun 2014. Hingga kini, 60 rumah di Perumahan Bukit Indah Pratama telah menyambungkan pembuangan air limbah mereka ke IPAL Komunal ini. Butuh Regulasi untuk Replikasi IPAL Komunal di Perumahan Sayangnya sampai awal tahun 2016, pembangunan IPAL Komunal di Perum Bukit Indah Pratama tidak dilanjutkan. Bahkan sarana IPAL Komunal yang ada tidak banyak diketahui oleh warga perumahan. Pihak pengelola Perumahan Bukit Indah Pratama juga menyatakan bahwa tidak

ada keberlanjutan pengelolaan dan perawatan IPAL Komunal yang telah dibangun. Salah satu karyawan pengelola Perumahan Bukit Indah Pratama, Budianto mengatakan bahwa program IPAL Komunal ini sebenarnya merupakan gagasan yang baik. Sayangnya, tidak ada keberlanjutan karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur mengenai program ini. â&#x20AC;&#x153;Kalau ada regulasi dari pemerintah yang mengatur tentang keharusan pengembang perumahan untuk membangun sarana sanitasi yang layak, tentu pihak pengembang akan menerapkannya. Kalau ada IPAL Komunal, walau butuh biaya, ini bisa menjadi nilai tambah bagi perumahan,â&#x20AC;? Budianto menambahkan. Pembangunan IPAL Komunal di dalam perumahan memiliki peluang yang sangat besar dan sangat terbuka untuk dikembangkan bila ada regulasi yang mengatur tentang itu. Seperti yang diungkapkan oleh Penanggung

Jawab Lapangan Bukit Indah Pratama, Budianto, pembangunan IPAL Komunal di dalam perumahan sangat bagus untuk diterapkan, karena umumnya perumahan di Kabupaten Bekasi menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih. Di sisi lain sarana sanitasi masih tidak layak sehingga akan berdampak pada pencemaran lingkungan di masa depan.

menyediakan instalasi pengolahan air limbah dengan sistem komunal dan tidak lagi membangun sistem individual. Pemerintah Kabupaten Bekasi juga dapat mencari alternatif kerjasama dengan pihak lain selain pengembang perumahan untuk mengembangkan sanitasi komunal secara intensif di Kabupaten Bekasi.

Kepala Sub Bidang Bappeda Kabupaten Bekasi, Koesoemo Roekmi juga mengungkapkan bahwa penerapan program percontohan ini memiliki potensi yang besar. â&#x20AC;&#x153;Jika program percontohan berhasil, akan didorong untuk diterbitkan peraturan agar perumahan membangun IPAL Komunal sebagai opsi pengelolaan air limbah rumah tangga,â&#x20AC;? Koesoemo Roekmi menegaskan.

Banyak pelajaran dari program kerjasama membangun IPAL Komunal di Perumahan Bukit Indah Pratama ini. Kedepannya para pihak terkait harus memperhatikan: a) Kesesuaian jadwal distribusi material dengan jadwal pembangunan perumahan oleh pengembang, b) Para pekerja bangunan harus dibekali dengan pembelajaran teknis pemasangan perpipaan air limbah terlebih dahulu, dan c) Pengawasan pelaksanaan pada bagian-bagian yang krusial seperti pemasangan pipa dan pembangunan manhole yang harus sesuai dengan gambar teknis.

Untuk kedepannya, Pemerintah Kabupaten Bekasi diharapkan dapat segera menyusun peraturan agar setiap perumahan yang akan dibangun harus

Foto: IUWASH Jawa Barat - DKI Jakarta - Banten

Memutus Alur Pencemaran Sungai dengan Sistem Sanitasi Terintegrasi

Dua puluh satu keluarga yang tinggal di Desa Mekarjaya, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung kini bisa bernafas lega. Kini jalan di sekitar sungai tempat mereka tinggal, tidak lagi berbau kotoran manusia saat musim kemarau, sungai pun tak lagi tercemari oleh limbah kotoran manusia. Kini warga Desa Mekarjaya sudah tidak lagi membuang air limbah mereka ke sungai karena sudah menyambungkan saluran limbah ke jaringan perpipaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang ada di desa mereka.

Salah satu jaringan perpipaan air limbah dari rumah warga ke IPAL.

Pembangunan Sarana Sanitasi Harus Terintegrasi Kecamatan Pacet, salah satu satu dari tiga kecamatan di Kabupaten Bandung merupakan wilayah daerah aliran sungai (DAS) Citarum yang masuk kategori merah, atau sangat rawan dalam hal sanitasi. Hal ini disebabkan oleh tingkat pencemaran tinggi akibat buangan air limbah rumah tangga termasuk sampah di Sungai Citarum. Pencemaran yang terjadi pada Sungai Citarum ini terjadi karena banyak warga yang tinggal di dekat dengan sungai dan menjadikan sungai-sungai DAS Citarum sebagai tempat pembuangan limbah rumah tangga dan bahkan sebagai kakus mereka. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meminimalisir tingkat pencemaran di DAS Citarum, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan membangun berbagai sarana sanitasi, individu ataupun komunal. Sejak tahun 2011, melalui program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) dan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) berbagai sarana sanitasi komunal, seperti MCK dan IPAL Komunal telah dibangun di sekitar DAS Citarum. Sayangnya, sarana sanitasi yang sudah dibangun tersebut tidak terintegrasi dengan sarana sanitasi yang sudah ada. Masih banyak masyarakat yang membuang air limbah rumah tangga 51

mereka ke saluran terbuka seperti sungai atau empang. Sementara jumlah rumah tangga yang telah tersambung ke IPAL Komunal masih sangat sedikit. Padahal kapasitas penyambungan ke IPAL Komunal yang tersedia masih memungkinkan untuk dioptimalkan untuk dapat mengolah limbah rumah tangga dari daerah sekitar. Jamban dan IPAL Komunal tersedia, tetapi pencemaran sungai masih terjadi. Padahal masyarakat di bagian hilir sungai masih memanfaatkan air sungai sebagai sumber air untuk berbagai keperluan dan aktivitas mereka sehari hari. Melihat persoalan ini, IUWASH mendorong Dinas Permukiman Tata Ruang dan Kebersihan (Dispertasih) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung agar segera menyelesaikan pencemaran sungai Citarum ini. Caranya adalah dengan membangun jaringan perpipaan dari saluran pembuangan air limbah dari jamban keluarga ke IPAL Komunal terdekat. IUWASH juga mengajak kelompok swadaya masyarakat (KSM), Asosiasi KSM Sanitasi Seluruh Indonesia (AKSANSI) dan pemerintah desa untuk turut serta dalam program ini. Lokasi yang dipilih untuk melaksanakan program percontohan ini adalah Desa Mekarjaya, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Desa Mekarjaya dipilih sebagai

Foto: IUWASH Jawa Barat - DKI Jakarta - Banten

IPAL komunal di Desa Mekarjaya dengan jaringan perpipaan air limbah yang berada di atas sungai.

lokasi percontohan karena kondisi di desa tersebut menggambarkan kondisi sarana sanitasi individual dan komunal yang ada belum terintegrasi terintegrasi. Desa Mekarjaya juga dipilih karena lokasinya yang berada di pinggir sungai Citarum serta tingkat pembuangan air limbah ke sungai yang sangat tinggi. Membangun Kesadaran Warga untuk Memutus Pencemaran Sungai Berbagai kegiatan dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait (Dispertasih, Dinkes, Pemerintah Desa Mekarjaya, KSM dan AKSANSI) untuk bersama-sama membenahi sistem sanitasi di Desa Mekarjaya. Mengingat bahwa program ini menjadi lokasi percontohan,

maka para pemangku kepentingan telah dilibatkan sejak tahap persiapan sampai pelaksanaan. Bahkan AKSANSI ini sengaja dibentuk agar nantinya dapat menjadi agen bagi perluasan program ini di wilayah mereka masing-masing. Selain memfasilitasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan program, IUWASH juga melakukan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas bagi para anggota AKSANSI yang terdiri dari berbagai KSM di seluruh Kabupaten Bandung. Rangkaian kegiatan tersebut antara lain meningkatkan pemahaman KSM dalam hal teknis optimalisasi sarana IPAL (pemasangan perpipaan, pembuatan bak kontrol), Pengukuran elevasi dari 52

rumah-rumah menuju IPAL, meningkatkan pemahaman KSM dalam hal pengelolaan dan perawatan sarana sanitasi dan meningkatkan KSM dalam hal promosi kesehatan bagi masyarakat sekitar. Para pemangku kepentingan yang turut serta dalam program ini masing-masing memiliki perannya tersendiri. AKSANSI sebagai motor penggerak bagi KSM dalam mendorong masyarakat menerapkan kegiatan fisik di lapangan, Dispertasih membantu dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan oleh KSM agar pelaksanaan sesuai dengan standar, Dinas Kesehatan melalui Sanitarian berperan dalam kegiatan promosi hidup bersih dan sehat dan KSM yang merepresentasikan

pengguna jaringan pipa sekaligus sebagai pengelola dan pemelihara sarana. Program ini ternyata menadapat sambutan yang baik dari warga Desa Mekarjaya. Bahkan warga pun secara sukarela berkontribusi dalam pembangunan jaringan perpipaan secara gotong royong. Dengan adanya program intervensi pemutusan pencemaran terhadap air sungai ini, masyarakat di Desa Mekarjaya Kecamatan Pacet kini bisa hidup lebih sehat. Tercatat, 21 keluarga atau sekitar 110 jiwa kini sudah mendapatkan akses ke sarana sanitasi yang lebih baik dan terbebas dari bau yang tidak sedap. Pak Endang, Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang juga Ketua KSM Desa Mekarjaya mengatakan bahwa kini lingkungannya jauh lebih sehat karena sungai sudah

terlihat bersih dan tidak tercium lagi bau yang tidak sedap. â&#x20AC;&#x153;Alhamdulillah setelah dilakukan pemasangan perpipaan air limbah dari rumah-rumah ke IPAL Komunal, jalan di pinggir saluran ini tidak berbau lagi. Dulu saat musim kemarau dan air sungai mengering, baunya sangat menyengat,â&#x20AC;? kenang Pak Endang. â&#x20AC;&#x153;Namun kini sudah tidak lagi, bahkan saat air sungai mengering sekalipun, â&#x20AC;? beliau menambahkan. Menggagas Langkah Perluasan Program Program percontohan ini memberikan pelajaran bahwa mampu memutus jalur pencemaran sungai dapat dilakukan apabila pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dan bersinergi. Hal tersebut dapat hanya dapat dicapai apabila pemerintah dan masyarakat bisa duduk bersama dan menyusun rencana program sejak tahap perencanaan, pembangunan fisik, sampai pada pengleolaan dan perawatan sarana.

Program ini juga memberikan pelajaran bagi para pemangku kepentingan lain dalam membangun sarana sanitasi di masa depan, yaitu saat membangun sarana di suatu wilayah, harus ada tambahan pemasangan jaringan perpipaan dari saluran pembuangan dari rumah ke jaringan perpipaan utama IPAL. Selain itu, lokasi IPAL yang ideal seharusnya berada di bantaran sungai yang lebih rendah dari pemukiman penduduk sehingga selain memudahkan dalam membangun jaringan perpipaan, juga dapat segera memutus alur pencemaran sungai. Kisah sukses pemutusan alur pencemaran sungai di Desa Mekarjaya ini diharapkan dapat menjadi inspirasi Pemerintah Kabupaten Bandung dan pemerintah daerah lainnya untuk melakukan kegiatan serupa di tempat lain.

Foto: Wisnu Foto: Purnomo Des SYAFRIZAL Sidhi

Cegah Pencemaran Lingkungan dengan Optimalisasi Sistem Sanitasi Komunal

Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Bogor Timur, khususnya warga RW I boleh berbangga karena menjadi satu-satunya wilayah yang sukses mengoptimalkan sarana sanitasi masyarakat (Sanimas) di Kota Bogor. Sistem Sanimas yang terdiri dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan MCK Komunal telah dapat dioptimalkan penggunaannya oleh masyarakat dan terawat dengan baik. Pada tahun 2016 ini, jumlah rumah yang menyambung saluran air limbahnya ke IPAL Komunal di lokasi optimalisasi Sanimas meningkat hingga tiga kali lipat. Bahkan IPAL Sanimas ini menghasilkan biogas yang sudah dimanfaatkan oleh sejumlah keluarga sebagai bahan bakar untuk keperluan rumah tangga.

Sekretariat KSM Amanah pengelola MCK komunal di Kampung Wangun Atas, Kelurahan Sindangsari, Bogor.

Sarana Sanitasi Masyarakat Berkembang, Minat Masyarakat Kurang Sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Bogor menggunakan sistem off-site (terpusat) dan sistem on-site (setempat), dengan kecenderungan lebih banyak sistem setempat. Sistem setempat ini ada yang dikelola secara individual dan komunal. Sistem komunal gencar dibangun oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman (Wasbangkim) sejak tahun 2007 hingga tahun 2012. Sebanyak 17 unit yang terdiri dari 16 unit sarana mandi, cuci, dan kakus dengan tangki septik komunal (MCK ++) dan satu unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dibangun di beberapa kelurahan yang akses sanitasinya masih rendah dengan tingkat kebiasaan buang air sembarangan yang masih cukup tinggi. Namun, sayangnya banyak sarana sanitasi yang telah dibangun itu tidak digunakan secara optimal. Banyak sarana sanitasi yang tidak terawat atau bahkan tidak digunakan sama sekali. Pengelolaan sarana tidak berjalan karena banyak warga yang hanya mau menggunakan fasilitas namun tidak mau turut serta merawatnya. Selain itu, jumlah warga yang bersedia untuk menyambungkan saluran air limbah mereka ke IPAL Komunal hanya sekitar 50 persen saja. 55

Salah satunya adalah IPAL Komunal yang berada di RT03/RW01 Kelurahan Sindangsari, yang hanya memiliki 14 sambungan rumah (SR). Padahal sarana ini dirancang agar dapat mengakomodir hingga 100 SR. Warga lebih memilih untuk tetap melakukan kebiasannya membuang limbah tinja ke sungai daripada datang ke MCK Komunal atau menyambungkan saluran limbah mereka ke IPAL Komunal yang ada. Alasan yang dikemukakanantara lain disebabkan MCK yang jauh dari tempat tinggal mereka dan mahalnya biaya sambungan ke IPAL. Bekerjasama Tumbuhkan Kesadaran Warga untuk Menggunakan Sarana Sanitasi Isue tentang rendahnya efisiensi penggunaan sarana sanitasi dan ancaman ketidakberlanjutannya menjadi topik bahasan dalam pertemuan dengan pemangku kepentingan sanitasi Kota Bogor. Para pemangku kepentingan di Kota Bogor-- Dinas Wasbangkim, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah (UPTD PAL), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Forum Kota Sehat, dan Asosiasi KSM Sanitasi Seluruh Indonesia (Aksansi)â&#x20AC;&#x201D;yang difasilitasi IUWASH sepakat untuk mengoptimalisasi fasilitas Sanimas yang sudah ada. Salah

Foto: Des SYAFRIZAL

Bahri, Ketua KSM Amanah bersama petugas pengelola MCK Komunal.

satu strategi yang diterapkan adalah dengan melakukan promosi agar warga mau menggunakan fasilitas yang telah tersedia melalui Program Sanimas. Sebagai sarana pembelajaran bersama mengenai tata cara optimalisasi fasilitas Sanimas, IUWASH mengajukan sebuah program percontohan. Kelurahan Bubulak pun akhirnya dipilih sebagai lokasi percontohan. Promosi optimalisasi Sanimas di Kelurahan Bubulak pertama dimulai dengan melakukan penyuluhan kondisi fasilitas Sanimas yang ada dan dampaknya bila hal itu dibiarkan. Kemudian, warga dimotivasi untuk melakukan penyambungan limbah mereka ke Sanimas yang ada dengan memberikan pembelajaran tentang dampak pencemaran limbah tinja yang dibuang ke air sungai terhadap kesehatan dan lingkungan serta mempromosikan perilaku hidup bersih. Agar tidak terdapat lagi alasan kekurangan dana untuk melakukan penyambungan ke sarana komunal, para

warga yang berminat untuk menyambung diberikan material dasar yang dibutuhkan. Untuk memastikan keberlangsungan dari program Optimalisasi Sanimas ini, IUWASH mendorong pembentukan dan penguatan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang nantinya akan bertanggung jawab unuk mengelola fasilitas Sanimas. Program Optimalisasi Sanimas di Kelurahan Bubulak ini memperlihatkan hasil yang positif. Fasilitas Sanimas yang sebelumnya terlihat kotor dan tidak layak pakai kini menjadi lebih terawat karena pengelolaannya yang juga lebih baik dari sebelumnya. Jumlah warga yang menyambungkan saluran limbah ke IPAL Komunal juga bertambah dari yang semula hanya 14 SR saja kini meningkat menjadi 89 SR. Jumlah warga yang menggunakan MCK Komunal secara langsung juga bertambah. Setelah melihat keberhasilan program ini di Kelurahan Bubulak, IUWASH bersama 56

dengan Aksansi kemudian mendorong Dinas Wasbangkim Kota Bogor agar mereplikasi program optimalisasi Sanimas ini lokasi lain. Namun Dinas Wasbangkim belum memiliki bidang khusus untuk pengelolaan air limbah, pada awalnya usulan replikasi program pun ditolak. IUWASH kemudian menggandeng Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bogor dan Organisasi Tata Laksana (Ortala) untuk melakukan advokasi kepada Dinas Wasbangkim agar segera membentuk bidang baru yang khusus menangani pengelolaan air limbah. Setelah melalui proses yang cukup panjang, Dinas Wasbangkim akhirnya sepakat membentuk Sub Direktorat Air Limbah yang akan secara khusus menangani pengelolaan air limbah di Kota Bogor. Selama proses pembentukan Sub Direktorat Air Limbah, replikasi program Optimalisasi Sanimas sudah dijalankan di Kelurahan Sindangsari atas inisiatif UPTD PAL yang didampingi oleh IUWASH, Aksansi dan Dinas Kesehatan Kota Bogor untuk mendukung kegiatan promosi dan penguatan kapasitas KSM setempat, yaiotu KSM Amanah. Kegiatan pertama yang dikembangkan adalah melakukan pendekatan sekaligus memperkuat kapasitas KSM pengelola yang diberi nama KSM Amanah, selaku pihak pelaksana pengelolaan dan perawatan MCK Komunal di Sindangsari. Dinas Kesehatan Kota Bogor, melalui tenaga sanitarian membantu melakukan promosi kesehatan dan manfaat penyambungan ke IPAL Komunal. Sedangkan UPTD PAL menyediakan sarana material yang akan dipergunakan untuk penyambungan dari rumah ke IPAL Komunal yang ada.

Wasbangkim dan didukung oleh IUWASH yang memberikan pengetahuan dasar mengenai cara konversi pengolahan air limbah menjadi biogas kepada anggota KSM Amanah.

Foto: Des SYAFRIZAL

Petugas pengelola MCK Komunal Amanah memasak air menggunakan kompor gas yang memanfaatkan biogas hasil olahan MCK Komunal.

Setelah warga terpicu dan menyatakan minatnya untuk menyambung yang ditandai dengan kesediaan berkontribusi, pemasangan jaringan perpipaan dari rumah ke IPAL Komunal pun dilakukan. Sebanyak 53 rumah tangga atau sekitar 265 jiwa telah memiliki akses sanitasi yang memadai dengan menyambungkan saluran air limbah mereka ke IPAL/ MCK Komunal Amanah. Replikasi program optimalisasi Sanimas di Kelurahan Sindangsari ternyata juga memperlihatkan hasil yang positif. Jumlah rumah yang menyambungkan saluran limbah rumah tangga dengan IPAL Komunal bertambah dari sebelumnya hanya 14 SR menjadi 53 SR. Jumlah pengguna MCK Komunal di Kelurahan Sindangsari juga terlihat mengalami peningkatan dari sebelumnya. Kegiatan sosialisasi telah memicu masyarakat untuk melakukan perubahan

perilaku dengan menyambungkan ke IPAL Komunal dan menggunakan sarana itu. KSM Amanah selaku pengelola Sanimas di Kelurahan Sindangsari berperan besar dalam mensukseskan program Optimalisasi Sanimas di Kelurahan Sindangsari. KSM yang diketuai oleh H. Adri ini berkomitmen untuk terus mengelola IPAL Komunal dengan sebaik-baiknya. Dengan dibantu oleh istrinya, Pak Adri juga rajin melakukan promosi mengenai IPAL Komunal di wilayah mereka kepada warga. KSM Amanah juga mencari tahu dan terus mengembangkan upaya-upaya lain untuk dapat memanfaatkan IPAL Komunal ini selain sebagai tempat untuk melakukan mandi, cuci, kakus. Salah satunya adalah mengkonversi hasil pengolahan limbah di IPAL Komunal menjadi biogas untuk bahan bakar rumah tangga. Konversi hasil pengolahan limbah di IPAL Komunal menjadi biogas ini merupakan gagasan dari Fasilitator Teknis Lapangan dari Dinas 57

Replikasi Optimalisasi Sanimas oleh Pemerintah Kota Bogor Melihat keberhasilan optimalisasi Sanimas yang terjadi di Kelurahan Bubulak dan Sindangsari, Subdit Air Limbah Dinas Wasbangkim Kota Bogor mereplikasi kegiatan serupa di tiga kelurahan, yaitu Cikoba Indah, Cipendek Indah, dan Cilendek Barat selama periode tahun 2014-2015. Hasil optimalisaasi tersebut telah berhasil menambah total 24 SR di Cikoba Indah dan Cipendek Indah serta 12 SR di Cilendek Barat. Pada tahun 2016 ini, Dinas Wasbangkim juga telah mengalokasikan anggaran untuk optimalisasi empat unit Sanimas di empat kelurahan lain, yaitu di Cilendek Barat, Bojongkerta, Bojongkidul dan Gunung Batu. Apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor ini menumbuhkan harapan akan tercapainya target 100-0-100 yang diusung oleh Pemerintah Pusat. Dengan komitmen dari para pihak terkait, yaitu Dinas Wasbangkim yang telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan Sanimas, UPTD PAL yang mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan KSM serta Dinas Kesehatan yang juga telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan promosi dan komunikasi perubahan perilaku di Kota Bogor menjadi modal besar bagi peningkatan layanan sanitasi yang layak bagi warga Kota Bogor di masa depan.

Foto: Wisnu Purnomo Sidhi

Program Sanitasi Masyarakat dan Sekolah di Desa Margasana, Kabupaten Serang

Kebiasaan buang air besar sembarangan di kebun, sungai dan sawah di Kampung Kemasan Tengah, Desa Margasana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang yang telah dipraktekkan warga selama puluhan tahun kini sudah hampir tidak dijumpai lagi. Sudah tidak dijumpai lagi kotoran manusia di tempat-tempat terbuka karena kini warga lebih memilih untuk buang air besar di kakus yang lebih layak. Ini semua terjadi berkat pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah di Desa Margasana. Sebanyak 105 rumah di Desa Margasana kini telah menyambungkan saluran air limbah rumah mereka ke IPAL yang terletak di halaman Masjid Darus Salam yang berlokasi di tengah Desa Margasana.

Anggota KSM Darus Salam sedang melakukan pengecekan terhadap IPAL Komunal.

Kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kampung Kemasan Tengah, Desa Margasana Desa Margasana terletak di Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang dan terdiri dari 3 RW dan 11 RT, dengan luas wilayah 252 hektar, dengan jumlah penduduk kurang lebih 4500 jiwa. Salah satu wilayah di Desa Margasana, yaitu RW 2 Desa Margasana yang juga dikenal sebagai Kampung Kemasan Tengah adalah salah satu wilayah yang cakupan sanitasinya sangat rendah. Hasil pendataan Kesehatan Ibu dan Anak yang dilakukan oleh bidan desa pada tahun 2012, mengidentifikasi bahwa hanya 78 dari 183 rumah (dari total penghuni 234 KK) yang memiliki jamban sehat atau hanya sebesar 42.6 persen. Sedangkan sisanya masih mempraktekkan buang air besar sembarangan (BABS), sehingga tidak mengherankan jika kasus diare di Desa Margasana cukup tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Serang, selama kurun waktu 2011-2012, telah terjadi sebanyak 353 kasus diare. Hal yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa Madrasah Ibtidaiyah Madarijul Ulum sejak dibangun pada tahun 1975 tidak pernah memiliki fasilitas sanitasi yang layak. Sehingga, jika siswa ingin buang air kecil atau air besar, siswa harus segera pulang ke rumahnya atau pergi ke kebun dan sawah di sekitar sekolah. Padahal madrasah ini menampung lebih dari 280 59

siswa per tahunnya. Tentu saja hal ini mengakibatkan bau yang tidak sedap kerap tercium dari sekitar lingkungan sekolah. Warga Desa Margasana sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah sanitasi yang buruk di lingkungan mereka. Warga seringkali mencari informasi untuk mendapatkan bantuan pembangunan sarana sanitasi. Namun beberapa kali pihak yang menjanjikan bantuan datang menawarkan program bantuan tetapi tidak pernah terealisasi. Oleh karena itu, ketika IUWASH datang melakukan sosialisasi pertama kali untuk memperkenalkan gagasan program pembangunan IPAL Komunal di Desa Margasana, warga menanggapinya dengan kurang antusias. Gencar Sosialiassi Program SMS Desa Margasana Berdasarkan pengkajian awal, IUWASH menyimpulkan bahwa upaya yang harus dilakukan di Desa Margasana adalah dengan mendorong perubahan perilaku masyrakat untuk tidak lagi buang air besar sembarangan dengan menyediakan sarana IPAL Komunal, baik di masyarakat dan sekolah. Karena itu, program pembangunan IPAL Komunal yang ditawarkan oleh IUWASH pun disebut â&#x20AC;&#x153;Sanitasi Masyarakat dan Sekolahâ&#x20AC;? atau disingkat SMS.

Hidup bersih dan Sehat, agar masyarakat tidak sekedar mengetahui, namun juga mengintegrasikan sepenuhnya cara hidup yang sehat dalam kehidupan sehari-hari, e) Pelaksanaan pembangunan konstruksi untuk jamban individual di masyarakat, toilet dan IPAL komunal sistem perpipaan dan f ) Pengelolaan kredit sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, agar MBR mau dan mampu memiliki jamban sehat di rumah masing-masing. Foto: Des SYAFRIZAL

Anggota KSM Darus Salam melakukan promosi perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat Desa Margasana.

Untuk membentuk perubahan perilaku yang berkelanjutan, dibutuhkan pendekatan yang intensif. Karena itu, IUWASH menjalin kerjasama dengan Yayasan Pembangunan Citra Insan Indonesia (YPCII) yang telah memiliki pengalaman dalam melakukan promosi terkait bidang pengembangan anak usia dini, kesehatan masyarakat dan air bersih serta sanitasi. Program SMS ini dilaksanakan di dua RT/ Kampung yang ada di Desa Margasana, yaitu RT 04 Kampung Kemasan Gede dan RT 05 Kampung Kemasan Tengah. Program SMS juga turut melibatkan pihak Madrasah Ibtidaiyah Madarijul Ulum sebagai salah satu penerima manfaat program nantinya. Untuk kepentingan pembelajaran dan pengembangan program oleh Pemda, IUWASH menjalin bekerja bersama secara intensif dengan Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan), Dinas Kesehatan, Puskesmas Kramatwatu

dan Bappeda sebagai leading agency dan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) untuk mendukung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat serta denga Kader PKK dan perangkat Pemerintah Desa sebagai mitra pelaksana kegiatan. Dalam melaksanakan sosialisasi, YPCII melakukan berbagai kegiatan dengan menggunakan pendekatan partisipatif, antara lain a) Pemetaan dan studi kebutuhan, untuk memastikan bahwa program yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat, b) Sosialisasi dan pelibatan institusi pemerintah daerah/dinas terkait untuk memahami dan mendukung pelaksanaan program, c) Mobilisasi kelompok masyarakat dan pembentukan serta penguatan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang nantinya bertugas menjaga keberlanjutan perubahan masyarakat dan pemeliharaan sarana/prasarana yang dibangun, d) Pembuatan modul pelatihan Perilaku 60

Pada awal sosialisasi, ternyata masyarakat memberikan tanggapan yang berbedabeda. Beberapa warga menolak karena khawatir kalau jaringan perpipaan nantinya akan bocor dan bau. Salah satu warga yang sebelumnya menolak adalah Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Darulsalam, Ustad Maudi. Saat itu beliau mengatakan bahwa ia khawatir apabila lokasi IPAL itu berada di halaman masjid akan dapat merusak akidah agama. â&#x20AC;&#x153;Saya berpikir panjang dan mencari dasar hukum agama terkait dengan IPAL. Apalagi program ini bantuan dari Amerika. Jangan sampai ada kepentingan politik atau bahkan agama lain,â&#x20AC;? kenangnya. Setelah berkonsultasi dengan ulama lain, beliau justru berbalik melihat program ini sebagai kesempatam emas untuk memperbaiki sanitasi buruk di desanya yang tidak boleh disia-siakan. â&#x20AC;&#x153;Dengan dasar itu, saya langsung bergerak cepat mensosialisasikan program SMS lewat masjid dan majelis taklimâ&#x20AC;?, Maudi menambahkan. Dari proses sosialisasi dan persiapan ke tahap pembangunan sempat terhambat hingga sekitar dua tahun. Hal ini terjadi karena tidak mudah mendapatkan kontraktor rekanan yang siap membangun IPAL Komunal dan jaringan perpipaannya.

Program IPAL komunal ini akan kami replikasi di beberapa lokasi. Kami akan buat di 29 kecamatan lain. Ratu Tatu Chasanah Wakil Bupati Serang

Foto: IUWASH Jawa Barat - DKI Jakarta - Banten

Wakil Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, Chief of Party IUWASH, Louis O’Brien bersama staf IUWASH dan perwakilan KSM Darussalam meresmikan IPAL komunal melalui program SMS di Desa Margasana.

Masyarakat yang sudah mulai bersemangat pun kembali kecewa dan pasrah karena program ini akan berakhir seperti program-program sebelumnya. Baru pada tahun 2014, pembangunan IPAL dan jaringan perpipaan mulai dibangun setelah Yayasan Pembangunan Citra Insan Indonesia (YPCII) bersedia menjadi kontraktor dan implementor proyek pembangunan IPAL ini. Atas inisiatif warga, proses pembangunan IPAL dan jaringan perpipaan ini turut melibatkan warga sebagai pelaku pembangunan. Setiap hari, puluhan warga yang ratarata pemuda ini berkerja gotong royong melaksanan pembangunan. Uang hasil kerja borongan warga tidak masuk ke kantung mereka, tetapi mereka kumpulkan menjadi modal membeli tenda sebagai aset pemuda masjid untuk disewakan.

Kebiasaan BABS Hilang, Desa Margasana Menjadi Indah Pada tanggal 10 Februari 2015, Wakil Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah meresmikan IPAL Komunal di Desa Margasana dan melakukan serahterima kepada masyarakat Desa Margasana. Wakil Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik program SMS karena sesuai dengan program kerja Pemerintah Kabupaten Serang, yaitu mendorong masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta meningkatkan akses sanitasi kepada masyarakat. Ratu Tatu Chasanah juga menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Serang juga berkomitmen untuk mereplikasi program serupa di beberapa desa lain di 29 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Serang. 61

Kepala Desa Margasana, Abdul Muhit, mengungkapkan kebahagiaannya dengan adanya IPAL komunal di Desa Margasana. Beliau berharap warga masyarakat dapat konsisten terhadap perubahan yang telah dimulai. “Mudah-mudahan masyarakat terbantu dan dapat memanfaatkan serta merawat bantuan ini dengan baik,” Abdul Muhit mengatakan. Beliau juga mengatakan bahwa sejak adanya IPAL di desanya, tidak ditemukan lagi warga yang membuang air besar sembarangan karena mereka merasa lebih nyaman dengan menggunakan sarana sanitasi yang ada. “Masyarakat kini melakukan buang air besarnya di kamar mandi masing-masing di rumah mereka,” tambahnya. Hingga Maret 2016, sudah terdapat 105 rumah yang tersambung dengan jaringan IPAL yang terletak di halaman Masjid Darussalam ini. KSM Darulsalam sebagai penanggung jawab pemeliharaan dan perawatan IPAL Komunal ini sejak awal tahun 2016 juga sudah mengelola iuran bulanan warga sebesar Rp 6.000 per rumah. Uang yang terkumpul ini akan dipergunakan untuk biaya perawatan IPAL dan untuk sewaktu-waktu melakukan penyedotan limbah tinja.

Foto: Wisnu Foto: Purnomo Des SYAFRIZAL Sidhi

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan (SPAL-DP) Berdayakan Masyarakat Kota Bekasi Telah banyak sarana sanitasi dibangun oleh Pemerintah Kota Bekasi. Namun, masih ada juga warga Kota Bekasi terutama yang tinggal di bantaran sungai-sungai membuang langsung air limbah domestik mereka, baik cair maupun padat ke sungai. Untuk menghentikan kebiasaan ini dan terutama untuk mencegah pencemaran lingkungan, Pemerintah Kota Bekasi bekerja sama dengan IUWASH telah membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Perkotaan (SPAL-DP) terpusat skala permukiman bagi 120 KK di Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara beserta dengan jaringan perpipaan dari masing-masing rumah ke IPAL komunal. Upaya ini terbukti dapat mengubah kebiasaan buruk warga yang semula membuang limbah domestik langsung ke sungai.

IPAL Komunal di Kelurahan Margamulya, Kota Bekasi.

Air Limbah -Domestik Mengalir Langsung ke Sungai Sebagian wilayah pemukiman warga Kota Bekasi berada di sepanjang bantaran sungai baik di sungai utama, anak sungai dan beberapa saluran sekunder lainnya. Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai tersebut pada umumnya menggunakan sungai sebagai tempat aktivitas mandi, cuci dan kakus (MCK) sekaligus tempat membuang sampah dan limbah. Situasi ini terlihat nyata di wilayah bantaran Sungai Bekasi dan Sungai Cileungsi di Kecamatan Bantargebang, Rawalumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Timur dan Bekasi Utara; juga di bantaran Sungai Cikeas di Kecamatan Jatiasih dan Jatisampurna. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, ditambah lagi dengan pendatang, wilayah pemukiman akan terus berkembang. Di sisi lain, pencemaran air sungai dan air tanah pun sudah mulai tampak dari tingginya kandungan mikrobiologi berupa coliform tinja dan coliform total. Sementara untuk sungai-sungai lainnya, seperti Sungai Cikeas, Cileungsi maupun anak-anak sungai lainnya diperkirakan kondisinya hampir sama dengan Sungai Bekasi. Sebagian besar telah 63

terkontaminasi oleh kelompok Coliform karena pembuangan air limbah MCK secara langsung ataupun tidak langsung oleh masyarakat mulai dari daerah hulu (pertemuan Sungai Cikeas dan Sungai Cileungsi) sampai hilir (Teluk Pucung CBL, Bekasi Utara). USAID IUWASH mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk mulai mengembangkan sistem pengelolaan air limbah domestic (SPAL-DP) terpusat skala permukiman sebagai salah satu pilihan teknologi untuk pengelolaan air limbah domestik. Sebagai percontohan, IUWASH telah membangun sebuah SPAL-DP terpusat skala permukiman (IPAL Komunal + Jaringan perpipaan) di Kelurahan Margamulya. Lokasi Margamulya ini dipilih karena lokasinya di bantaran sungai dan termasuk wilayah â&#x20AC;&#x153;merahâ&#x20AC;? atau memiliki akses rendah terhadap sanitasi layak. Promosi IPAL, Tumbuhkan Kesadaran Warga Program pembangunan SPAL-DP terpusat skala permukiman ini dilaksanakan melalui skema hibah IUWASH dengan pelaksana adalah PT. Ganeca-Bandung. Kegiatan yang dilaksanakan oleh penerima hibah adalah: a) Memberikan penyuluhan kepada pemerintah desa dan masyarakat tentang sarana sistem pengelolaan air limbah skala kecil; b) Membangun sarana IPAL Komunal dengan kapasitas

120 KK; c) Meningkatkan kapasitas UPTD tentang Pengelolaan Air Limbah; d) Mempromosikan pembangunan sarana sanitasi sistem individu bagi masyarakat yang tidak terlayani; dan e) Mendorong Pemda untuk melakukan replikasi pembangunan SPAL-DP terpusat skala permukiman melalui dana APBD di kelurahan lain. Penyuluhan dan promosi sarana dan prasarana SPAL-DP terpusat skala permukiman ini dilakukan untuk mendapatkan jumlah rumah tangga yang ingin menyambung saluran air limbah dari rumah masing-masing ke IPAL. Promosi dilakukan melalui metode pemicuan tentang bahaya pembuangan air limbah ke sungai bagi kesehatan dan lingkungan. Untuk aspek keberlanjutan program, IUWASH juga memfasilitasi pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang akan berperan sebagai pemelihara sarana IPAL dan jaringan perpipaan yang telah dibangun.

Dinkes Kota Bekasi

Kecenderungan Trend Total Coliform Sungai Bekasi, 2003-2009.

KSM tersebut juga dipersiapkan untuk bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPTD PALD) Kota Bekasi untuk melakukan penyedotan lumpur tinja terjadwal. Setelah 90 KK bersedia menyambung dan lahan tempat IPAL Komunal akan dibangun telah disepakati, maka pembangunan pun dimulai. Agar proses pembangunan IPAL Komunal dapat dipelajari bersama, maka IUWASH melibatkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kebersihan, Dinas Pembangunan dan Permukiman, Dinas Kesehatan, Kantor Kelurahan Margamulya dan Ketua RW 08 Kelurahan Margamulya.

Foto: Des SYAFRIZAL

Staf UPTD PALD Kota Bekasi, Ade Andriansyah bersama Ketua KSM Margamulya, Didik mempromosikan IPAL Komunal kepada warga.

Kini 90 rumah tangga telah tersambung 64

Foto: Des SYAFRIZAL

Ketua KSM Margamulya, Didik melakukan pengecekan saluran air limbah yang mengalir ke IPAL Komunal.

dengan saluran air limbah domestik ke IPAL Komunal. Fasilitas ini diserahterimakan kepada masyarakat pada Maret 2016 sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara mandiri. Salah satu rumah warga RT-04 RW-08 Kelurahan Margamulya yang telah menyambung ke IPAL. Kini rumahnya menjadi lebih bersih, tidak ada lagi genananga air di got dan tidak ada lagi bau yang tidak sedap.

Kini kita boleh berharap bahwa akses terhadap sanitasi layak di Kota Bekasi dapat meningkat dan pencemaran sungai akan berkurang. Pemerintah Kota Bekasi telah berkomitmen untuk menambah pembangunan SPAL-DP terpusat skala permukiman melalui APBD 2016 di beberapa kelurahan lain. Termasuk menyediakan anggaran untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana sanitasi tersebut melalui UPTD PALD. 65

Foto: Des SYAFRIZAL

Bekerja dengan Hati: Pendekatan Sukses Promosi SPAL-DP Karet Kuningan, Jakarta Selatan “Kami senang melakukan pekerjaan ini karena banyak manfaatnya bagi masyarakat. Sekarang pelanggan sistem pengelolaan air limbah domestic (SPAL-DP) terpusat skala perkotaan sudah mencapai 76 rumah tangga dan bahkan ada yang sudah minat untuk menyambung lagi. Awalnya kami dipandang sebelah mata dengan olokan sebagai ‘Tukang Tai’ namun kami tetap tidak bosan-bosannya mendorong masyarakat untuk mau menyalurkan air limbah rumah tangga mereka ke Ijaringa SPAL-DP tepusat”, kenang Noneng Supartika dan Misnem, dua orang pengurus KSM SPAL Karet Kuningan.

Akses Minim Masyarakat Berpenghasilan Rendah terhadap Layanan IPAL Terpusat Sejak tahun 1972, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mempersiapkan satu panitia khusus untuk menyusun rencana induk pengelolaan air limbah yang dibantu oleh UNDP dan WHO. Berbagai langkah pun dilakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan oleh air limbah dan sampah yang sudah melampaui ambang batas seiring pertumbuhan pesat penduduk dan usaha-usaha sosial ekonomi masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan membangun Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan jaringan perpipaan air limbah terpusat skala perkotaan di Waduk Setiabudi melalui dana pinjaman dari IBRD (1982-1996). Tahun 1987, setelah IPAL dan jaringan perpipaan selesai dibangun, Pemerintah DKI Jakarta membentuk Badan Pengelola Air limbah yang kemudian menjadi Perusahaan Daerah Air Limbah (PD PAL) Jaya dan bertanggung jawab untuk mengelola sarana itu. PD PAL Jaya melayani seluruh wilayah DKI Jakarta, baik masyarakat menengah atas maupun masyarakat berpenghasilan rendah.

Misnem dan Noneng Supartika menyampaikan informasi kepada warga tentang cara merawat dan mencegah saluran air limbah supaya tidak mampet.

Namun sayangnya, layanan air limbah kepada masyarakat berpenghasilan rendah masih sangat rendah. Ini terbukti dengan 67

masih jarangnya penduduk di pemukiman miskin perkotaan yang menyambungkan air limbah mereka ke jaringan SPAL terpusat skala perkotaan. Sampai tahun 2012, cakupan layanan PD PAL Jaya tercatat baru sebesar 4 persen saja. Melihat persoalan itulah IUWASH terdorong untuk bekerjasama dengan PD PAL Jaya mengembangkan program Jakarta Urban Community Based Sewer Sistem di RW-01 dan RW 02 Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Tujuan dariprogram ini adalah pembangunan jaringan perpipaan air limbah dari rumah penduduk ke pipa induk air limbah PD PAL Jaya. Agar program ini dapat berjalan optimal, maka masyarakat didorong untuk berkontribusi memasang sendiri jaringan perpipaan air limbah dari rumah mereka, termasuk menanggung biaya perbaikan bagian bangunan dan lahan yang dibongkar. Sementara, IUWASH menyediakan pipa untuk setiap rumah tangga yang bersedia menyambung ke jaringan pipa induk saluran buang air limbah (sewerage sistem) PD PAL Jaya. KSM sebagai Ujung Tombak Promosi Penyambungan Air Limbah ke IPAL Pemasangan saluran perpipaan air limbah dari rumah-rumah ke IPAL membutuhkan kontribusi warga calon pelanggan PD PAL

dilatih oleh IUWASH tentang manfaat penyambungan saluran air limbah dan teknik promosi. KSM Karet Kuningan pada intinya bertugas untuk mencari pelanggan IPAL. Dengan syarat, calon pelanggan harus bersedia untuk membiayai semua pembiayaan renovasi dan penyambungan pipa air limbah persil ke sistem perpipaan terpusat. Mengembang tugas tersebut, KSM pun bergerak tetapi ternyata 2 tahun setelah terbentuk, KSM hanya mampu menjaring pelanggan sebanyak 24 sambungan rumah (SR) saja. Padahal target yang diharapkan dari program adalah 120 SR.

Foto: Des SYAFRIZAL

Misnem memantau proses pemasangan sambungan air limbah salah satu rumah warga.

Jaya. Agar masyarakat mau berkontribusi maka butuh proses penyadaran. Hanya sayangnya, PD PAL belum memiliki kompetensi yang cukup untuk melakukan promosi, pemicuan, advokasi dan pemasaran sosial agar masyarakat bersedia menyalurkan air limbah rumah tangga mereka ke jaringan perpipaan dari SPAL-DP skala perkotaan yang sudah tersedia. Karena itu, butuh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dapat menjembatani PD PAL dengan masyarakat, yang juga berperan sebagai pemasar sosial penyambungan saluran air limbah perpipaan. Untuk itulah strategi pertama dalam program ini adalah pembentukan KSM. KSM yang terdiri dari empat orang

Berbagai cara promosi termasuk pemicuan dilakukan oleh KSM dengan dukungan dari Dinas Kesehatan. Namun, jumlah pelanggan masih jauh dari target dan pengurus KSM juga mulai tidak aktif lagi, satu per satu anggota KSM tidak berperan hingga kegiatan promosi dianggap tidak optimal. Banyak warga yang menolak, selain keberatan berkontribusi alasan lain adalah merasa terganggu dengan pembongkaran jalan dan bagian rumah mereka saat pemasangan jaringan perpipaan. Proses Pembangunan Jaringan Perpipaan di Kelurahan Karet Kuningan Tentu saja hal ini tidak dibiarkan oleh IUWASH. Pendekatan intensif pun dilakukan, hingga akhirnya menemukan 2 orang pelopor warga Karet Kuningan yang dengan sepenuh hati bekerja melakukan promosi dan aktif membangun komunikasi dengan IUWASH dan warga. Mereka adalah Noneng Supartika dan Misnem, keduanya warga RT 03 RW 02, Kelurahan Karet Kuningan. Dua perempuan ini dengan ketekunannya, 10 bulan setelah dibentuk, berhasil 68

menjaring pelanggan hingga mencapai 74 SR. Ini memang belum mencapai target program sebanyak 120 SR. Namun bagi mereka ini sebuah pencapaian yang tidak terbayangkan sebelumnya. Mengingat perjalanan, terutama pada saat awal mengemban tugas banyak hambatan yang mereka alami.

Saya tidak pernah lelah mendorong warga untuk menyambung ke saluran limbah. Saya bilang ke mereka, enak kalau sudah menyambung karena kita tidak perlu memikirkan tangki septik kita penuh. Misnem Pengurus KSM Karkun

Pengalaman lain juga disampaikan Noneng Supartika, yang sempat membuatnya putus asa. â&#x20AC;&#x153;Kalau lewat depan rumah orang, saya selalu dicibir dan dikatai â&#x20AC;&#x153;Ibu Taiâ&#x20AC;? (Tai = Kotoran manusia). Hampir saja menyerah dan ingin pindah. Tetapi ketika akhirnya satu demi satu warga mulai menyambung, niat itu saya urungkanâ&#x20AC;?.

Minat warga untuk menyambung rupanya dibatasi oleh kemampuan warga untuk berkontribusi. Rata-rata kontribusi yang harus diberikan untuk setiap rumah antara 500.00 sampai 1.500.000 (tergantung pada luas rumah) dirasakan memberatkan bagi sebagian besar warga. Uang sebesar itu dipergunakan untuk membeli sebagian material berupa semen dan pasir serta ongkos tukang. Tantangan itu dihadapi oleh kedua pengurus ini dengan tetap terus tidak henti-hentinya menonjolkan keuntungan yang lebih besar bila menyambung. â&#x20AC;&#x153;Saya minta mereka memikirkan kalau tangki septik mereka mampet, biaya yang dikeluarkan akan lebih besarâ&#x20AC;?, cerita Misnem.

Rupanya keberhasilan dua perempuan ini terletak pada niat yang tulus. Mereka bekerja dengan hati, tanpa memikirkan imbal jasa. Bukan hanya menjaring pelanggan saja, mereka bahkan secara rutin memeriksa dari rumah ke rumah, melihat sejauh mana saluran di dalam rumah mereka. Mereka juga menjadi tempat berkeluh warga ketika ada masalah dengan saluran limbah. Saat menerima keluhan warga, mereka akan mengkomunikasikan hal itu ke PD PAL. Rupanya ada manfaat lain yang dirasakan oleh mereka berdua. Minat Masyarakat Menyambung Meningkat Mursida, warga RT 01 RW 02, yang memiliki warung di depan rumahnya mengatakan kegembiraannya setelah menjadi pelanggan IPAL sejak awal. Noneng menambahkan, â&#x20AC;&#x153;Iuran yang Rp 6 ribu ini menurut saya lebih ringan daripada harus sedot tinja sampai Rp 300 ribu, belum lagi sulitnya mobil tinja masuk kampung mengingat jalan-jalan di sini sangat padat dan sempitâ&#x20AC;?.

Dengan aktif menjadi pengurus KSM, kami bisa berkenalan dengan KSM dari daerah lain. Kami bisa berkenalan dan bertukar pengalaman, itu juga yang kami kuat. Ternyata kami tidak sendirian. Noneng Supartika Pengurus KSM Karkun

Apa yang diungkapkan oleh Mursida dan Noneng ini menunjukkan bahwa melalui pendekatan yang terus menerus mengedepankan manfaat penyambung dan pelayanan dari hati yang diberikan oleh KSM berdampak postif bagi percepatan peningkatan pelayanan sanitasi. Mengambil pembelajaran dari Karet Kuningan, PD PAL Jaya pada tahun 2015/2016 akan membangun infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat di lima lokasi baru. Agar program berjalan efektif dan berkelanjutan, keberadaan KSM sebagai ujung tombak sistem pengelolaan air limbah di tingkat akar rumput harus menjadi perhatian utama. 69

Dengan menjadi pelanggan, sekarang saya tidak perlu lagi khawatir kalau WC mampet. Orang yang tinggal di rumah ini banyak, WC akan cepat mampet. Hal ini juga baik untuk kesehatan karena air sumur jadi lebih sehat. Mursida Warga RT 01 RW 02

Foto: Des SYAFRIZAL

UPTD PALD Kota Bekasi Menuju Layanan “CEPAT”

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik atau UPTD PALD Kota Bekasi memang merupakan lembaga yang baru. Namun semangat dan tekad dari para staf-nya tidak dapat dianggap remeh. Dengan motto pelayanan “Cakap, Efisien, Produktif, Akuntabel dan Tepat” atau “CEPAT”, UPTD PALD berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan air limbah domestik di Kota Bekasi dengan penyelenggaraan yang profesional.

Revitalisasi UPTD IPLT Menjadi UPTD PALD melalui Peraturan Walikota Hasil studi Environmental Health Risk Assesment (EHRA) 2015, menunjukkan bahwa 97 persen rumah tangga di Kota Bekasi sudah memiliki jamban pribadi. Namun terdapat perbedaan kualitas tangki septik satu dengan yang lainnya, ada yang masih berbentuk cubluk tetapi ada juga yang sudah sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), kondisi ini sejalan dengan hasil penyusunan road map yang menunjukkan bahwa hanya 3 persen air limbah di Kota Bekasi yang sudah dikelola. Ditambah lagi, masih banyak warga Kota Bekasi, terutama yang tinggal dekat dengan bantaran sungai, cenderung membuang air limbah mereka ke sungai. Penggunaan tangki septik yang tidak sesuai standar dan pembuangan air limbah ke sungai tentu berdampak pada tingginya tingkat pencemaran air tanah maupun air sungai di Kota Bekasi, khususnya di sepanjang Daeran Aliran Sungai pada umumnya.

Staf UPTD PALD Kota Bekasi sedang mengosongkan tangki sedot tinja dan memindahkan isinya ke fasilitas IPLT.

Kota Bekasi memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang terletak di Sumur Batu yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Dinas Kebersihan Kota Bekasi. Namun sejak dibangun, IPLT di Sumur Batu ini tidak pernah dimanfaatkan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh 71

minimnya pengelolaan IPLT tersebut dan lumpur tinja yang dibuang ke IPLT hanya dialirkan ke kolam-kolam pengolahan limbah domestik tanpa melalui proses pengolahan yang sesuai standar. Limbah domestik tersebut kemudian dibuang ke saluran pembuangan yang bermuara di Kali Bekasi. Tentunya hal ini sama saja dampaknya dengan praktek buang air besar sembarangan di Kali Bekasi. Menanggapi persoalan itu, IUWASH memfasilitasi berbagai instansi terkait di Pemerintahan Kota Bekasi seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Bangunan dan Permukiman, Dinas Tata Kota, Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan (DTRBP), Dinas Kebersihanan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP), Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk secara bersama mengembangkan sebuah konsep pengelolaan air limbah domestik yang aman dan tidak merusak lingkungan, sehingga pencapaian target 100 persen akses sanitasi dan pencapaian visi misi Kota Bekasi yang maju, sejahtera dan ihsan dapat terwujud. Salah satu strategi yang dikembangkan adalah merevitalisasi kelembagaan pengelolaan air limbah domestik. Bappeda

Saat memperkenalkan konsep UPTD PALD ini kepada Walikota Bekasi, Rahmat Efendi terkesan dengan konsep tersebut dan menyatakan sangat antusias untuk mendukung merealisasikannya. Hanya dalam waktu satu minggu, Peraturan Walikota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik dikeluarkan agar konsep UPTD PALD dapat segera ditindaklanjuti. Dalam Perwal tersebut, terdapat klausul tentang perubahan tata kelola UPTD IPLT Sumur Batu yang berada di bawah Dinas Kebersihan menjadi UPTD PALD di bawah Dinas Bangunan dan Permukiman. Foto: Des SYAFRIZAL

Staf UPTD PALD Kota Bekasi.

sebagai leading sector secara khusus didorong untuk membut konsep tentang pengelolaan air limbah domestik yang komprehensif. Andrea Sucipto yang sebelumnya merupakan staf Bappeda dan kini menjabat sebagai Kepala UPTD PALD Kota Bekasi, berinisiatif untuk membuat konsep kelembagaan khusus untuk mengelola air limbah domestik, yaitu UPTD PALD. Konsep yang ditawarkan oleh Andrea Sucipto ini mendapatkan dukungan dari IUWASH. Setelah berkonsultasi ke Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Andrea Sucipto diberikan lampu hijau untuk merealisasikan pembentukan UPTD PALD. Untuk mendukung pembentukan UPTD PALD ini, IUWASH memberikan pendampingan dalam penyusunan

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Standar Operational Procedure (SOP) dari UPTD PALD, pemetaan sumberdaya manusia, penyusunan road map UPTD PALD serta memfasilitasi pelatihan dan kunjungan belajar para staff UPTD ke daerah lain yang sudah memiliki lembaga serupa. Andrea bersama IUWASH, didukung oleh empat pejabat dari sektor lain, yaitu Konstantinah Puji Astuti (Kabid.BPLH), Kiswatiningsih (Dinas Kebersihan), Dwi Puji Astuti (Dinas Kesehatan) dan Nila Kesuma (Kabid. Disbangkim), melakukan pendekatan dan menawarkan konsep UPTD PALD kepada dinas-dinas terkait lain. Namun tanggapan dari pihak-pihak tersebut cenderung dingin, hingga kemudian diputuskan untuk melakukan pendekatan langsung kepada Walikota Bekasi. 72

Berpacu Mengejar Ketertinggalan Pelayanan air Limbah Berbekal pada Peraturan Walikota Bekasi No. 16 Tahun 2015 tentang UPTD PALD dan perangkat kerja yang sudah disiapkan, Andrea Sucipto, yang kemudian diangkat sebagai Kepala UPTD PALD, dengan segera membenahi manajemen sektor air limbah. Dalam menjalankan tugas mereka seharihari, para staf UPTD PALD diharuskan untuk 1) Mengembangkan sistem kerja yang memacu kreativitas staf, 2) Memiliki kebanggaan bekerja di UPTD PALD, 3) Memberikan pelayanan CEPAT dalam pengelolaan air limbah domestik dan 4) Mengembangkan sistem pemasaran yang menarik. Setiap staf UPTD PALD, tanpa memandang usia dan latar belakang pendidikan, didorong untuk kreatif demi memajukan lembaga. Semua staf, terutama bidang pemasaran yang menjadi ujung tombak pelayanan UPTD PALD, didorong untuk dapat mencapai target pelayanan. Pencapaian target ini berkolerasi dengan sistem balas karya staf. UPTD PALD

menerapkan sistem penggajian atas dasar kinerja selain dari gaji pokok dan tunjangan. Baju seragam warna hijau muda yang dipilih karena belum digunakan oleh lembaga pemerintah daerah lain ini bertujuan untuk menciptakan kesan yang berbeda dengan sebelumnya di tengah masyarakat, yaitu pelayanan CEPAT yang tidak berorientasi pada uang, melainkan pelayanan untuk kesehatan masyarakat dan lingkungan. UPTD PALD menyediakan jasa sedot tinja dengan tarif antara 50 ribu – 150 ribu per meter kubik. Pembayaran jasa layanan sedot tinja dilakukan oleh bidang penagihan sehingga lebih dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas. Sarana dan fasilitas yang tersedia juga didayagunakan semaksimal mungkin. IPLT Sumur Batu direvitalisasi kembali dengan mengolah air limbah sesuai standar. UPTD PALD juga bekerja sama dengan perusahaan jasa sedot tinja swasta dan mempersilahkan mereka untuk memasok lumpur tinja ke IPLT Sumur Batu dengan dikenakan tarif sebesar 35.000 per meter kubik. Menunjang keseluruhan proses pelayanan, UPTD PALD Kota Bekasi menggunakan pendekatan informasi teknologi, diantaranya penggunaan GPS untuk memantau keberadaan truk tinja, penggunaan CCTV real time untuk memantau kegiatan di IPLT serta customer database dan sistem billing yang terkomputerisasi dan sistem operasional berbasis yang berbasis Android sehingga mudah untuk diakses dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan smartphone.

Kesungguhan yang ditunjukkan oleh UPTD PALD dalam bekerja memberikan harapan baru akan semakin meningkatnya pelayanan pengelolaan air limbah di Kota Bekasi. Kepala Dinas Bangunan dan Permukiman, Dadang Ginanjar menyatakan keyakinannya terhadap UPTD PALD untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pelayanan pengelolaan air limbah. “Melihat peran UPTD PALD sekarang yang melayani sistem sanitasi baik individual, komunal dan IPAL skala kawasan, maka ini dapat mempercepat pemenuhan target akses universal 100 persen,”ujarnya. Para staf UPTD PALD sendiri juga berkomitmen dan bersemangat untuk terus meningkatkan pelayanan air limbah. Rahmat Hidayat, salah satu staf pemasaran UPTD PALD menyampaikan bahwa ia dan rekan-rekannya bangga dapat menjadi bagian dari UPTD PALD Kota Bekasi. “Dibandingkan dulu saat saya menjadi supir, sekarang jauh lebih profesional. Dulu saat masih menjadi supir truk sedot tinja, saya hanya memikirkan bisnis saja. Sekarang, kita di sini bekerja melayani masyarakat untuk dapat meningkatkan kesehatan dan mengurangi pencemaran lingkungan. Jadi ada perasaan bangga tersendiri,” tuturnya. Di bawah kepemimpinan Andrea Sucipto, UPTP PALD berharap dapat menjadi contoh bagi sektor pelayanan lain dalam hal pengelolaan program pelayanan profesional. Andrea Sucipto juga berharap bahwa suatu saat nanti UPTD PALD dapat ditingkatkan statusnya sebagai Badan Umum Layanan Daerah yang dapat mengelola programnya sendiri bahkan membawanya hingga mencapai ISO 9001. 73

Foto: Des SYAFRIZAL

Saya ingin semua staf UPTD PALD bisa mengembangkan krativitas sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Bangga bekerja di sini dan berlombalomba untuk memajukan lembaga. Dengan motto pelayanan CEPAT (Cakap, Efisien, Produktif, Akuntabel, dan Tepat), saya ingin UPTD PALD dapat meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik dengan manajemen yang professional.” Andrea Sucipto Kepala UPTD PALD Kota Bekasi

LINTAS SEKTOR Foto: Reiner Ntoma

Foto: IUWASH Jawa Barat - DKI Jakarta - Banten

Kabupaten Serang Merintis “GEMARSI”

Gerakan Masyarakat Sadar Air Bersih dan Sanitasi atau “GEMARSI” berkomitmen menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendorong percepatan penyediaan akses air bersih dan sanitasi di Kabupaten Serang. Dengan rata-rata anggota yang pernah menjadi pejabat di Pemerintah Kabupaten Serang, GEMARSI optimis akan dapat menggerakkan, memantau dan memberikan masukan dari perspektif masyarakat maupun birokrat kepada para pemangku kepentingan di kabupaten tersebut.

Salah satu kegiatan praktik di lapangan dalam rangka peningkatan kapasitas KPP di Kabupaten Serang.

GEMARSI, Wadah Masyarakat untuk Berpartisipasi dalam Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi Kabupaten Serang telah berkomitmen untuk mencapai target akses universal bidang air bersih dan sanitasi tahun 2019 yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia, yakni “100 0 100”, yaitu 100% akses air bersih yang aman, 0% pemukiman kumuh dan 100% akses sarana sanitasi yang memadai. Untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas dari pencapaian target tersebut, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat, maka masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam pengembangan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan, sehingga keberlanjutan program akan lebih terjamin.

Sayangnya, kedua sarana tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, khususnya terkait pembangunan dan peningkatan pelayanan sektor air bersih dan sanitasi. Selain karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang dua sarana komunikasi itu, nampaknya kedua sektor tersebut masih belum dianggap sebagai prioritas, baik oleh masyarakat maupun di kalangan Pemkab Serang sendiri.

Sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Serang mengembangkan sarana komunikasi antar masyarakat dengan pemerintah daerah, antara lain dengan membentuk Pengelola Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) dan meluncurkan situs resmi Pemerintah Kabupaten Serang (http://www.serangkab.go.id) yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi pembangunan dan menyampaikan aspirasinya.

Diperoleh kesepakatan untuk membentuk sebuah forum sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan dan pengembangan layanan air bersih dan sanitasi di Kabupaten Serang. Forum masyarakat ini kemudian dinamakan “Gerakan Masyarakat Sadar Air Bersih dan Sanitasi” atau disingkat menjadi GEMARSI.

Pada akhir tahun 2014, IUWASH mendampingi Kabupaten Serang untuk mengembangkan sebuah mekanisme keterlibatan masyarakat dalam sektor air minum dan sanitasi yang sesuai dengan konteks sosial budaya setempat. Melalui sejumlah FGD yang diselenggarakan oleh Bappeda dan diikuti oleh para pemangku kepentingan masyarakat dan institusi pemerintah terkait.

Berbeda dari forum masyarakat lain, GEMARSI tidak hanya melibatkan unsur masyarakat, tetapi juga kalangan dari

5. Melakukan upaya promosi air bersih dan sanitasi; 6. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati; Memainkan Peran sebagai Penggerak dan Pemantau GEMARSI memang tergolong baru dibentuk. Maka dari itu, tugas awal dari GEMARSI saat ini adalah menyuarakan pentingnya isu pelayanan air bersih dan sanitasi di Kabupaten Serang kepada berbagai pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah dan wakil rakyat (DPRD) . Struktur Organisasi GEMARSI. Foto: IUWASH Jawa Barat - DKI Jakarta - Banten

Peresmian GEMARSI di Aula TB Suwandi Kabupaten Serang pada 13 November 2015.

Pemerintah Kabupaten Serang (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas esehatan, Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan, Badan Keluarga Berencan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, Badan Lingkungan Hidup, dan PDAM Tirta Albantani), kalangan akademisi (LPPM Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Universitas Serang Raya), media massa (Baraya TV, Radar Banten, Radio Ramaloka, Radio PIMAS) dan kelompok organisasi masyarakat sipil (Pemerhati Air Bersih, Forum Kabupaten Serang Sehat, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Pondok Pesantren, Tim Penggerak PKK, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan, Forum Peduli Lingkungan). Melihat keterlibatan berbagai unsur, maka wadah ini merupakan forum multi stakeholder. Tujuan utama GEMARSI adalah untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Serang dalam meningkatkan pelayanan

di bidang air bersih dan sanitasi menuju pencapaian tergat akses universal. GEMARSI yang resmi terbentuk pada 10 Juli 2015 melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 690/Kep.520-Huk.Org/2015 tentang Pembentukan Forum GEMARSI tersebut memiliki tugas pokok sebagai berikut: 1. Membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dalam pelaksanaan program pembangunan air bersih dan sanitasi; 2. Menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan akses air bersih dan sanitasi; 3. Menyusun dan melaksanakan program kerja pada masing-masing bidang dalam forum; 4. Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan program kerja pada nasing-masing bidang dalam forum; 78

Menurut Ketua GEMARSI, Memed Muhammad, banyak sekali program pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Serang tetapi porsi untuk sarana air bersih dan sanitasi masih kecil. Kalaupun ada, umumnya setelah dibangun tidak terawat dan tidak digunakan sebagaimana mestinya. “Wilayah Kabupaten Serang sekarang sudah terlihat lebih maju dengan pembangunan desa, infrastruktur jalan umum dan bangunan yang terlihat bagus. Sayangnya, sarana air bersih dan sanitasi justru dapat dikatakan semakin buruk. “Makanya, kita (GEMARSI) ingin agar sector air bersih dan sanitasi juga lebih diperhatikan. Gengsi kalau dari luar bagus, tapi tidak tercermin kalau dilihat dari dalam”, tekan Memed. Anggota GEMARSI yang rata-rata mantan pejabat ini membangun komunikasi mulai dari jajaran teratas hingga paling bawah, yaitu mulai dari pemerintah daerah beserta SKPD terkait, tingkat kecamatan hingga langsung ke masyarakat. Selain itu, GEMARSI juga memiliki peran sebagai “pemantau” pendayagunaan sarana air bersih dan

VISI

MISI

Terbangun dan terpeliharanya kesadaran masyarakat di Kabupaten Serang mengenai pentingnya air bersih dan sanitasi sehingga mampu berperan aktif dalam pembangunan air bersih dan sanitasi guna terwujudnya lingkungan sehat.

1) Bersama Pemerintah dan unsur masyarakat lainnya secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan menggerakan dan meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi 2) Membantu pemerintah daerah Kabupaten Serang dalam pelaksanaan program-program pembangunan air bersih dan sanitasi 3) Berperan aktif sebagai penghubung aspirasi masyarakat mengenai pembangunan air bersih dan sanitasi dengan pemerintah daerah sebagai perencana dan pelaksana program pembangunan air bersih dan sanitasi. 4) Membantu pemerintah daerah mempublikasikan dan mempromosikan program-program pembangunan air bersih dan sanitasi.

PROGRAM Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi

1.1 Sosialisasi dan diseminasi mengenai air bersih dan sanitasi 1.2 Menginisiasi gerakan swadaya gotong royong masyarakat 1.3 Melakukan langkahlangkah pendekatan kepada dunia usaha/organisasi non pemerintah

2.1 Memberikan masukan kepada pemda melalui forum perencanaan 2.2 Membantu pemerintah daerah dalam memonitor program 2.3 Bersama masyarakat atau pihak terkait membangun sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi

sanitasi yang telah terbangun. Baik dari segi pemeliharaan dan pengelolaan. â&#x20AC;&#x153;Pemerintah umumnya fokus untuk membuat perencanaan tetapi lemah dalam bidang pemantauanâ&#x20AC;?, tukas Memed. Dalam kurun waktu November 2015 hingga Maret 2016, GEMARSI telah melakukan berbagai kegiatan formil seperti rapat koordinasi penyusunan rencana kerja, rapat koordinasi persiapan sosialisasi dan kegiatan yang ditujukan ke masyarakat seperti mendukung kegiatan

Hubungan masyarakat

3.1 Mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemda 3.2 Mendorong terbentuknya wadah/komunitas masyarakat 3.3 Membantu pemda memberikan informasi perencanaan pembangunan air bersih dan sanitasi kepada masyarakat

Publikasi dan promosi

4.1 Publikasi dan promosi program pemda melalui media (cetak, elektronik) 4.2 Mengadakan kegiatan pengembangan wawasan (seminar, saresehan, diskusi/talk show) 4.3 Publikasi dan promosi melalui media kesenian (kesenian tradisional, musik, teater, pentas lawak) 4.4 Publikasi dan promosi melalui media dakwah (pengajian, tausiyah, khotbah).

peningkatan kapasitas Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) serta promosi kesehatan bagi pengguna sarana sanitasi. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, Lalu Athorussalam menuturkan â&#x20AC;&#x153;Pencapaian akses air minum dan sanitasi di Kabupaten Serang masih jauh dari harapan. Pembentukan GEMARSI merupakan salah satu strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Serang untuk mencapai akses universal air minum dan sanitasi pada tahun 2019â&#x20AC;?. 79

Satukan Langkah Padukan Hati Fungsi dan keberlanjutan sebuah organisasi sangat bergantung pada kesiapan sumberdaya, baik orang, barang, waktu dan dana. Dari sisi sumberdaya manusia, GEMARSI dapat dikatakan cukup solid karena para anggotanya telah memiliki kesepahaman dan visi yang sama dalam peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi. Namun dari sisi pendanaan, GEMARSI masih bergantung pada anggaran dari Pemerintah Daerah, baik dari Pemkab Serang ataupun Pemerintah Provinsi Banten. Oleh karena itu, GEMARSI sedang mengupayakan untuk menggalang sumber pendanaan dari pihak lain, misalnya dari pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR), hibah perusahaan, asosiasi, ataupun perorangan. Satu prasayarat untuk dapat menggalang sumberdana adalah kepercayaan para pihak. Untuk itu, GEMARSI harus mengupayakan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, kejelasan serta keterukuran program dan kegiatan, demikian juga pembuktian kinerja di lapangan dan adanya manfaat yang dirasakan masyarakat. GEMARSI juga harus aktif melibatkan diri atau dilibatkan dalam setiap proses perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan seperti Mursenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten, Rapat Koordinasi Pokja AMPL, dan sebagainya.

Foto: Reiner Ntoma

Forum CSR, Akselerator Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Pulau Jawa dengan sekitar 4.000 perusahaan yang beroperasi didalamnya. Hal ini melahirkan potensi yang sangat besar bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menggalang pendanaan dari CSR (Corporate Social Responsibility) dalam upaya membangun Kabupaten Tangerang. Walaupun begitu, dibutuhkan upaya untuk membangun kemitraan antara perusahaan dan pemerintah daerah secara intensif agar keduanya dapat bersinergi dalam membangun daerah. Karena itulah, Tim Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSLP) yang berperan mengelola kerjasama ini berupaya merevitalisasi kembali nilai-nilai dan aturan dalam mengelola CSR yang lebih baik serta menjadikan Forum TSLP/CSR sebagai rumah bersama antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dan perusahaan menuju Kabupaten Tangerang Gemilang.

Bupati Tangerang, Zaki Iskandar memukul gong tanda dimulainya acara TSLP/CSR Gathering pada 13 Oktober 2014 di Tangerang.

Potensi CSR Besar, Tapi Keterlibatan CSR Terbatas Kabupaten Tangerang merupakan daerah kawasan industri dengan total 4.611 perusahaan (Disnaker Kab. Tangerang,,2015) yang beroperasi di daerah tersebut. Mengingat jumlah perusahaan yang sangat banyak, Kabupaten Tangerang merupakan kabupaten dengan potensi sumber pendanaan CSR (Corporate Social Responsibility) yang cukup besar. Hal ini ditunjukkan dengan kesanggupan beberapa perusahaan untuk mengeluarkan dana yang cukup besar dalam melaksanakan kegiatan CSR mereka. Seperti misalnya Bank Jawa Barat Banten (BJB) yang setiap tahunnya mengalokasikan dana hampir lima milyar rupiah untuk memenuhi proposal program CSR yang diajukan oleh masyarakat. Namun demikian, potensi CSR Kabupaten Tangerang yang cukup besar tersebut masih belum dimanfaatkan sepenuhnya. Hanya sedikit perusahaan yang bersedia untuk terlibat langsung dengan Tim Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSLP/ CSR) Kabupaten Tangerang dan lebih memilih untuk bergerak sendiri. Komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk memaksimalkan potensi pendanaan CSR perusahaan dan mendorong keterlibatan perusahaan sudah dapat dikatakan maksimal. Hal ini 81

ditunjukkan dengan kelengkapan regulasi tentang TSLP mulai dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Buku Program (Blue Book) , hingga Surat Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola TSLP. Permasalahan mendasar pengelolaan TSLP Kabupaten Tangerang sebenarnya terletak pada Tim Pengelola TSLP/CSR itu sendiri. Tim Pengelola TSLP/CSR yang seharusnya secara aktif mengelola TSLP secara rutin, tidak dapat secara aktif menjalankan tugasnya karena rata-rata anggota Dewan Pengarah dan Dewan Pelaksana terdiri dari para pejabat pemerintah setingkat eselon III ke atas yang tidak memungkinkan mereka untuk terlibat secara aktif dalam kepengurusan Tim TSLP. Pada akhirnya, pengelolaan TSLP justru lebih banyak dijalankan oleh tim pendamping (sekretariat) dengan kewenangan bahkan kemampuan yang sangat terbatas. Padahal dalam SK Bupati Nomor 902/ Kep.204-Huk/2015 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Tangerang, pengelolaan TSLP seharusnya dilakukan oleh Dewan Pengarah dan Dewan Pelaksana Tim TSLP dan Sekretariat hanya berperan sebagai â&#x20AC;&#x153;pengasuhâ&#x20AC;? Tim TSLP. Selain dari permasalahan pada Tim TSLP sendiri, keengganan dari perusahaanperusahaan di Kabupaten Tangerang

Foto: Reiner Ntoma

Bupati Tangerang, Zaki Iskandar memberikan tanggapan saat diskusi dalam acara TSLP/CSR gathering.

untuk terlibat secara intens dengan Tim TSLP juga menjadi sebuah masalah. Pihak perusahaan lebih sering mengelola sendiri kegiatan TSLP mereka sendiri tanpa ada komunikasi dengan pihak Tim TSLP. Hal tersebut akhirnya menimbulkan kesenjangan antara Pemkab Tangerang dengan perusahaan yang tergabung dalam Tim TSLP ini. Padahal seharusnya kerjasama antar para pihak terkait diperlukan agar dapat terbangun kemitraan karena pada dasarnya tujuan para pihak adalah sama-sama membangun Kabupaten Tangerang. Menanggapi hal tersebut, IUWASH memutuskan untuk memberikan pendampingan kepada Sekretariat TSLP untuk meningkatakan kapasitas Sekretariat TSLP sebagai “pengasuh” Forum TSLP agar dapat menjadikan Forum CSR sebagai rumah bersama bagi pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat.

Menumbuhkan Semangat Kebersamaan dalam Membangun Daerah IUWASH bersama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang, dan Tim Sekretariat TSLP menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk membangun kerjasama CSR dari beberapa perusahaan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: Seminar TSLP atau CSR Gathering Seminar TSLP yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2014 menghadirkan perusahaanperusahaan yang mempunyai program CSR. Tidak seperti kegiatan seminar atau gathering yang diselenggarakan pada umumnya, seminar dikemas dalam sebuah acara yang menarik. Suasana dibangun lebih cair oleh Farhan sebagai moderator. 82

Farhan bersama dengan narasumber, Laisa Wahanudin, Kasubdit Persampahan dan Drainase Direktorat Permukinan dan Perumahan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) berhasil mendorong partisipasi peserta. Presentasi dari pemerintah daerah yang menyajikan tentang program unggulan Kabupaten Tangerang, termasuk pembangunan pada sektor air bersih dan sanitasi, dikemas secara menarik. Dengan motto “I Care…. You Care….We Care….menuju Kabupaten Tangerang Gemilang”, moderator menggugah kepedulian perusahaan untuk berkontribusi dalam program pembangunan, termasuk sarana air bersih dan sanitasi. Seminar yang dikemas secara interaktif ini terbuktif mendapatkan respon positif dari peserta yang hadir. Beberapa perusahaan yang hadir menyatakan komitmen mereka secara verbal untuk memberikan dukungan CSR bagi pembangunan sarana air bersih dan sanitasi di Kabupaten Tangerang dan membuat sebuah kesepakatan untuk mengkaji kembali kebijakan dan kelembagaan Forum TSLP. 1. Mengkaji Kembali Kebijakan dan Kelembagaan Forum TSLP/ CSR Kegiatan Pengkajian Kembali Kebijakan dan Kelembagaan Forum TSLP ini dilakukan secara bertahap. Dimulai dari pertemuan dan diskusi secara terbatas dengan anggota Sekretariat TSLP, pembahasan bersama dengan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan perusahaan dan kemudian ditutup dengan lokakarya TSLP Kabupaten Tangerang pada tanggal 7-10 Juni 2015 di V Hotel Bandung.

Lokakarya yang dihadiri oleh perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Tangerang, serta Pemkab.Tangerang ini menghasilkan kesepakatan tentang kelembagaan TSLP. Dalam kesepakatan tersebut, dikatakan bahwa sebuah perubahan Surat Keputusan Bupati tentang TLSP diperlukan agar dapat lebih memperluas konsep TSLP sebagai ‘Rumah Bersama’ yang keikutsertaan dan keaktifitan perusahaan dalam forum semakin besar. Dengan perubahan itu, diharapkan akan terjalin kemitraan di antara pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat. 2. Kunjungan Studi Banding Perubahan pengelolaan TSLP yang mengedepankan kemitraan tidak sekedar teknis perubahan struktur atau manajemen semata. Tetapi yang lebih mendasar adalah perubahan cara pandang dan nilai-nilai dalam membangun kemitraan di antara pemerintah dan perusahaan dengan masyarakat. Untuk itu, salah satu cara IUWASH untuk dapat meningkatkan kapasitas dalam mengubah cara pandang tersebut adalah dengan mempertemukan Ketua Tim Sekretariat TSLP yang merangkap sebagai Kepala Bagian Kerjasama dengan Ketua Corporate Forum for Community Development (CFCD) Provinsi Banten dan Ketua CCSR Kota Cilegon untuk berdiskusi. Tujuannya adalah untuk mengetahui program CSR perusahaan serta program dan strategi agar forum

CSR mendpatkan dukungan dan memperbesar keterliabtan perusahaan dan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya.

terhadap SK Bupati Nomor 902/ Kep.204-Huk/2015, khususnya terhadap pengaturan tentang kepengurusan Forum TSLP.

Kunjungan ini terbukti dapat memotivasi Ketua Sekretariat TSLP, Ida Farida untuk mencari strategi bagi perbaikan dan pengembangan TSLP. Strategi penguatan kapasitas lainnya adalah dengan mengikutserakan Sekretariat TSLP dalam kegiatan Seminar Program Sumur Resapan yang diselenggarakan oleh Forum CSR Kabupaten Serang sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan TSLP ke depan. IUWASH pun terus mendampingi Sekretariat TSLP secara intensif dalam mempersiapkan diri sebagai pengelola Forum TSLP ke depan. 3. Latihan Pemanfaatan Media Sosial Sebagai sarana untuk membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih baik, IUWASH juga menfasilitasi pelatihan pemanfaatan media sosial sebagai sarana pelaporan dan publikasi Forum TSLP. Para pihak yang terlibat dalam Forum TSLP didorong untuk memanfaatkan media sosial bersama, seperti fan page, twitter dan hastag forumtslptangerang sebagai sarana komunikasi, pelaporan dan publikasi Program CSR para pihak. Peluang Wujudkan ‘Rumah Bersama’ Forum TSLP Kabupaten Tangerang masih terus berbenah diri agar dapat mewujudkan konsep Rumah Bersama yang telah mereka usulkan. Ida Farida, Kepala Bagian Kerjasama TSLP Kabupaten Bandung mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mengusulkan perubahan 83

Kita ingin mendorong agar pihak perusahaan, khususnya perusahaan swasta untuk lebih terlibat secara aktif dalam kelembagaan TSLP. Dengan melibatkan pihak swasta dalam kepengurusan, maka akan dapat menimbulkan rasa memiliki serta menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar dari pihak swasta. Tim TSLP dapat dijadikan sebagai sebuah lembaga yang dikelola secara profesional. Ida Farida Ketua Forum TSLP Kabupaten Tangerang

USAID IUWASH JAWA BARAT - DKI JAKARTA - BANTEN adalah: Wouter Sahanaya , Usniati Umayah, Adri Ruslan, Andi Rudi Melianto, Ahmad Rosyid, Alam Wijaya, Blandina Mandiangan, Dadang Hidayat, Didin Hasanudin, Endang Dwiati, Fifi Lutfiyah, Jeni Sukmara, Maria Meyta Ylo, Nurisnindah, Siti Nabsiyah, Suhaemi Abbass, Ully Budiman, Yonas Kusuma, Moch. Said Prijadi.

USAID Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene 2016